Haluan kepri 12 oktober 2016

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Rabu, 12 Oktober 2016 11 Muharram 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 12 / 10 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Hotel ''Amat Tantoso'' Tak Ada Amdal BATAM (HK)— Pembangunan hotel yang terletak di kawasan Penuin, Batam oleh pengusaha money changer Paulus Amat Tantoso melabrak aturan. Pasalnya, hotel enam tingkat itu belum memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) lalulintas (Lalin).

Reklamasi di Sagulung Meresahkan Warga

Pariadi Liputan Batam Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Zulhendri mengatakan pihaknya sampai saat ini belum pernah mengeluarkan izin Amdal lilin hotel tersebut.

Padahal dokumen amdal diperlukan sebagai studi

Hotel ''Amat

... Hal. 7

Amat Tantoso

Pemko Diminta Cabut Izin PT Sumber Metalindo BATAM (HK) — Warga Perumahan Griya Batuaji Asri, Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Batam meminta Walikota Batam, HM Rudi mencabut izin reklamasi PT Sumber Met-

alindo Perkasa yang berada di belakang Sekolah Juan Harapan. Sebab aktivitas perusahaan tersebut merugikan dan sangat meresahkan warga. Pasalnya, tembok rumah mereka retak akibat getaran mobil angkutan tanah yang hilir-mudik

melakukan penimbunan di lahan reklamasi seluas enam hektar tersebut.

"Pemerintah Kota (Pemko) jangan tutup mata, karena saat ini kami warga merasakan dampak yang

Pemko Diminta ... Hal. 7

AMDAL LALIN- Hotel enam tingkat yang dibangun pengusaha money changer, Paulus Amat Tantoso di kawasan Penuin. Hotel ini belum memiliki Amdal Lalulintas.

Orang Bijak dan Biasa "KEMAMPUAN orang dalam mengendalikan emosi adalah pembeda antara orang yang bijak dan orang biasa..."

Vicky Shu

Tak Enak Hati JAKARTA (HK) — Penyanyi Vicky Shu mengaku belum memiliki kekasih. Ia menikmati masa-masa lajangnya. Meski demikian, bukan berarti tak ada pria yang mendekati penyanyi ini. Diakui Vicky, sejumlah pria memang mencoba mendekatinya.

Namun, sayangnya itu tak berlangsung lama. Para pria itu mundur satu persatu. Bukan karena gaya hidup mewah Vicky yang membuat mereka takut, tetapi jadwal artis ini yang sangat padat membuat para pria tersebut mundur.

"Serba salah ya. Aku enggak suka bergaul, sukanya kerja dan sampai sekarang belum dikasih jadi doain aja, yang ngedeketin ada, ngajak ketemu juga susah, aku hari ini ke sini, ke situ," katanya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (11/10).

Vicky sendiri berusaha untuk santai. Tetapi, terkadang Vicky merasa tidak enak hati karena keluarga besarnya sudah memintanya untuk segera menikah.

Kini ia hanya berharap dipertemukan dengan orang yang bertanggung jawab. Ia mengaku tak mematok kriteria fisik tertentu."Bertanggung jawab, enggak boleh pelit, sama sayang sama orangtua. Fisik enggak ada, soalnya mantan aku aja enggak ada yang mirip," ujarnya. (viv)

Polisi OTT di Kemenhub

Pemko Dinilai Tidak Tegas

Jokowi: Pecat ASN Pungli

Ormas Ancam Segel Basecamp Cafe

JAKARTA (HK)—Presiden Joko Widodo marah besar.

Baru satu jam dia membentuk Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dalam Rapat reformasi Hukum di Istana Presiden, Selasa (11/10), poJokowi lisi melakukan Operasi Tangan Tangan (OTT) aksi Pungutan Liar (Pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bidang Perhubungan Laut.

Sekitar Rp95 juta uang hasil pungli berhasil disita polisi dari Lantai 2 dan Lantai 6 Kantor Kemenhub.

Terkejut mendengar kabar OTT pungli di Kemenhub tersebut, Presiden Jokowi langsung bereaksi. Rapat reformasi hukum lang-

Jokowi: Pecat

... Hal. 7

TANJUNGPINANG (HK) — Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Arogansi dan Miras (SAAM) Kota Tanjungpinang mengancam menyegel Basecamp Cafe. Penyegelan dilakukan lantaran Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dinilai tidak tegas.

Koordinator SAAM Tanjungpinang, Baharuddin Rahman mengatakan hal itu kepada wartawan, kemarin.

Kata Baharuddin, pihaknya tetap pada tuntutan semula yaitu menutup Basecamp Cafe yang telah mencoreng dan melecehkan dunia pendidikan Kota Tanjungpinang.

RICO/HALUAN KEPRI

BASE CAMP CAFE di Tanjungpinang.

"Kami meminta kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tanjungpinang untuk segera menyele-

saikan proses penyelidikan dugaan pelanggaran yang

Ormas Ancam ... Hal. 7

Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa

Prancis dan Portugal Menang EROPA (HK) — Total sembilan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa digelar pada Selasa (11/10) dinihari. Hasil paling mencolok tercipta pada duel Gibraltar kontra Belgia.

Dalam pertandingan di Stadion Do Al-

garve itu, Belgia menang dengan skor 6-0. Tiga gol di antaranya dicetak Chris-

tian Benteke, sedangkan sisanya dibagi rata untuk Axel Witsel, Dries Mertens, dan Eden Hazard.

Hasil ini membantu tim asuhan Roberto Martinez itu untuk memuncaki klasemen sementara Grup H. Mereka mengoleksi sembilan poin dari tiga laga dan unggul selisih gol atas Yunani.

Prancis dan ... Hal. 7

PEMAIN Perancis merayakan gol yang dicetak Paul Pogba (tengah) ke gawang Belanda dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2018 di Amsterdam Arena, Amsterdam. Selasa (11/10) dinihari.

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

7

sambungan

Rabu, 12 Oktober 2016

Jokowi: Pecat .... sung ditutup. Jokowi didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung menuju Kantor Kemenhub menyaksikan langsung OTT Pungli.

"Baru saja tadi saya melakukan rapat soal reformasi hukum. Dan tadi juga saya sudah putuskan untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli," ujar Jokowi setibanya di Kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Jokowi memberi peringatakan keras kepada seluruh instansi agar tak melakukan pungutan liar (pungli) terutama terkait pelayanan rakyat.

"Saya sudah perintahkan ke Kemenhub, MenPAN RB, kita tangkap, langsung pecat yang bersangkutan. Kita ingin melihat dan memastikan, dan saya peringatkan, kepada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop l yang namanya pungli, hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan badan pelayanan masyarakat, pelayanan rakyat," tegas Jokowi.

Ia mengaku mendapatkan laporan dari Kapolri berhubungan dengan operasi pungli kepengurusan buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya tentunya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada juga yang jutaan.

Terkait operasi tangkap tangan ini, polisi menggeledah sejumlah ruangan di lantai 6 dan lantai 12 Kemenhub. Pihak yang ditangkap mulai dari calo dan pegawai Kemenhub yang diduga terkait izin kapal di Ditjen Perhubungan laut. Presiden meminta Polri untuk menindak siapa pun yang terlibat dalam pungli ini.

"Ada calo yang mengurus, ada juga petugas yang ditangkap dan kemudian dikembangkan, ditangkap petugas lain," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Polisi menyita barang bukti

sambungan Hal. 1 berupa uang dan dokumen-dokumen Kemenhub. Total uang yang ditemukan dalam OTT kasus dugaan pungli di Kemenhub mencapai Rp95 juta.

Barang bukti yang ditaruh berupa uang dengan pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, dokumen-dokumen, dan ponsel. Polisi juga menyegel sebuah ruangan dengan garis polisi.

Tito mengungkap banyaknya cakupan pungli di Kemenhub, mulai dari izin panjang kapal sampai pembuatan buku pelaut.

"Ada panjang kapal, berat kapal, ada pergantian bendera kapal, masing-masing item itu harus bayar ditambah lagi dengan pembuatan buku pelaut," ujar Tito.

Selain itu, pungli juga merambah untuk pembuatan buku pelaut. Orang yang ingin menjadi pelaut dikenai biaya lebih. "Dan juga nelayan yang ingin gunakan kapalnya harus memberikan tambahan uang," ujar Tito.

Dalam kesempatan ini Tito berterima kasih atas adanya laporan dari pihak Kemenhub.

Dia memastikan operasi tangkap tangan terkait pungli akan diteruskan di daerah dan instansi lain. "Termasuk di kepolisian," ujar Tito.

"Untuk barang bukti ada Rp34 juta di lantai 6 dan di lantai 12 ada Rp61 juta," tambah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M Awi Setiyono.

Sementara itu, Menpan dan RB Asman Abnur yang juga datang ke Kemenhub mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada PNS yang nakal dan korup.

"Kami tidak akan mainmain, aparatur sipil negara yang terlibat kami tidak segansegan untuk memecatnya," ujar Asman di Kantor Kemenhub.

Asman mengatakan, dia sudah mendapat pesan dari pres-

Ormas Ancam ..... dilakukan pihak manajemen Basecamp pada event pembagian minuman beralkohol menggunakan seragam sekolah," tegasnya, Selasa (11/10).

Ditegaskannya kembali, pihaknya memberikan masa waktu kepada PPNS Tanjungpinang untuk segera memberi penjelasan atas penyelidikannya, selama 3 kali 24 jam sejak kemarin.

"Apabila tidak ada kejelasan dari hasil penyelidikan oleh PPNS, maka kami atas nama Solidaritas Anti Arogansi dan Miras kembali akan melakukan unjuk rasa pada Jumat (14/10) nanti dengan tuntutan penutupan Basecamp secara permanen," ujarnya.

Menurut Baharuddin, hasil penyelidikan PPNS tersebut merupakan kejelasan sanksi yang diberikan kepada Basecamp Cafe.

Sehingga berbagai opini yang saat ini berkembang di tengah masyarakat bisa terselesaikan.

"Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, hingga saat ini belum juga ada kejelasan sanksi yang diberikan. Ini yang kita tuntut jangan sampai menguap begitu saja kasus yang telah melecehkan dunia pendidkan kita," ungkapnya kembali.

Selain itu, pihaknya juga

sambungan Hal. 1 meminta kepada pihak kepolisian melakukan penelusuran event yang bertemakan "Back to School Party" di Basecamp Cafe tersebut, apakah peristiwa tersebut ada unsur pidananya yakni pihak Base Camp memberikan miras kepada pelajar.

"Kami juga meminta pihak Polres Tanjungpinang untuk terus memproses laporan pencemaran nama baik dunia pendidikan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh PGRI kemarin," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Tanjungpinang, Irianto mengatakan pihaknya telah melakukan teguran berupa surat peringatan kepada pihak managemen Base Camp Cafe untuk tidak kembali menggelar event serupa.Namun apabila pihak Base Camp Cafe tidak patuh kepada aturan dan teguran yang diberikan tersebut, tentu akan diberikan sanksi tegas berikutnya berupa pencabutan izin usahanya, jelas Irianto saat dihubungi, Selasa (11/10).

Terkait penyelidikan yang dilakukan PPNS, dia mengatakan pihaknya sudah mengecek izin usahanya. begitu juga minuman beralkohol yang disediakan

Hotel ''Amat ..... kelayakan demi menjaga lingkungan dari kegiatan proyek, industri, dan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan lalulintas.

"Sepengetahuan saya, kami belum keluarkan izin Amdal Lalin hotel tersebut,"kata Zulhendri via ponsel, kemarin.

Kata Zulhendri, alasan pihaknya tidak mengeluarkan izin Amdal Lalin lantaran pembangunan hotel itu telah memakan row jalan. Bangunan hotel memakan row jalan itu juga diakui Paulus Amat Tantoso.

Ia mengatakan ada beberapa bangunan yang dianggap mengganggu row jalan seperti teras hotel, pemerintah boleh membongkarnya. Begitu juga dengan rolling dor akan dibongkar dan dimundurkan sekitar dua meter.

"Untuk beberapa bagian seperti teras tidak masalah untuk di bongkar. Tapi untuk bangunan hotel, kami mohon tidak dibongkar," pinta Amat Tantoso, Senin (10/10).

Di sisi lain, masalah perizinan lainnya yang telah dikeluarkan pemerintah, Kepala Dinas Perhubungan Zul Hendri mengatakan seluruh izin yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan hotel akan dievaluasi ulang dan hal ini juga telah dirapatkan di Pemko Batam.

"Seluruh perizinannya kami kaji ulang kembali bersama dinas terkait," katanya.

Walikota Batam, Rudi SE mengaku telah meminta selu-

iden untuk memberhentikan PNS yang terlibat korupsi.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar ada efek jera.

"Termasuk memberhentikan aparatur negara, itu yang dipesankan (presiden) ke kami," ucapnya.

Terkait kasus suap ini, Asman mengatakan tindaklanjut pengusutannya berada di tangan penegak hukum. "Sambil menunggu proses dari Polri," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku mendapatkan informasi soal adanya oknum yang melakukan pungutan liar di kementeriannya.

Informasi itu diterimanya saat sebulan menjabat sebagai menteri.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Budi melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.

"Karena ini sudah menyangkut ranah hukum pidana maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif," ujar Budi melalui siaran pers, Selasa (11/10).

Budi mengatakan, ia menemukan fakta awal yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Polisi menindaklanjutinya dan melakukan investigasi sehingga oknum yang melakukan pungli bisa ditangkap.

"Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku," kata Budi.

Budi mengaku telah berulang kali menekankan kepada jajaran di bawahnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa praktik pungli."Saya meminta agar menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras," kata Budi. (h/ald)

di Base Camp Cafe telah melalui prosedur dan izin yang berlaku.

"Penyelidikan yang kita lakukan, bukan seperti kepolisian dan itu sudah dilakukan atas instruksi walikota. Namun atas kejadian tersebut, kedepan pihak Base Camp Cafe wajib melakukan koordinasi ketika akan menggelar event kembali di kafe tersebut," terangnya.

Koordinasi tersebut, lanjut Irianto agar dalam menggelar parti tetap mematuhi aturan yang ada serta tidak keluar dari norma-norma adat Melayu di Kota Tanjungpinang ini.

Dikatakannya pihaknya tengah membuat surat edaran Walikota Tanjungpinang kepada seluruh pelaku usaha khususnya kafe di Tanjungpinang. Dalam surat edaran tersebut, diminta pemilik usaha peduli dan mendukung dunia pendidikan di Tanjungpinang.

"Saya juga menghimbau kepada pemilik kafe tidak melakukan hal-hal melanggar aturan moral dan pelanngaran hukum.

Kalau mau usaha berjalan dengan baik, tentu harus patuh terhadap peraturan pemerintah agar hal-hal ini tidak terulang kembali," tutupnya. (cw53)

sambungan Hal. 1 ruh dinas terkait yakni Dinas Perhubungan, Distako, PU dan Badan Penananaman NModal (BPM) untuk meninjau kembali terkait pemberian izin hotel tersebut. Sebab dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya, Senin (10/10) lalu jelas terlihat, pembangunan hotel itu telah memakan row jalan, termasuk hotel yang berada di sebelahnya.

"Pokoknya saya sudah perintahkan Kepala Dinas terkait agar mengkaji ulang dan saya menunggu hasilnya dan bisa saja dibawa nantinya ke ranah hukum," jelasnya.

Tak Ada Aktivitas Pascasidak Walikota Batam, HM Rudi ke proyek pembangunan Hotel Amat Tantoso di Penuin, Senin (10/10) lalu, aktivitas pembangunan tak beroperasi. Para tukang bangunan hanya duduk-duduk.

Pantauan di lapangan, lokasi pembangunan proyek terlihat sepi. Para tukang bangunan hanya duduk-duduk di dalam area proyek. Hotel yang rencananya akan dibangun enam lantai ini, belum rampung .

"Dari pagi tak ada yang kerja," kata Iban, pekerja yang ditemui di lokasi, kemarin.

Kata dia, sampai saat ini dirinya belum mengetahui kapan mereka kembali bekerja seperti sedia kala.

Sebelumnya Walikota Batam, HM Rudi meminta pengerjaan hotel Amat Tantoso dihen-

tikan sementara. Rudi meminta Kepala BPM-PTSP Gustian Riau untuk mengirimkan surat peringatan (SP-1).

"Saya minta Gustian Riau mengirimkan surat SP-1. Pengerjaannya menimbulkan polemik, kita stop dulu," ujar Rudi saat jumpa pers di lantai V Kantor Pemko Batam, Senin (10/10).

Nantinya, kata Rudi, pihaknya akan mengkaji dulu IMBnya apakah sudah sesuai dengan IMB yang dikeluarkan atau berbeda. "Kalau menyalahi kita minta dibongkar," ujarnya.

Namun, untuk menindaklanjuti persoalan ini, kata Rudi dirinya akan menggelar rapat dengan dinas terkait dan bagian hukum.

"Sebentar lagi saya rapat dengan dinas terkait dan bagian hukum. Kita akan kaji dulu dari segi hukum, sebelum mereka menuntut, kita akan persiapkan kajian hukumnya," kata Rudi.

Menurutnya, parit (titik koordinat awal) sudah banyak bergeser dari titik awalnya. Untuk mengembalikan hal itu, dirinya meminta BP Batam mengeluarkan PL bahwa tanah itu milik negara.

"Saya hanya minta row jalan ini ada kepastian, jangan bergeser-geser. Saya berharap pak Hatanto (Kepala BP Batam) memberikan kepastian dan menentukan siapa yang salah," ujar Rudi.***

Ketua PA Selingkuh Dinonaktifkan PADANG (HK) — Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang akhirnya menjatuhkan sanksi terhadap Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Dra Hj Elvia Darwati. Hakim wanita yang tertangkap Pol PP sedang berduaan di kamar hotel bersama lelaki bukan suaminya itu akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya, terhitung hari ini, Rabu (12/10).

Penonaktifan Elvia dilakukan setelah hakim pengawas PTA Padang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Dia (Elvia) sudah diperiksa. Hasil pemeriksaan juga sudah dilaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang,� terang Humas Pengadilan Tinggi Agama Padang, Damsyi Hanan, kemarin.

Dalam masa non aktif, Elvia akan diperiksa oleh petugas dari Mahkamah Agung. "Dia akan ditarik ke Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk sementara waktu, sampai permasalahannya selesai. Di Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan tidak akan menangani perkara, sebab posisinya bukan hakim tinggi," tutur Damsyi yang juga seorang hakim tinggi.

Diceritakannya sejak mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan, pihak PTA Padang telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan, pada Senin (10/10). PTA Padang

merupakan pengawal terdepan yang melakukan pengawasan terhadap 17 Pengadilan Agama tingkat pertama yang ada di Sumbar. "Setelah ada pemberitaan tentang razia, Ketua PTA Padang membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI," katanya.

Terdapat tiga hakim tinggi yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, yaitu Zulkifli Arif, Asparmunir, dan dirinya sendiri. Hasil pemeriksaan dari tim itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung, disertai rekomendasi dari PTA Padang pada Selasa (11/10).

Salah satu yang direkomendasikan adalah sanksi pemberhentian.

Sementara yang akan memutuskan sanksi, adalah putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Meski demikian, Damsyi Hanan mengatakan pelanggaran etik oleh hakim tergolong dalam pelanggaran berat, dengan ancaman tertinggi berupa pemberhentian terhadap status hakim serta kepegawaiannya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Pengadilan Agama (PA) Padang Panjang digerebek Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK 4) Kota Bukittinggi yang

Prancis dan .....

Belgia bukanlah satusatunya tim yang membukukan kemenangan telak. Masih ada Portugal yang juga menang 6-0 atas Kepulauan Faroe. Bintang kemenangan dari juara Piala Eropa bukanlah Cristiano Ronaldo, melainkan Andre Silva yang mencetak tiga gol. Adapun Ronaldo cuma menyumbangkan satu gol pada menit ke-65. Dua lesakan tersisa diciptakan Joao Moutinho dan Joao Cancelo.Berkat kemenangan ini, Portugal sudah mengoleksi enam poin dari tiga partai atau terpaut tiga angka dari Swiss selaku pemuncak tabel Grup G. Grup A juga menyajikan skor cukup telak pada duel Swedia dan Bulgaria. Swedia menang 30 melalui lesakan Oila Toivonen, Oscar Hiljemark, dan Victor Nilsson Lendeloef.

Tambahan tiga poin membuat Swedia bersanding dengan

sambungan Hal. 1 HASIL PERTANDINGAN SELASA Grup A Belarusia 1-1 Luksembourg Belanda 0-1 Prancis Swedia 3-0 Bulgaria Grup B Andorra 1-2 Swiss Kepulauan Faroe 0-6 Portugal Latvia 0-2 Hungaria Grup H Bosnia-Herzegovina 2-0 Siprus Estonia 0-2 Yunani Gibraltar 0-6 Belgia

Perancis di posisi teratas Grup A dengan koleksi tujuh poin.

Perancis sebelumnya mengalahkan Belanda 1-0. Satu-satunya gol Prancis berkat Paul Pogba pada menit ke-30. Gol ini bermula dari kesalahan Jeffrey Bruma yang gagal menguasai bola. Dimitri Payet kemudian mampu

Pemko Diminta..... luar biasa dari reklamasi itu. Pak Walikota harus turun tangan, turun ke lapangan untuk melihat langsung dampak akibat reklamasi itu," tegas warga, Nurasim.

Dia mengatakan, setiap investasi sangat didukung, tapi perusahaan jangan semenamena melakukan reklamasi tanpa memikirkan dampak yang dialami masyarakat. Bayangkan, kata Nurasim, selama perusahaan itu beroperasi berdampak langsung dengan pekatnya debu mengotori jalan dan rumah warga. Anak-anak pun mulai batuk-batuk, yang dewasa juga terasa sering sesak nafas akibat debu itu. "?Kalau Pak Walikota peduli pada masyarakat maka perhatikan kami yang terkena imbas dari reklamasi PT Sumber Metalindo Perkasa itu," katanya.

Di tempat terpisah, warga lainnya Indra mengaku warga di sekitar lokasi reklamasi sangat dirugikan. Setiap saat warga harus membersihkan kaca rumahnya, karena debunya sangat pekat.

"Luar biasa. Debunya, napas jadi sesak mas. Jadi merah becek ni aspal, jadi warna merah kaya sawah akibat tanah yang diangkut truk berjatuhan di jalan," kata Indra.

Tak hanya itu, Indra menyebut sejak beroperasinya PT Sumber Metalindo Perkasa, warga merasakan adanya perubahan terhadap kondisi lingkungannya. Selain jalan rusak, warga juga kesulitan jika akan pergi keluar rumah mengendarai sepeda motor. Ini diakibatkan debu yang beterbangan saat truk tersebut melaju.

"Terus terang, banyak ruginya kami ada proses reklamasi demi kepentingan pengusaha ini. Apalagi mereka beraktivitas malam hari. Saya sering sesak nafas karena debu yang beterbangan," katanya.

Atas fakta tersebut, warga lanjut Indra mendesak Walikota Batam menghentikan operasional PT Sumber Metalindo Perkasa itu. Ini mengingat pertimbangan gangguan yang

dibantu Satpol PP Provinsi Sumbar, Minggu (9/10) dinihari di Bukittinggi, dengan cepat jadi buah bibir masyarakat.

Ketua PA Padang Panjang berinisial ED (49), digerebek di sebuah hotel melati di Kota Wisata Bukittinggi. ED diamankan bersama seorang pria berinisial E yang diduga tidak terikat pernikahan dengannya alias selingkuhannya.

"Perempuan yang mengaku sebagai Kepala Pengadilan Agama Padang Panjang itu ditangkap Tim SK4 Bukittinggi dalam razia gabungan bersama Tim Satpol PP Provinsi.

Oknum Kepala PA itu tertangkap basah oleh petugas ketika sedang berduaan dengan pasangannya berinisia E, dalam sebuah kamar Hotel melati di Bukittinggi," ujar Kepala Satpol PP Bukittinggi, Syafnir, Senin (10/10).

Menurut Syafnir, sewaktu ditangkap, pada awalnya pasangan ini mencoba berdalih kalau mereka adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai anak. Namun demikian petugas curiga saat keduanya tidak bisa menunjukkan identitas resmi. Akhirnya, petugas menginterogasi pasangan ini secara terpisah. Kepada E petugas menanyakan nama tiga anaknya itu. Namun yang bersangkutan terlihat panik dengan menyebut nama sembarangan. (h/isq/fis/tot)

merebutnya dan mengoper kepada Pogba yang dengan sempurna menaklukkan kiper Belanda, Maarten Stekelenburg.

Dalam pertandingan ini, Belanda sedikit unggul dalam penguasaan bola, mencapai 51 persen. Tim itu melakukan lima tembakan, dua di antaranya terarah. Peluang Belanda, antara lain, didapatkan lewat Virgil van Dijk.

Prancis sendiri melakukan 12 percobaan ke gawang lawan, enam di antaranya terarah. Peluang Prancis, antara lain, tercipta lewat Kevin Gameiro, yang dua usahanya sempat digagalkan Stekelenburg.

Dengan kemenangan ini, Prancis memuncaki Grup A dengan 7 poin. Tim itu unggul selisih gol atas Swedia, yang pada laga lain mengalahkan Bulgaria 3-0. Sedangkan Belanda di posisi ketiga dengan 4 poin. (net)

sambungan Hal. 1 dirasakan warga selama operasional perusahaan itu.

"Kami minta Pemko tinjau kembali izin reklamasi perusahaan itu, jika tidak kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi untuk berunjuk rasa," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Lurah Sei Langkai, Hardianus mengakui telah menerima laporan keluhan warga tersebut.

"Ya, kita memang banyak mendapat laporan warga bahwa ada tembok rumah warga yang retak akibat kegiatan reklamasi tersebut. Bahkan warga juga mengeluhkan debu dan jalan yang semakin rusak akibat melintasnya truk pengangkut tanah reklamasi perusahaan tersebut," ujar Hardianus via ponselnya, Senin (10/10) malam.

Dia mengatakan kerugian yang dialami warga karena proses reklamasi tersebut membuat warga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas reklamasi itu. Meskipun perusahan telah memiliki izin, warga meminta pemerintah meninjau kembali izin tersebut.

Lurah berjanji, aspirasi warga tersebut akan disampaikan kepada Camat dan selanjutnya akan diteruskan ke Pemko Batam.

Senada dengan itu, Camat Sagulung, Reza Khadafi mengaku telah mengumpulkan seluruh lurah di wilayah hukumnya untuk melakukan pendataan perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi di kawasan Sagulung.

"Yang melakukan kegiatankegiatan itu kan banyak, makanya mau kita data. Walau itu tak mengantongi izin maupun yang mengantongi izin, mereka harus bertanggungjawab atas kerugian masyarakat sekitar," ujar Reza, Senin (10/10).

Sejauh ini, lanjut, Reza pihak pengusaha proyek pengangkutan tanah atau pemilik lahan reklamasi di wilayahnya belum melaporkan kegiatan mereka kepada pihak kecamatan.

Camat mengakui truk pengangkut tanah untuk reklamasi itu bukan rahasia lagi kalau jalan-jalan yang dilalui truk itu mengakibatkan jalan rusak.

"Jalan rusak, mereka harus bertanggung jawab, begitu juga segala akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut mereka juga harus bertanggung jawab," tegasnya.

Dia berharap pihak berwenang baik itu Bapedalda Kota Batam dan BP Batam melakukan pengecekan di lapangan.

Apakah perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kegaiatan tersebut atau tidak.

Kalau memang ada pelanggaran diminta untuk dihentikan.

"Kitakan tidak bisa menghentikan mereka, karena bukan kewenangan kita, yang bisa kita lakukan hanya menegur saja.

Makanya kita panggil semua perusahaan untuk bersamasama bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sehingga tidak saling salah menyalahkan," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Musofa mengatakan hilir mudiknya dum truck pengangkut tanah untuk reklamasi harus mengantongi izin dari Dinas Perhubungan (Dishub).

"Syaratnya semua sangat jelas, apabila izin diberikan oleh Dishub, maka setelah melakukan aktifitas tanah yang berserakan di jalan itu harus dibersihkan kembali dan itu mutlak dilakukan," tegas politisi Hanura.

Namun, lanjut dia apabila terjadi pembiaran berarti pengawasan yang dilakukan oleh Dishub selaku dinas yang berwenang sangat lemah, karena bagaimanapun hasil tumpahan tanah cut and fill telah membahayakan pengguna jalan dan sangat meresahkan masyarakat.

Manajemen PT Sumber Metalindo Perkasa, Asun belum berhasil dimintai keterangan.

Saat dihubungi via ponselnya masih enggan berkomentar. Walau sempat menerima panggilan telepon saat mengetahui Haluan Kepri melakukan konfirmasi langsung pura-pura tidak mendengar suara, seolaholah ada kerusakan jaringan.

Ketika kembali lagi dihubungi tidak juga menjawab telepon, Senin (9/10) lalu. (iks/sdm)

2

ekonomi

Rabu, 12 Oktober 2016

BRI Syariah Incar Rp400 M Pembiayaan KPR Faedah JAKARTA (HK) — PT Bank BRISyariah menargetkan pembiayaan KPR Faedah dapat mencapai Rp400 miliar hingga akhir tahun ini. Sementara, sejak diluncurkan pada September 2016 lalu, pembiayaan KPR Faedah BRIS sudah mencapai Rp 150 miliar.

Hal ini ditegaskan Corporate Secretary Group Head BRISyariah Indriati Tri Handayani, Selasa (11/ 10). Dia menjelaskan, pembiayaan KPR Faedah merupakan pembiayaan kepemilikan rumah yang menyasar kelas di atas subsidi hingga menengah. Seperti diketahui, BRISyariah juga menjadi penyalur pembiayaan perumahan subsidi FLPP yang diinisiai pemerintah.

"Segmen BRIS di atas rumah subsidi sampai dengan kelas menengah. Diperkirakan pertumbuhan Rp400 miliar," katanya.

Indri juga mengatakan, pembiayaan KPR Faedah menjadi bisnis perseroan yang tengah ditingkatkan saat ini. Menurutnya, peningkatan bisnis di sektor perumahan tersebut di-

dukung dengan peningkatan modal yang dilakukan perseroan.

Adapun perseroan telah melakukan penawaran umum sukuk mudharabah subordinasi I Bank BRISyariah Tahun 2016 dengan jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun.

Dengan penerbitan sukuk ini, lanjut Indri, perseroan akan memiliki rasio kecukupan modal yang baik untuk menopang pertumbuhan bisnis ke depan. "Dengan penambahan modal nanti bisa meningkatkan ekspansi pembiayaan kami, terutama untuk pembiayaan KPR Faedah BRIS," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Syariah Mochamad Hadi Santoso mengatakan dengan penerbitan sukuk mudharabah su-

NET

KPR FAEDAH — BRI Syariah targetkan Rp400 miliar hingga akhir tahun untuk pembiayaan KPR Faedah.

bordinasi ini, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perse-

posisi keempat.

Namun apabila dibandingkan dengan merek makanan lainnya, Indomie menduduki peringkat ketiga dengan pertumbuhan poin jangkauan konsumen (Consumer Reach Points) sebesar 2 persen.

Indomie merupakan produk mi instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk ini mulai dibuat pertama kali pada 9 September 1970 dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972.(lp6)

LP6

INDOMIE goreng siap saji.

modal inti (tier 1) BRI Syariah tercatat sebesar Rp2,3 triliun, sedangkan

modal pelengkap (tier 2) sebesar Rp119,82 miliar.

Sementara rasio kecuku-

pan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat sebesar 14,06%.(tmp)

Penjualan Ritel Tumbuh 14,4%

Mi Instan Indonesia Terkenal di Dunia JAKARTA (HK) — Hasil survei konsumen dari lembaga asal Inggris Kantar Worldpanel menempatkan mi instan asal Indonesia yaitu Indomie sebagai salah satu merek barang konsumsi (FMGC) paling laris di dunia. Indomie menduduki peringkat kedelapan dari daftar sepuluh besar merek terpopuler.

Seperti yang dilansir kantarwordpanel.com, secara keseluruhan ada lima belas ribu merek FMGC yang diteliti dalam survei ini. Kantor Worldpanel juga meminta pendapat konsumen dari 44 negara berbeda.

Secara domestik, Indomie didapuk sebagai merek FMGC nomor satu di Indonesia. Sementara di Asia, Indomie menempati

roan diperkirakan dapat mencapai 16%.

Adapun per Juni 2016,

JAKARTA (HK) — Penjualan ritel pada Agustus 2016 tumbuh 14,4 persen hal ini dipacu oleh penjualan sebagian kelompok barang, baik kelompok makanan maupun non-makanan.

Hal tersebut terekam dari survei yang dilakukan Bank Indonesia dan hasilnya dirilis Selasa (11/10).

Survei penjualan eceran Agustus 2016 mengindikasikan, secara tahunan penjualan eceran mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2016 yang tumbuh 14,4 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan 6,3 persen (yoy) pada Juli 2016. Secara regional, pertumbuhan penjualan eceran tertinggi terjadi di Denpasar.

Pada September 2016, penjualan eceran diperkirakan masih tumbuh meningkat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan IPR September 2016 yang sebesar 15,7 persen (yoy),

lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 14,4 persen (yoy).

Sementara itu, peningkatan penjualan eceran diperkirakan terjadi pada mayoritas kelompok barang, kecuali peralatan informasi dan komunikasi.

Kelompok makanan diperkirakan tumbuh 17,4 persen (yoy), lebih tinggi dari 16,2 persen (yoy) pada Agustus 2016.

Pada kelompok nonmakanan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok suku cadang dan aksesori 28,1 persen (yoy), diikuti oleh kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya 20,3 persen (yoy), terutama disebabkan oleh penjualan produk elektronik (selain audio/video).

Survei juga mengindikasikan, tekanan kenaikan harga pada November 2016 diperkirakan meningkat. Indikasi tersebut terlihat dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH)

OKEZ

SALAH satu warga berbelanja di supermarket.

tiga bulan mendatang yang meningkat 1,8 poin menjadi sebesar 122,5.

Sementara itu, tekanan kenaikan harga pada enam bulan mendatang (Februari 2017) diperkirakan juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercermin dari IEH enam

bulan mendatang sebesar 132,4 lebih tinggi dibandingkan 131,4 pada bulan sebelumnya. Penjualan ritel pada Agustus tumbuh 14,4 persen dipacu oleh penjualan produk makanan dan non-makanan seperti suku cadang dan asesoris.(okez)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

3

Rabu, 12 Oktober 2016

Satker PBL Kepri Gelar Seminar dan Pameran Gali Potensi Identitas Provinsi Kepulauan Riau

SATUAN Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau (Satker PSPAM Kepri).

TANJUNGPINANG (HK) — Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang telah dirintis sejak tahun 2012 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan Jaringan Kota Pusaka Indonedia (JKPI) merupakan upaya nyata untuk melestarikan aset-aset pusaka bangsa yang terbesar di berbagai kota di Indonesia.

Aset pusaka merupakan rekam jejak sejarah bangsa indonesia, dari kerajaan nusantara hingga pasca kemerdekaan bangsa.

Hal ini sesuai dengan undangundang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Sejalan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bangunan gedung cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan dan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dari segi bangunan, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Daerah memiliki pedoman, aturan, dan ciri khas yang menunjukkan identitas dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Identitas dan kearifan lokal di Negeri Segantang Lada masih bersifat semu yang hanya digunakan dan dipakai oleh sekelompok kecil masyarakat pemakainya.

Sebaiknya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepri membuat aturan atau Peraturan Daerah yang mengikat semua jenis bangunan yang mewajibkan agar pemilik bangunan terutama bangunan penting, bangunan pemerintah, Bangunan di pinggir jalan utama dan bangunan yang berhubungan dengan kepariwisataan memiliki identitas dan kearifan lokal daerahnya masing-masing.

Provinsi Kepri memiliki potensi kekayaan cagar budaya/ warisan pusaka/tinggalan sejarah yang tinggi namun belum maksimal dapat termanfaatkan, jejak sejarah kepulauan Riau tidak terlepas dari BentanJohor-Lingga Penyengat merupakan sebuah gambaran lintasan sejarah Melayu yang tak bisa dipisahkan dalam sebuah mata rantai sejarah nasional secara utuh yang berkembang sejak abad XIII sampai awal

Foto : Satker PBL Narasi : Reza Fahlepi

SATUAN Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Riau (Satker Randal Kepri)

Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau (Satker PSPLP Kepri)

SATUAN Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau (Satker PKP Kepri).

SATUAN Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau (Satker PBL Kepri).

KETUA panitia atau PPK PIP2B Budi Hariyadi, ST menyampaikan sambutan.

DINAS PU Provinsi Kepulauan Riau

DARI kanan narasumber Drs. H. Tamrin Dahlan, M.Si, dari Perwakilan LAM Kepri dan tengah moderator Agus Prianto. S.IP dari Satker PBL Kepri dan kiri Drs. Nurmatias dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar (Sumatera Barat).

MENYANYIKAN lagu Indonesia Raya.

abad XX. Pusat-pusat peradaban tersebut berkembang pesat pada masa itu dan hingga kini masih meninggalkan jejaknya berupa tinggalan budaya yang terkonsentrasi pada kawasan Bintan, Daik Lingga dan Pulau Penyengat serta Tanjungpinang.

Untuk itu, Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau (Satker PBL Kepri) menggelar seminar dan pameran di Hotel Aston Tanjungpinang pada 26 September 2016.

Seminar dilaksanakan dengan Tema “ Menggali Potensi Identitas Kota Pusaka Negeri Segantang Lada”, sedangkan Pameran dengan Tema “Peran Keciptakaryaan dalam membangun Provinsi Kepri".

Peserta Seminar berasal dari Bappeda, Dinas Pekerjaan umum, Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata, LAM (Lembaga Adat Melayu) dan IAI dari Kab/Kota se-Provinsi Kepri dan pameran dari masingmasing Satker di Kepri.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kegiatan ini, tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) adalah tersebarnya informasi Bidang Cipta Karya khususnya Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada masyarakat luas, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat dan terwujud tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

Sejalan dengan seminar juga digelar pameran dengan tema "Peran Keciptakaryaan dalam Membangun Provinsi Kepulauan Riau", dimana peserta pameran terdiri dari Satker PSPLP Kepri, Satker PBL Kepri, Satker Randal Kepri, Satker PKP Kepri, Satker PSPAM Kepri dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepri. Setiap stand memamerkan kegiatan di masing-masing Satker, serta menampilkan maket-maket perencanaan bangunan

KEPLA Dinas PU Provinsi Kepri diwakili oleh Sekretaris Dinas PU Kepri Ir Khaidir Yedi menyampaikan sambutan.

PESERTA seminar.

NARASUMBER Ir. Dian Irawati, MT Dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

FOTO bersama.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin Jisung

4

pendidikan

Rabu, 12 Oktober 2016

Apa Itu Tax Amnesty?

TAX amnesty berbeda dengan pemutihan. Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapP harta dan membayar uang tebusan.

Secara lebih ringkas Tax Amnesty itu : UNGKAP-TEBUS-LEGA

1. UNGKAP laporkan seluruh harta yang belum dilaporkan atau disembunyikan selama ini sampai dengan SPT Tahunan PPh terakhir 2015. 2. TEBUS. Pembayaran sejumlah uang (tarif) ke Kas Negara untuk mendapatkan Amnesty pajak. Uang tebusan = Tarif x Nilai Harta Bersih. Nilai harta bersih = Harta – Utang Harta adalah seluruh

kekayaan dalam bentuk apapun, sedangkan utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar berkaitan langsung dengan perolehan harta.

2. TEBUS. Kekayaan atau Harta si A sekitar 3 Milyar. Sedangkan si A selama ini hanya melaporkan 1 Milyar (terakhir SPT 2015). Adanya selisih 2 milyar yang tidak pernah dilaporkan /

disembunyikan itu yang akan dikenakan tarif tax Amnesty . Berarti si A harus membayar TEBUSan 2% dari 2 Milyar, jika dilakukan di periode pertama.

3. LEGA. Anda tidak perlu takut apapun lagi dalam berinvestasi, karena ibaratnya pelaporan pajak Anda di reset untuk kembali menjadi 0. (edukasi)

Siswa Semakin Malas Belajar Jika PR Siswa Dihapus BATAM (HK) — Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan menghapus PR bagi siswa mendapat tanggapan beragam dari pelaku pendidikan. Mereka menilai, dengan dihapusnya PR, maka siswa akan semakin kurang tanggungjawab belajar.

Arment Aditya Liputan Batam Karena waktu belajar semakin kurang. Malah kalau tidak ada PR, dikhawatirkan pelarian siswa main game online di warnet.

"Kalau PR siswa dihapus, bisa-bisa anak di rumah tak pernah belajar sama sekali. Diberi PR saja jarang belajar, apalagi tak diberi PR semakin malas anak belajar di rumah. Begitu pula orang tua, anak ada PR kadang tak mau tahu, apalagi anak tak ada PR, semakin tak mau tahu," ujar Kepala Sekolah SDN 02 Batuaji, Rohani SPd menjawab Haluan Kepri, Selasa (11/10).

Menurut Rohani, pemberian PR kepada siswa hanyalah salah satu bentuk strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Tujuannya tiada lain, un-

tuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah harus dikuasai oleh siswa agar tercapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu guru berupaya memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dengan memberikan PR tersebut.

Selain itu PR juga, kata dia upaya menanamkan rasa kecintaan pada pelajaran itu sendiri. Sehingga bisa menumbuhkan motivasi anak untuk rajin belajar. "Perlu diingat peran guru mendidik anak di sekolah hanya 5-6 jam, yakni dari pukul 7.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB atau pukul 13.00 WIB. Selebihnya mendidik dan mengawasi anak adalah peran dan tugas orang tua di rumah.

Bila orang tua banyak waktu di rumah bersama anak tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika orang tua

yang sibuk, tentu anak kurang pengawasannya.

Akhirnya yang kita khawatir anak banyak bermain di luar, terutama pergi ke warnet main game online," jelasnya.

Berbeda bila sekolah menerapkan full day school, Rohani mengaku setuju PR Siswa itu dihapuskan, karena waktu belajar siswa sudah cukup. Namun demikian, untuk full day school itu sendiri belum bisa diterapkan dengan kondisi sekolah masih memberlakukan double shift ini.

"Penerapkan full day scholl itu cocoknya bagi sekolah yang semuanya shift pagi, begitu pula sarana dan prasarana, serta materi yang disajikan pada anak harus pariatif agar anak tidak jenuh ketika belajar sehari penuh," jelas Rohani panjang lebar.

Meski demikian bila kebijakan itu telah diterapkan, pihaknya harus menjalankannya dengan baik dan benar. Karena ia sadari, kebijakan diterapkan itu tentunya memiliki dampak positif bagi kemajuaan pendidikan. Salah satunya dicontohkan dia, terkait kebijakan penerapan Kurikulum 2013 (K13) itu, hasilnya cukup bagus terhadap pendidikan anak. dan juga guru lebih kreatif dan inovatif dalam memberi materi pembelajaran. ***

HUMAS SMPN 9 BATAM

GREEN HOUSE — Siswa bersama Kepsek SMPN 9 Batam Eny Murtiyastuti SPd sedang menata green house sekolah yang di dalamnya terdapat berbagai macam tanaman. Sekolah ini sedang giat menata tanaman sekolah karena ditunjuk sebagai perwakilan Batam untuk lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Kepri.

KEPALA Sekolah SDN 002 Batuaji Rohani SPd, bersama guru kelas VI Hapson Binayah SPd

Dilarang Bawa Kendaraan ke Sekolah, Siswa Keluarkan Biaya Ekstra DANGPANJANG (HK) — Larangan bagi pelajar membawa kendaraan ke sekolah di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), terlihat berlaku efektif.

"Kami sekarang tidak lagi membawa kendaraan ke sekolah setelah adanya surat edaran dari Pemkot Padang Panjang," kata salah seorang pelajar di SMK Cendana, Nola di Padang Panjang, Selasa (11/10).

Dia mengaku sudah tidak membawa kendaraannya ke sekolah sejak dikeluarkannya surat edaran itu oleh Dinas Pendidikan Padang Panjang beberapa minggu lalu. Surat edaran itu dipatuhi Nola mengingat dirinya juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian. "Kami tidak ingin melanggar aturan yang berlaku sama dengan pelajar lainnya," ujarnya.

Pelajar lainnya, Romi juga tidak mempermasalah-

kan kebijakan Pemkot Padang Panjang mengeluarkan surat edaran larangan membawa kendaraan ke sekolah itu. "Kebetulan lokasi sekolah dengan tempat tinggal tidak seberapa jaraknya, jadi kebijakan itu tidak kami permasalahkan betul," katanya.

Menurut dia, kebijakan itu hendaknya harus dicarikan solusi yang terbaik, mengingat pelajar yang biasanya membawa kendaraan, namun saat ini tidak lagi dan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi umum. "Bagi yang berekonomi menengah ke atas mungkin tidak mempermaslahkannya, namun bagi masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah kebijakan itu akan menjadi polemik," sebutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Padang Panjang Desmon membenarkan kebijakan larangan pelajar membawa kendaraan ke sekolah

itu dipatuhi oleh para siswa dan orang tua wali murid.

"Hal itu terbukti dari sepinya halaman sekolah dari kendaraan pelajar baik itu roda dua maupun empat sejak diberlakukan kebijakan itu," sebutnya.

Pemkot Padang Panjang akan menyediakan bus bagi sekolah pada tahun anggaran 2017, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelajar tersebut. "Kami akan alokasikan dana untuk pengadaan bus sekolah pada 2017. Mudahmudahan berjalan lancar," sebut Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis.

Tidak itu saja, pihak organda juga berencana akan memaksimalkan rute trayek angkutan kota yang ada di Padang Panjang. "Kami akan maksimalkan rute trakyek angkutan kota yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh angkutan kota di Padang Panjang ini," jelas Ketua Organda Padang Panjang, Syarial.(oke)

Setelah Terpilih Jadi Sekolah Sehat

SMPN 9 Batam Wakili Adiwiyata Tingkat Provinsi Kepri BATAM (HK) — SMP Negeri 9 Batam menjadi satu-satunya sekolah mewakilan Kota Batam di ajang pemilihan Sekolah Adiwiyata 2016 tingkat Provinsi Kepri. Sebelumnya, SMPN 9 Batam juga terpilih menjadi Sekolah Sehat untuk tingkat Provinsi Kepri.

“Saat ini kita sedang melakukan persiapan, baik untuk lomba Sekolah Sehat maupun lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Kepri. Persiapan ini berupa penataan sanitasi dan penghijaun taman. Dan rencananya untuk Adiwiyata pada tahun depan akan dimulai, namun untuk Sekolah Sehat hanya tinggal menunggu hasilnya yang akan disertakan ketingkat nasional mewakili Provinsi Kepri. Mudah-mudahan saja kita terpilih ketingkat nasional," harap Kepala Sekolah SMPN 9 Batam Eny Murtiyastuti SPd, Selasa (11/10).

Menurutnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Kota Batam menunjuk SMPN 9 Batam mewakili Provinsi Kepri diajang Adiwiyata pada tahun depan dilakukan penilaian.

Saat ini pihaknya sedang melengkapi kekurangan, seperti penyediaan Sarpras berupa taman belajar, perpustakaan, dan penataan tanaman.

"Kalau untuk green house kita sudah memiliki, bahkan apotek hidup dan pengomposan telah kita lakukan. Begitu pula dengan Kurikulum Lingkungan, saat ini sedang digodok, dan pada semester genep mulai diterapkan," jelasnya.

Meski demikian, Eny juga sedang mengupayakan kamar WC siswa yang saat ini hanya berjumlah 24 unit dinilainya masih kurang. "Minimal kita harus punya 40 unit kamar WC, karena berdasarkan rasio perbandingan siswa kita mencapai 1.000 lebih. Selain itu kita juga berencana merombak sebagian ge-

dung sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan pendidikan. Hal ini sedang kita usulkan, mudah-mudahan terealisasi," ucapnya.

Eny mengaku bangga sekolahnya dapat terpilih menjadi satu-satunya perwakilan Batam diajang pemilihan tingkat Provinsi Kepri. Sedari awal pihaknya berkomitmen untuk melakukan penghijauan. Bukan hanya karena menjadi perwakilan lomba Adiwiyata. Melainkan kenyamanan warga sekolah menjadi yang utama.

Pihaknya sendiri memang rutin melakukan kegiatan berkebun bersama siswa, serta bersihbersih lingkungan sekolah. Bahkan dalam kegiatan ekskul, seperti Pramuka dan PMR, kegiatan berkebun selalu diikutsertakan. Selain itu, tiap hari kebersihan sekolah pun terus dijaga. Bahkan pengelolaan sekolah ber-

basis lingkungan ini dengan melibatkan siswa, guru , komite sekolah dan masyarakat setempat, serta orang tua murid.

Dengan demikian akan tercermin prilaku hidup bersih dan sehat dan pemanfaatan lahan sekolah yang dibantu semua pihak untuk pembuatan kebun sekolah dan Taman Bacaan untuk kenyamaan anak belajar. (men)

Eny Murtiyastuti SPd Kepsek SMPN 9 Batam

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761.

Editor : Arment, Layout : Mario

5

opini

Rabu, 12 Oktober 2016

Membetulkan yang Salah di Lapangan WALIKOTA Batam tampak berang saat melihat portal parkir berbayar terpasang lagi di Komplek ruko dan pasar Tiban Centre ketika melakukan inspeksi mendadak di kawa-

san itu awal pekan ini. Hal ini didasari oleh dipasangnya lagi portal dimana sebelumnya telah dibongkar.

Dengan emosi, orang nomor satu di Batam itu langsung memerintahkan portal itu

dibongkar. Dalam waktu yang bersamaan, walikota Batam juga mendapati ada bangunan milik salah seorang pengusaha di Batam berdiri kokoh di kawasan buffer zone di kawasan Pe-

nuin. Spontan, kebijakan penghentian pengerjaan langsung dikeluarkan oleh walikota Batam.

Dua aksi yang diperlihatkan oleh walikota Batam itu merupakan sebagi-

an kecil dari aksi yang telah ditunjukannya sejak menjadi walikota Batam awal tahun ini. Hal itu terpaksa dilakukannya karena memang apa yang dilakukan oleh warganya itu sesuatu yang menyalahi aturan. Sebelumnya, sejumlah kioskios liar di beberapa titik

Madrasah Bermutu Universal Melalui pendidikan, kita memperoleh cermin untuk memandang jauh ke dalam diri kita, mengubah cermin menjadi jendela untuk memandang jauh ke dunia luar, lalu menetapkan langkah apa yang harus diambil untuk membangun kehidupan dari dalam diri kita. Itulah cara efektif mengubah dunia.

Alam pikiran (akal) adalah alam tanpa batas, memiliki kekuatan tanpa batas dan "liar." Kekuatannya justru terletak di keliarannya itu. Itulah sunnatullah. Ketika keliarannya dibatasi, disekat, atau dihambat, apalagi ditekan, ia makin liar dan makin menghunjam ke seluruh penjuru tanpa arah tanpa kendali.

Di situlah hati nurani (kalbu) hadir sebagai penyedia rambu-rambu agar kekuatan dan keliarannya itu tidak menghujam secara tidak menentu. Karena itu, yang diperlukan di dunia pendidikan bukanlah membangun sekat-sekat atau dinding yang membatasi, melainkan dengan membuka jalur komunikasi yang selebar-lebarnya antara akal dan kalbu. Dalam konteks inilah pendidikan menjadi kunci untuk membuka pintu emas yang menghubungkan antara alam pikiran dan hati nurani.

Pendidikan adalah kehidupan yang mematangkan dan membuat kita mampu bertahan menghadapi dan mengalahkan berbagai tantangan. Semua itu kita hadapi dari apa yang tersisa dalam memori yang kita peroleh

Kolom Publik (Bagian Ketiga) MENSYUKURI nikmat adalah kewajiban seorang muslim, dengannya nikmat akan langgeng dan bertambah. Imam as-Subki rahimahullah dalam fatawa nya 1/198, mengatakan: “Diantara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah SWT. Ini berlaku umum pada seluruh taklief (beban) agama, baik yang berkaitan dengan harta maupun badan, karena Allah telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta. Mereka wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Hanya saja, meski sudah kita tahu itu merupakan wujud syukur atas nikmat badan atau nikmat harta, namun terkadang kita masih bimbang. Zakat masuk kategori ini.”

Membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allâh, mensyukuri-Nya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepa-

PENDIDIKAN adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.

Demikian diungkapkan Nelson Mandela, pejuang hak asasi manusia. Pernyataan tegas ini merupakan keyakinan bahwa hanya melalui pendidikanlah kita mampu mengubah kehidupan, membebaskan kita dari kegelapan, keterbelakangan, dan kesengsaraan.

Oleh: Bahrul Hayat Penasihat Indonesia Bermutu selama proses belajar.

Pengetahuan yang kita peroleh selama bersekolah akan segera hilang dalam memori, tapi hal-hal yang bersifat pengalaman menghadapi sesuatu akan bertahan lebih lama dalam bentuk keterampilan berpikir yang akan berguna seumur hidup. Apa yang tersisa dalam memori dalam bentuk keterampilan berpikir itulah yang membuat pembelajaran dan akan menyelamatkan hidup kita ke depan.

Madrasah harus menjadi tempat di mana seseorang dididik dan dikembangkan untuk menjalani kehidupan yang bermakna.

Sebuah tempat yang menyediakan jalan bagi setiap individu untuk berkembang sehingga ia mampu berlari sepanjang ia mau, tempat yang menyediakan perangkat dan kebutuhan pada masa yang akan datang. Itulah madrasah kehidupan, madrasah bermutu.

Mutu sering dimaknai sebagai kesempurnaan dan kesesuaian antara hasil yang diperoleh dan tujuan yang dicita-citakan.

Madrasah bermutu wajib menjamin bahwa siswa melakukan pembelajaran

tentang dunia, sesamanya, dirinya, dan pembelajarannya (their learning).

Sehubungan dengan ini, madrasah bermutu memiliki tujuh kecerdasan, yakni cerdas akademik, cerdas spiritual, cerdas moral, cerdas semosional, cerdas lingkungan, cerdas pedagogis, dan cerdas manajerial.

Tujuh kecerdasan ini akan mampu merealisasi madrasah bermutu universal, yaitu madrasah yang membangun kemampuan manusia sebagai penyelamat kehidupan, rahmat bagi sekalian alam.

Proses pembelajaran haruslah bermakna yang mematangkan proses berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak. Siswa dikondisikan untuk memiliki pengetahuan yang terus berkembang, berbuat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk saat ini dan akan datang (learning to do), membangun keharmonisan hidup dalam keberagaman (learning to live together), dan menjadi "dirinya" yang berperan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, dan agama (learning to be).

Sehingga, setiap anak memiliki kemampuan yang

utuh sebagai insan kamil.

Mutu juga sering didefinisikan sebagai transformasi, sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu, energi, dan keikhlasan dalam melakukan setiap langkah agar terjadi perubahan menjadi sesuatu yang baru yang lebih baik. Rahasia perubahan terletak pada pengerahan semua energi kita, bukan dengan menyalahkan kebiasaan lama, melainkan membangun sesuatu yang baru (transfiguration).

Bahaya yang besar pada saat terjadi perubahan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan menggunakan logika kita kemarin untuk memecahkan masalah hari ini. Perubahan membutuhkan waktu dan bersifat kompleks. Perubahan madrasah membutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang bagus dengan menjadikan guru sebagai agen perubahan dan siswa sebagai fokus dari perubahan.

Madrasah bermutu lahir dari guru bermutu. Mengacu pada asal kata "guru" yang berasal dari bahasa Sansekerta, seorang guru sejatinya yang membuka bayangan atau tirai yang menghalangi pikiran

Tunaikan dan Ambillah Manfaat da Allâh. Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memposisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia.

Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung maqâshid asy-sar’i (tujuan-tujuan syari’at) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin. Tidak ada satu hal pun yang Allah ciptakan di dunia ini kecuali ada manfaatnya. Begitu juga dengan ibadah mahdhoh yang satu ini. Lalu seperti apa manfaat zakat?

Beberapa diantara manfaat Zakat, pertama, menambah ketaatan kepada Allah SWT. Tentu saja zakat bisa membuat kita lebih taat kepada Allah SWT. Karena

dengan berzakat kepada Allah artinya kita melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Bukankah syarat untuk menjadi taat adalah mematuhi perintah?

Bahkan sebaliknya, jika kita tidak mengeluarkan zakat, tidak hanya mengurangi taat kepada Allah, bisa saja ini membuat ketaatan kita kepada Allah SWT hilang, karena tidak ada taat yang setengah-setengah.

Kedua, zakat membuat manusia tumbuh berkembang. Bagaimana bisa dengan zakat kita tumbuh dan berkembang, sedangkan mengeluarkan zakat artinya mengeluarkan sejumlah harta yang membuat harta tersebut berkurang?, Ya memang, dengan mengeluarkan zakat harta kita pasti berkurang.

Akan tetapi bertambah kemaslahatan harta yang dimiliki, bertambah berkahnya, bertambah pahala, serta banyak dosa-dosa yang diampuni.

Ketiga, menghilangkan kotoran. Allah SWT berfirman didalam surat AtTaubah: 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...."

Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya zakat ini hanyalah kotoran manusia" (HR. Ahmad, Muslim, abu Dawud dan An-Nasai).

Sungguh luar biasa rakus dan bakhilnya orang yang tidak menunaikan zakat, karena menolak untuk dibersihkan, maknanya ia sama dengan orang yang tidak rela mengeluarkan kotorannya. Ia mengandung penyakit, dan bukannya diupayakan kesembuhannya. Bahkan ditam-

dan hati seseorang. Guru bermakna sebagai penerang dalam kegelapan.

Semakin mampu membuka tabir kegelapan pikiran dan hati seseorang, kehadiran guru semakin bermakna. Karena itu, guru pada hakikatnya jabatan mulia, suci, terhormat, dan hanya disediakan bagi orang orang-orang pilihan dan mulia yang mengikhlaskan diri sebagai penerang bagi orang lain.

Keringat yang dikucurkannya akan mengalir ke seluruh kehidupan manusia dan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Setiap napas, perkataan, dan perbuatannya selalu menebar semangat luhur yang selalu dirindukan murid-muridnya.

Kini saatnya madrasah kembali ke khitah untuk membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan kehidupan paripurna yang mengembangkan segala potensi anak didik untuk bahagia dunia akhirat. Untuk mewujudkan madrasah bermutu universal dalam membangun manusia sebagai khalifah di muka bumi dan penyelamat kehidupan, diperlukan perubahan menyeluruh baik dari dalam maupun luar.

Untuk mewujudkannya, pemerintah harus merangkul berbagai pemangku kepentingan, khususnya pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kajian dan pengembangan, serta lembaga dakwah yang selama ini dirasakan belum banyak berkontribusi dalam pembangunan madrasah. (rpc)

Oleh: Abdul Rouf, M.Pd.I bah sejalan dengan keengganannya mengeluarkan zakat. Ia lebih memilih hidup sakit dan terus berpenyakit dari pada harus mengeluarkan kotorannya.

Naudzubillah!

Keempat, membantu orang yang kesusahan. Dengan berzakat kita membantu orang yang kesusahan. Diantara orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, orang miskin, orang yang kehabisan bekal, dan juga orang yang tidak bisa membayar hutang.

Kelima, membantu orang yang berjuang untuk agama Allah. Salah satu golongan penerima zakat yaitu fii sabiilillah, artinya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga keterangan ini bermanfaat dan menjadi semangat kita untuk lebih taat kepada Allah dengan mengeluarkan zakat. Aamiin (Berbagai sumber)

koridor, tertibkan. Jangan tebang pilih. Jangan pilih kasih, walaupun itu bangunan milik orang dekat dengan walikota sendiri.

Jika hal itu dilakukan secara adil, kita percaya, masyarakat pasti tidak akan mau berbuat yang melanggar aturan. Pemerintah Kota Batam jelas akan punya kekuatan dan disegani.

“Apa yang diperlihatkan oleh walikota saat ini hendaknya dimaknai sebagai usaha untuk memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang terjadi selama ini. Mungkin selama ini, ada warga yang beranggapan mereka bisa melakukan apa saja dan tidak akan mendapat tindakan. Ini pemahaman keliru. Karena itu, kita berharap, kebijakan membetulkan yang salah saat ini harus konsisten.

Sampai suatu saat nanti warga Batam berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan yang ada. ***

diratakan karena juga menyalahi aturan.

Apa yang ditunjukan pemimpin Batam itu dinilai pantas. Sebab, selama ini ada sebagian warga yang melakukan pembangunan fisik bertentangan dengan peraturan yang ada.

Dua contoh yang disebutkan di atas baru hanya segelintir bangunan fisik yang bertentangan dengan aturan yang ada. Jika ditelisik lagi, cukup banyak ditemukan bangunan-bangunan yang berada di daerah terlarang. Fakta ini akan kita jumpai di kawasan Batam Centre, Sei Panas, Penuin, Nagoya, Batuaji, Sagulung, dan sejumlah kawasan lainnya. Di titik-titik tersebut dengan mudah ditemukan bangunan yang melanggar, karena berada di atas drainase, di row jalan, hingga di buffer zone.

Kita sangat berharap, Walikota Batam konsisten terhadap aturan yang ada.

Jika ada yang keluar dari

C akap B ijak "CINTA adalah seekor burung yang cantik, meminta untuk ditangkap tapi menolak untuk disakiti..."

(Kahlil Gibran, Pujangga)

"SEORANG pemimpin yang baik adalah yang bisa membesarkan semangat dan harapanharapan kepada anak buahnya."

(Napoleon Bonaparte, Negarawan)

Resensi To Kill a Mockingbird Judul: To Kill a Mockingbird Penulis: Harper Lee Penerbit: Qanita Tebal: 533 “ADA sesuatu di dunia kita yang membuat orang kehilangan akal-mereka tak bisa adil meskipun sudah berusaha.” (halaman 419) Scout dan Jem adalah dua bersaudara yang tinggal bersama Ayah mereka dan seorang koki wanita keturunan negro di kota Maycomb. Calpurnia, nama koki itu telah tinggal bersama mereka semenjak Jem dilahirkan. Ibu kedua anak itu meninggal saat Scout, adik perempuan Jem berumur dua tahun.

Kehidupan mereka berubah ketika Atticus, sang Ayah ditugaskan oleh Hakim Taylor untuk menjadi pengacara pembela seorang kulit hitam.

Kecaman pun datang dari seluruh masyarakat di kota itu. Jem dan Scout tak luput dari pertikaian dengan kawan-kawan mereka di sekolah serta orangorang yang membenci tindakan Atticus. Bersyukur, Jem dan Scout memiliki Ayah yang bijak. Atticus tidak menutupi situasi sebenarnya, sebaliknya ia mengajak mereka berbicara dan belajar menghadapi permasalahan yang ada.

Kasus dakwaan perkosaan yang dituduhkan Mayella Ewell kepada Tom Robinson sesungguhnya bukanlah kasus yang sulit, namun terkadang kebencian membutakan kebenaran.

Prasangka acapkali menjadi penghalang bagi kita untuk berpikir jernih.

“Satu-satunya tempat di mana seseorang semestinya mendapatkan keadilan adalah dalam ruang pengadilan, baik kulitnya berwarna apa pun dalam pelangi, tetapi kebencian biasanya terbawa ke dalam petak juri. Semakin kau dewasa, kau akan melihat orang kulit putih menipu orang kulit hitam setiap hari dalam hidupmu, tetapi kau akan kuberi tahu sesuatu dan jangan sampai kau melupakannya-kapanpun seorang kulit putih melakukan itu kepada orang kulit hitam, siapa pun dia, sekaya apa pun dia, atau sebaik apa pun keluarga asalnya, orang kulit putih itu sampah,” (halaman 420) Di tengah terpaan permasalahan yang menimpa keluarganya ini, anak-anak Atticus belajar bahwa kehidupan tidak melulu hitam dan putih. Dan sejatinya keadilan hanya dapat dilahirkan dari mereka yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang tanpa membedakan latar belakang. (ben)

√ Hotel 'Amat Tantoso' Tak Ada Amdal Lalin -Lalin pak, bukan lilin!

√ PMK 148 Bentuk Kesewenangan -Coba tanya BP Batam.

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

PP o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layout : Hestu Purwanto

CMYK

6

iklan

Rabu, 12 Oktober 2016

CMYK

Editor: Helmi rizal

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Rabu, 12 Oktober 2016

::

TANGGAPAN DEWAN

Kendaraan Tua Masuk Batam Pertanyaan Dewan Batam Yth. Melimpahnya kendaraan di Batam saat ini diperparah dengan masuknya kendaraan tergolong tua. Tanggapannya?

8

Komisi I akan Panggil Tim 9 dan Pengusaha Reklamasi BATAM (HK) — DPRD Kota Batam akan memanggil Tim 9 reklamasi yang dibentuk Walikota Batam untuk mengetahui hasil audit yang telah dilakukan.

"Kita akan panggil Tim 9 segera, mau lihat sampai sejauh mana pembahasan yang telah dilakukan," ujar Nyanyang Harris, Ketua Komisi I DPRD Batam, dilansir media di Batam, Selasa

(11/10) kemarin.

Selanjutnya DPRD juga akan memanggil para pengusaha reklamasi sesuai dari hasil pertemuan dengan tim 9.

"Setelah bertemu dengan Tim 9 kita juga akan memanggil para pengusaha reklamasi. Walaupun hak angket tidak disetujui namun kita juga masih akan menindak-

lanjuti perihal reklamasi ini," kata Nyanyang.

DPRD berencana membuat Perda Reklamasi, namun untuk itu DPRD akan melakukan pengkajian terlebih dahulu.

Diketahui, Hak angket reklamasi pantai di Batam ditolak.

Dari 38 anggota dewan yang kembali hadir dalam sidang paripurna, 18 diantaranya setu-

ju hak angket dilanjutkan. Sedangkan 20 di antaranya menolak. Padahal dalam usulan hak angket sebelumnya, sebanyak 27 anggota Dewan menandatangani persetujuannya.

"Saya kecewa tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat soal reklamasi," ucap Inisiator Hak Angket Reklamasi Pantai, Uba Ingan Sigal-

ingging usai keluar dari sidang paripurna, Kamis (6/10) lalu.

Padahal keberadaan hak angket itu, ucapnya, dapat menjadi dasar dilakukannya penyelidikan di lapangan. Terutama berkaitan dengan proses aturan yang selama ini saling lempar tanggung jawab, antara BP Batam dan Pemko Batam. (r)

::

Zulfan Warga Tiban

AGENDA DEWAN

Jawaban Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Hal ini pernah disampaikan sebelumnya. Pemerintah Kota Batam harus memberlakukan peraturan tentang pembatasan kendaraan bagi masyarakat Batam, agar tidak menumpuknya kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan.

Asril Sekwan DPRD BATAM

Agenda DPRD Kota Batam Rabu,12 Oktober 2016

Sallon Simatupang Anggota DPRD Batam

Apa Solusi untuk Imigran Pertanyaan Yth Dewan Batam. Para imigran masih banyak menghuni Taman Aspirasi di Batam Centre. Apa solusi untuk mereka? Terima kasih.

Rudi Warga Batam Centre Jawaban Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Hal ini sudah pernah disampaikan. Pemerintah pusat harus turun tangan dan tidak membiarkan situasi ini berlarut.

Kondisi ini dampak dibukanya pintu bebas visa, karena ini kewenangan pusat jangan menjadikan ini permasalahan krusial di Batam.

Uba Ingan Sigalingging Anggota Komisi IV DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"Saya menilai pemborosan juga terjadi di bidang perencanaan dan evaluasi. Apalagi melihat besaran Rp33,7 miliar untuk sebuah perencanaan.

Setiap tahunnya, perencanaan pembangunan di seluruh SKPD menelan anggaran Rp33,7 miliar.

Rp6 miliarnya ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..apa yang terjadi ini sebagai bukti akuntabilitas kinerja perencanaan yang buruk.

Pemborosan anggaran melalui kegiatan perencanaan terindikasi sebagiannya tidak singkron dengan rencana strategis (Resntra) Perda RPJMD 2011-2016."

Ricky Indrakari Ketua Komisi IV DPRD Batam

1. Agenda:RPD mengenai Laporan Kinerja & Realisasi Triwulan ke III APBD TA.2016 bersama Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, Tempat:Ruang Rapat Komisi III, Pukul:09.00

Tindak Tegas Reklamasi Ilegal BATAM (HK) — Komisi III DPRD Kota Batam meminta polisi bertindak tegas terhadap aktifitas reklamasi ilegal di Batam yang sudah mengkhawatirkan. Selain itu hingga saat ini hasil pemeriksaan Tim 9 Pemko Batam tidak jelas.

Komisi III juga meminta polisi bergerak menindaklanjuti kasus pelanggaran dan pengrusakan lingkungan.

"Kalau sudah ditemukan pelanggarannya kan bisa aparat kepolisian meningkatkan penyidikan, kriminalnya sudah ada, dan mereka sudah bisa masuk untuk memproses dan menahan pelaku reklamasi ilegal tersebut,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, seperti dilansir media online di Batam.

Ia juga heran dengan Tim 9 Pemko Batam yang tak mau terbuka membeberkan hasil penyidikan.

"Seharusnya Komisi I dan

III beserta Tim 9 harusnya duduk bersama untuk membahas masalah perizinan dan masalah dampak lingkungan untuk mengevuasi serta menelaah kegiatan kegiatan yang telah diberikan izin oleh pemerintah Kota Batam maupun BP Batam untuk dikaji kawasan tersebut sejauhmana implementasi di lapangan," ujar Djoko Mulyono.

Menurut Djoko, dari 14 titik reklamasi yang dibidik oleh Tim 9 hanya 4 perusahaan perusahaan yang tidak berani diperiksa dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian Polda Kepri.

Ia menyebutkan, beberapa

lokasi tersebut adalah merupakan titipan para petinggi aparat.

Djoko menyebutkan, pelanggaran di lokasi reklamasi di Batam tidak pernah dievaluasi.

Apresiasi Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengaku senang atas usulan hak angket reklamasi. Amsakar mengatakan, hak angket tersebut merupakan urusan DPRD Kota Batam sebagai pengusul.

"Saya pikir hak angket itu menjadi ruang lingkup Dewan, kita tidak usah mencapuri urusan itu, namun saya menilai segala prosedur berjalan dengan sesuai, seperti mekanisme aturan, kita juga mengapresiasi niatan dari teman-teman dewan untuk mengusulkan hak angket ini," ujar Amsakar Achmad usai sidang paripurna, Kamis (6/10) lalu.

Menurut Amsakar dari diskusi yang berlangsung pada sidang paripurna telah mem-

berikan poin penting bahwa ada komisi yang mengatur persoalan reklamasi.

"Dari diskusi yang berlangsung di sidang tadi kita bisa ambil point penting bahwa jangan lupa ada komisi yang mengurusi persoalan tersebut, maka nanti bisa dijawab dengan dilakukannya rapat dengar pendapat,” kata Amsakar seperti dikutip dari media online di Batam.

Komisi III dan I merupakan komisi yang bersinggungan dengan reklamasi.

Komisi III membidangi sarana dan prasarana serta lingkungan lalu Komisi I membidangi perizinan.

"Seharusnya Tim 9 secara komprehensif harus terus maju bukan mandek dan Komisi III juga telah memanggil SKPD yang tupoksinya berkaitan dengan komisi III untuk menanyakan sejauh mana kegiatan reklamasi tersebut namun tidak semuanya diungkap," lanjut Djoko. (r)

2. Agenda:Menerima Kunker Komisi II & Komisi III DPRD Kab.Sukoharjo Prov.Jateng, Komisi II materi tentang Masalah Perekonomian,BUMD,Pengembangan Investasi,Perizinan dan Perdagangan,Komisi III materi Masalah Kebijakan Pemda mengenai Pembangunan dan Menerima Kunker Pimpinan & Anggota Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh Prov.Jambi materi tentang Infrastruktur, Tempat:Ruang Rapat Serbaguna, Pukul:10.00, Diterima & Dihadiri:Komisi II & Komisi III, Dinas PU, Distako Kota Batam

3. Agenda:RDPu mengenai Penerimaan THL Anggota Satpol PP Kota Batam Gelombang 3 angkatan 7, Tempat:Ruang Rapat Komisi I, Pukul:10.00, Dihadiri:Asisten I Pemko Batam, Inspektur Inspektorat Kota Batam,Ka.BKD Kota Batam, Perwakilan THL Satpol PP Kota Batam

4. Agenda:RDP mengenai Laporan Kinerja & Realisasi Triwulan ke III APBD TA.2016 bersama Ka.Bapedal Kota Batam, Tempat:Ruang Rapat Komisi III, Pukul:11.00.

Pemko Batam Harus Serius Soal Pengalihan Aset BATAM (HK) — Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura menilai Pemko Batam tak serius mengurus pengalihan aset yang mereka minta dari BP Batam. Padahal, Kepala BP Batam sudah setuju untuk menyerahkan enam aset milik BP Batam.

“Hingga saat ini belum ada tindaklanjuti. Belum ada keseriusan Pemko Batam dalam menangani,” ujar Nyanyang, seperti dilansir media di Batam.

Enam aset yang dihibahkan BP Batam ke Pemko Batam tersebut ialah TPA Telaga Punggur, Masjid Agung Batam Centre, Masjid Baiturrahman Sekupang, Pasar Induk Jodoh, Kantor Walikota Batam, serta Kantor DPRD Batam.

“Bahkan Kantor Walikota dan DPRD Batam saat ini masih aset BP Batam,” ucap Nyanyang.

Begitu juga pasar induk Jodoh, akibat tak adanya kejelasan pengelolanya menjadikan pasar ini terbengkalai. Kondisi kian memprihatinkan, hampir seluruh bangunan rusak berat. Sejumlah atap sudah rontok sejak beberapa tahun lalu.

“Nasib pasar induk juga tak jelas. Harus dibangunkan lagi. Mau minta aset tapi tak diurus,” ujarnya lagi.

Dikatakan Nyanyang, pen-

galihan aset ini harus dipertegas. Mengingat keenam aset ini adalah milik menteri keuangan, induk dari BP Batam.

Tanpa rekomendasi dan pemberitahuan dari menteri keuangan, pengalihan aset pun juga tak akan berjalan.

“Tindakan harus disertai surat permohonan ke menteri keuangan,” ujarya.

Dari menteri keuangan inilah nanti, kata Nyanyang, akan mengeluarkan surat pengalihan aset dari BP Batam kepada Pemko Batam. Makanya sejak jauh-jauh hari kita imbau rekomendasi pengalihan aset ini dipercepat,” pungkasnya.

Untuk mengingatkan, Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar segera membentuk tim bersama terkait hibah aset BP Batam ke Pemko Batam.

“Kami dalam rapat Dewan Kawasan (DK) sudah setuju untuk mengalihkan aset dan juga sudah mengirim surat ke Menteri Keuangan, tapi belum ada balasan,” ungkap Deputi

CMYK

NET

PASAR Induk Jodoh merupakan salah satu aset yang akan dialihkan BP Batam pada Pemko Batam.

IV BP Batam, Robert M Sianipar, dilansir media di Batam awal pekan ini.

Namun sebagai pihak yang meminta pengalihan aset, Pemko Batam harus membentuk tim khusus terkait hibah yang dikelola oleh BP Batam, Pemko Batam, dan mengikutsertakan tim dari Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri sebagai tim penilai. Tujuannya

adalah agar pada saat serah terima aset, kondisinya clean and clear sehingga proses administrasi terdata dengan rapi.

“Jadi kalau ada transfer aset, harus ada tim penilai,” ungkapnya.

Robert juga mengungkapkan selama ini Pemko Batam lebih memilih untuk menunggu balasan surat dari Menkeu, namun permasalahannya BP

Batam sendiri tidak tahu kapan balasan tersebut tiba.

“Jika Pemko ingin menggunakan aset segera, maka kami sarankan untuk pakai sistem pinjam pakai seperti sebelum-belumnya,” ujarnya.

Sistem pinjam pakai ini memiliki batasan pinjaman selama dua tahun dan setelah masa peminjaman selesai, maka bisa diperpanjang atau tidak. (r)

Editor: Ferry Herianto, Layouter :Novrizal

CMYK

9

Selasa, 11 Oktober 2016

Portal Tiban Centre Dibongkar Paksa

NOV IWANDRA/HALUANKEPRI

BONGKAR PORTAL — Tim terpadu Pemko Batam melakukan pembongkaran paksa portal parkir di Komplek Tiban Centre, Tiban, Senin (10/10). Pembongkaran tersebut dilakukan setelah masyarakat ramai-ramai melakukan penolakan.

Izin PT Centre Park Dibekukan TIBAN (HK) — Pemko Batam melalui tim terpadu membongkar paksa keberadaan bok serta plang portal parkir berbayar milik PT Centre Park di Tiban Centre, Senin (10/10) sore. Langkah tersebut diambil lantaran pihak perusahaan itu melanggar aturan serta tidak mengacuhkan surat teguran Pemko Batam.

Nov Iwandra

Liputan Batam

Dimana sebelumnya diminta melakukan sosialisasi ke warga, namun pada kenyataannya pihak perusahaan tidak melakukan kewajibannya, akan tetapi secara diam-diam mendirikan kembali portal parkiran berbayar dan mengutip bayaran ke warga

yang datang berbelanja ke Komplek Pasar Tiban Centre.

Tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP), pihak kecamatan denagn melibatkan 30 orang personel, dikomandoi Sekretaris Camat Sekupang, M

Arman, membongkar alat milik PT Centre Park dengan menggunakan martil, linggis, serta gunting pemotong kabel, kemudian alat tersebut dibawa ke truk.

"Sepertinya pihak PT Centre Park ini membandel. Makanya harus kita lakukan tindakan pembongkaran paksa. Dan hal ini tentunya sudah mendapat perintah dari pimpinan," tegas Kasubdid Perizinan Sosial BPM PTSP, Rudi Oktoviano di lokasi pembongkaran.

Ditegaskan Rudi Oktoviano, pihaknya telah membekukan Izin PT Centre Park, selaku pihak yang mengelola kawasan parkiran di Tiban Centre itu.

"Kita telah membekukan izin pengelolaan parkir oleh PT Centre Park. Pasal-

Portal Tiban ... Hal. 10

Walikota Cek Realisasi Proyek Infrastruktur 2016

DERMAWAN/HALUANKEPRI

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi (tengah depan) didampingi Kadis PU Batam Yumasnur (kanan depan) meninjau langsung kondisi pembuangan induk di bilangan Nagoya, Senin (10/10).

NAGOYA (HK) — Walikota Batam, Muhammad Rudi turun ke lapangan mengecek realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan Nagoya, Senin (10/10).

Lokasi yang dipantau, yakni pembangunan drainase di Jalan Raja Ali Haji tepatnya depan Dana Graha hingga Jalan Imam Bonjol depan Masjid Jabal Arafah.

"Saya ingin cek realisa-

si fisik proyek infrastruktur Jodoh-Nagoya yang dianggarkan di 2016 ini," kata Rudi.

Berdasarkan pantauan, pembangunan sudah berjalan 60-70 persen. Dan diharapkan pada November akhir semuanya bisa selesai. Sehingga di awal Desember proses administrasi bisa diselesaikan tanpa terganggu.

"Sekaligus untuk memastikan, dalam membangun sesuai apa yang dikehendaki. Karena di hari pertama, ada parit yang tidak lurus, saya minta dibongkar, luruskan lagi," ujarnya.

Walikota Cek ... Hal. 10

Tiga Pejabat Batam Daftar Calon Sekda BATAM (HK) — Tiga orang pejabat eselon II mendaftar sebagai calon Sekretaris Daerah Kota Batam Kepulauan Riau dalam seleksi yang diselenggarakan Tim Panitia Seleksi.

"Sampai hari ini sudah tiga orang yang mendaftar, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Rudi Sakyakirti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pebrialin dan Staf Ahli Jefriden," kata Kepala Sekretariat Tim Pansel Sekda Batam, Muhammad Syahir di Batam, Senin (10/10).

Ketiganya mendaftar pada Jumat (7/10). Rudi mendaftar lebih dulu se-

lepas Shalat Jumat, kemudian Pebrialin sejenak sebelum waktu Ashar dan Jefriden beberapa saat sebelum kantor ditutup.

Tiga pejabat itu juga

sudah menyerahkan sejumlah syarat pendaftaran, kecuali surat kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.

"Yang belum dileng-

kapi tinggal surat kesehatan saja. Ketiganya sama, belum melengkapi surat kesehatan. Janjinya hari ini, tapi belum,"

Tiga Pejabat

... Hal. 10

DOK HALUAN KEPRI

INILAH tiga nama yang telah mendaftarkan diri ke Panitia Seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Batam.

BI Minta Perbankan Tak Tolak Uang Lusuh BATAM (HK) — Bank Indonesia (BI) menghimbau kepada seluruh Perbankan Indonesia, agar tidak melakukan penolakan ketika masyarakat memberikan uang lusuh atau rusak, karena BI mempunyai peran penting untuk menjaga kualitas alat transaksi tersebut dipasaran.

Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara dalam sebuah acara pembukaan bertemakan temu wartawan daerah di hotel Grand Mer-

HABLI/HALUANKEPRI

SUASANA pembukaan temui wartawan daerah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, Senin (10/10) di Hotel Mercure Jakarta.

cure, Senin (10/10). Dimana dihadiri oleh 220 orang peserta asal Sumatera, Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua.

Dikatakannya, BI mempunyai standarisasi tersendiri terhadap bentuk fisik uang terkhusus yang terbuat dari kertas, sehingga apabila ada terjadi kerusakan maka akan dilakukan penarikan, dimana nantinya akan dilakukan pengantian.

"Nanti perbankan tu-

BI Minta

... Hal. 10

Suhar Bantah Ada Kecurangan Lelang Proyek PU 2015 BATAM (HK) — Plt Distako Batam, Suhar menegaskan sewaktu dirinya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (Dis PU) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) barang dan jasa, tidak ada kecurangan dalam proses pelaksanaan dan penentuan pemenang lelang.

"Tidak ada kecurangan seperti monopoli ataupun yang lainnya dalam pelelangan proyek pengadaan alat dan pemeliharaan drainase di PU," ucap pria yang digadang-gadang duduki posisi Kadistako Batam.

Masalahnya, lanjut Suhar, kebetulan yang memenuhi persyaratan hanya peserta tersebut, dan juga peserta lelang yang mendaftar juga tidak banyak.

Dan Lelang itu kan di lakukan secara terbuka dengan syarat-syarat seperti biasa tanpa ada mengdeskreditkan peserta lain.

Kemudian hasil yang di lakukan oleh Pokja baru di berikan ke kita dan selama dalam pengawasan yang kami lakukan tidak di temukan adanya kegiatan kecurangan tersebut.

Suhar Bantah

... Hal. 10

ISTIMEWA

FOTO bersama petinggi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bata disela-sela menerima kunjungan PU daerah lain.

CMYK

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Selasa, 11 Oktober 2016

Jembatan Penyeberangan Batamindo Rawan Patah Setelah Robohnya Portal 5 Meter

WARTAKEPRI

INILAH jembatan penyeberangan di depan kawasan industri Batamindo, keberadaannya rawan patah setelah portal setinggal 5 meter di tempat tersebut roboh.

MUKAKUNING (HK) — Jembatan penyeberangan depan kawasan Batamindo tepatnya 100 meter sebelum simpang Panbil Mall rawan patah, jika lewat truk bermuatan tinggi lebih dari 5 meter.

Fakta menunjukan, sebuah portal penunjuk ketinggian telah lama tergolek patah akibat tersangkut barang bawaan truk kabel beberapa waktu lalu.

Info CJWB Supra Yitno dalam tulisannya menjelaskan ada portal yang terbuat dari pipa besi dan berbentuk tiang gawang roboh dan rusak. Tiang itu masih terletak begitu saja di pinggir jalan raya hingga kini dan berpotensi hilang apalagi terbuat dari besi. ”Kita tentu masih ingat kejadian beberapa tahun yg sil-

am, jembatan penyeberangan di depan Tiban Kampung Batam yg tertabrak oleh kendaraan alat berat, hal ini tentu dapat merugikan materi yg tidak sedikit dan bahkan dapat memakan korban jiwa. Namun kita sebagai pengguna jembatan tersebut tentu sangat mengharapkan agar dinas terkait cepat memperbaikinya sebelum yg tidak kita inginkan terjadi,” ujar Supra Yitno, Senin (10/10) Menurut Bejo, warga yang berjualan di sekitar jembatan tersebut menuturkan, portal tertabrak oleh kendaraan yg mengangkut gulungan kabel pada satu bulan yg lalu. Kejadiannya pada sore hari pukul 17.00 WIB. Karena gulungan kabel yangg tingginya melebihi

5m akhirnya nyangkut dan roboh.

Hal ini tentu patut untuk kita pertimbangkan agar berhati hati jika melewati jembatan tersebut, karena maut tanpa kita tahu kapan dan dimana datangnya tetapi ada baiknya kita agar lebih waspada.

Peringatan bagi para pengguna jembatan penyeberangan agar lebih hati-hati. Karena hingga kini portal pembatas ketinggian jembatan bagi kendaraan yang lewat belum juga di perbaiki.

Semoga dengan info dari Citizen Jurnalis Wajah Batam (CJWB), semoga aparat pemerintah Kota Batam yang membaca info ini dapat meminta pertanggungjawaban ganti rugi kepada pihak perusahaan yang mengakibatkan robohnya portal tersebut. (wk)

Warga Membludak Urus KTP di Kecamatan Sagulung Dampak Kekosongan Blanko KTP SAGULUNG (HK) — Kantor Kecamatan Sagulung, Senin (10/10) penuh sesak oleh warga yang datang untuk mengurus KTP dan surat-surat penting lainnya. Setiap ruang pelayanan kantor Camat penuh antrean warga yang sibuk dengan urusan administrasi kependudukan.

Mereka dengan sabar duduk di kursi yang telah disediakan pihak kecamatan sampai namanya dipanggil. Setiap hari, ada sekitar 150 warga yang datang untuk urusan KTP, padahal pihak kecamatan maksimal hanya mampu melayani sekitar 100 warga saja.

Ditambah lagi dengan blanko KTP yang kosong per 1 Oktober lalu membuat warga yang

sudah melakukan input data mulai per 1 oktober 2016 terpaksa menunggu sampai blanko ada.

Camat Sagulung, Reza Khadafi membenarkan adanya kekosongan blanko tersebut.

Menurutnya, input data sebelum 1 Oktober 2016 masih dapat tercetak oleh pihak kecamatan Sagulung.

"Kalau warga yang ngurus dan sudah diinput sebelum 1 Okober 2016 tidak ada masalah, kalau sesudah itu ya terpaksa sabar menunggu cetak," ujarnya kepada Haluan Kepri, Senin (10/ 10) di ruang kerjanya.

Menurutnya, kekosongan blanko KTP merupakan masalah nasional. Hal tersebut tertu-

Walikota Cek .....

Hal lain yang ingin dilihat Rudi adalah posisi drainase. Ia ingin posisinya tepat di antara tanah milik negara dengan tanah masyarakat atau pengusaha. Sehingga drainase yang dibangun bisa menjadi pembatas antara lahan negara dengan masyarakat.

"Hari ini saya bangun parit, itulah yang menjadi titiknya. Kalau ada bangunan

sambungan Hal. 9 masyarakat atau pengusaha yang kena tanah negara, terpaksa kita bongkar. Jadi walikota setelah saya nanti tidak bingung lagi," kata Rudi.

Terkait right of way (ROW) jalan, menurutnya, selama ini tidak ada kepastian. Karena belum ada pengalokasian lahan (PL) yang dikeluarkan BP Batam untuk jalan. Sehingga suatu waktu ROW jalan bisa berubah

Suhar Bantah .....

Kemudian terhadap adanya kabar pemboikotan bagi perusahaan yang ingin menjadi peserta lelang juga di bantah oleh Suhar.

"Ini kan lelang terbuka, semua bisa mendaftar melalui LPSE, jadi tidak mungkin ada pemboikotan," jelas Suhar.

Suhar mencontohkan dua pemenang lelang proyek di Dis PU Batam, Nama lelang: Sewa Peralatan untuk Pemeliharaan Rutin Drainase, Satuan Kerja: Dinas PU Kota Batam, Kualifikasi usaha : Perusahaan Kecil, Lokasi Pekerjaan

mengikuti PL bangunan.

"Maka saya minta ke Pak Hatanto (Kepala BP Batam) supaya ROW ini ada kepastian supaya kami bisa membangun. ROW jalan ini tidak ada kepastian. BP harus keluarkan PL bahwa lahan tersebut untuk jalan. Supaya kami bangun jalan dan besok tidak digeser-geser lagi," sebutnya. (mc)

sambungan Hal. 9 Batam, Syarat Kualifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Kegiatan Usaha: Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator.

Lelang APBD 2016 dengan dua perusahaan yang mengajukan penawaran dengan masingmasing harga, yakni: CV. WAA Rp. 765.480.000 dan CV. JP Rp. 783.080.000. dengan alasan SIUP CV. WWA tidak memenuhi syarat, maka ditetapkan Pemenang Lelang APBD 2016 Nama Lelang,Sewa Peralatan untuk Pemeliharaan Rutin

Portal Tiban ...... nya, pemasangan portal parkir yang dilakukan secara diamdiam ini mendapat penolakan warga RT 01, RT 02, dan RT 03, di RW 12, warga perumahan, maupun dari para pemilik ruko di Komplek Tiban Centre ini," ujar Rudi, saat proses pembongkaran dilakukan.

Dikatakan Rudi, jika masih terus membandel, tentu pihak Pemko Batam akan mencabut izin pengelolaan parkir oleh PT. Centre Park ini.

"Memang saat ini pihak PT Centre Park sedang melakukan tahap sosialisasi pada warga.

Tapi, dia tidak bisa seenaknya melakukan pendirian portal parkir berbayar sebelum ada persetujuan (izin) pemerintah dan warga. Makanya itu, beberapa waktu lalu portal parkir PT Centrepark di Tiban Centre ini dibongkar paksa oleh pak Walikota," tegasnya.

Sementara itu, Camat Seku-

ang dalam surat edaran kepala Disduk Capil Kota Batam nomor 471.13/10231/dukcapil tanggal 29 September 2016 perihal ketersedian blanko di dirjen kependudukan telah habis.

"Namun bagi yang telah melakukan perekaman KTP dan belum mendapatkan fisik KTP maka akan diterbitkan surat keterangan sebagai pengganti KTP dan surat keterangan pengganti hanya dapat diberikan apabila data perekaman telah masuk ke dalam data base kependudukan nasional," jelasnya.

Reza juga mengakui bahwa kecamatan Sagulung merupakan daerah yang padat penduduknya dengan jumlah 190 jiwa yang jumlahnya empat kali jumlah penduduk Anambas dan tiga kali jumlah penduduk Batu-

Drainase Kategori Jasa Lainnya Instansi Selanjutnya, Satuan Kerja Dinas PU, Pagu Rp1.000.000.000 dengan HPS Rp 965.329.787, Nama Pemenang CV. JP, Alamat Komplek Ruko Bandar mas Blok G No.7 Sungai Panas– Batam, NPWP 02.606.190.3215.000, Harga Penawaran Rp783.080.000.

"Karena lelang hanya 1 perusahaan yang mengajukan penawaran, maka CV JP ditetapkan sebagai pemenang," pungkasnya. (cw51)

sambungan Hal. 9 pang, Zurniati berserta Sekcamnya M Arman mengatakan, apa yang dilakukan oleh pihak PT Centre Park selaku pengelola parkir di Tiban Centre tersebut, menyalahi aturan dan melanggar ketentuan.

"Kita mendapatkan laporan dari warga terkait PT Centre Park melakukan sosialisasi. Tetapi anehnya, mereka melakukan pengutipan uang parkir kepada warga. Ini jelas terbukti menyalahi aturan bersama, serta melanggar ketentuan. Dari itu BPM-PTSP Batam berhak membekukan izin pengelolaan perpakiran oleh PT Centre Park," tegas Zurniati.

Menurutnya, tindakan pembongkaran itu sudah sesuai prosedural yang dijalankan oleh pemerintah. Pasalnya, pihak pengelola melakukan pelanggaran sepihak atas kesempatan yang diberikan Pemko Batam.

"Sebelumnya sudah ada sebuah kesepakatan (rapat) antara

pihak pengelola dengan warga, di Kantor Lurah Tiban Indah, tentang pengelolaan perpakiran yang dilakukan oleh PT Centre Park, yang bekerjasama dengan PT Atikah itu. Tapi, karena melanggar ketentuan pemerintah dan membandel, terpaksa izin mereka dibekukan sementara ataupun akan dicabut secara permanen," ucapnya.

Masih kata Dia, sebelumnya pihak pengelola Kompleks Pasar Tiban Centre, bersama pihak PT Centre Park, selaku pelaksana pemasangan portal parkir ngotot untuk memberlakukan pungutan parkir terhadap warga Tiban itu.

"Namun mendapat penolakan warga, sekarang setelah dia diberikan kesempatan lagi oleh pemerintah, kini malah dia melanggar aturan. Ya resikolah, kalau izin pengelolaan parkir di Tiban Centre ini dibekukan atau dicabut oleh Pemko Batam," pungkasnya. ***

INT

CAMAT Sagulung, Reza Khadafi saat meninjau kondisi sekolah di wilayah kerjanya, beberapa waktu lalu. na. Maka, wajar kalau setiap harinya pengurusan administrasi kependudukan di kecamatan

Sagulung membeludak.

"Ada 150 warga yang mengurus administrasi kependudu-

Tiga Pejabat ..... kata dia.

Pemeriksaan kesehatan yang diminta bersifat umum dan menyeluruh, termasuk penyakit dalam dan buta warna.

Menurut Syahir, secara sekilas, ketiganya memenuhi seluruh kriteria. Di antaranya pernah beberapa kali menjabat kepala dinas, lulus Pendidikan Pimpinan II dengan predikat memuaskan, juga penilaian kinerja baik selama dua tahun berturut-turut, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Rudi Sakyakirti pernah menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, kemudian Staf Ahli, dan kini kembali menjadi Kadisnaker. Pebrialin juga pernah menjabat Kadis PMK UKM, kemudian Staf Ahli, lalu kembali menjadi Kadis PMK UKM. Begitu pula Jefriden pernah menjabat Kadis Pendapatan dan kini menjadi staf ahli.

Ia menyatakan sekretariat Pansel akan membuka pendaftaran hingga 14 Oktober 2016, di waktu kerja.

sambungan Hal. 9 "Untuk syarat yang belum dilengkapi, kami harap sudah diserahkan paling lama pada hari itu juga, 14 Oktober," kata Syahir.

Setelah masa pendaftaran ditutup, maka Pansel akan melakukan seleksi administrasi dan hasilnya diumumkan pada 25 Oktober 2016.

Mulai 26 Oktober 2016, tim melakukan tes.

"Termasuk membuat karya ilmiah, saat asessment tes, peserta diminta membuat karya ilmiah," kata pria yang juga Kepala BKD Pemkot Batam.

Rudi: Siapapun Bisa Ikut Daftar Terpisah, Walikota Batam Muhammad Rudi menyebutkan siapapun pantas mendaftarkan diri mengisi posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Batam. Bahkan secara seloroh ia menyebutkan, Rudi Syakiakirti juga bisa menjabat Sekda menggantikan Agusahiman.

"Semua tergantung saya dan kalau saya merasa cocok bisa saja," kata Rudi dalam konfrensi persnya, Senin (10/ 10) di lantai 5 Gedung Pemko Batam, menjawab pertanyaan

BI Minta ..... karkan ke BI, agar kualitasnya baik dan untuk uang tidak layak edar maka akan dimusnahkan melalui pengawalan ketat," terangnya saat berdiri diatas podium.

Dilanjutkannya, agar kualitas uang kertas tetap bagus dipasaran, BI juga ikut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana memelihara uang agar bisa memenuhi standarisasi yang telah ditentukan oleh BI. Penukaran uang lusuh itu, lanjutnya merupakan salah satu bagian dari kebijakan BI, dalam hal ini tentang sistem

kan dan kami hanya bisa maksimal melayani 100 orang saja," tutupnya. (iks)

awak media mendaftarnya Kadisnaker Batam Rudi Syakiakirti.

Di hadapan awak media di ruang kerjanya lantai 5 Gedung Pemko Batam, kata Rudi, siapapun pantas menduduki posisi Sekda asalkan ia mampu dan syaratnya ikut mendaftar.

"Semua SK pergantian Kadis sudah di tangan saya hanya tinggal dipublis," ujarnya.

Ia mengatakan, ada beberapa kepala Dinas Bakal diganti dan bisa saja Kadishub maupun kepala BPM, karena semuanya berdasarkan penilaianmya.

Rudi mengakui, ada sebagaian kepala dinas yang tidak menjalankan intruksinya, seperti halnya pemasangan portal di Tiban Centre.

Untung saja, kata Rudi, dia mengetahui hal tersebut dari pemberitaan di media.

"Tidak semua yang saya ketahui dan tidak heran kalau ada kadis yang bandel. Seperti halnya pemasangan portal di Tiban Centre, saya perintahkan kembali dibongkar," ujarnya. (ant/par)

sambungan Hal. 9 pembayaran dengan memakai uang tunai, karena merupakan fungsi tradisional dari Bank Sentral.

"Fungsi yang dimaksud disini seperti mulai dengan melakukan perencanaan, pencetakan uang baik logam maupun kertas," papar Mirza.

Untuk pencetakan uang sendiri, BI mengandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peruri, tetapi sebelum diberikan order harus terlebih dahulu meminta izin kepada kementrian keuangan untuk melakukan kajian apakah tidak berdampak terhadap inflansi.

"BI memberikan order kepada Peruri untuk pencetakan, tetapi sebelumnya meminta izin kementerian keuangan," kata dia.

Sementara itu, kebijakan BI dalam sistem pembayaran harus melakukan kerjasama dengan perbankan komersial untuk mengedarkan uang kepada masyarakat dengan cara melalui khazanah titipan.

Untuk kebijakan BI sendiri, tambah Mirza tidak hanya sistem pembayaran saja, tetapi masih ada dua lagi, yaitu moneter dan makro prudential atau lebih dikenal Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). (Cw56)

Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Rabu, 12 Oktober 2016

Rafiq Simpan Nama Plt Sekda KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim, Selasa (11/10) malam langsung mencari sosok yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun setelah ditinggalkan Tengku Said Arif Fadillah yang dilantik menjadi Sekdaprov Kepri di Tanjungpinang, Senin (10/10).

Ilham Liputan Karimun

ILHAM/HALUAN KEPRI

BARANG SITAAN — KPPBC Tanjungbalai Karimun melakukan pemusnahan barang milik negara di dermaga KPPBC, Selasa (11/10). Perkiraan barang yang dimusnahkan ini senilai Rp497 juta.

BC Musnahkan Barang Sitaan KARIMUN (HK) — Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjungbalai Karimun memusnahkan sejumlah barang sitaan selama kurun waktu 2016. Barang Milik Negara (BMN) yang dimusnahkan itu memiliki perkiraan nilai sebesar Rp497 juta dan potensi kerugian negara sebesar Rp372 juta.

Kepala KPPBC Tanjungbalai Karimun Bernhard Sibarani mengatakan, barang-barang yang dimusnahkan itu hasil sitaan berupa minuman beralkohol berbagai merek, rokok tan-

pa pita cukai, pakaian bekas, sepeda bekas, jok mobil bekas. Barang yang dimusnahkan itu sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

"Total potensi kerugian negara dari barang yang dimusnahkan tersebut adalah Rp372 juta lebih. Sementara, nilai barang secara keseluruhan adalah Rp497 juta lebih," ungkap Bernhard.

Dijelaskan, total keseluruhan barang yang dimusnahkan itu antara lain, minuman mengandung etil alkohol dan barang kena cukai berupa rokok eks ka-

wasan bebas, terdiri dari 29 kasus dan ditetapkan sebagai bagang milik negara pada 2016. Barang-barang yang dimusnahkan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Pemusnahan barang milik negara eks Kepabeanan dan Bea Cukai ini dilakukan dengan cara dibakar dan digilas menggunakan alat berat atau dengan cara lainnya, sampai barang tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis," jelasnya.

Menurut dia, pemusnahan barang-barang tersebut merupakan hasil tangka-

pan KPPBC Tanjungbalai Karimun sebagai bentuk pelaksanaan salah satu fungsi DJBC dalam hal memberikan perlindungan dari masuknya barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat.

"Peredaran barang-barang ilegal ini di pasaran jelas akan berakibat timbulnya kerugian baik materil maupun immateril. Secara materil jelas akan mengganggu potensi penerimaan dari sektor cukai yang dibebaskan. Sedangkan immateril, kerugian yang ditimbulkan berupa terganggunya moral dan kesehatan

masyarakat serta terjadinya kerusakan lingkungan," papar Bernhard.

Selain dihadiri Kepala KPPBC Tanjungbalai Karimun Bernhard Sibarani, pemusnahan barang milik negara itu juga dihadiri sejumlah pejabat teras di Kanwil DJBC Khusus Kepri, seperti Kabid PSO R Evy Suhartantyo, Kabid Penyidikan dan Barang Hasil Penegahan Winarko DS. Pemusnahan itu juga dihadiri Danlanal Tanjungbalai Karimun Letkol Laut (P) Bina Irawan Marpaung dan FKPD Karimun lainnya. (ham)

"Malam ini saya dan Pak Wakil Bupati rapat untuk membahas satu calon Plt Sekda Kabupaten Karimun. Insya Allah, nama tersebut akan kami sampaikan melalui surat tertulis kepada Gubernur Kepri pada Jumat besok," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq Aunur Rafiq saat ditemui di kediaman dinasnya, Selasa (11/10) siang.

Kata Rafiq, calon Plt Sekda Karimun itu hanya satu nama. Meski masih merahasiakan nama itu sebelum dibahas dengan wakilnya, namun Bupati Rafiq memberi bayangan kalau nama calon Plt Sekda itu bukanlah berasal dari tiga nama kandidat calon Sekda definitif yang akan diajukan dalam Pansel nantinya.

Menurut dia, calon Plt Sekda harus memenuhi beberapa persyaratan, kriteria dan harapan dari berbagai kalangan di Karimun. Menurutnya, seorang Sekda haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekda itu sendiri. Artinya, tiga tungku yang sejalan, searah, sefikiran dan sevisi.

"Saya belum bisa sampaikan siapa calon Plt Sekda itu, karena harus saya bahas dulu dengan Pak Wakil Bupati nanti malam. Kalau sekarang saya sampaikan siapa orangnya, untuk apa lagi kami bahas calon Plt Sekda itu. Saya harap media bisa menahan diri dulu," terang Aunur Rafiq.

Aunur Rafiq juga sudah meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karimun Kamarulazi untuk meminta Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekdakab Karimun definitif. Sementara, anggotanya masih berasal dari Pansel sebelumnya. Posisi Arif yang sudah pejabat eselon I layak menjadi Ketua Pansel Sekdakab Karimun.

"Surat pengajuan Plt Sekda kami buat dan kami juga langsung mengadakan seleksi Sekdakab Karimun definitif. Kami tidak melaksanakan open biding lagi, karena hasil asesmen kemaren. Pansel asesmen kan sudah ada, itu yang akan kami ambil untuk pengajuan Sekda definitf," jelasnya.

Menurutnya, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah ketika dihubungi untuk menjadi Ketua Pansel Sekda Karimun sangat menyetujui. Hanya saja, surat sebagai Ketua Pansel belum diteken Sekdaprov, mengingat dia baru saja dilantik pada Senin kemarin. "Hari ini surat Pansel sudah disiapkan. Mudah-mudahan besok diteken Pak Sekda," pungkas Rafiq.***

MenPAN RB Hadiri HUT Karimun KARIMUN (HK) — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur dipastikan bakal menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karimun ke-17, Rabu (12/ 10) ini. Perayaan HUT Kabupaten Karimun tersebut dipusatkan di kediaman dinas Bupati Karimun.

"Alhamdulillah, saya sudah kontak langsung dengan Pak MenPAN, karena beliau lagi acara belum menjawab. Kemudian, beliau telepon kembali bahwa kami mengundang untuk hadir pada HUT Kabupaten Karimun ke-17. Alhamdulillah, beliau bersedia untuk hadir," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq saat ditemui di rumah dinasnya, Selasa (11/10) siang.

Menurutnya, karena Asman Abnur saat ini sudah menjabat menteri, maka kedatangannya di Karimun akan disambut dengan tradisi kompang, bukan tepuk tepung tawar seperti biasanya. Karena, sebelumnya posisi Asman Abnur adalah anggota DPR RI dan

juga Pengurus Pusat Partai Politik. Dia akan datang dari Batam sekitar pukul 07.00 WIB menggunakan kapal pagi.

Aunur Rafiq berharap, dengan kedatangan MenPAN RB ke Karimun, maka diminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para guru juga bisa datang menghadiri pada HUT Kabupaten Karimun ke-17. Pasalnya, kesempatan bertemu dengan MenPAN bisa dimanfaatkan untuk berdialog tentang UU ASN dan kebijakan MenPAN RB. "Banyak yang akan kami sampaikan kepada Pak Menteri terkait UU ASN dan juga permasalahan lain yang terjadi di daerah ini.

Salah satunya, pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) yang sampai saat ini memang dibatasi. Apalagi, Kabupaten Karimun sudah masuk tahun ke 9 tidak ada penerimaan CPNS secara terbuka, kecuali pengangkatan tenaga honor pada 2006 lalu," jelasnya.

Kata Rafiq, selain dihadiri MenPAN RB, perayaan HUT Kabupaten Karimun

juga dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan juga Ibu Aisyah Sani serta beberapa pejabat teras di Pemprov Kepri lainnya, termasuk juga Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah. Acara akan berlangsung sejak pagi hingga sore.

Bukan hanya MenPAN RB, Pemkab Karimun juga mengundang sejumlah anggota DPR dan juga DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, khususnya putera asal Karimun sendiri. Pihaknya juga mengundang sejumlah lembaga tinggi negara, seperti Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz yang berasal dari Kepri. Namun, belum ada jawaban dari undangan tersebut.

Rafiq menyebut, HUT Kabupaten Karimun ke-17 digelar secara sederhana.

Perayaan itu diawali dengan upacara dilanjutkan dengan acara syukuran di halaman rumah dinas Bupati Karimun. Kemudian, pada siang hari akan lakukan pergantian nama RSUD Karimun menjadi RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun.

Selain itu, pada acara syukuran juga dilakukan penandatanganan kepada dua investor yang melakukan investasi di Karimun yakni Panbil Grup yang akan membangun Water Front City di Karimun, lokasinya di Coastal Area. Kemudian, juga pembangunan Karimun Storage Terminal (KST) di Pulau Asam. (ham)

CMYK

Editor: R.Ghafur, Layouter : Novrizal

12

anambas

Rabu, 12 Oktober 2016

Pusat Bangun Jalan Nasional ANAMBAS (HK) — Pemerintah Pusat akan bangun jalan nasional sepanjang 27 KM di Anambas dan akan dibangun pada tahun 2017 mendatang. Jalan terbagi di dua Pulau yakni Pulau Siantan dan Pulau Matak.

Yudi Liputan Anambas Dengan masuknya jalan tersebut menjadi jalan nasional maka pemerintah daerah tidak perlu menganggarkannya lagi.

Khairul Anwar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Perkerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengatakan, jalan nasional yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat antara lain yakni, Jalan Tarempa Rintis sepanjang 6 KM, Payaklaman-Peninting 18 KM, dan Roro-Payaklaman 3KM. "Jalan nasional ini pembangunannya pada Pemerintah pusat," demikian disampaikan Khairul, Selasa (11/10).

Kendati akan dibangun oleh pemerintah pusat ungkap, namun pemerintah harus juga menganggarkan untuk pembabasan lahannya, mengingat jalan nasional itu memiliki standar yakni minimal lebarnya mencapai 7,6 meter hanya untuk aspal belum lagi ditambah bahu jalan dan paritnya jadi lebarnya minimal 15 meter.

"Untuk Jalan Tarempa-Rintis itu paling tinggi lebarnya itu 7 Meter jadi akan ada lahan yang dibebaskan sepanjang jalan tersebut," jelasnya.

Menurut Khairul, untuk standar jalan nanti jelas

kualitasnya standar nasional. Untuk perencanaan pembangunan ketiga lokasi jalan tersebut sudah ada.

"Namun untuk pengerjaan untuk tahun 2017 tidak maksimal, yakni hanya 2 Kilo untuk jalan Tarempa-Rintis, maka perencanaanya juga dibuat 2 kilo juga," tukasnya.

Pihaknya lanjut Khairul sudah membentuk tim pendataan yang tugasnya mendata siapa pemilik lahan yang akan dibebaskan nanti.

"Sebenarnya jika disosialisasikan dengan baik pemerintah dapat membebaskan lahan tersebut dengan gratis, namun jika ada bangunan dilahan tersebut maka harus di ganti rugi. Ganti ruginyapun harus sesuai dengan NJOP," bebernya.

Bupati KKA, Abdul Haris,SH membenarkan bahwa Anambas mendapatkan pembangunan Jalan nasional dari Pemerintah pusat sepanjang 27 KM di tiga lokas.

"Hal ini akan mengurangi beban pemerintah daerah dan dana yang seharusnya dipergunakan pada jalan tersebut akan dapat dipergunakan untuk pembangunan yang lain," jelasnya.

Bupati sendiri sangat berharap jalan nasional segera dibangun pada tahu 2017 mendatang sehingga pemerintah daerah dapat fokus melaksanakan pembangunan dilokasi lainnya.(yud)

Fhadil : Saya Tahu KPK Surati Inspektorat Terkait SPAM ANAMBAS (HK) — Fhadil Hasan, Tokoh Masyarakat Anambas mengaku mengetahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyurati Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Surat tersebut dari Komisi Anti Rasua yang meminta klarifikasi dan pengecekan terhadap proyek Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Kecamatan Siantan.

"Saya tahu itu, hal ini benar-benar membuat saya prihatin," demikian disampaikan Fhadil melalui telepon genggamnya, Selasa (12/10).

Fhadil mengetahui surat tersebut sekitar akhir bulan september silam, Kendati demikian Fhadil tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut karena ini hanya permintaan klasifikasi dari KPK. "Mudah-mudahan saja surat tersebut tidak berbuntut panjang dan persoalannya menjadi lebih mencuat ke permukaan," tukasnya.

Sebagai daerah perbatasan Anambas tetap dalam pantauan Komisi Anti Rasua lanjut Fhadil tentunya hal ini harus menjadi atensi Pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan.

"KPK itu memantau semua daerah termasuk

Anambas walaupun berada di beranda terdepan NKRI," tegasnya.

Bukan hanya itu keperihatinan Fhadil juga tertuju kepada pemanggilan sejumlah pejabat di Dinas Perkerjaan Umum oleh Cabjari Tarempa, dan ini membuat mata masyarakat luar tertuju kedaerah ini.

"Padahal sejumlah persoalan ini adalah hasil dari perbuatan di masa lalu, dan sekarang terkuak," bebernya.

Fhadil menjelaskan, sebelumnya banyak persoalan di Anambas yang harus berakhir di Jeruji besi, salah satunya Mes Pemda, yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, lalu Didinas Kesehatan yang ditangani oleh Polres Natuna.

"Sudah banyak pejabat kita yang harus berakhir di jeruji besi hal ini jangan sampai terulang, dan ada lagi yang menyusul.

Fhadil menegaskan, jangan sampai preseden buruk pada pemerintahan lama berimbas kepada pemerintah baru saat ini, sehingga mengganggu jalannya pemerintahan yang baru.

Sebelumnya Plt Kepala Inspektorat Ody Karyadi membenarkan pihaknya telah menerima surat dari KPK. "Surat tersebut kami terima akhir bulan september lalu," tutupnya.(yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

KOTA ASRI — Kota Tarempa sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas tampak sebagai Kota Asri nan indah. Dari kejauhan wajah kota tampak kelihatan berada di tepi laut dengan latar belakang gunung nan hijau.

Warga Desa Nyamuk Kesulitan Berkomunikasi ANAMBAS (HK) — Komunikasi masih barang mahal di dikecamatan Siantan Timur. Desa Nyamuk contohnya, untuk mendapatkan signal dalam berkomunikasi masyarakat harus ketempat yang lebih tinggi. Jika tidak maka tidak akan dapat berkomunikasi keluar.

"Sudah hampir sebulanlah kita di Nyamuk tidak dapat berkomunikasi dari Rumah, jika mau berkomunikasi mesti ke bukit," demikian disampaikan Vian, warga Nyamuk, Selasa (11/10).

Uniknya masyarakat tidak terlalu mempersoalankan hal tersebut, karena masyarakat masih bersykur karena masih bisa berkomunikasi.

Apalagi saat ini kata Vian, di Nyamuk sudah ada akses internet, yang terpasang disekolah yang ada di Nyamuk sehingga masyarakta tidak terlalu mempermasalahkannya.

"Saat ini kita ada akses internet yang numpang disekolah," tukasnya.

Kendati demikian untuk sejumlah persoalan lain seperti air bersih tidak menjadi persoalan bagi masyrakat, karena air dapat diperoleh dari perbukitan ataupun sumur.

"Untuk air sudah lu-

mayan lah. Perlahan, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat," jelasya.

Berbeda dengan kondisi di Nyamuk, yang belum dipasanga tower, di Kota Tarempa, sejumlah pengguna Telkomsel mengaku kecewa dengan layanan provider tersebut. Pasalnya hingga saat ini signal yang diharapkan baik setelah dipasang lima tower di

Anambas Telkomsel masih belum jadi kenyataan.

Bahkan di Kota Tarempa signal Telkomsel masih sering hilang pada sudah di 3G, dan hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di masyarakat.

"Mau 3G atau buka sama saja, kadang-kadang signal bagus kadang juga sebaliknya, signal tersebut hilang," kata Ika.

Ika menjelaskan, kadang signal telkomsel tersebut H+ namun terkadang juga E bahkan juga seringkali timbul.

"Untuk daerah lain saya kurang tahu bang namun untuk kota Tarempa Abang sendiri bisa rasakan bagaimana signal tersebut," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Arif, signal telko-

msel itu sering tidak bagus apabila hujan datangataupun cuaca mendung, Yang paling susah itu adalah ketika malam minggu signal yang terlihat di HP itu menjadi E saja. Otomatis lanjut Arif jika sudah keluar tanda E pasti tidak bisa browsing dan lainya.

"Aneh katanya sudah 3G kenapa masih signalnya seperti ini," tutupnya.(yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

PENJUAL ikan di pasar Ikan Tarempa sedang mengatur ikan namun belum tampak warga yang datang membeli ikan.

Editor: Nico, Layouter: Hestu Purwanto

13

natuna

Rabu, 12 Oktober 2016

SOTK Baru Jadi Kendala RPJMD NATUNA (HK) — Kepala Bappeda Kabupaten Natuna, Hardinansyah mengatakan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna berjalan sebagaimana mestinya. kurun waktu lima Fathurrahman dalam tahun ke depan sesuai den-

Liputan Ranai

Hanya saja, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru menjadi potensi kendala pembahasan.

Ia menyebutkan, ada sejumlah SOTK baru yang ada dilingkungan Pemkab Natuna di antaranya ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kawasan Perumahan dan Pertanahan, Dinas Informatika dan Persandian dan sejumlah dinas lainnya.

“Kita masih belum tahu mengenai SOTK yang baru ini, apakah dimasukkan dalam RPJM atau bagaimana, kalau dimasukkan akan seperti apa modelnya dan kemana dimasukkan.

Saya rasa ini berpotensi jadi kendala juga,” kata Ardi di Gedung Sri Srindit Ranai, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Selasa (11/10).

Ia menjelaskan, dalam pembahasan RPJMD itu seyogyannya setiap dinas menyampaikan usulan dan program pembangunannya

gan visi - misi pemerintah.

Di lain sisi, dinas-dinas yang baru itu belum memiliki aparatur yang bertanggungjawab atas dinas itu.

“RPJMD ini harus jadi bulan ini, rencana program dinas harus terangkum di dalamnya, sementara kita ada dinas baru dan dinas baru itu belum bisa menyampaikan rencana program pembangunan karena aparaturnya belum ada.

Bingung juga,” ungkapnya.

Namun demikian, Ardi berjanji akan berupaya memasukkannya meski belum ada pejabat yang mengisi dinas itu dengan cara mempertanyakannya kepada dinas induk yang dulu pernah membidanginya.

“Tapi kita coba tanyakan kepada dinas induknya yang dulu. Semoga saja dinas induk ini memiliki data dan mengerti dengan dinas baru itu. Dan kita akan koordinasikan dengan pimpinan,” pungkasnya.***

Banyak Keperluan Natuna Belum Terpenuhi Musrenbang Ditutup NATUNA (HK) — Wakil Bupati Natuna menutup kegiatan Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2016 di Gedung Sri Srindit Natuna, Selasa (11/10). Ia mengaku masih banyak keperluan Natuna yang mesti dipenuhi untuk menjadi daerah yang maju.

Ia menjelaskan, Natuna sudah mulai tumbuh dan berkembang namun dalam pertumbuhannya

masih banyak hal yang menjadi keperluan daerah dan masyarakat belum terpenuhi dan ada juga yang sedang dalam proses.

“Satu hal yang mesti kita sadari. Banyak hal yang sudah berhasil dilaksanakan oleh pemerintahan yang lalu dan masih banyak pula keperluan daerah yang belum terpenuhi,” kata Wabup Ngesti.

Wabup Ngesti menegaskan, hal di atas merupakan tantangan bagi pemer-

intah yang harus dijawab dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Menurutnya keperluan-keperluan yang banyak itu belum sulit untuk bisa dipenuhi apalagi dalam kurun waktu hanya lima tahun ke depan.

Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah dan masyarakat selain bekerja keras dalam memenuhi tantangan pembangunan itu, “Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua, kita tidak boleh

lengah dan bermalas-malasan, kita harus bekerja keras menghadapi tantangan itu,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi semangat seluruh peserta yang sudah setia dan bersabar mengikuti berbagai pembahasan dalam Musrenbang itu, “Terima kasih banyak kepada bapak ibu atas waktu dan kesediaannya menyumbangkan saran dan pikirannya,” ucapnya.

Pada Kegiatan Musrenbang itu, pemerintah berhasil

mendapatkan 33 tiga kesimpulan yang akan dituangkan dalam Rencana Jangka Menengan Daerah (RPJMD) sebagai landasan pembangunan Natuna periode 2016 - 2021.

“Saya berharap setiap SKPD dapat menyusun program kegiatan berdasarkan kesimpulan yang sudah kita sepakati hari ini, karena kalau melenceng dari point-point ini pembangunan bisa saja menjadi kurang terarah,” pungkasnya. (fat)

Bawa Sabu, Penumpang KM Bukit Raya Ditangkap

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

TUTUP MUSRENBANG — Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menyaksikan penandatangan berita acara Musrenbang oleh sejumlah perwakilan peserta. Ia menegaskan masih banyak tantanngan yang harus dihadapai Natuna setelah ditutupnya musrenbang ini.

Darwis Meninggal, Pompong Terus Berlayar NATUNA (HK) — Darwis (60) nelayan Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut ditemukan meninggal oleh nelayan lainnya di atas pompongnya sendiri yang sedang berjalan. Ia ditemukan Di perairan Desa tanjung sekitar 7 mil dari bibir pantai, Selasa (11/10) sekitar pukul 06.30 WIB.

Andi (40) salah seorang nelayan yang menemukannya bertutur, pagi hari Selasa saat ia bersama 4 orang rekannya memasang jaring untuk menangkap ikan, tibatiba saja dari arah utara ada sebuah pompong menuju ke arah pompongnya melaju dengan kecepatan penuh.

Bahkan, kata Andi, pompong itu hampir saja menabrak pompongnya, namun untung nakhodanya dengan sigap menggeser pompongnya ke arah timur.

“Kami sampe teriakin pompong itu bang, kami bilang, lihat-lihat sikit lah pak kalau mau ngebut. Tapi begitu pompong itu mele-

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

TERSANGKA S menunjukkan barang bukti sabu di Polres Natuna. Ia diduga membawa narboa jenis sabu dari Pontianak menuju Natuna dengan modus menyembunyikan barang haram itu di dalam waterpass.

NATUNA (HK) — Satuan Narkoba Polres Natuna menangkap penumpang KM Bukit Raya, berinisial ST (33), warga Potianak membawa narkotika jenis sabu seberat 19,5 Gram di Pelabuhan Selat Lampa, Senin (10/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Kapolres Natuna AKBP Charles P Sinaga melalui Kasat Narkoba AKP Ramlan menuturkan, penangkapan tersangka dari hasil informasi masyarakat kepada kepolisian bahwa ada salah satu penumpang membawa barang mencurigakan yang diduga narkotika.

“Mendapat informasi itu, tim Satres Narkoba langsung menuju Pelabuhan Selat Lampa dan melakukan pemeriksaan kepada salah satu penumpang dengan ciri-ciri yang di informasikan,” kata AKP Ramlan, Selasa (11/10).

Tersangka lanjut Kasat Narkoba, menyimpan Sabu di dalam besi waterpas yang disimpan dalam kardus berikut peralatan tukang yang merupakan milik tersangka.

“Dari dalam waterpas itu kita temukan 6 bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat total 19,5 Gram. Tersangka kini diamankan di Mapolres Natuna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Selain barang bukti berupa paket sabu, petugas juga mengamankan 1 unit HP merk Nokia.1 buah dompet kulit warna hitam merah oakley. Uang tunai sebesar Rp 400 ribu. 1 buah timbangan digital warna hitam silver merk GW serta 1 buah water pas warna kuning tempat penyimpanan narkotika jenis sabu (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

PETUGAS Petugas memasukkan jenazah Darwis ke kantong jenazah setibanya di Pantai Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut.

wati pompong kami, kok bang, bahkan sebelum dia tidak ada orang di dalam berangkat dia telponan pompong itu. Kami jadi ber- sama anaknya yang setanya-tanya,” tutur Andi, di kolah di Jepang yang dibiPelabuhan Desa Tanjung ayai pemerintah. Dia seusai mengantar jenazah nang sekali karena anak Darwis dan Pompongnya ke kami yang di Jepang tak lama lagi pulang. Dia tak pelabuhan.

Setalah berhasil me- ada apa-apa saat berangngejar pompong itu, mere- kat bahkan saya pun juga ka kaget alang - kepalang tak punya pirasat apa-apkarena pemilik pompong a,” tuturnya seraya meritu ditemukan meninngal angkul puterinya yang madunia di atas pompongnya sik kelas 4 SD. Kanit Reskrim Polsek dalam keadaan telungkup.

Sementara pompong itu Bunguran Timur, Bripka, Riki membenarkan kejaterus saja melaju.

“Kami langsung menco- dian itu. Ia juga turun langba ngontek darat agar dik- sung ke TKP di mana jeabarkan ke Pak Kades. nazah Darwis ditemukan Tak lama kemudian kami oleh nelayan itu.

“Ya betul. Bapak-bapditelpon balik suruh menarik pompongnya dan tak ak ini yang menemukan lama berselang datang tadi. Untung saja pompetugas dari Polsek,” sam- pongnya yang tak terkendali itu melaju ke arah bungnya.

Andi menduga, Darwis darat. Kalau sempat ke terserang angin duduk se- arah utara mungkin tak cara mendadak, “tak tahu ada yang bisa nemukan,” kami apa penyebabnya papar Bripka Riki.

Terhadap Jenazah Dabang, cuma biasanya kita nelayan ini kadang diser- rwis, Bripka Riki menang angin duduk. Itulah gaku pihaknya akan mesalah satu musibah yang lakukan visum eksternal kita takutkan di laut,” terlebih dahulu di RSUD Natuna. ujarnya.

“Kita akan serahkan ke Muanah (50) istri Darwis tampak tak kuasa me- keluarganya setelah prosnahan tangis saat tiba be- es visum eksternal. Nanti serta dua anaknya. Ia me- kita serahkan,” ujarnya.

Te r k a i t j a d w a l d a n ngaku suaminya turun melaut Senin, kemarin. Saat tempat pemakaman jeberangkat suaminya da- n a z a h D a r w i s , b e l u m ada keluarga yang bisa lam keadaan baik.

“Dia sehat-sehat saja dikonfirmasi. (fat) Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin Jisung

14

lingga

Rabu, 12 Oktober 2016

Kajati Ingatkan TP4D Agar Profesional Awasi 5 Proyek di Lingga LINGGA (HK) — Kajati Kepri Andar Perdana yang saat kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga, Selasa (11/10) mengingatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Lingga jangan jadi alat untuk melakukan kolusi dalam menjalankan tupoksinya.

Selain itu, TP4D juga diminta tidak bekerja asal-asalan untuk melakukan kinerja di lapangan.

Khusus di Kabupaten Lingga sendiri, TP4D mengawal lima proyek yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.

“Kita apresiasi kinerja dari teman-teman TP4D Kejari Lingga yang telah melakukan pengawasan secara maksimal,” kata Kajati Kepri yang sebentar lagi akan mengemban

tugas baru sebagai Direktur I Jaksa Muda Intelijen Kejagung ini.

Selama ini, katanya, TP4D sendiri sudah melakukan pengawasan yang cukup maksimal dalam mengawasi lima proyek di Kabupaten Lingga.

Dan hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara pihak kejaksaan dengan Pemerintah Kabupaten Lingga sendiri.

“Dengan kerja sama yang baik ini, kita harapkan dapat mewujudkan pembangunan Lingga yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lingga Alias Wello mengharapkan, dengan kedatangan Kajati Kepri ini akan lebih memberikan semangat dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah dalam hal pembangunan.

Bupati Lingga Alias Wello menambahkan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lingga sudah menggelar kegiatan sosialisasi TP4D yang berdasarkan intstruksi Presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 152/A/JA/2015.

“Kita tidak ingin ada praktekpraktek nepotisme dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah, apalagi tanpa melalui prosedur yang berlaku,” sebu Wello.

Dengan kehadiran Kajati Kepri ke Lingga ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Lingga, agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum dan merugikan daerah.(bto)

DOK

PROYEK JALAN — Salah satu proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lingga sedang dikerjakan.

Kajati Dukung Terobosan Pemkab Pembangunan di Lingga LINGGA (HK) — Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana Widiastono,SH.MH mendukung program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan Pemkab Lingga selama itu untuk kepentingan masyarakat dan tidak korupsi.

Jefriadi

Liputan Lingga

Hal ini disampikanya saat bertatap muka dengan jajaran Pemkab Lingga dan sejumlah SPKD beserta tokoh masyarakat di Gedung Nasional Dabo, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, Selasa (11/10).

“Kajati mengapresiasi proyek tersebut karena progresnya cukup baik sampai dengan hari ini sudah mencapai 98%. Sementara

kontrak kerja baru berakhir sebulan lagi,” kata Kasi Intel Kejari Daik Lingga, Efan Epturedi.

Saat di Gedung Nasional, Kajati dalam sambutannya di hadapan FKPD dan para pejabat di Kabupaten Lingga mendorong pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

“Beliau juga berpesan kepada bupati jangan takut buat terobosan selama niatnya untuk pembangunan dan tidak korupsi. Kejaksaan akan senantiasa

mendorong kemajuan daerah dengan memanfaatkan TP4D sebagai pendamping dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini,” kata Efan.

Efan juga menginformasikan, untuk progres pekerjaan pembangunan yang dikordinasikan oleh TP4D saat ini berjumlah Rp51 miliar.

Sementara itu progres pekerjanya semua sudah di atas 90 % selesai, walaupun masa pekerjaan masih tersisa 1 bulan lagi.

Rombongan Kejaksaan Tinggi Kepri tiba pukul 10.30 WIB di Pelabuhan Jagoh disambut Bupati Lingga Alias Wello dan Wakil Bupati Lingga, M Nizar dan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah FKPD Lingga.

Selanjutnya rombongan melakukan peninjauan langsung proyek Dermaga Jagoh yang didampingi TP4D Kejari Lingga.***

Polres Seleksi Kenaikan Pangkat Anggota LINGGA (HK) — Personel kepolisian di jajaran Polres Lingga mengikuti seleksi kenaikan pangkat. Salah satu syarat kelulusan setiap anggota kepolisian harus lulus seleksi bela diri.

Hal ini dikatakan Kabaq Sumda Polres Lingga, Kompol Rusdwiantoro yang sekaligus memimpin seleksi kenaikan pangkat anggotanya.

“Jadi ini merupakan salah satu syarat personil kepolisian untuk kenaikan pangkat. Sebelum dilaksanakan ujian, kita sudah berlatih selama dua minggu dan dalam pelaksanaanya hari ini berjalan baik dan lancar,” kata Rusd-

wiantoro, Selasa (11/10).

Ditambahkan, setelah menjalani tes kemampuan bela diri sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat, seluruh anggota oleh tim penilai dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi bela diri.

“Ya, karena memang setiap anggota kepolisian memiliki kemampuan dasar bela diri.

Dan itu wajib bagi seluruh anggota kepolisian. Dalam pelaksanaanya, selruh anggota lulus,” ucap Rusdwiantoro.

Pelaksanakan ujian ketangkasan dan penguasaan beladiri pada ujian kenaikan pangkat anggota Polres Lingga pada 1 Ja-

nuari 2017 mendatang.

Bertindak sebagai tim penilai sebanyak 3 orang, yakni Brigadir Hendra S., Jhonny C dan Mardeska dari Persatuan Judo Kabupaten Lingga.

Adapun personel yang mengikuti ujian beladiri UKP sebanyak 48 personil hadir lengkap dengan rincian; dari Iptu naik menjadi AKP satu orang personil, Ipda ke Iptu sebanyak 5 personil, Aipda ke Aiptu sebanyak 2 personil, Bripka ke Aipda 4 personil, Brigadir ke Bripka sejumlah 6 personil, Briptu ke Brigadir 9 personil dan terakhir Bripda ke Briptu sebanyak 21 personil.(Jfr)

NET

PHOTO bersama Kejaksaan Lingga

Wello-JK akan Sepanggung Baca Puisi LINGGA (HK) — Bupati Lingga Alias Wello akan sepanggung dengan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) pada malam anugrah Hari Puisi Nasional (HPN) di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Rabu (12/10).

Demikian disampaikan Alias Wello saat memberikan sambutannya pada kedatangan Kajati Kepri di Gedung Nasional Dabosingkep, Selasa (11/10).

Alias Wello mendapatkan kesempatan tersebut setelah diundang oleh panitia HPN. Selain akan sepanggung dengan Jusuf Kalla, ia juga akan sepanggung dengan para men-

teri, Duta Besar (Dubes) negara sahabat, tokoh nasional dan para penyair nasional.

Kesempatan tersebut akan dimanfaatkannya untuk mepromosikan Kabupaten Lingga kepada para petinggi negara dan Presiden RI Joko Widodo.

Selain itu, kunjungannya ke Jakarta itu juga akan dimanfaatkan untuk menemui Presiden untuk memastikan wacana Presiden RI yang akan berkunjung ke Kabupaten Lingga.

“Saya akan sepanggung dengan Wapres Jusuf Kalla dan akan saya manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi kita dari Lingga,” ujarnya.

Kajati Kepri Andar Per-

NET

MAPOLRES Lingga

dana Widiastono ikut bangga atas prestasi Bupati Lingga ini yang mendapat kesempatan untuk sepanggung dengan wakil presiden dan beberapa petinggi negara serta duta besar untuk membacakan puisi.

“Ini luar biasa, anak pulau putra daerah dapat sepanggung membaca puisi dengan wakil presiden,” ujarnya.

Dirinya berharap agar apa yang diupayakan Bupati Lingga ini dapat didukung semua pihak.

“Kinerja adinda kita ini harus didukung semua pihak.

Ini terobosan yang cukup baik, bisa mengajak presiden ke pulau kita ini,” ujarnya.(bto)

NET

BUPATI lingga dan Kajati kepri saat memberikan sikapur sirih Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Rabu, 12 Oktober 2016

Iklan

Editor: Nikolas Ngao , Layout: Parlin

CMYK

16

Advetorial

Rabu, 12 Oktober 2016

CMYK

CMYK

17

Rabu, 12 Oktober 2016

Minta Tegas Tuntaskan Sejumlah Persoalan di Kepri

Mahasiswa dan LSM Demo Gubernur TANJUNGPINANG (HK) — Sejumlah mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Riau Coruption Watch ( LSM RCW) Kepri menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Tanjungpinang.

Asfanel Liputan Tanjungpinang Mereka mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk tegas mengambil sikap menjalankan roda pemerintahan serta menuntaskan berbagai persoalan di Kepri saat ini, Selasa (11/10).

Hal lain, mereka juga mendesak Nurdin untuk tegas mengambil tindakan terhadap sejumlah pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bermain-main dan memonopoli sejumlah paket proyek untuk kalangan kelompok tertentu dengan terindikasi Kolusi Korupsi dan Nopotisme (KKN).

Salah satu contoh, teta-

ng pelaksanaan paket proyek pekerjaan peningkatan jalan lingungan BBI di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Pertenakan (Distanhutnak) Provinsi Kepri tahun 2016 senilai Rp7,5 miliar lebih, dan disinyalir terjadi permainan antara panitia dengan pihak rekanan atau kontraktor yang dimenangkan.

Desakan lain juga disampaikan dalam aksi demo tersebut, agar Nurdin Basirun untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka tentang status ijazah Paket C yang dimilikinya, termasuk menyangkut status kewarga negaraan asing.

ASFANEL

Mahasiswa dan ... Hal. 18

Siap Terapkan Assesment Centre

Arif Fadilla Pimpin Apel Perdana TANJUNGPINANG (HK) — Di hari pertamanya berkantor di Dompak, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau Dr H TS Arif Fadilla langsung memimpin apel pagi bersama seluruh pegawai Pemerintahan Pro-

vinsi Kepri di halaman Kantor Gubernur, Dompak, Selasa (11/10).

Dalam amanatnya, Arif menyapa seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kepri serta memperkenalkan

Arif Fadilla

... Hal. 18

— Mahasiswa dan LSM Kepri menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Tanjungpinang. Mereka mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk tegas mengambil sikap menuntaskan persoalan di Kepri, Selasa (11/10).

Masyarakat Keluhkan Laman Bunda Gelap Minimnya Penerangan Taman TANJUNGPINANG (HK) — Minimnya penerangan lampu saat malam hari di Taman Laman Bunda atau yang biasa disebut Taman Tepi Laut, dikeluhkan masyarakat Tanjungpinang saat berkunjung bersama keluarganya.

“Ini kan tempat untuk hiburan, jadi seharusnya pemerintah mampu dan lebih sigap menanggapi dan menyikapi hal ini. Ini dibangun pakai duit rakyat loh, kita juga punya hak untuk protes,” katanya.

Hal senada juga disam-

Salah satu pengunjung yang merupakan warga Tanjungpinang, Reza mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang seharusnya lebih responsif terhadap keluhan masyarakat terkait penerangan di Taman Laman Bunda.

Masyarakat Keluhkan ... Hal. 18

Lembaga Penyiaran Harus Berisi Program Membangun

RICO

SUASANA di Taman Laman Bunda atau yang biasa disebut Taman Tepi Laut pada sore hari, dan masyarakat Tanjungpinang masih mengeluhkan penerangan di taman tersebut saat berkunjung bersama keluarga, Selasa (11/10).

Anugerah KPID Kepri EVA

SEKDAPROV Kepri H Tengku Said Arif Fadilla saat memimpin apel pertamanya di halaman Kantor Gubernur Dompak, Selasa (11/10).

TANJUNGPINANG (HK) — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri menggelar Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri 2016 dengan tema 'Mewujudkan Siaran Sehat dan Berkualitas' di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (11/10).

"Yang mana penganugerahan ini di-

lakukan sebagaimana visi KPID Provinsi Kepri adalah memperkuat penyiaran di wilayah perbatasan untuk memperkokoh integrasi nasional dan meningkatkan peran serta fungsi KPID dalam penataan penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau, "

Anugerah KPID... Hal. 18

BC Hibah 2.654 Karung Bawang Merah ke TPi Pemko Salurkan ke Warga Kurang Mampu KARIMUN (HK) —Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepri menghibahkan 2.654 karung bawang merah kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Bawang hibah itu diserahkan secara simbolis Kakanwil DJBC Khusus Kepri Parjiya kepada Walikota Tanjungpinang, Lis Dar-

CMYK

mansyah di gudang penyimpanan barang bukti, Selasa (11/10) pagi.

Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri Parjiya mengatakan, bawang merah yang dihibahkan ke Pemko Tanjungpinang tersebut merupakan hasil penegahan terhadap dua kapal motor yang menyelundupkan bawang merah asal Malay-

sia tujuan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara dan Merbau, Kabupaten Meranti pada akhir September 2016 lalu.

"Bawang merah ini hasil penindakan kita terhadap kapal KM Roslaini dan KM Abadi yang masing- masing membawa 2.704 dan 400 karung bawang merah. KM Roslaini

BC Hibah

... Hal. 18

RICO

DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai melalui Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun menghibahkan barang hasil penindakan berupa 2.654 karung bawang merah kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, Selasa (11/10).

Tingkat Kehadiran Anggota DPRD Membaik TANJUNGPINANG (HK) — Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengklaim tingkat kehadiran anggota DPRD Kepri saat ini perlahan mulai membaik.

Pada periode ini, BK terus melakukan pemantauan terhadap disiplin kehadiran fisik para anggota dewan dalam rapat paripurna. Berdasarkan pantauan absensi, kehadiran anggota dewan di atas 75 persen.

Hal tersebut disampaikan Hotman Hutapea saat menjamu BK DPRD Provinsi Jawa Barat, di Batam, Selasa (10/11).

“Kecuali saat sedang

dinas luar, anggota DPRD Kepri selalu hadir saat rapat paripurna . Semoga keadaan seperti ini terus terjadi,” ujar Hotman.

Tak hanya paripurna, BK juga kata dia menilai kehadiran anggota dalam rapat komisi dan rapat alat kelengkapan dewan (AKD), baik secara internal maupun bersama mitra kerja. Bagi anggota dewan yang tidak hadir enam kali berturut-turut paripurna, BK merekomendasikan untuk diganti.

“Saat ini ada satu anggota DPRD yang sudah diusulkan kepada pimpinan untuk diganti karena tidak

Tingkat Kehadiran

... Hal. 18

Editor: Sofyan, Layouter: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Rabu, 12 Oktober 2016

Anugerah KPID.... kata James Papilaya Ketua Pelaksana yang juga Komusioner KPID Provinsi Kepri dalam laporan pertangungjawaban acara.

Dikatakan James, Adapun tugas dan kewajiban KPID adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil. " Serta ikut menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran di Provinsi Kepri Khususnya, " ujar James kembali Untuk itu, dilanjutkannya dengan adanya penganugrahan ini akan memberikan apresiasi dan dirongan kepada lembaga penyiaran dan insan penyiaran untuk dapat lebih menyajikan tayangan atau programprogram yang sehat dan berkualitas.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua KPID Provinsi Kepri Azwardi Anas dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini ada banyak lembaga penyiaran publik yang ada di Provinsi Kepri. " Ada sekitar 103 lembaga penyiaran baik itu televisi ataupun radio yang berada di Provinsi Kepri," ujar Azuardi.

sambungan Hal. 17 Untuk itu , lanjut Azuardi pihaknya memohon dukungan dari pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota untuk terus mendukung keberadaan lembaga penyiaran tersebut.

Sementara, Sekda Kepri H Tengku Said Arif Fadillah mengatakan bahwa pihaknya selaku pemerintah sangat mendukung sekali dengan diadakannya anugrah bagi lembaga penyiaran lokal daerah saat ini "Marilah para pengelola TV untuk menyiarkan tayangan yang membangun serta bersifat positif. Dan untuk TV dan radio yang ada agar memempertahankan acara yang memang sudah baik selama ini, agar masyarakat selalu mendapatkan tontonan yang baik." Ujar Arif Tak hanya itu, Arif melanjutkan bahwa saat ini sange perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap tayangan-tayangan tersebut, agar membentengi tontonan-tontonan tersebut agar layak ditonton anak-anak dan masyarakat.

"Janganlah mengembangkan acara TV yang tidak baik bagi generasi muda. Seperti acara perselingkuhan, kehidupan gelamor, perkelahian, kekerasan yang akan menimbulkan rasa takut kepada anak-anak dan sejenisnya," kata Arif.

Disinilah, ujar Arif KPID Kepri memberikan apresiasi kepada setiap lembaga TV maupun Radio yang peduli terhadap pendidikan anak dan peduli terhadap budaya.

Masyarakat Keluhkan..... paikan, Risma ibu rumah tangga yang sering membawa anaknya untuk bermain di Taman Laman Bunda tersebut. Penerangan masih menjadi keluhan hingga saat ini, ketika banyak anak-anak bermain di fasilitas tempat bermain anak di taman tersebut pada malam hari.

"Lampu tamannya masih kurang, katanya kemarin taman ini mau di tambah lampu-lampunya. Tapi sampai sekarang belum, masih gelap tak ada lampu penerangan, yang ada hanya lampu jalan," ucapnya.

Ia pun berharap Pemko Tanjungpinang dapat segera menerangi Taman Laman Bunda agar warga yang berkunjung dan anak-anak saat bermain lebih nyaman. Dirinya pun khawatir, kalau masih terus gelap kasa-

sambungan Hal. 17 wan taman tersebut bisa dijadikan tempat untuk berbuat yang tidak senonoh.

"Sehingga masyarakat yang menikmati fasilitas umum merasa terganggu. Saya berharap pemerintah bisa secepatnya menerangi Taman Laman Bunda ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tanjungpinang, Almazur Amal menjelaskan menjelang diresmikannya Gedung Gonggong di kawasan Taman Laman Bunda pada Festival Bahari Kepri (FBK) mandatang taman tersebut juga ditambah untuk penerangan lampunya.

"Rencananya pada 25 Oktober ini Taman Laman Bunda ditambah penerangannya. Karena pada 29 Oktober nya, Gedung

Mahasiswa dan....

"Kami minta Gubernur Kepri tegas dalam mengambil sikap demi menjalankan roda pemerintahan, tanpa ada interpensi oleh para mafia politik," ucap Samiun, koordinator aksi dari mahasiwa.

Samiun juga meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun lebih tegas kepada seluruh kepal dinas SKPD yang dinilai selalu merampok dana keuangan di Kepri, serta tidak ada lagi permainan yang berkedok proyek untuk kelompok tertentu.

"Jika Gubernur tidak sanggup dalam menjalankan roda pemerintahan secara baik dan tegas, maka lebih bagus mundur saja dari jabatanya," ucap mahasiwa.

Desakan lain, juga disampaikan Ketua LSM Riau Coruption Watch (RCW) Kepri, Mukansyah, agar Nurdin dapat lebih terbuka terhadap berbagai persoalan di Kepri, termasuk di Kabupaten Karimun, dimasa jabatanya menjadi Bupati saat itu.

"Kami akan laporkan ke Ko-

"Jika KPI menegur salah satu acara televi itu karena KPI menampung aspirasi masyarakat, bukan menampung aspirasi pemerintah, karena KPI adalah mewakili peran masyarakat bukan peran pemerintah," jelas Arif lagi.

Arif pun mengucapkan selamat kepada KPID Kepri yang telah mengadakan Anugerah KPID 2016, serta mengucapkan selamat kepada para pemenang.

"Semoga tahun depan semakin kreatif lagi dalam memberikan tayangan kepada masyarakat," ujarnya.

Adapun tiga pemenang penghargaan KPID Kepri 2016 masing-masing diberikan kepada Lembaga Penyiaran Televisi yaitu kategori peduli pendidikan anak terbaik Trans TV Batam, kategori Peduli perbatasan terbaik untuk Batam TV, dan TV Kepri mendapatkan penghargaan kategori Peduli Budaya.

Dan tiga pemenang penghargaan KPID Kepri 2016 diberikan kepada Lembaga Penyiaran Radio yaitu kategori peduli pendidikan anak terbaik Radio Batam FM, kategori peduli perbatasan terbaik RRI Batam, dan kategori budaya terbaik kepada RRI Tanjungpinang.

Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, ketua KPI Pusat di wakili Sujarwanto Rahmat Arifin, Ketua KPID Kepri Azwardi, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepri Sarafuddin Aluan. (Cw99)

Gonggong akan diresmikan," singkatnya saat dihubungi, Selasa (11/10).

Selain itu, Kabid Pertamanan dan Pemakaman DKPP Tanjungpinang, Wambok Malilau juga memaparkan bahwa kontraktor pembangunan Gedung Gonggong akan menyiapkan 10 unit lampu hias di taman gedung tersebut. Kemudian kontraktor akan menyediakan 4 unit lampu sorot untuk menerangi lokasi bermain anak-anak di Taman Laman Bunda teraebut.

"Sedangkan untuk lampu hias di kawasan Taman Laman Bunda belum bisa dianggarkan karena terbentur defisit.

Kemudian ada beberapa lampu sedang dalam kondisi rusak atau tidak menyala, namun sedang dalam perbaikan," tutupnya. (cw53)

sambungan Hal. 17 misi Pemerantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan lebih lanjut," ucap Mulkan.

Aksi demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Tannjungpinang dan anggota Satpol PP Kepri untuk berjaga di depan pintu masuk ruangan Kantor Gubernur.

Mereka terus mendesak, agar aparat yang bertugas dapat mengizinkan masuk menemui langsung Nurdin Basirun, guna menyampaikan segala macam unek-unek mereka, terutama menyangkut berbagai persoalan di bawah naungan tugas Nurdni saat ini.

Aksi demo tersebut sempat disambut Staf Ahli Gubernur, yakni Reni Yusneli yang juga sempat menjabat sebagai mantan Plt Sekda Prov Kepri, serta Kepala Satpol PP Kepri, Maifrizon.

Kedua pejabat Pemprov Kepri tersebut menyatakan, bahwa Gubernur Kepri sedang tidak ada ditempat saat ini, karena tugas di luar.

"Kami akan sampaikan segala aspirasi adek-adek ini ke Gubernur nanti," ucap Yusneli dan Maifrizon.

Meskipun sudah mendapatkan penjelasan dari kedua pejabat tersebut, namun para demonstran tetap ngotot ingin bertemu langsung dengan Nurdin. Terlebih setelah mereka dapati informasi, bahwa Nurdin Basirun adan di kantornya saat itu.

Akibatnya sempat terjadi dorongan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian.

Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Kasat Sabhara Polres Tanjungpinang, AKP Limin, akhirnya para mahasiwa tersebut mengurungkan niatnya.

"Kami minta maaf kepada aparat kepolisian yang bertugas saat ini. Namun aksi kami ini akan terus berlanjut, hingga ada kepastian untuk dapat bertemu dengan Gubernur," pungkas Samiun sambil membubarkan diri dengan tertib. ***

Tim WFQR Dibentuk untuk Amankan Selat Malaka TANJUNGPINANG (HK)Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) dibentuk untuk mengamankan Selat Malaka, salah satu perairan padat aktivitas pelayaran, kata Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI S Irawan.

"Untuk menjawab tantangan, menjadikan Selat Malaka tetap aman, kami bentuk Tim WFQR, dalam setahun terakhir berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan," ujarnya kepada Perwira Siswa Dikreg Seskoal angkatan ke-54 tahun 2016 di Seskoal Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, Senin.

Dikutip dari rilis Dinas Penerangan Lantamal IV/Tanjungpinang, Irawan mengemukakan Tim WFQR berhasil menepis isu negatif tentang kejahatan di Selat Malaka, dengan menumpas berbagai kejahatan yang terjadi di perairan itu.

Saat ini, menurut dia tim itu

telah membuktikan mampu mengamankan Selat Malaka.

Bahkan itu itu mendapat pengakuan dari dunia internasional.

"Kami upayakan tidak ada lagi kejahatan yang terjadi di Selat Malaka," tegasnya.

Dia menjelaskan WFQR, tim reaksi cepat Koarmabar itu menganut sistem pengendalian operasi dibawah kendali Pangarmabar melalui optimalisasi aset yang dimiliki Koarmabar.

Pola kerja tim ini mengedepankan peran operasi keamanan laut terbatas pada satuan kewilayahan Lantamal dengan dukungan satuan dari unsur KRI Gugus Tempur Laut (Guspurlabar) dan Gugus Keamanan Laut Barat (Guskamlabar).

Sepak terjang kinerja WFQR, berhasil menekan tingkat kejahatan hingga nol di perairan Selat Malaka dan perairan Kepri seperti sindikat kejahatan asuransi, oli ilegal, perom-

Tingkat Kehadiran ..... pernah hadir paripurna. Beliau tidak pernah hadir karena sedang tersandung masalah hukum dan saat ini sedang diproses,” kata Hotman.

Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan bahwa, saat ini DPRD Kepri hingga akhir tahun diharapkan menyelesaikan enam perda sekaligus. Enam perda itu antara lain Perda APBD 2017, APBD perubahan 2016, penyertaan modal, SOTK, RPJMD dan RTRW. Belum lagi jika nanti dibentuk panitia pemilihan Wakil Gubernur.

Padatnya agenda itu, mem-

sambungan Hal. 17 buat jadwal masing-masing anggota dewan menjadi padat. Hal ini diperparah dengan berkurangnya dua anggota dewan. “Beban dan tanggungjawab anggota dewan semakin berat karena harus dibagi antara kegiatan di Pansus dan paripurna,” paparnya.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Jawa Barat Saipudin Zukhri mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat juga konsen terhadap kehadiran para anggota dewan. “Setiap selesai paripurna, absensi kehadiran langsung kami tarik untuk di rekap,” kata Saipudin.

BC Hibah ..... ditegah dekat perairan Pulau Pandang, sedangkan KM Abadi di perairan Sungai Kembung, kedua kapal tidak dilengkapi dokumen yang sah," ungkap Parjiya.

Kata Parjiya, total keseluruhan bawang merah hasil penegahan dari dua buah kapal tersebut sebanyak 3.104 karung. Namun, yang dihibahkan hanya 2.654 karung saja. Sisanya, tidak layak untuk dikonsumsi.

Sementara, perkiraaan nilai barang yang berhasil diselamatkan dari dua kasus tersebut sekitar Rp200 juta yang disesuaikan dengan harga pasaran saat ini.

"Barang milik negara ini berupa 2.704 karung bawang merah eks muatan KM Roslaini.

Sebanyak 2.654 karung dihibahkan ke Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk masyarakat tidak mampu. Sementara, 50 karung lagi tidak bisa dihibahkan karena tidak layak untuk dikonsumsi, dan harus dimusnahkan. Sementara, 400 karung lagi eks KM Abadi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil DJBC Khhusus Kepri Parjiya juga mengajak Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah untuk melihat isi gudang milik Bea Cukai Kepri.

Parjiya menawarkan seandaianya ada barang-barang lain yang bisa dihibahkan untuk masyarakat kurang mampu di Tanjungpinang.

Tak hanya itu, tandatangan yang tertera dalam absen juga harus sama dengan tandatangan yang tertera dalam struk gaji. Dengan begitu, maka setiap anggota dewan mau tidak mau harus hadir dalam setiap paripurna.

Sampai saat ini BK baru bisa bekerja sebatas melakukan pengawasan terhadap t i n gk a t k e d i s i p l i n a n p a r a anggota dewan. Pasalnya, BK belum punya payung hukum untuk melakukan fungsi penegakan disiplin bagi para wakil rakyat.(cw99)

sambungan Hal. 17 Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, bawang merah hibahan Kanwil DJBC Khusus Kepri itu akan didistribusikan kepada 9.749 Kepala Keluarga (KK) di Tanjungpinang yang tidak mampu.

Pendistribusian bawang itu akan disejalankan dengan penyerahan raskin di masing-masing kantor kelurahan.

"Bawang merah ini akan kami bagikan bersamaan dengan pendistribusian raskin di Kota Tanjungpinang, jumlahnya sebanyak 9.749 KK yang akan diserahkan pada akhir Oktober ini.

Bawang merah ini nantinya akan kami packing, masing-masing KK akan memperoleh bawang sebanyak 2 kilogram," jelasnya.

Lis menyebut, pendistribusian bawang merah hibah Bea Cukai tersebut akan diawasi secara ketat melalui tim yang telah ditunjuk. Tujuannya, agar pendistribusiannya tepat sasaran. Apalagi, pihaknya juga sudah meneken surat pernyataan dengan Kanwil DJBC Khusus Kepri agar bawang itu tidak disalahgunakan atau dijual kepada pihak lain.

Menurut Lis, dengan adanya isu hibah bawang merah juga berpengaruh terhadap penekanan harga inflasi di Kota Tanjungpinang.

"Begitu isu muncul harga pasar sudah mulai menurun. Ini yang dirasakan, hasil dari upaya

Arif Fadilla .... dirinya kepada seluruh peserta apel.

Arif juga menegaskan agar ASN senantiasa dituntut untuk menunjukan kinerja yang maksimal, memiliki kompetensi bekerja yang baik serta bersikap profesional.

"Sebagai ASN kita semua wajib untuk menibgkatkan kinerja dan kompetensi yang baik serta dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas kita, " ujar Arif.

Tak hanya itu, Arif juga telah merencanakan kedepan akan

pakan kapal, pencurian dengan kekerasan di laut, perdagangan manusia, dan narkoba.

Selain itu, kata dia tim berhasil menangkap nelayan asing yang mencuri ikan, pencurian barang muatan kapal tenggelam (BMKT), penangkapan kapal buruan interpol, penyeludupan barang, pelanggaran wilayah, dan SAR (Search And Rescue).

"Sampai saat ini pertanggal 25 November 2015 jumlah total pelaku perompakan 66 orang tertangkap dan daftar pencarian orang sebanyak 6 orang. Sebagaian besar pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap WFQR sudah diproses hukum," katanya.

Irawan mengatakan prestasi Tim WFQR menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan media televisi asingpun seperti CNN, Aljazirah ingin mengetahui sepak terjang kinerja dari WFQR, dengan melakukan wawancara khusus dengan Pangarmabar. (ant)

untuk menekan harga komoditas kebutuhan pangan yg melonjak tinggi," ujar Lis. Terkait pasokan komoditas di Tanjungpinang, Lis mengatakan bahwa para pemasok komoditas pangan tidak banyak orangnya. Sebagai contoh harga cabe merah Kulon Progo Jogja seharga Rp 15.000 per Kg dan sampai ke Tanjungpinang menjadi Rp 30.000 per kg nya.

"Sehingga kita terus berupaya menekan harga komoditas pangan bisa diminimalisir biaya transportasinya. Dengan ini saya juga memberikan apresiasi kepada DJBC yang telah menggebrak program baru yang mana barang tangkapan yang berguna bagi masyarakat kurang mampu bisa diberikan ke daerah-daerah," pungkasnya.

Bawang merah tersebut merupakan tangkapan dari muatan KM Roslaini dengan muatan sebanyak 2.704 karung yang masing-masing karung seberat kurang lebih 9 Kg bawang merah dari Port Klang Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan Indonesia pada bulan September 2016.

Dan juga tangkapan terhadap KM Abadi sebanyak 400 karung bawang merah yang masing-masing seberat sekitar 9 Kg yang dibawa dari Batu Pahat Malaysia menuju Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. (ham/cw53)

sambungan Hal. 17 membuat Assessment Centre (bank data) untuk seluruh pegawai di lingkup Provinsi Kepri.

Dan dari data tersebut pimpinan dapat mengetahui kualitas yang dimiliki seluruh pegawai.

"Tujuannya agar tercipta The Right Man In The Right Place ditubuh birokrasi kita.

UU Nomor 5 Tahun 2014 sepatutnya kita jadikan acuan untuk mewujudkan ASN yang berkualitas dalam mencapai kinerja yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat," kata Arif.

Dalam kesempatan ini pula,

Arif mengajak seluruh pegawai untuk terus berkomitmen menanamkan disiplin yang berkesinambungan, karena dari displin juga merupakan indikator untuk menilai kinerja seseorang pegawai.

"Satukan persepsi dan mindset, mari bersama pahami tupoksi pekerjaan masing-masing. kita ini ibarat sebuah sistem yang dari bawah sampai ke atas merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Maka mari Bekerja bersama satukan visi dan hati membangun Provinsi Kepri," tutup Arif. (cw99)

Editor: Sofyan, Layouter: Hestu Purwanto

CMYK

19

bintan

Rabu, 12 Oktober 2016

Harga Cabai Merah Makin Pedas Per Kilo Rp80 Ribu BINTAN (HK) — Harga kebutuhan bumbu dapur seperti cabai merah hingga saat ini masih belum turun, sudah sepekan terakhir harga cabai merah di Pasar Baru Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, masih bertahan di angka Rp80 ribu/Kg. Oki Alexander Liputan Bintan Berdasarkan hasil pantauan dilapangan, penyebab naik harga cabai merah ini, akibat kelangkaan pasokan. Sejumlah pedagang dan pembeli mengeluhkan, karena harganya cukup mahal.

Seperti dikeluhan salah seorang warga di Kijang, Sutiah (53) saat berbelanja di Pasar Baru Kijang. Dengan harga cabai merah yang begitu mahal saat ini, dia hanya mampu membeli cabai 1 ons saja. Biasanya, Ia belanja cabai merah sewaktu harga masih normal ia mampu membeli cabai hingga 0,5 Kg. “Biasanya setengah kilo saya beli untuk stok di rumah, sekarang paling belanjanya 1 Ons saja. Karena sudah mahal sekali harganya,” keluh Sutiah ditemui di Pasar Baru, Selasa (11/ 10) pagi.

Ia berharap besar kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap terkait mahalnya harga bumbu dapur di pasaran saat ini. Sehingga, harga di pasaran bisa ditekan untuk membantu masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah. “Kalau bisa, ya harganya dikontrol jangan sampai semahal sekarang ini.

Meskipun sudah menjadi kebutuhan kasihan masyarakat yang gak mampu,” pintanya.

Sementara itu, harga kebutuhan bumbu dapur lainnya seperti cabai rawit, bawang, cabai kering, dan sebagainya masih stabil pada angka sebelumnya.

Seperti harga cabai rawit masih bertahan di harga Rp 45 ribu/Kg, sedangkan cabai kering Rp18

ribu/Kg, bawang merah Jawa Rp28 ribu/Kg. Ratna salah seorang pedagang bumbu dapur di Kijang mengharapkan agar tingginya harga cabai merah saat ini bisa ditekan. Sebab, bukan hanya konsumen saja yang mengeluh, pedagang seperti dirinya juga mengeluh dengan keadaan harga yang tinggi saat ini. “Biasanya kan hanya Rp40 ribu lebih, sekarang sudah Rp 80 ribu/Kg. Daya beli masyarakat jadi menurun, kita juga susah menjualnya apalagi barang seperti ini cepat busuk kalau lama dijual,” tutur Ratna.

Ditempat terpisah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disperindag Bintan, Setia Kurniawan memastikan tingginya harga cabai merah dibeberapa pasar diwilayah Bintan bukan dikarenakan adanya distributor yang melakukan penimbunan.

Ia menjelaskan, beberapa daerah penghasil yang selama ini menjadi pemasok cabai merah seperti daerah di Jawa dan Sumatera tengah mengalami gagal panen.

“Yang jelas bukan karena ada penimbunan lah, memang petani di Jawa tanamannya banyak gagal panen akibat badai elmino yang melanda daerah tersebut,” kata pria yang akrab disapa Iwan.

Ia juga menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para distributor untuk melakukan inisiatif mendatangkan cabai merah dari luar pulau Jawa, namun sayangnya hingga saat ini belum ada kepastian dari petani didaerah Sumatera untuk memasok cabai merah ke daerah Bintan. ***

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

CABAI Merah Pedagang cabai merah di Pasar Baru Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur saat ini menjual cabai merah Rp80 ribu/Kg, Selasa (11/10).

HUMAS PEMKAB.

TIRU PATEN — Pemkab Bintan saat menjamu kunjungan kerja (kunker) rombongan Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di ruang rapat 2 Kantor Bupati Bintan, di Bintan Buyu, Selasa (11/10). Rombongan ini berencana akan mencontoh PATEN diterapkan Pemkab Bintan.

Penerapan PATEN di Bintan Dicontek Kunker DPRD Sukoharjo ke Bintan BINTAN (HK) — Kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dari Komisi I hingga Komisi IV ke Pemkab Bintan dikabarkan ingin mencontek penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ada di Kabupaten Bintan. Dalam kunkernya, para wakil rakyat yang berjumlah 45 orang itu diterima langsung Asisten Bupati Bintan bidang pemerintahan, M Hendri diruang rapat 2 Kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu, Selasa (11/10).

Ketua rombongan, Eko Sapto mengaku kunker rombongan kali ini ingin melakukan studi banding untuk melihat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bint a n dalam menangangi permasalahan penarapan PATEN di Bintan. Karena, penerapan PATEN di Bintan selama ini memang menjadi acuan dari berbagai daerah di

Indonesia untuk menerapkan hal serupa didaerahnya.

Selain penerapan PATEN, Eko menambahkan, pihaknya juga ingin mengetahui implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, tak luput juga pengelolaan pelayanan kesehatan dan bidang sosial menjadi agenda penting dalam kunker para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo ke Bintan.

“Studi banding kita ke Bintan ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Pemkab Bintan dalam menerapkan PATEN, implementasi mengenai undang-undang tentang desa serta pengelolaan bidang kesehatan dan sosial yang selama ini sudah dilakukan di Bintan,” tutur Eko di Bintan.

Penerapan PATEN di Bintan memang sudah mendapat pengakuan dari berbagai daerah di Indonesia, terbukti dengan kun-

Pemkab Gagas Turnamen Sepak Bola Tingkat Kabupaten BINTAN (HK) — Setelah vacum beberapa tahun, akhirnya turnamen sepak bola tingkat

Kabupaten Bintan bakal kembali digagas. Kabar gembira bagi para pesepakbola di Bintan

DOK

BUPATI Bintan, Apri Sujadi saat memberikan tropi kepada kapten tim kesebelasan yang menjadi juara pada turnamen sepakbola di Desa Dendun, Kecamatan Mantang, kemarin.

Kedepan, Pemkab bakal menggagas Liga Sepakbola Tingkat Kabupaten Bintan yang dipusatkan di empat lapangan di empat kecamatan.

ini langsung disampaikan Bupati Bintan, Apri Sujadi.

Apri menginginkan, agenda tahunan yang sebelumnya menjadi runititas pagelaran olahraga di Kabupaten Bintan bisa kembali digelar. Biasanya, turnamen yang dikenal dengan kompetisi Bupati Cup selalu dipusatkan di lapangan Sultan Abdurahman Kecamatan Toapaya dan lapangan hijau Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur, namun untuk kali ini Apri menetapkan 4 kawasan di Bintan sebagai lapangan penyelenggara pertandingan sepak bola nantinya.

“Untuk tahap awal ini kita Insya Allah akan melaksanakan turnamen sepak bola Bupati Cup pada 28 Oktober mendatang,” sebut Apri.

Dengan diselenggarakan turnamen tingkat Kabupaten, Ia juga mengharapkan, tahun 2017 men-

datang, Bintan punya kompetisi bergengsi untuk mengadu timtim sepak bola yang ada di wilayah Bintan. “Semoga tahun 2017, sudah terbentuk Liga Sepakbola Tk Kabupaten yang digelar di 4 lapangan di empat kecamatan,” tuturnya lagi.

Keempat lapangan sepakbola yang dimaksud diantaranya lapangan Antam di Kijang, lapangan Kecamatan Toapaya, lapangan sepakbola di Tembeling Kecamatan Teluk Bintan serta lapangan sepakbola Mentigi di Tanjunguban. Dengan kompetisi seperti ini, Apri sangat berharap dunia olahraga di Bintan kedepannya bisa diperhitungkan ditingkat Nasional.

“Kita pemerintah juga sudah memfokuskan pencapaian prestasi di bidang olahraga sehingga telah membentuk SOTK baru yang khusus menangani Bidang Olahraga,” tandasnya. (cw95)

jungan pemerintahan daerah dari berbagai daerah se-Indonesia yang melakukan studi banding ke Bintan. Menurut Asisten Bupati Bintan bidang pemerintahan, M Hendri penerapan PATEN di Bintan merupakan pilot project di Provinsi Kepri.

Pada dasarnya, Hendri menjelaskan, PATEN merupakan penerapan pelayanan berbasis transpransi mengenai informasi, sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan secara lebih mudah. “Intinya adalah kita mudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi melalui satu pintu,” kata Hendri.

Selain itu, menanggapi implementasi undang-undang tentang desa, Hendri mengatakan, selama ini pengelolaan pemerintahan desa masih dibawah nauangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Bintan. Dengan adanya undang-undang yang dimaksud, kedepan Pemkab Bintan akan melimpahkan kewenan-

gan untuk mengelola pemerintahan desa di badan tersendiri yakni Badan Pemberdayaan Masyatakat Desa.

Terkait dengan penanganan permasalahan kesehatan, Bintan yang terdiri dari 10 kecamatan tersebar dibeberapa daerah, Hendri menjelaskan, sebanyak 15 Puskesmas disebar disetiap kecamatan.

Selain itu, setiap Kepala Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran yang menjadi kebutuhan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Mereka (Kepala Puskesmas) dapat merencanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan tiap tahun anggaran, tetapi anggaran yang ada disetiap puskesmas diluar anggaran yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Ada tambahan bantuan operasional kesehatan dan dana jaminan pemeliharan kesehatan dalam bentuk kapitasi dan non kapitasi,” bebernya. (cw95)

Jual Potensi Bintan kepada 50 Negara Hari Sumpah Pemuda, Bintan Bakal Kedatangan Tamu Diplomat BINTAN (HK) — Pada 28 Oktober 2016 mendatang, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bakal kedatangan tamu diplomat dari berbagai negara yang bermarkas di Ibukota Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, 50 perwakilan negara yang ada di kedutaan besar di Jakarta bakal mengunjungi Bintan.

Kedatangan mereka ke Bintan akan diarahkan ke Gedung Bintan Expo Center di Tanjungpinang, ditempat itu para perwakilan dari 50 negara bakal dikenal berbagai potensi Bintan untuk kemudian dijual kepada negara tujuan.

Kehadiran para diplomat itu sudah dikonfirmasi Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi BPMPD Bintan, Dahsyat Gafnesia.

Dikantornya Ia mengatakan, para tamu dari luar negeri nantinya akan hadir ke BEC untuk melihat potensi daerah Bintan dan mendengarkan pemaparan tentang potensi yang

ada di Bintan. “Rencananya Pak Bupati akan melakukan ekspos terkait segala potensi Bintan kepada para tamu diplomat yang hadir,” tutur Dahsyat, Selasa (11/10).

Peluang emas seperti ini pun takkan dilewatkan Pemkab Bintan khususnya BPMPD Bintan. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini dengan memberikan segala bentuk gambaran potensi yang dimiliki Bintan untuk mengundang para investor dari negara luar agar menanamkan modalnya diwilayah Bintan.

Selain itu juga, Dahsyat menambahkan, satu dari sekian banyak kemudahan yang ditawarkan untuk menarik investasi dari negara luar dengan memberikan kepastian kemudahan untuk para investor khususnya dalam hal perizinan. “Setiap kesempatan, kita selalu menekankan pemerintah Bintan kemudahan terutama dalam hal perizinan yang dibutuhkan para investor,” tandasnya. (cw95)

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

Hukum&Kriminal

Rabu, 12 Oktober 2016

Pencabul Divonis 7 Tahun Penjara BATAM (HK) — Febryan Rieza, terdakwa pencabulan dijatuhi hukuman tujuh tahun kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (11/10).

Terdakwa melakukan pencabulan terhadap MB (14) pada 19 Mei 2016 di

sebuah rumah kosong depan Kantor Lurah Tanjung Uma Kecamatan Lubuk

Maman Liputan Batam Centre Baja Kota Batam.

Tindakan tidak bermoral tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan bujuk rayu mengatakan "berani berbuat maka berani bertanggung jawab". Dimana

maksud serta tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut agar saksi korban yakin bahwa terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban apabila saksi korban hamil.

Ari Prasetyo, jaksa penuntut umum (JPU), sebelumnya dalam dakwaan

bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di ancam pidana Pasal

82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian dalam tuntutannya, JPU menuntut hukuman penjara 8 tahun penjara, sementara maje-

lis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun lebih ringan dari tuntutan tersebut.

Persidangan dipimpin oleh Syahrial Harahap, di dampingi Taufik dan Jasael. Atas putusan tersebut Terdakwa langsung menyatakan menerima hasil putusan.***

Terdakwa Bungkus Sabu di Plastik Chinese Tea BATAM (HK) — Terdakwa Robi bin Herman alias Ali dalam dakwaan disebutkan menyembunyikan sabu dalam bungkus plastik chineese tea di persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (11/10).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmalina Sembiring pada dakwaannya menjelaskan kronologis penangkapan Terdakwa Robi.

"Berawal dari informasi yang dapat dipercaya, bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, maka selanjutnya saksi Mustopa Ramadhan, saksi Firman Erdian dan saksi Dery Adriansyah , serta saksi Primadoni (anggota BNNP Kepri) langsung mengadakan penyelidikan, dan disertai penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa Roni Bin Herman Alias Ali di daerah di Kapling Sei Lekop Blok F No.13 Kecamatan Segulung Kota Batam,"ucap Rosmalina membacakan dakwaannya.

Pada saat ditangkap, lanjut Rosmalina. Roni Bin Herman Alias Ali akan menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang sudah berjanji dengan terdakwa, lalu pada saat akan transaksi narkotika jenis sabu tersebut datang saksi Mustopa Ramadhan, saksi Firman Erdian dan saksi Dery Adriansyah , serta saksi Primadoni melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan pada terdakwa Roni Bin Herman Alias Ali1 (satu) bungkus plastik chinesee tea warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna putih berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 65 (enam puluh lima) gram (kode I) dan 1 (satu) bungkus plastik chinesee tea warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna putih berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu

seberat bruto 41 (empat puluh satu) gram (kode II).

Kemudian untuk selanjutnya ditangkap oleh BBNP Kepri untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa Roni Bin Herman Alias Ali sebelum tertangkap ada mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa M. Hakim Bin Daroni dengan cara terdakwa Roni mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saleh (belum tertangkap) dimana saudara Soleh mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa M. Hakim.

Awalnya terdakwa Roni menelpon saudara Saleh dan menyuruh terdakwa Roni untuk menghubungi terdakwa M. Hakim karena ada kawan terdakwa Roni yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram. Lalu selanjutnya terdakwa Roni dan terdakwa M. Hakim sepakat berjumpa di Pelabuhan Sagulung Kota Batam dan kemudian terdakwa Roni mengambil/membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Saleh melalui terdakwa M. Hakim ditempat tersebut dengan harga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapam juta rupiah).

Selanjutnya setelah mendapat narkotika jenis sabu dari terdakwa M. Hakim langsung dibawa pergi untuk dijual kembali keteman terdakwa Roni, dan belum sempat dijual atau diserahkan kepada temannya, terdakwa Roni sudah ditangkap pihak BBNP Kepri dan selanjutnya ditangkap juga terdakwa M. Hakim Bin Daroni di Rumah makan Kapling Sei Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam oleh pihak BNNP Kepri.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.223G /VII/2016/BALAI LAB NRKOBA tanggal 27 Juli 2016atas nama terdakwa Roni Bin Herman Als Ali ,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1.

MAMAN/HALUAN KEPRI

BANDAR SABU — Robi, terdakwa bandar narkotika jenis sabu usai mengikuti persidangan dengan agenda membacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Terdakwa berusaha menyimpan barang haram itu di plastik chinese tea.

Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida, S.Fam., setelah dilakukan analisis secara Laboratoris disimpulkan barang bukti berupa : kristal warna putih didalam bungkusan plastik bening kode I no.1 dan kristal warna putih didalam bungkusan plastik bening, kode II no.2 tersebutdi atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau Nomor: SP. Timbang Sisih/33/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 atas nama Roni Bin Herman Als Aliyang diperiksa oleh Faozatulo Sadawa, SH Nrp.85090190 dengan hasil penimbangan dengan berat total narkotika 2 (dua) paket

berat total 106 (seratus enam) gram.

Oleh JPU, perbuatan terdakwa Roni Bin Herman Alias Ali, dan terdakwa M. Hakim Bin Dorani tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Roni Bin Herman Alias Ali, dan terdakwa M. Hakim Bin Dorani tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa terdakwa Roni Bin Herman Alias Ali, dan terdakwa M. Hakim Bin Dorani tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat

(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Persidangan tersebut di pimpin oleh Zulkifli, di dampingi Hera Polosia dan Imam.

Sementara Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Eliswita.(cw51)

Dua Tersangka Penggelapan Rp16 Miliar Ditahan BATAM (HK) — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menahan Hadi Suyitno, direktur PT Mardhatillah dan Umar alias Tejo, komisaris perusahaan tersebut atas dugaan penggelapan uang Rp16 miliar atas penjualan Perumahan Darussalam Residence, Piayu, Batam.

"Iya (keduanya sudah ditangkap), statusnya tersangka dan ditahan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Eko Puji Nugroho di Batam, Senin.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Subdit II Dirreskrimum Polda Kepri pada Jumat (7/10) atas laporan Pemilik PT Sere Trinitatis Pratama (STP) Sri Mulyani."Saat ini masih dalam pemeriksaan," kata dia.

Kuasa Hukum PT STP, Palti Siringo Ringo di Polda Kepri mengatakan kerja sama antara PT Mardhatillah dengan PT STP awalnya dilakukan oleh Ameng alias Sam Hwat yang sebel-

umnya menjabat Direktur, namun tanpa melalui rapat umum pemegang saham. PT Mardhatillah kemundian bekerjasama dengan Yayasan Darussalam untuk memasarkan perumahan tersebut.

Pada lahan 8,5 hektare milik PT STP direncanakan akan dibangun 557 unit rumah namun hingga dihentikan pembangunannya pada Maret 2016 baru selesai 79 unit.

"PT Mardhatilah dan Yayasan Darussalam adalah yang memasarkan rumah tersebut. Semua unit sudah terjual, konsumen sudah membayar uang muka Rp20-120 juta.

Namun uangnya tidak disetor ke PT Sere Trinitatis Pratama," kata dia.

Ringo mengatakan PT STP sudah berupaya meminta komitmen PT Mardhatillah dan Yayasan Darussalam untuk penyetoran uang hasil penjualan tersebut namun tidak dipenuhi hingga akhirnya pihak PT STP melaporkan atas dugaan penggelapan.

"Kalau ada itikad baik tentu tidak sampai

seperti ini. Karena konsumen sudah menagih ke PT STP, padahalan tidak menerima uang dari pembeli, jadi terpaksa dilaporkan dan pembangunannya dihentikan," kata Ringo.

Untuk kemungkinan kelanjutan pembangunan perumahan tersebut, kata dia, masih menunggu putusan atas kasus ini.

"Bagi konsumen yang sudah terlanjur memberikan uang muka dan angsuran atas perumahan itu kami imbau agar tidak membayar lagi sampai ada keputusan hukum atas kasus ini.

Karena uang yang dibayarkan (konsumen) tidak sampai pada PT STP selaku pemilik lahan dan pengembang perumahan itu," kata dia.

Kasubdit II Ditreskrimum AKBP Yos Guntur mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan kasus ini.

Ketua Yayasan Darussalam Abdul Haq dan Ameng alias Hwat sebagai Direktur Mardhatillah yang lama masih diselidiki.(ant) Editor: Eddy Supriatna, Layout: Novrizal

21

politik

Rabu, 12 Oktober 2016

M Saleh Gantikan Irman Gusman JAKARTA (HK) — Mohamad Saleh terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI menggantikan Irman Gusman yang kini ditahan KPK. Saleh berhasil meraup suara terbanyak lewat mekanisme pemungutan suara.

Pemungutan suara digelar di Ruang Rapat Paripurna DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10) malam.

Ada tiga calon Ketua DPD, yakni GKR Hemas, Farouk Muhammad, dan M Saleh. Nama terakhir baru terpilih menjadi Pimpinan DPD, dua nama belakangan adalah Pimpinan DPD sejak Irman menjadi Ketua.

Usai para senator melakukan pemungutan suara di bilik suara, kemudian surat suara dihitung. Hasilnya, Saleh memenangi voting ini. Berikut hasil perhitungannya.

GKR Hemas dan Fa-

rouk Muhammad merapat ke Saleh, mereka bersalam komando dan berfoto di depan mata kamera wartawan.

"Bagi saya ini adalah amanah yang sangat berat. Hampir separuh kawan-kawan mengamanatkan kepada saya," kata Saleh kepada wartawan yang sudah mewawancarainya di ruang rapat, padahal rapat masih berjalan.

Pimpinan sidang sementara pada proses ini adalah senator tertua, yakni Maimanah Umar selaku senator Riau kelahiran 1937 dan senator termuda Riri Damayanti asal Bengkulu kelahiran 1990. (mdk/tmp)

TEMPO

KETUK PALU — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) mengetuk palu sidang pada Paripurna Luar Biasa di Gedung Nusantara V, Jakarta beberapa waktu lalu. M. Saleh terpilih sebagai Ketua DPD RI menggantikan Irman Gusman.

Prabowo dan Sohibul Konsolidasi Strategi Pemenangan Anies-Sandi JAKARTA (HK) — Para petinggi partai pengusung pasangan cagub dan cawagub Anies BaswedanSandiaga Uno berkumpul di kantor DPP Gerindra, di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (11/10). Mereka berkonsolidasi untuk mematangkan strategi pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI. "Konsolidasi saja, karena kita sudah mulai meng-

galang relawan kemudian juga konsolidasi tim di partai untuk bekerja sampai ke tingkat RT, RW, kelurahan," kata Anies di kantor DPP Gerindra.

Beberapa petinggi dari Partai Gerindra maupun PKS terlihat hadir. Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Tim Pemenangan Mardani Ali Sera dan Ketua Tim Relawan Boy

Sadikin sudah berkumpul di kantor DPP Gerindra.

Anies mengatakan, setiap pekan selalu ada rapat pleno dalam tim AniesS a n d i . Ta p i , A b i e s m e n gaku, baru kali ini sejak deklarasi, semua petinggi partai kembali berkumpul besar-besaran. Namun, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini enggan secara terbuka mengungkap alasannya. (rol)

Kepala Daerah Pejawat Harus Cuti JAKARTA (HK) — Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, bakal calon pejawat yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 wajib cuti setelah ditetapkan sebagai calon pada 24 Oktober 2016. Kandidat harus cuti untuk menjalani masa kampanye.

"Ya n g p e j awat h a rus cuti di luar tanggungan negara. Itu adalah kewajiban bukan opsi atau pilihan, tapi adalah kewajiban pada saat masuk masa kampanye. Sanksinya kalau tidak cuti didiskualifikasi," kata Rambe di, Jakarta, Selasa (11/10).

Dia mengatakan sudah menjadi suatu syarat kalau

calon pejawat yang mengikuti pilkada wajib cuti pada masa kampanye, yakni 28 Oktober 2016-11 Februari 2017. Jika tidak, maka calon melanggar aturan itu maka akan didiskualifikasi.

Terkait gugatan uji materi terhadap kewajiban cuti calon pejawat ke Mahkamah Konstitusi, Rambe menekankan jika pada saat penetapan calon kepala daerah, gugatan belum juga dikabulkan maka calon pejawat harus cuti jika ingin lanjut ke pilkada 2017. "Gugatan apapun kalau sudah tanggal 24 Oktober 2016 ini ditetapkan persyaratan, semua harus dipenuhi, tidak ada menunggu hasil keputusan (Mahkamah Konstitusi), ini

sudah tahapan, kita tidak bisa melanggar tahapan," ujarnya.

Dia mengatakan kewajiban cuti juga merupakan tanggung jawab moral calon pejawat yang mengikuti pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 2017.

"Ini tanggung jawab moral, dari ketentuan yang ada juga kita imbau, ini aturan yang harus dilaksanakan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan gugatan uji materi ke MK yakni menggugat pasal 70 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur calon kepala daerah pejabat wajib cuti. Dalam

Rambe Kamarulzaman gugatannya, Ahok menilai pasal 70 ayat (3) UU Pilkada itu tidak sejalan dengan pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Gugatan Ahok itu disidangkan di MK pada Senin hari ini. Ahok pun menolak cuti. (rol)

NET

PASANGAN Cagub dan Cawagub DKI, Anies-Sandi dalam sebuah kesempatan pencalonan beberapa waktu lalu.

Aktivitas Politik Bacakada Banyak Diprotes JAKARTA (HK) — Suasana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 15 Februari mendatang kian terasa. Para pasangan bakal calon mulai menemui masyarakat untuk memperkenalkan diri sebagai calon selayaknya kampanye.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro pun mengaku banyak mendapatkan komplen dan pertanyaan dari masyarakat terkait aktivitas tersebut. Namun pihaknya mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada penetapan calon dan masa kampanye.

"Jadi memang ada banyak respon tentang aktivitas pendukung bakal calon kepala daerah (Bacakada) sebelum ditetapkan sebagai calon. KPU tidak memu-

ngkiri ada banyak aktivitas kategori kampanye, baik yang dilakukan bakal calon atau dilakukan oleh pendukung," kata Juri saat ditemui di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Juri menuturkan, peraturan pelanggaran kampanye baru bisa digunakan saat telah ada penetapan calon peserta pemilu. Yakni pada tanggal 24 Oktober 2016, sementara masa kampanye dimulai sejak 28 Oktober-11 Februari 2017.

"Berlakunya pengaturan kampanye atau yang akan mengatur tentang paslon saat sudah ada penetapan nanti tanggal 24 Oktober. Nanti baru efektif itu, baik pendukung maupun paslonnya itu sendiri," tutur Juri.

Karenanya, aktivi-

tas para bakal calin dan pendukungnya saat ini merupakan kegiatan masyarakat biasa. Namun bila terjadi suatu pelanggaran, bukanlah termasuk pelanggaran kampanye. Melainkan pelanggaran aturan lainnya yang memang telah diatur.

"Kalau sekarang banyak yang komplen, ini tidak bisa diatur sama KPU, kita kembalikan kepada aturan masyarakat. Misalnya kalau melanggar pidana ya diproses secara pidana seperti itu," terang Juri.

"Pokoknya saat ini sebelum yang bersangkutan (para bakal calon) ditetapkan boleh melakukan apa saja, mengenalkan diri, visi, misi, program, sepanjang tidak melanggar aturan yang lain," tambah Juri. (mdk) Editor: R Ghafur Layout: Mario

CMYK

22

Rabu, 12 Oktober 2016

CMYK

Iklan

23

Rabu, 12 Oktober 2016

iklan

Editor: Helmi rizal

24

Iklan

Rabu, 12 Oktober 2016

CMYK

Editor: Afrizal, Layout: Parlin