Dodi beni muba

PROTEKSI Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Eceran Rp.35,000

Media Aspiratif - Dinamis & Transparan

Edisi Mei - Juni 2017

Dodi Reza Alex Menang Telak Dodi-Beni Janji Ciptakan

Pemerintahan Bersih Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun Setoran Dividen Bank BUMN 2017 Kemungkinan Merosot

Selamat Natal & Tahun Baru 2017 PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 1

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Dodi-Beni Janji Ciptakan Pemerintahan Bersih “Kalau untuk dana bagi hasil itu semuanya sudah ada skema dari undang-undang jadi saya rasa itu tidak perlu dipersoalkan, walaupun sedikit kurang adil karena daerah cuma kebagian 6 persen dari itu,” katanya.

Beni juga mengaku bersyukur tahapan pilkada Muba berjalan dengan baik. Hari ini seluruh kecamatan sudah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan dan tinggal penetapan suara di KPU Muba pada 24 Februari mendatang.

“Bersyukur ini dilalui tanpa ada hal-hal yang mencederai demokrasi, ini paling penting, Muba kondusif ,” katanya.

S

etelah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Musi Banyuasin, pasangan H Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi dipastikan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Muba.

Sembari menunggu rekapitulasi selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba, Dodi-Beni akan melakukan koordinasi internal tentang apa saja agenda yang akan dilakukan untuk memajukan Kabupaten Muba.

Wakil Bupati Musi Banyuasin terpilih Beni Hernedi mengaku dirinya dan Bupati Muba terpilih, H Dodi Reza Alex, sedang melakukan komunikasi internal.

“Setelah ini akan ada penjelasan resmi dari kami apa-apa yang akan kami lakukan dalam waktu mendesak. Yang jelas, saya tinggal melanjutkan saja, karena rencana yang dilaksanakan tahun ini juga adalah rencana yang saya susun, seperti 2017 ini perencanaan di 2016. Artinya saya yang merencanakan dan akan melaksanakannya setelah dilantik, jadi menurut saya on the track terutama fokus di infrastruktur,” katanya kepada wartawan di kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumsel, Senin (20/2).

“Pemerintahan yang bersih ini dapat terwujud dengan baik kalau ada tauladan dari pemimpinnya. Oleh karena itu saya yakin dan kami berkomitmen ke depan, in sya Allah akan menjaga marwah ini.

Kabupaten ini Muba harus bangkit tentu dengan pengalaman-pengalaman dua tahun lalu sampai sekarang menjadi beban di Muba,” katanya.

Untuk itu perlu ada pengawasan dari DPRD dan memperkuat inspektorat.

“Dan di Muba sekarang sistem dan perangkat pengawasan itu sudah kita siapkan dan tinggal dilanjutkan di pemerintahan kami berikutnya,” katanya.

Beni menambahkan, masalah keuangan daerah sudah direncanakan secara baik dengan belanja seefisien mungkin pada awal tahun 2017. Terutama untuk meningkatkan PAD dari sektor migas yang hampir 65-70 persen penyumbang APBD Muba.

Beni memastikan kalau dirinya dan H Dodi Reza Alex akan menciptakan pemerintahan yang bersih di Muba, apalagi dirinya sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan tidak ingin Muba jatuh di lubang yang sama.

2 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Selain itu dirinya bersama Bupati Muba terpilih H Dodi Reza Alex mengucapkan terima kasih kepada mesin partai politik, termasuk PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang mulai tahapan awal dan pemilihan suara bekerja dengan baik di lapangan. Mesin politik kedua partai ini menurutnya, terbukti sangat efektif dalam mengamankan suara di Muba.

“Semua kecamatan menang, bersyukur sekali, malahan di atas 50 persen, rata-rata 70 persen di atas. Cuma ada satu kecamatan yang di bawah 70 persen, yakni Kecamatan Lawang Wetan. Jadi semua kecamatan menang, artinya ini patut disyukuri karena kami mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Muba.

Dan alhamdulillah kampanye yang kami lakukan dengan menyentuh dan berdialog di tiap kecamatan dan desa efektif dan mohon dukungannya waktunya nanti janji politik pada saat kampanye adalah suatu kewajiban yang harus diwujudkan pada saat menjabat atau sedang memimpin pemerintahan di kabupaten Muba,” katanya.

Dirinya melihat situasi politik di Muba cair dan tinggal dengan pasangan calon nomor 2, Amiri-Toha, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi.#osk

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Pilkada Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Menang Telak

Calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1 H Dodi Reza Alex bersyukur karena perolehan suaranya meraih yang tertinggi dalam hitung cepat atau quick count, yang digelar Charta Politica.

Dodi didampingi istrinya Tia Yufadha mengungkapkan rasa syukur itu di kediaman sang ayahanda Alex Noerdin, Jalan Merdeka, Palembang, Rabu (15/2/2017), usai pencoblosan di wilayah Sekayu.

Hingga pukul 14.30, pasangan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi unggul sementara atas rivalnya Amiri Aripin-Ahmaf Toha.

Dari 67 persen data yang masuk dari 14 kecamatan, H Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Harnedi unggul sementara dengan perolehan suara 79,5 persen.

Sementara rivalnya, Amiri Aripin-Ahmad Toha perolehan suara 19,26 persen.

Ke-14 kecamatan itu meliputi Babat Supat, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung Lencir, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi.(* ..

ini,” pungkasnya.

Selanjutnya ia berpesan kepada para Kades agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan apa yang telah di pelajari dapat dibawa kembali ke daerah masing-masing untuk diterapkan.

“Pak Kades, sepulang dari sini rangkulah dan ajak masyarakat, berikan contoh yang baik dalam pencerminan nilainilai kebangsaan

Sementara itu Ketua Pelaksana H Muhamad Nasir yang mewakili Kaban Kesbangpol dalam laporanya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari penuh dari tanggal 26-27 April 2017 di Wisma Atlit Sekayu dan diikuti seluruh Kades se-kabupaten Muba. Dengan Narasumber dari Kesbangpol Provinsi Sumsel, Kodim 0401 Muba dan Polres Muba.

(Penulis: Charles , Editor: Redy Rinaldi)

BERIKAN PELAYANANTERBAIKDAN RAMAH Asisten I Setda Kab Musi Banyuasin H Rusli SP MM Menandatangani Berita Acara Peresmian Sekaligus Penyerahan Bangunan Pusat Kesehatan Kelurahan (PUSKESKEL) di Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu di Halaman Kantor Lurah Serasan Jaya Sekayu,.

SEKAYU, beritamuba - Dengan program Corporate social responsibility (CSR) PT. Guthrie Pecconina Indonesia kembali menjalankan program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ( Muba ) dengan kegiatan sosialnya yaitu membangunkan gedung Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel) di Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu.

Hari ini Kamis (27/4/2017), Bangunan Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel) PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Kelurahan Serasan Jaya telah diserahkan dan diresmikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesra H Rusli SP MM setelah beberapa waktu lalu juga telah dibangunkan beberapa gedung dalam bidang pendidikan.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa unsur FKPD yaitu Wakapolres, dan unsur OPD yaitu Kepala Dinkes Muba, Camat Sekayu, Lurah Balai Agung dan Lurah Serasan Jaya.

General Manager PT. Guthrie Pecconina Indonesia Ir Bambang Sulistyanto mengungkapkan dengan program CSR yang dilakukan oleh pihaknya, mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Khususnya bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Selain itu, diharapkan program CSR yang disalurkan memang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Musi Bnayuasin.

“Selain dari bidang kesehatan kami juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan”, Ujarnya.

Sementara itu Lurah Kelurahan Serasan Jaya Edi Heryanto SH menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dari pihak PT. Gutrhrie Pecconina Indonesia telah membangun gedung Pusat Kesahatan Kelurahan khususnya untuk Kelurahan Serasan Jaya.

“Terima kasih telah melakukan program CSR yang dilaksanakan khususnya di Kelurahan Serasan Jaya, Kami harap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muba agar memberikan tenaga medis yang benar-benar berkualitas dan handal di bidangnya”, Pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama H Rusli SP MM juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang bersangkutan karena telah menjalankan program CSR dengan baik dan benar.

“Saya harap Pusat Pelayanan Kesehatan Kelurahan ini dapat digunakan dengan baik khususnya untuk masyarakat Kelurahan Serasan Jaya dan saya menghimbau kepada tenaga medis yang bertugas di Kelurahan Serasan Jaya ini agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan dilaksanakan dengan ramah”, Tutupnya.

Selain diadakan peresmian sekaligus penyerahan gedung Pskeskel tersebut juga diadakannya kegiatan sosial berupa sunatan masal gratis yang di ikuti sebanyak 25 peserta dan KB Gratis peserta dari Kelurahan Serasan Jaya.

Proteksi 3

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Majalah PROTEKSI

MEDIA ASPIRATIF - DINAMIS & TRANSPARAN

P

elaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari kemarin berjalan lancar, aman, dan damai.

"Alhamdulillah penyelenggaraan Pilkada Serentak 15 Febuari 2017, berjalan lancar, aman dan damai di seluruh daerah di Indonesia. Meski disertai dengan hingar-bingar, kasak-kusuk dan riuh suasana yang begitu kompleks dan terkadang bising namun Pilkada Serentak 2017 tetap berjalan kondusif"

Daftar Isi

Bangga tingkat partisipasi masyarakat DKI Jakarta begitu tinggi, hal itu terbukti dari kunjungannya di TPS yang berada di panti jompo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dodi Reza Alex Menang Telak Dodi-Beni Janji Ciptakan Pemerintahan Bersih Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun Setoran Dividen Bank BUMN 2017 Kemungkinan Merosot PILKADA DI SEKAYU AMAN TNI Rombak Jabatan 25 Perwira Tinggi 486 Polisi Amankan Rapat Pleno di KPUD Muba Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Perpetual Help University of Philippines

Di Terbitkan Berdasarkan UU.NO.40.

Tahun 1999 LiSKDU.N0.506.EKBANG/34/Ki.DI/II/2013 SIUP.NO.501/363-BPPT/PK/III/2013 NPWP 54.380.241.7-407.000 BCA.06625 16919 Cab Bekasi Media Proteksi Pendiri / Pemimpin Umum : D.Halim Mashati

Pemimpin Redaksi : D. Halim Mashati Dewan Redaksi

:

Arif Yulianto.S.Sos Lian A.Pangaribuan,SH Rina Rahmi Amrina Sekretaris Redaksi

.

Redaksi;Kebon Kacang 40 No 10. Blkng Plaza Indonesia Jakarta Pusat.

Dibeberapa TPS, salah satunya dari TPS 34 Kebayoran Baru yang saya kunjungi, dari 300 DPT yang tercatat, ada 191 orang tua panti jompo di Kebayoran Jakarta yang sangat antusias menggunakan hak suaranya.

Meski berusia lanjut dan beberapa diantaranya menggunakan kursi roda, mereka sangat semangat datang ke TPS untuk mencoblos pemimpin daerah yang mereka pilih dan inginkan.

Pelaksanaan Pilkada serentak yang berjalan lancar ini dapat mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional karena menunjukkan kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi.

"Dimata dunia, sudah pasti bangsa dan rakyat Indonesia telah menunjukan kedewasaan dan kualitas demokrasi di negara kita, dimana perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa di negeri ini, kesatuan bangsa dan negara serta keutuhan sebagai sesama anak bangsalah yang dikedepankan oleh seluruh rakyat Indonesia".

Pemerintah mengimbau agar sejumlah pihak tetap menjaga situasi yang kondusif pasca gelaran Pilkada serentak.

Untuk tetap menjaga situasi nasional agar tetap kondusif, saya mengajak kepada kita semua untuk bersabar dan menunggu hasil akhir perhitungan suara dari KPUD meski hasil sementara Pilkada Serentak 2017 sudah diumumkan oleh beberapa lembaga survei. Bagi yang menang jangan terlalu hiporia dan sebaliknya bagi kontestan yang belum beruntung untuk menerima kekalahan sebagai kesuksesan yang tertunda.

Meski begitu, secara keseluruhan situasi keamanan pelaksanaan pesta demokrasi serentak ini berjalan dalam suasana kondusif dan relatif aman.

"Sampai saat ini, situasi Keamanan dan Ketertiba Masyarakat (Kamtibmas) di seluruh Indonesia, khususnya yang melaksanakan pilkada serentak kondisinya kondusif, aman, Berdasarkan laporan yang dihimpun dari petugas di lapangan, tercatat ada 17 kejadian menonjol terjadi di sejumlah wilayah pilkada dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Umumnya kejadian bersifat gangguan logistik, administrasi pencoblosan dan keributan pendukung atau simpatisan pasangan calon. "Ada 17 kejadian secara umum.

Kejadian berupa gangguan logistik dan masalah administrasi pemungutan suara di antaranya adanya warga yang tidak diizinkannya memilih dengan hanya membawa KTP dan tertukarnya surat suara.

"Ada yang begitu kotak suaranya dibuka, kosong. Ternyata surat suaranya ada di TPS sebelah.

Di Kabupaten Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara, terdapat sembilan TPS yang belum bisa melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara karena kotak suara yang dikirim menuju ke lokasi terhadang ombak setinggi 6 meter.

Staff Redaksi : Abus Tarbian -Beny Umar- Boni Tabroni - Berry YG.- Erlin FS - Halim - Eri Kusaeri- -Linda - Teting- Alleta-Ica Haerunisa - Joko Ruwahono - Ferry Nainggolan -Geeby-Rizky F - Hemma-Rahmi Amrina - Nunung N - Yayah -_Biro Daerah :BEKASI: Erri.Kusaeri - BANDUNG: Rully H. - CIREBON: Juki Suara - SEMARANG; Agus SURABAYA; Dadang Jarot- LAMPUNG: cucun wahyungsih JAMBI: Rini Sulistiorini ;PALEMBANG,Hardon Bascoro MEDAN:Amri.S - PAPUA:Lahasipu, - MAKASAR;Evrita Sari Di Ucapkan Beribu Terima Kasih Kepada dua Jendral TNI / Polri,Yang tidak berkenan dicantumkan namanya yang telah turut merekomendasikan dan mendukung demi terbitnya Majalah Proteksi ini.Terbitkan Berdasarkan UU.NO.40.Tahun 1999 SKDU.N0.506.EKBANG/34/Ki.DI/II/2013 PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017 4 Proteksi SIUP.NO.501/363-BPPT/PK/III/2013 NPWP 54.380.241.7-407.000 BCA.06625 16919 Cab Bekasi

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA,

Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Perpetual Help University of Philippines

P

rof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Regional Professorial Chair for Law and Business (Guru Besar) Perpetual Help University Of Philippines Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, yang dikukuhkan sebagai Profesor Internasional di Perpetual Help University of Philippines, diminta membuka seminar dan mengajar disana. Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA yang terkenal sebagai advokat, kurator, mediator, konsultan HKI, dosen STT-IKAT Doctor Of Law, adalah advokat yang pertama dari Indonesia yang diminta untuk membantu mengajar di Perpetual Help University of Philippines.

Gelar Profesor International didapatkan oleh beliau sama sekali tidak membayar satu sen pun, selain diminta untuk sebagai pembicara di seminar-seminar, juga diminta mengajar disana. Congratulations! ..

Salah satu advokat terbaik di Indonesia dan advokat pertama dari Indonesia yang ditetapkan sebagai Guru Besar Perpetual Help University of Philippines, Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA yang kerap disapa dengan nama Pak Profesor, bersahaja, low profile dan ber-motto: "A true lawyers is one who places truth and service in the first place and emoluments of the profession in the next place only.", maka lengkaplah dan tak dipungkiri kalau Pak Profesor banyak disukai dan dihormati orang, juga disegani lawannya.

Advokat terkenal ini kelahiran Palembang pada tanggal 22 Juli 1954 dan memulai karir sebagai advokat

pada tahun 1 9 8 3 , tangannya s e l a l u t e r b u k a membantu dengan tulus masyarakat kecil yang tidak mampu y a n g memerlukan bantuan h u k u m , uang bukan tolak ukur.

Advokat tiga orang anak ini sangat disiplin soal waktu, ia memanfaatkan waktu dengan seefektif mungkin, hari-harinya tidak saja dipenuhi dengan kesibukan bersidang di berbagai pengadilan di Jakarta dan luar kota, tetapi juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan luar kota. Sudah menjadi pemandangan biasa kalau sampai malampun kantor nya masih ramai dengan klien-klien yang antri untuk berkonsultasi dan meminta bantuan jasa hukum.

Banyaknya perkara pidana dan perdata yang berdatangan ke Pak Profesor untuk dibantu penyelesaian hukum, tidak membuat sedikitpun dia lupa akan DIA, Pak Profesor mengakui sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap menyempatkan waktu menyebarkan kasih dengan berkhotbah sebagai pembawa firman Tuhan dalam memberikan siraman rohani ke jemaat dibeberapa gereja. Pak Profesor pun sempat menjadi Ketua Umum Yayasan Persekutuan Injili Advokat (YAPIA) periode 2007 – 2010. Bahkan Pak Profesor pun sering diundang untuk menjadi pembicara

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

dalam beberapa seminar yang berkaitan dengan masalah hukum dan tercatat sebagai penulis dan lebih dari 12 buku yang sudah ia terbitkan serta sudah kurang lebih 500 artikel ditulis di berbagai media cetak.

Kendati Pak Profesor yang akrab dengan pasal demi pasal hukum dan terkenal sebagai advokat, kurator, mediator, konsultan HKI, dosen STT-IKAT Doctor Of Law, tak merubah Pak Profesor menjadi tinggi hati apalagi sombong.

Pembawaannya tetap sederhana dan bersahaja, tutur katanya tetap lembut dan sangat menghargai setiap orang tanpa melihat apapun profesi dan latar belakang orang lain. Sosok Pak Profesor inilah yang sangat diperlukan dinegara yang penegakan hukum nya miris atau bahkan yang penegakan hukumnya sudah berada dititik nadir.

Proteksi 5

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

PILKADA DI SEKAYU KONDUSIP

S

EKAYU--Komisi Pemilihan Umum Daerah Musi Banyuasin (KPUD Muba) akhirnya selesai melakukan penghitungan pada data tabulasi pindai dan scan Form C, C1 dan lampiran C1, Pada penghitungan data tersebut pasangan calon (Paslon) nomor 1 Dodi Reza AlexBeni Hernedi memperoleh 78,49 % atau 212.350 suara, sedangkan paslon nomor 2 Amiri Aripin-Ahmad Toha memperoleh 21,51 % atau 58.197 suara.

Ketua KPUD Muba, H Ahmad Firdaus Marvels, mengatakan bahwa pada hari ini KPUD Muba telah selesai melakukan penghitungan data tabulasi pindai dan scan Form C, C1 dan lampiran C1.

Selesainya penghitungan tersebut setelah pusat data kita menghimpun semua suara yang masuk, dan telah selesai pukul 15.06 WIB, dan semuanya genap masuk 100 persen.

“Alhamdulillan, saya merasa bersyukur proses penghitungan yang ditetapkan oleh KPU RI dapat diselesaikan dengan lancar dan baik, ini berkat kerjasama dan bantuan semua Pihak. Dari penghitungan data akhir KPU RI perolehan pasangan Dodi Beni memperoleh 78,49 % atau 212.350 suara, sedangkan pasangan Amiri Toha memperoleh 21,51 % atau 58.197 suara,” kata Firdaus.

Lanjutnya, data yang masuk tersebut merupakan hasil real count dari 1.464 TPS yang ada di Muba, kemudian pemilih berjumlah 461.362 orang, partisipasi sebanyak 60,5 %.

Kemudian semua logistik pada hari ini sudah bergeser dari PPS ke PPK, lalu dari informasi yang kita terima beberapa kecamatan yang melakukan pleno yakni Kecamatan Babat Toman, Sanga Desa, dan Bayung Lencir.

“Namun keputusan tersebut akan diplenokan pada tingkat kabupaten atau Kabupaten Muba,” ungkap Firdaus.

Terpisah, Ketua PPK Babat Toman, Fajri mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan Pleno mulai 20.00 WIB, Rabu (15/2) lalu.

“Setelah dilakukan pleno logistik tersebut langsung kita kirimkan sendiri dengan menggunakan truk dengan dikawal anggota kepolisian dan Panwas, jumlah

6 Proteksi

kotak suara sendiri berjumlah 72 kotak dari 72 TPS. .. ..

Hitung Cepat, Putra Gubernur Alex Menang di Musi Banyuasin

oleh Charta Politika hingga pukul 14.30, pasangan Dodi-Benni yang diusung oleh 11 partai politik ini unggul diangka 79,9 persen sementara pesaingnya, AmiriToha diangka 20,2 persen. Angka tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan karena data masuk 87 persen atau melewati batas minimal.

Dalam surveinya, Charta Politica menggunakan sampel di 200 TPS dari total 1.464 TPS. Lembaga tersebut menggunakan margin of error lebih kurang 1 persen. Survei juga menunjukkan mantan anggota DPRRi ini unggul dihampir seluruh kecamatan. Setidaknya Muba memiliki 14 kecamatan masingmasing Babat Supat, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung Lencir, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi.

P

alembang -Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 1 Dodi Reza Alex-Benni Hernedi unggul atas pasangan calon no urut 2 dari perseorangan Amiri Arifin-Ahmad Toha.

Berdasarkan hitung cepat oleh Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Dodi yang merupakan putra sulung Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Benni meraih 78 persen suara sedangkan pesaingnya hanya meraih 22 persen suara.

Direktur Eksekutif LKPI Arianto keunggulan pasangan tersebut merupakan luar biasa karena angka ektabilitas yang diperoleh cukup tinggi.

"Terlebih lagi Dodi bukan seorang inkumben," kata Arianto, Kamis, 15 Februari 2017.

Sedangkan secara statistik, hasil quick count antara kedua pasangan menunjukkan jarak yangsangat jauh.

Menurutnya, Dodi-Benni unggul sudah terlihat sebelum pemilihan digelar.

Dalam survei terakhir yang dilakukan sebelum pemungutan suara, LKPI mencatat keunggulan kader Golkar dan PDIP tersebut paling kecil 75 %. Sejatinya kata Arianto, pasangan tersebut bisa unggul lebih dari 85 persen.

"Tetapi partisipasi pemilih rendah karena hujan dan jalan jalan yang menuju TPS rusak berat."

Baca : Prabowo Siapkan Strategi Jika Anies-Sandi Masuk Putaran 2 Sementara itu berdasarkan hitung cepat

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Menanggapi hal tersebut Dodi Reza mengatakan pihaknya masih tetap menunggu hasil resmi dari KPUD Setempat namun demikian ia juga tetap mempercayai hasil hitung cepat.

Kedepan dia memastikan merangkul pasangan yang kalah dalam pemilukada.

"Kami bersyukur karena di Muba tidak adanya ribu- ribut," kata Dodi..

Calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1 H Dodi Reza Alex bersyukur karena perolehan suaranya meraih yang tertinggi dalam hitung cepat atau quick count, yang digelar Charta Politica.

Dodi didampingi istrinya Tia Yufadha mengungkapkan rasa syukur itu di kediaman sang ayahanda Alex Noerdin, Jalan Merdeka, Palembang,,usai pencoblosan di wilayah Sekayu.

Hingga pukul 14.30, pasangan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi unggul sementara atas rivalnya Amiri Aripin-Ahmaf Toha.

Dari 67 persen data yang masuk dari 14 kecamatan, H Dodi Reza Alex NoerdinBeni Harnedi unggul sementara dengan perolehan suara 79,5 persen. Sementara rivalnya, Amiri Aripin-Ahmad Toha perolehan suara 19,26 persen.

Ke-14 kecamatan itu meliputi Babat Supat, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung Lencir, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi.(*) .

KorpriMart Gubernur Alex Noerdin Banjir Apresiasi

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri (Dirjen Kependudukan Kemendagri) Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, dan Ketua BPJS RI, Prof. Dr. Fahmi Idris melaunching Mini Market Korpri Mart, Kafe Sehat Full Gizi Nabati dan Klinik Pratama Korpri di halaman Gedung Koperasi Korpri Sumsel.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH tambah bersemangat, setelah melihat perkembangan organisasi yang dia pimpin.

Mulai banyak ide-ide kreatif yang lahir dari anggotanya, baik di pusat maupun di daerah.

Salah satu contoh konkretnya dan masih gres adalah kehadirkan KorpriMart, sebuah minimarket di Sumatera Selatan yang digagas Gubernur Alex Noerdin.

Toko serba ada ini sudah diresmikan 31 Agustus 2016, dan menjadi salah satu bukti tekat anggota Korpri untuk semakin eksis di zaman yang semakin kompetitif.

Anggota Korpri tidak bisa diam dan menunggu instruksi saja.

Tetapi harus melakukan kegiatan kreatif yang secara internal bisa menaikkan kesejahteraan anggota, secara eksternal menaikkan confidence sebagai pegawai yang professional.

“Kami apresiasi spirit Gubernur Alex Noeerdin yang mewujudkan ide KorpriMart itu. Dan kami setuju, harus dikelola secara professional, kreatif, maju dan bisa bersaing dengan minimarket lain yang sudah memiliki jaringan distribusi yang luas. Kami yakin, Korpri bisa melalukan itu semua dengan baik jika dikelalo secara serius sebagaimana korporasi,” kata Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH. Ketika tokoh-tokoh optimis berkumpul, output nya akan membangun kreativias yang semakin tak berbatas.

KorpriMart atau toko serba ada milik Korpri ini adalah kreasi yang perfect.

Tinggal, bagaimana menjalankan ide besar itu menjadi unit usaha yang menghasilkan profitabilitas yang baik, berkembang dan ujungnya memberikan benefit kepada anggotanya.

“Itu adalah tantangannya. Dan saya yakin, Korpri bisa!” ungkap Zudan.

KorpriMart itu sendiri dilengkapi dengan Kafe Sehat, Full Gizi Nabati serta Klinik Pratama Korpri dan berada di halaman Gedung Koperasi Binapraja Sumsel, Palembang.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin satu bahasa dengan Zudan Arif Fakrulloh, bahwa kunci dari semua itu adalah pengelolaan yang professional.

“Saya ingin KorpriMart terus dikembangkan di seluruh wilayah Sumsel.

Untuk Kota Palembang, Pemprov Sumsel masih memiliki banyak lahan strategis dan bisa dimanfaatkan sebagai toko KorpriMart,” papar Alex Noerdin.

Dengan begitu, Korpri akan maju sebagaimana para professional dan business mengembangkan usahanya.

“Kita sudah punya modal besar. Tempat sudah punya di lokasi yang strategis di dalam kota. Anggota juga sudah banyak, dan terdaftar dengan jelas. Jadi tinggal pengelolaan yang professional aja!” sebut Alex Noerdin yang sudah periode kedua memimpin “Bumi Sriwijaya” Sumatera Selatan itu.

Lagi-lagi Gubernur Alex meminta agar anggota Korpri tidak berkecil hati dengan situasi sulit akibat perombakan APBN-P 2016 ini.

Dia berusaha mengubah mind set dari sebuah persoalan menjadi tantangan.

Dan KorpriMart adalah wujud dari menjawab tantangan yang berada di depan mata.

“Hanya dengan kreasi dan inovasi, semua problem negara ini akan selesai.

Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara ini juga harus bisa menjadi contoh yang baik,” kata dia.

Alex cukup menyadari, persaingan bisnis ritail itu cukup berat.

Dia juga melihat pertumbuhan mini market di Kota Palembang juga cukup pesat.

“Saya harap ini terus berlembang, dibuka di beberapa tempat, dan bisa dicontok oleh siapapun,” ujar Alex di hadapan tamu undangan yang dihadiri antara lain oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH., MH. dan Wakil Ketua Umum Korpri, Prof.

DR. Dr. Fahmi Idris M.Kes. Alex mengungkapkan, peluncuran KorpriMart dengan menggandeng 14 mitra kerja Korpri Sumsel mulai dari PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

perbankan, Bulog, dan distributor lainnya merupakan.

Inilah kolaborasi yang bagus, dengan menyediakan produk kualitas terjamin dan harga yang lebih murah.

"Pertanyaan saya kenapa baru sekarang? Harusnya KorpriMart sudah dilakukan sejak dulu! It’s ok. Tapi tidak masalah, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali," seloroh Alex. ..

Alex Noerdin Minta BPOM Palembang Razia Jajanan Sekolah Jelang Asian Games 2018

Alex Noerdin

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menginstruksikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat, khususnya menjelang event Internasional Asian Games 2018 di Palembang Provinsi Sumsel.

Menurut Alex Noerdin, salah satu yang harus dilakukan BPOM yakni melakukan razia rutin terhadap makanan atau jajanan yang sering dijual di sekolahsekolah. Karena seringkali mengandung zat berbahaya seperti pewarna tekstil.

"Lakukan razia rutin ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan SKPD terkait.

Kalau didapati ada penjual yang nakal segera ditindak, dan berikan solusi kepada pihak sekolah untuk membuat kantin sehat," tegas Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang Drs Arnold Sianipar, Apt. M. Pharm, di Griya

Proteksi 7

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN Agung Palembang.

Ditambahkan Alex, Pemerintah Provinsi Sumsel siap mendukung apa saja yang diperlukan BPOM untuk melaksanakan hal ini. Seperti fasilitas mobil laboratorium keliling yang digunakan.

"Lakukan juga kerja sama dengan pemerintah Kota Palembang agar bisa dilakukan pengawasan dengan razia rutin ke restoran yang ada di Palembang," kata Alex.

Mulai menjabat 1 Oktober 2009

Sementara Kepala BPOM Palembang Arnold Sianipar mengatakan, selama ini BPOM Palembang terus melakukan kerja sama dengan baik bersama pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel dalam melakukan pengawasan.

Menurutnya, berbagai kerja sama yang dilakukan baik tentang pengawasan makanan, pengawasan menjelang hari besar keagamaan dengan intesifikasi pangan.

"Termasuk melakukan kerja sama untuk Food Security pada kegiatan kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden di Sumsel," ungkapnya.

Terkait pelaksanaan Asian Games, Arnold Sianipar mengungkapkan, pihaknya siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan event internasional ini melalui arahan langsung Gubernur Alex Noerdin tentang peranan apa saja yang bisa dilakukan BPOM Palembang untuk suksesnya ajang bergengsi ini.

"Seperti peningkatan pengawasan obat dan makanan akan terus kita lakukan, bekerjasama dengan SKPD terkait baik Provinsi maupun Kota Palembang," ujarnya. (HALIM / Welly Hadinata)

Kebangsaan Indonesia

..

Alex Noerdin Pastikan Pembangungan Sirkuit di Palembang

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal (Purn), Ryamizard Ryacudu bersama Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menaiki mobil golf di Wisma Atlet JSC Jakabaring Palembang Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, memastikan sirkuit untuk menggelar MotoGP di Jakabaring akan dibangun.

Kepastian mengenai akan dibangunnya Sirkuit Jakabaring itu disampaikan Alex melalui akun media sosialnya.

Dalam laman Facebooknya, Alex menulis bahwa dirinya telah menghadiri undangan dari Event Organizer (EO) MotoGP, Dorna Sports pada Sabtu siang WIB di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Nantinya, sirkuit Jakabaring akan mulai dibangun pada 2017 dan digunakan

8 Proteksi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo Informasi pribadi Lahir 1 November 1970 (umur 46) Palembang, Sumatera Selatan

Partai politik Partai Golongan Karya

untuk menggelar MotoGP pada 2018.

Dari pertemuan tersebut, disepakati kerjasama dengan perusahaan yang didirikan di Madrid, Spanyol itu.

"Tadi siang kami di Sepang diuandang Dorna menyepakati kerjasama bahwa sirkuit Moto GP Jakabaring mulai dibangun 2017," tulis Alex di laman Facebooknya.

"Saya bertemu CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta. Juga ada Ulrich Merres, Chief Designer Tilke GmbH& Co. KG," "Insya Allah 2018 Sirkuit Jakabararing akan melenggarakan Moto GP l. *AN*," Alex juga mengunggah beberapa foto saat dirinya menjalani pertemuan di Sepang.

Sebelumnya, rencana mengenai penyelenggaraan MotoGP di Indonesia juga sempat terlontar dengan menggunakan Sirkuit Sentul, Bogor, sebagai lokasi penyelenggaraan balapan.

Namun kemudian, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membatalkan rencana tersebut.

Rencana digelarnya MotoGP di Sirkuit Sentul dibatalkan alasan dana APBN yang diproyeksikan akan digunakan untuk renovasi tidak bisa diberikan ke pihak swasta, dalam hal ini pengelola Sirkuit.(*) …

Dodi Reza Alex Noerdin H. Dodi Reza Alex Noerdin Lic., Econ., M.B.A. Anggota DPR RI Fraksi Golkar Petahana

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Suami/istri Hj. Thia Yusfada Anak Aletta Khayarra Alex dan Atalie Mazzaya Alex (kembar) Tempat tinggal Jl. Martimbang II No.5 Rt 006 Rw 005, Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Agama Islam H. Dodi Reza Alex Noerdin, S.E. (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 1 November 1970; umur 46 tahun) adalah Anggota DPR-Ri sejak 1 Oktober 2009. Dodi merupakan putra Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Daftar isi • 1 Latar Belakang • 2 Riwayat Pendidikan • 3 Riwayat Jabatan • 4 Riwayat Organisasi Latar Belakang Dodi adalah putra dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Sejak masih muda, putra Alex Noerdin, ini menunjukkan prestasi yang signifikan. Ia meraih Sarjana Ekonomi di Universitas Leuven dengan predikat magna cum laude.

Pada tahun 2010 dan 2011, ia menjadi delegasi Indonesia dalam WTO Third Country Training Programme di Singapura. Dodi Reza juga pernah berpartisipasi dalam Forum 100 Kepemimpinan Asia di Filipina tahun 2008. Ayah dari putri kembar bernama Aletta dan Atalie ini pernah pula menduduki pos jabatan Ketua Umum Pengprov PERBASI, Ketua Umum Perbasasi (Softball), Wakil Ketua Umum dan Anggota Majelis Sabuk Hitam INKAI, Pembina Skyland Motor Sport Sumsel, Presiden Sriwijaya Football Club (SFC), dan komisioner Konfederasi Sepak bola Asia (AFC) mewakili klub sepak bola se-Indonesia.

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Dodi-Beni: Pelayanan Harus Nomor Satu

P

asangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 1, Dodi Reza Alex bersama Beni Hernedi melaksanakan kampanye dialogis di dua desa yang berada di Kecamatan Plakat Tinggi, Dalam kampanye tersebut pasangan yang diusung 11 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba berjanji menuntaskan permasalahan infrastruktur dalam waktu dua tahun menjabat. Di samping itu juga, kampanye dialogis ini dijadikan untuk tanya jawab bersama warga dua desa yakni Suka Damai dan Air Putih Ulu. Marta Dinata, warga Desa Suka Damai menyampaikan kepada DodiBeni mengenai keluhan yang terjadi pada masyarakat kecamatan Palakat Tinggi. Pada kesempatan tersebut, dia berharap kepada Dodi-Beni dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami rindu d e n g a n pemimpin yang dahulu, semuanya gratis dan d a p a t menyentuh ke seluruh masyarakat.

Di samping itu juga kami menyampaikan agar kepada DodiBeni, agar dapat memperhatikan listik jangan terus mati, dan harapan kami terus terang,” ungkapnya.

tersebut, Calon Bupati Muba Dodi Reza Alex, didampingi Calon Wakil Bupati Beni Hernedi mengatakan, dalam perjalannya ke kecamatan Plakat Tinggi sepanjang perjalanan mereka melihat jalan-jalan di wilayah Plakat Tinggi banyak yang rusak.

Mengenai permasalahan listrik yang sering byar pet, tentunya itu menjadi pekejaan rumah mereka dalam mengatasi permasalahan itu.

“Kita akui permasalahan listrik ini menjadi permasalahan yang serius di Muba, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Beni dan pengalaman saya maka hal ini menjadi catatan penting bagi kami. Sedangkan mengenai harga bibit karet yang dikatakan sulit dibeli oleh petani, akan dibahas kedepannya agar bisa mencukupi kesejahteran masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi,” terang Dodi.

Dan juga, apabila dirinya terpilih maka target utama akan membenahi infrastruktur seperti jalan di Muba, dalam kurun waktu dua tahun akan dapat terpenuhi. Lalu program-program sekolah gratis dan berobat gratis, kedepannya kita akan mengusulkan dan akan kami pertimbangan untuk itu.

“Kalau semuanya sudah sejahtera, saya yakin masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya," pungkasnya.

Dodi-Beni: Pelayanan Harus Nomor Satu

Dia menambahkan, masayarakat di desa ini juga mengeluhkan karet yang ada di sini sudah tua, dan memohon bantuan bibit karet, sedangkan untuk membeli bibit karet mereka tidak mampu. “Bibit karet saat ini mahal sekali, kami ingin pada pemerintah agar dapat memberikan bantuan bibit karet,” pintanya.Menanggapi keluhan

Kampanye dialogis terbuka Dodi Reza Alex Noerdin -Beni Hernedi di Desa Bandar Jaya digelar dihadiri warga sekitar desa Bandar Jaya, Muba dan selebihnya keturunan Jawa. Yang menarik, PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

mereka spontan mengaku orang Muba.

Meski kami berbeda asal kami ini orang Muba, ya samalah dulu pilkada lima tahun lalu beda tetap Satu. Nah sekarang tak ada pembeda lagi. Kami satu, bukan dua. Demikian penuturan sejumlah warga yang hadir pada kampanye sejak sejam lebih sebelum acara.

Menilik pengakuan warga, slogan Bersama Rakyat Muba Maju Berjaya, ternyata pas dengan kondisi yang telah terjadi di masyarakat Muba. “Nah kalau la akor, modal bagi kitek buat majuke Muba,” terang Rosid, warga Bandar Jaya.

Bagi Dodi yang dua periode jadi pimpinan Komisi DPR RI hingga kini, kesempatan kampanye dialogis adalah waktu berharga untuk menyapa, berdialog, dan menjaring aspirasi.

“Jalan tak boleh ada yang rusak. Kalau ada jalan rusak berarti bupatinyo yang salah.

Nah makanya modal saya dua periode jadi wakil Sumsel di Pimpinan Komisi DPR RI dan Beni Hernedi empat tahun jadi wakil bertekad memenuhi kepentingan masyarakat. Sebab tugas bupati dan wakil bupati itu bukan memerintah tapi memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat.

Nah slain jalan tak boleh rusak yang kedua yakni sekolah dan berobat gratis juga harus dinikmati masyarakat. Nah ini saya kesini didampingi seluruh 11 parpol pengusung yang semuanya ada kursi di DPRD Muba.

Rakyat kompak, wakil rakyat mendukung, bupati dan wakilnya berpengalaman serta mau mikirke rakyatnya. Insya Allah apa yang kita butuhkan terwujud semakin baik.

Sekolah dan berobat harus dilaksanakan

lebih baik, lebih sempurna. Kalau tidak, saya kualat,” tegas Dodi di depan warga Bandar Jaya.

Tiga kebutuhan dasar warga jika sudah terpenuhi maka ekonomi masyarakat kita tingkatkan. Caranya? “Sudah saya rancang sejak lima tahun lalu. Nah jika program itu belum sempat terlaksana maka semoga pada 2017 kita terapkan secara baik dan cepat,” terangnya.

“Saya senang sebab apa yang saya rancang ini saat ini dikawal oleh seluruh anggota DPRD Muba, 45 anggota semuanya mendukung./ Halim

Proteksi 9

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Dodi Pilih Beni

B

akal Calon Bupati Musibanyuasin H Dodi Reza Alex Noerdin, Lic Econ, MBA menyatakan memilih berpasangan dengan Beni Hernedi, SIP sebagai calon wakil bupati Muba dalam Pilkada Muba 2017.

“Dengan mengucap bismillahirohmanirrohim, saya H Dodi Reza Alex Noerdin memutuskan akan berpasangan dengan Beni Hernedi dari PDI Perjuangan,” ucap Dodi dalam konferensi pers didampingi Sekretaris DPD PDIP Sumsel Ilyas Panji Alam dan Ketua DPC PDIP Muba Julius Alev Yadi di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Dodi mengawali dengan menyapa bakal cawabup Muba Afandi Uzi yang hadir. Ia menyebut bakal cawabup lainnya, Beni Hernedi, sedang di Jakarta. Dan bakal cawabup lainnya, Apriadi, sedang ada tugas.

“Bakal cawabup tentu akan bersamasama saya membangun Muba lima tahun ke depan. Kalau bicara Pilkada Muba, saya katakan perhelatan yang sangat demokratis, sejuk, dapat menghasilkan paslon berkualitas, konsep ide membangun ke depan.”

“Saya yakin dengan Pilkada yang damai akan lebih baik daripada black campaign, saling fitnah.

Saya berpikir kalau ada jalan lebih membawa ke jalan lebih kesejukan, fokus membangun ke depan. Masyarakat Muba sudah ingin cepat tinggal landas menjadi kabupaten terdepan di Tanah Air,” kata Dodi yang merupakan Pimpinan Komisi VI DPR RI. Dengan visi konsep ide gagasan, dengan 11 parpol, proses sudah beberapa bulan, komunikasi intens memunyai satu pemahaman yang sama.

Menurutnya, berkoalisi bukan hanya untuk Pilkada tapi untuk membangun Muba.

“Bagaimana kita membangun ke depan dengan tidak membuang energi, tidak saling menyerang. Komunikasi politik alhamdulillah menghasilkan yang saya apresiasi. Tidak lama lagi kami akan mendeklarasikan pasangan untuk didaftarkan ke KPU. Dari 11 parpol, 11nya mendukung saya cabup Muba,” ujar putra sulung pasangan Gubernur Sumsel

10 Proteksi

Dodi-Beni Kampanye Pertama di Plakat Tinggi H Alex Noerdin dan Hj Eliza.

Bapak dua putri buah pernikahannya dengan mantan presenter MetroTV Thia Yufada ini melihat benang merah. Bukan hanya mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi.

Tapi ingin terlibat langsung mulai dari Pilkada sampai pembangunan.

Demokrasi yang akan menghasilkan insya-Allah yang berkualitas.

“Saya bersyukur, hampir seluruhnya menyerahkan cawabupnya ke saya.

Saya sangat menghargai setiap masukan. Saya dengar masukan.

Berkomunikasi, beristikharoh.

Memikirkan intens.

Alhamdulillah menunggu sampai batas waktu nama yang saya usulkan,” ujar Presiden Sriwijaya FC ini.

Dodi mengucapkan banyak terima kasih kepada parpol yang telah dan berproses mengeluarkan SK. Koalisi sudah selesai, tinggal siapa pasangan yang dipilihnya.

Dodi melihat Beni sudah banyak mengetahui permasalahan di Muba.

Beni sudah 5 tahun menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Muba, 2 tahun menjadi PLT Bupati Muba dan paham akan pemerintahan dan masalah dan apa yang harus dibenahi di Muba.

Beni juga memiliki semangat dengan masalah-masalah di Muba yang diinisiasi seperti masalah perkebunan reflanting kelapa sawit, pemanfaatan sumur-sumur tua dan minyak yang ada di Muba dan masalah lain yang sudah dijalankan dan tinggal mengambil manfaat dari

program tersebut, termasuk program pembangunan jaringan gas dalam kota Sekayu.

“Saya mengapresiasi kerja saudara Beni Hernedi selama 2 tahun ini sebagai Plt Bupati Muba yang saya rasakan tidak mudah untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan melanjutkan pembangunan di Mua, oleh karena akan sangat berguna masukan Pak Beni ke depan dalam rangka insya Allah apabila

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

kami berdua diamanahkan menjadi bupati dan wakil bupati Muba,” katanya.

Sementara itu, Beni Hernedi mengaku siap mengemban amanah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Dodi Reza Alex.

Beni Hernedi ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat Blackberry Messenger (BBM), sangat menyambut baik dirinya berpasangan dengan Dodi Reza Alex untuk maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Muba 2017.

Ia mengucapkan terima kasih kepada partai atas amanah yang diberikan kepada dirinya untuk maju pada Pilkada.

“Ya, saya berterima kasih kepada partai yang telah memberikan mandat kepercayaan untuk terus berjuang dan berkarya untuk masyarakat Muba,” kata Beni, semalam.

Ia menyatakan siap melaksanakan tugas partai untuk berpasangan dengan Dodi Reza Alex pada Pilkada nanti.

“Saya siap melaksanakan tugas partai untuk berpasangan dengan Dodi Reza untuk Pilkada 2017 mendatang.

Majunya saya ini, bismillah karena hasil ini sesuai dengan aspirasi masyarakat Muba untuk Yakin Permata Muba, dan YAKIN DODI-BENI,” ungkapnya.

Setelah dilakukan deklarasi tersebut, dirinya secara pribadi akan segera melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Dodi mengenai ke depannya.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan Pak Dodi Reza untuk mengintegrasikan tim untuk segera melakukan tahapan-tahapan selanjutnya yang diperlukan dalam proses pencalonan pilkada ini. Oleh karena itu saya berterimakasih, dan saatnya Muba BERSATU melaju. Yakin Dodi Beni, Merdeka, Wassalam,” ujar Beni. O osk/

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN PALEMBANG, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Sumatera Selatan bakal digelar 2018, dan para bakal calon (Balon) sudah mulai pasang muka untuk memperkenalkan diri.

Mereka yang sudah kuat tekadnya untuk ikut dalam bursa balongub itu, sudah pasang spanduk, dan malah sudah ada yang memberikan keterangan kepada pers menyatakan telah bulat niatnya.. tujuan untuk memperkenalkan diri atau pasang muka, dalam bursa Balon Gub Sumsel tentu menjadi salah satu yang sangat penting. Tujuannya, agar mereka dikenal dan bisa jadi program mapun visi – misinya bisa diketahui oleh masyarakat calon pemilih. Mana yang berkenan, mana yang tidak. “Jangan sampai ibarat beli kucing dalam karung,”ujar Pengamat Politik dari Kampus, Stisipol Candradimuka, Palembang, yang juga mantan Anggota KPU Sumsel, Drs Ong Berlian, MM kepada AsSAJIDIN barubaru ini di Kampusnya, Jl Swadaya Palembang.

Ir. H. Ishak Mekki, MM, kini adalah Wakil Gubernur Sumsel, dalam beberapa pertemuan mengungkapkan tekad bulatnya untuk ikut dalam bursa Pilgub Sumsel 2018 mendatang. Tadinya, secara bisik-bisik Ishak Mekki yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sumsel ini, menyatakan bahwa dirinya baru akan memberikan keterangan kepada wartawan setelah dirinya kembali dikukuhkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel priode berikutnya ‘ Namun, iklan spanduk yang mempromosikan dirinya telah terlihat bersebar di setiap sudut dan simpang Kota Palembang. Begitu pun di beberapa wilayah daerah dan kabupaten di Sumatera Selatan. Sapanduk itu bukan sebagai Wakil Gubernur Sumsel yang mendampingi Alex Noerdin, tetapi sebagai pribadi yang memberikan kesan bahwa dirinya akan ikut meramaikan bursa pemilihan Gubernur Sumsel 2018 nanti.

Sempat berbincang dengan Ishak Mekki soal pencalonan dirinya ini, Ia mengatakan tentunya akan mengikuti bursa calon gubernur tersebut. “Kita lihat saja nanti. Bismilllah saja, dan mohon doa dan dukungan masyarakat Sumsel tentunya,”ujar dia sembari menebar senyum simpulnya. Bahkan beberapa alat peraga pun saat ini tengah direncanakan oleh timnya agar dalam menyampaikan visi-misi dan program mengenai pembangunan Sumsel lebih terencana.

Begitu juga dengan H. Aswari Rivai, SE, sekarang masih menjabat sebagai Bupati Lahat.

Ketika berbincang

beberapa kali dengannya, mengatakan bahwa dirinya tengah melakukan riset atau semacam jajak pendapat mengenai popularitas dan kemungkinan ketepilihan (elektabilitas) dirinya nanti. Ia juga tengah mempersiapkan akses-akses secara terencana agar nanti timnya dapat memantau hingga ke desa-desa saaat berkampanye dan pemilihan. “Semua harus terencana,”ujar Aswari.

Oleh karena itu, Aswari, juga tidak ‘malumalu’ lagi untuk memasang spanduk yang tersebar bukan hanya di Kabupaten Lahat saja, tetapi pun di Kota Palembang dan semua daerah kabupaten di Sumsel kini telah terpampang tegas sapanduk dengan jumlah banyak di setiap sudut dan persimpangan jalan baik ibu kota kabupaten maupun desa-desa di Sumsel.

Sapanduk yang menunjukkan dirinya sebagai Ketua DPD Gerinda Sumsel, telah lebih dahulu terpasang di manamana di Sumsel. Lalu, sejak Mei 2016 lalu terpasang pula spanduk yang mengesankan bahwa dirinya bakal ikut meramaikan bursa Balon Gub Sumsel.

Satu tagline yang sangat ngetop belakangan ini adalah,” Muda, Santun dan Bersahabat” .

Ia pernah mengatakan bahwa dirinya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa dia muda adalah memiliki semangat kerja yang tinggi dan ingin bersahabat dengan masyarakat dan bersama dalam membangun Sumsel ke depan.

Lalu, Ir. H. Syarial Oesman, MM, mantan Gubernur Sumsel Priode 2003-2008 ini, malah terlihat oleh masyarakat sebagai bakal calon yang begitu siap mengikuti bursa gubernur 2018 ini. Syarial Oesman yang dikenal dengan nama panggilan dengan SO itu malah telah membuat Pos Komando Kawan Syahrial Oesman atau yang dikenal dengan nama Posko Kawan SO dijalan KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Bukit Kecil diresmikan Malah peresmian itu pun dilakukan oleh Ketua Pembina Kawan SO, Ir, Syahrial Oesman yang didampingi oleh Kawan SO, Hilman Effendi. Kepada wartawan dia mengatakan, bahwa Posko Kawan SO didirikan untuk menampung aspirasi masyarakat Sumsel. Tentu ini merupakan kejutan juga bagi masyarakat. Pendirian Posko dan pemasangan spanduk tentu ingin motivasi dirinya maju kembali dalam pemilihan gubernur 2018 mendatang.

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Bahkan Syahrial telah membuat program terkait dengan pilar-pilar pembangunan yang akan dijadikan pijakan dalam membangun Sumsel sebagaimana juga telah dilakukan oleh gubernur sebelummnya 2018. Herman Deru, SH, MM, Mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, tidak juga ketinggalan. Herman Deru malah telah melakukan suvei atau jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga survei.Lembaga Survei Stratak Indonesia menyebut nama mantan Bupati OKU Timur, sebagai paling berpeluang terpilih menjadi Gubernur Sumsel di Pilkada 2018.

Menanggapi hasil survei Stratak Indonesia tersebut, Herman Deru menyambut baik.

Ia bersyukur jika masyarakat Sumsel tidak melupakannya.”Jika hasil survei itu benar-benar menunjukkan kondisi masyarakat, bismillah saya maju lagi,” kata Herman kepada wartawan.

Direktur Lembaga Survei Stratak Indonesia, M Ch. Umam, mengatakan, secara popularitas nama Herman jauh lebih populer dibanding calon lain yang pernah mengikuti bursa dan menduduki jabatan gubernur terdahulu.

Adalah Komjen Pol Drs H. Susno Duadji, mantan Kabareskrim Polri yang menyatakan dirinya telah didukung oleh sejumlah partai dalam pemilihan Gubernur Sumsel 2018 nanti. Setidaknya PDI-P akan berada dibelakangnya untuk mendukung Susno dalam mengikuti bursa Balongub Sumsel itu. Kabar yang beredar menyebutkan, PDI-P sudah memberikan sinyal tersebut. Berulangkali dalam pernyataan kepada di media Susno terkesan mengiyakan. Sambil senyum-senyum biasa Susno ketika ditanya wartawan. Tetapi Susno Duaji masih melihat hasil survey tentang dirinya baik popularitas maupun akelektabilitas. “kalau masyarakat memang senang, saya akan maju,”kata Susno yang pernah menjadi perhatian public nasional saat kasus KPK yang dikenal dengan Cicak dan Buaya itu.

Kini tergantung kepada masyarakat siapa yang akan mereka pilih. Bursa Pilgub Sumsel tentu akan ramai, apalagi Alex Noerdin, jabatannya selama dua priode berakhir 2018, dan semua merasa akan bebas mengikuti bursa tersebut. Tentu yang diinginkan kepada masyarakat dapat memilih calon Gubernur Sumsel

Proteksi 11

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN Artha Graha Peduli menyelenggarakan pasar murah serentak di 32 provinsi di Indonesia. Salah satunya di Jakarta. Di salah satu titik pasar murah di Jakarta, yaitu di kawasan SCBD Sudirman, bahan pokok dijual dengan harga miring.

Pihak penyelenggara Artha Graha memberikan subsidi pada penjual.

Sehingga, pedagang menjual dengan harga pasar, sementara konsumen mendapat harga murah.

Aji Akromah (50) salah satu pedagang mengatakan, untuk komoditas tertentu, terutama yang harganya sedang tinggi seperti cabai rawit merah, pedagang membatasi pembelian setiap kg untuk tiap komoditasnya.

"Kalau kaya gini per kg jualanya," kata dia di Kawasan SCBD Sudirman Dia mengatakan, akhir pekan ini biasanya buka dari jam 8.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB untuk hari Sabtu. Di hari Minggu, akan tutup sekitar pukul 17.00 WIB. Selain di SCBD, di Jakarta, pasar murah digelar di Matraman, Kwitang, Artha Gading Mall, Danatel, Electronic City

Kiprah Karir Tomy Winata Pasar murah Imlek 2017 yang digelar Artha Graha Peduli di halaman STIE Wijaya Mulya Sumber, Solo, Sabtu (21/1/2017).

Foto : Pasar murah Imlek 2017 yang digelar Artha Graha Peduli di halaman STIE Wijaya Mulya Sumber, Solo.

Selain digelar di Solo, pasar murah Imlek 2017 juga digelar secara serentak di beberapa kota di Indonesia.

Menurut pengurus senior Artha Graha Peduli, Sylvia Hasan, pasar murah ini digelar di Matraman, Kwitang, Artha Gading Mal, Danatel, dan Elektronik City Daan Mogot.

Kemudian PT PAS, Banten, Surabaya,

Artha Graha Jual Bahan Pokok Harga MiringPeduli Daan Mogot, PT PAS. Di provinsi lain kick off juga digelar di unit usaha Artha Graha di Banten, Surabaya, Manado, Makassar, Bali, Samarinda, Medan, Semarang, dan Bandung. Artha Graha akan melanjutkan pasar murah di 32 provinsi di unit usaha Artha Graha sampai H-2 Imlek.

Dalam pasar murah paket sembako dengan harga Rp 25 ribu per paket.

Isinya, 3 bungkus mie, beras 2 kg, gula 1 kg, minyak 1 liter. Harga tersebut di bawah harga normal sekitar Rp 50 ribu.

Novi (27) pengunjung pasar murah mengatakan terbantu dengan pasar murah ini. Pasalnya, itu memberikan keringan pada masyarakat. Untuk mendapat paket sembako ini masyarakat dibatasi 1 kupon per identitas.

"Pokoknya merasa kebantu," pungkas dia.

Berikut daftar harga komoditas pangan dalam pasar murah tsb.

1. Daging sapi Rp 60 ribu per kg 2. Cabai keriting Rp 45 ribu per kg 3. Cabai rawit merah Rp 75 ribu per kg 4. Kentang Rp 8.500 per kg 5. Bawang merah Rp 28.500 per kg 6. Wortel Rp 7.500 per kg 7. Cabai besar merah Rp 25 ribu per kg 8. Cabai besar hijau Rp 19 ribu per kg 9. Beras Rp 15 ribu per 2 kg 10. Cabai rawit hijau Rp 55 ribu per kg

12 Proteksi

Manado, Makassar, Bali, Samarinda, Medan, Semarang, dan Bandung.

"Kegiatan ini kami selenggarakan secara serentak dalam rangka untuk memperingati Imlek 2017," jelasnya di sela-sela pasar murah Imlek 2017 di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, .

Pasar murah Imlek 2017 yang digelar Artha Graha Peduli di halaman STIE Wijaya Mulya Sumber, Solo, .

Pasar murah Imlek 2017 terselenggara atas kerja sama antara Artha Graha Peduli dengan Indofood.

Pasar murah menjual kebutuhan pokok (sembako) dan aneka sayuran seperti cabai dengan harga murah.

"Pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang beruntung di tengah perubahan kebijakan ekonomi global," ungkapnya.

Ada 600 paket sembako yang dijual dalam pasar murah Imlek 2017.

Terdiri dari beras 2 kilogram, mie instan 3 bungkus, minyak goreng 1 liter dan gula pasir 2 kilogram.

Warga yang ingin membeli paket sembako harus menukarkan kupon dan menunjukkan KTP asli kepada petugas.(*)

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Dia mengaku sempat 5 kali mengalami kebangkrutan sebelum akhirnya

Kiprah Karir Tomy Winata: Dari Kuli Bangunan Hingga Bangkrut 5 Kali

M

embesarkan Grup Artha Graha, belakangan dia lebih suka menyebutnya Artha Graha Network yang menaungi ratusan anak dan cucu perusahaan.

Bisnisnya tersebar Dari properti, perbankan, perkebunan, sampai infrastruktur. Tak kurang Dari 830.000 orang mengantungkan hidup pada perusahaan yang dibangunnya.

Berikut penuturan TW soal kiprah bisnisnya, dalam beberapa kesempatan wawancara dengan detikFinance di Tambling Wildlife Natur Conservation (TWNC), sebuah kawasan konservasi Yang dibiayai lewat lembaga nirlabanya Artha Graha Peduli, Pekan lalu.

Awal mula jadi pengusaha bagaimana?

Saya pernah jadi kuli, tukang, kerja habisin proyek di Kalimantan barat, saya itu kerja awali proyek di Irian (Papua), saya kerja jadi pemegang saham, habis itu bangkrut, bikin lagi, bangkrut lagi, bangun bangkrut lagi, pulang ke Jakarta, kerja dikontrak lagi, bangkrut lagi, maju lagi, setelah itu saya jadi staf pernah, dan kemudian saya jadi mandiri.

Mengawali bisnis sampai Artha Graha bisa sebesar saat ini?

Saya 5 kali bangkrut, di Kalimantan Barat bangkrut, Papua bangkrut, di NTT saya bangkrut, di Jakarta saya bangkrut 2 kali, jadi yah sudah 5 kali saya bangkrut.

Setiap bangkrut saya bangun lagi, dan saya hadapi sebagai pembelajaran.

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN ..

Bukan gede, Artha Graha bisa sekarang dihargai orang karena ada kata-kata peduli. Kita peduli pada orang banyak, dari sekian juta orang banyak mungkin ada satu dua orang peduli dengan Artha Graha. Buktinya Anda saya undang mau datang kan, itu lah the power of Artha Graha. Kalau Anda nggak peduli, kan pasti mikir emang saya pikirin, yah itulah power Artha Graha, bisa sentuh setiap insan jadi peduli.

Prinsip atau kiat hidup Bapak? satu saja, hidup harus manfaat bagi orang banyak, lingkungan juga. Dengan semakin banyak orang jadi filantropi, semakin besar proteksi untuk generasi depan lebih baik.

Banyak orang menilai negatif sosok Bapak?

Saya nggak pikirin, kalau semua orang pikir positif semua baru aneh, kalau ada yang bilang negatif tentang saya kan biasa. Itu saya nikmatin dan jadikan bahan koreksi buat saya. Kan saya katakan saya nggak selalu lakukan dengan benar, kan saya lakukan dengan sungguh dan kerja keras. Kalau benar nggak bisa saya klaim, karena saya juga manusia biasa yang bisa salah.

Tanggapi tudingan miring ke bapak?

Nggak apa-apa, nikmati saja.

Dulu kan suka berantem?

Saya kira berantem buat mempertahankan hak, pertahankan hak anak kecil, mana ada anak kecil nggak berantem. Cuma karena nama saya Tomy Winata jadi seksi, atau kalau si Fulan atau si Otong, nggak seksi.

Kalau menurut bapak bisnis yang cocok buat anak muda sekarang? Naluri bisnis Bapak kan kuat?

Saya kira begini, apa pun bisnis baik, dan bisnis bisa survive tapi tekuni dong, jangan gampang menyerah. Tuhan kan sudah atur, nggak akan kasih cobaan lampaui kemampuan Dia. Jangan juga pandai cari alasan buat gagal, kegagalan dinikmati dan maju lagi maju lagi. semua kegagalan awal dari orang sukses, dan pasti diyakini akan sampai pada titik yang baik. Harus lewati rintangan. Maka kita harus kuat hadapi kenyataan.

Artha Graha Peduli Kirim Jet untuk Evakusi dr Arifin yang Koma di Bajawa NTT Mega Putra Ratya

pedalaman Papua. Dengan pesawat sewaan, ketiganya mendarat dengan selamat di Bandara Sentani, Jayapura.

"Artha Graha Peduli Dokter didirikan untuk membantu para dokter yang menjalankan tugas negara di daerah terpencil dan perbatasan negara. Jangan sampai ada dokter yang gugur dalam tugas negara seperti dokter Andra tempo hari," kata Graz Rimba.

Ia mengimbau perusahaan-perusahaan lain juga memiliki kepedulian dan keterpanggilan untuk membantu dokter yang berjuang di daerah terpencil. (dra/dra)

Artha Graha Peduli melakukan evakuasi medis pada dr Arifin K Anwar (36). Sebuah pesawat jet dikirimkan khusus untuk membawa dokter yang berpraktik di Bajawa, Ngada, NTT. dr Arifin berdinas di kawasan itu, kemudian mendapat musibah cedera di kepala dan mengalami koma.

"Doakan perjalanan lancar dan dr Arifin dapat segera ditangani di RS Yogya," kata dr Graz Rimba, dokter dari Artha Graha Peduli yang memimpin proses evakuasi dalam keterangannya Dalam evakuasi ini ikut juga Kemenkes, Dinkes, dan pihak dari RS Bajawa.

Evakuasi dilakukan pagi tadi dan tiba di Bandara Bajawa sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Kemudian, setelah pengisian bahan bakar, segera terbang membawa pasien ke Bandara Adisucipto, Yogyakarta. proses evakuasi dr Anwar Evakuasi medik ini sangat darurat dilakukan karena pasien dalam keadaan "intra cranium injury", yaitu cedera di kepala sehingga menyebabkan koma. Pasien dalam kondisi "intra cranium injury" harus dibantu dengan ventilator karena tidak bisa bernafas secara spontan.

"Nafasnya dibantu mesin istilahnya," kata dr Graz.

Belum diketahui pasti penyebab cedera di kepala tersebut apakah karena kecelakaan lalu lintas atau terjatuh. dr Arifin Anwar yang lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, adalah dokter PNS di RS Bajawa.

Evakuasi medik ini merupakan yang kedua dilakukan oleh Artha Graha Peduli dalam program yang dinamakan Artha Graha Peduli Dokter.

Sebelumnya, pada 26 November 2015, Tim AGP membantu evakuasi pasien atas nama dr. Firman Budi beserta dua perawat Intan dan Ade yang terkena malaria di distrik Iwur PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 13

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Kejagung: korporasi korupsi harus ditindak tegas pengaturannya.

P

elatihan Bersama Penanganan Korupsi.

Menkopolhukam Wiranto (kedua kanan) bersama Wakapolri Komjen Syafruddin (kanan), Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana (kiri) berfoto seusai pembukaan "Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pindana korupsi Wilayah Hukum Banten" di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Pelatihan yang diikuti 175 peserta dari berbagai instansi penegakan hukum di wilayah Banten ini guna mempercepat proses penanganan perkara tindak pindana korupsi yang sedang ditangani penegak hukum lainnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah mengimbau agar aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian terhadap penanganan korupsi yang melibatkan korporasi.

Hal itu penting dilakukan karena banyak perusahaan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, kata Arminsyah dalam sambutannya pada Pelatihan Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tangerang Selatan, Banten, Senin .

"Contohnya paper company atau perusahaan cangkang yang tujuan utamanya sebagai tempat pencucian uang dan untuk menghindari pajak, ataupun perusahaan pendamping yang tujuannya hanya untuk mengakali proses pemenangan lelang/tender," katanya.

Arminsyah mengatakan tindak pidana yang dilakukan korporasi atau corporate crime dapat membawa kerugian bagi negara dan masyarakat.

Lebih lanjut ia menuturkan, korporasi juga acapkali menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana namun jarang sekali tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability).

"Padahal Undang-Undang telah menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban," katanya.

14 Proteksi

JAM Pidsus mengatakan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan keadilan sekaligus kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Merespon fenomena tersebut, kata Arminsyah, Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per028/A/JA/10/2014 yang mengatur tentang Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Peraturan yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2014 tersebut bukan semata-mata sebagai panduan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, namun juga sebagai optimalisasi tuntutan pidana tambahan.

Ia menerangkan, komitmen Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan korporasi tidak terbatas pada penerbitan regulasi dan kebijakan, melainkan juga telah dilakukan secara nyata.

Korps Adhyaksa telah melakukan penyidikan, penuntutan maupun eksekusi terhadap korporasi yang korup.

Ia mencontohkan penanganan perkara PT Giri Jaladhi Wana (Banjarmasin), PT Asian Agri Group (Jakarta), PT Indosat Mega Media (IM2) (Jakarta), PT Puguk Sakti Permai (Bengkulu), PT Beringin Bangun Utama (Bengkulu), PT Putra Papua Perkasa (Papua Barat), PT Kakas Karya (Papua Barat), PT Proxima Convex, PT. Shalita Citra Mandiri, PT Mitra Multi Komunic, dan PT Ekspo Kreatif Indo (Sumatera Utara).

Belum lama ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2016 yang mengatur mengenai tata cara pemidanaan terhadap korporasi, dengan menetapkan batasan istilah dalam

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Penguatan dan kerja sama antar para penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan bersama guna mewujudkan kesamaan cara pandang dan pola pikir dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

"Saya mengapresiasi kegiatan pelatihan bersama aparat penegak hukum mengingat perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi saat ini semakin terstruktur, sistematis dan masif," katanya.

Pelatihan bersama ini melibatkan 172 aparat penegak hukum yang terdiri dari 40 penyidik Polda Banten, 40 penyidik dan penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Banten, 11 auditor BPKP Banten, 10 auditor BPK Banten, 12 penyidik Bareskrim Polri, 2 jaksa pada Jampidsus Kejaksaan Agung, 50 penyidik polisi militer TNI, 2 fungsional penyidik OJK, 3 penyidik KPK dan 2 pemeriksa PPATK. Editor: Tasrief Tarmizi COPYRIGHT Š ANTARA 2017 Kejagung Telusuri Kasus Dana Pensiun Pertamina Jaksa Agung HM Prasetyo (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao) Jakarta- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pihaknya sudah lama melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) tahun 2013-2015, termasuk menelusuri aliran dananya.

"Bukti-bukti sudah dikumpulkan (oleh penyidik) termasuk bukti aliran dana dan sebagainya," kata dia di Jakarta, Jumat (17/2).

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kamis malam (16/2) menahan mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) tahun 2013-2015 Muhammad

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN Helmi Kamal Lubis, terkait dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun yang merugikan keuangan negara Rp 1,4 triliun.

Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan terhitung mulai Kamis (16/2).

"Penahanan itu untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti.

Kita tahan 20 hari ke depan," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah.

Penetapan tersangka terhadap tersangka MHKL itu beredasarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-02/F.2/ Fd.1/01/2017 tanggal 9 Januari 2017.

Arminsyah menjelaskan penyidik telah menemukan bukti kuat keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus tersebut hingga ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan.

Modus yang dilakukan tersangka yakni menggunakan dana pensiun untuk membeli saham-saham yang tidak likuid yakni PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dan PT Hanson International Tbk (MYRX). "Harga setiap sahamnya sekitar Rp 800 miliar, totalnya Rp 1,4 triliun," ungkapnya.

Ia menegaskan audit kerugian negara sampai sekarang masih diproses.

"Sebenarnya sudah ada, tinggal resminya saja," ucap dia.

Dia mengatakan, hingga kini tersangka baru satu orang. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. "Jadi intinya kasus ini, keliru dalam membeli dana itu. Kalau Bahasa Betawinya bilang barang butut dibeli," tegasnya.

Kejagung Mandul di Kasus Korupsi PT IM2 Gedung Kejaksaan Agung. Kejagung dinilai mandul dalam penanganan perkara korupsi IM2 karena tak juga menetapkan tersangka baru meski PK Indar Atmanto sudah ditolak MA Kejaksaan Agung terkesan mandul dalam penanganan perkara dugaan korupsi pemanfaatan spektrum 2,1 Ghz untuk jaringan 3G oleh PT Indonesia Mega Media (IM2), anak usaha PT Indosat Tbk. Kasus itu merupakan satu dari sekian kasus korupsi yang masih mengendap di Kejaksaan Agung, dan tak jelas nasib penuntasannya.

Sikap Kejagung ini jelas kontras dengan penanganan kasus pengadaan mobil listrik yang menyeret mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Kejagung terlihat sigap, bahkan sebelum menerima salinan putusan pengadilan atas terdakwa Dasep Ahmadi pun, Kejagung sudah berani menetapkan Dahlan sebagai tersangka.

Sementara, dalam perkata IM2, penyidikan langsung mangkrak selama dua tahun, pasca ditolaknya Peninjauan Kembali yang diajukan Indar Atmanto.

Pada akhir September lalu, Lembaga Pendidikan dan Advokasi Konsumen (Lapak) meminta kejelasan penanganan kasus tersebut dibuka Kejagung ke publik. Alasannya, dengan ditolaknya upaya Peninjauan Kembali (PK) mantan Direktur Utama PT IM2 Indar Atmanto oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2015 silam, jaksa bisa melanjutkan proses hukum tersangka lain termasuk eksekusi uang pengganti Rp1,3 triliun.

Namun kejaksaan malah terkesan ragu dan mengambil sikap diam dengan berbagai alasan. "Masih kita bahas itu (nasib tersangka lainya)," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaaan Agung Arminsyah, Minggu (26/2).

Seperti diketahui, berdasar putusan Nomor 77PK/Pidsus/2015, MA telah menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terdakwa Indar Atmanto. Putusan tersebut meneguhkan putusan kasasi MA yang menghukum Indar dengan hukuman penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

MA juga menghukum PT Indosat dan IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) No 787K/PID.SUS/2014, tanggal 10 Juli 2014.

Namun hingga saat ini Kejagung belom menindakanjuti putusan PK tersebut. Baik eksekusi uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun dan tersangka lainnya yakni Harry Sasongko, Jhonny Swandi Sjam, dan Kaizad B Heerje dan tersangka korporasi.

"Indosat, mereka sedang mengajukan gugatan, kita tunggu (nanti putusannya)," kata Jaksa Agung Moh Prasetyo dalam beberapa kesempatan.

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Sementara itu Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat, secara hukum, tidak ada kata lain bagi Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi uang pengganti dan menuntut tersangka lain.

Menjadi aneh, Indar Atmanto divonis bersalah tapi lainnya tidak.

Sementara Indar didakwa bersama-sama dengan pihak lain. "Putusan PK harus dilaksanakan," kata Chudry kepada Gresnews.com beberapa waktu lalu.

TUNGGU PK KEDUA - Tak kunjung dilaksanakannya putusan PK Indar Atmanto termasuk menyidangkan tersangka lain oleh Kejaksaan Agung karena alasan menunggu PK kedua yang diajukan Indar dinilai sangat janggal.

Meski begitu, Koordinator Lapak Urai Zulhendri berharap majelis hakim PK nantinya tetap jeli dan teliti dalam .

Alasannya, PK pertama yang diajukan Indar telah ditolak. Dan penolakan PK itu menguatkan bahkan menambah hukum bagi Indar dari hukuman empat tahun penjara menjadi delapan tahun penjara.

"Jadi kasus ini tidak main-main, hakim dari tingkat pertama hingga PK telah memutus bersalah, kalau PK lagi apa novum barunya?" kata Urai usai bertemu penyidik di Gedung Bundar.

Dengan putusan tersebut, tambah Urai, jelas penggunaan frekuensi yang digunakan IM2 ilegal. Ia bahkan menduga tak tuntasnya pengusutan kasus ini karena ada kepntingan penguasa. "Ini jelas ada yang hambat, kita berharap segera dituntaskan dan tersangka lain diadili," kata Urai.\ Kasus ini berawal saat Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media (PT IM2) pada tanggal 24 Nopember 2006 menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) untuk menyelenggarakan jasa layanan akses internet broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spektrum frekuensi radio 2,1 Ghz milik PT Indosat, Tbk. Dalam perjanjian tersebut, IM2 menjual jasa layanan internet dengan nama Indosatm2 kepada pelanggan IM2 dengan menggunakan jaringan 3G/ HSDPA milik Indosat dengan pembagian hasil 66% untuk Indosat dan 34% untuk IM2. Penyidik menemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.

Proteksi 15

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN PPAS TA 2017 SEKAYU, beritamuba - Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Ir H Rusli SP MM menyampaikan nota penjelasan Bupati Muba tentang rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Muba Tahun Anggaran (TA) 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba Abusari Burhan SH MSi, dan dihadiri Asisten II Setda Muba Ir H Sulaiman Zakaria MT, para Kepala SKPD serta anggota DPRD Muba, di ruang rapat Banmus DPRD Muba, Senin

Asisten I H Rusli SP MM

Perubahan Standar Biaya Perjalanan Dinas 2017 Asisten I H Rusli SP MM memimpin rapat pembahasan draf Peraturan Bupati tentang standar biaya perjalanan dinas dalam Negeri di lingkungan Pemkab Muba, ruang rapat Randik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar rapat pembahasan mengenai Peraturan Bupati tentang

Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kabupaten Muba di Ruang Rapat Randik, Kabid Anggaran DPPKAD Yudi Efpriansyah SE MSi memaparkan beberapa perubahan pada draf standar biaya perjalanan dinas tahun 2017.

Dalam draf standar biaya tahun ini untuk setiap uraian dirincikan kedalam tiga bagian. Dicontohkan Uang Harian Luar Provinsi yang terbagi menjadi uang makan, uang saku dan transport lokal.

Sedangkan untuk Biaya Penginapan Luar Propinsi dibagi menjadi dua zona, yaitu zona I dan zona II. "Zona I yaitu Propinsi Sumut, Kepri, Riau, DKI JAkarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, yogyakarta, sulut dan Bali. Sedangkan zona II adalan propinsi lainnya selain yang sudah termasuk dalam zona I," papar Yudi.

Ia juga menambahkan, transport dalam kabupaten akan dibedakan untuk setiap kecamatan.

SekayuPalembang akan berbeda biaya transportnya dengan Sekayu-Lalan.

Sementara itu Asisten I Setda Muba H Rusli SP MM selaku pimpinan rapat mengatakan draf yang telah dibahas dan disepakati ini akan dibawa ke DPRD untuk kemudian dirapatkan.

Plt Sekda Muba Sampaikan KUA dan

16 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Rusli menyampaikan rancangan KUA TA 2017 memuat target pencapaian kenerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Sedangkan dalam rancangan PPAS memuat prioritas pembangunan daerah serta plafon sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Sebagaimana berdasarkan RPKD dan Permendagri 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara Nasional tema Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tehun anggaran 2017 adalah "Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah,". selanjutnya berdasarkan RKP tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema pembangunan tahun anggaran 2017 yaitu "Percepatan atau perluasan hilirisasi industri dan pengembangan pariwisata berstandar internasional,".

Dengan mengacu hal tersebut dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi saat ini, maka prioritas pemabagunan Kabupaten Muba yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 yang merupakan tahun transisi dari RPJMD 2012-2017 adalah RPJMD 20172021, maka ditetapkan tema tahun 2017 adalah, "Pembangunan industri, investasi dan inovasi,". Dengan tujuh Program prioritasnya yaitu, peningkatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah, pengembangan agribisnis dan agroindustri perdesaan, pengembangan klaster industri, pengembangan kewirausahaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan Usaha Mikor Kecil dan Menengah (UMKM).

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUMAN TRAFFICKING I. ABSTRACT Confucius said, that: WHEN WE SEE MEN OF WORTH WE SHOULD THINK OF EQUALING THEM, WHEN WE SEE MAN OF CONTRARY CHARACTER WE SHOULD TURN IN WORDS AND EXAMINES OURSELF. That the author has been invited by the University of Perpetual Help Phillippines on 12 until October 15, 2016 to give a course on Human Trafficking, Narcotics, Corporate Crime and International Bussiness Law at the level of Bachelor Degree or Master Degree.

That the students both at the level of Bachelor Degree or Master Degree also many who ask about the behavior of President Rodrigo Duterte were keen to combat the crime of abuse of narcotics in the country Philippines so until October 2016 nearly 4,ooo people who died were killed between gang itself as well as those conducted by certain parties who are not able to author mentioned here.

That business is related to human trafficking almost reached around Rp.50.000.000.000.000,- (fifty trillion rupiah) while drug-related business in Indonesia could reach one hundred trillion rupiah, causing the dirty business over land everywhere until a murder here and there amongst the gang.

That on January 11, 2016, the author was asked by lawyer Leo Hakim, SH, MH, to be an expert on Human Trafficking in South Jakarta District Court in Case No. 1089/Pid. Sus/2015/ PN.Jkt.Sel which the accused is O Beng Seng Tang and Kwali (both pseudonyms).

That the defendant was charged with violating Article 2 of Law RI. No. 21 of 20o7 on the Eradication of Trafficking in Persons Jo. Article 55 Paragraph (1) I, Criminal Code, the second charge: Article 3 of Constitution of Republic of Indonesia No. 21 of 2007 about The Eradication of Trafficking in Persons, a third indictment: Deeds Both the defendant has violated Article 10 of The Constitution of Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 about Combating Trafficking in Persons.

That the writer is a lecturer in the School of Theology (abbreviated IKAT in Indonesian) who taught in a degree Bachelor of Theology (S-1), Master of Theology (S-2) and Doctor of Theology (S3), and was asked by the Chancellor to give papers in Manado North Sulawesi, problem of Human Trafficking.

That the term of Trafficking comes from the English language, meaningful Illegal Trade or illegal trade. Talking about human trafficking is closely related to slavery and servitude action, which is prohibited throughout the world.

That efforts to eliminate slavery and human trafficking globally and in particular in Indonesia actually began in 1854 when the governmen (King) and the parliament to enact Wet (Law)

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Netherlands No. 2 in 1854, which was announced in Staatbload Indies No. 2 1855 entitled Reglement Beleid Op Het Netherlands Indie Van der Reginieg abbreviated Regerigs Reglement (RR) which in article 169 specifies that at the latest on January 1, 1860, slavery in the Indies had to be removed in total.

That age of prostitution is as old as human civilization bumu upfront is like what is written in the Bible is taken from The Book of PROVERBS 29, paragraph 3, so its contents: WHOEVER LOVES WISDOM MAKES HIS FATHER REJOICE, BUT A COMPANION OFHARLOT HIS WEALTH II. CONTENTS INTRODUCTION Whereas the problems of Trafficking aplenty occurs mainly in Jakarta and Manado. Once upon a time, Writer sermon in Manado and the Trafficking most attention of the Church in Church Tomohon, Manado, and they had an unfavorable impression because they have pride when their kids hit Trafficking and this is a principle that is not good, either in law or morality.

That almost every day the author received the SMS (Short Message Service) from an unknown party whose goal is to offer (product itself) and it felt to make love but I don't care such SMS and direct writer wipe (delete) the SMS, why? Because the writer afraid of such things.

That problem of Trafficking is very interesting because of years ago when I last made a police report at the police Manado, when the author met there other cases involving Human Trafficking, where there are about girls from Manado brought to Kupang to serve as maid of sex for play boy (lelaki hidung belang in Bahasa Indonesia) there, but the act was first known to the police and take action.

That the problem of Trafficking is one of most important to learn carefully because one important reason is that North Sulawesi Province (Manado) is first to have local regulations on the prevention and eradication of trafficking in persons, especially women and children (see The Regulation of Regional No. 1 of 2004).

Meanwhile, according to The Constitution of Republic of Indonesia No. 21 of 2007 about the Eradication of Trafficking in Persons in Article 1 (One) provides as follows: "Trafficking is the act of recruitment, transportation, harboring, transportation, transfer, or receipt of persons by threat of violence, use of force, abduction, confinement, fraud, deception, abuse of power or vulnerability, debt bondage or giving payments or benefits, so as to obtain approval of a person having control over another person, wheter committed within the country or between countries, for the purpose of exploitation or cause people to be exploited".

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 17

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Meanwhile, according to Wikipedia, The Free encyclopedia provides as follow: "Human Trafficking is a crime against the person because of the violation of the victim's rights of movement through coercion and because of their commercial exploitation.

Human Trafficking is the trade in people, and does not necessarily involve the movement of the person from one place to another. Human Trafficking represents an estimated $31.6 billion of international trade per annum in 2010".

III. ISSUES Seeing reaching the money obtained under the Trafficking issue and can achieve a number of very significant / conspicuous which amounted to 31.6 billion USD, while the amount of the drug could reach RP 54 Trillion.

That by taking into account the turnover is so great that entrepreneurs who are not afraid of GOD will do the business even forbidden

by GOD, is forbidden by religion nor prohibited by The Constitution which is important as it benefits and can make people rich or corperation. While the corporation is group of people and / properties either is organizated by legal or illegal.

Whereas in The Constitution of Republic Indonesia Number 21 of 2007 about the Eradication of Trafficking in Persons involving the Corporation are also in Article 15 of The Act Number 21 of 2007 The problem, is: Are the two defendants mentioned above can be CHARGED IN provisions on trafficking ????

IV. DISCUSSION Currently the definition of trafficking is generally the most widely used is the notion taken from the UN Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in humans, especially women

18 Proteksi

and children (hereinafter referred to as Protocol Trafficking).

Definition of trafficking is the recruitment, transportation, transfer, concealment or receipt of persons through the use of threats or presure or other forms violence, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position of vulnerability or giving / receiving payment or benefit to obtain the consent of a person having control over another person for the purposes of exploitation.

That exploitation can include at least are: a. Exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation; b. Forced labor of services; c. Slavery or practices similar to slaver; d. Servitude; e. M a k i n g organs of the body.

That an important element of the definition of trafficking is the objective of the act was specifically to exploitation.

That the Trafficking Protocol only regulates the exploitation of the prostitution of other forms exploitation of the prostitution of others and sexual exploitation.

That more than one hundred representatives of the countries that negotiated the trafficking protocol in the UN Crime Commission (United Nations Crime Commission) is not able to agree on a second form of the above definition.

That Trafficking regulated in Law Number 21 Year 2007 on Combating Trafficking in Persons.

That the system of legal protection for victims of trafficking is as follows: a. Compensation, b. Restitution, c. Repatrasi, d. Rehabilitation.

That outlines the policy direction of human trafficking crime prevention and the protection of witnesses and victims should be developed regarding the three (3) main elements, namely: a. Preventing the occurrence of the crime of trafficking in persons; b. Protecting and rescuing victims of crime;

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

c.

Prosecution of perpetrators of criminal acts of trafficking in persons.

As for way to prevent the occurrence of trafficking are as follows: a. Provides educationto the community, b. Socializing law dosmetic violence, c.

Socialize the child protection legislation, d.

Socializing trafficking legislation itself.

Trafficking is known that in the following principles: a. Prevention; b. Protection; c.

Prosecution / Enforcement.

That on December 12, 2000 the Government of Indonesia signed the United Nations: Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, and Supplementing the Unconvention Against Trans Organized Crime (Protocol of the UN to prevent, remove and punish trafficking, especially women and children, supplementary to the UN convention on transnational crime organized hereinafter referred untrafficking protocol).

The international agreement May 4, 1904 date for the abolition of the slave trade and the whites of this document amended by the UN protocol dated December 3, 1948.

That first of all with the implementation of the International Agreement in practice it is not so effective that 6 (six) years later in 1910 approved the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic.

Whereas the subsequent development assisted by the League of Nations signed the Convention for the Suppression of Women and Children in 1921 and the International Convention for Suppression in Women of Full Age of 1935.

The fourth convention that was later consolidated by the United Nations in 1949 to the Convention for the Suppression of the trafficking in person of and of the exploitation of the prostitution of others.

That in discussing about the Crime of Trafficking in Indonesia, the author uses the theory of Goldstein's theory of Law enforcement as following: a.

TOTAL ENFORCEMENT That is the scope of Substantive Criminal Law enforcement (Substantive Law of Crime).

Total Enforcement, that is the scope of the substantive criminal law enforcement (substantive law of crime). Criminal Law enforcement in total this may not be done because law enforcement is severely restricted by the criminal procedural law, which include the rule of arrest, detention, search, seizure and preliminary examination. Besides, it is possible substantive criminal law itself provides restrictions. Suppose that it takes

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN complaints beforehand as a condition for prosecution on offenses complaint (klacht delicten). The scope is restricted is referred to as area of no enforcement. b.

FULL ENFORCEMENT Once the scope of criminal law enforcement which is total be diminished area of enforcement in law enforcement be expected to the maximum. c.

ACTUAL ENFORCEMENT According to Joseph Goldstein, full enforcement is considered of not a realistic expectation, because the limitations in the form of time, personnel, equipment, investigations, funds and so on, all of which resulted discretion must be done and the rest is called the actual enforcement.

According to the theory of Soerjono Soekanto theory of law enforcement is influenced by several factors that have neutral meaning so that negative impact or positive impact lies in the content of these factors.

That these factors have and interrelated that is the essence and the benchmark of the effectiveness of law enforcement. and Soejono Soekanto states: 1.

Law (act); 2.

Law Enforcement that is the parties establish or applying the law; 3.

The tools and facilities that support the rule of law; 4.

Society, which is where the law was applied; 5.

And cultural factors, that is as a results of the work, creativity and taste which is based on human initiative, in social life.

A law is a political product. The process of making nor interpretation does not take place in the context of value-free or political interests.

For the academic critical legal studies impossible to isolate the laws of the context in which they exist and can not be avoided by them an existence of political and ideological background behind the constitution.

In this approach, e s p o u s e d the view that every law is an interpretation of the new reality. In law defined legal relationship, that is, the bonds between the parties stipulated therein. Bonds was reflected in rights and obligations.

Critical legal approach considers the law as a reflection of how social life should be managed. Correspondingly, that a change of law or law product need to be asked the question and underlying assumptions.

The main concern underlying the birth of various things that govern corporations as subjects of criminal law is the only law the

management and protection of the environment, where the environmental conditions that jeopardize the survival of future generations.

That the definition of Trafficking is generally most used is the notion that taken from the UN Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in humans, especially women and children.

That the definition of Trafficking was recruitment, transport, transfer, harboring or discovery of a person, through the use of threats or pressure or other forms of violence, abduction, fraud, deception, abuse of power, a position of vulnerability or giving / receiving of payments or obtain an advantage, soobtain the consent of a person having control over another person for the purposes of the exploitation.

That the exploitation my include at least, are: 1.

Exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation 2.

Work or force services 3.

Slavery or similarly practices to slavery 4. Servitude 5.

The removal of organs The essential elements of the definition of human trafficking is: The purpose of the act for the exploitation, such as regulating the exploitation of the prostitution of others in the form of (Exploitation of the

prostitution o f others and S e x u a l Exploitation).

That the outlines of policy direction of human trafficking crime prevention and the protection of witnesses and victims PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

should be developed concerning on three elements parties, that is: 1.

Preventing the crime of trafficking in persons 2.

Protect and rescue victims of crime 3.

Repression to the perpetrators of human trafficking crime That in the crime of Human Trafficking has prevention should be done by the government, that is: 1.

Providing education to the community 2.

Socialize Act domestic violence 3.

Law on child protectio 4.

Prevention of early marriage And in order a government to provide protection (protection) to the victims of the trafficking in persons, the government should be: a.

The Government not only provides social protection and legal assistance b.

Ensure that women and children who are victims of trafficking, not convicted as appropriate for those who do the work that unwanted alias forced c.

In the protection of all actions taken by the government should always be directed to victims of trafficking in the context of repatriation, rehabilitation and reintegration of victims into the community, including guaranteed protection from threats by traffickers who may threaten the safety of the victim That in the process of prosecution (prosecution) of traffickers, the government needs to seriously investigate, investigate and cracking trafficking activities, including cracking down on public officials and officers in the area that facilitation occurrence of cases of trafficking in persons.

V. PURPOSE That the presentation of this trafficking has the sole purpose as follows: 1.

To determine the extent and understanding the people of Manado on the crime of trafficking in persons 2.

To know and get a picture of what the main cause leading to the crime of trafficking in persons in Indonesia from Manado area 3.

What are the factors that influence the human trafficking crime to be increased 4.

How does law enforcement against human trafficking crime 5.

What are the barriers to enforcement of the crime of trafficking in persons That is based on the United Nations Protocols provide a clear formulation of what is meant by the crime of trafficking in persons, namely: a.

Actions or deeds The recruitment, transportation, transfer placement and acceptance. b.

In a way

Proteksi 19

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN 4. Transportation on the way 5. In the workplace 6. The journey home 7. R e h a b i l i t a t i o n (Recovery)

By using the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, deceit, deception, abuse of power or position of vulnerability or of the giving or payments or benefits to achieve the consent of the people. c.

The purpose or intent For the purpose of exploitation to include at least the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation of forced labor, slavery, servitude and human organ harvesting.

That the crime of trafficking in person at least is published in the nightfall in alias expressing some push and pull factors as follows: 1.

Want to find work experience 2.

The lure of high wages 3.

Tempted by wages in currency: Ringgit - US Dollar - Singapore Dollar Real 4. Lack of employment opportunities in the village 5. Consumerism 6.

Drop Out 7.

Domestic Violence (In the household) 8.

Feeling bored staying in the village 9.

Success achieved another job 10.

Not required Diploma 11.

Encouraged by parents 12.

The high demand for workers (female domestic servant) Instead of the Greek philosophers Plato and Aristotle convey the causes of crime, namely: • Plato:

Human being Gold • Aristotle: Property That while the results showed that trafficking victims suffering losses experienced in the process: 1. Recruitment 2.

Falsification of documents 3.

Confinement before departing

20 Proteksi

VI. CONCLUSIONS According to Writer, Both defendants was not subjected by Articles of Trafficking, because namely as consideration of Consideran Trafficking Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of The Crime of Human Trafficking in Paragraph (b) mentioned that Trafficking in persons especially women and children is contrary to human dignity and violate the rights of humanbeing and should be eradicated.

Referring to Law No. 7 of 1984 on Ratification of the Convention of the Elimination all forms of Discrimination Against Women (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), State Gazette of the Republic of Indonesia Number 29 Additional gazetted of Republic Indonesia Number 2377.

TRAFFICKING IS MADE AGAINST EXPLOITATION OF SEXUALITY IS NOT AGAINST WOMEN AND MEN. SO, IFTHERE IS NO WOMEN EXPLOITED ABOUT SEXUALITY, THE SUSPECT CAN NOT BE SUBJECT TO ARTICLE TRAFFICKING. So this article is presented by author to us all in general and specifically dedicated to the Master of Notary Graduate University of Jayabaya so that we can learn and avoid the event will occur trafficking after reading this article, before I close this article let author provide Trafficking in Persons: A gender and Rights Perspective: Briefing Kit Jakarta, October 07th 2016 Your Author, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA Advocate - Curator - Lecturer Consultant of HKI Expert Witness - Honorary of Board AAI Postgraduated Lecturer at University of Jayabaya Postgraduated Lecturer at University of Muhammadiyah Palembang.

Postgraduated Lecturer at University of Indonesia Christian's (UKI) Postgraduate Lecturer at University of IBLAM Postgraduate Lecturer at University of IKAT Lecturer at Perpetual Help University Of

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Philippines Member of International Bar Association, London BIBLIOGRAPHY 1.

Holy Bible 2.

Dr. D.F Walker., Konkordansi Alkitab 3.

Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4.

Mahkamah Agung RI 2007 - Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Orang 5.

Dr. HJ Aceng Nuraeny SH, MH., Tindak Pidana Perdagangan Orang 6.

Wikipedia - Human Trafficking 7.

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA & Victor Christian, SH., Kejahatan Korporasi 2013 8.

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA., Diktat Kuliah Kriminologi 9.

Prof. Dr. Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi, Edisi ketiga 10.

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA., Diktat Kuliah Viktimologi 11.

R. Sugandhi, SH., KUHP

Polda Metro Ungkap Peredaran Sabu Seberat 2,5 Kg

Petugas memperlihatkan barang bukti dan tersangka saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/2). Dari tangan tersangka, Polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5kg.

Petugas merilis barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/2).

Ditresnarkoba Polda Metro berhasil ungkap peredaran 2.5 kg sabu dan mengamankan 1 orang tersangka.

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

PEMBUNUHAN BERENCANA Romeo bunuh diri dengan cara minum racun, dan demikian juga Juliet kekasihnya.

PEMBUNUHAN BERENCANA Brians Joseph Corrie dalam bukunya The Lesson In Life menyebutkan sebagai berikut: The most important person is the person with whom you are with.

The most important thing is to do what you need to do.

The most important time is now DON't PROCRASTINATE. I.ABSTRAKSI Sidartha Gautama, dari kalangan Agama Budha mengatakan sebagai berikut: Hatred is never ended by hatred but by love.

Kita sekarang ini hampir setiap minggu menonton persidangan Jessica Kumala Wongso Terdakwa dalam kasus kopi bersianida yang telah menewaskan Wayan Mirna Salihin, dan saat ini sangat gencar disorot oleh berbagai media elektronik, hampir setiap stasiun televise nasional menayangkan persidangannya, yang mana Jessica didampingi Pengacara senior Prof. DR. Otto Hasibuan, SH.MH. yang cukup dikenal di Jakarta, dengan segenap manuver-manuvernya, dan mantan Ketua Umum PERADI, yang sekarang sudah pecah menjadi tiga PERADI. Sudah tentu persidangan tersebut sangat menarik perhatian publik apalagi adanya kesaksian dari Ahli Hukum Pidana yang notabene sangat memberatkan posisi Jessica Kumala Wongso saat ini.

Publik saat ini berspekulasi, apakah Terdakwa Jessica Kumala Wongso benar-benar melakukan pembunuhan berencana terhadap sobat karibnya Wayan Mirna Salihin dan majelis hakimpun kalau melihat juga terobsesi menangani kasus tersebut sehingga menimbulkan emosi-emosi yang menurut Penulis tidak perlu ada dan tidak perlu muncul di dalam persidangan Jessica tersebut, sehingga ada salah satu hakim anggota yang menyidangkan kasus tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh Pengacara Jessica Kumala Wongso.

Dan menurut Penulis kita sama-sama akan mendengarkan hasil putusan dari persidangan Jessica Kumala Wongso tersebut, apakah terbukti melanggar pasal 340 KUHP ataukah pasal 338 KUHP, apakah bias bebas sama sekali.

II. PENDAHULUAN Menurut Thomas Hobbes manusia itu digambarkan sebagai kehidupan yang kotor, brutal, dan singkat.

Boleh jadi, kita tidak memiliki cara untuk hidup abadi, tetapi kita daoat memiliki hidup yang berkualitas.

Sepanjang sejarah hanya baru-baru ini saja kita dapat memimpikan masa kehidupang yang panjang dimana kita tetap aktif. Penulis banyak menemukan kasus-kasus pembunuhan yang awalnya tidak dilandasi oleh cinta padahal sangatlah berbahaya apalagi kita tidak dapat mengendalikan cinta tersebut seperti Legenda Shakespeare dalam Love Story Romeo & Juliet dimana ujung cerita tersebut berakhir dengan suatu tragic ending, sang

Pelajaran agama dan budi pekerti dari seseorang sangatlah menentukan langkah ke depan orang itu sendiri, tetapi kenyataannya manusia itu lebih banyak yang lebih mengenali garis-garis lengkung MC Donald's daripada Salib yang menjadi lambang dalam agama Kristen. Dengan demikian, tindakan manusia yang sedemikian keji, jahat, dan menghancurkan sudah yang paling dalam, sehingga apa yang dikatakan oleh Lombrosso dalam tulisannya tentang kejahatan dalam bukunya berjudul "Born Criminal" padahal sesungguhnya melihat dalam Alkitab, apa yang ditulis oleh Lombrosso tesebut terdapat dalam ayat Alkitab yang dapat dijumpai dalam Kejadian 6 ayat 5, demikian isinya: "Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar dihubungin dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata" THEN THE LORD SAW THAT THE WICKEDNESS OF MAN WAS GREAT IN THE EARTH, AND THAT EVERY INTENT OF THE THOUGHTS OF HIS HEART WAS ONLY EVIL CONTINUALLY Sedangkan Confusius mempunyai pandangan sebagai berikut: "Kata-kata yang dihias dan sikap yang berpura-pura seperti orang baik yang rendah hati, orang yang seperti itu jarang sekali mempunyai hati yang baik" III. PERMASALAHAN Menurut Nicholass M. Butler: "The man who thinks only of himself and talks only of himself is hopelessly uneducated.

He is not educated no matter how instructed he may be."

Persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan banyak ahliahli hukum yang simpang siur memberikan pendapat-pendapat tentang peristiwa ini. Sudah tentu pendapat-pendapat tersebut ada yang pro maupun ada yang kontra terhadap kematian Wayan mirna Salihin, sudah tentu ayah dari Wayan Mirna Salihin banyak sekali telah memberikan komentar-komentar di media elektronik televise seakan-akan telah mengadili (trial by the press) Jessica Kumala Wongso ada pada posisi yang bersalah.

Permasalah yang timbul dalam artikel ini adalah: Apakah benar Jessica Kumala Wongso adalah pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin????

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

IV. PEMBAHASAN Dr. Jose Rizal's Writings (selah seorang Pahlawan dari Philipina) menuliskan sebagai berikut: My dearest wish is the happiness of my country.

Knowledge is the heritage of mankind, but only the courageous in herit it.

In the Flames of war those who suffer most are the defendless and the innocent.

Proteksi 21

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN One evil does not correct another.

It is a useless life which is not concecrated to a great idea.

Where are the young men who whill consecrate their best years, their ambitions and their enthusiasms to the welfare of their native land?

There are three ways in which one want accompany the course of progress: in front of, beside, or behind it.

I have worked for the good of my native land, I have consecrated my life to the walfare of others.

It is better to Honor a good man in life than to worship him after hi is dead.

From Rizal's Own Story of His Life by Austin Craig, 1918.

Persidangan Jessica Kumala Wongso adalah merupakan pembunuhan berencana sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 340 KUHP yang isinya sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan dirancangkan lebih dulu menghilangkan jiwa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dirancangkan, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur-Unsur: Obyektif: -

jiwa seseorang dan pelaksanaanya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan dirancangkan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberikan kesempatan g u n a

membatalkan pelaksanaanya.

Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan dirancangkan terlebih dulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya dirancangkan terlebih dulu, tetapi tidak merupakan

bukti.

menghilangkan nyawa seseorang; -dengan dirancangkan lebih dulu (voorbedachte rade) Subyektif: - dengan sengaja.

Pasala 340 KUHP merupakan juga bentuk pokok yang disebut moord atau pembunuhan dirancangkan lebih dulu.

DIRANCANGKAN TERLEBIH DULU Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan dirancangkan terlebih dulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan dirancangkan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan merupakan untuk menghilangkan

22 Proteksi

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaan, setelah mana dilakukan pelaksanaan.

Jadi yang paling penting adalah: Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu; - Merencanakannya harus dalam keadaan tenang - Untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang DENGAN SENGAJA Unsur ini dihubungkan dengan dirancangkan telebih dulu dapat terdiri

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

atas semua bentuk dari sengaja bahkan sengaja dengan syarat.

Apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalan suatu jangka waktu guna mencapai suatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat.

Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat ia tidak ada membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat bagi dengan sengaja dan direncanakan terlebih dulu telah terpenuhi.

Jadi maksud atau niatnya, terbentuk dalam keadaan tenang, setelah mana dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang.

Bahwa kekerasan yang dilakukan HF dan AS (pasangan kekasih) tersebut menurut Galthung, ada 6 (enam) macam teori tentang kekerasan yaitu sebagai berikut: 1.

Kekerasan Fisik dan Psikologis Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani, bahkan sampai kepada pembunuhan.

Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak.

2.

Pengaruh Positif dan Negative Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmantan dan euphoria.

3.

Ada Obyek atau Tidak Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.

4.

Kekerasan Subyek atau Tidak Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakkunya dan bila tidak ada pelakunya disebut structural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya yang jelek) dan menampakkan diri sebagai kekerasan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.

5.

Disengaja atau Tidak Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan structural yang bekerja secara halus dan tidak sengaja. Tetapi dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6.

Yang Tampak dan Tersembunyi Kekerasan yang tampak nyata (manifest) baik yang personal maupun structural dapat dilihat meskipun secara tidak langsung, Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

memang tidak kelihatan (latent) tetapi bisa dengan mudah meledak.

Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi actual dapat menurun dengan mudah.

Kekerasan tersembunyi yang structural terjadi jika suatu struktur egelita dapat dengan mudah diubah menjadi feodal atau evoluasi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati. (Lihat Wandhu, 1992: 68-72) Menurut Penulis, ajaran Galthung tersebut dapat dikenakan kepada Kedua terdakwa sebab begitu sadisnya perbuatan mereka, seyogyanya anak muda rasanya tidak mungkin melakukan perbuatan demikian, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menempatkan Pasal 340 KUHP, sudah coccok bagi mereka sedangkan pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Achyar Salmi menilai vonis kasasi terhdapap pembunuh Ade Sara seharusnya bisa berupa hukuman mati, karena melakukan pembunuhan secara berencana.

Penulis berpendapat pasal pembunuhan berencana seperti yang diuraikan dibawah ini.

Adapun isi Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu" Adapun unsur Pasal 340 KUHP tersebut adalah sebagai berikut: Obyektif: -Menghilangkan jiwa seseorang -Dengan dirancang lebih dahulu (Voorbedach Rade) Subyektif: -Dengan sengaja Pasal 340 KUHP ini adalah merupakan bentuk pokok yang disebut Moord atau pembunuhan yang dirancangkan/ direncanakan terlebih dahulu.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembuhan yang dirancangkan/ direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam dan si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang/ kondisi pelaku) Untuk pembunuhan yang dirancangkan/ direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku.

Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaanya merupakan satu kesatuan sedangkan pada pembunuhan dirancangkan/ direncanakan terlebih dahulu. Kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya juga waktu untuk memberi kesempatan guna pembulatan pelaksanaanya Jangka waktu itu bukan menjadi/kriteria bagi pembunuhan yang dirancangkan/ direncanakan terlebih dahulu, jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk adanya dirancangkan terlebih dahulu, tetapi tidak merupakan bukti.

Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaanya setelah mana dilakukan pelaksanaanya , jadi yang terpenting adalah: a. merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu b. merencanakan harus dalam keadaan tenang c. untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang UNSUR DENGAN SENGAJA Unsur ini dihubungkan dirancangkan/direncanakan

dengan terlebih

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja bahkan sengaja dengan syarat.

Apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat, meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan iapun tidak akan membatalkannya, maka syarat-syarat bagaimana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.

Jadi maksud atau niatnya terbentuk dalam keadaan tenang setelah suatu dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang.

Menurut penulis, berdasarkan Teori Keadilan, Alasdair Maclntyre

Proteksi 23

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

menyatakan bahwa ungkapan-ungkapan moral modern harus dipahami sebagai rangkaian fragmen-fragmen pergulatan hidup masa lalu reruntuhan system etika masa lalu memang masih bertahan, namun tidak ada perekat social yang sanggup memberinya kekuatan.

Sayangnya jeritan keadilan dan hujatan ketidakadilan muncul di dalam serpihanserpihan tersebut.

Keadilan milik cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda-beda, kaki, telinga, gading, sehingga masingmasing melukiskan makhluk ini yang berbeda pula, gemuk, dan kuat, tipis, dan lentur, halus, dan keras. Sementara gajah itu sendiri adalah sang keadilan dan tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh dekripsi individual manapun. Sering kali bahkan pelukisnya nampak bertentangan, mengapa??? Karena setiap individu bagi pendefinisiannya.

V. PENUTUP Kesimpulan: Keamanan Bersama dan Konflik Tanpa Kekerasan: "Semua masalah bisa diselesaikan secara damai jika pihak yang bermusuhan saling berbicara atas nama cinta dan kebenaran.

Sepanjang sejarah, ungkapan lewat cinta dan kebenaran selalu menang. Ini adalah keyakinan dan visi Mahatma Gandhi dan visi ini tetap baik dan benar sampai sekarang." (Pidato Ronald Reagan di depan PBB pada 25 September 1984) Terhadap permasalahan tersebut di atas, apakah seorang Jessica Kumala Wongso dapat melakukan suatu perbuatan pembunuhan berencana???

Menurut pendapat Penulis, kemungkinan tersebut sangat tipis/ kemungkinan kecil, tetapi semuanya tetap bergantung kepada hasil pembuktian dan hati nurani dari majelis hakim itu sendiri, apakah berani menyatakan bahwa yang benar itu benar, dan yang salah itu salah???

Menurut pendapat Penulis, kemungkinan tersebut sangat tipis/ kemungkinan kecil, tetapi semuanya tetap bergantung kepada hasil pembuktian dan hati nurani dari majelis hakim itu sendiri, apakah berani menyatakan bahwa yang benar itu benar, dan yang salah itu salah???

Sebab, sebagaimana Confusiun mengatakan: "Apa yang kita tahu katakan tahu, apa yang kita tidak tahu katakan tidak tahu, ini baru bisa dikatakan menguasai ilmu yang sesungguhnya."

Demikianlah artikel ini dipersembahkan oleh Penulis untuk kita semua, marilah kita belajar bersama tentang perbuatan baik ataupun perbuatan buruk didalam kehidupan ini.

Maka

Penulis

24 Proteksi

selalu

memberikan

wejangan kepada seluruh mahasiswa Penulis, kita harus mempunyai jiwa yang stabil didalam hidup ini (stability in life) dan yang paling indah adalah seperti yang tertulis didalam Alkitab I TESALONIKA 5 ayat 18 demikianlah isinya: "Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami."

"In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you."

Dan menjawab permasalah tersebut diatas maka menurut Penulis, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang meningkatkan hukum terdakwa dari 20 tahun menjadi hukuman seumur hidup adalah sudah adil dan benar sesuai dengan isi pasal 340 KUHP. Dan lihat apa yang dikatakan oleh OSHO dalam bukunya "Awareness The Key to Living in Balance" yang mengatakan sebagai berikut: What have you done in your past? Can you exactly recollect it, Why you did what you did? What happened to you?

Were you alert when it was happening?"

Sedangkan pendapat dari Jeremy Bentham, bahwa tujuan hidup kita adalah kebahagiaan, dan hal ini sesuai dengan pendapat penulis, yaitu: "THE GOAL THAT WE NEED IN OUR LIFE ONLY HAPPINESS AND PEACE OF MIND"

nial, tapi juga sebuah tindakan nyata agar pajak tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

“Ya itu sebabnya KPK harus detail dalam melihatnya, tidak lagi hanya di permukaan,” ucap Saut saat dihubungi, Senin (6/2).

“Itu sebabnya kalau tahun 2015 dan 2016 kita tahun pembinaan dan pencegahan, tahun 2017 kita menyebutnya tahun penindakan,” imbuh Saut tegas.

KPK memang memberi perhatian khusus tentang penerimaan pajak dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan salah satu operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tahun kemarin juga terkait dengan pajak.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu Rajesh Rajamohanan Nair selaku Country Director PT EKP Ekspor Indonesia dan Handang Soekarno selaku Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu.

Suap sebesar USD 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar tersebut diberikan oleh Rajesh kepada Handang. Uang itu diduga untuk membereskan masalah pajak perusahaannya sebesar Rp 78 miliar.

Handang dan Rajesh terkena operasi tangkap tangan pada Senin

KPK:

Tahun 2017 di Sebut Tahun Penindakan!

Tahun 2017 di Sebut Tahun Penindakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sempat angkat bicara keras soal penerimaan pajak yang perlu pengawasan ketat.

Saut berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika pajak menjadi sasaran oknum-oknum nakal, seperti Gayus Tambunan.

Pada Jumat (3/2/2017) lalu, tim optimalisasi penerimaan daerah KPK, bekerja sama dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, mencegah kebocoran penerimaan pajak. Saut pun melihat hal itu bukan sekadar seremo-

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

(21/11/2016). Penerimaan uang oleh Handang sebesar Rp 1,9 miliar itu adalah pemberian tahap pertama dari komitmen total sebesar Rp 6 miliar. (dha/dhn)

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Kapolrestabes Bandung yang Baru Bertekad Berantas Begal Selain itu, lanjut Hendro, pihaknya akan kembali mendata wilayah-wilayah Kota Bandung yang rawan kejahatan.

Tim patroli pun akan tetap dikerahkan guna mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Tentunya kita melakukan langkah preventif dan represif. Di daerah mana yang rawan, jam-jam berapa yang rawan, nah kita tempatkan anggota, dan patroli juga kerahkan,” kata Kombes Hendro.

“Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah represif terhadap pelaku-pelaku kejahatan khususnya yang meresahkan masyarakat, begal.”

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Bandung yang baru, Komisaris Besar (Kombes) Hendro Pandowo, menyatakan tekadnya memberantas begal dan ‎kejahatan lain di kota Bandung.

Usai serah terima jabatan di Markas Polda Jawa Barat, Jln Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Hendro menyatakan akan berupaya melibas habis kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Menurutnya, untuk mengatasi kejahatan jalanan seperti begal, Polrestabes Bandung siap melancarkan tindakan tegas.

“Intinya kewajiban saya sebagai Kapolrestabes bisa melindungi, melayani, dan mengayomi khususnya masyarakat Kota Bandung,” ujarnya .

Hendro menekankan, pihaknya akan segera melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan. Menurut dia, masyarakat membutuhkan rasa aman untuk menjalani aktivitas baik siang maupun malam.

“Nanti malam sudah kita mulai melakukan tindakan kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat, khususnya curanmor dan curas, begal juga termasuk curas,” ujar Hendro.

Selain tegas dan keras, menurut Kapolrestabes Bandung, jajarannya akan bertindak terukur terhadap para penjahat jalanan seperti begal.

Hendro menggantikan Kapolrestabes sebelumnya, Winarto, yang dimutasi menjadi Dirlantas Polda Sulsel, bersamaan dengan penggantian Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito oleh Irjen Pol Anton Charliyan.

Pembegalan di kota Bandung banyak terjadi di malam hari, kebanyakan dilakukan oleh geng motor yang menjadi tantangan tersendiri bagi Kapolestabes Bandung yang baru.

Geng motor biasa beraksi di malam hari.

Anggota geng motor kebanyakan anak usia sekolah SMA, sebagian kerap balap liar di Stadion GBLA di siang dan sore hari.*

Mutasi ini berdasarkan salinan Surat Telegram Kapolri nomor: ST/2987/XII/2016. Telegram Kapolri ini ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Syafruddin.

Kombes Hendro Pandowo diangkat menjadi Kapolrestabes Bandung. Dia menggantikan Kombes Winarto, yang dimutasi jadi Dirlantas Polda Sulsel.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Bambang Waskito dimutasi jadi Kapolda Sulawesi Utara. Posisi yang ditinggalkannya akan diisi Irjen Anton Charliyan, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan.

Belum ada keterangan resmi dari kepolisian soal pergantian ini. Termasuk tentang mutasi posisi Kapolrestabes Bandung. . Kombes Pol Hendro Pandowo: Selama Bertugas di Jakarta Pusat Banyak Sekali Kenangan yang Luar Biasa

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo MSI memimpin apel pagi di Mapolres, Selasa (10-08-2016). Apel tersebut menjadi

berbeda dikarenakan Kombes Pol Hendro Pandowo terakhir memimpin apel lantaran selanjutnya akan melaksanakan pendidikan Lemhanas.

Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Kapolres mengucapkan salam perpisahan karena akan menempuh pendidikan Lemhanas.

“Kurang lebih selama du tahun satu bulan Saya memimpin di Polres Jakarta Pusat, Saya mempunyai kenangan yang luar biasa dan tidak pernah berhenti,” ujar Kombes Pol Hendro Pandowo.

Kombes Hendro Pandowo Jabat Kapolrestabes Bandung Mutasi juga terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Selain Kapolda Jabar, Kapolrestabes Bandung juga diganti.

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 25

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Kapolda Sumsel: Tidak Ada Maaf Bagi Anggota Polisi Terlibat Narkoba

Kombes Pol Hendro Pandowo menyarankan agar seluruh anggota semua jangan pernah berfikir untuk berhenti melaksanakan tugasnya. Selama tugas di Jakarta Pusat banyak sekali pengalaman yang didapat. Mulai dari pengamanan sidang MK, Istana Negara, peristiwa bom sarinah, dan pengamanan aksi unras yang hampir setiap hari terjadi di wilayah Jakarta Pusat.

“Selama Saya berdinas di Polres Metro Jakarta Pysat aman tertib dan kondusif, semua ini atas kerja keras rekan rekan, untuk itu saya ucapkan terimakasih atas kerja samanya dalam mendukung tugas tugas saya,” katanya.

menggelar operasi cipta kondisi di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Teluk Gelam.

“Ini berkat ketelitian anggota saat menggelar operasi cipta kondisi, karena melihat mobil AKDP yang berhenti 100 meter sebelum melewati anggota yang sedang menggelar razia, karena curiga langsung digeledah dan akhirnya ditemukan barang-bukti 70 kg ganja dari tangan ketiga tersangka,” ujar Kapolda ketika diwawancarai.

Kombes Pol Hendro Pandowo mengucapkan permintaan maaaf kepada anggota apabila selama memimpin Polres Metro Jakarta Pusat banyak memiliki salah.

Diakuinya bahwa pengiriaman 70 kg ganja itu dapat digagalkan, tetapi sebenarnya ada pengiriman 700 kg ganja yang berhasil lolos.

Kapolda Sumsel: Tidak Ada Maaf

“Kedepan seluruh kapolsek, terutama yang berada di Jalintim OKI, untuk mengintensifkan razia sepanjang jalan, untuk menekan pengiriman narkoba yang melewati jalur kita, selain razia narkoba juga mengintensifkan razia untuk mewaspadai curas, curat dan curanmor,”

Bagi Anggota Polisi Terlibat Narkoba \Kapolda Sumsel Irjenpol Drs Agung Budi Maryoto MSi didampingi Bupati OKI H Iskandar SE dan Unsur Muspida serta tokoh agama Ustazd Andre memusnahkan, membakar daun ganja kering hasil dari cipta kondisi Tahun 2017.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi menegaskan, kepada seluruh anggota polisi, khususnya anggota Polres Ogan Komering Ilir (OKI), agar tidak terlibat narkoba.

Apabila kedapatan anggota bermain dan mendekengi bandar narkotika tidak ada maaf.

Hal tersebut ditegaskan Irjen Pol Agung saat kunjungan kerja (Kunker) ke Mapolres OKI, sekaligus memusnahkan, membakar barang-bukti (BB) narkoba jenis gaja kering seberat 70 kg.

Ganja tadi, kiriman dari Aceh hasil pengungkapan Polres OKI. “Narkoba ini sudah menjadi masalah yang serius, jangan sampai ada anggota yang terlibat, jika terlibat tidak ada lagi maaf,” tegas Irjenpol Agung, usai membakar daun ganja kering bersama Bupati OKI H Iskandar SE. Pihaknya mengapresiasi jajaran Polres OKI, salah satunya anggota polsub sektor Teluk Gelam yang sudah teliti dalam

26 Proteksi

masyarakat dalam menekan peredaran dan penyalagunaan narkoba, kami juga mengapresiasi kinerja Polres OKI yang sudah bekerja keras memberantas narkoba,” tandas Iskandar yang juga membakar daun ganja kering.

Kapolda Sumsel Lantik Dir Reskrimum dan Kapolres Banyuasin Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto ketika melantik Dir Reskrimum dan Kapolres Banyuasin di ruangan catur cakti Mapolda Sumsel

pinta Kapolda mengingatkan polsek yang berada di jalan lintas timu maupun lintas tengah.

Dalam kesempatan itu, kapolda juga didampingi Kasdam II/Sriwijaya dan Wakapolda memusnakan barang-bukti 70 kg ganja kering dengan cara dibakar, di halaman parkir Polres OKI. Pembakaran juga dilibatkan pihak kejaksaan, pengadilan, tokoh agama yang diwakili Ustad H Andre yang turut membakar daun ganja.

Bupati OKI H Iskandar SE menambahkan, bahwa pemerintah juga berperan aktif dalam pemberantasan nerkoba di wilayah Kabupaten OKI. “Kita ada Badan Narkotika Kabupaten, yang selama ini sudah menjalin koordinasi dengan kepolisian dengan baik, dalam melakukan pembinaan, sosialisasi ke

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto melantik Dir Reskrimum Polda Sumsel dari Kombes Pol Daniel TM Silitonga kepada Kombes Pol Prasetija di ruang catur cakti Mapolda Sumsel.

Tak hanya Dir Reskrimum Polda Sumsel, Irjen Agung juga melantik Kapolres Banyuasin dari AKBP Prasetyo kepada AKBP Andre.

Sertijab yang dipimpin langsung Kapolda Sumsel ini, berdasarkan telegram Kapolri beberapa waktu lalu dan baru dapat direalisasikan setelah pengamanan natal dan tahun baru beberapa waktu lalu..

Suami Presenter Cantik itu Kini Jadi Kapolda Sumsel

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN Warga Sumatera Selatan (Sumsel) kini memiliki sosok baru Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) bernama lengkap Irjen.

Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si. Perwira tinggi Polri yang berusia 51 tahun ini, sebelumnya menjabat sebagai Kakorlantas (Kepala Korps Lalu Lintas).

Figur lulusan Akpol 1987 kelahiran kota Cilacap, Jawa Tengah, 19 Februari 1965 ini, sempa6 menjadi buah bibir masyarakat ketika dirinya menjabat Kapolda Kalsel, dimana Agung mempersunting presenter cantik TV One Winny Charita, Sabtu, 21 November 2015.

Agung dipercaya sebagai Kapolda Sumsel berdasarkan surat telegram nomor ST/2987/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi, Syafruddin atas nama Kapolri. Dia menggantikan pejabat lama Irjen Pol Djoko Prastowo yang dimutasi sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Ekonomi.

Berikut Biografi Kapolda Sumsel yang baru ini.

•

Akpol (1987)

•

PTIK (1996)

•

Sespim (2002)

•

Sespati (2010)

•

Lemhanas (2013)

Pendidikan Kejuruan

•

PA Lantas (1989)

•

PA Brimob (1994)

•

PASEN Lantas (2002)

•

ESQ II (2006)

•

Assesment Dirlantas dan Wadirlantas (2010)

•

Assesment Pati (2014)

Tanda Pangkat

•

Inspektur Polisi Dua (1987)

•

Inspektur Polisi Satu (1990)

•

Ajun Komisaris Polisi (1993)

•

Komisaris Polisi (1998)

•

Ajun Komisaris Besar Polisi (2002)

•

Komisaris Besar Polisi (2007)

•

Brigadir Jenderal Polisi (2012)

•

Inspektur Jenderal Polisi (2016)

Riwayat Jabatan

•

Pama Polda Riau (1987)

• Kapolsek Bunguran

Timur Natuna Polda Riau (1988)

• Kasat Lantas Poltabes Pekanbaru Polda Riau (1993)

• Kapolres Bengkalis (2005)

• Kapolres Dumai (2006)

• Kepala SPN Polda Riau (2006)

• Kapoltabes Yogyakarta (2007)

• Dir Lantas Polda Kalsel (2008)

• Dir Lantas Polda Jabar (2009)

• Pamen SSDM Polri (2010)

• Analis Kebijakan

Madya bidang Regident Korlantas Polri (2011)

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

•

Kabagregident Korlantas Polri (2011)

•

Karoops Polda Metro Jaya (2011)

•

Wakakorlantas Polri (2012)

•

Karodalops Sops Polri (2014)

•

Kapolda Kalimantan Selatan (2015)

•

Kakorlantas Polri (2016) []berbagai sumber

P

olda Sumsel / Kapolda Sumsel Irjen Drs Agung Budi Maryoto Msi melajukan kunjungan kerja (Kunker) di Mapolres Ogan Ilir (OI), Kamis (23/2) dalam kegiatan 3 pilar (Babinsa, kades, Bhabinkamtibmas) Alim Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan personil Polres OI.

Acara dihadiri Kasdam II Sriwijaya , Wakapolda , Plt Bupati OI H M Ilyas panji Alam , Kapolres OI AKBP M Arif Rifia, seluruh camat, kades dan lurah serta undangan lainnya.

Dalam kunjungannya, Kapolda menyoroti beberapa peristiwa kriminal di Sumatera Selatan, mulai dari begal seperti yang menimpa ibu hamil hingga peredaran narkoba.

Kapolda juga menyinggung proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kabupaten Musi Banyuasin beberpa waktu lalu yang berjalan kondusif.

Dalam sambutannya Kapolda mengatakan, kasus kriminal di Sumsel merupakan atensi dan harus dicegah. Namun hal itu bukan hanya peran dari pihak kepolisian saja namun peran serta semua pihak.

“Ya, untuk mencegah tindakan kriminal dan keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu, kami mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama menciptakan keamanan dilingkungan,” ucapnya.

Terkait mengungkap kasus pembunuhan ibu hamil yang tewas ditembak dikepalanya, pihaknya sudah memerintahkan untuk membentuk tim khusus terhadap pelaku kriminalitas tersebut.

“Berkenaan dengan masih maraknya pembuatan dan peredaran senjata api (Senpi) perlu melibatkan pihak Pemda setempat. Paling tidak warga yang selama ini berprofesi pandai besi dengan mampu membuat senjata api, harus disalurkan bakatnya alias dialihkan dengan mem-

Proteksi 27

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si :

Tiga Pilar Penjaga Kamtibmas ditubuh Polri, oleh karena itu dengan adanya Kapolres Muba yang baru dapat meneruskan program yang belum terlaksana.

Serta dapat menyelesaikan permasalahan seperti tindak kriminalitas yang ada di Muba ini, yang belum sempat terpecahkan,” kata Ridwan.

bentuk UKM. Denga begitu keahlian bisa diarahkan menjadi sesuatu positif dan bermanfaat menjadi seorang wirausaha pandai besi, tentu tugas ini tidak bisa dilakukan oleh Polri, tapi harus dilibatkan peranan Pemda,’’ kata Kapolda.

Kapolda menambahkan.dirinya mengapresisi terhadap kebijakan Plt Bupati OI H M Ilyas panji Alam yang akan membangun lima Mapolsek lagi di Kabupaten OI. “Kami memberikan apresiasi perhatian Pemkab OI, semoga lima mapolsek yang akan dibangun untuk penambah dari 6 Mapolsek yang ada bisa segera direalisasikan. Dalam dunia reformasi saat ini, peran media sangat penting sekali,” pungkasnya.

acara sertijab Kapolres Muba dari AKBP M Ridwan SIk, kepada AKBP Julihan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Muntaha SIk, memberikan bantuan sebagai tali asih Muba. kepada warga yang kurang mampu.

Ratusan personil kepolisian berjaga keamanan di Gedung KPUD Muba.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muba di Gedung KPUD Muba dikawal oleh ratusan anggota kepolisian dari Polres Muba dan Brimob, Kamis (23/2/17).

Kapolres Muba, AKBP Julihan Muntaha, SIk, mengatakan jika dalambpengamanan rapat pleno pagi ini pihaknya menerjunkan sebanyak 486 anggota kepolisan.

“Pengamanan kita fokuskan digedung KPUD Muba sampai selesai dilakukannya rapat pleno,” ujarnya.

“Pengamanan pleno ini kita menerjunkan 486 personil keamanan dari pihak kepolisian, semua kemanan dari pihak kepolisian terdiri dari Brimob 141 personil , Dalmas Polda 35 personil dan sisanya dari anggota Polsek dan Polres Muba,” kata Julihan.

Kapolres Musi Banyuasin (Muba) AKBP Julihan Muntaha SIk akan menuntaskan permasalahan illegal drilling dan illegal logging di Kabupaten Muba.

Hal tersebut disampaikannya dalam

28 Proteksi

di halaman Mapolres

“Seperti yang kita ketahui, instruksi Kapolda Sumsel untuk membernatas illegal driling dan illegal logging menjadi prioritas utama di Polri, terutama di Polres Muba.

Tidak hanya itu saja kita juga akan memprioritaskan untuk memberantas kegiatan curat, curas, curanmor (3C) yang ada di Muba ini,” kata Kapolres Muba AKBP Julihan Muntaha SIk. Disisi lain dikatakannya, sebentar lagi Kabupaten Muba akan mengadakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2017. Tentunya persiapan dari semua lini akan dioptimalkan, seperti kesiapan anggota dan pengemanan pada Pilkada nanti.

“Kedepan ini kita akan menghadapi Pilkada, tentunya akan menyiapkan semua lini dimulai dari personil dan keamanan Pilkada. Saya juga akan meneruskan visi dan misi dari AKBP M Ridwan Sik, yang belum terselesaikan ketika menjabat sebagai Kapolres Muba,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Kapolres Muba AKBP M Ridwan Sik mengatakan, perpindahan ditubuh Polri merupakan hal yang biasa. Karena setiap perpindahan tugas ditempat yang baru mempunyai tujuan sendiri di dalamnya, karena jodoh, karir dan mutasi semuanya sudah ada yang mengatur.

“Perpindahan atau mutasi ketempat yang baru merupakan hal yang biasa

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Lanjut dia, dengan berada ditempat baru nanti dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ia juga mengucapkan terima kasih terhadap kesatuan yang sudah seperti keluarga saya sendiri selama satu tahun terakhir ini.

“Terima kasih untuk para anggota Polres Muba, selama satu terakhir tetap semangat dalam menjalankan tugas,” jelasnya. ..Pasang Foto Anggota Polres Muba di Akun Facebook, Dedi Sekap dan Perkosa RD di Penginapan

Kapolres Muba AKBP Julihan Muntaha SIk (kedua dari kiri) gelar perkara kasus penculikan dan pemerkosaan dengan tersangka Dedi (kanan) RD (20), warga Dusun I, Lumpatan I, Kecamatan Sekayu, Muba, jadi korban penculikan dan pemerkosaan dengan tersangka Dedi (32) warga Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayunglencir, Muba.

Informasi yang berhasil dihimpun Sripoku.com, awalnya pelaku berkenalan dengan RD lewat akun facebook palsu.

Pada akun facebook tersebut, pelaku menggunakan nama dan foto Gandhi Satria yang merupakan anggota Polres Muba.

Pertemanan antara pelaku dan korban semakin intensif selama kurang lebih 1 bulan.

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

486 Polisi Amankan Rapat Pleno di KPUD Muba Dari akun facebook tersebut juga didapati nomor ponsel korban lalu mengajak untuk bertemu pada Selasa (3/1/2017) sekitar 19.30 WIB dan korban dijemput di simpang Kayuara Sekayu dengan menggunakan travel menuju Desa Tampang Baru.

Sesampainya di sana pelaku mengaku sebagai temannya Ghandi dan mengajak korban jalan-jalan.

Saat di jalan pelaku menunjukkan senpira untuk meyakinkan bahwa dia juga anggota polisi.

Kemudian pelaku membooking kamar untuk menginap di sana.

Sekitar pukul 03.00 WIB, pelaku mengetuk kamar korban dan masuk ke dalam kamar untuk menumpang ke kamar mandi.

Setelah itu pelaku merayu untuk berhubungan intim. Karena takut dan juga diduga di bawah ancaman senpi korban pasrah disetubuhi oleh pelaku.

Kapolres Muba, AKBP Julihan Muntaha SIk, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan mengenai adanya korban penculikan dengan nomor LP/B11/I/2017/RESMUBA, Tgl. 4 Januari 2017.

Setelah dilakukan pengembangan dan penyelidikan, pelaku dan korban ditemukan berada di Desa Tampang Baru tepatnya di Penginapan Agung Arema.

“Pukul 13.00 WIB kita dapati bahwa korban berada di sebuah penginapan.

Secara langsung tim Satreskrim Polres Muba dibantu oleh Anggota Polsek Tungkal Jaya melakukan penggerebekkan. Ketika dilakukan pendobrakan pada kamar tersebut didapatkan pelaku dan korban. Namun pelaku sempat kabur sehingga pihak kepolisian mengambil langkah tegas dengan menembak kaki bagian kiri pelaku,” kata Julihan.

Menurut Julihan pelaku telah menyekap korban selama kurang lebih 14 jam.

Selama penyekapan tersebut pelaku memperkosa korban sebanyak satu kali.

“Pelaku sendiri sudah kita amankan di Polres Muba. Ia kita kenakan pasal berlapis yakni penculikan 332, 282.

Lalu undang-undang darurat mengenai

kepemilikan senpi dengan hukuman penjara 20 tahun,” jelasnya.

Sementara tersangka Dedi, mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin berkenalan dan mengajak jalan saja.

Sedangkan akun facebook tersebut dibuatkan oleh temannya yakni Alam yang merupakan teman satu sel pada saat dirinya masuk penjara kasus 365.

“Facebook itu dibuatkan oleh teman saya di sel, sedangkan pistol tersebut dari mamang saya. Untuk pemerkosaan tidak ada ancaman sama sekali,” ungkapnya.

Terpisah, Gandhi yang dicatut fotonya mengaku tidak kenal sama sekali terhadap pelaku dan korban.

“Saya tidak kenal sama sekali dengan pelaku apalagi dengan korban,” ujarnya.

Kapolda Jawa Serah terima jabatan Wadir Lantas Polda Metro Jaya dari AKBP Latif Usman ke AKBP Indra Jafar di Lapangan Ditlantas PMJ. Barat Irjen Anton Charliyan Biodata Anton Charliyan Terbaru: Inspektur Jenderal Polisi (Kapolda Jabar) Nama orang yang paling penting di Provinsi Jawa Barat ini sekarang sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya Irjen Pol. Anton Charliyan sebagai Kapolda Jawa Barat terseret masalah dengan ormas Front Pembela Islam (FPI). Ormas tersebut kesal lantaran ia merupakan PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

ketua dewan pembina GMBI yang beberapa hari lalu terjadi bentrok dengan FPI. Nah, mungkin dari kita penasaran dengan biodata Anton Charliyan ini. Seperti apa profil tentang dirinya?

Kami luruskan terlebih dahulu apa yang terjadi antara FPI dengan GMBI kok bisa bisanya nama Kapolda Jawa Barat ini ikut terseret. Awal permasalahan dimulai pada saat pemeriksaan Habib Rizieq Shihab di markas polda Jawa Barat terkait dengan tuduhan bahwa ketua umum FPI ini melakukan penodaan lambang dasar negara yaitu Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno.

Pada pemeriksaan tersebut ada 2 ormas yang sedang melakukan aksi di depan Mapolda Jawa Barat. Yaitu FPI dan GMBI. Usai acara tersebut, tiba tiba anggota FPI diserang oleh anggota GMBI hingga 5 orang harus dilarikan kerumah sakit dan diberi jahitan yang disebabkan karena mengalami luka.

Selang 1 hari, markas GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) yang terletak di Desa Ciampea Bogor di serang dan di bakar oleh oknum tidak dikenal pada pukul 02.51 WIB. Akibatnya terdapat 3 bangunan rusak parah. Pihak kepolisian pun menduga bahwa aksi ini dilakukan oleh anggota FPI, namun mereka membantahnya.

Sedangkan untuk urusan FPI dengan Anton Charliyan sendiri cukup sepele. Pihak FPI mengaku bahwa tidak pantas apabila seorang polisi menjabat sebagai anggota ormas. FPI menilai bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam premanisme.

Dan mereka juga akan melaporkan Ir-

Proteksi 29

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN jen Pol. Anton Charliyan agar dicopot jabatannya.

Disini Irjen Pol. Anton Charliyan mengaku bahwa dirinya memang menjadi ketua dewan pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Ia mengaku bahwa dengan menjadi pembina suatu ormas, ia dapat membuat tingkah dari seluruh anggota nya agar lebih beradab.

Biodata Anton Charliyan Selaku Kapolda Jawa Barat Saat Ini

pertama ia peroleh sebagai Kapolres Wajo Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2002. Total ia pernah bergonta ganti jabatan sebanyak 9 kali, berikut riwayat jabatan lengkapnya.Kapolres Wajo Polda Sulsel (2002) Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kanit III Dit I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri Kapolwil Priangan Polda Jabar (2008) Wakapolda Kalteng (2009) Karodibinklat Lemdiklat Polri (2012) Kadiv Humas Polri[1] (2015) Kapolda Sulsel (2016) Kapolda Jawa Barat (2016)Data data diatas kami dapatkan dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Diantaranya ialah Wikipedia dan situs pemberitaan.

Apabila ada kesalahan fakta atau lainnya di artikel ini terkait dengan Biodata Anton Charliyan

Nama Lengkap:

Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N

Tempat Lahir:

Tasikmalaya, Jawa Barat

Tanggal Lahir:

29 November 1960

Umur:

56 tahun

Alma Mater:

Akademi Kepolisian 1984

Agama:

Islam

Pegabdian:

Indonesia

Dinas/Cabang:

Kepolisian Daerah Jawa Barat

Masa Dinas:

1984 – Sekarang

Pangkat:

Inspektur Jenderal Polisi

Unit:

Reserse

Jabatan Sekarang:

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (12 Desember 2016)

Profil Anton Charliyan dan Riwayat Jabatannya

Kami sedikit kesulitan saat mencari fakta terkait dengan profil kapolda Jawa Barat ini. Awalnya ia merupakan Kapolda Sulawesi Selatan. Selang 8 bulan, tepatnya tanggal 12 Desember 2016 ia menerima amanat berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kapolri No. ST/2987/ XII/2016 untuk menjabat sebagai Kapolri Jawa Barat dan menggantikan Irjen Pol. Bambang Waskito.

Irjen Pol. Anton Charliyan sendiri menempuh pendidikan Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1984. Jabatan

30 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

 Jakarta bukanlah sekedar sebagai pusat pemerintahan ibukota negara Republik Indonesia. Jakarta juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya.

Posisi yang sangat strategis ini membuat kota Jakarta menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Sebagai kota metropolitan, Jakarta juga merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan wilayah di sekitarnya. Kawasan yang semula hanya sebuah kota Kecamatan berkembang menjadi kota satelit yang berfungsi sebagai penyangga Jakarta.Ada tujuh wilayah peyangga yang mengelilingi Jakarta dan menjadi bagian wilayah hukum Polda Metropolitan Jakarta yaitu Kodya Tangerang, Kabupaten Tangerang Banten, Kodya Depok, Kodya Bekasi dan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Wilayah hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya membawahi 13 Polres Metropolitan, 109 Polsek Metropolitan, 324 Polpos dan 55 Pospol dengan jumlah penduduk sebanyak 23.474.841 dan jumlah anggota Polri sebanyak 30.909 Personel.

Dalam menyambut berlakunya UU No 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Polda Metro Jaya beserta jajaran melalui Humas Polda Metro Jaya, telah menyiapkan fasilitas untuk membantu masyarakat yang datang secara langsung untuk mengakses informasi sesuai ketentuan dalam UU No.14/2008 atau informasi lain bersifat Real Time, peristiwa penting maupun penjelasan dari pejabat Polri-Polda Metro Jaya serta menyediakan fasilitas interkatif dalam rangka akurasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Kami hadir seiring kebutuhan dan harapan masyarakat akan informasi dan pelayanan Kepolisian. Kahadiran kami pada tampilan perdana ini tentu masih jauh dari sempurna, namun kami akan terus berusaha untuk menyempurnakannya agar segenap harapan masyarakat terh-

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

SAMSAT POLDA METRO JAYA JAKARTA keharusan masyarakat mendapatkan pelayanan. Sehingga Masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. ** Lebih lanjut RESTU MULYA BUDIYANTO menambahkan, pada setiap samsat di sediakan ruangan khusus untuk orang Manula, cacat dan ibu hamil yang mengurus pajak kendaraan. Petugas akan membantu mengurus surat-surat Pengesahan STNK maupun daftar kendaraan baru hingga selesai. Sarana dan prasarana yang ada di Samsat sudah memadai dan para petugas siap melayani semua wajib Pajak Kendaraan Bermotor maupun SWDKLLJ. adap Polri di jajaran Polda Metro Jaya ini dapat tercapai.

Jakarta, 08 Maret 2013. Kepala Cabang DKI Jakarta H. Mustimar Karimi, menghadiri acara Peresmian Ruang Pelayanan Pengaduan Samsat Jajaran Polda Metro Jaya (05/03) oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Drs.Reynalda Majid, Msi yang dipusatkan di Samsat Jakarta Pusat-Utara (Pustara).

Disela acara tersebut Kepala Cabang, mengapresiasi upaya Dirlantas atas berbagai inovasi yang dilakukan selama ini, tentunya berdampak positif bagi masyarakat umum dan khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maupun penerimaan SWDKLLJ. Dengan launching loket Pelayanan

Kadipenda Drs. Reynalda Madjid,Msi dalam sambutannya bahwa Primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan dari PKB-BBNKB. Adanya inovasi yang dilakukan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya sangat membantu dalam peningkatan pelayanan PKB melalui mekanisme Samsat Keliling, Gerai dan Drive Thru. Dengan dibukanya ruang yandu diharapkan masyarakat benar-benar puas atas pelayanan petugas..

dzikir bersama, namun bisa dijadikan contoh bahwa beribadah dapat dilakukan dimanapun dan dengan siapapun dengan saling menghormati dan menghargai antar umat beragama”, ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Drs. Ermayudi. Dirinya juga menuturkan, bahwa kegiatan ini rutin bagi anggota yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi di lapangan apel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono juga menambahkan, bahwa kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar seluruh anggota kepolisian Metro Jaya dalam pelaksanaan tugas rutin dan kegiatan sehari-hari senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, dan keselamatan.Selama kegiatan Doa, Dzikir, dan Asmaul Husna bersama tidak ada kendala, serta berjalan dengan Lancar.

Pada acara peresminan hadir dari Jasa Raharja Kepala Cabang DKI Jakarta H. Mustimar Karimi, Kepala Bagian Tehnik H. Wanto P. Gunawan, Kasubag IWKBU Sofyan Adinugroho, Para Kepala Perwakilan dan Pj. Samsat Jakarta Pusat-Utara. DIRLANTAS SAMSAT POLDA METRO JAYA JAKSEL:KOMBES POL. RESTU MULYA BUDIYANTO.SH HUB.085-394-097-776

GERAI SAMSAT POLDA METRO JAYA PERPANJANGAN STNK & BPKB

Pengaduan Samsat di Jajaran Polda Metro Jaya, maka setiap permasalahan yang timbul dapat diantisipasi sejak dini.

Ujarnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya KOMBES POL DRS.RESTU MULYA BUDIYANTO dalam laporannya menyampaikan bahwa memberikan pelayanan harus Care, Empati dan proaktif membantu masyarakat yang akan memenuhi kewajiban. Pelayanan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka sudah menjadi

KAMI SIAP MELAYANI ANDA!!

PERCAYAKAN SEMUA URUSAN ANDA KE PADA KAMI.Polda metro jaya Pagi, seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan rutin Doa, Dzikir, dan Asmaul Husna bersama setiap Sabtu pagi di lapangan apel Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Hal ini tak hanya sebagai doa dan PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 31

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Putra Jenderal (Purn) Dai Dachtiar Jabat Kapolres Cirebon Kota

Personel Shabara Polres Cirebon Kota bersama pengurus Vihara Dewi Welas Asih, usai melakukan sterilisasi tempat ibadah yang digunakan sembahyang pada perayaan Imlek, belum lama ini.*

Jelang Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili, Polres Cirebon Kota menerjunkan dua per tiga personelnya untuk mengamankan jalannya perayaan pergantian tahun yang diperingati warga Tionghoa. Sebagai antisipasi, petugas juga menyeterilkan tempat-tempat ibadah yang akan digunakan warga Tionghoa untuk bersembahyang di malam pergantian tahun tersebut.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, fokus utama pada pengamanan perayaan Imlek itu adalah tempat-tempat keramaian.

“Sesuai aturan 2/3 pasukan anggota Polres Cirebon Kota akan kita diturunkan, terutama fokus-fokus kita adalah tempat-tempat keramaian, termasuk pengamanan tempat-tempat ibadah yang digunakan pada perayaan Imlek,” kata Kapolres Adi. Terkait isu sweeping, Adi menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melakukan gerakan intoleran itu di Kota Cirebon. Secara teknis, pihaknya telah menerjunkan intelejen Babinkamtibnas untuk memantau kegiatan ormas yang intoleran, sehingga tidak sampai melakukan sweeping.

“Intelejen sudah mulai memonitor kegiatan-kegiatan di lapangan, kemudian kita juga sudah mendapatkan surat pemberitahuan izin kegiatan dalam rangka perayaan Imlek. Jika ada ormas yang melakukan sweeping, kita akan beri tindakan tegas, baik pribadi atau golongan ormas yang melakukan sweeping,” tandasnya.

Bahkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, strelilisasi tempat-tempat ibadah seperti klenteng dan vihara pun telah dilakukan jajarannya.

“Kami menyeterilkan vihara, supaya pelaksanaan ibadahnanti berjalan dengan nyaman, lancar dan tidak ada kendala,” ujarnya.

Menurutnya, sistem pengamanan pun diterapkan beragam. Sebagai contoh, personel Sabhara menggunakan sistem patroli untuk mengecek keamanan dan kondusivitas wilayah.

“Sementara ini, tidak ada hal yang mengkhawatirkan.

Mudah-mudahan pada perayaannya nanti berjalan kondusif dan aman,” ungkapnya.

Melalui pengamanan terpadu tersebut, diharapkan bisa menciptakan stabilitas kamtibmas yang aman, tertib dan terkendali di wilayah hukum Polres Cirebon Kota selama pelaksanaan Imlek.

Polisi Terkendala Ungkap Kasus Balakar Damkar Kapolres Cirebon Kota AKBP, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar saat diwawancara awak media.

- Kepolisian Polres Cirebon Kota (Polres Ciko) mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus dugaan rekrutmen ilegal sekitar 220 tenaga bantuan penanggulangan kebakaran (balakar) pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cirebon.

“Kita sudah melakukan penyelidikan, karena perkara ini memang sudah cukup lama, kita memerintahkan tim dari Reskrim untuk melakukan penyelidikan,” kata Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar S.IK. M.Hum, M.S.M. seusai mengawal Unras mahasiswa.

Kapolres mengungkapkan, ada kendala dalam proses penyeledikan kasus ini.

Menurutnya, kendala utamanya yakni pada saat pihaknya mendekati korban itu keberatan untuk melakukan pelaporan. Pihaknya menghimbau kepada

32 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

masyarakat yang menjadi korban untuk segera melapor.

“Bagi masyarakat yang menjadi korban diimbau untuk melapor agar kami memprosesnya lebih cepat,” ungkap Adi. Dengan adanya pelapor, lanjutnya, proses pasti naik ke proses penyelidikan.

Dikatakan Kapolres, para korban diminta untuk tidak khawatir, mereka dipersilahkan datang ke kantor polisi untuk melapor. Tetapi, lanjutnya, jika semakin lama tidak ada yang melapor pihaknya akan jemput bola (mendatangi masyarakat yang menjadi korban).

“Karena kalau polisi belum menerima informasi yang lengkap, khususnya dari korban, karena yang menjadi sumber informasi A1 adalah korban. Mereka itu korban yang mengetahui, merasakan dan mengetahui kejadian itu sendiri, jadi silahkan melapor, tidak perlu khawatir,” tutur Adi. Ia menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian.

Dikatakan, pihaknya membuka pintu lebar untuk para korban berkonsultasi.

“Kami belum bisa mengatakan penipuan atau pun gratifikasi, kendala kita ya itu korban, kalau korban sudah melapor baru kasus ini akan bulat, kalau secara umum kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, yang final adalah dari pelapor,” pungkasnya.

Modus Peredaran Narkoba di Kota Cirebon Kapolres Cirebon Kota, AKBP

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

katanya,

Peredaran obat-obatan terlarang di Kota Cirebon semakin sulit terdeteksi kepolisian. Berbagai cara dilakukan demi lancarnya transaksi bisnis haram tersebut, diantaranya adalah, tempel, ranjau, telepon, dan kedekatan. Terbukti dari enam kasus yang diungkap Polres Cirebon Kota selama Januari 2017, yang paling menonjol adalah pengungkapan kasus peredaran obat-obatan terlarang, dari tanga tersangka polisi pun berhasil menyita barang bukti sebanyak 13.000 butir obatobatan terdiri dari Trihex, Tramadhol, dan Dekstro.Menurut Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, penjual narkoba memiliki modus yang beragam dalam menjual obat-obatan, sehingga menyulitkan polisi dalam mengungkapnya. Namun, berkat kesigapan petugas dan laporan dari masyarakat peredaran narkoba di Kota Cirebon dapat ditekan.

“Dalam menjual narkoba mereka menggunakan beberapa cara diantaranya adalah, sistem ranjau, tempel, dan via telepon,”

Selain itu, mereka pun memanfaatkan warungwarung kecil yang ada di sekitar untuk melakukan transaksi.

Faktor kedekatan dan kepercayaan pun menjadi syarat utama dalam penjuaan narkoba dari tangan penjual ke pemakai.

“Mereka sering transaksi di warung-warung rokok, warung kopi. Banyak remaja-remaja yang membeli narkoba dengan sistem kepercayaan dan kedekatan,” terangnya.

Ia menyatakan, ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba memicu terjadinya tindak kriminal diantaranya adalah, tawuran, pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan.

“Kalau mereka sudah kecanduan,

Rusli : Lestarikan Warisan Budaya SEKAYU, beritamuba - Sebanyak 34 orang pembina adat dari 15 marga di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menghadiri rapat tahunan pembina adat di Wisma Atlet Sekayu,.Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Muba, Alam Sabit SSos memaparkan tujuan rapat tahunan ini adalah untuk pelestarian dan mengevaluasi perkembangan adat istiadat dari masing-masing marga di Kabupaten Muba.

“Dasar kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muba Nomor 06 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat dan Dokumen Pelaksana Anggaran Nomor : 1.22.1.22.01.18.05 tentang Pengembangan Pembina Adat Tahun 2016,” paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua Pembina Adat Kabupaten Muba, Drs H Yusman Haris dalam sambutannya mengatakan bahwa kecintaan dan peran serta masyarakat sudah mulai pudar dalam mendukung kelestarian adat di Muba. Yusman menyayangkan banyaknya anak muda yang tidak mengetahui budaya daerah dan adat di tempat tinggalnya sendiri.

“Maka dari itu para pemangku adat jangan segan-segan untuk bekerja sama dengan camat dan kepala desa demi menjaga warisan budaya di Kabupaten Muba,”ujar Yusman.

Asisten I Setda Muba, H Rusli SP MM membenarkan bahwa adat istiadat sudah mulai terkikis oleh arus globalisasi, dia berharap rapat tahunan ini dapat memberikan kontribusi ke pemerintah demi melestarikan adat istiadat di Musi Banyuasin.

“Sudah menjadi tugas kita untuk menjaga kelestarian adat di Muba khusunya di 15 marga tersebut. Ajak dan liPROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

dan sudah tidak punya uang mereka akan nodong, mencuri, merampok bahkan bisa lebih jauh lagi untuk mendapatkan narkoba,” ujarnya.

Sementara, salah satu tersangka pengedar obat-obatan terlarang GW mengaku, menjual obat-obatan terlarang di warungwarung kecil dianggap lebih aman karena keadaan di sekitar selalu ramai.

“Di sana ramai jadi tidak ketahuan,” katanya.(Frans C Mokalu)

batkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mensosialisasikan pelestarian adat agar tidak hilang begitu saja,” harapnya.

Muba Mimpi Ciptakan Klub Bola Kaki Bertaraf Nasional Rusli Ketua PSSI Kabupaten Muba Pasca dilaunchingnya klub Persatuan Sepak Bola Musi Banyuasin (Persimuba) serentak dengan dilantik kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Muba. Kepengurusan Persimuba menargetkan lolos pada ajang kompetisi Liga Nusantara mewakili pulau Sumatera.

“Kita memasang target pada kompetisi Liga Nusantara yang resmi digelar oleh PSSI ini, bisa menjadi wakil pulau Sumatera,”ungkap Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata (Dispopar) Muba, Sunaryo SP S.STP, Minggu Dikatakannya, para pemain yang ada diklub Persimuba, sebagian besar putra-putra jebolan terbaik Muba dari Sekayu Youth Soccer Academy (SYSA) Muba, jadi jenjang pemain setelah selesai dari akademi bisa lanjut ke klub Persimuba, seperti Joko yang dimasukan menjadi penyerang oleh pelatih pada Persimuba.

“Joko itu top skors SYSA yang menjuarai turnamen sepak bola internasional U-18 Singapore Primer International Cham-

Proteksi 33

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN pionship 2013 atau Singa Cup 2013 lalu,”katanya.

kampanye akbar Dodi-Beni yang berlangsung lapangan Stier Muba, kemarin.

Disamping itu juga, dengan bertambahnya klub di Kabupaten Muba, bisa memajukan persepakbolaan di Sumsel apalagi Indonesia ini. Padahal, Muba sendiri merupakan pencetak-pencetak pemain yang bertaraf Nasional.

Dari itu, lanjut ketua DPR RI ini jika kedua pasangan calon yang diusung oleh 11 partai politik tersebut menang dalam pertarungan Pilkada 2017 seluruh permasalahan di Muba akan diperbaiki.

“Keinginan dari kami Sumsel bisa ada dua atau tiga klub yang ikut pada ajang liga super, lihat saja sendiri daerah papua banyak wakil-wakilnya. Makanya pembinaan serius sejak usia dini dilakukan oleh SYSA Muba, apalagi pemkab Muba sangat men-support,” imbuhnya.

Sementara Ketua PSSI Muba, Rusli SP MM, menambahkan, pihaknya sekarang ..telah membuat program untuk pengembangan pemain sepak bola khususnya para pemain lokal, karena Muba sendiri memiliki potensi yang besar untuk menciptakan atlet-atlet yang mampu bersaing, baik secara lokal maupun nasional.

“Saat ini kita lagi kembangkan bibit-bibit pemain sepak bola yang memiliki potensi besar dari pemain lokal yang kita seleksi dari 14 kecamatan di Muba,”pungkasnya DODI-BENI MEMBAWA MUBA LEBIH MAJU Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto mengaku yakin dengan kepemimpinan pasangan Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi untuk membawa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) lebih baik lagi.

Terlebih banyak sekali keluhan masyarakat, soal sulitnya air bersih, listrik, pengobatan gratis dan pendidikan gratis.

“Tadi saya sempat ke lapangan terbang disini, kondisinya sangat memprihatinkan. Begitu juga jalan. Namun, itu bisa diperbaiki jika pasangan ini menang.

Sebab keduanya sudah berpengalaman, apalagi Beni pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Muba”ujarnya.

Lanjutnya, jika kader partainya itu mampu memenangkan Pilkada Musi Banyuasin, setelah diusung oleh 11 partai politik.

“Tidak ada kejadian seperti ini di seluruh Indonesia, calon kepala daerah diusung 11 parpol. Jadi saya yakin, pasangan nomor 1 bisa menang,” katanya.

Sementara, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Alex Noerdin yang tak lain adalah ayah kandung dari Dodi Reza mengaku menjamin Muba akan kembali bangkit jika dipimpin oleh anaknya.

“Dulu saya dua periode memimpin disini, pengobatan dan pendidikan gratis. Sekarang tidak lagi. Tetapi, jika pasangan Dodi dan Beni menang, saya menjamin program tersebut akan berjalan lagi,” kata Alex.

Dalam orasi politik di hadapan ribuan massa, Setya Novanto menegaskan, Dodi memilik track record yang baik , selama dua periode menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seluruh pekerjaan serta masukan dari masyarakat selalu dijalankan dengan baik.

Lanjut Alex, sebelum dia memimpin, Muba jauh dari kata layak sebagai Kabupaten. Namun, saat menjabat sebagai Bupati Muba bisa unjuk gigi sebagai Kabupaten terdepan diseluruh Indonesia. [rhd]

“Dodi ini sudah dua periode di DPRRI di komisi VI. Banyak sekali yang dia kenal disana. Apalagi hubungannya di Senayan juga baik, saya yakin Muba bisa maju jika dia memimpin,” kata Setaya Novanto saat hadir di

Rusli: Cegah Konflik SARA Mengantisipasi adanya konflik diantara umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Musi Banyuasin gelar rapat koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dina Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Camat dalam Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (10/11/2016) di meeting room Hotel Ranggonang Sekayu.

Plt Bupati diwakili Asisten I, H Rusli, SP, MM menegaskan tugas bupati/ walikota dalam memelihara ketentraman masyarakat dan menfasilitasi terwujudnya kerukunan umat berag-

34 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

ama di kabupaten/kota tidak terlepas dari dukungan semua pihak salah satunya FKUB. Apalagi jelang masa kampanye pilkada 2017, mencegah adanya kampanye negatif dan isu bernuansa Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.

“Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan terjalin solidaritas antar umat beragama, agar bisa menjalankan perintah agama atau keyakinan masing-masing dengan tenang, damai dan penuh kekhusyukan. Masyarakat juga diminta harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan - permasalahan dan pemberitaan media massa, jangan mudah terprovokasi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Muba, Drs H M Soleh Na’im, SE, MM melaporkan peserta rapat diikuti oleh 60 orang, terdiri dari pengurus FKUB, Ketua FPK, Ketua FKDM dan Camat dari Kecamatan Sekayu, Lais, Batanghari Leko dan Sungai Keruh, Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Muba.

“Sebagai nara sumber berasal dari Kejaksaan Negeri Sekayu, Kodim 0401 Muba, Polres Muba dan Kesbangpol Muba,” ujarnya.

Asisten I Setda Muba H Rusli SP MM memberikan secara simbolis ijazah sekaligus memberikan ucapan selamat kepada wisudawan/i Sekolah Tinggi Rahminyah’ Evie Syafitri SPd, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmaniyah (STAIR), Perguruan Tinggi Rahmaniyah Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), berhasil meraih wisudawati terbaik dengan nilai tertinggi Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,86 dengan predikat pujian. Demikian ini dalam Sidang Senat Terbuka, Wisuda Sarjana Strata 1 ke XVI, yang berlangsung di Opp Room Pemkab Muba, Kamis (29/12/2016).

Selain Evie Syafitri, predikat pujian juga diraih oleh Mulyadi SH, dengan IPK 3,73 dari jurusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), Rika Ariska SE dengan IPK 3,81 dariJ urusan Akuntansi dan Rahmat Purnomo SE, dengan IPK 3,62 dari Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).

Sidang senat terbuka wisuda ini, dipimpin langsung oleh Desi Ulfa Anggraini SE MM MSi. Mewakili Plt

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN Bupati Muba, hadir Asisten I Setda Muba, H Rusli SP MM, perwakilan Pimpinan FKPD, dan SKPD Muba, Koordinator Kopertis Wilayah II, Rustina SE MSi dan Wilayah VII Sumbagsel, Dr Edison Syaifullah Lc MA serta segenap senat Rahmaniyah Sekayu, serta pihak dari Yayasan Rahmaniyah Sekayu.

Adapun peserta wisuda berjumlah sebanyak 203 wisudawan/wisudawati.

Terdiri dari, sembilan wisudawan/ wisudawati dari jurusan STIH, 53 orang sarjana STAIR, 41 wisudawan / wisudawati STIER jurusan Akutansi, dan 100 sarjana jurusan manajemen.

Asisten I Setda Muba, H Rusli SP MM dalam sambutannya mengatakan, beliau pribadi dan atas nama Pemkab Muba mengucapkan selamat dan sukses kepada para sarjana Perguruan Tinggi Sekayu yang telah diwisuda tersebut.

Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Perguruan Tinggi Sekayu yang telah banyak berperan dalam pembangunan terutama dalam dunia pendidikan di Muba. ”Kami berharap agar kita senantiasa bersama - sama bergandeng tangan, berpartisipasi dalam menghadapi tantangan masa depan yang penuh persaingan dengan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Perguruan Tinggi Rahmaniyah yang kita banggakan ini,” ujarnya.

Rusli juga mengimbau kepada para wisudawan/wisudawati yang telah menjadi sarjana hari ini, dengan berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ditengah - tengah masyarakat.

“Selain itu juga menjadi lulusan sekolah tinggi rahmaniyah sekayu mempunyai tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat Muba. Belajar pendidikan formal mungkin sudah selesai, tetapi belajar dari lingkungan dan masyarakat kita baru saja akan dimulai, jangan pernah berhenti belajar dan berbuat yang terbaik bagi orang banyak.” Tambahnya.

Ketua Sidang Senat Terbuka, Desi Ulfa Anggraini SE MM MSi, mengatakan kepada para wisudawan/wisudawati untuk cepat beradaptasi di masyarakat karena untuk menentukan kesuksesan para wisudawan/wisudawati ditentukan oleh

cara beradaptasi dengan masyarakat dan tentunya dengan bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja Ikhlas.

“Dan Kami mengucapkan banyak terimaksih kepada Pemkab Muba yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan kepada perguruan tinggi Rahmaniyah ini serta berharap kepada pemerintahan untuk tetap menjaga koordinasi yang baik ini untuk kedepannya,” tukasnya.

Sekayu, Musi Banyuasin

Dodi – Beni Menangi Pilkada Muba Ketua KPUD Muba Firdaus Marvel menepati penjelasannya pada pekan lalu bahwa pleno penetapan pemenang Pilkada Muba 2017 digelar pada Senin (20/3). Kemarin, Komisi Pemilihan Umum Daerah Musi Banyuasin melakukan pleno menetapkan pasangan calon Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi sebagai pemenang dalam Pilkada Muba.

KPUD Muba melakukan rapat pleno terbuka mengenai penetapan pemenang di Gedung KPUD Muba, Senin sekitar pukul 10.45.

Firdaus Marvel menjelaskan, pleno digelar karena turunnya surat keterangan tidak tercantum pada register adanya Perselisihan Hasil Pemilihan (HPH) di Mahkamah Konstitusi RI, No. 32/ PAN. MK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017. KPUD Muba melanjutkan proses tahapan dalam Pilkada Muba dengan melakukan pleno penetapan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Muba.

“Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan tahapan dalam Pilkada Muba sesuai PKPU no 11 tahun 2015 dan nomor 16 tahun 2017, tentang rapat pleno terbuka penetapan pemenang dalam Pilkada Muba. Dari hasil pleno tersebut pasangan calon Dodi-Beni ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada Muba 2017 ini,” kata Firdaus.

dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang juga ditandatangani oleh semua Komisioner KPU Muba tertanggal 20 Maret 2017.

“Tahapan selanjutnya akan kita serahkan ke DPRD Muba pada tanggal 21 Maret 2016. Sedangkan untuk kepastian pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muba, DPRD Muba akan berkoordinasi dengan Mendagri. Jika tidak ada hambatan paling cepat bulan Juni,” jelasnya.

Bupati Muba terpilih Dodi Reza Alex mengatakan Dodi-Beni dan seluruh tim pemenangan sangat mengapresiasi kinerja KPUD Muba, Panwaslih Muba, dan jajaran Pemkab Muba dalam menyukseskan Pilkada Muba. Menurutnya selama tahapan situasi secara umum berjalan kondusif. Kepada aparat keamanan dari Polres Muba, dan petugas pengamanan lainnya, Dodi mengucapkan terima kasih. Pengamanan yang baik membuat jalannya Pilkada Muba lancar.

“Mengawali langkah ke depan kami akan menggandeng paslon no 2 untuk membangun Muba. Saling berkomunikasi satu sama lain akan membantu kami berdua dalam membangun Muba. Ini bagus untuk merangkai kembali keutuhan dan segera menyatukan masyarakat yang sempat terbelah dengan pilihan masing-masing,” ujarnya.

Usai menerima berita acara pleno penetapan pemenang pilkada Muba 2017, Dodi dan Beni dijamu makan siang oleh

Penetapan dimuat dalam berita acara nomor 32/BA/III/2017 dan Keputusan KPU Kabupaten Muba, lalu Nomor 84/ Kpts/KPU.Kab/006.435410/2017 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 35

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Akhir Mei Dodi-Beni Dilantik saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muba akan secara otomatis akan kembali ke jabatan semula.

B

upati Terpilih Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex dan wakilnya Beni Hernedi rencananya dilantik akhir Mei 2017. Sebab saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) Presiden RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

“Masih menunggu SK Presiden untuk pelantikan Dodi dan Beni,” ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan Ahmad Najib usai rapat di Ruang Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (28/4).

Ditanya kapan SK Presiden tersebut keluar, masih dikatakan Najib, diperkirakan jika SK Presiden tersebut akan dikeluarkan secara serentak untuk hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu di Indonesia.

“Mungkin akhir Mei mendatang pelantikannya, karena saat ini masih menunggu SK Presiden keluar terlebih dahulu,” kata dia.

Meski masih menunggu SK Presiden tersebut, lanjut Najib, Pemprov Sumsel telah mempersiapkan segala sesuatunya dari jauh-jauh hari. Pelantikan itu sendiri akan dilakukan di Kota Palembang dan rencananya akan dilaksanakan di Gedung PSCC Palembang.

“Jadi Pak Yusnin akan kembali ke jabatan semula, yakni Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel,” pungkasnya. #rio

Wawasan Kebangsaan dapat Menumbuhkan Nilai Nilai Pancasila Asisten I Setda Muba H Rusli SP membuka secara resmi acara pembukaan Pembekalan dan Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi kepala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 di Wisma Atlet Sekayu Wawasan kebangsaan didalam kehidupan bermasyarakat baik di perkotaan hingga di tingkat desa, saat ini cenderung menurun dan memprihatinkan.

Demikian diungkapkan oleh Asisten I H Rusli SP MM dalam acara pembukaan kegiatan pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi kepala desa (Kades) se-Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Wisma Atlit Sekayu.Menurut Rusli, menurunnya wawasan kebangsaan tersebut tercer-

“Kalau pelantikan itu tergantung daerah dan yang siap. Apalagi memang peraturannya pelantikan bupati/walikota itu dilakukan di ibukota provinsi,” jelas Najib.

Ia juga mengungkapkan, dipilihnya Gedung PSCC Palembang karena kapasitas untuk undangan dapat tertampung. Terlebih di sana untuk kapasitas sebanyak 5 ribu orang dan pastinya persiapan itu semua dilakukan sebaik mungkin.

“Persiapan kita lakukan sebaik mungkin dan semeriah mungkin, ajak undangan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya,” tutur dia.

Dengan dilantiknya Dodi-Beni, Najib juga menginformasikan bahwa Yusnin yang

36 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

min dengan hilangnya nilai-nilai kegotong-royongan, rendahnya kerja sama antara masyarakat, serta banyak faktor lain yang membuat wawasan kebangsaan menurun, diantaranya ada faktor internal maupun eksternal.

“Ada kecenderungan sifat materialistic telah mengubah idelisme yang merupakan jiwa kebangsaan, ancaman disintegrasi bangsa dan keprihatinan adanya upaya melarutkan pandangan hidup bangsa kedalam pola fikir yang asing untuk bangsa,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Rusli, kegiatan pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi kepala desa ini sangat penting dilaksanakan. Melalui pendidikan wawasan kebangsaan untuk para Kades ini, diharapkan dapat menumbuhkan lagi nilai-nilai pancasila, semangat cinta tanah air dan bela negara yang diwujudkan dalam tindak-tanduk dan perilaku kita sehari-hari.

“Mari kita bina persatuan dan kesatuan

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat

K

ementerian Kominfo mengujipublikan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat.

Rancangan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang terkait keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraan layanan panggilan tunggal darurat untuk penanganan keadaan darurat.

Masyarakat dipersilakan memberikan tanggapannya terhadap Rancangan Peraturan Menteri tersebut via email agus091@kominfo.go.id dan wibi001@ fellow.kominfo.go.id dari tanggal 20 Januari 2016 s.d. 3 Februari 2016.

Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur antara lain mengenai: 1.

Penanggulangan nomor panggilan darurat 112 untuk layanan panggilan tunggal darurat yang dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi: a. kebakaran b. kerusuhan c. kecelakaan d. bencana alam e. penanganan masalah kesehatan f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau g. keadaan darurat lainnya yang disepakati oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat 2.

Layanan panggilan tunggal darurat diselenggarakan di tingkat daerah dan nasional. Pada tingkat nasional, Kementerian Kominfo menyediakan sistem panggilan darurat di tingkat nasional dengan fungsi sebagai pusat data nasional, sementara di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.

Dalam penyelenggaraan layanan panggilan tunggal darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas: a. menyediakan sarana dan/atau prasarana pendukung untuk Pusat Panggilan Darurat; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam tindak lanjut penanganan layanan panggilan tunggal darurat; dan c. melakukan pengawasan pelaksanaan layanan panggilan darurat di daerahnya.

4.

Kementerian Kominfo menyediakan infrastruktur sistem Pusat Panggilan Darurat yang berupa: a. Sistem call center layanan panggilan tunggal darurat; dan b.

Sarana telekomunikasi layanan panggilan tunggal darurat.

5. Penyelenggara jaringan telekomunikasi (penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit, dan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched) wajib: a. menyambungkan panggilan keadaan darurat yang diterima dari masyarakat ke Pusat Panggilan Darurat; b. menyediakan jaringan dan infrastruktur yang terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat; dan c. menginformasikan lokasi dan nomor telepon pemanggil ke Pusat Panggilan Darurat.

6.

Kementerian Kominfo melakukan evaluasi terhadap kinerja Pusat Panggilan Darurat di daerah dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan layanan Pusat Panggilan Gawat Darurat kepada masyarakat.

7.

Pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)

Pungli Akta Kelahiran, Kepala Dusun dan 4 Pegawai Disdukcapil Cirebon Ditangkap Kepala Dusun Desa Tangkil dan empat pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon diamankan Tim Saber Pungli karena diduga melakukan pungutan liar pada pembuatan akta lahir dan kematian.

Kelima pelaku di antaranya S, NAR, AS dan Ev pegawai di Disdukcapil serta TD Kepala Dusun di Desa Tangkil, Kecamatan Susukan.

Cirebon, AKBP Risto Samudra menerangkan, para pelaku terkena operasi PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

tangkap tangan di kantor pelayanan Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Tiga orang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang pegawai honorer dan 1 orang merupakan Kepala Dusun.

"Kami juga menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp900.000 dan berkasberkas pembuatan akta kelahiran dan akta kematian," paparnya.

Modus operandi, lanjutnya, yang para pelaku lakukan dengan menerima uang pungutan liar yang diduga untuk mempercepat proses pembuatan akta lahir dan kematian. Pihaknya juga masih melakukan pendalaman pada kasus ini.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Safrudin menambahkan, selain mengamankan sejumlah berkas dan pegawainya, Tim Saber Pungli juga menyegel dua ruangan lainnya untuk proses selanjutnya.

"Kami berharap kasus ini segera selesai dan tidak terjadi hal yang disebut sebagai penyimpangan dalam pelayanan lagi," tambahnya.

Disdukcapil Kabupaten Cirebon Buka Layanan Pembuatan Akta Lahir On Line CIREBON – Dalam meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat khususnya membuat akta lahir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon menyediakan layanan pembuatan akta lahir on line. Formulir akta lahir online sendiri bisa diisi di situs disdukcapil. cirebonkab.go.id.

“Layanan tersebut sudah bisa dinikmati oleh masyarakat per 1 Januari 2015,” ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, M Syafrudin kepada CT dikantornya.

Menurutnya, layanan akta lahir on line dicetuskan untuk mempercepat layanan masyarakat. Setidaknya masyarakat bisa mengisi formulir pembuatan akta di rumah. Sehingga ketika datang ke kantor Disdukcapil, masyarakat tinggal melakukan validasi data.

“Ini mempersingkat waktu, nanti di

Proteksi 37

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Masih Ada 152.720 Anak di Kabupaten Cirebon yang Belum Punya Akta Lahir sana warga bisa mengisi formulir yang biasanya ditulis. Setelah itu pas datang ke Disdukcapil tinggal validasi data saja,” terangnya.

Meski baru dibuka 1 Januari lalu, menurut dia, sudah banyak masyarakat yang mencoba menikmati layanan ini. Dia pun mengaku akan terus mempercepat pelayanan, sehingga layanan kependudukan baik itu Kartu Keluarga (KK), akta lahir ataupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa cepat rampung. Dan masyarakat tidak harus nunggu berlama-lama.

“On line ini salah satu terobosan kami. Dengan mendaftar di rumah, ini memotong satu tahap birokrasi.

Apabila saat pengecekan data yang ada lengkap dan valid, maka bisa segera diproses,” katanya.

Mengenai biaya, kata dia, untuk bayi baru lahir hingga maksimal 60 hari, tidak dikenakan biaya pembuatan akta sama sekali. “Semuanya gratis.

Tidak ada biaya. Selagi memang persyaratan lengkap, bisa segera kami buatkan,” ujarnya.

Pungli Akta Kelahiran dan Kematian di Cirebon, 3 PNS Ditangkap

Bandung - Tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terkena operasi tangkap tangan (OTT) kasus pungutan liar.

Petugas menyita uang sebesar Rp 900 ribu dalam OTT tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus mengatakan OTT itu merupakan hasil kerja sama Pokja Penindakan Unit Pemberantasan Pungli dengan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Cirebon, Selasa (14/2/2017) sekitar pukul 12.00 WIB. "Dalam OTT kali ini kami mengamankan 3 orang PNS, 1 Honorer dan 1 Kadus serta menyita barang bukti uang tunai Rp 900 ribu serta berkas pembuatan akta kelahiran dan akta kematian," kata Yusri via pesan singkat, .

Yusri menjelaskan modus operandi para pelaku dalam melakukan praktik pungli tersebut dengan mempercepat proses pembuatan Akta kelahiran dan kematian. Namun, mereka meminta sejumlah uang sebagai imbalan bantuan tersebut.

Saat penangkapan, uang sebesar Rp 400 ribu dari tangan SR (45), Rp 300 ribu dari tangan NA (45) dan Rp 200 ribu dari tangan AS (42). Sementara dari tangan EV (41), TD (23) petugas hanya menyita berkas-berkas akta

kelahiran dan kematian.

"Para pelaku menerima uang pungli diduga untuk mempercepat proses pembuatan akta lahir dan kematian," ungkap dia.

Dengan adanya penangkapan itu, sejumlah ruang kerja di kantor Disdukcapil Kabupaten Cirebon masih dipasang garis polisi. Sebab, polisi masih melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja para PNS tersebut.

"Petugas akan melanjutkan proses geledah ruangan yang di police line. Pelaku juga masih dalam proses pemeriksaan untuk mengembangkan ke pelaku lainnya," tuturnya.

Masih Ada 152.720 Anak di Kabupaten Cirebon yang Belum Punya Akta Lahir Ratusan ribu anak di Kabupaten Cirebon masih belum memiliki akta lahir.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, terdapat sebanyak 523.345 anak yang sudah memiliki akta kelahiran, dari total 676.065 anak di Kabupaten Cirebon.

Sisanya, 152.720 anak, hingga kini belum memiliki akta.

“Alasannya, karena belum terbangun kesadaran pentingnya memiliki akta lahir.

Selain itu, ada kekhawatiran orang tua

Polda Jabar Akan Berikan Kuota Bagi

Santri yang Ingin Jadi Polisi Polda Jabar Akan Berikan Kuota Bagi Santri yang Ingin Jadi Polisi

bagi santri yang ingin mendaftar anggota Polri, tiga oranglah di setiap kota, mereka harus diseleksi dulu, dari segi fisiknya, kesehatannya, juga ilmu agamanya,” ujar Anton usai acara penyerahan bantuan sembako dan pengobatan gratis, di Pondok Pesantren Hidayatul Faizien, di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut Jawa Barat.

Kapolda Jabar di Garut Garut - Polda Jabar akan memberikan kuota khusus bagi para santri yang ingin menjadi anggota Polisi. Kuota khsusus itu akan diberlakukan pada program penerimaan anggota Polri tahun 2017-2018.

Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan, mengatakan dirinya akan memberikan kuota bagi para santri di Jawa Barat, yang ingin menjadi anggota Polri. Kapolda memberikan kuota sebanyak tiga orang santri dari setiap Kota, yang

38 Proteksi

akan diseleksi terlebih dahulu. Penyaringan santri tersebut dilihat dari Kondisi fisik, kesehatan, dan ilmu agamanya.

“Kita akan memberikan kuota khusus

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

..

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN akan status anak karena mereka tidak menikah resmi di KUA, kemudian kurangnya sosialisasi.

Tapi kita juga terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap Kepala Bidang Catatan Sipil, Drs Yadi Wikarsa MSi .Menurutnya rata-rata per hari, Disdukcapil menerima 200 permohonan akta lahir.

Apabila mengacu pada peraturan pelayanan primer, akta lahir dapat dicetak maksimal 14 hari setelah pengajuan. “Rata-rata pengajuan akta lahir 200 per harinya. Kalau mengacu ke peraturan pelayanan primer pembuatan akta, maksimal 14 hari setelah pengajuan,” jelas Yadi.

Bagi warga yang terlambat masih belum memiliki akta lahir, bisa langsung mengajukan ke Disdukcapil. “Ada tiga laporan umum pembuatan akta lahir.

Laporan yang tepat waktu maksimal 60 hari setelah kelahiran itu tanpa biaya.

Sedangkan laporan dari 60 hari sampai satu tahun mereka kena denda Rp20 ribu, kalau lebih dari satu tahun ke atas dendanya Rp50 ribu,” bebernya.

Sosialisasi juga terus dilakukan Disdukcapil, agar warga bisa menyadari pentingnya akta lahir. “Memiliki identitas itu hak setiap warga negara. Pemerintah wajib memberikan pelayanan bagi warga yang ingin membuat identitas diri,” sebutnya.

Untuk tahun depan, Disdukcapil juga bakal menerapkan kartu identitas bagi anak usia 0-18 tahun. Kartu ini berfungsi sebagai identitas bagi anak, yang manfaatnya nanti bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan passport, maupun pembuatan rekening tabungan anak. “KIA (Kartu Identitas Anak) mulai tahun 2017. Jadi ketika anak lahir mereka membuat akta kelahiran dan otomatis mendapat kartu identitas anak,” katanya.

Adanya Kartu Identitas Anak, karena selama ini anak masih belum memiliki identitas. Padahal identitas menjadi hak dan penting dimiliki seluruh warga negara.

Salah seorang warga yang identitasnya tidak mau disebutkan mengatakan, saat ini dirinya kebingungan dengan status sang anak. Pasalnya, dia hanya istri kedua yang berstatus nikah siri. Dia mengaku, dirinya sangat ingin sang anak memiliki akta lahir. Tetapi, karena tidak memiliki buku nikah sebagai persyaratan pembuatan akta lahir, hingga kini, anaknya yang usia tiga tahun, belum juga memiliki akta.

“Saya ingin anak punya akta lahir sama dengan anak-anak lainnya. Tapi susah banget. Padahal, gak lama lagi anak saya sekolah. Setiap sekolah kan bisa menerima siswa, dengan syarat punya

didapatkan.

akta lahir. Saya benar-benar bingung mencari solusinya,” pungkasnya. (jml)

Blangko Kosong, Urus E-KTP bisa Setahun Perlu berbulan-bulan atau bahkan satu tahun lebih untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Kalimat itulah yang dirasakan sebagian masyarakat Kabupaten Majalengka saat membuat e-KTP baru maupun perubahan data.

Kecamatan Palasah, Tono (32) mengaku, telah mengajukan permohonan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sejak awal November 2015. Namun, hingga saat ini belum juga mendapatkan e-KTP. Ia sudah melalui proses panjang dalam membuat e-KTP, mulai dari RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan.

Pembuatan e-KTP yang Tono lakukan dengan maksud mengganti KTP lama miliknya yang hilang.

Tono mengaku heran, padahal ada seorang temannya yang merupakan salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Majalengka, baru satu minggu membuat e-KTP langsung jadi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi Tono dan masyarakat lainnya.

"Lama enggak jadi-jadi, tadi malah ada yang bilang setahun belum jadi juga KTP-nya. Pihak Disdukcapil beralasan blangkonya tidak ada. Padahal, ada teman saya seorang PNS, hanya seminggu langsung mendapatkan KTP tersebut, " ungkap Tono.

Selain Tono, Desy Indriyani warga Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh juga mengalami lamanya pembuatan e-KTP. Desy yang baru masuk kuliah, telah mengurus pembuatan e-KTP sejak Mei 2016, namun hingga kini belum juga PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

"Sebenarnya dulu pernah buat, akan tetapi tidak bisa dicetak di Kecamatan.

Kata pihak kecamatan beralasan terdapat nomor induk ganda jadi harus ke Disdukcapil dulu.

Setelah di Disdukcapil mereka tidak bisa memberikan kepastian kapan e-KTP tersebut bisa selesai karena harus dihapus dari Kementrian dulu," ucapnya menirukan.

Sebelumnya, sekitar 20 ribu warga di Kabupaten Majalengka gagal mendapatkan KTP elektronik akibat krisis blangko yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam satu bulan ini.

Kepala Disdukcapil Majalengka, Dr Ir H Sadili MSi menjelaskan, dari jumlah tersebut merupakan hasil perekaman yang dilakukan pihaknya selama ini.

“Masyarakat dimohon harus menunggu sampai Januari tahun depan untuk bisa mencetak. Kekosongan blangko mengakibatkan lebih dari 20 ribu e-KTP,” ujarnya.

Krisis blangko yang terjadi selama ini disebabkan karena kegagalan lelang yang mengakibatkan pengadaan blangko dari pemerintah pusat diundur hingga awal tahun. Semula percetakan terakhir dilakukan pada pertengahan November 2016 lalu.

Berbeda dari keberadaan blangko e-KTP, justru blangko untuk Kartu Keluarga (KK) di instansinya diklaim cukup banyak dan tidak mempengaruhi pembuatan serta pencetakan kartu keluarga. Terkait kekosongan blangko e-KTP, tentu harus perlu mendapatkan perhatian secara serius agar krisis yang sering terjadi selama ini bisa terselesaikan.

“Penggantinya, kami telah menerbitkan surat keterangan pengganti e-KTP melalui surat keterangan sementara.

Kami sudah menerbitkan sebanyak 8 ribu surat dalam kurun waktu dua bulan,” imbuhnya.

Menurut dia, surat keterangan tersebut fungsinya sama seperti e-KTP untuk berbagai kepentingan pembuatan paspor, administrasi perbankan, pembuatan SIM dan administrasi lainnya. Pihaknya meminta masyarakat Majalengka tetap sabar.

Proteksi 39

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Message from our Chairman

Prof.Dr.SUHANDI CAHAYA, SH,MH,MBA . ... All classical thought such as philosophy, psychology, politics – law, and economics. ... the causes of criminal behavior through the scientific study of the characteristics ...

Message from our Chairman Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH, MBA “Education is the most powerful weapon we can use to change the world. It is not a preparation for life, education is life itself.”

My gratitude goes to the Almighty Father that He allows us to build an institution where His goodness and love will be felt and taught. I salute the Academic team of Monte Sienna School headed by Mrs. Irma Miclat and Ma. Socorro Austria for accepting the challenge of imparting their lives thru education and for contributing in moulding the future of the People of Batam thus helping the Government of Batam to develop its economy thru educating and training its human resources.

Of course, I would like to thank and congratulate the parents who have

40 Proteksi

decided to join our school. Thank you for entrusting your children to us. You have made the right decision and choice.

Rest assured you that we will do our best knowledge and efforts to teach your children and make them a God-fearing, value-oriented and a better citizen of this country.

As I am myself an Educator, I am with you to ensure that our children would be the future of Indonesia.

I am with you in developing their intelligence, talents, abilities and skills and ensure that our school would bring out the best potential of every child. As we are committed in“Creating Learners to Leaders.”

But the school could not do it alone.

We need to work with the home where the basic foundation of every child starts. We need parents and the community where the child belongs cooperates and works hand in hand with us. Together, we journey life for our family, for our country and for the world by making a difference in one child thru proper and good education.

Once again, thank you and May God bless all of us in this noble undertaking.

I

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

remain humbly at your servic

Regional Professorial Chair for Law and Business (Guru Besar) Perpetual Help University Of Philippines Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, yang dikukuhkan sebagai Profesor Internasional di Perpetual Help University of Philippines, diminta membuka seminar dan mengajar disana. Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA yang terkenal sebagai advokat, kurator, mediator, konsultan HKI, dosen STT-IKAT Doctor Of Law, adalah advokat yang pertama dari Indonesia yang diminta untuk membantu mengajar di Perpetual Help University of Philippines.

Gelar Profesor International didapatkan oleh beliau sama sekali tidak membayar satu sen pun, selain diminta untuk sebagai pembicara di seminarseminar, juga diminta mengajar disana.

Congratulations!

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun Berapa Biaya Pengamanan Pilkada Serentak? Ini Jawaban Polri Sejumlah personil kepolisian, ilustrasi

B

esarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai wahana membangun akuntabilitas pemerintahan daerah kedepan, Pilkada dapat menjadi momentum membangun kontrak-kontrak sosial antara pemilih dan pasangan calon.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Masykurudin Hafidz mengatakan, dari aspek pendanaan, biaya penyelenggaran Pilkada serentak kedua tahun 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah mencapai Rp 4,2 Triliun. Bila dibagi secara merata, masing-masing kabupaten/kota setara dengan Rp 26 miliar, kecamatan setara dengan Rp 3 miliar dan desa/keluaran sebesar Rp 150 juta.

Sebagian besar dana digunakan untuk membayar honor penyelenggara, memproduksi logistik seperti surat suara dan membiayai kampanye pasangan calon.

“Apabila dihitung secara sederhana, maka setiap orang yang mempunyai hak pilih pada 15 Pebruari nanti berbiaya sebesar Rp 105.000,” katanya melalui siaran pers, Senin, 7 November 2016 malam.

Menurutnya, Pilkada tidak hanya hari pemungutan saja. Triliunan rupiah telah dikeluarkan untuk perhelatan akbar di daerah. Hal tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sepanjang tahapan Pilkada.

Aktivasi pemilih dengan memanfaatkan masa kampanye melalui pertemuan dengan pasangan calon baik secara terbatas maupun tatap muka, menurutnya, adalah kesempatan terbaik lima tahun sekali. “Pilihan di bilik suara nantinya diawali dengan sejauh mana pasangan calon dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.*** ..

Anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diperkirakan meningkat menyusul adanya kegiatan pengamanan Pilkada Serentak 2017. Total biaya untuk pengamanan pilkada ini ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menuturkan besaran kenaikan anggaran tersebut tergantung dinamika yang terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 15 Februari 2017.

“Peningkatan anggaran Polri dalam hal pengamanan pilkada, itu banyak dipengaruhi variabel-variabel dan dinamika dalam pilkada itu sendiri,” tutur dia saat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat,.

Rikwanto mengatakan, kepolisian sudah mempunyai rencana anggaran dalam kondisi pengamanan yang normal. Ada pembagian untuk sepertiga kekuatan, seperlima kekuatan, dan juga dua per tiga kekuatan.”Nah untuk penghitungan penghitungan suara nanti, pencoblosannya atau pemungutannya, itu dua per tiga kekuatan. Jadi kita punya rencana anggaran seperti itu,” ujar dia.

Anggaran tersebut bisa bertambah menjadi anggaran kontijensi, jika terjadi sejumlah aksi menjelang maupun saat pemungutan hingga penghitungan suara nanti. “Ini bisa bertambah menjadi anggaran kontijensi, dalam kaitan apabila dalam dinamikanya ditemukan banyak aksi. Unjuk rasa atau aksi apapun yang itu butuh pengerahan pasukan besar.

Nah ini membutuhkan biaya,” tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Rikwanto mengakui anggaran tersebut sebetulnya belum cair. Meski begitu, cair atau belumnya anggaran tersebut, kepolisian tetap akan melakukan pengamanan proses pilkada ini.

BNN Mulai Bidik Narkotika Baru Kreasi Ahli Kimia Deputi Bidang Pencegahan BNN Irjen Ali Johardi Wirogioto.

Menteri kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 2/2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Permenkes Nomor 3/2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. Dalam dua peraturan baru itu ada beberapa narkotika jenis baru yang dulu belum diatur dan kini telah diatur dan dilarang.

Beberapa narkotika jenis baru atau NPS (new psychoactive substance) pun telah dimasukkan ke dalam kelompok narkotika sehingga bisa menjadi alat atau tools bagi aparat penegak hukum untuk menindak peredaran dan penyalahgunaannya sesuai dengan UU Narkotika 35/2009.

Salah satu yang diatur adalah tembakau gorila yang mengandung synthetic cannabinoids, atau ganja sintetis.

Lalu bagaimana efek Permenkes itu dalam perang melawan narkoba? Berikut perbincangan kami dengan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Ali Johardi Wirogioto akhir pekan lalu ”Narkotika jenis baru atau NPS ini merupakan hasil kreasi dari para ahli kimia.

Mereka membentuk senyawa baru yang mempunyai efek seperti narkotika. Sampai saat ini, yang sudah ditemukan oleh BNN di Indonesia, ada 53 jenis. Dari 53

Rikwanto enggan menyebutkan angka pasti besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengamanan pilkada. Namun, ia mengungkap kisaran anggarannya mencapai puluhan miliar rupiah. “Puluhan miliar,” kata dia.

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 41

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN itu yang sudah masuk dalam peraturan Permenkes baru 43 jenis tapi ini adalah hal positif karena pada 2016 hanya 18 jenis yang masuk,” kata Ali. Mantan Kepala BNN Provinsi Jakarta itu melanjutkan memang masih ada 10 jenis zat yang belum diatur –- dan tidak menutup kemungkinan NPS yang telah masuk di Indonesia lebih dari 53 karena di level dunia ada 500 jenis narkotika jenis baru -— namun BNN terus melakukan pencegahan dan kampanye tentang NPS kepada masyarakat. ”Yang efektif adalah memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat bahwa narkotika jenis baru ini tidak kalah berbahayanya dengan narkotika yang sudah ada selama ini. Contohnya tembakau gorila yang disebut demikian itu karena merupakan sintetik dari ganja. Orang yang memakai tembakau gorila akan kena efek yang lebih kuat dibanding memakai ganja. Daya rusaknya juga lebih,” lanjutnya.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso, menurut Ali, saat ini membuat kebijakan dengan merekrut relawan dari desa. Ini bukan artinya membentuk petugas baru berseragam dengan ID khusus tapi relawan itu memanfaatkan potensi desa seperti PKK, Karang Taruna, dan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).

Mereka ini bisa mengamankan lingkungannya agar tidak terpapar narkotika. ”Ini kerja besar karena desa di Indonesia ada puluhan ribu dan BNN dengan keterbatasannya mau tidak mau harus kerja ekstra. Hukum kita juga menganut budaya hukum posiif yang artinya sesuatu itu, meskipun kita tahu zat itu merusak dan berbahaya, tapi sepanjang belum diatur maka kita tidak bisa menindak. Ini merupakan perhatian kita. Norma sosial dan hukum adat tidak cukup,” tambahnya.

Konsep Korban dan Pelaku Narkoba Kalau kedapatan mengonsumsi zat baru yang kini telah diatur tersebut apakah direhab atau dipidana? ”Kita tetap gunakan UU 35/2009 dan Permenkes baru ini. Kalau penyalahguna itu langsung kita jadikan korban (setelah di-assessment tanpa pengadilan seperti kebijakan BNN yang lama) maka ada kecenderungan masyarakat kita ini menganggap kalau menggunakan tidak apaapa karena itu adalah korban dan nanti negara secara gratis akan membiayai korban,” jawab Ali.

menyalahgunakan narkoba, sekecil apapun, adalah pelaku kejahatan.

Namun pelaku kejahatan ini dibedakan hukumannya antara pengedar atau sindikat yang tentu dipidana berat sedangkan pelaku penyalahguna tetap akan diselesaikan di pengadilan baru nanti bisa direhabilitasi. ”Tapi (kebijakan langung rehab itu) juga masih berlaku untuk mereka yang melapor secara sadar. Tapi kalau nunggu ketangkap dan baru sadar ya itu nggak.

(Kebijakan baru ini) ternyata lumayan efektif menurunkan angka kejahatan karena hilangnya anggapan ‘saya ini korban dan dilindungi negara’,” papar Ali. “Suplai narkoba yang ada saat ini berkurang. Tapi itu bisa jadi karena demand-nya turun atau memang karena efek pukulan dari penegakan hukum yang kita lakukan. Karena suplai menurun maka harga narkoba di pasaran naik. Ini hukum pasar kan. Yang turun terbanyak itu jenis metamfetamin seperti sabu dan ekstasi.

Ini karena kita gempur habis-habisan.”

Tapi ini tetap tidak menyelesaikan masalah karena dari pemasok awalnya, dari Tiongkok dan India, barang haram itu tetap masuk ke Indonesia melalui Singapura, Thailand, atau Malaysia. Di Tiongkok, menurut Ali, ada kebijakan yang membiarkan masyarakat memproduksi apa saja. Yang tidak boleh itu melakukan kejahatan. ”Jadi home industry prekusor (bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan) di Tiongkok, sepanjang itu bukan pidana, itu boleh. Pada saat kita komplain ke mereka mengapa tidak disetop saja di sana supaya tidak masuk ke sini. Mereka jawab ya analoginya bikin pisau untuk sembelih ayam tapi kalau pisau itu untuk sembelih manusia, apa yang buat yang salah,” imbuhnya.

Aset BUMN 2017

Maka fenomena ini yang diubah di era Budi Waseso sehingga mereka yang

42 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Diperkirakan Naik 11 Persen

Pekerja mengecat salah satu ruangan di PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat. 24 Desember 2016. PLN memproyeksikan beban puncak konsumsi listrik saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 akan berkurang 18 hingga 24 persen dibandingkan pada kondisi pemakaian litrik di hari kerja biasa.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memperkirakan aset BUMN dapat mencapai Rp 7.035 triliun pada 2017 atau meningkat 11,22 persen dibandingkan dengan Rp 6.325 triliun pada 2016.

Berdasarkan data Kementerian BUMN yang dikutip pada Senin, 6 Februari 2017, perkiraan aset BUMN pada 2016 itu meningkat 9,8 persen dibandingkan dengan Rp 5.760 triliun pada 2015. “Kenaikan aset antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya investasi BUMN yang salah satunya dibiayai dengan tambahan PMN (Penyertaan Modal Negara),” papar data tersebut.

Perkiraan aset BUMN pada 2016 itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Berdasarkan salinan surat Pernyataan Perjanjian Kerja Kementerian BUMN, Menteri BUMN Rini Soemarno menyepakati target aset BUMN sebesar Rp 5.632 triliun pada 2016.

Selain aset, Kementerian BUMN menjabarkan perkiraan komponen neraca lainnya seperti ekuitas dan liabilitas. Pada 2017, ekuitas BUMN ditargetkan Rp 2.391 triliun atau meningkat dibandingkan dengan Rp 2.234 triliun pada 2016.

Sedangkan liabilitas BUMN diperkirakan mencapai Rp 4.643 triliun pada 2017 atau meningkat dibandingkan dengan perkiraan Rp 4.091 triliun pada 2016.

Mengacu kepada data tersebut, berikut ini daftar sepuluh BUMN yang diperkirakan memiliki jumlah aset terbesar pada 2016.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Pertamina (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Taspen (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero)

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN lingkungannya. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier prajurit TNI.

Setoran Dividen Bank BUMN 2017 Kemungkinan Merosot

S

etoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) berpeluang merosot. Sebab, kinerja sejumlah bank plat merah cenderung merosot pada tahun lalu.

Lihat saja, dari empat bank BUMN, hanya dua bank yang mencatatkan kenaikan laba, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Sementara dua bank BUMN lain yang selama ini menjadi kontributor utama setoran dividen bank ke kas negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri Tbk justru merosot.

Kemarin, Bank Mandiri mengumumkan kinerja keuangan tahun 2016, menggenapi pengumuman laporan keuangan tiga lainnya. Hasilnya, laba konsolidasi bank ini turun 32,1% menjadi Rp 13,8 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 20,33 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, penurunan laba Bank Mandiri merupakan imbas lonjakan alokasi pencadangan tahun 2016. “Kami mengalokasikan pencadangan Rp 24,6 triliun dari sebelumnya Rp 12 triliun,” kata Kartika, Selasa (14/2).

Yang terang, dengan catatan, Bank Mandiri seperti itu, kini total laba bank BUMN tahun 2016 sekitar Rp 53,95 triliun. Nilai itu turun 4,77% dari laba tahun 2015 yang senilai Rp 56,65 triliun. Potensi setoran dividen ke negara pun berpeluang menurun.

Sebagai catatan, setoran dividen bank BUMN memang terus mengecil dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun lalu, bank BUMN menyumbang dividen Rp 6,8 triliun atas laba tahun 2015, di bawah setoran dividen tahun sebelumnya yang senilai Rp 10,26 triliun.

Indonesia (BNI) memberikan payout ratio sebesar 25%. Sementara Bank tabungan Negara (BTN) dipangkas lebih besar lagi menjadi 20%. Hanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) saja yang masih tetap sebesar 30% (lihat tabel).

Sebelumnya, Maryono, Direktur Utama BTN, mengusulkan agar rasio pembayaran dividen dari laba tahun 2016 kurang dari 20%. Pengurangan porsi dividen ini bertujuan memberi jalan bank meningkatkan permodalannya.

Gatot Trihargo, Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN, menyatakan pemerintah memang ingin memperkuat modal bank BUMN, termasuk dengan mengurangi setoran dividen. “Dalam jangka panjang sampai 2019, kami berencana menurunkan dividen bank,” ujar Gatot, beberapa waktu lalu.

Catatan ini terasa pelik bagi kantong negara yang sedang haus dana. Naga-naganya, pajak lagi yang akan digenjot. ..

TNI Rombak Jabatan 25 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya Presiden Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Jakarta - TNI melakukan perombakan jabatan terhadap beberapa jajaran di

Hingga tahun 2014, divident payout ratio atau rasio pembayaran dividen yang dipungut pemerintah terhadap empat bank BUMN masih seragam, yakni 30%. Mulai tahun 2015, pemerintah memungut besaran dividen berbeda dari bank BUMN. Bank Mandiri dan Bank Negara PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (24/2/2017), berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/141/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, sebanyak 25 perwira tinggi mengalami mutasi jabatan.

Penetapan mutasi jabatan perwira tinggi itu adalah sebagai berikut: TNI Angkatan Darat, 8 perwira tinggi terdiri atas 1. Letjen TNI Agus Sutomo dari Dansesko TNI menjadi Irjen Kemhan; 2. Mayjen TNI Teddy Lhaksmana dari Pangdam Jaya menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD; 3. Mayjen TNI Jaswandi dari Pangdam IV/Dip menjadi Pangdam Jaya; 4. Mayjen TNI Liston A Simanjuntak dari Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN menjadi Sahli Bidang Hankam BIN; 5. Mayjen TNI Asep Subarkah Yusuf dari Sahli Bidang Hankam BIN menjadi Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN; 6. Brigjen TNI Chandra W Sukotjo dari Sekretaris I Kedubes RI di Australia menjadi Deputi I Bidang Intelijen Luar Negeri BIN. 7. Kolonel Inf Raden Tjahya Komara dari Kabag Kepreg Ropek Sekjen Kemhan menjadi Dirrah Ditjen Strahan Kemhan; 8. Kolonel Czi Amping Bujasar Tangdilintin dari Agen Madya pada Binda Sulawesi Tenggara Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan BIN. TNI Angkatan Laut, 9 perwira tinggi terdiri atas 1. Mayjen TNI (Mar) RM Tursono dari Dankormar menjadi Dansesko TNI; 2. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Danpaspampres menjadi Dankormar; 3. Laksma TNI Raja Morni Harahap dari Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasal; 4. Laksma TNI Teguh Prihantono

Proteksi 43

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lantik 37 pejabat tinggi TNI dari Kabinda Jawa Timur BIN menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas; 5. Laksma TNI Basuki Riatno dari Kabinda Sulawesi Selatan BIN menjadi Kabinda Jawa Timur BIN; 6. Brigjen TNI (Mar) Suhartono dari Danlantamal XI/Mer Korarmatim menjadi Danpaspampres; 7. Kolonel (Mar) Bambang Sutrisno dari Sahli F Binkuatmar Pangarmabar menjadi Danlantamal XI/Mer Korarmatim; 8. Kolonel Laut (P) Umar Arief dari Wadanlantamal III Jakarta Koamabar menjadi Karopeg Setjen Kemhan; 9. Kolonel laut (P) Bambang Supriyadi dari Paban I/Ren Sopsal menjadi Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan.

TNI Angkatan Udara, 8 perwira tinggi terdiri atas 1. Marsda TNI Abdul Muis dari Pangkohanudnas menjadi Dirjen Renhan Kemhan; 2. Marsda TNI Yuyu Sutisna dari Pangkoopsau I menjadi Pangkohanudnas; 3. Marsma TNI Imran Baidirus dari Waasops Kasau menjadi Pangkoopsau I; 4. Marsma TNI Irawan Nurhadi dari Dirdiklat Kodiklatau menjadi Wadan Kodiklatau; 5. Marsma TNI Anang Nurhadi dari Wadan Kodiklatau menjadi Waasops Kasau; 6. Marsda TNI Toto Boedihardjo dari Kapusevbang Lemhannas menjadi Waaspers Kasau; 7. Marsma TNI Sungkono dari Waaspers Kasau menjadi Kapusevbang Lemhannas; 8. Kolonel (Pnb) Andjar Sungkowo dari Sesdisdikau menjadi Dirdiklat Kodiklatau. (gla/dhn)

R

aja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud direncanakan mengunjungi Bali pascakunjungan kenegaraan ke Jakarta. Posko terpadu sudah dibentuk di Bandara Ngurah Rai untuk menyambut kedatangan Raja Salman.

Berdasarkan rilis dari Kemenhub, Jumat (24/2/2017), saat ini di Bandara Ngurah Rai, Bali, telah dibentuk pos koordinasi (posko) yang dikoordinasikan oleh TNI AU terkait dengan kegiatan penyambutan rombongan VVIP tersebut.

Acara laporan Korps Kenaikan Pangkat 37 Pati TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, .

Posko tersebut beranggotakan PT Angkasa Pura I (pengelola airport), AirNav Indonesia, TNI AU, Otoritas Bandar Udara (OBU), dan Kepolisian RI.

pangkat, di antaranya adalah Komandan Korps Parskhas Marsda T. Seto Purnomo dan Wakil Danjen Kopassus Brigjen Richard T.H. Tampubolon.

“Juga telah direncanakan rekayasa parkir untuk pesawat-pesawat rombongan tersebut, yang terdiri dari 4 pesawat Boeing B747 seri 400 dan 200, 2 pesawat Boeing B777, dan 2 pesawat C-130 Hercules,” kata Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Agoes Soebagio dalam keterangannya, Jumat (24/2).

Menurut Agoes, pengaturan parkir tersebut perlu dilakukan karena sebagian besar pesawat tersebut berjenis badan besar (widebody). Dengan pengaturan parkir yang baik, diharapkan hal itu tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari pesawat di Bandara Ngurah Rai tersebut.

“Dengan demikian, keselamatan dan keamanan serta kenyamanan penerbangan penumpang reguler tetap terpenuhi dengan baik,” kata Agoes. (fjp/fjp/ lim) ..

TNI AU Koordinasikan Posko Terpadu untuk Sambut Raja Saudi di Bali

44 Proteksi

37 Pati Naik Pangkat, Panglima TNI Ingatkan Netralitas di Pilkada Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memimpin upacara laporan kenaikan pangkat 37 Perwira Tinggi (Pati).

Dalam kesempatan tersebut, Gatot kembali mengingatkan netralitas prajurit dalam Pilkada serentak.

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Gatot menyatakan, kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan negara dan TNI kepada para prajuritnya. Tentunya itu merupakan buah dari prestasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Kenaikan pangkat harus dapat dijadikan sumber motivasi sekaligus inspirasi untuk memantapkan kejuangan, idealisme, moralitas, etika dan profesi keprajuritan yang dilandasi jati diri TNI,” ujar Gatot dalam upacara kenaikan pangkat 37 Pati seperti tertulis dalam keterangan Puspen TNI. Meski begitu, Gatot mengingatkan, kenaikan pangkat bukanlah sebuah hadiah dan dinerikan secara objektif kepada prajurit yang benar-benar memiliki prestasi dan dedikasi dalam tugasnya. Gatot juga meminta kepada prajurit yang mendapat kenaikan pangkat dan promosi jabatan untuk bisa mempertanggungjawabkannya secara profesional, moral, dan etika.

“Tidak boleh ada yang main-main dengan pangkat bintang, yang saat ini para perwira sandang,” pesan jenderal bintang empat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Gatot pun kembali mengingatkan kepada para prajuritnya untuk tetap netral dalam pelaksanaan serentak. Apalagi pada Rabu (15/2)

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN ini, Indonesia akan melangsungkan Pilkada serentak di 101 daerah.

“Jangan ada prajurit TNI yang melakukan langkah berbeda dengan pimpinannya dan jangan ada prajurit TNI yang melanggar dalam bentuk apapun. Netralitas TNI tetap harus dijaga sebagaimana rambu-rambu yang sudah disampaikan dalam Buku Saku Netralitas TNI,” tegas Gatot.

Panglima TNI juga meminta seluruh jajarannya bekerja dengan sebaik-baiknya dalam membantu pengamanan Pilkada serentak. Baik kepada Pemda maupun Polri.

“Komitmen sudah kita sampaikan dan upaya juga sudah kita lakukan, TNI sepenuhnya mendukung tugas pengamanan Pilkada serentak, karena kita ingin proses demokrasi itu berjalan tertib, aman, damai, lancar, sehingga mencapai hasil yang diharapkan,” tutur dia.

Adapun 37 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang naik pangkat, adalah: 17 Pati TNI AD Mayjen Yul Aviandi (Kasahli Kasad), Mayjen TNI Eko B. Soepriyanto (Staf Ahli Menhan Bid. Keamanan), Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono, (Danrem 171/ Pvt Sorong, Kodam XVII/Cenderawasih), Brigjen Wirana Prasetya Budi (Waaspers Kasad), Brigjen Suharjono (Irbin Itjenad), Brigjen Abdul Hakim (Bandep Informasi dan Pengolahan Data Setjen Wantannas), Brigjen Joko Purwo Putranto (Kasdivif-1/Kostrad), Brigjen Herman Djatmiko (Dirvet Ditjen Pothan Kemhan), Brigjen Richard T.H. Tampubolon (Wadanjen Kopassus), Brigjen Wachid Apriliyanto (Dir. A Bais TNI), Brigjen Abdul Haris Napoleon (Kabinda Papua Barat BIN), Brigjen Asep Wasito (Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI), Brigjen Sigid Wijaksono (Dirpalad), Brigjen Abdullah Sani (Kapuslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan), Brigjen Syamsidar Syamsul (Dirkumad), Brigjen dr. Asrofi Sueb Surachman, Sp.Bp-REK (K) (Ketua Komite Medik RSPAD GS Puskesad), dan Brigjen dr. Heru Pranata (Waka Puskesad).

11 Pati TNI AL Laksda Wuspo Lukito (Gubernur AAL), Laksda Harjo Susmoro (Kapushidrosal), Laksma Erman Syafril (TA Pengkaji Madya Bid. Politik Lemhannas), Laksma I Nyoman Mandra (Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops), Laksma Sidiq Mustofa (Asdep Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional Kemenko Polhukam), Laksma Budi

Siswanto (Kapusbintal TNI), Laksma Sudarmoko (Kadislaikmatal), Laksma Heri Suhaeri (Pa Sahli Tk. II Sosbud Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI), Laksma Ngatminto (Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang), Laksma Edy Sulistyadi (Kapuslaik Baranahan Kemhan), dan Laksma Bernhard Setyabudi Heruyono (Dirum Kodiklatal).

9 Pati TNI AU Marsda T. Seto Purnomo (Dankorpaskhas), Marsma Kustono (Pangkosekhanudnas I), Marsma Bowo Budiarto (Danlanud Hnd), Marsma Kusworo (Kadisdikau), Marsma Yudi Bustami (Wadan Korp Paskhas), Marsma R. Agung Handoko (Wadan Pom TNI), Marsma TNI Dr. Sigit Priyono (Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam), Marsma Eko Risianto (Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas) dan Marsma R. Sulistyowati (Pati Sahli Kasau Bid. Iptek). (elz/dkp) ..

era dan pertempuran jarak dekat.

TNI merasa perlu mengirimkan prajurit Kopassus berlatih di Korea Selatan. Meski jagoan perang hutan dan berasal dari daerah tropis, pasukan elite ini juga harus mampu bertempur di daerah bersalju dan wilayah ekstrem lainnya.

Pada awalnya pasukan Kopassus yang datang sempat kedinginan saat tiba di Korea Selatan. Namun dalam beberapa hari, mereka segera bisa menyesuaikan diri karena gemblengan dan fisik yang kuat.

Cuaca dingin tak lagi jadi halangan. Bahkan ketika ada latihan fisik berupa lomba lari menuju bukit dengan pasukan Korea, prajurit Kopassus bisa mencapai puncak lebih dulu. Hal ini membuktikan kemampuan Kopassus yang tinggi.

Kopassus TNI AD Kalahkan Pasukan Khusus Korea Selatan di Medan Tempur Kisah ini dimuat dalam buku Kopassus Bersalju untuk Indonesia yang ditulis Iwan Santosa dan EA Natanegara dan diterbitkan Maret 9, 2016 A Ziyadi Kopassus 0 R&W.

Latihan pasukan komando Korea Selatan mengundang decak kagum dunia.

Pasukan ini berlatih di dalam sungai es yang membeku. Pasukan Batalyon 707 tersebut juga melakukan latihan serangan di tengah cuaca buruk dan hawa dingin yang sangat menusuk.

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD rupanya rutin melakukan latihan dengan pasukan khusus Korea Selatan. Biasanya mereka berlatih bersama di Training Site 47-Kwangju. Sebuah area latihan untuk latihan antiteror dengan fasilitas sangat lengkap. Di sini ada sebuah pesawat Boeing 747, kereta api, bus, gedung perkantoran dan bank.

Semuanya untuk latihan pembebasan sandPROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

“Salah satu latihan yang unik dan berbahaya bagi Kopassus adalah terjun di permukaan salju yang mengeras. Jika tidak ada salju, tanahnya merupakan tanah lunak sehingga ketika mengeras tertutup salju timbul crack (rekahan) di permukaannya dengan pinggiran setajam pisau. Mendarat di permukaan seperti ini adalah hal baru untuk Kopassus.

Sehingga untuk menghindari salah mendarat mereka harus berhati-hati sambil memilih permukaan salju,” kata Letkol IGP Danny Karya yang pernah mengikuti latihan di bawah nol derajat celcius ini.

Selama latihan dengan Korea Selatan, ada juga aturan yang cukup unik. Yaitu keharusan mencari selongsong peluru setelah latihan menembak. Hal ini disebabkan Korea Selatan khawatir adanya penyelundupan amunisi ke Korea Utara.

Proteksi 45

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

HUT ke-71, TNI AU ‘Lukis’ Gambar Hati di Langit Jakarta dengan memelihara kerukunan suku, bangsa dan agama dengan saling mnghormati, saling menghargai, membantu dan tolong menolong serta musyawarah mufakat dan mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan,” harapnya.

T

NI Angkatan Udara (TNI AU) menggelar parade akrobatik menggunakan pesawat Jupiter Aerobatic Team (JAT).

Dalam aksinya JAT menampilkan kelihaiannya membentuk an- g k a 71 dan melukis pola love di langit Jakarta.

Pantauan detik-

com, Minggu (9/4/2017) di Landasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, acara dimulai pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB. JAT ditampilkan sebagai pembuka parade.

JAT mengawali aksinya dengan membentuk formasi angka 71 dan ucapan selamat untuk TNI AU.

keutuhan Republik Indonesia.

Helikopter Serbu Jenis Apache Bakal Meriahkan HUT TNI Usai parade JAT, TNI AU pamerkan sejumlah atraksi deploy flare dari Sukhoi dan F16. TNI AU simulasikan dua pesawat Indonesia sedang dikejar musuh, lalu Sukhoi dan F16 mengeluarkan flare untuk alihkan rudal musuh.

Ada juga simulasi tempur Tucano, yakni aksi F-16 menyerang pertahanan musuh.

Kemudian disusul dengan Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U) dengan menerjunkan pasukan melalui pesawat.

Sebagamana diketahui, perayaan HUT TNI AU ke-71 ini dilaksanakan Minggu (9/4) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dalam perayaan tersebut ditampilkan 132 pesawat milik TNI AU. Pesawat-pesawat tersebut antara lain Pesawat C130 Hercules, Pesawat T41 cessna, Pesawat CN 295, Pesawat Boeing 737, Pesawat F-16, Golden Eagle T50i, Hawk 109, Pesawat Sukhoi dan lain-lain.

Selain itu Hadi juga mengatakan akan ada beberapa atraksi pesawat dan peragaan kegiatan dari

TNI AU dalam menjaga

Setelah melakukan formasi 71, JAT melakukan sejumlah parade fog, loop and cross, dan ditutup dengan membentuk pola hati sebagai bentuk kedekatan TNI AU dengan masyarakat.

46 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Sucipto Helikopter serbu AH64E Apache.

Peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2017 mendatang dipastikan lebih istimewa. Pasalnya, TNI Angkatan Darat (AD) berencana menghadirkan helikopter serbu AH64E Apache, yang merupakan buatan Boeing, Amerika Serikat (AS).

“Pada 5 Oktober secara fisik minimal bisa didatangkan dulu (helikopter Apache),” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, saat membuka Rapim TNI AD di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (23/01/2017).

“Kita akan berupaya tampilkan Apache itu.

Supaya rakyat Indonesia yakin dan tahu itu menjadi program dari Angkatan Darat yang nantinya harus dibeli,” imbuhnya.

Mantan Pangkostrad ini mengaku, saat ini pengadaan helikopter tersebut masih dalam proses. TNI AD hingga kini masih melakukan komunikasi dengan pihak penjual.

“Itu (Apache) dalam proses. Kita harus tahu, pengadaan itu sekarang kontrak tidak bisa langsung datang. Melalui proses panjang,” ucap Mulyono.

Seperti diketahui, TNI AD memesan delapan unit helikopter serang AH64E Apache ke pabrikan Boeing, AS. Kontrak pengadaan itu disebut bernilai USD 295,8 juta.

Helikopter nantinya akan memperkuat Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad). Helikopter tersebut saat ini memperkuat angkatan bersenjata AS dan telah diterjunkan dalam berbagai medan operasi.

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

DARURAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMUNITEIT ADVOKAT Bahwa penegakkan hukum di Indonesia sudah mencapai titik nadir (nol).

Kenapa??

Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga tinggi negara dan merupakan benteng terakhir dari supremasi penegakkan hukum berusaha memperbaiki dan membenahi dirinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha/upaya penegakkan hukum dengan sangat kritis.

Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA.

Therefore, it is time the Advocate has immunity in law enforcement was doing with etikat well and under the law and the constitution. When men are pure, Law are useless. When men are corrupt, Law are broken.- Benjamin Disraeli –

II. PENDAHULUAN

Salah satu pilar negara hukum Indonesia yaitu Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh kedua lembaga negara (double jurisdiction), yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

3) Tahun 2008: - Ada 30 (tiga puluh) orang hakim (hakim pengadilan tingkat banding dan hakim tingkat pengadilan tingkat pertama) yang telah dijatuhi sanksi hukum.

4) Tahun 2009: - Ada 78 (tujuh puluh delapan) orang hakim dan 102 (seratus dua) Pejabat Kepaniteraan dan Sekretaris yang telah dijatuhi sanksi hukum.

Menurut UUD 1945 Pasal 24:

Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- Ada 34 (tiga puluh empat) orang Pejabat Pengadilan (Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Staff) yang telah dijatuhi sanksi hukum.

- Ada 54 (lima puluh empat) orang Pejabat Pengadilan (Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Staff) yang telah dijatuhi sanksi hukum.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya, maka semua kegiatan pemerintahan dalam kenegaraan didasarkan pada hukum.

Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.

kat pertama yang sudah dijatui sanksi hukum.

Hal ini dibuktikan dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan pada tanggal 10-14 Oktober 2010 yang dipimpin oleh DR. Arifin A. Tumpa, SH., MH. selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia waktu itu yang menyatakan:

1) Tahun 2006: - Ada 15 (lima belas) orang hakim (hakim pengadilan tingkat banding dan hakim pengadilan tingkat pertama) yang sudah dijatuhi sanksi hukum.

- Ada 35 (tiga puluh lima) anggota Pejabat Pengadilan (Panitera/Pejabat Struktural maupun staff yang sudah dijatuhi sanksi hukum.

2) Tahun 2007: - Ada 18 (delapan belas) orang hakim (hakim pengadilan tingkat banding dan hakim pengadilan tingPROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

5) Tahun 2010 sampai saat ini: - Ada 76 (tujuh puluh enam) orang hakim dan 74 (tujuh puluh empat) orang Pejabat Kepaniteraan, Sekretariat dan Staff yang telah dijatuhi sanksi hukum.

Bahwa dari data-data tersebut, maka terlihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengadilan (hakim, panitera, pejabat struktural, dan staff) setiap tahunnya bertambah. Khususnya hakim terlihat trend dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2006 hanya 15 orang hakim namun tahun 2009 menjadi 78 orang hakim atau naik 500% (lima ratus persen). Artinya, perubahan yang terjadi bukannya perubahan dari negatif ke positif melainkan sebaliknya, dari negatif menjadi lebih negatif lagi (from bad become worst).

Hal ini haruslah dievaluasi kembali, yang pasti ada yang salah. Begitu sulitnya penegakkan hukum di Indonesia saat ini karena hampir semua lembaga negara kena imbasnya seperti lembaga eksekutif, yudikatif, apalagi legislatif yang sangat mencolok mata karena telah melakukan

Proteksi 47

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN perbuatan pidana bukan lagi satu orang melainkan gerombolan. Dan bagaimana permasalahan tentang advokat itu sendiri? Apakah advokat memiliki imuniteit atau kekebalan atas profesinya?

Marilah kita bahas seperti yang diuraikan di bawah ini.

III. PERMASALAHAN

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat di dalam Sub/Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Bahwa advokat bukanlah pedagang hukum melainkan advokat adalah penegak hukum sebagaimana yang di dalam Pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah penegak hukum yang seyogyanya harus sejajar dengan hakim, jaksa atau polisi.

Tetapi kenyataannya, advokat selalu dilecehkan, diremehkan atau pun ditindas oleh ketiga lembaga negara tersebut.

Seperti contoh di bawah ini: - Di tingkat Pengadilan Negeri/Niaga/ TUN/Agama. Advokat setiap mau bertanya kepada saksi atau tersangka sebelumnya selalu dapat indoktrinasi perbuatan mereka dari hakim agar supaya tidak lagi bertanya apa yang sudah ditanyakan oleh hakim.

- Di tingkat Kejaksaan atau Kepolisian lebih disukai klien atau pencari keadilan agar tidak didampingi oleh advokat sebab aparat hukum tersebut dapat melakukan apa saja kepada mereka.

Tanpa ada lagi yang menghalanginya.

Betulkah demikian???

Bahwa imunitat seorang advokat hanya tersirat di dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien

48 Proteksi

dalam sidang pengadilan.”

Tetapi di dalam praktiknya banyak advokat yang dipanggil oleh pihak kepolisian/penyidik baik dipanggil sebagai saksi terhadap kliennya maupun terhadap advokat itu sendiri untuk dijadikan tersangka. Begitu gampangnya penyidik menempatkan seorang advokat menjadi tersangka atau dijadikan tersangka?

Penyidik sangat senang dan bahagia apabila dapat membidik seorang advokat untuk dijadikan tersangka, sebab advokat itu sendiri tidak lagi imuniteit dirinya sehingga tidak ada lagi pembelaan agar tidak dijadikan tersangka dan menuntut advokat. Inilah yang menjadi sumber permasalahan dalam topik ini sebab seorang notaris tidak bisa dipanggil oleh polisi/penyidik tanpa melalui Dewan Pengawas Notaris terlebih dahulu.

DIMANA PERLINDUNGAN DAN KEKEBALAN/IMUNITEIT SEORANG ADVOKAT?

Struktur dan proses tersebut melingkupi 3 (tiga) unsur, yaitu: a) Pemerintahan atau Negara b) Masyarakat Sipil c) Sektor Bisnis.

Setiap masyarakat terdiri dari 3 (tiga) subkultur, yaitu: a) Perusahaan

IV. PEMBAHASAN

b) Kekuasaan c) Masyarakat sipil.

Black’s Law Dicitionary menyebutkan, “Advocate a person who assits, defend, pleads or proscute for another.” Sedangkan arti immunity adalah “Any excuption from a duty, leality or service of process, esp, such eccuption granted to public official.

Bahwa untuk pembahasan darurat penegak hukum nasional terhadap imuniteit advokat, penulis menggunakan asas good governance (gg) yang dewasa ini begitu populer sehingga telah menjadi pengetahuan umum. Devinisi praktis good governance terhadap berbagai media massa dan publikasi akademik.Roger W’O Okot-Uma dari Common Wealth Secretariat Condo mendefinisikan sebagai, “Compressing the processes and structure that guide political and socio economic relationship, with particular reference to commitment to democratic values, norms, and practise, trusted services and just an honest business.”

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Sebagai asa good governance menghendak keseimbangan dinamik antara bagian sukkultur terkait. Subkultur yang paling lemah di Indonesia dewasa ini adalah masyarakat civil atau advokat. LSM atau NGO yang diharapkan sebagai tulang punggung Civil Community misalnya telah berubah menjadi Pressure Group kaum intelektual dan alim ulama terjun ke politik, mahasiswa telah kehilangan motivasi karena sebagian besar adalah praktikel lost glucations paska rezim Soeharto.

Mahasiswa yang saat idealisme dahulu telah menjadi kaum elit, sekarang jadi masyarakat civil Indonesia tidak bisa terbentuk, sementara kekuatan moral bangsa hilang lenyap. Bahwa kita bisa membuktikan terhadap masyarakat civil society yang telah menyangkut presiden SBY tentang berapa banyak kesalahannya oleh kaum agamis, tetapi begitu diundang ke istana lalu kemudian kekecap sudah damai dan tidak lagi ada bunyinya.

Bahwa para rektor universitas negeri atau swasta telah dipanggil ke istana untuk diindoktrinasi dan diberikan petunjuk agar mahasiswanya tidak lagi melaku-

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN hanya mendapat administrative atau political reward, tetapi yang bersangkutan juga mendapat social reward. Pada sisi social reward itulah seorang pejabat pemerintahan mendapat status nobility, agung, terhormat, tersanjung, sehingga dari yang bersangkutan dituntut perilaku terhormat.

Apakah pejabat-pejabat pemerintah tersebut banyak mendapatkan social reward ataukah tidak pernah sama sekali? Oleh karena itu di dalam era saat ini darurat penegak hukum negara terhadap imuniteit advokat sudah sangat diperlukan, karena: kan demo yang kreatif dan berdasarkan demokrasi sampai beberapa hari. Media Journal Kamis tanggal 24 Maret 2011 pada kolom 2 menyebutkan tentang rencana kudeta terhadap SBY. Mengapa media tersebut berani menyebutkan tentang adanya rencana kudeta untuk menggulingkan Presiden SBY yang telah dipersiapkan oleh Purnawirawan TNI. Betulkah demikian dan mengapa demikian?? Apa salah SBY Presiden kita? Kenapa musti digulingkan?

Bahwa dengan melihat teori asa good governance tersebut saja dapat kita simpulkan pemerintah baik dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif untuk mengurusi urusan internal saja dan pembenahan ke dalam tidak baik dan tidak benar aparatnya, sebab mereka semua telah melakukan dan tidak mengikuti asa Noblese Oblige yang artinya “The moral obligation if the rich or highborn to display honorable or charitable conduct”.

Asas ini sekilas mirip asas kepatutan di atas, tetapi jika dipikirkan dalam-dalam, ada perbedaan yang bermakna. Asas kepatutan ditujukan kepada aktor pemerintahan dari aspek kekuasaannya, tetapi asas Noblesse Oblige lebih pada aspek status sosialnya. Tidak ada yang salah jika seseorang terlahir di keluarga ningrat atau kaya. Berbeda dengan orang yang kaya karena korupsinya.

Asas ini dianalogikan dengan status aktor pemerintahan. Tidak salah jika seseorang berada pada jabatan tinggi. Namun melalui jabatan tinggi seseorang tidak

- Advokat juga sebagai penegak hukum (lihat Pasal 5 Ayat 1 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003)

hulu.

3. Bahwa Dewan Pengawas Advokat harus terlebih dahulu menyidangkan apa kesalahan advokat tersebut dan apabila advokat tersebut harus diserahkan kepada penyidik/kepolisian dan penyidik/ kepolisian tidak bisa memanggil advokat dan memeriksa advokat tersebut yang bekerja dengan itikad baik.

Demikian artikel ini dipersembahkan oleh penulis yang juga selaku Litbang PERADI pada tanggal 1 Juni 2011. Penulis ingin memberikan kata-kata bijak, sebagai berikut: - TIDAK ADA KEKUASAAN LEBIH TINGGI DARI HUKUM. - NO POWER OUGHT TO BE ABOVE THE LAW. - NULLA PATENTIA SUPER LEGIS ESSE DEBET.

- SUPREMACY OF LAW

- Advokat sebagai aparat penegak hukum haruslah sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi.

V. PENUTUP

a) Kesimpulan Bahwa uraian tentang keadaan darurat penegak hukum negara terhadap imuniteit advokat dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa sudah seharusnya advokat harus mempunyai kekebalan terhadap dirinya (imunity) sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 5 UU Advokat No. 18 Tahun 2003 sebab advokat adalah sebagai penegak hukum negara RI. 2. Bahwa aparat pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif adalah pelindung sesama penegak hukum dan bukannya bermaksud untuk mendiskriditkan seseorang advokat melalui kekuasaannya.

EXPERT TRIAL I.

IN

ABSTRACT

A philosophy named Aristotle says, that: “LAW IS SOMETHING DIFFERENT THAN JUST ADJUST AND EXPRESS FORM OF CONSTITUTION, LAW USED TO ADJUST THE CONDUCT OF THE JUDGE AND verdict IN THE COURTS AND TO SET PENALTY against offenders.”

In English: “LAW ARE SOMETHING DIFFERENT FROM WHAT regulates

Saran 1. Harus ada MoU antara advokat dengan penyidik kepolisian tentang imunitat advokat.

2. Apabila seseorang advokat ada dipanggil oleh penyidik haruslah melalui Dewan Pengawas Advokat terlebih daPROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Proteksi 49

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

EXPERT IN TRIAL expresses AND THE FORM OF THE CONSTITUTION; IT IS THEIR FUNCTION TO DIRECT THE CONDUCT OF THE Magistrate IN THE EXECUTION OF HIS OFFICE AND THE PUNISHMENT OF offenders. “ According to the author savers, that is now an official can not apply arbitrary because everything is legal. Therefore in this article the author wishes to express about Seizure and Detention Ganda Ganda conducted by the investigator and the investigator Police PPNS-PK (Civil Servant Investigators-Consumer Protection).

That everything should be based on justice, while justice itself according to Aristotle is: “POLITICAL POLICY which rules BECOME THE BASIS OF REGULATION OF THE STATE AND RULES THIS IS A MEASURE OF WHAT GOOD.” Meanwhile, according to the University of Azaz, that the law applies equally to everyone, without exception, no perimordial element, the element of friendship, let alone color or race and ethnicity.

Anyone who acts against the law violated or should undergo the legal process.

II.

PRELIMINARY

Habeas Corpus that the problem can be found in the Criminal Procedure Code which is in Chapter X entitled “Powers Court To Prosecute, on Pre Justice. And contained in the Criminal Procedure Code, Article 77 through Article 83 Criminal Procedure Code “.

Pre Justice lawsuit that contained in Article 77 of the Criminal Procedure Code as its contents: COURTAUTHORIZED to examine and decide, IN ACCORDANCE WITH THE CONDITIONS PROVIDED IN THIS LAW, ON: a. The validity of the arrest, detention, investigation cessation or termination of prosecution; b. The compensation and / or rehabilitation of a criminal case was stopped at

50 Proteksi

the level of investigation or prosecution; Whereas in Article 82 paragraph (3) letter (d) which states: “IN THE EVENT THAT THE DECISION SET possession of seized THERE ARE NOT INCLUDED TOOLS OF EVIDENCE, THE DECISION SET OUT IN THAT SUCH ITEMS MUST BE RETURNED PROMPTLY TO SUSPECT OR OBJECTS AND WHO was confiscated.”

The problem is: “Is it justified according to the Criminal their double sense ... ???”

III.

DISCUSSION

Whereas years ago in 2012, the author once wrote about dual understanding that is not done by Police in Palembang and with their lawsuit, the Habeas Corpus petition the double is invalid and the Petitioners Pre Justice so Palembang District Court read out directly issued by police investigators.

Likewise, in this article the authors try to write about Foreclosure Ganda has been done by the Minister of Trade of the Republic of Indonesia cq Director General of Supply of Goods and Services of the Republic of Indonesia cq civil servant investigators Consumer Protection (PPNS-PK) of the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia which have been foreclosing double.

That the determination of foreclosures that have been made by the Minister of Trade of the Republic of Indonesia cq Director General of Supply of Goods and Services of the Republic of Indonesia cq civil servant investigators Consumer Protection (PPNS-PK) of the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia, based on the determination of the Chairman of the Court of Surabaya with No. 4430 / XI / Pen.Pid / 2011 / PN.SBY dated 18 November 2011 to: 52,000 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

-

14,000 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6 6,000 pieces of type BjLS Great Wave X 6500 0:20 BjLS sheet type 0:20 Great Wave X 6.

And the designation of the Surabaya District Court No. 2298 / VI / Pen. Pid / 2012 PN.SBY dated June 18, 2012 with the same item but the number of different goods, namely: 51 502 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6 14,000 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6 - 500 sheets BjLS types Great Wave 0:20 X 6 That the seizure was done by PPNS-PK is to have violated the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) in conjunction with Article 463 RV thus reads: “SITA MESSIAH WHEN WILL foreclosing AND FOUND ITEMS TO BE Dista PRIOR been seized, THE MESSIAH SITA foreclosing CAN NOT AGAIN. HOWEVER, HAVE THE AUTHORITY TO INTERPRETING SITA liken GOODS NEWS EVENTS seized under foreclosure must be shown tersita BY HIM. “ Conditions were almost identical contained in Article 11 Paragraph (2) of the Act PUPN namely Law No. 49 of 1960, which reads as follows: “THE ITEM THAT PRIOR seized for indebted OTHERS WHICH CAN NOT BE seizure.”

The foreclosure rules are as follows: A. Understanding Foreclosure is a series of actions and investigators to take over or keep them under their control object movable or immovable, tangible or intangible for the benefit of evidence in the investigation, prosecution and judiciary (Article 1, point 16 Criminal Code).

B. Purpose Foreclosure is for the benefit of evidence is primarily intended as evidence in front of the court.

C. Procedures Foreclosure: 1. Based on the license Chairman of the Court unless caught red-handed

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN just above the moving object (Article 38 of the Criminal Procedure Code).

2. Foreclosure by investigators to first demonstrate tanga identifier (Section 128 Criminal Procedure Code) 3. The seizure was witnessed by the village head or the head of the environment and the two witnesses (Article 129 Paragraph 1) 4. Investigators made the news ACRA is read out, signed and submitted to the supervisor a copy of the investigator, the person who confiscated, his family and witnessed by the head of the village / neighborhood leaders with two witnesses (Article 129 Paragraph 2, 3, and 4 Criminal Code) 5.

Objects confiscated wrapped, cared for, protected, and sealed and stamped positions (Article 130 Paragraph 1 of the Criminal Code).

That the author as an expert Criminal Law of the Graduate Faculty of Law, University of Jayabaya explain upfront trial as follows:

BY EXPERTS: Prof. Dr. Suhandi Light, SH., MH., MBA. which gives testimony as follows: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------That the Experts as Experts Civil and Criminal - The expert explained PPNS-PK Ministry of Trade foreclosure is not in accordance with the Criminal Procedure Code must be filed Habeas Corpus - The expert explained the Habeas Corpus filed depending Applicant could prove - The expert explained foreclosure appointed by PPNS-PK should be no stipulation Appointment - The expert explained that Article 108 of the Criminal Procedure Code, Civil Servant Investigators (investigators) must be reported to the police - The expert explained that similar evidence was not all seized - The expert explained that Article 129 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, can it means to be in front of the Village Head - The Expert explains cellarer was not the head of the Environment - That the Experts explain that no village chief / head of the Environment is not in accordance with the Criminal Procedure Code - The expert explained Q21 full meaning is to be submitted to the public prosecutor as Orders Act and transferred all the documents and suspects - The expert explained PPNS-PK duties in accordance with the Law - The expert explained that Paragraph 20 of Article 107 of the Criminal Procedure Code, investigators to submit the file through the police, later they were together to the Public Prosecutor - The expert explained Adimistra-

si investigators call is not included in the administration call investigators if there is no pre Justicia - The expert explained that the investigation is not valid, there must be a decision invalid - The expert explained that the participation / presence of a Village Head / Chief Environmental is a necessity in doing seizure of an item as hinted at in Article 129 Paragraph 1.

Based on the information the author as an expert in the trial of the Criminal Law Habeas Corpus No. 04 / PID Prap / 2013 / PN.JKT.PST on March 14, 2013 the verdict reads: REFUSE TO ENTIRE exception of the Respondent; IN

PRINCIPAL

CASE:

1. To grant the petition in part 2.

Declare foreclosures conducted by the Respondent is invalid 3. Restore the seized goods include: 52,000 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6 14,000 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6 1,000 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6 6,000 pieces of type BjLS Great Wave 0:20 X 6 - 600 sheets BjLS types Great Wave 0:20 X 6 4. Punish the Respondent to pay court costs Rp 5,000, - (five thousand rupiah) 5.

Rejecting the petition for besides and beyond.

IV.

COVER

Thus this article was presented by the author to us all and is good double containment or double foreclosures are not justified by law and / or the Criminal Code. And the author also appealed to investigators to refrain from vigilantism, because there are many judges who are good and uphold conscience like what was said by Jean Jacques Rousseau (1712-1718) in his book “The Social Contract” mentions, “Law Are Always Useful to those who Possess and vexation to those who are Nothing “which means,” the law is always useful to people who are rich or for the poor and aggravation.

See also the Bible “Deuteronomy 1 Verse 17” Indonesian: “In the judge should not indiscriminately. Neither the cause of the cause of the small or big should you listen. Do not flinch against anyone, because the court is God. But the case that is too hard for you, should you confronted me, so I hear. “ English: “You shall not be partial in judgment; but you shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

of the face of man, for the judgment is God’s. And the case that is too hard for you, you shall bring to me, and I will hear it. “ Material Library: 1. The Holy Bible 2. Dr. D.F.Walker, “Konkrodansi Bible” 3. Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure 4. Law No. 49 of 1960 on PUPN 5. RV 6. Qestasi dwf, Dr. Suhandi Light, SH., MH., MBA., “On view Judges Against Force Condition” 7. Prof. Dr. Suhandi Light, SH., MH., MBA., In “Dictates of Law and Human Rights” 8. Rurachim, SH., MH., And Dr. Suhandi Light, SH., MH., MBA., In “222 Principles and Legal Principles of State Implementation” 9. The Central Jakarta District Court No. 04 / PID Prap / 2013 / PN.JKT.PST 10. Pre-Court Decision No. 06 / PREPER / 2009 / PN.PLG ,, ..

KBRI KL Pastikan Beri Pendampingan Hukum untuk Siti Aisyah Siti Aisyah yang ditangkap Kepolisian Malaysia karena diduga terkait pembunuhan Kim Jong-Nam. (ilustrasi/aktual.com) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada Siti Aisyah, warga Indonesia yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan seorang warga Korea Utara di Malaysia.

“Dengan telah disetujuinya pendampingan pengacara oleh Siti Aisyah, Wakil

Proteksi 51

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Kasus Penjualan Tanah BUMN

J

ampidsus Arminsyah Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka kasus dugaan penjualan aset negara oleh PT Adhi Karya (BUMN) berupa lahan seluas 4,8 hektar, di Bekasi kepada pengusaha Hiu Kok Ming.

“Tunggu saja. Kita tengah intensifkan pemeriksaan dan kumpulkan barang bukti,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah saat dihubungi, di Jakarta.

Namun, Arminsyah maih enggan untuk menyebutkan para pihak, yang akan dibidik untuk dijadikan sebagai tetsangka dalam kasus dugaan korupsi, yang diduga merugikan negara puluhan miliar rupiah.

“Penyidikan tengah berlangsung. Saya belum dapat mengomentari lebih jauh.

Beri waktu tim untuk bekerja, ” sarannya.

Dalam kasus ini sejumlah pihak telah diperiksa, mulai Asisten Deputy Layanan Hukum Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo, Camat Tambun Selatan Matnur Ismail dan Kepala Desar Lembangsari 2012 R. Yanceu Herlianti serta sejumlah Direksi PT Adhi Karya (BUMN).

HIU KOK MING Kasus ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, 2015.

Saat itu digelar sidang perkara penipuan dan penggelapan dengan terdakwa, Njio Tjat Tjin alias Iskandar yang dituding merugikan Hiu Kok Ming selaku pelapor hingga miliaran rupiah.

Dalam persidangan disebutkan, salah satu direksi PT Adhi Karya menjual tanah yang terletak di Kampung Buaran, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan yang merupakan aset milik perusahaan negara itu kepada Hiu Kok Ming dengan harga Rp15.868.050.000 tertanggal 14 Desember 2012.

Perjanjian jual beli dilakukan PT Adhi Karya di hadapan notaris . Dalam akta jual beli itu disebutkan, pihak PT Adhi Karya bertindak mewakili perusahaan BUMN itu untuk melakukan pengalihan dan pengoperan terhadap aset negara kepada Hiu Kok Ming.

Ironisnya, jual beli yang dilakukan PT Adhi Karya itu ternyata tidak dilaporkan ke pihak Kementerian BUMN. Tak hanya itu setelah mendapat tanah tersebut, Hiu Kok menjual tanah itu kembali kepada Widjijono Nurhadi pengusaha asal Surabaya dengan harga Rp1,500.000 per meter.

Dalam penelusuran, ternyata Hiu Kok menjual aset negera ke Widjijono

52 Proteksi

sebelum PT Adhi Karya mengalihkan tanah tersebut secara resmi ke Hiu Kok. PT Adhi Karya diduga menghapus aset negara milik PT Adhi Karya dengan berkongkalikong dengan Hiu Kok Ming. Pasalnya, penjualan aset milik perusahaan milik negera itu penuh rekayasa yang mengakibatkan kerugian negara puluhan miliar rupiah.

Isi Lengkap MoU KPK, Kejagung, dan Polri Terkait Basmi Korupsi KPK bersama Kejaksaan Agung, dan Polri menandatangani kerja sama atau MoU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 15 pasal dalam MoU itu yang disetujui semua pihak.

Namun, ada satu pasal yang menekankan kepada para pihak penegak hukum yang menandatangani MoU agar tidak tidak sembarangan melakukan tindakan hukum. Misalnya untuk menggeledah dan memeriksa anggota ketiga institusi itu baik sebagai saksi maupun tersangka terkait kasus pidana korupsi.

Misalnya, di pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap personil pihak lainnya maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipanggil.

Kemudian masih di Pasal 3, ayat (7) diatur mengenai penggeledahan, penyitaan atau memasuki kantor salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak yang menjadi objek dilakukan tindakan penggeledahan, penyitaan maupun memasuki kantor tersebut kecuali tertangkap tangan.

"Kita ikuti peraturan undang-undang saja.

Itu justru penyempurnaan MoU (nota kesepahaman) yang lalu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks Mabes

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Polri, Jakarta.

Sementara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menilai wajar bilamana ada anggota Polri yang diperiksa sebagai tersangka kemudian diberikan pendampingan hukum dari institusinya.

"Kalau tersangka iya dong harus didampingi penasihat hukum. Karena di internal kita ada advokat internal ya dalam menghadapi pendampingan kepada anggota-anggota kita yang bermasalah dengan hukum. Itu mekanisme normal dan wajar," ucap Boy. Menurut Boy, pasal tersebut memang sengaja disetujui agar tidak lagi terjadi konflik antarlembaga penegak hukum lain dalam menangani perkara korupsi.

"Oh tidak, kan tekadnya sudah sama memberantas korupsi. Kalau kita berpikir seperti itu kita negative thinking. Ini lebih ke masalah komunikasi agar lancar dan tidak terjadi salah pengertian," tegas mantan Kapolda Banten itu.

Berikut 15 Pasal yang disetujui ketiga lembaga tersebut dalam MoU yang ditandatangani di Mabes Polri:

Kejaksaan RI Dukung Pembangunan Transportasi Kejaksaan RI melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Bandung, Jawa Barat.

Kesepahaman bersama tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi dan Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro dengan disaksikan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Bambang Setyo Wahyudi.

Kesepakatan bersama merupakan wujud dukungan Korps Adhyaksa dan PT KAI terhadap upaya pemerintah menyediakan transportasi yang aman serta nyaman bagi masyarakat.

“Pendampingan hukum dapat membantu pengelolaan moda transportasi menjadi lebih baik. Pengelolaan yang baik akan berujung pada efisiensi pelayanan bagi masyarakat,” kata JAM Datun.

Jamdatun mengatakan, pembangunan transportasi yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Bila antara satu wilayah dengan wilayah lain terhubung dengan baik, maka diharapkan lapangan pekerjaan akan

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN tersedia lebih luas dan pergerakan roda perekonomian akan meningkat. “Dengan demikian ketimpangan dan kesenjangan sedikit demi sedikit dapat ditanggulangi,” ujar JAM Datun.

PT KAI dapat menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dimiliki Bidang Datun Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance) dan audit hukum (legal audit).

Pertimbangan hukum yang diberikan JPN selalu objektif dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yuridis normatif.

RI untuk memberikan pendampingan/ pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dalam hal ini Bidang Datun Kejaksaan berperan untuk melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan hukum dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, terutama yang menyangkut hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Salah satu proyek strategis nasional yang diamanatkan kepada PT KAI adalah pembangunan sarana perkeretaapian untuk proyek LRT Jakarta-Bogor-DepokBekasi.

Di samping itu, JPN juga memiliki kewenangan untuk memberi bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, serta tindakan hukum lain yaitu menjadi fasilitator, mediator atau konsolidator bila terjadi perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD yang berkaitan dengan bidang Datun.

Pertimbangan hukum yang diberikan Bidang Datun Kejaksaan juga merupakan bagian dari program “Indonesia Mencegah”.

“Indonesia mencegah” merupakan bentuk pendekatan hukum yang mengedepankan upaya preventif, ketimbang penindakan.

Penegakan hukum pidana melalui sarana penal benar-benar digunakan sebagai ultimum remidium.

“Penindakan memang penting, namun alangkah lebih baik bila kita dapat melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Pencegahan membuat lebih banyak uang negara yang bisa diselamatkan,” ujar JAM Datun.(nd/ Ti / lim)

Pertimbangan hukum yang diberikan Bidang Datun Kejaksaan selaras dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang salah satunya menginstruksikan Jaksa Agung

Polda Metro Jaya Ungkap Penyelundupan Sabu dalam Sendal

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan (tengah) menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu saat rilis di Jakarta,

S

ebanyak 2.007 gram sabu asal G u a n g z h o u diselundupkan dalam paket lima koli sandal.

Kapolda Metro Jaya Irjen M

Iriawan membuka sandal yang berisi barang bukti narkotika jenis sabu saat rilis di Jakarta,.Sebanyak 2.007 gram sabu asal Guangzhou diselundupkan dalam paket lima koli sandal. Sejumlah barang bukti hasil pengungkapan tindak pidana narkotika diperlihatkan saat rilis di Jakarta, Rabu (27/4)

A

ksi penyanderaan ibu dan anak di dalam angkot KWKT-25 di Jalan I Gusti Ngurah Rai Jakarta Timur pada Minggu (9/4) (Twitter/@ TMCPoldaMetro) Anggota kita luar biasa padahal di situ banyak orang namun tetap tenang dan ambil tindakan cepat - Pimpinan Polda akan memberikan

Metro Jaya penghargaan

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Polisi pembebas sandera di angkot Buaran kepada Aiptu Sunaryanto yang membebaskan korban penyanderaan dan penodongan seorang wanita dan menggendong balita di dalam angkutan kota.

"Harus diberikan apresiasi (penghargaan) dan kita akan proses administrasinya, saya pikir Bapak Kapolda akan memberikan apresiasi dan mendukung," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Jafar di Jakarta Senin.

Indra mengatakan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur itu melakukan aksi luar biasa untuk menyelamatkan nyawa ibu dan seorang balita yang ditodong pelaku Hermawan menggunakan senjata tajam.

Diungkapkan Indra, Aiptu Sunaryanto tetap bertanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai polisi padahal telah menuju pulang ke rumah usai lepas dinas.

"Anggota kita luar biasa padahal di situ banyak orang namun tetap tenang dan ambil tindakan cepat," tutur Wadirlantas Polda Metro Jaya itu.

22:25 Polri amankan Pelaku pencurian dgn pemberatan di dlm Angkot di Traffic Light Buaran Jl. I. Gusti Ngurah Rai Jaktim. pic.twitter. com/REnnL5FYSH — TMC Polda Metro Jaya (@ TMCPoldaMetro) 9 April 2017 Indra menuturkan Sunaryanto sempat bernegosiasi dengan tersangka penyanderaan untuk menyerahkan diri namun pelaku melawan dengan menodongkan senjata tajam pada leher korban.

"Akhirnya masyarakat mundur pelan-pelan, pelaku disikat unntuk dilumpuhkandan itu sudah sesuai prosedur," tutur Indra.

Sebelumnya, tersangka Hermawan menyandera dan merampok seorang ibu yang menggendong balita saat menumpang angkutan umum KWKT25 di Jalan I Gusti Ngurah Rai Jakarta Timur pada Minggu (9/4).

Seorang anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Timur Aiptu Sunaryanto menggagalkan aksi pelaku kejahatan itu dengan menembak lengan pelaku saat menyandera korban.

Usai dilumpuhkan, polisi mengamankan tersangka dan menyelamatkan korban wanita dan balit tersebut karena mengalami

Proteksi 53

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Tahap pertama wakil KBRI melalukan pemindaian sidik jari menggunakan perangkat bergerak, guna memverifikasi kewarganegaraan berdasarkan data paspor. Tahap kedua, pejabat kekonsuleran menemui SA,” ujar Iqbal.

Wirasatya Diisi dengan Donor Darah BHA selalu aktif mengimbau anggotanya untuk ikut andil secara langsung membantu PMI dalam melaksanakan penggalangan donor darah secara rutin dan berkelanjutan.

Menurut dia, dari hasil verifikasi terkonfirmasi bahwa sidik jari SA sesuai dengan data pada paspor yang dimiliki saat ini.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan SA, pejabat kekonsuleran KBRI memastikan kondisi kesehatan SA, meminta persetujuan SA untuk memperoleh pendampingan hukum dari pengacara yang ditunjuk, menjelaskan hak-hak hukum SA. Selain itu, kata dia, pejabat kekonsuleran KBRI dan pengacara juga meminta informasi awal untuk proses pendampingan hukum.

“Dalam pertemuan tersebut SA mengaku dalam kondisi sehat dan mendapatkan perlakuan yang baik selama masa penahanan. SA juga menyampaikan persetujuan untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara yang ditunjuk KBRI,” ucap Iqbal.

Dia menambahkan, Kementerian Luar Negeri juga akan segera menghubungi secara resmi keluarga SA di Serang untuk menyampaikan beberapa hal terkait kunjungan kekonsuleran tersebut serta beberapa pesan dari SA kepada kedua orang tuanya.

(Arbie Marwan)

Bareskrim Bongkar Pabrik Pupuk Palsu di Sukabumi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar pabrik pembuatan pupuk palsu dan pola distribusinya di wilayah Jawa Barat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan empat orang ditangkap dan dijadikan tersangka setelah dua bulan polisi melakukan penyelidikan perkara ini.

“Kita temukan distribusi pupuk palsu oleh saudara (berinisial) MI. Sebulan ada 300 ton. Pabriknya ada di Sukabumi milik E bersama dua orang lainnya ML dan R. Mereka membuat pupuk palsu dengan motif ekonomi,” kata Agung di kantor sementara Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, pemilik pabrik berinisial E ini juga baru ke luar dari lembaga pemasyarakatan (lapas) juga untuk kasus pupuk palsu.

Namun dengan sigap, Bareskrim berhasil menangkap E bersama tiga tersangka lainnya. Kendati demikian pelaku lainnya yang diduga terlibat masih terus diburu.

54 Proteksi

HUT Korem 163

.

Wirasatya Diisi dengan Donor Darah Donor darah dalam rangka HUT Korem 163 Wirasatya yang digelar di Discovery Kartika Plaza Hotel, di Kuta, Badung, Bali, Bali Hotel Association bersama Korem 163 Wirasatya mengadakan acara Donor Darah Bersama dalam rangka memperingati HUT Korem 163 Wirasatya ke 56 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Bali,.Bertepatan dengan Hari Kasih Sayang Dunia (Valentine Day), kegiatan donor darah bertemakan ‘Share Blood Share Love’ diadakan oleh Bali Hotel Association dan Kore 163 Wirasatya.

Kegiatan ini juga didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI), Optik Trendy, dan Artha Graha Peduli Foundation (AGP).

“Ajang ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi, di mana tidak ada lagi sekat pembeda di antara kita sebagai manusia,” kata General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel, Jacques Clarijs, Bukan untuk pertama kali kegiatan donor darah ini, kegiatan ini rutin diadakan setiap bulan dan sudah menjadi bagian dari agenda tahunan Corporate Social Responbility (CSR) yang diadakan Bali Hotel Association.

BHA sebagai sebuah asosiasi yang memegang peranan penting di dunia perhotelan nusantara, khususnya di Bali.

Asosiasi ini merasa perlu aktif melakukan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial.

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Acara ulang tahun Korem Wirasatya ini dilengkapi oleh Optik Trendy yang bekerjasama dengan PMI untuk pemeriksaan kesehatan mata sebagai bentuk kepedulian sosial. “Dalam rangka mendukung program WHO (World Health Organization) yaitu Vision di tahun 2020, untuk menyadarkan para penderita mata min dan plus (ametropia),” kata Mananger Optik Trendy, Alfiansyah, kepada Tribun Bali, di sela-sela acara.

Tidak hanya itu, kegiatan donor darah ini juga merupakan rentetan kegiatan Bakti Sosial HUT Korem 163 Wirasatya yang sedang berlangsung hingga akhir Februari mendatang.

Korem 163 Wirasatya mengirim 200 anggotanya untuk ikut hadir menyumbang darah, dan beberapa instansi seperti TNI AL, TNI AU, Kepolisian serta organisasi kemasyarakatan juga ikut dalam aksi kegiatan donor darah.

“Diharapkan semua elemen masyarakat dari lintas organisasi membantu sesama, mulai dari pelaku industri perhotelan, militer, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan komunitas sosial,” ujar Jacques Clarijs.

Agenda donor darah diadakan dua hingga tiga kali setahun, di mana diharapkan dapat terkumoul 250 lebih kantong darah pada setiap kegiatan.

“Semoga ke depannya kepedulian sosial ini dapat terus digelar dan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat terbantu,” kata Jacques Clarijs. (*) ..

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN “Kami terus menekan dan memburu pelakuknya. Empat orang (sudah ditangkap) ini yakni distributor M, dan pembuat pupuk palsi E, ML dan R.”

Bank Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit pada 2017 Tembus Rp 4,7 Triliun ran aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) di Kantor Pusat Bank Bukopin, Jakarta

“Sebulan mereka produksi 300 ton mencampur kapur dan batu kapur. Proses pembuatannya ada mesin penggiling dan membuatnya seperti pupuk butiran,” beber dia.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 60 ayat 1 jo Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 113 jo Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan dan Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara.

Bupati Suparman, Terdakwa KPK Kedua yang Bebas di Tingkat Pertama \Bupati Rokan Hulu, Suparman divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Dia dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pembahasan Rancangan APBD Riau tahun 2014/2015.

Vonis itu dibacakan oleh ketua majelis hakim Rinaldi Triandiko di PN Pekabaru, Riau, Kamis (232/2017) kemarin. Rinaldi menyebutkan tuduhan jaksa terhadap terdakwa Suparman tidak bisa dibuktikan di pengadilan.

“Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sesuai dakwaan jaksa kesatu atau dakwaan kedua. Karenanya, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan,” kata Rinaldi.

Suparman sendiri dijerat Pasal 12 a dan 11 UU Tipikor karena diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Riau kala itu, Annas Maamun, terkait pengesahan APBD tersebut. Saat itu, Suparman masih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau.

Pramdia Arhando Julianto Konfrensi pers peluncuran kartu kredit Bank Bukopin di Jakarta.

PT Bank Bukopin Tbk menargetkan jumlah transaksi kartu kredit pada 2017 mencapai Rp 4,7 triliun.

“Target kami, transaksi tahun ini Rp 4,7 triliun, tahun lalu Rp 3,6 triliun,” ujar Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin Mukdan Lubis di Jakarta.

Mukdan menambahkan, pihaknya menargetkan penambahan sekitar 250.000 pengguna kartu baru sehingga pada akhir 2017 pengguna kartu kredit Bank Bukopin mencapai 1,25 juta.

Dalam mengembangkan bisnis kartu kredit pada 2017, Bukopin lebih menyasar segmen menengah ke atas.

Saat ini, pengguna kartu kredit Bank Bukopin dari segmen menengah atas telah mencapai 10 persen dari total pengguna kartu.“Kami harapkan dalam tiga tahun, segmen menengah atas bisa mencapai 15 persen dari keseluruhan pengguna,” ungkapnya.

Bank Bukopin meluncurkan produk baru yaitu Bukopin Infinite Card yang menyasar nasabah premium yang memiliki kebutuhan limit di atas Rp 100 juta. Selain Infinite Card, Bank Bukopin juga meluncurkan Bukopin Card yang menyasar segmen menengah.

Bukopin Permudah Layanan Pembayaran Pajak Pramdia Arhando Julianto Peluncu-

Kala itu, Anas disebut menggelontorkan dana sekitar Rp 1,1 miliar untuk DPRD Riau. Uang tersebut dititipkan kepada Kirjauhari untuk dibagikan kepada sejumlah anggota Dewan. Kirjauhari dalam ka-

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Guna memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran pajak PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) meluncurkan aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua sebagai fitur layanan Bukopin Cash Management.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Bukopin, Adhi Brahmantya menjelaskan, penerimaan negara yang dapat dilayani melalui aplikasi tersebut meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan bea cukai, yang memang harus masuk kas negara melalui sistem MPN. “MPN Generasi keduadua merupakan sistem penerimaan negara yang terintegrasi, mencakup subsistem billing, subsistem settlement, dan subsistem collecting agent,” ujar Adhi di Jakarta, Adhi menuturkan, aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan negara dan mengolah data transaksi untuk menghasilkan laporan dan informasi secara transparan dan akuntabel“Sebelumnya nasabah hanya dapat melakukan pembayaran pajak melalui loket teller bank dan ATM Bukopin di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya MPN generasi kedua, maka nasabah semakin dimudahkan dengan adanya opsi pembayaran melalui aplikasi pada Bukopin Cash Management yang merupakan layanan internet banking untuk korporasi.

“Kami optimistis Bukopin Cash Management akan menjadi solusi yang realtime online untuk transaksi pembayaran pajak perusahaan dan Bank Bukopin semakin menjadi bank yang terpercaya dalam pelayanan penerimaan negara,” papar Adhi.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Rudy Widodo, mengharapkan dengan sistem internet banking yang dikembangkan Bank Bukopin secara masif, maka korporasi akan sangat terbantu memudahkan menggunakan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Proteksi 55

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Mantan Presiden Barcelona Joan Laporta Hadiri HUT Kopassus di Cijantung

M

a n t a n presiden Barcelona, Joan Laporta, berkunjung ke Jakarta hari ini. Dia turut merayakan hari ulang tahun Kopassus ke-65 sekaligus melihat perkembangan sepakbola Indonesia.

Laporta hadir dalam acara HUT Kopassus di Lapangan sepakbola Kopassus, Cijantung, pada Minggu (2/4/2017). Dia didampingi oleh pengusaha Indonesia Tomy Winata, dan pemilik klub Valencia, Peter Lim. Mereka disambut Panglima TNI Gatot Nurmantyo selaku tuan rumah.

"Saya datang ke sini atas undangan dari Bapak Peter Lim dan Bapak Tomy," kata Laporta, saat ditemui di lapangan Atang Sutrisna, Cijantung.

Tomy lebih aktif berbicara dalam acara itu. Dia menyebut kedatangannya adalah untuk ikut berkontribusi dalam memajukan PSSI ke level dunia.

"Saya sangat terpanggil untuk PSSI agar ikut bisa kontribusi supaya PSSI top di dunia. Saya tidak tanam modal tetapi tanam doa. Memang tidak boleh? doa saya manjur loh," kata Tomy.

Joan Laporta di markas Kopassus Cijantung, Minggu (2/4/2017) Foto: Rengga Sancaya/detikSport Saat dikonfirmasi tentang spekulasi tugas Laporta sebagai konsultan klub PS. TNI, Tomy tak menjawab secara lugas.

"Ya ini sedang bicara. Saya tidak tahu, ini baru perkenalan. Saya sekarang doain klub untuk maju semua. Pokoknya apapun pengalaman dia, saya minta ahli-ahli sepak bola menyerap pengetahuannya.

Dia bisa membagi pengetahuannya dari Barcelona dan bisa dimodifikasi dengan cara Indonesia," ujar Tomy.

"Beliau bisa memberikan kepelatihan di Barcelona dan bisa diambil hikmah dan dimodifikasi dengan cara Indonesia.

Inshallah bisa membangun PSSI dan klub-klub Indonesia," tambah dia.

Hal yang sama diungkapkan Peter.

Menurutnya, dengan kehadiran mantan Presiden Barcelona bisa memberikan dampak yang positif bagi persepakbolaan Indonesia.

"Kalau saya lihat positif ya mantan presiden Barcelona yang mana dia sudah banyak memberikan trofi, tetapi mau datang ke Indonesia tentu luar biasa," kata Peter.

"Di sini beliau hanya mau sharing banyak

56 Proteksi

hal dari hal-hal pembinaan sampai hal hal kecil mengenai sistem bola yang benar," imbuh Peter.

"Indonesia sudah jadi suatu hal yang bisa lebih dilihat lagi. Mudah-mudahan dengan sistem dan komitmen yang benar kita bisa bicara lagi at least di level Asia," ujar dia.

Sambut HUT Ke 65 Kopassus, Batalyon 14 Grup I Kopassus Gelar Kotra II Uji Adrenalin \Dalam menyambut Hut Ke 65 Komando Pasukan Khusus ( Kopassus), Batalyon 14 Grup I Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD menantang pecinta motor trail untuk ikut serta dalam Kopassus Trail Adventure (Kotra) II yang akan diselenggarakan di kawasan mako Kopassus yang berlokasi di Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Para crosser ditantang untuk bertualang melewati track-track dengan nuansa peperangan dengan hantaman bom dan desingan peluru senjata api.

Danyon 14 Grup I Kopassus Mayor Inf Budiman mengatakan, Kotra II diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan HUT Ke-65 Kopassus.

Aventure trail ini juga dilaksanakan agar masyarakat dan Kopassus bisa semakin dekat. Karena selama ini pasukan elit Indonesia ini dikesan sebagai pasukan tertutup.

“Penyelenggaraan Kotra II ini dalam rangka ulang tahun Kopassus yang ke 65. Adapun maksud dan tujuannya adalah agar Kopassus dan masyarakat bisa menyatu, salah satu medianya adalah kegiatan ini, kegiatan adventure trail. Kami lihat di wilayah Jawa barat, khususnya Bogor, olahraga ini sangat menjamur dan diminati masyarakat.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT Kopassus bukan hanya ini, sebelumnya kita juga selenggarakan kejuaraan karate tingkat nasional dan ultra marathon,” kata Danyon 14 Grup I Kopassus.

Ia menambahkan, Track Kotra II merupakan track baru dengan keseluruhan track tanah sepanjang 40 kilometer yang berada di area PTPN

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Cimulang, atau di belakang markas Batalyon 14 Grup I Kopassus, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Track ini disebut-sebut akan berbeda dengan Track lainnya. Treknya berkonsep seperti suasana tempur yang sering kami hadapi saat latihan dan medan perang sesungguhnya. Akan ada suara desingan peluru yang cukup mengagetkan dan menantang peserta. Makanya kami beri tagline kegiatan ini ‘anda ragu, kembali sekarang juga. Track ini akan terasa lebih berbeda dengan Track lainnya,” kata Kapt Cpl Fauzi F selaku penyelenggara Kotra II. Kegiatan Kotra II dengan target 3.000 peserta ini dibuka untuk semua kalangan, baik nasional maupun internasional.

Crosser asal Italia, Roberto D’Auria dan crosser profesional asal Indonesia seperti, Farhan Hendro dan Andre Agassi disebut sudah dipastikan akan ikut serta dalam kegiatan ini. Sebanyak 40 perwira TNI juga akan hadir dalam kegiatan ini.

“Pendaftaran dapat dilakukan melalui website kotra2-2017.com atau melalui klub-klub motor cross, dan datang langsung ke Markas Batalyon 14 Grup I, di Kemang, Kabupaten Bogor,” kata Ketua Panitia Kotra II Arham Rahim.’ ..

Atraksi Udara TNI AU di Lanud Halim

Peringatan HUT ke-71 TNI Angkatan Udara (TNI AU) akan digelar besok di Lanud Halim Perdanakusuma. Acara itu akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan 1.600 orang dan 132 pesawat dari unsur kekuatan TNI Angkatan Udara.

"Demo udara digelar fly past pesawat latih, fly past pesawat helikopter, fly past pesawat angkut, fly past pesawat tempur, maupun penampilan aerobatik udara Jupiter Aerobatic Team. Selain itu juga ditampilkan pertempuran udara pesawat Sukhoi dengan F-16, manuver Bomb Burst, Hi Speed Pass F-16 dan Sukhoi menggunakan flare, simulasi serangan udara langsung (SUL), demo SAR Tempur, simulasi bantuan tembakan udara (BTU) serta terjun payung operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara (OP3U)," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Jemi Trisonjaya dalam keterangan tertulis .

"Sedang kegiatan demo darat meliputi demo pembebasan sandera (Basra)

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

SAKIT JIWA I. ABSTRAKSI

Bahwa Al Kitab di dalam Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan sebagai berikut: Dalam Bahasa Indonesia: Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang; sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau.

Dalam Bahasa Inggris: Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity; for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.

Bahwa Penulis sangat kaget ketika

membaca salah satu surat kabar pada tanggal 25 Agustus 2016 pada halaman 18 dengan topik "Penusuk 23 Kelamin Wanita divonis Hukum Mati".

Penulis akan mengupas dari sisi kejiwaan yang dilakukan oleh Pelaku yang bernama Mr. Batman alias Bala alias Kolor Ijo, laki-laki berusia 30 tahun yang membuat resah warga di Kabupaten Luwu Timur karena aksinya yang menghebohkan Penusuk 23 Kelamin Wanita yang akhirnya meneteskan air mata di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Luwu Timur setelah mendengar hukuman mati terhadap dirinya.

Vonis mati terhadap terdakwa Mr. Batman mendapat respon masyarakat Luwu Timur yang selama ini dibuat resah, masyarakat berbondong-bondong menyaksikan jalannya sidang dan menganggap hukum tersebut adalah wajar karena terdakwa telah membuat orang-orang merasa ketakutan.

Bahwa masyarakat menyambut baik vonis mati tersebut, karena pantas

diterima hukum mati tersebut oleh terdakwa Mr. Batman.

Pasalnya terdakwa tersebut telah menciptakan keresahan dan ketakutan yang sedemikian dalamnya sehingga hampir semua wanita dewasa diliputi rasa ketakutan.

Adapun modus operandi yang dilakukan terdakwa adalah memasuki rumah korbannya dengan membongkar pintu dan jendela saat korban tertidur lelap, kemudian menusuk alat kelamin korbannya dengan benda keras. Saat korban kesakitan Mr. Batman langsung kabur dan salah satu korbannya dari 23 tersebut meninggal dunia.

Menurut Penulis, bahwa pelaku penusukan 23 kelamin wanita tersebut mengalami gangguan jiwa yang sangat dalam sehingga melakukan perbuatan penganiyaan yang sangat sadis, sehingga alat kelamin wanita yang semestinya dinikmati dengan cita telah dirusak oleh terdakwa dengan menusukkan benda keras ke dalam alat kelamin korbannya.

II. PENDAHULUAN Bahwa didalam buku "TeoriTeori Kekerasan" yang ditulis oleh Thomas Santoso terdapat dari Galtung yang telah menguraikan 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan adalah sebagai berikut: 1.

Kekerasan Fisik dan Psikologis.

Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan, sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak.

2.

Pengauruh Positif dan Negatif.

Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.

3.

Ada Objek atau Tidak.

Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.

4. Ada Subjek atau Tidak.

Kekerasan tersebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung.

Kekerasan tidak langsung menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

5.

Disengaja atau Tidak.

Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja.

Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6.

Yang Tampak dan Tersembunyi.

Kekerasan yang tampak, nyata (manisfes) baik yang personal maupun struktural dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang tidak kelihatan (laten) tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika sesuatu tidak stabil sehingga tingkat realisasinya aktual dapat menurut dengan mudah.

Kekerasan tersembunyi yang struktural dapat terjadi suatu struktur egalitel dapat atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat diubah menjadi struktur hirarki setelah tantangan utama terlewati.

Mahatma Gandhi memperkenalkan tiga jenis perjuangan tanpa kekerasan, yang paling penting adalah: a.

Non Violence of the strong, yang dilakukan dengan keyakinan akan kekuatan diri. b.

Non Violence of the weak, yang dilakukan karena tidak ada senjata dan sumber daya lain untuk pertempuran. c.

Non Violence of cowerd, yang begitu saja menyerah karena lemah dan takut.

Selanjutnya Mahatma Gandhi menganjurkan agar manusia yang

Proteksi 57

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN berperang memberikan makna positif pada peperangan yang dilakukan yaitu peperangan yang dilakukan memperjuangkan sesuatu bukan hanya mementingkan sesuatu.

III. PERMASALAHAN Bahwa John H Lindquist menyebutkan sebagai berikut: "Semua itu bermula dijalanan, apa yang anda saksikan ketika anda berjalan di jalan tengah kota? Apakah anda melihat pelacur yang menipu hidung belang?

Sekumpulan penipu dengan muka pucat mereka sedang beristirahat diantara permainan mereka? Germo memaksa seorang wanita baru, pelacur waria yang dengan kepala mereka memasuki jendela mobil konsumen potensial? Apakah anda memperhatikan seorang pria dipojok jalan memberikan sesuatu kepada pelanggan?

Atau seseorang yang sedang mabuk dengan tas kantong coklat ditangannya?

Ketika anda melihat lorong apakah anda melihat seseorang ditempat sampah sedang menyuntik narkoba? Apakah anda memperhatikan beberapa lipatan kertas yang diserahkan bandar baru?

Apakah anda terkejut dengan melihat pria berhubungan seksual saat masuk ke wc umum? Semua itu adalah para pemain jaringan jalanan yang sedang bekerja."

Permasalahannya adalah apakah terdakwa Mr. Batman, menderita sakit jiwa???

IV. PEMBAHASAN Bahwa asas keadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwu Timur kepada terdakwa Mr. Batman menurut Penulis sudah terpenuhi, sebab asas keadilan yaitu mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan semua orang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Oleh karena hukum dalam proses terbentuknya (Persiapan, pembahasan, dan pengesahan, Pengundangan, dan penyebaran maupun partisipasi masyarakat), penerapan dan pelaksanaannya harus berdasarkan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat.

Bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (lustitia as Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi ulpianus). Sedangkan keadilan menurut Aristoteles adalah suatu kebijakan politik yang aturanaturannya menjad dasar peraturan negara dan aturan ini merupakan ukuran apa yang hak. Sementara menurut Justinian keadilan adalah kebajikan yang

58 Proteksi

memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi bagiannya.

Menurut Herbert Spencer, setiap orang bebas menentukan apa yang akan dilakukannya asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

Sedangkan Nelson berpendapat, keadilan tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi.

John Salmond berpendapat norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran sehingga dengan demikian membatas kemerdekaan individu di dalam batas sesuai dengan kesejahteraan manusia.

Bahwa menurut McConaghy yang mengatakan, "tindakan umum bagi pelecehan seksual anak melibatkan orang dewasa dan korban wanita", dan mengindetifikasi kan 6 (enam) tipe pelecehan seksual anak: a.

High Interaction Molesters (para pelaku dengan tingkat interaksi yang tinggi), yang telah mengenal sang anak dari beberapa waktu yang lalu dan biasanya melakukan atau telah melakukan timangan genital (genital fondling); b.

Incestuous Molesters, pelaku yang mengambil keuntungan terhadap seorang anak yang hidup dalam suatu rumah tangga; c.

Asocial Molesters, yang terlibat dalam karir ilegal; d. Senile Molesters, pelaku pelecehan yang berusia tua dan kurang berpendidikan; e.

Career Molesters, yang memiliki pola pelanggaran hukum yang melibatkan pelecehan anak; f. Spontaneous Aggressive Molesters, yang jarang melakukan kontak sebelumnya dengan korban mereka dan cenderung melakukan tindakan pelanggaran mereka dengan cara yang memaksa secara fisik dan tidak terencana.

Bahwa menurut Penulis, terdakwa Mr. Batman, yang menurut pendapat Hans Toch (1979) yang merangkum banyak riset yang telah dilakukan berkaitan dengan karateristik pelaku pelanggaran seks: 1.

Sebagian besar pelaku, jauh dari kata teman hubungan seks adalah pelaku yang berada dibawah umur; 2.

Hanya 20% yang menggunakan paksaan kepada korban mereka; 3.

Pelaku yang mengaku dan tidak ditawar cenderung menjadi residivis baik dalam pelanggaran seksual maupun non seksual, walaupun tidak lebih besar dibandingkan dengan pelanggar hukum non seksual; 4.

Walaupun beberapa pelaku penyerang adalah psikopat banyak yang menderita neorosis akut, psikosis

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

ambang batas, atau kerusakan otak tapi sebagian besar tidak pas dengan definisi hukum tentang sakit mental; 5.

Selanjutnya sebagian besar tidak mata secara emosional dan tertekan atau terhambat secara seksual walaupun mereka yang terlibat dalam perkosaan atau incest kecenderungan lebih besar untuk over impulsif dan over seks; 6.

Para pemerkosa yang mengaku dibawah sumpah dan mereka yang terlibat dalam tindakan di dalam kemanusiaan serta incest berkecenderungan kecerdasan dibawah normal; 7.

Sebagian besar pelaku adalah orang muda dan belum nikah, berlatar belakang pendidikan dan kelas sosial yang rendah.

Bahwa menurut Penulis, terdakwa Mr. Batman adalah sebagai Predator Seksual dimana ada contoh yaitu salah satu kasus yang menyebutkan adalah pelecehan seksual serial pada anak yang diungkap oleh ABC News Investigation pada tahun 1992 yang dilakukan oleh mantan pendeta Katolik Roma, James Porter, yang dituntut oleh 100 mantan korban pencabulan , sodomi, atau pemerkosaan atas diri mereka pada saat yang bersangkutan menjadi pendeta di daerah mereka pada tahun 1960-an dan tahun 1980-an.

Kebisuan bersama yang menekan memori tersebut, sampai seseorang maju dan mengorganisir sebuah penelitian mengapa hirarki gereja mengabaikan aktivitas semacam ini dan memindahkan pelaku dari satu wilayah gereja ke wilayah lain di Massachusetts, New Mexico, dan Wisconsin, tanpa memperingatkan pendeta wilayah baru. Dan pada akhirnya

Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN pada 6 Desember 1993, James Porter divonis 20 tahun penjara.

APAKAH TERDAKWA TERSEBUT ADALAH PENDERITA GANGGUAN JIWA ATAU SCHIZOPHRENIA???

Sedangkan Schizophrenia merupakan sebuah kelompok gangguan otak serius dimana realitas di impretasi kan secara abnormal. Schizophrenia membuahkan halusinasi, delusi, pola pikir dan perilaku.

Orang dengan Schizophrenia menarik diri dari masyarakat dan aktifitas di sekitar mereka. Memilih menarik diri ke dunia nya sendiri yang ditandai dengan psikosis.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, Schizophrenia tidaklah sama dengan perpecahan kepribadian atau kepribadian majemuk, sementara Schizophrenia yang berarti pikiran yang terpisah hal ini merujuk kepada terganggunya antara pikiran dan emosi.

Schizophrenia merupakan kondisi kronis membutuhkan terapi seumur hidup, namun berkat pengobatan baru bisa dengan sukses membuat orang dengan kondisi tersebut dapat produktif dan dapat menikmati hidup. Terdapat beberapa Schizophrenia, jadi tanda-tanda dan gejala sangat bervariasi, secara umum gejala Schizophrenia termasuk: a.

Percaya pada bukan kenyataan (delusi), seperti percaya bahwa ada konspirasi melawan penderita; b.

Melihat atau mendengar hal-hal yang tidak eksis (halusinasi) khususnya suara-suara; c.

Berbicara tidak logis; d. Mengabaikan kebersihan pribadi; e.

Kurang emosi; f.

Emosi kurang tepat dengan situasi; g.

Kemarahan yang meledak tibatiba; h.

Perilaku kata tonik; i.

Perasaan sedang diamati; j.

Fungsi bermasalah di sekolah dan tempat kerja; k.

Isolasi sosial; l.

Pergerakan yang kikuk, kurang koordinasi.

Bahwa menurut Penulis, terdakwa Mr. Batman mungkin menderita

Schizophrenia komplikasi yaitu menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan.

Dan adapun pengobatan atau terapi, ada dua jenis pengobatan anti psikotik, merupakan pengobatan yang paling umum diresepkan untuk terapi Schizophrenia. Obat-obat ini berfungsi Bahwa Al Kitab di dalam Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 2 m efektif dalam mengelola gejala-gejala positif Schizophrenia, pengobatan ini kerap dan berpotensi menimbulkan efek samping neurologis, termasuk kemungkinan tardive dyskinesia atau gerakan menyentak tanpa sadar. Kelompok pengobatan ini termasuk: - Haloperidol (Haldol); Thioridazin; - Fluphenazine. b.

Tipikal antipsikotik ini umumnya harganya lebih murah dari obat lain yang terbaru khususnya untuk obat generik yang amat pantas dipertimbangkan khususnya untuk pengobatan jangka panjang diperlukan. Generasi baru atau disebut juga atipikal antipsikotik, pengobatan anti psikotok terbaru ini positif dalam mengelola gejala negatif dan positif, antara lain: Clozapine (clozaril), Olanzapine (zyprexa), Quetiapine (seroque), Ziprasidone (geodon), Aripiprazole (abilify), Paliperdone (invega).

V. PENUTUP KESIMPULAN Demikianlah artikel ini, dipersembahkan dan ditulis oleh Prof. Dr. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA untuk kita semua dan memang dalam keadaan ekonomi saat ini sangat sulit mencari nafkah dan uang.

Banyak orang awam tanpa dia sadari jiwanya pun sudah berubah menjadi gila atau kurang waras, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Mr. Batman ini sungguh sangat menyakitkan hati terutama bagi korbannya, dan orang awam yang melihat perilaku tersebut memang benar-benar sudah sakit jiwa. mengontrol gejala-gejala yang mempengaruhi neurotransmiter otak, dopamine dan serotonin.

Ada dua jenis utama pengobatan anti psikosis, yaitu: a. Konvensional atau tipikal antipsikotik.

Pengobatan ini umum

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017

Kendati Pak Profesor yang akrab dengan pasal demi pasal hukum dan terkenal sebagai Advokat, Kurator, Mediator, Saksi-Ahli, Konsultan HKI, Dosen STT-IKAT Doctor Of Law, tak merubah Pak Profesor menjadi tinggi hati apalagi sombong. Pembawaannya tetap sederhana dan bersahaja, tutur katanya tetap lembut dan sangat menghargai setiap orang tanpa melihat apapun profesi dan latar belakang orang lain. Sosok Pak Profesor inilah yang sangat diperlukan dinegara yang penegakan hukum nya miris atau bahkan yang penegakan hukumnya sudah berada dititik nadir. • –

Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA SH, MH, MBA • Advokat - Kurator - Dosen Konsultan HKI - Saksi Ahli • Pengurus Dewan Kehormatan AAI • Dosen Pasca Sarjana Universitas Jayabaya • Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang • Dosen Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) • Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM) • Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologia (IKAT) • Regional Professorial Chair for Law and Business (Guru Besar) Perpetual Help University Of Philippines

Salah satu Advokat terbaik di Indonesia dan Advokat pertama dari Indonesia yang ditetapkan sebagai Guru Besar Perpetual Help University of Philippines, Prof. Dr. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA yang kerap disapa dengan nama Pak Profesor, bersahaja, low profile dan bermotto: "A true lawyers is one who places truth and service in the first place and emoluments of the profession in the next place only.", maka lengkaplah dan tak dipungkiri kalau Pak Profesor banyak disukai dan dihormati orang, juga disegani lawannya.

Advokat terkenal ini kelahiran Palembang pada tanggal 22 Juli 1954 dan memulai karir sebagai advokat pada tahun 1983, tangannya selalu terbuka membantu dengan tulus masyarakat kecil yang tidak mampu yang memerlukan bantuan hukum, uang bukan tolak ukur. Advokat tiga orang anak ini sangat disiplin soal waktu, ia memanfaatkan waktu dengan se-efektif mungkin, hari-harinya tidak saja dipenuhi

Proteksi 59

PROTEKSI Media Aspiratif -Dinamis & Transparan

HUKUM -POLITIK -PEMERINTAHAN

Media Aspiratif - Dinamis & Transparan

Edisi Mei - Juni 2017

Harga Eceran Rp.35,000,-

PILKADA DI SEKAYU AMAN TERKENDALI

TNI Rombak Jabatan 25 Perwira Tinggi 486 Polisi Amankan Rapat

Pleno di KPUD Muba Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA,

Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Perpetual Help University of Philippines

60 Proteksi

PROTEKSI Edisi Mei - Juni 2017