Januari 2017 asli by halimberlin

PROTEKSI Media Aspiratif - Dinamis & Transparan

Edisi Des - Januari 2017

Eceran Rp.35,000

Prof. Dr.Suhandi Cahaya SH MBA,

Guru Besar Perpetual Help University Of Philippines AKBP Indra Jafar Kumandangkan Azan Sholat Jumâ&#x20AC;&#x2122;at di kawasan Monas

Polri Habiskan Rp76 Miliar Amankan Demo Tuntut Ahok Selamatkan Rp 1,7 Triliun, Kejagung Kini Buru Aset Koruptor di LN PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 1

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Penandatangani MoU di Sekolah Monte Sienna Batam

chool Director University of Perpetual Help, Arnaldo S. De Guzman, STh. D, Ketua Yayasan Monte Sienna Ryujaya, Prof. Dr.Suhandi Cahaya SH MBA, serta P.L. Tobing dan Untung Suyanto dari Disdik Batam menandatangani MoU di Sekolah Monte Sienna Batu Ampar,â&#x20AC;&#x2122; Sekolah Monte Sienna yang berlokasi dijalan Yos Sudarso, Batuampar menggelar kegiatan dalam rangka perayaan hari raya Imlek serta penanda tangan

Memorandum of Understanding (MoU) dengan University of Perpetual Help of Filipina. Penandatangan perjanjian ini dilakukan oleh Ketua Yayasan Sekolah Monte Sienna RyuJaya, Suhandi Cahaya, School Directual University of Perpetual Help of Filipina, Arnaldo S. De Guzman, serta Kepala Sekolah Monte Sienna, Unaenih dan di saksikan perwakilan dari dinas pendidikan, Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Batam, Tobing. Di tandantangani di Sekolah Monte Sienna Rabu (3/2). Tujuan dari pendatangan MoU ini merupakan salah satu bentuk kerjasama Sekolah Monte Sienna dalam menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang berstandar internasional.Karena salah satu syarat untuk menjadi sekolah berstandar inernasional, harus mempunyai kerja sama dengan sekolah luar negeri. "Ini langkah awal dan terbaik dengan kerja sama ini sehingga sekolah kami

2 Proteksi

mempunyai koneksi di luar negeri," ujar Direktur Utama, Sekolah Monte Sienna, Yudianto Basarah kemarin. Yudi sapaan akrab Yudianto mengatakan dengan adanya kerja sama ini dengan sekolah luar negeri ini di harapkan bisa menjadi nilai tambah bagi Sekolah Monte Sienna agar bisa mengembangkan lagi kerja sama dengan sekolah luar negeri yang lainnya. "Dengan kerja sama ini mungkin nantinya akan ada pertukaran pelajar, atau yang lainnya yang bersifat saling membutuhkan kedua pihaknya," imbuhnya. Selain University of Perpetual Help of Filipina, kata Yudi akan ada kerja sama dengan universitas luar negeri yang masih dalam tahapan proses. "Akan ada bentuk kerja sama dengan yang lain sehingga para siswa mempunyai banyak pilihan nantinya," imbuhnya. Sementara penandatangan MoU ini bertepatan dengan peringatan perayaan Imlek.Dan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk multiculture Sekolah Monte Sienna kepada siswanya. Seluruh siswa Monte Sienna menyuguhkan penampilan mulai dari bernyanyi, drama, menari bersama-sama dengan suasana meriah Imlek. "Kami akan mengadakan kegiatan sesuai perayaan agama yang ada, seperti natal, lebaran, Imlek, atau yang lainnya," jelasnya. Lanjut Sekolah Monte Sienna juga selalu mengajarkan dan menerapkan kepada siswanya agar mempunyai budi pekerti, moral, serta tanggung jawab yang tinggi.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Dengan adanya kegiatan ini para siswa bisa belajar tentang itu semua. "Mendidik murid mempunyai rasa percaya diri itu lebih penting, sebab dengan kegiatan ini bisa menambah kepercayaan diri mereka, tanggung jawab, dan disiplin," tambah Yudi. Yudi menambahkan sangat penting menanamkan moral dari kecil kepada siswa di bandingkan belajar ilmu yang sudah biasa seperti matematika, bahasa atau yang lainnya.Dengan kegiatan ini siswa dan guru bisa saling menciptakan untuk saling memiliki dengan adanya kebersamaan. "Inilah salah satu bentuk revolusi mental yang sebenarnya," tutup Yudi. ;; Sekolah Monte Sienna yang baru berdiri satu tahun yang lalu, merayakan acara kenaikan tingkat atau kelulusan bagi siswa siswi tingkat Taman Kanak-kanak. Acara yang di hadiri oleh para orang tua murid dan Ketua Yayasan bertempat di Swissbell hotel . Kepala Yayasan Monte Sienna Ryujaya, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, tahun ini meluluskan sebanyak 19 murid TK yang nantinya mereka akan naik ketingkat yang lebih tinggi yaitu sekolah dasar (SD). Dalam perayaan kenaikan tingkat TK itu sekaligus diberikan penghargaan kepada siswa siswi berprestasi, diantaranya juara kelas 1,2, dan 3 yaitu Eshania Natashenka Goh, Viorenssa Khang dan Jozef Johnoson. Tidak hanya itu, bagi siswa yang memiliki kepandaian di bidang tertentu juga diberikan penghargaan, seperti Winston Brayden Soesanto kepandaian di bidang

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

REGIONAL PROFESSORIAL CHAIR FOR LAW & BUSINESS Bahasa Inggris, Thea Jeanella Lopez dibidang Matematika, Nicole Lawrence dibidang Science, Bernard Lawrence dibidang Bahasa Mandarin dan Tania Kaur Briar kepandaian di bidang Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini juga diberikan beasiswa kepada salah satu siswa yakni Maeverlla Zoe Chee. Kepala Sekolah Monte Sienna Unaenih dalam sambutannya menyampaikan sebagian besar siswa yang lulus pada tingkat TK ini akan langsung melanjutkan di Sekolah Dasar di Monte Sienna. Unaenih juga berharap agar acara kelulusan ini dapat terus di wujudkan sesuai dengan harapan kita bersama. “Bapak dan ibu tidak salah memilih Monte Sienna sebagai sarana pendidikan bagi putra putrinya, karna kami memiliki beberapa kelebihan, diantaranya kami menerapkan dua kurikulum yaitu nasional dan internasional, serta para pengajarnya pun tidak hanya guru-guru dari dalam negeri saja, kami pun melengkapinya dengan pengajar dari luar negeri” jelas Unaenih. Unaenih menambahkan, sebagai perkembangannya tahun depan sekolah Monte Sienna akan melengkapinya dengan akreditasi internasional. “Semua masih dalam proses agar Sekolah Monte Sienna menjadi lebih baik lagi” pungkas Unaenih. (cr12)

The work of righ teousness will be peace, And he effect of righteousness, quietness and assurance forever”. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH, MBA “Education is the most powerful weapon we can use to change the world. It is not a preparation for life, education is life itself.” My gratitude goes to the Almighty Father that He allows us to build an institution where His goodness and love will be felt and taught. I salute the Academic team of Monte Sienna School headed by Mrs. Irma Miclat and Ma. Socorro Austria for accepting the challenge of imparting their lives thru education and for contributing in moulding the future of the People of Batam thus helping the Government of Batam to develop its economy thru educating and training its human resources.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Of course, I would like to thank and congratulate the parents who have decided to join our school. Thank you for entrusting your children to us. You have made the right decision and choice. Rest assured you that we will do our best knowledge and efforts to teach your children and make them a God-fearing, value-oriented and a better citizen of this country. As I am myself an Educator, I am with you to ensure that our children would be the future of Indonesia. I am with you in developing their intelligence, talents, abilities and skills and ensure that our school would bring out the best potential of every child. As we are committed in“Creating Learners to Leaders.” But the school could not do it alone. We need to work with the home where the basic foundation of every child starts. We need parents and the community where the child belongs cooperates and works hand in hand with us. Together, we journey life for our family, for our country and for the world by making a difference in one child thru proper and good education. Once again, thank you and May God bless all of us in this noble undertaking. I remain humbly at your service.

Proteksi 3

POLITIK HUKUM & PEMERITAHAN

Majalah PROTEKSI MEDIA ASPIRATIF - DINAMIS & TRANSPARAN

Daftar Isi

Salam redaksi

Kemenkumham Dapat Tambahan Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Lapas 23 Panglima TNI Kerahkan Pasukan Amankan Demo Penistaan Agama 28 AKBP Indra Jafar Kumandangkan Azan Di Aksi Damai 212 33 Ahok Dituntut Bayar Ganti Rugi Tanah Rp 150 Juta Per M2 38 Pemerintah Terbitkan Revisi PP Perlindungan Gambut 47 DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DIMINTA LEPAS TIGA KAPAL

LiSKDU.N0.506.EKBANG/34/Ki.DI/II/2013 SIUP.NO.501/363-BPPT/PK/III/2013 NPWP 54.380.241.7-407.000 BCA.06625 16919 Cab Bekasi Media Proteksi Pendiri / Pemimpin Umum : D.Halim Mashati

Mengulas berbagai persoalan dan mengeritik berbagai serta mengungkapnya dengan Objektif dan lugas tentang masalah peradilan di negeri ini dan direalisasikan kepada Masyarakat. Namun demikian, proteksi selalu mengkritisi berbagai masalah dan persoalan namun tetap Objektif dan berimbang,berdasarkan data dan fakta,serta mengulasnya dari sisi ketentuan Hukum. Baik Hukum ketata Negaraan,Perundang-undangan maupun Hukum Adat. Hal ini merupakan Misi Majalah Proteksi yang mengamati masalah perkembangan kehidupan dari segala sector Hukum dan pemeritahan .

Terbitkan Berdasarkan UU.NO.40. Tahun 1999

Hormat Kami Halim Mashati Wassalamuâ&#x20AC;&#x2122;alaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh...

Arif Yulianto.S.Sos Lian A.Pangaribuan,SH Rina Rahmi Amrina Sekretaris Redaksi

Majalah Proteksi turut mengimplementasikan Hukum dan perundang - undangan yang berlaku.serta terikat tanggung jawab terhadap etika dan moral sajian peristiwa tersaji secara jujur. Tentu saja UU kebebasan pers sebagai bagian acuan yang tak terpisahkan menjadi landasan. Majalah Proteksi merupakan Mediator,untuk menjembatani Informasi Imbal Balik,antara Pemerintah dan Rakyat. kami mengulas sedikit tentang kedudukan hukum Semoga dengan selesainya majalah ini kita bisa lebih mengetahui banyak tentang Hukum dan perudangan â&#x20AC;&#x201C;undangan di negeri ini . disamping untuk dipahami dan dicermati oleh kalangan Eksekutif Legislatif,termasuk Aparatur Penegak Hukum. -Berita yang dimuat oleh Majalah Proteksi

Kekurangan dan kesalahan dari penulisan ini mungkin masih banyak terlihat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota redaksi yang telah bekerja keras dalam pembuatan majalah ini.

Pemimpin Redaksi : D. Halim Mashati Dewan Redaksi

Assalammualaikum. Wr.WB Dengan memanjatkan syukur kehadapan Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan majalah ini. Kehadiran Majalah Proteksi merupakan sebuah inspirasi kreatif yang berkeinginan tetap ikut mengisi dinamika informasi ditengah publik. Membangun demokrasi melalui rajutan berita berita Hukum ,Ekonomi dan pemerintahan.dengan informasi akurat ,jujur dalam menganalisa ragam kejadian, mengurai peristiwa dari berbagai sudut pandang akan membawa tahapan arah kecerdasan.

Redaksi;Kebon Kacang 40 No 10. Blkng Plaza Jakarta Pusat. IUP.NO.501/363-BPPT/PK/III/2013 email.halim-

Indonesia Ymail.com

berlin@

Staff Redaksi : Abus Tarbian -Beny Umar- Boni Tabroni - Berry YG.- Erlin FS - Halim - Eri Kusaeri- -Linda - Teting- Allea- -Ica Haerunisa - Joko Ruwahono - Ferry Nainggolan -Geeby-Rizky F - Hemma-Rahmi Amrina - Nunung N - Yayah -_Biro Daerah :BEKASI: Erri.Kusaeri - BANDUNG: Rully H. - CIREBON: Juki Suara - SEMARANG; Agus SURABAYA; Dadang Jarot- LAMPUNG: cucun wahyungsih JAMBI: Rini Sulistiorini ;PALEMBANG,Hardon Bascoro MEDPROTEKSI EDISI DES - JAN 2017 AN:Amri.S - PAPUA:Lahasipu, - MAKASAR;Evrita Sari 4 Proteksi Di Ucapkan Beribu Terima Kasih Kepada dua Jendral TNI / Polri,Yang tidak berkenan dicantumkan namanya yang telah urut merekomendasikan dan mendukung demi terbitnya Majalah Proteksi ini.Terbitkan Berdasarkan UU.NO.40.Tahun 1999 SKDU.N0.506.EKBANG/34/Ki.DI/II/2013

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA,

Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Perpetual Help University of Philippines

rof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Regional Professorial Chair for Law and Business (Guru Besar) Perpetual Help University Of Philippines Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, yang dikukuhkan sebagai Profesor Internasional di Perpetual Help University of Philippines, diminta membuka seminar dan mengajar disana. Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA yang terkenal sebagai advokat, kurator, mediator, konsultan HKI, dosen STT-IKAT Doctor Of Law, adalah advokat yang pertama dari Indonesia yang diminta untuk membantu mengajar di Perpetual Help University of Philippines. Gelar Profesor International didapatkan oleh beliau sama sekali tidak membayar satu sen pun, selain diminta untuk sebagai pembicara di seminar-seminar, juga diminta mengajar disana. Congratulations! .. Salah satu advokat terbaik di Indonesia dan advokat pertama dari Indonesia yang ditetapkan sebagai Guru Besar Perpetual Help University of Philippines, Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA yang kerap disapa dengan nama Pak Profesor, bersahaja, low profile dan ber-motto: "A true lawyers is one who places truth and service in the first place and emoluments of the profession in the next place only.", maka lengkaplah dan tak dipungkiri kalau Pak Profesor banyak disukai dan dihormati orang, juga disegani lawannya. Advokat terkenal ini kelahiran Palembang pada tanggal 22 Juli 1954

dan memulai karir sebagai advokat pada tahun 1 9 8 3 , tangannya s e l a l u t e r b u k a membantu dengan tulus masyarakat kecil yang tidak mampu y a n g memerlukan bantuan hukum, uang bukan tolak ukur. Advokat tiga orang anak ini sangat disiplin soal waktu, ia memanfaatkan waktu dengan se-efektif mungkin, hari-harinya tidak saja dipenuhi dengan kesibukan bersidang di berbagai pengadilan di Jakarta dan luar kota, tetapi juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan luar kota. Sudah menjadi pemandangan biasa kalau sampai malampun kantor nya masih ramai dengan klien-klien yang antri untuk berkonsultasi dan meminta bantuan jasa hukum. Banyaknya perkara pidana dan perdata yang berdatangan ke Pak Profesor untuk dibantu penyelesaian hukum, tidak membuat sedikitpun dia lupa akan DIA, Pak Profesor mengakui sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap menyempatkan waktu menyebarkan kasih dengan berkhotbah sebagai pembawa firman Tuhan dalam memberikan siraman rohani ke jemaat dibeberapa gereja. Pak Profesor pun sempat menjadi Ketua Umum Yayasan Persekutuan Injili Advokat (YAPIA) periode 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2010. Bahkan Pak Profesor pun sering

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

diundang untuk menjadi pembicara dalam beberapa seminar yang berkaitan dengan masalah hukum dan tercatat sebagai penulis dan lebih dari 12 buku yang sudah ia terbitkan serta sudah kurang lebih 500 artikel ditulis di berbagai media cetak. Kendati Pak Profesor yang akrab dengan pasal demi pasal hukum dan terkenal sebagai advokat, kurator, mediator, konsultan HKI, dosen STT-IKAT Doctor Of Law, tak merubah Pak Profesor menjadi tinggi hati apalagi sombong. Pembawaannya tetap sederhana dan bersahaja, tutur katanya tetap lembut dan sangat menghargai setiap orang tanpa melihat apapun profesi dan latar belakang orang lain. Sosok Pak Profesor inilah yang sangat diperlukan dinegara yang penegakan hukum nya miris atau bahkan yang penegakan hukumnya sudah berada dititik nadir.

Proteksi 5

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

H Rusli ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Muba Plt Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi melakukan pelantikan lima dari sembilan pejabat esselon II yang mengikuti lelang Jabatan Pratama Tinggi (JPT), selain melantik lima JPT, rotasi juga dilakukan pada beberapa esselon III di Pemkab Muba. Bahkan pada kesempatan tersebut pula Beni Hernedi melakukan penunjukkan H Rusli sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Muba dalam menjalankan menjalankan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ya, pada hari ini kita melantik lima pejabat lelang JPT yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Sedangkan, sisanya masih ada empat lagi yang belum dilantik, dan juga ada pejabat esselon II dan III yang dilakukan rotasi,” kata Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, Dikatakannya, beberapa dinas yang dilantik tersebut yakni dinas PU Bina Marga yang sebelumnya dijabat oleh Ali Badri ST MT, Dinas Perkebunan dijabat Iskandar Syahrianto, Inspektorat dijabat oleh Aidil Fitri, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dijabat oleh H Zabidi SE MM. “Keempat dinas itu dijabat seketaris merangkap Plt, namun sekarang semuanya definitif. Sedangkan asisten III yang mana dijabat oleh H Ibnu S,Sos sebelumnya di seketaris Disperindag,” jelasnya. Tidak hanya itu saja, lanjutnya, ada beberapa jabatan eselon II dan III juga diroling seperti kepala Disperindag yang sebelumnya dijabat Ihwan Muslimin kini digantikan oleh staf ahli, Zainal Arifin ST MT, sementara Ihwan Muslimin menjadi staf ahli. “Roling yang dilakukan pada Disperindag atas pertimbangan saya, dan roling tersebut dilakukan dengan kehati-hatian untuk menghindari permasalah yang muncul kembali,” ungkapnya. Sementara, Beni menjatuhkan sanksi terhadap Sekda Muba H Sohan Majid karena lebih memilih menjalankan rekomendasi KASN, dimana rekomendasi tersebut menjatuhkan sanksi untuk Sekda dan Kepala BKD Diklat. Namun sebelum itu, Beni telah berkoordinasi dengan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin prihal tersebut,

6 Proteksi

karena keputusan yang diambil perlu kebijaksanaan dan kehati-hatian. “Sekda lama yakni H Sohan Majid kita usulkan ia ke Provinsi, karena sebelumnya saya telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumsel. Mengenai penjatuhan sanksi ini kita sudah mengikuti prosedur yang ada, sedangkan mantan kepala BKD dan Diklat sudah diberikan sanksi yakni dibebas tugaskan,” ujarnya. Sambil menunggu rekomendasi perpindahan Sekda lama, sambung Beni, saya telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekda Muba kepada Asisten I Bidang Pemerintahan Protokol dan Kesra Setda Muba, H Rusli. “Saat ini kita masih menunggu penempatan Sohan Majid, dan itu wewenang provinsi. Sedangkan jabatan Sekda saya Plt kepada H Rusli,” jelasnya. Sementara, Plt Sekda Muba H Rusli mengatakan bahwa dirinya akan menjalankan amanah yang diberikan kepada dirinya sebaik mungkin, dan akan menjalankan program-program yang ada dengan amanah. “Ya, sebisa mungkin saya akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah ada, dan sebisa mungkin menjaga amanah yan telah diberikan,” ujarnya. ,,

Kesbangpol Turunkan Tim Pemantau Pilkada Muba

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

M e n j e l a n g p e l a k s a n a a n Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 2017 mendatang, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muba akan menerjunkan tim pemantau intern. Diterjunkanya tim pemantau Pilkada tersebut untuk mengawasi jalanya proses Pilkada. “Ya, menjelang Pilkada kita akan menerunkan tim pemantau dari Kesbangpol. Tim pemantau tersebut akan, ditempatkan di 14 kecamatan, dan seluruh desa yang berada di Muba," kata Soleh Naim. Dikatakanya, jumlah personil yang diturunkan nanti akan menyesuaikan dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba. “Kita juga akan bersinergi dengan pihak penyelenggara, keamanan, hingga masyarakat, baik sebelum maupun sesudah Pilkada,” ungkapnya. Sedangkan peran dan tugas yang akan dilakukan yakni dengan melakukan pemantauan situasi politik, situasi di masyarakat, dan proses pelaksanaan Pilkada. “Kita tidak mau kecolongan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai mencoreng pelaksanaan pilkada di Muba, baik itu sebelum maupun sesudah pilkada,”ujarnya. Ketika disinggung mengenai apakah Kesbangpol akan melakukan hitung cepat pada saat pelaksanaan Pilkada nanti, akan dilakukan pihaknya tetapi hanya untuk data pegangan saja dan bukan untuk d publikasikan. "Penghitungan juga kita lakukan tapi sifatnya intern," jelasnya. Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, H Rusli, mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada Muba pihaknya sangat yakin sekali akan sukses diselenggarakan. “Seluruh pihak, baik itu perseorangan, partai politik, ormas, hingga masyarakat harus dapat saling menjaga, saling menghormati dan menghindari gesekan

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

tiga. Campur-campur (unsur politik, pengusaha, birokrat). Bisa laki bisa perempuan. Bisa pengusaha, bisa politisi, bisa birokrat. Semua opsi masih terbuka. Bisa orang partai, bisa bukan orang partai," kata Dodi. Ketika ditanya kriteria yang bagaimana yang akan digandengnya menjadi Cawabup Muba nanti, Dodi menyebut pertimbangannya sebetulnya sudah sering ditulis di media. "Yang penting dia harus punya pemahaman bagaimana membangun Muba bersama-sama dengan saya. Ideidenya harus sejalan. Punya spirit dan semangat untuk membangun, untuk kerja keras. Dan tentunya harus loyal," katanya.

yang bisa menimbulkan perpecahan. karena tujuan kita tetap sama yaitu Pemilu Damai,â&#x20AC;? ujarnya.

Dodi Reza Alex Noerdin, Calon Bupati Muba 2017-2022.

lawan. "Nggaklah masih ada partai yang lain. PDI Perjuangan dan PAN. PAN Insya Allah ke kita mudah-mudahan dengan proses yang baik intinya kan saya mau membangun komunikasi politik yang cair yang damai, dan sejuk karena koalisi ini bukan hanya untuk Pilkada. Koalisi ini juga untuk memudahkan Muba di depan. Partai kan ada 11. Alhamdulillah kita sudah 9 partai. Dua partai masih belum.

Dijelaskan Dodi, untuk dukungan dari PKB sudah turun SK. Begitu juga dari Partai Hanura sudah turun SK. Dari Partai Golkar sendiri masih tinggal menunggu siapa bakal menjadi pasangan Dodi. "Karena SK ini dak pacak ngeluarkan dewekan. Berpasangan. Jadi semua sudah rekomendasi. Tapi tinggal SK yang belum karena menunggu pasangan. Golkar sendiri belum SK, masih rekomendasi tinggal SK karena menunggu pasangan. Masih nunggu saya. Kalau Pak Dodi sudah ada wakil, langsung dikeluarkan SK pasangan.

Dodi Reza Alex Noerdin, Calon Bupati Muba 2017-2022. PAN Insya Allah ke kita. PDIP juga. Tidak khawatir muncul calon tunggal?) Oh kan ada independen. Mudah-mudahan calon independen lolos," ungkap anggota DPR RI Dapil Sumsel yang juga Cabup Muba periode 2017-2022 H Dodi Reza Alex Lic Econ MBA saat menghadiri penutupan silaturahmi dan konsolidasi Anggota Legislatif PKS dan Temu Tokoh se-Sumsel di Hotel Aston Palembang,

Bakal terborongnya partai politik mendukung Anggota DPR RI Dapil Sumsel H Dodi Reza Alex Lic Econ MBA menjadi Bakal Cabup Muba periode 2017-2022, diperkirakan tidak bakal ada

Ketika ditanya apakah sudah fiks dirinya akan berpasangan dengan Drs H Apriyadi MSi, putra sulung Gubernur Sumsel ini menyatakan baru bakal mengumumkannya minggu depan. "Saya umumkan minggu depan. Akhir September kan. He..he.. Ada PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Karena SK itu dak boleh satu (harus berpasangan)," terang suami dari mantan reporter MetroTV, Thia Yufada. Dodi juga menjelaskan dirinya memang patut mempertimbangkan bakal siap dirinya akan berpasangan agar dapat menambah kekuatannya. "Manusia kan banyak kelemahannya. Saya sendiri harus diimbangi dengan wakil yang bener-bener mengerti gerak langkah ataupun sikap saya nanti dalam memimpin. Ya semuanya harus serba menutupi. Kekurangan, kelemahan saya kira wajar setiap orang dan itu kita harus mengakui bahwa secara jujur kita sebagai manusia pasti ada kelemahan. Nah itulah fungsi wakil. Pecak kito nih nak kawin kan. Jadi musti diitung nian dan dilihatlihat bener mana yang bener-bener kagek yang pacak menutupi kekurangan kito dan menambah kekuatan kita," pungkasnya.

Proteksi 7

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

PPK Kemayoran Beri Pelayanan Kepada Mitra secara Optimal

irektur Utama Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, Dwi Nugroho. â&#x20AC;&#x201C; Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, Dwi Nugroho, memastikan pihaknya selalu bekerja optimal untuk memberikan pelayanan kepada para mitra dan yang terkait dengan kawasan ini. Demikian Dwi dalam acara Coffee Morning yang digelar di kantor PPK Kemayoran, Rabu (3/8) pagi sampai siang WIB. Kegiatan ini dimaksudkan memperkenalkan tugas pokok dan fungsi PPK Kemayoran dalam melaksanakan pengelolaan kawasan. Tentu saja, untuk mempererat hubungan antara PPK Kemayoran dengan para mitra yang berada di kawasan Kemayoran. â&#x20AC;&#x153;Jika ditanya, apa prioritas saya selama memimpin PPK Kemayoran? Bisa saya katakan, ya semuanya. Kami bertekad untuk menjadikan Kemayoran sebagai kawasan yang modern seperti di banyak kawasan lainnya,â&#x20AC;? kata Dwi, Rabu. Dwi yang baru berkantor di PPK Kemayoran selama enam bulan, tepatnya sejak Januari 2016, menyadari pekerjaan yang diamanahkan negara padanya bukan hal mudah. PPK Kemayoran memang berada di lingkup Sekretariat Negara (Setneg). Hal yang membuatnya harus bijak dalam membenahi segala permasalahan yang ada. Pihaknya terus membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada di kawasan Kemayoran. Seperti pembangunan Fly Over, pembangunan Wisma Atlet, perbaikan jalan, saluran air, normalisasi kali dan waduk yang ada di Kemayoran, penataan hutan kota dan jalur hijau serta pembangunan sarana transportasi bekerjasama dengan PT Trans Jakarta. Untuk semua itu, jelas Dwi, intinya adalah komunikasi. Dengan komunikasi, seperti yang sudah dilakukannya selama ini, berbagai hal yang dirasa sulit pun menjadi mudah. Satu persatu apa yang mengganjal bisa terpecahkan. Dan, ia akan terus menerapkan komunikasi dalam mengemban jabatannya saat ini sebagai Dirut PPK Kemayoran.

8 Proteksi

Disewakan untuk Warga Miskin - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah siap membangun 10 menara rumah susun di Kemayoran yang akan menjadi bagian kampung atlet untuk perhelatan Asian Games 2018. Pembangunan rusun ini berada di Blok C2 seluas 145.000 meter persegi dan Blok D10 seluas 333.800 meter persegi. Adapun untuk Blok C2 sebanyak tiga menara dengan total mencapai 1.982 unit akan digunakan untuk ofisial, dan media. Sedangkan Blok D10 sebanyak tujuh menara dan mencakup 5.494 unit dibangun untuk para atlet. "Kedua blok tersebut semuanya memiliki tipe bangunan 36 meter persegi, dan kami harap bisa selesai pada pertengahan tahun 2017," ucap Direktur R u m a h Susun Ditjen Penyediaan Perumahan, Chris Robert M a r b u n , di Jakarta, S e l a s a (3/5/2016). Pemerintah l a n t a s menunjuk dua kontraktor u n t u k

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

membangun ketiga menara tersebut. Keduanya adalah PT Brantas Abipraya membangun dua menara, dan PT Waskita Karya (persero) Tbk. membangun satu lainnya. Untuk saat ini, pengerjaan fisik di Blok C2 dan Blok D10 tengah berjalan sampai tahap pembangunan pondasi. Setelah digunakan oleh para atlet Asian Games 2018, ketiga menara tersebut akan dijadikan rumah susun sewa (rusunawa). "Setelah Asian Games 2018 akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pegawai negeri sipil (PNS) dan diserahkan ke Menteri Sekretariat Negara, sehingga dapat dikelola oleh Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPK)," jelas Robert. Robert menambahkan mengenai sasaran penghuni dan besaran tarif sewa yang dikenakan, sepenuhnya diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Kita sudah lakukan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan sosialisasi juga akan dilakukan mereka serta besaran sewa dan siapa yang menghuni akan diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta," tuturnya. Untuk spesifikasinya, rusunawa Kemayoran ini memiliki dua kamar, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Robert

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Brunei Darussalam Puji Pengamanan Aksi 212 Ulama Beserta Petinggi Polri Dan TNI Menggelar Doa Bersama Iriawan lantas mengapresiasi seluruh anak buahnya yang telah melakukan tugas dengan menyebutkan, fasilitas dan bahan yang digunakan untuk membangun setara dengan hotel bintang tiga. Pembangunan kampung atlet atau rusunawa di Kemayoran ini diperkirakan menelan dana hingga Rp 3,5 triliun. ;;

Pedagang Daerah:

Harga Murah Pasar Kemayoran Jual Mobil Bekas Berkualitas PASAR Mobil Kemayoran (PMK) dikenal sebagai pasar mobil bekas yang menyediakan produk berkualitas. Pasar yang berlokasi di Jalan Raya Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat, sering dikunjungi pedagang mobil dari berbagai daerah yang berburu stok. “Harga mobil di sini relatif murah dan kondisinya bagus-bagus. Jadi, kalau dijual lagi ke daerah, kami masih dapat untung yang lumayan,” ujar Hartono, pedagang asal Surabaya, Jawa Timur, saat berburu minibus di PMK. Dia ditemani tiga sopir akan membeli

Avanza dan Innova sesuai permintaan pelanggan di daerahnya. “Setelah transaksi selesai, kami akan langsung mengendarai mobil secara konvoi menuju Surabaya,” ujar pria yang mengaku menginap di sebuah hotel kawasan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat. PASTI PUAS Ketua Persatuan Pedagang Pasar Mobil Kemayoran (P3MK), H. Hendry Syahrial, menyatakan sejak dulu sampai sekarang, PMK masih menjadi tujuan utama kelompok pedagang dari berbagai penjuru Tanah Air. “Sebab, mobil yang kami pajang di show room sudah melewati proses quality control. Jadi, kondisinya selain siap perjalanan luar kota juga bersih luar dalam. Konsumen pasti puas,” ujar Hendry sambil menambahkan harga yang diterapkan pedagang PMK juga relatif murah. Jadi, meski sudah dipotong biaya akomodasi berupa perjalanan, penginapan, dan makan, pedagang daerah masih bisa meraih untung. PMK yang berlokasi persis di seberang gedung arena PRJ Kemayoran, selain dikenal sebagai pasar besar mobil seken, juga pusat pertokoan onderdil, variasi, dan bengkel. Di lokasi ini terdapat 600-an kios yang menjual aneka suku cadang, aksesori, bengkel reparasi bodi, dan lainnya. “Ibaratnya konsumen mau cari a p a p u n ada di sini,” kata Hendry yang juga p e m i l i k Raden Auto.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

bersemangat dan tanggung jawab. Pengamanan Aksi Bela Islam III yang digelar pada 2 Desember lalu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tak hanya dari dalam negeri, pujian juga datang dari negeri tetangga, Brunei Darussalam. " Teman saya Kepala Kepolisian Brunei. Dia tanya bagaimana mengelola massa sebanyak itu. Soalnya itu sama dengan seluruh penduduk Brunei, dia bilang begitu," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan, di kantornya, Jakarta, Selasa 6 November 2016. Iriawan mengapresiasi seluruh anak buahnya yang telah melakukan tugas dengan bersemangat dan tanggung jawab. Dia tidak menampik adanya beberapa anggotanya mengalami lukaluka. " Alhamdulillah anggota kita tetap semangat, tidak ada korban dari pihak mereka," ucap dia. Mantan Kapolda Jawa Barat itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh massa yang mengikuti aksi. Sebab, massa mau memegang komitmen dan menggelar aksi secara damai dan tertib. Aksi 212 yang digelar di Lapangan Monas merupakan kegiatan yang sangat damai. Aksi tersebut diisi dengan tausiah, dzikir, serta doa bersama. Manusia tumpah ruah. Lautan manusia meluber hingga ke luar area Monas. Meski demikian, tidak ada kerusakan sedikitpun di sekitar lokasi. Bahkan sesaat setelah kegiatan berakhir, tak ada sampah yang berserakan.

Proteksi 9

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

HAPPINESS AND PEACE OF MIND

OLEH : DOSEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA,PROF.Dr SUHANDI CAHAYA SH MH MBA

they may include money matter,family problem ,and loss of health , or the dead of a loved one . The Bible can help you to deal with problems today,and among other ,it also provide the answer to this ultimate guestion : What is the purposed of this life. IV. METHOD OF DISCUSSION

DOSEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA,PROF.Dr SUHANDI CAHAYA SH. MH. MBA “ Happiness is a state of mind. it,s just according yo the way you look at thing “ Abstract : When I was in Pakanbaru ,almost 10 years ago, I met a Lady whom husband had already passed away because of traffic accident . The lady asked me to become her lawyer / advocate and took her late husband’s body because it was kept by the police there . After the husband’s body had been released .I broughtit to Sultan SyarifKasimAirport and then we prayed together before the plane departed the Jakarta. Before we left I asked the lady if she wanted to hold her husband’s hand the she suddenly got angry to me beacuse she did not wishto touch the body of her husband because he was dead.and if I (lawyer ) was to force her, she would rather going back to Jakarta withoutit.Wasso depressed and didn’t known what happened with this lady and then I hold her husband’sicy hand and closed the coffin ,so in my mind I thought, what was the meaning of life ? why did the wife do something like that ? Oh My God .islife only an emty dream? Is Life only a vanity ? Is Life meaningless? Hence the posed question is : What is the porpuse of this life ? II : INTRODUCTION

10 Proteksi

JANE AUSTEN SAID: “ There are few people whom I really love. and still fewer of whom I think well .The more I see of the world .the more am I dissastisfied with It : and evey day comfirms my belief of the inconsistency of all human character,and of the little dependence that can be placed on the appareanceof merit or sense “

Whitin the last ten years I have already written about what is the meaning is of life ? and the answers were : - Life is only meaningless - Life is only vanity - Life is only an empty dream. And now I would like to write about what is the purposed of this life, and to analyze this I will use an article of legal teory of natural law by hill ( 20 th century )

When I was in Amsterdam wachingtelevision , I was surprised because our lovely flight Air Asia was missing and all the passengers ( 162 people ) were predicted dead Nobody Knows about our fate /destiny except our lord Jesus Crist. Read any newspaper , look at television or listens to the radio thereare so many stories of crime.war and terrorism ( look at journalists of Al Jazeera which were arrested by the police and now is in the jail ). Thing about your own troubles. perhapslinness or the death of a loved

“ Because an act in harmony with the objective order is a morality good act and because an act at discord with.The some order is a moraly bad act .it is a natural law’s informasion function to make clear to man the difference between good and evil or right and wrong “ The fact that you are reading this article shows that you would like to find our what the bible teaches . The article will help you notice that the paragraphs have corresponding questions at the bottom of the page.Million have enjoyed using the question and answer method when discussing the bible with the Jehovah’s witnesses.And I hope you will too,may you have God’s blessing as you enjoy the thrilling and satisfying experience of learning what the bible teaches,get to know your bible. There are 66 books that make up the bible,these are divided into chapters and verses of easy reference. When scriptures are cited in this publication,The first number after the name indicate the chapter of the bible book and the Next reler to the verse for example the citation. 2.TIMOTHY 3:6

one,thatcauses you great distress.you may fell like the good man .Job who said that he was drenched with mistery ,look at job 10 : 15 III PROBLEM The bible tells that god will bring about these changes on the Earth.Do not quickly dismiss what is presented on the preceding pages as mere wishfulthinking God has promised to bring these things.

All Scripture is breathed out by God and Profitable for teaching ,for reproof , for correction,and for training in righteousness. You will quickly become familiar with the bible by looking up at the scriptures cited in this publication ,also why not start a program of daily bible reading ? By reading Tree to five chapters a day you can read the entire bible in a year.

The Bible explains how He will do so but the bible does more than that,it provides the key to your enjoying a truly satisfying life every day . Think for a moment about your own anxieties and troubles,

Back to the topik of article ,what is the porpuse of this life. I think our life is similiar to a candle . it can be useful for other people who are standing around us even thought the candle will be melted

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

but it could light the other people. very likely you are interested in getting answers to life’sbig questions , No doubt you sometimes wonder ,what is the porpuse of life ? - Is this life all there is ? - What is God realy like ? - Is it possible to get close to God ? - Is This God porpuse for me and for the rest of mankind ? - Where can i find help to cope with problems ? - Is there any hope that we will ever see peace on the Earth ? - The bible provides statisfying answers to these questions ? It is good to ask suck questions and it is important that you do not give up untill you find statisfying and reliable answers .The Famous teacher Jesus Crist said. MATHEW 7:7 " Keep on asking, and it will be given you. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and it will be opened to you. If you keep on seeking for answers to the important questions you will find that the search can be very rewarding ( Please compare with Proverbs 2:1-5) Despite what other people may have told you.there are answers and you can find them in the bible.The answers not too hard to untherstand Better yet they bring hope and joy and they can help you to live a statisfying life righ now .To begin let us consindera qustion that has troubled many people How Does God feel about injustice we face ? According to Benyamin N Cardozo The proces of justice is never finished bet reproduces itself generation after generation is ever changing forms and today as in the past it calls for the bravest in the best. PSALM 37 : 28 For the LORD loves justice And does not forsake His godly ones; They are preserved forever, But the descendants of the wicked will be cut off. So He Cares….

1 PETER 5:7 “Casting all your anxieties on him, because he cares for you.” V.CONCLUSION Brothers and sisters also the people of God .I would like to stop my article here ; and last but not least to reply the previous question : if our life should be used to fully serve other people ,and therefore we must learn to surrender.our lives only to our Lord Jesus Christ.in Other words we could not live alone because we still families ,brothers,sisters, or friends,an that we also need to love them. 1 JOHN 4:19-20 19 .We love because He first loved us. 20. If Some one says ,I Love God’ and hates is brother He is a liar.For the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God, whom they have not seen. Or My Brother ,sisters and people of God ,I will Give you this advice learning from lord.

Genesis 6:55) The LORD saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. 6) The LORD regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled.

GOD ALWAYS BLESSED THE PEOPLE WHO FEAR OF HIM AND OBEY HIS ORDERS AND IMPLEMENTED HIS ORDERS IN DAILY LIFE

God has not changed,look at.

Prof. DR. SUHANDI CAHAYA SH, MH, MBA • Advokat - Kurator - Dosen - Konsultan HKI - Saksi Ahli • Pengurus Dewan Kehormatan AAI • Dosen Pasca Sarjana Universitas Jayabaya • Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang • Dosen Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) • Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM) • Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologia (IKAT)

MALACHI 3: 6 “I am the LORD and I do not change. That is why you descendants of Jacob, are not destroyed already Completely destroyed God still hates to see the suffering that is taking place worldwide and God hates to see people suffer,He cares for you.

Jakarta ,29 September 2016

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 11

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN • Regional Professorial Chair for Law and Business (Guru Besar) Perpetual Help University Of Philippines . READING MATERIAL :

Sekda Muba; Utamakan Musyawarah Dalam Menyelesaikan Masalah

1. Holy Bible; 2. Dr.DF.Walker konkordansi Alkitab 3. Dr.Wahyu Mulyono ,SH,Kn Pengantar Teori Kriminologi 4. Prof.Dr.Achmad Ali SH,MH. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan 5. BBC Word News 6. CNN News 7. Prof. DR. SUHANDI CAHAYA SH, MH, MBA Teori Hukum 8. Knock Knock in My Humble Opinion

LAW OFFICE Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA AND PARTNERS Alamat: Jl.Gajah Mada No.10 Lt.2,Jakarta Pusat Telp: 021- 63866636 Fax: 021- 63866636 Email: suhandicahaya@yahoo.com Suhandi_cahaya@doctorsuhandicahaya.com Website: doctor-suhandicahaya.com Member of International bar Association London

Sekda Muba; Utamakan Musyawarah Dalam Menyelesaikan Masalah

lt Sekda Kabupaten Musi Banyuasin H. Rusli, S.P., M.M., membuka rapat perihal penyerobotan tanah yang di Lakukan PT. Hindoli di ruang Rapat Randik Pemkab Muba, Sekayu Musi Banyuasin Lintas Pe – Kedepankan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah, Pemkab Muba selalu siap memfasilitasi penyelesaian persoalan apapun, termasuk tuntutan dari masyarakat kepada pihak perusahaan. Itulah yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) H. Rusli, S.P., M.M., dalam rapat penyelesaian permasalahan lahan antara masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal jaya dengan PT. Hindoli di ruang rapat Randik. Rabu, (19/10/2016). Rusli juga menambahkan, jika tidak ada keputusan dari kedua belah pihak, maka jalur hukum akan menentukan siapa salah dan siapa yang benar. Foto; Suasana rapat perihal penyerobotan tanah yang di Lakukan PT. Hindoli di ruang Rapat Randik Pemkab Muba. Dikesempatan yang sama, Joko Pranoto selaku perwakilan dari PT. Hindoli mengatakan sudah membayar ganti rugi dengan bukti Hak Guna Usaha (HGU) No 63 tahun 2014, yang sudah diberikan

12 Proteksi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muba. “Kami dari pihak perusahaan sudah membayar ganti rugi mengenai lahan tersebut. Kami selalu membuka pintu untuk berdialog dengan pak Yakub selaku pihak yang dirugikan”, tambahnya. Rapat tersebut dihadiri oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Muba, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan serta Bagian Batas.(Red)

Plt Sekda Muba; Perusahaan Harus Peduli Terhadap Lingkungan Foto; Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) gelar pertemuan masyarakat pengemin sungai lelang Lebak Lebung di Desa Danau Cala Kecamatan Lais dengan pihak perusahaan PT. Inti Agro Makmur (PT. IAM) di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Sekayu Musi Banyuasin LintasPePemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memfasilitasi pertemuan antara masyarakat pengemin sungai lelang Lebak Lebung di Desa Danau Cala Kecamatan Lais dengan pihak perusahaan PT. Inti Agro Makmur

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

(PT. IAM) terkait dugaan pencemaran sungai oleh PT. IAM yang menyebabkan banyaknya ikan mati di Sungai Musi yang tepatnya di Desa Danau Cala. Menurut hasil pantauan awak media LintasPe, rapat dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, dan dipimpin oleh Plt Sekretaris Daerah H. Rusli, S.P., M.M., didampingi oleh Assisten II Ir. H. Sulaiman Zakaria, M.T., Kaban Kesbangpol H. M. Soleh Na’im, S.E., M.M., dan Kepala BLHPP Muba Ir. A. Rahman Zuber, dan dihadir Camat Lais A. Toyibir, S.STP., M.M., Kepala Desa Danau Cala Nazarudin, Kabid Padnas Badan Kesbangpol Drs. Amiruddin Iskandar, pihak PT. Agro Makmur Agus dan perwakilan Masyarakat Selamet. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan (BLHPP) Muba Ir. A. Rahman Zuber, menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 dilakukan Rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba, namun pihak PT. IAM tidak hadir, sehingga PT. IAM masih menjadi tuntutan tanggung jawab kontribusi sosial terhadap masyarakat yang terkena pencemaran tersebut. “Berdasarkan hasil uji sampel terdapat 6 titik yang diduga terjadi pencemaran, namun kita harus menunggu satu bulan lagi hasil dari 3 Laboratorium”, jelasnya. Menanggapi hal itu, Plt Sekretaris Daerah H. Rusli, S.P., M.M., menyampaikan bahwa sudah di sepakati di dalam rapat-rapat yang sudah dilaksanakan sebelumnya, namun kenapa pihak PT. IAM belum melaksanakan perbaikan kualitas sungai dengan melakukan upaya penebaran bibit ikan dilingkungan yang sudah terkena pencemaran, merencanakan pembersihan kayu atau

ranting di daerah sungai, memindahkan pintu air yang selama ini sudah mengaliri muara sungai dan segera dipindahkan ke aliran yang lain. “Pemerintah Kabupaten Muba berharap adanya bantuan dan konstribusi sosial kepada masyarakat yang mengalami kerugian dari masalah tersebut, dan apabila pihak PT. IAM tidak menerima, maka sebaiknya digugat ke pihak yang lebih tertinggi”, tegasnya. Foto; Suasana pertemuan masyarakat pengemin sungai lelang Lebak Lebung di Desa Danau Cala Kecamatan Lais dengan pihak perusahaan PT. Inti Agro Makmur (PT. IAM) di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Muba. Selasa, (11/10). Sementara itu, pihak Perusahaan PT.

IAM, Agus menyampaikan bahwa pihak perusahaan peduli terhadap masalah ini, namun tidak dituju kepada masyarakat atau kelompok tetapi akan ditujukan ke Desa. “Kami pihak perusahaan seolah-olah di pojokan oleh pihak lain dari hasil laboraturium, padahal kami telah melakukan berbagai upaya seperti sudah merealisasikan dengan mengalirkan aliran dari sungai ke tempat lain”, terangnya. Sementara itu, Assisten II Ir. H. Sulaiman Zakaria, M.T., memberikan masukan bahwa sebaiknya pihak perusahaan menggunakan CSR agar bisa membantu permasalahan di daerah tersebut, sesuai dengan kemampuan CSR Perusahaan, kalau perusahaan dengan masyarakat masih bersifat keras maka tidak akan ada solusinya. Dalam kesempatan itu, Plt Sekretaris Daerah H. Rusli, S.P., M.M., menyimpulkan untuk permasalahan tuntutan penebaran bibit ikan segera direncanakan oleh Perusahaan, dalam bentuk Desa dengan membuat proposal permohonan bantuan kepada Perusahaan PT. Inti Agro Makmur. “Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Muba mengharapkan kepada Perusahaan agar peduli terhadap lingkungan yang berada di wilayah tersebut walaupun hasil laboraturium tidak menyatakan ada pencemaran, dan Perusahaan bisa menggunakan CSR sesuai dengan kemampuan CSR perusahaan”, pungkasnya. (WindaC).

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 13

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Tentang Artha Graha Peduli dan Pendidikan 4. Artha Graha Peduli Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Artha Graha Peduli Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu

Tentang Artha Graha Peduli

GP adalah lembaga nirlaba berbentuk yayasan yang merupakan penyalur dari berbagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab korporasi dari jaringan usaha Artha Graha Network pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. “AGP memiliki visi untuk membangun berbagai kepedulian sosial, kemanusiaan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,” paparnya. Ditambahkan, AGP membawa misi untuk mewujudkan kepedulian tersebut dalam berbagai program berbasis kemasyarakatan. Yakni, guna mendukung terciptanya kemandirian bangsa dan negara melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Artha Graha Peduli memiliki 5 pilar program yang menjadi fondasi utama kepedulian Artha Graha yaitu : 1. Artha Graha Peduli Lingkungan Hidup 2. Artha Graha Peduli Penanganan Bencana 3. Artha Graha Peduli Sosial, Budaya

Jadi, imbuhnya Artha Graha Peduli berusaha menjangkau bidang sosial, bencana alam, pendidikan, konservasi lingkungan, serta orang-orang yang kurang mampu. Dimana kita bisa menyentuh akan kita sentuh, kita bekerja sebatas kemampuan yang kita miliki.

AGP Dan AGN Mendukung Deklarasi Indonesia Bergerak Untuk Bebas Sampah 2020 -Artha Graha Peduli dan Artha Graha

Network megerahkan ribuah karyawan dan relawannya di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi bersih bersih sebagai bentuk dukungan penuh kepada komitmen Presiden Jokowi dalam mendorong Indonesia bebas sampah pada 2020

“Kami berharap Artha Graha dapat semakin berkembang, sehingga dapat lebih banyak berbuat untuk masyarakat Indonesia. AGP didirikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami hanya ingin menjadi bagian yang dapat mempererat bangsa dan tanah air,” katanya. Sebagai anak Indonesia, kami terpanggil untuk berbuat terhadap sesama. Kami tak punya tujuan politik. AGP mendukung semua pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan ingin terlibat dalam berbagai kegiatan yang menjadi program pemerintah. “Kami berbisnis tak hanya mengejar profit, kepedulian terhadap sesama yang kami utamakan. Bahkan, 60 persen dari pendapatan Grup Artha Graha harus dapat ditransformasikan menjadi pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu,” paparnya. Intinya, pihaknya ingin menjadi social entrepreneur, yaitu perusahaan yang memiliki kepedulian sosial bukan hanya mengejar keuntungan bisnis semata.

Di jakarta saja kami mengikutsertakan sekitar 500 karyawan dan sebagian besar bergabung dalam aksi bersih-bersih Clean Up Jakarta ini. Sejak tiga hari lalu unit unit usaha kami di berbagai daerah malah sudah melakukan aksi serupa. Jumlah yang terlibat mencapai ribuan karyawan kata senior Artha Graha Peduli Heka Hertanto di Jakarta, Minggu Artha Graha Peduli bersama sekitar 1500 orang dari 35 komunitas memperingati Hari Peduli Sampah Nasional bersama Presiden Jokowi, Meteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Presiden Jokowi pada acara yang bertepatan dengan Car Free Day itu mendeklarasikan Indonesia Bergerak untuk Bebas Sampah 2020 Artha Graha Peduli dan Artha Graha Network mendukung deklarasi tersebut bersama-sama dengan 706 komunitas lain dari berbagai daerah diseluruh Indonesia,’ ujar Heka yang tengah membersihkan sampah disekitar Pasar Blora, Dukuh Atas Jakarta. Heka bersama ratusan karyawan Artha

14 Proteksi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Mendagri: Ormas di Indonesia Luar Biasa Banyaknya sampah sampah di Teluk Benoa, sungai-sungai yang bermuara kesana, dan pinggiran jalan Tol Bali Mandara Graha Network melakukan kerja bakti massal. Mereka membawa kantong sampah non plastik, sarung tangan pribadi dan gerobak sendiri memunguti sampah di kawasan sekitar Blora dan kawasan lain seperti sungai dan selokan.

Selain di kawasan Blora, para karyawan unit usaha Artha Graha, Bank Artha Graha, pengelolah gedung SCBD dan sekuriti yang tergabung dalam security Group Artha (SGA) melakukan aksi bersihbersih di pusat bisnis kawasan Sudirman itu. Begitu juga di kawasan Mal Artha Gading (MAG). Mereka mengumpulkan sampah dan memilahnya mana yang organik dan non organik. Lanang Sudira, relawan Artha Graha Peduli menambahkan di Bali aksi bersihbersih sampah sudah di lakukan sejak hari jumat(19/2) oleh Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB), PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI)dan karyawan Discovery kartika Plaza Hotel (DKPH) di kawasan Teluk Benoa kabupaten Badung. Teluk Benoa, menurut warga Bali itu, merupakan lokasi yang menjadi langganan kiriman sampah baik organik maupun non organik. Sudah lebih 3 tahun FPMB, TWBI dan DKPH membersihkan

Jumlah sampah di Bali sebanyak 6.845 meter kubik per harinya. Kami terpanggil untuk ikut membersihkan sampah di wilayah kami kata Lanang Sudira. Sebelumnya Heka Hertanto mengatakan Artha Graha Peduli mengajak semua pihak untuk perang melawan sampah, khususnya sampah non organik dan mencegah terjadinya bencana akibat sampah seperti yang pernah menewaskan 157 jiwa karena tergulung longsor sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir Leuwigajah jawa Barat . Ajakan tersebut disampaikan Senior Artha Graha Peduli Heka Hertanto di Jakarta, Jumat, terkait dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang pendeklarasiannya di picu oleh tragedi longsor sampah di Leuwigajah tersebut. Sebanyak dua kampung terhapus dari peta karena tergulung longsor sampah waktu itu. I Wayan Sudira, Satgas Monitoring, saat ditemui di lokasi aksi mengatakan bahwa jumlah sampah di Bali mencapai 6.845 meter kubik perharinya. Kami terpanggil untuk ikut membersihkan sampah di wilayah kami. Di Bali aksi bersih-bersih sampah sudah dilakukan oleh Forum Peduli Mangrove Bali, PT Tirta Wahana Bali Internasional dan karyawan Kartika Plaza Hotel di kawasan Teluk Benoa. Dalam kesempatan tersebut, Artha Graha mengajak semua pihak untuk perang melawan sampah dan mencegah terjadinya bencana akibat sampah.(Upi/ LIm)

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Tjahjo Kumolo. • Tolak Asas Pancasila, Ormas Atau LSM Dibubarkan Jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang di Tanah Air sebanyak 254.633. Tercatat, 287 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), 2.477 di provinsi, 1.807 di kabupaten/kota, 62 di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan 250.000 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (5/12). “Ini luar biasa banyaknya ormas di Indonesia yang terdaftar,” kata Tjahjo. Akan tetapi, dia mempertanyakan eksistensi ormas-ormas dalam membantu atau mendukung program negara, pemerintah serta masyarakat Indonesia. “Berapa yang pasif alias tidak melakukan apa-apa? Ada yang teriak anti Pancasila. Karena itulah, perlu revisi UU Ormas (Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Ormas),” ujarnya. Dia menyatakan, revisi UU Ormas direncanakan pada 2017. “Revisi UU Ormas setelah selesainya RUU Penyelenggaraan Pemilu (Mei 2017),” ucapnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri Soedarmo mengatakan, pemerintah ingin mengatur payung hukum penindakan potensi ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila. “Kita mengantisipasi apabila mungkin nanti ada ormas-ormas semacam itu, nanti sudah ada regulasinya. Kita harus mengantisipasi,” kata Soedarmo. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan mempersulit pendaftaran ormas. “Ormas itu bisa kita gunakan untuk menyuarakan kebijakan pemerintah kalau emang ormasormasnya ini sudah mengikuti aturanturan,”Tegasnya ./ lim

Proteksi 15

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

â&#x20AC;&#x153; Gugatan Rekompensi Kami Mohon Dikabulkan.â&#x20AC;? Hartono Tanuwidjaja SH, Msi,

engacara Hartono Tanuwidjaja SH, Msi, selaku kuasa hukum tergugat IV dan turut tergugat I dalam perkara perdata No.387/PDT.G/2015 PN.Jkt. Pst memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan putusan mengabulkan eksepsi tergugat IV seluruhnya, menolak gugatan penggugat seluruhnya, serta mengabulkan gugatan rekomvensi . Hal ini dimohon, karena gugatan melawan hukum yang diajukan penggugat kepada tergugat IV tidak terbukti. Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

antara lain sebagai berikut; masalah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara tergugat I dengan tergugat IV yang terjadi pada 17 April 2013 dan dilakukan di Notaris yang sama , dan

Hal ini bermula adanya gugatan dari DR. Baron Harun terhadap Henny Teguh tergugat I, Kantor Petanahan Jakarta Pusat tergugat II, Darjanto Abadi tergugat III, Damawan tergugat IV, DR. Fulgemsius

juga turut tergugat I. Namun ,transaksi itu sudah selesai sebelum transaksi baru, yaitu antara penggugat dengan Henny Teguh. Dengan berpijak pada pasal 127 HIR/151 RBg, seharusnya penggugat tidak menarik-narik tergugat IV dalam perkara ini, kata Hartono menbahkan.

Jimmy turut tergugat I dan Yuliana Syamsudin tirut tergugat II yang di daftarkan di Pengadilan negeri Jakarta Pusat oleh kuasa hukum penggugat RDB & REKAN, 26 Agustus 2015. Dalam waktu dekat hakim akan memutus perkara ini. (SUR).

Dijelaskan ,dalam perkara ini antara tergugat IV dan penggugat tidak punya hubungan hukum sehingga upaya ini tidak memiliki dasar hukum, karena pinjam meminjam uang itu terjadi setelah transaksi PPJB penggugat dan tergugat IV terjadi. Hartono menambahkan, ini terjadi karena tergugat II konsisten, oleh karenanya tidak tepat bila penggugat meminta beban tanggung jawabnya harus dipikul pihak lain, kecuali tergugat II. Sehingga salah alamat dan mengada-ada jika penggugat minta pertanggung jawaban pada pihak tergugat IV, karena jangankan melalukan perbuatan melawan hukum, kenalpun tidak sebelumnya. Transaksi Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara tergugat IV dengan tergugat I dengan penggugat, yang kemudian terjadi penandatanganan fasilitas kredit anatara tergugat I dengan penggugat, sudah dikonfirmasi oleh keterangan Amelia Situngkir SH. Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan transaksi baru anatara tergugat I dengan penggugat. Kepada majelis hakim yang menangani perkara ini, Hartono dalam berkas kesimpulamnya memberikan dalil-dalil

16 Proteksi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Sejumlah Tokoh Dituduh Makar, Ini Penjelasan Kapolri di Komisi Hukum DPR Karena adanya rapat-rapat perencanaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

apolri Tito Karnavian Diminta Tak Sembarang Tuding Makar, DPR Kecewa dengan Ka-

polri Penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap sejumlah tokoh pada Jumat (2/12) pagi jelang aksi unjuk rasa di Monas, lantaran adanya dugaan melakukan perbuatan makar. Tindakan upaya paksa itu bukan sembarang. Sebab, kepolisian telah memiliki alat bukti yang cukup terhadap dugaan melakukan penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi III di Gedung DPR, Senin (5/12). “Kami melihat upaya permufakatan jahat menggulingkan pemerintah yang sah. Itu diatur dalam KUHP,” ujarnya. Menurutnya, makar tidak melulu dengan kekuatan angkat senjata sebagaimana penilaian banyak orang. Namun, upaya menggulingkan pemerintahan yang sah didahului dengan adanya rapat-rapat dan melibatkan massa dengan jumlah yang banyak. Polri pun melihat indikasi tersebut. (Baca Juga: Apakah Kudeta Sama dengan Makar? Ini Penjelasan Hukumnya) Makanya, sedari awal sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa 2 Desember lalu, Kapolri kerap mengeluarkan pernyataan adanya indikasi pihak lain yang bakal memanfaatkan jutaan massa yang berdemo di Monas untuk diarahkan ke Gedung DPR dan MPR. Tujuannya, untuk menduduki Gedung DPR dan MPR. Setelah itu mendesak agar dilakukannya sidang istimewa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Hal itu dinilai telah melanggar hukum. Menurutnya, Polri tak segan melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ingin menduduki Gedung DPR dan MPR secara paksa. “Kalau menduduki Gedung DPR secara paksa, maka Polri sebagai penjaga Kamtibmas tidak akan mentolerir siapapun yang menduduki secara paksa,” ujarnya.

Mendengar penjelasan Kapolri, anggota Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan pihaknya concern terkait tuduhan Polri terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap dengan tudingan makar. Ia menilai menjadi agak kurang relevan melakukan penangkapan terhadap Rachmawati Sukarnoputri misalnya, dengan keterbatasan di atas kursi roda melakukan makar. (Baca Juga: Yusril Unggah Surat Penangkapan Rachmawati Soekarno Putri) Terlebih usia beberapa orang yang ditangkap terbilang sepuh. Selain Rachmawati, juga ada nama Sri Bintang Pamungkas. Dengan berbagai kriteria itu, Erma menilai tak memenuhi persyaratan mereka melakukan makar. Terlebih, mereka yang ditangkap tak memiliki kemampuan mengerahkan massa. “Menurut kami, agak tidak yakin mereka menggagas. Kalau ditindak seperti ini, Polri akan semakin represif. Kita berjuang menegakan demokrasi, kalau sekarang orang kritis ditangkap, padahal kuatnya negara demokrasi karena kuatnya masyarkat sipil,” ujarnya. Berbeda dengan Erma, anggota Komisi III lainnya Taufikulhadi berpandangan kelompok yang ingin mendompleng aksi demo di Monas 212 terlebih dahulu dicokok polisi dinilai tepat. Baginya, aksi dengan melibatkan jutaan orang dalam satu tempat memang rawan terjadinya pihak ketiga yang bakal melakukan sesuatu demi kepentingan lain. (Baca Juga: Tanggapi Aksi Isu 2 Desember, Presiden: Mari Kembali ke Konsep Negara Hukum) “Saya melihat langkah yang dilakukan sekelompok orang bakal makar, sepenuhnya memang ada,” ujarnya.

bicara. Menurutnya, bila dipandang dari aspek usia dan kemampuan mengerahkan massa terhadap Rachmawati dan Sri Bintang Pamungkas, misalnya memang tidak masuk akal. Namun, Kapolri berpandangan ketika usia semakin matang, maka semakin cakap dalam memainkan perannya. “Mereka tidak harus turun ke lapangan. Yang setting design itu yang senior. Sedangkan yang muda-muda main otot. Tapi prinsipnya proses hukum terus berjalan,” ujarnya. Jenderal polisi bintang empat itu setiap orang bebas menyatakan pendapat dan kritiknya terhadap pemerintah. Namun, sepanjang dilakukan tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada, maka Polri bakal bersikap tegas. “Ini sama saja mendobrak DPR secara paksa, itu tidak bisa. Simbol negara ini tidak boleh dengan cara inskonstitusional,” pungkasnya. Sebelumnya, anggota Polda Metro Jaya menangkap 11 aktivis di sejumlah lokasi, Jumat (2/12) dini hari selang waktu pukul 03.00 WIB hingga 06.00 WIB. Para aktivis itu adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati, Sri Bintang Pamungkas yang diduga terlibat percobaan makar sedangkan Jamran dan Rizal dijerat tindak pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), serta Ahmad Dhani dituduh menghina terhadap penguasa. Penyidik kepolisian menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamal dan Rizal, sedangkan delapan tersangka lainnya tidak menjalani penahanan.

Merespon hal itu, Kapolri pun angkat PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 17

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

ARBITRASE & ADR Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2012, Penulis telah diundang oleh Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya untuk mengajar kelas khusus PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) bagi calon advokat yang akan ujian di PERADI nantinya. Untuk itu penulis sempat mengajari mata kuliah tentang Hukum Perusahaan, tentang Merger dan Akuisisi, PHI dan Arbitrase. Demikian juga mengajari di STIH IBLAM tentang HKI. Bahwa mata kuliah Arbitrase dan Alternative dispute Resolution (Alternatif penyelesaian sengketa) agak jarang dilakukan di Indonesia. Mengapa?? Karena rakyat kita lebih mengenal Pengadilan Negeri apabila ada suatu permasalahan, demikian juga dengan wiraniaganya terkecuali wiraniaganya yang sudah memiliki pola pikir yang moderat dan memiliki pengetahuan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase.

ARBITRASE & ADR Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA. I.

ABSTRAK

Bahwa selagi manusia hidup maka masih memiliki sifat egosentris dan mau menang sendiri sehingga tidak lagi mendambakan hukum dan menghormati hukum sampai-sampai apa yang sudah dilaksanakan di dalam perjanjian seringkali tidak ditepati. Seperti apa yang tertulis seperti mana yang tertulis di dalam Pasal 1320 BW Jo. Pasal 1338 BW Jo. Asas Pacta Sunt Servanda, sebagai kaidah dasar Grundnorm Hukum Internasional menyatakan, â&#x20AC;&#x153;Perjanjian yang diadakan harus ditaati oleh Para Pihak yang mengadakan 18 Proteksi

perjanjian. Hans Kelsen, Bapak dari Mazhab Wiena, yang sangat terkenal dengan ajarannya Stufentheorie des Recht berpendapat bahwa fakta Sunt Servanda merupakan kaidah dasar atau Grundnorm Hukum Internasional. Menurut mazhabnya kekuatan mengikat kaidah hukum internasional didasarkan kepada kaidah hukum yang lebih

tinggi dan kaidah hukum ini pada gilirannya juga didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai pada puncak piramida dimana terdapat kaidah dasar yang tidak terdapat pada kaidah yang lebih tinggi lagi. Sedangkan pendapat Dr. Walter Scott, LLB, MBBS, MRCGP, Dobst, RCOG. yang menyebutkan dan lebih condong untuk menggunakan Arbitrase daripada Litigasi. Sebab menurutnya, â&#x20AC;&#x153;Litigation is as old as man himself. Since the day he came down from his tree or if you prefer, climbed out of the oecean, several facts have been certain.â&#x20AC;? II.

PENDAHULUAN

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sayangnya alternatif penyelesaian sengketa sedikit sekali bahan-bahan mata kuliah demikian dan penulis memberikan mata kuliah ini di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang meliputi sengketa tentang HAKI yaitu tentang Konsultasi, Nogisiasi, Mediasi, Konsialisasi, Dan Arbitrase. Bahwa pembicaraan mengenai mediator, penulis sendiri telah mengikuti pendidikan mediator, baik adanya kerjasama antara lembaga pendidikan mediator Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu penulis juga pernah mengikuti pendidikan mediator di Singapura dengan biaya sendiri dan pun pernah mengajar tentang mediator di kantor hukum Gani Djemat, SH. & Partners. Bahwa sayangnya mediator di Indonesia sangat berbeda dengan mediator yang berada di Singapura sebab mediator di Singapura memiliki upaya paksa untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat publik yang berwenang untuk mencabut izin operasional apabila kedua belah pihak telah dilakukan mediai oleh mediator tetapi salah satu pihak yang telah menandatangani akte perjanjian tersebut tetap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Sedangkan mediator di Indonesia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat publik yang berwenang, sehingga demikian meditor di Indonesia tidak mepunyai keuatan apa pun juga.

III.

PERMASALAHAN

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Prof. DR. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie dan diwakili oleh Menteri Negara, Sekretaris Negara Republik Indonesia Prof. DR. Muladi, SH., dan terdaftar pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138. Negara besar seperti Indonesia tidak pernah sepi dengan sengketa maka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung selalu dibanjiri perkara, baik perkara pidana, perkara tata usaha negara, maupun perkara di Pengadilan Agama. Begitu bunyinya perkara diangkat di Pengadilan Negeri dan begitu banyaknya wirausaha pelaku bisnis di Indonesia, tetapi mereka yang bersengketa sedikit sekali menggunakan lembaga Arbitrase. Dan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah: Mengapa Lembaga Arbitrase tidak diminati oleh para pelaku bisnis di Indonesia?? IV. HASAN

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Sedangkan Pasal 1 Ayat (10) menyebutkan, “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara-cara: A. Arbitrase, B. Konsultasi, C. Negosiasi (Perundingan), D. Mediasi (Penengahan), E. Konsiliasi (Pemufakatan), F. Good Office (Jasa Baik), G. Summary Jury Trial (Pemeriksaan Jury Secara Sumir), H. Mini Trial (Persidangan Mini), I. Rent A Judge, J. Mediasi Arbitrase (Med-Arb). A.

ARBITRASE

Arbitrase merupakan salah satu ben-

PEMBA-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Arbitrase adalah “Cara penyelesaian sesuatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Sedangkan Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan, “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum tentu timbul sengketa.” Sedangkan Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan, “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu

tuk adjudikasi privat dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa sehingga berwenang mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat (binding). Para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Bedanya dengan sistem litigasi (adjudikasi publik) dimana hakim yang memeriksa telah ditetapkan pengadilan, sedangkan dalam arbirase para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan sehingga dapat menjamin kenetralan dan dapat memilih orang yang ahli PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

di bidangnya. Bahwa proses beracara di Arbitrase masih tidak jelas bagi praktisi hukum kecuali bagi mereka yang pernah berada di BANI. Sekilas hukum acara yang dipakai di BANI sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan perdata. Akan tetapi, dalam praktiknya tidaklah sepenuhnya demikian. Pada dasarnya untuk beracara di BANI terdapat 2 (dua) hal yang penting yang harus diperhatikan oleh para praktisi hukum, yaitu: 1. Fakta Hukum; 2. Alas Hukum; Mengenai alas hukum kita harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu pendapat ahli dapat pula dijadikan sebagai perujukan sebagai penentuan alas hukum (Pendapat dari Prof. DR. O.C. Kaligis, SH., MH., dalam bukunya berjudul “Asas Kepatutan Dalam Arbitrase). Sedangkan Prof. DR. Sudargo Gautama berpendapat bahwa pengusaha asing lebih mempercayai adan Arbitrase Internasional dan kurang mempercayai lembaga Peradilan Negeri, sebab hukum di Indonesia boleh dikatakan tidak mempunyai suatu kepastian hukum. Dan hal ini sangat berbeda dengan pendapat Gatot Sumartono yang menyebutkan keuntungan dalam hal memilih Arbitrase adalah sebagai berikut: a) Kecepatan dalam proses b) Pemeriksaan ahli di bidangnya c) Sifat konfidensialitas Kelemahan Arbitrase menurut Gatot Sumartono, adalah: a) Hanya untuk para pihak yang bonafit b) Ketergantungan mutlak pada Arbiter c) Tidak ada preseden putusan terdahulu d) Permasalahan pada putusan Arbi-

Proteksi 19

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

trase Asing.

lak keputusan yang bersengketa.

Sedangkan pendapat Prof. DR. H. Priyatna Abdurasyid, SH., Pd.D., C.IISL., Fell., BIS., LAA., bahwa Arbitrase itu lebih murah dan cepat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya jangka waktu kerja majelis Arbitrase dibatasi oleh undang-undang seperti di Indonesia oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberi batas waktu penyelesaian sidang selama 6 (enam) bulan pada putusan final dan mengikat.

BANI memberikan 3 (tiga) bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 (tiga) bulan tambahan. Sedangkan peradilan biasa, bisa memakan waktu sampai puluhan tahun lebih. Arbitrase dikenal 20 (dua puluh) tahun lebih. Arbitrase dikenal sebagai suatu cara penyelesaian melalui fast track dan standard track (sedangkan pengadilan dikenal sebagai complicated track).

Adapun klasifikasi Arbitrase menurut ruang lingkup tugas, yaitu: a) Interest Arbitration b) Rights Arbitration Bahwa interest arbitation bukannya hak yang dipersengketakan yang harus diputus, tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk menciptakan profisi-profisi dan kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu. Sedangkan klasifikasi arbitrase menurut inisiatif untuk berarbitrase terbagi menjadi: a) Voluntary Arbitration Umumnya beracara dengan memakai arbitrase dipilih atas inisiatif para pihak yang bersengketakan melalui suatu kontrak yang dibuat sebelum atau sesudah terjadi sengketa. b) Compulsary Arbitration Dalam bidang-bidang tertentu arbitrase malahan diwajibkan oleh undang-undang seperti dalam kasus pemutusan hubungan kerja seperti yang dilakukan oleh P4D, P4P atau penetapan dari Dinas Ketenagakerjaan. Bahwa klasifikasi arbitrase berdasarkan kekuatan keputusannya dapat terbagi menjadi dua, yaitu: a) Binding Binding Arbitrase pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final atau pun dengan putusan-putusan konvensional tingkat terakhir. b) Non Binding Non Binding Arbitrase yang sering disebut juga advisory atau mirip dengan fact finding. Para pelaku yang bersengketa bersama-sama memberi pihak ketiga untuk memutuskan sedangkan parapihak tetap bebas untuk menerima atau meno-

20 Proteksi

KONSULTASI

Bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya (Blackâ&#x20AC;&#x2122;s law dictionary). NEGOSIASI (Perundingan)

Bahwa negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Orang yang mengadakan perundingan disebut Negosiator. Menurut Garry Goodpaster, negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Fisher & Ulry mengemukakan, bahwa negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai pendengar. Dengan demikian negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak maupun sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromis (compromise solution) yang tidak mengikat secara hukum. D.

MEDIASI (Penengahan)

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. E.

KONSILIASI (Permufakatan)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator0 dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan oleh para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan kelur dari sengketa meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat keputusan tetapi hanya berwenang membuat

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. F.

GOOD OFFICE (Jasa Baik)

Good Office merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Inisiatif penyelesaiannya tetap berada di tangan para pihak sedangkan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur tangan mengatur sengketa jika tercapai penyelesaian, para pihak menyampaikan compromise solution kepada pihak ketiga. G. SUMMARY JURY TRIAL (Pemeriksaan Juri Secara Sumir) Summary Jury Trial merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem juri khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada juri sebenarnya untuk diputuskan, keputusan juri ini bersifat tidak mengikat dan para juri tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat. H.

MINI TRIAL (Persidangan Mini)

Hampir sama dengan Summary Jury Trial bedanya hanya tanpa adanya juri penasihat atau advisory jury dalam proses ini pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing di hadapan suatu panel yang terjadi atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut. I.

RENT A JUDGE

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut. Jadi pada dasarnya yang mengikat di sini bu-

kanlah keputusannya tetapi kontrak itu sendiri, seperti pendapat Surachmin, SH., MH., dan DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA., dalam bukunya berjudul “ 101 Asas dan Prinsip Hukum” Edisi Pertama 2005, yang menyatakan Asas Perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibaut secara sah belaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu??? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang artinya mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada kalanya, ada juga suatu perjanjian meskipun dengan persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali. Misalnya suatu perjanjian perkawinan (Pasal 149 BW) penarikan kembali atau pengakhiran oleh suatu pihak hanyalah mungkin dalam perjanjian-perjanjian yang kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak menentu dibolehkan pengakhiran oleh satu pihak dengan tidak usah menyebutkan suatu alasan. Misalnya dalam suatu perjanjian kerja (penyuruhan pemberian kuasa). J.

MEDIASI ARBITRASE (Med-Arb)

Med-Arb merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak selesai. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan secara mediasi mereka dapat melanjutkan para proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Caranya sebelum sengketa diajukan kepada arbitrator, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator. Mediator membantu para pihak untuk melakukan perundingan guna menapai penyelesaian. Jika para pihak tidak mencapai kesepkatakan, maka mediator memberikan pendapat agar penyelsaian sengketa tersebut diajukan kepada arbitrator, yang dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang bersangkutan atau orang lainnya. V.

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

han lembaga arbitrase ini apabila akan melakukan eksekusi masihlahharus membutuhkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakannya sehingga dapat dinilai jumlah pengeluaran menjadi lebih besar

sejahtera, dan akbiat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.”

Demikianlah arikel ini dipersembahkan oleh penulis untuk kita semua khususnya untuk mahasiswa PKPA yang mau mengikuti ujian PERADI. Harapan penulis semoga yang mengikuti ujian tersebut bisa lulus semuanya. Dan akhirnya penulis menyampaikan ayat Alkitab yang terambil dari kita Yesaya 32:17, “Dimana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai

Kemenkumham Dapat Tambahan Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Lapas

ementerian Hukum dan HAM mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk belanja mendesak pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemasyarakatan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan rutan. Menurut Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, kondisi lapas dan rutan banyak yang menampung narapidana melebihi kapasitas. Oleh kana itu, tambahan anggaran akan digunakan untuk pembangunan lapas atau rutan. “Anggaran itu nantinya juga akan digunakan untuk menangani penyalahgunaan narkoba dan peningkatan kualitas warga binaan pemasyarakatan,” kata Bambang, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, .Secara

rinci, ia menjelaskan, anggaran untuk pembangunan lapas atau rutan over capacity, high risk, dan pembangunan lanjutan senilai Rp 712.161.475.000. Sementara sisanya, sebesar Rp 390 miliar untuk pemenuhan sarana dan prasarana operasional; dan Rp 197.838.525.000 untuk pembangunan atau renovasi lapas industri. “Anggaran itu hanya digunakann untuk menampung kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas hunian dan layanan pemasyarakatan,” ujar Bambang. Meski mendapatkan tambahan anggaran, kata Bambang, Kemenkumham masih membutuhkan anggaran Rp 548.903.770.511 untuk memenuhi belanja pegawai, hutang makanan napi dan kekruangan bahan makanan 2016. Lainnya, pembayaran hutang langganan daya dan jasa pemasyarakatan serta belanja non operasional untuk memnuhi pelaksanaan prioritas kementerian dan lembaga.

KESIMPULAN

Bahwa lembaga Arbitrase agak sedikit dipergunakan oleh pencari keadilan mengingat lembaga arbitrase belum begitu merakyat sehingga pencari keadilan merasa masih belum cocok kecuali pencari keadilan yang sudah mempunyai pola pikir yang moderat tetapi kelemaPROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 21

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Tabung Suntik Bekas Dijual Bebas beritahu jika pihaknya bukan hendak menutup gudang, wargapun memahaminya.

CIREBON – Puluhan orang mengadang petugas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon saat hendak melaku kan inspeksi mendadak (sidak) gudang limbah medis di Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, baru-baru ini. Panghadangan dilakukan ketika para petugas BPLHD baru saja keluar dari mobil dan masuk ke halaman gudang. Tak hanya di hadang, adu mulut pun sempat ter jadi antara warga yang jumlah nya sekitar 50 orang dengan tim BLHD. Bahkan, sejumlah jurnalis yang tengah meliput turut jadi sasaran intimidasi. Para awak media tersebut diminta me nunjukk an kartu tanda penduduk (KTP) dan dilarang mengambil gambar. Sedianya, sidak yang di lakukan BLHD untuk mengkla rifikasi keberadaan limbah medis dillokasi tersebut. Tak hanya itu, pe tugas juga berniat mencari tahu asal dan pemilik limbah medis Tersebut. Belum lagi niat itu ter laksana, aksi penghadangan justru diakukan warga. Terkait insiden peng hadangan itu, Kepala Seksi Penaatan Hukum dan Pengembangan Kelembagaan BLHD Kabupaten Cirebon Yedi Adhi Priatna meyakinkan, warga kemungkinan salah menduga.”Kabar yang beredar sepanjang pagi kemarin, warga menerima informasi BLHD akan menutup gudang. Padahal kan bukan wewenang kami menutup,” jelasnya. Terlebih, lanjutnya, kedatangan pihaknya bukan untuk menutup gudang. Bahkan, rencana sidak telah diberitahukan se belum nya kepada kuwu (kepala desa) Panguragan Kulon. Namun, dia meyakinkan, setelah di

22 Proteksi

Yedi melanjutkan, pihaknya juga hendak memperdalam surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperoleh dari pemilik gudang. Dalam surat disebutkan, pengelolaan limbah rumah sakit berupa botol bekas infus di per bolehkan asalkan harus didisinfektan ter lebih dahulu. Namun, surat izin itu tak membahas soal diperbolehkannya pengelolaan limbah medis be rupa jarum suntik. Padahal, limbah medis di gudang tersebut justru didominasi jarum suntik. “Memang tak menyebutkan soal jarum suntik, makanya kami akan terus perdalam,” tegasnya. Menurutnya, pemilik gudang sendiri masih bungkam tentang limbah medis tersebut. Namun, beredar kabar bila limbah medis itu dikumpulkan dari pengepul secara personal, kemudian dikumpulkan di gudang tersebut. Pihaknya bakal melakukan pendekat an terhadap kuwu Panguragan Kulon, pihak kecamatan, serta pemilik gudang tersebut. Hingga kini, limbah medis yang masih teronggok di gudang tersebut belum jelas milik siapa. Salah satu penyedia jasa pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS) memberikan klarifikasi kepada BLHD Kabupaten Cirebon jika ribuan jarum suntik serta alat medis bekas lain di gudang tersebut bukan milik mereka. Pihak perusahaan beralasan, setiap mobil angkutan milik perusahaan dilengkapi GPS. Sementara, hingga kini, tak ada angkut an milik mereka yang terdeteksi berbelok ke Kecamatan Panguragan. PT TJS pun mengklaim, dokumen yang mengatasnamakan mereka sebagai penyalur barang dalam gudang itu sebagai doku men palsu yang tak diketahui asal nya. “Kami pastikan dokumen itu bukan resmi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

dari PT TJS, hanya foto copy yang entah dicatut dari mana. Jadi, barang be rupa limbah medis itu bukan milik kami,” papar Humas PT TJS Oland Sibarani. Menurutnya, untuk memusnahkan limbah medis, biasanya per usahaan pengelola limbah B3 mengeluarkan sertifikat pemusnahan. Ketika limbah medis masih berada di rumah sakit dan akan dikirim ke perusahaan pengelola limbah B3, biasanya pihak rumah sakit menggunakan jasa perusahaan angkutan khusus limbah medis. “Ketika masih ditangan transporter dan belum sampai ke tangan perusahaan pengelola limbah, otomatis barang tersebut bukan merupakan tanggung jawab kami. Kecuali, jika barang itu sudah ada di ta ngan perusahaan, maka kamilah yang bertanggung jawab,” paparnya. Manager Marketing PT TJS Ipey Supriatna mengaku di rugikan setelah muncul kabar bila perusahaannya telah melanggar tata cara pembuangan limbah medis. “Beberapa rumah sakit maupun puskesmas yang semula mengajak bekerja sama dengan PT TJS, menghubungi dan mem per tanyakan kapasitas TJS dalam pembuangan limbah medis di Desa Panguragan Kulon,” ungkap Ipey. Diberitakan sebelumnya, warga di sekitar lokasi penyimpanan rongsokan di Desa Panguragan Kulon mencemaskan ba - nyak nya pengiriman sampah dari limbah medis. Limbah medis tersebut, diantaranya jarum suntik, botol infus, botol bekas obat, maupun sejumlah limbah medis lain. Warga bahkan sempat menemukan jarum suntik yang masih menyisakan darah. .

Tabung Suntik Bekas Dijual Pedagang Mainan di di Karang Sembung Cirebon

alah Satu Tokoh Masyarakat Karang Sembung Cirebon, Juki Swara, menemukan tabung suntik bekas di dalam mainan anak yang dijual bebas di sekolah dan berkeliling di daerah itu.

"Tabung bekas suntik ini dapat membahayakan kesehatan anak-anak, karena

mengandung bahan berbahaya dan virus penyakit," kata Juki Swara. Bahkan ia Geram ketika didapati nya cucu kesangannya bersama temantemannya sedang main suntik suntikan di pelataran rumahnya. Juki Swara memohon kepada Tim Promosi Kesehatan Pukesmas di Cirebon Provinsi Jawa Barat untuk memantau peredaran dan memeriksa kesehatan jajanan anak-anak di sekolah. " Saya sering menemukan tabung bekas suntikan ini di pedagang mainan keliling," paparnya. Pria yang di panggil A Wawa ini mengatakan, pedagang mainan keliling dengan bebas menjual tabung bekas kepada anak-anak di sekolah dan harga yang ditawarkan relatif murah. "Harga tabung bekas ini hanya Rp 1.000 per buah, sehingga banyak anak-anak yang membeli tabung suntik berbahaya itu," ujarnya. Menurut A Wawa , barang bekas di Puskesmas Maupun di Rumah Sakit seperti suntikan lengkap dengan jarum harusnya dikumpulkan dengan limbah lain lalu dikirim ke Dinas Terkaitt untuk dimusnahkan. " Alat kesehatan barang bekas harus segera dimusnahkan, untuk menghindari pemakaian barang-barang bekas ini," ujarnya. Ia berharap pedagang mainan tidak lagi menjual barang berbahaya bagi anakanak agar tidak menimbulkan penyakit menular berbahaya. " Saya hanya bisa memberikan pengarahan kepada pedagang mainan untuk tidak lagi menjual tabung suntik bekas dan peralatan kesehatan rumah sakit dan puskesmas bekas lainnya, karena ini akan membahayakan kesehatan anak-anak di daerah ini," Ungkap Pria

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

yang aktip di Organisasi Muhamadyah Cirebon ini . Dikatakanya, Limbah-limbah rumah sakit berbeda dengan limbah-limbah rumah tangga. Sebab, limbah dari rumah sakit tidak dipungkiri mengandung zat-zat yang berbahaya seperti kuman infeksi. Seharusnya, limbah-limbah medis seperti alat infus, alat suntik dan sarung tangan harus dimusnahkan setelah digunakan. Namun ternyata, beberapa limbah ini dapat ditemui dan diperjualbelikan sebagai mainan anak-anak. Bahkan, beberapa mainan ini masih terlabel atau tertulis nama pasien yang pernah menggunakannya. Ditengarai, mainan-mainan dari limbah rumah sakit ini dapat banyak ditemui disekolah dan di Pasar Pasar di wilayah . Untuk menelusuri hal ini,diharapkan tim dari Kementrian Kesehatan segera melakukan inspeksi ke Rumah Sakit di wilayah Cirebon ini. Karena Menurut A Wawa ,Aturan mengenai pengelolaan limbah ini telah diatur dalan peraturan Kemenkes No. 1204 tahun 2004. Limbah rumah sakit dipisah menjadi dua, yaitu limbah medis yang mengandung peralatan-peralatan terinfeksi dan limbah non medis atau domestik yang tidak mengandung alat yang terinfeksi. Limbah medis akan dihancurkan dan dimusnahkan dengan alat yang disebut inserinator. Sedangkan limbah domestik dibuang ke TPU pembuangan Sampah.. ia mencontohkan “ Dalam sehari saja , RS Pasar Rebo menghasilkan rata-rata limbah medis sebesar 300 kg” . Apalagi jika seluruh limbah tersebut dikumpulkan di seluruh Rumah Sakit yang ada di Cirebon ini,tambahnya. Juki Swara berharap agar Intansi Terkait memperhatikan masalah ini. // Halim Mashati

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Kesbangpol Turunkan Tim Pemantau Pilkada Muba Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 2017 mendatang, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muba akan menerjunkan tim pemantau intern. Diterjunkanya tim pemantau Pilkada tersebut untuk mengawasi jalanya proses Pilkada. “Ya, menjelang Pilkada kita akan menerunkan tim pemantau dari Kesbangpol. Tim pemantau tersebut akan, ditempatkan di 14 kecamatan, dan seluruh desa yang berada di Muba," kata Soleh Naim, Selasa (13/9/16). Dikatakanya, jumlah personil yang diturunkan nanti akan menyesuaikan dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba. “Kita juga akan bersinergi dengan pihak penyelenggara, keamanan, hingga masyarakat, baik sebelum maupun sesudah Pilkada,” ungkapnya. Sedangkan peran dan tugas yang akan dilakukan yakni dengan melakukan pemantauan situasi politik, situasi di masyarakat, dan proses pelaksanaan Pilkada. “Kita tidak mau kecolongan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai mencoreng pelaksanaan pilkada di Muba, baik itu sebelum maupun sesudah pilkada,”ujarnya. Ketika disinggung mengenai apakah Kesbangpol akan melakukan hitung cepat pada saat pelaksanaan Pilkada nanti, akan dilakukan pihaknya tetapi hanya untuk data pegangan saja dan bukan untuk d publikasikan. "Penghitungan juga kita lakukan tapi sifatnya intern," jelasnya. Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, H Rusli, mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada Muba pihaknya sangat yakin sekali akan sukses diselenggarakan. “Seluruh pihak, baik itu perseorangan, partai politik, ormas, hingga masyarakat harus dapat saling menjaga, saling menghormati dan menghindari gesekan yang bisa menimbulkan perpecahan. karena tujuan kita tetap sama yaitu Pemilu Damai,” ujarnya. ;;

Proteksi 23

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Pengacara Anti Suap Erick S. Paat, SH, Bsc

ria kelahiran Banjarmasin,30 Januari 1959 ini bukan sosok asing dalam belantara hukum di Indonesia. Namanya kerap disebut-sebut sebagai pe-ngacara yang gigih dan pantang menyuap untuk memenangkan sebuah perkara. Ia bahkan lebih memilih mengundurkan diri sebagai kuasa hukum ketimbang dipaksa menyuap aparat hukum. Erick Samuel Paat, demikian nama yang diberikan sang bapak AA Paat, seorang pensiunan polisi yang dikenal sederhana dan keras, karakter sang ayah pulalah yang mewarnai kepribadiannya. Maka tak heran bila pengacara yang selalu tampil sederhana ini kurang disukai para panitera dan hakim di pengadilan karena emoh memberikan uang pelican. ”Saya bangga sebagai lawyer yang bekerja secara profesional sesuai ilmu yang saya miliki,” cetus ayah satu orang anak ini. Di mata Erick, profesi pengacara mulia dan terhormat sehingga ia berusaha keras untuk tetap menjaga citra dan kewibawaan profesi yang digelutinya tersebut, walau katanya godaan selalu saja datang menghampiri. ”Saya takut dengan Tuhan, Dia melihat apa yang kita lakukan,” ujarnya dengan hati tulus. Pria jebolan Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini memulai karir pengacaranya di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1991 dan setahun kemudian hingga kini Erick membuka kantor hukum sendiri di bilangan Jalan Proklamasi Jakarta. Selama berpraktek sebagai pengacara, Erick kerap mendapat teror dan intimidasi terlebih saat dia menjadi pengacara 27 Juli 1996 (TPDI) bersama RO Tambunan, Trimedya Pandjaitan, Sugeng Teguh Santoso, Petrus Salestinus dan lainnya, termasuk perseteruannya dengan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludhin ketika menangani kasus korupsi KPU. Dalam hatinya dia merasa miris melihat kondisi hukum di Tanah Air yang carutmarut. Intervensi politik masih sering terjadi dalam proses hukum. Ini bisa dibuktikan saat dia berperkara dengan kantor hukum Yusril Ihza Mahendra saat masih menjabat Menteri Hukum dan HAM di PN Jakarta Selatan yang menyeret

24 Proteksi

nama Lalu Mariyun hingga lengser dari ketua PN Jakarta Selatan. Keras dan tak mengenal kompromi itulah watak pria pengagum Yap Tian Hiem ini. “Jangan pakai saya sebagai pengacara Anda jika ingin menang, tapi jika saudara merasa cukup puas menemukan kebenaran perkara itu maka saya siap menjadi pembela Anda. Ini ungkapan Om Yap yang selalu saya katakan jika klien datang pada saya,” ucap Erick. Di balik sikap keras dan tegasnya ketika berbicara soal penegakan hukum, ternyata Erick seorang yang sangat sederhana dan begitu menghargai orang lain. Berbicara soal penegakan hukum, khususnya proses peninjauan kembali (PK) di Indonesia terhadap hasil kasasi Mahkamah Agung dinilai lebih merupakan tindakan melawan hukum yang tidak berada dalam koridor hukum. “Tidak adanya rambu-rambu hukum yang jelas soal peninjauan kembali,” katanya. Erick mengatakan, PK hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli waris, bukan oleh pihak Kejaksaan. “Tidak ada acuan hukum yang membolehkan jaksa melakukan PK atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap,” ucapnya. Erick bahkan meminta MA melakukan tindakan tegas terhadap hakim yang melanggar kode etik profesi dengan menerima PK yang diajukan oleh Kejaksaan. ”Harus dipecat, karena tidak mencerminkan profesionalisme,” tegasnya. Pria tampan ini juga meminta pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi total di tubuh MA dan Kejaksaan Agung untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. “Perlu dilakukan fit and proper test terhadap jabatan jaksa dan

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

hakim untuk meningkatkan kualitas para jaksa dan hakim pada semua level agar mereka bekerja profesional,” tutur Erick. DAFTAR RIWAYAT HIDUP: Nama : Erick S.Paat, SH Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Januari 1959 Pendidikan : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia (UKI) Status : Menikah SPESIFIKASI KEAHLIAN HUKUM: Hukum Perusahaan, Keuangan dan Perbankan, Pasar Modal, Penanaman Modal, Tanah dan Properti, Ketenagakerjaan, Pidana umum, Pidana Khusus, Perdata, Perkawinan dan Keluarga, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hak Asasi Manusia, Kepailitan, Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Pengadilan Hubungan Industrial. KANTOR: Erick S. Paat & Rekan Yarnati Building lantai 1 Room 102. Jl. Proklamasi No.44 Jakarta 10310 – Indonesia Telp: (021) 3920747 Fax: (021) 3920727 HP: 0816876687 E-mail: erickspaat@yahoo.com

Erick Samuel Paat, S.H.

“Saya Hanya Takut Pada Tuhan, Tak Takut Pada Manusia”

Erick Samuel Paat, S.H. Merasakan kesegaran saat baca Alkitab. beritanarwastu.com. Erick Samuel Paat, S.H., demikian nama yang diberikan sang bapak A.A. Paat. Soal nilai-nilai kejujuran itu dia dapatkan dari bapaknya yang seorang pensiunan polisi. “Beliau aparat sederhana dan keras. Ayah saya seorang yang bersahaja, mengajarkan hidup dengan sepatutnya hidup,” katanya. Berdarah daging campuran Manado, Dayak dan Tionghoa Bangka ia mengatakan, berjubel pengajaran bapaknya yang pekat mewarnai cara pandangnya terhadap hidup sebagai anak Tuhan. “Ayah saya punya prinsip menghormati kebenaran. Untuk kebenaran, dia tak akan pernah mundur. Mungkin karena itu pula, maka hidup keluarga kami sangat bersahaja. Kami tak punya apaapa,” jelasnya kepada NARWASTU. Bila bicara hukum dengan pria kelahiran Banjarmasin, 30 Januari 1959 ini, akan diresponsnya antusias. Namun di saat bersama, dia juga merasa sedih, kalau tak dikatakan pesimistis terhadap penegakan hukum di Indonesia. “Kalau melihat penegakan hukum, kita pesimis. Nyatanya orang-orang yang mengerti hukum, penegak hukumlah yang bermain-main demi hukum. Yang salah bisa benar dan yang benar bisa disalahkan,” cetus pejuang HAM ini. Tentu, dia bukan sosok asing dalam belantara hukum di Indonesia. Namanya berderit-derit disebut seorang pengacara/ advokat yang gigih, dan pantang menyuap demi memenangkan sebuah perkara yang ditanganinya. Tak heran, bila pengacara yang satu ini selalu

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

tampil bersahaja. Bahkan, dirinya tak begitu disukai para panitera dan hakim di pengadilan karena dianggap kere, dan tak mau memberi uang pelicin. “Saya sudah tetapkan diri, tak mau bermain-main dengan hukum. Lebih baik saya tak punya klien kalau disuruh menyuap. Kalau klien saya mengajari saya menyuap agar memenangkan perkaranya, saya langsung katakan, saya tak bisa membantu kasus Anda, saya mundur,” tegasnya. Pengalaman itu beberapa kali dialaminya. Keras dan tak mengenal kompromi, itulah watak pria pengagum Yap Tian Hiem ini. “Jangan pakai saya sebagai pengacara Anda jika ingin menang, tapi jika saudara merasa cukup puas menemukan kebenaran perkara itu, maka saya siap menjadi pembela Anda. Ini ungkapan Om Yap yang selalu saya katakan jika klien datang pada saya,” ucap Erick. Di balik sikap keras dan tegasnya ketika berbicara soal penegakan hukum. Dia seorang yang sederhana dan begitu menghargai orang lain. Pengalamannya, selama berpraktik sebagai pengacara, Erick kerap mendapat teror dan intimidasi. Bahkan, pengalaman itu dirasakannya sejak menjadi pengacara dalam kasus 27 Juli 1996 (TPDI) bersama R.O. Tambunan, Trimedya Panjaitan, Sugeng Teguh Santoso, Petrus Salestinus dan lainnya, termasuk perseteruannya dengan Menteri Hukum dan HAM, Dr. Hamid Awaluddin, S.H. ketika menangani kasus korupsi di KPU. Lalu, pengalaman lain, ada-ada saja memang calon klien, oleh karena merasa punya uang, sok mau mengaturnya. “Saya bukan orang suci, tetapi saya

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

tak boleh disuruh-suruh klien untuk menyuap,” terangnya. Pengalamannya banyak pula klien yang datang mengarahkannya untuk bermain suap. Namun itulah konsekuensi dari pilihan hidup, menjadi pengacara yang konsisten pada jalurnya. “Tak disukai banyak orang,” paparnya. Baginnya, lebih baik mengundurkan diri sebagai kuasa hukum ketimbang dipaksa menyuap aparat hukum oleh calon kliennya. Awalnya Ingin Jadi Pendeta, Kini Menjadi Pengacara Sebenarnya, nun masa kanak-kanaknya, dulu dia terbetik ingin menjadi pendeta. Tetapi, karena menjadi pendeta, baginya berat. Maka dipilihnya menjadi pengacara yang juga punya esensi keberimanan, membela orang yang sedang tersudutkan. “Saya bangga menjadi seorang pengacara yang bekerja secara profesional sesuai ilmu yang saya miliki,” ujar bapak satu anak ini. Di matanya, profesi pengacara tak kalah dengan menjadi pendeta. Pengacara pun bisa mulia dan terhormat sehingga dia berusaha keras untuk tetap menjaga citra dan kewibawaan profesi sebagai pengacara yang teguh pada prinsip kebenaran. ”Saya takut dengan Tuhan, saya percaya kalau aparat hukum menjalankan profesinya dengan benar, dan percaya bahwa Tuhan melihat apa yang dilakukannya. Saya kira penegakan hukum di Indonesia ada harapan,” ujarnya. Dia memulai kariernya tahun 1991 di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa tahun bergulat di ranah ini, dia kemudian membuka Kantor Hukum Erick S. Paat & Rekan. Saat ini berkantor di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, sepelemparan batu dari tugu proklamator, itu. Rona-rona kehidupan sebagai pengacara yang bagi segelintir orang mewah, sesungguhnya berkebalikan dengan pengalamannya. “Umumnya kita telah dirancuni pemikiran o r a n g - o r a n g yang pragmatis. Kalau orang yang berhasil itu selalu dikategorikan punya mobil mewah. Materi apa yang melekat di kehidupannya.

Proteksi 25

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Itu ukuran seseorang disebut berhasil. Padahal, yang benar keberhasilan yang sejati adalah ketika seseorang bisa menjalankan panggilan profesinya dengan jujur dan benar. Profesinya membawa kemanfaatan bagi orang lain” jelasnya. Lagi-lagi inilah pilihan hidup. Orang yang menjalankan profesinya dengan jujur nyatanya tak selalu disukai banyak orang. Menjalankan profesi pengacara dengan benar, bukan hanya materi kering, tetapi orang-orang yang pragmatis umumnya tak suka pada pengacara seperti dirinya, menjalankan profesinya dengan benar. Namun ia adalah pengacara yang teguh berpegangan pada isi Alkitab dalam menangani perkara yang ditanganinya. Bahkan, dia tak pernah mengeluh meskipun hidup dalam perekonomian yang sangat terbatas sebagai pengacara senior. Malah yang ada selalu berdoa menyerahkan seluruhnya agar dipimpin Tuhan. Tetap berpendirian. Mensyukuri apa yang ada. Walau dalam hatinya dia merasa miris melihat kondisi hukum di Tanah Air yang carut-marut, yang bermain-main dengan hukum itulah dianggap berhasil. Bahkan, intervensi politik kerap juga terjadi dalam proses hukum. Ini bisa dibuktikan saat dia berperkara dengan Kantor Hukum Yusril Ihza Mahendra saat masih menjabat Menteri Hukum dan HAM di PN Jakarta Selatan yang menyeret nama Lalu Mariyun hingga lengser dari Ketua PN Jakarta Selatan, ketika itu. Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, ini di awal-awal membuka kantor pengacara sendiri, sempat terlibat dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang mengadvokasi kasus penyerangan Kantor PDI di Jalan Dipenogoro No 58, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996 silam. Dia juga pernah menjadi kuasa hukum anggota DPR-RI dari PDIP, Emir Moeis, dalam kasus yang membebat kliennya, kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Tarahan, Lampung. Kasus yang menyeret tokoh PDIP itu mulai disidangkan 28 November 2013 lalu. Mensyukuri Kehidupan Baginya, sebagai pengacara mesti mengacu pada asas praduga tak

26 Proteksi

bersalah. “Bahwa seseorang tak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan hukum tetap. Tak tepat kalau disebutkan tersangka atau terdakwa kasus korupsi sebagai koruptor kalau belum ditetapkan pengadilan, didakwa,” katanya. Dia mengibaratkan, kalau ada oknum advokat penipu, apakah advokat itu juga identik penipu, tanyanya. Jelas tidak. Kalau kita kembali ke butir dua UU Nomor 18 itu bahwa advokat itu tidak identik dengan kliennya. Bayangkan, kalau advokat membela pembunuh diidentikkan dengan pembunuh, betapa rancu pemahaman hukum kita, terangnya. “Advokat itu profesi yang diberikan ruang oleh undang-undang membela klien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan advokat adalah seseorang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU. Jasa hukum bisa berwujud pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan

hukum klien,” terangnya. “Siapapun yang butuh bantuan hukum, tak terkecuali tersangka atau terdakwa kasus korupsi, menurut UU, berhak mendapat bantuan advokat. Karena itu, seorang advokat wajib mengedepankan pembelaan dengan cara-cara profesional, sesuai ketentuan undangundang, dan bertanggung jawab,” paparnya.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Lalu, sama saja ada ucapan yang menyebut advokat membela yang bayar? Dia menjawab, apakah misalnya seorang dokter ketika mengobati pasien yang tertuduh korupsi ketika menerima bayaran bertanya dulu, yang dipakai itu uang koruptor, atau uang bukan koruptor? “Saya kira terlalu naif menyatakan, bahwa advokat kasus koruptor sebagai advokat koruptor. Penyebutan itu menjadi tak tepat hanya karena menghilangkan kata kasus, yang dampaknya sangat merugikan para advokat,” terangnya. Artinya, bisa salah diartikan menjadi advokatnyalah yang koruptor. “Pengacara itu tugasnya untuk mengawal hak hukum bagi kliennya. Misalnya, yang tertuduh adakan proses hukum yang diterimanya tak salah, tetapi mencari keadilan. Kalau memang klien kita memang bermasalah, maka yang kita bela adalah proses hukum yang diterimanya, jangan sampai mendapat diskriminasi. Kita harus luas melihat hal itu. Contohnya, ada kasus yang seseorang tertuduh korupsi. Tetapi, sesungguhnya itu unsur politik yang bermain. Maka fungsi pengacara agar jangan kliennya dijadikan korban politik,” tukasnya. Tugas pengacara menempatkan korban sebagaimana mestinya. Proses hukum tak boleh dijalankan diskriminasi pada satu pihak. “Kita hanya mau mendudukkan kasus sebagaimana mestinya. Karena seringkali ada penekanan, karena politik itu tadi, sehingga tak ada keadilan untuk mereka. Jadi, tugas pengacara itu bukan membela yang salah. Bukan membela mati-matian klien. Apabila si klien memang benar bersalah, kita hanya mau membela keadilan prosesnya, hukuman yang pantas,” ujarnya. “Kita setuju bahwa kita harus berantas korupsi, dan memang harus. Tetapi, kita harus ingat mereka para tertuduh korupsi juga butuh pertolongan dari para pengacara. Kalaupun mereka meminta pertolongan kita sebagai pengacara, bukan berarti kita bela mati-matian kesalahannya. Kita menjadi penasihat hukum untuk mengawal kepastian hukum untuk berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi ketidakadilan dalam proses hukum. Di sinilah pentingnya pengacara,” ujarnya. Bebagai pengalaman menangani perkara hukum yang ditanganinya, kerap melihat bebagai kejanggalan dalam

proses hukum. Itu tadi, karena tak mau bermain-main dalam hukum. Banyak perkara dimenangkannya, tetapi tak sedikit juga perkara yang ditanganinya sebagai penasihat hukum, kalah. Tentu, sebagai manusia yang memilih jalur di koridor yang benar mesti terima kondisi yang terjadi. Kalau sudah demikian, dia hanya pasrah pada Tuhan. Dan penenang jiwanya adalah membaca Alkitab. Selalu telaten untuk menggali isi dari Firman Tuhan. “Saya merasakan kedahagaan iman terpuaskan, Jikalau kita senantiasa mensyukuri kehidupan yang diberiNya. Lalu telaten membaca Alkitab. Saya selalu merasakan kesegaran yang baru setiap ada kepenatan hidup, bahwa hanya bersama Tuhanlah kita tenang,” ujarnya. Sesungguhnya, kesukaan pada Kitab Suci itu bukan baru-baru ini dilakukan. Sejak muda kebiasaan itu sudah dia habituskan. Namun, tentu dia sadar situasi hidup terkadang fluktuatif, naik turun semangat dalam menjalankan iman. Jadi apa rahasianya? “Saya dulu sejujurnya selalu terpesona dengan khotbah beberapa sosok pendeta,” ujar penganut Kristen yang taat ini. “Bahkan, kalau bagi sebagian orang menjadikan mereka sebagai penasihat spiritualnya. Saya juga pernah tergoda hendak demikian, ingin punya sosok penasihat spiritual. Tetapi, makin mempelajari Alkitab, saya menemukan kalau saya mengandalkan manusia saya pasti tak tak menghormati Tuhan. Karena itu, saya memilih lebih baik takut Tuhan daripada takut pada manusia,” ujarnya mengakhir perbincangan. Hotman

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Cegah Pungli, Dirjen Imigrasi Kumpulkan Kakanwil se-Indonesia

irjen Imigrasi, Ronny Sompie memberikan keterang pers terkait Imigran di Kementerian Hukum dan

Ham. Pihak Imigrasi juga telah mendeportasi sebanyak 3.159 orang asing yang ketahuan melanggar aturan. (Liputan6. com/JohanTallo) Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie mengumpulkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia. Hal ini sebagai bagian tindak lanjut pelantikan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)‎ oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly beberapa waktu lalu. Ronny memberi pengarahan agar para pejabat di bawahnya mencegah potensi pungli dalam melayani masyarakat.‎ Terutama di berbagai sektor pelayanan pengurusan paspor WNI, pemohon visa izin tinggal warga asing, termasuk di sektor PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. "Penjabaran ini bagaimana bahwa pengemban fungsi keimigrasian melaksanakan tugasnya dengan cara mencegah pemungutan liar," ucap Ronny di Gedung Ditjen Imigrasi, Kemenkumham,.Ronny berharap, pencegahan pungli bagian perbaikan Ditjen Imigrasi dalam pola pikir kerja dalam pelayanan masyarakat.‎ Karena tak dipungkiri masih banyaknya praktik pungli yang terjadi di lingkungan Ditjen Imigrasi. "Ini komitmen bersama. Dirjen Imigrasi terus berupaya memperbaiki kinerja, terutama pencegahan pungli," ucap dia. Ditjen imigrasi telah menyatakan perang terhadap pungli dengan pencanangan Gerakan Empati Layanan Paspor dan Penegakan Hukum 'PASTI Nyata' oleh Menkumham pada 17 Oktober 2016. Hal ini sebagai wujud reformasi hukum yang merupakan agenda strategis pemerintah saat ini dalam rangka memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan k e p a s t i a n , kemanfaatan, dan keadilan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan Ditjen Imigrasi dalam upaya pemberantasan pungli. Antara lain kegiatan sosialisasi baik internal maupun eksternal, serta perbaikan sistem informasi teknologi keimigrasian yang memudahkan masyarakat mengajukan permohonan melalui permohonan online dan pembayaran melalui bank. Selain itu, menyederhanakan birokrasi melalui pendelegasian wewenang untuk memangkas simpul-simpul yang menjadi potensi pungli. Terakhir review peraturan keimigrasian, baik terkait pelayanan paspor, izin tinggal keimigrasian, pelayanan di konter tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan, termasuk juga penanganan perkara penegakan hukum oleh pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian. ;;

Proteksi 27

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Panglima TNI Kerahkan Seluruh Pasukan Amankan Demo Penistaan Agama Panglima TNI Kerahkan Seluruh Pasukan Amankan Aksi Demo .

anglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengamankan rencana aksi besar-besaran dari ormas Islam, di Jakarta, pada 4 November 2016 mendatang. Menurut Gatot, hal tersebut dilakukan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kebhinekaan. “Saya katakan TNI all out. Semua kekuatan saya siapkan, termasuk saya. TNI setiap saat (siaga) 24 jam. Polisi di depan, kita BKO kan kepada kepolisian,” kata Gatot, di Stadion Heroik Grup-1 Kopassus, di Kota Serang, Dia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Untuk itu, percayakan proses hukum kepada pihak kepolisian. “Siapapun yang percaya, serahkan kepada aparat hukum Kepolisian Republik Indonesia. Tunggu hasilnya. Jangan semau-maunya sendiri. Apapun dia, karena ada proses hukum,” pungkasnya.

Kejagung Siapkan 13 Jaksa Senior Tangani Kasus Ahok Ahok

ditetapkan

28 Proteksi

sebagai

tersangka

kasus penistaan agama

ejaksaan Agung telah menunjuk 13 jaksa senior untuk menjadi penuntut dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Kami sejak awal melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif bahwa semenjak penyelidikan pun sudah membentuk tim yang nantinya ditunjuk sebagai jaksa peneliti yang terdiri dari 13 Jaksa Senior," kata Jaksa Agung M Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (6/12/2016). Dia menjelaskan 13 jaksa itu juga ditunjuk menjadi jaksa peneliti sejak proses pemberkasan perkaraAhok tersebut. Menurut dia, 13 jaksa tersebut dipimpin oleh Ali Mukartono yang merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum. "Tetap dipimpin Ali Mukartono, tapi ada satu jaksa yang diganti, kebetulan perempuan, Jaksa Irene," ujar Prasetyo seperti dilansir

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Dia menjelaskan pergantian itu untuk menghindari praduga dan kecurigaan tertentu, sehingga diputuskan mengganti jaksa Irene dengan jaksa yang lain. Menurut dia, untuk menghindari keraguan dan sebagainya, maka jalan yang paling aman adalah menggantikan y a n g bersangkutan. Namun, dia tidak menjelaskan soal kecurigaan itu. "Dan kalau ada ini (kecurigaan lagi), nanti kita ganti meskipun sebenarnya jaksa berdiri pada subjektif tapi sudut pandangnya harus objektif," ucap Prasetyo. Ahok menjadi tersangka kasus penistaan agama sejak 16 November dan akan melakukan persidangan pada Selasa (13/12). Perkara ini sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun karena ada renovasi gedung, sidang kemudian digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Polri juga mengatakan ada kemungkinan sidang tidak digelar di bekas gedung PN Jakarta Pusat.

KPK, Polri, dan Kejagung Segera Teken SKB Elektronik SPDP Kapolri Jenderal Tito Karnavian didampingi Pimpinan KPK Agus Rahardjo memberi keterang kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/12). - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya bersama dengan Polri dan Kejaksaan Agung akan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). Salah satunya mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan secara elektronik

atau E-SPDP‎. "Pak Tito datang ke KPK dalam rangka koordinasi. Karena kita dalam waktu dekat akan tanda tangan SKB, Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung. Kita akan menerepkan E-SPDP terkait kasus tipikor (tindak pidana korupsi)," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin 5 Desember 2016. Menurut Agus, jika nantinya E-SPDP ini sudah diterapkan, maka baik KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung bisa saling memonitor kasus-kasus korupsi di seluruh Indonesia. Tito menambahkan, ‎SKB ini penting sekali diterapkan, karena tak perlu lagi repotrepot penyidik Polri yang menangani kasus korupsi dengan membawa hardcopy berkas perkara. Cukup melalui online, berkas perkara itu dikirimkan. "Jadi bisa online, karena peran KPK kan sebagai supervisor. Dan undang-undang mewajibkan Polri dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi melaporkan kepada KPK. Otomatis semua akan termonitor melalui online," ujar Tito. Namun demikian, perihal waktu penandatanganan SKB itu, mantan Kapolda Papua dan Polda Metro Jaya itu belum mengetahui pasti. Dia memastikan, SKB itu akan ditandatangani dalam waktu dekat ini. ..

Sejumlah Pengacara Gugat Peraturan MK Ke MA Sebanyak sembilan advokat atau pengacara (konsultan) yang tergabung dalam Divisi Hukum Yayasan Benteng Harapan mengajukan permohonan Uji Materiil Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Agung. PMK ini dinilai bertentangan dengan undang-undang di atasnya yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Advokat yang menggugat terdiri dari Ardy Susanto, Beny Nurhadi, Cosmas Refra, Dony Effriadi Simamora, Eduardus Nansung, Leonardo Sitorus, Liston Silalahi, Polybios F Pangaribuan, dan Sahrudin. “Bahwa PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Bukti P-1) jelas merupakan aturan yang sesat dan bertentangan dengan undangundang di atasnya yaitu UU 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (Bukti P-2),” ujar Ardy Susanto di Jakarta, Senin (25/1). Ardy menilai MK sendiri sebenarnya mengakui dan menyadari bahwa UU Pilkada lebih tinggi dari PMK. Hal ini, kata dia dibuktikan dengan dimasukkannya UU Pilkada sebagai dasar hukum “Mengingat” poin 2 pembentukan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 tersebut. Karena itu, menurutnya, apabila PMK Nomor 5 Tahun 2015 tersebut tetap dijadikan aturan atau dasar hukum dalam mengadili sengketa Pilkada, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa peradilan kita khususnya dalam mengadili sengketa Pilkada tengah memasuki jalan justice error ataupun miscarriage of justice, yaitu kegagalan dalam menegakkan keadilan. “Putusan sengketa Pilkada yang menjadikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 sebagai dasar hukumnya mengabaikan hak asasi warga Negara serta merusak sistem (hirarki) tata perundangu n d a n g a n R e p u b l i k Indonesia,” tandas Ardy. S e m e n t a r a advokat lain, Leonardo Sitorus PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

mengungkapkan objek permohonan yang mereka ajukan ke MA adalah uji materiil Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015. Pasal 6 PMK ini dinilai bertentangan dengan Pasal 158 UU Pilkada yang mengatur terkait selisi perolehan suara sebagai syarat formal mengajukan sengketa pilkada ke MK. Alasan dan dasar pemohon mengajukan permohonan, kata Leonardo, adalah karena 30 November 2015, MK telah mengeluarkan dan/atau memberlakukan PMK No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi adalah aturan yang tingkatannya di bawah undang-undang, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama mengenai kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan di atas, permohonan uji materiilnya disampaikan/diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung. “PMK tersebut sejak dikeluarkannya dan/ atau diberlakukannya sesungguhnya telah mendapatkan kritikan dari berbagai elemen bangsa khususnya para penggiat demokrasi, yang utamanya berkenaan dengan ketentuan Pasal 6 PMK tersebut yang mengatur mengenai perhitungan persentase yang merujuk kepada jumlah suara terbanyak, yang mana sejatinya mengenai aturan tersebut telah diatur secara sangat jelas dan terang benderang di dalam Pasal 158 UU Pilkada,” jelas Leonardo. Sementara, adavokat yang lain Beny Nurhadi menilai pelaksanaan asas demokrasi atau asas kedaulatan rakyat harus didasarkan atas asas negara hukum. Hal ini, kata Beny merupakan

Proteksi 29

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Edy Putra Irawady:

pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap warga negara, khususnya warga negara yang ikut memilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 sesuai dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan hukum tertinggi (The Rule of Law, Not of Man).

Ini PR Satgas Paket Kebijakan Ekonomi

“Jika ide awal pembentukan MK sebagai penjaga sebuah Konstitusi, maka dalam menangani sengketa Pilkada, MK harus betul-betul dapat memahami dengan benar jiwa dari konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, MK melalui proses peradilan harus dapat memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai Hak Asasi Manusia, terutama hak politik yang terkandung melalui proses demokrasi dalam Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis,” terang Beny. Menurut dia, semua hal itu tentunya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tidak mengabaikan hierarki perundang-undangan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika MK, kata dia membiarkan proses Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.“Jika demikian, ma ka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias,” pungkas dia. [YUS/L-8] "Kita upayakan bisa minggu ini. Makanya kita mencari waktu bisanya kapan. Kalau hati ini kita cocok Rabu nanti, terserah Pak Jaksa Agung bisa tidak Rabu," ujar mantan Kepala Densus 88 Antiteror Polri tersebut

30 Proteksi

eputi bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady Hingga saat ini pemerintah sudah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi. Namun, kebijakan itu baru mencakup 6 tema kebijakan atau 30 persen dari total 20 tema kebijakan yang telah direncankan rilis oleh pemerintah. "Kami ini kan baru mengeluarkan enam tema paket kebijakan ekonomi, sedangkan masih ada 14 tema lagi yang belum dikeluarkan. Tapi tentu saja, setiap kebijakan yang telah dikeluarkan harus kembali dievaluasi sebelum mengeluarkan yang baru," ujar Deputi bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, di Jakarta. Ia mengatakan, ada beberapa tema yang masih akan dikeluarkan pemerintah antara lain terkait persaingan usaha, kekayaan intelektual, hingga standar internasional bagi barang hasil industri. Seluruh kebijakan tersebut, kata Edy, memiliki empat tujuan utama yaitu peningkatan daya saing industri, perluasan investasi, perbaikan daya saing ekspor, dan peningkatan daya beli masyarakat. Saat ditanya kapan paket kebijaakan ekonomi yang tersisa itu dikelurkan, Edy mengatakan, hal itu merupakan diskresi Presiden Joko Widodo. "Terserah Pak Presiden mau kapan mengeluarkan paket-paket kebijakan berikutnya, kami kan hanya bertugas mengkaji dampak-dampak ekonominya.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Pertimbangan Presiden dalam meluncurkan paket kebijakan ekonomi hanya dua, yaitu kesesuaian dengan dinamika saat ini dan seberapa cepat dampak kebijakan itu dirasakan masyarakat," kata Edy. Edy mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dibentuk pemerintah masih fokus memantau dan mengkaji dampak paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan tersebut. "Tugas satgas khusus masih punya PR yang masih harus dievaluasi di antaranya mengenai daya beli masyarakat, daya saing industri, perluasan investasi ekspor dan wisata. Itu pasar kita, "katanya. Dia optimistis paket kebijakan ekonomi itu sukses karena bukan saja dikawal oleh Menko Perekonomia, tetapi juga melibatkan berbagai instansi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat penegak hukum dan Kemenkumham. Edy mengatakan, Satgas tersebut tidak hanya mengawal kebijakan deregulasi, tetapi mencakup semua kebijakan ekonomi, hingga pelaksanannya. “Kami tidak hanya mengawal paket kebijakan ekonomi, tetapi juga semua kebijakan ekonomi sampai tingkat pelaksanaannya supaya terasa sampai ke publik,”ujarnya. Seperti diketahui, untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan berjalan baik, pemerintah meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (28/6). Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi ini dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, didampingi tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretaris Kabinet dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi. (Mistqola)

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Message from our Chairman

Prof.Dr.SUHANDI CAHAYA, SH,MH,MBA . ... All classical thought such as philosophy, psychology, politics – law, and economics. ... the causes of criminal behavior through the scientific study of the characteristics ... Message from our Chairman Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH, MBA “Education is the most powerful weapon we can use to change the world. It is not a preparation for life, education is life itself.” My gratitude goes to the Almighty Father that He allows us to build an institution where His goodness and love will be felt and taught. I salute the Academic team of Monte Sienna School headed by Mrs. Irma Miclat and Ma. Socorro Austria for accepting the challenge of imparting their lives thru education and for contributing in moulding the future of the People of Batam thus helping the Government of Batam to develop its economy thru educating and training its human resources. Of course, I would like to thank and

congratulate the parents who have decided to join our school. Thank you for entrusting your children to us. You have made the right decision and choice. Rest assured you that we will do our best knowledge and efforts to teach your children and make them a God-fearing, valueoriented and a better citizen of this country. As I am myself an Educator, I am with you to ensure that our children would be the future of Indonesia. I am with you in developing their intelligence, talents, abilities and skills and ensure that our school would bring out the best potential of every child. As we are committed in“Creating Learners to Leaders.” But the school could not do it alone. We need to work with the home where the basic foundation of every child starts. We need parents and the community where the child belongs cooperates and works hand in hand with us. Together, we journey life for our family, for our country and for the world by making a difference in one child thru proper and good education.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Once again, thank you and May God bless all of us in this noble undertaking. I remain humbly at your servic

Regional Professorial Chair for Law and Business (Guru Besar) Perpetual Help University Of Philippines Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, yang dikukuhkan sebagai Profesor Internasional di Perpetual Help University of Philippines, diminta membuka seminar dan mengajar disana. Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA yang terkenal sebagai advokat, kurator, mediator, konsultan HKI, dosen STT-IKAT Doctor Of Law, adalah advokat yang pertama dari Indonesia yang diminta untuk membantu mengajar di Perpetual Help University of Philippines. Gelar Profesor International didapatkan oleh beliau sama sekali tidak membayar satu sen pun, selain diminta untuk sebagai pembicara di seminarseminar, juga diminta mengajar disana. Congratulations!

Proteksi 31

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

AKBP Indra Jafar Kumandangkan Azan Salat Jumat Aksi Damai 212 Di Monas.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Indra Jafar didaulat oleh Ustad Arifin Ilham menjadi muazin Salat Jumat di kawasan Monas.

utaan orang yang sejak pagi kemarin memadati area Monas, bergegas merapat dan bersiap melaksanakan Salat Jumat (2/12). Tampak seorang pria berkulit putih terlihat berdiri sambil memegang pengeras suara. Dia kemudian mengumandangkan azan. PRIA itu adalah AKBP Indra Jafar SIK MSi, Kapolres Cirebon Kota (Ciko). Dia memang didaulat panitia aksi sebagai muazin atau orang yang mengumandangkan azan Salat Jumat dengan jamaah terbanyak di Indonesia itu. “Suatu kehormatan bisa ada di tengah-tengah jutaan saudara muslim dan berkesempatan untuk

mengumandangkan azan,” ujar Indra. Keterlibatan Indra hingga ditunjuk menjadi muazin dalam pelaksanaan Salat Jumat tidak lepas dari peran sahabatnya, Ustad Arifin Ilham. Ya, Ustad Arifin Ilham yang mendapuknya untuk menjadi muazin. “Saya memang kenal dan dekat dengan beberapa ulama. Dan ketika diminta, saya langsung mengiyakan,” cerita Indra yang dihubungi wartrawan melalui sambungan telepon selular, tak lama setelah aksi damai umat muslim di kawasan Monas. Menurut Indra, beberapa saat sebelum melaksanakan tugas sebagai muazin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tibatiba memanggilnya. Saat itu orang nomor 1 di Korps Bhayangkara tersebut memberikannya ucapan selamat kepada Indra karena dipercaya untuk menjadi muadzin dalam pelaksanaan Salat Jumat tersebut. Kapolri pun meminta Indra untuk menjalankan tugas itu dengan maksimal. “Sempat ketemu dengan Pak Kapolri. Beliau saat itu sedikit kaget, gak menyangka ada kapolres yang menjadi muadzin. Tapi beliau bangga, karena memang harus seperti itu. Setiap pimpinan harus bisa jadi contoh dan mencontohkan, tak hanya memerintah,” ujar Indra. Sebenernya bagi masyarakat Kota Cirebon, Indra Jafar bukanlah sosok

asing. Meskipun baru 6 bulan dinas di Polres Cirebon Kota, tapi pembinaan melalui pendekatan agama yang dilakukan begitu mendalam. Hampir setiap Jumat ia berkeliling dari masjid ke masjid menyampaikan program kepolisian. Bahkan tak jarang Indra didaulat menjadi muazin di masjid yang ia datangi. Dengan begitu, dia pun mudah mensosialisasikan program-program kepolisian, terutama yang berkaitan dengan kamtibmas. “Islam agama yang mengajarkan kelembutan, menebar kedamaian untuk makhluk seluruh alam. Dan ini yang harus benarbenar kita jaga,” paparnya. (andri wiguna) ‘’ Tak banyak yang tahu jika polisi ganteng yang mengumandangkan azan shalat Jumat di Monas Jakarta saat Aksi 212 adalah Kapolres Kapolres Cirebon Kota, AKBP Indra Jafar, SIK MSi. Kapolres Cirebon Kota didaulat sebagai muazin oleh Ustaz Arifin Ilham. AKBP Indra Jafar mengaku senang karena bisa mengumandangkan azan Jumat dengan jamaah terbanyak di Indonesia. “Suatu kehormatan bisa ada di tengah-tengah jutaan saudara muslim dan berkesempatan untuk mengumandangkan azan,” ujar Indra kepada Radar Cirebon (grup pojoksatu). Keterlibatan Indra hingga ditunjuk menjadi muazin dalam pelaksanaan Salat Jumat tidak lepas dari peran sahabatnya, Ustad Arifin Ilham. Ya, Ustad Arifin Ilham yang mendapuknya untuk menjadi muadzin. “Saya memang kenal dan dekat dengan beberapa ulama. Dan ketika diminta, saya langsung mengiyakan,” cerita Indra yang dihubungi wartawan melalui sambungan telepon selular, tak lama setelah aksi damai umat muslim di kawasan Monas.

Kisah AKBP Indra Jafar, Muazin hingga jabat Wadir Lantas Polda Metro AKBP Indra Jafar resmi menjabat Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Wadir Lantas) yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Pergantian jabatan ini tertuang di ST/2755/XI/2016, Tanggal 14 November 2016. Indra semakin dikenal sejak aksi damai 2 Desember, di komplek Monumen Nasional (Monas), sebagai muazin. Indra menegaskan kalau dirinya diangkat menjadi Wadir lantas Polda Metro Jaya

32 Proteksi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Sebulan Jabat Kapolres Ciko, Indra Berhasil Ungkap Sejumlah Kasus Metro) Iya, saya sudah bukan di Polda Jabar, cuma memang bukan di daerah terima kan itu kan secara de jure nya Polda Metro. Tapi kan de factonya belum, artinya belum serah terima belum resmi, saya kan panggilan tugas dan ini harus, Alhamdulillah," jelasnya. Lanjut Indra, dirinya bertugas sebagai muazin karena kedekatannya dengan Ustaz Arifin Ilham. Kedekatan tersebut terjalin sejak Tahun 2003, saat dirinya bertugas di wilayah Polres Depok, Jawa Barat. Sehingga, yang mengusulkan diringa menjadi muazin adalah ustad Arifin Ilham. bukan karena muazinkan pada salat Jumat tersebut. "Ini tidak ada hubungannya dengan kemarin muazin itu ya, ini memang sebelumnya keluar (perubahan jabatan) dari sebulan lalu pertengahan November sekitar Tanggal 12 apa 15 gitu. Nah tidak ada hubungannya dengan kemarin (212)," ujarnya usai dihubungi.Kata Indra, foto-fotonya saat menjadi muazin sudah tersebar di media sosial. Namun, dirinya menegaskan kembali kalau hal itu bukan penghargaan atas jabatan barunya. Tetapi karena tugas polri, dan menunggu aksi damai selesai baru dirinya dilantik secara resmi.

"Yang usulin (muazim) Ustaz Arifin Ilham. Dari tahun 2003, saya dulu di Polres Depok beliau masih tinggal di Depok sekarang dia di Sentul. Saya tiap hari, setiap pagi bertemu di masjidnya beliau, saya mau berangkat patroli ke Sawangan Limo mampir ke situ dulu. Beliau juga duhanya di situ di masjid, saya berangkat patroli beliau berangkat dakwah," pungkasnya. .. Kapolres Cirebon Kota, Tumbuhkan Jiwa Kepahlawanan

"Kemarin saya sempat pengamanan di Thamrin itu, ada foto yang kemarin muazin itu, ya Allah mungkin dikira penghargaan. Di Thamrin itu emang saya sudah serah terima, kan tapi karena memang menunggu 212 belum diserah terima kan," tegasnya. "(Jadi sudah bertugas di Polda PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

HARI Pahlawan yang jatuh pada 10 November bukan hanya sekedar diperingati dan melakukan acara seremonial saja, tetapi lebih dari itu hendaknya jiwa kepahlawanan sejatinya terus tumbuh tertanam dalam hati warga negara, khususnya masyarakat Kota Cirebon. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Indra Jafar, S.Ik usai menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Alun-Alun Kejaksan Kota Cirebon,. Menurutnya, begitupun pada setiap anggota POLRI, khususnya yang bertugas di wilayah hukum Cirebon Kota, jiwa patriotik dan semangat kepahlawanan harus senantiasa tertanam kuat. Sehingga seberat apapun tugas, tentu akan lebih ringan karena dilandasi semangat pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). â&#x20AC;&#x153;Apabila pada diri kita masing-masing sudah tertanam jiwa kepahlawanan, tentu sebesar apapun masalah yang kita hadapi, dan dengan semangat rela berkorban, Insya Allah kita akan mampu membangun negara yang kita cintai ini,â&#x20AC;? ujarnya..

Sebulan Jabat Kapolres Ciko, Indra Berhasil Ungkap Sejumlah Kasus

KBP Indra jafar SIK baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota (Ciko). Namun, dia sudah berhasil mengungkap sejumlah kasuskasus menonjol di wilayah hukum Kota Cirebon. Pengungkapan sejumlah kasus itu tidak lepas dari kerja keras dan kekompakan anggotanya menciptakan kondusivitas daerah. Hal itu disampaikan Indra saat berkunjung ke gedung Graha Pena Radar Cirebon. Menurut Indra, saat satgas dan timsus reskrim yang dibentuknya di-back up Unit Resmob Brimob Polda Jabar berhasil mengamankan sejumlah tersangka berbagai

Proteksi 33

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

kasus baru maupun lama. “Kita juga sudah berhasil tangkap DPO pembakaran rumah di Sirnabaya setelah buron satu tahun,” ujar Indra. Dia menjelaskan, timsus dan satgas itu akan diberikan tugas juga tanggung jawab masing-masing. Sehingga dalam jangka waktu yang ditargetkan bisa menyelesaikan tugas. “Timsus ini kita sebar, ditempatkan ke lokasi rawan kejahatan seperti begal, geng motor, dan lainnya. Tentunya mereka (anggota, red) sudah diberikan target dan sasaran yang sudah ditentukan,” tutur Indra. Sejumlah kasus yang bisa diungkap dalam waktu satu bulan terakhir menurut Indra, didominasi kasus pelaku pencurian dengan kekerasan (curas), geng motor dan penyalahgunaan narkotika. “Beberapa tersangka ada wajah baru. Tapi mayoritas pemain lama yang rata-rata sudah masuk DPO dan memang sedang kita cari,” tuturnya. (dri) / Kalim Mashati ‘’

Pengalaman AKBP Indra Jafar Jadi Muazin dan Kenangannya dengan Arifin Ilham

Suara azan yang dikumandangkan oleh AKBP Indra Jafar saat aksi damai 2 Desember lalu, menuai pujian netizen. Banyak netizen yang terpukau dengan kemerduan suara Indra saat menjadi muazin tersebut. Indra mengaku dirinya tidak punya persiapan khusus untuk mengumandangkan azan saat aksi damai tersebut. Perwira menengah Polri ini ternyata memang sudah sering menjadi muazin di sejumlah masjid di Kota Cirebon. “Waktu saya di Polres Cirebon Kota, saya sering menjadi muazin di masjid-masjid di Cirebon,” ujar Indra. Saat menjabat sebagai Kapolresta Cirebon Kota, Indra memang sering blusukan ke masjid-masjid di Cirebon. Paling tidak, ia menyambangi masjidmasjid untuk melakukan salat Jumat bersama warga seminggu sekali. “Saya setiap Jumat itu melakukan Jumat keliling ke masjid-masjid, khususnya masjid yang rawan perkelahian antarwarga dan kriminalitas,” imbuh Indra. Jumat keliling ini menjadi salah satu programnya saat menjabat

34 Proteksi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

sebagai Kapolresta Cirebon Kota. Ia meyakini, dengan menyambangi tokoh agama dan masyarakat dapat menekan angka kriminalitas. “Bukan tidak ada kejahatan, tetapi setidaknya hal ini meminimalisir angka kejahatan di Cirebon, dengan harapan para pemuda lebih memakmurkan masjid daripada nongkrong yang tidak ada manfaatnya,” terang Indra. Ditunjuk sebagai muazin di aksi 212, adalah sejarah bagi Indra. Ia pun tidak menyangka dapat dipercaya sebagai muazin di hadapan jutaan umat islam saat itu. “ini sejarah bagi saya. Saya tidak menyangka bakal ditunjuk sebagai muazin,” ucapnya. Meski sudah sering menjadi muazin, rasa grogi tetap ada. Namun Indra memantapkan diri untuk mengumandangkan azan dengan baik, sehingga hasilnya pun mendapat pujian dari masyarakat. “Ada memang sedikit nervous, tetapi alhamdulillah berjalan lancar. Karena massanya banyak sekali, luar biasa sekali. Dan aksinya juga aksi damai, jadi ini sejarah bagi saya, momen yang tidak akan saya lupakan,” terang dia. Indra mendapat kesempatan sebagai muazin di aksi damai itu setelah ditunjuk oleh KH Muhammad Arifin Ilham. Indra dan Ustaz Arifin memang sudah saling mengenal lama, sejak 2003 silam. “Saya ditunjuk oleh sejumlah ulama, terutama Ustaz Arifin Ilham. Kebetulan memang sudah lama kenal sama beliau, waktu saya Kasat Lantas Polres Depok tahun 2003 itu, saya ketemu beliau,” jelas IndraIndra punya pengalaman tersendiri dengan Arifin. Saat berdinas di Polres Depok itu, Indra sering melakukan pengamanan kegiatan tabligh akbar Arifin yang dihadiri ribuan umat. “Beliau itu kan punya masjid di Pancoran Mas, Depok dan pengikutnya banyak, jadi saya sering melakukan pengamanan lalu lintas, dari situ kenalnya,” tuturnya././lim

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Polri Habiskan Rp76 Miliar Amankan Demo Tuntut Ahok

‎

olri Habiskan Rp76 Miliar Amankan Demo Tuntut Ahok ker Komisi III DPR dengan Kapolri Polri menghabiskan total biaya hingga Rp76 miliar dalam rangka pengamanan aksi bela Islam pada 4 November (411) dan 2 Desember (212). Hal itu menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi demo bela Islam 212 jauh lebih besar dibandingkan pada 411. "Untuk aksi 4 November itu dana pengamanannya itu Rp33 miliar sedangkan untuk aksi 212 itu dana pengamanannya Rp43 miliar‎," jelas Tito, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (5/12). Menurutnya,

dana

tersebut

dihabiskan untuk mengerahkan pasukan keamanan di Jakarta. Adapun pasukan yang dikerahkan untuk demo‎ 411 aparat keamanan gabungan Polri dan TNI sebanyak 20 ribu pasukan. Sedangkan, aksi demo 212 pasukan gabungan Polri dan TNI sebanyak 27‎ ribu. Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mempertanyakan, jumlah anggaran yang dipakai Polri dalam pengamanan sejumlah demo besar sebulan terakhir. Sebab, setiap anggota yang dikerahkan dalam pengamanan demo tentu diberi fasilitas. ‎"Dalam sebulan terakhir lebih dari tujuh kali aksi demo. Sebenarnya, setiap aksi demo sebesar itu Polri menghabiskan biaya berapa?‎" tanya Jazilul dalam rapat. ;; 22 Ribu Personel Gabungan Amankan

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Demo 2 Desember Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meninjau pasukan TNI dan Polri saat apel kesiapsiagaan pengamanan tahap kampanye Pilkada Serentak 2017 di Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/11).

Guna mengamankan demo 2 Desember 2016, ribuan personel akan diturunkan. Aksi yang akan berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta itu akan berlangsung pada pukul 08.00 WIB hingga selepas salat Jumat. " K e k u a t a n pengamanan sekitar 22.000 personel dari petugas Polri dan dibantu unsur TNI," ujar Kadiv Humas Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa 29 November 2016. Hal ini diputuskan setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian melangsungkan rapat dengan Polda Metro Jaya pada Senin 28 November 2016 malam. "Ini rapat koordinasi pengamanan untuk giat aksi super damai, berupa zikir, doa dan salat Jumaat berjamaah di Monas," kata Boy. Demo 2 Desember mencapai kesepakatan dengan membatalkan aksi gelar sajadah yang membentang dari jalan utama Semanggi hingga Jalan MH Thamrin. Namun demikian, aksi tersebut tetap dilaksanakan di lapangan Monumen Nasional atau Monas. ;;

Proteksi 35

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

Berjuang Melawan Ketidakadilan Cosmas Refra, SH (Tono)

i antara puluhan ribu Advokat tak banyak di antara mereka yang sejak kecil bercita-cita menjadi seorang advokat. Cosmas Refra adalah salah satu seorang advokat yang cukup punya nama dan terkenal saat ini dengan bergabung di kantor Hukum TITO REFRA, SH. COSMAS REFRA SH dan rekan; sejak dulu ia bercita-cita ingin menjadi lawyer kelak, dan kini impiannya telah terwujud. Pria kelahiran Desa Katlarat, Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku tahun 1966 ini memang terinspirasi menjadi penegak hukum karena melihat ketidakadilan hukum yang dialami dan terjadi di sekitarnya saat itu. Kewenang-wenangan, intimidasi, pemerasan dan juga ketidakadilan lainnya. Hal inilah yang membuat Refra kecil bertekad ingin memperjuangkan keadilan. Sejak itu, Cosmas bertekad untuk memperjuangkan keadilan dengan menjadi seorang advokat. Karena menurut Cosmas dengan menjadi seorang advokat maka ia dapat membantu masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan. Begitu lulus SMA Seminari Langgur/ SMA Sanata Karya Langgur Cosmas dengan mantap masuk Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon. Saat kuliah di universitas paling bergengsi di Kota Ambon itu, Cosmas disibukkan dengan berbagai aktifitas keorganisasian kemahasiswaan seperti Ketua PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Cabang Ambon, Pengurus KNPI Propinsi Maluku. Setamat kuliah, Cosmas langsung menapaki kariernya sebagai pengacara praktek pada tahun 1996 di Ambon sebelum adanya undang-undang advokat. Dari sekitar 70 orang yang ikut mendaftar menjadi pengacara praktek tahun 1996 itu yang lulus hanya 30 orang dan 2 orang di antaranya lulus juga sebagai advokat termasuk Cosmas Refra. Dan pasca berlakunya UU Advokat No.18 Tahun 2003, maka Cosmas bergabung di HAPI dan akhirnya menjadi anggota Peradi, sejak tahun 2007 Cosmas bergabung dan membentuk kantor advokat dan pengacara di Jakarta dengan rekan Tito Refra, SH, selain masih juga aktif di organisasi kepemudaan tingkat nasional saat ini sebagai Sekretaris Jenderal

36 Proteksi

Pengurus Pusat Pemuda Katolik dan Wakil Sekretaris Jendral DPP KNPI dengan Ketua Umumnya Bang Ahmad Doli Kurnia. Cosmas yang merupakan anak seorang guru Sekolah Dasar di desanya Tutrean, Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara kini telah menjadi advokat yang cukup disegani. Dalam memperjuangkan keadilan, tak ada kata takut dalam menjalani profesinya sebagai penegak hukum karena baginya semua sama di hadapan hukum (Equality Before The Law). Dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan ia tak pernah pandang bulu. Maka tak heran kliennya banyak berdatangan dari kalangan atas sampai kalangan yang tak mampu sekalipun. Semua diperlakukan sama dan akan ia bela habis-habisan karena baginya itu sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang advokat sejati yang bertindak untuk dan atas nama klien. Selama kurun waktu lebih dari 15 tahun menekuni dunia advokat, Cosmas acapkali diminta menangani perkara baik perdata maupun pidana. Tak terhitung lagi berbagai perkara-perkara besar yang

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

berhasil ditangani berkat kepiawaiannya sebagai seorang advokat. Adapun beberapa perkara yang pernah ia tangani adalah kasus korupsi terdakwa Drs. Pit Far-Far Mantan Sekda Kabupaten Maluku Tenggara di Pengadilan Negeri Tual, putusan terdakwa bebas. Kemudian, kasus korupsi terdakwa Lukas Uwaratu mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, putusan terdakwa bebas. Kemudian kasus Yoseph Refo mantan Bendahara Umum PSSI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan 5 tahun penjara dalam kasus KDRT bersama rekannya sementara menangani kasus korupsi tersangka Petrus Beruatwarin Sekda Maluku Tengara dalam proses penyidikan status dari tersangka kembali jadi saksi, Tanah Misi Gereja Katolik Keuskupan Amboina Maluku, menang pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, peninjauan kembali dan tinggal eksekusi. Bagi Cosmas, kesuksesan seorang lawyer ada dua. Yang pertama adalah pe-nguasaan terhadap persoalan hukum yang dihadapi klien secara mendalam dan kedua adalah menjaga hubungan baik atau kepercayaan klien. Sebab dengan pe-ngetahuan hukum yang mumpuni seorang advokat akan mampu

mencarikan solusi atas persoalan hukum yang menimpa kliennya. Di samping itu, klien tidak akan bisa membohongi dirinya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip seorang advokat. Karenanya, mengabdi kepada masyarakat dan tetap konsisten pada cita-cita awal adalah bentuk pengabdiannya pada supremasi hukum yang tetap ia jaga selama ini. Dan sudah tak tehitung lagi perkara yang ia tangani dari perkara korupsi, pembunuhan, penipuan, perbankan, sampai dengan perkara perdata. Di tengah kesuksesannya saat ini tak membuatnya menjadi pribadi yang sombong. Akan tetap konsisten dan tak lupa membela kaum-kaum marjinal yang secara ekonomi tak mampu. Bahkan hampir 30% perkaranya adalah prodeo. Hal ini merupakan bukti dari kecintaannya sebagai seorang advokat yang ia tetap pegang teguh dalam menekuni profesinya. Karena bagi Cosmas yang dilakukan bukan hanya untuk hari ini. Akan tetapi ia berpikir ke depan. Ia juga tak munafik bahwa hidup memerlukan materi untuk biaya dirinya, keluarga dan kantor hukumnya. Namun kalau sudah berbicara keadilan maka baginya tak mengenal istilah kompromi. KENDALA-KENDALA Yang ia hadapi dalam persaingan mendapatkan klien baginya tak pernah ada kendala. Karena baginya bukan masalah persaingan tetapi kepercayaan klien adalah modal utamanya. “Dalam sejarah 15 tahun lebih menjadi pengacara kalau kendala-kendala internal belum pernah saya alami, karena kita masih menjalin hubungan baik dengan semua rekan-rekan dan teman sesama advokat. Masyarakat belum paham betul peran kita sebagai advokat, kita boleh berdebat dalam persidangan tetapi pertemanan harus kita jaga. Kadangkadang masyarakat ini berifikir, setelah kita berdebat dalam persidangan karena memang perdebatan hukum itu penting tetapi pertemanan kita saling menjaga,” ucapnya. Adapun duka dalam menekuni profesi advokat bagi Cosmas ialah ketika dirinya mendapat 1000 klien, ini berarti 1000 kawan namun bersamaan dengan itu dirinya mendapat 1000 lawan, di sini kawan di sana lawan itu dukanya bagi Cosmas. “Pengacara adalah penegak hukum itu artinya hukum adalah keadilan. Sekarang ini banyak orang berlombalomba menjadi pengacara, dunia hukum sekarang ini menjadi dunia yang diminati

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

banyak orang. Karena hukum itu segalagalanya dan sekarang hukum sudah tidak pandang bulu lagi. Dulu pada jamannya, bupati itu masuk penjara itu merupakan hal yang dianggap tabu tetapi sekarang sudah biasa, itulah dunia hukum kita,” ujar pria yang murah senyum ini. Dirinya beharap untuk ke depan semua orang meletakkan hukum di atas segalagalanya. Menjadikan hukum menjadi pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara karena dengan menjadikan hukum sebagai panglima maka tak akan pernah ada diskriminasi. “Saya kira kedepan untuk Indonesia supremasi hukumnya menjadi pilar utama bila negara ini ingin menjadi negara maju,” kata pria yang memiliki motto; Vido In Ministro setia untuk melayani demi kebenaran, kepastian hukum dan keadilan. JAGOAN PRAPERADILAN Praperadilan merupakan hal yang cukup sulit dimenangkan bagi sebagian advokat di Tanah Air bahkan praperadilan kadang menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian kalangan. Sepertinya hal tersebut tidak berlaku bagi Cosmas Refra. Bagaimana tidak, kisah suksesnya sebagai seorang advokat ia awali dengan menangani kasus perdananya yaitu praperadilan di Ambon pada tahun 1996 selepasnya menjadi pengacara praktek sewaktu itu. Kasus itu berawal dari seorang mantan hakim yang meminta bantuan jasa hukumnya untuk menangani kasus anaknya yang dituduh sebagai pemakai narkoba dan kliennya tersebut ditangkap oleh polisi serta ditahan tanpa adanya dugaan bukti yang kuat untuk menahan. Padahal setelah terungkap barang tersebut ternyata palsu saat di uji keasliannya oleh BPOM. Oleh karena itu, bukti-bukti tidak kuat akhirnya terdakwa dibebaskan itulah perkara yang pertama kali ditangani. Cosmas muda saat itu, jejak rekamnya sebagai seorang advokat ternyata diawali dengan suatu keberhasilan yang belum tentu orang lain bisa melakukannya maka tak heran bila ia dikenal sebagai jagoannya praperadilan “Kalau saya praperadilan sudah biasa menang, saya lawan proses penangkapan dana penahanan yang dilakukan polisi dengan cara sewenang-wenang dan itu terbukti,” ujar Cosmas. Padahal jika seorang Cosmas Refra saat itu tidak berhasil dalam praperadilan mungkin menjadi hal yang biasa bagi seorang pemula dalam dunia advokat. Tetapi alhasil berkat penguasaan ilmu hukum yang baik disertai tangungjawab yang diberikan oleh kliennya ia mampu PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

menyelesaikan kasus perdananya saat itu dengan gemilang. Ia berprinsip kebenaran harus dijalankan walau ia masih muda, walaupun salah tidak apa-apa. Belajar berbuat berani walaupun salah itu tidak masalah. Baginya bukan soal membela orang yang bersalah tetapi mencoba meletakkan bahwa apa yang orang lakukan itu ada dasarnya agar hukum berjalan on the track.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Cosmas Refra, SH. Tpt/Tgl Lahir : Katlarat, 1 September 1966 Pendidikan: - SD Naskat Desa Ohilim, Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara - SMP Budi Mulia/Seminari Langgur, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara - SMA Sanata Karya/Seminari Langgur, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara - Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon - Pasca Sarjana Magister Hukum Jayabaya Jakarta Ayah : Alm. Damianus Refra (Pensiunan Guru) Ibu : Almh. Fiktorina Refra (Pensiunan Guru) Nama Istri : Farida Foudubun, SP. Nama Anak-anak : Agung Delario Saputra Refra, Bintang Derizky Bernard Refra, Cindy Rahmaputri Refra, Dian Dewi Vivani Refra. Spesifikasi Keahlian Hukum : Pidana umum, Pidana Khusus, Perdata, Perkawinan dan Keluarga, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hak Asasi Manusia, Kepailitan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pengadilan Hubungan Industrial, Hukum Perusahaan, Keuangan dan Perbankan, Pasar Modal, Penanaman Modal, Tanah dan Properti, Ketenagakerjaan. Perkara Yang Pernah Ditangani : - Perkara PT. Maritim Timur Jaya Tual, Maluku Tenggara - Perkara Toko Tekstil Sabatini Jakarta - Perkara Toko Tekstil Samtani Jakarta - Perkara Gery Iskak - Perkara PT. Esa Intan Utama Jakarta - Perkara Andini Aisyah Hariadi - Perkara Five V Rahmawati - Perkara PT. Global Jaya Abadi Gemilang Jakarta - Perkara Yayasan Diananda Christoforus Jakarta - Perkara PT. Kebayoran In (Hotel) Jakarta - Dan Perkara-perkara lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Proteksi 37

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

Ahok Dituntut Bayar Ganti Rugi Tanah Rp 150 Juta Per M2

ubernur DKI Dituntut Bayar Ganti Rugi Tanah Rp 150 Juta Karena terlalu subjektif dal Per M2 Pada Para Penggugat am menentukan harga tanah bagi yang terkena proyek Mass Rapid Transit (MRT), Lebak BulusBundaran Hotel Indonesia,Gubenur DKI Cs digugat lagi ke pengadilan untuk yang kedua kalinya. Para penggugat, melalui kuasa hukumnya Hartono Tanuwidjaja SH, MSi, kalau yang pertama ke Pengadilan Jakarta Selatan (Jaksel), kini yang kedua ke Pengadilan Negeri JakartanPusat , Kamis,15 September 2016. Dalam surat gugat yang bernomor register; 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, tertanggal 15 September tersebut, Hartono memdapatkan kuasa dari Dheeraj Mohan Asnawi dan Ny. Rashmee Mahesh Lalmalani, warga Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Dikatakan , Gubernur DKI Jakarta sebagai tergugat I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta tergugat II, serta Pimpinan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Anas Karim Rivai & Rekan sebagai tergugat III. Para tergugat dinilai telah melakulan perbuatan melawan hukum. Dalam posita gugatannya disebutkan, para penggugat adalah memiliki tamah di Kelurahan Gandaria Selatan ,Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Fatmawati. Tanah- tanah mereka terkena proyek MRT Lebakbulus - Bundaran Hotel Indonesia, dihargai seenaknya saja oleh pemerintahan DKI Jakarta, yaitu anatara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta saja perM2-nya. Dan penetapan harga tanah ini tanpa adanya kesepakatan dan musyawarah terlebih dahulu dengan para pemilik tanah tersebut. Karuan saja mereka menolak rarena , tidak seusai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) , Perpres No.71 tahun 2012, dan Undang Undang No. 2 tahun 2012, dimana telah ditekankan bahwa dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus dilandasi dengan kesepakatan dan musyawarah serta tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan. Namun para tergugat telah mengabaikan semuanya ini. Belakangan

38 Proteksi

baru

diketahui

tindakan

tergugat I dan II ini dilandasi adanya surat hasil penelitian aset yang diterbitkan oleh tergugat III berupa; Laporan Final Jasa Konsultasi Apprasial bidang jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 Ref.02823 10014 APPAKR tanggal 23 Oktober 2014 , yang isinya bersifat umum, general dan global, bahkan berdasarkan batas arah Mata Angin yang tidak dijelaskan batasbatasnya seperti yang dilakukan tergugat III. Padahal, yang idial dalam penilaian harga tanah itu adalah bidang Pengacara Hartono Tanuwidjaja SH, Msi perbidang tanah, kata Hartono. m e l a w a n hukum (PMH) karena dekumen tersebut Penilaian aset dengan sistim 'pendekatan telah digunakan para tergugat untuk pasar' yang diterbitkan tergugat III, menyengsarakan dan merugikan para seharusnya hanya menjadi dasar untuk penggugat. Dikatakan demikian karena, bermusyawarah dan mufakat, bukan menentukan harga tanah yang sangat untuk dijadikan harga final terhadap minim dan jauh lebih murah. Dan yang para pemilik tanah. Tindakan seperti ini lebih konyol lagi konon, uang ganti bertentangan dengan Perpres No. 71 rugi para penggugat saat ini sudah tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dikonsinyasikan atau dititipkan di Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepentingan Umum, yang intinya adalah, kesepakatan dalam musyawarah Menurut Hartono, rencana pemberian menjadi dasar pemberian ganti rugi ganti rugi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam pembebasan tanah. dalam hal ini para tergugat kepada para Kenyataan dalam kasus ini para pengugat yang terkena proyek MRT, penggugat belum pernah memyepakati seyogyanya dapat meningkatkan taraf atau menandatangani kesepakatan kehidupannya. Dengan demikian, ganti masalah nilai ganti rugi tanah yang rugi yang layak yaitu Rp 150 juta per-M2 tertuang dalam berita acara kesepakatan. sesuai harga pasaran tanah diwilayah ini untuk sekarang. Dengan adanya laporan final yang diterbitkan oleh tergugat III yang kemudian Petitum dalam gugatan ini kuasa hukum digunakan tergugat I dan tergugat II, para penggugat memohon kepada adalah merupakan bukti yang kuat kalau majelis hakim yang memeriksa dan para tergugat telah melakukan pebuatan

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

BNN Berhasil Ringkus Jaringan Pengedaran Narkoba Jakarta-Manokwari Jackson

mengadili perkara ini antara lain untuk ; mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Menyatakan surat Laporan Final Jasa Konsultasi Apraisal Bidang Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Ref. 0282310014 tgl. 23 Oktober 2014 , yang diterbitkan tergugat III cacat hukum dan tidak mengikat nilai ganti kerugian terhadap tanah-tanah dan bangunan para penggugat. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat untuk membayar ganti rugi tanah dan bangunan kepada para penggugat sebesar Rp 150 juta per M2-nya. Dengan demikian, untuk penggugat Dheeraj Hohan Aswani yang tanahnya seluas 219 M2 x Rp 150 juta, ditambah Rp 5 milyar sebagai kerugian moril. Begitu juga dengan Ny. Rashmee Mahesh Lalmalani, tanahnya seluas 492 M2 x Rp 150 juta, ditambah Rp 5 milyar sebagai ganti rugi moril. Putusan ini dimohon bersifat sertamerta, dapat dijalankan terlebih dahulu walaun ada upaya hukum, verzet, banding atau kasasi dari para tergugat . Bila hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya, kata Hartono Tanuwidjaja SH,MSi. (SUR)

BNN Berhasil Ringkus Jaringan Pengedaran Narkoba Jakarta

Manokwari

egara Indonesia pada saat ini tengah dalam darurat narkoba. Buktinya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Barat berhasil mengamankan pil ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu dalam skala besar. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan tersebut berupa 101 butir ekstasi, sabu-sabu sebanyak 103 gram, uang tunai senilai Rp 2,8 juta dan handphone. Kuat dugaan, narkoba tersebut merupakan dipasok oleh jaringan di Jakarta. Selain itu, BNN juga berhasil menangkap pelaku yang hendak mengambil narkotika tersebut di bandara. Pelaku tersebut berinisial AK (35). AK sendiri diduga merupakan pengedar dan pemasok sabu-sabu Jakarta-Manokwari. Saat dimintai keterangan, Kepala BNN Provinsi Papua Barat Kombes

L a p a l o n g a mengatakan bahwa pada hari Selasa (22/11) sekitar pukul 15.00 WIT, sang pelaku bersama barang buktinya telah diamankan di areal kargo bandara Rendani. N a r k o t i k a tersebut dikirim melalui via pengiriman barang. Modus yang digunakan yakni, barang haram tersebut diisi didalam sebuah botol bedak, kemudian dikemas dalam karton dicampur beberapa lembar pakaian. “Dia (AK) mengambil barang kiriman di bagian kargo kawasan bandara. Dia sempat lari setelah melihat kami. AK tertangkap setelah dilakukan pengejaran. Jadi pengiriman dikamuflasekan. Di dalam karton ada kaos dan barangbarang lainnya. Begitu modusnya,” beber Jackson, seperti dikutip dari Radar Sorong. Berhasilnya membongkar jaringan pengedaran narkoba Jakarta-Manokwari ini, berawal dari adanya laporan BNN di Jakarta, yang menyebutkan akan ada pengiriman barang dari Jakarta ke Manokwari lewat jasa pengiriman. “AK tidak sendiri, tapi ada orang lain. Kami akan tetapkan yang bersangkutan sebagai DPO (daftar pencarian orang),’’ pungkas Jackson. ..

Prajurit dan PNS Lantamal III Jakarta Katakan Tidak Dengan Narkoba

angkalan Utama TNI Laut (Lantamal) III Jakarta sangat mendukung program pemerintah tentang kebijakan dan strategi nasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba menuju Indonesia negeri bebas narkoba. Untuk itu seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) Lantamal III

Angkatan

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

diinstruksikan “Katakan Tidak Dengan Narkoba”. Demikian Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana, SH., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lantamal III Kolonel Laut (K) Dr. Iswanto Budiman pada acara Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Bagi Anggota Lantamal III Dalam Rangka Hari Kesehatan TNI AL Tahun 2016 di gedung Serbaguna Markas Komando (Mako) Lantamal III Jakarta, Jalan Gunung Sahari Raya No 2 Ancol Jakarta Utara, Rabu (19/10/2016). “Kegiatan sosialisasi narkoba ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Lantamal III terhadap permasalahan narkoba dikarenakan adanya kecenderungan terjadi peningkatan jumlah pecandu, penyalah guna dan korban penyalah guna narkoba,” Kolonel Laut (K) Dr. Iswanto Budiman. Tampil sebagai pembicara Kasubdit Masyarakat dan Pendidikan Direktorat Advokasi Departemen Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dik Dik Kusnadi Bc, IP., S.Sos., MM yang mengupas perihal Membangun Kesadaran Kepedulian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Kegiatan sosialisasi narkoba yang dihadiri oleh para Perwira, Bintara,

Proteksi 39

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

Selamatkan Rp 1,7 Triliun, Kejagung Kini Buru Aset Koruptor di LN

aksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung telah mengembalikan aset negara dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 1,7 triliun per Oktober 2016. Aset senilai itu dapat membiayai pembangunan negara. "Kejaksaan, sampai Oktober lalu, berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 1,7 triliun. Saya pikir jumlah yang lumayan untuk membiayai pembangunan yang ada," ucap Jaksa Agung usai menghadiri rapat koordinasi di Jakarta, Senin, 21 November 2016, seperti dilansir Prasetyo mengatakan Kejaksaan Agung berupaya untuk selalu mencegah, memulihkan dan mengembalikan aset negara yang telah dijarah oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kendati, aset tersebut sudah diputuskan di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berupaya untuk mengembalikan aset yang berada di luar negeri melalui pertemuan bilateral dengan Jaksa Agung Swiss dan Jaksa Agung Singapura.

Kejagung belum terima SPDP 10 terduga makar

40 Proteksi

Jaksa Agung Prasetyo :

SPDP belum, kan baru tadi pagi (penangkapannya). Kita tunggu tindak lanjut penyidikan oleh Polri, nanti bermuaranya ke mari juga," Kejaksaan Agung mengaku sampai sekarang belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 10 orang terduga makar yang ditangkap kepolisian. "SPDP belum, kan baru tadi pagi (penangkapannya). Kita tunggu tindak lanjut penyidikan oleh Polri, nanti bermuaranya ke mari juga," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta. Kendati demikian, kata dia, jika melihat dari informasi mereka sudah punya maksud sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP. Pasal 107 KUHP menyebutkan, (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan para pengatur

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Ia mengaku dirinya hanya mengikuti pemberitaan saja. "Kalau melihat yang ditayangkan di YouTube salah seorang ditangkap itu. Mereka sudah punya maksud sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP. Jadi kita tunggu dari polri kita tinggal menindaklanjutinya saja," tegasnya. Sebelumnya, Kesepuluh orang yang ditangkap oleh polisi pada Jumat pagi dalam kasus dugaan upaya permufakatan jahat, masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. "Sepuluh orang tersebut udah ditangkap. (Mereka) masih diperiksa," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, status 10 orang tersebut baru akan diketahui setelah mereka menjalani pemeriksaan 1x24 jam. "Setelah 1x24 jam, baru nanti ditetapkan mereka (jadi) tersangka atau tidak," ujarnya.

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap para terperiksa diduga memiliki niat memanfaatkan momen aksi Doa Bersama 2 Desember untuk menguasai Gedung DPR MPR. Selain itu, terungkap pula bahwa ada komunikasi di antara mereka dalam upaya mewujudkan keinginan mereka. "(Mereka) punya tujuan tidak sejalan, ingin menguasai Gedung DPR MPR. Bisa jadi memanfaatkan momen (Aksi Bela Islam III) 212," tuturnya. Pada Jumat pagi, Polda Metro Jaya menangkap 10 orang berinisial AD, E, AD, KZ, FH, RA, RS, SB, JA dan RK karena diduga melakukan permufakatan jahat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Kombes Pol Rikwanto menyebut delapan di antara mereka ditangkap atas tuduhan makar dan akan dikenai Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun atau maksimal penjara seumur hidup. "Kalau JA dan RK dikenai pelanggaran Pasal 28 Undang-undang ITE," ungkap Rikwanto. Menurutnya kesepuluh orang tersebut langsung dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya ini mengatakan penangkapan 10 orang tersebut atas hasil penyelidikan Polda Metro Jaya. Ia pun berujar tidak ada perlawanan dalam penangkapan mereka. "Tidak ada perlawanan," ujarnya. ..

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah. Abdul Manan diduga pengusaha, yang menyuap jaksa Ahmad Fauzi sebesar Rp1,5 miliar terkait dengan penyidikan kasus penjualan tanah negara, di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Arminsyah menjanjikan berkas perkara Ahmad Fauzi akan dilimpahkan pekan depan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. “Selanjutnya, diajukan ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya, Jatim,” katanya. Dugaan pemberian uang Rp1,5 niliar, Rabu (23/11) bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tempat terpisah, agar kasus tersebut tidak dinaikan ke penyidikan. Uang Rp1,5 miliar disimpan dalam tas besar dan disimpan AF, di rumah kosnya dekat dengan Kantor Kejati Jatim. Tumpukan uang itu terdiri pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Dari informasi

terakhir, diduga Fauzi ini ditugaskan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Jatim. Fauzi diduga keponakan salah satu petinggi jaksa, di Kejagung. (ahi/us / Halim ) , Rekapitulasi Data Hasil Penyelamatan Keuangan Negara Periode Bulan Januari s.d Desember 2015 ,,

Aset Rokan Group Mulai Diinventarisasi Tim eksekutor yang akan mengembalikan aset-aset Rokan Group yang pernah disita Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mencari dan menginventarisasi. Hal ini diungkapkan Jurubicara Rokan Group Oliver Supit, Rabu (30/11), di Jakarta. Tim eksekutor terdiri dari Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi serta Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Agar Tak Main Mata, Tahanan Jaksa dan Penyuap Dipisah

Jampidsus Arminsyah

una menghindari pengaturan perkara atau main mata, penahanan jaksa muda Ahmad Fauzi (AF) dipindahkan dari Rutan Salemba Cabang Rutan Kejaksaan Agung ke Rutan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. “Agar yang bersangkutan tidak berkomunikasi dengan penyuap (Abdul Manan), yang juga ditahan di Rutan Salemba cabang Rutan Kejagung,” kata PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 41

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

Meraih Hasil Studi Terbaik dari Jampidsus Doktor Arminsyah, SH., M.Si (P3TPK). Tim dibentuk berdasarkan surat perintah Jampidsus Nomor 291/F/Fu.3/11/2016 dan 292/F/ Fu.3/11/2016 tanggal 2 November 2016. “Saya mengapresiasi kerja tim eksekutor dalam upaya mengembalikan aset-aset Rustian. Mereka mulai meneliti dan mengumpulkan aset-aset yang pernah disita Kejagung,” ujar Oliver. Rustian adalah Presiden Direktur Rokan Group. Dia pernah diproses hukum dan aset-asetnya sempat disita Kejagung. Namun dalam proses hukum dia diputus bebas, tak berasalah, sebagaimana tertuang dalam surat Mahkamah Agung No 2066K/Pid/2005, tanggal 15 Juni 2005 lalu. Putusan tersebut, sebelumnya juga membebaskan Rustian dari segala dakwaan terkait perkara pencairan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Menurut Oliver, tim eksekutor juga telah memanggil berbagai pihak terkait uang di bank senilai 220 miliar rupiah seperti Bank BRI dan Bank Mandiri. Tim juga sudah memanggil seseorang yang menguasai salah satu aset Rustian bernama Cecilia Teguh Ayu Sianawati. Dia menguasai tanah dan bangunan lima lantai di Jalan Cideng Barat No 92, Jalan Brantas No 1 dan No 3 (dengan empat sertifikat). Sementara beberapa waktu lalu, Jampidsus Arminsyah membenarkan proses eksekusi tengah dilakukan terkait perkara Rokan Group, berupa perkebunan Kelapa Sawit di Bengkulu dan Kalimantan Barat. ”Benar, saat ini proses eksekusi tengah dilakukan. Namun saya belum mendapat laporannya,” kata Arminsyah. Jauh sebelum ini, MA telah mengeluarkan putusan Nomor 2066 K/Pid/2004 tanggal 15 Juni 2005 yang membebaskan Rustian dari segala dakwaan (bebas murni) korupsinya. Konsekuensinya, aset milik terdakwa, perkebunan di Bengkulu dan Kalimantan, serta tanah dan bangunan di Cideng, Jakarta Pusat, lalu uang di bank harus dikembalikan kepada terdakwa. Dugaan beralihnya aset-aset Rokan Group pascaputus bebas oleh MA hingga kini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejagung. Arminsyah mengatakan, kasus tersebut tengah diteliti secara global. Setelah itu baru dieksekusi. Rustian sendiri yakin hukum akan ditega-

42 Proteksi

kkan sehingga aset-asetnya segera dikembalikan. “Ini negara hukum dan penegakannya sekarang tengah berjalan. Aset saya mestinya tak lama lagi segera dikembalikan,” kata Rustian. wid/N-3

Pelajaran Meraih Hasil Studi Terbaik dari Jampidsus Dr. Arminsyah Doktor Arminsyah, SH., M.Si seusai menerima Piagam Penghargaan sebagai Wisudawan Terbaik Jenjang S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ming - Ada pelajaran menarik yang dapat dipetik dari resepsi wisuda UNAIR hari ini, Minggu (20/3). Adalah wisudawan terbaik S3 Fakultas Hukum UNAIR, Dr. Arminsyah, S.H., M.Si. Di tengah kesibukannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), ia tetap berha-

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

sil menamatkan studi Doktornya di FH Universitas Airlangga dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,90. Ia meyakini bahwa hal itu merupakan bagian dari upayanya untuk terus dalam menuntut ilmu. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2012 itu membuktikan dirinya bahwa sesungguhnya kesuksesan di lapangan kerja itu dapat menunjang prestasi di dunia akademik. ”Ada ungkapan bahwa apabila engkau tidak belajar, engkau tidak berubah. Apabila tidak berubah engkau mati. Dalam Islam, agama saya, menuntut ilmu itu dari buaian sampai liang lahat,” ujarnya kepada UNAIR NEWS. Menurut lulusan S2 Kriminologi UI ini, selama masih hidup maka semangat untuk terus menuntut ilmu sangatlah penting, dan ia berkeinginan untuk terus menam-

bah ilmu. Dalam tugas akhirnya di jenjang S3, Dr. Arminsyah mengangkat fenomena menarik dalam disertasinya, yaitu “Redefinisi Hukum Konsep Kesengajaan dalam Tindak Pidana Korupsi”. Topik utama yang dianalisis antara lain: konsep dasar kesalahan, unsur-unsur kesalahan, dan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH., Guru Besar FH UNAIR, disertasi Arminsyah ini menawarkan kesadaran otonom (autonomous consciousness) dan beberapa pendekatan seperti: pendekatan koherensi, pendekatan linguistik; dan pendekatan psikologis untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan koherensi ini diperlukan untuk mengukur atau memastikan kekonsistensian keterangan dan pengalaman tersangka. Pendekatan Bahasa (linguistic) diperlukan untuk menemukan makna dan struktur informasi atau keterangan tersangka yang diukur melalui struktur luar atau fisik, surface-structure (S-Structure) dan struktur dalam, deep structure (D-Structure). Pendekatan ini dilengkapi dengan penerapan teori speech act untuk melihat dan menganalisis keutuhan dan kekonsistensian antara ucapan, tindakan dan akibat yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pendekatan psikologis yang berbasis pada kesadaran otonom untuk melakukan tindak pidana. Terkait dengan topik disertasinya ini, sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menjelaskan bahwa sebagai seorang aparatur penegak hukum ia dituntut untuk benar-benar bisa membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Tidak boleh ada kesalahan dalam memutuskan perkara, karena ini akan melahirkan kezaliman. ”Ada hal yang bisa jadi rujukan. Yang pertama adalah azas hukum itu sendiri. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah apakah dalam batin orang itu ingin berbuat jahat. Kalau tidak salah, tidak boleh dihukum,” tandas Jaksa Agung Muda Intelijen 2014 ini. Mantan Kejaksaan Tinggi Lampung tahun 2010 ini menambahkan, bahwa selama ini ia melihat teori yang dipakai dalam teori kesengajaan adalah pengetahuan dan kehendak. Menurutnya hal itu tidak cukup. Ia memberi contoh seorang pejabat yang menandatangani perbuatan administrasi yang kemudian diketahui menyimpang. Apakah hal itu berarti ada kehendak dalam dirinya untuk berbuat jahat? Menurutnya, belum tentu. Oleh sebab itu ia mencoba menerapkan teori kesadaran otonom, bahwa untuk memutus perkara itu harus dilihat secara utuh dalam rangka mencari petunjuk apakah orang tersebut punya niat berbuat jahat atau tidak. Kedepan, secara pribadi Dr. Arminsyah memiliki harapan tersendiri terhadap

penegakan hukum. “Tentu saya berharap penegakan hukum akan lebih baik lagi. Orang yang salah benar-benar bisa dijerat secara hukum sehingga memberikan efek jera. Saya juga ingin ada yang mengkritik tulisan saya, karena dengan adanya kritik saya merasa terkoreksi,” kata Dr. Arminsyah, SH., M.Si, usai dikukuhkan sebagai Wisudawan Terbaik S3 FH UNAIR dalam wisuda di Airlangga Convention Center, Minggu 20 Maret 2016. (*) Jejak Karier Jampidsus Arminsyah Arminsyah dilantik menjadi Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) 30 Oktober 2015, Arminsyah langsung memperoleh tantangan baru. Yakni menangani kasus dugaan persekongkolan jahat Setya Novanto dan Muhamad Rizal Chalid dalam kasus Papa Minta Saham ke Freeport. Penanganan kasus yang di dalamya terdapat unsur pencatutan nama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla itu sudah pada tahap pemeriksaan Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsuddin dan Menteri ESDM Sudirman Said itu. Kejaksaan Agung juga telah menyalin rekaman closed circuit television (CCTV) dari Hotel Ritz Carlton Jakarta. Pada kunjungan Intelijen Kejaksaan ke hotel mewah itu juga turut menyalin bukti pembayaran dan pemesanan tempat. Di sana diketahui siapa yang melakukan inisiasi pertemuan tersebut. Saat ditanya siapa yang memesan semua itu, Arminsyah mengatakan bahwa pemesanan dilakukan oleh Dina, yang tak lain adalah sekretaris pribadi Setya Novanto. “Yang mesen kan Dina,” kata Arminsyah seperti dikutip . Siapa Arminsyah? Sebelum menjadi Jampidsus, ia setahun menjabat Jamintel. Sebelum menjadi Jamintel, Arminsyah adalah Kajati Jawa Timur. Nah, saat menjadi Kajati Jawa Timur, ia menempuh gelar S3 di Universitas Airlangga. Gelar Doktor ilmu hukum itu diraih tepat waktu selama 2 tahun 11 bulan pada 19 September 2015 lalu dengan predikat cum laude. Jejak Karier Arminsyah (Jampidsus) • 1 9 Februari 2009: PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN Arminsyah menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Ia menggantikan M Farela yang dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Farela yang belum setahun menjabat posisi itu sedang Arminsyah menjabat staf khusus Jaksa Agung era Hendarman Supandji. • 6 Oktober 2010: Arminsyah dimutasi dari Direktur Penyidikan Pidana Khusus menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Posisinya digantikan Jasman Pandjaitan, yang sebelumnya merupakan Kajati Kalimantan Tengah. • 8 Agustus 2011: Arminsyah digeser dari Kajati Lampung menjadi Inspektur III Pengawasan pada Jamwas. • 31 Agsustus 2012: Dari Inspektur III Pengawasan pada Jamwas, Arminsyah dipercaya menjadi Kepala Kejati Jawa Timur mengantikan Palty Simanjuntak. Palty selanjutnya menjadi Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun. • 5 Juni 2014: Dari Kajati Jawa Timur, Arminsyah memperoleh promosi menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Pelantikan dilakukan Jaksa Agung Basrief Arief. Arminsyah menggantikan Adjat Sudrajat yang dimutasi sebagai Staf Ahli Jaksa Agung. Penunjukan Arminsyah sebagai Jamintel sesuai Keppres no 53 tahun 2014 tanggal 22 April 2014. • 10 September 2015: Meraih gelar doctor di Universitas Airlangga dengan predikat cum laude. Ia mencapai gelar doctor dengan tepat waktu yakni 2 tahun 11 bulan. Disertasinya berjudul Redefinisi Hukum Konsep Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Redefinisi yang dimaksud adalah menggaris bawahi teori kesadaran otonom dalam melengkapi dua teori, yakni pengetahuan dan kehendak, dalam tindak pidana korupsi. Sebuah teori yang cocok diterapkan di Indonesia hari-hari ini. • 30 Oktober 2015: Arminsyah dimutasi dari Jamintel menjadi Jampidsus

Proteksi 43

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

Otto Hasibuan:

Kawal dan Pastikan Proses Persidangan Ahok Tanpa Intervensi Profesionalitas jaksa Otto Hasibuan: Kawal dan Pastikan Proses Persidangan Ahok Tanpa Intervensi Profesionalitas jaksa di pengadilan akan diuji.

yang mengikuti Pilkada tidak menjadi korban kriminalisasi. "Kami yang tergabung dalam asosiasi ini siap melakukan pendampingan hukum, namun tidak khusus membela kasus Ahok, melainkan siapapun jangan sampai dikriminalisasi dalam kasus-kasus tertentu hanya karena untuk menjegal seseorang menjadi kepala daerah," ujar Otto. (Baca Juga: Status Cagub Ahok di Pilkada Dapat Dibatalkan, Begini Aturan Hukumnya)

akar Hukum Pidana Otto Hasibuan menilai masyarakat perlu mengawal kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terutama karena proses hukum yang menurutnya sangat cepat. "Kalau di dalam proses acaranya, mulai penyidikan yang cepat hingga P21 yang super cepat, ini mungkin karena situasi yang kurang kondusif dalam masyarakat. Artinya, sebagai warga negara bisa memakluminya, tetapi pertimbangan hukum mesti dikedepankan," kata Otto di Jakarta,. Otto mengatakan meski tidak ada yang salah dalam prosedural, percepatan proses hukum kasus seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, berdasarkan kaidah hukum normal, percepatan penuntasan kasus dugaan penistaan agama oleh polisi dan jaksa dengan membawa ke pengadilan belum pernah terjadi walaupun tidak ada yang dilanggar. (Baca Juga: Soal Kasus Ahok, Wiranto Minta Masyarakat Bersabar) Oleh karena itu, Otto mengatakan yang paling utama dari kasus Ahok ini adalah memastikan proses persidangan berjalan tanpa intervensi, demikian juga saat majelis hakim membacakan putusan. Putusan tersebut harus dijaga agar mencerminkan rasa keadilan. Pengacara yang juga membela terdakwa Jessica Kumala Wongso ini juga berharap agar hukum ditegakkan sebaik-baiknya agar proses pengadilan

44 Proteksi

tidak salah dalam mengadili perkara. "Putusan tidak boleh ada intervensi dari siapa pun. Putusan hakim harus seadiladilnya mencerminkan wakil Tuhan di bumi," kata dia. Otto menambahkan tudingan penistaan ini tidak hanya bisa dinilai dari kata per kata, melainkan dilihat secara utuh sesuai konteks. (Baca Juga: Kenapa Buni Yani dan Ahok Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka? Ini Alasan Hukumnya) Sementara itu, terkait dengan bantuan pendampingan 1.000 pengacara dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) mendampingi Ahok, ia mengatakan tim advokasi ini tidak khusus disiapkan untuk menangani kasus tersebut, tetapi untuk melakukan pendampingan hukum agar para calon kepala daerah

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tahap dua, berkas dan tersangka, Ahok terkait dugaan penistaan agama dari Bareskrim Mabes Polri pada awal Desember. Selanjutnya, Kejagung akan mengirimkan berkas ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara untuk segera membuat dakwaan yang nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156 a KUHP dengan ancaman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. Sementara itu, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, mengharapkan Kejagung professional dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Mari kita doakan bersama kebenaran dan keadilan menjadi ujung dari kasus yang sudah menguras banyak energi ini," kata Fahira. Saat ini, kata Fahira, penuntasan kasus dugaan penistaan agama sepenuhnya

ada di tangan Kejagung dan pengadilan. Dia mengungkapkan, jaksa menjadi pihak yang ditugasi rakyat melalui negara untuk melakukan penuntutan terhadap seorang terdakwa. Tugas jaksa adalah meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang bersalah dan layak mendapat hukuman. Di pengadilan, kata dia, jaksa itu menjadi alat yang mewakili rakyat untuk menuntut seseorang yang melanggar hukum. Artinya, jaksa harus serius, profesional dan bekerja keras untuk membuktikan seorang terdakwa pantas mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya. “Kini, fokus rakyat adalah mengawal kerja jaksa dan pengadilan,” kata Senator dari Jakarta ini. Fahira mengingatkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah menjadi isu nasional dan sudah menguras banyak energi sehingga berbagai polemik dan silang pendapat yang sempat bersemai saat kasus ini ditangani kepolisian tidak perlu terjadi lagi saat ditangani kejaksaan. Oleh karena itu, profesionalitas jaksa harus benar-benar dijaga. “Karena akan masuk pengadilan, artinya jaksa pada posisi yakin bahwa Basuki bersalah karena sudah melanggar hukum dan harus meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah,” katanya. ‘’’ Wawancara Pasca Putusan dengan 2 Orang Pengacara Jessica Ia menjawab rumor tentang penanganan perkara Jessica secara probono. Tegas menempuh upaya hukum lanjutan. MUHAMMAD YASIN Otto Hasibuan dan Yudi Wibowo saat membela Jessica di PN Jakarta Pusat. Persidangan kasus Jessica Kumala Wongso termasuk salah satu perkara yang menarik perhatian publik sepanjang 2016. Majelis hakim menghukum terdakwa kasus pembunuhan berencana itu 20 tahun penjara. Jessica dan tim kuasa hukumnya langsung mengajukan banding. Salinan resmi putusan sudah diterima tim pengacara (04/11) lalu. berkesempatan mewawancarai dua orang pengacara yang selama ini

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

mendampingi Jessica di persidangan. Otto Hasibuan dan Yudi Wibowo Sukinto, kedua pengacara dimaksud bersedia berbagi informasi tentang bagaimana mereka menghadapi sidang berjam-jam sampai 32 kali sidang, sikap mereka atas putusan dan rencana banding. Otto dan Yudi berada di Surabaya akhir pekan lalu, menghadiri sebuah seminar yang dilaksanakan DPN Peradi dan DPC Peradi Surabaya. Otto seolah menjadi ‘bintang’ di acara ini. Puluhan advokat minta berfoto bersama dengan mantan Ketua Umum DPN Peradi itu. Ia melayani permintaan itu dengan baik. Di sela-sela persiapan kembali ke Jakarta, Otto dan Yudi berbagi cerita kepadahukumonline pada kesempatan berbeda. Jika dirangkum, beginilah ringkasan jawaban mereka: Apakah ini kasus pidana terberat yang pernah Anda tangani? Otto: Kalau soal berat sih tidak ya. Karena banyak kasus berat yang pernah saya tangani. Kasus ini lebih pada menyita waktunya. Kalau dari segi tantangan, banyak juga kasus lain yang banyak tantangannya. Dulu ketika menangani perkara Johny Sembiring di Medan, saya sampai diancam. Pistol sudah ditodongkan ke kening kita. Kalau ini kan tidak. Tetapi memang kita tahu inside story, apa yang terjadi sebenarnya. Ini seperti kata orang, nggak dilihat mata tapi dilihat hati. (Otto mengatakan semangatlah yang membuatnya terus fit dalam persidangan yang menyita waktu ini. “Betapapun you fit kalau dirimu nggak semangat, pasti loyo. Tapi kalau semangat walaupun badan kita sudah capek, itu bisa di-tune up,” ujarnya.). Yudi: Ini pengalaman paling berat perkara pidana yang pernah saya tangani. Berat bukan karena ilmunya tetapi sidang fisiknya sampai 32 kali. Dari pagi sampai malam, bisa sidang 12 jam, minimal 10 jam lamanya. Lalu, hakim PN Jakarta Pusat memberi putusan yang memprihatinkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Putusannya tidak mencerminkan keadilan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Berarti perkara ini banyak sekali menyita waktu Anda? Otto: Perkara ini berat dalam pengertian menyita waktu. Saya harus mengatakan ini yak arena selama 4 bulan ini padat sekali kan. Jumlah sidangnya 32 kali, dan durasinya sangat panjang, umumnya PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

sampai malam. Itu kan sangat menyita waktu. Kebetulan, jaksa kan membawa saksi dan ahli yang banyak. Otomatis kami harus mengimbanginya dengan membawa saksi dan ahli yang banyak juga. Kalau jaksa kan sudah prepare dari awal karena saksi dan ahlinya sudah ada sejak penyidikan. Kalau kami kan pas persidangan. Banyak orang menyebut sidang Jessica ini perang ahli. Sebenarnya tidak. Kenyataannya, perang ahli itu tidak ada. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang hami hadirkan. Yudi: Sidangnya sering sampai tengah malam. Bisa tidak tidur dua hari. Selesai sidang kita masih sering kumpul di suatu tempat (membahas proses persidangan). Apakah pernah mengalami kejenuhan mengingat persidangan berlangsung sampai 32 kali? Otto: Kalau jenuh sih tidak. Justru enjoy. Karena ini pekerjaan saya 20 tahun yang lalu ketika masih muda. Baru kemudian saya mengerjakan pekerjaan bisnis, organisasi (advokat), lalu muncul kasus seperti ini lagi. Semacam nostalgia (menangani perkara) ini. Apakah keluarga Anda protes karena waktu Anda banyak tersita untuk kasus Jessica? Yudi: Oh, tidak. Kalau lawyer sepenuhnya harus sungguh-sungguh begitu. Pengacara begitu emosional ketika hakim menyinggung profesi advokat dalam pertimbangan. Mengapa? Otto: Karena saya tidak menyangka hakim mempertimbangkan buruk seperti itu. Karena semestinya majelis tidak perlu mengimentari profesi. Dia bicara fakta saja. Sangat menyedihkan karena hakim menyatakan bahwa tidak selayaknya advokat itu lagi mempersoalkan terdakwa itu pelaku atau tidak. Loh, kalau itu namanya presumption of guilty, bukan presumption of innocence lagi. Itu yang menurut saya tidak tepat. Hakim itu harus menganut prinsip presumption of innocence. Itu sudah diatur dalam UU Mahkamah Agung, KUHAP, dan Kode Etik Hakim. Yudi: Seharusnya tidak perlulah profesi advokat dipertimbangkan. Itu kan bukan bagian dari fakta hukum. Terus, orang menangis dipertimbangkan, dan orang pakai mata dipertimbangkan. Kok nggak semua saja dipertimbangkan. Lalu, tidak ada unsur yang meringankan. Orang hadir terus di persidangan itu kan meringankan. Kalau menurut saya pribadi, argumentasi hakim sesat. Argumentum ad baculum

Proteksi 45

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN namanya. Hakim mengalami kesesatan berpikir, berargumentasi, dalam membuat putusan. Tetapi, bagaimanapun, putusan hakim itu harus dihormati. Ada asas res judicata pro veritate habetur yang menyatakan putusan hakim masih dianggap berlaku sebelum ada putusan hakim yang membatalkannya. Makanya, kita tetap menghormati putusan hakim. Tim kuasa hukum kan langsung menyatakan banding.. Yudi: Kita sudah menyatakan banding. Surat pernyataan bandingnya sudah saya tandatangani. Kini tim kuasa hukum menyusun memori banding. Hari ini (Jumâ&#x20AC;&#x2122;at, 04/11) kita menerima salinan resmi putusan pengadilan. Beberapa hari ke depan kita akan menyusun memori banding. Apakah Anda merasakan ruang perdebatan akademik di persidangan Jessica? Otto:Sebenarnya iya. Tapi sayangnya, hakimnya tidak memutuskan secara akademik pula. Di situlah sedihnya. Mestinya kalau dia mau menolak ahli kita, boleh karena itu hak dia. Tetapi dia harus menjelaskan mengapa dia menolak, kasihlah alasannya mengapa. Itu baru bagus, kalau putusan itu mau dianggap putusan yang arif dan bijaksana. (Baca juga: KY Minta Masyarakat Hargai Vonis Jessica).

Yudi: Kita telah memberikan contoh yang bagus bagaimana caranya bersidang dan cara berargumentasi hukum. Tidak ngeyel dalam arti bukan berdasarkan

Anda akan disibukkan membuat memori banding? Yudi: Kita tidak perlu panjang-panjang, 20-25 lembar juga cukup. Tidak perlu sampai ribuan halaman. Kemarin pledoi ribuan halaman itu kan transkrip, fakta hukum di persidangan. Pasal 197 KUHAP menyatakan seseorang bisa dijatuhi hukuman berdasarkan fakta hukum di persidangan. Kalau fakta hukum tidak ditulis, bagaimana mereka menyatakan seseorang bersalah? pendapat saya sendiri, melainkan pendapat ahli. Ternyata pendapat ahli kami tidak satu pun dipertimbangkan. Padahal ahli yang kami datangkan atas persetujuan majelis hakim. Hakim tanda tangan dan paraf, ada buktinya. Saya kan mengajukan permohonan, dan hakim membubuhkan paraf (tanda setuju ahli yang kami hadirkan). Dalam memori banding nanti kami sertakan itu. Anda terkesan bersemangat menangani kasus ini. Benarkah Anda menangani perkara ini secara probono? Otto: Justru karena probono makanya

Bank Bukopin Targetkan Pertumbuhan Kredit 2017 Sebesar 11-12 Persen

irektur Utama PT Bank Bukopin Tbk, Glen Glenardi saat ditemui di Gedung Bukopin, Jakarta. Bank Indonesia (BI) menargetkan pertumbuhan kredit pada tahun 2017 berada pada kisaran 10 hingga 12 persen. Target tersebut sejalan dengan permintaan domestik yang diprediksi bakal menggeliat tahun depan. Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk

46 Proteksi

saya bersemangat. Kalau (perkara yang ada) uang kan sudah biasa kita terima. Ini justru probono. Artinya, ketika kita memutuskan probono, di situlah kita semangat. Sebab, ketika kita memutuskan probono, di situlah kita tidak boleh main-main hanya karena perkaranya probono. Perlakuan kita harus sama antara probono dengan perkara yang menghasilkan uang. Tidak boleh lebih rendah yang probono. Probono itu tetap harus first class services. Itu hukumnya.

Glen Glenardi mengungkapkan, target pertumbuhan kredit yang dipatok perseroan pada tahun 2017 mendatang sejalan dengan target yang dipasang

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Untuk perkara banding, masih dengan komposisi penasihat hukum yang sama? Otto: Ya. Yudi:Masih tetap. oleh bank sentral. "Sama (dengan target pertumbuhan kredit industri tahun 2017). Tahun ini rata-rata perbankan di bawah 10 persen, Bank Bukopin sekitar 11 persen," jelas Glen di Kementerian BUMN, . Glen mengakui, pertumbuhan kredit pada tahun 2017 mendatang tidak akan jauh berbeda dengan pertumbuhan kredit pada tahun 2016 ini. Hal ini terkait dengan perekonomian yang masih cenderung lemah. "Pelaku usaha masih wait and see dengan situasi saat ini," ungkap Glen. Karena itu, Glen menargetkan pertumbuhan kredit Bank Bukopin pada tahun 2017 akan berada pada kisaran 11 hingga 12 persen. Adapun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diprediksi lebih rendah dari target BI yakni 9 persen. Hingga kuartal III tahun ini, kredit yang disalurkan Bank Bukopin mencapai Rp 73,1 triliun. Angka ini meningkat 16,6 persen dibandingkan dengan posisi September tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 62,7 triliun. Sebanyak 64,9 persen dari total kredit yang disalurkan perseroan diserap sektor ritel yang terdiri dari segmen usaha kecil (42,3 persen), mikro (12,8 persen), dan konsumer (9,8 persen). Sisanya sebesar 35,1 persen didistribusikan ke segmen komersial.

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Pemerintah Terbitkan Revisi PP Perlindungan Gambut

emerintah telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perlindungan gambut atau PP Nomor 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. "Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 57 tahun 2016 tersebut pada tanggal 2 Desember 2016," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, di Jakarta, Selasa (6/12/2016). Bambang menjelaskan, revisi PP itu telah melalui proses yang panjang. Tim dari Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat menghargai dukungan kementerian lainnya, sebagai upaya bersama mewujudkan arahan dan komitmen Presiden Jokowi. "Proses revisi PP ini sudah sejak Februari 2016 dan berlangsung intensif. Alhamdulillah, telah ditandatangani Presiden," ujar Bambang. Inti dari revisi PP tersebut adalah diaturnya secara permanen moratorium pemanfaatan lahan gambut. PP nomor 57 /2016 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. "PP nomor 57/2016 menunjukkan komitmen nyata dari Presiden Joko Widodo dalam hal perlindungan ekosistem gambut, " kata Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan, San Afri Awang. Terkait areal gambut di dalam konsesi korporasi yang terbakar, PP nomor 57/2016 mengatur bahwa pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran yang dilakukan melalui verifikasi. "PP nomor 57/2016 ini lebih mempertegas lagi regulasi pengambilalihan areal terbakar pada konsesi korporasi yang telah diatur dalam PermenLHK nomor 77 tahun 2015. Misalnya, disebutkan hasil verifikasi dapat berupa pengurangan areal perizinan usaha," kata San Afri Awang.

Sedangkan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak, salah satunya apabila muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan. Penambahan 'pada titik penataan' yang dicantumkan dalam PP nomor 57 tahun 2016 ini mencakup karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air. Suksesi alami merupakan salah satu cara pemulihan ekosistem gambut yang telah dicantumkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2016, di samping rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Suksesi alami artinya pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia." PP nomor 57 tahun 2016 tersebut juga telah mempertegas sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, yakni bisa dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah ataupun pembekuan izin lingkungan. "Pemerintah tidak akan menanggung beban biaya restorasi pada areal konsesi korporasi, namun pemerintah yang menentukan zonasi dalam areal konsesi korporasi (pada lahan gambut)," kata San. San Afri menegaskan, pemerintah bukan hanya menerbitkan regulasi, namun juga secara intensif melakukan pemantauan atas kerja restorasi gambut. Menteri LHK Siti Nurbaya juga telah menerbitkan surat tugas kepada tim monitoring operasi lapangan restorasi gambut yang diketuai oleh Dirjen PTKL San Afri Awang. "Pemerintah tidak main-main. Kami PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

terus melakukan pemantauan dan akan menerapkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Ini bukti keseriusan komitmen pemerintah dalam pemantauan restorasi gambut," kata San Afri.

Proteksi 47

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

Pariwisata Pegaf Butuh Dukungan Transportasi dan Komunikasi apua Barat, Pegunungan Arfak MANOKWARIKabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat masih membutuhkan cukup banyak infrastruktur dan fasilitas penunjang untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah itu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Edi Sumawanto, mengatakan, Pegunungan Arfak memiliki sumber daya alam dan budaya yang cukup kuat. Jika dikelola melalui konsep pariwisata yang baik, dua hal tersebut bisa menjadi daya tarik wisatawan. “Selanjutnya, supaya orang mau datang kesitu tentu harus ada akses baik akses transportasi maupun akses komunikasi,” kata dia. Dia menyebutkan, akses transportasi menuju daerah tersebut harus didukung

pastian bagi pengunjung, sehingga ketika orang mau datang kelokasi tidak susah,” ujarnya lagi. Point berikutnya yang harus mendapat perhatian, lanjutnya adalah daya tarik. Budaya dan pesona alam Pegunungan Arfak harus dikemas melalui konsep pengembangan pariwisata yang baik dan profesional. “Di sektor pariwisata ada tiga hal fundamental yang harus diperhatikan yakni Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas. Amenitas ini menyangkut fasilitas pendukung lain, seperti penginapan, pusat kuliner dan kerajinan, keberadaan gaide atau pendamping wisatawan, money changer atau tempat penukaran uang,” sebutnya. Festival Arfak 2016 yang digelar pada 1216 November lalu, bertujuan untuk mendorong peran para pemangku kepentingan. Sehingga seluruh infrastruktur dan

oleh infrastruktur jalan darat maupun udara. Begitupun dengan akses komunikasi yang harus didukung oleh infrastruktur komunikasi memadai. Disisi lain, keindahan alam dan budaya Arfak bisa dikenal secara luas jika didukung alat komunikasi baik internet, maupun media sosial. “Kalau kondisi jalan dan komunikasi masih buruk hanya orang-orang tertentu yang mau datang. Transportasi dan komunikasi akan memberikan aspek ke-

fasilitas pendukung di daerah tersebut dapat segera terpenuhi. “Kita ingin menunjukan bahwa, di Arfak ini ada potensi pariwisata yang cukup besar. Jika potensi pariwisata ini dikelola secara baik, dia bisa menggerakan sektor-sektor yang lain,” katanya. Dengan demikian, lanjut Edi, perekonomian daerah akan tumbuh dan persoalan kemiskinan bisa ditangani tanpa harus mengeksploitasi isi dan sumber daya alam yang ada diperut dan diatas gunung

48 Proteksi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Arfak. (IBN) … Igya Ser Hanjob atau budaya masyarakat Arfak dalam menjaga batas, hutan dan seluruh isi didalamnya dinilai dapat mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif. Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, beberapa waktu lalu mengatakan, Unesco telah menetapkan Igya Ser Hanjod sebagai warisan dunia. Budaya ini sangat selaras dengan upaya pemerintah daerah yang kini sedang gencar menggarap sektor Pariwisata. “Beberapa budaya suku Arfak mendapat pengakuan dari Unesco. Selain Igya Ser Hanjob, ada rumah kaki seribu, noken dan tumbuk tanah. Igya Ser Hanjob menjadi penentu atas keberadaan budaya lainya,” kata Bupati. Ia mengajak, seluruh masyarakat, kepala suku, kepala kampung dan kepala distrik serius menerapkan Igya Ser Hanjob. Dengan demikian, alam tidak rusak dan masyarakat bisa menuai manfaat dari seluruh sumber daya yang disuguhkan. “Ketika hutan terjaga, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan bahan material kayu yang dibutuhkan untuk membuat rumah kaki seribu. Karena untuk membuat rumah kaki seribu tidak sembarang kayu bisa dipakai, kita butuh kayu yang betul-betul kuat,” katanya lagi. Selain itu, lanjutnya, usaha ekonomi kreatif seperti souvener, noken, kalung dan atribut adat lainya pun bisa berjalan jika hutan Pegaf terjaga. Sebab, sebagian bahan baku usaha tersebut diperoleh dari hutan dan kebun. Dia menjelaskan, pertumbuhan usaha ekonomi kreatif sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata. Ia ingin masyarakat lebih kreatif serta arif memanfaat sumber daya alam di daerah tersebut. Kedepan, pemerintah Pegaf akan menggenjot kerja sejumlah dinas untuk mendukung program pariwisata. Antara lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Sosial dan Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi. Bupati ingin dinas-dinas tersebut, meluncurkan program yang langsung bersen-

tuhan dengan masyarakat. Kedepan pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang cukup kepada beberapa dinas tersebut. “Seperti Dinas Kebudayaan harus segera berfikir untuk mengembangan kerajian yang berkaitan dengan budaya, terus Dinas Sosial, Pertanian serta Perindagkop segera berfikir untuk meluncurkan program yang mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(IBN) … Sidang Pembahasan APBDP Kabupaten Sorong 2016 Sorong, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Dr. Albertho H Solossa, MSi, menegaskan persidangan untuk pembahasan APBD Perubahan tahun 2016 diupayakan sebelum penetapan calon kepala daerah. Sampai sejauh ini belum ada kepastian dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2016 di Kabupaten Sorong, menyebabkan masyarakat bertanya keseriusan pemerintah daerah dan legislatif dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. “Pasalnya APBD Perubahan merupakan dana tambahan yang wajib diajukan dan ditetapkan untuk menyelesaikan proses pembangunan yang sedang berlangsung dan mengalami kekurangan anggaran,” ujarnya. Dikatakannya, hingga kemarin tim anggaran eksekutif belum menyelesaikan draf materi persidangan, awalnya ditargetkan sebelum tanggal 24 Oktober, dimana penetapan calon kepala daerah oleh KPUD dilakukan. Namun, tampaknya bisa jadi mengalami keterlambatan, tapi dirinya optimis dapat segera terselesaikan agar Bupati Sorong dapat menghadiri acara sidang paripurna perubahan APBD tahun 2016. Apabila meleset, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Papua Barat untuk meminta petunjuk pembahasan RAPBD perubahan tahun 2016 tersebut, apakah menunggu pelaksana tugas bupati atau mekanisme lainnya,yang apalagi wakil bupati pun akan ambil cuti diluar tanggungan negara, untuk proses kampanye. … Oleh Melda Anastasia Wisata Raja Ampat adalah tempat wisata di Papua yang telah mendunia. Ketenaran Raja Ampat sebagai salah satu destinasi perjalanan paling menarik telah didokumentasikan dalam film dokumenter yang berjudul “Edis Paradise 3” dengan pemutaran perdananya di Swiss. Film dokumenter yang dibuat oleh Avant Premiere ini mengangkat keindahan alam bawah laut Raja Ampat di Papua yang disebut sebagai Amazon Lautan Dunia. Julukan ini disandang karena posisi Raja Ampat

POLITIK HUKUM & PEMERITAHAN

Wisata Raja Ampat tersebut berada di pusat segitiga karang dunia. Raja Ampat yang termasuk dalam teritorial Papua Barat ini adalah gugusan pulau dengan 610 pulau yang tersebar, tetapi baru hanya 35 pulau yang ditempati oleh penduduk. Perlu diketahui bahwa 75% spesies ikan di dunia ini berada di perairan Raja Ampat. Lautan di Raja Ampat adalah ekosistem alam yang masih terjaga kelesetariannya hingga kini. Tingginya nilai strategis alam laut di Papua tersebut menyebabkan wisata Raja Ampat di Papua dilindungi dengan undang-undang RI. Hal ini untuk mencegah berbagai tindakan pengrusakan ekosistem laut yang semata-mata mengejar keuntungan bisnis. Bukan tanpa alasan! Wisata Raja Ampat telah menjadi fokus wisata dunia pada saat-saat sekarang ini. Ekosistem bawah laut wisata Raja Ampat Wisata Raja Ampat di Papua menawarkan sejumlah objek wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan mancanegara pada khususnya, yakni diving. Kegiatan diving (penyelaman bawah laut) dan snorkeling di Raja Ampat akan menunjukkan keindahan alam bawah laut Raja Ampat di Papua yang begitu mempesona, dengan berbagai jenis spesies ikan serta terumbu-terumbu karang yang hidup natural. Diving di Raja Ampat akan menunjukkan kepada Anda berbagai aneka spesies ikan yang bahkan belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Ingat, 75% spesies ikan dunia berada di Raja Ampat. Pernahkah Anda melihat ikan pari manta? Lebar tubuh ikan pari ini bahkan mencapai 2 m. Untuk kegiatan diving, baca juga artikel yang mengupas tentang diving Raja Ampat di Pulau Wayag.

lam yang lengkap. Jika Anda pernah melakukan diving di pantai-pantai lain, maka Anda akan begitu takjub terhadap keindahan bawah laut Raja Ampat Papua. Terumbu karang yang hidup menjadi tempat sumber makanan ribuan spesies ikan dan satwa laut lainnya. Ekosistem yang sangat natural dan demikian mempesona inilah yang membuat Raja Ampat dijuluki sebagai Amazon Lautan Dunia. Alam bawah laut wisata Raja Ampat Sebagian orang menyebutkan wisata Raja Ampat di Papua ini adalah surga wisata tersembunyi yang dimiliki oleh Indonesia. Wisata Raja Ampat mungkin dapat dinobatkan sebagai wisata alam bawah laut paling mempesona yang dimiliki oleh Indonesia. Yang dapat menandingi keindahan alam bawah lautnya mungkin hanya wisata Pulau Weh di Sabang, Aceh. Jika tempat wisata Raja Ampat berada di bagian timur Indonesia, maka wisata Pulau Weh Sabang berada di bagian paling barat Indonesia. Untuk mengetahui Pulau Weh, baca juga artikel yang mengupas tentang wisata Pulau Weh di Sabang Aceh. Uniknya, kedua tempat wisata dengan kegiatan diving-nya yang termasuk paling menarik di dunia tersebut justru mendapat atensi yang besar dari para wisatawan luar negeri. Ketertarikan warga asing dan jumlah kunjungannya dengan tren yang meningkat waktu demi waktu membuat kedua tempat wisata laut Indonesia ini menjadi begitu terpopuler di

Paling sedikit terdapat 1500 spesies ikan, 537 spesies koral, dan 699 hewan tak bertulang belakang yang dapat Anda temukan di alam bawah laut Raja Ampat. Untuk diving, Anda akan ditemani oleh ahlinya dan menggunakan peralatan menyePROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 49

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

laut tersebut . Harus diakui, faktor biaya adalah penyebab utama yang membuat kedatangan wisatawan domestik ke tempat wisata Raja Ampat Papua masih tergolong sedikit. Kondisi infrastruktur di Papua yang belum memadai serta besarnya biaya transportasi ke/dari Papua membuat sebuah tempat menarik di Papua ini belum ramai dikunjungi wisatawan Indonesia. Belum lagi tentang biaya akomodasi dan logistik yang harus dikeluarkan selama menikmati wisata di Raja Ampat tersebut. Berbeda dengan turis asing yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi daripada warga Indonesia, kondisi keuangan yang lebih baik tersebut memungkinkan mereka untuk menikmati diving sebagai salah satu objek wisata Raja Ampat yang paling populer. Hal demikian juga terlihat di daerah wisata Pulau Weh di Sabang Aceh. Tingkat kedatangan turis mancanegara lebih banyak ketimbang wisatawan domestik. Apa saja objek wisata Raja Ampat? Diving dan snorkeling adalah salah satu kegiatan wisata Raja Ampat yang paling terkenal. Namun, Anda harus tahu bahwa tempat wisata di Papua ini juga memiliki hutan yang lebat, gugusan batu kapur yang berwarna-warni, aneka spesies tumbuhan langka, serta sarang penyu di tepi pantai. Sebagian wisatawan akan berselancar di Raja Ampat karena tempat wisata ini memiliki ombak laut yang cukup menantang. Beberapa pulau di Raja Ampat yang paling sering dikunjungi adalah Pulau

Wayag, Pulau Waiwo, Pulau Karang, Kepulauan Gam, dan Pulau Arborek. Jika Anda ingin melihat burung Cendrawasih yang menjadi satwa khas Papua, Anda dapat mengunjungi Kepulauan Gam. Terdapat 4 jenis burung cendrawasih yang hidup di Kepulauan Gam tersebut, yaitu cendrawasih merah, cendrawasih besar, cendrawasih kecil, dan cendrawasih belah rotan. Pulau Karang, salah satu tempat wisata Raja Ampat Jika Anda tertantang untuk mendaki karang, pergilah ke Pulau Karang. Di pulau ini Anda akan mendaki karang dengan tingkat kemiringan mencapai 90 derajat. Jika berhasil sampai di atas, Anda akan terpukau dengan keindahan panorama laut Raja Ampat. Di puncak karang tersebut, Anda dapat melihat keselurahan pulau hijau yang dikeliling birunya air laut. Rute transportasi ke wisata Raja Ampat Untuk sampai di kepulauan Raja Ampat, tempat terdekat yang dapat dijangkau pesawat terbang adalah kota Sorong, dengan jarak tempuh sekitar 6 jam penerbangan dari Jakarta. Biasanya pesawat akan transit di Makassar atau Manado. Maskapai yang memiliki jadwal penerbangan menuju Sorong antara lain Silk Air, Garuda Indonesia, Pelita Air, dan Merpati. Selanjutnya, Anda akan menuju Waisai, ibu kota Raja Ampat. Kota Waisai ini terletak di Pulau Waigeo, salah satu dari 4 pulau utama (pulau besar) di Kepulauan Raja Ampat. Pulau besar di Raja Ampat adalah Pulau Misool, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Waigeo.

Kerja Keras Polri Berhasil, Demo 212 Berubah Menjadi Doa Bersama

idak ada yang tidak mungkin jika kita terus berusaha. Apalagi usaha yang dilakukan adalah untuk kebaikan bersama dan kepentingan orang banyak. Polri akhirnya menuai buah dari kerja keras mereka melakukan hal-hal persuasif untuk mencegah agar demo 212 tidak terjadi dan membatalkan sholat jumat di jalan protokol. Setelah melakukan kunjungan, membuat maklumat, dan koordinasi dengan beberapa pihak, demo pun berubah menjadi doa bersama. Hal ini dikonfirmasi bukan hanya pihak pemerintah, tetapi juga oleh pihak GNPF MUI. Demo yang dibungkus

50 Proteksi

dengan sholat jumat akhirnya tidak bisa dilakukan. Sholat jumat yang dipakai untuk mengganggu ketertiban umum akhirnya batal karena MUI pun mengeluarkan fatwa yang tidak memperbolehkan sholat di jalan. Jokowi dan Menhan Ryamizard menyatakan bahwa tidak ada namanya demo. Berdoa bersama dan berzikir bersama yang akan dilakukan. "Kan enggak ada demo, siapa bilang ada demo? Doa bersama, bukan demo ya," kata Jokowi saat ditanya wartawan usai upacara HUT ke-45 Korpri di Lapangan Monas, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

"Begini, tujuan zikir kan memuji Tuhan, harus pikiran suci mulutnya suci. Kalau itu semua bagus, makin banyak makin bagus. Tapi kalau pikiran lain mulut lain itu sudah beda, mudah-mudahan sama-sama berpikiran jernih apalagi sampai ratusan ribu," kata Ryamizard usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-45 KORPRI di Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat. "Tidak ada (orasi), kan orasi bisa berubah jadi tausiah," kata Wakil Ketua GNPF-MUI Ustaz Zaitun Rasmin usai rapat bersama Polda Metro Jaya di Gedung Biro Operasi Polda Metro Jaya, Jakarat,. Semua kutipan berita ini memberikan ketenangan luar biasa bagi kita semua. FPI yang menjadi motor penggerak GNPF MUI akhirnya hanya bisa melakukan acara doa bersama di Monas, bukan di jalan raya seperti yang mereka gaungkan sebelumnya. Orasi pun tidak bisa lagi dan hanya berisi Tausiah. Lalu mungkinkah Tausiah berisi orasi?? Mungkin saja. Toh mereka suka-sukanya menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Usaha Polri untuk meredam aksi ini bisa kita lihat dari keluarnya maklumat pelarangan sholat di jalan protokol, berkomunikasi dengan MUI dalam hal fatwa sholat jumat, mengunjungi dubes Arab Saudi, melarang bus mengangkat peserta demo, terakhir adalah dengan berjumpa dengan GNPF MUI yang difasilitasi MUI. Semua usaha dan jerih lelah terbayarkan dengan keberhasilan ini. Meski begitu, yang namanya sudah menjadi sifat pada umumnya, FPI tetap saja sesumbar bahwa Aksi Bela Islam SUPER DAMAI III akan dihadiri 3 juta orang. Jumlah yang sangat fantastis. Entah benar atau tidak, tetapi jumlah sebesar ini kalau datang ke Jakarta pasti akan memberi efek yang tidak sedikit bagi ketertiban umum. "Kita perkirakan tidak kurang 3 juta, tapi itu tergantung kondisi besok, itu estimasi," ujar Wakil Ketua GNPFMUI Ustaz Zaitun Rasmin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya. Hal yang berbeda disampaikan oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa jumlah pendemo yang datang sekitar 150 sampai 200 ribu. Jumlah yang tidak sampai 50 persen dari yang ditargetkan oleh GNPF MUI. Untuk estimasi peserta aksi, Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan jumlahnya sekitar 150-200 ribu peserta. // Halim

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA

Berikan Sambutan saat Grand Opening Sekolah Monte Sienna Sekolah Monte Sienna Gunakan Sistem Absensi Pakai Sensor Wajah

melanjutkan

siswa yang berasal dari luar negeri.

pendidikan di luar negeri, anak harus mengulang belajar lagi, tapi kalau di tempat kami tetap bisa lanjut. Karena ada tambahan kurikulum internasionalnya," ujarnya. Sekolah ini terdiri dari 3 lantai yang memadupadankan sistem teknologi untuk beberapa aktivitas. Seperti untuk absensi siswa, mereka sudah menggunakan sistem sensor wajah. Sistem pengajaran akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Tak hanya berkutat pada model pembelajaran menggunakan buku, sistem pengajaran di sekolah ini juga mengusung konsep e-learning, menggunakan komputer. Terdapat fasilitas ruang ibadah, klinik, perpustakaan, laboratorium bahasa, IPA, komputer, dan lab musik. "Ini sama seperti sekolah pada umumnya. Siswa di sini ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha," kata Unaenih.

Seperti Taiwan, Korea, Inggris, Singapura dan Malaysia. "Umumnya ini karena orangtuanya pindah kerja ke Indonesia. Untuk siswa dari luar negeri, di sini kami juga ada materi pembinaan bahasa," ujarnya. Meski sekolah swasta dengan standar internasional, Unaenih menegaskan, sekolah ini terbuka untuk semua kalangan, baik dari keluarga kurang mampu hingga kalangan atas.

"Biasanya

kalau

ingin

etua yayasan sekolah monte sienna, Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA memberikan kata sambutan saat grand opening sekolah Satu lagi sekolah swasta berkonsep nasional plus hadir di Batam. Sekolah yang diberi nama Sekolah Monte Sienna ini berlokasi di Jl Yos Sudarso, Batu Ampar. Jenjang pendidikannya dimulai dari play group, SD, SMP, SMA dan SMK. Kepala Sekolah Monte Sienna, Unaenih mengatakan, meski mengusung konsep nasional plus, sekolah tersebut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sekolah lainnya. Seperti menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan kurikulum internasional. "Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Untuk pelajaran MTK dan IPA, tenaga pengajarnya dari orang asing," ucap Unaenih kepada wartawan usai grand opening sekolah tersebut, . Lulusan siswa sekolah inipun, tak perlu khawatir dengan pendidikan kedepan. Jika ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, mereka tak perlu mengulang belajar satu tahun lagi.

Untuk tahun perdana pendidikannya, sekolah ini juga menampung PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

"Kami berikan keringanan sesuai kelayakan. Bagi orangtua yang menyekolahkan 3 anaknya di sini, kami juga memberikan potongan uang masuk untuk anak kedua dan ketiganya," kata Unaenih. Sementara itu Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan yang diwakili staf ahlinya, Yazid, mengapresiasi kehadiran sekolah Monte Sienna di Batam. Sekolah tersebut diharapkan bisa menjadi pilihan pendidikan bagi orangtua, selain menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. "Setiap tahun kita selalu kekurangan ruangan kelas. Sekolah negeri biayanya murah dan berkualitas. Mudah-mudahan Monte Sienna ini kualitasnya tak diragukan lagi dan bisa mempertahankan kualitasnya," kata Yazid. (wie)

Proteksi 51

POLITIK HUKUM & PEMERINTAHAN

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DIMINTA LEPAS TIGA KAPAL

isandera Oleh Kepala Kantor Kasyahbandaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, diminta untuk melepas tiga kapal, yaitu Trans Nusantara, Kapal Voc Batavia, Kapal Seven Star Island yag disandera dan diberhentikan perjalanan nya oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Capten Teddy Masyandi,Msi, yang telah menyetop atau memberhentikan tiga kapal milik Santony dan PT. Pelayaran Angkutan Laut Bintan Global Line, tanpa ada Dasar HUkumnya dan alasan yang benar, apalagi saat menyetop tidak mengantongi surat ijin untuk memberhentikan tiga kapal tersebut, padahal kapalkapal tersebut layak untuk beroperasi dan berlayar sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Foto ilustrasi Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan, serta Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS Comention 1974, Chopter X on Safety Measures for High Speed Craft (Kapal Kecepatan Tinggi), Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 65 tahun 2009 tentang standar, kapal non Konvensi Berbendera Indonesia (Non Convention Vesel Standar Indonesia flogged/NCVS), Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 39 tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Permutan. Menurut nya, bahwa kapal-kapal milik Santony dan PT. Pelayaran Angkutan Laut Bintan Global Line adalah layak untuk berlayar karena kapal-kapal tersebut berfungsi lebih baik, sesuai dengan kapasitas dari kapal-kapal tersebut. Oleh sebab itu tidak ada alasan Captain Teddy Mayandi, Msi, sebagai penjabat

52 Proteksi

Negara juga sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, memberhentikan dan menyetop serta menyandera kapalkapal milik klien nya dengan alasan keselamatan dan keamanan dengan tuduhan kapal-kapal tersebut berbahaya, mana mungkin kalau terlihat berbahaya buktinya dicek bdi dan mesin nya layak, apalagi bila kita melihat dari awak kapal layak untuk berlayar atau tidak, itu tergantung dari kapalnya, untuk itu kekuatirran Teddy sangat tidak masuk akal "dan hanya untuk

mengada-ada saja" yang seharusnya dapat bersikap biijak serta mengayomi masyarakat, bukan mengeluarkan surat tertanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor surat UM.003/2/16/ KSOP,TPI-2016 tanpa Dasar Hukum sama ekali dan sangat disayangkan Capt.Teddy Masyandi telah merusak tatanan Penjabat Negara yang main haki sendiri serta melakukan perbuatan melawan hukum, jelasnya. Untuk itu, saya kata Prof. DR. Suhandi Cahaya Sh, Mh, MBA selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Santony dan PT. Pelayaran Angkatan Laut Bintan Global Line telah mengajukan dua gugatan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang di Batam supaya kapal-kapal tersebut dilepas dari sandera Teddy si "Penguasa Laut tersebut", oleh karena itu dilayangkan kedua gugatan tersebut

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

terdaftar dengan Nomor Perkara 20/G/2016/PTUN,TPI dan 21/G/2016/ PTUN tangan 22 September 2016.

Selain mengajukan gugatan, Prof.DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA telah melaporkan Capt.Teddy Mayandi selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo, juga ke Dirjen Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan Laut tanggal 15 September 2016 dengan Nomor surat 297/SC/IX/2016/JKT,GM, bahwa Santony dan PT.Pelayaran Angkutan Laut Bintan Global Line Klien kami mengharapkan supaya kapal-kapal tersebut dapat beroperasi kembali dan dilepas dari sanderaan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Capt.Teddy Mayandi juga mohon kepada Presiden RI Joko Widodo dan Dirjen Perhubungan Laut pada kementerian Perubungan Laut supaya secepatnya bertindak tegas kepada Teddy Mayandi yang bersikeras tidak mau membebaskan kapal - kapal tersebut dengan taruhan pangkat dan jabatan Teddy, "sambil berkata dan menentang dengan katakata jaminan nya pangkat dan jabatan dirinya " dengan ucapan tidak akan kami lepas kapal-kapal tersebut, hanya diperbolehkan satu kapal saja yang bisa beroperasi, kata Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA menirukan ucapan Teddy. Oleh sebab itu kami selaku Kuasa Hukum Santony memohon kepada Presiden RI Joko Widodo dan Dirjen Perhubungan Laut supaya melepaskan kapal-kapal klien kami yang disandera oleh Teddy, jelas Prof. DR. Suhandi Cahaya SH, MA, MBA. Sementara Humas Dirjen Perhubungan tidak mau memberikan komentarnya, hanya menyarankan supaya "bermusyawarah itu kan lebih baik kan sudah digugat ke Tun, ya saya kurang memahami masalahnya, jadi saya sarankan telepon pak Teddy-nya", jelas Wisnu

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Setelah Dicek Ulang 3 Kapal memang Laik Laut Dirjen: Setelah Dicek Ulang 3 Kapal yakni MV Seven Star Island, KM VOC Batavia, dan KM Trans Nusantara,Di Tanjungpinang Laik Laut ‎Polemik atas penghentian operasional tiga kapal penumpang rute Tanjungpinang-Anambas yakni MV Seven Star Island, KM VOC Batavia, dan KM Trans Nusantara, berdampak besar bagi penggunanya.

tersebut, menurut Tonny, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim marine inspector yang dilaksanakan pada 19 September 2016, diketahui bahwa tidak ada temuan kekurangan pada kelaiklautan ketiganya.

‎

‎Ditjen Perhubungan Laut selanjutnya melakukan evaluasi dan pengecekan kelaiklautan ketiga kapal tersebut. ‎”Keselamatan pelayaran dan penumpang harus diutamakan tanpa kompromi,”‎ tegas Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono di Jakarta. Tonny juga memerintahkan agar KSOP Tanjungpiinang memastikan pelayanan transportasi laut selamat dan aman, serta berjalan lancar. “Kami juga mengemban tanggung jawab terkait soal konektivitas transportasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sesuai perintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata ‎Tonny. ‎Terkait operasional ketiga kapal seperti

Polda Metro Jaya Siap Amankan Persidangan Ahok

engadilan Negeri Jakarta Utara memastikan lokasi persidangan perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan digelar di gedung sementara PN Jakarta Utara yang menempati eks Gedung PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Sidang perdana kasus tersebut akan digelar pada Selasa 13 Desember 2016. Kepastian lokasi persidangan membuat kepolisian dari Polda Metro Jaya bersiaga untuk mengamankan mulai dari rencana persidangan hingga berlangsungnya

‎

‎Seperti diketahui, ketiga kapal yang beroperasi untuk rute Tanjungpinang – Anambas dengan jarak sekitar 175 NM dan ditempuh sekitar 8 jam merupakan kapal penumpang biasa dan tidak termasuk sebagai kapal berkecepatan tinggi.‎

MENGUNDURKAN DIRI Sebelumnya Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, Teddy Mayandi, mengemukakan lebih memilih mundur dari jabatannya daripada sidang. "Berkaitan dengan sudah ada penetapan lokasi tersebut, maka kepolisan wajib untuk mengamankan. Pengamanan ini berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sidang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, . Menurut Argo, semua unsur yang ada dalam persidangan akan menjadi perhatian kepolisian untuk dilakukan pengamanan. Unsur-unsur tersebut mulai dari majelis persidangan yakni para hakim, panitera, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum. Lalu, terdakwa yang akan disidangkan, saksi yang akan hadir di persidangan, sampai masyarakat yang ingin melihat jalannya persidangan juga akan menjadi PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

mengeluarkan izin operasional berlayar kapal yang tak laik jalan. P r i n s i p n y a yang teguh mempertahankankan aturan keselamatan pelayaran, sebagaimana yang diamanatkan UU, batamtoday.com memberitakan rela dipertaruhkan dengan jabatan sebagai Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang. Dia pun kokoh tidak mengeluarkan izin operasional MV Seven Star, KM VOC Batavia, dan KM Trans Nusantara, tiga kapal feri cepat ke Anambas yang tidak laik jalan. Pengunduran diri, batamtoday merilis diajukan Capt Teddy Mayandi sejak satu minggu lalu. Desakan untuk mengeluarkan izin berlayar ketiga kapal tak laik jalan itu bukan hanya dari pihak pengusaha. Tapi juga mahasiswa asal Anambas di Tanjungpinang yang bahkan melakukan aksi demo di KSOP Tanjungpinang. Mahasiswa meminta KSOP segera menyediakan alat trasportasi laut masyarakat Anambas. Namun, Kepala KSOP Tanjungpinang Capt Teddy Mayandi tetap tak mau mengeluarkan izin operasional feri cepat tujuan Anambas itu, karena kondisi kapal berbahan fiber itu sangat riskan terhadap keselamatan penumpang. “Saya melepas jabatan, tapi tidak melepas prinsip. Karena saya tidak mau menyengsarakan orang atas kejadiaan kecelakaan laut akibat kapal tersebut tidak laik berlayar mengarungi ombak laut Anambas,” ujarnya. (omy)

fokus pengamanan. "Kedua lokasi di tempat sidang dan ketiga kegiatan sidang itu kita amankan," ucap Argo. Polda Metro Jaya, lanjut Argo sudah merencanakan pengamanan setiap orang yang ada di dalam area persidangan sehingga mereka yang datang bisa nyaman dan aman untuk melihat persidangan. Terkait jumlah personel yang akan diturunkan, Argo belum bisa memastikannya. Namun, ia optimistis persidangan dapat berlangsung aman berapa pun jumlah personel yang diterjunkan. "Ini masih belum pas berapa jumlah personel. Yang penting cukup untuk sukseskan atau amankan jalannya sidang," tukasnya.

Proteksi 53

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA. I. ABSTRAK Beberapa waktu lalu penulis beraudiensi dengan advokat senior bernama Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA , yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 10, Lt. 2, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu Suhandi mengemukakan, bahwa kejahatan korporasi sudah terjadi dimana-mana, terbukti hampir setiap hari media nasional baik cetak maupun elektronik selalu memuat peristiwa kejahatan korporasi yang terjadi di seluruh Indonesia.

Suhandi.

Masih kata Suhandi, bahwa Republik Indonesia bukanlah negara kaya melainkan negara yang sedang berkembang, dan sedikit lebih tinggi dibandingkan negara miskin. Berdasarkan perkembangan Sebagai seorang praktisi hukum, Suhandi jaman, semakin miskin suatu negara, menilai bahwa bangsa Indonesia sudah maka semakin tinggi kejahatan yang tersaatnya bangun dari dari mimpi-mimpi jadi pada negara tersebut. buruk (nightmare). Selama ini penyidik mungkin belum benar-benar memahami II. PENDAHULUAN akan kejahatan korporasi, sebab yang selalu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kejahatan korporasi atau istilahnya White hanyalah orangnya saja (tersangka) teta- Collar Crime bukanlah kejahatan jalanan pi perusahaan (korporasi) tidak pernah (Blue Collar Crime). Istilah White Collar dihukum sama sekali. Crime pertama kali digunakan di tahun 1939 oleh Edwin Hardin Sutherland saat Suhandi melanjutkan, bahwa Undang berbicara di depan pertemuan terakhir Undang Tindak Pidana Korupsi (UU dalam American Sociological Association RI No. 3 Tahun 1971 jo. No. 31 Tahun ke 34 di Philadelphia pada tanggal 27 1999 jo. No. 20 Tahun 2001) telah ban- Desember. Sosiolog yang dilahirkan di yak menelan korban, baik dari kalangan Nebraska, U.S. (13 Agustus 1883) meminstansi pemerintah maupun anggota berikan pengertian White Collar Crime Dewan, dari Bank Indonesia, kalangan adalah perbuatan kejahatan yang dilakupolitisi, jaksa, hakim, dan advokat juga kan oleh orang-orang yang terkenal dan ikut terlibat. Kejahatan korupsi di Indone- memiliki status sosial yang tinggi yang sia nampaknya sangat sulit dilenyapkan berhubungan dengan pekerjaannya atau sekalipun aparat penegak hukum seperti a crime commited by a person of respectpolisi, jaksa, maupun KPK berlomba-lom- ability and high status in the course of his ba ingin memberantasnya. occupation. Ironisnya, pelaku (koruptor) bersedia ‘pasang badan’ mungkin berpendapat ‘asalkan sekeluarnya dari penjara sudah menjadi kaya’. Suhandi mencontohkan kasus impor daging sapi yang melibatkan pribadi atau oknum dari suatu partai politik, yang juga melibatkan sekitar empat puluhan wanita-wanita cantik termasuk pengoleksinya. “Ataukah itu merupakan gratifikasi terhadap pejabat tersebut? Marilah bertanya kepada Tuhan,” kata

54 Proteksi

Namun rupanya sebelum Edwin, Suhandi mengungkapkan, telah ada Henderson yang mengupas tentang Educated Crime yang sama dengan White Collar Crime. Enam tahun kemudian setelah Henderson muncul pula Edward Alsworth Ross yang lebih menekankan kepada aspel moral sebagaimana dalam bukunya ‘Presidential Address” yang menjelaskan tentang kejahatan korporasi, sebagai berikut:

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

a. Masalah mencari label penjahat yang dapat diterapkan kepada pelakunya; b. Sikap masyarakat yang mendua terhadap kerugian dan tanggapan sosial yang sepadan dengan kesalahan-kesalahannya; c. Fakta mengenai praktik penegakan hukum dalam memberikan kebebasan penuntutan yang secara luas didasarkan kepada sikap masyarakat yang mendua tersebut; d. Secara simbolis bahwa beberapa ciri tertentu pimpinan korporasi dan korporasi sendiri dalam lingkungan hukum pidana. Bahwa kaitan antara korporasi dengan korupsi sudah nyambung dan tepat karena korupsi juga dilakukan oleh: Orang yang berpendidikan tinggi Orang yang tidak bermoral Orang yang mempunyai status sosial yang tinggi Terselubung Teroganisir Oleh orang ahli dalam bidangnya Merugikan keuangan negara Merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas Perlakuan secara tidak adil. III. PERMASALAHAN Kata padan antara korporasi dengan korupsi sudah pas karena dari korporasi atau pun pribadi telah melakukan perbuatan korupsi. Menurut Suhandi, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat sulit untuk diberantas karena pelakupelaku tindak pidana korupsi sudah seperti rayap yang menggerogoti suatu bangunan rumah. Apabila diberantas pada satu sektor, ternyata rayap itu sebelumnya sudah berpindah ke sektor kedua, seperti itu seterusnya. Jadi sangat sulit untuk menutup jalan-jalan bagi korporasi untuk tidak melakukan korupsi sehingga timbullah suatu permasalahan, yaitu: “SIAPAKAH YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KORPORASI YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK

PIDANA KORUPSI???â&#x20AC;? IV. PEMBAHASAN Bahwa baik peraturan maupun undang-undang yang sudah disediakan oleh pemerintah ternyata tetap mandul, sebab kejahatan tindak pidana korupsi tidak pernah surut atau berkurang dari bumi negara Republik Indonesia. Mengapa??? Berbagai macam bentuk dan aturan tentang korupsi telah dibuat dan diberlakukan, yakni mulai dari: a. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/ PM/06/1957 tanggal 9 April 1957; b. Peraturan No. Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957; c. Peraturan No. Prt/PM/03/1957 tanggal 1 Juli 1957; d. Undang Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; e. Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; f. Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; g. Undang Undang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; h. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; i. Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; j. Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Melihat Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: â&#x20AC;&#x153;Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dimaksud dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.â&#x20AC;? Memperhatikan perkembangan yang prinsipnya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang ini mencabut pemberlakuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vide Pasal 44) b. Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formal meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, perilaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana c. Memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana kriminal khusus, pidana denda yang letih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan perbuatan pidana d. Memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara (vide Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Advokat yang juga dosen pasca sarjana hukum di Univeristas Jayabaya Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Palembang ini menuturkan, bahwa Protagoras selalu mencari, mendalami tujuan pemidanaan dan pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun umum. Demikian pula PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

filsuf Romawi Seneca yang membuat formulasi terkenal yaitu Nemo Prodeus Punct Quia Peccatum est, sedne Pecceteu. Lain pula pendapat dari Jeremy Bentham yang selalu menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilahirkannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant mengemukakan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas keterlibatan sosial dan moral. Bahwa di dalam teori hukum pidana kita mengenal elemen keadilan restoratif dan elemen keadilan retributif. Perbedaan yang menonjol atas keduanya adalah: a. Elemen keadialn restoratif (restorative justice) dalam pemidanaan adalah konpensasi, mediasi, rekonsiliasi, dan pemufakatan. b. Elemen keadialn retributif yakni pembalasan pemidanaan, isolasim stigmatisasi dan penjeraan sebagaimana yang dikatakan oleh The United Nations Congress on Preventions and Criminal Justice yakni Restorative Justice is a process whereby all the parties which a state in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future. Adapun pendekatan restofative justice memiliki beberapa keuntungan, seperti: a. Dapat mengurangi penghuni penjara, b. Terjadi damai di dalam masyarakat, c. Korban mendapat pemulihan berupa ganti kerugian, d. Mungkin dapat menimbulkan rasa menyesal pelaku dan rasa kehati-hatian. Adapun kelemahan dan hambatan terhadap restorative justice, seperti: a. Tidak dapat diterapkan terhadap delik yang menimbulkan korban secara fisik seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan dan seterusnya walaupun Islam mengenal dalam delik pembunuhan. b. Tidak memuaskan sebagian anggota masyarakat terutama bagi penderita. c. Orang yang kaya dapat membayar ganti kerugian sedangkan orang yang miskin tidak dapat. d. Tidak dapat diterapkan kepada semua tersangka seperti residivis. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi antara lain mengatur: a. Penerapan sistem pembuktian tersebut dalam tindak pidana korupsi, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. b. Perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai petunjuk selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain

Proteksi 55

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektornik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan facsimile, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar, yang dapat dikenal dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. c. Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti. d. Mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi terdakwa pidana korupsi yang jumlahnya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kurang adil bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal ini kalauyang dikorupsi relatif kecil (Vide Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 ada menyebut tentang Korporasi yang terdapat di dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 yang intinya menguntungkan diri sendiri atau orang dan atau suatu korporasi. Bahwa di dalam pasal-pasal tersebut di atas telah membuktikan suatu korporasi sudah tentu dapat dihukum saat ini. Bahwa menurut Surya dan Muladi, suatu korporasi dapat dihukum apabila melakukan kriteria sebagai berikut: a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab. b. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab. c. Korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai pihak yang bertanggu-

56 Proteksi

ng jawab . Adapun bentuk pokok dan yang paling familiar dari tindak pidana korupsi adalah apa yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: a. Kualifikasi Pasal 2 Ayat (1) Adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Kualifikasi dalam Pasal 3 Adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa Sucipto Rahardjo mengatakan, “KARENA BADAN HUKUM YANG ADALAH CIPTAAN HUKUM, MAKA KEKUATANNYA DITENTUKAN OLEH HUKUM.” Dan memperhatikan doktrin University Deliquence non Potest yang artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana telah mengalami perkembangan dalam beberapa huu Potest di Indonesia, antara lain: a. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus korporasi (dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan). b. Sebagai variasi dari pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku yang emmberikan perintah dan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin (Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu. c. Variasi yang lain tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban pidana berbeda korporas adalah dengan merumuskan lebin rinci mereka yang harus bertanggung jawab, yaitu pengurus badan hukum sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar negara Indonesia dan mereka yang sengaja memerintahkan perbuatan bersangkutan (Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal). d. Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana antara lain Pasal 15 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Berdasarkan uraian di atas, Suhandi menyatakan, jelas dan pasti suatu korporasi bisa dipidana, dan contoh yang jelas dalam peristiwa tindakan-tindakan/ lelang yang dilakukan oleh korporasi dan maka pengurus dan korporasinya yang sudah dihukum oleh ketua KPPU. V. KESIMPULAN Dalam perbincangan terakhir Suhandi menuturkan bahwa pendapatnya ini tak lain dipersembahkan untuk kita semua yang masih mau belajar dan tak mau ketinggalan. Jadi Suhandi berkesimpulan, korporasi dapat dipidana dan oleh karenanya penyidik semestinya sejak awal telah menempatkan korporasi sebagai tersangka agar supaya hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menjatuhkan hukuman terhadap korporasi dimaksud atau pun pengurus korporasi atau pun yang membuat perintah untuk melakukan kejahatan dan telah tertanam dalam otaknya si penjahat sejak mereka kecil telah ada bibit-bibit kejahatan di dalam hatinya yang paling dalam sebagaimana para penjahat telah merancangnya sejak mereka masih di tempat tidur. Demikian bunyi Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 36 Ayat 5, yang demikian isinya: Bahasa Indonesia: “Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik; apa yang jahat tidak ditolaknya.” Bahasa Inggris: “he devices wickedness on his bed; He sets himself in a way that is not good; He does not abhor evil. … … Ditulis oleh Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA. Advokat-Kurator-Mediator-Konsultan HAKI-Dosen-Ketua Litbang AAI LAW OFFICE Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA. & Partners Jalan Gajah Mada No. 10 Lt. 2, Jakarta Pusat Telp.: (021) 63866637, 6386637 DARURAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMUNITEIT ADVOKAT Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA. I.

ABSTRAK

Bahwa Darurat Penegak Hukum Nasional terhadap Imuniteit Advokat haruslah ditegakkan oleh Aparatur Negara sebab Advokat adalah juga sebagai penegak Penegak Hukum. Oleh karena penegak hukum kurang transparan maka advokat sangat teraniaya dan mengalami adanya diskriminasi di dalam proses penegakkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu sudah saatnya advokat punya imunitait di dalam penegakkan hukum yang dilakukannya

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN egakkan hukum dengan sangat kritis. Hal ini dibuktikan dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan pada tanggal 10-14 Oktober 2010 yang dipimpin oleh DR. Arifin A. Tumpa, SH., MH. selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia waktu itu yang menyatakan:

dengan itikad baik dan berdasarkan hukum serta undang-undang. Bahasa Inggris: “That the National Law Enforcement Emergency Advocats of Immunity must be in by the State Apparatus enforce because Advocate is also a Law Enforcement process itself” Therefore, it is time the Advocate has immunity in law enforcement was doing with etikat well and under the law and the constitution. When men are pure, Law are useless. When men are corrupt, Law are broken.- Benjamin Disraeli – II.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya, maka semua kegiatan pemerintahan dalam kenegaraan didasarkan pada hukum. Salah satu pilar negara hukum Indonesia yaitu Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh kedua lembaga negara (double jurisdiction), yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut UUD 1945 Pasal 24: Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa penegakkan hukum di Indonesia sudah mencapai titik nadir (nol). Kenapa?? Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga tinggi negara dan merupakan benteng terakhir dari supremasi penegakkan hukum berusaha memperbaiki dan membenahi dirinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha/upaya pen-

1) Tahun 2006: Ada 15 (lima belas) orang hakim (hakim pengadilan tingkat banding dan hakim pengadilan tingkat pertama) yang sudah dijatuhi sanksi hukum. Ada 35 (tiga puluh lima) anggota Pejabat Pengadilan (Panitera/ Pejabat Struktural maupun staff yang sudah dijatuhi sanksi hukum. 2) Tahun 2007: Ada 18 (delapan belas) orang hakim (hakim pengadilan tingkat banding dan hakim pengadilan tingkat pertama yang sudah dijatui sanksi hukum. Ada 34 (tiga puluh empat) orang Pejabat Pengadilan (Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Staff) yang telah dijatuhi sanksi hukum. 3) Tahun 2008: Ada 30 (tiga puluh) orang hakim (hakim pengadilan tingkat banding dan hakim tingkat pengadilan tingkat pertama) yang telah dijatuhi sanksi hukum. Ada 54 (lima puluh empat) orang Pejabat Pengadilan (Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dan Staff) yang telah dijatuhi sanksi hukum. 4) Tahun 2009: Ada 78 (tujuh puluh delapan) orang hakim dan 102 (seratus dua) Pejabat Kepaniteraan dan Sekretaris yang telah dijatuhi sanksi hukum. 5) Tahun 2010 sampai saat ini: Ada 76 (tujuh puluh enam) orang hakim dan 74 (tujuh puluh empat) orang Pejabat Kepaniteraan, Sekretariat dan Staff yang telah dijatuhi sanksi hukum. Bahwa dari data-data tersebut, maka terlihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengadilan (hakim, panitera, pejabat struktural, dan staff) setiap tahunnya bertambah. Khususnya hakim terlihat trend dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2006 hanya 15 orang hakim namun tahun 2009 menjadi 78 orang hakim atau naik 500% (lima ratus persen). Artinya, perubahan yang terjadi bukannya perubahan dari negatif ke positif melainkan sebaliknya, dari negatif menjadi lebih negatif lagi (from bad become worst). Hal ini haruslah dievaluasi kembali, yang pasti ada yang salah. Begitu sulitnya penegakkan hukum di Indonesia saat ini karena hampir semua lembaga negara kena imbasnya seperti lembaga eksekutif, yudikatif, apalagi legislatif yang sangat mencolok mata karena telah melakukan PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

perbuatan pidana bukan lagi satu orang melainkan gerombolan. Dan bagaimana permasalahan tentang advokat itu sendiri? Apakah advokat memiliki imuniteit atau kekebalan atas profesinya? Marilah kita bahas seperti yang diuraikan di bawah ini. III.

PERMASALAHAN

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat di dalam Sub/Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” Bahwa advokat bukanlah pedagang hukum melainkan advokat adalah penegak hukum sebagaimana yang di dalam Pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Bahwa menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah penegak hukum yang seyogyanya harus sejajar dengan hakim, jaksa atau polisi. Tetapi kenyataannya, advokat selalu dilecehkan, diremehkan atau pun ditindas oleh ketiga lembaga negara tersebut. Seperti contoh di bawah ini: Di tingkat Pengadilan Negeri/Niaga/ TUN/Agama. Advokat setiap mau bertanya kepada saksi atau tersangka sebelumnya selalu dapat indoktrinasi perbuatan mereka dari hakim agar supaya tidak lagi bertanya apa yang sudah ditanyakan oleh hakim. Di tingkat Kejaksaan atau Kepolisian lebih disukai klien atau pencari keadilan agar tidak didampingi oleh advokat sebab aparat hukum tersebut dapat melakukan apa saja kepada mereka. Tanpa ada lagi yang menghalanginya. Betulkah demikian??? Bahwa imunitat seorang advokat hanya tersirat di dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Tetapi di dalam praktiknya banyak advokat yang dipanggil oleh pihak kepolisian/penyidik baik dipanggil sebagai saksi terhadap kliennya maupun terhadap advokat itu sendiri untuk dijadikan tersangka. Begitu gampangnya penyidik menempatkan seorang advokat menjadi tersangka atau dijadikan tersangka? Penyidik sangat senang dan bahagia

Proteksi 57

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

apabila dapat membidik seorang advokat untuk dijadikan tersangka, sebab advokat itu sendiri tidak lagi imuniteit dirinya sehingga tidak ada lagi pembelaan agar tidak dijadikan tersangka dan menuntut advokat. Inilah yang menjadi sumber permasalahan dalam topik ini sebab seorang notaris tidak bisa dipanggil oleh polisi/ penyidik tanpa melalui Dewan Pengawas Notaris terlebih dahulu. DIMANA PERLINDUNGAN DAN KEKEBALAN/IMUNITEIT SEORANG ADVOKAT? IV.

PEMBAHASAN

Black’s Law Dicitionary menyebutkan, “Advocate a person who assits, defend, pleads or proscute for another.” Sedangkan arti immunity adalah “Any excuption from a duty, leality or service of process, esp, such eccuption granted to public official. Bahwa untuk pembahasan darurat penegak hukum nasional terhadap imuniteit advokat, penulis menggunakan asas good governance (gg) yang dewasa ini begitu populer sehingga telah menjadi pengetahuan umum. Devinisi praktis good governance terhadap berbagai media massa dan publikasi akademik.Roger W’O Okot-Uma dari Common Wealth Secretariat Condo mendefinisikan sebagai, “Compressing the processes and structure that guide political and socio economic relationship, with particular reference to commitment to democratic values, norms, and practise, trusted services and just an honest business.” Struktur dan proses tersebut melingkupi 3 (tiga) unsur, yaitu: a) Pemerintahan atau Negara b) Masyarakat Sipil c) Sektor Bisnis. Setiap masyarakat terdiri dari 3 (tiga) subkultur, yaitu: a) Perusahaan b) Kekuasaan c) Masyarakat sipil. Sebagai asa good governance menghendak keseimbangan dinamik antara bagian sukkultur terkait. Subkultur yang paling lemah di Indonesia dewasa ini adalah masyarakat civil atau advokat. LSM atau NGO yang diharapkan sebagai tulang punggung Civil Community misalnya telah berubah menjadi Pressure Group kaum intelektual dan alim ulama terjun ke politik, mahasiswa telah kehilangan motivasi karena sebagian besar adalah praktikel lost glucations paska rezim Soeharto. Mahasiswa yang saat idealisme dahulu telah menjadi kaum elit, sekarang jadi masyarakat civil Indonesia tidak bisa terbentuk, sementara kekuatan moral

58 Proteksi

bangsa hilang lenyap. Bahwa kita bisa membuktikan terhadap masyarakat civil society yang telah menyangkut presiden SBY tentang berapa banyak kesalahannya oleh kaum agamis, tetapi begitu diundang ke istana lalu kemudian kekecap sudah damai dan tidak lagi ada bunyinya. Bahwa para rektor universitas negeri atau swasta telah dipanggil ke istana untuk diindoktrinasi dan diberikan petunjuk agar mahasiswanya tidak lagi melakukan demo yang kreatif dan berdasarkan demokrasi sampai beberapa hari. Media Journal Kamis tanggal 24 Maret 2011 pada kolom 2 menyebutkan tentang rencana kudeta terhadap SBY. Mengapa media tersebut berani menyebutkan tentang adanya rencana kudeta untuk menggulingkan Presiden SBY yang telah dipersiapkan oleh Purnawirawan TNI. Betulkah demikian dan mengapa demikian?? Apa salah SBY Presiden kita? Kenapa musti digulingkan? Bahwa dengan melihat teori asa good governance tersebut saja dapat kita simpulkan pemerintah baik dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif untuk mengurusi urusan internal saja dan pembenahan ke dalam tidak baik dan tidak benar aparatnya, sebab mereka semua telah melakukan dan tidak mengikuti asa Noblese Oblige yang artinya “The moral obligation if the rich or highborn to display honorable or charitable conduct”. Asas ini sekilas mirip asas kepatutan di atas, tetapi jika dipikirkan dalam-dalam, ada perbedaan yang bermakna. Asas kepatutan ditujukan kepada aktor pemerintahan dari aspek kekuasaannya, tetapi asas Noblesse Oblige lebih pada aspek status sosialnya. Tidak ada yang salah jika seseorang terlahir di keluarga ningrat atau kaya. Berbeda dengan orang yang kaya karena korupsinya. Asas ini dianalogikan dengan status aktor pemerintahan. Tidak salah jika seseorang berada pada jabatan tinggi. Namun melalui jabatan tinggi seseorang tidak hanya mendapat administrative atau political reward, tetapi yang bersangkutan juga mendapat social reward. Pada sisi social reward itulah seorang pejabat pemerintahan mendapat status nobility, agung, terhormat, tersanjung, sehingga dari yang bersangkutan dituntut perilaku terhormat. Apakah pejabat-pejabat pemerintah tersebut banyak mendapatkan social reward ataukah tidak pernah sama sekali? Oleh karena itu di dalam era saat ini darurat penegak hukum negara terhadap imuniteit advokat sudah sangat diperlukan, karena: Advokat juga sebagai penegak hukum (lihat Pasal 5 Ayat 1 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003) Advokat sebagai aparat penegak hukum haruslah sejajar den-

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

gan hakim, jaksa, dan polisi. V.

PENUTUP

a) Kesimpulan Bahwa uraian tentang keadaan darurat penegak hukum negara terhadap imuniteit advokat dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa sudah seharusnya advokat harus mempunyai kekebalan terhadap dirinya (imunity) sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 5 UU Advokat No. 18 Tahun 2003 sebab advokat adalah sebagai penegak hukum negara RI. 2. Bahwa aparat pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif adalah pelindung sesama penegak hukum dan bukannya bermaksud untuk mendiskriditkan seseorang advokat melalui kekuasaannya. b) Saran 1. Harus ada MoU antara advokat dengan penyidik kepolisian tentang imunitat advokat. 2. Apabila seseorang advokat ada dipanggil oleh penyidik haruslah melalui Dewan Pengawas Advokat terlebih dahulu. 3. Bahwa Dewan Pengawas Advokat harus terlebih dahulu menyidangkan apa kesalahan advokat tersebut dan apabila advokat tersebut harus diserahkan kepada penyidik/kepolisian dan penyidik/ kepolisian tidak bisa memanggil advokat dan memeriksa advokat tersebut yang bekerja dengan itikad baik. Demikian artikel ini dipersembahkan oleh penulis yang juga selaku Litbang PERADI pada tanggal 1 Juni 2011. Penulis ingin memberikan kata-kata bijak, sebagai berikut: TIDAK ADA KEKUASAAN LEBIH TINGGI DARI HUKUM. NO POWER OUGHT TO BE ABOVE THE LAW. NULLA PATENTIA SUPER LEGIS ESSE DEBET. -

SUPREMACY OF LAW.

POLITIK - HUKUM & PEMERINTAHAN

Mengucapkan :

Selamat Natal & Tahun Baru 2017 Otto Hasibuan SH

Erick Samuel Paat, S.H

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS Komplek Duta Merlin Blok B-30 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130 - Indonesia Telp: 021-6335138 (Hunting) Fax: 021-6333326 E-mail: ottohsb@ottohasibuanlaw.com

Erick S. Paat & Rekan

Yarnati Building lantai 1 Room 102. Jl. Proklamasi No.44 Jakarta 10310 – Indonesia Telp: (021) 3920747 Fax: (021) 3920727 HP: 0816876687 E-mail: erickspaat@yahoo.com

TITO REFRA, SH. COSMAS REFRA, SH

TITO REFRA, SH. COSMAS REFRA, SH & PARTNERS Gedung Wisma Megah Lt.1 Ruang 101 Jl. Sunter Utara Blok N2 No.2-3 Jakarta Utara 14350 Handphone: 085285975666, 085311629999 Telp: 021- 6514247 Fax: 021- 6514246 Email: cosmasrefra@ymail.com Kantor Hukum:

Hartono Tanuwidjaja SH, Msi,

“HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS” Advocates & Legal Consultants Alamat: Wisma A.Rachim Lt.2 Jl. Suryopranoto No.83, Harmoni, Jakarta 10160 Telp: (021) 3518708, Fax: (021) 3508214

LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA AND PARTNERS Alamat: Jl.Gajah Mada No.10 Lt.2,Jakarta Pusat Telp: 021- 63866636 Fax: 021- 63866636 Handphone: 0811941552 Email: suhandicahaya@yahoo.com Suhandi_cahaya@doctor-suhandicahaya.com Website: doctor-suhandicahaya.com

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017

Proteksi 59

PROTEKSI Media Aspiratif - Dinamis & Transparan

Harga Eceran Rp.35,000,-

Edisi Desember - Januari 2017

Jampidsus Doktor Arminsyah, SH, M.Si

Panglima TNI Kerahkan Pasukan Amankan Demo Penistaan Agama Selamatkan Rp 1,7 Triliun, Kejagung Kini Buru Aset Koruptor di LN Agar Tak Main Mata, Tahanan Jaksa dan Penyuap Dipisah

60 Proteksi

PROTEKSI EDISI DES - JAN 2017