Berita Metro Edisi 5 November 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Kalah di Kasasi, Terancam Diskualifikasi

“

Kalau kita baca di webnya MA, mengabulkan gugatan penggugat. Apa gugatan penggugat? Kita minta diskualifikasi pasangan NisaSyah,”

Kubu Nisa-Syah dan KPU Mojokerto Tunggu Salinan Resmi MA MOJOKERTO (BM) - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi (MKP-Pung) tampaknya bakal melenggang tanpa pesaing berat. Ini setelah pasangan Choirun Nisa–Arifudinsyah terancam diskualifikasi sebagai peserta menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung

- M Sholeh Kuasa Hukum MKP-Pung

(MA) yang memenangkan gugatan MKP-Pung.

Klaim kemenangan tersebut disampaikan kuasa hukum MKP-Pung, M Sholeh.

Didampingi Ketua Tim Sukses (Timses) MKPPung, Muhammad Santoso, dia menyampaikan jika kepastian kemenangan gugatan bisa dilihat di website resmi MA tanggal

3 November 2015.

“Kalau kita baca di-webnya MA, mengabulkan gugatan penggugat. Apa gugatan penggugat? Kita minta diskualifikasi pasangan Nisa-Syah,” kata Sholeh di salah satu hotel di Mojokerto, Rabu (4/11).

Baca: Kalah ... Hal 7

FOTO: (BM/PRAYOGI)

KLAIM DIKABULKAN: Ketua Tim Kuasa Hukum MKP, M Sholeh menunjukkan amar putusan yang diambil dari website resmi MA RI yang mengabulkan gugatan paslon MKP-Pung.

Konfirmasi Hubungan dengan Dewie

KPK Panggil Wakil Ketua Komisi VII JAKARTA (BM) - KPK mengonfirmasi hubungan antara Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi dan anggota Komisi VII dari fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo. “Saya sekadar memimpin rapat, saat itu Bu Dewie berbicara beberapa hal.

Tadi dikonfirmasi (sama penyidik) apa saya memimpin rapat, (saya jawab) iya,” kata Mulyadi seusai diperiksa KPK

sekitar enam jam di gedung KPK, Rabu (4/11).

Dewie menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerima suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga mikrohiduro (PLTHMH) di kabupaten Deiyai Papua tahun anggaran 2016. “Saya memimpin rapat, ditanya mekanismenya memimpin rapat di DPR,” tambah Mulyadi.

Baca: KPK ... Hal 7

FOTO-FOTO: BM/ANTARA

GARA-GARA ISU: Aktivis HMI Gowa Raya memblokir jalan trans Sulawesi di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan membakar ban untuk menuntut pengusutan atas pengeroyokan rekannya oleh anggota Polres Gowa. Aksi bentrok itu terus berlanjut hingga malam hari. Polisi terpaksa bertindak tegas karena pembubaran dilawan dengan lemparan batu. Polda Sulsesbar membantah terjadi penganiayaan yang jadi pemicu bentrok.

FOTO: BM/ANTARA

RATAS TDL: Dirut PT PLN Sofyan Basir (kanan) dan Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri) ketika mengikuti rapat kabinet terbatas membahas soal tarif dasar, subsidi listrik bagi keluarga miskin dan UKM.

Dipicu Isu Penganiayaan Pengurus

Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Bentrok HMI-Polisi Tutup Trans Sulawesi

Jokowi Perintahkan Pelanggan PLN Diverifikasi

MAKASSAR (BM) – Bentrokan fisik antara kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan aparat kepolisian yang berlangsung hingga Rabu (4/11) malam, berujung penangkapan sejumlah aktivis HMI. Penangkapan dilakukan karena anggota HMI memblokade Jl Sultan Alauddin, Makassar yang merupakan jalan trans Sulsel dan menolak ketika diminta bubar.

Kader HMI yang berjumlah ratusan orang itu melawan polisi dengan melempari berikade Brimob dan mobil water canon dengan menggunakan batu.

Namun polisi berhasil memukul mundur

mahasiswa hingga masuk kembali ke kampus mereka. Beberapa yang masih tertinggal di jalanan, digelandang Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan.

Namun perlawanan masih terus berlanjut dari dalam kampus. Mahasiswa melempari berikade Brimob Polda Sulselbar di pintu masuk.

Polisipun sesekali melepaskan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa yang bertamengkan atap seng di dalam kampus.

JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo meminta PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pengecekan data pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA yang bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (4/11) petang mengatakan, pengece-

Baca: Bentrok ... Hal 7

kan itu dilakukan untuk memastikan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran.

“Dalam rangka meyakinkan kebijakan subsidi tetap sasaran diminta melakukan rekonsiliasi data penyisiran data. Antara data pelanggan PLN dengan data TNP2K karena harus nyambung antara penduduk miskin dengan data pelanggan,” kata Sudirman.

Baca: Jokowi ... Hal 7

FOTO: BM/ANTARA

Wapres India Tertahan di Bali

Dari Pameran Pariwisata ‘WTM 2015’ di London

Kopi Indonesia Laris ‘Diserbu’ Pengunjung Pameran

PKS Incar 12 Persen di 2019 Hal 02

Pilkada Gresik Diduga Dialiri Dana Korupsi Hal 08

Pengadilan Tolak Gugatan PT PI

Kopi Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, disajikan di Paviliun Indonesia pada pameran pariwisata ‘World Travel Market’ (WTM) 2015, London. Seperti diduga sebelumnya, pengunjung pun ‘menyerbu’ karena memiliki citarasa tinggi.

Hal 10

Anggaran Gedung Baru Dicoret, Banmus Tak Konsisten Hal 13

KOPI Indonesia diakui sebagai kopi yang terbaik di dunia karena aromanya yang sangat kuat dan rasanya juga lebih kaya ketimbang kopi yang biasa disajikan di berbagai kedai kopi.

RDG Belum Bersikap Terkait Desakan BI Rate Turun Hal 16

“Coffee Indonesia is the best in the world,” kata George Soultis, Direktur Ganymedes Tours Ltd, saat menikmati kopi Indonesia yang disajikan di coffee corner Paviliun Indonesia, Rabu (4/11).

Pada pameran pariwisata WTM London yang berlangsung di Gedung Excel London, 2-5 November 2015, Paviliun Indonesia yang mengusung tema ‘Kapal Phinisi’ diikuti pelaku industri pariwisata nasional, termasuk menyediakan kopi dari berbagai daerah bagi para pengunjung Paviliun Indonesia.

Baca: Kopi ... Hal 7

FOTO : ISTIMEWA

PARIWISATA : Tampak suasana di pameran pariwisata ‘World Travel Market’ (WTM) 2015, London. Paviliun Indonesia mengenalkan coffee corner dengan sajian beragam kopi asli Indonesia.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 36°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 34°C

CERAH BERAWAN Suhu 25 - 34°C

“Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin” - Ali bin Abu Thalib -

Penutupan Bandara Ngurah Rai Diperpanjang hingga Hari Ini DENPASAR (BM) - Wakil Presiden (Wapres) India, Hamid Ansari, terjebak di Bali pasca erupsi Gunung Barujari, anak gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pesawat pengangkut rombongan yang sesuai jadwal lepas landas Rabu (4/11) sore, terpaksa kembali diparkir karena otoritas Bandara Internasional Ngurah Rai menutup operasional. “Seharusnya beliau sudah lepas landas sore ini (Rabu),” kata Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Yusfandri Gona kemarin.

Baca: Penutupan ... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Mukernas ke-4 Hasilkan Strategi Nasional

Pileg 2019, Target PKS Raih 12 Persen Suara

FOTO: BM/ANTARA

MUKERNAS KE-4 PKS : Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman (kiri) menandatangani komitmen kerja bersama para Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS periode 2015-2020 saat penutupan Mukernas ke-4 PKS di Depok, Jawa Barat, Rabu (4/11). Hasil Mukernas ke-4 PKS tersebut menetapkan 70 program strategis nasional yang menjadi acuan pelaksanaan program kerja PKS 5 tahun ke depan.

DEPOK (BM) - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS ke-4 di Depok, menghasilkan 70 program strategi nasional untuk kepentingan rakyat. “Program strategi nasional ini akan menjadi acuan pelaksanaan program kerja PKS selama 5 tahun ke depan,” kata Presiden PKS Sohibul Iman di akhir acara Mukernas, Rabu (4/11).

Ia mengatakan program strategis nasional ini mencerminkan empat misi tingkatkan kualitas kader, menjadi pelopor berkhidmat kepada masyarakat, dan Indonesia berperan dalam kancah internasional. “Kita andalkan motto munas dan mukernas dengan meminta kader untuk berkhidmat kepada rakyat,” katanya.

Untuk itu katanya perlu terbentuknya pusat khidmat PKS. Ini akan menjadi pusat layanan kepada masyarakat dan menjadi tempat menampung aspirasi rakyat Menurut dia kehendak masyarakat harus dapat diserap

dengan sebaik-baiknya oleh para kader PKS. “Untuk itu kami akan meningkatkan kualitas kader untuk bekerja untuk rakyat,” tambahnya.

Sohibul mengatakan, beberapa program contoh 70 program strategi nasional yaitu program jaring calon presiden untuk ikut serta dalam pemilihan presiden 2019. “Kita juga targetkan pemenangan pilkada dengan capaian 30 persen provinsi dan 40 persen kabupaten/kota,” jelasnya. Kemenangan tersebut katanya memang bukan hanya calon PKS saja tetapi juga dengan koalisi partai lainnya.

“Untuk calon incumben bisa kuat dan menang,” katanya.

Sedangkan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, PKS juga membidik kembali sebagai partai politik papan atas dengan menargetkan perolehan suara 12 persen nasional. “Pada waktu Munas kami menetapkan bahwa kami PKS ingin naik kelas dari partai papan tengah (dengan suara) di bawah 10 persen

menjadi papan atas (dengan suara) di atas 10 persen. Kami menetapkan pada waktu itu secara nasional agregatnya 12 persen,” sebut Sohibul.

Keputusan ini memperkuat hasil rapat Majelis Syuro PKS sebelum Munas lalu. Mantan wakil ketua DPR ini menjelaskan, penetapan suara nasional minimal 12 persen berdasarkan pembacaan terhadap potensi internal dan konstelasi politik eksternal.

“Apakah realistis? Sebetulnya kalau kita lihat pencapaianpencapaian suara di tiap-tiap daerah di Indonesia beragam.

Ada yang sudah 12 persen ke atas sudah banyak. Ada juga yang di bawah. Pembacaan kami yang disampaikan teman-teman semua, kemudian kami temukan angka 12 persen,” pungkasnya.

Dalam acara munas yang berlangsung selama dua hari itu, dihadiri 340 unsur pimpinan DPW, 233 unsur pimpinan DPP, MSP dan DSP, serta 150 tamu undangan. (at/rmn/epe)

Bisnis Narkoba

Intoleransi Umat Beragama

Ringkus Anggota Din Minimi, Dapati Sebungkus Ganja

GP Ansor Sesalkan Surat Bupati Manokwari

ACEH TIMUR (BM) – Perburuan kelompok bersenjata pimpinan mantan kombatan GAM, Din Minimi di Aceh Timur, membuahkan hasil. Personel Polres Aceh Timur diback up Brimob, berhasil menangkap Zulkarnain alias Dun usai baku tembak di Desa Tualang Guedong, Kecamatan Pante Bidari, Senin (2/11).

Selain itu, dalam bentrok yang tidak menimbulkan korban jiwa tersebut, polisi juga menemukan sebungkus ganja kering di saku celanan Dun yang mengaku sudah lama berjuang bersama Nurdin Bin Ismail, nama asli Din Minimi. “Saat diperiksa tersangka Zulkarnain ditemukan sebungkus kecil ganja kering dalam satu celana,” kata Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruhu, di Idi, Ibukota Aceh Timur, Rabu (4/11).

Menurut Budi, saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Aceh Timur dengan sangkaan terlibat sebagai salah seorang anggota kelompok sipil bersenjata api

Din Minimi dan kepemilikan narkoba jenis ganja.

Kasat Reskrim menambahkan kepolisian masih terus memburu keberadaan kelompok Din Minimi dan melakukan pengembangan terhadap kasus itu. “Tersangka dijerat pasal berlapis. Terlibat kelompok Din Minimi dan memiliki narkoba,” ujar Budi.

Seperti diberikatan sebelumnya, aparat gabungan Polres Aceh Timur dan Aceh Utara yang dipimpin Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman terlibat baku tembak dengan kelompok Din Minimi di Desa Tualang Geudong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Senin (2/11).

Pascakontak tembak, polisi menyisir lokasi kejadian sambil terus memburu Din Minimi dan gerombolannya yang melarikan diri ke hutan.

Saat penyisiran itu, polisi menangkap Zulkarnain alias Dun yang diduga sebagai informan kelompok Din Minimi. (rmn/epe)

FASHION SHOW BATIK SERAGAM SEKOLAH Peserta model cilik bergaya berpakaian batik seragam sekolah pada acara lomba Fashion Show Batik Seragam Sekolah di Halaman Gedung Isalamic Center, Ciamis, Jawa Barat, Rabu (4/11). Fashion show yang diikuti 300 peserta dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) se-Ciamis bertujuan untuk mensosialisasikan motif batik sejak dini agar menumbuhkan rasa kecintaan kelestarian terhadap budaya kain batik Indonesia.

Dituding Cari Muka Panggil JK

Pansus Pelindo II Percepat Pemanggilan JAKARTA (BM) -Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR Desmond J Mahesa geram Pansus Pelindo dianggap cari muka karena ingin memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, Pansus secepatnya akan memanggil semua nama yang sering disebut terlibat kegaduhan di PT. Pelindo II. Langkah itu akan dilakukan,

setelah melakukan rapat dengan seluruh anggota Pansus serta mengevaluasi hasil temuan Pansus selama ini. “Kita akan ada adakan konsinyering untuk evaluasi apa yang terjadi hari ini.

Nanti kita akan panggil semuanya,” ujar Desmond, Rabu (4/ 11).

Setelah konsinyering itu, kata Desmond, Pansus baru akan menentukan siapa yang

FOTO: BM/ANTARA

Desmond J Mahesa

akan dipanggil pertama nanti.

“Ini belum konsinyering jadi belum bisa menentukan siapa yang dipanggil terdekat.

Tanggal 15 November kita masuk, tanggal 16 November kita konsinyering. Dari situ kita menyusun siapa yang akan kita panggil,”ungkapnya.

Sekali lagi, Desmond menegaskan Pansus akan memanggil nama-nama yang sering diseb-

ut selama ini terkait kegaduhan kasus PT. Pelindo II. Tidak tertutup kemungkinan, Pansus juga akan memanggil Staf Khusus JK, Sofyan Wanandi. “Siapapun nama yang disebut. Yang pasti ada RJ Lino, Rini Soemarno, ada JK, Sofyan Wanandi, Abdullah Sarwani, Herman Prayitno.

Semua yang terlibat, sesuai undang-undang, kita akan panggil,” tutupnya. (rmn/epe)

JAKARTA (BM) - Ketua Umum GP Ansor NusronWahid menyesalkan keberadaan Surat Bupati Manokwari, Papua Barat, tentang larangan pembangunan masjid di kampung Andai Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari.

“Saya dapat info dari jaringan kami di Papua, ada surat Bupati Manokwari Nomor 450/456 yang ditujukan kepada panitia pembangunan masjid di Andai Distrik Manokwari Selatan agar menghentikan pembangunan masjid dengan alasan rawan menimbulkan konflik. Surat itu tertanggal 1 November 2015,” ujar Nusron Wahid, di Jakarta, Rabu (4/11).

Menurut dia, jika surat Bupati Manokwari Nomor 450/456 itu benar adanya, maka jelas bahwa hal itu masuk kategori kebijakan yang mendukung dan melegitimasi praktik intoleran karena alasan yang disampaikan dalam surat itu klise dan mengada-ada yang nyata-nyata mengangkangi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Artinya, landasan surat tersebut masih menggunakan logika mayoritas dan minoritas.

“Kita itu NKRI, acuan aturannya adalah UUD 1945 dan nilainilai Pancasila. Kan jelas dalam konstitusi kita, di UUD 1945 bahwa masalah agama dan menjalankan ibadah itu dijamin bagi setiap warga negara,” katanya.

Nusron mengatakan, kalau memang Pemda Manokwari mengklaim bahwa pemerintah tidak melarang pembangunan

FOTO: ISTIMEWA

Nusron Wahid

tempat-tempat ibadah, dan juga menyadari bahwa negara ini dibangun di atas kemajemukan yang berlandaskan Pancasila, harusnya surat pemberhentian pembangunan masjid tersebut tidak pernah ada.

Ketua PBNU ini menegaskan, argumentasi Bupati Manokwari bahwa pembangunan tempat ibadah tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku, menghargai kearifan lokal dan karekteristik daerah tersebut, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berdampak pada timbulnya konflik antar-umat beragama justru menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hadir dalam menjamin keberagaman di daerah yang dipimpinnya. (rmn/epe)

Koordinasi Antarlembaga Lebih Efektif dalam Pemberantasan

Pengamat: KPK-Kejagung Jangan 'Bentrok' Tangani Kasus Korupsi JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berkoordinasi dalam menangani kasus korupsi. Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi mengatakan, dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi diperlukan koordinasi antarlembaga. Seperti dalam penanganan kasus gubernur Sumut Nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

Gatot telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. KPK menetapkan Gatot dalam kasus dugaan pemberian gratifikasi dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumatera Utara 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015, serta terkait

penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Sedangkan Kejaksaan Agung menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013. Namun, menurut Akhiar hal itu bukanlah masalah. “Tidak ada masalah. Toh dalam memberantas korupsi harus seiring sejalan,” kata

Akhiar, Rabu (4/11).

Akhiar pun mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi. Hanya saja, harus ada koordinasi antara dua lembaga tersebut sehingga kerjanya tidak tumpang tindih. Kerjasama juga mutlak diperlukan sehingga penyelidikan bisa berjalan lancar dalam rangka mengungkap kasusnya. “Supaya tidak bentrok harus

dikordinasikan. Kinerja Kejaksaan Agung patut diapresiasi bahwa langkah yang diambil adalah dalam rangka memberantas korupsi,” katanya.

Dia mengimbau agar kinerja Kejaksaan lebih ditingkatkan dan lebih bagus lagi. Mengingat jumlah SDM yang memadai serta keberadaannya yang lebih dulu ada dibanding KPK. “Jumlah person-

elnya juga tersebar di seluruh daerah tingkat dua. Jadi menurut saya harus lebih baik lagi,” ungkapnya.

Diingatkannya, dalam memberantas korupsi harus mengedepankan kepentingan negara.

Apa yang dilakukan kejaksaan merupakan aksi serius penegakan hukum. “Indonesia sudah darurat korupsi dan harus segera ditangani,” pungkasnya. (dbs/at/epe)

Komisaris Utama: AR Balhmar. Komisaris: Mayjen TNI (Purn) Sutarno Soepodo, Cholid Bahamisah. Direktur Utama/Pemimpin Umum: Djoko Tetuko. Direktur Bisnis/Pemimpin Perusahaan: Samiadji Makin Rahmat. Wakil Pemimpin Perusahaan: Sudjoko Sahid Direktur Keuangan: Silvia Umar Balhmar. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:-. Wapimred: Aziz Tri. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Cholid Bahamisah, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: E Prayogo, Rofiq Kurdi Ismail. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Novi Triawan, Indra Nanang. Asisten Redaktur: Dian Kurniawan. Reporter: Arina, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP. Fotografer: Tovan Bram Kumara, Soemadji. Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Irfan HA, Luthfi Alwi. Desain Grafis: Khalid "Klied" Sekretaris Redaksi: Faisal Bin Ali. Bidang Online: M. Guntur Budiawan. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Marcom: Nora Hs. Manajer Iklan: Rahma Muntolib. Perwakilan Daerah: Jakarta: Marcella (Kord), Ferdy Yunisaf, Gresik: Masduki, Moch. Sugeng. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Bahlmar. Probolinggo: Ardi.

Kediri: Budi Arya. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Timur Raya/Situbondo: Edi Sudibyo. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270 Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris)

RAGAM JATIM 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Ribuan Pengendara Terjaring Razia

Minim, Pajak Pertambangan Disorot TULUNGAGUNG (BM) – Komisi D DPRDTulungagung mempertanyakan minimnya pemasukan daerah (pendapatan asli daerah/PAD) dari sektor pajak pertambangan selama kurun 2014 yang hanya sekitar Rp 48 juta, jauh di bawah target yang dipatok sebesar Rp 500 juta.

“Minimnya pendapatan pajak dari sektor pertambangan, masih terjadi hingga saat ini. Salah satu penyebabnya kurang adanya kepedulian semua pihak untuk mematuhi mekanisme perpajakan,” kata anggota komisi D DPRD Tulungagung, Suprapto, Rabu (4/11).

Suprapto mengaku, potensi tambang di Tulungagung cukup besar. Oleh karena itulah, semua pihak wajib berkomitmen untuk membenahi pajak sektor tambang.

Tujuannya, kata dia, yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Karena itulah, kami akan diskusikan bersama rekan di komisi dan juga

koordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.

Aktivitas perusakan lingkungan di Tulungagung juga dikritisi aktivis lingkungan dari PPLH (pusat pendidikan dan latrihan kerja) Tulungagung.

“Karena itulah kami akan diskusikan bersama rekan di komisi dan juga koordinasidenganinstansiterkait,”ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Ikhwan, pihaknya juga menilai dinas yang menangani tambang sejauh ini belum transparan, terutama dalam pengelolaan pertambangan. Indikasinya, lanjut dia, PNBP di sektor pajak tidak pernah dipublikasikan.

“Clear and clean pada pemegang IUP perlu segera diimplementasikan di Tulungagung. ini untuk menghindari kerugian pendapatan negara dan pemegang izin tak lalai dengan kewajiban lingkungan hidup,” ujarnya. (ant/azt)

FOTO : BM/ANTARA

PROYEK PELABUHAN KEMBALI DIKEBUT Tampak lokasi pembangunan Pelabuhan dan Pelelangan Ikan (PPI) Tambakrejo di Blitar, Selasa (3/11). Pembangunan pelabuhan dan pelelangan ikan yang sempat terhenti beberapa waktu lalu, kembali dikerjakan dan diperkirakan akan rampung pada 2016.

Lahan Pertanian Menyusut Tiap Tahun Akibat Alih Fungsi untuk Bangunan Perumahan MADIUN (BM) – Luas lahan pertanian di Kota Madiun, terus menyusut akibat alih fungsi lahan yang digunakan untuk bangunan perumahan dan pertokoan.

Walikota Madiun, Bambang Irianto, Rabu (4/11), mengatakan, tiap tahun diperkirakan luas lahan pertanian di Kota Madiun berkurang 5 hingga 10 persen.

“Memang, lahan Kota Madiun setiap tahunnya berkurang hampir lima persen. Penyusutan lahan ini tidak bisa dihindari, pasti berkurang untuk perkembangan ekonomi.

Makanya, kita terus mengadakan penyuluhan secara terus-menerus agar petani yang ada selalu berinovasi dengan keterbatasan lahan yang tersedia,” ujar Bambang usai acara panen padi SRI di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo,

Kota Madiun.

Data Dinas Pertanian setempat mencatat, lahan pertanian yang ada di Kota Madiun saat ini mencapai 1.050 hektar. Jumlah tersebut terus menyusut dari tahun 2011 yang masih mencapai 1.067 hektar.

Untuk menekan alih fungsi lahan, lanjutnya, Pemkot Madiun sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah Kota Madiun tahun 2010 hingga 2030.

Namun penyusutan lahan pertanian tetap terjadi secara signifikan setiap tahunnya.

“Dalam perda tersebut terdapat lahan abadi yang dilarang untuk dialihfungsikan, yakni seluas 444 hektare hingga tahun 2030,” terang Bambang.

Sedangkan wilayah yang ditetap-

kan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan pertanian berkelanjutan, terdapat di daerah Kelurahan Kejuron, Pangongangan, Demangan, Kuncen, Josenan, Manguharjo, Kelun, Tawangrejo, dan Rejomulyo.

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas pangan terlebih padi, Pemkot Madiun dan kelompok tani setempat terus berinovasi di bidang pertanian meski lahan pertanian terus berkurang.

Salah satunya, yang dilakukan Kelompok Tani Subur di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, dengan teknologi system of rice intensification atau SRI. “Dengan teknologi SRI, Kota Madiun bisa meningkatkan produktivitas padi yang mencapai 10 ton per hektarenya. Sedangkan sistem

konvesional hanya menghasilkan 6,5 ton setiap hektarenya,” kata Kepala Dinas Pertanian, Kota Madiun, Bangun Sutirta.

SRI merupakan teknologi budidaya padi yang menitikberatkan penghematan sumber daya terutama air yang sangat cocok dikombinasikan dengan penggunaan pupuk organik.

Teknik tersebut menghemat penggunaan air hingga 30 persen dibandingkan menggunakan cara yang konvensional, benih hingga tujuh kilogram per hektare, dan waktu tanam bibit muda yang ditanam pada usia tujuh hingga 10 hari setelah penyemaian.

Sementara, produksi padi di wilayah Kota Madiun saat ini di kisaran 16.000 hingga 16.500 ton gabah kering panen (GKP). Jumlah tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 16.900 ton. (ant/azt)

TULUNGAGUNG (BM) – Satlantas Polres Tulungagung, Jawa Timur mencatat ada sebanyak 2.965 kasus pelanggaran lalu lintas berhasil terjaring selama digelarnya Operasi Zebra Semeru 2015 yang berlangsung mulai 22 Oktober hingga 4 November.

“Secara kuantitatif, kasusnya meningkat. Tahun ini jumlah pelanggar lalu lintas mencapai 2.965 pelanggaran sedangkan 2014 sebanyak 2.175 pelanggaran,” ungkap Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP Fahrian S Siregar, Rabu (4/11).

Fahrian menuturkan, dari jenis pelanggaran yang terjaring selama Operasi zebra didominasi kasus pelanggaran pemakaian helem dan penggunaan sabuk keselamatan.

Di tahun 2014, pelanggaran penggunaan helem yang sudah ditindak sebanyak 622 kasus, namun tahun ini mengalami peningkatan menjadi sekitar 1.013 pelanggar.

Sedangkan untuk jenis pelanggaran penggunaan sabuk keselam-

atan pada tahun 2014 tidak diketemukan, namun dalam operasi zebra tahun ini ditemukan sebanyak 166 pelanggar yang sudah ditindak, yakni terhadap mobil pribadi dan truk. “Untuk dua jenis pelanggaran itulah yang menjadi fokus dari operasi zebra tahun ini,” paparnya.

Fahrian menyatakan, saat ini pihaknya fokus terhadap dua jenis pelanggaran tersebut. Ia mengatakan, petugas juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran akan surat kelengkapan dalam berkendara.

Pelanggaran akan kelengkapan surat di tahun ini mengalami penurunan, dimana pada 2014 sebanyak 1.510 pelanggar yang terjaring.

Sedangkan ditahun ini yang terjaring akan surat kelengkapan berkendara serta dilakukan penilangan petugas sebanyak 908 buah.

“Untuk jenis pelanggaran akan surat kelengkapan berkendara mengalami penurunan dibanding tahun kemarin,” terangnya. (ant/azt)

Polisi Tangkap Pelaku Curanmor PAMEKASAN (BM) – Petugas kepolisian Polsek Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Rabu (4/11), menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik warga setempat.

“Penangkapan tadi pagi sekitar pukul 04.00 WIB di Dusun Lon Delem, Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan,” kata Kapolsek Palengaan AKP Sudarisman, Rabu (4/11) siang.

Ia menjelaskan pelaku pencurian sepeda motor itu bernama Abd Rosid (32) dan yang bersangkutan memang dicurigai merupakan pelaku utama berbagai kasus pencurian sepada motor yang terjadi di wilayah Palengaan selama ini.

Saat ini, kata Sudarisman, tersangka ditahan di Mapolsek Palengaan, berikut barang bukti sepada motor Kawasaki milik warga setempat bernama Muhammad

Hari.

Menurut Sudarisman, kasus pencurian sepeda motor itu telah terjadi beberapa hari lalu, namun tersangka baru bisa ditangkap polisi, Rabu (4/11).

Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sepeda motor Kawasaki milik warga bernama Mohammad Hari yang dicuri pelaku.

“Saat ini, kami juga berupaya mengembangkan penyidikan, akan kemungkinan adanya teman tersangka yang juga terlibat dalam kasus pencurian ini,” kata Sudarisman menjelaskan.

Selain atas bantuan warga, penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan itu, juga berkat kerja sama dengan Babinsa, dari Kodim 0826 Pamekasan.(ant/azt)

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

Berdalih Anggaran Habis, BPBD Hentikan Bantuan Air

Mapolsek Klakah Terbakar

SITUBONDO (BM) -Warga satu kampung terpaksa minum air sungai lagi, setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo menghentikan pengiriman air bersih sejak sepekan terakhir ini.

Ratusan warga di Dusun Telaga, Desa Curahtatal, Kecamatan Arjasakembali minum air sungai karena sumber mata air sudah mengering sejak beberapa bulan lalu. Ratusan warga ini harus mengambil air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jaraknya sekitar 2 hingga 3 kilometer.

Tak hanya warga Dusun Telaga Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa yang merasakan dampak penghentian pengiriman air bersih tersebut. Ada ribuan warga lain yang tinggal di 10 Desa di Situbondo merasakan nasib serupa. Mereka mengalami kesulitan air bersih sejak beberapa bulan terakhir ini.

Sejauh ini ribuan warga itu

masih terbantu pengiriman air bersih BPBD. Namun sejak BPBD menghentikan pengiriman air bersih karena anggarannya habis, mereka harus mengambil air ke tempat yang jauh berjarak 2 hingga 3 kilometer.

Menurut Kepala BPBD Situbondo Zainul Arifin, pihaknya menghentikan pengiriman air bersih sejak 26 Oktober lalu. Zainul mengaku akan menghadap Pj Bupati, untuk melaporkan kondisi memprihantinkan masyarakat yang tinggal di daerah kering kritis pasca penghentian pengiriman air bersih.

Zainul mengatakan, “Hingga kini BPBD masih menunggu bantuan pengadaan air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kabarnya pengajuan bantuan air tersebut sudah masuk meja Gubernur Jatim namun masih belum disposisi.”

Lebih jauh Zainul menegaskan, “Pemkab Situbondo

FOTO: BM/DEDI SUDIBYO

Warga Kembali Minum Air Sungai

BANTUAN: Ratusan warga di Dusun Telaga, Desa Curahtatal, Kecamatan Arjasakembali saat mendapat pembangian air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo.

harinya. Namun sejak 26 Oktober lalu BPBD harus menghentikan pengiriman air bersih karena anggarannya habis.”(edi/dra)

daerah kering kritis. BPBD membutuhkan anggaran sekitar Rp 1.200, untuk biaya pengiriman empat tanki air bersih setiap

telah menetapkan darurat air bersih hingga 15 Desember mendatang. Sejauh ini BPBD telah mensuplai air bersih ke sejumlah

ISTIMEWA

Dua Pelajar SMP Hilang Pasca Ikuti Jalan Santai

Siti Fariqoh

SITUBONDO (BM) - Hiruk pikuknya dalam menyambut Pilkada di Situbondo, warga Kecamatan Besuki dihebohkan dengan peristiwa dua pelajar MTs (SMP, red) yang hilang setelah mengikuti lomba gerak jalan santai yang digelar di Alunalun Besuki lima hari lalu. Akibatnya, keluarga kedua pelajar tersebut dirundung duka bahkan shock, meskipun sudah dicari kemana-mana, namun hingga kini belum ditemukan. Dua pelajar itu bernama Siti Fariqoh (15) anak dari Ardiman– Mariya, warga Dusun Kesambi, RT 2 RW 2 Desa Belimbing Kecamatan Besuki dan Sinta anak dari Ayub, warga Dusun Bloro Timur RT 16 RW 3, Desa Bloro Kecamatan Besuki.

“Anak kami yang bernama Siti Fariqoh hilang bersama Sinta sejak Sabtu (31/10) lalu, yakni setelah mengikuti lomba gerak jalan santai yang digelar di alun-alun Besuki dan keduanya masih kelas tiga di MTs Bustanul Faizin dan hingga kini kami terus mencarinya,” ujar Armadi, Rabu (4/11).

Kondisi ekonomi keluarga Siti Fariqoh yang serba kekurangan karena ayah Rofiqoh hanyalah seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu itu, saat ditemui di kediamannya keluarga Siti mengaku belum melaporkan ke pihak polisi, karena keluarganya merasa takut dan bingung, meski sudah 5 hari anaknya hilang. “Selain ke pihak sekolah, kami juga sudah lapor ke Pak Tinggi (kepala

desa) Belimbing sejak Senin (31/10) lalu, tapi belum ada informasi dari Pak Tinggi,” ungkap Ardiman.

Hal senada juga disampaikan ayah Sinta, yaitu Ayub. Mereka berharap anakanaknya cepat ditemukan agar bisa sekolah dan berkumpul lagi bersama keluarga.

“Semoga saja cepat ketemu Sinta dan Rofiqoh,” ujar Ayub. Terpisah, Samukri, paman Rofiqoh mengaku khawatir ponakannya hilang akibat terkena bujuk rayu orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif dan melawan hukum. “Saya khawatir ponakan saya dijual, sekarangkan lagi musim anak-anak dijual,” katanya.(kim/edi/dra)

LUMAJANG (BM) - Kebakaran di Markas Kepolisian Sektor Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, pukul 04.30, Rabu (4/11).

Informasi yang dihimpun, titik api diduga berasal dari ruanag tahanan.

Api cepat membesar kemudian melahap kamar mandi, ruang arsip, dan ruang Provos.

Saatkejadiankebakaran,ruang tahanan yang berisi 2 tahanan berhasildiselamatkan.DuaMobilpemadamkebakarandikerahkan,sehinggakebakarantidakmeluas.Dugaan sementara, penyebab kebakaran karena terjadi konslesting listrik. Akibat peristiwa ini, berkas arsip yang berada di ruangan ludes terbakar.

Sementara 2 tahanan yakni Giono dan Pepeng dipindahkan di ruang tahanan Polsek Kedungjajang. ”Kita masih menunggu Tim Lab Forensik (Labfor),” kata petugas kepolisian. Pasca kebakaran, pelayanan terhadap masyarakat tetap dibuka. Hanya pelayanan LP (Laporan Polisi) yang masih tetap normal. ”Jika hanya

pelayanan LP masih normal,” ujar petugas.Tim Lab Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur yang tiba di Mapolsek Klakah pukul 13.30 langsung meminta sejumlah keterangan terkait kronologis kejadian pada petugas Polsek.Tim yang berjumlah 4 orang kemudian melakukan pemeriksaan TKP untuk memastikan sumber titik api pertama kali muncul dan penyebabnya. ”Kita juga melihat tingkat kerusakan dan menjalarnya api,” kata Haryono, KetuaTim Pemeriksa Kebakaran usai melakukan pemeriksaan kurang lebih 1 jam. Mayoritas kerusakan berada di atas plafon dan bagian terbakar parah di Kamar MandiTahanan. ”Kamar mandi tahanan diduga yang terbakar lama,” lanjut Haryono.

Kapolsek Klakah AKP Sutopo mengtakan usai Tim Labfor melakukan pemeriksaan, garis polisi akan segera dilepas. ”Baru akan kita bersihkan dan mulai dilakukan pembenahan besok,” ujarnya. (fit/edi/dra)

Komisi III Hearing soal Izin Tambang SITUBONDO (BM) - Terkait maraknya penambangan di wilayah Situbondo, mendapat perhatian serius komisi III dengan melakukan hearing. Hearing yang melibatkan muspika Banyuputih, Kepala Desa, serta pengusaha tambang, digelar di ruang rapat , Rabu (4/11).

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Ningsih, Tutik Margyanti Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Pemkab Situbondo menyatakan, ada 14 penambangan yang sudah mengajukan izin pertambang.

Menurutnnya, dari 14 penambangan di Situbondo, baru dua penambang yang sudah mengantongi izin selebihnya masih belum memiliki izin. Dua titik penambang yang sudah mengantongi izin yakni di wilayah sektor barat di Kecamatan Jati banteng, Kabupat-

PROBOLINGGO

en Situbondo. Dua penambangan legal yang memiliki izin itu, adalah CV Nusantara dan Cahaya Lira. ”Enam penambangan baru memiliki izin eksplorasi dan enam lagi baru tahap rekomendasi,” tambah Tutik Margiyanti.

“Hasil keputusan hearing, pertambangan yang izin tidak lengkap untuk menghentikan aktifitas, namun pengusaha tambang sudah mengajukan proses izinnya,” katanya.

Seorang pengusaha bernama Irwan mengatakan, pengurusan izin penambangan di ESDM Surabaya kenyataannya tidak sesuai dengan SOP, sehingga terjadi keterlambatan. ”Kami inginnya cepat sesuai SOP, lima hari seharusnya sudah selesai, Tapi kenyataannya berbulan-bulan,” kata H Irwan saat hearing. (edo/edi/dra)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SIMBOLIS: Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari memberikan tas secara simbolis pada siswa.

gawasan kepada siswa harus diperketat. Jangan sampai terulang lagi,” harapnya. Bupati sempat khawatir dengan peristiwa keracunan massal tersebut, sehingga terulang lagi tanpa ada pen-

gawasan ketat untuk anak didik di berbagai lembaga sekolah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tantri memberikan tas sekolah secara simbolis pada siswa di SDN

Jatisari 1 Kecamatan Kuripan. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 27 siswa SDN Jatisari 1 Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo mengalami keracunan masal setelah mengkonsumsi roti tawar

yang di beli dari warung sebelah sekolahnya Senin (2/11). Para siswa dilarikan ke Puskesmas setempat dan RSU dr Moh Saleh Kota Probolinggo untuk mendapat pertolongan.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, Peristiwa keracunan massal itu terjadi sebelum siswa masuk kelasnya. siswa tersebut membeli roti tawar sebelum melakukan upacara bendera. Pada saat upacara, banyak siswa yang sudah mual sehingga langsung mendapatkan perawatan oleh guru di sekolah setempat.

Namun, ketika upacara pengibaran bendera usai. Puluhan siswa mengalami mual dan pusing. Sehingga, pihak kepala sekolah langsung bertindak untuk merujuk ke Puskesmas Kuripan dan Puskesmas Bantaran. “Awalnya 10 orang yang pusing dan mualmual. Serta mengikuti siswa yang lain,” jelas Wakil Kepala SDN Jatisari 1 Hesti. (sip/dra)

PROBOLINGGO (BM) - Bertempat di ruang sidang utama DPRD, kemarin DPRD Kota Probolinggo, menggelar sidang paripurna dengan agenda, nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun anggaran (TA) 2016.

Sidang paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan, dengan didampingiWakil Ketua DPRD Zulfikar Imawan, Walikota Hj Rukmini, Wawali H.M.Suhadak dan dihadiri seluruh anggota DPRD, Sekda Johny Haryanto, Kepala SKPD, serta Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo.Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan, mempersilakan Walikota Hj Rukmini, untuk membacakan nota keuangan tentang R-APBD TA 2016.

Kepada seluruh peserta sidang paripurna, Walikota Hj Rukmini PERWAKILAN

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Penyusunan RKA-SKPD pada R-APBD 2016 Ada Perbedaan

PEMBAHASAN: Suasana sidang paripurna dengan agenda nota keuangan tentang R-APBD Tahun anggaran 2016 di DPRD Kota Probolinggo.

menyampaikan bahwa, dalam rencana penyusunan RKA-SKPD pada R-APBD TA 2016, terdapat perbedaan pada pengalokasian usulan kegiatan, hal ini karena adanya perbedaan Silpa TA 2014, yang harus dianggarkan kembali, karena tidak teralokasikan pada perubahan APBD TA 2015. ”Nota keuangan ini diharap-

kan, dapat mempermudah legislatif untuk mencermati adanya penyesuaian, antara potensi pendapatan, dan program kegiatan yang akan di implementasikan, dalam mewujudkan tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan,” Kata Walikota Hj Rukmini.

Walikota juga menjelaskan bahwa, maksud penyusunan nota

keuangan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, tentang anggaran kinerja sesuai kebijakan umum APBD, serta prioritas dan PPAS APBD TA 2016, yang menjadi landasan penetapan kegiatan, beserta alokasi dana yang dibutuhkan selamaTA 2016. ”Pada R-APBD TA 2016, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 973 miliar dengan rincian, belanja tidak langsung sebesar Rp 503 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 470,7 miliar,” Kata Walikota.

Selanjutnya Hj Rukmini menerangkan bahwa, belanja langsung dan belanja tidak langsung dari maisng-maisng SKPD di antaranya, Dispendik Rp 300,7 M, Dinkes Rp 44 M, RSUD dr Moh Saleh Rp 99,1 M, DPU Rp 81,6 M, Bappeda Rp 11,7 M, Dishub Rp 12,9 M, BLH Rp 27,9 M, Dispendukcapil Rp 5,6 M, BPP-KB

Rp 9 M, Dinsos Rp 9,6 M, Disnaker Rp 9,6 M, Diskoperindag Rp 12,1 M, BPMPP Rp 4,9 M Dispobpar Rp 10,1 M, Bakesbangpolinmas Rp 5,8 M, BPBD Rp 2,8 M, Satpol PP Rp 5,4 M, DPRD Rp 588 juta, Bagian Umum Rp 16,7 M, Bagian organisasi Rp 2,7 M, Bagian Pemerintahan Rp 2,2 M, Bagian Humas dan Protokol Rp 5,2 M, Kesra Rp 2,7 M, Bagian Adm Perekonomian Rp 2,5M, Bagian adm Pembangunan Rp 2,7 M, Sekretariat DPRD Rp 13,3 M, DPPKA selaku SKPD Rp 69 dan PPKD Rp 41,6 M, BKD Rp 9,1 M, Inspektorat Rp 4,9 M, Sekretariat Korpri Rp 1 M, Kecamatan Wonoasih Rp 8,8 M, Kademangan Rp 9,2 M, Mayangan Rp 11,5 M, Kedopok Rp 9,4 M, Kanigaran Rp 10,2 M, Kanpemas Rp 8,2 M, Diskominfo Rp 10,7 M, Kantor perpustakaan Rp 4,1 M, Disperta Rp 14,1 M, dan DKP Rp 10,9 M.(ard/fik/dra)

FOTO:BM/FIKI ARDY ANSYAH

PROBOLINGGO (BM) - Insiden keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SDN Jatisari 1 Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo mendapat perhatian Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari.

Insiden puluhan siswa keracunan massal setelah memakan camilan roti yang diduga kadaluwarsa. Sebab, makanan roti itu tidak ditemukan label tanggal kadaluarsanya. ”Saya tidak ingin, kejadian (Keracunan Massal Siswa) terjadi lagi di Kabupaten Probolinggo ini,” jelas Bupati Tantri ketika mengunjungi SDN Jatisari 1 didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupateb Probolinggo Tutug Edi Utomo Rabu (4/11) pagi kemarin.

BupatiTantri berpesan kepada semua guru serta kepala sekolah, agar lebih waspada lagi menjaga anak didiknya. ”Waspada untuk hal yang semacam ini, pen-

FOTO:BM/SAIFULLAH

Pasca Insiden Siswa Keracunan, Kasek Di-warning Bupati GELAR: Puluhan pengendara diperiksa kelengkapannya oleh kepolisian setempat dalam operasi zebra.

Operasi Zebra Masih Digelar PROBOLINGGO (BM) - Satlantas Polresta Kota Probolinggo menggelar Operasi Zebra mulai 22 Oktober lalu. Operasi yang melibatkan kepolisian, Denpom, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, serta Jasa Raharja.

Sejak Operasi Zebra digelar, telah terjadi perubahan perilaku pengendara bermotor. Mulai dari perlengkapan kendaraan, surat kendaraan, hingga penggunaan helm. ”Tujuan Operasi Zebra, untuk mengingatkan masyarakat akan sadar hukum di wilayah Kota Probolinggo, serta antisipasi kejadian laka lantas,” terang Sugianto Kanit Patroli Lalu Lintas Polresta

Kota Probolinggo, Rabu (4/11).

Selama Operasi Zebra dilakukan, tercatat lebih dari 222 kendaraan melakukan pelanggaran, lebih dari 80 kendaraan kena tilang dan lebih dari 10 kendaraan disita dikarenakan tidak adanya kelengkapan surat menyurat kendaraan.

Sedangkan pelanggaran didominasi kendaraan roda 2.

“Operasi zebra digelar hingga dilakukan peneguran simpatik terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sugianto berharap adanya operasi zebra ini bisa membuat masyarakat memperhatikan komponen berkendara serta masyarakat bisa nyaman saat berkendara.(ard/fik/dra)

Banpol Hanura Terkecil PROBOLINGGO (BM) - Sebanyak delapan partai politik (parpol) di Kabupaten Probolinggo telah mendapatkan dana bantuan parpol (banpol) dari pemerintah.

Jumlah dana banpol itu sebanyak Rp 869.211.381.51. Berdasarkan data, delapan parpol tersebut hanya Hanura yang paling kecil niliainya, yakni Rp 43 juta.

Sedangkan penerima banpol terbesar adalah partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar Rp 247 juta. ”Partai yang masih bermasalah tidak bisa mengambil dana banpol itu,” ujar Sunarto dari KesbangJatimsaatgelarpembinaan dan verifikasi parpol di Desa Banjarsari, Kecamatan Sunberasih,

Kabupaten Probolinggo, kemarin.

Menurut dia, partai yang bermasalah itu baru bisa mengambil dana banpol setelah menyelesaikan persoalan di internal partainya. Seperti partai Golkar dan PPP yang mengalami dualisme kepemimpinan. ”Jangan sampai dana banpol digunakan tidak sesuai dengan SPJ-nya,” tandasnya.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana banpol tersebut, kata dia, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014. ”Setiap parpol itu wajib membuat laporan pertanggungjawaban karena dana itu berasal dari dana APBN dan APBD,” katanya. (ugi/sip/dra)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

KABUPATEN MALANG I KOTA MALANG I KOTA BATU

lintas kota

Ulama dan Tokoh Masyarakat Datangi Komisi A

MCW Nilai R-APBD Kota Malang Belum Cerminkan Keadilan

MALANG (BM)– Pengelolaan di Sumber Maron dipersoalkan. Makanya, ulama dan tokoh masyarakat Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, mendatangi Komisi A di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (3/11).

Kedatangan mereka untuk memberikan penjelasan kepada Komisi A mengenai keberadaan pengelolaan air di Sumber Maron yang berada di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

Menurut mereka, keberadaan Badan Pengelolah Air Bersih dan Sanitasi (BP SAB dan S) Sumber Maron atau dulu disebut dengan Water Sanitation for Low Incorne Comunities (WLISC) Karang Suko sangat vital. Terutama bagi masyarakat Desa Karangsuko dan sekitarnya.

Namun, saat ini sedang terjadi ketegangan antara BP SAB & S dengan Pemerintah Desa Karangsuko. Dijelaskan mereka bila hal itu berawal dari keinginan pihak pemerintah desa Karangsuko untuk mengelola sepenuhnya Taman Wisata Edukasi Sumber Maron yang berlokasi ditempat yang sama

FOTO:BM/KHOLIL

Pengelolaan di Sumber Maron Dipersoalkan karena Pemdes Ingin Kuasai

KLARIFIKASI: Para ulama dan tokoh masyarakat Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang saat mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malang untuk temui Komisi A.

dengan BP SAB & S. Taman wisata tersebut dibangun dan dikelola BP SAB & S. Sebenarnya BP SAB & S sudah cukup mengalah. Sebab, sudah

memberikan seluruh hasil penarikan karcis taman wisata kepada pemerintah desa.

Akan tetapi pengelolaan manajemen taman wisata tetap berada di bawah BP

MALANG (BM) - Malang Corruption Watch (MCW) menilai Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Kota Malang belum mencerminkan keadilan dan kesetaraan distribusi anggaran.

Penilaian itu disampaikan Kepala Divisi Korupsi Politik MCWTaher Bugis Rabu (4/11). Dia mengatakan, pihaknya melihat anggaran tahun 2015 dan 2016 belum mengarah pada ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Menurut dia, dari temuan dan analisa menyebutkan ada defisit anggaran antara APBD 2015 dan R-APBD 2016. Namun, lanjut dia, di sisi lain masih terdapat Silpa (sisa anggaran) cukup besar. ”Makanya MCW melihat Pemkot Malang sengaja menganggarkan defisit meskipun realisasinya surplus,” kata Taher.

Kondisi anggaran defisit itu menyebabkan tingginya anggaran perimbangan dari pusat, di mana pada 2016 naik sebesar Rp 992,6 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 973,4 miliar.

“Selama ini kami melihat pendapatan daerah itu terbanyak dari dana perimbangand dan ada empat anggaran berpotensi bermasalah pada APBD Kota Malang Tahun 2016,” ungkapnya.

Dijelaskan, keempat anggaran yang berpotensi bermasalah itu di antaranya pembangunan drainase Jalan Tidar, pembangunan Jembatan Kedung Kandang, RSUD Kota Malang dan pembangunan Islamic Centre.

Lebih lanjut menurut dia,di tahun 2016, anggaran untuk pembangunan drainase sebesar Rp 16 miliar, di sisi lain masih ada gugatan hukum dari kontraktor, di mana Pemkot Malang berdasar putusan pengadilan harus membayar Rp 17 miliar.

“Pembangunan Jembatan Kedung Kandang kami juga melihat berpotensi masalah, karena ada ganjalan masalah hukum dan masalah lainnya,” kata Taher.

Sementara untuk RSUD, pihak MCW melihat, banyak anggaran yang sudah dikucurkan, tapi belum bisa melayani masyarakat, karena terganjal izin operasional. (lil/nov)

SAB & S. Makanya, pihak Yayasan BP SAB & S menyikapi ketegangan itu dinilai sudah berusaha mengadakan mediasi dengan pemerintah desa.

Herannya, dalam beberapa pertemuan yang diadakan selalu menemui jalan buntu.

Pihak pemerintah desa tetap bersikukuh untuk mengelola taman wisata secara penuh dan mengancam akan mengadakan musyawarah desa untuk meminta pendapat masyarakat walaupun sampai saat ini belum terlaksana.

“Untuk itu, kedatangan kami ke komisi A hanya untuk mengklarifikasi. Hal itu terkait masalah Sumber Maron yang dikelola pemerintah desa,” ujar Rohawi pengurus yayasan Sumber Maron, Rabu (4/11).

Menurut dia, seharusnya Sumber Maron dikelola oleh masyarakat. Namun, semua pendapatan dan pengelolaan diambil semua oleh pemerintah desa.

Bahkan, setiap bulannya uang hasil penjualan karcis tempat wisata diberikan kepada pemerintah desa. ”Kondisinya seperti itu,” kata Taufik wakil ketua pengelola. (lil/nov)

MALANG (BM) - Pencurian semakin lama semakin merajalela.

Tak hanya di tempat umum saja.

Sebab, di lingkungan kampus pun sudah tidak aman lagi. Anggota Satreskrim Polresta Malang meringkus residivis pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

Pelaku pencurian dengan nodus pecah kaca mobil yaitu Dimas Fajar Putra (32),warga Wonokromo Surabaya. Pelaku ini ini diringkus satreskrim pada 1 November lalu, di depan Stasiun Kota Malang pada sore hari.

Pria yang sehari-hari sebagai sopir travel di wilayah Dinoyo ini merupakan pelaku tunggal. Tahun 2008 pelaku juga pernah melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman delapan bulan di Rutan Medaeng.

Pria berusia 32 tahun ini, melakukan aksinya pada Oktober lalu di parkiran belakan gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB). Pelaku datang seorang diri begitu melihat sasaran, langsung beraksi dengan memecah kaca mobil Kijang merah metalik milik seorang mahasiswa.

Dalam aksinya tersebut pelaku

FOTO:BM/KHOLIL

Residivis Pelaku Pecah Kaca Mobil di UB Dibekuk

KEOK: Dimas Fajar Putra berikut barang bukti sejumlah barang hasil aksi pecah kaca mobil yang terakhir kali dilakukan di kampus UB.

memecahkan kaca dengan mengetukkan besi sepanjang 15 centimeter belakang kaca mobil. Setelah

kaca pecah, pelaku langsung mengambil barang berharga yang berada di dalam mobil.

Dalam aksinya di UB, pelaku berhasil membawa barang jarahannya berupa tas berisi laptop,

hard disk, modem, dan TV mobil.

Menurut Kasubbag Humas Polres Malang Kota, AKP Nunung Anggraeni berdasarkan keterangan pelaku, pencurian di kampus UB bukan yang pertama kali dilakukan.

Sebelumnya DPF alias Dimas juga pernah mencuri ponsel di Surabaya pada tahun 2008 dan sempat mencuri motor di daerah Gadang Kota Malang beberapa waktu lalu. ”Dia memang residivis sebelumnya dia pernah tertangkap karena kasus penjambretan HP pada 2008 dan dipenjara selama delapan bulan di Rutan Medaeng,” papar Nunung Anggraeni saat gelar perkara di Mapolresta, Rabu (4/11).

Lebih lanjut menurut dia, modus pelaku selama ini berkeliling mencari sasaran yang akan dijarah.Pria yang saat ini kos di daerah sekitar Dinoyo dan telah memiliki 2 anak tersebut merupakan residivis kambuhan hingga akhirnya berhasil ditangkap. “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara,” pungkas Nunung Anggraeni. (lil/nov)

Anak Miliki KIA Diusulkan Dapat Fasilitas Khusus Wisata BATU (BM) - Anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) diusulkan ke Walikota Eddy Rumpoko untuk mendapat fasilitas khusus wisata. Rencana pengusulan itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Kota Batu Kamim Utomo, Rabu (4/11). ”Kami memang akan mengusulkan kepadaWalikota supaya pemegang KIA mendapat diskon khusus apabila masuk di tempat wahana Wisata Kota Batu. Itu cukup bagus saya kira,” kata dia.

Menurutnya, usulkan ke kepala daerah agar anakanak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang direkomendasi walikota dampaknya akan bagus. Sebab, akan memotivasi warga untuk menguruskan anaknya memiliki KIA. Dicontohkan, semisal anak-anak Batu yang memiliki KIA nanti bisa mendapatkan diskon jika membeli sesuatu di Batu Town Square (Batos). Selain itu, juga mendapat potongan harga tiket masuk saat berkunjung ke beberapa obyek wisata di Kota Batu. Kami berharap usulan tersebut bisa diterima oleh Walikota Batu. ”Sebab itu sebagai bentuk perhatian kita kepada anak-anak,” ungkapnya.

Menurut dia, KIA adalah program pemerintah pusat.

Program pembuatan KIA tersebut diperuntukan pada anak usia 0 hingga 17 tahun. Program tersebut, kata dia, mulai diberlakukan 2016 mendatang. Dispendukcapil kata dia siap menjalankan program tersebut secara bertahap.

Lantas, dijelaskannya jumlah anak di Kota Batu sekitar 58 ribu. Menurut dia, pihaknya tidak mungkin langsung memprosesnya. Makanya, Dispendukcapil akan lakukan secara bertahap. “Untuk gelombang pertama sekitar 20 ribu anak dulu yang akan kami proses, sisanya tahap kedua di tahun berikutnya,” kata dia.

Disinggung mengenai prosesnya tersebut dilakukan secara berkala, kata dia karena anggaran yang disediakan sangat minim. Jumlahnya hanya sebesar Rp 400 juta.

Menurut dia, untuk selanjutnya akan disusul melalui anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu untuk kesiapan lebih matang, Dispendukcapil merangkul organisasi kemasyarakatan yang ada pada tingkatan desa dan kelurahan seperti Karang Taruna dan PKK. Sedangkan sebagai persyaratan dalam pengurusannya KIA, cukup hanya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) saja. (gus/nov)

BATU (BM) - Komisi C DPRD Kota Batu memanggil Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P), Rabu (4/11). Pemanggilan itu terkait laporan LK2P tentang tunjangan sertifikasi guru yang ngendon karena tak cair hingga setahun lebih.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi C DPRD Kota Batu dimulai pada pukul 10 sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Meski begitu, perwakilan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Batu justru tidak ada yang datang dalam pertemuan itu.

Komisi C diwakili Sekretaris Komisi LuddyTananto dan anggota Komisi C Nuraulia Lisanty. Pada kesempatan itu, LK2P menyampaikan empat hal yang sangat penting kepada Komisi C. Pertama. tidak kunjung cairnya tunjangan sertifikasi guru.

Kedua terkait lauk dan pauk untuk murid di sekolah-sekolah. Sedangkan yang ketiga soal gaji ke-13 dan 14 PNS. ”Selain itu. mengenai pengadaan bangku di sekolah-sekolah.

Anggaran pengadaannya sebesar Rp 5,4 miliar,” ungkap Dirut LK2P Jatim Hariyanto, kemarin.

Menurut dia, DPRD harus berani dan mau turun tangan langsung terkait kasus-kasus tersebut. Harapannya, suapaya dewan mengetahui inti dugaan masalah yang ada di Disdikpora tersebut. ”Kami dari LK2P berharap DPRD melalui Komisi C segera memanggil.

Bahkan, jika perlu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) langsung ke dinas,” pintanya.

Menurutnya, mereka sebagai wakil rakyat, harus berani melakukan tindakan. Sebab, tegas dia, dengan

FOTO: BM/AGUS

Kadisdikpora Tegaskan Tunjangan Sertifikasi Guru Telah Dibagikan Semua

Mistin Kepala Disdikpora

tidak datangnya utusan dari Disdikpora semakin menguatkan adanya dugaan ketidakberesan terkait empat hal itu.

Sementara itu, Sekertaris Komisi C DPRD Kota Batu, Luddy Tananto berjanji akan segera mendatangi kantor Disdikpora. Dia akan meminta data dan akan mencari bukti tertulis dari Disdikpora. Menurutnya, siapa saja yang belum menerima tunjangan sertifikasi harus dibeber secara terbuka.

Untuk itu, Luddy tidak akan melibatkan para guru. Alasannya dalam hirarki yang ada dipastikan guru sangat takut mengungkap inti permasalahan yang ada. Makanya, Minggu depan kami akan memanggil dan melakukan sidak kesana,” papar dia.

Dia menjelaskan, dewan akan meminta seluruh data. ”Kalau memang sudah disalurkan, siapa saja yang sudah dikasihkan. Itu pasti ada bukti tertulisnya,” katanya dita-

mbahkan kasihan para guru jika hal ini tidak segera diselesaikan Disdikpora.

Terpisah, Kepala Disdikpora Mistin membantah jika tunjangan sertifikasi guru tersebut tidak diberikan. Menurut dia, semuanya sudah mendapat tunjangan tersebut.

Dijelaskan dia, kalau tidak diberikan tunjangan sertifikasi tersebut yang pasti para guru akan protes pada Disdikpora. ”Anehnya, guru-guru juga tidak ada yang protes. Lah kenapa kok LSM yang ribut,” sindirnya.

Disinggung terkait anggaran pengadaan bangku sekolah yang mencapai Rp 5,4 miliarn Mistin mengaku tidak ada masalah. ”Pengadaannya ditenderkan. Andaikata ada persoalan yang pasti LPSE tidak akan diam,” ujarnya. (gus/nov)

Putus Rantai Trafficking, Polisi Harus Razia Lokasi Transit

MALANG (BM) - Tabrakan maut terjadi di Turen Kabupaten Malang, Rabu (4/11).

Mobil angkutan umum (MPU) jenis Bison bernopol N 7138 UD menabrak truk gandeng bermuatan tebu.

Akibat tabrakan tersebut, tiga penumpang mobil Isuzu Bison tewas seketika. Sedangkan, truk gandeng bernopol N 9021 UB hanya mengalami kerusak ringan. Tiga korban tewas masing-masing Sumosukar (53), warga Desa Sananrejo Kecamatan Turen, Juma’iyah (50), warga Desa Talangsuko. Korban terakhir adalah Totok Kuntriono (48), warga Dampit Malang.

Akibat kecelakaan itu mobil Isuzu Bison yang dikemudikan Totok Kuntriono (48), warga Dampit ringsek bagian depan. Kaca depan mobil itu masih terlihat ceceran darah.

Menurut Informasi yang dihimpun, kecelakaan berawal saat truk gandeng bermuatan tebu kondisi berhenti tapi agak ke tengah jalan.

Hal ini, karena truk mengalami pecah ban pada bagian belakang sebelah kanan dan diduga kelebihan muatan.

PERWAKILAN

Karena ban pecah sopir truk bernama Suwadi (61), warga Pakis Kabupaten Malang berupaya mengganti ban. Selain itu, sopir truk kemudian memberikan sinyal lampu senter merah sebagai tanda ada kendaraan yang diperbaiki.

Saat mengganti ban, mendadak terlihat MPU jenis Bison dengan nopol N 7138 UD yang disopiri Tatok Kuntriono melaju dari timur ke barat. Karena melaju kencang Bison langsung menyeruduk bagian belakang sebelah kanan truk gandeng hingga rusak parah.

Dua penumpang dan sopir Bison tewas seketika di tempat kejadian. Kecelakaan itu terjadi sekiar pukul 00.30, kemarin (4/11), di Jalan Raya Desa Talangsuko Kecamatan Turen kabupaten Malang kilometer 32-34.

Sementara itu, Kanit Laka Polres Malang IpdaYoyok Supandi saat dikonfirmasi melalui selularnya mengatakan jika insiden laka yang menyebabkan tiga orang meninggal ini masih dalam penyeledikan. ”Kasus ini masih ditangani. Kami juga akan memintai keterangan sejumlah saksi,” ujarnya. (lil/nov)

FOTO:BM/KHOLIL

MPU Tabrak Truk Berhenti, 3 Orang Tewas Seketika

HUMAN ERROR: MPU jenis Bison yang bodi depannya ringsek setelah menabrak truk yang sedang ganti ban karena pecah.

MALANG (BM) - Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Pantjaningih Sri Rejeki mengatakan, korban trafficking sebagian besar dari keluarga ekonomi lemah.

Karena itu, korban selalu terjebak saat diiming-iming dan dibujuk rayu. “Intinya diiming-imingi bahwa kerja di tempat tujuan itu gampang. Bisa dapat uang banyak dengan sangat cepat,” kata Pantjaningsih, Rabu (4/11) Lanjutnya, korban trafficking sulit dideteksi di daerah asal seperti . Karena selama di daerah asal tidak ada yang tahu pekerjaan apa yang akan dituju. Trafficking baru bisa dideteksi di daerah tujuan atau di lokasi transit.

“Misalnya selama di , korban tidak bisa diketahui mau bekerja sebagai apa. Baru di tempat tujuan, semua bisa dibuktikan,” tambahnya.

Karena itu, masih menurut Pantjaningsih, butuh sikap tegas dari aparat penegak hukum. Misalnya di lokasi transit di Banyuwangi. Polisi bisa memantau keberadaan calon korban. Atau memantau keberadaan anak-anak yang akan dikirim ke tempat tujuan. Memang diakui Pantjaningsih, pelaku trafficking sering menyembunyikan calon korban. Terutama saat ada razia , anakanak selalu disembunyikan sehingga tidak ditemukan.

“Razia rutin di lokasi transit dan tempat tujuan (lokalisasi) perlu dilakukan untuk memutus trafficking.

Syaratnya harus tegas. Kalau ditemukan ada anakanak, proses sampai tuntas,” harapnya. (syo/lil/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 GERBANG MOJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

MOJOKERTO I JOMBANG I KEDIRI

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Ratusan Buruh Tergabung di APBM Gelar Demo di Kantor Pemkab

Konsulat Cabang FSPMI Mojokerto Ardian Safendra juga menyebut, PP baru tentang pengupahan ini sangat tidak pro terhadap buruh.

Sehingga keberadaannya sangat meresahkan seluruh buruh di Indonesia. Tak hanya itu, Ardian menandaskan PP ini banyak menghilangkan hak-hak demokrasi yang harus dipunyai oleh buruh Indonesia. ”Ini penindasan untuk buruh, hak buruh banyak yang dikebiri.

Diantaranya, hak untuk melakukan perundingan dalam menentukan komponen hidup layak (KHL) dan juga menghilangkan sanksi kepada pengusaha nakal yang tidak membayar upah sesuai dengan UMK. Mereka hanya dikenai sanksi administratif dan menghilangkan sanksi pidana. Ini jelas bertentangan dengn UU Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan,” terang Ardian.

TOLAK: Aksi buruh yang berunjuk rasa di Kantor Pemkab Mojokerto untuk menolak PP Nomor 78 dan UMK 2016 sebesar 3,3 juta.

Oleh karena itu, lanjut Ardian, buruh Mojokerto mendesak Bupati untuk meneken rekomendasi penolakan dan pencabutan PP Nomor 78 tahun 2015 untuk disampaikan kepada Gubernur dan

Presiden. ”Kita juga meminta bupati untuk menyetujui UMK Mojokerto tahun 2016 nanti sebesar Rp 3,3 juta. Karena jika mengacu pada PP pengupahan baru ini,

UMK Mojokerto hanya pada kisaran angka Rp 3.005.000,” ujar Ardian.

Lebih parah lagi, lanjut Ardian, adanya PP Pengupahan meniadakan sanksi pidana bagi para pengusaha nakal yang tidak membayar upah buruh sesuai UMK. Sanksinya hanya administratif, tidak ada sanksi pidana. Hal ini bertentangan dengan UU RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Disamping merenggut hakhak kaum buruh, menurut Ardian, nilai UMK 2016 jika disesuaikan dengan rumusan dalam PP Pengupahan hanya Rp 3.004.925.

Angka itu naik 11, 5 persen atau Rp 309.925 dari UMK 2015 Rp 2.695.000. Angka 11,5 persen sendiri didapat dari penjumlahan antara inflasi nasional 6,83 persen dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,67 persen. (gie/nov)

MOJOKERTO (BM)– Pemerintah Kota Mojokerto menggelontorkan alokasi maksimal Rp 1 miliar dari APBD 2015 untuk satu wilayah bedah kampung. Dalam melaksanakan program pembangunan ini berbasis gotong royong.

Selain dinilai efektif juga dapat menekan angka pengangguran.

Masyarakat diajak untuk membenahi permasalahan di wilayahnya seperti perbaikan gorong-gorong, pembuatan tempat sampah, penerangan, penghijauan, jambanisasi dan semua permasalahan yang mengarah pada lingkungan yang sehat dan nyaman.

Dalam program ini, seluruh pekerja proyek berasal dari wilayah itu sendiri.“Ini namanya

FOTO : BM/PRAYOGI

Pemkot Gelontorkan Rp 1 M untuk Program Bedah Kampung

SEJAHTERAKAN WARGA: Walikota saat meninjau pengerjaan program bedah rumah di kelurahan Meri Mojokerto.

pembangunan berbasis gotong royong,” seru Walikota Mas’ud Yunus di sela meninjau proyek perdana di lingkungan Meri.

Walikota lantas menuturkan bahwa semangat gotong royong

dan bekerjasama membangun wilayah ini sesuai dengan arahan dari Presiden RI JokoWidodo. Selain itu, dengan memberikan kesempatan bekerja, akan dapat menekan angka pengangguran

di wilayahnya.“Begini seharusnya pembangunan. Uang dari rakyat harus kembali pada rakyat. Jadi perputaran uang masih pada masyarakat Kota Mojokerto,” tambahnya.

Dengan keterlibatan masyarakat untuk menggarap proyek pemerintah, walikota berharap akan dapat menyejahterakan warganya.

Sebab pengupahan dari proyek tersebut juga di atas standar kota.

“Di sini untuk kuli diupahi 65 ribu, untuk tukang 75 ribu.Tapi mereka hanya bekerja setengah hari.

Kalau di kota, upah sebesar itu untuk satu hari penuh,” tuturnya.

Total di lingkungan Meri saja, warga yang terlibat seluruhnya 115 orang. Diperkirakan ada lebih dari 600 warga yang

ikut serta di lima titik lokasi bedah kampung tahun ini. Lima titik tersebut antara lain tiga lokasi di Kecamatan Magersari dan dua lokasi di Kecamatan Prajurit Kulon. Kalau program ini bagus dan dapat dirasakan masyarakat, tahun depan akan ditingkatkan titik lokasinya.

Dengan begitu ia yakin pengangguran di lima daerah tersebut dapat teratasi. Dan karena membangun wilayahnya sendiri ia optimis pengerjaannya juga sangat bagus. “Angka pengangguran ini yang sangat penting. Karena kita ingin menekan angka pengangguran serendah-rendahnya dan menekan angka kemiskinan serendah-rendahnya,” tegas Walikota.(gie/nov/adv)

FOTO:BM/MARDIANSYAH

MOJOKERTO (BM)- Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto (APBM) melakukan aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, (4/11) pukul 11.00.

Mereka menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan serta desak UMK Mojokerto 2016 sebesar Rp 3,3 juta. Dalam orasi terbuka, Eka Herawati Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto mengatakan keberadaan PP Nomor 78 tahun 2015 sangat mengebiri hak-hak buruh. ”Tak satupun pasal dalam PP tersebut yang menguntungkan buruh, bahkan semua pasal-pasalnya menghancurkan dan memiskinkan nasib buruh dan seluruh rakyat indonesia,” lontar Eka lantang.

Senada dengan Eka, Ketua

FOTO : BM/PRAYOGI

Tolak PP Nomor 78 dan Tuntut UMK Rp 3,3 Juta KEOK: Lima pelaku pembobol konter HP yang diringkus dan seorang di antaranya terpaksa ditembak kakinya.

Lima Pembobol Toko HP Dibekuk, Satu Dihadiahi Timah Panas JOMBANG (BM) - Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jombang mengungkap kasus pembobolan toko HP milik Abdul Razak warga Desa Mancar Kecamatan Peterongan yang terjadi akhir bulan lalu dengan kerugian 325 unit HP dan sebuah laptop.

Dari pengungkapan itu, polisi menangkap lima orang dari total sepuluh pelaku pembobolan. Mereka adalah Lutfi Hidayah Rosanti (25), warga Dusun Petuksari Desa Plaosan KecamatanWonosari Kabupaten Malang,Warniti (40) warga Desa Babatan Kecamatan Ngajun Kabupaten Malang.

Sedangkan MI (16) dan IP (17), keduanya pelajar dan Imam Muksin(32),ketigapelakuiniwarga Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Bahkan nama terakhir,terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas karena berusaha melarikan diri saat disergap.

Kapolres Jombang, AKBP Sudjarwoko, terkait penangkapan ini mengatakan jika pengungkapan kasus bekerjasama dengan beberapa polres, yakni Polres Mojokerto dan Polres Lamongan dan Polres Malang.

“Pertama kali petugas Satreskrim Polres Jombang mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) yang merekam wajah salah satu pelaku,” kata Sudjarwoko.

LebihlanjutSudjarwokomen-

KEDIRI RAYA

jelaskan,rekamanCCTVdikonter HP menampakkan wajah pelaku berinisial Su (DPO) warga Kabupaten Malang yang juga pemain lama dan pernah ditahan dalam kasus serupa di Polres Malang.

Dari sini polisi mulai membentuk dua tim, satu melacak ke Mojokerto dan satu melacak ke Malang. Setelah itu, Jumat (30/10) polisi berhasil mengamankan penadah barang, yakni Warniti dan Lutfi Hidayah. Dari keterangan dua penadah yang diamankan, diperoleh keterangan jika barang diperoleh dari Imam Muksin.

Kemudian, tim yang bergerak ke Mojokerto, melakukan pengejaran. Tepat pada Sabtu (31/10), Imam berhasil ditangkap dan langsung dimintai keterangan. Dari sini polisi memperoleh pengakuan jika aksi pembobolan konter juga melibatkan Ilham dan Izat.

Selain itu masih ada lima orang yang terlibat dalam aksi kejahatan, di antaranya pelaku inisial S (berperan sebagai otak kejahatan), LO, AN, AL dan TE. Kasat Reskrim AKP Wahyu Hidayat, mengatakan lima pelaku kini bestatus DPO. Mereka merupakan pemain lama dalam kasus ini. Untuk kedua penadah yakni Warniti dan Lutfi dijerat pasal 480 KUHP tentang penadah barang hasil kejahatan. “Sedangkan Imam Muksin, MI, dan IP dijerat pasal 363 KUHP,” terang Wahyu Hidayat. (aan/nov)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Tak Gubris Larangan Pemda, Biznet Tetap Lanjutkan Pemasangan KEDIRI (BM) - Meskipun sudah dilarang Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Penanaman Modal (BPM) untuk menghentikan pemasangan tiang Biznet, sembari menunggu proses perijinan rampung, ternyata tak digubris pihak provider.

Malahan, penyedia jasa layanan TV kabel dan internet itu tetap ngotot melanjutkan proyek pemasangan kabel jaringannya. Memang terlihat beberapa pekerja pemasangan tiang Biznet di Jalan Veteran Kota Kediri, Rabu (4/11).

Seorang pekerja mengatakan, bahwa atasannya memerintahkan membangun lima titik kabel jaringan. “Kita akan pasang 5 titik disepanjang jalur Jalan

Veteran ini ” kata seorang pegawai yang mengaku hanya disuruh atasannya dan tidak tahu menahu perihal proses perizinan yang masih menuai kendala.

Sementara itu, Kabid Pelayanan BPM Kota Kediri, Hardiyanto Heru Cahyono, mengatakan, pihaknya sudah meminta Biznet menghentikan proyek Biznet terlebih dahulu. Namun, dirinya masih belum bisa memastikan langkah Biznet yang ternyata berani melanjutkan dan mengabaikan permintaan BPM. “Saya akan kroscek terlebih dahulu apakah memang masih ada pemasangan. Yang pasti, kami sudah memerintahka pihak Biznet untuk menghentikan proyeknya terlebih dahulu sembari me-

nunggu proses perijinan rampung ” ungkap Heru melalui ponselnya, Rabu ( 4/11).

Sementara, Reza Darmawan Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, mengaku, sampai saat ini, pihaknya belum melakukan pembahasan kembali perihal keberadaan provider Biznet itu. Namun, ia berjanji akan mencoba mencari solusi atas kondisi ini.

Sekadar mengingatkan, izin pemasangan kabel Fiber Optik (FO) milik Biznet belum rampung proses perizinanya namun masih tetap melanjutkan proyeknya.

Padahal, pemerintah daerah setempat sudah mengeluarkan intruksi untuk dihentikan. (bud/nov)

FOTO:BM/BUDI ARYA

BELUM SEPAKAT: Komisioner KPU Kabupaten Kediri Sulkhim menunjukkan gambar daftar pasangan calon (DPC) yang masih belum ditandatangi tim Harmas.

PERWAKILAN

KEDIRI (BM) - Mepetnya pesta demokrasi di acara pilkada yang tinggal beberapa pekan lagi tepatnya 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri sudah menunjukkan contoh gambar Daftar Pasangan Calon (DPC).

Contoh DPC itu diperlihatkan kepada dua pasangan calon (paslon) yang nantinya akan dipasang di 2.830 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar diwilayah Kabupaten Kediri.

Sulkhim Komisioner KPUD Kabupaten Kediri mengatakan, dua perwakilan paslon sudah diundang untuk hadir. Namun, hanya tim sukses pasangan Ari-Arifin (AA) saja yang hadir, akan tetapi pasangan Hariyanti-Maskyuri (Harmas) memilih tidak hadir.

“Acara menunjukkan gambar daftar paslon yang digelar Rabu ( 4/11), hanya tim AA saja yang setuju, dan sudah membubuhkan tanda tangan. Sedangkan tim Harmas yang memilih belum hadir dan membubuhkan tanda tangannya, ” katanya.

Ditambahkan Sulkhim, ini sebenarnya sudah kedua kalinya KPU Kabupaten Kediri memberikan gambar DPC. Perihal gambar yang ditunjukkan awal, saat itu ada kekeliruan terkait dengan pengetikan kalimat yang belum disepakati.

Lebih jauh Sulkhim juga mengatakan, pihaknya berharap kedua paslon setuju dan tidak mengulur waktu.

Hingga, pihaknya akan segera memperbanyak gambar yang akan dipasang di TPS sekaligus juga dipakai dalam materi di surat suara pada hari H pencoblosan. “Harapanya paslon nomor 1 yakni Harmas tidak mengulur waktu dan segera datang ke kantor KPU kabupaten Kediri untuk melihat DPC sudah sesuai atau belum” pungkasnya. (bud/nov)

FOTO:BM/BUDI ARYA

Tim Harmas Belum Tanda Tangani Contoh Gambar DPC

MOKONG: Meski Pemkot Kediri meminta proyek pemasangan dihentikan namun provider Biznet tak menggubrisnya dan terus mengerjakannya.

Kekurangan Penghulu, Kepala KUA Akan Rangkap Jabatan KEDIRI (BM)- Minimnya tenaga penghulu di wilayah Kabupaten Kediri menuai kendala terutama dalam melayani proses pelayanan pernikahan yang disinyalir tidak akan berjalan maksimal.

Saat ini, jumlah ketersediaan tenaga penghulu tersebut, belum ada penambahan sejak 2006 lalu.

Dikatakan, Paolo Jose Xemenes, Humas Kemenag Kabupaten Kediri pihaknya sebenarnya sudah mengajukan untuk dilakukan rekrutmen

CPNS ke pemerintah pusat untuk formasi penghulu.

Kendati demikian, hingga saat ini belum menuai tanggapan terkait hal itu. “Jumlah penghulu di tempat kami hanya berjumlah 7 orang dan harus melayani 26 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di 26 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri. Jumlah penghulu yang minim otomatis juga pengaruh terhadap pelayanan,“ kata Paolo, Rabu (4/11).

Lebih jauh dikatakan Paolo untuk

menyikapi kekurangan tenaga penghulu tersebut, pihaknya akhirnya mencari solusi dengan diberdayakanya Kepala Kantor KUA masing-masing Kecamatan untuk bisa menggunakan perannya sebagai penghulu.

“Rangkap jabatan Kepala Kantor KUA yang tersebar di kecamatan untuk merangkap sebagai penghulu. Karena, dengan pola ini saja yang dinilai sebagai solusi menjawab kekurangan tenaga penghulu yang sampai saat ini masih terjadi,” pungkasnya. (bud/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (Koord), Wisnu Joeda, Mardiansyah Tri Raharjo. Iklan/Langganan: 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya. Iklan/Langganan: 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Simpatisan Diminta Jaga Pilkada Damai SAMBUNGAN HALAMAN 1

Kalah ...

Dalam memori kasasi yang diajukan 1 Oktober 2015, lanjut Sholeh, MKP-Pung selaku penggugat dan KPU Kabupaten Mojokerto sebagai tergugat. Sedangkan Nisa-Syah sebagai tergugat intervensi.

Menurutnya, sebagai penggugat, MKP-Pung memohon agar MA membatalkan dua produk hukum KPU Mojokerto terkait penetapan Nisa-Syah.

Yakni berita acara penetapan KPU Mojokerto No 28/BA/ VIII/2015 tentang penetapan paslon tertanggal 24 Agustus 2015, serta Keputusan KPU Mojokerto No 31/Kpts.KPU-kab014.329790/2015 tentang penetapan paslon tertanggal 24 Agus-

tus 2015.

“Konsekuensinya akan ada diskualifikasi terhadap paslon Nisa-Syah. Sesuai UU Pilkada tak ada upaya hukum lagi, putusan MA sifatnya final, hal itu berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU RI No 8/2015 tentang Pilkada,” terang Sholeh.

Terkait keaslian putusan kasasi MA yang ditunjukkan, Sholeh menjamin salinan resmi keputusan MA tak akan berbeda dengan informasi yang diunggah di website MA RI. “Memang kami belum menerima salinannya, tapi dalam web asli MA punya validitas. Web ini bersifat terbuka, siapun yang berperkara bisa mengecek. Karena

kita tahu nomor register maka kamibisangecek.Selamainitidak pernah amar putusan MA meleset dari apa yang diumumkan di website,” tandasnya.

Langkah hukum yang dilakukan kubu MKP-Pung hingga ke MA ini menyusul kandasnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Dalam amar putusan PT TUN tertanggal 22 September 2015 itu tak mengabulkan permohonan penggungat.

Kubu MKP menilai keputusan KPU yang meloloskan pasangan Nisa-Syah sebagai peserta Pilkada cacat hukum.

Sebab, pasangan Nisa-Syah diduga memalsukan surat rekomendasi dukungan dari DPP PPP kubu Djan Faridz saat mendaftar ke KPU Mojokerto

Diperiksa 6 Jam, Ditanya Mekanisme Pimpin Rapat SAMBUNGAN HALAMAN 1

KPK ...

Namun Mulyadi enggan mengatakan mengenai pembahasan proyek PLTHMH di kabupaten Deiyai Papua itu lebih lanjut. Berdasarkan laman pribadi Dewie, ia tersebut pernah menerima rombongan dari Deiyai pada April 2015 lalu.

Mereka mengadu mengenai kebutuhan listrik di wilayah tersebut dan Dewie mendesak ada solusi dalam bentuk energi baru terbarukan.

DewieYasin Limpo ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas KPK di bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada 20 Oktober 2015 lalu. Dewie beserta asistennya Bambang Wahyu Hadi dan sekretaris pribadinya bernama Rinelda Bandaso diduga menerima suap dari pengusaha PT Abdi Bumi Cendrawasih bernama Setiadi dan Kepala Dinas ESDM Deiyai bernama Irenius Adi. Setiadi dan Irenius ditangkap petugas KPK di satu rumah makan di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Suap diberikan untuk memuluskan proyek PLTMH

yang bernilai sekitar Rp 50 miliar rupiah agar masuk di APBN 2016.

Saat penangkapan ditemukan uang 177.700 dolar Singapura yang merupakan bagian pemberian pertama sebesar 50 persen dari nilai commitment fee.

Bambang, menurut KPK berperan aktif seolah-olah mewakili Dewie dengan Rienelda untuk menentukan nilai komitmen sebesar 7 persen dari total proyek. Proyek itu merupakan bagian dari proyek unggulan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang diluncurkan pada 4 Mei lalu.

Dewie, Bambang dan Rinelda disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

KPKjugamenjeratIreniusdan Iriadi dengan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukanatautidakdilakukandalam jabatannya.

Ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Dewie ditahan di rumah Tahanan Pondok Bambu sedangkan Bambang ditahan di rutan Detasemen Polisi Militer Guntur sedangkan Rinelda, Setiadi dan Irenius ditahan di rutan gedung KPK. (at/epe)

Menteri ESDM: Tarif Tidak Naik 6 Bulan ke Depan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jokowi ...

Menteri ESDM menjelaskan salah satu data yang berbeda antara lain mengenai angka pelanggan 450 VA dengan data warga miskin yang mencapai 15 juta orang. “Mengenai data yang tidak tepat, contohnya begini kan ada pelanggan 45 juta jumlahnya yang pasang 900 VA dan 450 VA. Yang 450 kira-kira jumlahnya 22 juta. Sementara penduduk termiskin hanya 15 juta. Memang ada hal yang mesti direkonsiliasi. Oleh karena itu

presiden minta yakinkan dulu datanya akurat baru pikirkan kebijakannya,” katanya.

Hal lain yang dibicarakan dalam rapat tersebut mengenai tidak adanya kenaikan tarif dasar listrik dalam enam bulan mendatang. “Tidak akan ada kenaikan listrik dalam waktu dekat, karena semua masih dikaji. Dan sudah jelas pemasang 450 VA tidak akan ada perubahan. Jadi tidak perlu dilakukan spekulasi yang 450 VA

ke bawah tetapi harga semula, kemudian lain sedang dikaji dengan cara melihat tadi datanya supaya datanya lebih akurat,” tegasnya.

Rapat terbatas tersebut dihadiri olehWakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Seskab Pramono Anung dan Direktur PLN Sofyan Basyir. (at/epe)

Diakui Jadi Kopi Terbaik Dunia SAMBUNGAN HALAMAN 1

Kopi ...

Deryl Juniar dari Batista Coffe, yang menyajikan kopi Indonesia mengatakanpadakesempatanitu ia menyajikan empat macam jenis kopi yang berbeda baik asal kopi maupun cita rasanya.

“Saya membawa dan menyediakan empat jenis kopi yang berbeda mulai dari Kopi Bali Kintamani, Kopi Toraja Mamasa, Kopi Aceh Gayo, Kopi Papua Wamena,” ujar Deryl.

Empat macam kopi tersebut sangat berbeda karakter dan kualitas yang sudah diakui dunia dan juga banyak yang tahu.

Kenikmatan cita rasa kopi Indonesia juga diakui Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia, Hamzah Thayeb.

“Kopi Indonesia memiliki cita rasa yang strong dibandingkan kopi yang ada di Inggris. Kemar-

in saya mencoba kopi Kintamani dan hari ini Kopi Toraja Mamasa,” ujar Hamzah Thayeb yang menyukai kopi tanpa gula, karena aroma dan cita rasa kopi akan lebih terasa.

Kopi Indonesia diakui sebagai kopi yang terbaik di dunia karena aromanya yang sangat kuat dan rasanya juga lebih kaya ketimbang kopi yang biasa disajikan di berbagai kedai kopi.

Salah seorang pengemar kopi asal London mengatakan bahwa ia sangat suka akan rasa dan aroma kopi yang disajikan. “Aromanya sangat harum dan rasanya asli kopi,” ujar salah seorang pengunjung.

Deryl yang masuk dalam delegasi Kementrian Pariwisata dalam mempromosikan kopi Indonesia, mengatakan banyak pengunjung yang bertanya tentang asal kopi. Umumnya pen-

gunjung rela antri untuk mencicipi kopi Gayo yang berasal dari Aceh karena keunikan dari penyajian kopinya.

“Kopiyangkhususdidatangkan dari daerah masih berupa kopi mentahdanbarudiolahdiJakarta untuk bisa disajikan langsung kepadapengunjung,”ujarDeryl.

Sedangkan pada hari ke tiga, ia mengatakan, coffee corner menyajikan kopi Aceh Gayo dengan cara pembuatan yang unik khas Tanah Gayo tanpa mesin.

Sementara itu Assosiasi Duta Kopi Indonesia, Lisa Ayodhia mengakui keberadaan coffee corner di Paviliun Indonesia menjadi daya tarik tersendiri, selain kopi juga disajikan makanan kecil berupa kue lapis Surabaya. Diharapkannya melalui WTM London bisa menunjang promosi Indonesia destinasi pariwisata di sektor kopi sebagai life style internasional. (ant/azt)

pada 28 Juli lalu. “Kalau kasasi MKP-Pung dikabulkan MA, kesimpulan kita, dukungan (DPP PPP kubu Djan ke Nisa-Syah) itu palsu,” pungkas Sholeh.

Tunggu Kepastian Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq menyatakan belum menerima salinan putusan resmi dari MA. Untuk itu, dia enggan berspekulasi terkait langkah yang akan ditempuh KPU. “Sampai hari ini kami belum menerima berkas apapun terkait

kasasi di MA. Jadi kami belum bisa memberikan kepastian seperti apa sikap KPU,” sebutnya.

Hal senada dikatakan Ketua Tim Sukses paslon Nisa-Syah, Heri Ermawan. Menurutnya, selama belum ada salinan putusan resmi dari MA, maka belum ada kekuatan hukum tetap yang bisa menggugurkan Nisa-Syah dari kepesertaan di Pilkada 9 Desember nanti.

Untuk itu, agenda kampanye bakal tetap berjalan. “Kami sudah konfirmasi ke KPU dan PT TUN juga belum menerima.

Kami menghormati apapun keputusan hukum, namun kami masih berharap keputusan MA tidak seperti itu,” lontarnya.

Terkait kabar adanya simpatisan Nisa-Syah yang akan mendatangi kantor sekretariat pemenangan MKP-Pung di Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, pihaknya mengimbau kepada seluruh tim, baik relawan, partai pengusung, simpatisan tetap menjaga dan bersabar karena saat ini masa kampanye dalam konteks Pilkada damai.

“Kita semua taat hukum, kita

imbau agar semua bersabar dengan menjaga kondusif wilayah. Kita tetap akan menjalankan agenda acara yakni tahapan kampanye sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Pilkada Kabupaten Mojokerto diikuti tiga paslon. Yakni Choirun Nisa-Arifuddin Syah yang diusung PKB, PPP, PBB dan Hanura; Mustofa Kamal PasaPungkasiadi diusung PDIP, Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, Golkar dan Nasdem, serta Misnan-Rahma Sofiana dari jalur perseorangan.(gie/rdl)

Sembilan Aktivis HMI Diperiksa Polisi SAMBUNGAN HALAMAN 1

Bentrok ...

Penyebab bentrok sendiri dipicu isu kekerasan fisik yang dialami Akbar, pengurus Presidium HMI Cabang Gowa Raya dalam pengurusan SIM. Isu yang berkembang, Akbat bahkan sempat dipukul dan diancam dengan pistol. Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Frans Barung Mangera dengan tegas membantah.

“Memang benar Akbar datang ke Polres Gowa untuk mengurus SIM. Petugas mem-

inta agar Akbar melepas jaketnya di kantor karena prosedurnya memang begitu. Namun Akbar menolak melepas.

Petugas kembali meminta Akbar melepas jaket, tetapi Akbar tetap menolak,” terang Kabid Humas.

Untuk memperkuat bantahan itu, Frans bahkan menyebutkan ada rekaman CCTV yang berisi peristiwa sesungguhnya.

“Yang benar itu petugas menyampaikan yang bersangkutan Akbar untuk melepas jaketnya

tapi yang bersangkutan tidak melepas jaketnya dan didorong,” dalihnya.

Lalu muncullah isu Akbar dipukul dan sudah dirawat di rumah sakit. Ketika dicek Wakil Direktur Intelkam Polda ke rumah sakit, kondisi Faisal Akbar juga segar bugar namun dia memang enggan pulang. “Nah inilah yang menyebabkan isu di lapangan bahwa yang bersangkutan dipukul. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ke publik Sulsel bahwa isu itu tidak benar adanya. Yang benar seperti yang terekam di CCTV,” tegas Frans.

Mengenai tuntutan mahasiswa agar Kapolda Sulsel meminta maaf ke HMI, Frans punya alasan mengapa Kapolda Sulsel menolak meminta maaf.

“Mengapa Kapolda (Sulselbar) harus minta maaf? Pak Kapolda pasti minta maaf kalau (mereka) benar. Ini kan mereka tidak benar. Kebenaran mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Apa yang disampaikan Akbar itu tidak benar. Apakah ini berarti Akbar sedang membuat isu untuk memancing polisi dan menggalang kekuatan untuk berunjuk rasa di jalan?” sergahnya. (kcm/epe)

FOTO: BM/ANTARA

WAPRES INDIA DI BALI: Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari (kiri) memperhatikan patung Mahatma Gandhi usai diresmikan di Kampus Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Rabu (4/11). Dalam kunjungan kerjanya selama dua hari di Bali, Wapres Mohammad Hamid Ansari juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, serta memberikan kuliah umum di Universitas Udayana.

Letusan ke Barat, Banyuwangi Terpapar Abu Vulkanik SAMBUNGAN HALAMAN 1

Penutupan ...

Akibatnya pesawat kepresidenan “Air India” yang membawa orang nomor dua pada pemerintahan India itu tertahan di apron landasan bandara setempat.Yusfandri menjelaskan bahwa pihaknya telah memberlakukan prioritas untuk perlindungan armada pesawat dari debu vulkanik, termasuk pesawat medis dan pesawat yang ditumpangi pejabat negara atau kepala pemerintahan dan pesawat komersial. “Kami sudah menerapkan untuk prioritas pesawat untuk medis dan kepala negara

atau ‘vvip’,” ucapnya.

Hamid Ansari berada di Pulau Dewata serangkaian kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Di Bali, Hamid meresmikan patung Mahatma Gandi di Universitas Udayana (Unud) di Denpasar. Sebelumnya operator bandara menutup operasional penerbangan mulai Selasa (3/11) mulai pukul 19.3023.30 Wita dan diperpanjang hingga hari ini pukul 08.45WITA. Akibat penutupan itu sebanyak 692 jadwal penerbangan baik domestik dan internasion-

al terpaksa dibatalkan dengan ratusan ribu calon penumpang gagal berangkat, termasukWakil Presiden India Hamid Ansari.

Sedangkan Kepala BPBD Nusa Tenggara Barat, H Azhar mengatakan abu vulkanik letusan Gunung Barujari dilaporkan sudah sampai ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. “Letusan kali ini merupakan yang tertinggi malah abu mengarah ke barat daya menuju Pulau Jawa Banyuwangi,” kata Azhar di Mataram.

Menurutnya, aktivitas letusan Gunung Baru Jari kembali menyemburkan abu vulkanik pada pukul 02.00 Wita Rabu dini

hari dengan ketinggian 1.500 meter. Bahkan, pada pukul 10.00 WITA abu vulkanik mencapai 2.500 meter. Ia mengatakan, meski letusan Gunung Baru Jari terus menunjukkan adanya peningkatan, namun status gunung setinggi 2.376 meter dari permukaan laut (mdpl) itu masih waspada.

Saat ini, pihaknya sedang menunggu koordinasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengenai apakah ada peningkatan status menuju siaga atau awas, kendati demikian dirinya berharap ada ketegasan soal status tersebut. (at/epe)

Pemerintah Finalisasi Insentif Proyek Strategis JAKARTA (BM) - Pemerintah mengungkapkan, sedang memfinalisasi beragam insentif non-fiskal yang akan dilegalisasi dalam Peraturan Presiden untuk Percepatan Proyek-Proyek Strategis Nasional, yang direncanakan terbit pekan depan.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Lucky Eko Wuryanto, mengatakan Perpres tersebut tidak hanya mengatur koridor adminsitratif dan pidana, yang menjadi perlindungan pejabat pelaksana proyek infrastruktur.

Perpres itu, kata Lucky, juga akan menjadi payung hukum dukungan pemerintah, yang antara lain, seperti jaminan dari Kementerian Keuangan, pelaksanaan proyek strategis tanpa proses lelang dengan berbagai syarat, perizinan satu pintu untuk segala tahapan pembangunan proyek, dan bantuan pendampingan bagi investor jika menemui masalah. “Itu jadi perbedaan untuk proyek yang masuk ‘list’ strategis itu,” kata dia seusai menghadiri perhelatan Pekan In-

frastruktur Indonesia 2015, Rabu (4/11).

Rencana penerbitan Peraturan Presiden untuk Percepatan Proyek-Proyek Strategis Nasional sebenarnya sudah tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang dirilis pemerintah 9 September 2015.

Lucky mengatakan pemerintah memang perlu mempertimbangkan secara matang mengenai jumlah proyek infrastruktur strategis yang akan dilampirkan dalam Perpres ini. Jumlah proyeknya pun kerap berubah.

Namun hingga kemarin, pemerintah mencantumkan sekitar 220 proyek strategis yang akan mendapat banyak insentif dari Perpres ini. “Kemungkinan akan dikeluarkan pekan depan Perpres ini,” kata dia.

Perpres ini sebenarnya sudah direncanakan sejak akhir semester I 2015 oleh pemerintah. Beberapa kali jajaran menteri Kabinet Kerja mematangkan rancangan Perpres yang pada awalnya lebih dikenal dengan nama Perpres “Antikriminalisasi” Pejabat.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko

Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan salah satu proyek yang akan dimasukkan dalam Perpres itu adalah proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Dia juga mengatakan terdapat kemungkinan 10 proyek infrastruktur “quickwins” akan masuk dalam Perpres ini.

Beberapa proyek yang termasuk infrastruktur “quickwins” yang sudah ditetapkan pemerintah adalah kereta Bandara Soekarno-Hatta, Kilang Minyak Bontang, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan transmisi listrik ‘High Voltage Direct Current’ (HVDC) Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ).

Selain itu, kata dia, beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang diusulkan BKPM juga ikut masuk dalam daftar finalisasi Perpres itu. “Kita sedang menyusun lampirannya serta berkoordinasi dengan kementerian terkait karena ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, tapi proyek strategis yang diusulkan BKPM juga ikut kita sertakan,” katanya. (at/epe)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

BM/MASDUKI

Dugaan Kampanye Berkah di Luar Jadwal Tak Cukup Bukti

Harianto

Panwaslu: Secara Materiil Belum Bisa Terpenuhi GRESIK (BM) - Sidang lanjutan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Gresik, Rabu (4/11), menyimpulkan kasus dugaan kampanye

di luar jadwal yang dilakukan Tim Berkah (Husnul KhuluqAhmad Rubai) pada 22 Oktober lalu dinyatakan kurang bukti materiil.

Rapat Koordinasi berlangsung di Sekretariat Panwaskab, Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo 104 Gresik. Sidang dimulai sekitar pukul 10.00 yang melibatkan sejumlah aparat kepolisian dan

pihak kejaksaan itu berlansung tertutup. “Jadi sebenarnya hasil tadi itu, laporannya tanggal 26 Oktoberlaludantanggal29kamiadakan rapat terkait laporan tersebut.

Kami lakukan secara materiil dan formil,” jelas Harianto selaku Bidang Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Gresik.

Meski dari bukti materiil belum bisa terpenuhi, kata Ha-

rianto, pihaknya tetap akan melakukan pengembangan dengan menulusuri sengketa ini. Dalam jangka waktu dekat pihaknya juga akan memberikan sanksi berupa peringatan secara tertulis kepada pihak terlapor, yakni Husnul Khuluq.

“Kalau tidak terpenuhi bukan berarti tidak ada kelanjutan, ini yang perlu digarisbawahi. Kami

secepatnya akan memberikan peringatan secara tertulis kepada terlapor. Kalau tetap melakukan tindakan yang sama, maka kami akan bubarkan,” katanya.

Ditanya bagaimana jika benar terbukti apakah salah satu calon dari pasangan Berkah ini akan dibawa ke ranah pidana? Harianto menjelaskan, untuk menyelesaikan sengketa atau pelang-

garan Pemilu tidak seperti kasus pada umumnya. “Penanganan kasus sengketa dalam Pemilu itu tidak seperti menangani kasus pada umumnya. Dalam UU mengamanatkan,Panwaskabuntuk lebih banyak pencegahan dari pada penindakan jadi kami mengutamakan pencegahan terlebih dulu dari pada penindakan,” ujar Harianto. (sgg/uki/rdl)

Pilkada Gresik Diduga Dialiri Uang Korupsi Mantan Direktur Bongkar Indikasi Penyelewengan di PDAM SURABAYA (BM) – Suhu Pilkada Kabupaten Gresik kian memanas. Terbaru, dugaan korupsi di PDAM Gresik senilai Rp 50 miliar yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir untuk kepentingan salah satu pasangan calon (paslon).

“Kejadian itu terjadi ketika salah satu calon sedang menja-

bat. Maka ini menjadi indikasi bahwa aliran dana itu juga masuk untuk menjadi dana kampanye,” kata Andri Irawan, ketua LSM Masyarakat Transparansi Jawa Timur (Matra Jatim) kepada wartawan dalam press conference di Surabaya, Rabu (4/11).

Atas dugaan ini, Matra meminta Bawaslu Jatim dan Pan-

waslu Gresik mengusut adanya dugaan aliran uang korupsi yang mengalir ke rekening dana kampanye paslon. Pihaknya juga minta Bawaslu dan Panwaslu mendiskualifikasi paslon yang terbukti menerima aliran dana hasil korupsi.

“Matra juga mengajak masyarakat Jatim, khususnya Gresik, untuk mengawasi proses Pilkada agar berlangsung secara jurdil dan tanpa adanya politik

uang, terlebih dana hasil korupsi,” tandasnya.

Kehadiran Andri untuk mendampingi dua mantan petinggi PDAM Gresik, yakni Chris Hadi Susanto (mantan direktur umum) dan Zacky Zulkarnaen (mantan direktur teknik).

Chris menceritakan, kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK September 2015 lalu ini berawal saat PDAM Gresik pada 2012 bekerjasama

dengan dua rekanan investor untuk membangun proyek di kawasan Driyorejo.

Rekanan pertama, PT Dewata Bangun Tirta (DBT). Perusahaan ini membangun proyek instalasi pengolahan air di Legundi, Driyorejo dengan investasi sebesar Rp 46 miliar.

Rekanan kedua, PT Drupadi Agung Lestari (DAL). Perusahaan ini membangun proyek rehabilitation operation transfer di Krikilan, Driyorejo dengan investasi Rp 86 miliar.

Kedua proyek tersebut ditar-

BM/ANTARA

SOSIALISASI: Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik (kedua kiri) memberikan sosialisasi tentang PKPU Nomor 14/2015 di Blitar, Rabu (4/11).

Turun ke Blitar, Jelaskan Mekanisme Calon Tunggal BLITAR (BM) – Ketua KPU RI, Pusat Husni Kamil Manik menjelaskan tentang mekanisme pemilihan calon tunggal pada Pilkada serentak dalam kegiatan sosialisasi PKPU Nomor 14/2015 di Blitar, Rabu (4/11).

“Kami sampaikan ke masyarakat di daerah dengan calon tunggal, karena hal baru, ada spesifikasinya,” katanya.

Dia menuturkan, spesifikasi itu terkait dengan model surat suara serta cara menghitung sah atau tidak sah. Semua peraturan itu sebenarnya sudah dibuat, namun belum semua masya-

rakat mengetahui sehingga harus disosialisasikan.

Untuk penentuan pemenang dalamprosesPilkadadengancalon tunggal, katanya, yakni suara jumlah suara yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju walaupun selisihsatusuara. “Konsekuensinya jikalebihbanyakyangtidaksetuju, maka akan dilakukan proses penundaanataupunpengulangan pemilihan periode berikutnya, 2017,”paparnya.

Dia mengatakan, KPU gencar melakukan sosialisasi, terutama terkait dengan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal ini.

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada semua kelompok sasaran, tidak hanya pada para tokoh, melainkan juga ke pemilih langsung. “Kami akan gerakkan seluruh potensi yang ada di kecamatan, desa, dan ini menurut kami waktu yang sangat memungkinkan menyebarkan informasi,” tuturnya.

Dia meminta pasangan calon untuk aktif kampanye tentang mekanisme pemilihan dengan calon tunggal tersebut. Mereka pun harus meyakinkan pada masyarakat agar tahu tentang mekanisme, serta mereka pun

mau datang untuk memilih.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah mengatakan memang sengaja mengundang KPU RI untuk sosialisasi terkait dengan Pilkada dengan calon tunggal. “Kami berharap, dengan kegiatan ini masyarakat menjadi lebih tahu dan bisa bertanya langsung ke Ketua KPU Pusat,” katanya.

Di Indonesia, Pilkada calon tunggal diikuti tiga daerah yaitu Kabupaten Blitar, Timor Tengah Utara, dan Tasikmalaya. KPU Kabupaten Blitar hanya menerima pendaftaran satu pasangan

calon, yaitu petahana Wakil Bupati Blitar Rijanto dan pasangannya Marhaenis. Keduanya didukung PDIP dan Partai Gerindra. (ara/rdl)

MEKANISME CALON TUNGGAL · Pemenang ditentukan jumlah suara, walaupun selisih satu suara. · Jika lebih banyak yang tidak setuju, akan dilakukan proses penundaan di periode berikutnya pada 2017.

BM/ROFIQ KURDI

DUGAAN KORUPSI: (Dari kiri) Zacky Zulkarnaen, Chris Hadi Susanto dan Andri Irawan saat memberikan keterangan pers terkait dugaan korupsi di PDAM Gresik.

getkan selesai dalam satu tahun.

Dalam perkembangannya, proyek yang dikerjakan PT DBT selesai. PT DBT mampu memproduksi air baku PDAM sebanyak 200 liter per detik. Air yang diproduksi PT DBT diharapkan membantu kekurangan air yang dibutuhkan PDAM Gresik.

PDAM Gresik sendiri hanya mampu memproduksi air 550 liter per detik dan kurang 100 liter per detik. Kekurangan inilah yang dicukupi PT DBT. Yang dipermasalahkan Chris, PDAM membeli air dari PT DBT dua kali lipat dari harga yang diproduksi sendiri dan PDAM justru menutup produksinya sebanyak 100 liter per detik.

“Sekarang ini PDAM Gresik hanya memproduksi air 450 liter per detik. Padahal PDAM Gresik mampu memproduksi air 550 liter per detik. Justru yang 100 liter per detik dimatikan dan membeli semua air 200 liter per detik yang diproduksi PT DBT,” tuturnya.

Dia menambahkan, harga yangharusdibeliPDAMGresikdari PT DBT yakni Rp 2.500 meter kubik. Padahal harga produksi air PDAMhanyaRp1.000-1.200meter kubik. “Kenapa yang 100 liter pe detik dimatikan dan justru membeli yang lebih mahal. Kenapa justru membeli rugi, terus uangnya kemana?” ujarnya.

Untuk PT DAL, Chris mempermasalahkan proyeknya yang belum jadi. Bahkan hingga sekarang proyek tersebut belum kelar juga, baru dikerjakan sekitar 50 persen. Chris mempermasalahkan adanya pembiaran proyek tersebut. Padahal dalam klausul ada kesepakatan jika investor tidak menyelesaikan maka pengerjaan proyek bisa dilelang ulang.

“Tapi yang terjadi tidak demikian. Proyek tersebut dibiarkan saja bahkan hingga seka-

rang, sudah tiga tahun dibiarkan,” terang Chris.

Terkait nominal kerugian Rp 50 miliar yang dilaporkan ke KPK, Chris menghitung hanya dari kumulasi kerugian proyek PT DBT yang produksi airnya dibeli oleh PDAM Gresik sejak awal hingga sekarang. Chris tidak menyertakan kerugian investasi pada proyek PT DAL. “Saat musim kemarau masyarakat Gresik sangat membutuhkan air. Namun proyek kerjasama yang diimpikan masyarakat Gresik tak pernah terjadi.

Itu yang menjadi permasalahan utama, sehingga patut dicurigai, ada apa, proyek yang sudah direncanakan dengan baik kok tidak bisa selesai. Kerugian secara perhitungan itu Rp 50 miliar,” jelasnya.

Keputusan di Kepala Daerah Adakah dugaan keterlibatan paslon incumbent? Chris tak mengiyakan secara pasti. Dia hanya menjawab saat hal itu terjadi calon incumbent ini yang menjadi kepala daerahnya.

“Karena semua pengambil keputusan ada di kepala daerah.

Nah pada saat pemerintahan incumbent terjadi masalah ini. Ini ada pembiaran,” tandasnya.

Sebelumnya, Chris dan Zacky dipecat Bupati Sambari Halim Radianto (kini mantan) dengan tuduhan telah merugikan negara. Pemecatan itu kemudian diPTUN-kan keduanya. Dalam sidang PTUN, Chris dan Zacky dinyatakan menang pada 2013 dan mereka pun kembali bekerja hingga pensiun pada 2015.

“Kami tidak melaporkan siapa (personal) ke KPK, tapi kami melaporkan adanya dugaan korupsi di PDAM Gresik. Laporan telah diterima dan KPK menjanjikan akan melakukan penyelidikan,” tandasnya.(rdl)

Besok Malam, Debat Publik Kedua Pilkada Surabaya Digelar

Dimoderatori Rektor Unair, Tema Terkait NKRI dan Kebangsaan Debat publik kedua dilaksanakan KPU Surabaya, Jumat (6/11) besok malam di Hotel Shangri La. Salah satu rangkaian sosialisasi visi-misi paslon dalam Pilkada Surabaya itu kali ini akan dimoderatori rektor Unair.

pres) 2014 lalu yang menjadikan akademisi sebagai moderator debat,” ujarnya.

Menurutnya, Nasih cukup

mumpuni menjadi moderator.

Sosoknya sebagai rektor dan akademisi dianggap mampu mengatur jalannya ritme debat.

SULUH DP – SURABAYA BILA debat pertama mengambil tema Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat, debat selanjutnya bertema Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan. “Debat kedua konsepnya hampir sama dengan debat yang pertama,” kata Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin usai technical meeting debat pu-

blik, Rabu (4/11).

Disinggung pemilihan Rektor Unair Prof Moh Nasih yang lebih dikenal sebagai ekonom untuk menjadi moderator debat, Robiyan mengaku itu menjadi pilihan bersama antara KPU Surabaya, stasiun televisi dan tim pemenangan paslon.

“Kita ingin mengadopsi debat publik pemilihan presiden (Pil-

BM/DOK

Robiyan Arifin

Apalagi, moderator sifatnya hanya membacakan pertanyaan saja. Sebelumnya, pertanyaan sudah disusun oleh tiga orang panelis.

“Setiap tema, panelisnya berbeda-beda. Jadi, dengan tiga kali debat publik, ada sembilan panelis. Tiga orang untuk satu tema,” tegasnya.

Ketua Tim Pemenangan Rasiyo-Lucy Kurniasari, Agung Nugroho mengaku tidak akan mempermasalahkan sosok yang menjadi moderator debat publik. Meski latar belakang moderator sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu bertolak belakang de-

ngan tema debat, Nasih diyakininya punya kapasitas yang mumpuni.

“Dia punya kapasitas dan berasal dari universitas ternama di Indonesia yang ada di Surabaya,” ungkapnya.

Agung menjelaskan, setiap warga negara Indonesia niscaya memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang NKRI dan kebangsaan. Apalagi sosok rektor universitas ternama, pihaknya yakin dapat mengatur jalannya debat dengan baik.

Sementara itu, Laisson Officer (LO) atau penghubung paslon Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, Sukadar justru me-

nyayangkan pemilihan moderator debat publik kedua yang tidak mengambil presenter nasional. Padahal, debat publik pertama lalu menggunakan Rosiana Silalahi.

“Seumpama pakai presenter nasional yang sudah dikenal banyak orang sebagai moderator, tentu ada daya tarik sendiri bagi penonton,” katanya. Sukadar melanjutkan, debat pertama lalu dipandu Rosi, debat kedua seharusnya dimoderatori Najwa Shihab atau Desy Anwar, misalnya, yang lebih dikenal. “Tapi kami tidak masalah siapapun yang menjadi moderator,” pungkasnya. (*)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Daerah Kekeringan, BPBD Kucurkan Rp 4 M Suplai Air 512 Desa di 24 Daerah Kategori Kritis

BM/ANTARA

MENGERING: Warga mengambil air dari galian di dasar sungai anak Bengawan Solo yang mengering di Desa Cantel, Ngawi.

SURABAYA (BM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur telah mengucurkan anggaran mencapai Rp 4 miliar untuk menyuplai air di sejumlah daerah yang dilanda kekeringan.

“Dana yang sudah dikeluarkan sampai akhir Oktober ini sekitar Rp 4 miliar untuk suplai air

di 24 daerah yang mengalami kekeringan,” ujar Kepala BPBD Jatim, Sudarmawan, Rabu (4/11).

Dia mengatakan di Jatim saat ini terdapat 26 daerah, yang di 512 desa di 24 daerah termasuk dalam kategori kritis sehingga diperlukan suplai untuk mengantisipasi kekurangan air bersih.

Dana tersebut, katanya, selain untuk suplai air bersih juga dipergunakan untuk mengantisipasi dengan melakukan sejumlah langkah lainnya, seperti bantuan untuk pengadaan sarana prasana.

“Bantuannya antara lain dilakukan sumur bor dan pengembangan perpipaan yang sampai sekarang ada 44 titik di kabupaten/kota telah dibantu sarana perpipaannya,” kata pria

yang saat ini menjabat Pj Bupati Sumenep tersebut.

Sementara itu, kemarau panjang yang melanda wilayah Indonesia berimbas pada kritisnya beberapa daerah di wilayah Jatim akibat kekeringan, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah memprediksi musim hujan belum datang pada November 2015.

Saat ini, katanya, daerahTapal Kuda seperti Lumajang, Situ-

bondo, Pasuruan, Bondowoso, Banyuwangi dan Probolinggo menjadi daerah yang kritis air bersih, bahkan Madura mengalami kekeringan hampir secara keseluruhan.

Di sisi lain, kekeringan ini tidak sampai mempengaruhi produksi padi secara keseluruhan di Jatim, bahkan per Oktober 2015 terjadi kenaikan 5,30 persen dibanding bulan sama tahun sebelumnya. (ara/rdl)

Kinerja Kepala SKPD Merangkap Pj Bupati Jeblok SURABAYA (BM) - Tak hanya buruk dalam serapan anggaran, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah juga gagal dalam melaksanakan lelang barang dan jasa.

Data UPT P2BJ (Unit Pelaksana Tugas Pelayanan Barang dan Ja-

sa) mencatat ada 12 lelang dengan nilai miliaran rupiah yang dikembalikan.

“Pengembalianiniterpaksakami lakukan karena mereka mengirimkan paket lelangnya sangat mepet di akhir waktu anggaran.

Jadi kalau kita lelang tidak akan bisa dilaksanakan,” ujar Kepala

UPT P2BJ,Yuswanto, Rabu (4/11).

Lelang seperti itu, lanjutnya, harusnya diberikan jauh hari sehingga pantia cukup waktu untuk melakukan lelang dan pekerjaan bisa dilaksanakan.

“Nilainya miliaran, saya tidak hafal. Tapi ini kesalahan dari perencanaan mereka,” tandasnya.

Sayangnya tidak ada langkah konkret yang diambil Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi selaku pimpinan tertinggi di birokrasi.

Padahal Gubernur Soekarwo telah meminta untuk menyiapkan pelaksana harian (Plh) bagi pejabat yang lokasinya jauh. Ini agar mereka bisa fokus dengan

BM/ANTARA

MEDIA TERUMBU KARANG Pekerja membuat media terumbu karang di Pantai Watu Ulo, Ambulu, Jember, Rabu (4/11). Media terumbu karang itu terbuat dari beton sebagai media tanam dan transplantasi terumbu karang, tempat berkembangbiaknya ikan serta pengembangan destinasi wisata bawah air di Jember, dan pembuatan media terumbu karang ini atas bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

tanggung jawabnya.

Gubernur dalam setiap melantik Pj selalu berpesan agar memaksimalkan serapan anggaran.

“Kondisi kita saat ini tidak baik (ekonomi melemah). Maka penyerapan anggaran harus lebih cepat. Kami akan mengontrol betulterkaitpenyerapananggaran di daerah-daerah,” tegasnya.

Terkait serapan anggaran APBD 2015 masih jeblok meski telah memasuki triwulan ke empat. Seperti di Biro Administrasi Pemerintahan dan Umum (Apum) Setdaprov Jatim yang masih di angka 42,40 persen.

Serapan ini masuk di antara serapan paling bawah meski Kabiro Apum, Supriyanto ditunjuk sebagai Pj Walikota Blitar menggantikan Moh Samanhudi yangtelahhabismasajabatannya.

Pun demikian dengan Badan Perpustakaan & Kearsipan yang dikomandani Sudjono dengan serapan 46.44 persen. Kepala Baperpusif ini ditunjuk menjadi Pj Bupati Ngawi. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur juga masih di angka 51,09 persen, SKPD yang dipimpin Maskur yang juga ditunjuk sebagai Pj bupati Ponorogo.

Lalu serapan anggaran Dinas PU Bina Marga yang dikomandani Supaad. Angkanya masih di 63,12 persen. Supaad ditunjuk menjadi Pj Bupati Jember. Serapan anggaran milik Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) juga

Pakar: Jadi Provinsi Sendiri Madura Akan Rugi SURABAYA (BM) - Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Wasiaturrahma menilai Pulau Madura belum layak menjadi provinsi.

“Pendapatan Asli daerah (PAD) dari empat kabupaten yang ada di Madura tergolong kecil. Hanya Kabupaten Sumenep yang memiliki PAD cukup besar karena mendapat pasokan dari hasil migas,” katanya, Rabu (4/11).

“Sedangkan tiga kabupaten lainnya masih minim. Sehingga, kalau saya lihat dari sisi ekonominya, untuk menjadi provinsi masih belum layak.”

Lanjut Wasiaturrahma, Madura justru akan merugi jika

menjadi provinsi sendiri. “Jika Madura jadi provinsi, investor akan merasa terganggu baik dari sisi keamanan dan kenyamanan.

Sebab, Madura akan memiliki UU dan aturan main sendiri.

Dengan begitu, investor yang ingin berinvestasi di Madura mikir-mikir berulang kali. Nah, ini jelas akan merugikan Madura sendiri,” paparnya.

Menurutnya, saat ini yang terpenting, kata Rahma, Madura fokus mengembangkan potensi yang ada agar bisa maju.

Hal ini untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara Wakil Gubenur Jatim, Saifullah Yusuf tetap merespon positif meskipun dari

beberapa poin aturan Madura masih belum memenuhi.

Menurut Wagub, usulan ini merupakan sebuah kebutuhan.

Dia juga menegaskan, alasan kurang perhatian kurang tepat jika dijadikan dasar pembentukan provinsi baru. “Pemprov Jatim melihat lebih jauh terkait aspirasi masyarakat Madura, kan dilihat kekurangan dan positifnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemprov ingin melihat wacana kepulauan Madura yang ingin menjadi provinsi tersendiri dari sisi yang positif. Saat ini syarat dan kelanjutan persoalan ini masih didalami. Salah satunya dengan mengaca pada proses yang dilalui

Kepulan Riau atau Gorontalo saat berusaha menjadi provinsi tersendiri.

Dikatakannya, ada peraturan dan prosedur bagi sebuah daerah yang dimekarkan. Begitu juga Madura. Peraturan itu, di antaranya, demografi, letak geografis, kultur, kondisisosial-politik, harus memiliki sedikitnya lima kabupaten/kota.

Jika semua syarat itu terpenuhi, termasuk memiliki sedikitnya lima kabupaten/kota, pemerintah pusat tentu tak dapat menghalang-halangi atau mencegah Madura menjadi provinsi.

“Namun, pulau Madura sekarang hanya memiliki empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sam-

pang, Pamekasan, dan Sumenep,” tegasnya.(zal/rdl)

KERUGIAN MADURA JADI PROVINSI MANDIRI · PAD dari empat kabupaten hanya Sumenep yang cukup besar karena mendapat pasokan dari hasil migas. · Investor akan merasa terganggu baik dari sisi keamanan dan kenyamanan, karena akan memiliki UU dan aturan main sendiri.

jeblok. SKPD yang dipimpin Wahid Wahyudi, Pj Bupati Lamongan hanya mampu menyerap anggaran 55,02 persen.

Serapan jeblok juga terjadi di Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin Zarkasi, Pj Bupati Banyuwangi. Serapannya masih di angka 65,47, persen.

Zarkasi merupakan pejabat senior yang telah dua kali ini ditunjuk sebagai Penjabat Bupati, pertama di Jember dan saat ini di Banyuwangi.

SKPD lainnya adalah Dinas Kebudayaan dan Periwisata (Disparta), SKPD yang dipimpin Djarianto Pj Bupati Trenggalek masih di angka 65,86 persen. Tak berbeda jauh dengan Inspektorat Provinsi Jatim pimpinan Nurwiyatno (Pj Walikota Surabaya) ini hanya mampu menyerap anggaran 61,08 persen.

Demikian pula dengan Dinas Pertanian Provinsi Jatim yang masih di angka 67,05 persen.

Kadis Pertanian Wibowo Eko Putro ditunjuk Gubernur sebagai Pj Walikota Pasuruan.

Sesuai buku pedoman pengelolaan kerja dan pelaksanaan tugas Pemprov Jatim 2015, serapan anggaran hingga awal November seharusnya sudah di angka 80 persen. Ini merujuk

ISTIMEWA

12 Paket Lelang Dikembalikan “

Yuswanto

Pengembalian ini terpaksa kami lakukan karena mereka mengirimkan paket lelangnya sangat mepet di akhir waktu anggaran. Jadi kalau kita lelang tidak akan bisa dilaksanakan.”

- YUSWANTO -

Kepala UPT P2BJ

porsi serapan anggaran untuk triwulan pertama sebesar 20 persen, kemudian triwulan kedua 35 persen. Lalu triwulan ketiga 25 persen, dan triwulan ke empat 20 persen. (zal/rdl)

Industri

UMKM Tak Pengaruh Gejolak Ekonomi SURABAYA (BM) - Keberadaan industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jatim hingga triwulan III 2015 tidak terpengaruhi gejolak ekonomi global, bahkan mengalami pertumbuhan 0,96 persen dibanding triwulan sebelumnya atau naik 9,51 dibanding 2014.

“Industri manufaktur kita di Jawa Timur, baik kecil atau besar itu merata dan mempunyai daya tahan tersendiri dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi, artinya industri di sini kuat,” ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah, Rabu (4/11).

Kekuatan itu, kata Sairi, karena posisinya harus bertahan, sehingga meski industri itu harus membeli bahan mentah dengan harga lebih tinggi melalui impor, mereka juga menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi melalui ekspor.

Dia mengatakan, berdasarkan data BPS Jatim secara keseluruhan, produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan III 2015 setiap kuartalnya tumbuh sebesar 1,27 persen dibanding triwulan II tahun yang sama. Sedangkan pertumbuhan dari tahun ke tahun tumbuh sebesar 8,73 persen dibanding dengan triwulan yang sama tahun produktivitas 2014.

Sementara untuk manufaktur mikro dan kecil di Jatim pada triwulan III 2015 menunjukkan angka pertumbuhan 0,96 persen dibanding triwulan yang sama, atau mengalami kenaikan 9,51 persen dibanding data tahun 2014 pada triwulan yang sama. (ara/rdl)

40 Hari Kematian Salim Kancil, Fakta Lain di Balik Tragedi Kemanusiaan Lumajang (3)

Berusaha Kejar Pelaku, Dio Malah Dibentak dan Dilempari Batu Badan Salim Kancil didekap, kedua tangannya diikat, lalu dinaikkan sepeda motor untuk dibawa ke balai desa.

Dio, sang anak, berusaha mengejar pelaku namun malah dibentak dan dilempari batu.

ROFIQ KURDI – LUMAJANG TOSAN lari tunggang-langgang menggunakan sepeda onthel menuju lapangan. Di depan lapangan, sepedanya ditabrak Siyo yang mengendarai sepeda motor. Tosan pun terjatuh.

Setelah jatuh, dia sempat dipukuli lagi menggunakan bambu dan kayu. Imam — yang ikut membagikan selebaran penolakan tambang pasir — juga melihat tubuh Tosan dilindas Ehsan dan Siyo menggunakan motor

sebanyak empat kali.

Melihat Tosan dilindas berkali-kali, Ridwan, salah seorang warga yang rumahnya dekat dengan tempat kejadian berusaha mengusir massa. Menurut Ridwan, dengan komando dari Madasir, massa akhirnya berjalan ke arah utara menuju rumah Salim Kancil.

Polisi sendiri baru datang ke tempat kejadian (lapangan) pukul 07.45 setelah massa bergerak

DOK/PUSHAM SURABAYA

KOORDINASI: Tim advokasi Salim Kancil ketika berkoordinasi dengan Abdul Hamid (kanan), koordinator Forum Masyarakat Desa Selok AwarAwar Menolak Tambang.

ke rumah Salim. Menurut keterangan Ridwan, terdapat empat orang anggota Polsek Pasirian yang datang ke lapangan. Imam dan Ridwan lantas dibawa ke kantor Polsek agar aman dari ancaman pembunuhan.

Setelah puas menganiaya Tosan di lapangan, 40 orang tim eksekutor yang diketuai Madasir bergerak ke rumah Salim. Jarak antara lapangan dan rumah Salim sekitar 4 km. Jika ditempuh menggunakan sepeda motor memerlukan waktu sekitar 10 menit.

Pukul 07.30, di rumahnya, Salim bersama dengan Dio Eka Syaputra, anaknya yang berusia 12 tahun (kelas 5 SD), sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke rumah Ichsan: mem-

bahas rencana menolak tambang pasir besi di Desa Selok Awar-Awar.

10 menit kemudian Salim berboncengan dengan Dio, berangkat dari rumahnya menuju rumah Ichsan menggunakan sepeda motor. Setelah berjalan sekitar 50 meter dari rumahnya, Salim melihat rombongan Tim 12 beserta 40 orang massa datang dari arah selatan. Dia pun memutar balik kembali ke rumah.

Sepeda motor kemudian diparkir di depan pintu rumah, dan Salim meminta Dio untuk lari ke belakang rumah. Kehadiran Salim di depan rumah disambut cucunya yang masih berusia lima tahun. Seketika dia menggendong cucunya terse-

but dan membawanya masuk ke dalam rumah.

Setelah membalikkan badannya, Salim langsung dipukul Ehsan dan Madasir menggunakan tangan kosong. Badan Salim didekap Tejo, kemudian tangannya diikat Madasir dengan menggunakan tali tambang yang masih baru.

Seketika itu Salim dinaikkan ke sepeda motor oleh Madasir dan diapit Basri. Oleh massa, dia dibawa ke balai desa. Dio yang berusaha mengejar dilempari batu oleh salah satu pelaku yang tidak dikenali.

“Waktu itu saya juga dibentak: Jangan ikut-ikut kamu!” ujar Dio menirukan ucapan salah seorang pelaku.(Bersambung)

10 METRO SPORT

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Pengadilan Tolak Gugatan PT PI SURABAYA (BM) - Hasil sidang terkait pengelola klub Persebaya Surabaya akhirnya terjawab.

Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk tidak mengabulkan atau menolak gugatan dari PT Persebaya Indonesia (PT PI) untuk mendapatkan hak pengelolaan klub Persebaya. Hal itu diputuskan oleh majelis hakim dan menyimpulkan bahwa PT Mitra Muda Inti Berlian (PT MMIB) milik Gede Widiade tetap berhak atas Persebaya.

Gugatan diajukan pihak PT PI melalui Chalid bin Abdul Gawi Garamah dengan nomor register perkara 241/Pdt.G/2015/PN.Sby, tertanggal 23 Maret 2015. Inti gugatan tersebut tak lain meminta agar PN Surabaya menyatakan klub Persebaya Surabaya yang dinaungi PT MMIB cacat hukum, sekaligus meminta pengadilan mengakui PT PI sebagai yang berhak mengelola klub.

Tapi, PN Surabaya yang meminta agar pihak PT MMIB juga PT PI mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil hukum masing-masing atas hak pengelolaan klub. PT PI coba membantah dalil tergugat tentang kompetensi absolut oleh PT MMIB. Namun, dalil PT PI sendiri tidak kuat

untuk meruntuhkan tergugat PT MMIB. Kuasa hukum PT MMIB Rohmad Amrullah menyebutkan pihaknya mendalilkan bahwa FIFA telah menetapkan CAS sebagai Badan Arbitrase yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa klub sepakbola. Selain itu, katanya, pada artikel 68 (2) jelas dan tegas FIFA melarang menyelesaikan sengketa berkenaan dengan Sepak Bola pada pengadilan negara. ”Ditegaskan pula pada Pasal 70 angka (1) Statuta PSSI jika PSSI, anggota, pemain, ofisial serta agen pemain dan pertandingan Tidak Diperkenankan mengajukan sengketa apa pun ke Pengadilan Negara. Kecuali yang ditentukan dalam statuta tersebut dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau yurisdiksi PSSI,” terang Amrullah dalam rilisnya yang dikirim ke Berita Metro, Rabu (4/11).

Menurutnya, penegasan untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan pada forum arbitrasi juga tercatat jelas pada Anggaran Dasar KONI, UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan UU No 30

tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ”Persebaya Surabaya kan merupakan anggota PSSI, oleh karena itu memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap statuta PSSI dan statuta FIFA, sebagaimana diamanahkan oleh UU No 3 tahun 2005,” tegas Amrullah. ”Makanya majelis hakim menyatakan bahwa sengketa yang diajukan oleh PT PI merupakan sengketa pengelolaan klub yang bernaung dibawah PSSI, oleh karenanya harus diajukan melalui forum arbitrase yang ditunjuk oleh PSSI, dan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut Amrullah mengaku akan mengajukan pembatalan merek Persebaya yang dilakukan oleh PT PI ke Dirjen HKI Kemenkumham beberapa waktu lalu. ”Selanjutnya, untuk pendaftaran merek Persebaya, akan kami ajukan pembatalan. Karena sesungguhnya pendaftaran melalui PT PI dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, dan mengandung iktikad tidak baik,” pungkasnya. (dek)

FOTO:BM/TOVAN BEKA

PT MMIB Tetap Sah sebagai Pengelola Persebaya Surabaya

ANYAR: Kristian Adelmund (kiri) bersama Khoirul Huda (kanan) akan memperkokoh lini belakang Persela Lamongan di Piala Jenderal Sudirman 2015.

Gaet Stopper Belanda LAMONGAN (BM) - Stopper asal Belanda, Kristian Adelmund resmi memperkuat Persela Lamongan. Adelmund akan mengawal barisan pertahanan Persela, untuk turnamen Indonesia Championship Jenderal Sudirman Cup 2015.

Nama mantan pemain PSS Sleman dan Persepam Madura Utama ini memang santer dikabarkan akan merapat ke Kota Soto. Kepastian bergabungnya Adelmund ke Persela disampaikan oleh agennya, Gabriel Budi. ”Betul. Kristian akan membela

Persela untuk turnamen Piala Jenderal Sudirman,” ungkapnya, Rabu (4/11).

Apalagi Persela memang membutuhkan pemain untuk tiga posisi, yakni depan, tengah dan belakang. Kehadiran Adelmund diharapkan semakin memperkokoh tembok pertahanan tim kebanggaan LA Mania ini. ”Sebenarnya banyak klub yang tertarik dengan Kristian. Tapi Persela menunjukkan bahwa mereka yang paling serius,” tutup Budi.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain

arema cronus

Partai Pembuka di Malang November dengan mempertemukan Arema melawan Persegres Gresik United. Laga dua tim Jatim ini akan dihelat di Stadion Kanjuruhan, Malang. ”Tadinya kami akan mempertemukan Arema melawan Persija, tapi Persija bilang belum siap karena baru memulai persiapan. Rencananya kick-off akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo,” kata CEO Mahaka Hasani Abdul Gani, Rabu (4/11).

NETTV akan menjadi official broadcast dalam ajang ini. Mereka telah berkomitmen untuk menyiarkan total 47 pertandingan yang bakal digelar. Babak grup tetap dilaksanakan pada tanggal 14 November dan berakhir pada tanggal 1 Desember mendatang. Sementara babak delapan besar dijadwalkan digelar pada 12 Desember

sampai 22 Januari 2016.

Berlanjut pada 9-17 Januari diadakan semifinal dan partai puncak akan dihelat pada tanggal 24 Januari tahun depan. 15 tim yang berpartisipasi telah dibagi ke 3 kota berbeda, yakni Malang, Surabaya dan Bali. Sedangkan pada partai 8 besar akan menggunakan sistem home tournament di mana dua kota menjadi venue.

Format home and away baru akan diterapkan pada babak semifinal.

Grup A selain diisi Arema, Persija, Persegres, juga terdapat Sriwijaya FC, dan Persipasi Bandung Raya. Sementara Grup B diisi Bali United Pusam, Mitra Kukar, PSM Makassar, Persipura Jayapura, Semen Padang. Adapun Grup C terdapat Surabaya United, Persib Bandung, Pusamania Borneo FC, Persela Lamongan serta PS TNI. (dbs/dek)

Hasani Abdul Gani

LEGA: Zulham Zamrun membuat kubu Persib Bandung sumringah karena tenaganya tidak digunakan Persipura Jayapura.

Persib Girang Gunakan Zulham

MALANG (BM)- Arema Cronus dipastikan tidak akan diperkuat bek andalannya Fabiano Beltrame di Piala Jenderal Sudirman.

Sebab, pemain asal Brasil tersebut sudah meminta izin kepada CEO Arema Iwan Budianto.

Sejak berakhirnya turnamen Piala Presiden lalu, Fabiano memilih pulang ke negaranya. Mantan pemain Persija Jakarta itu juga mengajak istri dan anak-anaknya untuk menikmati liburan di negara asalnya. ”Fabiano izin kepada saya pulang ke Brasil sampai Desember.

Otomatis ia akan absen di Piala Jenderal sudirman,” ujar Iwan Budianto seperti dikutip laman Wearemania.

Kondisi seperti ini membuat Singo Edan harus mencari pemain pengganti yang sepadan dengannya. Arema sempat mendatangkan pemain asing, Banaken Bassoken dan Abanda Herman untuk seleksi. Namun, Arema belum memutuskan siapa yang akan menjadi pengganti Fabiano. ”Untuk dua pemain asing kami belum putuskan siapa, kami masih mencari satu bek pengganti Fabiano di turnamen ini,” tuntas Iwan. (dbs/dek)

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Karena itu, Djanur mengaku akan segera mengirimkan daftar pemain Persib ke pihak penyelenggara turnamen Piala Jenderal Sudirman, mengingat batas akhir pendaftaran pemain untuk turnamen yang digagas Panglima TNI AD tersebut, hari ini. ”Saya akan daftarkan semua pemain yang bermain di Piala Presiden lalu, walaupun yang latihan baru setengahnya. Kami tidak akan melakukan banyak perubahan komposisi skuat di Piala Jenderal Sudirman nanti,” lanjut Djanur.

Pada sesi latihan Maung Bandung kemarin di lapangan Seskoad, Jl. Gatot Subroto Bandung, sudah terlihat bek sayap kiri, Tony Sucipto. Total sudah 11 pemain yang bergabung dalam latihan persiapan Piala Jenderal Sudirman. (dbs/dek)

ABSEN: Fabiano Beltrame dipastikan tidak membela Arema Cronus di Piala Jenderal Sudirman 2015 karena ingin berlibur dengan keluarganya.

Dapat Tambahan Tiga Pemain

TUNGGU REKAN: Jefri Kurniawan (kiri) akan kedatangan tiga pemain lama Persegres Gresik United untuk bersaing di turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015.

FOTO:BM/TOVAN BEKA

BANDUNG (BM) - Pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman ceria setelah mendengar kabar jika Persipura Jayapura tidak akan merekrut Zulham Zamrun di turnamen Piala Jendral Sudirman. Dengan begitu peluang Maung Bandung mempertahankan Zulham masih besar, meski tidak ada ikatan kontrak.

Djadjang Nurdjaman makin yakin Zulham Zamrun bakal tetap bermain di Persib, setelah sang pemain sendiri menyatakan secara terbuka ke media, kalau dirinya ingin tetap bertahan di Bandung. ”Jadi kami tidak harus minta surat kepindahan dari Persipura. Selama ini masalah surat kepindahan yang mengganjal kami, padahal Zulham sudah tidak terikat kontrak dengan Persipura,” ujar pelatih yang kerap disapa Djanur ini di Mes Persib, Jl. Ahmad Yani, Bandung, Rabu (4/11).

Lini Belakang Tanpa Beltrame

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Mahaka Sports and Entertainment telah merilis jadwal resmi Indonesia Championship Jenderal Sudirman Cup 2015. Promotor turnamen yang dipasrahkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini memastikan jadwal kejuaraan dimajukan menjadi, Selasa (10/11) mendatang.

Mahaka Sports bersama panitia Piala Jenderal Sudirman memajukan partai pembuka. Semula partai pembuka dijadwalkan 14 November, namun dimajukan empat hari menjadi 10 November.

Pertandingan pembuka yang sebelumnya memplot Arema Cronus kontra Persija Jakarta pun dibatalkan.

Mahaka Sports dan panitia akhir memutuskan partai pembuka pada 10

Adelmund ada dua pemain asing lain yang menjajal peruntungan mengenakan kostum biru langit. Keduanya adalah Sackie Doe (gelandang) dan Emanuele Jackson (gelandang).

Kiprah Adelmund dan Sackie Doe di pentas sepakbola Tanah Air lebih menonjol ketimbang Emanuele. Adelmund pernah membela Arema Cronous di turnamen Sunrise of Java Banyuwangi beberapa waktu lalu. Adapun Sackie sempat berkostum PS Bangka, Barito Putra dan Deltras Sidoarjo. (bln/dek)

GRESIK (BM) – Pemenuhan kebutuhan akan pemain berkualitas terus dikebut Persegres Gresik United jelang terjun di Indonesia Championship Jenderal Sudirman Cup 2015. Tiga pemain lokal baru tapi rasa lama bakal bergabung tim asal Kota Pudak ini.

Pemain-pemain lawas akan segera bergabung dengan Persegres untuk memperkuat tim di turnamen gelaran Mabes TNI. Tak tanggung-tanggung, empat pemain era kepelatihan Liestiadi akan bergabung ke dalam skuad pada akhir pekan ini. Mereka adalah Rico Simanjuntak (gelandang/striker), M Rifki (belakang), Yusuf Efendi (depan) dan Dian Irawan (gelandang). ”Mereka akan datang ke Gresik untuk memperkuat tim. Kemungkinan keempat pemain tersebut datang besok

(hari ini, red) atau Jumat (6/11),” tutur Sekretaris Persegres Hendri Febry, Rabu (4/11).

Selain empat pemain lawas itu, Laskar Joko Samudro sudah mendatangkan sekitar 6 pemain lamanya, seperti M Ridwan, Aji Saka, Wismoyo, Khabib Syukron, Kacung Munif dan David Faristian. Komposisi ini bakal diperkuat muka baru yakni Jefri Kurniawan, Rendi Irwan, Dedi Indra dan FX Yanuar. ”Kami masih mencari komposisi pemain terbaik,” tegas Hendri.

Selain kedatangan pemain, Persegres juga memantau kondisi beberapa pemain yang sudah bergabung dengan tim. Hal ini karena Khabib Syukron didera cedera ketika berlatih karena bertabrakan dengan pemain lain. ”Kami tak tahu apakah Khabib akan dipakai

tim atau tidak. Pelatih akan melihat kondisi tim dalam dua hari ke depan,” tutup Hendri.

Sementara itu, pelatih Persegres Widodo Cahyono Putra menambahkan perubahan jadwal turnamen membuat program berubah. Namun bila ingin mengoptimalkan kemampuan tim, maka uji coba dilakukan dua kali. ”Kemungkinan Jumat (5/11) atau Sabtu (6/11) ada uji coba. Namun, ini masih perlu dibicarakan dengan manajemen,” ujarnya.

Begitu pula dengan tim lawan yang akan diajak uji coba. Pihaknya masih mencari klub yang mau beruji coba meladeni tim kebanggaan Ultrasmania ini. ”Untuk tim lawan, saya perlu berkoordinasi dengan manajemen dulu,” pungkas Widodo. (dek)

METRO SPORT 11

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

1

REAL MADRID

PSG

0

HASIL PERTANDINGAN CHAMPIONS LEAGUE

(Champions League Grup A)

Gol Nacho Menangkan Madrid Tren Kemenangan PSG Terhenti MADRID (BM) – Tuaj rumah Real Madrid membekuk Paris Saint-Germain (PSG) 1-0 pada lanjutan Champions League Grup A di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (4/11) dinihariWIB. Jose Ignacio Fernandez Iglesias alias Nacho yang masuk sebagai pemain pengganti, menjadi pencetak gol tunggal Madrid di me-

nit ke-36.

Kekalahan ini menjadi kali pertama bagi PSG dalam semua kompetisi yang diikuti sepanjang 2015-16. Sebaliknya, Madrid meneruskan rekor tak terkalahkan dalam berbagai ajang musim ini.

Real Madrid memeragakan permainan efektif dalam per-

tandingan ini. UEFA mencatat, Madrid cuma menguasai 41 persen permainan, tetapi mampu melepaskan sembilan tembakan ke arah gawang dari 13 percobaan. Adapun PSG hanya melepaskan tiga tendangan tepat sasaran dari 16 usaha.

Salah satu tembakan PSG yang mengarah ke gawang dile-

paskan Blaise Matuidi pada menit ke-25. Namun, bola dihalau oleh Keylor Navas.

Dua menit berselang, PSG kembali mengancam melalui penetrasi Angel Di Maria di sisi kiri. Eks pemain Madrid itu melepaskan umpan silang, tetapi Edinson Cavani dan Zlatan Ibrahimovic gagal menjangkau bola untuk meneruskannya ke ga-

wang.

Pada menit ke-33, Marcelo terpaksa ditarik keluar karena cedera. Pelatih Rafael Benitez pun memasukkan Nacho sebagai untuk mengawal sisi kanan pertahanan. Pergantian ini membawa berkah untuk Los Blancos.

Nacho hanya butuh dua menit 28 detik untuk membuka skor dengan melepaskan tembakan terarah dari daerah kiri ke kotak penalti. Nacho pun bertengger di urutan kedua untuk gol tercepat dari pemain pengganti pada Liga Champions musim ini.

Setelah jeda, PSG coba mencari gol penyeimbang. Di Maria mendapatkan peluang emas pada awal dan akhir paruh kedua, tetapi gagal membobol gawang mantan klubnya. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Madrid.

Dengan hasil ini, Real Madrid dipastikan lolos ke babak 16besar. Mereka memuncaki klasemen Grup A dengan perolehan sepuluh poin dari empat pertandingan. Paris Saint-Germain menguntit di posisi kedua dengan selisih tiga angka. (dbs/azt)

SUSUNAN PEMAIN REAL MADRID (4-3-3) : Navas; Danilo, Varane, Ramos, Macelo (Nacho 33’); Kroos, Casemiro, Modric; Isco (Kovacic 82’), J Rodriguez (Vazquez 63’), Ronaldo.

ISTIMEWA

MENANG : Defender Real Madrid, Jose Ignacio Fernandez Iglesias alias Nacho (kiri) merayakan gol ke gawang PSG besama Ronaldo di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (4/11) dinihari WIB.

1

MAN UNITED

CSKA MOSCOW

PSG (4-3-3) : Trapp; Aurier, Luiz, Silva, Maxwelll, Matuidi (Moura 75’), Motta, Verratti (Rabiot 17’); Cavani, Ibrahimovic, Di Maria.

RABU (4/11) WIB GRUP A Real Madrid 1 - 0 PSG Nacho 35' Shakhtar Donetsk 4 - 0 Malmoe FF Olexandr Gladkiy 29' Darijo Srna 48'(PEN) Eduardo 55' Alex Teixeira 73' KLASEMEN SEMENTARA 1 Real Madrid 4 3 1 0 2 PSG 4 2 1 1 3 Shakhtar Donetsk 4 1 0 3 4 Malmo FF 4 1 0 3

7-0 5-1 4-8 1-8

10 7 3 3

GRUP B Manchester United 1 - 0 CSKA Moscow Wayne Rooney 79' PSV Eindhoven 2 - 0 Wolfsburg Jurgen Locadia 55' Luuk de Jong 86' 1 Man United 2 PSV Eindhoven 3 VfL Wolfsburg 4 CSKA Moscow

KLASEMEN SEMENTARA 4 2 1 1 4 2 0 2 4 2 0 2 4 1 1 2

5-4 6-6 4-4 4-5

7 6 6 4

GRUP C Benfica 2 - 1 Galatasaray Jonas 52' Lukas Podolski 58' Luisão 67' 1 Benfica 2 Atletico Madrid 3 Galatasaray 4 FC Astana

KLASEMEN SEMENTARA 4 3 0 1 4 2 1 1 4 1 1 2 4 0 2 2

GRUP D B Moenchengladbach 1 - 1 Fabian Johnson 18' Sevilla 1 - 3 B Trémoulinas 25'

7-4 7-2 5-7 2-8

9 7 4 2

Juventus S Lichtsteiner 44' Manchester City Raheem Sterling 8' Fernandinho 11' Wilfried Bony 36'

KLASEMEN SEMENTARA 1 Manchester City 4 3 0 1 2 Juventus 4 2 2 0 3 Sevilla FC 4 1 0 3 4 B Monchengladbach 4 0 2 2

8-5 5-2 5-7 2-6

9 6 3 2

lintas arena

0

(Champions League Grup B)

‘Setan Merah’ Pimpin Klasemen Sementara MANCHESTER (BM) – Manchester United memimpin klasemen sementara Grup B Champions League berkat kemenangan tipis 1-0 atas CSKA Moskva, Rabu (4/11) dinihari WIB. Wayne Rooney menjadi penentu kemenangan ‘Setan Merah’ pada laga tersebut. Gol Rooney pada menit ke-79 menjadi pembeda hasil akhir kedua tim.

CSKA sempat merepotkan tuan rumah. Meski mendominasi permainan, pasukan Louis van Gaal kurang kreatif dalam membongkar pertahanan tim tamu.

Baru pada menit ke-79, Manchester United bisa memecah kebuntuan. Bermula dari umpan silang Jesse Lingard, Rooney

meneruskannya dengan sundulan yang gagal diantisipasi kiper Igor Akinfeev.

Gol ini juga bermakna lebih bagi Rooney. Dengan catatan 237 gol di semua ajang bersama Manchester United, Rooney kini sejajar dengan penyerang legendaris Denis Law. Gol Rooney juga menjadi pembeda hasil akhir kedua tim.

Hingga laga usai, Manchester United gagal menambah gol. Setan Merah menang tipis 1-0.

Kemenangan itu sudah cukup untuk mengantarkan Setan Merah ke puncak klasemen Grup B. Manchester United mengumpulkan 7 poin dari 4 laga.

PSVEindhovenmembuntutidi

1

peringkatkeduangdengan6poin, sama dengan Wolfsburg. Juara

Belanda itu menang 2-0 atas Die Wolfe berkat gol Jurgen Locadia

padamenitke-55danLuukdeJong pada menit ke-85. (dbs/azt)

Ditolak Ikut Campur Rossi-Marquez

ISTIMEWA

GOL TUNGGAL : Wayne Rooney mencetak gol tunggal kemenangan Manchester United saat menjamu CSKA Moscow 1-0, Rabu (4/11) dinihari WIB.

SEVILLA

MANCHESTER CITY

3

(Champions League Grup D)

Hajar Sevilla, Man City Pastikan Lolos SEVILLA (BM) – Manchester City memastikan lolos dari Grup D Liga Champions. Namun, langkah The Citizens itu tak diikuti oleh Juventus. Manchester City dan Juventus men-

dulang hasil berbeda pada pertandingan keempat Liga Champions, Rabu (4/11) dinihari WIB. Bertandang ke markas Sevilla, The Citizens menang 3-1. Pada saat bersamaan, Juventus hanya

ISTIMEWA

Jorge Lorenzo

bisa bermain imbang 1-1 di kandangBorussiaMoenchengladbach. Di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan,Sevilladikejutkanolehdua gol tim tamu yang dicetak hanya dalam tempo 4 menit.

ISTIMEWA

PEMBUKA : Gol pembuka kemenangan Manchester City dicetak Raheem Sterling di menit ke-8.

City pun sukses mempecundangi Sevilla 3-1, Rabu (4/11) dinihari WIB.

Raheem Sterling membawa Manchester City unggul pada menit ke-8. Menerima umpan terobosan Fernandinho, Sterling menendang bola ke tiang jauh gawang Sevilla untuk mencetak gol pertamanya di Liga Champions.

Hanya berselang 2 menit 49 detik, Sevilla kembali kebobolan. Kali ini, Fernandinho mencatatkan namanya di papan skor saat meneruskan bola muntah tendangan Wilfried Bony. Pada menit ke-25, Benoit Tremoulinas sempat menerbitkanasatuanrumah.Diawali olehpergerakanCokeyangmengelabui Nicolas Otamendi, bola lantasdiarahkankepadaTremoulinas.

Tapi 11 menit kemudian, The Citizens kembali unggul 2 gol

atas tuan rumah. Bony mengubah skor menjadi 3-1 seusai memanfaatkan umpan Jesus Navas. Setelah gol Bony, tak ada lagi gol tambahan tercipta pada sisa laga. The Citizens menang 3-1 atas Sevilla.

PosisiTheCitizensdi klasemen Grup D pun naikkeperingkatpertama dengan torehan 9 poin. Mereka unggul satuangkaatasJuventus dan6angkaatasSevilla.

Manchester City pun memastikan lolos ke babak 16 besar.

Sekalipun kalah pada dua laga sisa dan Sevilla meraih kemenangan, City unggul head to head.

La Vecchia Signora gagal mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah hanya bermain imbang 1-1. (dbs/azt)

ZURICH (BM) – Pengadilan arbitrase olahraga (CAS) menolak permintaan pebalap Yamaha Movistar asal Spanyol, Jorge Lorenzo, untuk mengambil peran dalam banding yang diajukan pebalap setimnya, Valentino Rossi.

Rossi dijatuhi hukuman oleh FIM atas kesalahannya dalam peristiwa yang melibatkan dirinya dengan pebalap Honda Repsol asal Spanyol, Marc Marquez, di GP Malaysia, dua pekan lalu. Ia dijatuhi hukuman memulai lomba di belakang grid pada GP Valencia, akhir pekan ini.

Hukuman ini jelas merugikan Rossi yang kini unggul tujuh poin dari Lorenzo. Ini kesempatan terbesar Rossi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir kali merebutnya pada 2009.

Rossi kemudian mengajukan banding kepada CAS untuk menunda keputusan FIM sampai ditemukan hasil penyelidikan yang menyeluruh, yang mungkin baru dihasilkan berbulanbulan. Jika pihak CAS mengabulkan banding Rossi, tetapi CAS kemudian menemukan kebenaran pada putusan FIM, Rossi baru akan menjalani hukuman tersebut pada musim balap 2016.

Pihak manajemen Lorenzo menyebut permintaan ‘ikut campur’ dari Lorenzo dalam kasus ini lebih didasari pada dampak yang akan dirasakan pebalap Spanyol ini setelah musim balap ini berakhir. Meski menolak, pihak CAS menyebut tetap akan memasukkan informasi yang diberikan pihak pengacara Lorenzo sebagai bahan pertimbangan. (kcm/azt)

Della/Rosyita Bekuk Unggulan Pertama JEONJU (BM) – Pasangan Indonesia, Della Destiara Haris/ Rosyita Eka Putri Sari mampu menundukkan unggulan pertama turnamen Korea Masters, Shizuka Matsuo/Mami Naito dari Jepang, dengan skor 21-18, 14-21, 21-9.

Pada kedudukan 18-18 di game pertama, Matsuo/Naito melayangkan protes ke wasit pertandingan karena mereka menganggap bola pengembalian Della/Rosyita yang jatuh di sudut kiri belakang lapangan itu keluar. Namun, wasit menyatakan bola masuk.

Di game kedua, Della/Rosyita tak bermain seagresif di game pertama, mereka juga banyak melakukan kesalahan sendiri.

Pertahanan Della/Rosyita pun kalah kuat dibanding pasangan Jepang yang memang terkenal ulet ini. Della/Rosyita kembali ke irama permainan mereka di game penentuan dan unggul jauh 15-7, hingga Matsuo/Naito kesulitan menyusul.

Kemenangan telak pun direbut Della/Rosyita.

Turnamen ini merupakan turnamen pertama buat Rosyita setelah enam bulan absen bertanding karena penyembuhan cedera paha yang dideritanya usai turnamen German Open Grand Prix Gold 2015. (kcm/azt)

12 www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Kadis PU Bina Marga Dituntut 5 Tahun Penjara JAKARTA (BM) - Jaksa KPK menuntut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Rizal Abdullah hukuman pidana penjara selama lima tahun enam bulan. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11).

Selain hukuman penjara, Kadis PU Bina Marga juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta. Yang apabila tidak dibayarkan, akan diganti dengan hukuman kurungan selama

empat bulan. Tuntutan tersebut berikan lantaran Jaksa KPK menanggap Rizal telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pengaturan lelang proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Jakabaring, Palembang, dengan PT Duta Graha Indah (sekarang bernama PT Nusa Konstruksi Engineering).

Karena pengaturan itu, PT Nusa Kontruksi resmi mendapatkan proyek senilai Rp 199.635.000.000, tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Supaya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Rizal Abdullah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan pertama,” papar Jaksa KPK, NurulWidiasih.

Lantaran menunjuk langsung PT Nusa Konstruksi untuk melaksanakan proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Palembang, anak buah Alex Noerdin itu mendapatkan komisi sebesar Rp 359.000.000. Penerimaan uang ratusan juta itu juga diakui oleh Rizal. Menurutnya, sejak awal PT Nusa Konstruksi sudah menyatakan keinginannya untuk bisa

menggarap proyek wisma atlet itu.

Rizal mengakui, jika sejak awal dia memang dijadikan soal ‘fee’ sebesar lima persen.

Bukan hanya Rizal yang mendapatkan keuntungan, PT Nusa Konstruksi sebagai pelaksana proyek juga ikut menikmati laba yang didapat secara tidak sah. Terhitung PT Nusa Konstruksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 49.010.199.000. Namun demikian, keuntungan yang didapat Rizal dan PT Nusa Kontruksi justru

SIDANG LANJUTAN KASUS SUAP Terdakwa kasus dugaan suap kepada hakim PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis (keempat kanan) menyaksikan pengambilan sumpah saksi Afrian Bondjol (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/11).

Dalam sidang tersebut Afrian Bondjol yang merupakan mantan anak buah OC Kaligis mengaku pernah bertemu Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho usai Moh Yagari Bhastara alias Gary tertangkap petugas KPK. FOTO: BM/ANTARA

Indonesia Padukan Pendidikan Islam JAKARTA (BM) – Model pendidikan Islam di Indonesia merupakan perpaduan nilai-nilai baik pendidikan Barat dan keIslaman Timur Tengah. Tujuan ganda pendidikan Islam, pertama agar pendidikan agama Islam membuat anak didik menjadi perekat sosial budaya atau sebagai instrumen kohesi di tengah masyakarat. Sementara tujuan kedua pendidikan model ini adalah siswa dituntut agar terus menjalankan ibadah sesuai syariah atau taat dan sholeh beribadah.

Pendidikan Islam di Indonesia mengajarkan siswa didik agar mempraktikkan nilai-nilai pluralisme sekaligus kereligiusan secara bersamaan.

“Saya menyebut pendidikan Islam kita itu ‘dual purpose’ (memiliki tujuan ganda),” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin di kantornya, area lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (4/11).

“Anda meyakini Islam sebagai agama benar yang diyakini, tapi kita juga harus tahu teman kita yang beragama lain, mereka meyakini agamanya sama benarnya pula,” lanjut dia.

Menurut Kamaruddin, konsep keberagaman dan religiusitas patut dipahami.

Dalam konteks lain, pertemanan di antara siswa harus bersifat terbuka. Artinya pendidikan agama Islam di Indonesia tidak pernah menyuruh siswa agar mengisolasi diri dari teman yang berbeda agama.

Maka dari itu, kata dia, pendidikan Islam harus mendorong pada keterbukaan interaksi di antara sesama. “Keberagaman ini harus diajarkan di negara ini. Dengan begitu, kita akan menghargai orang lain, tetangga dan teman yang berbeda agama. Inilah Islam yang ‘rahmatan lil’alamin’ (rahmat untuk alam semesta),” jelas Kamaruddin.

Lebih lanjut dia berharap agar pendidikan Islam dapat terus berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang tetap religius. Atas dasar itu, Kamaruddin berpendapat jika Indonesia mampu menunjukkan kepada dunia tentang kesesuaian Islam dengan demokrasi. “Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di satu sisi, tapi juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Islam dan demokrasi bisa ditemukan kompatibilitasnya di sini,” pungkasnya. (rep/dek)

Wujudkan Negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia SURABAYA (BM) - Menjelang Hari Nusantara yang jatuh pada 13 Desember mendatang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI menggelar road show dalam rangkaian seminar dan pameran. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi salah satu dari sembilan universitas yang ditunjuk sebagai tuan rumah road show tersebut.

Dalam seminar bertajuk Kekayaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Guna Mewujudkan Kejayaan dan Kemakmuran Bangsa tersebut dilaksanakan di Auditorium Pascasarjana ITS, Rabu (4/11). Dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian ESDM, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan civitas akademika ITS. “Peringatan Hari Nusantara sejatinya berawal dari Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember, 58 tahun silam,” terang FX Sutijastoto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balit-

bang) ESDM yang menyampaikan sambutan Menteri ESDM RI Sudirman Said yang berhalangan hadir. Selanjutnya dia menyampaikan, serangkaian kegiatan ini akan mencapai puncaknya pada 13 Desember mendatang di Banda Aceh.

Road show yang digelar dari wilayah Indonesia Timur yakni Papua hingga Aceh ini juga mengagendakan kegiatan bersih pantai, penghargaan, dan berbagai perlombaan. “Rangkaian ini dilakukan sebagai sosialisasi prinsip Indonesia sebagai negara kepulauan,” tutur Sutijastoto menambahkan.

Selanjutnya pria yang akrab disapa Toto tersebut juga menjelaskan, Hari Nusantara ke-15 2015 harus dapat menjadi momentum untuk menyelaraskan pembangunan. “Pembangunan tersebut yakni infrastruktur energi dan industri mineral dengan pengembangan wilayah kemaritiman,” terangnya.

Sehingga misi Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud. Selain itu, masukan yang diperoleh dari seminar ini juga diharapkan dapat

memperkaya dan mengoptimalkan kebijakan pembangunan energi dan sumber daya mineral. Baik di tingkat pusat ataupun daerah yang selaras, khususnya dalam sektor maritim.

Seminar ini menghadirkan keynote speaker, Dr Indroyono Soesilo, Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif. Dalam materinya yang bertajuk Industri Maritim untuk Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, mantan Menko Kemaritiman RI memaparkan tentang tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Pelaksanaan seminar yang dilakukan di ITS, selayaknya dapat mengumpulkan aspirasi daerah-daerah dan memotret potensinya. Khususnya di provinsi Jatim. Di sisi lain Rektor ITS, Prof Joni Hermana dalam pidato yang diwakili oleh Wakil Rektor III ITS Prof Ir Arif Djunaidy MSc PhD menyampaikan beberapa tanggapan. “Saya juga berterimakasih pada Kementerian ESDM, dijadikannya ITS sebagai tuan rumah adalah hadiah dari lustrum ke-11 ITS,” tuturnya. (sdp/dek)

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

POROS: Kepala Balitbang ESDM FX Sutijastoto (kanan) saat meninjau pameran di ITS, kemarin, juga membawa misi menjadikan Indonesia pusat maritim dunia.

membuat negara menjadi merugi.

Total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan Rizal adalah sejumlah Rp 54.700.899.000.

Menanggapi tuntutan tersebut, Rizal menegaskan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). “Kami melihat tuntutan KPK banyak berdasarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kami meminta waktu dua minggu (untuk menyusun pledoi),” kata penasihat hukum Rizal, Arief Ramdhan.(nur/dra)

Oknum Dewan Cabul Terindikasi Bebas SURABAYA (BM) - Nama AA alias Kasmu, bisa jadi bakal mendapat vonis bebas meski didudukkan sebagai terdakwa di pengadilan. Pasalnya, dalam sidang lanjutan, polisi yang mengusut kasus ini, terkesan mementahkan penyidikannya sendiri. Kemarin di PN Surabaya, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, itu menjalani sidang lanjutan atas dugaan asusila.

Hal itu terungkap dalam sidang perkara yang digelar tertutup, Rabu (4/11) pagi. Anggota polisi Polda Jatim yang bertugas menggerebek terdakwa Kasmu dihadirkan sebagai saksi yang memberatkan. “Ada dua saksi polisi penangkap, salah satunya namanya Hariyanto,” kata jaksa Rahmat Hari Basuki, jaksa yang menyidangkan perkara ini., Jaksa Kejati Jatim ini menjelaskan, dalam sidang saksi menyampaikan bahwa mulanya mereka ditugaskan oleh pimpinan Ditreskrimum Polda Jatim untuk mengintai keberadaan Kasmu. Saat itu, dia diduga terlibat dalam kasus penembakan aktivis Bangkalan, Mathur Kusyairi. “Surat penangkapannya bunyinya untuk kasus penembakan aktivis,” jelas Hari menirukan keterangan saksi., Ketika digerebek di Hotel Oval, Februari lalu, Kasmu berada di dalam sebuah kamar bersama teman dekatnya bernama Reza. Sedangkan korban, LCD (16), berada di kamar lain. “Jadi saksi mengatakan bahwa Kasmu menyewa dua kamar. Satu kamar untuk dia dan temannya, Reza, sementara korban di kamar lain,” tandas Hari., Keterangan saksi polisi di sidang tersebut seolah mementahkan keterangan Polda Jatim, saat kasus ini baru diungkap Februari lalu. Waktu itu, Kombes Pol Awi Setiyono, Kabid Humas Polda Jatim kala itu, menerangkan bahwa saat digerebek Kasmu tengah berada di dalam kamar hotel bersama gadis belasan tahun. Sedangkan Reza berada di kamar lain. (arn/dra)

MENERIMA: Pemalsu uang dolar akhirnya divonis setahun, setelah terbukti dalam persidangan

Edarkan Upal Dolar, Divonis Setahun SURABAYA (BM) - Kedapatan mengedarkan uang dolar palsu dan dinyatakan terbukti dalam persidangan, BayongPrima(50)asalKalimantanSelatan,tersebuthanya divonis setahun penjara karena perbuatannya. Vonis dibacakan langsung majelis hakim yang diketuaiYulisar.

Menurut majelis, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan uang dolar pecahan 100 dolar sebanyak 93 lembar, yang belakangan diketahui palsu.

Dia dinyatakan melanggar pasal 245 KUHP tentang peredaran mata uang palsu., “Menjatuhkan pidana selamasetahunpenjarabagiterdakwa,” ujar HakimYulisar.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol, terdakwa dibekuk di area parkir Bank BCA Jl Dharmahusada 10 Agustus 2015 lalu. Meski terkejut, Bayong mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menanggapi vonis tersebut, pria yang beralamat di Tanah Bumbu, langsung menyatakan terima. Dia langsung bersedia menandatangani berkas acara persidangan saat majelis meminta tanggapannya. “Saya terima saja yang mulia,” tegas terdakwa.

Hal serupa juga dilakukan JPU Fathol. Dia juga menyatakan menerima meski sebelumnya dia meminta hakim memutus bersalah Bayong dengan pidana 1,5 tahun penjara. “Karena kedua belah pihak menerima, maka perkara ini selesai ya,” jelas majelis.

Sebagaimana diketahui, uang dolar yang diedarkan terdakwa, menurut penyidikan, diperoleh dari seorang DPO bernama Dadak warga Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditangkap, Bayong rencananya hendak menjual uang palsunya seharga Rp 45 juta. Dari penjualan itu, dia dijanjikan Dadak akan mendapat untung Rp 20 juta.

Sayangnya, belum sempat terjual, polisi malah berhasil membekuknya hingga diseret ke pengadilan. “Saya menyesal pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi,” ujar Bayong saat dipersidangan.(arn/dra)

www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Armuji Coret Anggaran Pembangunan Gedung Dewan

Kecewa Banmus Tidak Konsisten SURABAYA (BM) - Rencana pembangunan gedung baru DPRD Surabaya yang semestinya dianggarkan dalam R-APBD 2016 senilai Rp 30 miliar, akhirnya batal dilaksanakan. Meruncingnya polemik dan perbedaan pendapat di internalYos Sudarso, menjadi alasan kuat bagi Ketua DPRD Surabaya Armuji untuk mencoret anggaran tersebut.

“Anggaranpembangunangedung itu saya coret, didrop. Tadi sempat ada teman yang mengusulkan untuk dimasukkanlagitapisayatetapsesuai pendirian saya didrop saja,” kata Armuji usai rapat paripurna mengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-APBD Surabaya 2016, Rabu (4/11).

Menurut dia, pencoretan itu dilatarbelakangi karena ada banyak perbedaan antara anggota dewan, ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Hal itu ia lakukan sekaligus memberikan penegasan pada anggota dewan yang menurutnya tidak konsisten. Sebab ketika dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) mengaku setuju pembangunan gedung dewan. Namun pernyataan berbeda justru mencuat ketika di media massa dengan menyatakan tidak setuju.

Meski anggaran pembangunan dicoret, tetapi Armuji menegaskan bahwa pembangunan untuk renovasi masjid dan juga gedung Dewan Kesenian Surabaya (DKS) tetap dilakukan. Politisi asal PDIP

ini menjelaskan dana pembangunan kompleks DPRD itu terdiri dari tiga item yang akan terintegrasi yaitu pembangunan gedung DKS dan juga pembangunan masjid menjadi tiga lantai.

Masing-masing item pembangunan itu dianggarkan Rp 10 miliar. Dengan mencoret anggaran pembangunan gedung Rp 10 miliar, sehingga yang dianggarkan dalam KUAPPAS hanya Rp 10 miliar.

“Saya tidak kecewa, yang kecewa tentu yang membutuhkan ruangan.

Termasuk fraksi fraksi yang kini menempati ruangan yang tidak representatif,” jelas Armuji.

Selain itu, pembangunan gedung dewan yang diusulkan juga termasuk penggantian ruangan sebanyak enam ruangan yang hilang,

seperti ruang perpustakaan, ruang pemeriksaan kesehatan, ruang press room, dan juga ruang olahraga dan gudang. Ruang ruang tersebut dipakai untuk ruang fraksi yang mulai bertambah.

Meski sudah mencoret anggaran untuk penambahan gedung, pihaknya juga mempermasalahkan soal usulan penganggaran pemkot untuk UN Habitat. Memang tahun depan pemkot akan menjadi tuan rumah untuk even internasional tersebut, tetapi dana yang dialokasikan terlalu besar. “Untuk persiapan kegiatan sekali seumur hidup itu saja dialokasikan Rp 3 miliar, itu kan terlalu besar. Masa hanya untuk kegiatan begitu saja dianggarkan dana sampai miliaran rupiah,” kata Armuji.

BM/MADJI

DIPANGKAS: Dari tiga item usulan legislatif, Ketua DPRD Surabaya Armuji, akhirnya memutuskan hanya pembangunan masjid di lingkungan DPRD dan gedung DKS yang dimasukkan dalam KUAPPAS 2016 dengan total anggaran Rp10 miliar. Sedangkan pembangunan gedung dewan, didrop akibat polemik di internal.

INLINE story Pernyataan berbeda Banmus ketika rapat Banggar dengan statemen di media massa, membuat Armuji memilih mencoret anggaran pembangunan gedung dewan.

Hanya anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan masjid dan DKS yang dimasukkan dalam KUAPPAS. Keputusan ini memaksa anggota dewan untuk kembali berdesakan ketika rapat fraksi, komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya yang dihadiri banyak orang.

Destinasi Wisata

Was-was Kearifan Lokal Menghilang

Oleh sebab itu, ia menegaskan DPRD akan mengkaji ulang anggaran ini. Sebab setelah KUA-PPAS ini digedok masih akan ada pembahasan detail dalam rencana keuangan anggaran (RKA) dan dibahas dalam komisi. Dalam rapat itu nantinya akan dibahas lebih lanjut.

Nilai tersebut dikatakan Armuji bisa berubah, entah berkurang atau malah bertambah. “Dibahas lagi itu nanti,” tandasnya.

Sementara itu beberapa anggota dewan sempat menyayangkan dicoretnya anggaran pembangunan gedung. Hal itu disampaikan oleh legislator partai Gerindra Luthfia. Menurutnya, pembangunan gedung itu memang kebutuhan. Hal itu terasa sekali ketika ada rapat banmus dan banggar, dimana ruangan rapat itu saat ini masih menjadi satu.

“Kalau ada rapat bersama, ruangan itu tidak cukup menampung 40 orang yang menjadi anggota rapat,” keluhnya. (arn/at/epe)

SURABAYA (BM) – Rencana Pemkot mengubah Kenjeran menjadi ikon destinasi wisata dengan proyek Jembatan Kenjeran-nya, memicu kekhawatiran akan berimbas hilangnya kearifan lokal yang sudah mentradisi turun temurun.

Sumali Ketua Kelompok Nelayan NambanganKenjeranbahkanmengkhawatirkan,mimpi pemkot membangun kawasan Kenjeran tidak banyak memberikan manfaat. “Seperti berdirinya SIB (Sentra Ikan Bulak) yang saat ini mangkrak,” katanya, Rabu (4/11).

Menurut Sumali, hal ini disebabkan cara pemkot yang mengggunakan kebijakan top down dalam pembangunan. “Masyarakat tidak diajak komunikasi sebelumnya dan bahkan sampai saat ini tidak tahu desainnya kayak apa.

Itu terjadi sejak pembangunan SIB dulu,” katanya.

Karena tidak ada sosialisasi, kata Sumali, maka nelayan saat ini ketakutan bila adanya penggusuran atau pengusiran secara bertahap nantinya. (ssn/epe)

SD-SMP Terima Rp 800 Ribu, SMA/SMK Rp 1 Juta

Alokasikan Anggaran Khusus Hari Santri 22 Oktober 2016 Peringatan Hari Santri yang pertama kali dilaksanakan pada 22 Oktober beberapa hari lalu, mendapat atensi khusus dari DPRD Surabaya. Peringatan momen bersejarah lahirnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asyari, merupakan apresiasi perjuangan bersenjata kaum santri mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. menjelaskan, jumlah anggaran sebesar itu bersifat sementara. Fleksibel dengan melihat bentuk perayaan yang akan digelar pada tahun depan. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria menambahkan, semula peringatan Hari Santri dianggarkan sebesar Rp 300 juta. Namun karena dinilai sarat sisi positif maka anggaran dinaikkan.

“Ini pertama kita anggarkan untuk tahun 2016,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menerangkan, anggaran Hari Santri saat ini masuk dalam KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Penggunaan Anggaran Sementara). Selanjutya akan dirinci di rencana kerja anggaran (RKA). Setelah itu akan dibahas dalam R-APBD di setiap komisi.

“Potensi anggaran hari santri disahkan sangat besar karena dinaungi,” ujarnya.

Zakaria menjelaskan, pertimba-

BM/MADJI

KETUA DPRD Surabaya Armuji mengatakan, mulai 2016 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki anggaran untuk memperingati Hari Santri Nasional. Anggaran yang dialokasikan cukup fantastis, nilainya mencapai Rp 500 juta.

Anggaran sebesar itu akan digunakan kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan tanggal 22 Oktober.

“Anggaran sebesar Rp 500 juta kita ambilkan dari APBD kota Surabaya,” ujarnya usai paripurna di gedung DPRD Surabaya, Rabu (4/11).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai anggaran sebesar itu tidak besar. Meskipun bentuk kegiatannya belum ada konsep, namun untuk kegiatan yang dirayakan secara nasional angka Rp 500 juta juga cukup kecil. “Kalau ukuran Surabaya itu kecil, apalagi acara Hari Santri ini dirayakan serentak skala nasional,” ujarnya.

Wakil rakyat empat peiode ini

ngan mengalokasikan anggaran khusus untuk peringatan hari santri karena Surabaya menjadi tuan rumah deklarasi resolusi jihad. Menurutnya, resolusi jihad keluar untuk menyambut 10 November. Resolusi jihad ini menjadi momentum perlawanan kaum santri terhadap para penjajah. “Surabaya punya legendaris peninggalan wali songo, wali songo gurunya para kiai seperti Pesantren di Sidosermo dan pesantren lainnya,” ucapnya.

Zakaria memastikan, bentuk kegiatan peringatan hari santri layaknya peringatan-peringatan lainnya, seperti peringatan 10 November, peringatan Hari Jadi Surabaya. Dia berharap, peringatan itu tidak hanya mengutamakan gebyarnya saja, lebih dari itu juga memberikan edukasi kepada generasi muda. “Kita berharap tidak hanya gebyarnya, tapi juga ada edukasi untuk sekolah-sekolah,” katanya.

Karena itu, peringatan hari santri yang jatuh pada 22 Oktober ini diharapkan melibatkan banyak elemen masyarakat. Bukan hanya organisasi sosial keagamaan, tetapi lembaga pendidikan swasta dan negeri juga diajak untuk memperingati hari santri. “Tidak hanya elemen organisasi kemasyarakatan yang berbasis santri, tetapi juga sekolah-sekolah, karena hari santri harus disosialisasikan ke sekolahsekolah, supaya anak-anak kita generasi masa depan harus terlibat,” tandasnya. (adv/arn)

“

Anggaran sebesar Rp 500 juta kita ambilkan dari APBD Surabaya. Kalau ukuran Surabaya itu kecil, apalagi acara Hari Santri ini dirayakan serentak skala nasional,”

Ketua DPRD Surabaya Armuji

- ARMUJI -

Ketua DPRD Surabaya

Pekan Ini, BOS Sudah Bisa Dicairkan SURABAYA (BM) – Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke kabupaten/kota. BOS triwulan empat 2015 itu diharapkan segera masuk rekening masing-masing sekolah mulai minggu ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Aston Tambunan menjelaskan, proses pencairan dana BOS dilakukan secara bertahap. Tentunya dana BOS triwulan IV baru dapat diterima setelah sekolah menyelesaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) pemakaian dana BOS pada triwulan sebelumnya. Pada jenjang SD, dana BOS yang diterima sebesar Rp 800 ribu per siswa. Lalu, untuk jenjang SMP, SMA/SMK, dana yang diterima Rp 1 juta per siswa.

Dia melanjutkan BOS triwulan IV merupakan periode Oktober sampai Desember. Seharusnya BOS triwulan III harus selesai maksimal pada akhir Oktober. Hanya saja, masih ada se-

lambat menyelesaikolah yang belum kan. Dikarenakan kemenyelesaikanSPJpasalahan teknis pada da triwulan ketiga. pelaporan online ke Dari total 435 sekolah Kemendikbus, ada yang terdaftar pada pula lantaran sekolah pertengah Oktober, malas membuat SPJ. saat ini tinggal satu se“Kalau sudah diperikolah. “Dikarenakan ngatkan, harusnya seada masalah internal kolah sudah mengerti yayasan dan sekolah. risikonya,” katanya.

Kalau mereka sudah Aston melanjutkan menyelesaikan, dan kesalahan satu sekosegera melapor, maka lah berujung keterdapat dicairkan seAston Tambunan lambatan pencairan gera,” terang Aston. dana BOS pada satu sekolah dalam Dia melanjutkan Kementerian satu kelompok SPJ. Penentuan kePendidikan dan Kebudayaan (Kelompok tersebut, lanjut Aston, ditenmendikbud) sudah memberikan petukan oleh Dindik Jatim. Dengan beringatan agar sekolah segera menyegitu, meski satu kabupaten/kota, satu lesaikan SPJ sejak awal Oktober. Desekolah dengan sekolah lainnya tidak ngan begitu, sekolah wajib melaksamemiliki waktu yang sama dalam nakan kewajiban, “Sudah menerima mendapatkan dana BOS. “Ini berlaku dana BOS, harusnya setelah itu langsejak dua tahun lalu,” tambah Aston. sung diproses SPJ,” tegas Aston. (sdp/epe) Ada dua jenis alasan sekolah terISTIMEWA

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya

Polri: SE ’Hate Speech’ Bukan Kriminalisasi SURABAYA (BM) - Kepala Biro Lemtala Srena Kepolisian RI (Polri) Brigjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ‘Hate Speech’ (Ujaran Kebencian) bukan kriminalisasi. “Itu (SE Kapolri) bukan kriminalisasi, karena peraturan hukum yang dipakai bukan baru yakni KUHP dan UU ITE, namun ada petunjuk tentang ‘Hate Speech’ untuk aparat yang dikaitkan dengan KUHP dan UU ITE,” katanya dalam acara work shop yang digelar Imparsial-Polri, Rabu (4/11).

Dalam work shop yang juga dihadiri Asrena Kapolri Irjen Pol Arif Wachyunadi itu, Gatot menjelaskan SE ‘Hate Speech’ itu diperlukan karena tiga hal yakni perkembangan teknologi informasi, geografis, dan pengetahuan aparat kepolisian di lapangan.

“Bagaimanapun teknologi informasi itu membuat hasutan kebencian dan ajaran radikal yang ada di ruang publik sudah mengarah pada diskriminasi, kekerasan, dan konflik sosial, bahkan ISIS-Alqaeda mengajarkan kekerasan dengan menghalalkan se-

gala cara. Misalnya, konflik agama di Cikeusik itu dipicu Facebook (teknologi informasi),” katanya.

Di hadapan 200-an peserta work shop “Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”, ia mengatakan kondisi geografis dan dinamika urbanisasi membuat polisi kalah gesit dengan pelaku kekerasan atas nama agama.

“Konflik masyarakat pribumi dan pendatang di Bali, konflik komunitas di NTB yang dikemas dengan kecelakaan tapi mengarah pada konflik SARA, dan konflik Syiah di Sampang itu dipicu kondisi geografis yang menyulitkan polisi bergerak cepat, apalagi bila pelaku bekerja menggunakan media sosial,” katanya.

Faktor yang juga tidak kalah penting adalah keterbatasan pengetahuan aparat kepolisian tentang‘Hate Speech’ sehingga polisi di lapangan menjadi ragu dan akhirnya tindakan ‘Hate Speech’ tidak tertangani secara tepat.

“Karena itu, SE Kapolri menjadi pedoman penting bagi aparat,” katanya.

Senada dengan itu, Kriminolog UI Prof Dr Adrianus Meliala menegaskan

bahwa SE ‘Hate Speech’ itu bukan kriminalisasi karena SE itu memang bukan kebencian yang sifatnya personal, melainkan kebencian yang bersifat serangan primordial/SARA. “Dengan kata lain, kebencian dalam ‘Hate Speech’ itu merupakan prasangka aktif yakni prasangka yang dimunculkan dalam bentuk orasi, spanduk/pamflet, khutbah/ceramah, media sosial, dan sejenisnya dengan variabel berupa prasangka SARA. Jadi, bukan sekadar me-reply email, hashtag twitter, like FB, posting WA, dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji menegaskan, SE jadi pedoman personel di lapangan dalam bertindak. “Kita akan edukasi bahwa kalau bicara begini akan menyakitkan orang lain, jadi sifatnya mencegah, bukan kriminalisasi,” katanya.

Kapolda Jatim mencatat 13 konflik kebebasan beragama yang terjadi di wilayah hukumnya sejak 2008. “Kita banyak belajar dari konflik yang terjadi, ada yang konflik pribadi tapi diseret ke agama,” katanya. (at/epe)

14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Bersihkan Atribut Bupati-Wabup KERING: Sejumlah tambak di Dusun Prasung yang sengaja dikeringkan menyambut musim penghujan. Proses ini dilakukan sebelum benih ditebar, agar kualitas produksi meningkat.

Jelang Musim Hujan, Tambak Dikeringkan FOTO:BM/HADI

SIDOARJO (BM)- Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Jonathan Judyanto, menginstruksikan kepada Satpol PP agar menurunkan atribut Bupati-Wabup Sidoarjo, karena masa jabatannya sudah habis. ”Saya minta hari ini selesai dan tidak ada lagi gambar Bupati dan Wakil Bupati di Sidoarjo,” kata Jonathan, Rabu (4/11).

Ia mengemukakan, penertiban atribut kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dan dalam hal ini Satpol PP diharapkan dapat menegakkan peraturan ini dengan baik. ”Panwaslu telah menyampaikan hal ini kepada Pemkab dan Panwaslu tidak bisa bertindak karena atribut tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah,” katanya.

Ia mengatakan, untuk alat peraga kampanye (APK) memang Panwas yang berwenang, tetapi di soal atribut kepala daerah yang sudah tidak lagi menjabat, itu menjadi wewenang pemerintah kabupaten. ”Oleh karena itu, kami meminta supaya atribut Bupati dan Wabup segera ditertibkan dengan cepat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Jonathan, ia tidak ingin masalah ini menjadi gugatan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo dan dianggap tidak netral. ”Hal ini bukan masalah personal orang, tapi menegakkan aturan main.

FOTO: BM/SELFIE VERGIANI

Instruksi Pj Bupati, Jaga Netralitas

PERSIAPAN: Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judyanto mendatangi kantor KPU Sidoarjo, Rabu (4/11). Tujuannya, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang.

Harus menjaga nama baik mereka agar tidak dianggap menggunakan fasilitas negara untuk alat kampanye,” katanya.

Menurutnya, Satpol PP harus tegak berdiri di tengah sebagai penegak aturan dan dalam cara berfikir dan bekerja harus netral. ”Satpol PP adalah aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam

menegakkan peraturan daerah,” katanya.

Seperti diketahui, Pilkada Sidoarjo 9 Desember mendatang diikuti empat pasangan calon (Paslon) . Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan mantan Wabup MG Hadi Sutjpto sama-sama maju mencalonkan diri, tapi dengan pasangan berbeda.

Saiful Ilah berpasangan dengan Nur Achmad S (Paslon Nomor tiga), sedangkan MG Hadi Sutjipto berpasangan dengan Abdul Kholik (Paslon Nomor satu). Dua Paslon lainnya, Utsman-Tan Mei Hwa (Paslon nomor dua) dan Warih Andono-Imam Sugiri (Paslon nomor empat). (ant/adi/azt)

SIDOARJO (BM)- Pergantian musim kemarau membuat petambak berinisiatif melakukan pengeringan tambak. Langkah tersebut dilakukan lantaran saat musim kemarau, kualitas dan debit air berkurang.

Di sisi lain, pengeringan tambak juga dirasa menguntungkan karena merupakan salah satu bagian dari upaya menjadikan produksi ikan berkualitas, saat musim penghujan tiba.

Hal itu terjadi di tambak milik Ikhwan (35), warga Dusun Prasung, Kec Buduran Sidoarjo. Tambak seluas 75 hektar ini sudah hampir sebulan lebih dikeringkan.“Sengaja dikeringkan, agar saat musim hu-

jan nanti produksi ikan jadi berkualitas. Istilahnya biar wangi,” kata Ikhwan, Rabu (4/11) saat ditemui di tambak miliknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lahan tambak butuh proses pengeringan. Waktunya sekitar satu bulan. Baru disebarkan benih udang atau bandeng.

“Biasanya pengeringan memang kerap terjadi pada bulan 10 hingga 11 seperti saat ini. Musim kemaraum airnya memang jadi asin. Dan pergantian musim juga berpengaruh terhadap kualitas air.

Dari musim kemarau ke penghujan membuat kualitas air dari asin ke tawar. Ini menguntungkan petambak,” pungkasnya. (slf/azt)

Paguyuban Warkop Dukung Paslon ’Bersinar’ Dibahas, Permintaan Kenaikan UMK SIDOARJO (BM) – Dukungan bagi Paslon‘Bersinar’ Saiful Ilah- Nur Achmad Syaifuddin terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari paguyuban warung kopi se-Sidoarjo dan dideklrasaikan di Resto Pringgadani Juanda, Selasa (3/11) malam.

Pembina paguyubanWarkop Sidoarjo.

Ahmad Fauzi mengatakan, alasan adanya paguyubantersebutlantaransaatdiwarkop banyak sekali pokok persoalan yang jadi pembahasan. Mulai masalah desa, kecamatan, daerah hingga tingkat internasional.

“Jangan dikira orang yang dudukduduk di warkop hanya ngopisaja. Kadang, satu cangkir kopi bisa bikin betah berlama-lama karena banyak pembicaraan yang menarik untuk diulas.Tak terkecuali soal Pilkada ini,” ujarnya.

Cabup Saiful Ilah tak menyangka masa kepemimpinannya kerap jadi bahan perbincangan. Meski begitu, ia mengaku senang, dukungannya sampai ke tingkatan paguyuban warkop se-Sidoarjo.

Selama memimpin Sidoarjo, pihaknya

menyelesaikan target RPJMD sebelum batas waktu yang ditentukan. RPJMD yang seharusnya diselesaikan selama masa kepemimpinan lima tahun, namun hal itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.

“Karena banyak perubahan yang menjadikan itu cepat terselesaikan. Bahkan PAD, semula yang ditargetkan Rp 500 miliar menjadi Rp 760 miliar. Alhamdulillah sampai September, capaian PAD sekitar Rp 1 trilliun,” ujarnya. (adi/azt)

SIDOARJO (BM) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sidoarjo membenarkan adanya pembahasan soal permintaan kenaikan UMK di Sidoarjo.

Kenaikan UMK mempertimbangkan adanya inflasi, sebagaimana tertuang dalam PP No 78 tahun 2015 tentang kenaikan UMK. “Kenaikan UMK daerah Sidoarjo saat ini sedang dalam proses pembahasan. Namun belum diputuskan kapan akan mulai diberlakukan,” ujar,

Kabid Hubungan Industri Dinsosnakertrans Sidoarjo, Joko Sajono, Rabu (4/11) saat ditemui di kantornya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, upah yang diberlakukan tersebut memiliki tujuan supaya pertumbuhan ekonomi bisa stabil dan pengangguran tidak meningkat. Meski banyak pihak yang setuju, tapi tak sedikit pula yang menolak.

“Bagaimana pun juga kita harus mengikuti Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015, sehingga tidak bisa

keluar dari aturan yang sudah ada.

Dan seandainya terjadi pengganguran, ini jangan sampai terlalu tinggi. Sehingga upah yang diberikan perusahaan sesuai apa yang diharapkan,” tandasnya.

Selama ini, Laporan buruh ke Disnaker, meminta upah yang tinggi, sedangkan perusahaan juga ada batasnya untuk menaikan upah tersebut.

Meski begitu, perusahaan tetap mengikuti apa yang sudah menjadi regulasi dari pemerintah. (slf/azt)

PASURUAN

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Komisi IV Tunda Bahas RKA Dinkes

FOTO:BM/HABIBI

Tak Ada Tanda Tangan Tim Anggaran

BERMASALAH: Anggota Komisi IV DPRD Kab Pasuruan, Mujibudda’awat menunjukkan draf RKA Dinkes yang belum ada tanda tangan tim anggaran.

FOTO: BM/EKO

PASURUAN (BM) - Rapat kerja (Raker) antara Komisi IV DPRD Kab Pasuruan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang digelar, Rabu (4/11) berjalan panas. Rencana pembahasan RKA (Rencana Kerja Anggaran) gagal di tengah jalan. Pemicunya adalah tidak adanya tanda tangan di dokumen RKA oleh tim anggaran.

Komisi IV menilai, belum adanya tanda tangan tersebut menggambarkan keteledoran serta ada kemungkinan pihak tim anggaran belum menyetujui. Bahkan anggota Komisi IV, Mujibudda’awat sempat protes keras dan mempertanyakan apakah RKA itu sudah mendapat pesetujuan dari tim anggaran atau belum.

“Apakah RKA Dinas Kesehatan yang dibahas ini sudah mendapat persetujuan dari tim anggaran, kok tidak ada tanda tangannnya,” lanjut politisi Partai Demokrat tersebut.

Mujibudda’awat menambahkan, di dalam RKA Dinas Kesehatan sudah disiapkan kolom tanda tangan tim anggaran.

“Jangan sampai diulangi lagi,” imbuhnya.

Keterangan yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi VI, Rohani Siswanto. Ia menilai belum adanya tanda tangan, secara tidak langsung akan menimbulkan tanda tanya besar.

“Kita di Komisi IV sepakat agar pembahasan ditunda, serta ada surat resmi dari tim anggaran apakah RKA yang tidak ada tanda tangannya itu sah apa tidak,” jelas anggota DPRD dari Partai Gerindra.

Seperti diketahui, anggaran Dinkes tahun 2016 nilainya cukup besar, yakni Rp 86,27 miliar. Mayoritas anggota Komisi IV berharap jangan sampai RKA yang akan dibahas menimbulkan masalah di kemudian hari. (bib/an/azt)

Suparno SSos, Kepala Pasar Kota Pasuruan

Pasar Besar Kota Butuh Perbaikan PASURUAN (BM) - Siklus lajunya pertumbuhan ekonomi, berimbas langsung pada perkembangan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Sebagian besar sudah dikerjakan, baik di bidang kepariwisataan maupun pusat perbelanjaan.

Mengingat lokasi yang sangat strategis, Pasar Besar Kota Pasuruan saat ini butuh perbaikan.

Alasannya, kondisi bangunan sangat memprihatinkan. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan, baik pedagang maupun pengunjung pasar.

Usai Dibangun, Aktivitas Warga Lancar

PERWAKILAN

tinggi, sehingga warga Ngerong diharapkan turut menjaga dan merawatnya.

“Saya ingatkan warga jangan melakukan penambangan pasir di dekat jembatan agar tidak mudah longsor tergerus air,” kata Abdul Fadil.

Terpisah Kades Ngerong, H Jemik S SH mengatakan, turut sertanya masyarakat menjaga dan merawat jembatan tersebut akan mempermudah aktivitas warga.

Khususnya, para petani. “Warga di sini juga tak perlu lagi harus menempuh jarak yang jauh ke balai desa,” katanya. (bib/azt)

Wajib Latihan Menembak

FOTO: BM/KHOIRUL ANAM

PASURUAN (BM) - Perawatan Jembatan di Dusun Ngingas, Desa Ngerong mendapat apresiasi positif dari warga sekitar. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Randupitu dengan Desa Wonokoya, serta Desa Gununggangsir. Pembangunannya menelan anggaran senilai Rp 331.234.2000. Pelaksananya, CV Mudha Karya Abadi, dengan sumber dana APBD tahun 2015.

Menurut Sekdes Ngerong, Abdul Fadil, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan Dusun Ngingas tersebut biayanya cukup

Menurut Kepala Pasar Besar Kota Pasuruan, Suparno SSos, perbaikan Pasar Besar Kota Pasuruan sangat urgen. Jika hal ini dibiarkan, maka ke depannya berdampak buruk. “Saya berharap agar usai Pilwali ini segera ada perbaikan atau renovasi,” kata Suparno.

Lebih lanjut ia mengatakan, perbaikan bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga tata ruang pada sektor pasar. “Terutama bagi para pedagang karena demi kemajuan, kesejahteraan, serta kenyamanan bersama,” katanya. (bib/eko/azt)

LANCAR: Warga Ngerong melintas Jembatan Ngingas di Desa Ngerong aman dan lancar

PASURUAN (BM) - Untuk meningkatkan kemampuan dan melatih anggota, Opsnal Polres Pasuruan yakni Satuan Reskrim, Intelkam, Satresnarkoba, Shabara dan Lalu lintas dalam melaksanakan tugas di lapangan, utamanya dalam hal menembak, Polres Pasuruan mengadakan latihan menembak yang dilakukan di Pusdik Brimob Watukosek.

Kapolres Pasuruan, AKBP Sulistijono mengatakan, latihan ini merupakan program pem-

binaan anggota di bidang menembak. Tapi para peserta terlebih dahulu diwajibkan mengikuti tes psikologi.

“Tujuan diselenggarakan latihan menembak ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan memelihara kemampuan perorangan,” jelas AKBP Sulistijono.

Pelatih dalam latihan menembak tersebut, yakni para instruktur dari Pusdik Brimob Watukose. (bib/azt)

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi, Selfie Vergiani; Pasuruan Raya: AH Habibi (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015

Perbaiki Listrik di Rumah Tetangga,TewasTersengat

Kabag Pemdes Bantah dan Masih Evaluasi LAMONGAN (BM) -Pengadaan software aplikasi desa yang menelan anggaran sebanyak Rp 17.325.000 yang diambilkan melalui anggaran APBDesa yang terindikasi mark-up anggaran dan gratifikasi, terus disikapi.

Kaliini,SulistionoKetuaAsosiasi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Lamongan (APPML) ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa program pengadaan software dihentikanataupuntidakmerupakanwewenang Kepala Bagian Pemdes Pemkab Lamongan.

Ia menilai bahwa saat ini sudah ada beberapa desa yang sudah membeli software tersebut. Saat ini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait.

“Memang sudah ada beberapa desa yang sudah membeli software tersebut. Selanjutnya bukan kewenangan saya untuk me-

lanjutkan atau menghentikan program tersebut. itu sepenuhnya hak Pemkab Lamongan,” ungkapnya.

Ketika ditanyakan mengenai adanya dugaan ada indikasi mark-up anggaran dan gratifikasi yang melibatkan beberapa oknum pejabat mulai dari tingkatan desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten, Jarwito Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Lamongan ketika ditemui di ruang kerjanya berdalih bahwa saat ini pelatihan aplikasi di setiap kecamatan untuk sementara dihentikan karena sedang dilakukan evaluasi.

“Karena ada sesuatu yang perlu kita komunikasikan lagi, mangkanya pelatihan yang ada di masingmasing kecamatan untuk sementara ini kita hentikan dulu,” bebernya, Rabu (4/11).

Menurut pengakuanya saat ini, Jarwito mengatakan pihaknya masih belum dapat memastikan apakah nantinya program pengadaan software aplikasi desa tersebut akan dilanjutkan, atau diganti dengan program yang baru.

Dirinya juga membantah terkait adanya dugaan mark-up pada program pengadaan aplikasi desa tersebut. Ia menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 17.325.000 tersebut bukan hanya untuk aplikasinya saja, akan tetapi uang tersebut juga digunakan untuk membeli beberapa sarana lainnya seperti papan monografi desa, buku administrasi, buku pedoman pemerintah desa, serta aplikasi administrasi surat menyurat desa.

“Uang sebesar itu sebenarnya tidak hanya untuk aplikasi saja, tapi juga digunakan untuk pembelian monografi desa, buku

administrasi desa, buku panduan pemerintahan desa yang isinya produk hukum masalah pemeritahan Desa, dan juga aplikasi administrasi surat menyurat desa,” ungkapnya.

Sementara ketika disinggung mengenai beberapa desa yang sudah terlanjur membeli aplikasi tersebut, Jarwito mengatakan, jika memang aplikasi tersebut tidak dijalankan, maka pihaknya akan mengembalikan, namun hanya uang yang digunakan untuk membeli aplikasi tersebut.

Akan tetapi uang yang akan dikembalikan ialah uang yang digunakan untuk membeli software tersebut. Karena lanjut dia untuk sarana lainnya tetap dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemeritah desa. Karena buku pedoman tersebut berisikan produk hukum yang baru.

“Kalaumemangaplikasiinitidak dijalankan ya mungkin dikembalikan. Tapi ya seharga aplikasi itu saja, tidak sejumlah Rp 17 juta.

Karena untuk buku pedoman, papan data dan sarana yang lain tetap dibutuhkan untuk penyelenggaraanpemerintahdesa,jangan sampai keluar dari undang-undang,”pungkasnya.(nun/zen/nov)

BM/NUN

LAMONGAN (BM) – Nahas nasib yang dialami Suradi (52), warga Dusun Dagelan Desa Pangkatrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

Berniat menolong tetangganya ia malah tesengat listrik hingga kehilangan nyawanya pada kejadian Selasa (3/11).

Kejadian tersebut berawal sata Agung (52), tetangga korban yang akan menyalakan lampu di rumahnya sekitar pukul 16.30. Meski telah menekan stop kontak namun lampu tetap tak menyala. Akhirnya Agung meminta bantuan Suradi untuk mencari tahu penyebab lampunya tidak menyala.

Agung lalu mencoba mengecek stop kontak tersebut. Karena merasa ada kerusakan pada stop kontak, kemudian korban pulang untuk mengambil kabel.

Setelah kembali ke rumah Agung, korban lalu mencoba kabel tersebut dengan ditancapkan di stok kontak yang ada di tangan kanannya.

Namun pada saat stop kontak ditancapkan secara tiba-tiba Suradi berteriak dan langsung terjatuh di lantai. Agung yang mengetahui kejadian tersebut sontak berteriak meminta tolong, kemudian warga sekitar yang mengetahui segera datang ke rumahnya untuk menolong Suradi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban sudah meninggal dengan kondisi tangan kiri terluka akibat sengatan listrik. (dwi/nov)

Dugaan Mark-up dan Gratifikasi di Pengadaan Software Aplikasi Desa

Hemat Biaya, Traffic dan Warning Light Manfaatkan Tenaga Surya

BM/DWI

SOLUSI : Sejumlah traffic light di Lamongan yang memanfaatkan tenaga surya. Selain untuk menghemat biaya kendala listrik padam traffic light tak akan terganggu.

LAMONGAN (BM) - Ditaksir lebih hemat biaya operasional Dinas Perhubungan Lamongan perluas pemanfaatan panel solar cell (tenaga surya) sebagai sumber tenaga untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

Sampai saat ini, seperti diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Bambang Hadjar melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, sudah terdapat tiga traffic light dan empat warning light yang menggunakan panel tenaga surya sebagai sumber tenaga.

Tiga traffic light tersebut berada di persimpangan Jalan Sunan Giri dan Jalan Kusuma Bangsa, persimpangan Jalan Lamongrejo dan JalanWahidin Su-

diro Husodo, dan perempatan Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Pahlawan (Pagerwojo).

“Sedangkan keempat warning light bertenaga surya itu berada di pertigaan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Sunan Giri, di depan SMP Negeri 3 Lamongan, di pertigaan Jalan Sumargo dan Jalan Suwoko serta Persimpangan Jalan Sunan Drajat dan Jalan Andanwangi,” jelasnya.

Dia menyebut ke depan akan semakin diperbanyak APILL yang menggunakan tenaga surya. Hal itu, karena menurut dia manfaat yang diperoleh dari penggunaan panel tenaga surya pada traffic light dan warning light cukup signifikan.

Yakni selain sejalan dengan

www.beritametro.co.id

Polemik Pengerukan Waduk Sumengko

Asisten III Minta Polisi Seret yang Terlibat hasilnya harus kembali ke pemerintah. Karenanya, jika uang miliaran rupiah dari hasil penjualan tanah kerukan waduk Sumengko dinikmati sendiri dapat dikategorikan sebagai unsur korupsi.

“Itu jelas masuk dalam kategori tindak pidana korupsi,” kata Tarso Sagito, Rabu (4/11).

Untuk itu, Tarso selaku asisten yang membidangi soal aset sangat mendukung langkah Polres Gresik atau institusi penegak hukum lain mengusut kasus jual beli tanah bekas kerukan waduk di Desa Semengko.

“Polres harus usut tuntas.

Penegak hukum harus me-

nyeret semua pejabat atau masyarakat yang terlibat kasus jual beli hasil kerukan tanah waduk tersebut,” pintanya.

Menurut Tarso, sejak awal dirinya sanksi kalau proyek pengerukan waduk di Desa Sumengko yang memiliki luas sekitar 230 hektar itu ada izinnya.

Sebab, aset waduk yang nota bene milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut, ternyata benar tidak ada izinnya.

Bahkan, PUPR menyatakan tidak ada proyek dengan tahun anggaran 2015 untuk pengerukan waduk di Desa Sumengko.

PUPR melalui Satker Balai Besar

Bengawan Solo (BBWS) menegaskan hanya ada proyek perbaikan pintu air.

Namun, kenyataannya Desa Sumengko malah membentuk panitia pengerukan waduk yang diketuai H Musthofa. Bahkan, proyek pengerukan waduk tidak dilakukan lelang. Padahal, aset tersebut milik pemerintah.

Seharusnya, berdasarkan aturan, bahwa untuk penjualan aset pemerintah yang nilainya di atas Rp 200 juta, harus dilakukan melalui lelang.

“Itu waduk yang dikeruk tanahnya kan laku miliaran rupiah.

Mengapa tidak dilelang. Itu jelas melanggar aturan,” ungkapnya.

Karena itu, panitia proyek pengerukan waduk Sumengko, termasuk Kepala Desa Sumengko Abdul Kholiq harus memertanggungjawabkan perbuatannya itu. “Siapa saja yang terlibat, termasuk yang turut serta harus disidik,” pinta Tarso.

Termasuk, siapa yang memerintah pengerukan waduk Sumengko. Sebab, berdasarkan informasi yang ada, proyek pengerukan waduk tersebut ada intervensi, atau perintah dari kepentingan politik tertentu. “Itu proyek ada intervensi politik,” pungkas Tarso tanpa mau menyebutkan intervensi pihak politik mana. (sgg/uki/nov)

Sebanyak 1.500 Lowongan Kerja Ditawarkan di Job Fair II GRESIK (BM) - Sebagai Kota Industri Gresik memang kota yang menjanjikan untuk pencari kerja. Belum genap dua bulan, sudah dua kali Job Fair diadakan di Gresik. Kali ini, Selasa (3/11), Job Fair II dilaksanakan diWisma AhmadYani Gresik. Sekitar, 1.500 lowongan kerja ditawarkan ke masyarakat yang mencari pekerjaan di Gresik.

Meski kerap diadakan Job Fair, tak membuat animo pencari kerja surut tapi malah semakin tinggi. Pada hari pertama yang rencananya dilaksanakan selama dua hari ini, Job Fair II Gresik yang diikuti 39 perusahaan, sekitar 5 ribu orang memadadati.

Mereka datang dari semua wilayah di Gresik. Dari pengakuan para pencari kerja, sebagian besar mengaku optimis bisa tertampung di antara 1.500 lowongan yang ada. Tak seperti pada acara Job Fair sebelumnya.

Kali ini Job Fair II dihadiri Direktorat Jenderal Pembinaan PERWAKILAN

saat jam-jam sibuk, dishub selama ini juga telah terjun langsung mengatur lalu lintas.

Terutama saat jam-jam padat kendaraan sejak pukul 06.30– 07.30. Atau saat jam berangkat sekolah dan kerja. Setiap hari, sebanyak dua personel dikerahkan di tiga titik, yakni di persimpangan Jalan Lamongrejo dan Jalan Wahidin Sudiro Husodo, persimpangan barat Kantor Pemda, dan di persimpangan timur Pendopo Lokatantra.

Selain pada jam tersebut, kepadatan lalu lintas juga terjadi saat jam 12.30–13.30 dan jam 15.00–17.00. Namun kepadatan di jam-jam tersebut belum sampai memerlukan penjagaan personel. (dwi/nun/han/zen/nov)

GRESIK

berita metro

GRESIK (BM) - Kasus penjualan tanah hasil kerukan waduk di Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan, sampai saat ini terus jadi perbincangan. Bahkan, kasus itu bagai bola liar yang terus menggelinding.

Sekarang, giliran kalangan pejabat Pemkab Gresik yang merespon kasus tersebut. Seperti Asisten III Pemkab Gresik Tarso Sagito SH MHum menilai bahwa penjualan tanah kerukan waduk Sumengko yang merupakan aset pemerintah itu dilarang dinikmati untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Sebab, aset pemerintah itu

program pemerintah untuk melakukan hemat energy yang terpenting hal itu merupakan langkah preventif untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Terutama yang terjadi saat listrik padam. “Saat listrik padam lalu lintas tetap berjalan normal di ruas jalan yang menggunakan traffic light dan warning light yang menggunakan panel tenaga surya,” bebernya.

Selain itu, sambung dia setelah instalasi dinas perhubungan tidak perlu mengeluarkan biaya operasional, karena sudah memanfaatkan energi dari matahari yang tanpa biaya. Sedangkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara bermotor di Kota Lamongan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapentasker) Kementerian Ketenagakerjaan RI Drs Heri Sudarmanto, MM. Dalam sambutannya saat pembukaan Job Fair II tersebut Heri menyatakan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat adalah tugas pemerintah. “Kita harus mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan memperbanyak kesempatan kerja” ujarnya.

Mendukung pernyataan Dirjen Binapentasker, Pj Bupati Gresik Dr Akmal Boedianto menyatakan sebagai pemerintah pihaknya sangat konsen terhadap perluasan kesempatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya 4 kali Job Fair selama 2 tahun terakhir.

“Di tahun ini saja Pemkab Gresik sudah mengadakan dua kali Job Fair yang pertama di pertengahan September tahun ini. Semoga upaya kami ini berkontribusi untuk mengurangi

angka pengangguran di kabupaten Gresik” kata Akmal.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gresik, Mulyanto mengatakan, pihaknya sengaja mengadakan Job Fair ini secara intens. Mengingat jumlah lulusan baru masih banyak yang

belum tertampung.

Sementara kesempatan kerja dengan berdirinya perusahaan baru sangat memungkinkan untuk menerima dan menempatkan tenaga kerja Gresik tersebut. “Nantinya perusahaan dapat menempatkan para tenaga kerja sesuai dengan bidang

keahliannya masing-masing supaya sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Mulyanto melalui kabag Humas Suyono.

Untuk meningkatkan daya saing para pencari kerja baru, pihak Disnakertrans Gresik akan banyak lagi mengadakan pelatihan-pelatihan.(uki/nov)

BM/MASDUKI

PEMBUKAAN: Pj Bupati Gresik Akmal Boedianto saat memotong pita dan menyatakan Job Fair II resmi dibuka untuk masyarakat yang mencar kerja.

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005

PT PG Terus Kembangkan Pupuk Petroganik di Daerah GRESIK (BM) – Setelah beberapa waktu lalu sukses panen raya padi program kampung petroganik di Desa Kepuhkajang Jombang, produsen pupuk skala nasional PT Petrokimia Gresik (PG), terus mengembangkan kemitraan produksi pupuk petroganik di sejumlah daerah.

Sementara itu, kampung petroganik merupakan program edukasi, sosialisasi, serta promosi yang diinisiasi oleh mitra produksi petroganik. Dalam program itu, bekerjasama dengan distributor PG untuk petani yang berada di daerahnya.

Program ini bertujuan untuk membina petani padi, mulai dari pemilihan benih unggul, pola pemupukan, pengolahan lahan, hingga panen. Program ini sendiri telah dimulai pada tahun 2014.

Sementara itu, Dirut PT Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman mengatakan, perusahaannya akan terus mendorong kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh mitra produksi petroganik.

“Program ini sejalan dengan keinginan Kementerian Pertanian yang akan memaksimalkan penggunaan pupuk organik sebagai komposisi utama dalam mengembalikan tingkat kesuburan tanah,” tuturnya, Rabu (4/11).

Adanya kemitraan itu lanjut Hidayat Nyakman, pihaknya berharap mitra produksi petroganik berkembang. Tidak hanya di Kediri dan Jombang melainkan juga di daerah lain. Estimasi panen pada lahan seluas 54 ha milik kelompok tani Bekel Kepuhsari ini berkisar 10,5 juta ton per hektar gabah kering panen (GKP). Angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata panen di Kecamatan Perak yang mencapai 6,5 juta ton per hektar.

Pola pemupukan yang digunakan adalah pemupukan berimbang 5:3:2, yaitu 500 kilogram petroganik, 300 kg NPK Phonska, dan 200 kilogram Urea. (bet/uki/nov)

Tengkorak Diduga ABK yang Hilang Ditemukan GRESIK (BM) - Tengkorak manusia diduga anak buah kapal (ABK) KM Pertama I ditemukan di dalam bangkai kapal.

Penemuan tersebut berada di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) pesisir Madura.

Kasi Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Gresik Nanang Afandi mengatakan, tengkorak yang ditemukan memang benar ABK KM Pertama I yang belum sempat ditemukan. “ABK yang hilang namanya Frans warga kelahiran Manado,” ujarnya, Rabu (4/11).

Tengkorak ABK Pertama I yang hilang dievakuasi Satpolair Polres Gresik. Selanjutnya, dibawa ke RSUD Ibnu Sina untuk dilakukan otopsi kemudian diserahkan ke pihak keluarga korban.

Kasat Polair Polres Gresik AKP Dwi Arys Purwoko membenarkan adanya temuan tengkorak tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa tengkorak itu ditemukan saat evakuasi kerangka kapal KM berlangsung di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Pesisir Madura. “Jasadnya sudah dibawa ke RSUD Ibnu Sina,” pungkasnya. (bet/sgg/nov)

Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

16 www.beritametro.co.id

KAMIS, 5 NOVEMBER 2015 HARGA EMAS 1,75%

1.3%

1.4%

1,2%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

IHSG

NIKKEI

STI

FTSE

KLCI

DJIA

NASDAQ

S&P500

4,612.56

18,927

3,040

6,459

1,686

17,918

5,145

2,110

JUAL (Rp/gr)

484,593

BELI (Rp/gr)

USD

SGD

EUR

AUD

465,209

1,117.85

JUAL: 13.565,00 BELI : 13.545,00

JUAL: 9.705,31 BELI : 9.685,31

JUAL: 14.858,84 BELI : 14.758,84

JUAL: 9.788,08 BELI : 9.708,08

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,445

BERLAKU 4 NOVEMBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

RDG Belum Bersikap Terkait Desakan BI Rate Turun JAKARTA (BM) – Di saat kondisi perekonomian yang masih belum stabil betul, kalangan perbankan masih berharap ada kelonggaran di sektor suku bunga acuan.Saat ini Bank Indonesia (BI) masih mengkaji untuk menurunkan suku bunga acuannya (BI rate). Pasalnya, inflasi yang diprediksi cukup rendah hingga akhir tahun, sudah ada ruang bagi BI untuk menurunkan BI rate.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan, pihaknya sudah menjadikan deflasi pada beberapa bulan terakhir sebagai bahan kajian dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Namun untuk menurunkan suku bunga, masih ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian.

“Kita juga akan lihat perbaikan pada neraca dagang, transaksi berjalan serta kondisi-kondisi yang harus diikuti dan kami menyambut baik langkah-langkah koordinasi antara Pemerintah dan BI dalam merespons hal ini,” tambah Agus di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/11).

Mengenai adanya ruang penurunan BI rate, Agus mengaku sudah melihat ada perbaikan ekonomu domestik. Sehingga, untuk ruang tersebut memang ada, namun tetap perlu mewaspadai perkembangan ekonomi dunia. “Kondisi ekonomi dunia itu

harus diwaspadai dan kondisi domestik, internal, harus kita pertimbangkan,” ujarnya.

Banyak pihak yang mengharapkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dapat diturunkan, khususnya dari dunia usaha. Penurunan BI rate dinilai akan mendongkrak gairah investasi di Indonesia. Namun menurut ekonom dari DBS Group Research, Gundy Cahyadi, penurunan BI rate belum tentu bisa memengaruhi investor melangkah ke dalam negeri. Pasalnya hingga saat ini belum ada sentimen positif yang bisa menarik minat investor asing.

“Apakah kalau suku bunga (BI) diturunkan akan menumbuhkan investasi di Indonesia. Menurut saya, itu tidak otomatis bisa terjadi, karena sentimennya masih lemah untuk investasi. Oleh karena itu, kalau suku bunga diturunkan reaksi investor tidak akan signifikan,” tuturnya Gundy menjelaskan, salah satu penyebab investor asing masih ragu masuk ke Indonesia adalah pergerakan nilai tukar rupiah yang masih sulit diprediksi.

Terlebih lagi sepanjang tahun ini rupiah cenderung “babak belur” di hadapan dolar Amerika Serikat, meskipun sudah mulai menguat.

gan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Guna mensiasati pasar agar tetap stabil di antaranya menggelaran

FOTO: BM/ANTARA

ALTERNATIF: Pameran masih menjadi andalan bagi para industri otomotif untuk mendongkrak omset di tengah kelesuan penjualan.

FOTO: BM/ANTARA

Bangun Infrastruktur Dibutuhkan Dana Rp 6.773 T

FOTO: BM/ANTARA

NILAI TUKAR DOLLAR AMERIKA: Seorang karyawan menghitung uang pecahan 100 Dollar Amerika di salah satu gerai penukaran valuta asing, Jakarta, kemarin. Nilai tukar rupiah dalam pergerakan non-delivery forward (NDF) ditutup pada angka Rp 13.565 per Dollar Amerika.

Meski demikian, Gundy memandang di tengah kondisi perekonomian saat ini memang lebih baik untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Hal tersebut guna mewaspadai gejolak nilai tukar yang mungkin terjadi nantinya. Apalagi ancaman kenaikan suku bunga The Fed masih ber-

pameran seperti Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2015.

Faktor mendasar, disebutkan Muhammad Riza Direktur PT Dyandra Promosindo, perhelatan POS diharapkan dapat mempertahankan gelarnya sebagai barometer industri otomotif di Jawa Timur ditengah belum stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berimbas secara tidak langsung.

“Geliat pasar industri otomotif bisa mendongkrak penjualan melalui segi kemasan acara pameran, jumlah pengunjung, maupun transaksi. Terbukti dari tahun sebelumnya POS berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp 311 miliar dengan lebih dari 48 ribu pengunjung selama 5 hari,” tandasnya, di Grand City

langsung. “Jadi, mempertahankan suku bunga sekarang lebih positif untuk memperbaiki prospek ekonomi 2016. Karena di beberapa bulan terakhir, BI sangat aktif di market. Jadi kalau ada guncangan ke depan, itu bisa menakutkan lagi,” pungkasnya. (nis/dra)

Mall Surabaya .

Selain 23 bran terkemuka, lanjut dia mulai dari BMW, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Piaggio, Suzuki, dan Toyota. Sedangkan Garansindo group akan menampilkan merk Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, untuk mobil dan Zero Motorcycles untuk motor listrik.

Pavilion Mandiri Tunas Finance menghadirkan merek Chevrolet, Daihatsu, KIA, Isuzu, Mazda dan Nissan. CBU world akan memajang line-up Toyota Alphard dan Nissan Velfire dan perusahaan pendukung diantaranya, Pertamina, No Doubt, Evalube, AEG Blaukpunkt.

Peserta pameran mobil, Marketing & After Sales Service Di-

Pameran Kesehatan Beri Edukasi Bidang Kesehatan Menyeluruh SURABAYA (BM) - Tingginya AKB (angka kematian bayi) dan AKI (Angka kematian ibu) berasal dari kelompok usia remaja (Angka kelahiran pada usia 15-19 tahun ialah 48 per 1.000 kelahiran – dari sekitar 4,5 juta bayi lahir dalam setahun di Indonesia, 2,3 juta berasal dari pasangan yang menikah dini. Angka Kematian Bayi dari ibu berusia < 20 tahun adalah 50 per 1.000 kelahiran hidup).

Koordinator penyelenggara even East Java Health Festival, Elisabeth Tan mengatakan data kesehatan menjadi alasan

utama digelarnya event yang diikuti 40 peserta dari perwakilan rumah sakit umum daerah dan swasta, klinik kecantikan serta perusahaan makanan dan minuman.

“Pentingnya layanan informasi kesehatan kepada masyarakat dibutuhkan perhatian ekstra guna mengetahui keluhan dan mengenal secara langsung kematian ibu dengan sebutan preeklampsia/eklampsia yakni penyebab kematian karena perdarahan dan jantung cenderung mengalami penurunan,” terangnya, di atrium

SUMBER:KLIKBCA.COM

DANA BESAR: Pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang gencar dikerjakan dibutuhkan dana cukup besar

Pameran Otomotif Jadi Alternatif Dongkrak Penjualan SURABAYA (BM) - Sepanjang tahun ini terjadi penurunan penjualan otomotif sekitar 20%, hal ini diungkapkan dari data Gabun-

KURS MATA UANG

US$/OZT:

rector Honda Surabaya Center, Wendy Miharja mengaku penjualan event POS 2015 ini menargetkan bisa mencapai 500 unit untuk semua model dan varian.

Dan khusus kelas premium segmen MPV type terbaru honda BRV sedikitnya 125 unit bisa terpenuhi akses pemesanan inden selama lima hari kedepan.

“Konsumen mobil saat ini membutuhkan DNA mobil yang lebih nyaman. Terutama segmen keluarga, pasar otomotif nasional menjadi alasan utama lahirnya generasi antara mobil honda mobilio dengan varian honda HRV. Sejak Januari hingga Oktober 2015, Honda telah mencatat penjualan 21.888 unit di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara,” jelasnya. (jey/dra)

EDUKASI: Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan yang saat ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Grand City Mall Surabaya (4/11).

Rilis dari dinas kesehatan, kematian ibu di Jatim berdasarkan umur sepanjang

2013–2014, kelompok usia > 35th merupakan kelompok umur yang perlu diwaspadai, karena mengalami peningkatan prosentase kasusLebih lanjut dikatakan, sepanjang 2009–2014, masa nifas masih merupakan proporsi terbesar masa terjadinya kematian ibu. Sedangkan masa persalinan mengalami peningkatan sebesar 3,10 % dari tahun 2013.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Harsono mengharapkan tujuan pameran ini menjadi target tercapainya MDGs Jatim.

“Perbandingan kematian ibu di Jatim dari 100 ribu kelahiran hidup jabang bayi mencatat 93,52% naik menjadi 97,39% dibanding tahun sebelumnya.(jey/dra)

JAKARTA (BM) - Saat ini pemerintah tengah gencar menggenjot pembangunan infrastruktur seperti jalan, pembangkit listrik hingga bendungan. Maka dari itu kebutuhan terbesar adalah adanya ketersediaan dana untukpercepatan pembangunan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menyatakan, Indonesia membutuhkan anggaran sebesar USD 500 miliar atau sekitar Rp 6.773 triliun (asumsi kurs Rp 13.546 per dolar Amerika Serikat) untuk kebutuhan infrastruktur hingga 2019.

“Kalau lihat total keseluruhan kebutuhan infrastruktur empat tahun mendatang USD 500 miliar,” ujar Suryo di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/11). Diungkapkan, jumlah tersebut diharapkan sebesar 40 persen dari pemerintah.

Sedangkan sisanya akan digarap oleh swasta, termasuk investor asing. “Itu 40 persennya pemerintah. Jadi sekitar USD 200 miliar itu diharapkan dari pemerintah yang USD 300 miliar dari swasta. Kira-kira hampir sekitar itu,” lanjutnya.

Suryo menyatakan, total investasi di sektor infrastruktur sebesar USD 75 miliar pada 2015 yang sebagian besarnya berasal dari swasta untuk sejumlah bidang seperti pelabuhan, jalan, waduk dan lain-lain. “USD 52 miliar swastanya, yang pemerintah USD 23 miliar. Di swasta 43 proyek, seperti pelabuhan, jalan tol, waduk, jalan kereta api. Total USD 52 miliar plus USD 23 miliar,” kata Suryo.

Dalam beberapa tahun ke depan, lanjut Suryo, proyek pembangunan infrastruktur masih berkisar pada pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan dan lain-lain. Investor swasta juga diyakini masih akan mendominasi pembiayaan pembangunan infrastruktur.

“Kalau dari swasta biasanya jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, yang tingkat pengembaliannya lebih cepat. Saya kira itu menjadi prioritas yang masih dipilih. Jadi kalau swasta itu dia tidak mau yang jangka panjang, yang tingkat pengembaliannya lebih dari 10 tahun itu pemerintah urusannya. Seperti waduk, itu pemerintah,” tandas Suryo.(nat/dra)

FOTO: BM/ANTARA

STAGNAN: Perderan uang di masyarakat per Semteber lalu masih mengalami kelambatan.

September, Pertumbuhan Uang Beredar Melambat JAKARTA (BM) - Likuiditas perekonomian atau uang yang beredar dalam arti luas mengalami perlambatan pertumbuhan pada bulan September 2015. Berdasarkan data perkembangan uang beredar yang dipublikasikan Bank Indonesia, pertumbuhan M2 tersebut pada September 2015 sebesar 12,7% (y-o-y) melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 13,3% (y-o-y).

“Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya tagihankepadasektorlainnya,”ungkaprilisBankIndonesia,Rabu (4/11). Pada September 2015 posisi M2 tercatat senilai Rp 4.507,9 triliun, tumbuh 12,7% (y-o-y) atau melambat dibandingkan denganAgustus201513,3%(y-o-y)yangsenilaiRp4.404,1triliun.

“Melambatnya pertumbuhan M2 bersumber dari perlambatanpertumbuhanM1danuang,sementarakomponen surat berharga selain saham tercatat meningkat,” tulisnya.

Komponen M1 yakni uang kartal dan giro rupiah tercatat senilai Rp 1.063,0 triliun, tumbuh melambat menjadi 12,0% (y-o-y) dari 14,6% (y-o-y) atau senilai Rp 1.026,3 triliun pada Agustus 2015, terutama karena melambatnya pertumbuhan giro rupiah.

Posisi uang tercatat senilai Rp 3.425,6 triliun, atau tumbuh 12,5% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Agustus 2015 yang senilai Rp 3.362,1 triliun atau tumbuh 12,7% (y-o-y). Sementara, surat berharga dan saham pada September 2015 tercatat Rp 19,2 triliun atau tumbuh dari bulan Agustus yang senilai Rp 15,6 triliun.

“Hal ini sejalan dengan perkiraan melemahnya konsumsi sebagaimana terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun pada September 2015,” tulis Bank Indonesia.

Pada uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro berdenominasi rupiah, sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.(nis/dra)