Berita Metro Edisi 2 Oktober 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Diumumkan Pekan Depan, Paket Kebijakan Ekonomi Diarahkan Lebih Taktis JAKARTA (BM) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tetap Rp 7.400 untuk Jawa Madura Bali dan Rp 7.300 untuk di luar Jawa, Madura, Bali. Tapi setelah ketetapan itu diumumkan Rabu (30/ 9), kemarin (1/10) Presiden Joko Widodo meminta keputusan itu diperhitungkan lagi.

“Coba dihitung lagi. Meski kemarin (Rabu) sudah diumumkan, tapi ini negara sedang membutuhkan. Tolong dihitung lagi, apakah masih mungkin yang namanya premium itu diturunkan meski sedikit,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10).

Sebelumnya, Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja pada Rabu (30/9) menyebutkan pe-

merintah tidak bisa menurunkan harga jual premium. Sebab, harga jual premium masih di bawah harga keekonomian sehingga PT Pertamina (Persero) masih merugi.“Kamimemutuskanharga BBM tetap. Pertimbangannya menjaga stabilitas dan memudahkan perencanaan ekonomi,” kataWiratmaja. Dia menambahkan pemerintah akan mengkaji kembalihargaBBMpada1Januari

2016, karena perubahan harga telah diputuskan akan dievaluasi setiap kuartal.

Kemarin, Jokowi juga mengaku dirinya sudah mendapat laporan bahwa harga yang berlaku sekarang masih minus dua persen dari harga keekonomian.

Namun, Jokowi tetap mendesak agar harga premium diturunkan.

Menurut Presiden, keputusan harga? BBM sangat berpe-

ngaruh langsung pada daya beli masyarakat. Padahal, kebijakan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat merupakan tujuan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III yang akan dikeluarkan presiden Jokowi minggu depan.

Di dalam Paket Kebijakan Ekonomi III, Jokowi juga menjanjikan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia akan menurunkan kebijakan yang lebih taktis.

Baca: Jokowi ... Hal 7

BM/ANTARA

Jokowi Minta Penetapan Harga Premium Dihitung Lagi

BICARA EKONOMI: Presiden Jokowi (kiri) memimpin Rapat Terbatas membahas kebijakan pemangkasan izin investasi sebagai implementasi Paket Kebijakan Ekonomi II di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10).

Setahun DPR Tak Membanggakan Hanya Rampungkan Tiga RUU dalam Prolegnas Prioritas

BM/ANTARA

BARU TIGA RUU: Ketua DPR Setya Novanto (kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang usai pertemuan membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) di ruang pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). Setelah satu tahun bekerja, DPR baru merampungkan tiga RUU dari 39 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015

Hal 08

Jaringan Guangzhou di Balik Pengiriman Sabu 19,1 Kg Hal 13

lajaran,” ujarnya, Kamis (1/10).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan pemprov Jatim baru tahun ini memiliki kewenangan pemberian izin untuk aktivitas pertambangan setelah selama ini kewenangan ada di kabupaten/kota masing-masing. “Kasus ini membuktikan bahwa masih ada masalah di aktivitas pertambangan.

Baca: Gus Ipul... Hal 7

DIJAGA KETAT: Polisi bersenjata menjaga ruang perawatan Tosan, korban penganiayaan kasus tambang Lumajang, di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Kamis (1/10).

JAKARTA (BM) - Pemerintah sedang menyiapkan regulasi pembatasan ekspose seorang tersangka dalam perkara hukum. Intinya, pemerintah akan melarang ekspose atau publikasi terhadap orang yang masih berstatus tersangka dan belum menjadi terpidana.

Baca: Pemerintah ... Hal 7

Jadi ’Sansak’ Hidup, Tak Bisa Lupakan Kekejaman PKI

Jokowi minta penetapan harga premium dihitung lagi Diturunkan sedikit, setelah itu dinaikkan lagi..

Selama puluhan tahun, Ahmad Fanan Hasanudin tak bisa melupakan kejadian yang menimpa dirinya ketika menjadi korban kekerasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia harus menerima tubuhnya menjadi sansak hidup ratusan orang dari organ PKI. FANAN, sapaan akrab Ahmad Fanan Hasanudin merupakan salah seorang dari ratusan korban yang merasakan langsung kekejaman PKI dalam menyingkirkan musuh-musuhnya. Pria berusia 65 tahun yang masih terlihat bugar itu menceritakan kisah kelamnya dengan lancar. Padahal, peristiwa itu terjadi setengah abad yang lalu, pada 1965.

Banyak gaduhnya ketimbang urusi kepentingan rakyat..

Baca: Jadi ... Hal 7

BM/DIAN K

Setahun DPR tak membanggakan

PRAKIRAAN CUACA SURABAYA CERAH BERAWAN Suhu 24-34°C

JAKARTA HUJAN RINGAN Suhu 23-34°C

SPIRIT DENPASAR BERAWAN Suhu 24-33°C

Baca: Setahun... Hal 7

Indrianto Seno Adji

Bendera Resmi Berkibar di PBB

Ahmad Fanan Hasanudin, Sekretaris Umum IPSI Jatim

PELAKU SEJARAH: Ahmad Fanan Hasanudin, salah seorang korban kekejaman PKI. Ia mengecam tuntutan agar pemerintah meminta maaf kepada organisasi komunis tersebut.

nurutnya, di tengah situasi ekonomi yang melambat, perlu kerjasama dengan baik antara DPR dan pemerintah. “Kerjasama dengan pemerintah akan terus kita tingkatkan demi ekonomi yang lebih baik,” sebutnya.

Penilaian Setya bisa dibandingkan dengan kondisi yang ada. Tiga fungsi Parlemen dalam kenyataannya belum berjalan dengan semestinya. Seperti fungsi legislasi, hingga tiga bulan menjelang tutup tahun, Parlemen dapat dipastikan bakal gagal memenuhi target Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Setelah satu tahun bekerja, DPR baru merampungkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) dari 39 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015. Pertama, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (rampung 5 Desember 2014)

ISTIMEWA

Lawan Petahana di Pilkada Surabaya, Rp 14,2 Miliar Kurang

SURABAYA (BM) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menilai kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang di Lumajang sebagai momentum mengevaluasi aktivitas pertambangan, khususnya terkait hal perizinan. “Ini kesempatan dan momentum keseluruhan terhadap perizinanperizinan tambang se-Jatim. Ini evaluasi dan harus dijadikan pe-

- Setya Novanto -

Pemerintah Godok Larangan Ekspose Tersangka

Gus Ipul: Momentum Evaluasi Pertambangan BM/ANTARA

Hal 03

“

DPR sudah melakukan kerja keras. Saya terima kasih ke anggota DPR yang telah berkorban untuk bangsa dan negara,”

Hindari Kegaduhan Hukum

LPSK Lindungi 12 Saksi Selok Awar-Awar Gubernur Siapkan Pergub, Dewan Usul Pansus

JAKARTA (BM) - 1 Oktober 2015, DPR periode 2014-2019 genap setahun. Kegaduhan dan kerja minim prestasi masih mewarnai lembaga ini. Seperti tak mau belajar dari pengalaman, DPR periode ini justru memproduksi berbagai polemik dan kontroversi.

DPR pimpinan Setya Novanto sepanjang setahun terakhir ini kerap memproduksi polemik dan kontroversi di tengah publik. Ini melengkapi kinerja parlemen yang juga tidak menonjol sepanjang setahun terakhir ini.

Parlemen setahun pertama ini belum terkonsolidasikan dengan baik.

Kendati demikian, Ketua DPR Setya Novanto memiliki penilaian tersendiri terhadap lembaga yang dipimpinnya.

Politikus Partai Golkar ini mengklaim kinerja lembaga parlemen telah menjalankan tugasnya dengan baik.

“DPR sudah melakukan kerja keras. Saya terima kasih ke anggota DPR yang telah berkorban untuk bangsa dan negara,” ujar Setya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (1/10).

Dia mengklaim tiga fungsi parlemen yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan telah berjalan dengan baik. Me-

“Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu.”

- Petrus Claver -

Palestina Bisa Terbebas dari Kesepakatan Oslo NEW YORK (BM) – Untuk pertama kali sejak pendudukan Israel terjadi, bendera Palestina akhirnya bisa berkibar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terletak tepat di jantung negara penyokong utama politik zionis tersebut, New York Amerika Serikat, Kamis (1/10) pagi WIB. “Ini adalah hari kebanggaan buat rakyat Palestina di seluruh dunia. Ini adalah hari harapan!” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon dalam upacara pengibaran.

Bendera Palestina dikibarkan di tiang bendera bersanding dengan bendera bangsabangsa lain di dunia yang menjadi anggota PBB. Baca: Palestina ... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Merugi Rp 20 T Lebih akibat Kebakaran Hutan Kesaktian Cinta

M

ASYARAKAT Indonesia, khususnya angkatan 60-an ke bawah belum bisa melupakan peristiwa tragedi Gerakan 30 September PKI tahun 1965 sering disebut G30-S/ PKI, dan perlawanan semesta untuk mengembalikan kejayaan Republik dalam ideologi Pancasila. Berbagai tokoh nasional sepakat, masyarakat, khususnya kalangan muda mewaspadai ancaman Komunis Gaya Baru (KGB) yang telah merebak melalui budaya, informasi, dan ekonomi.

Kita sepakat, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menjadi peringatan dan perenungan untuk melanggengkan ajaran Pancasila sebagai Dasar Negara, falsafah hidup, dan ideologi negara dengan tetap mewaspadai bahaya laten komunis melalui embrio Partai Komunis Indonesia (PKI) model baru atau antek-anteknya.

Kurun waktu 50 tahun, tetap saktikah Pancasila sebagai tameng mempertahankan kedaulatan NKRI dan memberikan virus fanatisme terhadap kalangan muda untuk tetap bangkit dalam era kekinian, tanpa meninggalkan sejarah? Wallahu a’lam. Dari dialog para tokoh bangsa, di antaranya mantan Wapres Try Sutrisno, tokoh NU KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah), Sastrawan Taufik Ismail, Agum Gumelar, Aburizal Bakrie, dan Ketua MPR Zulkilfi Hasan, Letjen Syamsuddin Jalal, serta kalangan veteran sepakat mewaspadai ancaman KGB. Keberhasilan reformasi hingga mendongkel rezim Soeharto (era orde baru) melahirkan demokrasi kebablasan.

Tantangan yang perlu dihadapi adalah menyiapkan generasi tahan bantingan dan menanamkan kecintaan masyarakat, khususnya pemuda untuk memahami Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Upaya merusak olah pikir anak muda dengan memutarbalikkan fakta dan berlindung dalam HAM mampu menggiring opini, PKI merupakan korban kekejaman rezim Orba.

Tanpa sadar, masyarakat telah dicekoki pemikiran baru dengan bumbu kemerdekaan menyampaikan pendapat, mengutuk adanya kejahatan kemanusian dan pelanggaran berat HAM, hingga menuntut pemerintah meminta maaf kepada keluarga korban dari PKI. Setelah terjadi tekanan bertubi-tubi dari berbagai pihak dan progres rekonsiliasi yang terus bergulir menjadi isu hangat adanya ketimpangan politik. Hebatnya, para tapol dan keluarga tokoh PKI yang sebelumnya merasa terkucilkan dari berbagai perlakuan selama rezim orba, termasuk tanda ‘ET’ berani melakukan penuntutan melakukan gerakan mengatasnamakan HAM dan pengadilan internasional.

Saat salah satu TV swasta menggelar dialog 50 Tahun G30-S/PKI, haruskah pemerintah minta maaf, muncul beberapa kubu. Dari kalangan keluarga PKI meminta pemerintah minta maaf dan mengusut tuntas adanya pelanggaran berat HAM. Uniknya, ada beberapa aktivis HAM mengaku berlatar belakangan ormas Islam menganggap dokumen kekejaman PKI mulai tahun 1948 hingga rangkaian panjang berusaha membumihanguskan ideologi Pancasila, dianggap kurang data. Sebaliknya, dari keluarga korban keganasan PKI, khususnya para Jenderal yang ikut menjadi saksi bagaimana kebiadaban orang-orang PKI tidak rela KGB bangkit di republik ini. Walaupun sudah ada pemulihan dan kesamaan pelayanan sebagai warga negara dengan menghilangkan kode ‘ET’ termasuk pemberian hak, masih ada muncul keluhan dan gerakan komunis untuk tetap eksis.

Kita yakin debat-kusir tidak akan menghasilan kemufakatan karena dasar berpikir, bertindak, dan konsep keyakinan berbeda. Kita juga mendukung upaya pemantapan dengan konsep dasar negara Pancasila menjadi pilihan terbaik mengembankan rasa kemanusian dan kasih sayang dalam kehidupan bernegara. Kita menghormati perbedaan pendapat, namun jangan memberikan peluang untuk terjadi perpecahan. Ingat, Indonesia adalah Pancasila. Kalau pun ada ucapan dari pemimpin kita keliru, salah ucap, dan terlanjur mengeluarkan pernyataan beraroma opini, anggap saja sedang sakit memikirkan kondisi negeri masih terus dibelit persoalan perekonomian dan pergeseran kebijakan.

Pengalaman dan hikmah sejarah harus menjadi rujukan agar Kesaktian Pancasila melahirkan generasi yang mampu menerjemahan keterpaduan Pancasila yang tetap mendahulukan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan berabab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan puncak dari cakupan hebat Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia.

Sangat zalim, bila membiarkan kekayaan Indonesia dicaplok negara asing. Sangat tidak berbudaya menjual perusahaan plat merah tanpa memperhatikan masa depan anak cucu bangsa. Apakah, para pemimpin kita lupa, bahwa mereka lahir dari ibu dalam kondisi papa, tidak bisa apa-apa. Ketika sang Khalik meciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati, bukan untuk menjadi khalifah yang tamak, sombong seperti setan. Tapi, mampu membangkit semangat cinta. Kita rindu negara ini dibangun dengan kesaktian cinta dengan Bhinneka Tunggal Ika. (*)

JAKARTA (BM) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kerugian akibat bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia mencapai lebih dari Rp 20 triliun. Sedangkan penanganan bencana itu sudah menghabiskan dana hingga Rp 500 miliar.

“Tahun itu, berdasarkan assesment World Bank kerugiannya adalah Rp 20 triliun, hanya di Riau saja. Sekarang kejadian ada di enam provinsi dan dengan begitu (kerugian) akan lebih dari Rp 20 triliun,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan BencanaWillem Rampangilei saat menggelar jumpa pers di gedung BNPB, Kamis (1/10).

Sedangkan untuk penanganan kebakaran dan kabut asap tahun ini,Willem menyebut BNPB sudah menghabiskan dana hingga Rp 500 miliar. Tapi dia tidak merinci dana tersebut disalurkan ke

mana saja. “Memang biaya pencegahan selalu lebih kecil daripada penanganan,” katanya.

Di sisi lain,Willem mengatakan bahwa pemerintah menargetkan kebakaran dan kabut asap bisa hilang pada akhir Oktober atau awal November 2015. Itu artinya ada rentang waktu satu bulan untuk mewujudkan target itu.

“Saya harap dalam satu bulan bisa selesai, akhir Oktober atau awal November,” kata Willem. Dalam bulan itu, Indonesia akan mulai memasuki musim penghujan. Apalagi, lanjut Willem, saat ini beberapa daerah sudah mulai terguyur hujan.

“Kalau dilihat fenomena awalnya daerah Pontianak dan Riau sudah mulai hujan,” katanya. Meski demikian, Willem menyebut proses pemadaman melalui jalur darat

dan jalur udara terus dilakukan. Namun persediaan air memang harus dijaga agar tidak tanggung.

Menurut Willem, perlu waktu untuk memadamkan api dan menghilangkan asap di daerah-daerah tersebut. Namun, dia yakin hujan nanti akan sangat membantu pemadaman dan penghilangan asap. (ant/cnn) AKTIVITAS DI TENGAH ASAP: Anggota Marching Band Gema Anak Tabela berlatih di tengah kabut asap di halaman Kantor Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (1/10). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, hingga September 2015 terdapat 15.138 orang yang terkena ISPA.

FOTO: BM/ANTARA

Rini Sebut Proyek Kereta Cepat Tetap Lanjut JAKARTA (BM) – Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan proyek pembangunan infrastruktur kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung sepanjang 180 kilometer tetap dilaksanakan dengan menggandeng Tiongkok.

“Pemerintah sudah memutuskan bahwa proyek kereta cepat tetap dibangun.

Jadi tidak ada lagi simpang siur soal rencana tersebut,” kata Rini, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/ DPR/DPD, Jakarta, Kamis.

Menurut Rini, keputusan memilih Tiongkok setelah karena dalam proposalnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pe-

merintah. “Kalau dilihat dari dua proposal (China dan Jepang), maka yang memenuhi syarat itu adalah China, karena tidak minta jaminan Pemerintah, tidak memakai anggaran Pemerintah, dan transaksi dilakukan secara ‘b to b’ antara BUMN Indonesia dan BUMN China,” kata Rini.

Untuk itu tambahnya, kedua pihak Indonesia dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian BUMN -Tiongkok sedang melakukan pendalaman untuk melakukan perjanjian pembentukan perusahaan patungan (joint venture agreement).

“Sekarang sedang negosiasi antarkedua pihak yaitu konsorsium BUMN Indo-

FOTO: BM/ANTARA

RAKER KEMENTERIAN BUMN-DPR: Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). Rapat tersebut membahas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada RAPBN 2016 dan Usulan Dividen tahun anggaran 2016.

nesia yang terdiri atas PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sedangkan konsorsium BUMN Tiongkok dipimpin oleh China Railway Construction. “Closing finalisasi pembentukan perusahaan patungan diharapkan selesai pada Oktober 2015,” ujarnya.

Terkait skema pembiayaan, Rini mengatakan China Development Bank (CDB) menawarkan pinjaman sebesar 75 persen dari total investasi berkisar Rp70 triliunRp80 triliun dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun dan masa tenggang(grace period) 10 tahun.

Komponen pinjaman tersebut sebesar 70 persen dalam mata uang dolar AS, selebihnya atau 30 persen dalam denominasi renmimbi, dengan bunga tetap 2 persen setahun untuk 40 tahun (dolar).

Dengan begitu, selebihnya atau sebesar 25 persen pembiayaan pembangunan infrastruktur kereta cepat tersebut dibiayai konsorsium BUMN Indonesia. “Finalisasi nilai proyek masih dikerjakan. Karena kami mengatakan bahwa kecepatan kereta akan diturunkan berkisar antara 250-300 kilometer per jam, dari sebelumnya dalam proposal 350 kilometer per jam,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PTWijaya Karya Bintang Perbowo mengatakan, pihaknya menyiapkan ekuitas sebesar 30 persen, selebihnya konsorsium China. (ant)

Beda Pendapat Soal Pengelolaan Haji Bersama JAKARTA (BM) – Beda pendapat terkait pengelolaan haji secara bersama oleh negara-negara Islam terus bergulir. Kemarin (1/10), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut tragedi di Mina, mengisyaratkan pengelolaan haji dilakukan secara bersama. Tapi Utusan Khusus Indonesia untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, justru menyebut hal itu bisa mengganggu kedaulatan Arab Saudi.

“Manajemen haji agar melibatkan duniaIslam.Dikaitkanistilahteknologi seperti ‘hardware’-nya (perangkat keras)adalahArabSaudidan‘software’nya(perangkatlunak)duniaIslam,”kata MuhaimindiJakarta,Kamis(1/10).

Sementara itu, Utusan Khusus Indonesia untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, tidak sependapat dengan Cak Imin. Alasannya, pengelolaan secara bersama berarti memperbanyak akses orang nonArab Saudi untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.

“Sebagaimana Dubes Arab Saudi untuk Indonesia bilang jika pengelolaan dilakukan bersama maka dapat mengusik kedaulatan negara. Dunia Islam atau OKI misalnya, boleh memberi masukan soal pengelolaan haji tapi pengelolaan tetap oleh Arab Saudi.

Jika benar pengelolaan berbentuk kerja sama maka keamanan mereka dapat terkendala, misalnya masuk oknum ISIS ke Saudi,” kata Mantan Menteri Luar Negeri itu. (ant)

Kemendagri Tolak 139 Perda Hambat Investasi JAKARTA (BM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak 139 peraturan daerah (perda). Sebab, Perda sebanyak itu dinilai akan menghambat proses investasi dan pengembangan usaha.

“Per hari ini, Kemendagri sudah mengembalikan 139 perda yang kami anggap bermasalah dan bisa menghambat proses investasi,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (1/10).

Dia menyebutkan pihaknya terus berupaya menyederhanakan birokrasi pemerintahan tidak saja di pusat tetapi juga di daerah. “Kemarin ada 183 perda, sudah kita potong 139 perda, termasuk beberapa Permendagri dan Surat Edaran Mendagri. Akan kami ringkas, mana-mana yang tidak perlu, termasuk peraturan yang dibuat oleh bupati/walikota dan gubernur,” katanya.

Mendagri menyebutkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II dan III akan bisa optimal kalau pemda baik provinsi maupun kota/kabupaten juga mempercepat dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif

dan efisien. “Melalui Kemenpan sudah diupayakan untuk memotong berbagai jalur birokrasi yang ada,” katanya.

Menurut dia, untuk mendapatkan masukan dalam penyiapan Paket Kebijakan Ekonomi III yang menyangkut pemerintah daerah, pihaknya mengundang sembilan gubernur yang memimpin asosiasi pemerintahan daerah seperti asosiasi pemerintah daerah kepulauan, daerah berotonomi khusus dan lainnya.

“Kami ingin meminta masukan berapa jumlah perizinan yang ada di tiap provinsi yang tentunya bervariasi,” katanya. Namun Presiden memberi arahan agar proses perizinan yang panjang dipangkas sehingga menjadi seminimal mungkin. “Yang penting menyangkut standar dan prosedur tetap terpenuhi,” katanya.

Mendagri juga menyebutkan bahwa penjabaran terhadap UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terus dilakukan. “Kita persiapkan 19 PPnya. Ini yang dianggap sebagai payung hukum men-

gatasi hambatan birokrasi yang ada di sejumlah daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meminta kepada daerah yang belum memiliki perizinan satu pintu agar segera merealisasikannya. “Masih ada 44 kabupaten dan sembilan kota yang belum mengeluarkan kebijakan perizinan satu atap. Di provinsi sudah semua,” katanya.

Ia menyebutkan pihaknya akan memberikan sanksi kepada daerah-daerah tersebut jika tidak melaksanakan perizinan satu pintu. “Akan ada sanksi berupa penundaan dana alokasi tahun 2016 nanti,” katanya.

Terkait dana desa, Mendagri mengatakan Kemendagri bertanggung jawab untuk melakukan penguatan kapasitas kepala desa dan aparaturnya agar dana bantuan desa termasuk dana APBD Desa dapat segera dicairkan dan dilaksanakan. “Kami minta dilaksanakan dengan mekanisme padat karya dengan sebanyak-banyaknya melibatkan masyarakat di desa,” katanya. (ant)

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Gubernur Siapkan Pergub, Dewan Usul Pansus Buntut Tragedi Penolakan Tambang di Lumajang SURABAYA (BM) - Gubernur Jatim, Soekarwo tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur soal penambangan pasir. Ini setelah muncul kasus penolakan penambangan pasir besi di Lumajang hingga menyebakan tewasnya aktivis Salim alias Kancil yang menjadi sorotan banyak pihak.

“Untuk kepastian hukum, solusinya kalau perlu dibuatkan Pergub. Misal terkait izin menggunakan UPT ESDM kan masih belum ada. PP 41 tentang Kelembagaan juga belum dibenahi.

Tetapi kita tidak bisa menghindar dari kasus ini. Keputusan tetap harus diambil,” kata Soekarwo, Kamis (1/10).

Bahkan, dia juga sudah menyampaikan pada Kapolda Ja-

tim, Irjen Pol Anton Setiaji mengenai proses penegakan hukumnya. “Pergub sekarang sudah kita siapkan. Polisi sebagai penegak hukum dan Pol PP bersifat membantu karena itu tugasnya PPNS (Penyidik PNS),” tuturnya.

Untuk pemberian izin baru mengenai penambangan pasir besi, lanjutnya, juga terdapat aturan baru soal reklamasi. “Izin baru harus menyiapkan uang yang dititipkan ke Bank Jatim untuk proses reklamasi,” ungkapnya.

Untukmengantisipasidanmengevaluasi proses ekplorasi tambang pasir, gubernur akan bertemu dengan bupati dan forum pimpinan daerah (Forpimda).

“Besok tanggal 2 Oktober saya mau ketemu bupati dan

Forpimda membahas soal penegakan hukum perundang-undangan. Jadi kalau yang sudah punya izin kalau memang melanggar ya dicabut haknya (izin eksplorasi). Kalau ilegal bisa dilakukan law enforcement (penegakan hukum) oleh aparat kepolisian,” ujar Soekarwo.

Menurutnya, penyelesaian soal tambang pasir tersebut tidak bisa diselesaikan secara top down, tapi lebih ke upaya partisipatoris dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Untuk para pelaku (penambang pasir) ini menyangkut urusan perut jadi harus dikaji dulu dengan pendekatan partisipatoris,” tukasnya.

Tak Hanya Kriminalitas Di tempat lain, Komisi A DPRD

Jawa Timur mengusulkan membentuk panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti dan menyelidiki kasus Tragedi kemanusiaan yang berawal dari sengketa tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar Lumajang Jatim.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Poernomo mengatakan pembentukan Pansus ini sangat perlu karena masalah ini tidak hanya masalah kriminalitas. “Jadi Pansus ini nanti akan diisi oleh lintas Komisi di DPRD Jatim, dan hasil dari pansus ini akan dilaporkan ke pimpinan DPRD Jatim,” ujarnya usai bertemu warga Lumajang di kantor DPRD Jatim.

Dijelaskan, pihaknya prihatin dengan kejadian yang terjadi kekerasan yang di Lumajang yang menyebabkan satu orang meninggal dan pihaknya menilai juga kasus ini sudah melanggar hak asasi manusia.

Karena itu pihaknya meminta kepada kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini termasuk menangkap pelakunya, baik pelaku lapangan maupun otak pelaku.

“Kami minta kasus ini diusut secara tuntas oleh pihak kepolisian,” tegasnya.

Anggota DPRD Jatim lainnya dari Komisi D, Ahmad Heri mengatakan setuju dengan dibentuknya Pansus untuk kasus Lumajang ini. Pasalnnya, kasus ini tidak hanya pada kriminalitas saja tetapi juga terkait kasus kerusakan lingkungan, masalah pertambangan, hingga juga kasus soal perempuan dan anak yang melihat kasus pembunuhan ini.

“Kasus ini tidak hanya jalan di tempat seperti kriminal saja, tapi fungsi pengawasan juga perlu dilakukan oleh DPRD yang bekerja sebagai perwakilan rakyat di provinsi Jatim, sehingga kasus ini bisa diketahui sejauh mana keterlibatan baik dari unsur pemerintahan, DPRD juga,” paparnya.

Terkait apabila ada anggota DPRD baik kabupaten Lumajang atau DPRD provinsi terlibat kasus ini, dia mengatakan akan diserahkan kepada pihak kepolisian. “Apabila ditemukan keterlibatan pejabat negara akan diserahkan ke polisi,” tegasnya.

Agar kasus ini tidak terulang, pihak komisi D akan melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM untuk menertibkan dan mengkaji ulang izin pertambangan di Jatim.

“Senin besok kami akan panggil ESDM sampai sejauh mana izin pertambangan di Jatim bukan untuk memperpanjang, mana pertambangan di Jatim yang perlu dicabut dan menindak tegas pertambangan di Jatim yang liar yang merusak kekayaan dan lingkungan di Jatim,” tegasnya.

Sementara itu Abdul Halim, salah satu warga di sekitar tambang menyampaikan, warga sudah berkali-kali mengadu ke Ketua DPRD Lumajang dan bupati terkait penambangan ilegal yang dilakukan kepala desa, tapi tidak pernah ditanggapi.

BM/ANTARA

SOLIDARITAS UNTUK SALIM: Pegiat lingkungan melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang, Salim Kancil di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (1/10).

Sampai berkali-kali perwakilan warga mendatangi kantor DPRD tapi tidak diterima, hanya satu kali diterima itupun bukan di kantor dewan tapi dibawa ke warung dan dalam pembicaraan itu tidak dihasilkan penyelesaian.

“Kita juga sudah berkali-kali mengadu ke bupati tapi sama saja bupati membiarkan penambangan ilegal itu terus ada, begitu juga aparat kepolisian, walaupun warga sudah melaporkan ke Polres maupun Polsek tapi tetap saja tidak ditindaklanjuti laporan warga terkait penambangan ilegal di desa Selok Awar-Awar,” ungkapnya. (zal/rdl)

“

Untuk kepastian hukum, solusinya kalau perlu dibuatkan Pergub. Misal terkait izin menggunakan UPT ESDM kan masih belum ada. PP 41 tentang Kelembagaan juga belum dibenahi. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari kasus ini. Keputusan tetap harus diambil.”

- SOEKARWO Gubernur Jatim

Muswil PKS

27 Kandidat Dilarang Kampanye SURABAYA (BM) - 27 kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim akan maju dalam Pemilihan Umum Internal (PUI) yang dilaksanakan secara serentak di Jatim, Minggu (4/10).

TPS (Tempat Pemungutan Suara) disediakan di kantor DPD di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Menariknya para kandidat ini dilarang melakukan kampanye dan mempromosikan dirinya.

Sejak nama-nama kandidat diresmikan, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jatim sekaligus Pengarah (SC) Muswil dan PUI, Achmad Arqom mengatakan, mereka dilarang keras berkampanye. Bahkan, tidak boleh menjadi narasumber di acara internal PKS. Ada sanksi tertentu untuk yang melanggar ketentuan ini.

“Jabatan di PKS itu amanah. Bukan untuk dibanggakan.

Jadi sangat tidak bagus kalau ada kader yang berambisi meraihnya,” tegasnya.

Dirinya menegaskan PUI akan memilih para calon pengurus DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah) yaitu MPW-DSW-DPW dan pengurus DPD. Untuk calon pengurus DPTW ada 27 orang calon, untuk dipilih 9 orang. Sementara untuk DPD ada 15 calon, untuk dipilih 5 orang.

“Yang pasti hasil PUI nanti akan jadi pertimbangan penting untuk menentukan siapa kandidat terpilih. Hasil PUI tingkat DPTW akan dikirim ke DPP, sementara hasil PUI tingkat Kab/ Ko akan dibawa ke DPW,” tegasnya, Kamis (1/10).

Di tingkat provinsi sendiri ada beberapa nama lama muncul sebagai kandidat, seperti Waketum Ahmad Jabir, Sekum M Siroj, Bendum Yusuf Rohana dan sekretaris FPKS Jatim Irwan Setiawan. Nama-nama lain berasal dari beberapa ketua DPD, seperti ketua DPD PKS Surabaya Ibnu Shobir dan Ketua DPD PKS Sidoarjo Aditya Nindyatman.

Adapun kriteria terpenting untuk bisa terpilih menjadi kandidat pengurus DPTW adalah kualitas moralitas, kapabilitas, dan kontribusi pada organisasi. “Dari 27 kandidat ini sudah kami seleksi sedemikian rupa, sehingga insyaAllah bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya,” tegas Arqom. (zal/rdl)

Metro fokus

Meraih Untung dari Keramba Jaring Apung di Perairan Situbondo (2-Habis)

Infrastruktur Mahal, Nelayan Butuh Kemudahan Akses Permodalan

FAIZAL ABDILLAH – SURABAYA san tidak memiliki aset untuk diagunkan.

“Memang aturan bank kan seperti itu. Tapi kami juga butuh modal, selain itu aset kami tidak diterima,” kata Ketua Asosiasi Keramba Jaring Apung (AKJA) Situbondo, Agus Sembodo.

Hingga saat ini, menurutnya, masalah ini seakan tak terpecahkan.

Sekalipun bank mau memberikan bantuan pada kelompok nelayan, kata Agus, jumlahnya tak sebanyak kebutuhan.

Sekitar Rp 100 juta tiap kelompok. Ini dirasa kurang karena kebutuhan untuk memba-

BM/FAIZAL

ADA dua jenis infrastruktur budidaya ikan kerapu dengan teknik keramba jaring. Pertama, menggunakan peralatan modern (pipa HDPe) dengan harga lebih dari Rp 200 juta. Kedua, peralatan tradisional menggunakan pelampung berupa drum (besi atau plastik) berharga Rp 75 juta.

Nah, biaya infrastruktur yang mahal inilah membuat nelayan butuh uluran tangan pemerintah. Bukan bantuan uang yang diharapkan namun kemudahan mendapatkan akses permodalan, karena selama ini nelayan sering ditolak bank dengan ala-

BIBIT KERAPU: Sejumlah indukan kerapu yang akan disiapkan untuk memproduksi bibit berkualitas.

KEBUTUHAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG · · · ·

Infrastruktur: Rp 200 juta Bibit kerapu (13 cm): Rp 13.000/ekor Kebutuhan 12 petak (lubang): 5.000 ekor bibit Pakan: Rp 6 juta/bulan (akan meningkat seiring pertumbuhan ikan)

ngun keramba jaring apung dan membudidayakan kerapu butuh dana besar.

Agus merinci, untuk pembuatan keramba dibutuhkan biaya sekitar Rp 200 juta-an.

Jumlah ini belum termasuk harga bibit yang pencapai Rp 13.000/ekor ukuran 13 cm. Padahal untuk 12 lubang membutuhkan sekitar 5.000 bibit. Untuk pakan butuh 6 juta per bulan, jumlah ini akan meningkat seiring pertumbuhan ikan.

Apalagi dalam membentuk kelompok nelayan tidak mudah.

Menurut Agus sering terjadi masalah internal sehingga kelompok ini tidak berumur lama.

“Ini kan dilema. Sedangkan untuk pengusaha mandiri mereka harus rela menggadaikan sejumlah harta benda,” katanya.

Dia berharap pemerintah bisa membantu berupa bibit kerapu, karena akan sangat membantu nelayan keramba dalam meningkatkan produksinya. “Selama ini instansi pemerintah yang konsentrasi di penelitian dan pembenihan kerapu hasilnya dijual ke pasaran. Seharusnya ini yang bisa diperbantukan ke nelayan,” tutur pria asli Solo itu.

Saat ini di Situbondo terdapat sekitar 150 pengusaha keramba jaring apung yang tergabung dalam AKJA. Di antaranya ada tujuh kelompok nelayan keramba yang baru-baru ini mendapatkan bantuan dari Bank Jatim.

“Ini yang baru, sebelumnya ada tapi bubar. Ada yang ingin segera dibagi hasilnya, ada juga yang ini meneruskan budidaya.

Akhirnya bubar,” ceritanya.

Bergabung Koperasi Anggota DPRD Jatim, Ka’bil

“

jadi penjamin. “Tapi ini belum, masih akan diarahkan ke sana,” ujarnya.

Sih Hatin menuturkan, saat ini yang telah berjalan adalah fasilitas sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya, yang nantinya bisa dipakai untuk agunan ke bank. Meski belum menjangkau semua pembudidaya namun bisa dimanfaatkan.

Nanti pengajuan bantuan bisa dilewatkan koperasi sesuai dengan kebutuhannya. Karena aturannya penerima bantuan harus berupa lembaga berbentuk yayasan atau koperasi.”

“Tinggal bagaimana pembudidaya memanfaatkan peluang ini,” tambahnya. Dengan begitu, produksi kerapu bisa digenjot untuk memenuhi pasar lokal dan mancanegara.

Dia juga berharap produksi kerapu ini bisa dikembangkan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Untuk budidaya keramba masih ada sekitar empat daerah yang

Anggota Komisi B DPRD Jatim

Mubarok menyayangkan kondisi ini, karena potensi kerapu di daerah Situbondo cukup bagus. Karena itu dirinya berharap nelayan bergabung ke koperasi yang sudah terbentuk maupun membentuk kelompok nelayan.

“Nanti pengajuan bantuan bisa dilewatkan koperasi sesuai dengan kebutuhannya. Karena aturannya penerima bantuan harus berupa lembaga berbentuk yayasan atau koperasi,” terang anggota Komisi B (bidang perekonomian) ini.

Dengan model seperti ini secara otomatis bisa menyeleksi mana nelayan yang produktif dan yang tidak. Hal ini masuk akal, menurut Ka’bil. Karena bank juga khawatir adanya kredit macet. Apalagi hal itu merupakan aturan yang biasanya tidak bisa ditawar.

Hal senada diutarakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Sih Hatin, “Soal aturan perbankan memang tidak bisa ganggu,” katanya.

Namun masih ada peluang diarahkan ke Bank UMKM yang memiliki bunga ringan. Selain itu masih ada Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) yang bisa men-

aktif. Selain Situbondo, tiga daerah lainnya yakni Sampang, Sumenep dan Probolinggo.

“Apalagi jelang dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kami yakin sektor perikanan Jatim akan mampu bersaing,” tuntasnya. (*al)

PRODUKSI KERAPU BUDIDAYA LAUT DI JATIM TAHUN 2015 Jumlah Produksi Daerah (Kg) Kab. Sampang 1,240 Kab. Sumenep 69,270 Kab. Situbondo 12,900 Total 83,410

- KA’BIL MUBAROK -

Nilai Produksi Daerah Kab. Sampang Kab. Sumenep Kab. Situbondo Total

Rp (1.000) 31,000 10,390,500 1,927,000 12,348,500

TAHUN 2014 Jumlah Produksi Daerah (Kg) Kab. Sampang 3,000 Kab. Sumenep 138,390 Kab. Situbondo 20,260 Total 161,650 Nilai Produksi Daerah Kab. Sampang Kab. Sumenep Kab. Situbondo Total

Rp (1.000) 75,000 15,606,000 2,297,750 17,978,750

TAHUN 2013 Jumlah Produksi Daerah (Kg) Kab. Sampang 1,340 Kab. Sumenep 138,360 Kab. Probolinggo 1,000 Kab. Situbondo 17,050 Total 157,750

BM/FAIZAL

Modal masih menjadi masalah klasik dalam setiap usaha, tak terkecuali budidaya ikan kerapu dengan teknik keramba jaring apung di perairan Situbondo.

Mahalnya infrastruktur inilah yang membuat sebagian nelayan harus berpikir berulang kali untuk memulainya.

PERALATAN MODERN: Nelayan memberi makan bibit kerapu yang dipelihara di keramba jaring apung modern menggunakan bahan HDPe.

Nilai Produksi Daerah Kab. Sampang Kab. Sumenep Kab. Probolinggo Kab. Situbondo Total

Rp (1.000) 33,500 17,365,000 65,000 71,200 19,534,700

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

PMII Situbondo Gelar Aksi Keprihatinan

LUMAJANG (BM) - Setelah ditetapkan sebagai tersangka penambangan pasir liar, Kepala Desa (Kades) Selok Awar-Awar Haryono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ke-23 pembunuhan dan penganiayaan aktivis lingkungan Salim Kancil. Penetapan ini sudah diprediksi sebelumnya.

Apalagi berdasarkan hasil gelar perkara di Mapolres Lumajang yang dihadiri Bareskrim Mabes Polri, Polda Jatim, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang, beberapa bukti kian menyudutkan Haryono. “Dari berbagai bukti peunjuk yang ada di lapangan, Kepala Desa (Haryono, red) kita tetapkan sebagai tersangka,” terang Kapolres Lumajang AKBP Fadly Munzir Ismail di Pendopo Pemkab, Kamis (1/10).

Kapolres menyebutkan, Haryono diduga sebagai aktor intelektual yang merencanakan dan memberikan fasilitas atas terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan puluhan tersangka hingga menewaskan Salim Kancil dan membuat M Tosan kritis hingga kini. “Tersangka dijerat Pasal 338, 340, dan 170 KUHP,” lanjutnya.

Kapolres menegaskan, pihaknya juga akan mengusut tentang indikasi keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus yang jadi isu nasional ini. Dia bahkan menegaskan tak peduli kendati oknum tersebut anak buahnya dan akan tetap mengusut hingga tuntas. “Mau aparat saya terlibat, instansi terlibat, saya tidak peduli. Ini tantangan bagi saya,” tegasnya.

Ia juga berharap, semoga tidak ada permasalahan pada perangkat desa atau camat yang disebabkan tidak adanya transparansi.

“Ibarat jarum jatuh saja, sudah banyak yang tahu. Baik dari faktor eksternal dan faktor internal. Sudah tidak bisa ditutup-tutupi,” ujarnya. Dalam permasalahan tambang pasir, Kapolres menegaskan jangan hanya menguntungkan pribadi dan golongan. “Kalau perangkat terlibat, bisa dikenakan undang-undang korupsi dan gratifikasi,” sebutnya.

Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono mengatakan, pihaknya sudah mengambil beberapa langkah untuk mengusut sesuai kewenangan legislatif. Seperti membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tambang Pasir, meskipun belum maksimal dan masih dilakukan bertahap.

“Namun upaya sosialisasi akan kita lakukan.

Selaku mendukung pemerintah daerah, sesuai fungsi kami,” ujarnya.

Lanjutnya, meskipun kewenangan untuk menerbitkan dan memperpanjang tambang pasir sudah dipegang provinsi, namun tetap rekomendasinya dari pemerintah daerah. “Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk rekomendasi,” lanjut Agus.

Kondisi geografis Lumajang yang luar biasa, kata Agus, banyak potensi logam dan non logam yang bisa dimanfaatkan namun bisa dipertanggungjawabkan. “Kami memperingatkan daerah agar memperhatikan azas manfaat, kepentingan, berkelanjutan, serta transparansi. Bukan hanya PAD namun juga kemakmuran warga sekitar tambang,” katanya.

Selanjutnya, ia mendesak pemerintah untuk menutup beberapa kegiatan eksploitasi tambang pasir ilegal. “Banyak penambang yang berizin namun tidak melakukan eksploitasi di luar titik sesuai dengan izin. Jadi wajib menindak, termasuk camat yang harus menindak,” tegasnya.

Sementara itu, aksi solidaritas peristiwa ini merebak di berbagai daerah. Di Situbondo, aktivis mahasiswa dari PMII menggelar unjuk rasa di depan Mapolres setempat. Mereka meminta kepolisian mengusut tuntas peristiwa ini, termasuk mencari aktor intelektual. Aksi PMII Situbondo tak pelak jadi tontonan warga karena diawali dengan berjalan kaki dari Jalan Argopuro sambil membentangkan poster dan teriakan orasi.

Nurul Fatah koordinator aksi, mengatakan pembunuhan dan penganiayaan itu harus diusut tuntas. PMII Situbondo, tambahnya, bahkan menuntut Kapolres Lumajang dicopot karena dinilai tidak sigap mendeteksi dan mengatasi. ”Kami berharap Kapolres memberikan jaminan keamanan kepada aktivis di Situbondo, agar peristiwa di Lumajang tidak terulang di sini,” katanya.

Usai aksi yang diwarnai teatrikal, aktivis PMII kemudian membubarkan diri. Momen langka terjadi ketika mereka diantar ke sekretariat PMII dengan truk angkut personil Polres Situbondo.

Selain PMII, Kabag Ops Polres Situbondo, Kompol Suharyono mengatakan ada dua aksi serupa yang sudah mengajukan izin. ”Namun yang jadi demo hanya PMII. Dua kelompok massa lainnya tidak jadi,” terangnya. (edo/fit/edi/epe)

FOTO : BM/EDO FIRMAN

Akhirnya Kades Selok Awar-Awar Resmi Tersangka

SOLIDARITAS: Teatrikal tiga aktivis PMII Situbondo saat menggelar aksi solidaritas di depan Mapolres, Kamis (1/10). Mereka menggambarkan penyiksaan yang dialami Salim Kancil akibat pendiriannya menolak penambangan liar di pesisir pantai desanya.

Skandal Ijazah Legislator

Lagi, Aliansi LSM Datangi Mapolres BONDOWOSO (BM)- Untuk kedua kalinya, aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi Polres setempat untuk mempertanyakan perkembangan proses laporan status SuratTanda Lulus Ujian (STL) milik Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Kamis (1/10). Ketika menemui perwakilan LSM yang getol menyuarakan penyelewengan di Kota Tape tersebut, Kapolres AKBP Djajuli mengatakan, sudah memahami dan masih dalam proses penyelidikan.

“Semua kronologis dari awal mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang tahun 2015. Kami di sini sudah mengantongi berkas dari semuanya, baik itu laporan dari tahun 2004 dan beberapa laporan selanjutnya sampai dengan tahun 2015, dan beberapa surat baik itu dari Panwaslu, Universitas Malang dan PTUN. Semua laporan yang

kami terima akan kami proses apabila laporan tersebut ada unsur pidananya. Tapi jika tidak memenuhi unsur pidana, dengan terpaksa tidak kami lanjutkan. Kami tidak serta merta dalam menyikapi laporan ini,” terang AKBP Djajuli.

Kasat Reskrim AKP Mulyono menambahkan, status palsu atau tidaknya ijazah Ahmad Dhafir harusnya sudah clear dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. “Kapolres mengatakan bahwa KPU itu pejabat Negara, semua keputusan yang sudah dilakukan apabila ada yang tidak puas maka silakan melakukan gugatan di PTUN. Itu sudah bukan ranah kami,” sebutnya.

Namun penjelasan itu dinilai masih belum memuaskan perwakilan Aliansi LSM yang hadir dalam pertemuan kemarin. Masih ada yang

menanyakan dan menyampaikan tentang beberapa indikasi pelanggaran yang sudah dilakukan Ahmad Dhafir dan KPU. “Kami ke sini tidak mempermasalahkan bagaimana proses Ahmad Dhafir diterima oleh KPU Bondowoso. Yang kami persoalkan adalah proses Ahmad Dhafir memperoleh STL tersebut. Apakah sudah benar prosesnya benar memperoleh STL dari Madrasah Aliyah Al Anwar?” sergahnya.

Karena alasan itu pula, Aliansi LSM Bondowoso melampirkan ijazah pembanding dalam laporannya ke polisi.“Kami sudah menyerahkan bukti ijazah pembanding yang dikeluarkan pada tahun yang sama yakni tahun 1981. Tapi jika laporan ini tidak diproses lagi, kami akan melanjutkan ke Mabes Polri dan Kementerian Ristek dan Teknologi,” paparnya. (diq/edi/epe)

PROBOLINGGO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Musim Panen Disambut Sumringah Petani Tembakau

Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

PROBOLINGGO (BM)– Hasil panen di puncak musim kemarau 2015, disambut gembira petani tembakau di Kabupaten Probolinggo. Kendati stok melimpah, namun stabilnya harga di pasaran menjadi garansi petani emas hijau ini untuk menghadapi masa tanam 2016.

Harga tembakau kini mencapai Rp 33 ribu per kilogram. Untuk kualitas sedang berkisar Rp 27 ribu/kg. “Harga di pasaran ini tidak jatuh kendati stok masih banyak,” ujar Sugeng, petani tembakau asal Paiton ketika dikonfirmasi, Kamis (1/10). Menurut Sugeng, stabilnya harga tembakau mampu menepis rasa was-was. Apalagi biasanya ketika stok melimpah atau memasuki masa panen, harga tembakau bisa anjlok. “Biasanya begitu, tetapi tahun ini harganya stabil,” tambahnya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Probolinggo, Raharjo saat dikonfirmasi mengungkapkan, tahun ini memang petani tembakau memasuki musim panen.

Bahkan, Pemkab Probolinggo telah menetapkan area tenaman tembakau. “Jadi dengan adanya penetapan area tanam

TIDAK MERUGI: Puncak musim kemarau bagi petani tembakau merupakan pelepas dahaga karena sekaligus jadi masa panen. Kendati stok melimpah, stabilnya harga di pasaran, membuat petani bisa menatap musim tanam selanjutnya dengan tenang.

tembakau itu, semua tembakau milik petani terjual ke perusahaan rokok yang membutuhkan,” katanya.

Dia mengungkapkan, area tanam tembakau di wilayah Kabupaten Probolinggo seluas 10.774 hektar. Penetapan

luasnya area tanam tembakau tersebut, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. (ugi/sip/epe)

Pembebasan Lahan Mulus tapi Pengerjaan Mepet

Jembatan Sumberasih Diprediksi Rampung 2016 PROBOLINGGO (BM) Gara-gara waktu pengerjaannya mepet dengan akhir tahun, pembangunan jembatan kali pesisir Sumberasih terpaksa dilanjutkan tahun depan. Hal itu disampaikan Pengawas Jalan Balai Besar V Jalan Nasional Ari Subadra.

“Rencananya memang tahun ini akan kembali digarap, tapi pengerjaan fisik selama lima bulan itu dirasa kurang, apalagi di sekitar jembatan masih ada tiang PERWAKILAN

listrik dan tiang telepon. Tentu hal semacam ini memakan banyak waktu,” katanya, Kamis (1/10).

Untuk itu, pihaknya tahun 2015 ini fokus kepada penyerahan dan pemisahan sertifikat yang masuk dalam proyek. “Untuk pemisahan sertifikat warga kepada pihak Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Hingga saat ini untuk pem-

bebasan lahan tidak ada masalah, karena sejak tahun 2012 lalu pihaknya telah melakukan pembebasan lahan milik 18 warga. “Berkas ganti untung sudah selesai, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dalam pembangunan jembatan nanti, jalur sisi selatan akan ditambah hingga mencapai 100 meter sebelum jembatan dari arah timur maupun arah

barat. “Ada orbit yang bisa difungsikan, nanti panjang jembatan itu bisa sampai ke Indomaret,” ungkapnya.

Namun sayang, saat ditanya soal besaran anggaran yang sudah dialokasikan terhadap pembangunan jembatan ini, Ari mengaku tidak mengetahui detail soal tersebut. Karena tidak ada pembangunan jembatan itu, warga sekitar jembatan memanfaatkan lahan kosong itu untuk

dipakai menjemur padi atau jagung. Tidak hanya itu, sebagian pengendara sepeda ontel menjadi jalan alternatif untuk keamanan.

“Ini pembangunannya diundur terus, pasti diundur dari tanggal yang akan dilaksanakan, dari pada nganggur mending dibuat untuk media penjemuran di jembatan ini,” kata Bahrul Ulum, salah satu warga setempat. (sip/epe)

PROBOLINGGO (BM) - Deklarasi Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak (KLA), ditindaklanjuti Badan Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) dengan membentuk kampung ramah anak di 5 kecamatan.

Agenda ini bahkan sudah dijalankan sejak Agustus 2015.

Kepala Bappeda Ir H Imanto MM, melalui Kabid Sosbud M Son Hadji mengatakan, di masing-masing kecamatan akan ada 1 kampung ramah anak sebagai pilot project. “Bedanya dengan kampung lain adalah adanya kesepakatan warga yang diwujudkan dalam peraturan RT, yang berkaitan dengan hak-hak anak di lingkungan setempat. Misalkan larangan merokok di dalam ruangan, penyediaan tempat bermain anak, dan mematikan televisi pada saat jam belajar anak,” terangnya Son Hadji, Kamis (1/10).

FOTO:BM/FIKI ARDY ANSYAH

Kampung Ramah Anak

FOTO: BM/SUGIANTO

Harga Stabil di Pasaran

Ir H ImantoMM

Jika sukses, pembentukan kampung ramah anak akan dikembangkan menjadi satu kelurahan satu kampung. “Untuk memastikan tujuan kampung ramah anak tercapai, para pengurus di setiap kampung pilot project akan mendapat pelatihan mulai hari ini,” sebutnya.(fik/kur/epe)

Pendidikan

192 Lulusan Stikes Zaha Siap Kerja PROBOLINGGO (BM) - Stikes Hafshawaty Zainul Hasan (Zaha) Genggong, melepas 192 mahasiswa dari empat program studi (prodi) dalam acara wisuda di Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo, Kamis (1/10).

Prosesi wisuda diawali sidang senat terbuka yang dipimpin langsung Ketua Yayasan KH Hasan Mutawakkil Alallah dan dihadiri segenap civitas akademi sekolah tinggi yang mempunyai program S1 Keperawatan, D III Keperawatan, D IV Bidan Pendidikan dan D III Kebidanan tersebut.

Lembaga pendidikan yang didirikan pada 2008, merupakan pengembangan dari misi visi Yayasan Hafshawaty Pondok Pe-

santren Zaha Genggong atas dasar rekomendasi Kepala Badan PPSDM Departemen Kesehatan RI No.KP.02.07/2/4/4629/2008.

Tak heran, pengajar di lembaga ini diisi dosen-dosen profesional dan praktisi yang berpengalaman di bidang keilmuan pendidikan dan kesehatan.

Kelebihan lainnya, dalam praktek kerja mahasiswa Stikes Zaha Genggong punya banyak pilihan. Sehingga setiap mahasiswa yang tamat menunaikan studinya diharapkan bisa langsung terserap dalam dunia kerja.

“Karena itu, setiap ilmu yang didapat di Stikes harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,” terang Mutawakkil dalam sambutannya.(fik/ard/epe)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

KABUPATEN MALANG l KOTA MALANG l KOTA BATU

Rombongan Komisi C DPRD Jatim Jenguk Korban Insiden Penambangan Liar Lumajang

Kondisi Masih Lemah di Ruang ICU, Keterangan Tosan Diwakili Istrinya MALANG (BM) - Rombongan Komisi C DPRD Jatim berkunjung ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang, Kamis (1/10). Kedatangan wakil rakyat itu, hendak menjenguk Tosansebagaikorbanpenganiayaan di kasus penambangan Lumajang.

Memang, pasca kejadian yang juga menewaskan rekannya bernama Salim Kancil,Tosan yang juga mengalami luka parah akhirnya dirujuk dan menjalani rawat intensif di rumah sakit umum milik Pemprov Jatim tersebut.

Rombongan anggota dewan itu dipimpin Ketua Komisi C Thoriqul Haq. Mereka melihat secara langsung kondisi kesehatanTosan yang ikut menentang aksi penambangan pasir liar di Lumajang.

Hanya saja, rombongan dewan tersebut tak bisa berkomunikasi langsung dengan korban.

Sebab, kondisi Tosan masih san-

gat lemah. Tosan kini dirawat di ruang isolasi 12 ICU – PICU RSSA. Makanya, rombongan Thoriq itu hanya bisa berbincang dengan Ati Nuryati istri Tosan. Itu pun, hanya sekitar 15 menit di ruang ICU. “Tadi kami mendapat keterangan dari istrinya kondisi Tosan semakin baik. Namun masih belum bisa diajak bicara. Kami datang dengan tujuan memberi support kepada keluarga Tosan agar tabah menghadapi masalah ini,” kata Thoriqul Haq saat ditemui di RSSA Malang, Kamis (1/10).

Menurut Thoriqul, dia telah menyampaikan kepada keluarga supaya tidak khawatir dan takut dalam proses penanganan kasus ini. Pihak Kepolisian bekerja maksimal dan terus menjaga keluarga Tosan dalam menangani kasus ini.

Dijelaskan, dengan adanya kasus ini DPRD Jatim saat ini telah

FOTO: BM/LIL

DIJAGA: Ruang perawatan Tosan di RSSA Malang dijaga ketat anggota kepolisian untuk menjaga keselamatan saksi kunci di insiden pertambangan Lumajang.

membentuk Timsus. Hal itu, terkait banyaknya aktivitas pertambangan di Jatim. Sebelumnya dari

Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) juga datang menjenguk kondisi Tosan. Mereka diwakili

Wakil Ketua LPSK Lili Dianuli beserta rombongan.

Sayangnya, rombongan LPSK ini tidak bisa memberikan keterangan kepada awak media terkait hasil perbincangan dengan Tosan.

Mereka malah sepertinya menghindar dari kejaran wartawan.

Berdasarkan pantauan Berita Metro di RSSA Malang, sejak beberapa hari ini terlihat beberapa orang anggota kepolisian bersenjata laras panjang ikut berjaga di sekitar kamar Tosan. Secara bergantian petugas tersebut melakukan pengamanan.

Hal ini, bertujuan untuk menjaga keamanan Tosan dan keluarganya. Sebab, dia merupakan saksi kunci atas kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok massa yang disewa sehingga menewaskan satu korban yang juga teman seperjuangan Tosan. (lil/nov)

Warga Kota Batu Butuh Air 12 Ribu Kubik per Hari BATU (BM) - Warga Kota Batu saat ini sangat membutuhkan air bersih sekitar 12 ribu kubik per hari. Untuk itu, PDAM Kota Batu bakal membangun dua tandon air profail tank.

“Kapasitas untuk satu tandon itu sebanyak 250 kubik. Kalau dua berarti 500 kubik. Penambahan tandon itu harus kami lakukan agar kebutuhan air warga terpenuhi,” kata Dirut PDAM Kota Batu Zainul Arifin, Kamis (1/10).

Menurut dia, air untuk memasok tandon tersebut akan diambilkan dari enam titik sumber. Di antaranya, sumber Ngesong 1 dan Ngesong 2.

Meski begitu, kata dia, pelaksanaan program penambahan tandon tersebut masih menunggu tuZainul Arifin runnya anggaran Direktur PDAM Kota Batu dari APBN. Pihaknya mengaku sudah diajukan ke pusat. Selain itu, Zainul masih menunggu pelimpahan aset sumber dari Banyuning. Kapasitas debit air sumber Banyuning itu mencapai 120 liter per detik.

“Sumber Banyuning itu akan dilimpahkan ke Kota Batu sepengetahuan Kota Malang. Nanti kita yang mengelola sumbernya,” papar dia.

Jika pelimpahan sumber air tersebut segera terealisasi dia yakin kebutuhan pelanggan air bersih di Kota Batu akan bisa terpenuhi. Alasannya, debit air sumber Banyuning itu cukup besar.

Disinggung soal galian proyek drainase di sepanjang tepi jalan Raya Kota Batu yang sempat terputus, Zainul Arifin tidak membantah. Menurut dia, terputusnya saluran itu memang sempat mengganggu distribusi air ke pelanggan. Namun, lanjut dia, kondisi itu tidak terlalu bermasalah. Alasannya, sudah tercover dan teratasi. “Kita langsung atasi masalah itu. Biar tidak terlalu lama. Sebab, setiap ada permasalahan teknis kontraktornya bertanggung jawab untuk langsung menangani,” paparnya.

Dengan begitu, kata dia, dalam waktu hanya hitungan jam sudah bisa pulih kembali. “Jadi saluransaluran tersebut tidak sampai menjadi permasalahan yang serius,” katanya.

Karena itu, tutur dia, sekitar 12.000 pelanggan yang ada tak sampai kesulitan dalam mendapatkan air. Sebab, PDAM harus cepat tanggap mengatasi persoalan semacam itu. (gus/nov)

Incar Nasabah Bank, Dua Pelaku Buronan Dibekuk MALANG (BM) – Anggota Satreskrim Polresta Malang, mencokok dua pelaku yang dikenal sebagai spesialis pecah kaca di Kota Malang, Kamis (1/10).

Kedua pelaku tersebut adalah Angga Ismawahyudi (25) dan Harun Usman (38).

Petualangan mereka sebagai pelaku pencurian akhirnya bermuara di balik jeruji besi. Keduanya ditangkap polisi saat mencari sasaran di Bank Jatim di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Penangkapan yang berlangsung pada Selasa (29/9), siang itu berawal dari ketidaksengajaan polisi.

Waktu itu, polisi mendapati dua pria mencurigakan masuk dalam bank. Ditambah penampilan kedua pria ituberpakaianlusuhdanmengenakanjaketkulit.Namun yang lebih mencurigakan lagi mereka ikut mengamati satu per satu nasabah yang mengambil uang.

Kecurigaan itu, membuat polisi akhirnya melakukan penangkapan kedua pria tersebut.

Keduanya, lalu dibawa ke pos terdekat untuk diperiksa.

Ternyata, dua pelaku kejahatan itu merupakan DPO Polresta Malang.

Angga merupakan warga Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, selama ini diburu polisi lantaran melakukan pencurian uang senilai Rp 20 juta di Jalan Soekarno Hatta, pada Desember 2014 silam.

Uang tersebut, digasak Angga dari mobil Kijang Grand Ekstra yang sedang diparkir di depan toko Puncak Mas. Saat itu, Angga beraksi bersama Harun, warga Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan pelaku lain masing-masing AB, UD dan AN yang ikut beraksi dalam kejadian itu masih menjadi buronan. Ketiga buron ini juga berasal dari Pasuruan dan Probolinggo.

Kasubbag Humas Polres Malang Kota AKP Nunung Anggraeni saat gelar perkara menyatakan, Angga dan Harun sudah lima kali melakukan pencurian dengan modus memecah kaca mobil milik korban. (lil/nov)

Empat Desa Digerojok Air Bersih Pakai Mobil Polres

FOTO: BM/LIL

MENUNTUT: Massa SPBI yang menggelar demo untuk kesekian kalinya karena tak jelasnya soal PHK bagi rekan-rekannya.

Massa SPBI Kembali Unjuk Rasa, Tuntut Disnakertrans Bertindak Tegas

Dinilai Apatis dan Fungsi Pengawasan Lemah MALANG (BM) - Puluhan buruh yang mengatasnamakan diri Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menggelar demo, Kamis (1/10). Mereka menuntut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang bertindak tegas.

Menurut Adi Prasetya sebagai korlap aksi tersebut mengatakan demo yang dilakukan kali ini sebagai buntut dari aksi sebelumnya. Pertama kali mereka berdemo di Pendopo Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.

Tuntutan buruh kala itu diakui tidak diselesaikan perusahaan dan terkesan dikesampingkan bahkan hingga saat ini.

Tragisnya, Disnakertrans juga dinilai tak bersikap dan terkesan apatis.

“Makanya, yang kami tuntut adalah Disnakertrans yang juuga bagian pengawasan agar melakukan pengawasan secara ketat. Jika pengawasan mandek, buruh akan diperlakukan secara tidak adil,” katanya.

Pengurus SPBI S3 ini memerjuangkan nasib 5 orang buruh karyawan PT Surya Sentra Sarana (S3) yang diberhentikan secara sepihak tanpa kompensasi. Dalam tuntutannya, buruh SPBI meminta rekan mereka yang dipu-

tus hubungan kerja (PHK) dipekerjakan kembali.

Selain itu, SPBI juga mengharapkan 16 buruh karyawan PT Surya Sentra Sarana yang telah dipekerjakan kembali agar dinaikan statusnya menjadi karyawan tetap atau kontrak tetap.

Dua masalah ini yang menjadi tuntutan dari berbagai aksi sebelumnya.

Namun janji pemerintah setempat untuk melakukan mediasi belum membuahkan hasil apa-apa. Menurut Adi Prasetyo, permasalahan buruh bisa diselesaikan jika fungsi pengawasan di Disnakertrans berjalan dengan baik.

Jika tidak maka imbasnya perusahaan yang luput dari pengawasan Disnakertrans akan bertindak semenamena. Dalam memecat buruh pun secara sepihak tanpa alasan mendasar.

Selama ini, dia menilai bagian pengawasan tidak berjalan dan terkesan mandek.

Para buruh yang bersimpatik pada rekan mereka yang di PHK menilai perlakukan perusahaan melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 9 ayat (9).

Menurut dia, dalam undang-undang

ini juga mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk membuat laporan ke bagian pengawasan Disnakertrans.

Di samping itu, Disnakertrans harus proaktif melakukan pengawasan dengan cara menjemput bola. Tapi nyatanya tidak pernah melekukan fungsi pengawasan itu.

Setelah berorasi perwakilan buruh menemui Kepala Disnakertrans Kabupaten Malang Razali. Pertemuan itu difasilitasi Kapolres Malang AKBPYudo Nugroho Sugianto, yang akhirnya menyepakati beberapa hal.

Di antaranya agar sebelum perusahaan bertindak atau terhadap buruh yang protes harus dilakukan mediasi, antara pihak Disnakertrans, perusahaan dan buruh. Sementara, Ketua Komite Pusat SPBI, Lutfi Chavied menegaskan agar dalam proses mediasi tidak dibatasi waktu.

Menurutnya, sesuai undang-undang memang proses mediasi dibatasi satu bulan. “Tapi kita minta tidak dibatasi. Alasan memberikan waktu luang di luar ketentuan berdasarkan pengalaman. Sering saat mediasi perusahaan tidak hadir, atau malah sebaliknya,” kritiknya. (lil/nov)

Bekas Galian PDAM Dikeluhkan karena Rawan Laka dan Polusi Udara MALANG (BM) - Bekas galian untuk jaringan PDAM Kota Malang, saat ini dikeluhkan. Sebab, bekas galian itu ditinggalkan begitu saja tanpa kembali dirapikan seperti semula. Alhasil, yang jadi korban adalah warga karena proyek itu.

Utamanya Warga sekitar Jalan Candi Panggung, bernama Anna berharap agar jalan segera dibenahi.

Sehingga, tak mengganggu pengguna jalan. “Kita harapkan perbaikan segera cepat dibenahi. Sebab, membahayakan pengguna jalan serta banyak debu,” kata Anna.

Namun, banyaknya keluhan tersebut selama ini kurang ditanggapi. Sementara itu, Direktur PDAM Kota Malang, Jemianto, Kamis (1/10), menjamin JANJI DIPERBAIKI: Kondisi Jalan Candi Panggung yang masih belum diperbaiki PDAM, sehingga menuai keluhan warga setempat karena rawan kecelakaan dan polusi debu.

FOTO: BM/LIL

PERWAKILAN

LINTAS KOTA

kondisi jalan yang rusak akibat galian PDAM itu bakal segera diperbaiki.

Menurut dia, jalan di kawasan Jalan Candi Panggung hingga Jalan Akordion akan diperbaiki dan dihotmix. “Itu akan dilakukan ketika kondisi cor jalan sudah keras,” papar dia.

Dia menjelaskan bila dilakukan dalam kondisi yang tidak siap, maka kondisi pipa yang baru dipasang bisa patah atau rusak. ”Saat ini masih dalan tahap pengecoran, nanti kalau sudah kering maka akan dikerjakan hotmix-nya,” kata Jemianto.

Jemianto menambahkan, upaya pemadatan cor saat ini juga dilakukan dengan cara penyiraman yang dilakukan rutin selama dua kali dalam satu hari.

Namun, karena masih banyak warga mengadu soal intensitas debu yang beterbangan masih masif maka penyiraman akan ditambah. ”Semua ada prosesnya, namun kami tetap komitmen mengembalikan jalan itu seperti semula,” janjinya. (lil/nov)

MALANG (BM) - Empat desa di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang digerojok air bersih. Untuk pengambilan air bersih bagi warga itu menggunakan tangki air dari Polres Malang. “Pengambilan airnya dari sumber air di Mulyorejo dengan menggunakan tangki air dari polres,” terang AKP Sugeng Waskito Kapolsek Donomulyo, Kamis (1/10).

Menurut Kapolsek, empat desa yang digerojok air bersih adalah Desa Sumberoto, Purworejo, Donomulyo dan Banjarejo. Sementara itu, Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menyatakan Dinas ESDM Jawa Timur telah melakukan penelitian di Kecamatan Donomulyo untuk melakukan pengeboran.

“Sudah dua minggu ini pihak ESDM Jatim melakukan penelitian disana,” ungkapnya.

Ia belum tahu apakah mereka sudah melakukan pengeboran atau belum. Menurutnya, diharapkan dari kegiatanitubisamemberikandampakmengatasikekeringanpadakemarautahuniniatautahunyangakandatang.

Pada musim kemarau ini, pendistribusian air bersih dilakukan di sejumlah wilayah. Total air bersih yang dikirim ke warga sudah mencapai sekitar 2 juta liter air sejak pengiriman pertama pada awal Agustus 2015.

Untuk pengiriman air bersih, BPBD menggunakan tangki air miliknya, milik PDAM, PMI dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai jejaringnya. Tangki air PDAM mengangkut air bersih setiap hari sebanyak 176.000 liter ke Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Desa Pringgondani, Kecamatan Bantur, DesaWonorejo, Kecamatan Singosari, dan Desa Kucur, Kecamatan, Kecamatan Dau. (lil/nov)

Dua Laka, Dua Nyawa Melayang MALANG (BM) - Dua kecelakaan maut terjadi di Kota Malang pada Kamis (1/10). Kecelakaan pertama terjadi di Jalan Tlogomas, dan kecelakaan kedua terjadi di Jalan Sasuit Tubun.

Kecelakaan di Jalan Tlogomas mengakibatkan NafsiyahWati (54), warga Jl Blimbing Kecamatan DAU Kabupaten Malang tewas. Kecelakaan ini berlangsung sekitar pukul 12.00. Kala itu, Nafsiyah yang dibonceng suaminya, Sulkan Afandi (58) hendak mendahului truk Pertamina yang melintas di depannya.

Keduanya saat itu mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio N 6372 GL dari arah barat ke timur. Saat menyalip ini, kemudi kendaraannya tersangkut body truk. Saat itu pula Nafsiyah dan Sulkan terjatuh.

Naas dialami Nafsiyah. Ia terjatuh ke kolong truk, dan seketika itu pula ia tewas karena tubuhnya dilindas truk. “Saat ini kami masih mencari pengemudi truk yang menabrak korban,” kata IpdaYunaedi Kanit Laka Polres Malang Kota.

Selang enam jam berikutnya, Fajar Wasisto (54), warga Gadang GgVIII juga tewas setelah sepeda motor yang ia kendarai menabrak truk saat melintas di Jl Satsui Tubun, Kota Malang. Kala itu Fajar mengendarai sepeda motor Yamaha Mio N 4528 BX. Informasinya, Fajar juga hendak mendahului truk di depannya. Kala itu Fajar berjalan dari arah utara ke selatan.

Di tengah mendahului ini, kendaraanya tersangkut truk dan membuatnya terjatuh ke sebelah kiri truk.

Fajar pun tewas seketika.Yunaedi menambahkan anggotanya masih mengumpulkan bukti dan saksi terkait kecelakaan itu (lil/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Komplotan Curanmor yang Libatkan Gadis 18 Tahun Diringkus

Pelaku Nekat Melawan Sabetkan Celurit saat Kepergok Beraksi MOJOKERTO (BM) – Anggota Satreskrim Polres Mojokerto meringkus 5 pelaku yang dikenal sebagai komplotan alapalap spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di sejumlah tempat.

Para pelaku ini dipergoki saat beraksi di depan minimarket Menanggal Jalan Raya Gajah Mada Kecamatan Mojosari Mojokerto, Selasa (15/9). Yang mengejutkan, salah seorang anggota komplotan tersebut adalah seorang gadis berumur 18 tahun.

Dia bernama Ria Dwi Elliana alias Febi asal Desa Karangsari Kecamatan Sempu Banyuwangi. Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP Budhi Herdi Susianto mengatakan Ria Dwi Elliana ikut dalam aksi pencurian sepeda motor di 17 lokasi di wilayah Kabupaten Mojokerto karena kekasihnya yang

FOTO:BM/PRAYOGI

DILIBAS: Kapolres Mojokerto Budhi Herdi Susianto menunjukkan barang bukti serta para pelakunya di aksi curanmor yang libatkan seorang gadis 18 tahun.

bernama Fauzur Rohman (37), salah seorang dari komplotan tersebut.

Peran Febi, lanjut Kapolres bersama seorang rekannya bertugas mengawasi situasi di depan mini market. Sementara, seorang pelaku lainnya masuk

ke dalam mini market untuk berpura-pura membeli barang sembari mengalihkan perhatian karyawan toko swalayan tersebut.

Saat situasi aman, pelaku Fauzur Rohman berusaha merusak motor Honda Vario ber-

nopol S 5748 RX milik Achmad Syaifudin Bachtiar (30), warga Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo Mojokerto.

“Komplotan ini sengaja memiliki anggota perempuan untuk mengelabuhi masyarakat sekitar dan petugas kami agar tidak mencurigai gerak-gerik mereka saat beraksi. Kalau ada perempuan banyak yang tak curiga kalau jadi pelaku kejahatan,” kata Budhi, Kamis (1/10).

Dalam aksinya, komplotan berjumlah 4 orang itu kepergok polisi yang sedang patroli rutin.

Petugas yang curiga berusaha meringkus Fauzur yang sedang membongkar kontak motor korban dengan kunci T. Namun, pria asal Desa Gajahrejo, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan itu berusaha melawan petugas dengan mengeluarkan celurit dari balik bajunya.

Beruntung, petugas lainnya

bisa menyergap Faizur dari belakang juga menangkap Febi dan 2 pelaku lainnya di lokasi yang sama. Mereka adalah Mahfudz (42), asal Desa Tejowangi Kecamatan Purwosari Pasuruan dan Aan Danis Tri Cahya (24), warga Desa Jengot Kecamatan Krembung Sidoarjo.

“Dari pengakuan para pelaku komplotan ini sudah beraksi di 17 tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum kami. Paling banyakditempatparkirminimarket.

Aksi mereka lumayan cepat, sekitar 5 menit untuk mencuri sebuah motor,” ungkap Budhi.

Setelah meringkus keempat tersangka, polisi melakukan pengembangan. Tak butuh waktu lama, seorang anggota komplotan curanmor yang masih berkeliaran bernama Suter, warga Pasuruan ditangkap polisi di depan minimarket Pandaan, Pasuruan. (gie/nov)

Buktikan Kualitas Lulusan SMK, Diknas Gelar Lomba LKS dan Pameran Karya Cipta MOJOKERTO (BM) - Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan PameranKaryaCipta2015siswasiswi SMK se-Kabupaten Mojokerto resmi dibuka Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Kamis (1/10) di GOR Diknas Kabupaten Mojokerto Sooko.

Acara ini sebagai usaha mematahkan keraguan kualitas lulusan SMK yang dicetak untuk siap bekerja. Kepala Diknas Kabupaten MojokertoYoko Priyono, dalam laporannya mengatakan bahwa LKS dan Pameran Karya Cipta ini sengaja dirancang untuk menciptakan iklim kompetitif yang sehat antar pelajar SMK. “Sesuai jargon (SMK Bisa!!) saya yakin siswa-siswa SMK bisa

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 karena sudah dibekali ketrampilan baik akademik maupun softskill atau ketrampilan non-akademik,” ucap Yoko optimis.

Peserta LKS dan Pameran Karya Cipta 2015 ini berasal dari 54 lembaga baik negeri maupun swasta, dengan total peserta sekitar 578 orang. Ada 28 macam kategori yang dilombakan, misal instalasi listrik, karya ilmiah, informatika, desain, dan juga olah raga voli.

28 kategori ini bakal dilaksanakan pada 2-3 Oktober, dan hasilnya akan dikirim ke provinsi pada 28 Oktober mendatang. Juri penilai adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK wilayah Kabu-

FOTO:BM/PRAYOGI

FASILITASI : Bupati MKP didampingi Kepala Diknas Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono, saat membuka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Pameran Karya Cipta.

paten Sidoarjo, Jombang, dan praktisi profesional langsung dari Liek Motor yang berpengalaman dan profesional.

Kegiatan yang didanai Provinsi Jawa Timur ini juga dihadiri

Kabid Dikmenjur dan Perti Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiono, Kadin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dan Kepala SMK, SMA dan SMP baik negeri atau swasta se-

Kabupaten Mojokerto.

Hudiono dalam sambutannya menuturkan bahwa, 9 medali emas yang lomba pelajar SMK tingkat nasional disumbang Kabupaten Mojokerto.

“Saya sangat senang dengan torehan prestasi anak-anak SMK Kabupaten Mojokerto, terimakasih telah menyumbang 9 medali emas di tingkat nasional. Provinsi Jawa Timur pada tahun lalu berhasil duduk di juara umum ke III,” katanya.

Senada Bupati MKP mengamini apa yang menjadi target dan harapan Hudiono, Ia menambahkan bahwa siswa-siswa tingkat SMK di Kabupaten Mojokerto punya karakteristik tangguh dalam kompetisi dan mau belajar keras. (gie/nov/adv)

Petani Desa Plabuhan Keluhkan Kondisi Waduk yang Kering dan Tak Berfungsi JOMBANG (BM) - Petani Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan mengeluhkan kondisi waduk yang ada di desanya. Waduk seluas 77 ribu meter persegi itu diharapkan bisa menjadi solusi saat musim kemarau ternyata tidak berfungsi.

Bahkan tempat penyimpan air yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 7 miliar itu dalam kondisi kering. “Para petani sangat bergantung pada waduk ini untuk kebutuhan irigasi. Namun sejak 3 - 4 bulan ini kondisi waduk justru mengering. Akibatnya kami tidak bisa bercocok tanam,” kata Suladi (54), petani setempat, Senin (28/9).

Suladi merinci lahan pertanian yang ada di wilayah barat desanya seluas 66 hektar. Sedangkan di wilayah timur seluas 58,9 hektar.

Seluruh area pertanian tersebut mengandalkan waduk untuk irigasi ketika musim kemarau datang.

“Biasanya waduk ini berfungsi hingga September. Namun untuk tahun ini, waduk ini sudah tidak berfungsi,” terangnya.

Suladi dan beberapa petani lainnya berharap agar Pemkab Jombang terus melakukan pemeliharaan sehingga fungsi waduk tersebut dapat dirasakan manfaatnya, khususnya di kawasan Utara sungai Brantas. “Jangan sampai dilakukan perbaikan bangunan, namun fungsi waduk ini tidak berjalan. Kebutuhan kita sederhana yakni ketersediaan air untuk irigasi saja,” harap Suladi.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Jombang, Arif Gunawan mengakui jika beberapa waduk di Jombang termasuk waduk di Desa Plabuhan sedang kering. “Betul saat ini sedang dalam kondisi kering. Biasanya akan terisi lagi ketika datang musim penghujan,” kata Arif.

Untuk itu, lanjut Arif para petani sekitar waduk, sebisa mungkin melakukan pergantian tanaman, dengan tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air. “Petani sebisa mungkin merubah pola tanam dengan menaman palawija dan sebagainya yang tidak terlalu membutuhkan air,” pungkas Arif. (aan/nov)

FOTO:BM/PRAYOGI

KERING KERONTANG : Waduk di Desa Plabuhan yang kondisinya mengering saat kemarau seperti ini. Padahal, petani setempat bergantung untuk mengolah pertaniannya.

KEDIRI RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

Miliki Air Terjun Sekelas Sedudo dan Kopi Khas Baceman

Sidang Perdata Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Dua Cabup Kediri

Warga Desa Medowo Ingin Jadi Desa Wisata

Penggugat Tolak Ditawari Mediasi

KEDIRI (BM) - Warga Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri mempunyai keinginan untuk membentuk DesaWisata.

Keinginan itu adalah uneg-uneg warga saat menyampaikan aspirasinya kepada Hj Haryanti sebagai cabup dari paslon Harmas.

Memang saat itu, Cabup Haryanti kebetulan berkunjung di Desa tersebut. “Sebelum membentuk DesaWisata harus dipersiapkan juga segala sesuatunya,” kata Hj Haryanti, pada Rabu (30/9), lalu.

Kepada warga desa, Cabup Haryanti mengatakan bahwa untuk bisa menjadi DesaWisata harus ada sesuatu yang bisa dijual. Baik itu panorama alamnya maupun kulinernya. Ditambahkan dia, kalau hanya mengandalkan panorama alam saja tidak cukup dan sulit untuk menarik wisata ke desa setempat.

“Coba di sini apa yang bisa dijual atau yang menarik bagi wisatawan mungkin saja bisa dijual sebagai daya tarik wisatawan untuk datang,” tanya Haryanti kepada sejumlah warga.

Dari Haryanti itu, sejumlah warga Desa Medowo menjelaskan kalau desa mereka cukup berpotensi untuk dijadikan Desa Wisata karena mempunyai panorama alamnya yang indah serta suasana pegunungan. Selain itu, desa setempat juga ada perkebunan kopi dan cokelat yang menambah daya tarik tersendiri bagi Desa Medowo.

Ditambah pula wisata kulinernya adalah kopi bacem yang mempunyai daya saing dengan kopi luwak yang selama ini telah dikenal masyarakat luas karena aroma dan rasanya. “Di sini salah satu produk unggulannya di antaranya kopi bacem yang rasanya tak kalah degan kopi luwak, dengan harga yang terjangkau,” jelas Andi Handno, warga setempat.

FOTO:BM/BUDI ARYA

DIANDALKAN: Air terjun di Desa Medowo Kecamatan Kandangan yang belum tergarap oleh pemkab setempat.

Bukan hanya kopi bacem, Desa Medowo juga memroduksi susu segar sapi yang merupakan hasil olahan warga setempat. Adapun tingkat kebersihan dan kesehatanya juga sangat terjaga.

“Di sini warga yang ternak sapi sekitar 500 warga,” terang Andi lebih lanjut.

Bahkan, Andi juga menjabarkan jarak satu kilometer dari Desa Medowo juga terdapat air terjun yang tidak kalah bagusnya dengan air terjun Sedudo yang ada di Kabupaten Nganjuk.

“Di sini kalau liburan juga banyak orang dari luar kota yang berkunjung ke Desa Medowo. Baik hanya sekadar kemping atau hanya menikmati pemandangan alam saja,” urainya.(bud/nov)

Alasan Enggan Tanda Tangan karena Ingin Ngecek Pro Rakyat KEDIRI (BM) – Wakil DPRD Kota Kediri Wara Reni S. Pramana dari Fraksi PDIP belum mau tanda tangan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) di P-APBD 2015 Kota Kediri. Reni mengatakan jika dia tidak melanggar sumpah jabatan dewan.

Sementara itu, PAK Kota Kediri belum disahkan Gubernur Jatim karena terkendala duaWakil DPRD Kota Kediri belum menandatangi PAK P-APBD tersebut. Kedua wakil dewan itu adalah Wara Reni S. Pramana dan Oing Abdul Muid Fraksi PKB. PERWAKILAN

Alasan Wara Reni S belum membubuhkan tanda tangannya ia mengaku karena masih mengkontrol PAK tersebut. Menurut Reni,pihaknyatidakbisalangsung menandatangi PAK itu, namun harus mengecek apakah pro rakyat atau tidak. “Inginnya kami (Fraksi PDIP) jika PAK itu benarbenarmurniuntukrakyat,”tandas Wara Reni, Kamis (1/10) Wara Reni S membantah telah melanggar sumpah jabatan anggota dewan yang intinya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Menurut Reni, pihaknya justru

berhati-hati agar PAK itu murni untuk rakyat. “Sumpah apa yang kami langgar jika saya bekerja dengan sangat baik. Kita sedang meneliti satu per satu apakah ada yang melanggar undang-undang atau tidak,” ujarnya Sementara ditanya soal alasan yang pro rakyat itu, Reni mengelak. Akibat PAK yang belum disetujui ini membuat SKPD di Kota Kediri terhambat. Seperti pembangunan dua sekolah dari Dinas Pendidikan serta RSUD Gambiran yangtidakbisamelayanipasienlantaran kehabisan obat. (ado/nov)

KEDIRI (BM) - Dalam sidang lanjutan gugatan perdata dugaan ijazah palsu dua Calon Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno dan Ari Purnomo Adi kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Kamis (1/10).

Majelis hakim memutuskan agar kedua belah pihak bermediasi dengan waktu 40 hari.

Namun, tawaran mediasi yang ditawarkan Ketua Majelis Hakim Kurnia, terhadap Khoirul Anam warga Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, sebagai penggugat tak berjalan mulus.

Penggugat itu menolak mediasi yang ditawarkan. Sehingga agenda sidang kembali dilanjutkan, Minggu depan dengan agenda pembuktian maupun saksi-saksi.

Sebelumnya, majelis hakim menunjuk hakim mediator yang menjembatani kedua belah pihak untuk mencari mufakat.

Hasil mediasi nantinya akan disampaikan hakim mediator kepada majelis hakim guna diputuskan. Suasana di persidangan saat itu berlangsung ramai

FOTO:BM/IST

BERJUBEL: Suasana sidang perdata dugaan ijazah palsu dua Cabup Kediri yang digelar di PN setempat, kemarin (1/10), akhirnya kembali ditunda minggu depan.

karena dihadiri penggugat, pendukung penggugat dan para tergugat serta kuasa hukumnya.

Selain itu, puluhan warga juga berjubel menyaksikan di dalam ruangan. Sedangkan untuk menjaga ketertiban selama proses persidangan sejumlah aparat kepolisian disiagakan.

Menurut penggugat Khoirul Anam, ijazah milik kedua Cabup Kediri yang dikeluarkan Universitas Brawijaya Malang diduga palsu.

Adapun indikasinya, terlihat

dari seri ijazah yang tidak sesuai, stempel dari rektor perguruan tinggi yang meragukan dan kop ijazah yang juga tidak sesuai. “Saya berharap majelis hakim segera memutuskan perkara tersebut, sehingga dapat diketahui asli dan tidaknya ijazah kedua Cabup Kediri yang dipakai sebagai syarat administrasi mendaftarkan diri dalam Pilbup Kediri,” ujar Khoirul Anam, Kamis (1/10).

Sementara itu, bagi salah satu tergugat Ari Purnomo Adi, pihaknya memilih untuk

mengikuti proses hukum yang berjalan. Menurutnya persidangan sangat penting untuk mendapatkan keabsahan dan kredibilitas dalam Pilkada Kabupaten Kediri.

Sekadar diketahui dalam sidang gugatan perdata dugaan ijazah palsu dua Cabup Kediri ini ada enam tergugat yang diajukan ke meja persidangan.

Para tergugatnya, Universitas Brawijaya Malang, KPU Kabupaten Kediri, panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Kediri.

Selanjutnya, cabup nomor urut satu Haryanti Sutrisno, Cabup Kediri nomor urut dua Ari Purnomo Adi, DPD Partai Gerindra dan DPD PAN. Sedangkan, dalam waktu yang sama pula juga berlangsung agenda sidang dari penggugat lembaga swadaya masyarakat menuju kediri lebih baik (MKLB), karena dua tergugat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra tidak hadir, hingga sidang ditunda Minggu depan. (bud/nov)

Sebanyak 50 Personel Brimob Ikuti Catur Lomba di Mako Yonif 521 KEDIRI (BM) - Catur lomba yang diikuti Satuan Brimob Kediri, Madiun dan Bojonegoro, benar-benar menguras keringat dan tenaga ekstra peserta di Mako Yonif 521 Dadaha Yudha Kediri serta Kolam Renang Tirtayasa, Kamis (1/10).

Sementara, catur lomba itu terdiri lari cross country sepanjang 9 kilometer, lari halang rintang memutar Mako Yonif 521, lomba menembak dari jarak 100 meter di Lapangan Tembak Yonif 521 menggunakan senjata jenis Senapan Serbu (SS) V-1

serta AK 2000 popor lipat.

Catur lomba ini berakhir dengan lomba renang militer di Kolam Renang Tirtoyoso. Sementara itu, Kepala Detasemen Brimob Madiun Kompol Ary NS menjelaskan, ada 5 tim yang terdiri 50 personel yang terlibat.

“Kegiatan ini tradisi yang ada di Brimob, 4 lomba dilakukan dalam satu kali event, diadakan setiap tiga bulan sekali. Tujuan olah raga ini supaya anggota pasukan kami sehat,” ungkapnya. (syo/nov)

FOTO:BM/IST

BIDIK SASARAN: Seorang peserta yang konsentrasi membidik sasaran dalam catur lomba untuk membuktikan sebagai yang terbaik.

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Fahri: Nilai Legislasi DPR Tergantung Pemerintah SAMBUNGAN HALAMAN 1

Setahun ...

Kedua, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (rampung pada 17 Februari 2015).

Ketiga, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (rampung 17 Februari 2015).

Penyelesaian 3 RUU ini sangat minim jika dibandingkan dengan total RUU dalam prolegnas prioritas 2015 yang berjumlah 37 RUU. Belakangan Prolegnas direvisi dan ditambahkan lagi 2 RUU, sehingga total jumlah prolegnas prioritas tahun ini menjadi 39 RUU. Terlebih lagi, 3 RUU yang sudah dirampungkan ini semuanya berkaitan dengan kepentingan partai politik.

Selain merampungkan 3 RUU dalam prolegnas prioritas 2015, DPR dalam laporan kinerjanya sejauh ini juga sudah

merampungkan 9 RUU Kumulatif Terbuka, yang berada di luar prolegnas.

RUU ini muncul menyesuaikan dengan Perppu yang diterbitkan Presiden, perjanjian pemerintah atau putusan terbaru MK. Sembilan RUU Kumulatif Terbuka yang sudah diselesaikan, yakni RUU tentang Perppu Pilkada, RUU tentang Perppu Pemda, RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU tentang Perppu KPK, dan RUU tentang pencabutan Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Selain itu, ada pula RUU yang mengatur kerjasama Indonesia dan negara lain, yakni RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan, RUU tentang Pengesa-

han Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam, dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.

Bagaimana dengan fungsi pengawasan parlemen setali tiga uang. Atas nama membangun situasi politik yang kondusif, pengawasan parlemen seolah mandul. Padahal, sejumlah persoalan yang bersumber dari eksekutif kerap muncul dan patut dipertanyakan parlemen.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Desmon Juanidi Mahesa tidak menampik tudingan kinerja DPR yang tak membanggakan. Menurut dia, tiga fungsi DPR belum berjalan maksimal selama setahun terakhir ini. “Tidak maksimal. Setahun ini apa yang dibanggakan?” cetusnya.

Kritik publik terhadap DPR seperti kunjungan DPR ke luar negeri, tidak bisa dipungkiri oleh politisi Partai Gerindra ini. Menurut dia akibat kunjungan ke luar negeri yang dilakukan Pimpinan DPR, berbagai kerja DPR menjadi lambat.

“Capim Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) hingga saat ini belum diparipurnakan. Jadi apa yang dikritik publik itu wajar,” cetus Desmon.

Hal senada juga ditegaskan anggota Fraksi PPP Arsul Sani yang menilai kinerja DPR khususnya di bidang legislasi tidak sesuai yang diharapkan. “Selama setahun memang kinerja legislasi DPR belum sebagaimana diharapkan,” aku Arsul.

Hanya saja, anggota Komisi Hukum DPR RI ini berkelit dalam melihat kinerja legislasi dewan tidak bisa diukur dengan berapa UU yang telah berhasil disahkan. Dia menyebutkan ukuran untuk menilai kerja legislasi DPR adalah, “Berapa yang sudah mulai dibahas, bukan berapa yang sudah selesai,” cetus Arsul.

DPR era Setya ini dari awal memang penuh dengan polemik. Saat pemilihan Pimpinan DPR, intrik politik antara dua kubu politik yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) berjalan cukup keras. Imbasnya terdapat DPR tandingan versi KIH. Akhir November 2014, ada upaya rekonsiliasi politik diwujudkan dengan perubahan UU No 17

Janji Turunkan Bunga Bank demi Target Jangka Pendek SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jokowi ...

Contohnya, menurunkan bunga bank, atau mempercepat pengerjaan proyek padat karya.

Menurut Jokowi, paket-paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan seharusnya tidak

hanya memiliki target jangka panjang, namun juga jangka pendek. Sehingga bisa cepat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.

“Paket ekonomi yang ke III

ini jangka pendek. Kalau memungkinkan, bagaimana bunga bank bisa turun dengan mengefisiensikan biaya-biaya yang ada di dalam bank,” kata Jokowi.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tidak hanya harga BBM, yang diminta untuk dihitung lagi. Pre-

siden juga meminta PT PLN (Persero) untuk menghitung kembali tarif listrik untuk industri?.

"Kami tunggu sampai minggu depan apakah ada perhitungan bisa di-saving atau tidak, nanti diumumkan perhitungannya.

Itu bagian dari paket jilid III," tegas dia. (ant/lip/cnn)

Indonesia Tetap Mendukung Status Kemerdekaan Penuh SAMBUNGAN HALAMAN 1

Palestina...

Kendati masih berstatus negara non anggota PBB, namun berkibarnya bendera Palestina menjadi pengakuan resmi dari dunia internasional menyusul sikap penolakan dari Israel. “Saya katakan kepada rakyat saya di mana saja, kibarkan bendera Palestina setinggi mungkin sebab itu adalah lambang identitas Palestina kita,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Usai pidato singkat dalam bahasa Arab, Abbas lantas mencium bendera Palestina dan membenamkan kepalanya sebentar ke bendera tersebut sebelum menyerahkannya kepada tiga pengawal kehormatan PBB yang mengibarkannya di puncak tiang bendera tepat pada pukul 13.16 waktu setempat. Reaksi gembira terjadi Ramallah maupun Tepi Barat. Ratusan warga Palestina mengibarkan benderanya kendati diawasi ketat aparat keamanan Israel.

Pada 2012, Sidang Majelis Umum PBB memberikan perubahan status Palestina menjadi negara non-anggota, yang merupakan pengakuan tersirat dan simbolis bagi Negara Palestina di PBB. Pada 10 September 2015, sebanyak 119 negara memberi suara “ya” buat resolusi Sidang Majelis Umum PBB yang me-

nyetujui pengibaran bendera Palestina di Markas Besar PBB. Tel Aviv sendiri tak mempersoalkan pengibaran. Namun reaksi berbeda ditunjukkan menyikapi isi pidato Abbas di Sidang Majelis Umum. Tudingan Abbas bahwa Israel menolak untuk mematuhi Kesepakatan Oslo 1993, yakni status quo untuk

persoalan kompleks Masjidil Aqsa sejak sebelum 1963, otomatis membuat Palestina bisa terbebas dari semua isi kesepakatan itu, dijawab dengan bantahan.

Otoritas Israel menyebut pidato Abbas sebagai hasutan kebohongan yang akan memperuncing perseteruan. “Bertolakbelakang dengan Palestina, Israel ‘sangat mempertahankan status quo di Al-Haram Asy-

INDIANAEXPRESS

MASIH PANJANG: Presiden Mahmoud Abbas mencium bendera Palestina sebelum dikibarkan bersanding dengan bendera negara anggota PBB lainnya di Taman Mawar, New York. Kendati belum jadi anggota, pengakuan PBB bisa jadi jalan lepas dari pendudukan Israel.

Syarif dan berkomitmen untuk terus melakukan itu’ sejalan dengan kesepakatan antara kami dan Jordania dan lembaga agamaWaqf (lembaga agama Islam yang mengawasi tempat suci tersebut),” kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di dalam pernyataan yang dikeluarkan tak lama setelah Abbas menyampaikan pidatonya di PBB. Netanyahu sendiri baru mendapat giliran berbicara di Sidang Majelis Umum Kamis malam waktu setempat.

Bagi Indonesia, dukungan Palestina merdeka penuh tetap jadi sikap resmi.Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, status Palestina tidak cukup hanya pengibaran bendera di PBB. “Saya anggap ini baru peristiwa simbolik (pengibaran bendera Palestina di Markas PBB), harus ada yang lebih substantif yaitu pengalian penuh terhadap kedaulatan negara Palestina,” katanya di Gedung Nusantara III kemarin.

Menurut dia, hal yang penting saat ini adalah pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina dan keluar dari intervensi Israel serta negara-negara lain. “Menyiapkan pemilu yang independen dan kerja sama internasional untuk membantu Palestina siapkan pemilu dan pemerintahan baru,” ujarnya. (dbs/ at/epe)

UU Khusus, Regulasi Tidak Berlaku di KPK Pemerintah ...

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, regulasi ini ini berkaitan dengan hasil pertemuan di Bogor beberapa waktu lalu. Polri dan kejaksaan tak ingin lembaganya membuat kegaduhan ketika mengumumkan tersangka. "Jadi prosesnya itu di internal kepolisian atau kejaksaan," kata Pramono di Istana Negara, Kamis (1/10).

Mengenai regulasi seperti apa, Pramono belum bisa memastikan. Tapi kemungkinan besar akan diumumkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum. "Tidak ada peraturan di kami (pemerintah). Di kami jelas, diatur dalam undangundang. Kalau di undang-undang belum, ini di Perpres," terang Pramono.

Seringkali, seseorang baru menjadi saksi sudah dianggap menjadi tersangka. Hal itu lantas memicu spekulasi dan berujung

SAMBUNGAN HALAMAN 1 pada pencemaran nama baik seseorang. "Kalau tersangka baru datang saja sudah ditanya-tanya sama teman-teman wartawan.

Memangnya bisa disembunyikan? Jangankan tersangka, datang ke KPK lapor LHKPN saja sudah heboh. Kasihan juga kalau masih diperiksa sudah diperlakukan seperti itu," papar politisi PDIP Perjuangan tersebut.

Kondisi itu terjadi dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Hingga kemarin, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Gatot belum jadi tersangka dan kasus masih tahap penyidikan. "Belum, masih penyidikan.

60 saksi yang diperiksa, nantinya kalau sudah fixed betul," terangnya. Langkah penyidik kejagung belum menetapkan status ter-

sangka juga untuk menghindari upaya praperadilan dari pihak yang dirugikan seperti Gatot maupun yang lainnya.

Persepsi berbeda dilontarkan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji. Dia menegaskan regulasi larangan ekspose tersangka tak akan pernah berlaku di lembaganya. "Bagi KPK tidak mempermasalahkan hal ini karena KPK memang memiliki UU khusus yang tidak memiliki kaitannya pada RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tersebut," kata Indriyanto.

Seperti diketahui, selama ini KPK selalu memberitahu ke publik saat ada kasus yang masuk ke tahap penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Segala perkembangan dalam proses penegakan hukum pun selalu bisa diakses media, namun tentu saja ada batasanbatasan yang berkaitan dengan kepentingan di bidang penindakan yang tidak boleh dilanggar.

"Jadi tata cara dan norma juga etika pemeriksaan KPK memang sudah dijalankan sesuai aturan, selain itu memang KPK tidak pernah publish secara detail atas proses pemeriksaan kasus tipikor mengingat KPK tetap mempertimbangkan penghargaan terhadap perlindungan HAM dari tersangka atau terdakwa," tegas Indriyanto.

Salah satu tujuan KPK selalu memberitahukan saat ada kasus yang sudah masuk ke penyidikan adalah agar masyarakat bisa tahu proses pemberantasan korupsi.

Selain itu, sekaligus sebagai kontrol agar KPK selalu bekerja secara transparan dan akuntabel.

Apalagi KPK tak punya kewenangan untuk menghentikan kasus, sehingga KPK harus bisa memberikan jaminan kinerja ke masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui segala perkembangan proses pemberantasan korupsi. (dbs/jss/epe)

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tak berselang lama, DPR juga meluncurkan rencana pembangunan tujuh proyek di DPR. Rencana proyek ini tentu mengundang polemik di tengah publik. Kritik yang muncul lantaran perencanaan proyek yang dinilai tak transparan. Alih-alih melibatkan partisipasi publik.

Yang terbaru soal kedatangan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam konferensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perkara ini telah masuk di meja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah juga mengakui capaian legislasi DPR dalam menghasilkan UU masih minim selama satu tahun belakangan. Setelah dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu, DPR baru menyelesaikan tiga RUU dari 39 RUU yang ada dalam Program Legislasi Nasional 2015.

Namun Fahri menolak jika DPR disalahkan atas minimnya pencapaian ini. Menurutnya, penyusunan UU ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah. “Tergantung pemerintah juga, kalau memang pemerintah mau ngebut, bisa dikebut. DPR selalu lebih siap untuk ngebut,” kata Fahri.

Menurutnya, dalam kasus tertentu, pemerintah bahkan memiliki porsi lebih banyak dalam penyusunan UU ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan penyusunan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

“Pemerintah punya porsi legislasi cukup besar dan pemerintah tergopoh-gopoh juga,” ucapnya.

Fahri berharap DPR dan pemerintah dapat segera duduk bersama untuk membahas bagaimana penyusunan UU ini bisa lebih ringkas. Sebab, lanjutnya, penyusunan RUU ini adalah tanggung jawab bersama. “Kalau bisa mekanismenya lebih ringkas,” ucapnya.

Catatan Hitam Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahkan memberi catatan hitam untuk pelaksanakaan fungsi anggaran (budgeting). “Menurut kami setahun ini pelaksanaan fungsi budgeting dari DPR belum ada yang positif,” kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto.

Menurut Yenny, terjadi dinamika politik anggaran sangat cepat dan banyak menimbulkan kontroversi dalam setahun awal masa tugas DPR 2014-2019.

Ada enam catatan FITRA mengenai kinerja DPR dalam satu tahun awal masa kerjanya.

Secara keseluruhan, pihak DPR condong menjalankan politik anggaran untuk diri sendiri dan tidak pro rakyat.

Pertama, DPR tidak menggunakan kewenangan penganggaran dengan landasan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam APBN Perubahan 2015.

Akibatnya, terjadi ketimpangan alokasi kesejahteraan antara kelompok menengah ke atas dan rakyat jelata.Yakni, DPR menyetujui pemangkasan subsidi, tetapi belanja pegawai tetap naik.

Dalam APBN-P 2015, perubahan kebijakan belanja terbesar adalah adanya pemotongan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 186,3 triliun, dari alokasi sebesar Rp 344,7 triliun pada APBN 2015 menjadi Rp 158,4 triliun.

Pemotongan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah juga diasumsikan dapat mengurangi daya saing industri nasional.

Dan dengan terjadinya peningkatan indeks gini 2001–2014 dari 0,32 menjadi 0,43, pengurangan subsidi energi dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan kaya dan miskin di tengah rakyat.

Kedua, proses pembahasan anggaran di DPR masih berpotensi membuka ruang transaksional. Akibatnya, pengawasan anggaranpun menjadi mandul terkait misalnya terkait PMN BUMN dan utang 500 triliun

untuk BUMN dari China.

Misalnya, DPR meloloskan Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN sebesar Rp 63 triliun tanpa proposal dari menteri BUMN terkait tata kelola BUMN yang jelas. Akibatnya, PMN disinyalir hanya sebagai sarana bancakan politisi tanpa ada dampak pendapatan Negara dari PNBP BUMN. Bahkan, dalam Rancangan APBN 2016, ada usulan pemerintah untuk kembali menambah PMN sebesar Rp 39 triliun dan hutang BUMN dari China Rp 500 triliun, tanpa pengawasan DPR. Ketiga, dalam proses penganggaran, DPR tidak mempunyai hitungan APBN alternatif sehingga hanya menyetujui usulan pemerintah tanpa melakukan koreksi. Keempat, secara internal, pengelolaan anggaran di DPR tidak transparan dan akuntabel serta tidak berani menggunakan e-Budgeting.

Kelima, politik anggaran DPR masih mementingkan kebutuhan diri sendiri, bukan orientasi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keenam, secara umum, fungsi pengawasan DPR atas pelaksanaan anggaran pemerintah masih lemah.

Ketujuh, ada potensi DPR makan gaji buta dari rakyat karena banyak anggota DPR yang bolos kerja dan rapat, target legislasi tidak tercapai serta mandulnya pengawasan.

Tiga rekomendasi Fitra atas catatan-catatan hitam DPR ini.

Pertama, meminta agar DPR introspeksi diri dalam menjalankan kinerja penganggaran dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kedua, DPR diminta memaksimalkan penggunaan anggaran secara benar agar tidak terjadi pemborosan dan makan gaji buta.

“Ketiga, Fitra menantang DPR untuk menggunakan ebudgeting. Hal ini untuk menghindari anggaran-anggaran yang tidak wajar, tidak transparan dan akuntabel,” tukas Yenny. (ina/ kms/tbn/rdl)

Perusahaan Penambang Pasir Masih ’Bebas’ Gus Ipul ...

Kami akan lebih tegas lagi bersikap, jika ditemukan penambangan tidak berizin akan ditindak, serta memberikan sanksi kepada penambang berizin yang tidak sesuai peruntukan,” ucapnya.Terkait biaya perawatan Tosan, salah satu korban penganiayaan yang menetapkan Kepala Desa Selok Awar-Awar, Haryono sebagai tersangka intelektual tersebut, Gus Ipul menegaskan tidak perlu dikhawatirkan. “Saya su-

SAMBUNGAN HALAMAN 1 dah mendapat laporan bahwa perawatan Tosan dibantu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama 14 hari, yang kemudian setelah itu menggunakan anggaran BPJS,” katanya.

Jika nantinya masih ada masalah di pembiayaan, lanjut dia, Pemprov Jatim dipastikan menjamin dan akan mengatasi persoalan tersebut. “Bahkan, pihak Rumah Sakit Umum Dr Saiful Anwar (RSSA) Malang membe-

baskan seluruh biaya perawatan dan pengobatan hingga sembuh,” katanya.

LPSK memang menyambut permohonan dariWahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk melindungi sejumlah saksi kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang tersebut.

“Saat iniWalhi (Wahana Lingkungan Hidup) sudah mengajukan permohonan perlindungan untuk 12 orang saksi pada kasus ini,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan tertulis kemarin. (dbs/ at/epe)

Jangan Sampai Pemerintah Minta Maaf SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jadi ...

"Saya masih bisa mengingatnya dengan jelas kejadian suram yang menimpa saya waktu remaja. Bagaimana kejamnya pendukung maupun simpatisan PKI yang berupaya menyingkirkan penghalang perkembangan ideologinya. Mereka kejam dan tidak mempunyai nurani," tutur Ahmad Fanan Hasanudin yang kini menjabat Sekretaris Umum IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Jatim.

"Kekejaman PKI saya rasakan ketika masih kelas 3 SMP bersama sekitar 100-an orang tengah mengikuti kegiatan basic training Pelajar Islam Indonesia (PII).

Saya adalah perwakilan PII Bangkalan karena waktu itu menjadi sekretaris," lanjut Fanan.

Kala itu, ceritanya, Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, menjadi tempat pelatihan PII seJatim. Ia dan peserta pelatihan PII lainnya sedang khusuk membaca Al Quran sembari menunggu waktu untuk salat subuh. Tiba-tiba sekitar seribu anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu.

Sebagian massa PKI masuk masjid di dalam kompleks pesantren, mengambil Al Quran dan

memasukkannya ke karung.

"Mereka langsung menyeruak ke dalam masjid membubarkan acara PII. Tak hanya itu, gerombolan tersebut juga mulai memukuli kami menggunakan lekar Al Quran. Kami hanya bisa bertahan melindungi diri. Al Quran juga diinjak-injak dan dirobek oleh mereka di depan muka kami. Kondisi masjid hancur berantakan karena aksi gerombolan PKI tersebut," kata Fanan dengan geram.

Kejadian itu lantas dikenal sebagai Tragedi Kanigoro, dimana untuk pertama kalinya PKI melakukan penyerangan besarbesaran di Kediri. Meski tak sampai ada korban jiwa, Fanan menyatakan jika sejak semula hubungan PII dan PKI memang tegang, tapi tak pernah ada konflik terbuka.

"Memang kala itu kami belum bergerak membalas. Namun, seperti api dalam sekam, pada paginya, sekitar jam 09.00, salah satu instruktur Anis Abiyoso mengarahkan peserta untuk memprotes aksi PKI ke Kantor Bupati Kediri. Dengan semangat isy kariman au mut syahiidan (hidup mulia atau mati syahid, red) kami pun longmarch

dari Kanigoro ke Pendopo Kediri," kenangnya.

Sambil menahan rasa sedih, Fanan melanjutkan kisahnya saat rombongan PII dihentikan oleh pihak kepolisian. Waktu itu, kelompok PKI memang telah menguasai unsur-unsur pimpinan di Kediri.

"Kami berjalan selama lima jam ke kantor bupati. Tapi, belum sampai di tempat yang kami tuju, malah kepolisian berusaha menangkapi kami. Setidaknya ada lima orang termasuk Abiyoso yang ditangkap polisi. Bahkan dia harus mendekam di penjara selama dua tahun," ucapnya.

Karena itu, Fanan merasa heran kenapa kini ada tuntutan agar pemerintah Indonesia meminta maaf kepada PKI. Dia merasa bingung dengan tuntutan tersebut, karena ia sebenarnya adalah salah seorang korban kekejaman organisasi pimpinan DN Aidit tersebut.

"Tidak seharusnya meminta maaf pada PKI. Justru mereka yang memulai dengan membunuh jenderal kita, makanya rakyat waktu itu marah. Jangan memutarbalikkan fakta dengan menyebut PKI sebagai korban kekejaman pemerintah. Kita semua harus waspada dengan penganut ideologi PKI gaya baru," tutupnya. (dek)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

PBB Situbondo Dukung Ra Hamid-Ra Fadil Tanpa Syarat Perindo Dikabarkan Siap Menyusul SITUBONDO (BM) – DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Situbondo mendeklarasikan diri terkait sikap politiknya dalam Pilkada Kabupaten Situbondo. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu menyatakan sikap mendukung paslon nomor urut dua, Abdul HamidWahid (Ra Hamid) dan Fadil Muzakki Syah (Ra Fadil) tanpa syarat.

Ketua DPW PBB Jatim, M Masduki yang hadir langsung dalam sambutannya menginstruksikan agar seluruh

kader PBB di Situbondo serius mendukung paslon Ra Hamid-Ra Fadil untuk menggalang suara dengan maksimal. Bahkan, Masduki mengatakan, Ketum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra siap turun ke Situbondo untuk memberikan dukungan.

“Kita punya harapan kepada beliau (pasangan Ra Hamid-Ra Fadil) untuk melakukan perbaikan. Jadi, sekali kita mendukung, harus dukung, dibela, dilindungi dan dimenangkan,”

kata Masduki dihadapan seluruh jajaran Pengurus DPC dan PAC PBB seSitubondo.

Masduki menambahkan, dukungan PBB tidak hanya sebatas pemenangan paslon, juga siap mengawal apabila terjadi sengketa hasil Pilkada dan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Deklarasi dukungan PBB ini menambah dukungan parpol kepada paslon nomor urut dua ini. Sebelumnya Partai Golkar, PKS dan PAN sudah

mendeklarasikan diri mendukung pasangan yang diusung PPP dan Partai Gerindra tersebut. Perindo disebut-sebut juga akan segera melakukan deklarasi dukungan untuk pasangan Ra Hamid-Ra Fadil.(edo/edi) DEKLARASI DUKUNGAN: DPC PBB Kabupaten Situbondo saat mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ra Hamid-Ra Fadil, Kamis (1/10).

BM/EDO

Pilkada Gresik Masuk Kategori Potensi Konflik

Lawan Petahana, Rp 14,2 Miliar Kurang

Bawaslu RI: Jangan Masuk Zona Merah

Rasiyo: Untuk Beli Alat Peraga Saja Nggak Cukup

GRESIK (BM) – Bawaslu RI memetakan Pilkada Gresik masuk kategori B yang berpotensi konflik. Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu, Muhammad di sela acara Forum Rapat Kerja Teknis Panwaslih Kecamatan se-Kabupaten Gresik di Kantor Pemkab Gresik, Kamis (1/10).

Menurut Muhammad, kendati masuk dalam kategori konflik, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bawaslu tidak dominan. Meskipun demikian Bawaslu mengimbau kepada Panwaslu Gresik untuk tetap waspada dan meningkatkan tugasnya sebagai pengawas. “Kalau bisa potensi konflik menurun, jangan sampai masuk zona merah,” tuturnya.

Sebagai antisipasinya, Bawaslu meminta Panwaslu Gresik harus melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal. “Panwaslih harus menjunjung tinggi integritas sebagai penyelenggara terkait pengawasan. Menurutnya, sebagai penyelenggara harus professional dan tetap menegakkan sebuah aturan. Kemudian, juga harus tahan yang namanya goda’an dalam hal ini suap,” ungkap Muhammad.

Mengenai persoalan money politic yang kerap terjadi dalam Pilkada, dijelaskan Muhammad bukan sekadar pelanggaran tapi kejahatan Pemilu.

“Kalau memang ada temuan segera dilaporkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait hal itu.

Pelakunya, tidak hanya dijerat dengan undang-undang pemilu tapi juga bisa pidana umum,” tandasnya.

Di tempat lain, KPU Kabupaten Gresik akan mengumumkan Data Pemilih Tetap (DPT) hari ini. Ketua KPU Gresik, Akhmad Roni mengatakan, setelah divalidasi lagi DPT pada Pilkada nanti berkurang 6.294 pemilih. Hal ini karena setelah dilakukan penyisiran lagi oleh PPS tingkat desa, atau kelurahan ditemukan data ganda, dan orang yang sudah meninggal.

“Sewaktu rekapitulasi DPS ada 927.294 pemilih. Tapi, setelah dilakukan validasi lagi menjadi 921.000 pemilih,” ujarnya. Sesuai dengan jadwalnya KPU Gresik akan mengumumkan DPT Pilkada Gresik 2015 di Hotel Sapta Nawa.

Sebelumnya, KPU telak melaksanakan tahapan rekapitulasi DPS. Dalam rekapitulasi itu, juga hadir perwakilan pasangan calon (Paslon), baik dari Sambari-M Qosim (SQ), Husnul Khulug-Achmad Rubaie (Berkah) dan paslon Ahmad Nurhamim-Junaidi (Berkah).(btm/rdl)

SURABAYA (BM) – Penggunaan dana kampanye pasangan calon (paslon) di Pilkada Surabaya sudah ditetapkan.

Berapapun besaran sumbangan dana, baik dari perseorangan maupun kelompok, penggunaan maksimal dibatasi Rp 14,2 miliar.

Namun bagi Rasiyo jumlah tersebut dirasa masih kurang.

Calon walikota yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai uang sebesar itu tidak cukup membiayai kampanyenya bersama calon Wakil Walikota Lucy Kurniasari.

“Yo kurang rek, untuk beli alat peraga saja nggak cukup,” kata pria yang akrab disapa Paklik Rasiyo ini usai menghadiri acara Pelantikan Ahli Madya Keperawatan, Analis Kesehatan, Kebidanan dan Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) di Graha ITS, Kamis (1/10).

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim ini menegaskan, lawan yang dihadapi merupakan calon petahana.

Sehingga, anggaran yang digunakan untuk kampanye Paklik Rasiyo-Ning Lucy harus lebih besar dari petahana.

Untuk menyiasati kekurangan anggaran kampanye itu, pihaknya mengimbau kepada simpatisannya agar memasang spanduk-spanduk dukungan di berbagai sudut kota. “Kalau simpatisan mau pasang, ya, silakan,” ungkapnya.

Disinggung masih sepinya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang KPU Surabaya, Rasiyo juga menyayangkan. “Iya, ini pemilihan walikota kok sepi sekali. Belum ada APK yang dipasang,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini.

ditetapkan KPU. Risma mengaku meminta libur terlebih dahulu karena ini ingin lebih santai menikmati bagaimana menjadi ‘orang biasa’.

“Orang itu ada kalanya istirahat.

Saya 365 hari kali lima tahun tidak berhenti, tidak cuti. Bahkan, saat tugas ke luar negeri jarang sekali tidur. Saiki leren-leren, masak gak oleh leren (sekarang istirahat, masak tidak boleh, red),” ujar calon yang diusung PDIP ini.

Untuk kampanye relawan, kata Risma,

mereka melakukan kegiatan sendiri dengan kreativitasnya masing-masing. “Nanti ada saatnya saya turun sendiri,” lanjutnya.

Ditanya soal koalisi, Risma menyerahkan pada partai pengusungnya. Dia akan berkonsentrasi untuk banyak mendengar aspirasi masyarakat.

“Kami akan banyak mendengar. Karena itu nanti jadi bahan kami untuk menjalankan pemerintahan. Kalau kami tidak mendengar maka nanti sak karepe dewe (semaunya sendiri, red),” pungkasnya. (sdp/rdl)

BM/MADJI

Masih Istirahat Terpisah, calon walikota petahana Tri Rismaharini (Risma) belum juga memanfaatkan jadwal kampanye yang sudah

Dilimpahkan ke Gakkumdu, Butuh Klarifikasi Saksi dan Pihak Teradu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Trenggalek, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan pejabat kepala desa di Kecamatan Munjungan, 27 September lalu.

FOTO: BM/IST

BUKTI LAPORAN: Ketua Panwaslu Trenggalek, Farid Wadjdi menunjukkan bukti gambar kegiatan yang diadukan ke pihaknya.

ni mengarah pada pelanggaran administratif, pidana, atau sebaliknya dihentikan karena dinyatakan tidak cukup bukti berdasar syarat formil maupun bukti materiil.

Sejak KPU menetapkan pasangan calon peserta Pilkada Trenggalek pada 25 Agustus dilanjutkan kampanye hing-

- Rasiyo -

Calon Walikota Surabaya

MASIH SANTAI: Tri Rismaharini masih memilih santai dan belum melakukan aktivitas kampanye (atas). Rasiyo menghadiri acara Pelantikan Ahli Madya Keperawatan, Analis Kesehatan, Kebidanan dan Profesi Ners UMS di Graha ITS, Kamis (1/10), (kiri)

Panwaslu Trenggalek Proses Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kampanye

KETUA Panwaslu Trenggalek, Farid Wadjdi mengatakan laporan dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon bupati tersebut bahkan saat ini sudah ditangani oleh tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Panwaslu, kepolisian serta kejaksaan.

“Sejak dilaporkan pada 29-30 September 2015 kasus itu langsung kami tindak lanjuti dengan melimpahkannya ke Gakkumdu. Saat ini masih diproses,” kata Farid saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Namun, dia belum bisa memastikan hasil akhir dugaan pelanggaran kampanye oleh oknum Kades tersebut. Farid beralasan, Gakkumdu memerlukan waktu untuk mengklarifikasi pengaduan atau laporan tersebut dengan mengundang saksi-saksi serta pihak terlapor.

“Rencananya besok pihak terlapor kami undang untuk menyampaikan klarifikasi. Kami tidak berwenang melakukan pemanggilan, melainkan hanya sebatas mengundang karena posisi panwaslu maupun Gakkumdu bukan dalam kapasitas penyidik,” ujarnya.

Hasil akhir dari penanganan sengketa Pilkada di tingkat Gakkumdu biasanya bermuara pada tiga kesimpulan, yak-

“

Yo kurang rek, untuk beli alat peraga saja nggak cukup. (Soal APK yang belum dipasang KPU) iya, ini pemilihan walikota kok sepi sekali. Belum ada APK yang dipasang.”

ga awal Oktober, Panwaslu setidaknya telah menerima enam laporan dugaan pelanggaran kampanye.

Dari enam laporan itu, lima pengaduan dilakukan oleh kubu pemenangan pasangan nomor urut 1, Kholiq-Priyo Handoko (KH), sementara satu lainnya diajukan oleh tim pemenangan nomor

urut 2, Emil Elestianto Dardak-Mohammad Nur Arifin (Pemimpin).

“Empat pengaduan sebelumnya kami nyatakan gugur karena tidak cukup bukti materiil maupun persyaratan formil yang dibutuhkan sesuai ketentuan, dua sisanya sedang kami proses sekarang,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, perwakilan tim pemenangan pasangan KH, Irwan Gunarso menyatakan, kedatangannya ke kantor Panwaslu Trenggalek adalah dalam rangka mewakili tim advokasi pasangan nomor urut 1, memantau tindak lanjut pengaduan yang sudah mereka laporkan.

Ada dua yang menjadi pokok materi pengaduan mereka, yakni terkait penggunaan atribut kaos bergambar pasangan calon lawan oleh oknum kepala desa berinisial Gn serta keterlibatan langsung oknum kades lain berinsial Pr dalam kegiatan kampanye yang tengah dilakukan Cabup Emil Elestianto Dardak di wilayah Kecamatan Munjungan.

“Kami punya bukti foto maupun rekaman suara adanya oknum kades yang diduga tidak netral dan terlibat kegiatan kampanye. Sesuai aturan, tindakan mereka melanggar aturan karena harusnya perangkat bersikap netral,” ujarnya.

Belum ada konfirmasi resmi dari pihak terlapor Kades Pr. Koresponden Antara sudah mengklarifikasi perihal pengaduan kubu KH ke panwaslu tersebut melalui sambungan telepon seluler maupun layanan pesan pendek (SMS), namun tak ada jawaban.(ara/rdl)

Dari Meja KPU

Pilkada Calon Tunggal, KPU Segera Simulasi SURABAYA (BM) – KPU RI tengah merevisi Peraturan KPU (PKPU) dan membahas mekanisme baru yang akan diterapkan untuk Pilkada dengan calon tunggal.

Komisioner KPU RI, Arief Budiman mengatakan, menyusul penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas diperkenankannya calon tunggal guna mengikuti Pilkada, KPU saat ini tengah memperbaiki draft, guna memasukkan klausul tambahanan mekanisme calon tunggal.

“Kami telah menindak lanjuti, keputusan MK yang telah dikeluarkan Selasa siang kemarin, sorenya kita sudah rapat pleno, kemudian Rabunya kita membuat draft, hari Kamis ini kita buat simulasi tahapannya, hari Jumat besok kita rapat pleno lagi untuk memastikan draft itu sesuai dengan isi keputusan MK,” ungkap Arief di sela kuliah tamu di FISIP Unair, Kamis (1/10).

Menurut Arief, saat ini terdapat tiga daerah yang memiliki calon tunggal, yakni Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar dan Tasikmalaya. Nantinya dari perubahan revisi tatacara pencalonan yang dilakukan, dapat menjadi acuan maupun pentunjuk teknis KPU daerah untuk menyelenggarakan Pilkada.

“Kita sekarang menyelesaikan revisi peraturan KPU, agar

FOTO: ISTIMEWA

Arief Budiman

sesuai isi keputusan MK, dari isi putusan itu, kita harus merevisi tatacara pencalonan, kemudian kampanye, logistik, desain kotak suara, karena ini berbeda dengan desain yang sudah ada,” urai Arief.

Saat ini KPU, lanjut Arief, terus berupaya agara pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 dapat terlaksana. Salah satunya dengan melakukan simulasi tahapan apakah waktu yang ada mencukupi atau tidak.

“Tapi kalau kita lihat cukuplah. Nanti kita juga ada uji publik terkait kepemiluan, kalau tidak ada masukan, maka kita segera akan menjadwalkan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, kalau sudah selesai kita sampaikan ke KPU provinsi, kabupaten/kota,” katanya. (btm)

9 www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Berharap Jokowi Temui FIFA dan AFC Menpora Targetkan Kisruh Sepakbola Nasional Selesai Maret 2016 JAKARTA (BM) – PSSI tidak sabar menantikan kedatangan perwakilan FIFA dan AFC ke Indonesia. Induk sepakbola Tanah Air itu berharap jika kesempatan tersebut dapat memberikan banyak manfaat.

Utamanya, FIFA mencabut sanksi yang telah diberikan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Azwan Karim menyatakan kedatangan tersebut berkaitan dengan sanksi yang sebelumnya dijatuhkan FIFA kepada sepakbola Indonesia per 30 Mei. Sanksi diberikan FIFA akibat adanya intervensi dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Ditambahkan Azwan, perwakilan FIFA dan AFC akan tergabung dalam satu tim setelah FIFA menyetujui proposal PSSI agar

mengirim delegasi yang juga diisi orang AFC. “Mereka ingin bertemu Presiden Jokowi (Joko Widodo). Permintaannya, memang seperti itu. Segera mungkin kami menyurati agar Presiden Jokowi bersedia menerima perwakilan FIFA dan AFC,” tuturnya, Kamis (1/10).

Selain itu, Azwan berharap Jokowi bener-benar menerima FIFA dan AFC paling lama akhir tahun ini. Harapan disampaikan karena FIFA dan AFC juga ingin persoalan segera selesai sehingga penyelenggaraan cabang sepakbola Asian Games 2018 di Indonesia tidak terganggu.

“Timeline, ingin mengejar Asian Games. Sudah banyak yang bertanya ke FIFA, terutama anggotanya. Bagaimana sepakbola Asian Games. Pada dasarnya, sanksi FIFA sudah terlalu

lama,” tutupnya.

Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi menargetkan persoalan persepakbolaan nasional bisa selesai pada Maret 2016. Pemerintah menyambut baik kedatangan utusan FIFA yang akan datang ke Indonesia.

Sebab, dapat digunakan untuk menyampaikan semua masalah dan kondisi sepakbola Indonesia kepada organisasi sepak bola internasional tersebut.

“Mengenai sepakbola, langkah pemerintah yakni akan menyambut baik kedatangan utusan FIFA yang akan datang ke Indonesia. Di situ kami akan menyampaikan semua masalah dan kondisi sepakbola Indonesia. Insya Allah, nanti Maret 2016, persoalan sepakbola kita selesai,” ujar Imam.

Tidak hanya persoalan se-

BM/ISTIMEWA

SAMBUT TAMU: Sekjen PSSI Azwan Karim berharap kehadiran perwakilan FIFA dan AFC mendapat respon positif dari Presiden RI Jokowi.

pakbola, Imam juga menegaskan bahwa persoalan pada beberapa organisasi olahraga lainnya juga segera selesai. “Termasuk juga masalah yang baru muncul.Yakni adanya kondisi ti-

dak harmonis antara KOI dan PB induk cabang olahraga sebagai anggotanya. Saya minta mereka agar menyelesaikan dengan musyawarah,” tegas Cak Imam - sapaannya. (bln/dek)

Persegres Gresik United

Bela Tim Lain, Manajemen Beri Sanksi GRESIK (BM) – Sanksi keras bakal dilayangkan manajemen Persegres Gresik United kepada para pemain yang melanggar aturan kerja. Manajemen siap menjatuhkan sanksi jika ada pemain yang ketahuan membela klub lain tanpa izin.

Sikap tegas ini ditempuh manajemen lantaran tersiar kabar ada pemain Persegres yang akan berganti kostum tim lain.

Beberapa pemain disebut-sebut akan membela Persatu Tuban dalam sebuah laga uji coba melawan Persebaya Surabaya di Stadion Lokajaya, Minggu (18/10) mendatang.

“Pemain yang bermain di Piala Presiden 2015 masih terikat dengan kami, kalau sampai ada pemain yang mbalelo akan ada sanksi tegas,” ujar manager Persegres Bagoes Cahyo Yuwono, Kamis (1/10).

Dia menyatakan sebenarnya tidak mempersalahkan pemain ikut bermain di klub lain. Namun, semua itu harus ada mekanismenya. “Minimal melakukan komunikasi dengan manajemen agar tidak terjadi salah paham. Kalau belum komunikasi, sama saja pemain bersangkutan bertindak sendiri.

Padahal, kalau ada masalah dengan manajemen mereka berteriak-teriak menuntut haknya,” paparnya.

Dijelaskan Bagoes, entah itu uji oba, maupun turnamen seharusnya pemain berkomunikasi dulu dengan klub bersangkutan untuk menghindari miss komunikasi. “Sampai saat ini kami dengan Persatu belum ada komunikasi,” pungkasnya. (bjt/dek)

BM/ISTIMEWA

ANTISIPASI: Skuad Sriwijaya FC tiba lebih cepat di Malang karena menghindari kepungan musibah asap yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

BM/TOVAN BEKA

SANKSI: Para pemain Persegres Gresik United akan mendapat hukuman dari manajemen jika membela tim lain tanpa izin.

Tim Sepakbola Pra-PON Jatim

Pemain ISL Mulai Gabung

Hindari ISPA, Datang Lebih Cepat MALANG (BM) – Sriwijaya FC memutuskan datang lebih cepat ke Malang menyambut laga leg pertama babak semifinal Piala Presiden 2015. Tim asal Palembang ini bahkan telah menggelar latihan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Kamis (1/10) pagi. Padahal, mereka melawan Arema Cronus di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (3/10) mendatang.

Selama di Palembang, Sriwijaya kesulitan menentukan waktu latihan. Karena pagi dan sore asap masih cuku tebal.

Bahkan, Syakir Sulaiman, Syaiful Indra Cahya dan Jajang Maulana sudah mengeluh pernapasannya terganggu. Meski dokter tim belum memastikan mereka terkena ISPA, manajemen segera bertindak dengan memindahkan latihan.

“Kami berangkat sehari lebih cepat (30/9). Tujuannya agar persiapan lebih maksimal di Malang karena di Palembang latihan terganggu asap. Kalau pagi jelas tidak bisa latihan. Sorenya kadang masih bisa. Beberapa kali justru kami latihan siang karena pas asapnya tidak tebal,” kata Wakil Sekretaris Tim Sriwijaya FC Rizal Darmawan, kemarin.

Saat latihan, skuad Laskar

Wong Kito tampak rileks. Sebab, proses latihan mereka tak lagi terganggu asap. Beberapa kali Patrich Wanggai dkk bercanda di sela-sela latihan. “Belum dipastikan kena ISPA, tapi kami lebih baik menghindari daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” kata Dokter Tim Sriwijaya FC Victor Adrianto.

Dalam leg pertama di Malang, Sriwijaya memboyong 20

pemain. Semua merupakan pemain yang kerap masuk dalam line up. Seperti Dian Agus Prasetyo, Abdoulaye Maiga, Syaiful Indra Cahya, Yoo Hyun Ko, Titus Bonai, Patrich Wanggai, TA Musafri, Syakir Sulaiman dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiga pemain yang ditinggal di Palembang adalah Teja Paku Alam, Alan Marta, dan Hafid Ibrahim. (dbs/dek)

SURABAYA (BM) – Kekuatan skuad tim sepakbola Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat dipastikan bertambah. Pemain-pemain dari klub-klub Indonesia Super League (ISL) akan melakoni sesi latihan perdana bersama dibawah polesan Hanafing, pagi ini.

Dari 30 nama yang didaftarkan tim sepakbola Jatim ke Panitia Besar (PB) PON, sembilan diantaranya merupakan pemain dari klub ISL. Namun, baru enam pemain yang dipastikan bergabung dalam skuad tim Jatim yang akan berlaga di Pra-PON. “Saat ini, tim sepakbola Jatim kedatangan enam pemain ISL. Mereka menjalani latihan perdana bersama kami besok (pagi ini, red) di Gelora Delta Sidoarjo,” kata anggota Komite Eksekutif (exco) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim dr Wardy Azhari Siagian, Kamis (1/10).

Dia mengatakan kepada Berita Metro, keenam pemain tersebut adalah Evan Dimas Darmono, M Zaenuri, M Fathurrohman, M Sahrul Kurniawan, Muchlis Hadi Ning Syaifullah dan Safrizal Harahap. “Ada beberapa nama yang tidak bisa bergabung karena belum dapat izin.Yang belum bergabung ini karena masih mengikuti pelatihan di militer,” beberWardy.

Seperti diketahui, Jatim resmi mundur sebagai tuan rumah Pra-PON sepakbola. Karena adanya surat dari Tim Transisi bentukan Kemenpora bernomor 175/TT-KEMENPORA/IX/ 2015 memaksa KONI Jatim meminta Asprov PSSI Jatim untuk mundur menjadi tuan rumah. Berdasarkan jadwal yang baru, rencananya ajang ini akan bergulir pada 6-18 Oktober mendatang. (dek)

Enggan Bayar Denda ke Mahaka SURABAYA (BM) – Manajemen Bonek FC menolak membayar denda ke penyelenggara Piala Presiden 2015 menyusul aksi walk out (WO) saat turun di partai kedua Babak 8 Besar. Sebab, tak hanya Mahaka Sports and Entertainment yang merugi,

Bonek FC juga rugi besar.

Manajemen Bonek FC menganggap sangat dirugikan karena persiapan sebulan lebih yang menelan uang ratusan juta kandas begitu saja karena ulah wasit Jerry Elly. Kubu Bonek FC merasa memiliki alasan kuat un-

tuk tidak meneruskan pertandingan kontra Sriwijaya FC di Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang (27/9) lalu. Sebab, mereka merasa dibohongi oleh wasit.

Kubu Bonek FC mengklaim wasit Jerry sempat meminta maaf serta menganulir keputu-

sannya ketika melihat tayangan ulang insiden yang terjadi di kotak penalti Bonek FC. Wasit asal Bogor itu juga mengakui bahwa keputusannya menunjuk titik putih adalah salah. Namun saat pemain Bonek FC sudah bersedia memasuki lapangan lagi, ia kembali memutuskan penalti harus dilakukan sesaat setelah didatangi tiga pemain Sriwijaya FC. “Bahkan saat kami menerima kalau dipenalti asal wasitnya diganti, mereka tetap tidak mau.

Jadi tolong diluruskan, kami saat itu sudah mau dipenalti, dengan catatanwasitdiganti.Bukanseperti yang diberitakan selama ini,” ujar Sekretaris Tim Bonek FC Rahmad Sumanjaya, Kamis (1/10).

Selain itu, manajemen telah BM/ISTIMEWA

KONTROVERSI: Wasit Jerry (kaus biru) membuat keputusan yang membuat pemain Bonek FC protes keras dan memilih walk over.

berjanji untuk memberikan seluruh uang subsidi dari penyelenggara pada pemain. “Kami sudah berjanji pada pemain, semua match fee dari penyelenggara untuk mereka,” tutur Rahmad.

Sebelumnya, CEO Mahaka Sports Hasani Abdulgani menyatakan pihaknya akan langsung memotong uang match fee Bonek FC di Babak 8 Besar. Namun, CEO Bonek FC Gede Widiade tak setuju. “Kalau memang ada di manualnya, dendanya hanya Rp 100 juta. Tapi, kami tetap tidak mau karena itu uang pemain,” tegasnya.

Kini, tim yang berganti nama dua kali di ajang Piala Presiden ini harus siap menerima hukumannya.BonekFCbahkanakanmenghadapi sidang Komisi Disiplin Mahaka, Sabtu (3/10).Tapi, sehari sebe,umnya, Bonek FC harus menghadap dari PSSI yang memintaklarifikasitentangkasusWO padapertandingantersebut.(dek)

BM/TOVAN BEKA

PINDAH: Skuad tim sepakbola Jatim proyeksi PON XIX/2016 Jawa Barat batal bertanding di hadapan publik sendiri. Mereka akan mengarungi laga Pra PON di Jawa Tengah, 6-18 Oktober.

JADWAL PERTANDINGAN SEMIFINAL PIALA PRESIDEN 2015 PUTARAN PERTAMA SABTU, 3 OKTOBER Arema Cronus v s Sriwijaya FC (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) MINGGU, 4 OKTOBER Mitra Kukar v s Persib Bandung (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) PUTARAN KEDUA SENIN, 12 OKTOBER Sriwijaya FC v s Arema Cronus (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) SELASA, 13 OKTOBER Persib Bandung v s Mitra Kukar (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB)

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

0

MALMO FF

REAL MADRID

HASIL PERTANDINGAN

2

CHAMPIONS LEAGUE KAMIS (1/10) WIB GRUP A Malmoe FF 0 - 2 Real Madrid C Ronaldo 29', 90' Shakhtar Donetsk 0 - 3 PSG Serge Aurier 7' David Luiz 23', D Srna 90'+1'(OG)

(Champions League Grup A)

Ronaldo Menangkan Real Madrid Cetak Dua Gol, Tembus Rekor 501 Gol MALMO (BM) – Real Madrid menang dengan skor 2-0 saat dijamu Malmo FF di laga Champions League Grup A, Kamis (1/ 10) dinihariWIB di Stadion Swedbank, Rabu. Cristiano Ronaldo memborong dua gol Los Blancos pada pertandingan tersebut.

Maka Ronaldo telah mencetak 323 gol untuk Madrid atau setara dengan Raul Gonzalez.

Dia juga sudah melampaui angka 500, tepatnya 501 untuk catatan gol di level klub dan internasional.

“Aku bahagia telah melakukannya dan mengukir sejarah di Real Madrid. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan olehku ketika pertama kali tiba di Madrid,” kata Ronaldo usai pertandingan.

Dari 501 gol tersebut, 323 di antaranya diciptakan Ronaldo untuk Madrid. Bersama Manchester United, dia mencetak 118 gol. Untuk tim nasional Portugal ia menyumbang 55 gol.

Sisanya tercipta saat Ronaldo membela Sporting Lisbon.

Dalam menggapai torehan 323 gol di Real Madrid, Ronaldo pun tercatat lebih baik dari segi jumlah pertandingan daripada Raul. Ronaldo cuma butuh 308 pertandingan guna mencapainya, sedangkan Raul 741 laga.

Dalam pertandingan ini, Malmo sebenarnya mampu memberikan perlawanan.

Berdasarkan catatan UEFA, Malmo mampu melepaskan empat tembakan ke arah gawang atau cuma terpaut tiga dari Madrid.

Madrid juga harus menunggu hingga menit ke-29 untuk membuka skor. Isco melepaskan umpan terobosan dan bola gagal dihalau oleh Victor Yotun. Ro-

naldo yang masuk dari sisi kanan, langsung melepaskan tembakan ke pojok kanan gawang Malmo.

Pada sisa waktu paruh pertama, Madrid tak banyak mengancam. Satu-satunya peluang berbahaya tercipta pada menit ke-42, saat tembakan Dani Carvajal membentur tiang gawang, Madrid kembali kesulitan menembus pertahanan Malmo usai jeda. Untungnya, Yotun diganjar kartu kuning kedua karena melayangkan sikutnya kepada Isco pada menit ke-78.

Dua belas menit setelah pengusiranYotun, Madrid akhirnya menggandakan keunggulan melalui Ronaldo. Meski ditempel oleh pemain belakang Malmo, Ronaldo mampu menyontek bola sodoran Lucas Vazquez ke gawang. Skor 2-0 untuk kemenangan Madrid terpampang saat wasit meniupkan peluit panjang.

Pada pertandingan lain di Grup A, Paris Saint-Germain mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 3-0. Gol dicetak oleh Serge Aurier menit ke-7, David Luiz menit ke-23 dan kesalahan Darijo Srna yang berujung gol bunuh diri pada menit terakhir pertandingan.

Maka Real Madrid dan PSG sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Namun, Real Madrid unggul selisih gol sehingga berhak duduk di puncak klasemen sementara Grup A. (dbs/azt)

1 2 3 4

GRUP B CSKA Moscow 3 - 2 Ahmed Musa 8' S Doumbia 21', 36'(PEN) Manchester United 2 - 1 Juan Mata 34'(PEN) Chris Smalling 53' 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Wolfsburg Daniel Caligiuri 4'

KLASEMEN SEMENTARA GRUP B PSV Eindhoven 2 1 0 1 4-4 Manchester United 2 1 0 1 3-3 VfL Wolfsburg 2 1 0 1 2-2 CSKA Moscow 2 1 0 1 3-3

3 3 3 3

Galatasaray Bilal Kisa 31' Nenad Eric 86'(OG) Benfica Nicolas Gaitán 36' Goncalo Guedes 51' KLASEMEN SEMENTARA GRUP C Benfica 2 2 0 0 4-1 6 Atletico Madrid 2 1 0 1 3-2 3 Galatasaray 2 0 1 1 2-4 1 FC Astana 2 0 1 1 2-4 1

KLASEMEN SEMENTARA GRUP D Juventus 2 2 0 0 4-1 Sevilla FC 2 1 0 1 3-2 Manchester City 2 1 0 1 3-3 B M'gladbach 2 0 0 2 1-5

6 3 3 0

lintas arena

Main Santai, Ihsan Menang 2

MAN UNITED

WOLFSBURG

1

(Champions League Grup B)

‘Setan Merah’ Hanya Menang Tipis

2

PSV Eindhoven M Lestienne 60', 68'

GRUP D B Moenchengladbach 1 - 2 Manchester City Lars Stindl 54' Nicolás Otamendi 65' Sergio Agüero 90'(PEN) Juventus 2 - 0 Sevilla Álvaro Morata 41' Simone Zaza 87'

ISTIMEWA

FOTO : ISTIMEWA

6 6 0 0

GRUP C FC Astana 2 - 2 Hakan Balta 77'(OG) Lionel Carole 89'(OG) Atletico Madrid 1 - 2 Ángel Correa 23'

REKOR : Mega bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Malmo di laga Champions League di Stadion Swedbank, Kamis (1/10) dinihari WIB.

GOL PENENTU : Chris Smalling mencetak gol penentu kemenangan Manchester United saat menang tipis 2-1 atas tim tamu Wolfsburg, Kamis (1/10) dinihari WIB.

KLASEMEN SEMENTARA GRUP A Real Madrid 2 2 0 0 6-0 PSG 2 2 0 0 5-0 Malmo FF 2 0 0 2 0-4 Shakhtar Donetsk 2 0 0 2 0-7

MANCHESTER (BM) – Persaingan di Grup B Champions League kian ketat. Kemenangan Manchester United dan CSKA Moskow atas dua tim yang menang pada laga perdana, Wolfsburg dan PSV Eindhoven, membuat empat tim di Grup B mempunyai poin identik.

Manchester United menang 2-1 saat menjamu Wolfsburg di Stadion Old Trafford, Kamis (1/ 10) dinihari WIB. Pada saat bersamaan, CSKA menang 3-2 atas juara Belanda, PSV. Di Old Trafford, Manchester Unitedsempatdikejutkanterlebih dulu ketika Daniel Caligiuri

JUVENTUS

menjebol gawang David De Gea pada menit ke-4. Umpan tarik Max Kruse berhasil diselesaikan Caligiuri dengan tendangan kaki kanan dan bola meluncur deras tanpa bisa diantisipasi De Gea. Tapi Caligiuri jualah yang menjadi penyebab timnya kebobolan. Pada menit ke-33, Manchester United mendapatkan penalti lantaran bola mengenai lengan Caligiuri.

Juan Mata tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamakan kedudukan ketika ditunjuk menjadi eksekutor penalti.

Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir.

SEVILLA

“Itu memang penalti, tetapi beberapa wasit mungkin takkan meniup peluitnya. Ini laga yang sangat sulit karena mereka mencetak gol begitu cepat,” tutur Van Gaal seusai pertandingan kepada BT Sport.

Mata kemudian menjadi kreator gol kedua Setan Merah pada menit ke-53. Pemain asal Spanyol itu mengirimkan umpan ke depan mulut gawang.

Chris Smalling lantas menyontek dengan kaki kanannya sambil menjatuhkan diri dan bola menggetarkan gawang Wolfsburg, dan MU berbalik unggul 2-1. (dbs/azt)

0

NONTHABURI (BM) – Ihsan Maulana Mustofa memastikan diri tembus ke perempat final Thailand Open Grand Prix Gold 2015 mengalahkan pemain Singapura, Derek Wong Ziliang 21-19 dan 21-13.

Ihsan mengawali pertandingan dengan mencuri poin pertama, 1-0. Ia pun terus memimpin tipis di awal dengan 31 dan 5-2. Permainan reli Ihsan rupanya cukup menyulitkan Derek yang mempunyai tipe pemain serang. Meski harus bermain cukup ketat, Ihsan akhirnya berhasil mengamankan game pertama.

Selanjutnya di game kedua, Ihsan bermain lebih baik. Di sisi lain, Derek justru banyak menciptakan kesalahannya sendiri. Bola-bola yang ia lepaskan kepada Ihsan banyak membentur net atau out meninggalkan lapangan. Ihsan kembali amankan gim kedua 21-13 dan memastikan kemenangannya.

Capaiannya ke perempat final sekaligus mampu menembus target yang dibebankan kepada dirinya. Namun Ihsan mengaku tak ingin cepat puas dan terus berusaha memberikan penampilan terbaiknya.

Ihsan di perempat final kemudian akan berhadapan dengan Son Wan Ho, unggulan pertama turnamen. Son sendiri sebelumnya telah menghentikan pemain Indonesia lainnya, Simon Santoso di babak dua 11-21, 21-17, 21-12.

"Dari awal saya menerapkan pola permainan saya yang reli-reli panjang dulu. Sepertinya Derek juga nggak cocok dengan bola saya. Di lapangan, Derek kelihatan takut-takut dan malah bikin kesalahan sendiri. Saya banyak main depan, karena Derek nggak begitu bagus depannya," kata Ihsan usai pertandingan.

"Walaupun ditargetkan masuk perempat final sama pelatih, saya nggak kepikiran atau menggebu-gebu untuk mencapai target. Saya berusaha tenang dan menghadapi lawan aja dulu satu persatu. Sekarang sudah bisa tembus target, tapi saya nggak mau cepat puas. Besok harus lebih baik lagi," imbuh atlet asal Jawa Barat tersebut. (kcm/azt)

(Champions League Grup D)

Menang, Juve Puncaki Klasemen Grup D

FOTO : ISTIMEWA

PEMBUKA : Alvaro Morata mencetak gol pembuka kemenangan Juventus saat menggebuk Sevilla 2-0 di laga Champions League Grup D, Kamis (1/10) dinihari WIB.

TURIN (BM) – Juventus menang 2-0 saat menjamu Sevilla pada laga Champions League Grup D di Stadion Juventus, Kamis (1/10) dinihari WIB. Skuad besutan Massimiliano Allegri terlihat menguasai jalannya pertandingan pada babak pertama. Hal itu terbukti dari jumlah tembakan yang dilepaskan kedua tim.

Juventus tercatat melakukan 13 kali percobaan dan dua di antaranya tepat sasaran.

Sementara itu, Sevilla terhitung hanya mampu melepaskan satu tendangan ke arah gawang.

Saat laga memasuki menit ke41, Juventus akhirnya berhasil membuka keunggulan 1-0 melalui tandukan penyerang asal

Spanyol, Alvaro Morata. Berawal dari umpan silang Andrea Barzagli dari sayap kanan, Morata menyambutnya dengan sundulan ke sisi kiri gawang Sergio Rico.

Pada babak kedua, Juventus masih mendominasi laga.

Sejumlah peluang mereka ciptakan. Akan tetapi, Juventus baru bisa menambah keunggulan tiga menit jelang laga usai melalui pemain pengganti, Simone Zaza. Skor menjadi 2-0.

Gol yang diciptakan Zaza menjadi penutup pertandingan.

Juventus pun keluar sebagai pemuncak klasemen sementara Grup D dengan perolehan 6 poin. Sedangkan, Sevilla bercokol di urutan kedua dengan

raihan 3 poin.

Pada laga lainnya, Manchester City berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas tuan rumah Borussia Moenchengladbach di Stadion BorussiaPark, Kamis (1/10) dinihari WIB. Dua gol City dicetak Nicolas Otamendi menit ke-65 dan penalty Sergio Aguero menit ke-90.

Sedangkan satu gol Moenchengladbach dicetak Lars Stindl menit ke-54, Kemenangan ini membuat skuad asuhan Manuel Pellegrini mampu meraih tiga poin pertama.

Mereka pun bercokol di posisi ketiga dengan raihan 3 poin. Sedangkan,Gladbachmasihtertahan di dasar klasemen karena mengalami dua kekalahan. (dbs/azt)

BM/ISTIMEWA

Ihsan Maulana Mustofa

RAGAM JATIM 11

BERITA METRO www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Dua Desa Belum Terima ADD Terkait Tak Ada Usulan Anggaran merintahan desa.

Ismail menjelaskan, mengetahui adanya desa yang belum menerima ADD itu berdasarkan serap informasi yang dilakukan Komisi I DPRD Pamekasan bersama mitra kerjanya di Pemkab Pamekasan, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas Pemdes), serta bagian keuangan Pemkab Pamekasan. ”Umumnya dana desa yang dialokasikan pemerintah itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” kata Ismail.

Besaran dana yang dialokasikan pemerintah untuk masing-masing desa di Pamekasan bervariatif bergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk, yakni antara Rp 250 juta hingga

Rp 300 juta.

Pada anggaran 2015 ini, alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 48 miliar.

Sesuai dengan ketentuan, bentuk program kegiatan yang harus dijalankan dari alokasi dana desa itu antara lain berupa pembangunan jaringan listrik, pengembangan dan penataan pasar desa, peningkatan usaha ekonomi sebagai upaya mendukung usaha sektor informal, dan pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis lembaga keuangan mikro.

Selanjutnya bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, lalu belanja hibah untuk pendampingan PNPM, bantuan keuangan pilkades, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. (ant/azt)

FOTO: BM/ANTARA

PAMEKASAN (BM)- Dua desa di Kabupaten Pamekasan, Madura, hingga kini belum menerima alokasi dana desa (ADD) meski pencairan dana itu telah dimulai sejak sebulan lalu.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail, Kamis (1/10), dua desa yang belum menerima ADD itu masing-masing Desa Laden, Kecamatan Pamekasan dan Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan. ”Penyebabnya, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Larangan Slampar belum terbentuk, sehingga dana tidak bisa dicairkan,” katanya.

Sedangkan di Desa Laden, karena desa belum mengusulkan anggaran. Sebab, sesuai dengan ketentuan, dana itu bisa dicairkan apabila ada permohonan dari pe-

Ratusan Kendaraan Dinas Menunggak Pajak PAMEKASAN (BM) - Sebanyak 674 kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Pamekasan, Madura, hingga kini belum melunasi pajak.

Hal itu dikatakan Administratur dan pelayanan PKB/BPKB Samsat Pamekasan, Edy Cahyono. ”Sebanyak 674 kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajaknya ini meliputi kendaraan roda dua dan roda empat,” kata Edy Cahyono dalam rilis yang disampaikan pada media di Pamekasan, Kamis (1/10).

Untuk roda dua terdapat 584 unit kendaraan yang pembayaran pajaknya masih menunggak, sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 90 unit.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor itu antara satu hingga

BERITA METRO www.beritametro.co.id

lima tahun. Untuk roda dua yang pembayaran pajaknya menunggak selama 1 tahun sebanyak 96 unit, sedangkan roda empat sebanyak 25 unit.

Sementara yang menunggak hingga lima tahun terdata sebanyak 488 unit untuk roda dua, dan roda empat sebanyak 65 unit. ”Kami sudah berulangkali mengirim surat terkait tunggakan kendaraan dinas ini, namun tidak diperhatikan,” katanya.

Tunggakan pajak kendaraan dinas Kabupaten Pamekasan ini merupakan bagian dari tunggakan pajak kendaraan dinas se-Jawa Timur.

Belum lama ini Dispenda Jatim merilis, ada sebanyak 34.853 motor dinas yang tak dibayar pajaknya

hingga batas akhir tahun ini. Sementara ada 3.312 mobil dinas juga belum terbayar pajaknya.

Data itu merupakan data kendaraan dinas se-Jawa Timur yang pembayaran pajaknya menunggak.

Dalam data itu disebutkan bahwa Kabupaten Malang adalah daerah dengan jumlah kendaraan paling banyak menunggak pajak kendaraan dinas.

Yakni sebanyak 2.580 motor dan 176 mobil. Urutan beriktunya Kaupaten Bojnegoro 2.470 motor dan 81 mobil.

Sedangkan, Kabupaten Mojokerto menempati urutan terendah, yakni sebanyak 179 unit sepeda motor dan mobil sebanyak 15 unit. (ant/azt)

DAMPAK KEKERINGAN MELUAS Petani menimba air secara manual di sumur darurat di tengah areal persawahan di Trenggalek, Senin (1/10). BPBD setempat menyatakan, kekeringan di Trenggalek telah meluas. Dari sebelumnya tercatat 39 desa kering kritis kini menjadi 47 desa yang tersebar di 13 dari total 14 kecamatan.

Serapan Tembakau Capai 13 Ribu Ton PAMEKASAN (BM)- Serapan pembelian Tembakau Madura oleh pabrikan pada musim panen tembakau saat ini mencapai 13.000 ton. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Bambang Edy Suprapto. ”Data serapan pembelian Tembakau Madura di Pamekasan ini sesuai hasil pemantauan, serta laporan hasil pembelian masing-masing gudang dan pabrikan di Pamekasan hingga kemarin,” kata Bambang Edy Suprapto, Kamis (1/10).

Bambang menjelaskan, saat ini, gudang dan pabrikan tembakau yang ada di

Pamekasan yang masih melakukan pembelian sebanyak 12 unit.Tiga di antaranya merupakan perwakilan perusahaan rokok, seperti PT Djarum, Bentoel dan PT Gudang Garam.

Hanya saja, sambung dia, volume pembelian tembakau sudah tidak maksimal, karena panen tembakau di Pamekasan kini memang sudah habis.

Menurut Bambang, tembakau yang masih banyak dipasok ke sejumlah gudang dan pabrikan di Kabupaten Pamekasan kebanyakan dari Kabupaten Sumenep dan Sampang. ”Soalnya di dua kabupaten ini, panennya

lebih lambat, berbeda dengan di Pamekasan,” ungkap Bambang.

Harga Tembakau Madura yang dibeli pihak pabrikan pada musim panen kali ini beragam, antara Rp 25.000 hingga Rp 45.000 per kilogram bergantung pada kualiatas.

Sementara selama proses pembelian tembakau berlangsung, Pemkab Pamekasan juga membentuk tim pemantau khusus, mencegah masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktik campuran antara tembakau Madura dengan tembakau Jawa. (ant/azt)

METRO PAS

12 JUMAT, 2 OKTOBER 2015

www.beritametro.co.id

Terdakwa Asusila Tak Ajukan Keberatan yang berinisial LCD. Itu istri terdakwa,” ujar Hari, Kamis (1/10).

Masih kata Hari, melalui kesaksiannya, Kusnatun juga menyerahkan bukti adanya perdamaian antara korban LCD dengan terdakwa. Perdamaian itu dibuat di hadapan notaris dan diserahkan ke majelis hakim yang diketuai Musa Arief Aini.

Dalam nota notaris itu, LCD menyangkal jika sudah ada perbuatan asusila yang dilakukan Kasmu kepada dirinya. Anehnya, pengakuan disertai pengesahan notaris tersebut sudah dicantumkan dalam BAP dan tetap dinyatakan dilanjutkan oleh kejaksaan.

“Karena pernyataan itu tidak menghapus pidananya. Nanti pengadilan yang akan menilai,” beber Hari.

Terpisah, penasihat hukum terdakwa, Malik mengaku tidak perlu mengajukan eksepsi karena berpedoman kepada bukti yang dimilikinya.

Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Kusnatun melalui persidangan.

Sementara itu, Hakim Musa Arief Aini membenarkan adanya penyera-

han bukti perdamaian yang diserahkan ibu korban. Namun dia menyebut belum mempelajari isinya, termasuk posisi ibu korban dalam kasus ini. ”Yang menyerahkan ibu korban, saya tidak menyebut (dia sebagai) saksi pelapor lho ya, tapi ibu dari korban,” terangnya saat dikonfirmasi.

Aldi Alfarisi alias Kasmu merupakan Ketua Komisi A DPRD Bangkalan. Dia ditangkap di Hotel Oval bersama dengan LCD (14) pada 2 Februari lalu. Kasus yang menyeret Aldi sempat menggegerkan Surabaya. Dia ditangkap Tim Cobra dan Sub Detasemen Gegana Anti Teror Polda Jatim.

Dugaan sebelumnya dia adalah otak penembakan terhadap aktivis Bangkalan Mathur Khusairi. Belakangan, kasus dugaan penembakan dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti. Tapi, Aldi tetap dijerat Pasal 81 dan 82 UU No 23/2002 tentang perlindungan anak. Selain Aldi, polisi sebelumnya juga membekuk Syaefudin alias Reza (27) yang merupakan rekan Aldi. (arn/dek)

FOTO:BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Kasus dugaan asusila yang diduga dilakukan Aldi Alfarisi alias Kasmu akhirnya disidangkan di PN Surabaya. Sebelumnya, kasus ini dikabarkan ngendon karena tak kunjung masuk peradilan meski kejadiannya sudah lebih dari setengah tahun lalu. Tapi, akhirnya Kasmu pun menjalani sidang tertutup beragendakan pembacaan dakwaan.

Aldi dijadikan pesakitan karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak tirinya. Anggota DPRD Bangkalan itu, bahkan juga tidak ditahan penyidik Polda Jatim dan Kejati Jatim, meski kasus yang membelitnya cukup serius.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Hari Basuki yang menyidangkan kasus ini, terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau eksepsi sebagaimana hak terdakwa usai mendengarkan dakwaan. Dengan demikian, agenda langsung dilanjutkan pada mendengarkan keterangan saksi. “Ada tiga saksi yang hadir. Salah satunya Kusnatun yang merupakan ibu korban

DUKUNGAN: Rasiyo (kanan) bersama Rektor UMS Sukadiono menyebutkan Jatim banyak memerlukan bidan dan perawat.

WNA Profesional Wajib Bahasa Indonesia SURABAYA (BM) - Pencabutan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi calon pekerja asing yang ingin masuk di Indonesia oleh Menakertrans menuai protes. Kebijakan itu dinilai tidak adil lantaran tenaga kerja asal Indonesia yang hendak kerja di luar negeri dituntut menguasai bahasa nasional negara yang dituju.

Karena itu, sedikitnya 1.000 ahli madya keperawatan, analis kesehatan, kebidanan, dan profesi ners Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) melayangkan protes. Protes ini mereka sampaikan bersamaan pelantikan profesi mereka yang digelar di Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kemarin (1/10).

“Tenaga asing (di Indonesia) harus bisa Bahasa Indonesia. Kami (tenaga kerja asal Indonesia) kalau kerja di luar negeri juga diwajibkan bisa bahasa asing, bahasa negara tujuan,” kata Rektor UMS

SURABAYA (BM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) benar-benar tak memberi ampun bagi terdakwa pengemplang pajak. Buktinya, selain menuntut pidana, pengemplang pajak Rp 40 miliar, Yuji Ossel juga diwajibkan membayar dengan dua kali lipat dari nominal uang yang digelapkannya. Tuntutan dibacakan langsung melalui sidang lanjutan di PN Surabaya, Kamis (1/10).

Kewajiban membayar denda itu, sebagai bukti jika Yuji memang tak terampuni perbuatannya karena sudah merugikan negara. Kemarin sore, dia terkejut saat mengetahui harus membayar Rp 81 miliar, sementara pajak yang digelapkannya Rp 40 miliar.

JPU Jolvis dari Kejari Surabaya menyebut jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 39 ayat (1) UU No. 28/2007 tentang Perpajakan. Itu sebagaimana yang dijeratkan melalui dakwaan pertama.

“Menuntut pidana selama empat tahun dan denda Rp 81 miliar terhadap terdakwa,” katanya.

Meski menghukum berat dan dengan fantastis, jaksa menyebut ada hal meringankan bagi terdakwa. Yakni sudah adanya pembayaran Rp 24,5 miliar oleh terdakwa selama menjalani penahanan. Menanggapi itu,Yuji mengajukan pembelaan dan menegaskan keberatan dengan tuntutan yang dijatuhkan jaksa.

mahasiswa itu.

Komisaris Utama Bank UMKM Jatim tersebut menegaskan Jatim banyak memerlukan bidan dan perawat. Dia berharap ahli madya keperawatan, analis kesehatan, kebidanan, dan profesi ners UMS yang baru dilantik bisa secepatnya masuk dunia kerja. “Di Jatim misalkan bidan ingin buka praktik, harus ada izin dari Dinkes Jatim. Di Pemprov Jatim ada P2T (Pusat Pelayanan Terpadu) yang melayani semua perizinan,” kata Rasiyo.

Terkait lulusan tenaga bidang kesehatan, Rasiyo melontarkan rencana Surabaya bisa menjadi percontohan layanan kesehatan hingga tingkat RW. Poli kesehatan RW diharapkan akan menjadi solusi membludaknya pasien di Rumah Sakit (RS). “Di RSU dr Soetomo seperti Puskesmas Raksasa. Mau ke Rumah Sakit BDH (Bhakti Dharma Husada) ya lokasinya jauh,” tutupnya. (sdp/dek)

FOTO:BM/ARINA

Kena Denda Dua Kali Lipat

Sukadiono disela prosesi pelantikan.

Suko, sapaan Sukadiono, minta Pemprov Jatim mengawal pemberlakuan aturan yang pernah dibuat. “Pemprov ada aturan yang mengharuskan tenaga asing selain bisa Bahasa Indonesia, juga bahasa daerah di Jatim. Misalnya karyawan asing yang kerja di Madura maka harus pula menguasai Bahasa Madura, yang di Banyuwangi bisa menguasai Bahasa Osing. Ini karena menyangkut pelayanan, terutama tenaga asing bidang kesehatan,” papar mantan Dirut Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Surabaya ini.

Protes ini mendapat respon sekaligus dukungan dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Rasiyo. Pria yang akrab disapa Paklek Rasiyo ini hadir sebagai undangan dengan kapasitas sebagai mantan sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Jatim. Dia menyampaikan orasi ilmiah di forum yang juga dihadiri wali

KESAL: Terdakwa Yuji Ossel yang dituntut mengemplang pajak merasa kesal dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya.

Penasihat hukum terdakwa, Tomi Haryo mengaku kecewa dengan tuntutan dan denda yang dikenakan JPU. Dia menyebut jaksa tidak konsisten dan cermat dalam memberikan tuntutan bagi kliennya.

Apalagi, sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Yuji.

“Artinya kerugian negara tidak sebesar yang dituangkan dalam tuntutan jaksa. Dengan begitu, semestinya jaksa mempertimbangkan denda yang dikenakan bagi klien kami. Harus konsisten dan kerugian negaranya dikurangi,” keluh Tomi.

Yuji diseret ke pesakitan karena sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atas nama PT Tiga Daratan yang isinya tidak benar den-

38 Siswa Jatim Siap Songsong LDKS Nasional

gan cara tidak melaporkan seluruh hasil penjualan dalam SPT tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN. Perbuatan tersangka ini dilakukan dalam kurun waktu sejak Januari 2005 sampai Januari 2007.

Dia juga mengelabui petugas pajak dengan cara membuka dua rekening untuk menampung hasil penjualan yaitu rekening yang penjualannya dilaporkan dalam SPT dan rekening yang penjualannya tidak dilaporkan dalam SPT atau melaporkan sebagian penjualan dalam SPT. Selain itu, tersangka juga memungut PPN atas penjualan terhadap konsumen namun tidak disetorkan ke kas negara. Perbuatan terdakwa dianggap merugikan uang negara sebesar Rp 40,6 miliar. (arn/dek)

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman

EFISIENSI: Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman (kiri) dan Sekretaris Dindik Jatim Sucipto yakin dapat mengelola anggaran dengan skala prioritas.

Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim ini.

Penurunan anggaran ini akan disikapi dengan bijak. Tahun depan terjadi pengurangan pos anggaran untuk beberapa kegiatan. Saiful mencontohkan, bila selama ini dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jatim mengikuti semua cabang olahraga, maka akan diprioritaskan kepada cabang pilihan yang bisa dimenangkan.

Jumlah bimbingan teknis (Bimtek) bidang-bidang pendidikan tingkat Jatim juga dikurangi. Pengutamaan dana justru diarahkan kepada pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) 2016, Ujian Sekolah (Usek) 2016, hingga Bimtek Kurikulum 2013 (K-13).

Saiful menegaskan, meski alami

penurunan secara akumulasi, beberapa pos anggaran dana fungsi pendidikan tidak jauh berbeda. Misalnya besaran dana hibah kepada sekolahsekolah, utamanya sekolah swasta, di Jatim. Tahun 2015 dana hibah mencapai Rp 500 miliar, sementara tahun ini nominalnya hampir sama.

Terpisah, Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, dengan adanya penghematan anggaran, maka pelaksanaan program harus benar-benar efisien dan efektif. Setiap bidang yang mengelola program harus tahu mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan. ”Kami yakin, meski anggaran yang ada paspasan, layanan mutu dan kualitas pendidikan di Jatim tidak akan berkurang,” tandasnya. (sdp/dek)

SURABAYA (BM) - Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) cukup terkenal di dunia pendidikan Jatim.

Salah satu kegiatan membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) itu seperti menjadi rutinitas wajib sekolah mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Namun tahun ini, pemerintah pusat mulai tertarik untuk menjadikannya sebagai kegiatan nasional dengan mengundang delegasi dari provinsi-provinsi se-Indonesia.

Provinsi Jatim menjadi salah satu yang akan terlibat dengan mengirimkan 38 siswa dari 38 kabupaten/kota. Segala persiapan pun telah dilakukan agar delegasi Jatim mampu menguasai iklim LDKS yang akan melibatkan pengurus OSIS di Tanah Air itu. Di antaranya menggelar pelatihan untuk Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) tingkat provinsi pada Agustus hingga September lalu.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, LDKS sudah menjadi menu rutin pengurus OSIS di Jatim. Sehingga pihaknya yakin, performa delegasi Jatim akan mampu menguasai suasana di LDKS tingkat nasional.“Jatim harus membuat iri provinsi lain. Sebab, provinsi lain belum tentu sesiap ini. Di sini (Jatim), mulai sekolah sampai provinsi sudah melaksanakan itu,” tuturnya.

Saiful mengungkapkan, pembinaan OSIS di Jatim telah berjalan sangat intensif. Bahkan pihaknya memiliki rencana untuk membangun jaringan OSIS yang terintegrasi antar sekolah dan antar daerah. “Saya ingin ada

Siswa dari Jatim yang akan mewakili di tingkat Nasional diberi pelatihan tingkat provinsi.

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengurangi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun depan. Selain karena pelemahan ekonomi negara, pengurangan dana dilakukan pemprov demi menabung dana kebutuhan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

Salah satu SKPD yang dikurangi anggarannya mulai 2016 ialah Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Instansi yang dipimpin Saiful Rachman ini mengalami pengurangan anggaran lumayan besar. Berdasar informasi yang dihimpun, dana yang khusus dikelola Dindik Jatim tahun depan sebesar Rp 215 miliar. Padahal, tahun ini mengelola Rp 375 miliar. Berkurang Rp 160 miliar.

Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengakui penurunan anggaran tersebut tidak hanya terjadi di instansi yang dipimpinnya, melainkan hampir semua SKPD di Pemprov Jatim.

“Langkah itu diambil untuk menghadapi krisis serta persiapan Pilgub Jatim,” kata dia saat dikonfirmasi kemarin (1/10).

Kendati terjadi pengurangan, Saiful memastikan tidak akan ada pengurangan dana fungsi pendidikan. Tahun ini dana fungsi pendidikan dan dana yang dikelola Dindik Jatim sebesar Rp 4,75 triliun, maka tahun depan menjadi Rp 4,6 triliun. “Total anggarannya memang turun. Tapi penurunannya karena yang dikelola dinas dikurangi,” ungkap mantan Kepala Badan

ISTIMEWA

Anggaran Dindik Jatim Berkurang

Siswa mendapat pelatihan kekompakan untuk menghadapi LDKS tingkat nasional.

IKOSIS (Ikatan OSIS) Jatim. Agar pengurus OSIS lintas sekolah dan daerah ini bisa menjalin jejaring,” tutur dia.

Sejauh ini, jejaring pelajar yang terintegrasi semacam ini telah dicontohkan pelajar di sekolah-sekolah di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. “Muhammadiyah punya IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) yang jaringannya mulai sekolah sampai nasional, NU juga begitu. Jaringan OSIS ini belum ada di pusat, makanya akan kita mulai dari Jatim,” tutur Saiful.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas (PMP & PMA) Dindik Jatim Bambang Sudarto menambahkan, seleksi untuk menentukan

38 delegasi ini berjalan cukup ketat.

Setiap daerah, mengirimkan delapan delegasi yang kemudian diambil satu untuk setiap daerah.

“Kita menilai kecakapannya dalam forum. Kemampuannya memecahkan masalah, bersosialisasi dan membangun soliditas tim,” tutur dia. Kemampuan ini, lanjut Bambang, tidak bisa dikuasai siswa yang hanya pintar secara akademik saja, melainkan juga harus memiliki wawasan yang luas. Selain itu, semangat mereka juga menjadi penilaian.

“Semangat penting. Karena mereka adalah organisator di sekolah. Sehingga tidak mungkin organisasi itu diisi oleh pengurus yang tidak punya semangat,” pungkas Bambang. (adv/sdp)

www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Warga Dupak Diringkus dalam OTT Sabu BNNP

Jaringan Guangzhou di Balik Impor 19,1 Kg SURABAYA (BM) – Pengiriman sabu asal China yang pernah terungkap beberapa waktu, terus diusut. Dalam operasi tangkap tangan (OTT), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, akhirnya berhasil menangkap Sucipto (35), tersangka pengedar narkoba warga Dupak di rumahnya.

Hasil penggeledahan, BNNP menemukan barang bukti sabu seberat 4,1 kilogram dengan nilai sekitar Rp 6 miliar.

Semua sabu itu oleh jaringan internasional tersebut, dikirim ke Indonesia dengan disembunyikan di dalam mesin pemotong rumput dan pompa air. “Kami dapat infonya akan ada sabu asal China masuk Surabaya dari BNN Pusat,” ungkap Kabid Pemberantasan dan Penindakan BNNP Jatim AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto di kantornya, Kamis (1/10).

Informasi itu lantas ditelusuri dengan menerjunkan tim. Diketahui, pengiriman sabu itu diambil oleh Sucipto. “Dia sempat mengelak sedang membawa pompa air dan alat potong rumput di pikap yang dikendarainya. Lalu kami periksa dan termasuk kami bongkar dalamnya. Dia tidak bisa mengelak setelah kami temukan sabunya di dalam alat potong rumput dan pompa air yang dibawanya,” terang Bagijo.

INLINE story Tiga kali sukses dengan modus 'impor' mesin pemotong rumput dan pompa air berisi sabu, membuat Sucipto keranjingan untuk kembali menggeluti bisnis haram.

Namun pengiriman keempat berhasil diungkap BNNP dengan barang bukti 4,1 kg sabu.

Total, sabu yang diimpor Sucipto dari Jaringan Guangzhou sepanjang 2015 mencapai 19,1 kg.

mencium modus ini sejak lama.

Ada catatan, sepanjang 2015 jaringan Guangzhou sukses mengekspor sabu kepada Sucipto seberat 19,1 kg dalam 4 kali pengiriman dengan modus serupa. Yakni dua kali pengiriman seberat masingmasing 7 kg, sekali 1 kg dan terakhir yang terungkap 4,1 kg.

“Untuk yang terakhir berhasil digagalkan oleh anggota kita dengan bekerjasama BNN Pusat,” ujar Bagijo. Tersangka selanjutnya akan dijerat dengan undangundang nomor 35/2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Tersangka juga akan dibawa ke Jakarta untuk proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. (dsb/ssn/epe)

FOTO:BM/ANTARA

SINDIKAT INTERNASIONAL: Petugas BNNP Jatim menunjukkan sabu dan tersangka, Kamis (1/10). Setelah tiga kali lolos, sabu dari jaringan internasional yang disembunyikan di dalam mesin pemotong rumput dan mesin pompa air dari Guangzhou melalui jalur laut, akhirnya bisa terungkap.

AKBP Bagijo mengungkap jika Sucipto merupakan anggota jaringan internasional. Untuk memesan kristal haram tersebut, tersangka bermain dengan seorang bandar narkoba lain yang masih mendekam di Lemabaga Pemasyarakatan (Lapas) Pamekasan.

Bandar tersebut yang punya ja-

ringan ke sindikat Guangzhou.

Namun prosesnya tidak langsung terjadi begitu saja. “Tersangka Sucipto ini menghubungi penghuni lapas terlebih dahulu. Kemudian, dari lapas menghubungi orang yang ada di Nigeria agar dikirim narkoba.

Setelah itu, dari Nigeria menghubungi orang yang ada di Guang-

zhou, agar melakukan pengiriman narkoba,” beber Bagijo.

Untuk menghindari penciuman petugas, jalur laut yang dipakai dengan modus ekspor mesin pemotong rumput dan pompa air. Modus itu pernah sukses sebelumnya.

Apalagi kiriman terakhir dipecah dalam 7 kantong plastik. BNN

Ratusan Pengembang Belum Serahkan Fasum

Dewan Panggil SKPD Terkait

FOTO:BM/MADJI

AKRAB: Nurwiyatno bersama unsur pimpinan DPRD Surabaya berdiskusi usai Rapat Paripurna.

Pj Walikota Rapat Paripurna Perdana Minimnya Serapan Anggaran Jadi Bahan Evaluasi SURABAYA (BM) - Penjabat (Pj) Walikota Nurwiyatno meminta seluruh SKPD Pemkot Surabaya, segera menyerahkan laporan kinerja maupun program yang tengah berjalan.

Langkah ini dilakukan menyusul serapan anggaran yang tak maksimal pada 2015.

Nurwiyatno membeberkan langkah ini pada rapat paripurna perdana sebagai Pj di DPRD Surabaya. Dalam rapat dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) Surabaya tentang P-APBD 2015, dia mengungkap akan segera menindaklanjuti situasi ini.“Awal pekan nanti saya akan panggil semua (SKPD, red). Sementara pekan ini masih bersilaturahim dengan seluruh jajaran Forpimda,” ungkapnya, Kamis (1/10).

Namun Nurwiyatno membantah minimnya serapan APBD 2015 akan berimbas pada mutasi pejabat. Dia mengaku hanya ingin mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD. “Lho saya

ndak bilang mau ada mutasi. Itu informasi dari mana?” kata Nurwiyatno balik bertanya kepada wartawan yang menanyakan hal itu.

Dia menegaskan, tugas Pj sejauh ini hanya untuk meneruskan roda pemerintahan pemkot setelah walikota sebelumnya berakhir masa jabatan. “Kalau SKPD sudah baik tidak perlu (mutasi, red). Kalaupun toh ada perlu ada koordinasi terlebih dahulu,” pungkasnya. (dji/epe)

SURABAYA (BM) – Banyaknya keluhan masyarakat terkait Fasilitas Umum (Fasum) yang belum diserahterimakan pengembang kepada Pemerintah Kota (Pemkot), direspon cepat DPRD Surabaya. Komisi C memanggil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas persoalan yang dinilai merugikan Pemkot tersebut.

Anggota Komisi C Ahmad Suyanto mengungkapkan, berdasarkan data milik pemkot, ada sebanyak 125 dari 190 pengembang yang belum menyerahkan fasum. Namun dia mengaku tidak tahu alasannya. Apakah karena kesengajaan atau kurangnya sosialisasi pemkot.

“Seperti yang ada di kawasan perumahan Pakuwon dan Ciputra.

Pengembang belum menyerahkan fasum karena terus membeli tanah, sehingga luasan bertambah. Sementara berdasarkan aturan apabila 75 persen pembangunan sudah selesai, maka fasum harus diserahkan kepada pemerintah,” ujarnya.

Anggota Komisi C dari Partai Nasdem,Vinsensius menambahkan, pemkot perlu melakukan pendataan terhadap pengembang di Surabaya. Pendataan ini untuk melakukan klasifikasi seperti pengembang besar, sedang, dan kecil. “Dari data pengembang ini

kemudian diketahui pengembang yang belum menyerahkan fasum,” ucapnya.

Usai pendataan, pemkot juga perlu memetakan masalah untuk dicarikan solusi terbaiknya. Untuk itu perlu adanya tim yang bekerja khusus mengurusi problem fasum. Lanjut dia, selain masalah fasum, adapula masalah lain seperti penggunaan fasum yang menyalahi aturan. Misalnya penggunaan untuk reklame. Disebut Awey, sapaannya, seperti yang terjadi di perumahan Darmo Boulevard.

Karena itu, dia mengusulkan agar Pemkot Surabaya merevisi Perda No 7/2010 tentang penyerahan sarana dan prasarana. Dia menilai, banyak kelemahan yang bisa digunakan oleh pengembang untuk tidak menyerahkan fasum.

Contohnya penyerahan fasum jika pembangunan perumahan sudah mencapai 75 persen rawan diselewengkan. Sebab, faktanya, dalam setplan pembangunan perumahan seluas 5 hektar, namun dalam perjalanan seringkali pengembang menambah luasan pembangunan. Sehingga, batasan 75 persen tak segera tercapai.

“Saya usulkan batasan 75 menjadi 30 persen fasum sudah diserahkan ke pemkot. Namun selama pembangunan belum selesai biaya perawatan fasum dibebankan kepada pengembang,” ucapnya.(arn/epe)

Penganugerahan Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman 2015

Museum 10 Nopember Surabaya Terbaik Nasional SURABAYA (BM) - Museum 10 Nopember Surabaya kembali raih penghargaan sebagai Museum Kabupaten/Kota terbaik tingkat nasional. Penghargaan dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencananya akan diserahkan hari ini, Jumat (2/10), di Museum Nasional Jakarta.

Kepala UPTD Monumen Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR , Neng Resti Sri Hartanti mengatakan, dalam acara yang bertajuk Penganugerahan Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman 2015, akan diberikan penghargaan kepada para pihak yang berjasa dalam pelestarian cagar budaya dan pengembangan permuseuman, baik pemerintah atau swasta. Garis besar penilaian terdiri dari, pengelolaan museum, pelayanan kepada pengunjung, frekuensi jumlah kunjungan, kebersihan dan

program sekarang hingga kedepan yang digagas oleh Museum 10 Nopember Surabaya.

Museum yang mendapat penghargaan Abiawa Musea kategori museum daerah terbaik I tahun 2015 oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini, juga mengalami kenaikan jumlah wisatawan tiap bulannya. Terhitung pada bulan September 2015, Museum 10 Nopember mampu menarik sebanyak 13.114 pengunjung yang terdiri dari 12.969 wisatawan dalam negeri, dan 145 wisatawan manca negara.

Neng Resti menambahkan, Museum 10 Nopember sendiri bisa dijadikan sebagai tempat edukasi sekaligus tempat berwisata.

Sebanyak 15 staf UPTD Monumen Tugu Pahlawan, dituntut mampu memandu wisatawan dalam negeri dan manca negara.

Selain itu, Museum 10 Nopember juga membebaskan biaya

FOTO:BM/MADJI

PENGHARGAAN: Gerbang masuk Tugu Pahlawan yang menjadi lokasi Museum 10 Nopember, masih jadi tujuan wisata sejarah favorit di Indonesia.

masuk kepada pelajar dan mahasiswa dengan syarat menunjukkan kartu identitas pelajar.

“Museum kini harus bisa menjadi jujukan wisata, tak hanya edukasi. Sebanyak 15 staf kantor UPTD pun harus mampu menjadi

pemandu wisata jika sewaktuwaktu diperlukan. Agar masyarakat terutama generasi muda gemar datang ke museum, kami membebaskan biaya masuk dan cukup menunjukan kartu pelajar,” imbuh perempuan kelahiran Kota

Kembang, Bandung ini.

Berdiri di atas lahan seluas 2,4 Hektar, Museum yang memiliki total koleksi berjumlah 218 koleksi ini, dilengkapi juga dengan perpustakaan, toko cenderamata, dan ruang auditorium. Di bagian halaman terdapat mobil hitam berjenis Opel Kapitan dengan tahun pembuatan 1956 milik Bung Tomo, sementara pada bagian dalam, terdapat buku harian dan radio transistor yang berusia 81 tahun milik Bung Tomo.

Wardah, pemandu lokal di Museum 10 Nopember Surabaya, mengatakan, dalam sehari, ratarata ada 200 hingga 300-an pengunjung yang datang berkunjung. Mereka umumnya adalah pelajar, mulai dari anak-anak di PAUD hingga mahasiswa. Besarnya animo aikanak sekolahan untuk datang ke museum itu membuatnya senang menjalani pekerjaannya. (sdp/epe)

Sweeping Zam-zam Berlebih SURABAYA (BM) – Air zam-zam menjadi oleh-oleh terpopuler bagi jamaah haji Indonesia usai menunaikan Rukun Islam kelima tersebut. Terkadang, kuota 5 liter setiap jamaah haji dirasa belum cukup sehingga menambah sendiri air zam-zam ditempatkan di barang bawaan. Padahal tindakan tersebut sangat dilarang karena bisa bahayakan penerbangan.

Tak heran, pemeriksaan barang bawaan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, bisa memakan waktu lama. Otoritas penerbangan Arab Saudi sweeping koper jamaah yang akan dimasukkan pesawat. Jika diketahui ada air zam-zam, langsung disita. Arsyad Hidayat Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, mengatakan sudah kerap mengingatkan aturan itu kepada jamaah Indonesia. Tapi masih ada saja yang berusaha melanggar. “Jamaah dilarang membawa air zam-zam dalam koper,” tegasnya.

Saat ini, kata Arsyad, sebanyak 13.679 jamaah dari 32 kloter secara bertahap sejak 28 September sampai Rabu telah kembali ke Tanah Air. Jamaah dari gelombang kedua yang berangkat ke Tanah Suci pada 4 September 2015 akan melanjutkan perjalanan setelah menunaikan ibadah haji di Makkah ke Madinah mulai Sabtu besok. “Demikian pula dengan mereka yang menjadi korban peristiwa Mina bisa menyempurnakan ibadah mereka ke Kota Madinah untuk menyelesaikan Arbain,” katanya.

Namun bila mereka yang menjadi korban atau keluarga korban Mina ingin melakukan mutasi penerbangan atau kembali lebih cepat ke Tanah Suci, kata Arsyad, pihaknya memberi kemudahan untuk kembali lebih cepat. “Ini bentuk bantuan dan penghormatan kepada mereka,” katanya. (at/epe)

Kemiskinan

Legislator Sorot Amburadulnya Data SURABAYA (BM) - Validasi data masyarakat miskin (Maskin) di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemas KB), jadi sorotan anggota DPRD Surabaya. Selama ini, perkembangan angka kemiskinan yang dilakukan tidak pernah diekspos atau diserahkan ke legislatif.

“Padahal data ini menurut pemkot dipergunakan untuk Jamkesmas ataupun usulan Raskin,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat , H Junaidi usai sidang paripurna, Kamis (1/10).

Karenanya, data Bapemas KB dinilai rawan tidak valid. Indikasi yang terungkap, masih banyak warga yang meminta tolong ke legislator untuk menguruskan FOTO:BM/MADJI Surat Keterangan Junaidi Miskin (SKTM).

“Kalau datanya valid, harusnya semua tercover. Ini yang minta bantuan SKTM ya ber-KTP Surabaya, kok tidak terdaftar di Jamkesmas atau BPJS yang ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Terkait pembagian beras miskin (raskin), seringkali pihak RT membagi kembali jatah raskin yang sudah diterima oleh masyarakat agar merata. “Data Maskin pemkot mestinya juga menjadi salah satu acuan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk Raskin,” tegasnya.

Dengan anggaran pendataan Rp 3 miliar, harusnya Bapemas menjaga validitas data dan selanjutnya dilaporkan ke legislatif. “Tapi setiap kita (DPRD) meminta data kemiskinan, tidak pernah ditindaklanjuti positif oleh Pemkot dalam hal ini Bapemas KB sebagai pelaksana,” tuturnya.(dji/epe)

14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Tim Gabungan Razia Rumah Kos

Pekerja Dirikan Tenda, Tuntut Pesangon SIDOARJO (BM) - Puluhan karyawan pabrik pembuatan alat kantor CV Dirgahayu di Waru, Sidoarjo, mendirikan tenda keprihatinan di depan pabrik untuk menuntut pesangon dan gaji yang belum terbayarkan selama tujuh bulan. ”Kami mendirikan tenda di depan lokasi pabrik yang ada di Waru ini sebagai salah satu upaya kami menuntut pada perusahaan untuk membayarkan pesangon dan gaji kami selama tujuh bulan terakhir,” kata salah seorang perwakilan buruh Rudy Susanto, Kamis (1/10).

Ia mengemukakan, sejak tujuh bulan terakhir, pihak perusahaan memang sudah tidak lagi berproduksi dengan alasan perusahaan sudah bangkrut. ”Namun, pihak perusahaan masih mewajibkan kepada kami untuk melakuan absen masuk kerja setiap pukul 07.30 WIB sampai pukul 08.30 WIB. Jadi selama tujuh bulan itu, setelah kami absen di pabrik, kembali lagi pulang,” katanya.

Selama tujuh bulan terakhir, kata dia, para buruh juga sudah melakukan

Periksa Status Kependudukan dan Antisipasi Narkoba

Pendirian Posko Harus Koordinasi KPU FOTO:BM/HADI

SIDOARJO (BM) - Tim gabungan dari Polsek Buduran, Satpol PP, aparat Desa Entalsewu, Kec Buduran, Sidoarjo serta petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Sidoarjo, menggelar razia yustisi dan narkoba di sejumlah rumah kos. Dari hasil razia tersebut, petugas tak mendapati penghuni sebagai pengguna narkoba.

Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas satu per satu menyisir kamar kos. Rata-rata penghuni merupakan pendatang dari berbagai daerah. Petugas BNNK Sidoarjo, Dody Eko Cahyono mengungkapkan, pihaknya hanya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo. Terutama warga pendatang yang notabene bekerja di tempat-tempat hiburan malam.

“Dari hasil di lapangan, yang kita curigai itu akan kita lakukan tes urine.

Ada dua orang yang sudah kita tes.

Warga Cianjur yang bekerja sebagai SPG dan warga asal Bandung yang bekerja di kafe. Namun keduanya negatif,” kata Dody Eko Cahyono, Kamis (1/10).

Sementara, Kades Entalsewu, Sukriwanto mengatakan, razia tersebut dilakukan atas instruksi langsung dari kecamatan yang difokuskan kepada warga pendatang. Baik status kependudukannya, KTP, KK dan Surat Nikah juga tak luput dari sasaran petugas.

“Kita hanya periksa status penduduknya. Karena mereka yang kos di sini rata-rata dari luar daerah dan kebetulan bekerja di Sidoarjo,” kata Sukriwanto. (adi/azt)

RAZIA: Tampak petugas gabungan memeriksa penghuni rumah kos di Desa Entalsewu, Kec Buduran, Sidoarjo. Selain memeriksa status kependudukan, juga mengantisipasi pengguna narkoba.

Sosialisasikan Pilkada Wilayah Pinggiran SIDOARJO (BM)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, terus melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang terutama di wilayah pinggiran kabupaten setempat.

Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo Divisi Sosialisasi, M Iskak, Kamis (1/10), mengatakan, sosialisasi kali ini

langkah persuasif dengan meminta kejelasan kepada perusahaan terkait dengan hak mereka selama ini. ”Namun alasan perusahaan, kalau pesangon dan gaji tersebut akan diberikan setelah pabrik yang ada di Waru tersebut laku dijual,” katanya.

Atas dasar itulah, kata dia, dirinya bersama-sama dengan rekannya yang lain mendirikan tenda di depan lokasi pabrik untuk mengetahui kondisi terkini di pabrik karena di dalam pabrik masih banyak peralatan produksi. ”Tujuan kami mendirikan tenda ini karena kami ingin terus memantau apakah pabrik ini sudah dijual atau belum,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Agus S mengatakan saat ini pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada para buruh ini. ”Kami akan terus melakukan pendampingan kepada buruh agar mereka kembali mendapatkan hak-hak mereka yang selama ini masih belum diterima,” katanya. (ant/azt)

dilakukan di Dusun Kepetingan, Buduran, Sidoarjo. ”Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mengingatkan warga masyarakat terkait dengan tata cara pemilihan kepala daerah yang baik dan benar,” katanya.

Ia mengemukakan, pada sosialisasi ini terdapat dua materi yang dilakukan pada kesempatan tersebut.

”Pertama adalah tahapan pemilihan kepala daerah dan yang kedua imbauan kepada warga masyarakat untuk turut serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Desember mendatang,” katanya.

Pihaknya juga mendorong kepada masyarakat untuk melihat daftar pemilih sementara yang nantinya akan disem-

purnakan menjadi daftar pemilih tetap. ”Kami ingin warga melihat dengan seksama apakah namanya sudah masuk dalam daftar pemilih sementara atau belum,” katanya.

Menurutnya, dari data daftar pemilih sementara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo ini tercatat sebanyak 1.367.485 pemilih. (ant/azt)

SIDOARJO (BM) - Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo, meminta kepada masing-masing pasangan calon untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (kpu) saat akan mendirikan posko.

Pimpinan Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Rosul, Kamis (1/10), mengatakan koordinasi tersebut perlu dilakukan menyusul pendirian posko tersebut berhubungan dengan alat peraga kampanye. ”Pada awal kampanye banyak sekali posko yang didirikan tersebut menggunakan alat peraga yang bukan dari KPU Kabupaten Sidoarjo, dan itu tidak boleh dilakukan,” ucapnya, menegaskan.

Ia mengemukakan, dengan adanya koordinasi dengan KPU, maka pendirian posko yang dilengkapi dengan alat peraga kampanye tersebut bisa terkontrol dengan baik.

PASURUAN

”Jangan sampai posko yang sudah terlanjur didirikan tersebut, harus dibongkar ulang dengan alasan alat peraga yang digunakan bukan dari KPU,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan KPU terkait dengan rekomendasi pembetulan alat peraga yang dipasang tidak pada tempat seharusnya. ”Salah satunya seperti pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang di depan balai desa yang ada di KecamatanTarik, Sidoarjo,” ungkapnya.

Ia menuturkan, saat ini yang menjadi fokus perhatian dari Panwas adalah masalah perbaikan alat peraga yang rusak dan juga penempatan alat peraga yang tidak sesuai penempatannya. ”Hal itu perlu dilakukan karena saat ini banyak alat peraga kampanye yang rusak saat dilakukan pemasangan oleh para rekanan,” katanya. (ant/azt)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Prioritaskan Proyek Jalan Terong Dowo JEMBATAN: Proyek jembatan di Dusun Kesiman, Desa Sukoreno, Prigen yang dibangun dari kucuran ADD dan DD.

Penggunaan ADD dan DD Butuh Transparansi FOTO:BM/HABIBI

PASURUAN (BM) - Ruas jalan Dusun Terong Dowo, Desa Sukoreno, Kec Prigen, Kab Pasuruan sepanjang 2 km, kondisinya rusak parah. Lapisan aspal sudah banyak yang terkelupas sehingga kerap menyebabkan pengguna jalan terjatuh.

Dari data yang dihimpun Berita Metro(BM), Kamis (1/10) menyebutkan, akses jalan altenatir menuju Prigen tersebut sudah bertahun-tahu tak pernah tersentuh pembangunan.

Beberapa warga menuturkan, kerusakan jalan tersebut sudah sejak tahun 2000 silam. Anak-anak sekolah serta warga yang melintas harus berhatihati jika tidak ingin terpeleset.

“Jalannya sudah sudah tidak rata lagi, bahkan jalan makadam terlihat.

Apalagi kalau musim hujan tiba, jalan becek, licin serta membahayakan pengguna jalan. Sudah tak terhitung berapa kali pengendara yang terpeleset,” kata Tukar (51), warga Dusun Terong Dowo.

Terpisah anggota Komisi III DPRD Kab Pasuruan, Samsul Hidayat yang dikonfirmasi Berita Metro (BM) mengatakan, dirinya sudah mendapat pengaduan berkali-kali dari warga dan

FOTO: BM/ANAM

2016 Dibangun, Usulkan Anggaran Rp 2 Miliar

PARAH: Kondisi jalan Dusun Terong Dowo, Desa Sukoreno, Kec Prigen, Kab Pasuruan yang rusak parah. Komisi III DPRD mengusulkan perbaikan dilakukan 2016 dengan anggaran Rp 2 miliar.

Kades agar Dinas PU Bina Marga segara membangun jalan tersebut.

Samsul juga menegaskan, dirinya

juga berusaha mengawal pembangunan jalan tersebut tahun 2016 mendatang.

Usulan anggaran peningkatan jalan men-

capai Rp 2 miliar. “Sudah saya masukan dalam ploting pembangunan di 2016 nanti,” katanya. (bib/nam/azt)

Pembangunan Jalan Paving Dikebut

PERWAKILAN

sudah lama mendambakan jalan yang mulus.

Menurut warga Dusun Selorawan, Ashadi (37), tiap hari pemasangan paving dikebut, mengingat jalan lingkungan ini merupakan akses menuju desa lain. Sehingga jika cepat selesai, tidak akan mengganggu arus lalu lintas.

“Selain itu, warga sekitar juga ikut mendukung dan berpartisipasi agar proyek jalan ini bisa segera diselesaikan,” tuturnya. (bib/ar/azt)

dua yakni di Dusun Kesambin menghabiskan biaya Rp 73,6 juta.

Sedangkan pemasangan paving Dusun Kesambin yang menelan biaya Rp 150 juta.

Kepala Desa Sukoreno, Karianto yang ditemui Berita Metro (BM), Kamis (1/10) mengatakan, program tersebut telah berjalan baik serta mendapat dukungan penuh dari warga, BPD serta tokoh masyarakat melalui forum musyawarah.

“Mereka menganggap pelaksanaan program tersebut sangat realistis dan transparan,” katanya. (bib/nam/azt)

Warga Protes Pencemaran Udara

FOTO:BM/HABIBI

PASURUAN (BM) - Akses jalan lingkungan yang selama ini dikeluhkan warga Dusun Selorawan, Desa Cangkringmalang karena berlubang serta kerap menyebabkan kecelakaan, kini sudah diperbaiki Pemkab Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya.

Pembangunan jalan lingkungan perkotaan sepanjang kurang lebih 300 meter ini terus dikebut, agar selesai tepat waktu. Proyek yang di kerjakan CV Dwisaka Prima mendapat sambutan positif dari warga. Apalagi meraka

PASURUAN (BM) - Desa Sukoreno, Kec Prigen, Kab Pasuruan telah menetapkan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2015. Dana yang sudah cair untuk pembangunan dua Jembatan, yakni di Dusun Kesiman RT 04 RW 11 dan jembatan di RT 01 RW 10 yang menelan biaya Rp 80 juta.

Juga pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT), plengsengan tersier Dusun Kesiman dengan biaya Rp 64,35 juta. Untuk pembangunan plengsengan ruas

PAVING: Tampak aktivitas pemasangan paving di jalan lingkungan Dusun Selorawan, Desa Cangkringmalang.

PASURUAN (BM)- Puluhan warga Rembang mendatangi DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (1/10).

Mereka mengadukan dugaan pencemaran udara yang dilakukan PT Asia Sejahtera.

Warga kesal karena aktivitas produksi perusahaan pengolahan tulang itu sering memunculkan bau menyengat. Tak hanya di sekitar Desa Pejangkungan, Kecamatan Rembang.

Tetapi, hampir menyeluruh di kawasan Kecamatan Rembang.

“Saat kita telusuri, bau busuk itu bersumber dari pabrik tulang yang

ada di kawasan PIER tersebut,” ungkap Yasib, salah seorang warga Pekoren.

Dirinya menuturkan, pencemaran udara sudah berlangsung lama. Warga yang terdampak, kerap menyampaikan protes pada perusahaan.

Ketua Komisi III DPRD Kab Pasuruan, Rusdi Sutejo berencana menggelar sidak. Juga akan melakukan pemanggilan terhadap pihak perusahaan serta BLH untuk mengklarifikasi terkait pencemaran udara tersebut. (bib/azt)

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi; Pasuruan Raya: Ah. Habib (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015

Pengedar Ribuan Pil Koplo Diringkus LAMONGAN (BM) - Wilayah Kecamatan Sugio, kembali diobokobok anggota Satreskoba Polres Lamongan. Ini karena seorang warganya terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi akhirnya menangkapDedikIrawan(24)Alias Pakih tanpa perlawanan.

Dedik diciduk anggota Satreskoba Polres Lamongan karena mengedarkan obat daftar G jenis double L di Jalan Raya Makam Dowo Daliwangun

Dusun Angun Desa Daliwangun Kecamatan Sugio, sekitar pukul 22.00, Rabu (30/9).

Penangkapan tersebut bermula ketika polisi mendapat informasi mengenai Dedik yang jadi target karena mengedarkan pil koplo. Posisi tersangka saat itu berada Desa Daliwangun Kecamatan Sugio Lamongan.

Dedik Irawan alias Pakih akhirnya diringkus. Saat dilakukanpenggeledahanpolisimenyita

barang bukti berupa 1.000 butir double L, satu unit HP merek Nexcom warna merah. Saat diinterogasi, tersangka mengaku pil-pil tersebut ia dapatkan dari temannya yang akrab dipanggil Nyantek.

Dia juga mengaku sudah tiga kali menerima barang dari nyantek tersebut. Selanjutnya tersangka bersama barang buktinya dibawa ke Mapolres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut. Paur Subbag Humas Polres Lamongan

Ipda Raksan membenarkan penangkapan itu.

Ia menamabahkan bahwa penangkapan pengedar narkoba tersebut merupakan salah satu realisasi dari komitmen jajaran Polres Lamongan untuk memberantas narkoba.

“Ini adalah salah satu upaya polisi untuk memberantas penyakit masyarakat,” ungkapnya, Kamis (1/10). (dwi/ zen/nov)

Kasdim 0812 Lamongan Lantik 36 Anggota Naik Pangkat LAMONGAN(BM) - Bertempat di lapangan Makodim 0812 Lamongan digelar upacara kenaikan pangkat sebanyak 36 anggota kodim setempat di acara Rabu (1/10), itu Mayor (Inf) Wiyono sebagai Kasdim menjadi Inspektur Upacara.

Selain itu, Mayor Wiyono ikut melantik anggota yang naik pangkat. Kenaikan pangkat

itu terdiri dari Praka ke Kopda, Kopda ke Koptu, Serda ke Sertu, Sertu ke Serka, Serka ke Serma dan Serma Ke Pelda.

Sementara perwakilan kenaikan pangkat itu di antaranya Praka Nanang Kosim, Kopda Nurhadi, Serda David Sunarto, Sertu Seger, SerkaYoyok dan Serma Isah Putra. Anggota Kodim 0812 Lamo-

FOTO: BM/NUN

KEBANGGAAN: Kasdim 0812 Lamongan Mayor (Inf) Wiyono saat melantik anggota kodim yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi.

ngan yang memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi itu terdiri dari Praka ke Kopda sebanyak 3 orang.

Lalu Kopda ke Koptu 4 orang, Serda ke Sertu 22 orang, Sertu ke Serka 2 orang, Serka ke Serma 3 orang dan Serma ke Pelda 2 orang. Pangkat merupakan penghargaan atau pengakuan atas kinerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan.

Di samping itu, pangkat juga merupakan amanah yang sangat tinggi nilainya yaitu memiliki dimensi moralitas yang mengandung pesan dan harapan dari organisasi untuk diwujudkan dalam pelaksanaan tugas yang optimal sesuai dengan job description masing-masing.

Selain itu, pangkat juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari negara dalam hal ini TNI AD yang diberikan kepada prajurit berdasarkan prestasi kerja selama pengabdiannya.

Sehingga pangkat juga merupakan sesuatu yang perlu dibanggakan oleh setiap prajurit dan keluarganya. “Semakin tinggi pangkat dan jabatan, maka akan bertambah besar tugas dan tanggung jawab yang diemban serta semakin berat pula perjuangan dan pengorbanan untuk lebih baik lagi tugasnya,” pungkas Kasdim 0812 Mayor Inf Wiyono. (nun/han/zen/nov)

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

Disparitas UMK Hantui Pengusaha Gresik

Perusahaan Bakal Ekspansi ke Lamongan GRESIK (BM) - Saat ini sejumlah pengusaha melihat Lamongan lebih potensial untuk mengembangkan sektor industri dibandingkan dengan wilayah Gresik. Bahkan, sudah ada lima perusahaan di Gresik yang bakal ekspansi ke Kota Soto itu.

“Kelima perusahaan itu kebanyakan adalah industri padat karya. Mereka bergerak di bidang tekstil, pengolahan ikan kemasan, sepatu, docking, dan peralatan pertanian. Ada yang mau ekspansi serta ada juga yang relokasi,” beber Tri Andhi Suprihartono, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Gresik, kemarin (1/10).

Lebih lanjut dia menjelaskan alasan pengusaha melakukan relokasi ke Lamongan bahkan ekspansi karena mahalnya Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Gresik. Sementara di Lamongan meskipun daerahnya berbatasan langsung dengan Gresik UMK-

nya dinilai murah.

“Perbandingannya sangat jauh jika di Gresik hanya untuk memberi upah satu orang di Lamongan hampir bisa untuk dua orang,” terangnya.

Sementara UMK 2015 Gresik sebesar Rp 2.707.500, masih terang dia dan hanya selisih Rp 2.500 dengan Surabaya yakni sebesar Rp 2.710.000. “Masak UMK Gresik juga lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2015 yang hanya Rp 2,7 juta pas,” cetusnya.

Sedangkan Lamongan meski bersebelahan dengan Gresik, UMK 2015 hanya Rp 1.410.000 atau selisih Rp 1.297.500 dengan Gresik. “Untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) ahli di Lamongan juga tidak sulit, seumpama harus ngambil dari Gresik atau daerah sekitarnya juga tidak akan kesulitan,” tandasnya.

Di sisi lain, infrastruktur Lamongan juga sudah memadai, khusus-

nya masalah transportasi. “Lamongan tidak terlalu jauh dengan Surabaya yang merupakan sentra ekonomi Jawa Timur. Selain itu, Lamongan juga memiliki pelabuhan bertaraf Internasional,” pungkasnya.

Sementara,KepalaDinasTenagaKerja (Disnaker) Pemkab Gresik Mulyanto tak menampik ada sejumlah perusahaan yang akan melakukan relokasi dan ekspansi ke Lamongan. Dia juga mengakui adanyadisparitasataukesenjanganUMK antara Gresik dan Lamongan meskipun wilayahnya berbatasan langsung.

“Memang ada tiga sampai lima industri yang berencana relokasi ke Lamongan. Penyebabnya selisih UMK di Gresik dan Lamongan sangat jauh.

Selisihnya mencapai 92 persen. Ini yang akan kita cari solusinya,” ujar Mulyanto.

Ia berharap Gubernur Jawa Timur tidak membiarkan adanya disparitas UMK terlalu tinggi untuk daerah Ring I seperti Gresik dengan daerah di seki-

tarnya. Jika tidak maka akan banyak lagi perusahaan yang ekspansi.

Sementara itu, tim Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik saat ini tengah membahas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk ditetapkan menjadi UMK 2016. “Tim akan melakukan survei pasar dan survei perusahan masing-masing dua kali untuk menetapkan KHL,” terangnya.

“Dari hasil survei sementara KHL masih sama dengan tahun lalu yakni Rp 2.200.000. Tapi untuk menentukan UMK harus KHL plus artinya ditambah dengan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sesuai saran gubernur,” terangnya.

Lebihlanjutdiamengungkapkan,dari survei sementara sekitar 90 persen lebih perusahaan di Gresik masih mampu membayar UMK. “Hanya sedikit sekali yangtidakmampulainnyamasihmampu membayar upah buruhnya sesuai UMK,”pungkasMulyanto.(sgg/uki/nov)

Alun-Alun Kota dan Eks Kantor Bupati Lama Akan Jadi Wisata Religi GRESIK (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggagas wisata religi di sekitar alun-alun kota dan eks kantor bupati lama. Gagasan ini diperkirakan bakal terealisasi dalam 5 tahun ke depan.

“Butuh 5 tahun ke depan untuk mengoptimalkan wisata religi di sekitar alun-alun kota dan bekas kantor bupati lama,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik Tugas Husni Sarwanto, Kamis (30/9).

Ditambahkan Tugas, site plannya sudah ada hanya saja prosesnya masih cukup panjang. Hal itu, dikarenakan perlu ada relokasi perkantoran yang masih aktif di sekitar alun-alun. Seperti Kantor Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Dinas Sosial (Dinsos), dan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik.

PERWAKILAN

IKON KOTA SANTRI: Alun-Alun Kota Gresik yang sekarang kondisinya rindang dan jadi tempat berkumpulnya warga setempat.

FOTO: BM/UKI

“Selain tiga kantor dinas di atas, perkantoran DPRD Gresik serta Rumah Dinas (Rumdis) Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang juga tidak jauh dengan titik sentral wisata religi,” katanya.

Ditambahkan dia, rencananya

nanti semua fungsi pemerintahan akan digeser ke kawasan Bunder. Paling tidak dibutuhkan waktu sampai 5 tahun ke depan.

Adapun proses pemindahan fungsi pemerintahan akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, sambil menunggu

kesiapan gedung atau kantor baru yang akan di tempati. “Gedungnya tetap ada cuma kantornya saja yang dipindah,” imbuh Tugas.

Selain proses relokasi lanjut dia, tahapan yang juga perlu dipikirkan adalah SDM-nya. Menurutnya, masyarakat di kawasan sekitar pusat wisata religi harus siap menyambut lingkungannya menjadi tempat wisata.

“Secara teknis nanti pemerintah akan memberikan bekal kepada masyarakat sekitar. Agar mereka juga mampu menjadi pemandu wisata yang berada di sekelilingnya,” kata Tugas.

Untuk diketahui, perencanaan wisata religi itu sudah digagas sejak pemerintahan Sambari-Qosim karena Gresik berjuluk Kota Santri. “Gresik memang harus menjadi ikon Kota Santri karena warganya memang taat beragama,” pungkasnya. (uki/nov)

Minta Kader KB Ikut Serta Sukseskan Pilkada GRESIK (BM) - Penjabat Bupati Gresik Akmal Budianto mengajak para kader Keluarga Berencana (KB) di Gresik untuk ikut menyosialisasikan pelaksanaan pilkada yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

FOTO: BM/UKI Akmal yang masih menjabat Kepala Badan SUKSESKAN PILKADA: Penjabat Bupati Akmal Budianto saat memberikan sambutan.

Diklat Provinsi Jawa Timur ini juga berharap para ibu-ibu bisa ia berharap para ibu kader mengaberperan ganda, menginformasijak masyarakat untuk datang ke kan pilkada sekaligus memberi tempat pemungutan suara (TPS). penyuluhan keluarga bencana.

Akmal menambahkan tugas pal“Jadi para ibu-ibu kader KB ini ing penting sebagai Penjabat Bupati selain memberi penyuluhan tentang Gresik yaitu menyukseskan pilkaKeluarga Berencana juga ikut mengda. Pihaknya akan berusaha sekuat informasikan tentang pilkada,” ujar tenaga agar Pilkada di Gresik dapat Akmal saat memberikan sambutan berlangsung sukses sesuai agenda dihadapan peserta kader KB. yang sudah dijadwalkan.

Menurut Akmal, ia sangat per“Semakin lancar pilkada dan secaya para ibu-ibu kader yang hadir makincepatbupatiterpilihbisadilansaat ini adalah para ibu yang ditokotik maka akan semakin baik dan sukhkan di kampungnya. Untuk itu, ses saya emban sebagai Penjabat Busaat berlangsungnya pilkada nanti pati Gresik,” katanya serius. (uki/nov)

Ketua KUD Kebomas Diancam Dipolisikan GRESIK (BM) - Puluhan pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas yang uang pembayaran tagihan PLN pada bulan Agustus 2015 senilai hampir Rp 4 juta yang diduga ditilep Koperasi Unit Desa Kebomas.

Untuk itu, para pelanggan PLN yang merasa dirugikan mengancam akanmempolisikanKholiliKetuaKUD Kebomas. Langkah itu akan dilakukan kalau uang pembayaran PLN lewat KUD Kebomas itu tidak kunjung dikembalikan ke para pelanggan.

“Memang warga saya sangat marah atas kasus pengemplangan pembayaran tagihan PLN di KUD Kebomas. Mereka tidak segan-segan akan melaporkan Ketua KUD Kebomas ke polisi,” kata Ketua RT 05 Desa Kedanyang Sadiman Poerbo, Kamis (1/10).

Menurut Sadiman, warganya di RT 05 yang terkena tipu pembayaran tagihan listrik PLN lewat KUD Kebo-

mas bulan Agustus 2015 sebanyak 32 orang. Total uangnya hampir Rp 4 juta. PLN tidak mau tahu dengan pernyataan warga Kedanyang.

Sebab, di PLN belum ada bukti pembayaran yang masuk.

Karena khawatir aliran listrik di rumah 32 warga Kedanyang tersebut diputus PLN, RT 05 Kedanyang akhirnya memutuskan untuk meminjam uang kas RT untuk menutupi pembayarannya.

Sadiman mengaku telah melaporkan kasus penipuan pembayaran tagihan listrik warganya itu ke pihak PLN APJ Gresik . Ketika itu, dia bertemu dengan Supervisior PLN Rayon Giri, Febru R. Janji Febru, PLN akan menuntaskan persoalan warga tersebut.

Namun, sejauh ini, pihak PLN belum ada kabar akan menuntaskan persoalan warga Kedanyang. (uki/ sgg/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005 Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

16 www.beritametro.co.id

JUMAT, 2 OKTOBER 2015 0,73% IHSG

4,254

1,9%

0,4%

NIKKEI

0,9%

STI

17,722

FTSE

2,802

6,116

HARGA EMAS JUAL (Rp/gr)

525,479

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

504,460

1,113.30

JUAL: 14.665,00 BELI : 14.645,00

JUAL: 10.283,36 BELI : 10.253,36

JUAL: 16.390,33 BELI : 16.290,33

JUAL: 10.416,48 BELI : 10.336,48

IDR/USD: 14,670

SUMBER:KLIKBCA.COM

SUMBER: GERAIDINAR

BERLAKU 1 OKTOBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Rini Sanggupi Tambahan Dividen BUMN Rp 3 T JAKARTA (BM) - Kementerian BUMN menyanggupi penambahan setoran dividen perusahaan milik negara pada APBN 2016 sebesar Rp 3 triliun. Artinya ada peningkatan menjadi sebesar Rp 34,164 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 31,164 triliun.

“Kami memutuskan bisa menambah besaran dividen APBN 2016 menjadi Rp 34,164 triliun dari semula dalam Nota Keuangan RAPBN yang ditetapkan sebesar Rp 31,164 triliun,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno, dalam Rapat Kerja dengan KomisiVI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut Rini, perhitungan usulan dividen dalam RAPBN 2016 didasarkan pada target laba BUMN tahun buku 2015 yang diperkirakan hanya mencapai Rp 131,5 triliun, lebih rendah dari yang ditargetkan sebelumnya sebesar Rp 165 triliun.

Awalnya setoran dividen yang ditetapkan sebesar Rp 31,146 triliun, akan diperoleh dari BUMN Perbankan sebesar Rp 6,9 triliun, dan setoran dividen non perbankan yang mencapai Rp 24,22 triliun.

“Karena ada permintaan penambahan sebesar Rp 3 triliun maka akan kita sanggupi yang dipenuhi dari BU-

MN-BUMN Publik yang saat ini berjumlah 17 perusahaan.

Setoran tambahan bisa saja nantinya diperoleh dari PT Telkom Tbk maupun perusahaan lainnya,” ujarnya.

Menurut data Kementerian BUMN, PT Pertamina menjadi BUMN dengan setoran dividen tahun 2016 terbesar yang mencapai sebesar Rp4,806 triliun, disusul dividen PT PLN sebesar Rp 1,89 triliun, PT Jasa Raharja Rp 1,1 triliun, dividen PT Pupuk Indonesia Rp 954 miliar, PTPN III Rp 500 miliar, PT Pelindo II Rp 416 miliar.

“Besaran dividen atau pay out ratio/POR, disesuaikan de-

ngan kemampuan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi dari masingmasing sektor usaha,” ujarnya.

Pada sektor keuangan, setoran dividen BUMN Perbankan diproyeksikan berkisar 20-28 persen karena harus mengikuti regulasi rasio kecukupan modal (CAR) yang ditetapkan pemerintah.

Dividen BUMN Asuransi ditetapkan berkisar 10-50 persen dikaitkan dengan aturan risk based capital perusahaan, sedangkan BUMN Penjaminan besaran dividen ditetapkan sekitar 10-25 persen.

Adapun BUMN lainnya

ROYAL PLAZA

POR ditetapkan berkisar 10-28 persen, sesuai dengan tingkat risiko solvabilitas dengan membandingkan nilai kewajiban terhadap modal (debt to equity ratio) perusahaan.

“Usulan jumlah dividen didasarkan atas pertimbangan bahwa peran BUMN mendukung pembangunan di bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Selain juga meningkatkan kapasitas pendanaan terutama untuk investasi dan me-leverage pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan,” katanya. (ant)

Moslem Fashion Festival 2015 akan dimeriahkan dengan beberapa event dan kompetisi yang akan berlangsung di Royal Plaza Surabaya mulai 9-11 Oktober 2015.Festival yang akan ada serangkaian lomba diantaranya : Moslem Fashion Exhibition (25 stand), Moslem Fashion Parade Designer Surabaya & Jakarta, Moslem Fashion Competition, Young Designer Competition, Moslem Model Search, Design Illustration Competition, Fashion Photography Competition, Hijab Styling Competition, Moslem Fashion Kids Competition, (*)

GRAND CITY Jatim Fair 2015 FOTO : BM/ANTARA

Perluas Jaringan, DOW Jajaki Surabaya

Moslem Fashion Festival 2015

SURABAYA (BM) - Perusahaan kimia asal Amerika Serikat The Dow Chemical.co (DOW) ingin memperluas jaringan bisnisnya ke wilayah Surabaya. Prospek pada Surabaya dilihat setelah perusahaan itu menjajaki Jakarta.

Menurut Presiden Direktur PT DOW Indonesia, Kenny Ogawa, perluasan jaringan bisnis DOW di wilayah Surabaya menjadi komitmennya untuk memadukan pengembangan bisnis dan kepemimpinan.

Apa lagi, kata FOTO:BM/ALI Kenny, perKenny Ogawa luasan jaringan bisnis sebagai upaya menghadapi tantangan dunia yang kian ketat “Kota Surabaya memiliki potensi besar dalam pengembangan bisnis kami, karena merupakan kota terbesar setelah Jakarta. Namun kami, tidak bisa memastikan berapa target dalam memperluas jaringan bisnis kami di sini (Surabaya). Karena mengikuti kondisi perekonomian Jawa Timur sendiri,” tegas Kenny di sela Media Workshop “ Dow Leadership In Action 2015 di Hotel Sharatoon Surabaya, kemarin (1/10).

Menurutnya, jaringan bisnis DOW kita sudah mencapai 24 negara dalam melakukan kerjasama dengan negara lain dengan sistem Bisnis to Bisnis (B2B). Kata Kenny, hal itu merupakan strategi perusahaan yang berkantor pusat di Michigan, Amerika Serikat. Ini diharapkan mampu menjalin kerjasama antar negara.

“Meski saat perekonomian Indonesia belum stabil dan tekanan nilai dolar cukup tinggi, bukan berarti kami tidak mau melanjutkan kerjasama ini. Kami mengakui kondisi itu juga terpangaruh pada kami juga. Kami optimis dengan kerjasama ini bisa menjalankan baik bisnis antar negara,” paparnya. (top)

Ini adalah perayaan HUT Jawa Timur, Jatim Fair hadir dengan mengusung tema "Semarak Belanja, Hiburan dan Rekreasi Keluarga". Acara ini akan dimeriahkan dengan pameran produk unggulan Indonesia dan tak letinggalan juga hiburan dari musisi nasional.

Acara Jatim Fair 2015 dilangsungkan pada 8-18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya. Beragam program acara menarik disertai bintang tamu papan atas akan ikut serta (*)

CIPUTRA WORLD Nusantara Property Expo 2015 di 3 kota

SAHAM TAXI EXPRESS DIBEKUKAN Taxi Express melintas di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10). Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan saham induk perusahaan Taxi Express yaitu PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) setelah sahamnya anjlok sebesar 58,61 persen dari Rp720 per lembar pada 11 September 2015 menjadi Rp 298 per lembar pada 30 September 2015.

Setelah sukses dengan Pameran Properti Impian Nusantara 2013 & Pameran Properti Impian Nusantara 2 dan dilanjutkan dengan Pameran Nusantara Properti Expo di Surabaya, Balikpapan, Makassar, Jakarta & Bandung.

Kini PT. Persada Cipta Promosindo kembali sebagai Profesional Exhibition Organizer yang sudah berkecimpung dalam dunia pameran baik Pameran Nasional maupun International akan menyelenggarakan pameran dengan tajuk “Nusantara Property Expo 2015” yang akan dielenggarakan di 3 Kota Besar Indonesia, Jakarta, Surabaya & Bandung.

Khusus Kota Surabaya berlangsung 28 September – 4 Oktober 2015 di Ciputra World.(*)

Telkom Jatim Kucurkan Rp 15,2 M pada UKM SURABAYA (BM) - PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) wilayah Jatim, Bali, Nusra, berupaya ikut mendorong roda ekonomi yang sedang melambat. Kali ini perusahaan plat merah itu menggelontorkan dana Rp 15 miliar pada 467 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) mitra binaan selama triwulan III tahun 2015.

Kemarin (10/1), General Manager PT Telkom Witel Jatim Suramadu, M Nasrun Ihsan mengatakan, gelontoran dana pada pelaku UKM binaannya sebagai upaya meningkatkan perekonomian dimana saat sedang tidak stabil. Dana yang digelontor itu

didistribusikan ke berbagai segmen yang meliputi industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya sekaligus fokus pada mitra binaannya bisa berkembang nantinya.

“Kita tidak fokus di salah satu industri. Semua segmen industri kita akomodasi. Ada usaha fotokopi di kampus, ada home industri, dari Madura ada yang usaha sepatu,” kata Nasrun di sela penyerahan simbolis berkas pinjaman ke Mitra UKM di Surabaya.

Nasrun mengungkapkan, program yang berlangsung sejak 2001 ini mendapat respon baik dari

pelaku UKM. Sementara untuk bisa mendapatkan dana bergulir tersebut para palaku UKM melawati proses yang ditentukan PT Telkom “UKM sendiri bisa mengajukan, bisa juga dari Telkom yang mensurvei, terus kami seleksi.

Karena keterbatasan anggaran, kita hanya beri dana maksimal Rp 75 juta setiap UKM,” katanya.

Menurutnya penyerahan bantuan itu sudah diatur UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang diwajibkan menyisihkan sebagian laba bersih bagi pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat sekitar BUMN. (top)

FOTO: BM/ALI

BERI BANTUAN: GM PT Telkom Witel Jatim Suramadu, M Nasrun Ihsan (kiri) memberi bantuan pada palaku UKM binaan di Surabaya kemarin.

Bantuan itu dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian nasional yang belum stabil.

Mall Masih Jadi Pintu Fashion Terkini SURABAYA (BM) - Pusat perbelanjaan modern mall yang menjadi tujuan belanja dan rekreasi keluarga dalam menarik jumlah pengunjung, sehingga perputaran uang hingga tingkat perbandingan aneka

kebutuhan seperti fashion lifestyle masih tinggi peminatnya. Seperti diungkapkan Direktur Marketing Pakuwon Group yang juga pengelola mall Tunjungan Plaza Surabaya, Sutandi Purnomosidi mengatakan

daya beli konsumtif masyarakat Surabaya suka dengan gaya hidup terbaru utamanya di bagian fashion.

“Konsep mall yang integrasi dari TP 1 hingga 6 akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan total

FOTO: BM/JEFRI

MENARIK: Pusat perbelanjaan modern mall di Surabaya masih menjadi pintu tren fashion lifestyle karena daya beli konsumtif masyarakatnya masih tinggi dan signature dari gaya busana yang ditampilkan.

luasnya mencapai 200 ribu meter persegi dan menjadikan pusat perbelanjaan. Komposisinya TP 5 fokusnya high end branded, sementara TP 6 nanti untuk lifestyle segmen anak muda. Untuk tenanttenantnya masih mengklasifikasikan segmen pasar yang sesuai,” terangnya di gerai branded Michael Kors Tunjungan Plaza Mall Surabaya, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, dalam menganalisa pasar saat ini Tunju-

ngan Plaza mall jadi tujuan para pengunjung yang paham lifestyle modern dan mengikuti tren.

Sebanyak 40% diisi brand fashion, 15% Food & Beverage dan sisanya tenant produk lain.

Terpisah, juga disebutkan, Inez Ayutyaz, fashion designer sekaligus fashion lover bahwa tampilan busana yang selalu mengikuti tren tak lepas dari daya beli masyarakat dan signature dari gaya busana yang ditampilkan.

“Daya beli di Surabaya masih tinggi dan mempunyai potensi untuk kategori fashionista. Ini bisa dilihat mulai usia 19-25 tahun, di Surabaya dan Jakarta menjadi parameter fashion mode, diikuti kota Bandung juga tak ketinggalan dengan produk sepatu dan tasnya.

Siluet-siluet yang identik dengan era 70-an menjadi mood yang cukup kental di koleksi tahun ini yang menampilkan gaya chic dress,” paparnya.(jey/dra)