Siap cetak 24 bb

PROTEKSI

Harga Eceran Rp.30 000,-

Media Aspiratif - Dinamis & Transparan

Manusia Harus Berperilaku Seperti Lilin Kepala Dinas Perkebunan Pemkab Muba Ajak Pantau Proyek Bukopin Bagikan Dividen Rp.249.15 M Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan

Prof. Dr. Suhandi Cahaya

Advokat Sukses Dengan Segudang Keahlian Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

Hukum- Ekonomi - Politik

Edisi Oktober - Nopember 2013

Hukum- Ekonomi - Politik

Berani Mengusik Hutan Angker demi Energi Panas Bumi. Demi Golkan Geothermal Bambang Soepijanto, Berani Mengusik Hutan Angker demi Energi Panas Bumi.

Hadapi Masyarakat Bali untuk Golkan Geothermal di Bedugul

P

PROTEKSI

RIA kelahiran Madura ini sudah tidak memelihara rambut gondrong setelah diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada September 2010. Tapi gaya bicara birokrat berkumis tebal ini tetap blak-blakan. ’’Rambut saya tidak gondrong lagi karena ditegur Pak Sekjen. Soalnya beliau botak,’’ kata Bambang. Belum dua tahun mengemban tug a s sebagai

Dirjen Planologi Kehutanan,Ir.Bambang Soepijanto,MM. Dirjen Planologi, Bambang menghadapi banyak masalah pelik. Terutama menyangkut pengelolaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi yang sering menimbulkan sengketa dan konflik. Belakangan ini perdebatan menghangat terkait upaya pemerintah meningkatkan penggunaan energi panas bumi yang murah dan ramah lingkungan. Tapi Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan DPRD setempat menolak eksplorasi dan eksploitasi geothermal di kawasan Bedugul. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, gunung merupakan kawasan suci yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu, kegiatan pengeboran dikhawatirkan merusak kawasan suci tersebut. Menghadapi polemik seperti ini, Bambang memiliki kiat khusus.

’’Nikmati saja kegaduhan itu. Toh, tidak pernah ada satu keputusan yang 100 persen disetujui semua pihak. Yang kita kedepankan adalah rational choice, bukan society voice,’’ kata Bambang kalem. Pria yang cukup lama pernah tinggal di Bali ini menyatakan bakal datang ke Pulau Dewata dan membicarakan masalah itu dengan berbagai pihak. Dia yakin masyarakat Bali akan setuju dengan rencana eksplorasi dan eksplotasi geothermal di kawasan Bedugul, karena itu demi kepentingan orang banyak, kepentingan nasional dan masyarakat Bali sendiri. ’’Selama ini listrik di Bali dipasok dari Pulau Jawa. Sedangkan dua dari tiga kabel bawah laut sudah putus. Nah, kalau geothermal Bedugul yang dapat menghasilkan listrik 165 megawatt bisa dimanfaatkan, Bali akan memiliki pasokan listrik sendiri lebih murah,” kata Bambang.

Energi panas bumi merupakan energi yang diekstraksi dari

2

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

panas yang tersimpan di dalam bumi, atau dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Sekitar 10 Giga Watt pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dipasang di seluruh dunia pada 2007, dan menyumbang sekitar 0,3 persen total energi listrik dunia. Indonesia memiliki sumberdaya panas bumi terbesar di dunia, yakni 40 persen dari seluruh sumberdaya global. Diperkirakan Indonesia memiliki potensi listrik dari panas bumi sebesar 27.000 Megawatt, hampir setara dengan total pasokan listrik nasional. Saat ini, total pasokan listrik di seluruh Indoensia sebesar 29.000 Megawatt.

Tapi sayangnya, potensi energi panas bumi yang demikian besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga saat ini baru 4 persen potensi geothermal yang dimanfaatkan. Padahal panas bumi merupakan energi baru dan terbarukan, tidak akan pernah habis sampai kapan pun. Energi ini juga ramah lingkungan dan jauh lebih murah dibanding bahan bakar minyak (BBM) maupun batu bara. Itulah sebabnya pemerintah bertekad menjadikan pengembangan energi panas bumi sebagai prioritas.

Pada 2008, pemerintah meluncurkan proyek listrik 10.000 MW kedua yang didominasi energi terbarukan, dan 4.000 MW di antaranya dari panas bumi. Hanya masalahnya, potensi panas bumi selalu berada di hutan lindung, dan kawasan konservasi. Artinya, mau tidak mau kegiatan eksplorasi harus menjamah sebagian hutan yang selama ini dilindungi oleh negara. Upaya terobosan sebenarnya sudah dilakukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sudah sepakat mempercepat penyelesaian 28 proyek panas bumi yang selama ini terkendala persoalan izin karena berada di kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Ke28 proyek itu adalah Lumut Balai, Sarulla, Karaha, Telaga Ngebel, Bedugul, Gunung Ungaran, Gunung Rajabasa, Rantau Dedap, Gunung Tampomas, Hu`u Daha, Sorik Merapi, dan Sokaria. Selanjutnya, Tangkuban Perahu, Blawen Ijen, Baturaden, Wayang Windu, Patuha, Dieng, Kaldera Danau Banten, Cisolok Sukarame, Liki Pinangawan, Sungai Penuh, Hululais, Kamojang 5 dan 6, Sibayak, Iyang Argopuro, Kotamobagu, dan Darajat. ”Targetnya, pertengahan 2012 semua izin sudah selesai,” kata Menhut Zulkifli Hasan. Dalam kondisi seperti ini, menurut Bambang, yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan. ”Tidak perlu pintar, yang penting berani ambil keputusan.

Cari orang pintar, suruh analisis lalu dia yang ambil keputusan tegas,” kata Bambang. Kalau tidak begitu, kepentingan masyarakat yang lebih luas bisa terbelenggu oleh tuntutan segelintir orang. Investor pun tidak akan betah menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak ada kepastian hukum dan aturan main. ”Prinsip saya sejalan dengan Menteri Kehutanan, yaitu permudah izin bagi geothermal. Karena itu demi kepentingan masyarakat lebih luas,” pungkas Bambang. (*)

B

anyak proyek-proyek panas bumi yang sebagian besar berada di kawasan hutan lindung sampai sekarang terhambat, karena tidak kunjung keluarnya izin dari Kementerian Kehutanan. Namun Kementerian Kehutanan membantah jadi penghambat.

“Tidak, kami bukan penghambat proyek-proyek panas bumi (geothermal), justru proyek-proyek ini merupakan fokus Ke-

Tak Mau Dituding Jadi Penghambat Proyek Listrik Panas Bumi menterian Kehutanan untuk didorong lebih cepat,” tegas Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta.Kata Bambang, izin proyek panas bumi belum dikeluarkan bukan karena Kemenhut tidak berkenan.

“Satu, kategori proyek panas bumi dalam undang-undang merupakan klasifikasi pertambangan, kalau proyeknya di hutan konservasi berdasarkan undang-undang kehutanan tidak diperbolehkan, kecuali di hutan produksi dan hutan lindung, ya kalau kita kasih izin kita melanggar hukum,” ucap Bambang.

Namun saat ini memang sedang dilakukan revisi aturan untuk proyek listrik panas bumi, dan aturannya sudah berada di Sekretariat Negara.

“Jadi kalau proyek-proyek panas bumi berada di kawasan hutan produksi dan lindung serta mendapat persetujuan dari masyarakat sekitarnya, kami dari Kementerian Kehutanan tidak akan pikir panjang lagi dan pasti langsung memberikan izin,” kata Bambang.

Pemerintah Perpanjang Penundaan Izin Baru Pengelolaan Hutan Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) no 6 tahun 2013 menetapkan perpanjangan penundaan izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung dan produksi untuk jangka waktu dua tahun ke depan.Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto di Jakarta. menyatakan terbitnya Inpres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 13 Mei 2013 itu dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung guna penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Khusus kepada Menteri Kehutanan, Presiden SBY memerintahkan, selain melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru di areal yang disebutkan di atas, juga melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.Selain itu, melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan hutan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem, melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap enam bulan, dan menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Inpres No. 6 Tahun 2013, menurut Bambang, Kementerian Kehutanan menetapkan hasil revisi IV atas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Peng-

Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

“Masalah kedua, jika di lokasi proyek tersebut terjadi resistensi sosial dimana terjadi penolakan dari masyarakat sekitar,” ujarnya.

Seperti proyek geothermal di Bedugul-Bali, Rajabasa-Lampung, proyek panas bumi di sana masih belum dapat izin dari Kementerian Kehutanan karena memang sedang terjadi resistensi sosial.

“Seperti di Bedugul, masyarakat di sana menganggap hutan tersebut hutan keramat, disakralkan tidak boleh diutak-utik, tentu kami tidak bisa kasih izin, kalau dipaksakan bisa terjadi hal kita tidak inginkan,” tegasnya.

(Mendagri), Kepala Uni Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd+, para Gubernur dan para Bupati/ Walikota.“Penundaan pemberian izin baru juga dilakukan di area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru,” katanya pada peluncuran Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi IV) Kementerian Kehutanan.Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin usahanya masih berlaku; dan restorasi ekosistem.

Hukum- Ekonomi - Politik

Kemenhut Tak Mau Dituding Jadi Penghambat Proyek Listrik Panas Bumi

Hukum- Ekonomi - Politik

gunaan Lain melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 2796/Menhut-VII/PSDH/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru tersebut sekaligus sebagai upaya Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Inpres No. 10 Tahun 2011.

“PIPPIB direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, BPN, Bakosurtanal dan UKP4 serta masukan dari para pihak terkait lainnya,” katanya.

PROTEKSI

Sementara itu, menurut Bambang, luas areal penundaan baru revisi IV menjadi sebesar 64.677.030 ha, berkurang sebesar 119.208 ha dari revisi III.Hal itu, lanjutnya, karena adanya pengurangan dari hasil survei lahan gambut, hasil survei hutan primer, pemutakhiran data hasil tata ruang, konfirmasi Bupati dan pemegang izin lokasi yang terbit sebelum Inpres No. 6 Tahun 2013 serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya izin pemanfaatan hutan yang telah habis masa berlakunya maupun adanya pemutakhiran data bidang tanah (BPR-RI).Menanggapi dampak perpanjangan penundaan izin baru pengelolaan hutan tersebut terhadap penurunan investasi di sektor industri kehutanan, secara tegas Dirjen Planologi membantah hal itu karena aturan tersebut hanya diterapkan pada hutan alam primer dan lahan gambut.“Itu dimaksudkan agar investasi yang memanfaatkan hutan sekunder masih bisa berjalan,” katanya.Bambang mengatakan, hingga saat ini bahkan Kementerian Kehutanan telah melepas pengelolaan hutan seluas 5,745 juta hektar untuk usaha non kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi dan industri. (int/eko) / LIM

Sasaran Prioritas dan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan 2013 Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan serta penyelesaian permasalahan kehutanan,

Ditjen Planologi sebagai lokomotif pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan hutan telah menetapkan sasaran prioritas tahun 2013 berupa kegiatan penataan batas kawasan hutan sepanjang 19.000 Km terdiri batas luar dan batas fungsi serta beroperasinya 30 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Hal ini dituangkan dalam surat keputusan Dirjen Planologi Kehutanan, Ir. Bambang Soepijanto, MM., nomor: p.6/ VII-SET/2012 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2013.Disamping dua kegiatan di atas, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akurat, Ditjen Planologi juga telah meningkatkan frekwensi penyajian data dan informasi yang lebih akurat dengan menambah jumlah sample plot dalam kegiatan Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP menjadi sebanyak 599 klaster.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2013, diantaranya: Tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi), sepanjang 19.000 Km. Misalnya, untuk Provinsi NAD, Sumut dan Sumbar targetnya 2.152,75 yang dilaksanakan BPKH Wilayah I Medan.

Selain itu, sasaran perioritas lainnya adalah Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100%, Rencana Makro Kehutanan, Ijin Penggunaan Kawasan Hutan, Data dan Informasi Geospasial dasar Kehutanan nasional serta beroperasinya 30 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang terdapat di 15 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Babel, Jambi, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat.Untuk diketahui bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2013 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2010-2014. Kegiatan yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada tahun 2013 yaitu mewujudkan perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. (at) / lim

4

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Prof.Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

A

dvokat Sukses Dengan Segudang Keahlian Pria muda itu begitu gigih melakukan pekerjaannya sebagai seorang sales obatobatan. Kini, sales yang dulu akrab dengan vespa tuanya telah berubah menjadi pengacara yang sukses di Jakarta.

Usai kuliah, berbagai pekerjaan pernah dicoba namun itu belum mengangkat status ekonomi, sampai pernah hampir putus asa dicoba oleh Tuhan dan kembali terangkat dari masalah setelah mencoba pasrah pada Tuhan. Pada waktu itu, ia telah menikah dan memiliki anak yang membutuhkan biaya hidup. Sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sales perusahaan-perusahaan terkenal yang belakangan menjadi klien-kliennya kelak.

Berkat campur tangan Tuhan YME dan kesungguhannya menapaki profesi pengacara telah mengantarkannya menjadi pengacara yang sukses. Pria kelahiran Palembang 22 Juli 1954 ini mengaku sangat bersyukur kepada Tuhan YME dengan apa yang didapat selama ini dalam menekuni kariernya sebagai pengacara.

Begitu lulus dari FH Universitas Muhamadiyah Suhandi langsung memberanikan diri membuka kantor hukum sendiri tepatnya tahun 1983 di Palembang.Tak mudah memang mengawali karir sebagai pengacara. Pahit getir pun ia rasakan dengan penuh kesabaran. Hingga akhirnya Suhandi memutuskan hijrah ke Jakarta meningalkan kampung halamannya.

Berbagai perkara baik pidana maupun perdata mulai berdatangan ke kantornya di bilangan Gajah Mada Jakarta Pusat.

Selain itu, beberapa perusahaan seperti Bank UOB dan Lippo Bank mempercayakan Suhandi sebagai konsultan hukum tetapnya. Sudah tak terhitung lagi perkara yang sukses ditangan pria yang ramah pada semua orang ini.

Kini ia dikenal sebagai advokat, kurator, mediator, konsultan HKI, dosen STT-IKAT Doctor Of Law. Namun apakah itu

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

Kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam menapaki hi-dup adalah modal utama di samping berbagai pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki pria yang satu ini. Ass. Prof.

Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, adalah nama lengkap pria itu. Suhandi muda yang dulu akrab dengan obat-obatan berbagai merek kini lebih akrab dengan pasal demi pasal.

Tertatih-tatih untuk menggapai impiannya sebagai seorang pengacara adalah bagian dari lembaran hidup Suhandi. Pada saat mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang ia berhasil mengatasi rintangan sebagai mahasiswa teladan dan mampu bergaul di tengah mahasiswa beragama mayoritas. Itu juga diakui oleh dekan FU Universitas Muhammadiyah Palembang yang mengatakan Suhandi Cahaya adalah mahasiswa teladan mampu selesaikan kuliah dengan tetesan keringat dan darah.

Hukum- Ekonomi - Politik

Advokat Sukses Dengan Segudang Keahlian

5

Hukum- Ekonomi - Politik PROTEKSI

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA membuat bapak tiga anak ini besar kepala, tentu tidak, karena dalam hidupnya mengutamakan penerapan suatu falsafah hidup mulia.

“Dahulukan Tuhan di atas semua pekerjaan dan biarlah Tuhan menghitung segala perbuatan kita. Percaya dan yakin hasil dari itu semua, akan dilebihkan Tuhan. Kita hidup di dunia harus bisa sebagai cahaya lilin yang rela hancur demi penerangan untuk orang lain”.

Suhandi tak pernah menampik jika ada ada masyarakat kecil datang ke kantornya meminta bantuan hukum secara gratis (prodeo). Pria bertubuh kekar ini akan mengulurkan tangan untuk membantu secara tulus.

Dirinya mempunyai keyakinan biarlah Tuhan yang menghitung semua itu. Menurut penuturan Suhandi, dia pernah diberikan mukjizat setelah pernah tiga kali menolong gratis pada kelanjutannya ia mendapat kasus yang biayanya mampu menutup biaya operasional menanggani kasus prodeo tersebut.

Berbicara mengenai Suhandi Cahaya tak lepas dari seorang pengacara. Semua kegiatan dan pencapaian anggota dewan kehormatan Peradi ini dimulai sejak ia mempraktekan diri sebagai pengacara 25 tahun lebih. Namun jangan heran apabila ia mempunyai cita-cita menjadi pengacara sejak muda sewaktu masih duduk di bangku kuliah pada tahun 1980. Tidak pernah berminat terjun ke bidang profesi lain selain menjadi pengacara.

Dengan dukungan beberapa rekan dan stafnya, Suhandi semakin mantap menjalankan tugasnya membela klien dalam rangka mencari keadilan yang hakiki.Pengalaman dalam membela klien yang beragam watak dan karakter merupakan ilmu yang sangat berharga dan diaplikasikan dengan baik di samping semakin mendewasakan diri, semuanya itu diraih dengan semangat dan ketekunan.Bila boleh jujur, tidak ada satupun pengacara yang pada pukul 07:00 WIB sudah berada di kantornya untuk memulai aktifitas setiap hari. Tapi tidak demikian dengan Suhandi, dosen beberapa Universitas ini membuka kantor hukum miliknya pada pukul 07:00 WIB setiap harinya dan setelah itu staf dan rekan advokat lainnya baru berdatangan. Demikian pula dengan waktu pulang, kantor Suhandi boleh dikatakan kantor hukum yang buka sampai larut malam.

Bahkan bila malam hari kita berkunjung ke kantornya, maka yang ada adalah antrian klien-klien yang meminta jasa bantuan hukum padanya. Pemandangan antrian klien tersebut persis seperti antrian pasien yang mengantri untuk bertemu sang dokter di sebuah klinik terkemuka. Pemandangan serupa itu tak akan pernah kita jumpai di kantor hukum manapun di Jakarta ini selain di kantor hukum miliknya.

Ayah tiga orang anak ini terkenal disiplin soal waktu. Baginya sedetik waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali. Oleh

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

karena itu ia benar-benar memanfaatkan waktu seefektif dan seefesien mungkin. Bahkan hari-harinya tidak saja dipenuhi dengan kesibukan bersidang di berbagai pengadilan tapi juga me-ngajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan luar kota.

Namun demikian, Suhandi yang gemar membaca minimal 40 halaman perharinya inipun tak lupa untuk menorehkan buah pemikirannya dalam sebuah tulisan yang banyak dimuat di beberapa media di Ibukota. Bahkan Suhandi pun tercatat sebagai penulis dan lebih dari 12 buku yang sudah ia terbitkan. Tak heran bila kita tengok kantornya lebih mirip sebuah perpustakaan dengan ribuan buku-buku yang telah habis dibacanya.Suhandi pun tak sayang merogoh koceknya berapa rupiahpun itu untuk membeli buku yang diinginkannya. Maka tak heran juga, kalau ke mana dan di mana saja ia membawa buku untuk dibaca. Menyoal tentang buku lagi, hampir semua pedagang buku di Jakarta mengenal baik Suhandi Cahaya.

“Bagi saya membaca buku itu kenikmatan tersendiri, dengan membaca buku cakrawala pengetahuan saya semakin bertambah. Dengan pengetahuan yang luas dari hasil membaca itu sangat menunjang profesi saya. Sebab, sebagai seorang pengacara kita harus mengetahui banyak hal agar persoalan apapun yang klien hadapi kita dapat memecahkan persoalan klien itu,” ujar pria yang memegang teguh etika dan moral ini.

Selain itu di tengah kesibukannya yang padat, Suhandi sering diundang untuk menjadi pembicara dalam beberapa seminar yang berkaitan dengan masalah hukum maupun berkhotbah sebagai pembawa firman Tuhan.

Profesi pengacara bagi dia adalah karier menjanjikan masa depan dengan tingkat kesejahteraan mapan. Pasalnya di Indonesia, kasus pelanggaran ataupun sengketa hukum makin marak. Masing-masing pihak mengaku dialah yang benar.Karena itu, pihak yang tengah menghadapi masalah pasti membutuhkan jasa pengacara untuk membela kepentingan mereka.

Kemampuan untuk meyakinkan kliennya akan hal yang benar dan salah merupakan tantangan baginya. Menurut Suhandi, butuh pendekatan cerdas untuk meyakinkan kliennya dengan penjelasan serta alasan yuridis. ”Setiap klien sangat unik pendekatannya berbeda-beda, meyakinkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi hukum tidaklah mudah,” ujar Suhandi.

Seringkali advokat dianggap sebagai dewa penyelamat. Mereka tidak peduli salah atau tidak, yang penting mereka memenangkan kasus. ”Mereka suka menganggap kami (lawyer) sebagai dewa penyelamat. Setiap masalah itu kan punya karakteristik masing-masing. Enggak benar kan, mereka salah dibilang benar,” jelasnya.

Kalau sudah begitu, yang bisa dilakukan penasehat hukum adalah menyampaikan kondisi sebenarnya kepada klien den-

sebagai salah satu advokat papan atas di Jakarta. Kendati demikian, semua yang telah diraihnya tak membuah Suhandi tinggi hati apalagi sombong. Pembawaannya tetap sederhana dan bersahaja, tutur katanya tetap lembut dan sangat menghargai setiap orang tanpa melihat apapun profesi dan latarbelakang orang lain.

Mengenal Lebih Dekat Law Office Suhandi Cahaya & Partners Law office Suhandi Cahaya & Partners berdiri pada tahun 1983, pada saat itu berdiri dengan nama Suhandi Cahaya, SH & Associates, terletak di Kota Palembang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatra Selatan. Pada saat itu Suhandi Cahaya, SH & Associates masih secara khusus menangani perkara-perkara perdata dan pidana.

Dalam hampir satu dekade berikutnya, Suhandi Cahaya, SH & Associates telah memiliki banyak klien baik dari Palembang maupun Jakarta, di mana hal ini mengharuskan Suhandi Cahaya untuk beroperasi pada kedua kota tersebut. Tahun 1996, Suhandi memutuskan untuk memindahkan lokasi kantornya ke DKI Jakarta.

Sejak hari itu, Suhandi Cahaya SH & Associates telah menangani berbagai macam jenis perkara, selain perkara perdata dan pidana, Suhandi Cahaya SH & Associates juga menangani perkara Administrasi Negara, hak atas kekayaan intelektual, mediasi, dan juga berperan sebagai konsultan hukum pada beberapa perusahaan terkemuka. Selain itu Suhandi juga aktif sebagai penulis majalah hukum, pembicara seminar, dan juga sebagai dosen. Setelah menyelesaikan Program Doktor Of Law, Suhandi Cahaya SH & Associates berganti nama menjadi Law Office Suhandi Cahaya & Partners.

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

gan sabar dan telaten. Cara ini relatif efektif karena tingkat emosional tinggi dan minimnya pendidikan mereka tentang hukum.

Klien-klien yang datang pada Suhandi tidak hanya dari kalanga pejabat, pengusaha tapi juga orang-orang kecil yang mengalami persoalan hukum seperti perceraian dan harta gono-gini. Tak jarang pula dia memberikan free of charge kepada kliennya, terutama pada jemaat Gereja di mana Suhandi sering berkhotbah memberikan siraman rohani.

Hal-hal lain juga yang mewarnai hari-hari seorang pengacara adalah aksi teror. Pekerjaan pengacara bukan tanpa resiko.

Akhir-akhir ini pria yang juga menjabat sebagai dewan penasehat Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ketua Umum Yayasan Persekutuan Injili Advokat (YAPIA) periode 2007 – 2010 ini mengaku pernah mendapat ancaman dari lawan kliennya yang kalah dalam persidangan.

Suhandi mengungkapkan profesi pengacara adalah profesi yang penuh tantangan, Godaan, materi, teror, tekanan lingkungan, bahkan kurangnya waktu menjadi bumbu yang membuat kehidupannya sebagai advokat menjadi lebih bermakna.

Dengan landasan keimanan, dia mengaku bisa menghadapi semua kendala bak air mengalir.

Kerja keras dan kegigihannya berhasil mengantarkan anakanaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Tiga putra-putrinya hasil pernikahannya dengan Liana S Cahaya. Cindy Cahaya, putri pertamanya berhasil menjadi seorang dokter gigi yang telah berhasil merampungkan S2 di Universitas Trisakti. Anak keduanya, Steven Cahaya SH, Doeble Master Hukum (S2) di Monash-Melbourne dan si bungsu Michael Cahaya berprofesi sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit di Jakarta.

Kini, kesuksesan, kekayaan dan nama besar telah diraihnya

Hukum- Ekonomi - Politik

6

Mengenal Lebih Dekat Advocat Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

7

Hukum- Ekonomi - Politik

Law Office Suhandi Cahaya & Partners menyadari bahwa hukum adalah merupakan suatu usaha yang bersifat pelayanan.

Klien berhak untuk memperoleh penyelesaian atas perkara yang sedang dihadapi. Selain itu klien berhak atas efisiensi dan strategi yang jelas untuk suatu tujuan yang nyata. Law Office Suhandi Cahaya & Partners bangga dengan hal-hal yang telah dicapai bagi klien-kliennya, seba-gaimana dengan pelayanan yang telah diberikan bagi klien-klienya, yang meliputi antara lain bank yang bergengsi, pabrik pupuk, perusahaan pengangkutan, gereja, bahkan ibu rumah tangga.

Selain itu, Law Office Suhandi Cahaya & Partners percaya bahwa advokat dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam lingkungan profesional yang mengutamakan kepercayaan, rasa nyaman, dan kerja sama yang baik. Suhandi Cahaya dan rekan-rekannya saling menjaga dan menghargai satu sama lain, keberhasilan dan koreksi dibagi bersama, dan secara bersama-sama juga, kita pasti dapat memberikan bantuan dan pengertian yang lebih baik tentang hukum bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

Company Profile dari Law Office Suhandi Cahaya SH & Partners sebagai berikut: Nama Kantor Pimpinan

Mulai Praktek Spesialisasi Izin

: Suhandi Cahaya & Partners : Prof.Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA. : 1983 sampai dengan sekarang : Perdata : Advokat – Kurator – Mediator – Konsutan HKI – Dosen

PROTEKSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP: Nama : Prof.Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA Tempat/tgl Lahir : Palembang,22 juli 1954 Status : Menikah Dengan Liana S. Cahaya Anak : 1. Cindy Cahaya (Dokter Gigi, Specialist Orthodontys Gigi).

2. Stephen Cahaya (Anak) Sarjana Hukum, Double Magister Hukum (S2) di Monash- Melbourne.

3. Michael Cahaya (Anak) Dokter Umum.

8

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Motto : A true lawyers is one who places truth and service in the first place and emoluments of the profession in the next place only.

Pendidikan : - Sarjana Hukum Jurusan Perdata Univ. Muhammadiyah.

- Magister Hukum Jurusan Perdata Universitas Jayabaya.

- Master Business Of Administration (I.P.W.I) - Business Training Limited London.

- Doctor dalam bidang Hukum Perdata Universitas Jayabaya.

Pekerjaan: - Advokat, Kurator, Mediator, Konsultan HKI. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta.

- Dosen Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945.

- Dosen Pasca Sarjana Universitas Jayabaya.

- Dosen Pasca Sarjana STIH IBLAM. - Dosen Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor.

- Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Organisasi : - Ketua Dewan Kehormatan Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Jakarta Pusat .

- Ketua Umum Yayasan Persekutuan Injil Advokat (YAPIA) SPESIALISASI KEAHLIAN HUKUM: Perbankan – pasar Modal – Penanaman Modal – Kepailitan/ Kurator – Pembia-yaan – Properti – Hak atas Kekayaan Intelektual – Persaingan Usaha – Perlindu-ngan Konsumen – ketenagakerjaan dan Imigrasi – Telekomunikasi - penerbangan (aviation) – Asuransi – Pajak dan Kepabeanan – Mediasi – Tata Usaha Negara – Tindak Pidana Korupsi.

KLIEN YANG PERNAH/SEDANG DITANGANI: PT PUSRI, PT Timah, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Batubara Bukti Kendi, PT Bank Buana Indonesia (1987 sampai sekarang), PT Bank Summa, PT Bank Danamon, PT Bank Desa Sukasada Oldendorff/Jerman, Metal Asia Hongkong – Lorenz Singapore, PT Permata Tanjung Sari Singapore, PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu, PT Bank Lippo Tbk (2001 sampai sekarang), PT Masindo Hongkong (jam Alexandre Christie), PT Raiment Sukses Jaya (India), PT Kepa Duri Mas, PT

Suhandi Cahaya:

P

asca putusan peninjauan kembali (PK) terhadap Sudjiono Timan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Praktisi hukum Suhandi Cahaya menilai putusan yang telah diketuk majelis hakim terdiri dari Suhandi, Andi Samsan Ngaro, Sri Murwahyuni, Sofian Martabaya dan Abdul Latief sangat melukai hati masyarakat yang tengah bersemangat memberangus korupsi.

Suhandi yang juga dosen pasca sarjana diberbagai universitas di Indonesia ini menilai putusan itu menjadi preseden buruk bagi hukum di Indonesia.

“Saya sebagai ilmuwan hukum sangat kecewa dengan putusan itu. Sebab tidak hanya melukai hati rakyat tetapi juga kemunduran hukum di negeri ini,” ucap Suhandi Suhandi menilai dasar MA mengabulkan PK yang diajukan ahli waris Sudjiono Timan cacat

PROTEKSI

PK Sudjiono Timan Kemunduran Hukum Indonesia hukum, karena Sudjiono Timan belum meninggal. Selain itu status Sudjiono Timan yang masih buron dinilai melawan hukum serta istri Sudjiono Timan yang bukan ahli waris karena terpidana belum meninggal.

Suhandi juga menanggapi pernyataan Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun yang mengatakan putusan Sudjiono Timan batal demi hukum karna melanggar KUHAP. Menurutnya pernyataan T Gayus Lumbuun seharusnya disertai bukti putusan, bukan hanya ucapan didepan publik bahwa putusan Sudjiono Timan batal demi hukum.

“Mana ada putusan batal demi hukum hanya dengan ucapan. Putusan itu bisa batal jika ada putusan yang membatalkan isi putusan sebelumnya,” katanya.

Dia juga menilai proses fit and proper test yang dilakukan komisi hukum DPR terhadap para calon hakim agung hanya sekadar seremonial belaka. Terbukti dengan hasil putusan kontroversial Sudjiono Timan. sofyan/jotz/ lim

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Hukum- Ekonomi - Politik

Multi Mitra, PT Kurnia Nusantara, PT Kharisma Kulit Indah (Korea), CV Thamrin Brothers Palembang, PT Palembang Indah Mall, PT Sikisei Sarana Lemindo, PT Tondi Bersaudara – Batam, PT Sakti Indi Makmur – Palembang, PT Jaya Garmen – Batam, PT Minas Pagai Lumber, PT Batamas, PT Dharma Kristal Mas Jakarta, PT Rima Sejati – Jakarta, PT Mata Melati Cemerlang, Guang Dong Light BDS Co. Limited - Guang Zou

(Cina), PT Maxi Cash – Jakarta, PT Sandang Mode Remaja, PT Trias Indra Saputra – Jakarta, PT Arota Rajasa Jaya – Tangerang, PT Nusindo Hitek Service, PT Dunia Capacitor, PD Citra, PD Mitra, PD Megah Tama, PT Medici, PT Jestrido, PT Varia Rasindo, PT Gasindo Marine Indonesia, PT Vincent Kaya Pratama, PT Multi Mitra Kimia, PT Kharisma Kulit Indah, PT Laskarindo Semesta Marinir, PT Dankos, PT Lautan Berlian Palembang, PT Astragaphia Tbk, PT Rugo Putra Perdana, PT Frina Lestari Nusantara, PT Prima Komponen, Perhimpunan Penghuni Apartemen Atap Merah (PPAAM), PT Central Seal, PT Puspita, PT Semen Baturaja, PT Sanic Jaya Multi Kreasi, PT Indokaya Sukses Semesta, PT Mandiri Pita Khatulistiwa Logistik, PT Pesaka Freight Forwadin, PT Waitatiri Megah, PT Prakarsa Tiga Gemilang,Zhejiang Super Co.Ltd., PT Pratama Bintang Orakarsa Indonesia Representative Office, PT Karaksanta Security Consultant, PT Sugi Langgeng Gentalindo – Pekanbaru, PT Tropic Power Abadi, PT Harapan Mandiri Utama, PT S & B Investama – Batam, PT Multisarana, PT Alsun, PT Xpres 21 Pratama Kantor Hukum: – Batam, LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA AND PARTNERS PT Semen Baturaja – Alamat: Jl.Gajah Mada No.10 Lt.2,Jakarta Pusat Telp: 021- 63866636 Palembang, Fax: 021- 63866636 PT Pelayaran Handphone: 0811941552 Sherin KaEmail: suhandicahaya@yahoo.com puas Layar Suhandi_cahaya@doctor-suhandicahaya.com Website: doctor-suhandicahaya.com – Pontianak dan lain– lain.

9

Hukum- Ekonomi - Politik PROTEKSI

Manusia Harus Berperilaku

Seperti Lilin

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

banyak mengalami kemajuan. Tapi, sepertinya ia terkendala di tataran pelaksana, beberapa aksi Kejaksaan Agung dinilai masih tebang pilih, terutama pada kasus-kasus korupsi.

angkaian peristiwa hukum yang terjadi dan membuat heboh di dunia peradilan di negeri ini dari mulai pengungkapan kasus korupsi sampai dengan skandal yang melibatkan orang-orang ternama negeri ini terseret ke meja hijau menurut praktisi hukum Prof.

DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA. merupakan kemajuan dalam pengungkapan korupsi di negeri ini, tapi menurutnya pengungkapan kasus serta penegakkan hukum bidang pidana dilihatnya masih tebang pilih. Baik institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun polisi dan kejaksaan dinilai masih belum optimal dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi atau para koruptor, masih banyak koruptor yang belum berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Namun Suhandi menegaskan bahwa Polri telah memperlihatkan kemajuan, meski belum seperti yang diharapkan. Ia menilai Polri telah banyak melakukan aksi, terutama dalam pembenahan di tubuh Polri sendiri. “Hanya saja kendalanya pada implementasi dibawah, subordinatnya masih ada kendala” tandas Suhandi yang juga menjadi dosen di 8 ( d e l a p a n ) perguruan

Selain itu, menurut Suhandi Mahkamah Agung (MA) juga masih belum optimal dalam menangani kasus khususnya pelanggaran HAM. “ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat malah dibebaskan”papar Suhandi yang juga dikenal sebagai pengkhotbah.Melihat perkembangan aparatur Catur Wangsa (polisi, jaksa, hakim, advokat) tersebut, Suhandi menggaris bawahi agar mentalitas dan pendidikan mereka ditingkatkan.

Budaya diskriminasi hukum yang masih terjadi dalam penegakkannya harus ditinggalkan, karena dengan mentalitas dan pendidikan yang semakin baik dan tinggi maka para catur wangsa tersebut akan makin berwawasan, professional, dan akan lebih bijaksana serta berani dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah sepertinya sudah membudaya, sikap arogan dan tak peduli dengan nasib masyarakat sekitar harus dikikis dan dihilangkan. Menurut Suhandi hal demikian disebabkan karena tingkat pendidikan dan mentalitas yang rendah. Suhandi memberikan solusinya agar semua aparat hukum dan setiap elemen bangsa ini untuk tidak henti-hentinya melakukan proses pembelajaran. Menurutnya, belajar bisa membuat orang lebih berpengetahuan dan berwawasan luas hingga akhirnya bijaksana dalam menjalani kehidupan ini.

Karena itulah Suhandi Cahaya tak bosan-bosannya menerapkan falsafah itu pada diri dan keluarganya.

tinggi negeri dan swasta di negeri ini.Selain Polri, ia juga menilai bahwa kejaksaan sejak dibawah pimpinan Hendarman Supandji tel a h

Suhandi sendiri sudah menyelesaikan program doctor ilmu hukum. Ia berkomentar, bahwa sangat disesalkan ada saja oknum yang memperjual-belikan Ijazah dan gelar sebagai sarana untuk meningkatkan gengsi dan/atau pangkat, ujar suami dari Liana S. Cahaya.Suhandi juga tercatat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Jakarta Pusat . Disela-sela kesibukannya sebagai advokat dia mengisinya dengan membaca buku, tidaklah heran apabila ia dikenal begitu memperhatikan ilmu pengetahuan dalam lingkungannya.Suhandi tidak segan untuk menganjurkan falsafahnya kepada rekan seprofesinya ataupun para penegak hukum bahkan pernah ia tuliskan dalam memori bandingnya bahwa hakim yang telah memutuskan perkaranya kurang memahami hukum acara, oleh karenanya ia suruh belajar lagi.Selain dikenal dengan figure yang tak ada bosan untuk belajar, ia juga dikenal sebagai sosok yang memperhatikan sesama. Suhandi juga menyempatkan diri untuk memberikan kotbah di gereja dan di penjara seluruh Indonesia.

R

Di firma hukumnya, Suhandi tidak menolak klien yang kurang mampu dalam hal materi. Karena menurut Suhandi pengacara ibarat seorang utusan Tuhan. Pengacara membela klien yang membutuhkan bantuan hukum. Sekalipun tak mendapatkan bayaran, sebagai pengacara saya harus tetap membantu. Hal ini semata-mata Suhandi lakukan untuk menggapai kemuliaan Tuhan.Dalam menjalankan profesinya sebagai lawyer, Suhandi memegang motto ”A true lawyer is one who places truth and service in the First Place and emoluments of the profession in the next place only “ . Karena memegang teguh motto tersebut maka kini Suhandi tergolong pengacara yang paling sibuk. Hampir setiap minggu tidak kurang dari 20 perkara yang mesti ditangan-

10

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

perolehan kontrak baru hingga saat ini mencapai Rp4,9 triliun.Perseroan mendapatkan kontrak proyek dari kerjas ama operasi sebesar Rp2,15 trilun seperti AP II Terminal 3 Pier 2 senilai Rp1,62 triliun, pembangunan terminal domestik Ngurah Rai senilai Rp236 miliar dan lainnya.Sementara itu, dari kontrak proyek yang diterima perseroan saja mencapai Rp2,74 triliun, seperti Kapuknaga Indah Bridge senilai Rp238 miliar, Royal Olive Apartement Rp139 miliar, Padamaran II Bridge senilai Rp133 miliar dan lainnya.Selain itu, proyeksi pendapatan tercatat naik 7,54% dari periode yang sama tahun lalu Rp2,65 triliun. Adapun, proyeksi pendapatan Rp2,85 triliun itu telah mencapai 25,53% dari target pendapatan tahun ini Rp11,16 triliun. /Halim

Hukum- Ekonomi - Politik

Direktur Utama PT Waskita Karya, M. Choliq

Editor : Martin Sihombing

Habiskan Rp879,74 Miliar untuk Ekspansi Bisnis

Waskita Karya Dirikan Perusahaan Patungan

“Perseroan dan Shalawat sepakat untuk mendirikan perusahaan patungan bernama PT Waskita Sangir Energi (WSE) dengan tujuan untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) di Batang-Sangir, Sumatera Selatan,� ungkap Munib Lusianto, Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, dalam keterangan tertulis, Dia menambahkan, penandatanganan akta perjanjian usaha patungan antara kedua belah pihak telah dilaksanakan pada pada 11 Juli 2013.

Kendati demikian, Munib tidak menyebutkan porsi kepemilikan saham maupun nilai penyertaan modal perseroan terhadap pendirian perusahaan patungan tersebut.

Adapun, dari sisi kinerja pada semester I/2013 perseroan optimistis pendapatan mampu menembus angka Rp2,85 triliun seiring dengan

Perusahaan konstruksi pelat merah PT Waskita Karya Tbk (WSKT) secara agresif telah menghabiskan dana hasil penawaran umum (initial public offering/IPO) sebesar Rp879,74 miliar dalam kurun semester pertama tahun ini.

IPO Waskita Karya dilaksanakan pada 19 Desember 2012, dengan melepas sebanyak 3,08 miliar saham atau setara 32% dari modal disetor dengan nilai mencapai Rp1,17 triliun.

Setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp34 miliar, perseroan meraup dana bersih sebesar Rp1,14 triliun

PROTEKSI

E

miten konstruksi milik pemerintah PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan energi PT Shalawat Power.

Komentar dan Rekomendasi: Dana hasil IPO WSKT yang terserap dengan agresif menurut kami merupakan hal yang positif. Sekitar 77% dana hasil IPO yang telah digunakan tersebut utamanya dialokasikan untuk modal kerja dan kebutuhan pengembangan bisnis WSKT. Dalam rangka pengembangan bisnis, dana hasil IPO yang telah terserap mencapai Rp197,37 miliar yang terdiri dari: sebesar Rp25 miliar untuk penyertaan modal jalan tol, sebesar Rp1,78 miliar untuk pengembangan property, dan sebesar Rp170,92 miliar untuk produksi beton precast.

Sebagai catatan, dalam prospectus IPO WSKT, keseluruhan dana IPO (sebesar Rp1,14 triliun) akan dialokasikan untuk modal kerja sebesar Rp 682,37 miliar, produksi beton

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

11

Hukum- Ekonomi - Politik

Kepala Dinas Perkebunan Pemkab Muba Ajak Pantau Proyek

K

PROTEKSI

ment Summit 2013 dipimpin oleh Asisten Bidang Perepala Dinas ekonomian dan PerkebuPembangunan nan PemSekda Muba Ir Sukab Muba laiman Zakaria MT. Rusli SP MM Rapat diikuti pimpimengharapkan agar para innan Satuan Kerja san pers dan LSM yang ada Perangkat Daerah di Kabupaten Muba untuk ikut Musi Banyuasin, serta dalam memantau proyek dan Bappeda seyang tengah dikerjakan oleh laku leading sektor instansinya. kegiatan ini.Apkasi Internatonal Trade “Saat ini, proyek yang ada and Investment di Dinas Perkebunan masih Summit 2013 dalam proses tender. Kita bermerupakan saraharap pada saat pelaksanaan na promosi potensi pengerjaan proyek, para warsektor unggulan tawan dan LSM untuk bersapemerintah kabuma-sama dengan pihaknya paten, yang dikemelakukan pemantauan,” ujar mas dalam bentuk Rusli, kemarin. Menurut Rusli, Kepala Dinas Perkebunan Muba ,Rusli. SP. MM pameran dan forum langkah yang ditempuh ini, unbisnis.

Pameran tuk meminimalisir kecurangan investasi diikuti oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerinkontraktor dalam mengerjakan proyek di lapangan. tah Kota, Pemerintah Propinsi, Kementerian, BUMN, dan mitra strategis Apkasi lainnya.

Dengan demikian dirinya bisa mengetahui apakah pihak kontraktor bekerja sesuai RAP (rencana anggaran pelaksaPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mengedepanknaan) atau tidak. “Kalau mereka mengerjakan proyek tidak an 6 sektor untuk dipromosikan pada ajang ini. Sektor tersebenar maka saya harus mengambil tindakan. Bila perlu kita but terdiri dari Pertambangan dan Energi, Pertanian Perkeakan stop pekerjaannya.” tegas Rusli. Rusli berharap, dalam bunan dan Kehutanan, Koperasi UKM dan Pengelolaan setiap laporan pengaduan yang akan dikonfirmasikan oleh Pasar, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi wartawan maupun LSM kepihaknya, jangan seperti yang Kreatif, serta Infrastruktur.Khusus untuk sektor Infrastruktur, lalu-lalu proyek sudah selesai dan pembayarannya kepada Pemkab Musi Banyuasin akan menampilkan keberhasilan pihak kontraktor juga telah dibayar, baru muncul laporan ke di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan Disbun. sarana prasarana. Untuk itu pada kesempatan tersebut, Ir. Sulaiman Zakaria MT mengimbau seluruh SKPD unMuba Targetkan Peningkatan Investasi tuk meningkatkan kebersamaan serta mempersiapkan materi sosialisasi sektor investasi di Muba dengan optiMelalui APKASI International Trade and mal.Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perkebunan Investment Summit 2013 Musi Banyuasin Ir. Rusli mengajak seluruh SKPD tak hanya terfokus pada upaya merebut juara. Dirinya berharap, diPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menargetkan penlakukan evaluasi secara baik untuk mengetahui seberapa ingkatan investasi melalui keikutsertaannya pada APKASI besar jumlah investor yang berinvestasi di Musi Banyuasin International Trade and Investment Summit 2013 di Jakarta melalui promosi pada Apkasi International Trade and InvestConvention Center (JCC) Jakarta, 15-17 Mei mendatang. Apment Summit 2013. Menurutnya, peluang investasi di Musi kasi International Trade and Investment Summit rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Banyuasin masih terbuka luas...

Pemkab Muba serius dalam mempersiapkan diri menghadapi even tahunan tersebut. Pada rapat yang digelar di uang himbau perusahaan peduli petani non plasma Rapat Bupati Musi Banyuasin, diketahui bahwa persiapan Pemkab Muba untuk Apkasi International Trade and InvestWakil Bupati Muba Beni Hernedi ment Summit 2013 telah mencapai 90 persen.

Rapat persiapan Apkasi International Trade and Invest-

12

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

himbau perusahaan peduli petani non plasma

Fenomena anjloknya harga TBS be-

berapa bulan terakhir kendati bersifat sementara (temporer), namun dampaknya turut dirasakan petani kelapa sawit kabupaten Musi Banyuasin khususnya petani non plasma. Untuk itu Wakil Bupati Muba Beni Hernedi menghimbau agar pihak perusahaan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Muba untuk tidak menolak hasil produksi petani plasma, serta peduli terhadap produksi petani non plasma dengan membeli dan menampung tandan buah segar (TBS) mereka dengan harga yang lebih layak, guna membantu ekonomi masyarakat. Apalagi saat ini pemkab Muba tengah berkonsentrasi meningkatkan ekonomi kerakyatan, diharapkan dukungan seluruh pihak agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. “apabila ada pihak perusahaan yang terbukti menolak atau tidak menerima hasil plasma, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dikatakan, sejak tahun 2010 pihaknya sudah membangun jalan produksi di sentra perkebunan milik rakyat untuk membantu kelancaran distribusi hasil pertanian atau perkebunan mereka.

Jalan produksi dimaksud tersebar di sejumlah kecamatan yang ada, dan direalisasikan berdasarkan pengajuan masyarakat yang membutuhkan.

Untuk tahun 2011, pihaknya sudah membangun jalan produksi dengan total 126 Km di 10 kecamatan. Sementara untuk 2012 mendatang, pihaknya akan membangun 135 Km di 13 kecamatan.

“Pembangunan jalan produksi ini akan kita lkukan terus setiap tahun. Harapan kita 2017 nanti, tidak ada lagi petani kita yang terkendala akses jalan untuk mengangkut pertanian,” ujarnya.

Dikatakan, hingga saat ini ada ratusan pengajuan pembangunan jalan produksi yang disampaikan masyarakat melalui pemerintah desan dan kecamatan.

Namun agar lebih objektif dan tepat sasaran, pihaknya berupaya memprioritaskan usulan yang memenuhi kriteria atau persyaratan. Antara lain, di kawasan sentra perkebunan, warga yang mengusulkan bersedia tidak diganti rugi lahan yang terpakai untuk jalan, dan kesedian merawat jalan tersebut.

“Terpenting, kalau mau mengajukan pembangunan jalan produksi warga sekitar mesti bersedia tidak minta ganti rugi lahan yang terpakai untuk jalan. Sebab memang kita tidak punya anggaran untuk ganti rugi,” tambahnya. / lim/ berry

PROTEKSI

Pernyataan tersebut disampaikan wakil Bupati saat memimpin rapat terbatas dengan SKPD terkait yakni Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar guna membahas persoalan anjloknya harga TBS. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Muba Rusli SP mengatakan pemkab Muba akan terus berupaya mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini. “Masalah ini terjadi akibat pengaruh krisis global, untuk TBS plasma pada dasarnya tidak begitu bergejolak, karena di pulau Sumatera harga TBS Sumsel masih relatif tinggi yakni sekitar 1200/kg TBS dengan syarat TBS yang dihasilkan sesuai kriteria,” jelasnya.

Gejolak harga begitu dirasakan petani non plasma yang sempat menyentuh harga Rp 400-500/kg TBS. Selama ini hasil produksi masih ditampung perusahaan selama perusahaan belum over target.

“Anjloknya harga jual tandan buah segar (TBS) juga akibat melimpahnya Panen sawit di perkebunan rakyat dan disertai dengan panen hasil kebun perusahaan disaat bersamaan (puncak panen),” pungkasnya.

Tercatat terdapat 22 ribu hektar perkebunan kelapa sawit milik rakyat (non plasma) di Muba, dan 55 perusahaan/ perkebunan yang terdaftar, 43 perusahaan diantaranya merupakan inti plasma dan 11 unit pabrik CPO..

di beberapa kecamatan itu berdasarkan usulan warga setempat. Banyak warga yang merelakan sebagian lahan untuk dijadikan jalan, dan otomatis mereka akan menjaganya. Kalau sampai ada truk perusahaan yang merusak, kita khawatir nanti terjadi apa-apa,” kata Kepala Disbun, Rusli.di kantornya.

Imbauan ini kata Rusli, sangat erat kaitannya dengan program yang direalisasikan Disbun beberapa tahun ini.

Hukum- Ekonomi - Politik

Rusli Himbau Truk tak Melintasi Jalan Produksi

Truk Diimbau tak Melintasi Jalan Produksi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, melalui Dinas Perkebunan (Disbun) mengimbau agar truk perusahaan tambang maupun perkebunan tidak melintasi jalan produksi yang dibangun khusus untuk masyarakat petani.

Sebab jalan tersebut dibangun berdasarkan usulan masyarakat setempat dan pengawasan serta perawatannya dilakukan masyarakat sendiri.

“Ini penting untuk kita ingatkan. Sebab jalan produksi yang kita bangun sejak 2010

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

13

Hukum- Ekonomi - Politik

Hut Bhayangkara 67, Polres Muba Dukung Reformasi di Tubuh POLRI dalam rangka pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Sumsel Rabu (27/3/2013). Penyematan pita ini menandai dimulainya pengamanan pemilukada di wilayah Kabupaten Muba.

Turut hadir pada upacara Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Dandim 0401 Muba Letkol (inf) Hariyantana, perwakilan FKPD Muba dan beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Muba.

Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-67, Polisi Resor (Polres) Musi Banyuasin (Muba), menggelar upacara parade dan sukuran di halaman Mapolres Muba, Jalan Merdeka, Sekayu, Kabupaten Muba.

PROTEKSI

Dalam pidatonya, Kapolres Kab.Muba sekaligus amanat dari Kapolda Sumsel, AKBP Iskandar F.S mengatakan, dalam HUT Bhayangkara 67 ini, Polres Muba telah menyelenggarakan bakti sosial, diantaranya yakni bantuan ke panti sosial, bersih-bersih masjid, ziarah tempat makam pahlawan, donor darah dan sunatan massal bagi anak-anak warga di Kab. Muba, “Jajaran Polres Kab.Muba memang cukup banyak keberhasilanya, namun masih banyak juga kekuranganya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu kritikan yang bersifat membangun, kami harapkan untuk kemaksimalan kerja TNI-Polri,” katanya.

Sementara Bupati Kab.Muba, H. Pahri Azhari mengatakan, prestasi polisi di Polres Muba cukup berhasil. ”Diharapkan, nantinya Polres Kab.Muba dengan kerjasama yang baik antar unsur masyarakat maupun pemerintah, pencurian, narkoba, maupun perjudian di Kabupaten Muba mampu dibersihkan dengan baik, sehingga Kab.Muba menjadi kabupaten yang jaya dan kondusif,” tandasnya.

Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) Polisi Resor (Polres) Musi Banyuasin (Muba) membagikan takjil berbuka puasa kepada pengendara yang melintasi Jalan Kabupaten Muba tepatnya di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Randik, Kota Sekayu.

Pembagian takjil ini sendiri dipimpin langsung Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polres Muba, AKP Kadek Ary Mahardika SIk. Menurut Kasat, sebanyak 100 kotak takjil ini diberikan kepada pengendara sebagai bentuk Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dalam berkendara sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu-lintas.“Sasaran pemberian takjil ini adalah pengendara baik truk dan bus beserta penumpang di jalan lintas tengah randik sekayu,” ujarnya .“Giat dikmas penyuluhan kepada pengemudi dan penumpang ini bertujuan untuk keselamatan di jalan serta memberikan makanan untuk mereka yang berbuka di jalan,” tambahnya.

Polres Muba Gelar Operasi Mantap Praja 2013 Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2015, Polres Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Upacara Operasi Mantap Praja 2013 di halaman Mapolres Muba. Kapolres Muba AKBP Iskandar F Sutisna menyematkan tali pita kepada perwakilan TNI, Polisi dan Pol PP pada Operasi Mantap Praja 2013

14

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Menurut Kapolres Muba AKBP Iskandar F. Sutisna gelar operasi mantap praja ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan personel, sarana prasarana, serta kemampuan personel yang dilibatkan dalam operasi, agar benar-benar siap dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Sumsel 2013. “Untuk itu petugas kepolisian akan berupaya mendeteksi dini potensi kerawanan dan gangguan kantibmas pada saat pelaksanaan Pemilukada Sumsel 2013, dengan melibatkan semua personal Polres Muba lebih kurang 556 personel yang akan disebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 14 Kecamatan dalam kabupaten. Namun, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian melainkan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder TNI, Polri, pemerintah daerah, Bawaslu maupun masyarakat untuk menciptakan pemilukada yang aman dan kondusif,” tambahnya. Dirinya juga menghimbau agar masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilukada nanti.

Sementara itu Wakil Bupati Muba Beni Hernedi berharap agar anggota TNI, Polri, Pemkab Muba serta Linmas untuk tetap solid dalam hal pengamanan Pemilukada mulai dari tahap verifikasi hingga pelantikan kepala daerah terpilih dengan tetap menjaga netralitas.Menurut Kabag Humas Setda Kabupaten Muba Dicky Meiriando SSTP MH di Kabupaten Muba terdapat 235 Panitia Pemungutan Suara, dengan 1470 tempat pemungutan suara (TPS) dengan total mata pilih sekitar 677 ribu lebih. Di Kabupaten Musi Banyuasin hanya berlangsung Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 20132018, berbeda dengan beberapa Kabupaten lainnya yang kemungkinan akan melaksanakan pemilukada kabupaten/kota.

Wabup Muba : Peringatan Hakteknas Motivasi Kebangkitan Teknologi Wakil Bupati Muba Beni Hernedi mengingatkan seluruh pihak untuk menjadikan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Haktenas) sebagai motivasi untuk membangkitkan teknologi nasional secara keseluruhan. Menurutnya, peringatan tersebut merupakan momentum untuk menghidupkan karya teknologi anak bangsa serta membangun kecintaan terhadap produk dalam negeri.

Hal ini diutarakan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi pada puncak peringatan ke-18 Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di halaman Kantor Camat Alang Alang Lebar, Selasa (27/8).

Acara yang bertemakan Inovasi untuk Kemajuan Bangsa dan Kesejahteraan Masyarakat ini dihadiri Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, WalikotaPalembang H Romi Herton dan Wakil Walikota Palembang Harnojoyo, serta kepala daerah dan SKPD se-Sumsel.Wabup Muba Beni Hernedi mengatakan, dengan adanya peringatan ini diharapkan anak-anak muda terutama di Muba untuk selalu kreatif dalam membuat suatu teknologi baru. Teknologi yang diharapkan mampu membawakemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.Pemkab Muba melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan teknologi, khususnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan. “SMKN 3 Sekayu salah satu contohnya telah mampu membuat karya teknologi bidang robotic.

Teknologi demikian harus terus ditingkatkan dan diarahkan

N

Ia memaparkan, limbah udang dapat diproses menjadi Khitin dan Khitosan guna menghasilkan berbagai produk seperti bahan untuk fotografi, kertas, farmasi, kosmetik, pengolahan dan pengawetan kayu.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin kembali membangkitkan kejayaan produksi udang dari Lampung seperti pada dekade 1980-an dengan memberdayakan program tambak percontohan.

"Inilah saatnya perudangan Lampung untuk bangkit. Ditetapkannya Lampung sebagai lokasi tambak percontohan adalah upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali kejayaan budidaya udang di Lampung," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto.

Sebagaimana diketahui, tambak udang Dipasena di Lampung pada dekade 1980-an pernah mengalami produksi yang melimpah dan tingkat ekspor yang tinggi.

Pada saat ini, ujar Slamet, Provinsi Lampung masih merupakan salah satu sentra produksi udang nasional bahkan pada tahun 2008 produksi udang Lampung mencapai 40 persen produksi udang nasional. Namun, lanjutnya, karena adanya serangan penyakit dan permasalahan manajemen, produksi udang Lampung mengalami penurunan.

Untuk itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP mengatakan, pihaknya sedang melakukan tambak percontohan di Lampung yang berlokasi di tiga kabupaten yaitu Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Timur.

"Ini merupakan bagian program revitalisasi tambak 2013 yang mencakup enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat," katanya. (rr)

INDUSTRIALISASI RUMPUT LAUT BERGULIR DI SUMBA TIMUR-NTT

Gaung Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai terdengar sampai ke wilayah Indonesia Bagian Timur. KKP menggandeng propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kembangkan Industrialisasi komoditas rumput laut, tepatnya di Kabupaten Sumba Timur, ditandai dengan diresmikannya Pabrik Pengolahan Rumput Laut PT. Algae Sumba Timur Lesatari (ASTIL) di Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan. “Pabrik Pengolahan Rumput Laut ini sangat penting keberadaannya di Kabupaten Sumba Timur dalam menampung hasil budidaya rumput laut dari pembudidaya yang ada di sekitar Kabupaten Sumba Timur khususnya maupun Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, sehingga mampu mengurangi biaya transportasi”, demikian disampaikan oleh Slamet pada saat memberikan sambutan pada acara peresmian pabrik tersebut .

Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu kawasan percontohan minapolitan komoditas rumput laut. Data statistik menunjukkan bahwa produksi rumput laut di Propinsi NTT pada Tahun 2012 sebesar 398.000 ton dan 1.393,8 ton berasal dari Kabupaten Sumba Timur. “Potensi lahan budidaya rumput laut yang cukup besar yang dimiliki oleh kawasan ini, diharapkan dapat meningkatkan produksi rumput laut sehingga mendukung peningkatan produksi secara nasional. Keberadaan pabrik akan dapat meningkatkan nilai tambah produk rumput laut, selaras dengan tujuan program Industrialisasi perikanan yaitu meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk serta meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan penggerak perekonomian masyarakat” papar Slamet.

Pendirian Pabrik ASTIL ini merupakan bukti nyata adanya sinergitas kinerja antar sector untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana “Mesin pengolah rumput laut menjadi chips” oleh Kementerian Perindustrian, “Gedung ruang processing” oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta “Modal kerja” oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. “Sinergitas kinerja seperti ini harus ditularkan ke daerah lain. Sehingga pembangunan akan melaju dengan cepat karena dorongan yang diberikan merupakan dorongan bersama yang semuanya mempunyai satu tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sector kelautan dan perikanan”, papar Slamet.

PROTEKSI

usa Dua, Bali (Antara) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan penerapan konsep "blue economy" (ekonomi biru) akan membuat beragam produk perikanan yang dihasilkan tanpa limbah.

"Konsep Blue Economy mengajarkan bagaimana menciptakan produk nirlimbah (`zero waste`), sekaligus menjawab ancaman kerentanan pangan serta krisis energi," kata Sharif Cicip Sutardjo di Nusa Dua,Menurut dia, penerapan ekonomi biru juga bakal semakin memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.

Ia mencontohkan, ikan segar yang diperoleh dari laut tidak hanya akan menggunakan dagingnya saja sebagai santapan bahan konsumsi, tetapi juga menghasilkan berbagai produk seperti tepung ikan, minyak ikan, makanan ternak, kulit samak, gelatin, dan kerajinan.

"Dari produk tersebut dapat dihasilkan produk turunan paling tidak enam jenis," katanya.

Demikian pula, ujar dia, komoditas udang juga dapat menghasilkan beberapa produk, seperti daging udang dan limbah udang sebagai bahan baku.

Hukum- Ekonomi - Politik

Menteri Kelautan: “Blue Economy” Buat Produk Nirlimbah

Pabrik ini dapat memproduksi “Chips” rumput laut sebanyak 2 ton/hari dari bahan baku rumput laut sekitar 6 ton/hari dan akan ditingkatkan kapasitas produksinya untuk mengolah bahan baku rumput laut menjadi 10 ton/hari. Pada tahun 2012, Pabrik ini telah memproduksi “chips” rumput laut sebanyak 124 ribu kg dan dipasarkan ke beberapa perusahaan yang ada di dalam.

Industrialisasi rumput laut pada tahun 2013 di laksanakan di 6 (enam ) Propinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. “Akselerasi peningkatan produksi rumput laut melalui program industrialisasi pada tahun 2013, ditargetkan mampu menghasilkan rumput laut yang diolah sebanyak 1.214.299 ton, jumlah pembudidaya sebanyak 37.807 RTP, penyerapan tenaga kerja sebanyak 415.462 orang dan nilai produksi mencapai Rp 1.138 milyar” pungkas Slamet.

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

15

Hukum- Ekonomi - Politik

Salam Redaksi Di Terbitkan Berdasarkan UU.NO.40.Tahun 1999 SKDU.N0.506.EKBANG/34/Ki.DI/ II/2013 SIUP.NO.501/363-BPPT/PK/III/2013 NPWP 54.380.241.7-407.000 BCA.06625 16919 Cab Bekasi Media Proteksi Pendiri / Pemimpin Umum : D.Halim Mashati

Pemimpin Redaksi : D. Halim Mashati Dewan Redaksi

:

Arif Yulianto.S.Sos Lian A.Pangaribuan,SH

Sekretaris Redaksi : Rina Rahmi Amrina Redaktur Eksekutif : Lian A.Pangaribuan,SH

Penasehat Hukum : Drs.Rivai Zakaria Yahya .SH ,Hartono Tanuwidjaja,SH’ LawrenceT.P.Siburian,SH -HLLM Syamsu Djalal ,SH - Bahtiar Tedja Negara,SH

PROTEKSI

Pembina : Alamsyah Hanafiah,SH- Candra Motik Jusuf,SH,MSc.-Drs.Rivai Zakaria Yahya ,SH Drs.Rivai Zakaria Yahya ,SH Candra Motik Jusuf,SH,MSc. Drs.Rivai Zakaria Yahya ,SH

M

enginjak Usia 68 Tahun Indonesia Merdeka kondisi Bangsa Indonesia tidak menjadi Indonesia lebih baik. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi dan tingkat daya beli masyarakat yang rendah, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber sumber ekonomi, pendidikan dan fasilitas kesehatan, merukan Potret Suram Indonesia .

gambaran tersebut merupakan akibat dari lunturnya Nasionalisme Anak Bangsa dan gempuran Neoliberalisme, lunturnya Nasionalisme mengakibatkan kurang solidnya Anak Bangsa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, ego pribadi dan kelompok terlalu dominan sehingga sering kali mengorbankan kepentingan Bangsa dan Negara.Kurangnya Solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa membuka peluang sebesar besarnya kehadiran Neoliberalisme dibumi Nusantara. Konkritnya korporasi global (instrument neoliberalisme) yang difasilitasi kapitalis birokrat (Anak Bangsa) telah melakukan eksploitasi sumberdaya alam dan manusia Indonesia.Hal tersebut akan berakibat dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang berujung pada keterpurukan Indonesia, kita tak lagi berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi kita sudah menjauh dari kpribadian dan jati diri bangsa kita, Pancasila.

Semua itu terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita akui sebagai akibat dari ketidak mampuan kita Nasionalis menyatu padukan kekuatan kekuatan Etnis, Suku, Agama serta golongan, Apabila kita dapat menyatukan semua itu nantinya akan menjadi kekuatan besar yang revolusioner melawan musuh musuh kaum Duafa yang termarginalkan seperti orang-orang yang terlantar, fakir miskin, anak-anak yatim dan orang cacat. yang hidupnya setiap hari berjuang melawan kemiskinan.

Inil tugas kita sebagai Anak Bangsa yang membuat Gerakan -Gerakan untuk mengkritisi jalannya roda pemerintahan hingga dapat menghayati arti daripada Panca Sila, sesuai Sila ke IV yang berbunyi KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN serta diikuti dengan sila ke V yakni SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA yang diridho’i oleh Alloh SWT. Terang Benderangnya, makmur tidaknya Bangsa ini ada dipundak kita, siap tidak siap perjalanan bangsa Indonesia merupakan tanggungjawab kita bersama. Kita harus membuktikan kita sebagai Pengawal Bangsa Sekali Merdeka Tetap Merdeka !

Sekali Bertekad Pantang Kata Bersurut ! Tidak Ada Lawan, Semua bersaudara ...

Redaksi;Kebon Kacang 40 No 10. Blkng Plaza Indonesia Jakarta Pusat.

SIUP.NO.501/363-BPPT/PK/III/2013 email.halimberlin@Ymail.com

Staff Redaksi : Abus Tarbian -Astrid - Boni Tabroni - Berry YG.- - Erlin FS - Halim - Eri Kusaeri- -Riska-Linda - Teting- Alleta- -Ica Haerunisa - Joko Ruwahono - Ferry Nainggolan -Geeby-Rizky F - Hemma-Rahmi Amrina - Nunung N - Yayah -_Biro Daerah :BEKASI: Erri.Kusaeri - BANDUNG: Rully H. - CIREBON: Juki Suara - SEMARANG; Agus - SURABAYA; Dadang Jarot- LAMPUNG:

Andi, PALEMBANG,Hardon Bascoro MEDAN:Amri.S - PAPUA:Lahasipu, MAKASAR;Evrita Sari...

Di Ucapkan Beribu Terima Kasih Kepada dua Jendral TNI / Polri Yang tidak berkenan dicantumkan namanya yang telah turut merekomendasikan dan mendukung demi terbitnya Majalah Proteksi ini .

16

p a -

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Daftar Isi

Advokat Sukses Dengan Segudang Keahlian

Hal 2

Manusia Harus Berperilaku Seperti Lilin

9

Kepala Dinas Perkebunan Pemkab Muba Ajak Pantau Proyek

12

“158 Orang Yang Tertangkap LMP Ilegal!”

Kejayaan Udang Akan

20

Memiliki Talenta Leadership Sejak Kecil

22

Bank Bukopin Kembangkan Asuransi Jiwa

27

Kawasan Kemayoran Jadi Kawasan Modern

34

Tahun 2013 Ini APBD Kubu Raya Ditargetkan 1 Triliun Rupiah

38

Alex Noerdin Menang Pilkada Sumsel 2013

40

Mochtar Riady Digugat Jual Tanah Sengketa

49

Pupuk Kaltim Gelar Konvensi Mutu Internal XXV 201

54

Keterangan Ahli

56

Bertanggung jawab terhadap rakyat dengan amanah

61

Pawang Integritas Kemenkum dan HAM

62

Hukum- Ekonomi - Politik

Komjen Pol (Purn) Drs Noegroho Djajoesman:

M

POLISI BUKAN MALAIKAT

eski masalah keamanan di dalam negeri Indonesia merupakan tanggung jawab Polri, tapi aparat polisi bukanlah malaikat. Karenanya, tugas-tugas pengamanan yang dilaksanakan Polri harus didukung oleh masyarakat, kementerian, pihak legislatif, dan yudikatif sesuai tugas dan fungsinya masingmasing.

“Sekarang ini semua-semuanya harus ditangani oleh polisi. Masyarakat harus tahu itu. Tahu tugas polisi itu seperti keranjang sampah,” kata mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri atau Kalemdiklat Polri Komjen Pol (Purn) Drs Noegroho Djajoesman menjawab pertanyaan wartawan baru baru ini Ia menyatakan tuntutan keamanan dari masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu terhadap Polri sangat besar. Apalagi setelah era reformasi yang dinilai oleh Noegroho sudah kebablasan ini, semua persoalan di Indonesia muaranya adalah masalah keamanan.

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1970 itu juga mengungkapkan, polisi pada masa dia menjabat dan polisi masa kini sudah jauh berbeda, baik mengenai organisasi, struktur, anggota, anggaran, sistem, dan metodenya.

“Paradigma yang dihadapi juga berbeda, tingkat kejahatan pun juga sudah berkembang lintas negara dan peralatannyapun lebih canggih. Terutama kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi,” jelas tokoh yang bicaranya selalu blak-blakan ini.

Padahal, masalah keamanan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kata mantan Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Metro Jaya ini; untuk merajut sistem keamanan harus integrated dan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan di dalamnya, seperti kepentingan politik, perorangan, atau kelompok. Masalah keamanan ini seluruhnya harus untuk kepentingan masyarakat. Karena ini untuk mewujudkan keamanan itu, harus didukung oleh masyarakat, kementerian, pihak legislatif, dan yudikatif. “Karena seluruh persoalan yang ada di hilir, muaranya ke masalah keamanan,” kata Noegroho.

Masalah Preman Disinggung mengenai penangkapan preman akhir-akhir ini oleh aparat Polri, Noegroho secara tegas mengingatkan bahwa tanpa ada perintah; polisi seharusnya sudah tahu mengenai preman itu. Karena itu polisi harus dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan berbagai informasi, termasuk informasi tentang preman.

Ia juga mengemukakan bahwa kriteria preman harus jelas.

“Apa yang bertato dan berambut gondrong pasti preman?” tanyanya. “Kalau mereka yang ditangkap banyak, terus mau dikemanakan?” sambungnya.

Noegroho menyatakan bahwa preman di kelas bawah urusannya hanya masalah perut dan lapangan pekerjaan. “Ini yang harus kita pecahkan bersama,” katanya. Tapi, preman di kelas atas termasuk preman berdasi, mereka itu adalah kel-

PROTEKSI

Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menyebut beberapa persoalan di masyarakat yang menyangkut masalah keamanan, seluruhnya ditumpukan kepada Polri. “Kan masalah hukum, ada Kementerian Hukum dan HAM; soal buruh dan ketenagakerjaan, kan ada Kemenakertrans, juga persoalan-persoalan lainnya. Belum lagi masalah ideologi dan politik, masalah agama, dan masalah pertanahan. Semuanya ditangani oleh polisi,” ucap Noegroho Djajoesman yang tanggal 8 April lalu berulang tahun ke-66.

ompok tamak dan serakah.

Ditanya mengenai masalah yang akan datang dan harus diantisipasi di Indonesia, Noegroho menyebutkan yang perlu diantisipasi adalah masalah sosial seperti lapangan pekerjaan, masalah pertanahan, ideologi dan politik, narkotika, dan terorisme. “Jangan ada excuse untuk bandar dan pengedar narkoba. Jangan ada ampun untuk mereka. Hakim pun harus tegas,” ujarnya serius.

Bandar dan pengedar narkoba di Indonesia hanya merusak generasi sekarang, ke depan, dan masa mendatang. Yang dirusak oleh narkoba bukan hanya sekelompok orang, tapi seluruh generasi Indonesia. Untuk itu sanksinya harus tegas.

Menjawab pertanyaan adanya bawahan yang menembak atasan di lingkungan Polri belum lama ini, Noegroho menjelaskan hal itu disebabkan oleh merosotnya disiplin personel.

Tapi ia juga mengingatkan agar atasan tetap menjaga ucapan dan sikapnya. “Jangan arogan. Bawahan pun juga harus loyal kepada atasan dan tetap menegakkan disiplin,” katanya.

Ketika Noegroho menjadi atasan atau komandan, dirinya selalu menciptakan rasa kebersamaan antara dirinya sendiri, staf, dan seluruh anak buah. Selain itu juga membangun kesejahteraan untuk seluruh anggota.

Mengenai kemacetan arus lalu-lintas dan merosotnya disiplin berlalu-lintas seperti di Ibukota, ia menyatakan bahwa banyak aspek yang jadi penyebabnya. Kemacetan arus lalu-lintas kendaraan juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah ruas jalan yang tidak sebanding.

Selain itu, era reformasi ini diartikan oleh masyarakat sebagai keterbukaan yang sebebas-bebasnya, termasuk bebas dalam berlalu-lintas. “Untuk itu, para kepala daerah dan polisi agar menyosialisasikan kembali mengenai tertib berlalu-lintas itu kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

17

Hukum- Ekonomi - Politik

hukuman fisik maupun administratif,” ucapnya.

Ditanya prediksi pengganti Timur, Noegroho mengaku tak tahu. Dia bakal mengikuti keputusan Presiden. Sebagai purnawirawan Polri dia hanya berharap yang terpilih sebagai Kapolri berikutnya, memiliki visi, integritas, kualitas intelektual, keberanian, serta ketegasan. Selain tentunya, kriteria normatif seperti usia dan pangkat, serta tidak didasarkan pada kedekatan dan perkawanan.“Bilamana kriteria ini bisa terpenuhi, saya yakin seyakin-seyakinnya Polri di masa datang akan benar-benar menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dekat dan dicintai rakyat,” ujarnya.

Terkait kasus Cebongan, Noegroho menyetujui, ke-11 anggota Kopassus yang melakukan penyerangan Lapas Cebongan berjiwa ksatria. Sifat seperti itu, kata dia, seharusnya juga dimiliki para elit dan petinggi Negara ini.Namun, bukan berarti penegakan hukum sipil akan diambil alih TNI. “Nggak sampai ke situ lah karena di Negara manapun juga dalam keadaan tertib sipil, masalah keamanan dalam negeri tetap dipegang oleh kepolisian,” ucapnya.Mengenai pemberantasan preman yang kini kerap didengungkan aparat keamanan, Noegroho mewanti-wanti, pelaksanaannya harus benar-benar terukur.

Sebab, istilah preman sebenarnya tidak ada di dalam UndangUndang Pidana, hanya semacam trademark yang diberikan oleh masyarakat.

Ia menyatakan para pimpinan juga harus memberikan panutan kepada masyarakat. Kalau berkendara di dalam kota tidak usahlah menggunakan pengawalan. Kecuali untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Dia menyarankan polisi harus hati-hati dalam mengambil langkah-langkah pemberantasan ini. Masyarakat, tandasnya, juga jangan menggunakan hukum rimba. Untuk itu, pemerintah termasuk polisi, harus mensosialisasikan UU dan aturan yang boleh dan tidak boleh kepada rakyat.“Kita jangan bersikap reaktif tapi harus konsepsional dan terukur sesuai aturan dan UU yang berlaku,” tuntasnya. (yulian/d Halim)/ rina xx

PROTEKSI

Tentang jabatan Kapolri yang akan ditinggalkan oleh Jenderal Pol Drs Timur Pradopo beberapa bulan mendatang, Noegroho menyatakan itu merupakan hak prerogatif Presiden, Tapi, ucap dia lagi; untuk menunjuk seseorang menjadi Kapolri harus memenuhi beberapa kriteria seperti usia, pangkat, tidak pernah putus bertugas di dalam Polri secara terus menerus, visioner, memiliki nilai integritas, memiliki jejak rekam yang baik, berani, tegas, dan bertanggungjawab. Selain itu juga tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan politik, kelompok, kekuasaan, dan kekuatan manapun.

Ketika wartawan menanyakan apakah Polri sebaiknya tetap di bawah Presiden atau kementerian, ia secara tegas menyatakan polisi Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu sudah tepat jika berada di bawah Presiden. “Bagaimana nanti kalau di bawah kementerian dan menterinya berasal dari parpol?” tanya Noegroho Djajoesman. (be / Lim)

Noegroho Djajoesman:

Timur Pradopo Cukup Berhasil

Rencana penggantian Kapolri menuai spekulasi dari banyak kalangan. Tak terkecuali sesepuh Polri Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman.

Meski banyak yang mengkaitkannya dengan kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Noegroho justru berpendapat sebaliknya.Mantan Kapolda Metro Jaya itu menilai, pergantian Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri pada Agustus atau September mendatang merupakan hal yang wajar. Sebab, menurutnya, hal itu merupakan hak preogratif Presiden sebagaimana diatur dalam UU No 2/2002 Pasal 10 ayat 3 tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kapolri.“Apalagi, tahun 2014 sudah dekat. Presiden tentu mempersiapkan secara dini pimpinan Polri. Jadi gak ada relevansinya kasus Cebongan dengan pergantian Kapolri,” pungkasnya, saat ditemui di kawasan Kuningan.Mengenai Timur Pradopo, Noegroho melihatnya cukup berhasil dalam memimpin korps baju coklat selama tiga tahun terakhir. Noegroho mengenal Timur sebagai sosok yang santun dan tidak banyak bicara.“Kalaupun ada beberapa masalah menyangkut anggota, sudah banyak sanksi-sanksi yang dia jatuhkan, baik

18

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PT Bukit Asam Lanjutkan “Buyback”

P

T Bukti Asam (Persero) berencana melakukan buyback terhitung tanggal 16 September 2013 hingga 13 Desember 2013. Aksi korporasi itu melanjutkan buyback yang dilakukan tahun lalu. PT Bukit Asam mengalokasikan dana (berasal dari saldo laba) sebanyak-banyaknya 600 miliar rupiah untuk membeli 50 juta saham Seri B atau 2,17 persen dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.Transaksi pembelian saham dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia. PT Bukit Asam menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai perusahaan perantara perdagangan efek yang akan membantu Perseroan dalam melakukan buyback.

“Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberi dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan,” ungkap Sekretaris Perusahaan, Joko Pramono, melalui keterbukaan. Harga saham PT Bukit Asam pada penutupan perdagangan 12 September 2013 tercatat 13.150 rupiah per saham. Harga saham tersebut tidak mencerminkan Perseroan yang membaik dan telah menghasilkan arus kas yang melebihi jumlah yang diperlukan dalam mempertahankan peningkatan dan pertumbuhan.

Aya/E-7/ lim

Hukum- Ekonomi - Politik

Berlianmu Janjikan Kesejahteraan Medis

C

Selanjutnya, ke RSUD Abdul Moeloek. Mukhlis meminta pasien yang dijenguknya untuk selalu bersabar. "Sakit itu cobaan dari Tuhan, berarti Tuhan masih sayang kepada kita," kata Bupati Lampung Barat itu.

Ia juga meminta kepada para pekerja medis dan dokter di RS untuk terus meningkatkan pelayanannya. Ketua DPC PDIP Lampung Barat juga menjanjikan kepada tenaga medis untuk peningkatan kesejahteraan.

Dirinya akan berupaya keras meningkatkan kesejahteraan agar tenaga medis memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. "Kunci utama pelayanan itu ada pada para medis. Sebab itu, kesejahteraan para medis harus ditingkatkan," kata dia.

Dalam kunjungannya, Mukhlis Basri juga memberikan tali asih. Bentuk kepedulian itu menjadi wujud keprihatinan atas kesedihan yang ditanggung oleh keluarga dan pasien di RS tersebut.

Sekprov Berlian Tihang terus mencari dukungan masyarakat untuk pencalonannya sebagai calon gubernur Lampung, salah satunya dia meminta dukungan kepada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lampung, Jumat (5-7).

Permintaan dukungan Berlian Tihang kepada organisasi mahasiswa ekstra kampus itu disampaikan oleh Berlian Tihang saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) KAMMI Lampung di aula Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung.

Agenda yang digelar di aula Arafah itu mengambil tema Transisi gerakan KAMMI Lampung menuju perubahan masyarakat

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

alon wakil gubernur (cawagub) Lampung, Mukhlis Basri, mengunjungi pasien di beberapa rumah sakit di Bandar Lampung.

Pasangan calon gubernur Berlian Tihang ini berjanji meningkatkan kesejahteraan tenaga medis.

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dengan tagline "Berlianmu" ini telah gencar menyosialisasikan diri ke masyarakat. Sosialisasi dirinya juga dilakukan ke beberapa rumah sakit di Bandar Lampung. Kunjungan ini telah dilakukan ke sejumlah rumah sakit (RS) milik pemerintah maupun swasta di Bandar Lampung. Kunjungan Mukhlis Basri bersama istri, Helwiati Mukhlis Basri, dan Sekretaris Pejuang MB (Mukhlis Basri) Andri diawali ke RS Urip Sumoharjo.

yang madani. Berlian Tihang sempat memperkenalkan dirinya kepada para peserta musda sekaligus menginformasikan pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Lampung. Kemudian, dia secara khusus meminta doa restu kepada ratusan kader KAMMI Lampung.

Dia menilai KAMMI ialah organisasi kepemudaan yang diisi oleh kumpulan pemuda yang memiliki semangat perubahan yang tinggi. Bahkan, dapat diajak bekerja sama dalam membangun Provinsi Lampung menuju lebih baik. "Doakan saya agar terpilih sebagai gubernur Lampung dalam pilgub mendatang,” kata Berlian Tihang.

Dia juga menjelaskan riwayat hidupnya kepada para peserta musda, yakni dirinya dilahirkan di Penumangan, Kabupaten Tulangbawang Barat.

Meskipun lahir dari desa, semangatnya tidak perlu diragukan dalam membangun Provinsi Lampung lima tahun ke depan. “Mari kita bersama-sama membangun Provinsi Lampung ini. Kita lanjutkan dan tingkatkan pembangunan yang sudah ada,” ujarnya.

Musda KAMMI Lampung itu dihadiri delegasi dari seluruh kader KAMMI Lampung, antara lain dari komisariat berbagai kampus, seperti Unila, IAIN, UBL, Malahayati, Darmajaya, Umitra, STAIN Metro, dan UM Metro. Selain Berlian Tihang, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri juga akan menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema Pemimpin muda, cerdas, dan bermoral. (VER/CR2/L-2) Mukhlis Basri Dukung Masyarakat Berwirausaha Calon wakil gubernur Lampung Mukhlis Basri dari pasangan Berlian Tihang-Mukhlis Basri (BERLIAN-MU) mendukung kegiatan masyarakat dalam melakukan wirausaha. Tetapi diharapkan kegiatan tersebut tidak hanya pada momentum Ramadhan saja.

“Kegiatan berwirausaha dapat menunjang perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujar Mukhlis Basri saat bersosialisasi di Pasar Takjil Ramadhan Lapangan Merah, Enggal, Bandar Lampung.

Menurutnya, saat inilah waktunya masyarakat Lampung mulai mandiri dan berupaya dengan usaha sendiri untuk hidup sejahtera.

“Saya yakin masyarakat Lampung dapat maju dan sejahtera dengan berwirausaha. karena, dapat dilihat antusiasme masyarakat untuk menjajakan makanan pada bulan Ramadan ini,” ujar dia menerangkan.

Ia melanjutkan melalui kegiatan ini dapat berdialog dengan masyarakat, apalagi sudah banyak orang tua yang mendidik anaknya berdikari dengan berjualan. Jadi tidak harus jadi pegawai negeri, tapi dukung untuk berdikari.

Dia melanjutkan, usaha masyarakat untuk mandiri dengan berwirausaha juga tidak boleh terputus saat momen ramadhan saja. Mukhlis menyebutkan, banyak kesempatan untuk berwirausaha yang terpenting saat ini niat dan upaya masyarakat untuk bisa mandiri.

Sedangkan mengenai kegiatan kunjungan ke Pasar Takjil Ramadhan di Lapangan Merah, menurutnya hal itu menjadi ajangnya bersosialisasi.

Dia meminta doa dan dukungan masyarakat untuk pencalonannya sebagai calon wakil gubernur pada pilgub Lampung 2013. / Halim / rina “Saya ingin dikenal oleh masyarakat kota, saya kan wong deso,” ujarnya.

19

Sjamsul Djalal ,SH: Hukum- Ekonomi - Politik

“158 Orang Yang Tertangkap LMP Ilegal!”

S tah saya.

eka cari cerita cover story, seolah-olah TNI dan Polri yang bermasalah. Padahal yang bermain dia. Ini analisis saya," ujarnya di Phoenam Cafe, Jakarta Pusat,.

Menurut Syamsu, saat ini peredaran narkoba di Indonesia sangat pesat. Ada banyak persaingan katel-kartel narkoba yang ingin menguasai negara ini.

"Kalian harus tahu, keempat korban itu mereka terlibat narkoba," kata Syamsu.

Syamsu menambahkan, jika memang terbukti adanya pengalihan cerita di balik penyerangan lapas, pasti ada yang memback up yakni kartelkartel narkoba tersebut.

aya tegaskan sekali lagi, semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku anggota LMP tidak di bawah perin-

ORGANISASI Laskar Merah Putih (LMP) adalah sebuah organisasi yang mengedepankan kepentingan membela negara dari tindakan yang bisa menyebabkan perpecahan dan pertikaian.

Keberadaan LMP sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga persatuan bangsa ini tetap dalam naungan NKRI. Untuk itu, munculnya organisasi lainnya yang mengataskan LMP selain dari LMP yang sudah berbadan hukum perlu dipertanyakan.

PROTEKSI

Ketua umum LMP hasil Kongres I Mayjen TNI (purn) H. Syamsul Djalal dan Sekjen Samadun Willy, menyayangkan kejadian tertangkapnya 158 orang yang mengaku sebagai anggota LMP. “Kami tegaskan bahwa mereka yang tertangkap pada tanggal 15 April 2013 lalu bukan LMP pimpinan saya, mereka adalah LMP ilegal,“ Kata Syamsul Djalal memberikan keterangan resmi di May Jend (purn) sebuah Hotel Kebon Sirih Jakarta.

Kejadian yang berlangusung di Tanjung Duren 76 Rt 01/Rw 05, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dimana pihak yang kalah yakni Siswoyo melalui kuasa hukumnya Amin, menolak eksekusi tersebut, ia lalu mempersenjatai anggota yang mengaku sebagai LMP. Penangkapan anggota LMP oleh pihak yang berwajib didukung penuh oleh Syamsul, karena mereka telah merusak roh perjuangan dan tidak mengetahui Visi dan misi LMP. “Kami ini membantu kinerja pemerintah yang selalu membawa panji merah putih, membela negara dan bermitra dengan polri,“ tandasnya.

Ia menegaskan, atribut loreng dan logo LMP sudah hak patent (HKI) dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai hasil kongres I. “Saya tegaskan sekali lagi, semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku anggota LMP tidak dibawah perintah saya, yang ditangkap merupakan anggota LMP yang tidak legitimet (ilegal)," tandas Syamsul lantang.

Sekali lagi Syamsul berharap kepada Kapolres Jakarta barat dan jajarannya untuk mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Panji merah putih ikut serta membela negara yang bermitra dengan TNI dan Polri yang selalu menyuarakan dan Kebangsaan.

“NKRI Harga Mati!“ teriakan yel-yel dari peserta yang hadir mewakili daerah seperti Lampung, Friedy (wakil Sekjen), Iskandar Dinata, (wakil Sekjen), Netty Darsono, Dadang dan lain-lain.

Namun, Syamsu menyerahkan seluruhnya kepada tim investigasi yang diharapkannya Syamsul Jalal,SH,MH dapat bersikap obyektif.

"Kalau tentara yang ikut pasti tentara itu yang back up narkoba. Begitu juga dengan polisi. Kalau institusi seperti Kopassus itu saya rasa tidak mungkin," ucap Syamsu.

Kartel-kartel narkoba ini memang terkenal sadis. Mereka tak segan-segan membunuh orang demi mendapatkan profit.

Apalagi bila dilihat wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis untuk peredaran narkoba internasional.

Maka dari itu menurut Syamsu, ada banyak oknum-oknum dari berbagai institusi yang mem-back up kartel-kartel ini.

Mereka sengaja dibayar dengan uang yang tidak sedikit demi memperlancar peredaran narkoba.

"Di setiap kegiatan ada cerita yang diciptakan, seolah-olah bukan mereka yang buat. Inilah yang sering dikembangkan penjahat untuk menutupi kesalahannya," tutur Syamsu.

LP Cebongan Sleman Diserang Syamsu Djalal: Ada Suatu Perebutan Kekuasaan Antarkartel Narkoba

Mantan Danpuspom Mayjend TNI (Purn) Syamsu Djalal menduga ada kepentingan kartel narkoba di balik penyerangan ke Lapas Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

Menurutnya saat ini makin banyak kartel-kartel narkoba yang sedang berebut daerah kekuasaan sehingga mereka membuat cover story.

"Ada suatu perebutan kekuasaan antarkartel narkoba. Mer-

20

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Syamsul Djalal: KPK Harus Tuntaskan Rekening Gendut Polri antan Danpuspom TNI Sayamsul Djalal meminta

M

KPK untuk menuntaskan kasus korupsi rekening gendut di tubuh Polri. Menurutnya, jika KPK tidak bisa menuntaskan kasus korupsi itu, lebih baik KPK berganti nama.

“Tuh KPK suruh tuntaskan rekening gendut Polri. Kalau KPK tidak bisa tuntaskan, ganti nama saja jadi Komisi Pelindung Korupsi. Bukan pemberantasan korupsi,” kata Syamsul kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam rangka apa pensiunan TNI itu datang ke KPK? Syamsul menerangkan kedatangannya ke KPK, untuk mengantarkan kawannya sesama TNI, Tanu Margono yang hari ini diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

LHI sendiri adalah tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Saya nganterin teman saya yang diperiksa KPK untuk jadi saksi orang PKS itu,” ujar Syamsul. / Halim

Hukum- Ekonomi - Politik

republik Indonesia, yang menbuat demokrasi dan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia pun memprotes pihak penguasa yang melakukan upaya “paksa” melantik calon Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian yang notabene anak kandung Bupati incumbent, Amirudin Inoed. “Kenapa dipaksakan dilantik, apalagi masih dalam sengketa pemeriksaan PTUN,” protesnya.

Menurutnya, KPU Banyuasin pkatis telah dibubarkan karena lima komisioner (ketua dan anggota) KPU Banyuasin plus sekretarisnya sudah diberhetikan semuanya oleh DKPP, akibat melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan pemilukada bupati Banyuasin 2013. “Maka pelantikan bupati Banyuasin cacat hukum, menurut putusan DKPP. Penyelenggaraan pemilukada bupati Banyuasin melanggar UU Pemilu,” tegas Alamsyah.

Alamsyah Hanafiah SH MH

Paksa Lantik Bupati Bermasalah,Mendagri Digugat

“Perkaranya sedang berjalan , digelar sidang pemeriksaan saksi dan bukti surat, di PTUN Palembang, dan nanti recana ada gugatan lagi terhadap SK Mendagri tentang pengangkatan dan pelantikan Bupati Banyuasin,” tegas pengacara Alamsyah Hanafiah SH MH kepada wartawan di Jakarta Alamsyah menegaskan, pelantikan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Banyuasin nomor urut 1 Yan Anton Ferdian-SA Supriono pada 9 September 2013 oleh Gubernur Sumatera Selatan berdasar keputusan KPU Banyuasin, adalah dinilai cacat hukum. Pasalnya, KPU Banyuasin sudah dibubarkan oleh DKPP yang diketuai Prof Jimly Asshidiqie dengan keputusan DKPP No. 68/DKPP-PKI-II/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang intinya memberhentikan seluruh komisioner KPU Banyuasin secara tetap karena melakukan pelanggaran.

PROTEKSI

G

elar sidang perkara Bupati Banyuasin Sumsel yang dinilai cacat hukum karena pelantikannya melanggar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diketuai Prof Jimly Asshidiqie dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, Mendagri Gamawan Fauzi segera digugat terkait pengangkatan dan pelantikan Bupati Banyuasin yang bermasalah.

Ia menambahkan, putusan sela PTUN Palembang No. 23/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 15 Agustus 2013 menyatakan pasangan Yan Anton FerdianSA Supriono sebagai tergugat II melakukan intervensi dalam perkara pilkada Banyuasin, sehingga melarang adanya pelantikan. “Jadi, kami menggugat pelantikannya dan perbuatan KPU-nya, dua-duanya masih dalam gugatan,” ujarnya heran.

Oleh karena itu, Alamsyah mempertanyakan, Keputusan DKPP yang memecat 5 komisioner KPU Banyuasin ternyata tidak dijalankan oleh KPU Sumsel, para komisioner KPU Banyuasin masih menjalankan tugasnya seperti biasa. "KPU Sumsel telah membangkang dengan tidak melaksanakan keputusan Ddewan," tegasnya.

Sebelumnya, DKPP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seluruh komisioner KPU Banyuasin, Sumsel. Sanksi itu diputuskan setelah Ketua Majelis DKPP Jimly Asshiddiqie pada 31 Juli 2013 mengabulkan seluruh gugatan Alamsyah Hanafiah yang mewakili lima paslon Bupati-wakil bupati Banyuasin, yakni Agus Saputra-Sugeng; Hasbi-Agus Sutikno; Arkoni-Nurmala Dewi; Askolani-Idasril; dan Slamet-Syamsuri.

Namun, Gubernur Sumsel Alex Nurdin atasnama Mendagri memaksakan melantik Yan Anton Ferdian dan SA Supriono pada 9 Setmeber 2013. Padahal, DKPP sudah memecat seluruh komisioner KPU Banyuasin. “Yang salah satu pertim-

“Sudah ada putusan DKPP bahwa lima komisioner KPU Banyuasin dipecat tidak hormat, termasuk sekretaris KPU diberhentikan dan dikembalikan ke instasi semula. Dan sudah ada putusan selah PTUN, bahwa paslon nomor 1 ditetapkan sebagai Tergugat II intervensi, maka penguasa memaksakan kehendaknya mehantik yang masih sengketa dan hasil pemilu bupati dan wakil bupati cacat hukum,” tegas Alamsyah sebagai kuasa hukum 5 paslon bupatiwakil bupati Banyuasi lainnya, yaitu Agus SaputraSugeng; Hasbi-Agus Sutikno; Arkoni-Nurmala Dewi; Askolani-Idasril; dan Slamet-Syamsuri.

Alamsyah menilai, jika penguasa (Mendagri melalui Gubernur Sumsel) memaksa melantik calon bupati Banyuasin bermasalah, maka hal ini mencederai demokrasi dan mengabaikan hukum yang berlaku di

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

21

Hukum- Ekonomi - Politik

Memiliki Talenta Leadership Sejak Kecil DR. Otto Hasibuan, SH, MM

B

anyak orang mengenalnya sebagai advokat senior yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dr. Otto Hasibuan mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum UGM pada Tahun 1981.

Setelah lulus, Dia sempat “mengembara” ke negeri Paman Sam namu kembali lagi ke Tanah Air dan meneruskan profesinya sebagai advokat. Tahun 1997, dia kembali masuk kampus dan pada 1998 Otto berhasil memperoleh gelar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta. Ayah dari Putri Lihardo Dame Indah, Lioni Petty Patricia, Natalia Octavia, dan Yakup Putra ini memang sangat rajin bersekolah.

PROTEKSI

Beberapa tahun usai meraih gelar S2-nya di Jakarta, Otto pergi ke Australia. Selama dua tahun dia belajar di Negeri Kangguru di University of Technology, Sydney, Australia. Dia berhasil menuntaskan studinya pada 1990. Dia kembali ke Indonesia dan meneruskan profesinya sebagai advokat. Akhir 2004, Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu diangkat menjadi Ketua DPP Peradi.

Dia membawahi sekitar 16.000 pengacara dari delapan organisasi advokat yang ada di seluruh Indonesia. Otto merupakan salah satu figur Advokat yang dikenal sangat bersahaja dan progresif membela keadilan. Sampai detik ini Beliau masih diberikan amanah sebagai Ketua Umum Peradi.Namanya begitu popular, tak ada satupun advokat di Indonesia ini yang tak mengenal namanya. Ya, DR. Otto Hasibuan SH, MM, adalah nama tersebut. Dalam setiap kartu advokat yang dipegang oleh pengacara pasti tercantum nama dan tandatangnnya sebagai Ketua Umum Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat.

Anak Siantar yang lahir di Jalan Sutomo Pematang Siantar, tanggal 5 Mei 1955, ini dari sejak Sekolah Dasar sudah aktif dalam kegiatan organisasi. Kisah sukses hidupnya memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi. Bahkan boleh diibaratkan, jika ia tidak berorganisasi, sama seperti makan tanpa garam. Semasa SD, dulu ada namanya PORSEDA (Persatuan Olah Raga Sepeda), ia sudah jadi ketua. Kemudian saat di SMP, di Kabupaten Simalungun, ia sudah mendirikan perkumpulan sepakbola, dalam ukuran dulu suatu klub yang sudah profesional, dalam arti sudah ada tim yang lengkap, ada manajer, kostum lengkap, dan ada yang mendanai.

Klub tersebut dinamai Putra Andalas. ����������������������� Dia sendiri sebagai ketua klub dan teman-temannya menjadi anggota. Manejernya seorang polisi dan penasehat adalah Kapolres Simalungun.

Jadi kalau mereka bertanding, Polres yang menyediakan mobil atau bis untuk transportasi. Dulu (kira-kira tahun 1968) suatu klub sepakbola di kota kabupaten itu naik mobil (bis) adalah suatu hal yang luar biasa. Sebab ketika itu di Pematang Siantar (Kabupaten Simalungun) hanya ada satu bis. Bahkan saat itu ia sendiri mengaku belum pernah naik bis (mobil).

Ketika di SMA, dulu ada PPSMA (Pemuda Pemudi Sekolah

22

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Menengah Atas) yang kemudian pada tahun 1972 diubah secara nasional oleh Menteri Pendidikan menjadi OSIS. Pada saat perubahan itu, ia terpilih menjadi Ketua OSIS pertama dalam pemilihan yang mirip Pemilu (voting), satu orang murid satu suara. Setamat dari SMA, masuk ke UGM, ia pun langsung memprakarsai kegiatan organi-sasi. Awalnya, pada malam inagurasi (acara peresmian atau pelantikan), biasanya tingkat yang lebih tua yang membuat acara tersebut. Tapi waktu itu ia sudah lebih dulu mengorganisir teman-teman yang satu tingkat. Kepada kawan-kawannya dikatakan, “Kita yang punya pesta, kitalah yang bikin.” Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya diputuskan, mereka yang bikin malam inagurasi dan ia terpilih menjadi ketuanya. Padahal ia baru masuk (mahasiswa baru).

Kemudian ia juga aktif sebagai ketua BKMK. Lalu pada pemilihan senat, ia terpilih menjadi salah satu ketua. Sebenarnya waktu itu ia meraih suara terbanyak.Selain dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, ia juga aktif di organisasi pemuda gereja N-HKBP. Ia jadi Sekum (sekretaris umum), dulu istilahnya bukan ketua melainkan sekretaria umum. Kegiatannya di organisasi-organisasi itu cukup menggambarkan betapa senang dan menyatunya dia dalam dunia organisasi.

Bahkan boleh diibaratkan, jika ia tidak berorganisasi, seperti makan tanpa garam. Kisah hidupnya memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi. Setelah jadi advokat pun ia langsung mendaftar menjadi anggota Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Beberapa waktu kemudian, ia menjadi komisaris dan akhirnya menjadi Sekretaris Peradin. Pada tahun 1985, semua organisasi advokat menjadi wadah tunggal, Peradin dan yang lain-lain dilebur menjadi Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia).

Di Ikadin, ia memulai dari bawah, mulai dari Wakil Sekretaris Cabang Jakarta (1986), waktu itu wilayah Jakarta masih satu, belum dibagi (Timur, Selatan, Barat, Utara, Pusat).

Kemudian menjadi Ketua Cabang Jakarta Barat (1990), terus naik lagi jadi Wakil Sekjen DPP Ikadin (1995), lalu menjadi Pejabat Sekjen DPP, sampai menjadi Sekjen DPP (19922002). Sampai akhirnya mencapai puncak menjadi Ketua Umum DPP Ikadin periode 2003-2007 dan dipercaya kembali pada priode 2007-20012. Ia ������������������������������������ juga aktif sebagai anggota Inter-

Jabatan : Ketua Umum DPN Peradi, Ketua Umum DPP Ikadin Isteri : Normawati Damanik

Dari jenjang itu, tergambar betapa ia betul-betul menjiwai dunia organisasi advokat ini. Ibarat militer, ia jalani lengkap dengan militansi tinggi mulai dari prajurit sampai jenjang jenderal berbintang empat. Dalam komunitas adat pun ia ikut aktif. Ia memang tidak memasuki tata-adatnya karena menganggap itu bukan dunianya. Tapi musyawarah adat itu, menurutnya, adalah bagian dari organisasi.

Sehingga sekarang ia dipercaya komunitas adat marganya menjadi Ketua Marga Hasibuan. Jabatan ketua marga ini pun tidak langsung serta merta dipercayakan kepadanya.

Tapi dimulai dari ketua salah satu seksi kemudian jadi sekretaris, jadi Sekjen, lalu jadi ketua umum.

Anak : - Putri Linardo Hasibuan (kuliah jurusan ekonomi di Curtin University, Australia) - Lionie Petty Hasibuan (SMP) - Natalia Octavia Hasibuan (SD)

PROTEKSI

Ia memang termasuk orang yang tidak suka melompat-lompat dalam meraih sesuatu. Hal ini bahkan sudah merupakan prinsip hidup baginya. Misalnya, kalau ada tangga, di mana ia sedang berdiri di tangga ketiga, dan di tangga ketujuh ada sesuatu rejeki atau kesempatan (kans), hampir jarang ia langsung melompat ke tangga tujuh walaupun ada sesuatu yang menarik di tangga tujuh tersebut. Jadi ia cenderung selalu meniti anak tangga, dari tangga satu, dua, tiga ke tangga empat dan seterusnya. Setiap tangga itu pun harus diinjak dulu, apa sudah kuat atau tidak. Kalau sudah kuat, baru ia naik ke tangga berikutnya, begitulah seterusnya.

Dalam hal berorganisasi, ia tidak pernah berpikir bahwa ikut berorganisasi agar menjadi ketua. Melainkan ia masuk untuk berbuat sebaik mungkin. Itu saja! Kendati setelah tiba waktunya orang kemudian menunjuk dan memilihnya sebagai ketua. Jadi, menurutnya, pasti tiba waktunya kalau kita selalu berusaha berbuat baik.

Dalam pikirannya, harus ‘everlasting’ (tahan lama). Sesuatu yang didapat itu harus tahan lama, baik dalam berkawan, kalau bisa abadi, dalam arti, ia tidak suka kontroversi atau konflik. Karena memang hal ini sudah merupakan prinsip atau pandangan hidupnya.

Dari kecil dia memang dikenal sebagai seorang ulet dan rendah hati. Kendati ia mengaku dalam perjalanan hidupnya merasa tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Tapi dia juga tidak pernah merasa bahwa hidupnya terlalu tidak istimewa. Namun suatu hal yang boleh dibilang istimewa manakala menelusuri perjalanan hidupnya ke belakang, bahwa memang Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Walaupun ia mengaku tidak kaya raya.

Jadi, menurutnya, tidak ada yang secara spesifik sekali yang harus diceritakan dalam perjalanan hidupnya. Kalaupun ada, kalau boleh dibilang spesifik, yaitu kesukaannya berorganisasi sudah ada sejak kecil, mulai dari kelompok-kelompok bermain.

Kalau ada teman-teman dua tiga orang, ia suka mengorginisir, seperti, kelompok main bola, ia sudah jadi ketuanya.

Nama : DR.Otto Hasibuan, SH, MM Lahir : Pematang Siantar, 5 Mei 1955 Agama : Kristen Profesi : Advokat

Hukum- Ekonomi - Politik

national Bar Association (1985) dan anggota Inter Pacific Bar Association. Selain itu, Otto pun dipercaya sebagai Ketua umum DPN Peradi hingga sekarang.

- Yakub Putra Hasibuan (SD) Ayah : Hasibuan Ibu : Boru Siahaan DAFTAR RIWAYAT HIDUP: Pendidikan: S1 Fakultas ukum UGM Comparative Law Course di University Technology of Sidney Kandidat Doktor di UGM Organisasi: Wakil Sekretaris Cabang Jakarta (1986) Ketua Cabang Jakarta Barat (1990)

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

23

Hukum- Ekonomi - Politik

1.apapun bentuk organisasi yang kelak akan dipilih oleh kalangan Advokat pada masa transisi ini apakah Single Bar ataupun Federation Bar , yang terpenting adalah adanya satu code etik dan satu standart profesi yang berlaku untuk semua advokat dan juga adanya satu dewan kehormatan yang berfungsi sebagai penegak ketentuan kode etik dan standart profesi itu ;

PROTEKSI

Wakil Sekjen DPP Ikadin (1995) Pejabat Sekjen DPP Ikadin dan Sekjen DPP (1992-2002) Ketua Umum DPP Ikadin periode 2003-2007 Kordinator KKAI Ketua DPP Ikadin Periode 2007-2012 Ketua DPN Peradi Anggota International Bar Association (1985) Anggota Inter Pacific Bar Association.

Mengenang Karya Besar DR.OTTO HASIBUAN,SH.,MM (Mantan Koordinator KKAI) Peristiwa itu terjadi pada 24-25 februari 2004 dalam acara Workshop ‘The Indonesian Advocate’s Code Of Ethics : Steps Towords Enforcement’. Acara tersebut diadakan dalam rangka kerjasama antara KKAI dengan AMERICAN BAR Association (ABA) dan Hebatnya lagi mantan Koordinator KKAI OTTO HASIBUAN saat itu mampu meyakinkan pihak ABA sehingga seluruh pembiayaan dari acara tersebut dan sekaligus penerbitan atas hasil Worskop semuanya dibiayai oleh ABA sehingga KKAI tidak mengeluarkan biaya sedikitpun.Pada saat itu saya hadir sebagai Sekjen DPP HAPI (Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia)tentu saja secara ex-officio bertindak /berkedudukan sebagai pengurus tetap KKAI , dan rekan HARRY PONTO selaku sekretaris KKAI sangat aktif melakukan sosialisasi kepada ke-8 Organisasi Advokat untuk menghadiri acara tersebut mengingat secara ex-officio selaku anggota tetap dari KKAI , sungguh suasana yang sangat menyenangkan bagi kehidupan para advokat yang tergabung dengan KKAI karena ke-8 Organisasi selaku anggota tetap KKAI sangat mendukung keberadaan KKAI sebagai Organisasi Induk dari seluruh Organisasi Advokat yang ada .Inilah historika cuplikan pidato dari KOORDINATOR KKAI saat itu OTTO HASIBUAN sbb :

24

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

2.selanjutnya dalam penutupan pidatonya ditutup dengan kalimat sbb :terimakasih disampaikan kepada DPP ORGANISASI ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM KKAI YAITU IKADIN, AAI,IPHI,HAPI,SPI,AKHI,H KHPM,APSI YANG TELAH MENDUKUNG TERLAKSANANYA KEGIATAN INI .

Sungguh hebat pidato tersebut , mengayomi , menenteramkan , for the future sangat menjanjikan untuk membangun kwalitas advokat dalam perspektif penegakan hukum (law enforcement).

Saya sendiri saat itu sebagai utusan dari DPP HAPI sangat dihargai dan dihormati oleh KKAI ditempatkan / didudukkan di Jajaran depan bersamaan dengan delegasi dari ABA , begitu juga seluruh utusan dari DPP Organisasi Advokat . HARRY PONTO selaku sekretaris KKAI sangat menguasai etika pergaulan Internasional sehingga nyaris tidak ada peserta yang tidak puas , semuanya merasa dihargai dan dihormati . Dari peristiwa adanya kerjasama antara KKAI dengan ABA tersebut setidak-2nya kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : a).KKAI telah diakui keberadaannya oleh komunitas Organisasi Advokat Internasional , bukan hanya ABA dari Amerika Serikat tetapi juga dihadiri oleh Ketua Organisasi Federasi Advokat Jepang ; b).KKAI sebagai organisasi payung dari ke-8 Organisasi Advokat telah diakui keberadaannya baik dari dalam negeri maupun dari dalam negari . c).KKAI dalam kiprahnya selaku organisasi payung dari ke-8 Organisasi Advokat , secara syah telah / pernah menerbitkan Kartu Advokat secara Nasional dan telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah Agung RI untuk kepentingan bersidang diseluruh Pengadilan di Indonesia. Demikian sekilas kenangan indah dengan mantan Koordinator KKAI DR.OTTO HASIBUAN,SH.,MM yang telah berbuat untuk penguatan KKAI sebagai konsekwensi dari perintah UU Advokat , pasal 33 , Jo Pasal 22 Kode Etik Advokat Indonesia.Tidak ada kata terlambat dalam hal berbuat baik untuk kepentingan Bangsa dan Negara melalui pemberdayaan KKAI sebagai rumah kita bersama Advokat Indonesia , semoga Tuhan YME menolong dan membimbing kita semua menuju perbaikan hidup dan kehidupan dunia advokat dimasa kini dan yang akan datang ,sejarah sebagai pelajaran historika kita semua kita catat dengan tinta emas .

Alamat: OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS Komplek Duta Merlin Blok B-30 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130 - Indonesia Telp: 021-6335138 (Hunting) Fax: 021-6333326

Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (DPN Peradi) diwakili Wakil Ketua Umum Leonard Simorangkir, mengangkat 865 advokat baru. Sekjen Peradi, Hasanuddin Nasution, Thomas Tampubolon, Sri Miguna, Teddy Sumantri, Tisye Karlina Yunus, dan Viktor Nadapdap membacakan secara bergiliran nama-nama advokat yang dilantik.

Pada hari yang sama, di sejumlah daerah juga dilakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah para advokat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otto Hasibuan, total ada 1.600 advokat yang baru diambil sumpah baik di Jakarta maupun daerah-daerah lain.

"Dimana mereka sebagian berasal dari KAI (Kongres Advokat Indonesia) yang sebelumnya telah mengikuti proses ujian yang dilakukan oleh Peradi,� ujarnya

Para advokat tersebut juga diambil sumpahnya oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, TH Pudjiwahono. "Perlu saya ingatkan, bahwa anda di sumpah bukan kepada saya dan hadirin tetapi kepada Tuhan. Karena kepada Tuhanlah semua harus kita pertanggungjawabkan," kata Pudjiwahono sebelum mengambil sumpah para advokat, .Setelah pengambilan sumpah, Pudji juga menyampaikan pesan dari ketua Mahkamah Agung agar para advokat bisa menjadi penguat bagi lembaga peradilan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Hendaknya secara bersamasama kita memberikan andil dalam penegakan hukum.

Karena, itu sudah terucap dalam sumpah dan janji yang telah diucapkan. Tanpa peran dari advokat, hal tersebut sulit terwujud," ujarnya.

EBS mantan Dirut PT SHS, dan YMP (Yohanes Maryadi Padyaatmaja) mantan Direktur Produksi PT SHS tahun 2008-2011, mantan Dirut PT SHS (K) Kaharuddin, Karyawan PT SHS Subagyo, dan Manajer Kantor Cabang Tegal PT SHS Hartono, dan meminta pihak Imigrasi melakukan pencegahan kepada para tersangka tersebut, agar tidak bepergian ke luar negeri

epala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi.

(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb) JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil 5 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi bibit Hibrida di Kementrian Pertanian (Kementan) melalui PT Sang Hyang Seri (PT SHS Persero), yang diperuntukkan bagi para Petani di Indonesia.

PROTEKSI

Kasus Bibit di Kementan, 5 Tersangka Mantan Dir PT Sang Hyang Seri Dipanggil

K

Hukum- Ekonomi - Politik

Peradi Angkat 865 Advokat Baru

"Dugaan tindak pidana korupsi PT. SHS, 5 Tersangka berinsial, EBS, mantan Dirut PT.SHS, YMP mantan Dir Produksi PT. SHS, NS mantan Dir Litbang PT.SHS, R mantan Dir Keuangan PT. SHS dan K, mantan Dir Pemasaran PT. SHS, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada Wartawan, Kamis (5/9) di Jakarta.

Dalam kasus SHS ini pada pekan lalu (29/8) Kejaksaan juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi yaitu, Ir. Gigih D, mantan General Manager (GM) KR V Lampung, Ir. Hendi R, mantan GM KR II Solo dan Ir. Abu S, GM KR VII Sidrap.

"Pada pokok pemeriksaan mereka, terkait kebijakan pelaksanaan produksi dan pendistribusian benih kepada petani di wilayah KR masing-masing. Adapun Saksi Supianto, mantan GM KR V Lampung ditunda," ujar Untung.

Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka yaitu R (Rachmat) selaku mantan Direktur Keuangan dan SDM PT SHS tahun 2008-2011, NS (Nizwan Syafaat) mantan Direktur Litbang tahun 2008-2011,

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

25

Hukum- Ekonomi - Politik

Edy Putra Irawady Master Kreativitas

APEC 2013, Ajak Wirausaha Muda RI Lebih Berani

D

di Indonesia.

eputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian ini, sejak pencanangan tahun industri kreatif beberapa waktu lalu, setiap dijumpai akan bersemangat membicarakan geliat dan semarak industri kreatif

PROTEKSI

“Saya sering dipanggil ‘Master Kreativitas’. Saya sikapi dalam arti positif demi meningkatkan serta mengembangkan industri kreatif di Tanah Air,” tutur Edy ketika ditemui dalam acara diskusi terbatas strategi pelaksanaan menuju Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia 2020, Jumat lalu, di Gedung Smesco, Jakarta.

Pria bertubuh tinggi itu masih terus bersemangat memacu tumbuhnya iklim perindustrian dan perdagangan, terutama pada usaha kecil-menengah (UKM). “Semakin hari UKM terus tumbuh. Ini Edy Putra Irawady,SH . Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan menandakan masyarakat kita berjiwa kreatif, dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian celah berwirausaha semakin terbuka. Mari kita bersama-sama berbagi ilmu pentingnya upaya regional. Tiga terbaik yang terpilih untuk ikut dalam kompetisi," kreativitas dan inovasi. Supaya produk yang ditawari menarik, tambah Edy. unik, berbeda, memiliki keunggulan, dan siap berdaya saing.”

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyelenggarakan Asia Pasific Economic Corporation (APEC) Unthinkable Week 2013 sebagai ajang sosialisasi dan promosi pelaksanaan kebijakan/program Pengembangan Wira Usaha Muda. Acaea tersebut akan dilakukan pada 2-5 Oktober 2013 bertempat di Discovery, Kuta, Bali.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali, Oktober mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Dalam konferensi internasional itu, pemerintah berniat memKementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra perjuangkan sawit.

Irawady, dalam konfrensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jumat (13/9/2013) mengatakan, kegiatan APEC UnMenko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan forum tersethinkable Week 2013 ini bertujuan untuk mendorong kemajuan but pasti membicarakan soal liberalisasi perdagangan, namun wirausaha muda Indonesia di pasar internasional seperti Asia juga harus menekankan perkembangan negara-negara angdan Pasifik. gotanya.

"Ada banyak forum yang akan diselengarakan disana. Ini agar “APEC itu intinya terkait dengan masalah-masalah perdaganwirausahawan muda Indonesia semakin berani untuk masuk gan, tapi equitable deployment capital building tiap negara harus diperhatika. Jangan hanya persaingan bebas,” tuturnya, ke pasar yang lebih besar dan agar mereka juga lebih mampu melihat peluang pasar yang ada di kawasan Asia-Pasifik," kata Dalam forum tersebut, Hatta berniat memperjuangkan minyak Edy sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia yang ditolak oleh APEC karena dinilai tidak ramah lingkungan.

Edy menilai kegiatan ini akan mendorong kemajuan iklim in“Saya minta diperjuangkan masalah sawit, jangan sampai kamvestasi ke arah yang lebih baik. Dengan demikian ini dapat panye hitam terus; kita harus membuktikan sawit tidak mengmemperkuat ekonomi domestik. ganggu kesehatan manusia, tidak merusak lingkungan,” tan"Kesulitan dunia kewirausahaan kita selama ini kan salah satudasnya. nya adala dari sisi pasar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi jawaban. Namun dalam proses ini juga kelemahan kewirausaWirausaha Muda haan yang lain seperti pembiayaan dan kepasitas SDM diharapkan dapat ditanggulangi," terang Edy. Pemerintah juga akan memanfaatkan APEC untuk mempromosikan wirausaha muda Indonesia melalui acara ‘’APEC UnthinkKementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri, ungkap able Week 2013’’.

Edy, telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan wirausaha Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kemuda di seluruh Indonesia lewat berbagai program. " Ini akan menterian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi memenjadi ajang bagi mereka yang sudah dibina untuk mensosialnyatakan sosialisasi dan promosi pengembangan wirausaha isasi produk mereka ke berbagai negara," jelasnya. muda terdiri atas APEC Entrepreneur Jamboree, APEC Creative Expo, serta APEC Sound and Motion Festival.

APEC Unthinkable Week 2013 sendiri akan di hadiri kurang “Dalam rangkaian acara itu dikompetisikan model-model bisnis lebih 300 wirausahawan muda dari dalam negeri yang akan kewirausahaan dari peserta Indonesia.Kegiatan itu akan dimimengikuti kompetisi dalam kegiatan tersebut. "300 peserta dotrakan dengan perusahaan-perusahaan nasional dan negaranegara APEC,” paparnya..(J10-29) / lim mestik yang akan mengikuti kompetisi nanti telah diseleksi per

Perjuangkan Sawit di Forum APEC

26

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Hukum- Ekonomi - Politik

Keberhasilan tersebut ditopang kemampuan perseroan menurunkan Non Performing Loan (NPL) gross dari 2,74 persen menjadi 2,54 persen dan NPL net menjadi 1,66 persen dari 2,04 persen.

“Pencapaian kinerja ini merupakan tolak ukur bagi jajaran manajemen untuk mendorong pencapaian perseroan hingga akhir tahun mendatang. Hasil yang kami peroleh saat ini membuktikan laju pertumbuhan Bukopin pada jalurnya, yakni pertumbuhan di kisaran 15-20 persen,” ungkap Glen.

Tumbuh 20%, Bukopin Raih DPK Rp 58,5 Triliun

Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), bank menengah nasional pada semester I-2013 (audited) berhasil membukukan dana pihak ketiga (DPK ) Rp 58,5 triliun, atau naik sebesar 22,13% dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yakni Rp 48 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang Deposito yang naik 29,04% mencapai Rp 35,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yakni Rp 27,2 triliun.

Sedangkan Tabungan tumbuh 29,13% menjadi Rp 13,3 triliun dari Rp 10,3 triliun. Aadpun untuk segmen giro pada enam bulan pertama 2013 tercatat Rp 10,5 triliun.

“Untuk terus meningkatkan perolehan DPK dan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan, tahun ini kami berencana membuka sekitar 30 kantor pelayanan perbankan di seluruh Indonesia,” kata Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi dalam penjelasannya kepada press.Sebagai gambaran, pada semester I-2013, Bukopin telah membuka delapan outlet baru, diantaranya berlokasi di Semarang, Tangerang dan Pluit. Target ekspansi berikutnya adalah Sukabumi, Madiun, Magelang dan Kediri. Untuk penyebaran kantor cabang pembantu dan kantor kas akan difokuskan ke Indonesia Timur sebagai bentuk dukungan anjuran Bank Indonesia (BI).

“Penambahan outlet pelayanan juga ditargetkan untuk menopang target pertumbuhan laba 20%, DPK 20% dan pertumbuhan kredit 15% hingga akhir 2013 mendatang. Dengan pertumbuhan DPK 22,13% pada semester I-2013 menandakan pertumbuhan Perseroan sudah on the right track,” kata Glen Glenardi.

Kinerja penyaluran kredit sepanjang enam bulan pertama 2013, khususnya segmen konsumer dan UKM tumbuh menyakinkan.

Segmen konsumer tumbuh 23% menjadi Rp 5,4 triliun dari Rp 4,4 triliun. Sedangkan segmen UKM dengan pertumbuhan terbesar kedua naik 11% menjadi Rp 15,20 triliun dibandingkan Rp 13,70 triliun.

Kontribusi segmen UKM terhadap keseluruhan penyaluran kredit pada semester I-2013 menjadi 33% atau tumbuh 3% dibandingkan 30%. Sedangkan kontributor terbesar bersumber dari segmen komersial dengan penyaluran kredit sebesar Rp 15,90 triliun.

Bukopin pada semester I-2013 juga meningkatkan pertumbuhan laba sebesar 21,81% atau Rp 504,9 miliar dari posisi yang sama tahun 2012 yakni Rp 414,50 miliar. Pencapaian tersebut dapat diraih meski pendapatan bunga bersih hanya naik 9,09% menjadi Rp 1,20 triliun dari posisi yang sama tahun 2012 yakni Rp 1,1 triliun.

Keberhasilan tersebut ditopang oleh kemampuan Perseroan menurunkan kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross dari 2,74% menjadi 2,54% dan NPL net menjadi 1,66% dari 2,04%.

“Hasil yang kami peroleh saat ini membuktikan laju pertumbuhan Bukopin pada jalurnya, yakni pertumbuhan dikisaran 15% hingga 20%,” kata Glen Glenardi

Penyaluran kredit konsumer Bukopin tumbuh 23%

P

DPK Bukopin tumbuh 22,13% jadi Rp58,5 T

"Kinerja penyaluran kredit perseroan sepanjang enam bulan pertama 2013, khususnya segmen konsumer dan UKM (usaha kecil menengah) tumbuh menyakinkan," kata Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi dalam keteranganya.

Segmen konsumer tercatat tumbuh 23 persen menjadi Rp5,4 triliun dari posisi periode yang sama tahun 2012 senilai Rp4,4 triliun.

Sedangkan segmen UKM tumbuh 11 persen menjadi Rp15,20 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp13,70 triliun.

Kontribusi segmen UKM terhadap keseluruhan penyaluran kredit pada semester I/2013 menjadi 33 persen atau tumbuh 3 persen dibandingkan kontribusi pada periode yang sama tahun 2012 sekitar 30 persen. Sedangkan kontributor terbesar bersumber dari segmen komersial dengan penyaluran kredit sebesar Rp15,90 triliun.

“Kontribusi segmen UKM terhadap komposisi penyaluran kredit Bukopin semakin membesar. Ini merupakan komitmen Bukopin untuk terus tumbuh berkembang bersama dengan industri UKM yang merupakan salah-satu penggerak perekonomian sektor riil di Indonesia,” tutur Glen.

Bukopin pada akhir Juni 2013 mencatat pertumbuhan laba sebesar 21,81 persen menjadi Rp504,9 miliar dari posisi yang sama tahun 2012 senilai Rp414,50 miliar. Pencapaian tersebut dapat diraih meski pendapatan bunga bersih hanya naik 9,09 persen menjadi Rp1,20 triliun dari posisi yang sama tahun 2012 sebesar Rp1,1 triliun.

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

T Bank Bukopin Tbk (BBKP) pada enam bulan pertama tahun ini membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp58,5 triliun atau naik 22,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2012 senilai Rp48 triliun.

"Dengan pertumbuhan DPK 22,13 persen pada Semester I/2013 menandakan pertumbuhan perseroan sudah on the right track,” kata Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi dalam keteranganya.

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) sepanjang semester I tahun ini mencatat penyaluran kredit konsumer mengalami pertumbuhan terbesar dibanding segmen lainnya.

27

Hukum- Ekonomi - Politik

RNI siap jual 1.500 ekor sapi jelang Idul Adha

P PROTEKSI

T Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menyediakan 1.500 ekor sapi untuk menyambut hari raya idul kurban atau Idul Adha.

Perusahaan pelat merah tersebut menyiapkan sapi yang mulai dari berat 350 Kg hingga 1 ton.

Menurut Direktur Utama RNI, Ismed Hasan Putro pihaknya menyiapkan sapi berkualitas baik jenis sapi simental dan limousin.

"1.500 ekor sapi untuk Idul Adha. Ini sapi yang kita gemukkan dalam negeri sendiri," ucap Ismed ketika dihubungi merdeka. com di Jakarta.

Sapi ini akan dijual di Hanggar Pancoran di Waroeng Rajawali. Ismed juga akan membawa sekitar 50 - 100 ekor sapi sebagai contoh. Untuk masyarakat yang ingin membeli bisa langsung datang dan membawa sapi tersebut pulang mulai 1 Oktober 2013 mendatang.

Untuk harga sendiri Ismed masih belum mau menyebutkan karena akan ikut harga pasaran saja. "Kita ikut harga pasar yang berkembang saat itu saja. Tidak mungkin kita jual sapi untuk rugi," tutupnya singkat.

RNI Raih Peringkat id A- atau Single A Minus, Stable Outlook dari Pefindo PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero) raih sertifikat pemeringkatan dari Pefindo dengan nilai id A- atau Single A

28

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Minus; Stable Outlook untuk periode 14 Juni 2013 sampai dengan 1 Juni 2014. Penilaian pemeringkatan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang diberikan PT RNI, Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2012 dan Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2013. “Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi�. Tanda Kurang (-) menunjukan bahwa peringkat yang diberikan relative lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Bagi RNI pemberian peringkat ini menjadi hal yang penting dan strategis terutama dalam perspektif evaluasi internal dan external.

Untuk internal menjadi cerminan dalam tingkat kesehatan perusahaan agar senantiasa melakukan evaluasi secara holistik sekaligus memperbaiki untuk tetap mampu memiliki daya saing yang tinggi. Sementara untuk external, menjadi bagian penting untuk mendukung tingkat reputasi dan kepercayaan stakeholders external. Produk-produk dan jasa yang digeluti RNI, berada pada tingkat persaingan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi RNI untuk terus menerus melakukan peningkatan daya saing atau dengan kata lain melakukan transformasi dari mulai tingkat pondasi perusahaan, transformasi di sektor hulu hingga hilir.

Pada tingkat pondasi, RNI menerapkan tata nilai jujur dan bersih pada setiap rongga pengelolaan perusahaan.

Implementasi tata nilai perusahaan diatas mampu dilaksanakan dengan baik karena adanya sistem dan teladan dari para pimpinan perusahaan. Pada sektor hulu, industri tebu, RNI melakukan revitalisasi di on farm dan off farm. Sedangkan di sektor hilir, RNI melakukan transformasi pada sistem penjualan gula dari bulk ke produk hilir. Tidak hanya itu itu RNI pun membangun jaringan ritel Rajawali Mart dan Waroeng Rajawali. Begitu juga dengan program pengembangan penggemukan sapi terintegrasi di kebun tebu (sate), sawit (sasa) dan teh, RNI mengembangkannya hingga sektor hilir dalam bentuk daging kemasan. Ke depan, industri hulu dan hilir ini akan terus dilaksanakan pada produk CPO, teh, karet, penyamakan kulit dan lainnya.

Hukum- Ekonomi - Politik

DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran BNP2TKI 2014

K

omisi IX DPR RI menyetujui usulan kebutuhan anggaran BNP2TKI tahun 2014 sebesar Rp684.137.434.000 terdiri atas pagu anggaran sebesar Rp329.137.434.000 dan pagu inisiatif atau tambahan kekurangan sebesar Rp355 miliar.Selain itu, Komisi IX juga menyetujui adanya usulan untuk memberikan Tunjangan Kinerja yang telah direkomendasikan oleh Kementrian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sebesar Rp16.8892.966.400 yang akan dipergunakan untuk masa 6 bulan. Termasuk menerima Laporan Keuangan BNP2TKI tahun 2012.

Menurut Jumhur, realisasi dan opini laporan keuangan BNP2TKI tahun 2012 dari Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp266.430.203.000 telah terealiasi sebesar Rp248.473.083.000 atau sebesar 93.26 persen. Dari kinerja pengelolaan keuangan ini BNP2TKI telah mendapatkan Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) untuk yang kelima kalinya.

Dari penyerapan anggaran 2012, Kepala BNP2TKI memberi catatan. Pertama, realisasi anggaran tahun 2012 sebesar 93.26 persen meningkat 4,40 persen dibanding tahun 2011 sebesar 88,86 persen. Kedua, tidak terealisasi sebesar 6,74 persen dikarenakan: a. Biaya pelaksanaan Program Pem-

bekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) tidak secara optimal karena adanya moratorium dan TKI yang berangkat melalui mekanisme TKI Mandiri, TKI re-entry dan TKI Pelaut mengikuti PAP dengan pola sederhana. b. Efesiensi pelaksanaan anggaran.

Jumhur juga menyampaikan soal pelaksaan reformasi birokrasi yang telah diamanatkan oleh pemerintah. Hasilnnya, tingkat pelayanan atas penilaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online BNP2TKI SEBESAR 78,50 persen (Hijau). PMRB merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional.Terkait pagu anggaran dan usulan kebutuhan 2014 itu, Jumhur menambahkan bahwa usulan kebutuhan itu telah mendapat kesepakatan tiga pihak yaitu BNP2TKI, Kementrian Bappenas dan Kementrian diharapkan usulan itu menjadi penetapan Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNP2TKI 2014.

PROTEKSI

RDP BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI ini membahas 3 agenda. Pertama, tentang Laporan Keuangan BNP2TKI tahun 2012, kedua penjelasan dan persetujuan mengenai Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan BNP2TKI dan ketiga Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) tahun 2014.Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz menyampaikan kesimpulan draft hasil RDP antara Komisi IX DPR dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat .Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz itu dihadiri sejumlah anggota Komisi IX DPR RI dan pejabat Eselon I, II, dan III BNP2TKI.

Jumhur menambahkan bahwa kebutuhan anggaran 2014 itu akan dialokasikan untuk 14 items. Pertama, pembangunan gedung pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, pembangunan DRC dan pengembangan Data Center, Penguatan dan Operasional Sistem Online di 438 Kab/Kota, pengadaan Saranan dan Prasaran Kantor, Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pegawai, dan Penguatan Kerjasama Perwakilan RI di Luar Negeri, informasi publikasi dan SOsialisasi P2TKLN, Pengadaan KTKLN dan Perangkat, Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Dokumen, Pelayanan Penempatan Pemerintah, Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan, Peningkatan Mediasi dan Advokasi, Peningkatan Operasional Pengawasan Call Center dan Peningkatan Operasional Pengawasan dan Pemeriksaan.Mengomentari usulan pagu anggaran BNP2TKI 2014, Sri Rahayu dan Imam Suroso, Politisi dari Fraksi PDIP mendukung usulan Kepala BNP2TKI. Menurut Sri, system online yang dikembangkan BNP2TKI saat ini memang sudah merupakan kebutuhan utama bagi pelaksanaan program penempatan dan perlindungan di BNP2TKI. Sementara Imam menambahkan bahwa banyaknya kasus-kasus TKI di luar negeri memang mensyaratkan akan kebutuhan peningkatan anggaran BNP2TKI yang besar.“Komisi IX DPR RI mendukung sepenuhnya usulan pagu anggaran BNP2TKI dan akan memperjuangkannya,� ujar Imam.(zul/toh/b) /LIM

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

29

Hukum- Ekonomi - Politik

Kemayoran Jadi Kawasan Modern dengan konsep

“Green International Business District�

S

etelah berhasil menyehatkan PT. ASABRI mencapai 190 Milyar rupiah. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2008, ASABRI mencapai standarisasi kesehatan perusahaan yang tertinggi yaitu sehat sekali,Tabrie telah berhasil mengkelola secara profesional dan sesuai dengan arah yang telah ditentukan dan keuntungan pun dari tahun ke tahun terus meningkat.

Selama 4 tahun PT dana asuransi prajurit yang dipimpinya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit TNI dan Polri dengan memberikan manfaat langsung kepada anggotanya, salah satunya dengan fasilitas perumahan yang layak, memberikan modal kerja yang bisa mempercepat proses pembangunan perumahan.Kala itu langkah tahun pertama, Tabrie canangkan penyertaan modal kerja untuk membangun 1.000 unit rumah yang tersebar di beberapa wilayah ia mampu melakukan terobosan di bidang perumahan yaktu , membangun perumahan untuk prajurit TNI/Polri dengan yang harga yang terjangkau bagi prajurit melalui KPR BTN, pembangunan RSh. hingga Tahun 2009 target pembangunan kian bertambah

sekitar 6.000-8.000 unit per tahun.

Menurut penilaian akuntan publik, BPK dan Departemen Keuangan, kinerja Jenderal (purn) bintang dua jebolan Sesko TNI tahun 1994 ini saat memimpin PT. ASABRI sangat baik dan sehat.

Kini pria kelahiran Jombang ini dipercaya kembali memimpin Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK). kawasan Kemayoran.

Komplek Kemayoran yang banyak dikenal oleh masyarakat sebagai lokasi Pekan Raya Jakarta (PRJ), padahal itu hanya sebagian kecil dari kawasan tersebut.

Kini angin segar menghampiri kawasan seluas 454 hektar ini.

Dibawah manajemen Tabrie yang seorang jenderal (purn) bintang dua, dipercaya mampu memajukan kawasan komplek Kemayoran yang merupakan aset negara yang dikelola melalui Badan Layanan Umum (BLU) .

PROTEKSI

Kawasan komplek Tabrie diharapkan mampu mengubah citra Kemayoran dari kawasan kumuh menjadi kawasan elit, Kemayoran kawasan strategis, menjadi pusat bisnis berkaliber internasional seperti Pudong CBD Shanghai, China.

Telah berdiri Tower khusus Soho Loft.

Kantor Sendiri (yang juga sekaligus menjadi hunian), ini bukanlah mimpi atau khayalan lagi bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan financial (keuangan) yang secukupnya, yang selama ini hanya menyewa kantor dengan membayar biaya sewa yang mahal dan makin mahal dari tahun ke tahun. Dan kantor yang dipasarkan ini bukanlah kantor biasa, tetapi kantor yang juga sekaligus bersatu dengan hunian, dalam bentuk soho loft (tetapi bukan apartemen), yang masing-masing terdiri dari 2 lantai, dengan lantai bawah sebagai hunian dan lantai atasnya sebagai kantor (office). Konsep soho loft ini memang konsep yang termasuk baru di Indonesia, tetapi inilah solusi untuk memiliki hunian yang sekaligus kantor. Bangun tidur cukup naik ke atas sudah sampai di kantor, dan seluruh fasiltas gedung memang dipersiapkan untuk mendukung operasional perkantoran, termasuk ijin kantor resmi dari badan pemerintah yang berwenang, dan mendukung untuk penyambutan tamu-tamu bisnis.

K

awasan kemayoran akan menjadi kawasan modern kawasan Kemayoran perlu ditata kembali untuk bisa menjadi tempat wisata yang menarik bagi wisatawan, kawasan dengan luas 454 hektar akan dirubah menjadi kawasan yang penuh dengan kegiatan perdagangan seperti di London, Madrid, Tokyo, Athena dan Beograd yang penuh dengan bangunan megah dan indah.

Dari 454 hektare itu, sekitar 102 hektare akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, 149 hektare berupa kantor, dan hotel, sedangkan 203 hektare infrastruktur serta kepentingan umum.Mayjen TNI Tabrie : Guna mempercepat pembangunan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan PPKK, pada tahun 2013 telah dimulai proses pelelangan pada lahan Blok C-2,3,4 seluas 13,3 Ha dengan mempersyaratkan sejumlah ketentuan antara lain: harus memiliki kemampuan dana membangun minimal Rp 6,5 trilyun; telah memiliki pengalaman membangun yang sukses pada kawasan terpadu di perkotaan dengan luas minimal 10 Ha; pemilihan Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan mela-

Direktur Utama PPK Kemayoran, Tabrie 30

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Hukum- Ekonomi - Politik

lui tender;

Penghijauan terus digalakan

PPK Kemayoran melakukan kegiatan penanaman pohon langka di wilayah kawasan Kemayoran, Jumat 11 Januari 2013. Penanaman pohon tersebut dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama PPK Kemayoran, Tabrie di depan pintu gerbang kantor PPK Kemayoran yang dihadiri oleh Direksi, Pejabat dan Karyawan PPK Kemayoran, Camat Kemayoran serta Lurah Kebon Kosong.

Pohon-pohon tersebut merupakan sumbangan dari Suku Dinas Pertanian dan Peternakan Walikota Jakarta Pusat yang berjumlah 500 pohon, yang secara simbolis diserahkan oleh Camat Kemayoran, Marhayadi kepada Direktur Utama Kemayoran, Tabrie.

“Dua tujuan yang harus dimaknai dalam penanaman pohon ini, yaitu sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia “one man one tree” dan untuk menyejukkan bumi ini” ucap Direktur

Dengan adanya penanaman pohon tersebut diharapkan kawasan Kemayoran akan menjadi lebih hijau, sejuk dan indah serta sesuai dengan konsep “Green International Business District”

HUT PPK Kemayoran Ke-28 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) merayakan hari jadinya yang ke-28 pada tanggal 17 Juni 2013 di MGk Kemayoran. Perayaan HUT bersama itu dikemas secara sederhana, dan dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, Dewan Pengawas, Karyawan serta para mitra yang berada di Kawasan Komplek Kemayoran.

PROTEKSI

Mitra terpilih harus membayar kontribusi setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan (kontribusi tetap) dan pembagian keuntungan ditetapkan dari hasil perhitungan tim dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan; selama jangka waktu pengoperasian dan setelah masa pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau mengadaikan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan; setelah masa pengoperasian berakhir, objek pelaksanaan harus diaudit; dan yang paling penting izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Republik Indonesia........ .

Utama PPK Kemayoran dalam sambutannya.Adapun jenis pohon yang disumbangkan kepada PPK Kemayoran antara lain, Sawo Kecik, Sawo Durian, Jamblang, Matoa, Buni, Jambu Mawar, Mundu, Menteng, Kapel dan Bisbul yang masingmasing berjumlah 50 pohon.

Acara yang dihadiri oleh Sesmensesneng, lambock, V. Nahattands dengan menyanyikan lagi “Padamu Negeri” yang dipimpin oleh Direktur Utama PPK Kemayoran, Tabrie dan dilanjutkan dengan Paparan Direktur Utama mengenai sejarah PPK Kemayoran.“Bangsa Yang Besar adalah Bangsa Yang Tidak Pernah Melupakan Sejarah Bangsanya Sendiri ” ucap Jenderal Purnawirawan lulusan Akademi Militer tahun 1972 dalam paparannya.

Acara dilanjutkan dengan paduan suara PPK kemayoran dengan menyanyikan lagu mars PPK Kemayoran.Sebagai ben-

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

31

Hukum- Ekonomi - Politik

tuk kepedulian terhadap sesama, PPK kemayoran juga memberikan bantuan sosial kepada anak yatim piatu yang berada di kawasan Komplek Kemayoran. Acara dilanjutkan dengan penampilan bintang tamu Tarsan cs dan Denada sebagai hiburan dalam acara ulang tahun PPK Kemayoran.

“Cari tanggung jawab dan pikul tanggung jawab itu” pesan dari Direktur Utama yang bertujuan untuk memotivasi para Karyawan untuk bekerja lebih baik dan bersama-sama mewujudkan Kemayoran sebagai Kawasan “Green International Business District”

Penanaman Pohon Langka Dalam rangkaian acara memperingati hari ulang tahun PPK Kemayoran ke-28, PPK Kemayoran melakukan kegiatan penanaman pohon langka (Matoa) di wilayah kawasan Kemayoran,. Penanaman pohon tersebut dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama PPK Kemayoran, Tabrie Kawasan hutan kota di depan pintu gerbang kantor PPK Kemayoran yang dihadiri oleh Direksi, Pejabat dan Karyawan PPK Kemayoran. “Pohon adalah makhluk hidup yang bisa mati, dia memberikan kesejukan dengan mengeluarkan oksigen yang kita hirup.

Itu artinya pohon bermanfaat bagi kehidupan kita bersama” ucap Direktur Utama dalam sambutannya.

PROTEKSI

Setelah melaksanakan kegiatan penanaman pohon, acara dilanjutkan dengan kegiatan donor darah yang di ikuti oleh seluruh karyawan PPK Kemayoran dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan seminar kesehatan tentang pentingnya tidur dalam menjungan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatankegiatan tersebut merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan oleh PPK Kemayoran dalam memperingati hari ulang tahun PPK Kemayoran ke-28 setiap tanggal 17 juni.

PARTISIPASI PPK KEMAYORAN Pada PRJ 2013 Dalam rangka pengembangan Kawasan Kemayoran yang semakin menggeliat di kawasan kemayoran, PPK Kemayoran berpartisipasi dakam acara Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang berlokasi di Hall B No. 21 (Hall Government) dengan luas 100 m2.

PPK Kemayoran memanfaatkan event Pekan Raya Jakarta 2013 yang berlangsung mulai hari Kamis, 06 Juni s.d 7 Juli 2013 untuk lebih mengenalkan PPK Kemayoran sebagai

32

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

pengelola kawasan Kemayoran.Tujuannya untuk melakukan promosi dan penegasan positioning PPK Kemayoran di dalam kawasan Kemayoran serta memberikan informasi layanan publik sehingga masyarakat memahami peran PPK Kemayoran dalam mengelola kawasan Kemayoran. Tema yang diusung adalah “Tumbuh Kembang Bersama Dengan Kemayoran”.

Stan dibuat dengan special design yang berisi marketing tools antara lain miniatur gerbang, pesawat terbang jenis convert, mini golf bandar kemayoran, maket, fotokawasanterbaru, film / Video Maping Hutan Kota, serta penunjang lain (brosurPPKK, merchandise). Terdapat message tranformasi dari Kemayoran tempo dulu ke Kemayoran saat ini. Adanya prototype pesawat menggambarkan masa lalu dan peralihan menuju Kemayoran saat ini dengan GIBD (Green International Business District).

Dengan adanya kegiatan in, diharapkan PPK Kemayoran akan semakin dikenal oleh khalayak umum bahwa Kemayoran merupakan lahan yang dimiliki oleh negara yang dikelola oleh PPK Kemayoran yang merupakan salah satu satuan kerja dari Kementerian Sekretariat Negara.

PRJ Tahun Ini Berjalan dengan Baik Pusat Pengelola Kawasan Eks Bandar Udara Kemayoran (PPKK) memberikan apresiasi kepada aparat keamanan terkait penyelenggaraan Jakarta Fair 2013 yang dinilai lebih teratur dan lebih rapi.

“Sampai saat ini tetap lancar. Ini karena arus lalu-lintas lebih rapi, bukan karena sepi,” kata Kepala Divisi Pengamanan dan Bina Lingkungan Pusat Pengelola Kawasan Eks Bandara Kemayoran (PPKK), Soetrisno Danu, dalam keterangannya di Jakarta.Soetrisno menjelaskan, untuk Jakarta Fair tahun ini aparat terkait lebih sigap melakukan pengaturan lalu-lintas untuk menghindari ketersendatan arus. “Syukur hingga menjelang Jakarta Fair berakhir tidak ada keluhan kemacetan di Kemayoran,” ujarnya.

Ditambahkannya, setiap akhir pekan jumlah kendaraan yang melintas di Kemayoran selama gelaran Jakarta Fair selalu

Hukum- Ekonomi - Politik

melonjak tajam. Arus pengunjung Jakarta Fair terbanyak terjadi pada akhir pekan tanggal 15-16 Juni serta pada tanggal 22-23 Juni.

Bahkan, pengunjung Jakarta Fair pada hari-hari biasa bisa mencapai seratus ribu orang dan di akhir pekan bisa lebih 200 ribu orang dalam sehari. Jika aparat tidak melakukan pengaturan secara rapi dipastikan terjadi kemacetan luar biasa. Sementara, Kapolsek Kemayoran Kompol Marupa Sagala menambahkan, sehari menjelang penutupan Jakarta Fair jumlah pengunjung terus membludak. “Hari Sabtu ini atau sehari sebelum penutupan Jakarta Fair ini diperkirakan jumlah pengunjung mencapai lebih 250 ribu orang. Namun tidak sampai terjadi antrean kendaraan lantaran diturunkannya ratusan personil kepolisian untuk mengatur kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas di lingkungan Kemayoran, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Oleh karena itu, meskipun ramai tidak pernah terjadi kemacetan. Lebih jauh, Sagala menambahkan setiap harinya ada puluhan ribu mobil dan motor yang melintas di sekitaran Kemayoran dengan tujuan Jakarta Fair. Begitupun dengan kendaraan yang parkir jumlahnya sangat banyak. “Untuk kendaraan yang tidak tertampung di area parkir Arena PRJ kita mengarahkannya untuk parkir di kantong-kantong parkir yang telah disiapkan, seperti di Jalan Benyamin Suaeb,” tutupnya.

terus dilaksanakan Penertiban terhadap lahan yang berada di Blok C-2, C-3 dan C-4 yang dimanfaatkan oleh 9 (sembilan) perusahaan dalam bentuk sewa menyewa dengan DP3KK/PPK Kemayoran berlangsung aman. Penertiban dilakukan karena masa perjanjian sudah berakhir semenjak tahun 2010 namun sampai saat penertiban, mereka masih menempati lahan yang dimaksud.

Sesuai dengan program PPK Kemayoran, lahan tersebut telah mulai dipasarkan untuk dapat dimanfaatkan oleh para investor. Untuk menunjang pemasaran lahan, PPK Kemayoran melakukan penertiban pada hari jumat, 7 Juni 2013 hingga 10 Juni 2013 yang melibatkan personil dari Polres Jakarta Utara, Satpol PP dan Kodim Dalam pelaksanaan penertiban lahan, PPK Kemayoran sebelumnya sudah memberikan sosialisasi maupun surat peringatan terhadap para penyewa lahan yang berada di blok C-2, C-3 dan C-4 untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Spanduk peringatan

Mal Otomotif Pertama di Kemayoran Pusat perbelanjaan Mega Kemayoran (MGK) yang mulai beroperasi 2006 melakukan repositioning sebagai Mal 0tomotif pertama di Indonesia dan soft launching dilakukan di Lavender Room, lantai 3 MGK Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“MGK Kemayoran akan segera menjadi mal otomotif terbesar dan terlengkap. Saat ini empat lantai sudah ada sejak 2006.

Kita akan membuka empat lantai lagi untuk otomotif. Ini merupakan mal otomotif sesungguhnya dan menjadi destinasi pecinta otomotif di seluruh Indonesia,” ungkap Ronny Martinus, Event & Promotion Manager MGK Kemayoran.Saat ini MGK Otozone memiliki empat lantai (3,5,6, dan 8) melayani segala kebutuhan otomotif mulai dari bursa jual-beli mobil, aksesoris hingga suku cadang. Bursa mobil baru dan bekas di lantai 3, sedang mobil premium di 8, sedang lantai 5 dan 6 jadi pusat aksesoris, sparepart dan bengkel.

“Kami memberi kesempatan kepada tenant diskon sewa hingga 50 persen untuk menyewa lokasi baru ini,” kata Ridwan Tanjung, manajer sales MGK Kemayoran.Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Tabrie, Dirut Pusat Pengelolaan Kota Kemayoran (PPKK) menjamin usaha perdagangan dan bisnis di MGK Kemayoran aman, nyaman serta tidak ada calo.

RDP PPK Kemayoran Dengan Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara PPK Kemayoran memenuhi undan-

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

33

PROTEKSI

PENERTIBAHAN LAHAN KAWASAN KOMPLEK KEMAYORAN

pun sudah terpasang di setiap Blok tersebut. Dengan adanya tindakan penertiban lahan tersebut, diharapkan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan kemayoran dan tentunya pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan UDGL Kawasan Kemayoran.

Hukum- Ekonomi - Politik

gan Komisi II DPR RI untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu 27 Februari 2013 dengan Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara. Rapat kali ini merupakan lanjutan dari rapat kerja sebelumnya.. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja dimulai dengan mendengarkan penjelasan mengenai aset-aset negara yang berada di wilayah PPK Kemayoran dan PPK GBK yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Lambock V. Nahattand . Hadir dalam rapat, Direktur Utama PPK Kemayoran, Tabrie beserta para Direksi dan Pejabat yang berada di lingkungan PPK Kemayoran.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Lambock, dilanjutkan dengan paparan PPK Kemayoran yang disampaikan oleh Direktur Utama,Tabrie. Dalam paparannya disampaikan beberapa kondisi mengenai aset-aset yang berada di kawasan komplek Kemayoran pada tahun 2013 serta permasalahan yang dihadapi oleh PPK Kemayoran dalam mengelola kawasan Kemayoran yang membutuhkan penanganan secara lebih mendalam.

PROTEKSI

Setelah mendengarkan paparan dari PPK Kemayoran, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI meminta kepada PPK Kemayoran untuk meningkatkan intensitas renegosiasi perjanjian dengan para mitra untuk memperoleh pendapatan yang lebih optimal. Komisi II DPR RI juga memberikan dukungan kepada PPK Kemayoran untuk menindak tegas para mitra/investor yang tidak mematuhi perjanjian serta memberlakukan pengenaan denda dan mengusulkan penghapusan HGB bagi mitra/investor yang menelantarkan lahannya yang kemudian selanjutnya diambil alih oleh negara sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RIÂ meminta kepada PPK Kemayoran untuk segera menindaklanjuti kepemilikan saham pemerintah di PT. JI Expo sebanyak 5%. Terkait dengan PPK Kemayoran dan PPK GBK, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan kajian terhadap bentuk badan usaha yag ideal bagi PPK Kemayoran dan PPKGBK. Untuk pembahasan lebih mendalam, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI akan mengadakan rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat.

Rapat Panja Monitoring Pengelo-

34

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

laan Aset Negara dengan pemerintah yang diwakili Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands, Dirut Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) Suradji dan Dirut Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK) Tabrie, ), menghasilkan lima kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja (F-PAN) sempat alot dan memakan waktu sekitar 25 menit.

Kesimpulan pertama adalah, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara DPR RI meminta kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK) untuk terus meningkatkan intensitas renegosiasi perjanjian dengan para mitra dalam rangka memperoleh pendapatan negara yang lebih optimal.

Kedua, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI memberikan dukungan sepenuhnya kepada menterian Sekretariat Negara, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK) untuk menindak tegas para mitra/investor yang tidak mematuhi perjanjian, memberlakukan pengenaan denda dan mengusulkan pembatalan HGB bagi mitra/investor yang menelantarkan lahannya, untuk selanjutnya diambil alih oleh negara untuk dilakukan revitalisasi terhadap lahan-lahan tersebut.

Ketiga, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI meminta kepada PPKK untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait kepemilikan saham di PT Jakarta International Expo, dan meminta agar komposisi kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tersebut tidak boleh kurang dari 5 persen dari jumlah total saham secara keseluruhan.

Kesimpulan ketiga di atas tercapai setelah sempat diperdebatkan. Lambock V Nahattands mengatakan, Kemensesneg sedang berjuang untuk mendapatkan saham 5 persen.

Keempat, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara akan segera melakukan kajian terhadap bentuk badan usaha yang ideal bagi PPK-GBK dan PPKK untuk selanjutnya dibahas bersama Panja Monitoring Aset Negara Komisi II DPR. Kelima, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara, PPK-GBK, dan PPKK menyepakati untuk diagendakan pembahasan terkait aset negara selanjutnya secara konsinyir, dengan

Hukum- Ekonomi - Politik

menghadirkan pihak-pihak terkait yang dapat mengambil keputusan dan dengan menyesuaikan jadwal dan agenda kegiatan Komisi II DPR.perdagangan internasional. Selain itu akan dimantapkan pula kegiatan pendukung perdagangan internasional di bidang perbankan, asuransi, perhubungan, bea cukai, keimigrasian dan lain-lain. Untuk dapat menyatukan semua kegiatan tersebut, pemikiran pemerintah adalah dengan mempromosikan “Indonesia International Trade Center” (IITC).

Tiada Masalah Yang Tak Bisa Diatasi

M

enjadi Direktur Utama PPK Kemayoran, kawasan bekas Bandara Kemayoran, tak pernah terpikirkan sebelumnya, walaupun pernah menduduki jabatan serupa di perusahaan BUMN. Namun kini, mengembalikan pamor kejayaan Kemayoran yang tersohor hingga mancanegara sebagai Pintu Gerbang Indonesia, kini berada dipundaknya. “Saya nikmati tugas ini dan menjalankannya sesuai tupoksi. Bagi saya, nikmati saja hidup ini detik perdetik, syukuri jangan pernah bersedih. Karena detik perdetik adalah kumpulan waktu yang terus berjalan. Kalau kita tiap detik bahagia maka dari satu tahun itu kita bahagia terus. Begitu juga menyikapi tugas ini,” begitu kata bijak seorang Mayjend (Purn) Tabrie, membuka percakapan diri dengan Redaksi Majalah GlobalReview di ruang kerjanya yang tertata apik di kawasan Kemayoran.

Dahulukan Kepentingan Orang Banyak Tekad keras maupun etos kerja serta semangat tinggi dengan dukungan semua pihak terkait, ditanamkannya untuk mewujudkan kawasan Kemayoran jadi kawasan yang mendunia dan mengembalikan kejayaan Kemayoran. “Tak hanya dalam lingkungan kerja, dalam lingkup keluarga, saya juga selalu mengedepankan filosofi yang baik untuk kepentingan banyak

orang, sehingga tujuan hidup, yang diridhoi Tuhan YME dapat terealisasi. Walaupun untuk mewujudkannya juga penuh tantangan dan butuh waktu. Sekecil apapun perbuatan baik untuk orang banyak akan bermanfaat,” ungkap mantan Dirut PT. ASABRI (Persero) ini.

PROTEKSI

Intinya adalah mensyukuri nikmat apapun yang diberikan oleh Allah SWT, termasuk jabatan. “Kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah mengerti arti kehidupan, kalau sudah mengerti maka hidup akan bahagia. Tuhan YME sudah mengatakan, kalau kamu mensyukuri nikmatku maka akan aku berikan nikmat dari tempat yang tak terduga-duga. Jadi saya nikmati saja, pekerjaan ini,” ujar pria kelahiran Jombang, 6 Maret 1948 ini. Tutur kata teratur serta tampilan rapi bersahaja dengan penguasaan wilayah yang begitu fasih, membuat lulusan AKABRI 1972 ini terlihat begitu menikmati tugasnya sebagai orang nomor satu di jajaran PPK Kemayoran. Padahal tugas yang diembannya tak semudah membalikan kedua telapak tangan. kawasan yang mendunia.

Sejak kecil telah menerapkan ajaran orang tua untuk selalu disiplin dalam melangkah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Pasalnya, semua langkah adalah amanah.

Mengedepankan kejujuran, keterbukaan dan motivasi tinggi selalu diterapkan kedua orang tua yang hingga kini selalu dipegangnya dengan erat. “Jujur merupakan sifat yang mesti dimiliki setiap insan. Bila kita jujur maka akan berani melakukan apapun yang menurut kita harus dilakukan. Tugas mengelola kawasan Kemayoran adalah amanah tugas luhur untuk meningkatkan harkat & martabat bangsa di mata dunia, tentunya dengan tekad, kejujuran dan keterbukaan serta motivasi dan soliditas tinggi. Saya selalu berusaha jujur dan terbuka termasuk soal keuangan, terbuka dengan siapapun yang berkepentingan,” begitu kata pria yang menjabat Dirut PPK Kemayoran sejak tanggal 14 Agustus 2012 lalu ini.

Purnawirawan TNI AD Bintang Dua yang sangat perhatian terhadap seluruh karyawan ini mengatakan, tidak mudah mengemban tugas mengelola kawasan Kemayoran yang cukup luas dan pernah berjaya di masa lalu. Banyak kendala yang harus dilewati untuk mewujudkan kawasan ini diminati banyak kalangan.

“Permasalahan di kawasan Kemayoran ini ternyata begitu banyak, beragam dan sebagian ruwet, mbulet. Perlu kerja keras dan tuntas untuk mengatasinya.

Karena pada dasarnya tak ada pekerjaan atau permasalahan yang sulit, yang tak mampu diatasi selagi kita mau berusaha dan melakukannya sepenuh hati, percaya pada Allah SWT yang membantu merealisasikan tujuan dan target,” demikian dipaparkan Tabrie. Sosoknya sebagai pimpinan yang baru telah membuat perubahan yang berarti. Visi misi

Direksi PPKK ; Mardesh Marah, SE, MM, DR. ING. H.M. Sanusi, Tabrie, Nanik Sri Pujiastuti, SE, M.Si, Djumadi

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

35

Hukum- Ekonomi - Politik

Imam Sudjarwo, Sang ‘Sesepuh’ Brimob

K

Irwasum Komjen Imam Sudjarwo

Pelatihan Polri.Penghargaan yang pernah ia terima yakni Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, dan 24 tahun.

Penghargaan lain, Satya Lencana Bintang Nara Ria, Satya Lencana Satria Tamtama, Satya Lencana Dwija Sisth, Satya

apolri Jederal Polisi Timur Pradopo melantik Komjen Pol Imam Sudjarwio menjadi Irwasum Polri Berdasarkan telegram rahasia nomor ST/715/ IV/2013 tertanggal 10 April 2013 dijelaskan bahwa Komjen Pol Fajar Prihantoro dimutasi sebagai perwia tinggi di Yanma Mabes Polri dalam rangka pensiun.

Penggantinya Komjen Pol Imam Sudjarwo yang saat ini menduduki jabatan Kepala Badan Intelejen dan Keamanan.

Posisi yang akan ditinggalkan Imam Sudjarwo diisi Irjen Pol Suparni Parto yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelejen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri.

PROTEKSI

Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan selama ini mengenai posisi Irwasum. Posisi bintang tiga Polri saat ini menjadi sorotan dikarenakan berhembusnya isu akan dilakukan percepatan pergantian Kapolri. Namun, masih ada posisi jendral bintang tiga yang sebentar lagi akan kosong yaitu posisi Wakapolri yang saat ini dijabat Komjen Pol Nanan Sukarna.

Profil Singkat Calon Kapolri : Imam Sudjarwo Inspektur Jenderal Imam Sudjarwo disebut-sebut sebagai salah satu dari dua calon Kepala Polri yang akan diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kapolri akan mengajukan dua nama itu kepada Presiden dalam waktu dekat. Siapakah sosok Imam? Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1980. Pendidikan lain yang pernah dia lalui yakni Jurpa Brimob, Mantap Brimob, Dikjab Danki, PTIK, Sespim Pol, Sepati, dan S-2 Kajian Ilmu Kepolisian.

Riwayat jabatan Imam lebih banyak berdinas di Brimob. Dia mengawali jabatan sebagai Pa Sat Kodak XIV Sulsera Ujung Pandang tahun 1980, Pa Staf Brimob Kodak XIV Sulsera tahun 1980, Dan Ton Sat Brimob Kodak XIV Sulsera tahun 1980, Wadanki 35 Sat Brimob Kodak XIV Sulsera tahun 1981, Pjs Danki 35 Sat Brimob Kodak XIV Sulsera tahun 1982, dan Dankin 35 Sat Kodak XIV Sulsera tahun 1983. Setelah itu, Imam menjabat Dankin 5275 Sat Brimob Polda Sulsera tahun 1984, Wadansat Brimob Polda Sulsera tahun 1987, Wadansat Brimob Polda Jawa Tengah tahun 1989, Dan Sat Brimob Polda Kaltim tahun 1991, Dan Sat Brimob Polda Kalbar tahun 1993, Kasubag Ops Binsis Sedit Samapta Polri tahun 1996, dan Pa Bandya Orgs Ops Korpbrimob Samapta Polri tahun 1996.

Imam lalu menjabat Kapolres Banyuwangi Polda Jatim tahun 1997, Waka Polwil Kediri Polda Jatim tahun 2000, Kabid Ops Korbrimob Polri tahun 2002, Danmen IV Korbrimob Polri tahun 2001, Kasat I Gegana Korbrimob Polri tahun 2003, Kakortapsis Dit Bintarlat Akpol tahun 2004, Waka Polda Kepulauan Bangka Belitung 2005, Kapolda Bangka Belitung tahun 2005, Waka Korbrimob Polri tahun 2008, Ka Korbrimob Polri tahun 2009, dan menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan

36

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Lencana Setoja, Satya Lencana Karya Bhakti, dan Satya Lencana Dharma Nusa.

Imam Sudjarwo, Sang ‘Sesepuh’ Brimob Sepanjang karirnya ia lebih banyak mengabdi di korps Brigade Mobil (Brimob).

Selain Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, nama Iman Sudjarwo

Hukum- Ekonomi - Politik

juga santer disebut-sebut sebagai calon Kepala Polisi Republik Indonesia. Dua nama ini yang disebutsebut diajukan i kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

Tidak seperti Nanan yang digadang-gadang sebagai Kapolri masa depan, ‘pencalonan’ Imam sempat dipertanyakan. Sebab, hingga pertengahan bulan ini dia bukan jenderal bintang tiga, laiknya calon Kapolri selama ini. Kepastian Imam naik pangkat dari Irjen ke Komjen baru didapat dari keterangan Kapolri, Kapolri menepis kenaikan pangkat Imam karena yang bersangkutan dicalonkan sebagai pengganti dirinya.

Menurut Kapolri, kenaikan pangkat Imam merupakan bagian dari restrukturisasi di tubuh Polri yang akan dirampungkan akhir bulan ini. Kapolri juga menjelaskan bahwa restrukturisasi yang mendongkrak pangkat Imam didasarkan pada Perpres No 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI. Restrukturisasi juga dilakukan karena ada beberapa pejabat Polri yang segera pensiun sehingga harus segera dicari penggantinya.

Sosok jenderal lulusan Akpol angkatan 1980 ini memang jarang menjadi berita di media massa. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Lembaga Pendidikan .Komjen Pol Drs. Imam Sudjarwo, M.Si Kepolisian (Kalemdikpol). Sepanjang karirnya, pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah, ini lebih banyak mengabdi di korps Irwasum Polri: Bripka Sukardi PenBrigade Mobil (Brimob). Tak lama setelah lulus Akpol, Imam ditempatkan sebagai Perwira Staf Sat Brimob Kodak XIV gawalan Off Duty Sulsera. Tak hanya Brimob Sulsera, Imam juga mengemban berbagai jabatan di Brimob Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat hingga menjadi orang nomor satu di koprs Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Irjen Imam Soedtersebut. Ia menjabat sebagai Kepala Korps Brimob Polri jarwo menyatakan Bripka Sukardi tengah melakukan penpada tahun 2009 hingga Juli 2010.Meski sebagian besar kargawalan dengan status off duty. Menurut Imam, ada mekanirnya dihabiskan di korps Brimob, Imam juga pernah menjaisme yang berbeda jika seseorang mendapatkan penugasan bat sebagai Kapolda Bangka Belitung pada 2005 lalu. Berikut pengawalan secara resmi. biodata Imam yang dikutip dari blog watukosek11 yang berisi tentang profil dan sejarah Brimob.

"Kalau resmi harus ada surat yang secara resmi diajukan," ujar Imam saat ditemui di Mabes Polri, Rabu, 11 September Nama : Drs. Imam Sudjarwo, M.Si 2013. Menurut dia, Sukardi melakukan pengawalan secara off Pangkat/Nrp : Irjen Pol. 55110409 duty saat terjadi penembakan.

Pendidikan Umum : SD, SMP, STM "Itu (Sukardi) off duty," ujar Imam. Jika pengawalan diajukan Pendidikan Militer/Polri/Sus/Jur/Dik Lain : secara resmi, tentu jumlah personel yang diajukan tidak hanya satu orang.

Akpol Jurpa Brimob Kepala Bagian Penerangan Umum Mantap Brimob Mabes Polri Komisaris Besar Dikjab Danki PTIK Agus Riyanto menyebutkan tugas Sespim Pol off duty bukan berarti di luar tugas Sespati resmi. "Itu derajatnya justru lebih S2 Kajian llmu Kepolisian tinggi. Karena sudah pulang tugas, kemudian dipanggil kembali Riwayat Jabatan : oleh atasan."

Pa Sat Kodak XIV Sulsera Menurut Agus, atasan Sukardi Ujung Pandang (1980) pasti mengetahui tugas penPa Staf Sat Brimob Kodak XIV gawalan yang dilakukan oleh Sulsera (1980) anak buahnya. "Tapi SOP nya Danton Sat Brimob Kodak XIV memang berbeda, sehingga penSulsera (1980) gawalannya bisa saja dilakukan Wadanki 35 Sat Brimob Kodak satu orang," kata Agus.

XIV Sulsera (1981) PJS Danki 35 Sat Brimob Sebelumnya, anggota Provost Kodak XIV Sulsera (1982) Danki 35 Sat Brimob Kodak Polair Mabes Polri Bripka Sukardi XIV Sulsera (1983) tewas di depan Gedung KPK. Dia Danki 5275 Sat Brimob Polda tewas dengan luka tembak di emSulsera (1984) pat bagian tubuhnya. Polisi masih Wadansat Brimob Polda mendalami motif penembakan ini.

Sulsera (1987) Wadansat Brimob Polda Jateng (1989) Dansat Brimob Polda Kaltim

37

Hukum- Ekonomi - Politik

Terbukti Korupsi, Kepala UPT Kepulauan Seribu Ditahan Kejari Jakut

K

PROTEKSI

epala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kelistrikan Kepulauan Seribu, Musalin Muhayang dan Kepala Seksi Perawatan dan Kelistrikan Kepulauan Seribu, Susilo Budi Riyanto, usai menjalani pemeriksaan pada Jumat (13/9) kemarin, langsung ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara. Mereka berdua tak berkutik karena terbukti korupsi dana pemeliharaan listrik sebesar Rp. 1,5 miliar.

Kasus penyelewengan dana ini tercium saat tim dari Kejari Jakut menemukan kejanggalan atas laporan generator.

Pasalnya, saat ini 83 mesin tersebut sudah tidak terpakai namun dana penggunaan mesin masih tetap saja mengucur.

"Dari situ kami langsung mengirim tim untuk mengecek laporan tersebut," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Tedjolekmono, Benar saja, uang Rp. 1,5 miliar ternyata masih tetap mengalir untuk biaya generator. Padahal, untuk menerangi kawasan tersebut, kabel listrik sudah terbentang di bawah laut. "Jadi selama ini mereka tetap melaporkan bahwa untuk penerangan masih menggunakan generator," ujarnya.

Uang Rp. 1,5 miliar itu sendiri merupakan biaya penggunaan generator untuk satu semester, terhitung dari Juli hingga Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Tedjolekmono, Desember 2012. Diduga, karena letaknya yang jauh dan terpencil membuat keduanya bebas melakukan aksi korupsi.

APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta," ujarnya.

"Jadi selama ini hanya ada laporan fiktif saja," tuturnya.

Saat ini yang tengah digiatkan penanganannya, antara lain Tedjolekmono pun menduga, aksi penyelewengan dana ini kasus dugaan korupsi proyek perbaikan dan pemeliharaan sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu dan memakan genzet/listrik di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Dinas uang negara hingga ratusan miliar. Pasalnya kabel laut sudah Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta serta dugaan digunakan sejak tahun 2006 lalu untuk di Kepulauan Seribu korupsi di Sudin Pemakaman Jakarta Utara.

Selatan. Sementara untuk di Kepulauan Seribu Utara, listrik Ada juga kasus korupsi kelas "kakap" untuk ukuran wilayah tanpa generator baru digunakan tahun 2010 lalu. tengah ditangani. Namun Tedjolekmono masih enggan memSehingga tidak tertutup kemungkinan masih banyak orang beberkan aksi pihaknya dalam membongkar kasus tersebut. yang akan ikut diciduk atas kasus tersebut. Namun semua "Nanti akan dibuka selebar-lebarnya. Kalau sekarang digelar itu masih perlu pemeriksaan panjang untuk membuktikan hal kepada pers, kami khawatir penanganan kasus korupsi tersetersebut. "Kalau kepala UPT-nya baru menjabat sejak 6 bubut menjadi sulit," tuturnya. lan lalu, sedangkan kasi-nya menjabat sejak 2006," ungkap Tedjolekmono menepis adanya intervensi dalam penanganan Tedjolekmono. kasus korupsi kakap itu. "Sejauh ini tidak ada, hanya demi Atas tindakannya, kedua pelaku akan dijerat pasal 2 Undang percepatan penanganannya saja kami memilih tidak mengekUndang Korupsi dan diancam dengan hukuman maksimal sposnya," katanya.

20 tahun. Saat ini keduanya dititipkan di LP Cipinang sambil Ia juga menepis tudingan penanganan kasus itu tidak transmenunggu semua berkas-berkas rampung. (joi/ lim) paran. "Kami berupaya menuntaskan setuntas-tuntasnya setiap kasus korupsi yang kami tangani. Kami tidak mau dituding diskriminatif atau tebang pilih. Semuanya dimintai pertangKejari Jakut Usut Sejumlah Kasus gungjawaban secara hukum kalau memang yang bersangkutan terlibat dalam kasus korupsi tersebut," tegasnya.

Selain telah mengirimkan berkas beberapa terdakwa koruPenanganan sejumlah kasus dugaan korupsi diintensifkan psi ke Pengadilan Tipikor, baru-baru ini Kejari Jakarta Utara menjebloskan ke dalam tahanan tersangka Rafael Pahotani Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara saat ini. Dari kasus Tamba, Direktur Keuangan PT Julaga Sinar Cemerlang dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara (APBD) (JSC), yang terlibat korupsi pada proyek pemeliharaan dan ratusan juta rupiah hingga ratusan miliar rupiah kini tengah perbaikan genzet/listrik di Kepulauan Seribu bersama Direkdibidik dan berusaha dibongkar. tur Utama (Dirut) PT JSC Hospita Sinaga.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, TedDengan demikian, untuk kasus ini saja telah ditahan lima terjolekmono, pihaknya tengah berjuang keras menggulung hasangka. Dua pejabat Dinas Perindustrian dan Energi Pembis setiap pelaku-pelaku tindak kejahatan yang menggerogoti prov DKI Jakarta masing-masing Susilo Budi Riyanto SE MM, keuangan negara/APBD. Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepu"Uang rakyat itu harus diamankan agar jangan sampai dislauan Seribu pada Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov alahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," DKI dan Ir Mursalin Muhaiyang MM dengan jabatan Kepala tegasnya di Jakarta Utara, akhir pekan lalu.

Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepuluan Seribu pada Penanganan korupsi selama ini di Jakarta Utara dinilai sudah Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI juga telah dijecukup intensif. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya lebih bloskan ke Lapas Tipikor Cipinang. (Wilmar P/lim) giat dan keras lagi meningkatkan kinerja Kejari Jakarta Utara dalam hal pemberantasan korupsi yang terus merajalela.

"Pokoknya fokus kami menyelamatkan keuangan negara dan

38

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

K

Anggaran Untuk Ungkap Kasus Narkoba Kecil

Soal anggaran pengungkapan kasus narkoba, lanjut Kapolres, pihaknya hanya mendapatkan tiap tahun Rp. 170 juta yang hanya dapat diungkap sebanyak 12 kasus “Anggaran yang ada tentunya sangat kurang. Sehingga butuh kerjasama dengan BNNK serta pemerintah terkait dalam pembentukan kader antinarkoba sifatnya pemberian penyuluhan dan pencegahan ke sekolah-sekolah,”ungkapnya.

Sementara Kepala BNNK Depok AKBP Rudi Hartono mengatakan untuk program kedepannya pihaknya hanya bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberdayaan.

“Dengan cara mencegah dan memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk bergabung untuk bersama memberikan penyuluhan terhadap penyalahgunaan narkoba ke

PROTEKSI

onglomerat Mochtar Riady Digugat Gara-Gara Jual Tanah Sengketa Kasus sengketa lahan seluas 6.855 meter persegi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, yang diduga melibatkan Mochtar Riady, pendiri Lippo Group, dengan Leman Rahardja akhirnya berujung ke pengadilan. Pasalnya tanah itu belakangan diketahui berstatus sengketa dengan pihak lain. Hal tersebut berdasarkan putusan majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) baik di peradialn umum maupun di peradialn tata usaha.

Kuasa hukum Leman Rahardja, Hartono Tanuwidjaja, menyatakan kliennya merasa dirugikan dengan perbuatan Mochtar Riady yang notabene dikenal sebgaai konglomerat.

“Klien saya membeli melalui proses dan cara-cara yang benar serta sesuai prosedur yang berlaku secara terang dan tunai,” ujar Hartono di ruang kerjannya,Hartono berkisah: 40 tahun yang lalu Leman telah membeli lahan seluas 6.855 M2 di Jalan Kebon Sirih, Jakpus, dengan harga Rp3,5 miliar. Tanah tersebut dahulunya milik Ny Fetum selaku ahli waris dari Syech Said berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 60/Gambir.

Singkat cerita Fetum menjual tanah kepada Zainal Anwar Salim atas dasar kuasa jual. Namun entah bagaimana Fetum kemudian menjual kembali tanah itu ke Kodam V Jaya. Kemudian secara ruislaag/tukar tempat lahan, tanah itu berpindah tangan ke PT Terminal Builders.

Selanjutnya, dari PT Builders tanah tersebut dipecah menjadi dua bagian yang dijual kepada PT Panin Invesment Enterprises dan PT Republik Steel Raya Industry. Lantas PT Panin Invesment Enterprises menjualnya kepada Mochtar Riady.

Sedangkan PT Republik Steel Industry diduga milik Mochtar Riady juga. Akhirnya kedua tanah tersebut dijual kepada Leman.

“Setelah membeli tanah dari Mochtar Riady, Leman kemudian mengatasnamakan kedua bidang tahan itu menjadi nama kedua perusahaan miliknya yakni PT Jaman Sentosa. Dengan akta jual beli No 25/JB/III/1983 untuk tanah seluas3.580 M2 dan PT Sari Graha Man- Hartono Tanuwidjaja, SH dala dengan akta jual beli No 26/JB/III/1983 seluas 3.275 M2. Kedua akta jual beli dibuat Notaris Yudoparipurno pada 21 maret 1983 berdasaarkan alas hak dari pemilik sebelumnya yaitu sertifikat hak guna bangunan No 116/Kebon Sirih, tertanggal 4 maret 1974 dan No 138/Kebon Sirih tanggal 4 Maret 1974,” urai Hartono.Hartono kemudian bertanya, bagaimana bisa pengusaha kelas atas atau konglomerat bisa berlaku seperti itu. jotz/sofyan

Hukum- Ekonomi - Politik

Mochtar Riady Digugat Jual Tanah Sengketa

masyarakat,”ungkapnya

Polres Depok Bentuk Tim Khusus Buru Penembak Briptu Ruslan Polres Kota Depok membentuk tim khusus untuk men-

Kapolres Kota Depok, Kombes Pol Achmad Kartiko.

B

adan Narkotika Nasional Kota Depok (BNNK) bekerjasama dengan Polresta Depok membentuk kader antinarkotika di gedung baru BNNK Depok Jalan Merdeka, Sukmajaya Kota Depok.

Menurut Kapolresta Depok, Kombes Pol Achmad Kartiko,SiK,MH berdasarkan data tiap tahun mulai dari 2011 hingga 2013 sampai bulai September peredaran narkoba di Depok terus meningkat.

“Rata-rata laporan terkait narkoba tahun 2011 ada 148 kasus, 2012 ada 185, di tahun 2013 hingga September ada 149 kasus. Kebanyakan laporan yang masuk kepemilikan ganja, sabu-sabu, ektasi dan heroin,”papar Kapolres.

gungkap kasus perampokan dan penembakan seorang anggota kepolisian Briptu Ruslan Kusuma..

"Empat tim kami turunkan untuk memburu pelaku," ujar Kapolres Kota Depok, Kombes Pol Achmad Kartiko.

Kartiko juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bekasi dan Bogor dalam upaya pengejaran pelaku. Petugas juga telah mendatangi lokasi yang diperkirakan menjadi tempat kaburnya pelaku namun belum memperoleh perkembangan yang signifikan.

Lebih lanjut, Kartiko menyebut pihaknya akan terus melakukan pengejaran dan pendalaman kasus tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Briptu Ruslan ditembak di bagian lutut kirinya oleh 4 orang perampok di sebuah tempat pencucian motor di Jalan Pekapuran Cimanggis, Depok, Jawa Barat. (13/9/2013) malam lalu sekira pukul 18.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, pelaku berhasil membawa kabur motor Kawasaki Ninja 250 R milik korban / Halim

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

39

Hukum- Ekonomi - Politik PROTEKSI

Alex Noerdin Menang Pilkada Sumsel 2013

H

23/2011 tentang Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dipimpin guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Aries Djaenuri, Senin malam (24/6) di kediaman resmi Gubernur Sumsel.

Menurut Alex Noerdin, sebagai gubernur dirinya memahami betul kondisi di daerah yang dipimpinnya, terutama di bidang pemerintahan.

“Saya sebelum memimpin Sumatera Selatan sudah mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil dari golongan rendah sampai golongan tertinggi. Kemudian menjabat Bupati Musi Banyuasin dan Gubernur Sumatera Selatan,” katanya.

Alex Noerdin menjelaskan pengalamannya “Pasangan calon Gubernurmemimpin Sumsel dan merangkul seluruh Wakil Gubernur Sumsel Alex bupati dan walikota untuk menjalankan proNoerdin-Ishak Mekki memgram sekolah dan berobat gratis. peroleh sebanyak 1.405.510 “Dengan susah payah program tersebut suara,” kata Ketua Komisi dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan Pemilihan Umum Sumatera ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik Selatan Annisatul Mardiah antara pemerintah provinsi dengan pemerpada rapat pleno terbuka intah kabupaten dan kota,” katanya.

Gubernur sum sel Alex Noerdin rekapitulasi penghitungan Dalam pelaksanaannya menurut Alex Noerperolehan suara di Palemdin, cukup terhambat karena warna politik bang, Kamis, seperti dikutip yang beragam ada beberapa bupati dan wali kota. Sehingga, Antara. Menurut dia, pasangan calon Gubernur-Wakil Guberkurang dapat berkoordinasi dengan baik. Akibatnya, program nur Sumsel Herman Deru-Maphilinda Syahrial Oesman (Deryang diagendakan pemerintah provinsi kurang maksimal dama) nomor urut 3 dengan memperoleh sebanyak 1.258.240 lam realisasinya di daerah. suara. Selanjutnya, pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel Eddy Santana Putra-Wiwit Tatung (ESP-WIN) Guru Besar IPDN Aries Djaenuri menjelaskan bahwa keda(nomor urut 1) memperoleh sebanyak 695.667 (17,83%) tangan tim bertemu Gubernur Alex Noerdin adalah untuk mesuara dan pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir sebanyak lengkapi data dan masukan terkait rumusan RPP pengganti 400.321 suara (10,26%), katanya.

PP No 23/2011. asil rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan menyatakan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Alex Noerdin-Ishak Mekki (nomor urut 4) menang pada pemilihan kepala daerah provinsi setempat, 6 Juni 2013. Alex Noerdin unggul dengan meraih 36,03% dari total suara yang masuk, diikuti Herman Deru dengan raihan 32,25%.

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel Alex Noerdin-Ishak Mekki di Sumatera Selatan menang di 10 Kabupaten dan kota, sedangkan Herman Deru-Maphilinda Syahrial Oesman unggul di empat kabupaten dan kota. Sementara pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir unggul di satu kota yakni Lubuklingau, sedangkan pasangan Eddy Santana Putra-Wiwit Tatung tidak menang di satu pun kabupaten dan kota. Total suara sah pada pilkada Sumsel di 15 kabupaten dan kota sebanyak 3.759.738 suara dan tidak sah sebanyak 141.596 suara. Jadi, total suara sah dan tidak sah sebanyak 3.901.334 suara, katanya. Adapun jumlah pemilih tetap di Sumsel sebanyak 5.825.765 orang pada pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan 6 Juni 2013. (DH)

Alex Noerdin Minta Peran Gubernur Dikaji Ulang Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin minta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) tentang peran gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi.

Permintaan Alex Noerdin tersebut disampaikan kepada tim penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengganti PP No

40

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Tim sudah mengunjungi beberapa provinsi di Indonesia, diantaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara.“RPP ini sangat enting,”ujarnya. Sebab, di dalamnya akan mengatur dan memperjelas posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik, tanpa melalui proses dan prosedural yang panjang./ Maspril Aries/ Halim

IPM Sumsel Terus Meningkat Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat di Indonesia. Provinsi yang disebut-sebut sebagai yang terkaya nomor lima se-Indonesia ini terus melakukan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kemajuan pembangunan di Sumatera Selatan bukan hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya, akan tetapi bisa dinilai dari Indeks Prestasi Manusia (IPM).

Berdasarkan data BPS tahun 2011, persentase pertumbuhan ekonomi Sumsel terus meningkat dibanding tahun 2010 yaitu dari angka 6,98 % di tahun 2010 melejit menjadi 8,03 % tahun 2011.

Dengan demikian, angka pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat sebanyak 86,92 % dibanding angka di tahun lalu, se-

Empat Tahun Realisasi Sekolah Gratis Di Sumsel Menuai Sukses

Program Pendidikan Gratis yang diajalankan oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mendapat anugerah Museum Rekor Indonesia (MURI).Penyerahannya dilaksanakan bertepatan peluncuran Program Berobat Gratis.

Program sekolah gratis di Sumsel dimaknai sebagai bebasnya orang tua dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah yang selama ini dipungut oleh sekolah kepada orang tua murid setiap bulan. Selanjutnya biaya tersebut diganti/dibayar oleh pemerintah dengan besaran tertentu berdasarkan kebutuhan dasar setiap anak per bulan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di suatu jenjang pendidikan.

Sedangkan Pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemda Kabupaten/ Kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.

Jadi dana pendidikan sekolah gratis ini dianggarkan di APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Besaran unit cost program sekolah gratis per siswa menurut APBD 2012 adalah seperti berikut

Dana program sekolah ini dibiayai sharing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel dan APBD kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan APBD kabupaten/kota tersebut.

Program sekolah gratis ini ditunjang juga oleh BOS yang untuk siswa SD sebesar Rp 580.000 per tahun/ siswa, SMP/MTs Rp 710.000 per tahun/siswa, dan SMA/MA Rp 120.000 per tahun/siswa.

Belum lagi ditambah dana-dana bantuan dari pemerintah pusat seperti Bantuan Khusus Murid (BKM) dan sebagainya.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP. Sedangkan uang buku,

Alex Noerdin Kembali Menang Alex Noerdin: Terima Kasih Warga Sumatera Selatan Pilkada Ulang Sumsel.

Hasil Pemungutan suara ulang di sejumlah kabupaten dalam Pilkada Sumatera Selatan tampaknya menghasilan kemenangan bagi kubu Alex Noerdin - Ishak Mekki.

Pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki secara agreggate mengungguli pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer, jika hasil pilkada 6 Juni versi KPUD Sumatra Selatan digabungkan dengan hasil hitung cepat Puskaptis. Calon Gubenur Sumatera Selatan petahana, Alex Noerdin, berterima kasih kepada masyarakat yang dinilai tetap memercayai dirinya kembali memimpin selama lima tahun ke depan.

Alex, pede dirinya kembali menjabat Gubernur Sumsel setelah mengetahui kemenangan dirinya melalui hasil perhitungan cepat lembaga Strategos Indonesia, di kediaman pribadinya, Jalan Merdeka, .Saya ucapkan terima kasih, kepada yang telah mendukung, terutama warga Sumsel dan seluruh pihak," kata Alex Noerdin..Alex juga meyakini, dengan perolehan suara yang telah dihitung pihaknya, kemungkin tidak akan berubah.

"Dengan adanya hasil ini, menunjukkan Alex-Ishak memang pantas memimpin Sumsel dan menang kembali sesuai hasil Pilgub 6 Juni lalu," terangnya yang didampingi wakilnya, Ishak Mekki dan keluarga besar.

Sebelumnya diberitakan, pasangan Alex-Ishak sebenarnya kalah dalam hitung cepat hasil pemungutan suara ulang (PSU) pilgub yang digelar di Kota Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan OKU Selatan.

Namun, Alex-Mekki tetap unggul secara keseluruhan perolehan suara (hasil PSU ditambah non- PSU).

Dalam rilisnya di layar lebar, pasangan Herman Deru-Maphilinda pada PSU pilgub unggul 57,90 persen, sementara Alex-Ishak meraih 33,11 persen.

Kemudian pasangan Eddy Santana-Wiwiet Tatung 5,88 persen, dan pasangan

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

Pendidikan merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Di Sumsel, pendidikan gratis bukan hanya untuk siswa sekolah negeri dan pendidikan dasar tetapi hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.

Sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel Gratis. Artinya, ada beberapa komponen pendidikan diambil alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah.Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.

Hukum- Ekonomi - Politik

mentara rata-rata laju pertumbuhannya adalah 6,7 % selama tiga tahun terakhir.

Untuk Indeks Prestasi Manusia (IPM), Provinsi Sumatera Selatan juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut BPS, IPM Sumsel tahun 2011 naik angkanya menjadi 73,31 dibanding angka tahun 2010 yang sebesar 72,95. Data BPS menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir IPM sumsel terus meningkat dengan rata-rata angka sebesar 72,46.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu .

41

Hukum- Ekonomi - Politik

Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Oleh : Ketua Litbang AAI ,Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA

A. ABSTRAK Bahwa kejahatan-kejahatan jalanan atau street crime (blue collar crime) lebih banyak diperhatikan masyarakat langsung karena hal ini bersentuhan langsung dengan mereka atau mereka yang mengalami kerugian atau penderitaan tetapi kejahatan korporasi seperti kasus, “bank century”, kasus “newmond”, kasus “chernobyl”, kasus “dow chemical”, kasus “kecelakaan pertambangan di China”, kasus “shell”, kasus “pepsi”, kasus “unocal”, kasus “pupuk beracun”, kasus “limbah B3”, kasus “coca-cola”, kasus “Mc wane”, kasus “walmart”, kasus “nike”, kasus “general motor”, kasus “general elektrik”, kasus “buldozer cartepillar”, kasus “dyncorp”, kasus “dolf foods”, maupun kasus “minamata disease” di Jepang, yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya padahal kejahatan korporasi sangatlah mengerikan dan pihak korbannya merasa tidak apa-apa (victimless), mengapa demikian ?

PROTEKSI

Menurut penulis jawabannya adalah pelaku-pelaku tersebut didalam kejahatan korporasi adalah orang-orang hebat yang mempunyai pendidikan tinggi, dan kedudukan didalam masyarakat sangat terhormat dan mempunyai gengsi yang tinggi dan melakukan kejahatan sudah merupakan kehendaknya sebagaimana pendapat dari LOMBROSO tentang born criminal dan hal ini sesuai dengan ayat alkitab dalam Kejadian 6 :5 yang bunyinya sebagai berikut :

Bahasa Indonesia : Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.

Bahasa Inggris : Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually B. PENDAHULUAN Bahwa penulis adalah Staff Pengajar di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dan telah mengajar mata kuliah tentang Kejahatan Korporosi hamper 7 tahun lamanya , untuk semester kali ini diikuti oleh mahasiswa sekitar 25 mahasiswa dari berbagai golongan terutama dari konsultan pajak dan sebagian pula dari advokat dan pihak kepolisian yang masih punya niat untuk mengambil Magister hukum.

Bahwa menurut Prof Dwija Priyatno,SH,MH dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (2005) didalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar pernah menyatakan sebagai berikut: “Bahwa dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa ,semakin tinggi kejahatan yang terjadi” Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konven-

42

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

sional/tradisional/blue collar crime/street crime seperti kasus kasus perampokan, pembunuhan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, perkosaan dan lain sebagainya sehingga Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa : Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya.Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminaliatas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energy dan pola pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan computer,penipuan terhadap konsumen berupa barang barang produksi kwalitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dari hubungan pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran Sehingga ruang lingkup kejahatan korporasi dapat terjadi pada berbagai sektor seperti: Pertanian - Kehutanan - Perbankan - Otomotif - Elektronik - Hiburan dan sebagainya - Pertambangan - Kreading - Shiping - Makanan - Farmasi - Perumahan - Konstruksi - Transportasi - Money Loundry - Trafficking - Narkotika - Fishing.

Bahwa didalam kongres PBB V Tentang pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum (The prevention of crime and treatment of offender) dalam tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres VII tahun 1985 menunjukkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh perusahaan terkenal dan mempunyai dampak yang sangat negative pada perekonomian negara yang bersangkutan.

Bahwa saat ini kejahatan-kejahatan korporasi sudah sangat tinggi dan tidak dapat diterima/ditoleransi apalagi yang menyangkut tentang narkotika. Penulis pernah berjumpa dengan seorang Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyebutkan hampir 80% kasus-kasus pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah kasus Narkotika, demikian juga Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya dan menurut siaran radio elshinta yang pernah penulis dengar dari Petinggi BNN bahwa pusat dari narkotika di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp.54 Triliun setiap tahun, coba bayangkan suatu omset yang sangat menggiurkan dan pasti setiap orang pengusaha-pengusaha ingin mendapatkan hasil yang sedemikian hebatnya yang sangat menggiurkan dan sangat menjanjikan bukan?

PERMASALAHAN Bahwa banyak jurisprudensi yang penulis baca selama ini saksi hukum terhadap kejahatan korporasi yang ditujukan hanyalah person/personalnya dan tidak korporasinya, kenapa ?

Seorang mahasiswa penulis yang bekerja sebagai penyidik dari Mabes Polri menyatakan, memang selama ini hanyalah ditujukan kepada oknum yang melakukan kejahatan korporasi tersebut dan jarang sekali sampai mempunyai institusinya maupun perusahaan yang melakukan kejahatan tersebut, kenapa ??

Apakah ketidak mengertian dari penyidik yang bersangkutan..??

•

Apakah penyidik hanya puas apabila dapat menyeret sampai pengadilan negeri sang oknum yang melakukan kejahatan korporasi dan tidak menuntut korporasinya..??

Hukum- Ekonomi - Politik

•

PEMBAHASAN Bahwa kejahatan dapat terbagi 2 yaitu : 1. Kejahatan tradisional = konvensional = street crime = blue collar crime 2. Kejahatan non tradisional = white collar crime = cyber crime = computer crime Bahwa white collar crime pertama kali digunakan oleh EDWIN HARDIN SUTHERLAND dalam pidato bersejarahnya didepan the american sociological society (1939) dan ia menyatakan : Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat seperti Banker, Industriawan, Kelompok profesi.

dilakukan melalui 3 sistem pertanggung jawaban korporasi yaitu : 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat/pelaku, maka penguruslah yang harus bertanggung jawab.

2. Korporasi sebagai pembuat atau pelaku, maka pengurus yang bertanggung jawab.

Selanjutnya SUTHERLAND mengatakan : “a crime committed by a person of respectability and high social status in thecouse of his accupation”

Yang tersirat dari tulisan EDWARD A ROSS adalah : 1. Masalah mencari lebel penjahat yang dapat diterapkan pada pelakunya 2. Sikap masyarakat yang mendua, terhadap kerugian dan tanggapan sosial yang sepadan dengan kesalahan-kesalahannya 3. Fakta mengenai pratek-pratek penegakkan hukum dalam memberikan kekebalan, penuntutan yang secara luas didasarkan pada sikap masyarakat yang mendua tersebut 4. Wanita simbolis, bahwa beberapa ciri tertentu khususnya pimpinan korporasi dan korposasi berada diluar jangkauan hukum pidana.

Adapun kerugian akibat kejahatan korporasi meluputi : 1. Dibidang ekonomi 2. Dibidang sosial 3. Dibidang moral Adapun contoh terhadap tindakan penyalah gunaan ekonomi secara melawan hukum adalah sebagai berikut : 1.

Pelanggaran peraturan perpajakan.

2.

Perburuhan 3.

Pencemaran lingkungan

4.

Penipuan terhadap konsumen

5.

Penyalahgunaan didalam bidang pemasaran dan perdagangan

Bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana

Bahwa korporasi = Legal entity = rechtspensoon dan korporasi terdiri dari :

•

Corpus = struktur fisiknya

•

Animus = kepribadiannya

Bahwa Prof.SATJIPTO RAHARDJO, SH menyebutkan : karena badan hukum itu adalah ciptaan hukum maka kematiannya pun ditentukan oleh hukum.

Bahwa modus operandi kejahatan korporasi yang dilakukan secara : • Terselubung • Terorganisir • Oleh orang ahlinya Bahwa didalam kejahatan korporasi dikenal dengan double tract system yaitu : • Sanksi hukum pidana • Sanksi terhadap tindakan Adapun golongan badan hukum di Indonesia menurut macam, jenis dan sifatnya yaitu : 1. Macamnya : (a) Badan hukum orisinil (murni); (b) Badan hukum tidak orisinil 2. Jenisnya : (a) Badan hukum publik; (b) Badan hukum privat 3. Sifatnya : (a) Korporasi; (b) Yayasan Bahwa istilah kejahatan korporasi adalah sebagai berikut : 1. Crime for corporation (corporate crime = kejahatan korporasi) : Kejahatan korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri dan bukan sebaliknya.

2. Crime againts corporation (employee crime) : Kejahatan yang dilakukan para karyawan atau pekerja terhadap perusahaan atau korporasi 3. Criminal corporation : Kejahatan yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan (sebagai topeng) untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan.

PROTEKSI

Bahwa sebelumnya SUTHERLAND telah ada HENDERSON telah berbicara tentang educated crime = white collar crime dan 6 tahun setelah HENDERSON, EDWARD A ROSS menulis hal yang sama hanya EDWARD A ROSS menekankan aspek moral sedangkan SUTHERLAND menekankan prespektif akademis dalam bukunya “Presidencial addres”.

Selanjutnya EDWARD A ROSS mengatakan “pelaku kriminal yang menikmati kekebalan terhadap dosa-dosanya yang baru berikut penampilannya yang terhormat sehingga pelaku criminal tersebut terlindungi dari celaan masyarakat.”

3. Korporasi sebagai pembuat/pelaku dan sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Adapun perbedaan antara crime for corporation (corporate crime) dengancriminal corporation adalah : berkaitan dengan pelakunya dan hasilkejahatan yang diperoleh. Bahwa pelaku kejahatan korporasi adalahkorporasi itu sendiri sedangkan pelaku dalam criminal

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

43

Hukum- Ekonomi - Politik

5.

Hambatan dalam penditeksian dan penuntutan (detention and prosecution) : Sebagi akibat profesionalisme yang tidakl seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan 6.

Peraturan tidak jelas (ambiguitas law) : Yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakkan hukum 7.

Sikap mendua status pelaku tindak pidana, harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan tetapi memang perbuatan tersebut illegal.

Dimensi criminal kejahatan korporasi adalah sebagai berikut : 1.

Defrauding stockholders : Tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan yang diperoleh sehingga menimbulkan penipuan terhadap para pemegang saham.

2.

Defrauding the public : Penipuan terhadap masyarakat terjelma dalam bentuk persekongkolan penentuan harga dan produk yang tidak reprentatite 3.

Defrauding the government : Tindakan penipuan oleh suatu korporasi yang ditujukan langsung kepada pemerintah (pajak) atau kantor pajak

PROTEKSI

4.

Endangering the publick welfare. :Kejahatan korporasi yang mengarah dan membahayakan kesejahteraan umum (polusi industri)

corporation, pelakuutamanya adalah penjahat diluar korporasi dan korporasi itu hanya sebagaisarana atau alat untuk melakukan kejahatan.

Adapun unsur-unsur kejahatan korporasi adalah sebagai berikut : 1. Kejahatan 2. Yang dilakukan oleh orang-orang yang terpandang atau terhormat.

3. Dari status sosial yang tinggi 4. Dalam hubungannya dengan pekerjaannya 5. Dengan melanggar kepercayaan public Adapun istilah lain yang serupa dengan kejahatan korporasi adalah : 1. Accupational crimes = kejahatan jabatan 2. Organized crimes = kejahatan terorganisir Adapun perbedaan antara white collar crime dengan blue collar crime adalah sebagai berikut : 1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visbility) : Karena biasa tertutup oleh kegiatan yang normal dan rutin serta melibatkan keahlian professional dan sistim organisasi yang kompleks 2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity) : Karna selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian. Serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisasikan dan melibatkan orang serta berjalan bertahun-tahun 3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (differsion of responsibility) ; Yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi 4. Penyebaran korban yang sangat luas (differsion of victimization): Seperti polusi dan pencemaran.

44

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

5.

Endangering employee : Kejahatan korporasi yang tidak memperdulikan keselamatan kerja pegawainya.

6.

Illegal intervention in the public prosess : Melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

7.

Unfair Competion : Merupakan persaingan yang tidak sehat 8.

Market limitation : Pembatasan dalam hal pemasaran 9.

Price fixing : Permainan harga dalam perdagangan 10.

Misrepresenting product : Penyerahan produk yang salah Bahwa kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk maupun jenisnya ataupun modus operasinya sering melampaui batas-batas negara (trans borden crime) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi, sebagai contoh : Pada awal 1990-an secara internasional perhatian terhadap kejahatan korporasi ini disebabkan antara lain dengan makin gencarnya perang melawan narkotika tersebut dilakukan oleh negara-negara maupun yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Disamping melawan narkotika juga yang tidak kalah pentingnya anti money laundering act, dan hal ini tentu melibatkan dunia berbankang oleh karena itu permasalahannya diperluas pada international financial crime.

Bahwa permasalahan money loundering ini tidak terbatas pada perdagaan narkotika saja karena telah lama diduga bahwa uang haram ini dipergunakan dalam perdagangan senjata api tidak sah dalam memajukan terorisme, pandangan ini dianut oleh center for international financial crime studies pada college of law, university of florida USA yang menjadi penyelenggara dari internasional conference of money loundering, asset forteiture and white collar di newyork city, febuari 1994.

Bahwa menurut SOEDJONO DIRDJOSISWORO, Kejahatan money loundering adalah merupakan salah satu kategori kejahatan yang sulit diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di ujung abad 20 dan awal abad 21 Begitu hebatnya kejahatan-kejahatan korporasi hal ini berarti bahwa raksasa-raksasa korporasi tersebut menguasai dan dapat mengontrol kehidupan ekonomi, sosial dan politik negara misalnya : The Campbell soup company di Amer-

ika mengontrol 95% dari segala bahan soup, 4 perusahaan makanan menyediakan 90% dari seluruh makanan pagi

Menurut Prof.LOEBBY LOQMAN menjelaskan bahwa korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum sedangkan GILLES berpendapat koporasi adalah orang atau manusia dimata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang telah dilakukan.

Sedangkan SOEBEKTI mencontohkan badan hukum atau korporasi misalnya suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroon terbatas, perserikatan orang atau yayasan atau bentuk-bentuk korporasi lainnya. Sedangkan MARSHALL B CILNARD dan PETER C YEAGER memberikan pengertian tentang kejahatan korporasi sebagai berikut :

“A corporate crime is any act commited by corporations that is punished by the state, regardless of whether is it punished under administrative, civil or criminal low (kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh Negara,apakah dibawah Hukum Administratif, Hukum Perdata atau Hukum Pidana)”

1. Kejahatan perusahaan atau corporate crime, yakni pelakunya adalah kalangan eksekultif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan.

2. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara.

3. Kejahatan malpraktek atau dikategorikan profesional occupational crime pelakunya adalah kalangan profesional seperti dokter, psikiater, akuntan dan ajuster serta berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi 4. Prilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya

BAHAN BACAAN: 1.

Holy Bible.

2.

Prof. Dr.Muladi, SH & Prof.Dr.Dwidja Priyanto,SH,MH “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”

3.

Dr.Mahrus Ali “Kejahatan Korporasi”

4.

Dr. Mahmud Mulyadi,SH,MHum &Feri Antoni

Surbekti,SH,MH. “Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi” 5.

Dr.Dwidja Priyatno “Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana Pada Korporasi” Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2005

6.

Prof.Dr.I.S.Susanto,SH “Kriminologi”

7.

Dr.Dwidja Priyatno,SH,M.Hum,Sp.N. “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban idana Korporasi di Indonesia” 8.

Dr.M.Arief Amrullah,SH,M.Hum “Kejahatan Korporasi” 9.

Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,SH “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”

10.

Singgih “Kejahatan Korporasi yang mengerikan” Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan

11.

H. Setiyono,SH,MH “Kejahatan Korporasi”

PROTEKSI

Bahwa MILLAR dalam bukunya White Collar Crime menyatakan kejahatan korporasi terbagi dalam 4(empat) kategori yaitu :

Hukum- Ekonomi - Politik

Selanjutnya menurut Prof. I.S SUSANTO yang menyatakan bahwa kekuasaan korporasi tersebut dalam bahasa ekonomi dijalankan melalui keputusan-keputusan dalam investasi, lokasi, penelitian dan disain terhadap produk, namun juga mempunyai bidang di sosial dan politik seperti dibidang ketenagakerjaan, persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat setempat serta kualitas hidup pada umumnya.

1. Korban telah mengetahui bahwa dirinya menjadi kor-

12.

Edi Yunara,SH,MH “Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus” 13.

Robintan Sulaiman,SH,MH,MA,MM “Kejahatan Korporasi Perbankan” 14.

Zul Akrial “Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi” pengantar Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.Mcl. 15.

Dr.Agus Budianto,SH,M.Hum “Delik Suap Korporasi di Indonesia” 16.

Diktat Kuliah oleh Prof.Dr.Suhandi Cahaya,SH,MH,MBA.

Beberapa karakteristik kejahatan sosio-ekonomi tersebut, yang perlu diperhatikan dalam kerangka penegakan hukum adalah sebagai berikut :Maksud atau tujuan yang sesungguhnya bersifat tersembunyi, contohnya suap-menyuap 1. Keyakinan si pelaku mengenai kebodohan dan ketidaktahuan korban, dimanfaatkan oleh si pelaku,Penyembunyian pelanggaran jika dalam tindak biasa yang lazim dilakukan oleh perorangan yang menjadi masalah adalah pelaku, sedangkan perbuatan terlihat nyata. Akan tetapi dalam kejahatan sosioekonomi korban baru merasakan sebagai korban (viktimisasi) setelah berselang beberapa lama.

Menurut STEVEN BOX terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejahatan yang telah dialaminya. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah :

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

45

PROTEKSI

Hukum- Ekonomi - Politik

JENIS SANKSI TERHADAP KOORPORASI TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

DI LUAR KUHP

NO PERUDANG-UN- JENIS SANKSI DANGAN DILUAR SANKSI PIDANA KUHP 1

Undang-Undang No. 21 Tahun 2OO7 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pidana tambahan; pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang yang sama.

2

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dlubah UndangUndang No. 2O Tahun 20O1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana pokok meliputi ;Pidana denda. Pidana tambahan; perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pcngganti, penutupan seluruh atau sebagian atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

3

Undang-Undang No. 35 Tahun 2OO9 Tentang Narkotlka.

Pidana pokok meliputi, pidana denda. Pidana Tambahan; pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

4

Undang-Undang No. 44 Tahun 2OO8 Tentang Pornografi.

Pidana pokok; pidana denda.

Pidana tambahan meliputi; pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha. perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.

5

Undang-Undang No. 23 Tahun 2O02 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4O Tahun 20O8 Tentang Penghapusan Diskrimlnasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2OO1 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pidana pokok meliputi pidana denda.

6

7

8

Undang-undang No. 24 Tahun 2OO7 Tentang Penanggulangan Bencana

SANKSI TINDAKAN

Pidana pokok meliputi pidana denda.

Pidana tambahan meliputi; pencabutan Izin usaha dan pencabutan status badan hukum Pidana pokok meliputi pidana denda.

Pidana tambahan meliputi; pencabutan hak, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh darl hasil tindak pidana.

Pidana pokok meliputi pidana denda.

Pidana tambahan meliputi ; pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Jakarta,,4 Juli 2013 Hormat Penulis Prof Dr Suhandi Cahaya, SH ,MH ,MBA Advocat – Kurator – Mediator –Konsultan –Ketua Litbang AAiDosen

Sumber : diolah dari beberapa peraturan perundang-undangan KESIMPULAN Demikianlah artikel ini dipersembahkan oleh penulis khususnya untuk mahasiswa pascasarjana Universitas Jayabaya saat ini dan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut : ____________________ __________________ Apakah ketidak mengertian dari penyidik yang bersangkutan..??

Apakah penyidik hanya puas apabila dapat menyeret sampai pengadilan negeri sang oknum yang melakukan kejahatan korporasi dan tidak menuntut korporasinya..?? _ 1.

Bahwa sudah tentu penyidik sudah banyak yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

2.

Bahwa mungkin saja sebagian penyidik

46

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pidana Pokok meliputi pidana denda.

Pidana tambahan meliputi; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan, perbaikan akibat akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan dan penempatan perusahaan di bawah pengampunan.

10

Undang-Undang No. 15 Tahun 2O02 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Pidana pokok meliputi: pidana denda Pidana tambahan meliputi: Pencabutan izin usaha, Pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi Pidana pokok berupa Pidana denda Pidana tambahan: pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu

tidak mau melibatkan korporasinya dan menurut pendapat penyidik sudah cukup apabila pengurus korporasi saja yang dihukum. _____________ SARAN penulis adalah : Seharusnya keduaduanya baik pengurus, maupun korporasi itu sendiri dapat dihukum oleh pihak pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut sehingga keadilan benar-benar dapat ditegakkan.

11

12

13

Pidana pokok meliputi Pidana denda Pidana pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan usaha Pidana denda Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan usaha.

Pidana denda Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan usaha

PDAM Tirta Randik Terapkan Sistem Online dan SMS Banking

M

u l a i saat ini bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik, tidak harus mendatangi kantor serta unit pelayanan, sebaliknya cukup pergi ke ATM dan melalui SMS Banking di Bank Sumsel Babel dimana saja. Sebab Direktur PDAM Tirta Randik Sepihak perusahaan air kayu, Firdaus L Dien minum dibawah naungan pemerintah ini telah bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel menerapkan pembayaran sistem online di awal April 2013. “Sistem pelayanan ini diberikan kepada seluruh pelanggan air bersih yang ada di kabupaten Muba, tidak lain hanya ingin memudahkan system pembayaran tagihan rekening saja, selain itu memberikan kenyamanan. Sehingga para pelanggan setia tidak lagi dipusingkan dengan pembayaran tagihan yang mengharuskan datang ke kantor unit pelayanan dan PDAM, “kata Direktur PDAM Tirta Randik Sekayu, Firdaus L Dien melalui Kabag keuangan Makmur. Dijelaskannya, sistem online yang dijalankan oleh perusahaan ini yaitu dengan cara memberikan kemudahan bagi setiap pelanggan ketika ingin melakukan pembayaran rekening air. Pelanggan selama ini membayar di loket, sebaliknya hanya

PROTEKSI

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan; Perbaikan akibat akibat tindak pidana; Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan dan Penempatan perusahaan di bawah pengampuan

Hukum- Ekonomi - Politik

9

cukup datang ke ATM dan Bank Sumsel Babel Sekayu. “ Caranya, pelanggan cukup mengetik nomor rekening yang tertera disisi kanan rekening yang 11 digit. Kemudian masukan tagihan, selanjutnya selesai dan tinggal menerima bukti pembayaran,”terangnya.

Sistem ini diberlakukan, tambah Makmur, sejak awal April 2013 ini, pihaknya telah melakukan jalinan kerja sama dengan pihak Bank Sumsel Babel Sekayu, artinya pelanggan tak hanya membayar di Bank Sumsel Babel Sekayu, artinya pelanggan tak hanya membayar di Bank Sumsel sekitar sekayu saja.

“Tapi sebaliknya bisa dimana saja, maksudnya ketika berada di Palembang bisa melakukan pembayaran tagihan rekening melalui ATM,”jelasnya. Kemudahan ini tak hanya pada sistem online ATM saja, tapi ke depan pihaknya bakal kerja sama dengan pihak Telkomsel, artinya pelanggan bisa membayar tagihan melalui SMS Banking Bank Sumsel Babel.”Kemudahan ini diberikan tak lain hanya untuk memanjakan pelanggan air bersih yang saat ini kita sudah memiliki 23.400 pelanggan air bersih berada di 34 Unit, “imbuhnya. Terpisah, penanggung jawab Payment PDAM Tirta Randik, dari Bank Sumsel Babel Sekayu, Tabroni, mengutarakan, system yang diberikan itu selama 24 jam, pelanggan bisa melakukan pembayaran dimana saja. “Soal jaringan terus kita lakukan pemantauan sehingga tidak ada persoalan, untuk itu kita saat ini menggunakan sistem jaringan aikon listrik, sehingga ketika ada pembayaran tidak ada permasalahan. / lim / rin

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

47

Hukum- Ekonomi - Politik

tidak ada manfaatnya memperpanjang kontrak Koba Tin lantaran terus mengalami kerugian.Dia mencontohkan pada 2012 kemarin, kerugian Koba Tin mencapai US$ 40,9 juta dan 25 persen diantaranya harus ditanggung PT Timah. 25 persen itu merupakan besaran kepemilikan saham Timah di Koba Tin. “Karena rugi terus tidak ada manfaatnya. Makanya saya beri masukan itu tidak diperpanjang. Alasannya jelas kok,” ujarnya.Sukrisno mengatakan, konsesi lebih baik diberikan ke pemerintah daerah melalui kerjasama BUMN dan BUMD. Dia menyatakan Timah telah memiliki kesepakatan dengan BUMD Bangka Belitung, BUMD Bangka Tengah, BUMD Bangka Selatan.

Gubernur Babel dan Dirut PT Timah Temui Menteri ESDM

T

“Apakah PT Timah akan mayoritas atau dibagi tiga, itu terserah. Itu yang mengkoordinasikan Menteri,” jelasnya.

PROTEKSI

erkait berakhirnya masa kontrak karya PT Koba Tin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendy dan Direktur Utama PT Timah Sukrisno. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 10 September kemarin, di kantor Kementerian ESDM. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Thamrin Sihite turut hadir dalam pertemuan itu. Dia menjelaskan pertemuan tersebut belum membicarakan besaran porsi saham pengelolaan Koba Tin. Namun dia tidak menampik pertemuan itu sebagai sinyal sikap pemerintah yang tidak memperpanjang kontrak Koba Tin. “Tunggu saja hasilnya. Kemarin itu belum ada pembicaraan soal porsi saham. Hanya membahas bagaimana kondisi di sana (Bangka Belitung),” kata Thamrin di Jakarta.Thamrin enggan menjelaskan apakah pihak Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad yang memiliki 75 persen di Koba Tin telah melakukan pertemuan serupa dengan Jero Wacik. Namun dia menegaskan sikap pemerintah terkait Koba Tin lebih mengutamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kontrak Koba Tin nantinya dalam bentuk IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) akan diberikan pemerintah kepada BUMN,” jelasnya.Sementara itu Plt Gubernur Babel, Rustam Effendy menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya nasib Koba Tin kepada pemerintah pusat. Namun dia mengingatkan adanya tanggungjawab MSC yang harus dilunasi terlebih dahulu. Tanggung jawab itu kepada karyawan dan reklamasi lingkungan pasca tambang.“Siapapun pengelolanya operasional tetap jalan. Persoalan kewajiban (MSC) tidak boleh lepas. Wajib,” ujarnya.

Rustam menjelaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Babel siap memiliki 15 persen porsi saham. Dia pun menegaskan sejumlah anggaran telah dialokaasikan. Namun Rustam belum bersedia mengungkapkan besaran dana tersebut lantaran harus mendapat persetujuan dari DPRD Bangka Belitung terlebih dahulu.Dirut Sukrisno menyebut pertemuan tersebut batal karena Menteri Jero melakukan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selaku korporasi, Sukrisno mengungkapkan

48

Kerjasama ini didasari keinginan agar pengelolaan ladang timah di Bangka Belitung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Namun dia menuturkan belum ada kesepakatan pembagian saham antara BUMN dan BUMD dalam pengelolaan.

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Kontrak Karya Koba Tin ditandatangani pada 16 Oktober 1971. Kontrak ini diperpanjang pada 6 September 2000 dan berlaku hingga 31 Maret 2013. Luas wilayah Koba Tim mencapai 41,3 ribu hektar yang terletak di kabupaten Bangka Tengah dan kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah memperpanjang sementara kontrak selama tiga bulan guna melakukan evaluasi yang dilakukan oleh tim independen. Selama tiga bulan melakukan evaluasi, tim independen telah menemui para pemegang saham Koba Tin yakni Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad yang memiliki 75 persen serta PT Timah yang memiliki 25 persen saham.

Selain itu, tim juga pergi ke Bangka, Belitung melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat. Hasil evaluasi ini telah diserahkan ke Menteri ESDM sebagai bahan pertimbangan sikap pemerintah untuk menentukan nasib kontrak Koba Tin.

PT Timah Kantongi Izin “Jajah” Myanmar PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengungkapkan, perkembangan ekspansi bisnisnya ke Myanmar sudah mendapatkan izin prinsip. Oleh karena itu, PT Timah berencana melakukan eksplorasi dalam waktu enam bulan ke depan.

“Sekarang yang Myanmar sudah ada tim delapan orang, sudah berangkat ke situ. Saya suruh cari kantor di situ, cari penginapan di situ dan diharapkan tahun ini sudah mulai eksplorasi karena izin prinsip sudah dapat,” ungkap Direktur Utama Timah Sukrisno ketika ditemui di Hotel Four Season, Jakarta.

Sukrisno menambahkan, dalam waktu enam bulan ke depan, perseroan akan melakukan eksplorasi timah di sana.

Sehingga pada 2014 mendatang, perseroan sudah bisa melakukan eksploitasi tambang timah yang ada di sana.

“Sehingga izin definitif kita sudah tunjuk dirut dan kita tunjuk ke sana dan mudah-mudahan dalam waktu enam bulan kita mulai eksplorasi dan tahun 2014 kita sudah eksploitasi,” tambahnya.

T

arget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2013 akan meningkat menjadi Rp 1 triliun setelah sebelumnya ditargetkan hanya Rp 933,37 miliar.

“APBD kita tahun 2013 ini ada perkiraan peningkatan pendapatan Rp71,92 miliar dari target sebelumnya. Makanya, pembahasan APBD perubahan ini untuk mengubah target yang akan dicapai itu,” kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya.

Menurutnya, perkiraan peningkatan pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang semula ditargetkan Rp 60,6 miliar, bertambah 16,9 miliar sehingga menjadi Rp77,53 miliar.

kab sendiri bisa meningkatkan target PAD pada tahun ini.

Namun menurut Sujiwo, masih ada beberapa hal yang perlu dikuatkan seperti upaya penagihan piutang pajak bumi dan bangunan, dimana hal tersebut saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemda untuk mengolahnya sendiri.

“Untuk itu, perlu kerja keras dari dinas terkait agar target PAD ini bisa tercapai. Untuk yang lainnya, mungkin kita akan menunggu pandangan dari fraksi-fraksi sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap perubahan APBD ini,” kata Sujiwo.

Kekurangan Tunjangan Profesi Guru Dibayar Dalam RAPBD Perubahan Peningkatan anggaran belanja tak langsung pada Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) daerah itu pada tahun anggaran 2013 diarahkan untuk pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru sebesar Rp. 32,15 milyar.

Demikian diungkapkan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, di Sungai Raya.

“Penambahan ini sebagaimana diatur dalam Perubahaan Peraturan Menteri Keuangan dan iuaran ansuransi PNS, tambahan kekurangan alokasi gaji dan tunjangan serta tambahan atas kekurangan alokasi tambahan penghasilan,” katanya.

Adapun besaran penambahannya, dijelaskan oleh Muda, yakni untuk pembayaran gaji pokok PNS sebesar Rp10,88 miliyar, tambahan tunjangan frofesi guru sebesar Rp32,15 miliyar, dan penambahan untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebesar Rp3,97 miliyar yang merupakan sharing dana alokasi khusus (DAK).

Sementara, lanjut Muda penambahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

PROTEKSI

Lebih lanjut Muda menjelaskan, dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 itu merupakan penguatan kebijakan yang sudah dibuat pada APBD 2013 yang disahkan pada akhir tahun 2012.

“Perubahan-perubahan yang ada di dalamnya sebatas penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah yang antara lain pendapatan daerah yang sah berupa dana bantuan keuangan dari Pemprov Kalbar, yang diperuntukkan pada bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, bidang komunikasi dan lainnya,” tuturnya.

Muda memaparkan, penambahan penerimaan daerah juga berasal dari transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi tunjangan profesi guru serta hasil pajak penghasilan yang ditetapkan pada

Hukum- Ekonomi - Politik

Tahun 2013 Ini APBD Kubu Raya Ditargetkan 1 Triliun Rupiah

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan pasal 21 dan 25. Selain itu, penambahan PAD yang bersumber dari penerimaan lain-lain yang berasal dari piutang pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan ke Kubu Raya.

“Khusus penambahan penerimaan yang berasal dari piutang pajak bumi dan bangunan, perlu saya sampaikan bahwa penerimaan tersebut masih merupakan prakiraan untuk dapat ditagih, mengingat piutang tersebut merupakan akumulasi dari piutang pajak bumi dan bangunan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang sebelumnya di kelola oleh pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo menyatakan dalam pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2013 itu memang lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada lembaga eksekutif setempat karena bisa lebih cepat mempersiapkan pembahasannya.“Kita targetkan APBD perubahan ini bisa diselesaikan sebelum Lebaran nanti. Namun, kita akan tetap menggiring hal ini agar bisa mengarah kepada keberpihakan terhadap masyarakat,” kata Sujiwo.

Menurutnya, dari pemaparan yang disampaikan Bupati Kubu Raya terhadap pandangan umum Bupati pada APBD perubahan tersebut, dia menilai sudah sangat baik, dimana pem-

Daerah (DPPKAD) pada dasarnya diperuntukan untuk belanja tak langsung dan belanja bantuan sosial atau hibah yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.839,3 juta, asuransi kesehatan Rp.800 juta, serta bantuan kepada kelompok masyarakat lembaga termasuk hibah untuk KPU, Panwaslu, Polresta, Polres Mempawah, dan Kodim 1201 Mempawah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan dilaksanakan 19 September mendatang.

Menurut Muda, untuk Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan bertambah Rp5 miliyar yang merupakan bantuan keuangan provinsi untuk program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp.3,2 milyar, program percepatan infrastruktur perdesaan serta peningkatan optimalisasi sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp.1,69 milyar.

“Untuk penambahan pada Bina Marga dan Pengairan kita alokasikan untuk percepatan pemeliharaan infrastruktur sebesar Rp.1,5 miliyar dan penambahan program pembangunan jalan dan jembatan Rp.500 juta. Penambahan ini, kita sudah memperhatikan aspek prioritas dan dinamika yang terjadi di masyarakat,” katanya./ Halim

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

49

Hukum- Ekonomi - Politik

Tilang Ferrari Kuning di Jalur TransJ, Bripka Farid Diberi Penghargaan

K

akorlantas Mabes Polri Irjen Pudji Hartanto memberikan penghargaan terhadap anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, Bripka Farid Fudin yang berani menilang mobil Ferrari kuning saat melintas di jalur Trans Jakarta Permata Hijau, Jakarta Selatan.

“Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Kakorlantas terhadap Bripka Farid karena dia sudah melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar, tanpa pandang bulu,” jelas Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo.

Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis 28 Agustus pagi, bertempat di Gedung Korlantas Polri, Cawang, Jakarta Timur.

“Kami diundang Kakorlantas untuk ke sana, untuk pemberian penghargaan tersebut,” kata Sambodo.

PROTEKSI

Usai memberikan penghargaan, Pudji mengamanatkan kepada Bripka Farid untuk selalu melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar. Ia juga meminta agar Bripka Farid tegas terhadap pelanggar, tanpa memandang jabatan atau kedudukan si pelanggar.

“Pak Kakorlantas beramanat agar penilangan tidak hanya dilakukan terhadap kendaraan angkutan umum atau yang biasa-biasa saja, tetapi juga terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan mewah,” jelasnya.

Sementara itu, Sambodo mengungkapkan, selain dari Korlantas, Bripka Farid juga mendapatkan reward dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tidak hanya kepada Farid, reward itu diberikan secara rutin terhadap setiap anggota lalu lintas yang sudah melakukan tindakan tegas.

Kasus Pungli Anggota Satlantas Meningkat Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo mengakui kalau anggotanya yang terlibat praktik pungutan

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo. liat (pungli) mengalami peningkatan.

“Sejak Januari sampai Agustus 2013 ini sudah 44 personel Ditlantas Polda Metro Jaya yang dalam sidang disiplin terbukti bersalah melakukan pungli. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2012 lalu,” kata Sambodo di Jakarta.

Ia menjelaskan, untuk tahun lalu anggotanya yang dinyatakan bersalah melanggar kedisiplinan dalam sidang disiplin atau melakukan pemungutan liar itu sebanyak 38 orang.

Dikatakan oleh Sambodo, para anggotanya yang dinyatakan bersalah tentu hukuman sanksi sama yakni penundaan pangkat berkala, teguran tertulis, penempatan pada tempat khusus mulai dari 14 hari sampai 21 hari, penundaan gaji berkala, tidak boleh mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu, hingga mutasi demosi atau dikeluarkan dari fungsi lalu lintas.

“Hampir semuanya karena melakukan praktek pungli,” ungkap dia.

Maka dari itu, Sambodo berharap dengan digelarnya sidang disiplin seperti ini dapat menjadi pembelajaran kepada seluruh anggota lainnya di jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya supaya tidak melakukan praktik pungli dan melakukan tindak melanggar kedisiplinan lainnya.

“Kami harapkan, dengan sidang disiplin ini yang dinyatakan terbukti bersalah jera dan tidak mengulang perbuatannya. Ini sebagai pembelajaran pada anggota lainnya agar tidak melakukan tindakan melanggar kedisiplinan serupa,” tegasnya. [ton]/lim

50

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

enjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang tinggal dua hari lagi. Kapolda Sulselbar didampinigi Dir Intel,Dirkrimsus,Kabid Humas Polda, mengunjungi lima posko kandidat dalam rangkah silaturahmi terkait penyelenggaraan pemilukada yang damai.

Kapolda Sulselbar dihadapan kandidat yang akan bertarung meminta agar menjaga pemilukada ini dari hal-hal bisa mencederai pelaksanaan pilkada ini.Begitu juga kepada para massa simpatisan dihimbau agar bisa menjaga diri masing-masing dan jangan terprofokasi dari massa kandidat lain.

Mantan Kapolda Bengkulu ini menambahkan bahwa sebanyak 5 kabupaten yakni Pinrang,Jeneponto,Wajo,luwu,dan Makassar akan menggelar pemilukada periode 20132018 yang penyelenggaraannya bersamaan semua yakni Rabu (18/9/13) yang akan datang.

Kapolda Sulselbar Irjen Pol Burhanuddin Andi

Perusuh pilkada akan ditembak di tempat

Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel akan memperketat pengamanan

terbuka di sejumlah wilayah di kota Makassar. Polisi tidak akan segan menembak di tempat jika kondisinya mendesak.

“Ini Protap 01, sebagai prosedur tetap Kapolri No. 01/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarki. Puncak pengamanan sesuai dengan prosedur ini adalah tembak di tempat untuk melumpuhkan,” ujar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Burhanuddin Andi, di selasela kunjungan ke para calon wali kota Makassar.

Dia menambahkan, polisi akan memperketat pengamanan di posko-posko pasangan calon wali kota. Menurutnya, pengamanan akan dilakukan secara terbuka. Polisi berpakaian seragam akan menjaga selama 24 jam di masing-masing kediaman pasangan calon.

“Kita sudah lakukan antisipasi. Kita kerahkan pengamanan terbuka semaksimal mungkin. Termasuk mendatangi posko-posko pemenangan calon wali kota,” jelas dia.

Dia menambahkan, pihaknya meminta agar para pendukung calon tidak saling serang setelah pemilihan. Dia juga meminta agar pendukung calon tidak langsung euforia dengan hasil quick qount.

“Kalau bisa tidak usah konvoi. Sebaiknya merayakan kemenangan di posko masing-masing saja,” jelas dia.

Selasa, 17 September kemarin, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Burhanuddin Andi mengunjungi kediaman masing-masing calon wali kota Makassar. Dia mengajak kepada semua pendukung pasangan calon untuk bisa menerima hasil perhitungan suara.

“Biasanya kalau pagi itu pemilihan berlangsung bagus. Nanti sekitar jam 15.00 baru mulai terasa ketegangannya,” jelas Burhanuddin. (eka/sil)

PROTEKSI

"Saya sebagai Kapolda Sulsel meminta kepada para calon kandidat dan para massa simpatisan untuk menjaga Kota Makassar ini.Dan mari kita ciptakan situasi dan kondisi yang aman dalam pemilukada ini."Ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pilkada ini,khusus Kota Makassar sebanyak sepuluh pasangan kandidat akan bertarung memperebutkan kursi Walikota dan Wakil Walikota 2013-2018 yang akan dihelat (18/9/13) nanti.

Penyelenggaraan pilkada ini akan dijaga ketat aparat gabungan kepolisian dan TNI.Sebanyak 2.870 pasukan akan mengawal jalannya pemilukada ini,termasuk pengamanan TPS yang tersebar di 14 kecamatan sebanyak 2.303 TPS..A.Hidayat).

Hukum- Ekonomi - Politik

M

Kapolda Sulselbar : Mari Ciptakan Pemilukada Yang Damai

Hukum Membuat Negara Menjadi Jaya

F

akultas Hukum UII 25 Maret 2012. Era tahun 1986 merupakan era Orde Baru dimana kepemimpinan nasional tidak dilaksanakan secara demokratis sehingga kekuasaan dan kekuatan jadi standar bagi penguasa. Pada era tersebut ada opsi atau mindset dari sebagian masyarakat bahwa, jika berkeinginan untuk mendapatkan kesuksesan langkah yang tepat adalah menjadi seorang teknokrat, tentara ataupun seorang insinyur sehingga bidang keilmuan lainnya termasuk ilmu hukum dipandang mempunyai prospek yang kurang baik.

Lebih jauh dikatakan oleh Bhakti Dewanto, SH. ketua Reuni Angkatan 1986 pada Acara Temu Alumni dan Sambung Rasa Angkatan 1986 yang juga berprofesi sebagai Pengacara Khusus kasus-kasus pidana tersebut, ketika sejarah mulai berubah dan reformasi mulai bergulir dimana angkatan hampir tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang kemudian digantikan oleh politikus maka dapat ditarik

Bhakti Dewanto, SH.

kesimpulan bahwa negara yang dipimpin oleh militer akan mengalami kehancuran, sedangkan sebaliknya negara yang dipimpin dengan dilandasi oleh Hukum yang benar akan mengalami kejayaan maka ketika itulah para alumni Fakultas Hukum UII mulai berkibar dan medapatkan perannya di kancah nasional, seperti Prof. Mahfud (Menteri Pertahanan dan Ketua MK), Dr. Busjro Muqoddas (Ketua KY dan Ketua KPK), Abdul Haris Semendawai, SH., LLM. (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Menjunjung Hukum dan Keadilan), Ifdal Kasim, SH. (Komnas HAM), Dr. Artidjo Alkostar (Hakim Agung). Dr. Salman Luthan (Hakim Agung) dan masih banyak lagi Alumni Fakultas Hukum UII yang menjabat sebagai Hakim, Jaksa, Ketua Departemen Hukum ditingkat kabupaten maupun propinsi bahkan tidak menutup kemungkinan Alumni Fakultas Hukum UII akan ada yang menjadi Presiden Republik Indonesia.

Mengingat kini Fakultas Hukum UII dan UII sudah memiliki nama besar sehingga para alumni tetap menjalin silaturahmi dan perlu merapatkan barisan agar Fakultas Hukum UII dan semua alumni beserta civitas akademikanya selalu mendapatkan Ridho Allah SWT. Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

51

Hukum- Ekonomi - Politik

MoU PT PG Rajawali II dan PT Mega Eltra

P

PROTEKSI

T PG Rajawali II, salah satu anak menggenjot sektor perdagangan perusahaan RNI yang mengelola dan jasa konstruksi. “Kami target5 pabrik gula di Cirebon - Jawa kan laba bersih tumbuh menjadi Barat, melakukan penandatangan Rp 33 miliar,” kata Sudar WiraatMemorandum of Understanding madja, Direktur Keuangan PT (MoU) pengadaan pupuk dengan yang meruMega Eltra pekan lalu. pakan salah satu perusahaan di lingkungan PT Pusri (Persero) yang melakukan distribusi Pada 2011 laba bersih perseroan pupuk. Direktur Utama PT RNI, Ismed Hasan yang bergerak di sektor perdaPutro mengatakan, pola kerjasama ini akan gangan, jasa konstruksi, dan inmensinergikan potensi dan kemampuan yang dustri cat ini hanya Rp 11 miliar. dimiliki oleh masing-masing pihak melalui Sementara pendapatan tahun ini suatu kerjasama yang saling menguntungdiperkirakan tumbuh 30% - 40%, kan. PT PG Rajawali II yang berlokasi di Jawa menjadi Rp 1,2 triliun.

Barat memiliki perkebunan tebu Hak Guna Usaha (HGU) di PG Jatittujuh dan PG SubMega Eltra tentu akan memanang dengan total luas sebesar 12.000 hektar faatkan posisinya sebagai badan dengan total kapasitas 8.000 TCD. Bagi RNI, usaha milik negara (BUMN). Mispupuk memiliki peranan sangat penting bagi alnya di bisnis distribusi pupuk, peningkatan produktivitas tanaman. Karenananggota Pusri Holding ini mendaya, agar penyediaan pupuk dapat terjamin pat dukungan suplai dari PT Pudengan baik sekaligus meningkatkan puk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, produktivitas, RNI bekerjasama dengan Direktur Utama PT Mega Eltra, Fauzi Yusuf Pupuk Kujang, dan Pupuk IsMega Eltra selaku distributor pupuk. kandar Muda. Terbukti, Mega Pada tahun ini, RNI menganggarkan Eltra baru mendapat kontrak produksi tebu sebesar 83 ton per hektar dengan areal tanapengadaan pupuk untuk PT PG Rajawali II, anak usaha PT man tebu seluas 58.130 Ha. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). “Kerja sama seperti ini akan kami kembangkan sehingga penjualan semakin “Produktivitas tanaman sangat ditentukan oleh pemberian pubanyak,” tambah Fauzi Yusuf, Direktur Utama PT Mega puk dengan kuantitas dan kualitas yang tepat, oleh karena Eltra. itu, RNI menggandeng Mega Eltra untuk menjamin persediaan pupuk” Ujar Ismed. Dari hasil realisasi tahun lalu, PG Pola serupa juga berlaku di bisnis semen. Selain mendistriKrebet Baru yang berlokasi di Malang, Jawa Timur mencapai busikan pupuk, perseroan juga menjadi distributor Semen produktivitas tertinggi yaitu 102 ton per Ha dan yang paling Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Semen Bosowa, rendah adalah PG Jatitujuh yang berlokasi di Cirebon, Jawa dan Semen Baturaja. Namun untuk tahun ini, Mega Eltra Barat, yaitu 62 ton per Ha. “Dengan luas areal Hak Guna hanya akan memperluas distribusi Semen Padang. “SemUsaha (HGU) di PG Rajawali II seluas 12.000 Ha, maka, denula hanya Medan, kami kembangkan ke seluruh Sumatera gan asumsi penggunaan kebutuhan pupuk 4 ton per Ha, keUtara,” tuturnya. Bisnis jasa konstruksi tetap digarap. “Kini butuhan pupuk sebesar 48.000 ton atau kurang lebih setara kami mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dengan Rp.30 milyar” ujar Pak Ismed. Secara konsolidasi, (PLTG) Kalimantan Timur,” ungkap Sudar.

RNI dengan 10 pabrik gula memproduksi 374.291 ton yang terbagi atas gula bagian petani dan bagian PG. Hasil Produksi Di proyek ini perusahaan bergabung dalam konsorsium lainnya adalah alcohol, spiritus dan arak. Alkohol dianggarkan bersama PT Wijaya Karya dan PT Navigat. Dari nilai konmemproduksi sebesar 3,8 juta liter dan spiritus sebesar 50 trak Rp 940 miliar, Mega Eltra peroleh porsi 39%. PLTG itu ribu liter dan arak diproduksi sebesar 250 ribu liter. dibangun sejak Maret 2012 dan selesai 18 bulan kemudian.

Sementara itu, Direktur Utama PT Mega Eltra, Fauzi Yusuf menjelaskan kerja sama ini memiliki nilai penting dalam meningkatkan kinerja tanaman sehingga mampu meningkatkan jumlah gula dan pada gilirannya mampu untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. “Ini sebuah langkah maju bagi pergulaan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada gula impor,” ujar Fauzi. Fauzi menuturkan komitmennya untuk menjadi perusahaan yang mampu melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan pupuk dan lainnya. “Moto kami adalah 6 komitmen mutu (The Six Quality) yaitu quality, cost, delivery, safety, environment dan moral” Ujar Yusuf.

TARGET KINERJA MEGA ELTRA

Mega Eltra targetkan laba tumbuh 200% PT Mega Eltra menargetkan laba bersih bisa berlipat tiga dari tahun lalu. Untuk itu, perusahaan ini akan

52

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

T Pupuk K a -

selama dua Juni 2013 Kusuma (GeKaltim) dan dari seluruh Kaltim. Acara Asikin Idat, Pupuk Kaltim pemu-

Kalimantan Timur (Pupuk ltim) kembali menggelar Konvensi Mutu Internal (KMI) XXV. Acara ini diselenggarakan hari, 18 hingga 19 di Gedung Wijaya dung Kantin Pupuk diikuti oleh 52 gugus unit kerja di Pupuk ini dibuka oleh Aas Direktur Utama (Dirut) yang dilakukan dengan kulan gong dan ditutup oleh Mulyono Prawiro, Direktur Produksi Pupuk Kaltim.

Hukum- Ekonomi - Politik

P

Pupuk Kaltim Gelar Konvensi Mutu Internal XXV 2013 Muhenry Budi Vaya, Ketua Panitia KMI XXV Tahun 2013.

Pada hari terakhir, kegiatan ini diawali penampilan Tari Rampak Gendang yang dibawakan oleh siswa-siswi SD-2 Yayasan Pupuk Kaltim (YPK). Kegiatan dilanjutkan dengan seminar yang berjudul “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas dan Kerja Tuntas” oleh Wijayanto yang juga menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pemenang pun diumumkan. Menurut Surat Keputusan Dewan Juri KMI Tahun 2013, kriteria pemenang KMI XXV adalah meliputi keaslian ide, kesesuaian dengan Key Performance Indicator (KPI) Unit Kerja dan perusahaan, keaslian data, signifikasi dampak terhadap quality, cost, delivery, moral dan SHE serta kesesuaian dengan kaidah safety dan lingkungan hidup. Pemenang KMI dibagi dalam tiga kategori, yakni kategori emas dengan nilai 860-1000, perak dengan nilai 710859,9 dan perunggu dengan nilai 600-709,9. Yang mendapat kategori perunggu sebanyak tujuh SSG, perak sebanyak 39 SSG dan emas sebanyak enam SSG. Adapun pemenang pada KMI XXV Tahun 2013 dengan kategori emas adalah sebagai berikut :

NILAI

KATEGORI

1

GKM Instrumen TCM

918

Emas

2

SSG Progresif 1

898

Emas

3

PKM Harmonis

882

Emas

4

PKM Inti Plus

878

Emas

Aas Asikin Idat, Direktur Utama PT.Pupuk Kaltim

5

PKM Elpam

873

Emas

6

SSG Inovasi

865

Emas

Tema KMI XXV tahun ini adalah “Dengan Semangat Pionir dan Karya Bermutu, Kita Budayakan Kreativitas dan Inovasi Menuju PKT Emas 2027”. Inti dari tema ini adalah budaya kreativitas dan inovasi yang sangat diperlukan Pupuk Kaltim dalam mencapai visi perusahaan, yakni menjadi perusahaan kelas Asia di bidang industri pupuk dan kimia. Dengan adanya inovasi dan kreatifitas, sebagaimana dikatakan Mulyono Prawiro, perusahaan berpotensi menghemat anggaran hingga RP2,6 M. Dalam sambutannya, Aas menghimbau untuk menjaga perusahaan dengan rasa kebersamaan dan kekompakan. Dia juga mengingatkan kepada seluruh peserta dan Kepala Unit Kerja untuk mengimplementasikan perbaikan dan usulan yang dipresentasikan dalam konvensi ini sehingga apa yang dibuat dan dipresentasikan oleh setiap gugus akan bermanfaat bagi perusahaan dan mendapatkan reward yang layak karena telah berusaha melakukan perbaikan guna kelangsungan Pupuk Kaltim.

“Peserta KMI capai 52 tim gus Kendali Kendali Mutu Sistem Saran

XXV tahun ini menyang terdiri dari GuMutu (GKM), Proyek (PKM), Six Sigma dan Group (SSG),” ujar

PROTEKSI

GUGUS

RANKING

Dalam pidato penutupan konvensi, Mulyono Prawiro mengharapkan inovasi-inovasi dan usulan-usulan yang telah dipresentasikan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan itu, kata Mulyono lagi, Pupuk Kaltim dapat berjalan secara efesien dan efektif di segala lini dan tetap unggul menghadapi persaingan, tantangan dan rintangan yang selama ini terus kita hadapi. “Bagi gugus Pupuk Kaltim yang nantinya memperoleh kategori terbaik di tingkat nasional dapat dievaluasi untuk ikut di tingkat internasional,” tutupnya. Acara yang dinanti-nanti pun tiba, pembagian door prize berupa handphone, iPad, Laptop, TV LED, Sepeda gunung dan grand prize sepeda motor.

Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama antara para pemenang dan manajemen Pupuk Kaltim. (nav)

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

53

Hukum- Ekonomi - Politik

Pabrik Pupuk Dijamin Dapat Gas 30 Tahun Menko Perekonomian Hatta Rajasa komit untuk menyediakan pasokan gas hingga 30 tahun ke depan bagi sejumlah pabrik pupuk BUMN . oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta SKK Migas diminta menjamin pasokan gas.“Untuk ketahanan pangan dan planning kita, gasnya harus dapat terjamin sampai 30 tahun kedepan ,” ujar hatta Rajasa usai memimpin rapat mengenai revitalisasi pabrik pupuk di Jakarta.Hatta menjelaskan, pemerintah telah menjalankan program revitalisasi pabrik pupuk guna meningkatkan produksinya, sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan produksi pangan. Dari revitalisasi tersebut, empat pabrik sudah tersedia pasokan gasnya dan dua masih bermasalah, yakni Pupuk Gresik dan Pupuk Kujang.Dalam rakor sebelumnya, menurut dia, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menetapkan sabagian dari pabrik pupuk Gresik menggunakan pasokan gas dari Husky. Sedangkan untuk pupuk Kujang dari Cepu.

Pada rakor kali ini, ESDM dan SKK Migas diminta melakukan analisis teknis penyaluran gas utnuk kedua pabrik tersebut.

“Dalam satu atau dua hari ini akan dilaporkan dalam rakor, tapi keputusan tetap mengacu ke rakor sebelumnya, yaitu gas untuk pupuk Gresik di pasok Husky dan pupuk Kujang dipasok dari Cepu,”kata Hatta.

PROTEKSI

Lebih lanjut, Hatta menjelaskan, dari keseluruhan revitalisasi, jumlah gas yang dibutuhkan mencapai85 MMCFD per hari untuk Gresik dan 85 MMCFD per hari untuk Cepu, sedangkan kebutuhan gas untuk Kaltim V usai direvitalisasi mencapai sekitar 80 MMCFD per hari.Dengan adanya teknologi baru, Hatta optimis, penggunaan gas untuk pupuk akan lebih efisien, dari semula menggunakan 30 MMBTU atau lebih, untuk menghasilkan satu ton pupuk, bisa berkurang menjadi hanya sekitar 26 MMBTU untuk menghasilkan satu ton pupuk. “Jadi kalau 1.000 dikalikan 360 hari berarti 1,6 juta ton (penghematannya dalam setahun),” Kata dia.

Program GP3K dan Pemberantasan Hama Tikus untuk Tingkatkan Produksi Pangan

Pupuk Kaltim menggelar dua kegiatan dalam rangka mereal-

isasikan Program Ketahanan Pangan Nasional yaitu kegiatan Gropyokan Pemberantasan Hama Tikus sawah dan Panen Raya Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Sabtu (24/8). Hadir dalam acara tersebut adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Arifin Tasrif, Direktur Utama Pupuk Kaltim, Aas Asikin Idat dan Bupati Wajo, Andi Burhanudin Unru.

Program Pemberantasan Hama tikus, atau Gropyokan Tikus yang dipusatkan di Kecamatan Tanasitolo, Wajo, ini berhasil menangkap 5.100 ekor tikus, sebelumnya Kabupaten Wajo sempat dilanda banjir hamper selama 1 bulan, hasilnya dua dari 14 kecamatan yang ada di daerah itu terendam dan mengakibatkan munculnya

54

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

banyak tikus yang mengganggu hasil panen Padi. Dalam kegiatan gropyokan ini, total petani yang terlibat mencapai 4.506 petani dari 154 kelompok tani, kegiatan gropyokan ini sendiri bertujuan mengamankan target nasional produksi gabah kering giling 71 juta ton. Bantuan yang diberikan PIHC dan anak perusahaannya tidak hanya menggerakkan dan memberdayakan petani untuk membasmi hama tikus, tapi juga memberikan bantuan peralatan dan insentif. Metode yang digunakan dalam pembasmian tikus ini adalah cara pengasapan. Petani akan mendapat insentif atas setiap tikus yang berhasil mereka tangkap. Cara ini diharapkan akan meningkatkan semangat mereka dalam program pemberantasan ini.

Dirut PIHC, Arifin Tasrif, mengatakan kegiatan gropyokan tikus itu adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional sebagai upaya peningkatan pendapatan dan produktivitas petani, yang dilakukan untuk mengantisipasi gagal panen akibat banyaknya serangan tikus di lahan pertanian desa setempat. GP3K Pada periode tahun 2013, Pupuk Kaltim mendapat penugasan GP3K dari PIHC seluas 240 ribu hektar.

Hingga Agustus ini tercatat lahan yang sudah ditanami sebagai bagian dari program ini mencapai 210 ribu hektar (88%).

Khusus untuk lahan GP3K di Kecamatan Maniang Pajo, total lahan yang ditanami adalah 4.918,2 ha dengan total 9 desa dan 113 kelompok tani. Kegiatan GP3K di daerah ini telah berhasil meningkatkan hasil panen dari 5 ton menjadi rata-rata 7 ton/ha. ...

Menurut Dirut PKT, Aas Asikin Idat, program GP3K di daerah Wajo juga cukup berhasil meningkatkan kesadaran petani untuk menerapkan pemupukan berimbang. Selama berlangsungnya program GP3K, terjadi peningkatan penggunaan pupuk NPK. “Di tahun 2012, total penggunaan NPK adalah 3200 ton. Tahun ini, baru sampai Agustus sudah mencapai 4200 ton.

Diperkirakan tahun depan permintaan akan meningkat hingga 12000 ton”, jelas Aas. Pupuk Kaltim sendiri bertanggungjawab atas wilayah distribusi pupuk bersubsidi di Kawasan Timur Indonesia. Khusus untuk daerah Sulselbar, total penyaluran urea sampai Juli tahun 2013 telah mencapai191.024 ton, penyaluran NPK 22.081 ton dan pupuk organik sebanyak 2.906 ton. PT Pupuk Indonesia dan lima anak perusahaannya, yakni PT Pupuk Pusri Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda, berkomitmen mengawal target produksi beras 54 juta ton beras atau setara 71 juta ton gabah kering giling. / Lim

Hukum- Ekonomi - Politik

Polisi Selidiki Penyebab Robohnya GOR Koja

PROTEKSI

dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan, Semper, Jakarta Utara.

Dua orang pegawai proyek pembangunan GOR Koja di Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, diperiksa kepolisian Polres Metro Jakarta Utara terkait robohnya fondasi bangunan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes M Iqbal mengatakan, polisi telah memeriksa dua orang atas pengerjaan bangunan GOR tersebut. Dua orang tersebut yakni mandor dan pimpinan proyek. “Saat ini keduanya tengah kita periksa di Polres (Metro Jakarta Utara). Keduanya kita periksa sebagai saksi,” ujarnya di lokasi kejadian.

Dengan adanya peristiwa ini, kata Iqbal, proyek pembangunan GOR sementara waktu dihentikan sampai waktu yang masih belum dapat ditentukan. Iqbal berharap keterangan keduanya dapat membantu untuk mengetahui penyebab kejadian.

Kronologis Kejadian Sementara, terkait hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, sebelum GOR runtuh di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara, para pekerja sedang melakukan pengecoran di lantai satu.

“Pada pukul 17.45 WIB para pekerja sedang laksanakan pengecoran pada dak lantai satu oleh dua mobil molen PT Jayamix. Tiba-tiba konstruksi kerangka tidak kuat menahan material cor kemudian tumpah menimpa kerangka tangga, menyebabkan kerangka tangga ambruk dan para pekerja tertimpa serta terkurung,” kata Rikwanto melalui pesan singkat, Kamis (19/9/2013).

Para korban bekerja di PT Ganiko Adi Perkasa Jalan Taman buaran Indah Blok U no 238 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. “Itu Pimpinan Proyek, Irvan, pengawas PT Kreasi Pola Utama. Bangunan merupakan proyek Dinas Olahraga provinsi DKI Jakarta, pembuatan dilaksanakan sejak bulan Juli 2013.” jelasnya.

Dua dari enam orang saksi dilakukan periksaan secara intensif. “Irvan selaku Pimpinan Proyek dan Harja selaku mandor kita sedang periksa,” imbuhnya. (L/O/Richard BP/ Lim)

Imam Hermanto:

Kombespol Mohammad Iqbal S.iK

GOR Koja yang terletak di Jakarta Utara roboh. Polisi masih selidiki penyebab runtuhnya gedung tersebut.

"Apa penyebabnya itu indikasinya apa masih kita selidiki," kata Kapolres Jakarta Utara Kombes M Iqbal Saat ini polisi telah berhasil mengevakuasi 6 dari 7 korban yang tertimbun. Masih ada satu lagi yang sedang berusaha diselamatkan.

Semua korban yang telah dievakuasi dibawa ke RS Pelabuhan, Jakarta Utara. Mereka menderita luka berat.

Bila Oknum KPK Kongkalikong Wajar Dong Dihukum Gantung

J

angan sampai KPK dijadikan komoditas yang diperdagangkan oleh pimpinannya dengan alasan apapun.

”Pendapat saya ini bukan untuk melemahkan KPK. Tapi sekadar mengingatkan bahwa KPK se-bagai lembaga superbody me¬mer¬lukan pimpinan yang ber¬in¬¬tegritas super juga,” ungkap Ke¬tua Komite Pemantau Korupsi Na¬sional (Konstan), Imam Her¬man¬to, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Menurut Imam, upaya yang di¬la¬kukan Komite Etik untuk memeriksa dugaan keterlibatan petinggi KPK, tidak akan berarti apabila tidak diikuti dengan tindakan hukum.

"Kondisinya parah," ujar Iqbal.

Terkait Runtuhnya GOR Koja, Dua Pegawai Diperiksa Polisi Bangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Koja yang tengah direnovasi di belakang Gedung PMI Jakarta Utara, Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Gedung yang tengah dibangun itu tiba-tiba ambruk pada Kamis (19/9/2013) pada pukul 17.30.

Fondasi pembangunan tangga gedung tiba-tiba ambruk.

Saat kejadian, masih banyak pekerja di gedung berlantai tiga ini. Enam orang pekerja proyek menjadi korban dalam reruntuhan bangunan. Keenam korban yang cedera langsung

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

55

PROTEKSI

Hukum- Ekonomi - Politik

Berbuat Lebih , Selalu Berpikir Besar Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X Subiyono

B

erbuat lebih di manapun dan selalu berpikir besar. Itulah kunci sukses Subiyono dalam menapaki karier. Filosofi itu pula yang turut mewarnai sepak terjang pria kelahiran Banyuwangi, 21 Maret 1951 ini sebagai direktur utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) dan mengantarkan BUMN gula tersebut meraih berbagai prestasi yang membanggakan.

“Kita tak akan bisa menggapai hal besar jika tidak berpikiran besar. Ini bukan berarti saya ambisius, tapi saya selalu berpikiran bahwa saya harus bisa berbuat lebih di mana pun berada, baik di lingkungan pekerjaan, organisasi, maupun keluarga,” kata Subiyono kepada wartawan Investor Daily Amrozi Amenan di Surabaya, baru-baru ini.

Subiyono memendam obsesi besar, yakni menjadikan BUMN gula sebagai industri berbasis tebu yang terintegrasi, tak sekadar mengolah tebu petani menjadi gula, tetapi juga menciptakan berbagai produk selain gula yang berbasiskan tebu.

“Dengan begitu, ke depan, kinerja BUMN gula seperti PTPN X akan lebih baik dan pada akhirnya juga mampu mengangkat harkat dan martabat para petani,” ujar Subiyono.

Rupanya, penggemar rawon dan masakan Jepang ini terinspirasi oleh masa kecilnya saat di desa, seperti bermain d i sawah usai j a m sekoDirut PTPN X Subiyono lah, menyaksikan hamparan tanaman padi yang menguning, serta melihat dari dekat kehidupan para petani yang sederhana tapi giat bekerja. Tapi Subiyono sadar betul bahwa untuk meraih cita-cita mulia itu tidak gampang. “Soalnya, industri gula nasional sedang menghadapi seabrek tantangan berat, dari permasalahan di sektor budidaya (on-farm) hingga pengolahan di pabrik gula (off-farm),” papar dia.

"Sejak kecil saya selalu berikhtiar untuk memberikan yang terbaik di mana pun saya mengabdi. Saya lahir di desa yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten Banyuwangi. Di desa saya, hanya ada SD. Untuk melanjutkan sekolah ke SMP, saya harus ke kota Banyuwangi, mencari pondokan di sana. Kadang untuk berangkat atau pulang ke desa, saya harus berlarian menumpang di bakbak kendaraan terbuka."

Jajaran direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakan Gerakan Direksi Mengajar untuk memperingati Hari

56

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Kebangkitan Nasional. Gerakan itu dicanangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jajaran direksi PTPN X mengajar dan berdiskusi dengan para pelajar di sejumlah SMA. Direktur Utama PTPN X Subiyono mengajar di SMAK Hikmah Mandala, Banyuwangi. Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan M. Sulton di SMA 10 November Jember.

Adapun Direktur Keuangan Dolly P. Pulungan di SMAN 10 Surabaya Direktur Produksi T. Sutaryanto di SMA Seminari Mertoyudan Magelang. Sedangkan Direktur SDM Djoko Santoso mengajar di SMAN 1 Malang Dirut PTPN X Subiyono menuturkan, kehadiran jajaran direksi perusahaan pergulaan terbesar di Indonesia tersebut diharapkan bisa semakin memotivasi para pelajar SMA untuk terus giat belajar dalam meraih cita-cita.

"Kami gembira bisa berbagi pengalaman dengan para pelajar.

Masa depan berangkat dari masa kini. Karena itu, generasi muda harus mempersiapkan diri untuk menggapai masa depan yang lebih baik," ujar Dirut Subiyono saat mengajar di SMAK Hikmah Mandala, Banyuwangi.

Subiyono yakin, para pelajar dan anak muda di Banyuwangi punya potensi besar untuk terus berkembang menjadi generasi andal yang punya kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

Dia berpesan agar para pelajar SMA kukuh dan tangguh dalam memperjuangkan cita-cita. Subiyono menceritakan, ketika masa mudanya, ia kukuh bersekolah meski dihadang keterbatasan. Lulus SD, Subiyono memutuskan bersekolah ke kota.

Jarak rumahnya di Parangharjo, Kecamatan Songgon, dengan SMP di pusat Banyuwangi mencapai puluhan kilometer. Angkutan umum sulit. ”Untuk bisa ke kota, saya kadang harus berjalan kaki sekitar satu jam menuju Kecamatan Rogojampi. Dari sana saya baru menaiki angkutan menuju kota Banyuwangi. Kadang saya harus menantang bahaya dengan menumpang truk-truk yang melintas hanya karena ingin berhemat,” ujarnya.

Lulus dari SMAK, meski dihadang banyak keterbatasan, Subiyono bersikeras melanjutkan studi. Dia akhirnya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Di sana dia menimba ilmu dan aktif berorgranisasi.

Karena saudaranya banyak dan ikut kuliah ke Malang, Subiyono harus pandai berhemat. Kadang dia berbagi makanan satu piring dengan saudara lainnya. Merantau memberinya banyak pelajaran hidup. ”Merantau dengan segala konsekuensinya adalah perjuangan hidup yang tak akan terlupakan,” ujarnya.

Berkat kegigihannya itulah, Subiyono berhasil merintis karir dengan baik. Mulai dari kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur hingga sekarang menjadi dirut PTPN X sekaligus ketua umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi). Di posisi ini, Subiyono juga tak lelah berinovasi. Berkat tangan dinginnya, PTPN X bisa terus menjadi market leader di industri gula nasional. PTPN X juga menjadi BUMN gula pertama yang serius menggarap produk hilir tebu non-gula dengan mendirikan pabrik bioetanol berkapasitas 30 juta liter yang mulai beroperasi akhir tahun ini.

(Wastit Putri Akmal)

PTPN X Siapkan Enam Pabrik Gula Produksi Gula Premium

PT Perkebunan Nusantara X menyiapkan enam di antara 11 pabrik gula yang dikelolanya untuk memproduksi gula berkualitas premium pada 2013.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X Subiyono di Surabaya, Rabu, mengatakan enam pabrik gula itu masingmasing Pabrik Gula (PG) Ngadiredjo dan Pesantren Baru (keduanya di Kediri), PG Lestari (Nganjuk), PG Modjopanggoong (Tulungagung), PG Kremboong (Sidoarjo), dan PG Gempolkrep (Mojokerto).

Hukum- Ekonomi - Politik

Selain itu, dari sisi waktu, lama pembibitan dapat dipersingkat. Umumnya berlangsung selama enam bulan. Kini, pembibitan cukup 2-2,5 bulan. Sebelum diterapkan tahun ini, pengujian SBP dilakukan pada 2012. “Tahun ini, dari area tebu giling 20132014 seluas 74.390 hektare, di dalamnya terdapat tanaman baru (plant cane) 8.345 hektare. Nah, sebanyak 30 persen di antaranya atau 3.577 hektare menggunakan bibit SBP yang dialokasikan untuk tanaman Mei-September 2013.”

PTPN XI juga memberikan subsidi bibit bagi para petani. Ini adalah langkah untuk memotivasi dan mendorong minat mereka menanam tebu. Para petani juga diberi jaminan rendemen (adig/rio / lim *)

Pabrik Bioetanol PTPN X Beroperasi Oktober 2013 "Target produksi gula premium dari keenam pabrik itu lebih kurang 200.000 ton atau sekitar 40 persen dari total produksi gula tahun ini yang diproyeksikan mencapai 538.000 ton," katanya.

Salah satu parameter gula berkualitas premium adalah memiliki kadar keputihan menurut skala ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) di bawah 100.

Ia menjelaskan alat "juice smoothing" tersebut berfungsi memurnikan nira dan bertujuan akhir untuk meningkatkan efisiensi pemurnian.Pihaknya lebih memilih menggunakan teknologi sulfitasi karena lebih murah dibandingkan dengan teknologi karbonatasi yang investasinya mencapai Rp25 miliar untuk tiap pabrik gula.

"Beberapa produsen gula di Indonesia saat ini masih menggunakan teknologi karbonatasi, tetapi kami berinovasi dan ingin membuktikan bahwa teknologi sulfitasi yang lebih murah bisa juga menghasilkan gula premium dengan kualitas baik," katanya.

Pria yang juga Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) itu mengatakan langkah memproduksi gula premium merupakan salah satu wujud perubahan yang dilakukan PTPN X, dari semula hanya pendekatan produksi menjadi berorientasi ke konsumen, dengan jalan meningkatkan produksi gula.

Pada 2012, PTPN X menjadi produsen gula terbesar nasional dengan produksi mencapai 494.000 ton atau sekitar 19 persen dari total produksi gula nasional sejumlah 2,6 juta ton. (scin/lim)

Dongkrak Produktivitas, Fokus Benahi Bibit PTPN XI (Persero) terus berupaya meningkatkan produktivitas tebu dan gula, salah satunya dengan menyiapkan bibit unggul. Tahun ini, PTPN XI (Persero) menggunakan bibit unggul dengan metode single bud planting (SBP). Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bibit.

General Manager Penelitian dan Pengembangan Usaha PTPN XI Adig Suwandi mengatakan produktivitas dapat digenjot lewat ketersediaan bibit unggul. Bibit yang baik bisa menjadi solusi ketika area perkebunan makin terbatas.

Adig meyakini, penerapan teknologi yang diadopsi dari Kolombia itu menjadikan penggunaan bibit lebih efisien. Dia menjabarkan, jenjang pembibitan dapat dipercepat. Jika dengan menggunakan pola konvensional dibutuhkan empat tahun, dengan pola ini cukup satu hingga dua tahun saja. Selain itu, hasil penangkaran bisa meningkat.

“Secara konvensional, 1 hektare kebun bibit menghasilkan bibit untuk 5 hektare areal tebu giling tertanam. SBP dapat meningkatkan hingga 25 hektare,” jelasnya.

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

PROTEKSI

ICUMSA adalah kadar keputihan gula yang ditentukan lewat satuan "International Unit" dan interval ICUMSA gula mulai 45-4600 IU. Semakin rendah ICUMSA, kualitas gula tersebut semakin bagus.

"Kami akan menggunakan teknologi sulfitasi untuk memproduksi gula premium. Investasi yang disiapkan untuk tiap pabrik gula sekitar lima miliar rupiah dengan penambahan alat 'juice smoothing'," kata Subiyono.

Pabrik bioetanol yang dibangun PT Perkebunan Nusantara X (Persero) secara terintegrasi dengan Pabrik Gula Gempolkrep di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, rencananya mulai beroperasi pada akhir Oktober 2013.

Direktur Utama PTPN X (Persero) Subiyono kepada wartawan di Mojokerto, mengemukakan saat ini pengerjaan pabrik bioetanol yang sudah memasuki tahap akhir terus dikebut penyelesaiannya dan seluruh mesin produksi dijadwalkan sudah terpasang pada 26 Mei 2013.

“Setelah itu dilakukan tahap ‘commissioning’. Penyerahan pabrik dari TSK dan Sapporo Engineering Jepang yang merupakan ‘entrusted party’ dijadwalkan 13 September 2013, selanjutnya pabrik bioetanol akan diterminasi pada 29 Oktober 2013 untuk demonstrasi produksi,” paparnya.

Ditemui usai syukuran buka giling Pabrik Gula Gempolkrep, Subiyono mengatakan bahwa sebagian besar komponen pabrik menggunakan bahan baku lokal, kecuali bahan pelat tangki yang harus didatangkan dari Jepang.

Pabrik bioetanol yang dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektare itu, merupakan kerja sama PTPN X dengan “The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)” Jepang. Subiyono menjelaskan bahwa total investasi pabrik bioetanol mencapai Rp467,79 miliar dengan skema pendanaan terdiri dari hibah NEDO Jepang Rp154 miliar dan sisanya Rp313,79 miliar dari kas internal PTPN X. “Kapasitas produksinya sekitar 33.000 kiloliter per tahun dan bioetanol yang dihasilkan memiliki tingkat kemurnian hingga 99,5 persen. Bahan baku tetes (molasses) akan dipasok dari pabrik gula sendiri,” tambahnya didampingi sejumlah direksi PTPN X. Menurut ia, potensi pendapatan yang bisa diraih PTPN X dari pengoperasi pabrik bioetanol tersebut mencapai Rp425 miliar per tahun dan beberapa pihak telah menjajaki kerja sama pembelian produk bioetanol tersebut.

Subiyono menambahkan produk bioetanol merupakan jawaban bagi ketahanan energi Indonesia di tengah semakin mahal dan terbatasnya ketersediaan energi berbasis fosil.

Ia mencontohkan Brazil sebagai salah satu produsen gula terbesar di dunia telah mampu mendorong penggunaan bioetanol berbasis tebu sebagai salah satu sumber energi.

“Sekarang ini, sekitar 18 persen kebutuhan energi di Brazil dipasok dari bahan bakar nabati berbasis tebu. Prospek pasar bioetanol ke depan sangat cerah,” tutur Subiyono.

Selain pabrik bioetanol, lanjut Subiyono, PTPN X juga mengembangkan program “co-generation” dengan memproduksi energi listrik dari bahan baku limbah pabrik gula.

Program ini juga bagian dari integrasi bisnis tebu.

Mulai tahun 2013, BUMN perkebunan dengan bisnis utama gula ini akan mengaplikasikan sistem klasterisasi pabrik gula, sehingga bisa menghasilkan gerak yang saling mendukung dalam optimalisasi hasil serta meningkatkan efisiensi.

Ada tiga klaster di PTPN X, yakni klaster Delta terdiri dari pabrik gula di wilayah Sidoarjo dengan PG Kremboong sebagai pusat pengembangan energi listrik, didukung PG Watoetoelis dan Toelangan.

Selanjutnya klaster Jombang, terdiri dari PG Tjoekir, PG Lestasi dan PG Djombang Baru sebagai sentranya. Terakhir klaster Kediri berisi PG Ngadiredjo, PG Modjopanggoong, PG Meritjan, dan PG Pesantren Baru menjadi pusat pengembangan “co-generation” dan bioetanol.

57

Hukum- Ekonomi - Politik

kader partainya sedang banyak dililit berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, keLihat Daftar Menteri Menterian yang dipimpinnya juga diamanatkan sebagai mesin yang diharapkan menghasilkan perundangundangan bersama legislatif. Sehingga pekerjaan yang dilakukannya cukup membutuhkan konsentrasi bahkan tidak sedikit menguras energi.

Bersamaan dengan penunjukan Amir sebagai Lihat Daftar Menteri Menteri Hukum dan HAM. Untuk pertama kalinya Kemenkum dan HAM juga menempatkan satu wakil menteri yang ditunjuk langsung Presiden yang diisi Prof. Dr. Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014) Denny Indrayana yang juga Sekretaris Satgas Mafia Hukum. Dua nahkoda hukum ini langsung mendapat arahan dari Presiden untuk memajukan penegakan reformasi hukum yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Namun demikian penunjukan Amir sebagai Menkum dan HAM dan Denny sebagai wakilnya mendapat protes di kalangan pengamat hukum dan Lihat Daftar Tokoh Politisi politisi. Terpilihnya Amir Syamsuddin sempat menimbulkan skeptis terhadap arah dan penegakan hukum Indonesia. Terlebih kasus yang sedang hangat-hangatnya dihadapkan pada Partai Demokrat yang juga partai penguasa. Pemilihan Amir Syamsuddin sebagai calon Menteri Hukum dan HAM diduga kuat sebagai upaya untuk mengamankan kasus-kasus, khususnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013) Anas Urbaningrum. Posisi Amir diyakini akan menghilangkan kasus-kasus yang berhubungan dengan Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014) Presiden SBY dan partainya.

Pawang Integritas Kemenkum dan HAM PROTEKSI

Amir Syamsudin S.H., M.H.

A

mir Syamsuddin, SH dikenal sebagai salah satu pengacara kondang di Tanah Air. Ia juga seorang politisi dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Sebagai menteri, ia ingin menjaga integritas Kemenkum dan HAM.

Amir Syamsuddin nama pengacara kondang sudah tidak asing lagi dalam dunia kepengacaraan Indonesia. Gaya bicaranya kalem. Selalu tampak tenang meski kadang dalam posisi tersudut. Seperti ketika tekanan-tekanan lawan politik diarahkan kepartainya, ia selalu melontarkan pernyataan yang tertata rapi, tegas namun tidak mudah terpancing dan terjebak. Ia pun dipercaya partainya sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Di usia menjelang kepala tujuh, ia masih tampak enerjik.

Belum terlihat guratan di wajahnya untuk melepaskan diri dari rutinitisnya sebagai pengacara yang telah dilakoninya sejak lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1983.

Amir yang juga koordinator hukum di Tim Suskses Presiden Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu Presiden 2009 ini, diangkat menjadi Lihat Daftar Menteri Menteri Hukum dan Ham periode 2011-2014 pada 19 Oktober 2011. Ia menggantikan Patrialis Akbar Lihat Daftar Tokoh Politisi politisi PAN yan juga sama-sama turut di tim sukses, sebagai wakilnya.

Beberapa tugas yang akan dijadikannya sebagai prioritasnya adalah mengenai isu pemberian remisi kepada koruptor.... akan meningkatkan pembinaan terhadap narapidana teroris dengan melibatkan berbagai pihak....ia juga berjanji memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus HAM. Mantan anggota Dewan Kehormatan Ikadin kelahiran Makassar 27 Mei 1946 dihadapkan pada tugas dan tantangan berat untuk membenahi hukum Indonesia. Sementara situasi lain,

58

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Namun demikian kubu Partai Demokrat tidak mau dipojokkan dan membantah hal tersebut. Penunjukan Amir Syamsuddin sebagai Menkum HAM bukanlah untuk mengamankan kasus-kasus hukum yang sedang menimpa Partai Demokrat.

Partai berlambang mercy tersebut berjanji tidak akan memanfaatkan jabatan Amir yang juga kader partai demokrat.

Sebaliknya kecurigaan dari berbagai pihak disebutkan tidak beralasan karena Menkum HAM dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014) Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Mengenai hal ini Amir juga tidak memberikan tanggapan atas tudingan-tudingan tersebut. Ia malah menunjukkan keseriusannya untuk betul-betul total sebagai Menteri Kemenkum dan HAM. Ayah dari tujuh anak ini sehari sebelum pengangkatan dirinya sudah menyatakan pengunduran dirinya dari firma hukum Amir Syamsudin and Partner yang dibesarkannya. “Sejak sehari sebelum saya diangkat, saya mundur dari kantor dan namanya sudah tidak Amir Syamsuddin and Partner.

Partner saya terserah mau pakai nama apa. Saya punya kantor hakim dan advokat saya mengundurkan diri,� kata Amir usai acara serah-terima jabatan menteri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu, 19 Oktober 2011.

Hal tersebut sungguh-sungguh dipertimbangkannya, karena ia tidak ingin profesinya sebagai advokat berbenturan dengan jabatannya yang dilaksanakannya. “Ini untuk satu tugas agar tidak terjadi fitnah dan benturan kepentingan yang bisa mengganggu kredibilitas kami dan mengurangi kepercayaan masyarakat,� kata Amir yang terkenal sebagai pengacara

Hukum- Ekonomi - Politik

Kumham, Denny Indrayana, yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Presiden Bidang Hukum.

Menurut Amir, adanya wakil menteri tidak akan merepotkan langkahnya di kementerian, namun justru meringankan. “Tidak menjadi pilihan, saya mengurus ini, Pak Wakil mengurus itu. Kami ingin coba pakai dua kepala agar akselerasi tugas lebih baik,” ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin,Melakukan Sosialisasi UU Bantuan Hukum Bagi Si Miskin Menteri Hukum dan HAM, Amir

Syamsudin mensosialisasikan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang dikemas dalam acara Media Gathering bersama Menteri Hukum dan HAM yang dilaksanakan di Jakarta.

Amir Syamsudin S.H., M.H.

pengacara dan juga Lihat Daftar Wartawan wartawan senior ini, juga akan meningkatkan pembinaan terhadap narapidana teroris dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya itu, ia juga berjanji memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum teratasi selama ini. “Ini bukan hal yang ringan, karena rasa keadilan tidak sama di mata orang. Kita tidak bisa ikut seratus persen keinginan semua tapi paling tidak kita melakukan upaya optimal untuk mencari jalan terbaik,” kata Amir yang pernah bercita-cita jadi jaksa ini. Basan.

Jadi Menteri, Amir Syamsuddin Lepaskan Profesi Advokat Amir Syamsuddin berjanji melepaskan profesi advokat yang sebelum ini digelutinya setelah menyandang status sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia mengaku saat ini sudah mundur dari firma hukum Amir Syamsudin and Partner.

“Sejak sehari sebelum saya diangkat, saya mundur dari kantor dan (kantor) namanya sudah tidak Amir Syamsuddin and Partner. Partner saya terserah mau pakai nama apa. Saya punya kantor hakim dan advokat saya mengundurkan diri,” kata Amir usai acara serah-terima jabatan menteri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Politikus Partai Demokrat itu menimbang, profesi advokat suatu ketika bisa berbenturan dengan jabatannya yang sekarang. “Ini untuk satu tugas agar tidak terjadi fitnah dan benturan kepentingan yang bisa mengganggu kredibilitas kami dan mengurangi kepercayaan masyarakat,” kata dia.

Ia sendiri setelah ini akan menjelaskan ke pihak-pihak yang selama ini menjadi kliennya di Amir Syamsudin and Partner ihwal sebab pengunduran dirinya. Hal itu, kata Amir, dia lakukan demi menjaga integritas di mata publik.

Amir diangkat sebagai Menkumham baru menggantikan Patrialis Akbar, sejak kemarin, 18 Oktober 2011. Dalam memimpin Kumham, Amir didampingi Wakil Menteri

“Hari ini kita mendorong kepada seluruh pegiat hukum, baik advokat ataupun lembaga bantuan hukum lainnya untuk mensosialisasikan UU no.16 tahun 2011 ini,” paparnya.

Menurut Amir, bantuan hukum ini harus bisa menyentuh rakyat miskin

yang selama ini tidak tahu, tidak sadar dan tidak mengerti hakhaknya untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah.

“Si pemberi bantuan hukum (LBH dan Pemerintah) harus pro aktif kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-haknya dalam mendapatkan bantuan hukum,” katanya.

Maka dari itu Amir berjanji bahwa UU yang didanai oleh rakyat ini harus diberikan untuk kepentingan rakyat sendiri. Untuk itu, UU ini harus didorong oleh semua pihak agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaannya.

“Lembaga Bantuan Hukum itu dari uang rakyat dan itu harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada oknum-oknum yang menganggap bahwa UU ini adalah proyek atau peluang bagi mereka,” tandas Amir.

Perlu diketahui, UU No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini akan dilaksanakan pada awal tahun 2013 dengan prioritas 15 provinsi di seluruh Indonesia dengan dana pagu sekitar Rp50 miliar. / Halim

PROTEKSI

TEMPO ini ketika digugat Tokoh Pengusaha pengusaha Pendiri Mercu Buana Group Probosutedjo.

Selain itu, hal itu dilakukannya agar integritas Menkum dan HAM di mata publik tetap terjaga. Sementara mengenai keberadaan wakil menteri, ia tidak terlalu mempersoalkannya. Menurutnya hal itu tidak akan merepotkan langkahnya di kementerian, namun justru meringankan tugas-tugasnya di dalam mempercepat akselerasi penyelesaian hukum yang ingin segera dituntaskan.

Beberapa tugas yang akan dijadikannya sebagai prioritasnya adalah mengenai isu pemberian remisi kepada koruptor. Dimana isu remisi ini dilontarkan sendiri Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014) Presiden SBY yang ditanggapinya dengan serius. Pihaknyapun sambil melakukan pengkajian akan menerapkan moratorium atau pemberhentian sementara remisi bagi koruptor.

Selain itu, Amir yang juga pengagum Suardi Tasrif, seorang

Lapas/Rutan Siap Terima Petugas Polri dan BNN untuk Berantas Narkoba Menteri Hukum dan HAM (Menkumharn), Amir Syamsudin meminta Badan Narkctika Nasional (BNN) dan Kepolisian bersedia menempatkan petugasnya di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sebagai upaya bersama pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kedua tempat itu.“Kami sudah punya harapan ada petugas Polri dan BNN yang menetap di lapas dan rutan. Tidak bisa semua diserahkan ke lapas dan rutan (memberantas peredaran narkoba),” kata Amir Syamsuddin .

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

59

Hukum- Ekonomi - Politik la mengatakan, Kemenkuml”ram tidak akan merasa terganggu jika ada petugas BNN dan Polri yang ditempatkan di lapas mau pun rutan guna bersama-sama mencegah dan memberantas peredaran narkoba di dalam lapas/rutan.

Terkait dengan berita adanya telepon genggam dalam lapas atau pun rutan, Amir mengatakan tidak dapat menyebut berita tersebut tidak benan. Meski demikian ia berpendapat tidak dapat langsung disebutkan keberadaannya sebagai alat

mengendalikan narkoba dari dalam lapas atau rutan.“Saya tidak bisa katakan tidak benar, kalau ada hp ihandphone/telepon genggam) r.nungkin saja itu terjadi. Tapi tidak bisa juga adanya hp trus disebut kendalikan dari daiam (lapas atau rutan), tidak bisa juga,” ujar Amir.

Menurut dia, tetap periu ada bukti proyustisia, dalam persidangan seharusnya dapat dibuktikan bahwa seorang napi terlibat atau mengendalikan peredaran narkotika dari dalam rutan atau lapas.Sebelumnya diberitakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro jaya mengumumkan penangkapan 16 tersangka pengedar narkoba yang tiga diantaranya merupakan napi dari Lapas Cipinang, Atas pemberitaan tersebut Amir Syamsuddin melakukan klarifikasi bahwa tidak ada penangkapan terhadap napi tetapi peminjaman atau “bon” untuk penyelidikan dugaan peredaran narkoba.Salah satu napi warga Maiaysia dari Lapas Cipinang, menurut dia, di “bon” satu hari oleh pihak Kepolisian. Sedangkan dua napi warga asing dari Nigeria dan Singapura yang berasal dari Lapas Nusakambangan tercatat “dibon” oleh BNN sejak November 2012 dan saat ini dititipkan di Lapas Cipinang.

Ekspor Pertanian Masih Tetap Didominasi dari Produk Perkebunan

PROTEKSI

S

ektor perkebunan hingga saat ini masih mendominasi penerimaan ekspor di sektor pertanian, bahkan cenderung meningkat.

Hal tersebut terlihat dari nilainya yang terus meningkat. Tercatat pada 2012, nilai ekspor perkebunan mencapai 97,39% dibandingkan dengan 2009 hanya 94,23%.

Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir mengatakan sektor perkebunan memiliki beberapa komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, karet dan juga nilam. Prospek produk-produk ini di masa yang akan datang sangat menarik mengingat permintaan dunia akan komoditas ini selalu meningkat setiap tahunnya.

membatasi kepemilikan lahan maksimal 100.000 hektare per perusahaan.Hal ini akan disampaikan dalam sosialiasi draft revisi Peraturan Menteri Pertanian (Pementan) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada minggu depan atau tepatnya tanggal 12 Juni 2013.Dalam sosialisasi nantinya, Kemtan akan mengundang seluruh pemangku kepentingan seperti asosiasi pengusaha perkebunan, petani, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Direktur Jenderal Perkebunan Kemtan Gamal Nasir mengatakan, Kemtan akan melakukan Dir Jen Perkebunan Kementerian Pertanian sosialisasi pada minggu depan Ir. Gamal Nasir, M.S. sebagai tahap akhir penerbitan revisi Permentan pembatasan lahan perkebunan. “Minggu depan pada 12 Juni akan ada sosialisasi, setelah itu satu dan dua “Indonesia merupakan negara satu-satunya di dunia yang hari kedepannya akan langsung diterbitkan. Pembahasan menonjol bidang perkebunannya. Saat ini Indonesia menjadi sudah terlalu lama jadi harus diterbitkan,” ujarnya Menurut negara utama penghasil perkebunan seperti kelapa sawit, Gamal, pemerintah tetap akan membatasi kepemilikan lahan kopi, kakao, karet, nilam, lada dan juga kelapa,” katanya. perkebunan sebesar 100.000 hektare (ha) untuk satu grup Saat ini, lanjutnya, Indonesia dikenal sebagai negara pengperusahaan. Dalam peraturan yang saat ini masih berlaku, hasil kopra terbesar kedua di dunia, terbesar ketiga penghasil pembatasan kepemilikan lahan sebesar 100.000 ha hanya unkopi, terbesar kedua penghasil karet, terbesar ketiga pengtuk satu Provinsi.Gamal mengatakan, kebijakan pembatasan hasil kakao, terbesar kedua penghasil lada dan menjadi pelahan perkebunan memang masih mendapatkan penolakan masok utama nilam dunia. dari beberapa pihak. “Kebijakan tetap akan diterapkan karena Adapun negara utama pengimpor hasil perkebunan Indomemang tidak bisa mengakomodir keinginan seluruh pihak,” nesia didominasi oleh China, Amerika Serikat, India dan ujarnya. negara-negara di kawasan Eropa. Adanya krisis yang terjad Terkait dampak pembatasan kepemilikan lahan akan mengdi kawasan eropa beberapa waktu lalu sempat menurunkan hambat peningkatan produksi perusahaan, Gamal mengakinerja ekspor perkebunan ini. takan, hal tersebut bisa diantisipasi. Gamal menilai, setiap Kepemilikan Kebun Dibatasi Maksiperusahaan harus meningkatkan kemitraan dengan produsen kelas menengah ke bawah. mal 100.000 Ha “Perusahaan harus membangun kebun plasma dengan memberikan benih kepada petani. Nanti hasilnya juga akan dipaKementerian Pertanian (Kemtan) bersikukuh untuk tetap sok ke perusahaan sehingga produksi bisa terus meningkat,”

60

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Media PROT

Hj.Tati Noviati ,S.IP Caleg DPRD Provinsi Jabar Nomor Urut 8 , Partai Golkar Daerah Pemilihan Jabar X (Cirebon , Indramayu Dan Kota Cirebon)

Tati Noviati wanita yang meraih Sarjana ,S1 FISIP HI UNPAS, Bandung ini telah melengkapi semua berkas persyaratan.

Saat inipun wanita kelahiran Cirebon ini telah masuk menjadi daftar caleg dari Partai Golkar, yang telah diumumkan oleh KPUD Jabar. dgn Nomor Urut 8.

Wanita yang aktip pada organisasi DPP AMPI dan DPP GEMA MKGR ini, membantah anggapan, pencalonan dirinya karena aji mumpung dengan mendompleng, nama besar partainya.

Menurut Tati, keputusan maju dalam Pemilu dari Partai Golkar, dilandasi harapan memperjuangkan suara kaum perempuan dan ingin mensejahterakan tarap hidup masyarakat di daerahnya.Beberapa periode sebelumnya, di daerah pemilihannya yang meliputi . Indramayu ,Cirebon, Kota Cirebon masih minim caleg perempuan. Untuk itu,wanita yang juga pengurus di, DPD Partai Golkar ini, ingin ikut berpartisipasi memenuhi kuota 30 persen.

pat memberikan perubahan dan sumbangsih yang lebih baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yaitu dengan menempatkan kadernya di dapil masing- masing. Yang tidak boleh asal menempatkan orang-orangnya dalam posisi sepenti anggota dewan.

Dikatakanya, Legislatif tidak boleh lepas dari etika, moral d a n akhlak dalam melaksana kan tugasnya sebagai penyambung lidah masyarakat. Sehingga, apa yang dilakukannya tidak melenceng dari jalur yang benar dan telah ditentukan sebelumnya.

Tati meminta kepada masyarakat agar pro aktif dan teliti dalam memilih caleg berkualitas sehingga tidak asal-asalan.

Yang melatar belakangi ia masuk caleg pertama tentunya karena ada kesempatan dan ia dipercayai Partai

PROTEKSI

TEKSI

R

endahnya keterwakilan perempuan di dunia politik, menyulutkan semangat Tati Noviati ,untuk terjun di dalamnya.Niat serius wanita DPD PARTAI GOLKAR JAWA dari Fraksi Partai Golkar itu, dibuktikannya dengan maju sebagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar pada Pemilu 2014.

Tati Noviati mempunyai visi berorientasi pada perubahan pandangan tentang perempuan dalam kondisi kekinian sejalan dengan visi Partai Golkar yang selalu terbuka pada pembaruan. Ideologi partai yang salah satunya berbasis pada kemajemukan yang ada di Indonesia sejalan dengan nurani saya yang juga memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat plural.

Hukum- Ekonomi - Politik

Bertanggung Jawab Dengan Amanah

Ditemui disela-sela dalam acara silahturahmi dan pertemuan perayaan pernikahan salah satu warga di Cirebon Tati Noviati dengan Gaya bicaranya yang santai, lugas, tegas dan apa adanya namun mengandung makna yang dalam, memang menunjukan bahwa Tati Noviati seorang politikus yang memiliki karakter yang kuat.

Menurutnya ,�Jabatan menjadi anggota dewan bukan jabatan main-main, satu orang anggota dewan mengemban ratusan ribu amanat rakyat. DPR bukan tempat magang tetapi tempat yang harus ditempati oleh orang-orang yang mumpuni baik secara keilmuan,etika, akhlak dan moral yang baik.

Ada satu hal yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja, adalah keinginan dan harapan asyarakat,adanya sikap yang lebih bertanggung jawab dari kedudukan sebagai anggota dewan�. Paparnya.

Partai Golkar telah ikut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menyodorkan figur-figur yang dapat dipercaya , yang da-

Hj.Tati Noviati ,S.IP Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

61

Hukum- Ekonomi - Politik

tor pengunaan anggaran Pemda , apa sudah sesuai dengan aturan main atau tidak. Kemudian Fungsi Legislasi, dimana Angota Dewan membuat Peraturan Daerah yang benar-benar memihak rakyat.Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.“Karena amanah yang dipercayakan itu berkat pilihan masyarakat, jadi menjadi hak baginya untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat jabar adalah fokus utama,Jelasnya akan menjalankan amanah untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat ,” paparnya.

Dalam kedudukannya tersebut, DPRD dilengkapi dengan beberapa fungsi, yaitu:1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.

Golkar untuk maju menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar dan kesempatan ini tentu tidak ia siasiakan. ” Sebagai Puteri asal Cirebon merasa terpanggil untuk menyuarakan hati nurani rakyat di dapil saya,separoh hidup saya dihabiskan di Daerah ini, jadi saya mengerti benar apa yang yang menjadi jeritan hati dan keinginan rakyat di Dapil ini,” ucapnya. selain itu saya juga mendapat dorongan dari berbagai tokoh masyarakat, sahabat, keluarga karena sudah saatnya orang muda yang maju,lanjutnya.

PROTEKSI

Novi, demikian nama panggilan wanita yang pernah diikuti Kursus/Diklat LEMHANAS Th 2012 ini wanita merupakan sosok perempuan yang aktif dan berjiwa sosial. Selain aktif, novi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Jiwa sosialnya memang sudah ditanamkan oleh orang tuanya sejak Noviati kecil. Pada masa kecilnya ia sudah diikut sertakan dalam banyak kegiatan sosial dan keagamaan. Hingga sekarang Noviati tetap melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat.

Hj.Tati Noviati ,S.IP

“ Saya sangat faham akan fungsi dan tugas anggota dewan itu, jadi nanti kalau saya duduk di DPRD Provinsi Jabar saya tidak hanya sebagai penonton datang, duduk, diam dan dengar .Jadi apa tugas dan fungsi mereka secara pribadi saya pahami.” Ujar wanita kelahiran 4 Nopember ini. Di paparkanya , Tiga tugas pokok dan fungsi DPRD, yakni, fungsi legislasi (legislating), fungsi anggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan (controlling), Fungsi legislasi tersebut merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi ini bertujuan agar DPRD dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Sedangkan, fungsi pengawasan (controlling) DPRD sebagai lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi masyarakat mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif).

Untuk itulah maka semua anggota legislatif harus menguasai semua bidang garap dan fungsi kedewanan, agar bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik baiknya dan maksimal memerankan fungsinya.

Disanalah nanti saya akan memainkan peran sebagai wakil rakyat Jabar untuk memperjuangkan APBD maupun APBN, “Saya akan berjuang secara Optimal agar pembangunan di berbagai bidang di Cirebon , Indramayu dan Jawa Barat khususnya dapat terlaksana,” ujarnya.

Menurutnya fungsi Monitoring adalah dimana anggota dewan berfungsi memoni-

62

2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun.

3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.Di masa mudanya, perempuan yang memiliki kegemaran membaca dan berorganisasi ini selau mencari kegiatan yang positif Tati Noviati kecil yang pada tahun 1987, bersekolah Sekolah Dasar di SDN KERTAWIANGUN I, CIREBON .

Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP CENDRAWASIH, CIREBON , 1990.

Setelah tamat dari bangku sekolah menengah pertama pada tahun 1993, Mojang pantura ini melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas tepatnya di, SMA NEGERI 6, CIREBON.Novi berhasil mendapatkan gelar Sarjana, S1, FISIP HI UNPAS, BANDUNG . Tahun 1998.

Noviati pernah berkarir Tahun 1999-2004, di PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA. lalu di tahun 2005-2008 berkerja di PT AXA MNDIRI FINANCIAL SERVICE. Sejak usia muda , ia telah berkecimpung di dunia usaha. dan aktif sebagai kader partai .

Pada tahun 2011, Novi dipercaya sebagai TOT PARTAI GOLKAR, DPD PARTAI GOLKAR JAWA. Selain aktif di partai , Tati Noviati juga seorang pengusaha di Jakarta.

Dikatakannya,” Partai Golkar memiliki potensi yang besar untuk terus maju dan berkembang menjadi partai modern dan melekat di hati rakyat. Di partai ini pula, saya berkomitmen untuk menyedekahkan segala kapasitas dan bidang keilmuan yang saya miliki sebesar-sebesarnya demi kemajuan rakyat, bangsa, dan Negara”.Paparnya .

Tidak sekadar memenuhi kouta 30% keterwakilan kaum perempuan, Tatipun memiliki visi, misi 1.Memperjuangkan hak hak rakyat dalam setiap kebijakan 2.Menjujung tinggi nilai nilai Agama ,kebangsaan,pancasila dan UUD 45 3.Terlibat aktif dalam setiap aktifitas masyarakat .

Menjadi anggota Legislatif yang bertanggung jawab terhadap

Media PROTEKSI Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

Demikian juga makna emansipasi mestinya membuat wanita lebih dihormati dan dihargai sesuai dengan fitrohnya karena dari rahim seorang wanita atau kartini akan lahir generasi yang tangguh yang akan menjadikan negeri ini, negri yang aman dan nyaman bagi semua manusia.

Menurutnya , perempuan adalah sosok yang penuh dengan cita-cita dan harapan baru.

Perempuan juga harus mempunyai karier dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada.Sebelum maju dalam pencalonan, Novi telah meminta izin dari keluarga besarnya, terutama dari kalangan , DPP DPD Partai Golkar di daerah pemilihannya. Selain juga mendapat restu dan dukungan dari keluarga ,wanita berparas cantik ini, bertekad bulat dan siap berjuang untuk berkompetesi pada Pemilu 2014 mendatang. Apalagi, Partai Golkar di dapil 10 yang

jawab.

D e n g a n segala kemampuan, kapabilitas, dan rekam jejak yang saya miliki, saya y a k i n b i s a memberikan kontrib u s i nyata bagi kemajuan bangs a dan negara.� pa-

PROTEKSI

Pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan dan latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Memperkuat keterlibatan kaum perempuan di berbagai sektor kehidupan.mendorong pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan keamanan guna kemandirian, dengan bekal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sehingga tercipta gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi (kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan.Secara fitrohnya tetap butuh seorang pemimpin yaitu kaum laki-laki. Dengan Adanya persamaan hak wanita dengan pria banyak lahirlah Kartini-Kartini modern yang kemampuannya mulai diperhitungkan menjadi sangat indah, bahwa saat ini kaum wanita bisa memutuskan sendiri pilihannya dalam pengembangan dirinya serta masyarakat.

optimistis akan meraih 30 kursi, maka dirinya bersama keluarga besarnya, akan terus meraih suara yang sebanyak-banyaknya untuk untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.“Saya optimis, semoga ikhtiar dan apa yang kami lakukan, mendapat dukungan masyarakat secara luas .

Sebagai calon anggota legislatif, saya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengemban amanah rakyat dengan penuh tanggung

Hukum- Ekonomi - Politik

rakyat dengan amanah .dengan berbagai terobosan baru dalam mengawal regulasi maupun mengontrol praktik pemerintah. ia memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan aspirasi politik nya ini, menjadi lebih nyata, membumi, dan dirasakan oleh rmasyarakat yang dia wakili. Dikatakannya, Sekarang kaum perempuan juga memiliki hak untuk dipilih. Berbagai negara bangsa telah memuat pernyataan keadilan sosial dan ekonomi di dalam konstitusi untuk kaum perempuan , perubahan itu memperlihatkan proses perempuan menjadi semakin tampak dalam posisi terdidiknya, dalam bidang layanan, dan sebagai tenaga kerja industri, sekalipun status sosial kebanyakan perempuan belum tersentuh.

parnya....Bismillah‌/ HALIM

Media PROTEKSI Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013

63

Hukum- Ekonomi - Politik

Media Aspiratif - Dinamis &Transparan

PROTEKSI

Edisi Oktober - Nopember 2013

Harga Eceran Rp.30 000,-

PROTEKSI

Mayjen TNI (Purn) Tabrie Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK)

Kemayoran jadi Kawasan Elit Modern

“Green International Business District” Mal Otomotif Pertama Di Kemayoran Pawang Integritas Kemenkum dan HAM Pupuk Kaltim Juara 1 Annual Report Award

2012

Memiliki Talenta Leadership Sejak Kecil

Media PROTEKSI - Edisi Oktober 2013