Berita Metro Edisi 7 Oktober 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Izin Usaha Berjadwal Aviastar Dibekukan Dibantu Warga, Evakuasi Korban Berlangsung Lancar JAKARTA (BM) - Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal maskapai Aviastar Mandiri dibekukan karena tidak memenuhi syarat kepemilikan pesawat. Pembekuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2015 Tentang petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara.

“Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT Aviastar Mandiri dibekukan karena tidak memenuhi syarat kepemilikan pesawat sesuai dengan regulasi,” kata Suprasetyo Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (6/10) malam.

Suprasetyo merinci Aviastar memiliki dua izin, yakni SIUAU berjadwal dan tidak berjadwal, Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2015 Tentang petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara untuk pesawat yang dioperasikan berjadwal masing-masing maskapai harus memiliki lima pesawat dimiliki dan lima pesawat dikuasai (sewa), sementara untuk tidak berjadwal.

Baca: Izin ... Hal 7

FOTO: BM/ANTARA

EVAKUASI: Tim gabungan Basarnas, TNI, Polri dan warga mengevakuasi korban pesawat Aviastar DHC6/PK-BRM di Dusun Gamaru, Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (5/10). Sepuluh korban pesawat Aviastar dan kotak hitam berhasil dievakuasi, dan diterbangkan ke Makassar untuk diidentifikasi.

Ditolak Jokowi, UU KPK Tetap Direvisi Dipimpin Politisi PDIP, DPR Ambil Alih Inisiatif Pemerintah JAKARTA (BM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun sejumlah fraksi di DPR bersikeras revisi harus tetap dilakukan.

Selasa (6/10) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) mulai membahas rencana revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR dan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015. Padahal, revisi UU KPK di Prolegnas awalnya ditetapkan sebagai inisiatif

pemerintah, namun DPR mengambil alih peran tersebut. Apa penyebabnya?

“RUU KPK ini bola panas, sebelum ini menjadi bola panas dan bisa menjadi bola liar.

Ini dulu kan sudah inisiasi pemerintah, sekarang mau jadi inisiatif DPR. Kalau dari perhitungan waktu, memang pengalaman saya lebih cepat inisiatif DPR,” kata anggota Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia menuturkan bila rancangan diajukan oleh pemerintah, maka daftar inventarisasi

masalah (DIM) hanya satu dari pemerintah.

Bila diajukan oleh DPR, ada 10 DIM dari 10 fraksi.

“Saya usulkan pembicaraan pimpinan Baleg dan kapoksi, ketua fraksi, supaya ini bisa lebih dingin. Saya memberi apresiasi kepada temanteman yang mengusulkan ini,” ucapnya.

Ketua Baleg, SarehWiyono menambahkan, setelah pemerintah menarik revisi UU KPK dari Prolegnas prioritas 2015, maka DPR mengambil alih.

KERJASAMA: Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi (kiri) berjabat tangan dengan Menkominfo Rudiantara seiring perpanjangan Perjanjian Kerja Sama penyadapan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/ 10). Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan batasan masa kerja KPK sampai 12 tahun ke depan.

Baca: Ditolak... Hal 7 FOTO: BM/ANTARA

Soal Kebakaran Hutan, Pemerintah Cabut Izin 30 Perusahaan Hal 02

Dewan Ragu, Gubernur Jamin Kredit UMKM Aman Hal 03

Langgar Kampanye Pilkada Surabaya, Paslon Bisa Dicoret Hal 08

Surabaya: Box Culvert Banyu Urip Sisakan Ruas Manukan-Benowo Hal 13

Paket Jilid III Kemungkinan Diumumkan Kamis

Pansus Pelindo II

Komposisi Anggota, Jatah PDIP Paling Banyak

Legislator Berharap Berbarengan dengan Penurunan BBM JAKARTA (BM) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan kemungkinan pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi III akan dilakukan Kamis (8/10) besok.

Namun dia tak mau merinci apa saja poin yang terdapat dalam paket kebijakan pemerintahan Presiden JokoWidodo tersebut.

NamunTeten sempat memberi sinyal jika salah satunya adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan upaya mengatasi rendahnya daya beli masyarakat. “Yang jangka pendek masih untuk mengatasi masalah daya beli masyarakat, dan masalah pangan,” katanya di Istana Negara kemarin.

Baca: Paket... Hal 7

FOTO: BM/ANTARA

TERSENYUM: Presiden Jokowi tersenyum saat menyalami sejumlah pemimpin daerah saat peringatan Hari Habitat Dunia 2015 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/10). Kamis besok (8/10), Jokowi dijadwalkan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, termasuk di dalamnya menyangkut sikap pemerintah soal harga BBM.

JAKARTA (BM) -Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto meminta seluruh fraksi segera mengirimkan anggotanya untuk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Penunjukan anggota Pansus ini dilakukan setelah Pansus disahkan dalam rapat paripurna, Senin (5/10) lalu.

MenurutAgus,penetapananggota harus dilakukan secepatnya agar Pansus dapat bekerja langsung dan efektif. Dengan begitu,

YTPS NU Khadijah Menuju Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional (2-Habis)

Hindari Intelektual ’Nganggur’, Siapkan ProdiTepat Jalur Lantaran prodi salah jalur, tak sedikit lulusan perguruan tinggi menyandang gelar intelektual nganggur. Lewat formulasi STEM, universitas internasional NU Khadijah bakal memberi jawaban atas kebutuhan mendesak bangsa.

Rofiq Kurdi – Surabaya Ditolak Jokowi, DPR tetap revisi UU KPK Ada kepentingan partai di atas kepentingan negara..

Langgar kampanye, paslon Pilkada bisa dicoret Gertak sambal yang tak menakutkan tim sukses..

BANYAK sarjana berlabel pengangguran di negeri ini karena andil perguruan tinggi (PT). Mereka masih mengembangkan program studi (prodi) tak tepat jalur, alias tidak menciptakan manusia terampil untuk menjawab

kebutuhan mendesak bangsa.

Sedihnya lagi, sudah prodi salah jalur, kualitasPTjugatidakkompetitif.Hanyadua PTdiIndonesia,dari134PTNdan4.100PTS, yang masuk 500 top dunia menjadi fakta yang sulit dibantah. Terlebih tahun ini memasuki ASEAN economic community, bisadibayangkanbakalsemakinbanyakPT yang mencetak‘intelektual nganggur’.

Inilah yang harus dijawab YTPS NU Khadijah lewat PT internasionalnya nanti.

Menristek Dikti, Muhammad Nasir berharap agar tidak membuka prodi yang potensial menjadikan disguise unemployment atau pengangguran terselubung.

Baca: Hindari... Hal 7

FOTO : BM/ROFIQ KURDI

TANAH MILIK KHADIJAH: Di tanah seluas 14,5 hektar inilah perguruan tinggi internasional NU Khadijah akan dibangun.

PRAKIRAAN CUACA SURABAYA CERAH BERAWAN Suhu 25-34°C

JAKARTA HUJAN RINGAN Suhu 24-33°C

SPIRIT DENPASAR BERAWAN Suhu 24-32°C

“Jalan yang diajarkan syariát islam adalah jalan yang paling tepat dalam pengerjaan ibadah kepada Allah. Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan menjauhi laranganNya.” - Abdu Khodir jailani -

kasus Pelindo II yang membuat berbagai kehebohan dapat menjadi jelas dan terang benderang.

“Nanti (nama anggota) disampaikan ke pimpinan lalu disahkan di paripurna. Saat itu juga Pansus bisa laksanakan kegiatannya, bisa melakukan pemanggilan personel yang terkait, dan lain-lain,” kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10).

Baca: Komposisi... Hal 7

Ba’asyir Akan Ajukan PK Keberatan Vonis 15 Tahun CILACAP (BM) - Terpidana kasus terorisme ustaz Abu Bakar Ba’asyir akan segera mendaftarkan peninjauan kembali (PK).

Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan mengatakan, rencaFOTO: BM/IST na itu akan diAbu Bakar Ba’asyir wujudkan pekan-pekan ini. “Mungkin dalam minggu ini sudah dapat kita laksanakan pendaftaran PK-nya dan menunggu jadwal persidangannya. Paling lambat kita daftarkan Senin pekan depan,” katanya di Cilacap, Selasa (6/10).

Baca: Ba’asyir... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Dari Ribuan, Menteri LHK Curiga 420 Jadi Pemicu Kebakaran Hutan

Pemerintah Cabut Izin 30 Perusahaan

Masa Depan KPK Tantangan Jokowi

JAKARTA (BM) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan ada 30 perusahaan yang akan dicabut dan dibekukan izinnya terkait dengan bencana kabut asap di Kalimantan dan Sumatera.

Saat ini, kata Siti, Kementerian Lingkungan Hidup sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengenai dokumen pembekuan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Harus ada berita acara, lalu orangnya harus diajak ngomong, semoga minggu ini selesai. Presiden juga mintanya cepat,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/10).

Selain 30 perusahaan itu, terdapat 420 perusahaan yang sedang diperiksa keterlibatannya dalam pembakaran hutan. Data mengenai perusahaan itu sudah dikirimkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. “Izin perkebunan di Kementerian Pertanahan dan kabupaten,” katanya.

Siti mengklaim, sebelum mencabut izin, pemerintah sudah melakukan pendalaman sesuai dengan prosedur. Bahkan tim di lapangan sudah melakukan penelitian. Selain izinnya dicabut, perusahaan yang terlibat tetap diwajibkan memadamkan api. “Kewajibannya seperti itu, tapi ada yang jalan, ada yang enggak, makanya disamperin,” terangnya.

Kementerian LHK sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi terhadap empat perusahaan

D

raf Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah disiapkan oleh DPR untuk segera dibahas di Badan Legislasi. Salah satu isinya memuat usulan DPR terkait batasan masa kerja KPK yang sampai 12 tahun ke depan.

Hal itu, tepatnya termaktub pada Pasal 5 draf revisi yang berbunyi; “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.”

Usulan ini cukup mengagetkan. Apalagi, sebelumnya tak pernah ada wacana penambahan pasal yang membahas masa aktif KPK. Bahkan Menteri Hukum dan HAMYasonna Laoly juga mengatakan bahwa pemerintah tak pernah memberikan usul atau insiatif dalam revisi undang-undang KPK. Tapi bulan Agustus lalu, Ketua Umum PDIP Soekarnoputri memang sempat membahas lembaga ad hoc (sementara) tersebut.

Di sisi lain, ada sejumlah fraksi yang menggawanginya usulan tersebut. Di antaranya adalah 15 politisi asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian juga ada Fraksi NasDem, Hanura, PKB, PPP, dan Golkar.

Sebenarnya, berapa jumlah yang mengusulkan itu tak terlalu penting. Tapi yang lebih prioritas adalah menempatkan esensi utama atas penting atau tidaknya keberadaan KPK di negeri ini sekarang.

Mari kita sedikit membuka kilas balik ketika KPK didirikan berdasarkan UU Nomor 30 pada tahun 2002 silam. Ketika itu, salah satu alasan pembentukan KPK adalah karena Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum maksimal dalam menangani korupsi. Maka ditetapkanlah KPK sebagai lembaga ad hoc atau sementara.

Penting bagi semua pihak bahwa pemahaman atas kata ‘sementara’ tersebut, bukan mengarah pada ukuran waktu, namun memperhatikan atau didasarkan pada suatu kondisi. Yakni sudah siapkah lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan memberantas korupsi secara utuh tanpa kehadiran KPK. Artinya, usulan 12 tahun tersebut seharusnya mempertimbangkan kesiapan Polri dan Kejaksaan memberantas korupsi. Sehingga waktu 12 tahun seharusnya juga bukan menjadi batasan masa kerja KPK. Mungkin lebih tepat jika menjadi dedline bagi Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi secara optimal.

Tapi ada pula hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan masa depan KPK. Praktek korupsi telah terjadi sejak zaman nabi, dan berlanjut pada era ini. Boleh dikata, tindakan korupsi telah berusia seumur zaman. Sejak zaman dulu, ada banyak perilaku penguasa yang memperkaya diri sendiri dan menindas rakyatnya. Ada cerita kezaliman Raja Fir’aun, bahkan raja-raja di Indonesia dulu juga menunjukkan perilaku korupsi dengan keharusan adanya upeti, atau banyak contoh lain.

Kita tidak tahu siapa yang memimpin Indonesia pada 12 tahun ke depan, apalagi bagaimana perilaku para pemimpin di era mendatang. Apakah bersih dari korupsi, atau justru menggunakan kekuasaan termasuk memperalat aparat untuk melakukan korupsi yang sistematis.

Tapi yang namanya ‘kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung absolut pula korupsinya’, begitu kata Lord Acton, politisi sekaligus penulis asal Inggris. Maka penting bagi Indonesia untuk juga mempertimbangkan langkah-langkah yang dilakukan sejumlah negara maju.

Salah satunya, negara bagian pemerintah federal Australia yang akan mempermanenkan KPK mereka, yakni IBAC (Independent Broad-based Anti-Corruption Commission).Pantaskah KPK di Indonesia dipermanenkan?

Yang pasti dunia internasional kerap menyebut Indonesia punya modal besar untuk mengentaskan korupsi, dan modal itu ada pada KPK. Jika draf rancangan revisi undang-undang KPK itu akhirnya menjadi usulan resmi DPR, maka Presiden Jokowi dihadapkan pada keputusan menolak atau menerima rancangan itu. Inilah yang tentu akan jadi tantangan besar Jokowi. (*)

yang diindikasikan membakar hutan. Tiga dari empat perusahaan tersebut mendapat sanksi pembekuan izin, yakni PT Tempirai Palm Resources, PT Waringin Argo Jaya, dan PT Langgap Inti Hibrindo. Sedangkan PT Hutani Solalestari mendapat sanksi pencabutan izin melalui Keputusan Menteri Nomor S840 Tahun 1999 karena luas area terbakar mencapai lebih dari 500

hektare.

Jumlah itu kemungkinan masih bertambah. Karena Siti mengaku tengah mendalami data dari ribuan perusahaan.

“Tadinya 270 sekarang ya sudah 420 dan ada 1.200 yang datanya saya kirim ke Pak Ferry (Ferry Musildan Baldan, Menteri Agraria),” sebutnya. Siti mengatakan, perusahaan itu adalah perusahaan konsesi yang menjadi

urusan pertanahan di kabupaten.

Sementara itu, 9 titik panas atau ‘hot spot’ terdekteksi di Provinsi Jambi melalui pantauan radar satelit Terra dan Aqua milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Jambi.

“Pantauan Selasa, pada pukul 05.00 WIB ada sembilan titik panas dan semuanya di wilayah yang sama yakni di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro

Jambi,” kata Petugas BMKG Stasiun Jambi Gumilang Denadyan.

Dia mengatakan titik panas yang terdeteksi tersebut mempunyai keakuratan di atas 100 persen dan ada indikasi kebakaran hutan dan lahan. “Titik panas dengan nilai convidence di atas 100 persen ini kami mencurigai sudah ada indikasi kebakaran,” katanya menjelaskan. (epe)

FOTO: BM/ANTARA

KABUT ASAP DI BATAM: Suasana jalan raya dari Batam Centre ke Nongsa dengan kabut asap akibat kebakaran hutan yang pekat di Batam, Kepri, Selasa (6/10). Kabut Asap di Pulau Suamtera dan Kalimantan mengganggu aktivitas warga tak hanya di Indonesia bahkan meluas ke Singapura dan Malaysia.

KPK Perpanjang MoU dengan Dua Provider

HARI SANTRI

Kominfo Sarankan Penyadapan Mengikuti Perkembangan IT

Presiden Setuju 22 Oktober

FOTO: BM/ANTARA

JAKARTA (BM) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengapresiasi teknologi penyadapan yang dilakukan KPK. Kendati dinilai sudah tepat, namun dia menyarankan KPK tetap menyesuaikan dengan perkembangan teknologinya (IT).

“Intinya audit atau apapun itu hanya nama. Menurut saya, yang penting ada proses ‘governance’ (tata kelola) di KPK, dan bagaimana agar ‘governance’ itu tetap berjalan di KPK. Sejauh ini ‘governance’ berjalan,” kata Rudiantara ketika menyaksikan penandatanganan perpanjangan MoU KPK dengan dua provider komunikasi, Telkomsel dan Indosat di gedung KPK, Selasa (6/10).

Ia menyatakan bahwa KPK harus mengembangkan teknologi penyadapan yang dimilikinya.

“Karena teknologinya sudah berkembang, sekarang teknologinya sudah ke IP (internet protocol), e-

FOTO:BM/IST

Rudiantara

based, tapi tergantung KPK lah.

Karena KPK yang punya ini rencananya akan dibahas antara operator dan Kominfo bagaimana ‘governance’ ini sudah berjalan sebetulnya,” ungkap Rudiantara.

Kewenangan penyadapan,

menurut Rudi juga sudah jelas diatur dalam pasal 12 ayat (1) butir a dalam UU KPK. “Jadi penyadapan ini juga sudah berlangsung lama karena ada UU pasal 12 ayat 1 butir a memang punya kewenangan KPK dan sudah berjalan, sekarang karena sudah ada perubahan jasa yang tadinya ‘searching’-nya adalah ‘circuit switch’ ke ‘IP switch’ karena ‘kan sekarang boleh dikatakan internet terus media sosial dan lain sebagainya harus ada penyesuaian-penyesuaian kecil,” jelas Rudiantara.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi menyatakan bahwa MoU KPK dengan perusahaan operator seluler sudah dilakukan sejak 2006. “Ini perpanjangan sejak 2006, cuma ada beberapa (perusahaan) yang merger. Dulu kan ada 12, sekarang tinggal 7, semua akan kita lakukan MoU,” kata Johan. (at/epe)

JAKARTA (BM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. “Pak Jokowi pada dasarnya merestui,” kata Said Aqil dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/10).

Saat ini, kata dia, penetapan Hari Santri dalam proses administrasi di Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Menurut Said Aqil, Jokowi tadinya mau Hari Santri jatuh pada 1 Muharam, akan tetapi 1 Muharam merupakan Tahun Baru Islam, yang dirayakan umat Islam seluruh dunia.

Tanggal 22 Oktober dipilih karena mempresentasikan subtansi kesantrian yakni spritualitas dan patriotisme ketika Kiai Hasyim Asyari mengumumkan fatwa yang masyhur disebut Resolusi Jihad merespons agresi Belanda kedua.

“Resolusi Jihad memuat seruan-seruan penting yang memungkinkan Indonesia tetap bertahan dan berdaulat sebagai negara dan bangsa,” kata Said Aqil.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menjelaskan, terkait dengan perkembangan penetapan Hari Santri, Kementerian Agama telah mengirimkan surat kepada 10 ormas Islam yang mayoritas setuju. “Jadi posisinya sekarang surat dari ormas-ormas Islam itu sudah disampaikan ke Menteri Agama untuk dijadikan dasar penetapan oleh Presiden,” kata dia.

Berbagai acara digelar untuk memperingati Hari Santri perdana. Mulai dari kirab (16-22 Oktober) yang start di Tugu Pahlawan dan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta, sampai Ekspedisi Pelayaran menggunakan kapal perang yang diikuti 1.000 santri. (at/epe)

Kemenhan: Indonesia Butuh Pasukan Cadangan Untuk Menampung Kesadaran Bela Negara Rakyat

PENCARI DAUN RUMBIA Tiga pencari daun rumbia menunggu angkutan untuk membawa hasil panen mereka di Desa Baru, Maro Sebo, Muarojambi, Jambi, Selasa (6/10). Daun rumbia tersebut selanjutnya dijemur sebagai bahan baku membuat tikar tradisional khas daerah itu yang dijual Rp 60 ribu per lembar.

MALANG (BM) - Kementerian Pertahanan menyatakan Indonesia membutuhkan pasukan cadangan yang akan membantu militer untuk menjaga pertahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pasukan cadangan tersebut bukan wajib militer yang diberlakukan negara dalam kondisi damai, namun menampung kesadaran masyarakat yang selama ini aktif dalam bela negara,” kata Dirkomcad Brigjen TNI Iskandar M Munir di sela-sela konsultasi publik terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

di ruang sidang Balai Kota Malang, Selasa.

Selain itu, lanjutnya, yang mendasari kebutuhan pasukan cadangan tersebut, karena jumlah personel TNI di Tanah Air kurang. Jumlah TNI yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat membuat Indonesia menjadi negara yang rawan dan dianggap lemah karena sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki kekuatan besar dalam pertahanan dan keamanan negara.

Sementara itu intervensi dari negara luar sangat mengganggu, sehingga dibutuhkan pasukan cadangan. “Semoga dengan adanya kegiatan konsultasi publik ini,

seluruh warga Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajiban dalam membela negaranya dengan baik,” ujarnya.

Ia mengatakan RUU tersebut jika sudah disahkan menjadi UU, keberadaannya sangat penting karena berkaitan dengan model pertahanan nasional di tengah gangguannegaraasingataskedaulatan Indonesia. Aturan itu nantinya bakal menetapkan sumber nasional pertahanan, termasuk tenaga komponen cadangan yang akan membantu militer.

Dalam RUU yang sedang digodok di DPR RI itu disebutkan pria berusia minimal 18 tahun bisa mendaftarkan diri sebagai

tenaga cadangan dan akan dilatih militer selama dua bulan. “Setelah itu akan dilepaskan ke masyarakat,” ucapnya.

Konsultasipubliktersebutdihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari Organisasi Masyarakat (Ormas, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB), Kepolisian, TNI, PKK dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Wakil Walikota Malang Sutiaji membacakan sambutanWalikota Moch Anton, mengatakan pertahanan negara menjadi hak dan kewajiban semua warga negara.

Menurut dia, pertahanan negara harus memperhatikan dan meng-

antisipasi hal-hal yang mampu melemahkan bangsa, seperti perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan media sosial yang saat ini menjadi sarana mengeluarkan pernyataan saling menyalahkan, saling menghujat dan tidak jarang mengabaikan etika dalam bertutur bahasa.

“Saya berharap kegiatan ini Kota Malang mampu menyumbangkan beberapa pemikiran strategis serta konstruktif bagi tersusunnya RUU ini, sehingga dapat memperkokoh kekuatan pertahanannegaraIndonesiaserta seluruh warga negara kembali kepada budaya nusantara yang beradi luhung,” kata Anton. (at/epe)

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Menaker Siap Naikkan Upah Buruh Tiap Tahun Formulasi Pusat Beda dengan Pemprov Jatim

BM/FAISAL

Hanif Dakhiri

SURABAYA (BM) - Gejolak terkait pengupahan di tengah lesunya perekonomian Indonesia disikapi pemerintah dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Langkah ini dianggap menjadi formulasi yang pas untuk menyelesaikan permasalahan pengupahan buruh.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri menerangkan, formulasi dalam RPP ini telah

dibahas dan tinggal menunggu finishing.

“Intinya di PP nantinya akan menyiapkan sistem pengupahan yang memberikan dua kepastian kepada pekerja maupun kalangan dunia usaha,” katanya di sela acara Penguatan Jejaring Lembaga Penempatan di Jalan A Yani, Surabaya, Selasa (6/10).

Kepastian yang pertama diberikan kepada para pekerja, akan ada jaminan kenaikan upah

yang terjadi setiap tahun. “Kenaikan upah dilakukan berkala atau tiap tahun,” tegasnya. Namun ini dilakukan dengan formulasi khusus.

Berikutnya, kepastian diberikan pada kalangan pengusaha terkait pengupahan. “Intinya bahwa kenaikan upah tahunan itu bisa diprediksi. Makanya nanti kita gunakan formula untuk menghitung kenaikan upah,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan bisa memberikan kepastian pada ke-

dua belah pihak. Pengusaha juga bisa memprediksi kebutuhan produksi yang harus dikeluarkannya tiap tahun.

Sayangnya, ketika ditanya lebih lanjut tentang formula apa yang sudah dipersiapkan untuk melakukan penghitungan kenaikan upah, Hanif enggan membeberkannya. Dia juga tidak mau menjelaskan terkait langkah jangka pendek Upah Minimum Kabupaten/Kota 2016.

“Nanti tunggu pengumuman resminya,” tandasnya.

Dia hanya meminta pekerja dan pengusaha untuk lebih mengintensifkan dialog sosial untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan perusahaan. Menaker juga menyiapkan formula untuk menekan gejolak kenaikan UMK. “Kita dorong baik serikat pekerja maupun pengusaha, untuk mengintensifkan dialog sosial dalam rangka masalah yang dihadapi dunia,” katanya.

Menteri dari PKB ini menambahkan, dialog sosial ter-

sebut dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. “Dialog sosial ini menjadi kunci bagi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di tingkat perusahaan,” terangnya.

Pembentukan RPP ini bertentangan dengan Pemprov Jatim yang enggan menaikkan nilai UMK Jatim. Hal ini untuk menjaga investasi yang masuk, juga mengantisipasi hengkangnya sejumlah perusahaan dari Jatim.(zal/rdl)

Dewan Ragu, Gubernur Jamin Kredit UMKM Aman SURABAYA (BM) - Gubernur Jatim, Soekarwo menjamin formulasi kredit murah Rp 400 miliar kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) aman. Sebab, katanya, dalam pengucuran anggaran ini terdapat instrumen asuransi yang mampu menjamin kredit tersebut.

“Sudahlah ndak usah khawatir kan ada insurance sebesar dua persen. Selain itu BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sudah memiliki sistem dan ahli di bidang ini,” ujarnya, Selasa (6/10).

Selain itu, UKM penerima kredit dipilih yang produktif dan sehat. Mereka rutin berproduksi, audit keuangannya bagus dan

bisa dipertanggungjawabkan.

“Karenanya akan dicek betul calon penerima pinjaman ini,” katanya.

Selain konsepnya sudah matang, rencana program tersebut juga sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Ini OJK sudah ngecek dan disetujui. Lalu apa yang mau diragukan lagi,” tegas Soekarwo, menanggapi keraguan kalangan DPRD Jatim atas program tersebut.

Kalaupun muncul risiko, Soekarwo menilai bukan menjadi hal besar, karena ini dalam misi menyelamatkan masyarakat yang terjepit ekonomi yang lesu.

Kucuran kredit Rp 400 miliar kepada UMKM adalah bentuk intervensi pemerintah daerah menahan krisis. Karena itu, tidak semua UMKM mendapat jatah pinjaman tersebut.

Selain sehat dan berskala kecil, UMKM tersebut juga berupa UMKM primer. Artinya unit usaha yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Bukan unit usaha skunder atau bahkan tersier yang sudah mengolah barang jadi.

“UKM primer butuh sekali sentuhan. Mereka perlu meningkatkan daya saing. Karena itu kualitas produk harus bagus, biaya produksi harus murah dan

distribusi barang cepat. Nah, intervensi pemerintah diperlukan untuk itu,” urainya.

Konsepnya, lanjut Pakde Karwo, kredit nanti akan disalurkan BPR melalui Bank Jatim. Maksimal besarnya Rp 20 juta/UMKM. Syaratnya, UMKM itu terdata dan sehat sehingga bisa mengembalikan pinjaman.

Soekarwo optimitis, begitu kredit Rp 400 miliar itu berjalan, maka sektor UMKM akan kuat dan ekonomi masyarakat Jatim kembali stabil. Menurut perhitungannya, dengan dana Rp 20 juta/UMKM, maka setiap unit usaha akan mengangkat dua tenaga kerja baru. Ini karena

BM/DOK

Pakde Karwo: OJK Sudah Menyetujui, Apanya Lagi yang Diragukan?

Soekarwo

produksi akan bertambah.

Seleksi Ketat Kepala Dinas Koperasi dan

Wagub Minta Proses Moratorium Tambang Cepat Selesai Imbas Aturan Baru, PT IMMS Tak Lagi Menambang MALANG (BM) – Pemprov Jawa Timur berusaha keras agar proses moratorium penambangan pasir di wilayah Lumajang cepat terselesaikan. Sampai kini, verifikasi legalitas masih berjalan.

“Kami usahakan cepat, karena pembangunan harus terus

berjalan,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai menjenguk Tosan, korban penganiayaan karena penolakan tambang di Lumajang, di Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA) Jalan Jaksa Agung Suprapto, Selasa (6/10).

Gus Ipul menegaskan segera ada keputusan sehingga upaya moratorium penambangan pasir di Lumajang tidak menghambat pembangunan. “Sore ini harus ada keputusan. Apakah prosesnya sudah selesai atau belum, nanti saya panggil Kadis

ESDM,” katanya.

Mengacu pada data yang dimiliki, katanya, penambangan legal di wilayah Lumajang berjumlah 60 titik. Semuanya, lanjutnya, akan dievaluasi termasuk PT Indo Modern Mining Sejahtera yang sudah mengantongi izin pertambangan hingga 2022 mendatang.

BM/ANTARA

KASUS KEKERASAN ANAK SEKOLAH Siswi kelas 6 SDN Sadenrejo Rejoso Putri Nazila didampingi ayahnya Taufik menjalani perawatan di ruang Krisan RSUD Bangil, Pasuruan, Selasa (6/10). Putri Nazila harus dirawat intensif setelah dianiaya tiga teman sekelasnya.

“PT IMMS kan sudah menyatakan tidak menambang, karena aturan baru. Apakah terlibat atau tidak persoalan di Lumajang, kita serahkan ke polisi,” ungkap Gus Ipul.

Menurutnya, jika PT IMMS telah lama dioperasi. Maka bisa saja izin yang sudah dimiliki dikaji kembali dan dapat dilakukan pencabutan. Karenanya, untuk lebih jelasnya menunggu proses identifikasi dan verifikasi seluruh penambangan di Lumajang.

“Yang jadi persoalan ini transisi dari aturan baru. Kami menyadari kekurangan tenaga, dan sudah menyampaikan kepada Kadis ESDM membuka website untuk mengakomodir pengaduan masyarakat, supaya segera bisa ditindaklanjuti secara cepat. Ke depan, akan dibentuk UPT di wilayah memiliki penambangan,” jelasnya.

Gus Ipul juga tidak dapat berkomentar ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang terjun bebas ketika aturan mengharuskan proses perizinan dilakukan oleh Pemprov Jatim. “Ya bagaimana lagi, ini kan aturan,” ujarnya.

Dia pun membantah, adanya keterlibatan pegawainya dalam proses izin penambangan pasir di Lumajang. Sebab, masih baru bagi Pemprov Jatim mengurusi perizinan tambang. Sebelumnya, penambangan bisa dikerjakan pemerintah daerah setempat.

“Kokterlibat,inimasihbarubagi kami. Dalam transisi ini, kita sudah advace dengan KPK supaya dalam pelaksana tidak melanggar aturan,” tandasnya. (dns/rdl)

UKM Provinsi Jatim, I Made Sukartha menambahkan, BPR penyalur kredit UMKM juga akan diseleksi betul oleh OJK. Ini untuk memastikan bahwa mereka adalah bank yang kredibel dan layak menyalurkan kredit.

“Ini tidak sembarangan. OJK akan menyeleksi apakah BPR itu layak atau tidak. Sehingga uang APBDiniakanbenar-benaraman,” kata mantan Kepala Biro PerekonomianSetdaprovJatimitu.

Kendati demikian, Made memastikan bahwa tidak semua UMKM kelas bawah akan mendapat bantuan kredit tersebut.

Sebab, anggaran yang tersedia cukup terbatas.

“Kalau setiap UKM dapat Rp

“

Sudahlah ndak usah khawatir kan ada insurance sebesar dua persen. Selain itu BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sudah memiliki sistem dan ahli di bidang ini.”

- SOEKARWO Gubernur Jatim

20 juta, maka kemungkinan hanya sekitar 25.000 UKM yang dapat jatah. Padahal, jumlah UKM di Jatim ada 6,8 juta. Sementara 95 persen adalah kelas bawah,” pungkasnya.(zal/rdl)

APBD 2016

SKPD Diminta Tak Kompromi Politik SURABAYA (BM) - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengingatkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat tidak berkompromi politik ke DPRD Jatim untuk menambah anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. “Saya mengingatkan agar tidak mainmain dengan DPRD. Kalau mau usul ke gubernur jangan lewat dewan,” ujarnya, Selasa (6/10).

Jika hal tersebut dilanggar dan kepala SKPD tetap nekat melakukannya maka dia tak segan memberikan sanksi. “Sebab, meski kemungkinan DPRD menyetujui, tapi saya bisa menolak usulan tersebut,” ucapnya.

Dia menegaskan, yang berhak melakukan kompromi politik ke DPRD hanya gubernur dibantu tim, sedangkan SKPD tidak memiliki kewenangan melakukannya. “Pokoknya, jika SKPD mau minta anggarannya bertambah saya persilakan, tapi harusbisamempertanggungjawabkanpresentasinyakepadasaya selaku gubernur,” tegasnya.(ara/rdl)

Hotspot

Menyebar di Jatim, Akibatkan Asap Kecokelatan SURABAYA (BM) - Bayak titik api atau hotspot kini terus menyebar di sejumlah wilayah di Jatim. Ada belasan wilayah kabupaten di Jatim dideteksi memunculkan titik api. Titiktitik api ini mengakibatkan asap kecokelatan. Berdasarkan informasi yang diterima BMKG Juanda menyebutkan bahwa titik api itu terus ditemukan satu bulan terakhir. Akibat dari sebaran titik api ini menimbulkan asap.

“Di Jatim memang belakangan terus bermunculan titik api. Titik api itu menyebar di sejumlah daerah di Jatim dan daerah lainnya,” kata Kasi Informadi dan Data BMKG Juanda, Bambang Setiajid, Selasa (6/10).

Titik hotspot yang terdeteksi hingga siang kemarin. Dimulai dari Bangkalan, hotspot ditemukan di wilayah Kecamatan Arosbaya.BlitardiGarum,BonodowosodiBinakaldanBotolinggo.

Kemudian hotspot juga ditemukan di Kediri di Purwoasri, Lamongan di Kembangbahu, Magetan di Sukomoro. Mojokerto doiTrawas, Nganjuk di Bagor danWilangan. (sya/rdl)

Setiap Tahun, 500 Ribu Pasangan Muda di Jatim Butuh Rumah

Program Sejuta Rumah bagi MBR Dianggap Angin Segar 500 ribuan pasangan mudah di Jatim membutuhkan rumah baru setiap tahunnya. Jumlah ini lebih banyak jika dihitung dengan PNS maupun pekerja informal yang belum punya rumah.

FAIZAL ABDILLAH – SURABAYA HAL inilah yang menjadi perhatian pemerintah apalagi semakin melambungnya harga properti tiap tahunnya. Kondisi ini diperberat dengan lesunya perekonomian Indonesia.

“Butuh komitmen untuk menyejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan perumahan,” ujar Wakil Gubernur Jatim, SaifullahYusuf saat Rakerda

DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim 2015 di Malang, Selasa (6/10).

Menurutnya, backlog perumahan di Jatim berkisar 500 ribu unit, kebutuhan setiap tahunnya lebih dari 500 ribu. Karena itu, program sejuta rumah bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) dianggap angin segar.

Gus Ipul mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa orang yang sejahtera adalah yang mempunyai tempat tinggal yang layak. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak, bahkan, masyarakat yang belum memiliki rumah juga jumlahnya tidak sedikit.

Karena itu, pria yang juga menjadi Ketua Dewan Penasihat Daerah DPD Apersi Jatim itu memuji komitmen dan semangat Apersi mewujudkan sejuta rumah bagi masyarakat, khusus-

nya MBR. Apalagi, jumlah backlog di Jatim sangat banyak.

Sementara itu, Ketua DPD Apersi Jatim, Adhita Setyawan mengatakan, berdasarkan data, backlog perumahan Jatim masih berkisar 500.000 unit sedangkan kebutuhan rumah seiring pertambahan penduduk baru meningkat demikian besar.

Total penduduk Jatim medio 2015 sebesar 38.800.000 jiwa, dengan perkembangan rata-rata setahun 0,8 persen, setara 310.000 jiwa. Karena itu diperlukan rumah baru sebanyak 62.200 unit (dengan asumsi 1 unit rumah dihuni 5 orang), sedangkan dari

sisi kemampuan pengembang (Apersi, REI, Perumnas) untuk pengadaan rumah per tahun pada 2014 kemarin hanya sekitar 20 ribuan saja.

“Perumahan MBR adalah tanggung jawab pemerintah dan developer. Meskipun untungnya kecil, kita harus tetap bekerjasama demi memenuhi perumahan untuk MBR, saya optimisi kedepan Apersi dapat menjadi soko guru perumahan kita,” tandasnya.

Untuk menutup kekurangan pengadaan rumah di Jatim ini, tentu tidak bisa dicapai jika tidak ada terobosan-terobosan mau-

pun kebijakan inovatif oleh seluruh stake holder di bidang perumahan. Karena itu, Adhita

minta Rakerda ini bisa merumuskan solusi untuk kebutuhan perumahan tersebut. (*)

BM/ANTARA

KEBUTUHAN RUMAH: Backlog perumahan Jatim di kisaran 500.000 unit, namun kebutuhan rumah seiring pertambahan penduduk baru meningkat tajam.

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

SIAPKAN: Areal yang dicadangkan untuk penanaman tebu guna memenuhi kebutuhan bahan baku PG Glenmore seluas 11.250 hektar.

bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan.

Pabrik Gula (PG) Glenmore di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ditargetkan beroperasi Agustus 2016. Saat

ini PG yang didirikan bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan PTPN XI dalam proses pembangunan yang mencapai 35 persen.

PG Glenmore dikelola oleh PT Industri

Gula Glenmore (IGG).Saat ini, IGG mendapatkan kredit dari sindikasi perbankan antara lain Bank BRI, Bank BNI, Indonesia Eximbank, Bank Jatim, dan sejumlah bank lain.

“Kami optimistis pertengahan tahun depan, Agustus 2016 sudah bisa giling perdana. Kami berharap pembangunan pabrik ini bisa mendukung pencapaian swasembada gula sekaligus menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Banyuwangi,” ujar Direktur Utama PT IGG Ade Prasetyo, Selasa (6/10).

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Pemkab Banyuwangi ingin agar lahanlahan yang tidak produktif di daerah tersebut bisa ditanami tebu. Sehingga bisa melibatkan petani lokal untuk menggarapnya. “Kami mendukung penuh pembangunannya. Dengan segera berdirinya pabrik ini, ribuan lapangan pekerjaan tercipta. Apalagi pabrik gula ini dibangun putra-putri Indonesia,” ujar Anas.(hel/edi/dra)

FOTO: BM/FITROH

BANYUWANGI (BM) - Nilai investasi PG Glenmore mencapai Rp 1,5 triliun, menjadikan PG (Pabrik Gula) Glenmore yang dirancang berkapasitas giling 6.000 ton tebu per hari (TTH) dan dapat dikembangkan menjadi 9.000 TTH merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri dan meminimalisir gula impor. Areal yang dicadangkan untuk penanaman tebu guna memenuhi kebutuhan bahan baku PG Glenmore seluas 11.250 hektar. PG Glenmore merupakan PG terpadu yang akan memproduksi gula putih premium. PG ini dirancang sebagai pabrik modern di mana limbah yang dihasilkan akan lebih produktif.

Dari pengolahan limbah tebu akan menghasilkan produk sampingan berupa daya listrik 6 mega watt (MW), bioetanol, pupuk organik dan pakan ternak. Listrik dihasilkan dari pengolahan limbah padat tebu dengan teknologi co-generation.

Adapun bioetanol dihasilkan dari pengolahan limbah cair tebu dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pencampur

FOTO: BM/HELMI

Garap Lahan Tak Produktif, Disiapkan PG BERI KETERANGAN: Sejumlah pejabat saat memberikan keterangan terkait tambang di Lumajang.

Kapolres Bantah Ada Pembiaran LUMAJANG (BM) - Kapolres Lumajang AKBP Fadly Munzir Ismail membantah adanya kabar jika pihak kepolisian telah melakukan pembiaran serta tidak melakukan tindakan terhadap aktifitas tambang pasir ilegal di Lumajang. Menurutnya, sesuai laporan di 2014, pihaknya sudah menindak 4 kasus tambang ilegal. ”Jadi jangan bilang polisi tidak bertindak, polisi sudah bertindak,” tegasnya.

Dikatakan dari 4 kasus, kata Kapolres, 1 pelaku sudah divonis pengadilan, 2 masih diproses dan 1 masih dalam pengejaran. ”Satu pelaku masih DPO (Daftar Pencarian Orang),” ujarnya.

Masalah penertiban tambang

Alumni PP Zainul Hasan Bantah Wajib Dukung Paslon Tertentu SITUBONDO(BM)- Puluhan Alumni PP Zainul Hasan (Zaha) GenggongdiSitubondo,membantahdengantegas adanyastatement yang mengatasnamakan lembaganya untuk mendukung salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo sebagaimanadimuatdisalahsatumedia cetak yang beredar di Situbondo, yang mewajibkan kepada alumninya untuk mendukung pasangan yakni Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi (DaDi) pada pemilu 9 Desember mendatang.

Menurut Lutfi Zainullah, SH, sekitar 30 orang simpul-simpul alumni PP Zaha Genggong yang ada di Situbondo, mewakili alumni daerah sektor barat, tengah dan timur telah melakukan pertemuan dan mendiskusikan pernyataan salah seorang oknum alumni yang

BANTAH: Puluhan Alumni PP Zainul Hasan Genggong membantah mendapat imbauan untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Dadi dalam Pilbup Situbondo.

mengatasnamakan pesantren untuk mendukung salah satu pasangan calon, karena hal tersebut telah menyebabkan keresahan di kalangan alumni.

“Menyikapi kabar yang mem-

bawa nama Pesantren Zainul Hazan Genggong untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Situbondo telah berdampak dan menimbulkan keresahan dan kegelisahan

wah dan kemaslahatan umat, bukan ditarik pada kepentingan politik yang sifatnya sementara.

“Dari hasil serap aspirasi seluruh alumni dari wilayah barat, tengah dan timur, tema yang menarik untuk dibicarakan adalah bagaimana menciptakan Situbondo ke depan lebih baik,” kata Muzammil, Selasa (6/10).

Informasi yang dihimpun, pertemuan yang sengaja dilakukan untuk menyikapi kabar itu dihadiri sejumlah simpul alumni PP Zaha Genggong di Situbondo, di antaranya, KH. Alawi Idris Panarukan, KH. Abdul Wahid Bungatan, Lora Supki Adnan pengasuh PP Raudharus Solihin Trebungan Mlandingan, Lora Rosiul Hasan pengasuh PP Nurul Huda Ketah dan sejumlah simpul lainnya. (edo/edi/dra)

alumni Pesantren Zainul Hasan Genggong,” ujar Lutfi Zainullah.

Lutfi menambahkan, diskusi yang dilaksanakan di kediamannya Kamis (1/10), di Desa Paowan Kecamatan Panarukan dan menghasilkan sejumlah kesimpulan yang menyatakan tidak ada instruksi untuk itu.

Sementara, Muzammil Damanhuri, Alumni PP Zaha Genggong lainnya mengatakan, Kesimpulan pertama yang dihasilkan, secara kelembagaan bahwa tidak ada imbauan maupun instruksi dari pengasuh PP Zaha Genggong terkait pilkada Kabupaten Situbondo untuk diwajibkan mendukung salah satu pasangan calon Bupati danWakil bupati Situbondo.

Menurut Muzammil, pesantren seharusnya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat dak-

pasir, kata Kapolres, harus mempertimbangkan 2 aspek, yakni penegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ”Kalau dampaknya lebih besar pada masyarakat, harus ada pertimbangan tertentu,” ucapnya, Selasa Usai melakukan rapat dengan Bupati, Ketua DPRD dan Kapolres, Komnas HAM membeberkan hasil investigasi di lapangan terkait pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan di Kantor Bupati. ”Masyarakat setempat sudah melakukan aksi sejak Januari 2015, karena aktivitas tambang mengakibatkan kerusakan lingkungan,” ujar Nur Cholis.(fit/edi/dra)

Tempat Wisata Perlu Pembenahan BONDOWOSO (BM) - Beberapa tempat wisata di Kabupaten Bondowoso banyak membutuhkan perawatan dan sarana yang memadahi, hal ini disampaikan oleh Sugeng Riyadi Bagian perencanaan dan tanaman Pehutani Kabupaten Bondowoso. Selasa (6/10).

Menurutnya jalur masuk menuju tempat wisata sarananya masih minim, di antaranya senter, tempat untuk kebersihan bagi wisata yang berkunjung. Ini dimaksudkan wisatawan merasa nyaman. Jalur transportasi menuju tempat wisata perlu dibenahi.Tempat parkir maupun MCK di lokasi wisata belum tersedia.

PROBOLINGGO

“Disepanjang jalan seharusnya disediakan toko suvenir untuk wisatawan yang berkunjung. Selama ini banyak wisatawan asing yang datang, Mereka berangkat dari hotel kemudian pulangnya ke hotel, padahal wisata asing akan mengeluarkan belanja yang lebih besar apabila kita menyediakan suvenir yang dapat dibeli,“terang Sugeng.

Beberapa tempat wisata di Bondowoso merupakan tempat yang sering didatang wisata asing, salah satunya adalah Kawah Wuruh dan Paralayang yang berada di Kecamatan Sempol. Selain itu Kecamatan ini juga ada tempat pemandian air panas. (diq/edi/dra)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KELUHKAN: Pelayanan di Kantor Samsat Kraksaan Kabupaten Probolinggo banyak dikeluhkan masyarakat.

saya meminta KTP orangnya,” akunya bercerita. Anehnya, begitu Junaidi meminjam KTP pemilik awalnya, masih saja petugas menolaknya. Alasannya, karena tidak ada tanda tangan

pemilik awal sesuai tertera di bukti pajak Ahmad Fiki. Padahal, Ahmad Fiki mengaku tidak pernah memberikan pernyataan lapor jual kepada pihak Samsat.

“Ini kan aneh, pemiliknya

tidak pernah lapor jual, tapi di kantor Samsat sudah status lapor jual,” katanya. Junadi menambahkan, untuk mengurus perpanjangan pajak motornya itu, ia mengaku sudah

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

PROBOLINGGO (BM) - Pelayanan Samsat Kraksaan Kabupaten Probolinggo belakangan mulai dikeluhkan masyarakat.

Karena, meski sudah ada program pemutihan atau bebas denda pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi Wajib Pajak (WP), namun program itu terkesan slogan belaka.

Buktinya, untuk mengurus pembayaran pajak motor, petugas masih terkesan mempersulit.

Hal ini dialami Junaidi, warga Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

“Sepeda motor itu memang bukan atas nama saya,” katanya kepada, Selasa (6/10).

Dia menjelaskan, sepeda motor miliknya itu atas nama Ahmad Fiki warga Desa Mranggonlawang, Dringu. Bahkan, pajaknya masih belum jatuh tempo. Ironisnya, saat hendak mengurus pembayaran pajaknya, STNK motor itu sudah diblokir dan lapor jual.

“Petugas menyarankan agar

ISTIMEWA

Berbelit, Warga Keluhkan Pelayanan Samsat Kraksaan tiga minggu lamanya. Namun hingga saat ini tidak kunjung selesai-selesai. “Katanya ini program pemutihan bebas denda pajak dari Gubernur Jatim, tapi pelayanan di Samsat Kraksaan kok masih sulit,” tandasnya lagi.

Ketua Komnas Perlindungan Konsumen Probolinggo, Ahmad Khofi saat dimintai komentarnya mengaku kecewa melihat pelayanan Samsat Kraksaan yang dinilai kurang profesional. Seharusnya setiap orang yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor tidak boleh dihalangi.

Sementara itu, Kepala Administratur Pelayanan Samsat Kraksaan, Bambang Heru saat dikonfirmasi mengatakan, setiap kendaraan yang diblokir lapor jual wajib mengisi pernyataan.

Selain itu harus membawa BPKB motor asli. “Jika BPKB-nya masih ada di bank, silakan lampirkan surat keterangan dari pihak bank,” tegasnya.(ugi/sip/dra)

LINGKUNGAN: Arti pentingnya penataan lingkungan yang berlandaskan hukum perlu ditingkatkan.

Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan PROBOLINGGO (BM) - Masalah pengelolaan lingkungan dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Melihat kondisi tersebut Bidang Tapen Badan lingkungan HIdup (BLH) Kota Probolinggo Selasa (06/10) menggelar pertemuan dengan para UKM, Pelakau Usaha dan Industri. Pertemuan dilakukan di Puri Manggala Bhakti (PMB) dalam rangka sosialisasi penegakan hukum terpadu di Kota Prtobolinggo.

Sebagai manusia yang memiliki akal, pikiran dan naluri, mestinya kita mampu melihat berbagai fenomena bencana yang ser-

Wujudkan Kota Pusaka, Jaga Cagar Budaya

Desa Taman Sari Kecamatan Kraksaan

PERWAKILAN

tahun 2015 ini program untuk mengembangkan desanya sudah tertata rapi. Bahkan, dalam penyusunan program itu, digagas langsung bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kegiatan Desa (LKD), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan semua perangkat desa .

“Program desa kami 2015 ini, banyak mengupas tentang pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Kami melakukan pengaspalan sepa-

njang 2 kilometer di jalan utama desa,” jelas Nirman didampingi Kasi Pemerintahan Desa Taman Sari Abdul Hadi.

Selain itu, Desa Taman Sari mempunyai 355 Kepala Keluarga dan mempunyai dua dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Parseh, akan menindaklanjuti untuk menghidupkan kegiatan desa.

“Agar kegiatan desa bersifat positif berjalan, kami menghidupkan gerakan kegiatan ka-

rang taruna di desa ini,” bebernya.

Namun menurut Nirman, pihaknya akan berusaha semampunya untuk terus memperjuangkan nasib warganya.

Sebab, 75 persen, warga di Desa Taman Sari tidak memiliki Jamban (MCK). “Nah, itu sangat penting untuk kesehatan. Karena banyak yang tidak memiliki jamban, sehingga kurang begitu sehat lingkungannya,” pungkasnya. (wan/sip/adv)

FOTO:BM/ABDULLAH IRAWAN

Kembangkan Desa demi Kemaslahatan Masyarakat PROBOLINGGO (BM)- Serap aspirasi untuk kembangkan desa, di Desa Taman Sari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo mematangkan program di 2015. Pasalnya di program 2015 ini, desa Taman Sari berusahan sekuat tenaga untuk memajukan desanya meski harus banting tulang.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa terpilih Nirman (48) pada Berita Metro(BM) ketika ditemui di kantor desanya. Menurutnya,

Nirman, Kepala Desa Taman Sari.

ing menimpa negeri ini.

Tidak sebatas melihat, tapi harus mampu melakukan analisis mengenai penyebab terjadinya bencana untuk dapat memikirkan dan melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya bencana serupa.

Sosialisasi kali ini dibuka Sekdfa Jhony Haryanto didampingi Kepala BLH Tutang Heru Ariwibowo, Kabid Tapen Setyo Rini Sayekti, serta narasumber dari Universitas Erlangga Dr Pudji astute SH, MH, Polrersta Probolinggo Joko kaur Bin ops, BLH Provinsi Jawa Timur Ainul Huri, SPi, MM .(ard/fik/dra)

PROBOLINGGO(BM)-Menindakanjuti kerjasama antara Pemkot dengan Dewan International pada Icomos (International Council Of Monuments and Sites ), menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota Pusaka, kemarin (6/10). Koordinasi yang dipimpin Kasubid PK Kesra Sosbud Bappeda Wiwik Susilowati di ruang Rapat Bappeda lantai 2.

Dalam rakor ini, dibahas tentang site plan pembangunan kota pusaka yaitu Kota Probolinggo sebagai kota pesisir, sehingga dibuat pos dagang yang disebut benteng strategis yaitu sekitar pelabuhan serta kantor Bupati, Alun-Alun dan Pecinan.

“Dilakukan pula pembangunan jalan raya yang melintang dari timur ke barat., saat ini di

lakukan koordinasi terkait program Kota Pusaka Probolinggo, untuk di ajukan ke Jakarta, dan untuk foto bangunan sendiri yang di minta adalah, foto before dan after, seperti bangunan peninggalan belanda dan asli daerahnya “ Kata Wiwik.

Kasubid PK kesra juga mengatakan bahwa, tujuan penataan dan pelestarian Kota Pusaka Kota Probolinggo adalah, terwujudnya Kota Pusaka budaya pendalungan yang religius maju, mandiri dan sejahtera, serta penataan dan pengembangan Kawasan strategis kota, dari sudut kepentingan aspek sosial budaya, melalui pemberdayaan potensi tradisi sosial budaya masyarakat, agar bisa mendayagunakan peninggalan sejarah di Kota.(ard/fik/kur/dra)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Program Bedah Rumah dari Pemkot Malang Malah Jadi Keluhan

MALANG (BM) - Program bedah rumah yang dilakukan Pemkot Malang dikeluhkan. Sebab, pengerjaaan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni (RTLH) itu dinilai tak sesuai peruntukkannya.

Keluhan itu dilontarkan Suwondo (48), seorang penerima RTLH, Selasa (6/10).

Menurut dia, pelaksanaan bedah rumah itu tidak sesuai peruntukkannya. Makanya, warga Jalan Joyo Suko 41 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru ini mengaku kecewa. “Rumah saya masuk kategori RTLH dan mendapat program bedah rumah. Tapi pembenahan hanya di bagian atap saja.

Sekarang genteng rumah malah bocor semua,” ungkapnya.

Dijelaskan, rumah berukuran 4 x 7 meter itu hanya direnovasi sebatas penggantian kayu atap rumah. Bahkan, genteng baru untuk sebagian atap rumah. “Genteng yang baru ukurannya tidak sama dengan yang lama, nggak cocok dengan atapnya. Jadinya malah banyak rongga kalau hujan pasti bocor semua. Pengerjaannya asal-asalan,” keluh Suwondo.

Hal yang sama juga dikeluhkan Simun seorang warga Klayatan Gang I No 13 Kecamatan Sukun Kota

FOTO:BM/KHOLIL

Penerima RTLH Kecewa karena Hanya Atap Rumah yang Diperbaiki

KURANG PENGAWASAN: Beginilah kondisi rumah Pak Simun bukannya malah bagus tapi malah rusak setelah diperbaiki di program bedah rumah yang digagas pemkot yang libatkan pihak ketiga.

Malang. Didampingi Ketua RT 02 RW 12 Kelurahan Bandungrejosari Sugiono dan seorang warganya. Sugiono selaku Ketua RT setempat

sesuai yang diharapkan.

Bahkan nilai bantuan bedah rumah itu tak sesuai anggarannya.

“Saat itu, Pak Simun mendapat ki-

merasa kecewa dengan program yang semestinya membantu mengatasi kesulitan warga dalam perbaikan rumah. Kenyataannya tidak

riman material berupa semen dan pasir. Dulu yang saya dengar ada mandor yang juga mau minta tambahan uang Rp 1,5 juta agar rumah bapak Simun bisa bagus,” kata Sugiono.

Untuk itu, Ketua RT Klayatan Gang I ini berharap dengan adanya program bedah rumah dibenahi sistemnya. Dia merasa sangat prihatin melihat kondisi seperti itu.

Untuk itu, dia membuat gagasan dan meminta bantuan ke semua warga demi membantu Simun secara sukarela. ”Saya buatkan surat edaran,” katanya.

Menyikapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Malang Sri Wahyuningtyas, kaget dengan informasi tersebut. Dia menyatakan bahwa hal tersebut sangat tidak benar. “Tidak betul itu, saya akan cek ke lapangan. Sebab yang mengerjakan program bedah rumah ini pihak ketiga,” ujarYuyun sapaan akrabnya.

Sementara itu, program bedah rumah untuk RTLH itu diakui bersumber dari APBD 2015.

Pemkot melalui Dinas Sosial (Dinsos) memberikan kepada penerima terdiri 46 KK (Kepala Keluarga) yang tersebar di lima Kecamatan di Kota Malang. (lil/nov)

MALANG (BM) - Terpidana Majelis Hakim MA yang diketenam bulan penjara dr Hardi uai Dr H Artidjo Alkostar SH, LLM, Soetanto abaikan panggilan ek- memvonis enam bulan penjara sekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk pria asal Jalan Lombok PaKota Malang. Sebab, mantan bos suruan itu. Alasannya, karena terPT Hardlent Medika Husada bukti melanggar pasal 266 KUHP. (HMH) itu tak memenuhi pang- Lalu tanggal 14 September Kajari gilan eksekusi untuk kedua Malang, Hendrizal Husen SH menkalinya yang dilayangkan JPU, geluarkan surat perintah eksekusi.

Selasa (6/10).

Hal itu, sesuai dengan amar putuSeharusnya Hardi terdakwa di san MA. kasus sebagai penyuruh memInformasi yang didapat, tim berikan keterangan palsu dalam pengacara Hardi kemarin kembali data otentik untuk menguasai PT mendatangi Hendrizal. Buntut dari HMH milik DR FMValentina, hadir kedatangan tim pengacara ini, di Kejari. Itu sesuai putusan tidak ada seorang pejabat Kejari Mahkamah Agung (MA) pada Jan- Malang yang mau buka mulut. uari lalu, pria yang pernah tinggal ”Silakan ke Pak Kajari saja,” kata di Jalan Taman Ijen Malang itu Kasi Pidum Kejari Kota Malang dinyatakan bersalah.

Moh Iryan, SH, Selasa (6/10). Dia

FOTO:BM/KHOLIL

Terpidana dr Hardi Tak Penuhi Panggilan Eksekusi untuk Kedua Kalinya

Kasi Pidum Kejari Kota Malang Moh Iryan, SH.

menolak menyebutkan isi materi pertemuan antara tim pengacara dengan Kajari.

Namun Iryan tidak membantah kehadiran tim pengacara Hardi ini. ”Yang pasti Selasa, harusnya (Hardi) datang memenuhi panggilan,” ucapnya sambil terburu–buru.

Hasil konfirmasi dari Kasi Intel Kejari Kota Malang, Gede Adiaksa SH via selularnya mengaku belum tahu. ”Saya belum tahu perkembangannya sekarang saya masih di Jakarta,” ucap mantan Kasi Pidum Depok itu.

Aksi tutup mulut juga dilakukan Hendrizal sendiri. Beberapa poin pertanyaan atas ketidakhadiran Hardi dalam panggilan

kedua, tidak dijawabnya. Bahkan, meski terdengar sambungan telepon, Hendrizal tidak mengangkatnya.

Menyinggung ketidakberanian Kejari Kota Malang mengeksekusi Hardi, Sutrisno SH sebagai penasehat hukum Valentina mengaku sudah melapor ke Komisi Kejaksaan RI. “Kabarnya, besok (hari ini) mereka akan ke Malang untuk mempertanyakan masalah itu kepada Kajari Kota Malang,” kata dia.

Rencananya yang datang adalah Indro Sugianto, anggota Komisi Kejaksaan RI. ”Saya sudah laporkan ke Kejagung termasuk ke Komisi Kejaksaan,” tegasnya. (lil/nov)

FOTO: BM/AGUS

Ajukan Anggaran Rp 10 M untuk Stabilkan Harga Produk Pertanian

PEDULI PETANI: Kadistanhut Kota Batu Budi Santoso yang akrab dipanggil Tosy saat memaparkan hitungan anggaran yang diajukan.

BATU (BM) - Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu mengajukan anggaran Rp 10 miliar untuk tahun anggaran 2016.

Pengajuan anggaran sebesar itu diproyeksi juga untuk menyetabilkan harga produk pertanian dari petani. ”Kami memang mengusulkan anggaran sebesar itu. Pengalokasiannya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi petani,” papar Kepala Distanhut Kota Batu, Budi Santoso, Selasa (6/10).

Usulan anggaran sebesar itu, kata dia, rencananya akan dipergunakan untuk membangun Kantor pemasaran di Balikpapan dan Surabaya. Kantor pemasaran terse-

but untuk melakukan program penanganan pasar. Menurut dia, selain itu juga akan dipakai untuk membahas sistem informasi pasar.

Lalu, membuat fasilitas outlet di luar daerah. ”Di samping itu untuk pembelian peralatan pengolahan produk dicontohkan seperti membeli saus tomat. Sektor lain yang juga mendapat anggaran dari pengajuan itu disebutkan semacam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distanhut.

UPT tersebut akan berperan penting di saat pasca panen. ”Misalnya untuk subsidi stabilitas harga,” katanya.

Dia sebutkan seperti harga tomat. Kalau harga tomat Rp

1.000 lalu turun menjadi Rp 600 per kilonya maka UPT tersebut harus menyetabilkan. Sehingga petani tidak rugi karena UPT bisa membeli Rp 1.200 per kilonya. ”Distanhut berani beli sebesar itu karena punya sistem penanganannya. Sebab, hasil panennnya dari petani tersebut akan tetap dipasarkan dan akan terjual lantaran sudah punya pasar dan tengkulak,” bebernya.

Karena itu, kata dia, nanti petani tidak tergantung pada tengkulak lagi. Sebab, hasil panen mereka dibeli Distanhut untuk diolah dan dipasarkan di Pasar Modern sehingga kesejahteraan petani juga terangkat. (gus/nov)

lintas kota

ISTIMEWA

KABUPATEN MALANG I KOTA MALANG I KOTA BATU

JANJI: Pasangan Rendra dan Sanusi saat mendatangi salah satu acara, berjanji akan peduli kepada petani.

Paslon Rendra-Sanusi Janji Prioritaskan Pengembangan KKT MALANG (BM) - Pasangan calon (Paslon) Bupati Malang, Rendra Kresna-M Sanusi berjanji akan memprioritaskan pengembangan Koperasi KelompokTani (KKT).

Janji tersebut disampaikan pada Selasa (6/10).

Menurut dia, saat ini para petani banyak mengeluhkan kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi. ”Untuk mengatasinya bisa lewat KKT itu,” kata dia.

Selain petani mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi, dia menjelaskan mereka juga mengeluhkan, soal pupuk yang berlimpah justru saat kemarau. “Keluhan petani tersebut akan kita perhatikan, sehingga ke depannya nanti bila diizinkan terpilih menjadiWabup Malang akan saya priotaskan keluhan petani,” janjinya.

Menurutnya, salah satu untuk mengatasi kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi, yakni harus dibuat KKT. Sehingga dengan begitu, ketersediaan pupuk akan bisa terpenuhi, meski masuk pada musim kemarau maupun musim penghujan.

Menurut dia, dengan didirikan koperasi untuk petani, akan mempermudah petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan untuk mencukupi ketersediaan pupuk bersubsidi, tentunya harus ada penataan terkait penyaluran pupuk ke petani. “Agar petani mudah mendapatkan pupuk bersubsidi di saat musim tanam, kami sudah siapkan jurusnya. Dan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah membentuk tim bersama dalam rangka menyalurkan pupuk bersubsidi tepat sasaran,” ditambahkan Sanusi.

Sanusi mantanWakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menjelaskan dirinya akan mencari titik lemahnya terkait penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga hal ini yang harus dibenahi dan baru akan bicara penyaluran yang paling efektif. (lil/nov)

BLH Minta Pelaksana Proyek Sumber Jeruk Perhatikan Aspek Ekologi MALANG (BM) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malang meminta pelaksanaan proyek pembangunan Sumber Jeruk di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang memperhatikan aspek ekologi.

Harapannya, agar pembangunan itu tidak merusak alam. Kepala BLH Try Dyah Mahestuti menegaskan sebelum memberikan rekomendasi, pihaknya selalu menekankan tiga aspek yang harus diperhatikan. ”Antara lain aspek sosial, ekonomi dan ekologi,” katanya, Selasa (6/10).

Atas pertimbangan ini, BLH akan mewajibkan rekanan untuk memperhatikan sumber air dan membuat penghijauan agar menyimpan penyerapan air bagi warga. ”Karena proyek tersebut mengeksploitir sumber air sehingga kita akan arahkan untuk memperhatikan sumber air, termasuk membuat penghijauan agar menyimpan penyerapan air,” jelasnya.

Menurut dia, selama ini pihak BLH selalu menekankan pada faktor pelestarian lingkungan agar tidak rusak akibat dampaknya. Mengenai proyek Sumber Jeruk di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran, BLH masih menunggu penawaran dokumen dari pemrakarsa.

Proyek ini kewenangan pusat yang dibiayai melalui APBN. Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten MalangWahyu Hidayat berjanji akan membuat konservasi sebagai penyerapan air untuk membantu masyarakat setempat.

Pelaksaan proyek Sumber Pitung yang akan berakhir pada November 2015 telah disetujui warga setempat. ”Ada 120 warga yang menyatakan persetujuannya melalui mediasi camat setempat,” katanya.

Wahyu Hidayat mengklaim proyek Sumber Jeruk membawa asas manfaat bagi masyarakat, sehingga jika dibatalkan masyarakat sendiri yang akan rugi. ”Proyek ini alokasi pusat. Jadi rugi kalau ditolak,” tegasnya. (lil/nov)

BATU (BM) - Gebyar pesta rakyat dalam merayakan HUT Kota Batu ke-14 tak hanya berlangsung meriah. Namun, pesta rakyat yang digelar di stadion Brantas Kota Batu tersebut mampu memecahkan rekor Museum Dunia Rekor Indonesia (MURI) karena mampu menghadirkan lebih dari 25 ribu penonton. ”Pesta rakyat itu benar-benar luar biasa. Ya, itulah untungnya kalau walikotanya (Eddy Rumpoko, red) berjiwa entertaint,” kata Kepala Inspektorat Pemkot Batu, Herawan, Senin (5/10).

Dia menjelaskan bila yang datang pada acara puncak pesta rakyat itu dari berbagai kalangan, dari pejabat, tokoh masyarakat, rakyat biasa, pelajar, mahasiswa hingga petani. ”Mereka benarPERWAKILAN

benar menikmati pesta rakyat itu tanpa terkecuali. Jadi wajar jika memecahkan rekor MURI,” papar dia.

Pemecahan rekor MURI itu diakui juga tak lepas dari beragam agenda yang digelar. Di antaranya seperti Mata Najwa on stage dari Metro TV. Apalagi acara tersebut didukung para politikus, tokoh nasional, budayawan dan seniman papan atas.

Misalnya, Mensesneg RI Pramono Anung, Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, Presiden Jancukers Sujiwo Tedjo, Cak Lontong, Syahrini serta grup band/Rif. Pengemasan Mata Najwa on stage itu diakui Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin dibikin berbeda.

Sebab, kata dia, baru kali ini digelar di stadion lapangan sep-

akbola. ”Pengemasan semacam itu tak lepas dari arahan Pak Walikota Eddy Rumpoko. Sebab, beliau sangat yakin penontonnya akan membludak,” kata dia.

Keyakinan tersebut, terang dia, ternyata terbukti. Sebab, tak hanya di dalam stadion yang berjubel warga menyaksikan acara tersebut. Namun, lanjut dia, yang tak bisa masuk, mereka menyaksikan di luar stadion.

Beberapa layar lebar yang disiapkan menjadi pusat kerumunan massa.

Itu berarti, papar dia, tujuan untuk mempromosikan potensi Kota Batu sukses. Sebab, tak hanya wisatawan domestik yang datang. Wisatawan mancanegara juga banyak yang menyaksikan acara pesta rakyat dlam menyambut HUT Kota Batu.

Makanya, kata dia, MURI memberikan penghargaan pada Walikota Eddy Rumpoko d an Pemred Metro TV Putra Nababan. ”Itu karena gebrakan yang inovatif sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang dinilai luar biasa,” tegas dia.

Sinal berharap penghargaan itu bisa melecut spirit Kota Batu untuk terus berinovasi membuat gebrakan-gebrakan lain. Sehingga, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemilihan tema yang sangat luar biasa ‘Mari Beraksi’, lima tokoh yang hadir dari politisi hingga seniman beraksi dengan cara masing-masing dengan satu tujuan, untuk berkontribusi positif bagi Indonesia termasuk Kota Wisata Batu. (gus/nov/adv)

FOTO: BM/AGUS

Gebyar Pesta Rakyat HUT Kota Batu dan Kemasan Acaranya Raih Penghargaan MURI

BERJIWA ENTERTAINT: Walikota Batu Eddy Rumpoko saat menerima penghargaan dari MURI atas suksesnya perayaan HUT Batu yang dikemas dalam pesta rakyat.

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Datang ke Kantor karena Tak Terima Dipecat

Mantan Sales PT UMC, Nekat Bacok Rekan Kerjanya FOTO:BM/PRAYOGI

DESAK DEWAN: Ratusan PKL yang tadinya berjualan di sekitar terminal area Makam Gus Dur, akhirnya dilarang hingga menuai protes dengan datangi kantor dewan setempat.

Ratusan PKL Makam Gus Dur Luruk Kantor Dewan, Minta Diperbolehkan Jualan di Terminal JOMBANG (BM) - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Makam Gus Dur dan GP Ansor perwakilan cabang Diwek, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Selasa (6/10).

Mereka menuntut agar mereka bisa berjualan di dalam terminal di sekitar Makam Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Selama ini, mereka dilarang untuk berjualan atau masuk ke dalam wilayah area terminal area Makam Gus Dur. Setelah lama berorasi akhirnya mereka ditemui Minardi Wakil Ketua DPRD Jombang serta beberapa anggota komisi B dan D. Dalam pertemuan yang berada di ruang khusus DPRD Jombang, perwakilan massa menuntut agar dewan bisa memfasilitasi mereka untuk bisa berjualan di area terminal.

Namun dalam pertemuan tersebut perwakilan PKL Makam Gus Dur yang diwakili Sutrisno ketua paguyuban PKL Makam Gus Dur terebut tak menemui titik temu. Akhirnya mereka meminta jangka waktu

sampai 12 Oktober, agar dewan bisa membantu untuk mendesak pemerintahan daerah untuk bisa memberikan izin untuk PKL. “Jika dalam jangka waktu hingga 12 Oktober tidak ada titik temu terpaksa kita paksakan untuk berjualan di dalam area terminal,” ujar seorang perwakilan PKL. Meski begitu, Minardi sebagai perwakilan dewan mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa begitu aja memberikan keputusan karena harus ada rapat koordinasi antara Komisi I dengan yang lainnya.

Selain itu, kata dia juga harus berkoordinasi dengan pihak eksekutif tentang masalah itu.

Masih menurut Minardi, mereka juga akan mendalami sejauh mana permasalahan ini.

“Jadi kita minta teman-teman PKL untuk bersabar menantinya,’’ujarnya.

Tak diperbolehkannya para PKL berjualan didalam terminal membuat omzet mereka turun drastis. Seperti yang dikeluhkan Imam, ia yang sehari-hari

berjualan tahu mengaku pendapatanya turun. “Sekarang, sehari mencari uang 50 ribu sangat sulit,” ujarnya. (aan/nov)

MOJOKERTO (BM) – Mantan sales PT United Motors Centre (UMC), Waluyo Utomo (38), nekat membacok bekas rekan kerjanya saat berada di kantornya yang berada di Jalan Majapahit Kota Mojokerto, Selasa (6/10).

Pengakuan pria asal Desa Balongwono Kecamatan Trowulan itu diduga kesal setelah dipecat pihak PT UMC. Sementara Kabag Ops Polresta Mojokerto Kompol David Subagyo mengatakan, pelaku mendatangi kantor PT UMC bersama 2 rekannya memakai mobil Suzuki Ertiga nopol S 1474 QY sekitar pukul 09.00.

Namun, hanya pelaku yang masuk ke dalam kantor mencari kepala cabang. Kemungkinan ia hendak memertanyakan pemecatan dirinya. “Pelaku dipecat dan datang ke administrasi terkait PHK namun tidak dilayani.

Pelaku kemudian emosi hingga terjadi kejadian itu,” kata David kepada wartawan.

Dalamkondisinaikpitam,pelakumengeluarkan sebilah celurit dan mengancam seorang karyawan PT UMC, HendraWijaya (39), warga

Surabaya.Tanpadiduga,Waluyotegamembacok bekas rekan kerjanya itu.”Pelaku kemudian membacok korban namun ditangkis korban.

Setelah membacok, pelaku kemudian kabur bersama dua temannya,” sebut David.

Akibat ulah pelaku, Hendra memgalami luka bacok di kedua tangannya setelah berusaha menangkis serangan pelaku. Korban saat ini menjalani perawatan intensif di RSI Sakinah.

Hanya satu jam setelah membacok bekas rekan kerjanya,Waluyo Utomo menyerahkan diri ke Polresta Mojokerto. “Tersangka menyerahkan diri membawa alat bukti sebilah celurit yang digunakan untuk menganiaya korban. Dia sempat kabur setelah menganiaya karyawan PT UMC,” kata Kasat Reskrim Polres Kota Mojokerto AKP Maryoko Selasa (6/10).

Akibat perbuatannya, kini Waluyo harus mendekam di tahanan Polresta Mojokerto.

“Tersangka kami jerat dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban luka parah. Ancaman pidananya di atas

FOTO : BM/IST

AKP Maryoko

lima tahun penjara,” pungkas Maryoko. (gie/nov)

Hijrah dari Nilai Buruk ke Penciptaan yang Lebih Baik dalam Menyambut Tahun Baru Islam MOJOKERTO (BM) – Umat Islam akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1437 Hijriyah pada Rabu 14 Oktober mendatang. Di Tahun Baru Islam itu, kaum muslimin diharapkan merefleksikan dan mengaktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam hijrah nabi secara kontekstual.

Yakni hijrah dari nilai-nilai yang buruk menuju penciptaan nilai yang lebih baik. Demikian dikatakan Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) di acaraTahlil Kubro dan doa bersama dalam rangkameningkatkanUkhuwah Islamiyah Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), di Pendopo Kecamatan Mojosari.

Tahlil dan doa bersama yang juga dihadiri Kepala Desa (Ka-

des) se-Kecamatan Mojosari serta Camat Mojosari Abdullah, sekaligus menjadi momen berkumpulnya 2 organisasi besar NU, yakni Fatayat dan Muslimat untuk bersinergi dengan visi misi ke arah yang lebih baik lagi ke depannya.

Ketua Fatayat Kabupaten Mojokerto, Sulami, mengatakan bahwa Fatayat dan Muslimat akan terus berjalan beriringan dan terus melakukan perbaikan kinerja.“Tahun Hijriyah ini sepatutnya umat Islam baik secara personal maupun kolektif menjadikannya sebagai suatu momentum memasuki tahun untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan sosial menuju perbaikan sistem demi kebaikan dan kemaslahatan umat yang

FOTO:BM/PRAYOGI

KEDEKATAN : Bupati MKP saat bersilaturahmi dengan anggota Muslimat dan Fatayat NU.

lebih luas. Tak terkecuali Fatayat dan Muslimat NU Kabupaten Mojokerto, insyallah kita akan terus berusaha berbenah diri,” papar Sulami.

Bupati MKP menyampaikan

terima kasih kepada seluruh pengurus dan Jamiyah Fatayat maupun Muslimat NU Kabupaten Mojokerto atas perannya dalam mendukung program pemerintah, khususnya di

KEDIRI RAYA

bidang keagamaan.

Selain itu, guna menyongsong masa depan. Ia pun berharap dukungan dan sinergi antar organisasi dengan Pemkab Mojokerto, dapat berjalan beriringan dalam memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

“Berkat tahlil kita diberi suasana yang tenang dan kondusif oleh Allah SWT. Amalan tahlil tidak boleh berhenti, harus terus diamalkan secara ajeg (konsisten). Jika kondisi tenang, peluang untuk menyelesaikan masalah terbuka lebar,” tambahnya sesaat sebelum pemberian seragam Muslimat NU dengan diakhiri tausyiah oleh KH Syafi’i. (gie/nov/adv)

berita metro www.beritametro.co.id

Molornya Perubahan APBD 2015, Tak Pengaruhi Nasib Guru Honorer

Sudah Tercover Dana Bantuan Operasional Sekolah KEDIRI (BM) - Molornya pencairan dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2015 Kota Kediri tidak memengaruhi guru honorer. Karena guru honorer serta kegiatan belajar mengajar lainnya sudah tercover dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kita tidak terlalu berpatok pada dana PAK,” ungkap Siswanto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/10).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri Siswanto menjelaskan, kebutuhan yang dianggarkan pada dana PAK sebagian

besar untuk sarana dan prasarana pendidikan.“Anggaran dana PAK bagi disdik hanya untuk sarana prasarana ruang kelas dan kelengkapan proses pendidikan.

Sementara gaji guru honorer itu kan sudah di ambil dari dana BOS,” jelasnya.

Pada petunjuk teknis (juknis) BOS 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan gaji guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer diambil 15 persen dari dana BOS. Namun, Siswanto berharap agar dana PAK cepat cair. Karena terdapat beberapa

program unggulan disdik yang anggarannya bergantung pada dana PAK. “Semoga dana PAK cepat cair agar program unggulan disdik cepat terealisasikan,” terang Siswanto.

Beberapa program unggulan disdik yang terganggu pencairan PAK yakni kemungkinan gagalnya perbaikan beberapa fasilitas sekolah. Selain itu, ada beberapa program tambahan di antaranya rencana pembuatan program sosial media berbasis pendidikan, serta rencana pengadaan pelatihan Bahasa Inggris di seluruh RT seKota Kediri. (ado/nov)

Puluhan Buruh Pabrik Rokok CV Topten, Tuntut Kekurangan Gaji untuk Dilunasi KEDIRI (BM) - Puluhan buruh pabrik rokok CV Topten Tobacco dengan merek Tajimas Kabupaten Kediri kembali meluruk gedung DPRD setempat. Kedatangan mereka untuk menagih janji wakil rakyat yang hendak memertemukan mereka dengan pihak perusahaan.

Sebanyak 69 buruh yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mereka adalah para karyawati CV Topten Tobacco yang telah di-PHK secara sepihak oleh perusahaan. Para buruh menuntut supaya dipekerjakan kembali. Selain itu, mereka juga meminta agar kekurangan pembayaran gaji segera dilunasi.

“Tuntutan kami masih sama yaitu selama dirumahkan supaya digaji. Kami juga minta agar dipekerjakan kembali tanpa syarat,” tegas Titik Sulistyani selaku koordinator aksi, Selasa (6/10).

Sudah 4 bulan lamanya ke-69 karyawati itu dirumahkan. Mereka sempat ditawari bekerja kembali dan diberikan uang kompensasi sebesar Rp 5 juta dengan syarat masa kerja dimulai lagi dari nol. Namun, para karyawati yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) ini menolak dengan alasan mereka keberatan karena telah bekerja selama puluhan tahun.

Hingga akhirnya sebanyak lima perwakilan buruh ditemui anggota Komisi PERWAKILAN

Anggota Sabhara Sita Puluhan Miras dari 2 Warung yang Dicurigai KEDIRI (BM) – Anggota Satuan Sabhara Polresta Kediri kembali melakukan razia warung yang memperjualbelikan minuman keras (miras).

Dari dua warung yang dirazia diamankan belasan botol miras yang masih dijual.

Razia pertama dilakukan di warung Mbah Rin di Jalam Thamrin mengamankan barang bukti 3 botol miras kuntul, 2

botol anggur dan satu botol mansion. Sementara, di warung milik Ruli Santoso yang ada Jalan Super Semar Kota Kediri petugas mengamankan 12 botol miras merek Kuntul.

Razia miras dilakukan untuk menciptakan kondisi yang aman dari tindak kriminalitas. Karena dari lokasi kedua warung dilaporkan warga kerap didatangi sejumlah orang yang hanya

membeli miras.

Kasubbag Humas Polres Kediri Kota AKP Anwar Iskandar menjelaskan, razia miras dilakukan untuk menekan angka kriminalitas dan juga menekan angka kejahatan yang bersumber dari pengarus miras.

“Kami tak akan berhenti memberantas miras dan melakukan razia secara rutin,” katanya. (bet/ nov)

Pelaku UMKM Tak Maju karena Belum Miliki Badan Hukum

FOTO : BM/IST

CARI KEADILAN : Sejumlah buruh pabrik rokok CV Topten Tobacco saat menggelar unjuk rasa karena menuntut perusahaannya memekerjakan kembali dan segera melunasi gaji mereka.

D DPRD. Didalam pertemuan di ruang Komisi D tersebut juga hadir dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Namun buruh kecewa dengan kalangan dewan, karena tidak sanggup mendatangkan pihak perusahaan.

“Disnaker seharusnya mengurai masalah ini, ketika perusahaan menutup perusahaannya melalui pengumuman.

Tetapi kemudian perusahaan membuka kembali usahanya,” kata ANdi seorang coordinator aksi.

Ditambahkan dia, ada 69 orang

karyawan tidak dipekerjakan kembali, tetapi perusahaan justru memperkerjakan 200 orang. Sehingga mereka merasakan ketidakadilan. “Mereka ini sudah bekerja selama puluhan tahun, kenapa kemudian di-PHK secara sepihak dan hanya diberikan kompensasi Rp 5 juta,”ungkapnya.

Masih kata Andi, DPRD yang berjanji akan mempertemukan dengan pihak perusahaanya, kenyataanya tidak terealisasi.

Para karyawan sudah bersabar menunggu selama kurang lebih 2 minggu dari aksi yang dilakukan sebelumnya. (bet/nov)

KEDIRI (BM) - Program pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah memajukan dunia kewirausaan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun program itu belum sepenuhnya dapat diikuti oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Kediri.

Salah satu penyebabnya adalah para pelaku UMKM belum memiliki badan hukum.

Salah seorang pelaku UMKM di Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul, Tutik mengaku ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya mengembangkan usahanya.

Di antaranya persoalan permodalan, izin usaha dan pola pemasaran. Para pelaku UMKM hanya memiliki modal terbatas sehingga sulit berkembang. “Izin usaha juga menjadi kendala bagi teman-teman. Ya dimaklumi,

karena teman-teman semua ini termasuk masyarakat awam yang belum tahu proses maupun tahapan memperoleh izin pangan industri rumah tangga (PIRT),” katanya.

Ia menambahkan, oleh karena itu mereka perlu dibimbing, diarahkan bagaimana proses dan tahapan mendapatkan PIRT ini dari dinas terkait.

Sedangkan mengenai mengenai persoalan pemasaran, imbuh Tutut umumnya pelaku UMKM baru menjual produknya ke lingkup kecil saja atau kepada kalangan tetangga yang memiliki hajatan. Mereka belum mampu menembus pasar yang lebih besar.

“Teman-teman memang baru menjual produknya di sekitar sini saja, tetapi Alhamdulillah saya bisa memasarkan hingga ke pusat oleh-oleh,” imbuh Tutut yang

mengaku baru mendapatkan PIRT untuk usaha pembuatan kue bolu kering tersebut.

Menurut pengalaman Tutut mengurus PIRT tidak terlalu rumit. Pengajuan izin usaha tersebut dimulai dari tingkat desa, kemudian ke kecamatan dan ke Dinas Kesehatan (Dinskes) setempat. Sedangkan biaya kepengurusan sekitar Rp 250 ribu. Biaya ini, biasanya dapat disubsidi oleh pemerintah.

Untuk diketahui di wilayah Kecamatan Kayen Kidul, jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 100 kepala keluarga (KK).

Tetapi dari jumlah itu, yang sudah memiliki izin baru sekitar 25 saja. Produk-produk yang dihasilkan antara lain, jenis kue kering seperti, bolu, roti, kerupuk singkong dan makanan seperti nasi jagung atau ampok dan telur asin. (ado/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Usulan Umur KPK Dibatasi 12 Tahun SAMBUNGAN HALAMAN 1

Ditolak...

“Revisi UU KPK sampai sekarang masih belum ada naskah akademik dan draf sehingga anggota menyampaikan usulan supaya RUU dimasukkan ke dalam prioritas 2015,” katanya.

Juni lalu rencana revisi UU KPK sempat menjadi polemik.

DPR meminta revisi dimasukkan dalam Prolegnas prioritas 2015. Namun pemerintah menolak dan menyatakan mengundurkan diri dari pembahasan revisi UU KPK. Usulan revisi ini paling banyak diajukan oleh anggota Fraksi PDIP, yakni 15 orang. Dari keterangan yang diperoleh, anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) plus Golkar yang ingin revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Sejumlah nama politikus PDIP seperti Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan, Abidin Fikri, Charles Honoris, sampai Junimart Girsang menandatangani pengusul penggunaan hak inisiatif DPR. “Ini jangan disebut fraksi ya.

Ini kan anggota yang mengusul-

kan. Kalau anggota itu bisa mengusulkan, tak mesti harus pakai fraksi. Bisa individu,” tandas Hendrawan.

Kemudian, Fraksi Golkar ada sembilan anggota dewan.

Nama-nama politikus Partai Pohon Beringin ini seperti Tantowi Yahya, Adies Kadir, Bambang Wiyogo, Kahar Muzakir, dan Muhammad Misbakhun setuju UU KPK direvisi.

Selanjutnya, ada dua anggota dewan dari Fraksi PKB yaitu Irmawan dan Rohani Vanath. Sementara, Fraksi PPP ada lima anggota dewan yang di antaranya ada Arwani Thomafi dan Elviana.

Lalu, Fraksi Nasdem ada 11 anggota dewan yang di antaranya Amelia Anggraini, Ali Mahir, dan Hamdhani. Adapun Hanura yaitu tercatat ada tiga anggota fraksinya yang tanda tangan, salah seorang di antaranya Djoni Rolindrawan.

Hingga kini tercatat baru Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat yang keberatan dengan revisi UU KPK. Bagaimana dengan Fraksi

PAN?Wakil Ketua DPP PAN, Totok Daryanto mengatakan partainya belum mengambil sikap.

Namun, bila suara rakyat berkehendak agar UU KPK tak direvisi maka PAN akan mengikuti.

“Kalau masyarakat tidak mau, kami PAN akan ikut suara itu.Tapi, sebenarnya masih banyak yang dipikirkan. Perlu dipikirkan penambahan, road map KPK,” kata Totok.

Dia menyebut dalam penegakan lembaga hukum dengan kedudukan hak sama dan masih dalam perdebatan maka PAN tak akan memberikan dukungan.

“Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ditegakan.

Apakah institusi diberikan hak yang sama. Itu hal-hal yang perlu didiskusikan. Sejauh masih apriori, PAN tidak dalam posisi memberikan dukungan,” ujarnya.

Dia mengingatkan rencana revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015 sebagai inisiatif DPR perlu kesepakatan pemerintah dan legislatif. Bila pemerintah tak setuju, dan menutup keinginan DPR maka tak bisa diajukan.

“Sudah pasti. Tidak bisa diajukan. Maka namanya Prolegnas persetujuan DPR dan pe-

merintah,” sebutnya.

Lagi pula, bila memang tak mendesak sebaiknya tak usah dipaksakan masuk dalam Prolegnas 2015. “UU yang ada saja dikonsolidasikan. Beban itu kebutuhan saja. Kalau mendesak, kalau tidak mendesak ya tidak harus kejar-kejaran,” sebutnya.

Dalam pembahasan kemarin, satu pasal dirancangannya yakni tentang masa berlaku KPK. “KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak UU ini diundangkan,” bunyi pasal 5 rancangan RUU KPK. Menariknya lagi, KPK merupakan kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, di rancangan revisi KPK difokuskan untuk pencegahan.

“KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” bunyi pasal 4.

Kelak, jika draf revisi disetujui, lembaga pemberantasan korupsi akan memiliki struktur baru berupa Dewan Eksekutif dan Dewan Kehormatan. Dewan Eksekutif KPK diatur di pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 27. Di pasal 22 ayat (b) tertulis Dewan

Eksekutif terdiri empat anggota.

Draf revisi juga mengatur KPK dapat menangani kasus korupsi yang merugikan negara minimal Rp 50 miliar. “Dalam melaksanakan tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 50 miliar,” demikian bunyi draf pasal 13 huruf (b).

Apabila dalam tahap penyidikan tak ditemukan kerugian negara di bawah Rp 50 miliar, maka kasus ini berikut tersangka dan seluruh barang buktinya harus KPK serahkan ke kepolisian atau kejaksaan, mengacu draf pasal 13 huruf (c).

“Dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK,” tulis draf RUU tersebut.

KPK juga harus meminta izin pengadilan bila ingin menyadap dan merekam pembicaraan seseorang. Dalam pasal 14 huruf (a) menyebutkan penyadapan dan merekam pembicaraan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan cukup dengan izin ketua pengadilan negeri.

KPK Menolak Apa komentar KPK? Menolak tegas usulan revisi terutama mengubah beberapa hal penting. Menurut KPK, perubahan atas UU KPK belum diperlukan.

“UU sekarang sudah cukup baik terkait teknis pencegahan dan penindakan. Memang masalah manajemen struktural saja yang perlu dievaluasi,” kata Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji.

Indriyanto menjelaskan, salah satu yang memang perlu dievaluasi adalah terkait struktur penasihat KPK. Terkait usulan adanya dewan pengawas, Indriyanto menyarankan agar berada di luar KPK. “Misal terkait penasihat KPK yang berada dalam struktur KPK. Sebaiknya ada dewan pengawas di luar struktural agar lebih independen saja. Ketentuan lain misalnya memperluas subjek PN yang bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK,” jelas Indriyanto.

KPK mengingatkan kepada publik bahwa sebenarnya PresidenJokowisudahmenolakadanya pengajuan revisi UU KPK. Namun, ternyata DPR ‘memaksakan’ untuk melakukan revisi.

“Kami belum tahu ada Revisi

UU KPK versi dan inisiatif KPK bahkan presiden kan sudah menolak utuk melakukan perubahan maupun revisi UU KPK,” tegas guru besar hukum pidana itu.

Indriyanto juga mengingatkan pengertian ad hoc yang dijadikan alasan DPR, terutama PDIP untuk mengatur umur KPK hanya 12 tahun saja.

“Perlu dipahami bahwa apabila KPK dianggap sebagai lembaga ‘ad hoc’, maka pemahaman ‘ad hoc’ tidak dapat didasari atas masa waktu berlakunya, tapi kondisilah yang menentukan hal tersebut,” katanya.

Jika merunut sejarah, KPK didirikan sebagai lembaga ad hoc karena kinerja kejaksaan/ kepolisian belum optimal dalam memberantas korupsi. Namun, kini saat korupsi masih merajalela, DPR yang diaktori PDIP malah hanya ingin KPK hidup selama 12 tahun saja.

“Perubahan UU KPK untuk saat ini belum waktunya dan tidak kondusif karena selain berdampak terhadap eksistensi KPK juga iklim politik masih belum jelas arah dan tujuan revisi ini,” tegasnya.(dns/tbn/rdl)

Informasi Penemuan Terhambat Sulitnya Sinyal SAMBUNGAN HALAMAN 1

Izin ...

Setiap maskapai harus memiliki satu dimiliki dan dua dikuasai.

Dia menyebutkan maskapai Aviastar hanya memiliki sembilan pesawat dan satu dikuasai untuk semua izin baik berjadwal dan tidak berjadwal, sementara satu pesawatjatuhpada2Oktoberlalu.

Sebelumnya, Kemenhub menyatakan enam badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dibekukan izinnya, yakni Tri MG Intra Asia Airlines, Asco Nusa Air, Air Maleo, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air dan Jatayu Air. “Per 1 Agustus sudah dicabut AOC-nya (sertifikat operator penerbangan) dan dalam jangka waktu satu bulan surat izin usaha penerbangan (SIUPP)

akan ikut dicabut,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Jonan menyebutkan di antara enam maskapai tersebut, terdapat dua maskapai yang juga tidak bisa memenuhi kepemilikan modal, artinya memiliki ekuitas negatif, yakni Nusantara Buana Air dan Manunggal Air. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tengah fokus mencari penyebab jatuhnya setelah menerima kotak hitam dari Basarnas sebagai bahan investigasi.

“Temuan black box dan serpihan dan baling-baling pesawat Aviastar ini kami serahkan kepada KNKT guna penyelidikan dan investigasi kejadian terkahir saat kecelakaan,” kata Ketua Basarnas Marsekal Madya FHB Soelistyo

di Bandara Lanud Hasanuddin, Makassar kemarin.

Menurut dia, temuan tersebut memang seharusnya diserahkan kepada KNKT sebagai bentuk penyelidikan dan kewenangan lembaga tersbut dalam menentukan hasil apakah ada kesalahan termasuk kejadian terakhir sebelum pesawat jatuh.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono membeberkan, penyelidikan untuk mengetahui kronologis dan rekaman terakhir ketika pesawat terjatuh dan hancur terbakar, diprediksi paling lama butuh waktu 12 bulan. “Untuk penyelidikan dan prosesnya bisa memakan waktu 12 bulan paling lama untuk dilakukan investigasi dan mengetahui sebab terjadinya kecelakaan,” terangnya.

Selain kotak hitam, KNKT juga akan meneliti serpihan pesawat di beberapa posisi yang

bisa jadi gambaran penyebab.

Saat ditanya mengenai dengan Emergency Locator Transmitter atau ELT apakah masih berfungsi saat pesawat tersebut kecelakaan, kata dia, kemungkinan rusak pada saat terjadi benturan keras. Diduga pesawat tersebut menghantam gunung Pajaja, di Luwu. “Kemungkinan ada benturan keras, namun belum bisa dipastikan apakah menghantam gunung. Nanti hasil investigasi akan membuktikannya,” ujar dia.

Korban pesawat naas tersebut dinakhodai tiga kru pesawat yakni Capt Iri Afriadi dengan Co Pilot Yudhistira serta teknisi bernama Soekris Winarto. Sementara tujuh penumpang lainnya yakni Nurul Fatimah, Lisa Falentin, Riza Arman, Sakhi Arqam, M. Natsir, Afif (bayi 1 tahun), Raya Adawiah (balita 3 tahun), semua dinyatakan tewas.

Kabareskrim Tak Persoalkan Pansus Pelindo II SAMBUNGAN HALAMAN 1

Komposisi ...

Untuk komposisi anggota Pansus, politikus partai Demokrat itu menyebut akan dibagi sesuai proporsi jatah kursi fraksi di parlemen. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 16/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang juga menetapkan bahwa Pansus besar akan beranggotakan 20 hingga 30 orang. “Nanti PDIP terbanyak, lalu Gerindra. Jadi ikuti komposisi di DPR,” ujarnya.

Sementara itu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tidak mempersoalkan pembentukan Pansus pelindo. Bareskrim akan tetap melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi.

“Ya tidak apa-apa, kan sekarang sudah proses. Sekarang sak-

si-saksinya biar lengkap dulu,” ujar Kepala Bareskrim, Komjen Anang Iskandar, saat ditemui di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah melengkapi berkas penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelindo II. Penyidik telah memeriksa 24 saksi dari internal ataupun eksternal PT Pelindo II. Polisi juga sudah menetapkan seorang pejabat di PT Pelindo II sebagai tersangka. Menurut Anang, pemanggilan tersangka masih menunggu penyidik dalam melengkapi keterangan saksi-saksi.

Di sisi lain, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen

Lucius Karus menilai, sah-sah saja apabila DPR berencana membentuk panitia khusus Pelindo II untuk mengusut kasus dugaan korupsi. Sebab, pembentukan Pansus merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi kontrol dan pengawasan dewan.

Hanya, Lucius mempertanyakan kenapa fungsi pengawasan ini seolah-olah baru berjalan setelah Bareskrim Polri mengusut masalah dwelling time dan pengadaan mobil crane di PT Pelindo II. “DPR baru mulai bangun dari tidur panjangnya di bidang pengawasan. Kemana saja mereka sebelum Polisi mengubek-ubek Pelindo?” kata Lucius.

Karena itu, lanjut Lucius, pembentukan Pansus oleh DPR

bisa menjadi langkah terobosan, tapi juga sekaligus menjadi langkah sia-sia. Jika DPR membentuk Pansus berdasarkan hasil kontrol yang mereka lakukan selama ini, maka Pansus Pelindo ini bisa jadi terobosan untuk memperdalam temuan mereka.

Namun, kasus Pelindo ini menjadi perhatian publik bukan karena DPR menemukan keanehan atau kejanggalan melalui fungsi kontrol DPR. “Ini memperlihatkan tumpulnya fungsi kontrol DPR yang selalu saja tak mampu menjadi pengontrol yang efektif bagi mitra kerjanya. Dengan demikian pantas untuk diragukan pembentukan Pansus ini. Saya kira tak akan efektif sama sekali karena urusan kepentingan yang lebih mendominasi,” ucapnya. (rka/ dns/kms/rdl)

Penduduk 250 Juta Baru Miliki 2.000 Insinyur SAMBUNGAN HALAMAN 1

Hindari...

“Bukalah prodi yang berpotensi untuk membangun bangsa ini. Saya merasa memiliki pendidikan di NU karena saya juga orang NU. Ikut memiliki bukan berarti mengambil tanahnya, tapi bagaimana mengembangkan pendidikan yang ada agar menjadi PT internasional,” ujarnya.

“Sebagai orang NU, saya selalu menyampaikan SDM NU harus ditingkatkan. Potensi orang NU yang jumlahnya begitu besar harus kita kelola dengan baik. Harapan saya orang NU menjadi pribadi yang cerdas, orang-orang besar untuk bersaing di level dunia,” lanjut Muhammad Nasir.

Bagaimana dengan anak dari keluarga tak mampu? Nasir mendorong agar mendaftar ke PTN untuk dicarikan beasiswa.

Menurutnya hal itu menjadi tanggung jawab Menristek Dik-

ti, apalagi ada alokasi 60 ribu mahasiswa masuk PTN tanpa biaya.

Namun untuk PTS, dia sebatas mengimbau. “Kalau saya paksakan nanti bisa minta saya lagi anggarannya,” katanya. “Tapi negeri under control kami. Fakultasnya apa pun, kedokteran silakan, teknik atau lainnya. Seluruh fakultas yang ada ini kami biayai semuanya.Tapi kalau dari Khadijah kayaknya tak ada, secara ekonomi kelihatannya termasuk kelompok muzakki,” selorohnya.

Nasir menuturkan, kalau pendidikan semakin baik, dia berharap dalam masa 15 tahun ke depan NU mampu mengisi Millennium Development Goals (MDGs) dengan memanfaatkan bonus demografi. Jumlah penduduk angkatan kerja mulai usia 15-64 nanti akan menduduki angka 57 persen.

“Kalauinitakdimanfaatkankita

akanketinggalan,”katanya,seraya mencontohkan pengalaman Jepang. Saat memanfaatkan bonus demografinya, MDGs-nya saatitumencapai57persen.Jumlah penduduknya sekitar 127 juta, tidak sebanyak Indonesia, tapi termasuk lima besar ekonomi dunia (empat lainnya AS, China, India dan Jerman).

Fokus STEM Menjawab tantangan Nasir terkait prodi, Khofifah memberi bocoran bahwa PT internasional NU nanti akan membuka prodi strategis yang dibutuhkan bangsa. “Kami akan fokus pada prodi STEM: Scince, Technology, Engineering and Math (ekonomi termasuk di dalamnya),” sebutnya.

Saat ini tak hanya pembangunan fisik yang disiapkan, juga kesiapan SDM dosen. “Kita sudah menyisir kesiapan SDM sejak enam tahun lalu, SDM pilihan yang masih S1 dicarikan kanal beasiswa agar dapat

dipersiapkan S2 dan S3. Sehingga lima tahun ke depan kami berharap pembangunan selesai, maka pada saat yang sama SDM juga siap,” katanya.

Menurut Khofifah, STEM merupakan prodi yang menjadi kebutuhan mendesak bangsa.

Sebagai perbandingan, Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta baru memiliki 2.000 insinyur.

Sangat tertinggal, bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia sekalipun. Dengan jumlah penduduk sekitar 28 juta Negeri Jiran memiliki 3.700 insinyur.

Tak hanya di bidang teknik, lulusan ekonomi berkualitas dan terserap pasar dibanding dengan lulusan yang ada pun setali tiga uang. Hanya sedikit di Indonesia.

Untuk kurikulum, sama seperti SD, SMP, dan SMA Khadijah.

PT internasional nantinya akan menggunakan kurikulum gabungan, “Dari standar nasional, internasional, lokal dan ahlussunnah wal jamaah (Aswaja),” paparnya. (rdl)

Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Irjen Pudji HartantoIskandarmemberikanapresiasi dan terima kasih atas bantuan Ronal, warga setempat yang menemukan pertama kali bangkai pesawat Aviastar jenis PKBRM/DHC6 nomor penerbangan MV 7503 di pegunungan Pajaja, Luwu, Sulawesi Selatan.

“Kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ronal, warga setempat yang memberikan informasi titik kordinat penemuan pesawat Aviastar,” katanya.

Kapolda menyebut saat penemuan pertama kali oleh Kapolres Luwu sekitar 15.45 WITA, dirinya baru mendapat laporan dua jam setelah itu, mengingat sinyal di lokasi kejadian sangat sulit. “Semua jenazah sudah dibawa di RS Bayangkara untuk diidentifikasi, kami akan bekerja secara profesional dalam hal

FOTO: BM/ANTARA

TERPUKUL: Sejumlah kerabat mengangkat ibu angkat pilot Kapten Iriafriadi yang pingsan saat menyaksikan evakuasi korban pesawat Aviastar di Makassar, Selasa (6/10).

identifikasi seluruh korban.

Kondisi fisik seluruh korban hangus terbakar, mudah-mudahan seluruh korban bisa diidentifikasi secepatnya sehingga bisa segera dibawa pulang keluarga.

Proses evakuasi 10 jenazah korban, diangkut dari Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulsel, meng-

gunakan dua helikopter milik Basarnas dan TNI, masingmasing mengangkut lima jenazah tiba sekitar pukul 18.40 WITA di Bandara Lanud Hasanuddin. Sebelumnya, semua jenazah diangkut dengan jalan kaki mengingat beratnya medan lokasi jatuhnya pesawat. (dbs/at/epe)

Harga BBM Turun Harusnya per 1 Oktober SAMBUNGAN HALAMAN 1

Paket...

Sementara yang jangka menengah diarahkan untuk kemudahan berinvestasi. “Stimulus yang diminta pengusaha itu terkait pajak dan kemudahan dari sisi regulasi,” tambahnya.

Teten juga sempat menyinggung hubungan Presiden dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), dan dinilai selama ini cukup intensif membahas perkembangan ekonomi nasional terkini.

“Sayakiraantarapemerintahdan BImemilikifungsidankewenangan berbeda.Sayakira,pemerintahbanyak dalam kebijakan-kebijakan fiskalsementaraBIdalamkebijakan moneter,”katanya.

Ia menyebutkan kurs rupiah yang sekarang tertekan dan dolar

AS menguat merupakan wilayah BI. “Di kebijakan fiskal, sekarang Presiden memikirkan insentif-insentif untuk bisa mendatangkan investor ke dalam negeri supaya kebutuhan valas yang besar untuk impor BBM dan pangan misalnya bisa dipenuhi,” katanya menyimpulkan menguatnya rupiah atas dolar AS kemarin.

Menurut dia, ada pembagian wilayah yang cukup tegas antara pemerintah dan BI. Menurut dia, meskipun BI independen, antara Presiden dan Gubernur BI sering bertemu untuk memberikan pandangan satu sama lain karena keduanya harus sejalan karena yang dikelola adalah “perahu” yang sama.

“Yang saya kira Presiden pikirkan adalah pertanyaan kepada PLN dan Pertamina agar dikaji ulang kemungkinan harga BBM bisa diturunkan. Ini dalam konteksbagaimanapemerintahberusaha mencari cara yang dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha sehingga ekonomi dapat bergerak,” kata Teten.

Dampak positif paket ekonomi jilid III juga jadi harapan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha. Namun dia menegaskan jika wacana penurunan harga BBM sudah terlambat. “Paket stimulus akan lebih bijak diluncurkan bersama, termasuk dengan BBM. Makanya saya bilang ini kenapa terlambat. Waktu 1 Oktober malah tidak dimanfaatkan,” tutur dia. (dbs/at/aac/epe)

MenganggapVonisTidak Adil dan Penuh Fitnah SAMBUNGAN HALAMAN 1

Ba’asyir...

Ba’asyir sejak dipindah ke Nusakambangan, terakhir ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu. Sebelumnya, pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu masih berada di Lapas Kelas II-A Pasir Putih. Menurut dia, pemindahan Ba’asyir ke Lapas Batu itu dilakukan agar tim penasihat hukum menyegerakan pengajuan PK-nya.

“Kami sudah mempersiapkan untuk PK itu. Bahkan, draf finalnya sudah beliau ketahui, beliau sudah baca, kemudian beliau sudah sepaham dengan apa yang telah dipersiapkan oleh tim penasihat hukum,” katanya.

Menurut dia, Ba’asyir setuju atas memori PK yang akan diajukan melalui TPM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Dalam pertemuan tadi dilakukan penandatanganan surat kuasa untuk pendaftaran PK,” jelasnya.

Michdan mengatakan bahwa dua pekan lalu, pihaknya telah menemui Ketua PN Jakarta Selatan untuk membicarakan rencana pendaftaran PK atas nama Abu Bakar Ba’asyir. Menurut dia, Ketua PN Jakarta Selatan meminta TPM supaya menyiapkan segala sesuatu terkait PK Ba’asyir.

Pengajuan PK dilakukan lantaran Ba’asyir keberatan atas vonis yang diterima. Selain dinilai tidak adil, juga disebut penuh dengan fitnah. Menurut dia, keterlibatannya dalam pelatihan militer di Aceh karena urusan agama dan perannya hanya ikut mencarikan dana dari luar.

Ia mengaku tidak kuat jika harus ikut melatih dalam pelatihan militer dan tidak punya pengetahuan tentang persenjataan. “Maka peranan saya hanya itu (ikut mencarikan dana dari luar, red), tapi orang yang peranannya ikut melatih dan

segala macam, diputuskan (vonis, red.) di bawah saya. Saya kena 15 tahun, jadi tidak adil,” tegasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Vonis itu dibanding dan diputuskan Pengadilan Tinggi Jakarta berkurang menjadi 9 tahun penjara. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 332/Pid/ 2011 PT.DKI pada Oktober 2011 dan mengembalikan putusan hukuman menjadi 15 tahun penjara. Keputusan terakhir ini yangdinilai mengabaikan azas keadilan.

Ba’asyir menghuni Lapas Batu sejak 6 Oktober 2012 setelah dipindah dari Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri. Akan tetapi sejak 15 Januari 2013, Ba’asyir dipindah ke Blok D Lapas Pasir Putih, Nusakambangan. Namun karena ada perbaikan, sejak 5 September 2015, Ba’asyir dititipkan di Lapas Batu. (at/epe)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

37 Ribu Pemilih Ganda di Jember Dicoret Ditetapkan 1.892.435, Lebih Tinggi dari DPT Pilpres

BM/ARU

LEBIH RENDAH DARI DPS: 1,8 juta pemilih bakal menggunakan hak suaranya di Pilkada Jember.

JEMBER (BM) - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jember mencapai 1.892.435 jiwa.

Jumlah ini berkurang 37.023 ribu dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). “Dicoret sekitar 37 ribu, itu termasuk daftar pemilih ganda. Jumlahnya segitu sehingga kami coret semua,” ujar Komisioner KPU Jember, Ahmad

Hanafi, Selasa (6/10).

1.892.435 jiwa itu terdiri dari pemilih perempuan mencapai 956.500 dan pemilih laki-laki mencapai 935.935. Hanafi menambahkan penetapan DPT itu melalui sejumlah proses antara lain pencocokan data, juga pencocokan dan penelitian data ke lapangan atau dari rumah ke

dari jumlah pemilih berjenis kelamin laki–laki sebanyak 955.346 orang, jumlah pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 975.517 orang.

DPT yang ditetapkan akhir pekan lalu itu lebih tinggi dibandingkan dengan DPT Pilpres 9 Juli 2014. DPT Pilpres mencapai 1.761.890 jiwa.

“Untuk jumlah TPS yang akan dipergunakan masyarakat untuk

rumah.

Saat penelitian di sistem, petugas menemukan adanya pemilih ganda mencapai 37 ribu.

Setelah melalui verifikasi, akhirnya 37 ribu nama tersebut dihilangkan dari sistem.

Sebelumnya, jumlah DPS Pilkada Jember tercatat sebanyak 1.930.863 pemilih. Terdiri

menyalurkan hak pilihnya sebanyak 4.347 unit. TPS itu akan tersebar di 248 desa/kelurahan di 31 kecamatan se Kabupaten Jember,” pungkas Hanafi.

Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Jember, Dima Akhyar mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan di lapangan mengenai potensi munculnya data invalid. (aru/edi/rdl)

Langgar Kampanye, Paslon Bisa Dicoret Panwaslu: Jangan Anggap Enteng Pelanggaran Administratif

- WAHYU HARIYADI -

Ketua Panwaslu Surabaya

ngan PKPU. Selain itu, tim kampanye paslon bernomor urut 2 itu juga diminta membersihkan stiker yang masih ada di angkot.

Ketentuannya, lanjut dia, sama dengan peringatan yang telah diberikan kepada paslon bernomor urut 1, Rasiyo-Lucy.

“Jadi Minggu besok stiker di angkot harus segera dibersihkan. Kalau sampai hari yang telah ditentukan tak kunjung dilakukan, maka kedua paslon akan kami berikan sanksi administratif,” tegasnya.

Wahyu mengaku sudah memperingatkan agar kedua pihak tim pemenangan untuk mematuhinya. Apalagi, surat teguran telah dilayangkan. Bila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tak kunjung dilakukan pembersihan, maka pihak pengawas segera menindaknya.

“Jangan anggap enteng pelang-

“Pelanggaran administrasi ini jangan diremehkan. Jangan terpaku pada pelanggaran pidana saja. Karena ini juga bisa berisiko pencoretan pasangan calon,” pungkasnya. Pencoretan bisa dilakukan bila Panwaslu sudah mengeluarkan surat peringatan kedua, namun tim kampanye tetap melakukan pelanggaran.

Belum Terima Surat Terpisah, Juru Bicara Tim PeWahyu Hariyadi

garan administratif,” ujarnya.

Alumnus FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini memberikan tenggat waktu hingga Minggu (11/10). Bila tidak segera dilakukan, maka Panwaslu akan mengeluarkan surat peringatan pertama.

APK Pertama Dipasang di Depan Gedung DPRD penentuan titik pemasangan di setiap wilayah.

“Rencananya memang begitu, hari ini (kemarin, red) dicetak, besok (hari ini, red) malam dipasang di Jalan Indrapura tepatnya di dekat DPRD Jatim,” kata Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi dan Humas, Nur Syamsi.

Selain di Jalan Indrapura, ada empat titik lagi yang dipasangi baliho kedua paslon. Antara lain di Bundaran Waru, Bundaran Satelit, Bundaran Margomulyo, dan di dekat Suramadu. Kepala Bakesbanglinmas Surabaya, Soemarno mengatakan, untuk menentukan titik pemasangan APK sudah dilakukan secara

matang.

LO Paslon Rasiyo-Lucy Kurniasari, Achmad Zainul Arifin mengatakan, desain baliho dan umbul-umbul milik paslon nomor urut satu memang sudah tidak ada masalah.

“Secara lisan terkait adanya gambar Pakde Karwo tidak masalah meski tidak dikasih nama terang. Namun, imbauan Panwaslu untuk menghapus tulisan ‘PakdeneWong Jawa Timur’. Jadi terkait tiga APK yakni spanduk dan poster diperbolehkan adanya foto Pakde,” kata Arifin.

“Yang kemarin masih bermasalah ya cuma desain untuk bahan APK. Seperti spanduk, poster, dan lainnya. Kami sudah revisi,

kamu ajukan, dan sudah disetujui oleh Panwaslu,” tambahnya.

Sedangkan Bidang Hukum Tim Kampanye Risma-Whisnu, Anugrah Ariyadi menyatakan, telah menyerahkan lengkap desain APK sesuai yang diminta KPU. Sayangnya, menurut Anugrah, tidak semua APK bisa ditandatangani contoh cetaknya karena tim Rasiyo-Lucy belum menyerahkandesainmodelspanduk.

Dia menjelaskan, desain milik Risma-Whisnu menggunakan warna merah sebagai simbol partai pengusung yaitu PDI Perjuangan dan tema “Iki Suroboyo” dengan mengganti huruf “Y” dengan tangan mengacungkan dua jari.(sdp/rdl)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – KPU Surabaya berencana memasang alat peraga kampanye (APK) untuk pertama kali, Rabu (7/10) hari ini. Baliho berukuran 4x6 meter kedua pasangan calon (paslon) dipasang di Jalan Indrapura, tepatnya di depan Gedung DPRD Jatim.

KPU Surabaya telah mengundang Panwaslu Surabaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Surabaya, serta Liaison Officer (LO) kedua paslon, Selasa (6/10). Tujuannya untuk menandatangani persetujuan desain APK yang sudah disepakati yang kemudian dicetak masal KPU, serta membahas

CONTOH BALIHO: Inilah contoh gambar di baliho APK pasangan calon.

TEKEN PERSETUJUAN: Anugrah Ariyadi (kiri) dan Achmad Zainul saat menandatangani persetujuan desain APK.

pendirian posko itu melanggar pasal berapa. Kami berharap surat tersebut jelas,” katanya.

Dikdong, sapaan akrabnya, mengatakan, timnya menerima permintaan warga untuk membuka acara yang memang dari awal dibuka untuk posko.

Di sisi lain, Liaison Officer (LO) Rasiyo-Lucy Achmad Zainul Arifin meminta kepada Panwaslu Surabaya untuk segera membikin surat terkait stiker yang ada di beberapa angkot. (sdp/rdl)

PILKADA SERENTAK DI JAWA TIMUR

18 DAERAH PESERTA 1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Gresik 3. Kabupaten Jember 4. Kabupaten Kediri 5. Kabupaten Lamongan 6. Kabupaten Malang 7. Kabupaten Mojokerto 8. Kabupaten Ngawi 9. Kabupaten Pacitan 10. Kabupaten Ponorogo 11. Kabupaten Sidoarjo 12. Kabupaten Situbondo 13. Kabupaten Sumenep 14. Kabupaten Trenggalek 15. Kabupaten Tuban 16. Kota Blitar 17. Kota Pasuruan 18. Kota Surabaya

JUMLAH PEMILIH · · · ·

Total: 17.807.032 Perempuan: 9.034.899 Laki-laki: 8.772.133 Selisih: 262.766

PEMILIH LAKI-LAKI TERBANYAK · · · ·

Kabupaten: Kediri Laki-laki: 605.220 Perempuan: 602.482 Selisih: 2.736

SEBARAN TPS · · ·

Total: 38.508 Jumlah Kecamatan: 363 Jumlah desa/kelurahan: 4.541

* Kabupaten Blitar masih belum pasti karena calon tunggal.

Pemilih Perempuan Dominasi Pilkada di Jawa Timur Pemilih Laki-laki Terbanyak Hanya di Kabupaten Kediri SURABAYA (BM) - Pilkada serentak di 18 kabupaten/kota di Jatim bakal didominasi pemilih perempuan. Berdasarkan data rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Jatim menyebutkan pemilih perempuan mencapai 9.034.899, sedangkan pemilih laki-laki 8.772.133.

“Total jumlah pemilih Pilkada serentak di 18 kabupaten/kota di Jatim sebanyak 17.807.032 orang. Ini berarti, pemilih perempuan lebih banyak 262.766 orang dibandingkan pemilih lakilaki,” ujar Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam, Selasa (6/10).

Menariknya, dari 18 kabupaten/kota itu, kata Anam, hanya pemilih di Kabupaten Kediri saja yang jumlah pemilih perempuan kalah banyak dibandingkan pemilih laki-laki. “Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 605.220

BM/MADJI

“

Pelanggaran administrasi ini jangan diremehkan. Jangan terpaku pada pelanggaran pidana saja. Karena ini juga bisa berisiko pencoretan pasangan calon.”

Panwaslu beri peringatan kepada tim Rasiyo-Lucy karena masih maraknya branding stiker di beberapa angkutan kota (angkot). Sementara untuk tim Risma-Whisnu, Panwaslu menyoal adanya posko relawan di Jalan Kebangsren II RT 7 RW 3 yang menggunakan Balai RW setempat.

“Untuk kedua paslon agar selalu tertib mematuhi aturan kampanye. Bila tetap melanggar, bisa mengarah ke pencoretan paslon,” kata Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariyadi usai menghadiri penandatanganan desain APK di KPU Surabaya, Selasa (6/10).

Wahyu menegaskan, posko relawan Risma-Whisnu yang menggunakan Balai RW harus dipindah. Hal itu tidak sesuai de-

BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Tim kampanye pasangan calon RasiyoLucy Kurniasari dan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana menerima peringatan keras dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya. Kedua tim dianggap tidak menaati aturan kampanye.

menangan Risma-Whisnu, Didik Prasetiyono mengaku sampai kemarin siang belum menerima surat yang dikeluarkan Panwaslu Surabaya.Terkait imbauan untuk posko relawan di Jalan Kebangsren, Didik akan mematuhi Panwaslu jika aturan tersebut jelas.

“Sampai siang tadi (kemarin, red) kami belum menerima surat teguran dari Panwaslu di Kapuas (Kantor DPC PDIP Surabaya,red). Posko ini permintaan warga. Kalau Panwaslu tidak menunjukkan surat tersebut dan

Choirul Anam

orang, sedangkan pemilih perempuan 602.482 orang, atau selisih 2.736 orang,” ungkap mantan komisoner KPU Kota Surabaya itu.

Sementara total Tempat Pe-

mungutan Suara (TPS) Pilkada serentak di 18 kabupaten/kota di Jatim, lanjut Anam tercatat 38.508 yang tersebar di 4.541 desa/kelurahan dan 363 kecamatan.

“Tanggal 9 Desember nanti, 17.807.032 pemilih yang sudah tercatat dalam DPT ini akan menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang sudah ditentukan,” tambahnya.

18 daerah yang menggelar Pilkada serentak di Jatim tahun 2015 adalah Kab Banyuwangi, Kab Gresik, Kab Jember, Kab Kediri, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kab Lamongan, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kab Ngawi, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Sidoarjo, Kab Situbondo, Kab Sumenep, Kab Trenggalek, dan Kab Tuban. (zal/rdl)

Calon Walikota Petahana Kunjungi Rumah Desainer Kelas Dunia

Dua Perempuan Hebat Bertemu, Risma-Diana Saling Mengagumi Tri Rismaharini melakukan kampanye simpatik dengan mengunjungi rumah desainer kelas dunia, Diana Muljono Putri. Saat kedua perempuan hebat itu bertemu, perbincangan yang terlontar lebih banyak saling memuji.

ARINA & MADJI – SURABAYA TRI RISMAHARINI (Risma) mengunjungi rumah desainer kelas dunia, Diana Muljono Putri di Dharmahusada Indah, Selasa (6/10). Beberapa kali calon walikota Surabaya nomor urut dua itu memuji desain milik Diana.

Menurut Risma, dirinya mengapresiasi kualitas desainer Surabaya. Apalagi, Diana baru saja menjuarai lomba fashion dunia yang diselenggarakan di New York kategori Best Desaigner Spring. “Desain Mbak Diana tak kalah dengan luar negeri. Ter-

nyata di Surabaya tidak kalah,” terangnya.

Menurutnya, keberhasilan Diana pada lomba desain dunia 11 September lalu di New York benar-benar menjadi bukti kebangkitan desain Surabaya.

Kualitas desainer Surabaya terbukti bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Terus terang saya pemerhati fashion, tapi lebih suka lihat di TV,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini bercita-cita menja-

dikan Surabaya sebagai kota fashion di Indonesia. Keberadaan industri kreatif di Surabaya memiliki dampak positif.

Dikunjungi Risma, Diana menyatakan rasa bangganya.

Bahkan melebihi saat dirinya memenangi event bertaraf internasional di New York.

“Senang banget dikunjungi Ibu (Risma), ini melebihi kemenangan saya waktu itu,” ujarnya.

Diana mengungkapkan, sebenarnya dirinya telah lama menganggumi sosok Risma.

Selain wise (bijaksana), humble

BM/MADJI

AKRAB: Tri Rismaharini dan Diana Muljono Putri berbincang akrab soal fashion. Kedua perempuan hebat itu saling mengagumi.

(ramah) menurutnya Risma juga sederhana dan decision maker. “Saya kagum banget dengan Ibu, saya merasa terhormat Ibu bisa datang ke sini,” katanya kepada Risma.

Diana berharap dunia fashion di tanah air terus bisa berkembang. Sebab, banyak potensi yang bisa digali dari kekayaan alam yang ada di Indonesia.

“Jangan kalah dengan desainer luar (negeri). Banyak yang bisa kita explore, kain, filosofi semuanya bisa jadi inspirasi,” ungkapnya. (*)

9 RABU, 7 OKTOBER 2015

www.beritametro.co.id

KONI Bantah Klaim Tim Transisi

PRA-PON FUTSAL

Ganti Rugi Tim Pra-PON Pakai Uang Kemenpora

”

Kalau ada kerugian diklaim saja ke Tim Transisi atau ke Kemenpora dengan ditembuskan ke Tim Transisi. Kan sudah ada tim-tim yang berangkat ke daerah penyelenggara. Pasti digantilah oleh Menpora. Tim Transisi uang dari mana?

Dari Menpora juga kan.

”

BIBIT SAMAD RIANTO Ketua Tim Transisi

itu sesungguhnya mengacu pada jadwal yang sudah dibuat Tim Transisi. Padahal, panpel zona Papua nekad mengeksekusi jadwal lama, 4-8 Oktober 2015. ”KONI dan Tim Transisi akan bekerja

sama untuk Pra-PON. Kami bakal berkoordinasi menggelar pertandingan di cabang sepakbola. Kami menunda pelaksanaan Pra PON. Kami perlu membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan KONI. Kemungkinan bulan depan akan kami lakukan kualifikasi PON,” klaim ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto, saat jumpa pers di Kantor Kemenpora, Selasa (6/10). ”Pra-PON di Papua hasilnya bisa saja tidak diakui karena zona lainnya belum bermain. Tapi kami perlu membicarakan hal ini dengan KONI terlebih dahulu agar lebih jelas bagaimana,” tambahnya.

Zona lain memang belum sempat bertanding akibat panpel gagal mengantongi izin keramaian dari Mabes Polri.

Kondisi ini sangat membingungkan seluruh peserta. Di Zona Kalimantan dan Jawa misalnya, kedua kesebelasan yang sudah berada di tepi lapangan dan siap bertanding, mendadak batal bertanding.

”Kalau ada kerugian diklaim saja ke Tim Transisi atau ke Kemenpora dengan ditembuskan ke Tim Transisi. Kan sudah ada tim-tim yang berangkat ke daerah penyelenggara. Pasti digantilah oleh Menpora. Tim Transisi uang dari mana? Dari Menpora juga kan,” tandas Bibit.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah Ketua Umum KONI Tono Suratman menyatakan belum menyepakati kerjasama dengan Tim Transisi soal pelaksanaan Pra-PON sepakbola. Menurutnya kerjasama dengan Tim Transisi tidak semudah membalikkan telapak tangan. ”Dalam pertemuan itu, KONI diwakili Wakil Ketua Umum, Inu Nugroho. Tapi bukan berarti itu sudah menjadi keputusan. Itu kan baru pertemuan dan hanya diskusi saja. Sesuai aturan pelaksanaan Pra-PON dipegang oleh KONI dan PB PON terkait. Dan sudah jelas Tim Transisi memang tidak ada dalam struktur PON,” tegas Tono. (dbs/lip/dek)

ISTIMEWA

JAKARTA (BM)- Tim Transisi mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan KONI untuk berkolaborasi menggelar Pra-PON cabang olahraga (cabor) sepakbola. Imbas dari kesepakatan tersebut, jadwal Pra-PON yang telah dibuat oleh PSSI mengalami perubahan. Tim Transisi juga menyatakan siap mengganti kerugian yang dialami tim-tim peserta.

Kisruh gelaran Pra-PON sepakbola bermula dari surat Tim Transisi bernomor 175/TT-KEMENPORA/IX/2015. Akibat dari surat tersebut, panpel sejumlah daerah yang semula mendapat izin akhirnya harus gigit jari karena izin keramaian dibatalkan oleh Mabes Polri.

Klaim kesepakatan itu didapatkan setelah kedua pihak berdialog di kantor Kemenpora. Kini, dengan kesepakatan antara tim bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan KONI, cabor sepakbola akan dilangsungkan pada November 2015. Jadwal

TUAN RUMAH: Skuad futsal Jatim yang bertindak sebagai tuan rumah Pra PON lebih beruntung ketimbang tim sepakbola Jatim yang batal menjadi tuan rumah.

Jatim Tetap Tuan Rumah SURABAYA (BM) - Kepuasan tidak bisa ditutupi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jatim yang tetap menjadi tuan rumah Grup IV Pra-PON Futsal. Pra-PON cabang futsal rencananya akan digelar, 16-18 Oktober mendatang. Futsal tidak terpengaruh dengan kejadian Pra-PON sepakbola, yang akhirnya tuan rumah pindah ke Jawa Tengah (Jateng).

Sebelumnya, Jatim mendapat kesempatan menjadi tuan rumah Pra-PON sepakbola. Namun karena beredar surat dari Tim Transisi, akhirnya Jatim memilih untuk batal menjadi tuan rumah. Tuan rumah lantas pindah ke Semarang, Jateng. Namun, gelaran ini juga batal bergulir tepat waktu. ”Jatim tetap tuan rumah Pra-PON Futsal. Jadwal dan lainnya juga tidak ada perubahan,” kata Pengurus AFP Robert Nepa Seno, Selasa (6/10).

Menurut Robert, untuk futsal tidak ada perubahan. Pria yang juga Project Officer (PO) Puslatda Jatim tersebut mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) dan KONI Jatim, setelah muncul surat edaran tersebut. ”Hasil koordinasi dengan AFI dan KONI Jatim, kami tetap diminta menjadi tuan rumah seperti keputusan sebelumnya,” jelasnya.

Jatim telah diputuskan menjadi tuan rumah Grup IV PraPON Futsal, akan digelar di GOR Futsal ITS Surabaya, 16-18 Oktober. Jatim berada satu grup bersama NTB, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Juara dan runner up grup, akan melaju ke putaran kedua Pra-PON. Putaran kedua akan digelar November mendatang. (sol/dek)

Main di Solo, Arema Lebih Untung

SIAP TANDING: Arema Cronus siap meladeni perlawanan Sriwijaya FC pada leg kedua babak semifinal Piala Presiden 2015 di Stadion Manahan Solo, akhir pekan ini.

Dia juga mengaku tak mempermasalahkan Solo sebagai lokasi leg kedua semifinal Piala Presiden. Joko lebih memilih untuk fokus mempersiapkan timnya, ketimbang berpolemik

ihwal di mana pertandingan ini bakal digelar. ”Seperti yang sudah saya tegaskan, kami tidak lihat di mana leg kedua. Kami hanya fokus pada pertandingan,” tegas Joko.

Kepastian lokasi venue leg kedua semifinal ini sendiri sudah didapat manajemen Arema, kemarin. Laskar Wong Kito dipastikan menjamu Singo Edan di Stadion Manahan Solo,

Minggu (11/10) mendatang. ”Kami sudah dapatkan informasi tersebut. Pada prinsipnya, bermain di manapun Arema siap,” ujar Media Officer Arema Sudarmaji. (bln/dek)

SIDOARJO (BM) - Kekecewaan dirasakan tim sepakbola Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat. Mereka gagal berangkat ke Semarang, Jawa Tengah (Jateng), tuan rumah Pra-PON sepakbola Wilayah II Jawa.

Penyebabnya, pertandingan PraPON dibatalkan oleh kepolisian setempat secara mendadak.

Menurut rencana, jadwal terbaru Wilayah II Jawa seharusnya bergulir 6-15 Oktober.

Jatim sendiri bergabung bersama tuan rumah Jateng, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten. Setelah sebelumnya Jatim undur diri sebagai tuan rumah pada, 4-15 Oktober, karena adanya surat bernada ancaman dari Tim Transisi bentukan Kemenpora.

Padahal, tim-tim peserta PraPON sepakbola Wilayah Jawa ini sudah melakukan persiapan cukup lama. Diantaranya Jateng yang telah membentuk tim sejak dua tahun lalu, Jakarta, Banten dan Yogyakarta juga sudah melakukan persiapan dengan matang. Terutama Jatim yang mempersiapkan diri selama tiga tahun.

FOTO:BM/DIAN K

Kecewa Batal Bertanding

KECEWA: Persiapan panjang tim sepakbola Jatim proyeksi PON XIX/2016 selama tiga tahun terancam tersiasiakan karena batalnya gelaran Pra PON Wilayah II Jawa, 6-15 Oktober.

”Tentu saja kami kecewa dengan pembatalan yang mendadak ini. Saya dan teman-teman lain sudah siap bertanding dan akan memberikan yang terbaik untuk Jatim. Ternyata harus terhenti sebelum berjuang,”

keluh pemain tim sepakbola Pra-PON Jatim Sidiq Saimima kepada Berita Metro, Selasa (6/10). ”Persiapan kami tidak pendek dan asal-asalan. Kami harus berjuang agar dipilih membela

Jatim sejak tiga tahun lalu. Eh tahu-tahunya malah tidak jadi.

Padahal, kami sudah siap berangkat sore tadi (kemarin, red).

Kami kecewa sekali,” tambah gelandang bernomor punggung 11 ini.

Kabar batalnya Pra-PON Wilayah Jawa diketahui ketika salah satu penggurus Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim Itong Nurcahyo yang telah berangkat lebih dulu. Menurutnya, laga pertama Pra-PON Wilayah Jawa mempertemukan Jateng melawan Yogyakarta dibatalkan.

Padahal, pertandingan yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang pukul 15.00 WIB itu sebenarnya sudah siap dimainkan. ”Panitia pertandingan dan Asprov PSSI Jateng telah mengajukan izin kepada Polresta Semarang dan Polda Jateng. Memang sempat ada isu izin tidak diturunkan, namun pada Senin (5/10) malam, panpel berhasil mengantongi izin tersebut,” tutur Itong. ”Nah, saat itu pemain dan ofisial kedua tim sudah berada di lapangan, begitu juga dengan perangkat pertandingan. Laga dibatalkan karena izin kepolisan setempat mendadak dicabut.

Kalau kecewa tentu tidak hanya Jatim, semua tim pasti kecewa.

Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada KONI Pusat dan PSSI,” pungkasnya. (dek)

ISTIMEWA

piala kemerdekaan 2015

FOTO: BM/ANTARA

MALANG (BM) - Dari sisi non teknis Arema Cronus tampaknya lebih beruntung ketimbang Sriwijaya FC pada laga leg kedua babak semifinal Piala Presiden 2015. Bagaimana tidak, venue leg kedua di Stadion Manahan, Solo, secara geografis lebih dekat dengan Malang.

Sejatinya, Sriwijaya FC harus menjamu Arema di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. Namun, karena musibah asap, Kota Pempek itu dianggap tidak layak untuk menggelar pertandingan turnamen yang dipromotori Mahaka Sports and Entertainment.

Karena itu, dipilihlah Stadion Manahan Solo.

Jarak Malang-Solo relatif tak terlalu jauh. Dengan demikian, kondisi fisik Cristian Gonzales dkk secara teori tak terlalu terkuras dibanding harus melawat ke Palembang. Selain itu, dukungan suporter Aremania juga bisa membuat Arema layaknya bertanding di kandang sendiri.

Meski dinilai lebih memiliki keuntungan, arsitek Arema Joko Susilo mengatakan anak asuhnya harus fokus menyiapkan tim jelang leg kedua semifinal, akhir pekan ini. ”Asal semua elemen, bukan hanya tim, fokus.

Selain itu, tak boleh ada takabur lagi. Kami harus konsentrasi penuh dan kerja lebih keras menghadapi pertandingan ini,” ujar Gethuk, sapaan karibnya, Selasa (6/10).

DITAGIH: Tim Transisi bentukan Kemenpora mengakui terkendala pencairan dana dari sponsor untuk pembayaran hadiah kepada peserta Piala Kemerdekaan 2015.

Tim Transisi Bingung Lunasi Tunggakan JAKARTA (BM) - Sudah tiga pekan lebih sejak PSMS Medan keluar sebagai juara turnamen Piala Kemerdekaan 2015. Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan hadiah dari pihak penyelenggara. Padahal, Tim Transisi sebagai penggagas turnamen waktu itu menjanjikan paling lambat hadiah keluar dua pekan setelah turnamen berakhir.

Klub asal Kota Medan itu menjadi juara usai mengalahkan Persinga Ngawi dengan skor 2-1, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9) lalu. Berkat kemenangan tersebut, Legimin Raharjo dkk. berhak menerima uang tunai sebesar Rp 1,5 miliar.

Namun, hingga kini klub berjulukan Ayam Kinantan itu tak juga menerima hadiah uang tersebut. Baru match fee pertandingan yang mereka kantongi yakni sebesar Rp 325 juta, terhitung dari babak penyisihan sampai babak perempat final. Sebagai juara, PSMS seharusnya mendapat hadiah Rp 1,5 miliar. Sedangkan Persinga Ngawi yang jadi runner-up mendapat Rp 1 miliar. ”Saat ini pihak kami masih terkendala dengan pencairan dana dari sponsor makanya belum kasih hadiahnya,” kata ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto di kantor Kemenpora Jakarta, Selasa (6/10). ”Ya, belum tahu kapan hadiah itu diberikan, karena saya tidak meramal hal ini. Yang jelas secepatnya hadiah untuk PSMS akan kami berikan,” kelit Bibit.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu manajer PSMS Andri Mahyar menyebutkan selain hadiah ada sejumlah uang lagi yang belum dilunasi oleh Tim Transisi. Salah satunya adalah biaya akomodasi tim. ”Semuanya belum ada, mulai dari hadiah, uang panpel, pengganti akomodasi bus dan hotel juga belum ada,” ujarnya. (dbs/dek)

JADWAL PERTANDINGAN SEMIFINAL PIALA PRESIDEN 2015 PUTARAN KEDUA SABTU, 10 OKTOBER Sriwijaya FC vs Arema Cronus (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) MINGGU, 11 OKTOBER Persib Bandung vs Mitra Kukar (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) POSISI KE-3 DAN FINAL MINGGU, 18 OKTOBER

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Messi Cedera, Neymar Harus Fokus Tak Lagi Berpikir Hanya ‘Nomor Dua’ BARCELONA (BM) – Nasihat penting diucapkan Juninho Pernambucano. Mantan gelandang tim nasional Brasil itu meminta Neymar untuk tetap‘menjadi dirinya sendiri’ dan melupakan pikiran sebagai pengganti Lionel Messi atau hanya ‘nomor dua’ di Barcelona.

Messi mengalami cedera saat Barcelona menghadapi Las Palmas pada 26 September lalu. Dia hanya tampil 10 menit pada laga itu dan harus menepi setidaknya selama 6 pekan.

Tanpa Messi, sorotan utama di lini depan Barcelona kini berpaling ke Neymar. Sejak Messi absen, Neymar baru bisa mencetak satu gol melalui titik penalti pada laga versus Sevilla, Sabtu (3/10) malam lalu.

Menurut Juninho, bomber utama timnas Brasil itu terlihat lebih sibuk menjadi orang lain ketimbang diri sendiri. Jika hal ini terus berkanjut, Juninho khawatir psikis Neymar akan terganggu dan akan semakin memengaruhi kinerjanya di lapangan.

“Neymar tidak harus selalu berpikir untuk menjadi pengganti Messi, mencetak semua gol, dan bertanggung jawab untuk setiap gerakan. Dia tidak bisa

terlalu terobsesi,” kata Juninho kepada Marca.

Di mata Juninho, Neymar mungkin berpandangan bahwa tanggung jawabnya di Brasil dan di Barcelona sama. Padahal, be-

ban Neymar di dua tim itu berbeda.

“Lebih baik jika ia mengambil inisiatif lebih banyak. Dia harus menjadi pusat perhatian dan lebih fokus lagi dari biasanya.

Dia harus sadar bahwa Messi tidak bermain, namun mungkin

juga harus lebih dekat lagi dengan rekan-rekan satu timnya,” ucap mantan gelandang Olympique Lyon itu.

Fokus Neymar dipastikan takkan terganggu oleh jeda internasional. Dia masih harus menjalani sanksi empat laga

akibat tindakan tak sportifnya di Copa America 2015 lalu. Brasil sempat mengajukan banding, tetapi ditolak. Dengan demikian, Selecao takkan diperkuat Neymar pada laga versus Cile, 8 Oktober danVenezuela 13 Oktober mendatang. (kcm/dbs/azt)

ISTIMEWA

Jorge Lorenzo

Lorenzo Alami Cedera Bahu

ISTIMEWA

KESAKITAN : Bomber Barcelona, Neymar terlihat kesakitan saat Barcelona dikalahkan Sevilla 2-1 di laga La Liga Spanyol. Neymar diminta harus lebih fokus pasca cederanya Lionel Messi.

Belum Juara Champions, Ibra Tak Puas PARIS (BM) – Zlatan Ibrahimovic kini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain (PSG).

Dia memecahkan rekor milik mantan striker PSG asal Portugal, Pedro Pauleta, tetapi hal tersebut belum memuaskannya.

Ibrahimovic berhasil mencetak dua gol melalui eksekusi tendangan penalti untuk membawa PSG memang 2-1 atas Marseille, Minggu (4/10) lalu.

Dua gol tersebut merupakan torehan ke-109 dan ke-110 bagi Ibrahimovic bersama PSG. Jumlah gol tersebut melampaui rekor yang selama ini dipegang oleh Pedro Miguel Carreiro Resendes atau yang lebih dikenal dengan nama Pauleta.

Selama membela PSG antara 2003 dan 2008, Pauleta membukukan 109 gol.

Hebatnya lagi, Ibra berhasil mengoleksi gol sebanyak itu saat musim keempatnya bersama

lintas arena

Les Parisiens baru saja dimulai atau sebanyak 133 laga. Sedangkan Pauleta membutuhkan

waktu selama lima musim dengan jumlah 211 pertandingan.

“Selalu menjadi perasaan

fantastis bisa memecahkan sebuah rekor. Akan tetapi, aku tidak akan berhenti sekarang. Aku

ISTIMEWA

TERBANYAK : Zlatan Ibrahimovic, pencetak gol terbanyak PSG sekaligus pemain tersubur di Le Classique.

ingin terus meraih gol lebih banyak dan tampil lebih baik lagi,” kata Ibrahimovic dikutip dari Sky Sports.

Ibra juga menobatkan dirinya sebagai pemain tersubur Le Classique dengan torehan delapan gol. Dengan kemenangan ini, PSG kokoh di puncak klasemen kasta tertinggi Liga Prancis dengan 23 poin.

Ibra menilai target pribadi bukanlah segalanya. Dia justru berharap bisa mengantarkan PSG meraih periode kesuksesan.

“Kami berada dalam periode besar bagi klub dan kami akan melakukan segalanya untuk terus membuat sejarah,” ucap striker Swedia itu.

Satu-satunya gelar yang belum diraih Ibra di level klub adalah Liga Champions. Hingga matchday 2 Grup A pada Champions League musim ini, Ibra juga belum sekali pun mencetak gol. (dbs/azt)

BARCELONA (BM) – Penantang terkuat calon juara dunia MotoGP, Jorge Lorenzo, mengalami cedera bahu ringan saat berlatih, Sabtu pekan lalu.

Pebalap asal Spanyol ini tengah bersaing ketat dengan rekan setimnya, Valentino Rossi, untuk memperebutkan gelar juara dunia. Kini Rossi hanya unggul 14 poin dengan tersisa hanya empat lomba.

Lorenzo mengalami cedera saat terjatuh ketika mengendarai sepeda motor mini. Dalam pemeriksaan di rumah sakit Barcelona, tidak ditemukan cedera yang serius.

Lorenzo sendiri pernah mengalami cedera patah tulang pada 2013 lalu.

Cedera yang dialami Lorenzo menyusul cedera retak tulang tangan kiri yang dialami juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, dua pekan lalu. Marquez harus menjalani operasi setelah terjatuh saat berlatih dengan sepeda gunung. GP Jepang di Sirkuit Motegi akan berlangsung pada Minggu (11/10) mendatang. (dbs/azt)

ISTIMEWA

Caroline Wozniacki

Suporter Pilih Klopp, Legenda Incar Ancelotti

ISTIMEWA

Theo Walcott

Aplaus untuk Theo Walcott LONDON (BM) – Arsenal memang tidak selalu menang dalam lima laga terakhir mereka. Namun, patut dicermati permainan Theo Walcott pada lima laga tersebut, ia sedang bagus-bagusnya.

Dalam lima pertandingan terakhir, tiga di Premier League, satu di Piala Liga Inggris, dan satu di Liga Champions, Arsenal sukses membukukan 3 kemenangan dan 2 kali kalah. Dalam lima pertandingan tersebut, Walcott selalu ambil bagian.

Hasilnya tidak jelek. Walcott sukses mencetak 2 gol dan menyumbang 3 buah assist. Melihat ini, manajer Arsenal, Arsene Wenger, semestinya tidak terlalu pusing jika ditanya lagi soal mengapa ia tidak membeli penyerang pada bursa transfer lalu.

Walcott biasanya oke untuk menghadapi lawan-lawan yang memiliki garis pertahanan tinggi. Oleh karena itulah, beberapa pekan silam Chelsea memasang Kurt Zouma —yang menurut manajer mereka, Jose Mourinho, adalah bek tengah tercepat di dalam skuat— dan memeragakan garis pertahanan rendah untuk meredam Walcott.

Dengan alasan yang sama juga, Wenger kini punya berbagai opsi untuk menaruh penyerang tunggal di depan. Ia punyaWalcott yang bisa digunakan untuk mengeksploitasi lini belakang lawan dengan kecepatan, lalu ia juga punya Olivier Giroud yang bisa menjadi target man, pemantul atau memenangi duel di udara.

Kemenangan 3-0 yang diraih Arsenal atas Manchester United akhir pekan kemarin juga menjadi bukti performa apikWalcott.

Bersama Mesut Oezil dan Alexis Sanchez, ia sukses mengeksploitasi lubang-lubang menganga di lini belakang ‘Setan Merah’. (dtc/azt)

LIVERPOOL (BM) – Nama Juergen Klopp sangat diharapkan sebagian besar suporter Liverpool sebagai pengganti Brendan Rodgers di kursi pelatih.

Namun, striker legendaris ‘The Reds’, John Aldridge, justru menginginkan Carlo Ancelotti di kursi tersebut.

Liverpool tengah mengalami kevakuman kekuasaan sejak Rodgers dicopot dari kursi manajer, seusai laga Derbi Merseyside melawan Everton, Minggu (4/10) lalu. “Saya akan sangat terkejut jika tidak ada seseorang yang ditunjuk dalam empat hingga tujuh hari ke depan.

Secara pribadi, saya menginginkan Carlo Ancelotti,” ujar Aldridge kepada Sky Sports.

Saat ini Klopp adalah sosok paling favorit sebagai suksesor Rodgers. Seperti halnya Rodgers, Klopp termasuk deretan pelatih muda dan punya ciri khas dalam filosofi bermainnya.

Akan tetapi, jika melihat latar belakang dan kesuksesan, Ancelotti jauh lebih unggul.

Terlepas dari preferensi itu, Aldridge berharap Liverpool bisa segera menemukan suksesor Rodgers. “Saya pikir Liverpool harus bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Anda tidak bisa hanya memecat seorang manajer tanpa mengetahui siapa yang akan menggantikannya,” kata dia.

Liverpool baru akan kembali bertanding pada 17 Oktober di WhiteHartLanemenghadapiTot-

Melangkah Mulus ke Babak Tiga

tenham Hotspur. Sebelum pertandingan tersebut berlangsung, Aldridge berharap manajemen The Reds sudah menunjuk sesorang untuk menangani tim.

“Mereka diberkati karena memiliki waktu dua pekan (sebelum pertandingan selanjutnya) dan saya yakin mereka telah membuat satu atau dua pembicaraan kecil melalui telepon,” ucap Aldridge.

Jeda internasional memang menjadi waktu yang cukup bagi manajemen The Reds untuk bernegosiasi dengan sejumlah nomine. Dengan demikian, setidaknya satu pekan sebelum laga versus Tottenham, The Reds sudah mendapatkan manajer baru pengganti Rodgers. (kcm/azt)

BEIJING (BM) – Langkah Caroline Wozniacki di turnamen China Terbuka berlanjut ke babak ketiga. Meski sempat kesulitan, petenis Denmark itu akhirnya berhasil mengalahkan Wang Qiang di babak kedua.

Wozniacki menang dua set langsung atas Wang pada pertandingan di National Tennis Center, Beijing, Selasa (6/ 10). Dia mengalahkan petenis tuan rumah itu dengan skor 75, 6-0.

Wozniacki sempat tertinggal 3-5 dari Wang di set pertama.

Akan tetapi, mantan petenis nomor satu dunia itu kemudian bangkit dan merebut 10 game berturut-turut untuk menyudahi permainan.

Wozniacki mencatat 15 pukulan winner pada pertandingan ini, berbanding 13 winner yang dibuat Wang. Jumlah kesalahannya juga jauh lebih sedikit daripada lawannya.

Wozniacki membuat 18 unforced error, sementara Wang 31 unforced error.

Di babak ketiga, Wozniacki akan berhadapan dengan Angelique Kerber. Kerber lolos usai menundukkan Dominika Cibulkova 6-1, 6-4.

Juara Grand Slam Amerika Serikat Terbuka tahun ini, Flavia Pennetta, juga lolos ke babak ketiga setelah mengalahkan Teliana Pereira 3-6, 6-0, 6-4. Unggulan ketiga itu selanjutnya akan menghadapi Anastasia Pavlyuchenkova. (dtc/azt)

Hamilton Kini Bidik Sochi

ISTIMEWA

INCARAN SERIUS : Juergen Klopp saat masih melatih Borussia Dortmund. Klopp kini favorit untuk menjadi manajer Liverpool.

SOCHI (BM) – Lewis Hamilton meninggalkan Suzuka, Jepang, dengan perasaan puas dan kini menyongsong Sochi, Rusia, tempat yang ia sebut menghadirkan kenangan spesial lainnya.

Hamilton menjadi pemenang dalam seri balapan sebelum ini di Suzuka. Ia mengungguli Nico Rosberg untuk membuat Mercedes finis 1-2 untuk kali ke-8 pada musim ini. Hamiilton pun sukses menyamai jumlah 41 kemenangan milik mendiang Ayrton Senna.

Hasil dalam balapan tersebut juga membuat Hamilton kini bercokol di puncak klasemen pebalap lewat keunggulan 48 poin dari Rosberg, dengan lima seri tersisa.

“Suzuka merupakan sebuah akhir pekan spesial buatku dan juga hasil fantastis lainnya untuk tim. Sekali lagi semua sudah melakukan pekerjaan luar biasa musim ini dan setiap kesuksesan pantas didapatkan,” kata Hamilton. (dtc/azt)

RAGAM JATIM 11

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Mayoritas Koperasi Dinilai Tak Sehat Butuh Perhatian dan Pembinaan Pemkab PAMEKASAN (BM) – Mayoritas koperasi di Kabupaten Pamekasan, Madura, dinilai tidak sehat sehingga perlu mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab Pamekasan, Jhon Yulianto. “Jumlah koperasi yang masuk kategori sehat di Pamekasan hanya 46 persen dari jumlah total 575 koperasi yang terdata,” kata Jhon Yulianto, Selasa (6/10).

Dengan demikian, menurut ia, koperasi yang tidak sehat masih sangat banyak dan perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari Pemkab Pamekasan.

Idealnya, kata dia, koperasi menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, karena jenis lembaga keuangan ini sebenarnya merupakan

jenis usaha yang sesuai dengan dasar ideologi bangsa, yakni memiliki semangat gotong-royong.

Jhon Yulianto mengemukakan beberapa hal yang menjadi penyebab banyaknya koperasi di Pamekasan yang tidak sehat. Antara lain, karena kemampuan manajemen dalam mengurus koperasi belum cukup memadai dan dasar pertimbangan pembentukan koperasi.

“Ada sebagian di antara koperasikoperasi yang ada di Pamekasan in mendirikan koperasi karena ingin mendapatkan bantuan,” katanya.

Akibatnya, setelah mendapatkan bantuan, pengurus koperasi kurang memperhatikan manajemen dan tata kelola.

John menjelaskan, saat ini ada be-

berapa program kegiatan yang tengah dicanangkan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan menjadikan koperasi sebagai saka guru perekonomian Pamekasan.

Antara lain melakukan penyehatan koperasi dengan melakukan pembinaan dan bimbingan teknik kepada para pengurus koperasi yang tidak

sehat.

“Kami juga merancang pelatihanpelatihan dengan mendatangkan pemateri berpengalaman dan mengajak pengurus koperasi melakukan studi banding ke sejumlah koperasi yang sukses di Pamekasan dan di luar Pamekasan,” katanya menambahkan. (ant/azt)

Tanam Sebar Tingkatkan Produktivitas Padi MADIUN (BM) – Pemkab Madiun berupaya meningkatkan produktivitas padi dengan teknik tanam sebar yang dinilai lebih efisien dan menguntungkan. Biaya produksi pun bisa dipotong.

Bupati Madiun Muhtarom, Selasa (6/10), mengatakan, penanaman padi dengan teknik tanam sebar itu baru diterapkan di wilayah Kabupaten Madiun pada tahun 2013.

“Daerah yang sudah mencoba menanam padi dengan sistem tanam sebar telah merata di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun dengan luasan baru mencapai 200 hektar,” ujar Bupati Madiun, Muhtarom.

Ia menjelaskan, ide pengembangan teknik tanam sebar tersebut bermula dari sulitnya mendapatkan tenaga tanam. Akhirnya sejumlah petani di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, yang domotori oleh Basuki berhasil mengembangkan teknik tersebut sejak tahun

2013 hingga saat ini.

Dengan tanam sebar, petani bisa menghemat biaya garap lahan hingga Rp 2,5 juta setiap hektarnya. Selain menghemat biaya garap lahan, teknik tersebut juga efisiensi waktu tanam hingga panen sebanyak 10 sampai 15 hari, karena tidak memerlukan penyemaian dan tenaga tanam.

Selain itu, teknik tanam sebar juga lebih sedikit dalam penggunaan pupuk sekitar 20-30 persen dibandingkan cara konvensional, serta irit dalam penggunaan benih yang hanya butuh 20 kilogram dari cara biasa yang membutuhkan hingga 45 kilogram per hektar.

Untuk hasilnya, rata-rata bisa mencapai 8,5 ton per hektar. Naik dari hasil cara tanam konvesional yang sekitar 7 ton per hektar. Bahkan di kondisi tanah yang premium, petani tanam sebar bisa menghasilkan 14,2 ton per hektar. (ant/azt)

Pelaku Penggelapan Gabah Dibekuk NGAWI (BM) –Polres Ngawi menangkap seorang pemuda pelaku penggelapan gabah seberat 2,4 ton milik pedagang, hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

“Tersangka Yulias Aditya Candra Pamungkas, warga Klaten, JawaTengah, yang bekerja sebagai sopir truk,” ujarKepalaSubBagianHumasPolres Ngawi, AKP Subardi, Selasa (6/10).

Menurut AKP Subardi, pelaku sudah menjadi buruan polisi selama tujuh bulan. Ia berhasil ditangkap saat pulang ke Klaten setelah melarikan diri.

Kasus hukum tersebut bermula dari laporan pemilik gabah,Wagini, warga Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Ngawi. Dimana, pada Maret 2015 lalu, Wagini hendak menyewa truk untuk mengirim pesanan gabah seberat 2,4 ton ke Banyuwangi.

Melalui makelar, Wagini akhirnya berbisnis dengan Yulias yang merupakan sopir truk dari Ekspedisi Santoso. Setelah bernegosiasi, disepakati ongkos sewa truk ke

Banyuwangi sebesar Rp 1,7 juta dengan pembayaran di awal pengiriman sebesar Rp 1 juta.

Tersangka kemudian mengirim gabah bersama Zainal Arifin sang pemilik truk asal Solo, Jawa Tengah.

Namun, sesampai di jalan lingkar Kota Ngawi, truk mengalami pecah ban dan harus menggantinya.

Karena kehabisan uang, tersangka dan pemilik truk memutuskan kembali ke Solo untuk mengambil uang terlebih dahulu. Namun, sesampai di rumah, Yulias meminjam truk Arifin dengan dalih akan dugunakan mengangkut muatan tambahan berupa obat-obatan.

“Ternyata, tersangka malah menjual gabah yang masih ada di truk tersebut ke wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta dengan harga Rp 20 juta ditambah dengan terpal penutupannya Rp 300 ribu,” kata Subardi.

Seminggu kemudian, tersangka memberitahu pemilik truk bahwa truk yang dibawanya ditinggal di SPBU Giwangan, Yogyakarta, dan setelah itu, ia kabur. (ant/azt)

Puluhan Seniman Meriahkan FRN XXII

FOTO : BM/ANTARA

GERABAH TRADISIONAL TAK DIMINATI Perajin menjemur penggorengan berbahan tanah liat di sentra kerajinan gerabah dapur di Tulungagung, Selasa (6/10). Gerabah dapur tradisional berbahan tanah liat kurang diminati masyarakat seiring membanjirnya aneka peralatan dapur berbahan logam yang dianggap lebih praktis.

PONOROGO (BM) – Sebanyak 21 kelompok seni tari reog se-Kabupaten Ponorogo bakal adu ketrampilan dalam memainkan tarian reog, bersaing dengan belasan seniman reog lain dari berbagai pelosok Tanah Air dalam Festival Reog Nasional (FRN) XXII di Ponorogo, 7-13 Oktober 2015.

Kasubbag Humas dan Protokol Pemkab Ponorogo Setyo Budiyono, Selasa(6/10)mengatakan,hinggasaat ini jumlah peserta FRN XXII telah mencapai 40 kelompok yang berasal dari dalam maupun luar Ponorogo.

“Terakhir kami mendapat konfirmasi jumlah peserta sekitar 40an kelompok, dengan rincian 21 tim berasal dari 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo sementara sisanya dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, angka partisipasi peserta FRN meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 30-

an kelompok.

Selain sosialisasi dan koordinasi yang intensif dengan jaringan seniman reog di berbagai daerah di Nusantara, lanjut Setyo, skala kejuaraan yang telah menjadi bagian agenda resmi dalam kalender wisata Jatim membuat kepopuleran festival reog tahunan tersebut terus meningkat.

“Seluruh seniman reog akan adu kepiawaian serta kekompakan dalam memainkan tarian reog. Festival ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antarseniman reog dari berbagai daerah untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman,” ujarnya.

Sebagaimana pagelaran festival reog nasional beberapa tahun terakhir, FRN XXII memperebutkan PialaPresidendenganhadiahuangpembinaan puluhan juta rupiah. FRN sesuai jadwal dan persiapanya akan digelardipanggungataugazeboalunalun Kota Ponorogo. (ant/azt)

12 www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Hakim Tolak Keberatan Jero Wacik

Kejagung Apresiasi Korupsi DAK 2009

Wakil Walikota Probolinggo Jadi Terduga Tersangka SURABAYA (BM) - Mantan Walikota Probolinggo HM Buchori telah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan kepala daerah itu disangka mengorupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2009 yang diperuntukkan bagi pendidikan dan negara ditengarai merugi miliaran rupiah.

Kasipenkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menuturkan, sebelumnya sudah ada tujuh tersangka dalam kasus ini. Lima diantaranya bahkan sudah disidang di Pengadilan Tipikor. Sementara dua tersangka yang baru ditetapkan adalah pengembangan penyidikan yang ada.

Ada dua tersangka baru lainnya yakni Wakil Walikota Probolinggo aktif, Suhadak

dan Rudiono. Namun karena Rudiono kabur dan ditetapkan sebagai DPO, maka hingga saat ini keduanya belum menjalani pemeriksaan. Apalagi, izin dari Mendagri untuk memeriksa Suhadak belum juga turun. “Masih menunggu izin mendagri untuk melakukan pemeriksaan,” kata Romy.

KasusinidisidikKejaksaanAgungsebagaimanasprindikbernomor: print-96/F.2/Fd.1/09/ 2015tertanggal23September2015,yangditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai bukti penetapan Buchori sebagai tersangka. Selain Buchori, ditetapkan pula pada tanggal yang sama SugengWijaya, konsultan perencanaan dan pengawasanproyekDAKsebagaicalonpesakitan.

* Tujuh pesakitan tersebut ialah Maksum Sundari (mantan Kadisdik Kota Probolinggo); Masdar (PPTK); Didik Supriyanto serta Hary Purwanto (keduanya konsultan perencanaan dan pengawas); dan Ahmad (pelaksana meubeler)., Dijelaskan Romy, banyaknya saksi yang berada di Jatim terkait tersangka Buchori, membuat pemeriksaan saksi-saksi digelar di Kejati Jatim. Jaksa Kejagung RI sendiri yang berjumlah empat penyidik, yang secara langsung melakukan pemeriksaan.

Setidaknya, ada 35 orang saksi yang akan diperiksa sepanjang pekan ini. 33 saksi di antaranya adalah kepala sekolah penerima DAK. Sementara dua lainnya adalah

tersangka dalam kasus ini, Maksum dan Masdar.”Pagi ini (kemarin, red) Pak Maksum dan Pak Masdar dijemput di tahanan dan jalani pemeriksaan,” jelas dia., Masih kata Jaksa asal Jambi ini, kasus bermula ketika puluhan sekolah di Kota Probolinggo menerima bantuan DAK tahun 2009 yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan setempat.Bantuan dicairkan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah.Ternyata, dana tersebut dipotong dan diduga disalahgunakan. Bantuan yang disalurkan dipotong 5 persen per sekolah. Hasil potongan didugadijadikan bancakan oleh paratersangka. “Akibatnya negara dirugikan sebsar Rp 1,6 miliar,” tandas Romy. (arn/dra)

BELAJAR DI LANTAI Siswa SMK Negeri 4 Banjar mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di lantai di Desa Sukamukti, Banjar, Jawa Barat, Selasa (6/10). Siswa di tiga ruang kelas sekolah tersebut harus belajar tanpa menggunakan meja dan kursi selama dua tahun padahal pihak sekolah sudah sering mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

FOTO: BM/ANTARA

SHUN SMP Baru Dibagi SURABAYA (BM) – Setelah enam bulan mengikuti ujian nasional (Unas) dan dinyatakan lulus, para peserta didik jenjang SMP/MTs di Surabaya akhirnya bisa segera memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). Keterlambatan ini dianggap cukup tidak wajar di banding tahun-tahun sebelumnya sekaligus membuat tugas sekolah semakin berat.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Eko Prasetyoningsih mengakui pembagian SHUN tahun ini memang cukup lama. Jika tahun-tahun sebelumnya SHUN bisa diterima siswa paling lambat hanya satu-dua bulan, sekarang sampai enam bulan sejak siswa Unas April lalu baru dibagi.

“Kalau terlambat begini yang berat itu sekolah. Anak didik sudah pindah sekolah kemana-mana. Sekarang harus dipanggil lagi satu per satu melakukan cap tiga jari dan tanda tangan di sekolah,” kata Eko di selasela pembagian SHUN SMP/MTs di Kantor Dispendik Surabaya, kemarin (6/10).

Ditanya alasan keterlambatan, Eko tidak bisa menjawab pasti. Sebab tugas pencetakan SHUN mulai tingkat SD sampai SMA/

SMK ada di tangan provinsi. Hanya saja, keterlambatan ini pasti merugikan siswa dan sekolah. Karena hal ini juga yang membuat SHUN seringkali menumpuk di sekolah lalu hilang. “Kita tidak tahu kenapa. Padahal Unas ini kan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun. Seharusnya perencanaan itu bisa jauh-jauh hari dilakukan,” ungkap perempuan asal Ponorogo ini.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Unas Dindik Jatim Ema Sumiarti menuturkan, pembagian SHUN SMP/MTs sesungguhnya telah dibagikan ke kabupaten/kota sejak satu pekan lalu. Keterlambatan ini diakuinya memang cukup lama. Sebab, format SHUN terjadi perubahan secara total. Di antaranya uraian nilai di balik SHUN. Setiap mata pelajaran terdapat sejumlah kompetensi yang memiliki nilai masing-masing.

Dia menyebut, Bahasa Indonesia ada enam kompetensi dasar penilaian, Matematika empat kompetensi, Bahasa Inggris tiga kompetensi dan IPA tujuh kompetensi. Berbeda dengan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) SD/MI yang tidak menggunakan penilaian serumit SMP dan SMA/SMK.

BM/ISTIMEWA

LEGA: Para siswa SMP se-Surabaya akhirnya segera memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) yang telah dinanti usai mengikuti Unas enam bulan lalu.

“Semakin banyak penilaian siswa, kita harus semakin teliti. Di samping itu, proses pencetakan SHUN sendiri juga butuh waktu lama dan kualitas mesin yang bagus.

MeskipunSD/MIujiannyapalingterakhirtoh SHUN-nya lebih dulu selesai,” ungkap Ema. Di samping itu, lanjut dia, master file dari pusat juga cukup terlambat dikirim ke

provinsi. Sebab, software pengisian blanko itu dikirim setelah lewat Juli. Pihak Dindik Jatim pun berkali-kali melakukan pencocokan dengan specimen yang sesuai dengan pusat. “Kita tahun lalu punya pengalaman kurang baik karena ketidakhati-hatian. Jadi sekarang kita berusaha lebih teliti dan memang sedikit lama,” pungkas Ema. (sdp/dek)

Manfaatkan GGL, E2-Bike Mampu Isi Baterai HP Mengisi daya baterai handphone dengan bantuan sepeda angin bukanlah hal yang mustahil. Di tangan Dennys Al Fath, I Made Agus Adi Wirawan, Ivan Taufik Akbar Pradhana, Naufal Nugrahandhita, dan Ni Putu Rika Puspita, ide tersebut kini menjadi sebuah alat nyata.

PARA mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu membuat alat melalui Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC).

Dengan alat rancangan mereka, tegangan dan arus yang diterima handphone akan lebih stabil dan sesuai dengan spesifikasinya.

PKM dengan judul Generator Listrik Tenaga Rotasi Magnet Pada Electric Eco Bike untuk Charge

Handphone tersebut dilatarbelakangi kebutuhan energi listrik yang terusmeningkatdiIndonesia.“Utamanya dalam rumah tangga, konsumsi listrik terbesar adalah proses pengisian baterai handphone,” kata Dennys, ketua tim, kemarin.

Penjelasan Dennys ini bukan tanpa dasar yang kuat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik RI tahun 2015, didapat data jumlah penggunaan handphone di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 308,2 juta unit. Tentunya hal ini telah memberikan bukti yang cukup kuat jika dikonversikan dalam penggunaan daya listrik dalam charging handphone.

Sehingga Dennys bersama keempat rekannya memutuskan untuk menginovasikan sebuah alat yang lebih sesuai dengan mobilitas masyarakat Indonesia yang tinggi. “Namun arus dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Litrik Tenaga

BM/ISTIMEWA

SUMBER ALTERNATIF: Sebuah sepeda yang menghasilkan energi listrik bernama Electric Eco Bike (E2-Bike) adalah jawaban dari kebutuhan charging handphone.

Nuklir (PLTN) tak sesuai dengan kebutuhan handphone,” papar mahasiswa Teknik Fisika ini.

Sebuah sepeda yang dapat menghasilkan energi listrik yang bernama Electric Eco Bike (E2Bike) adalah jawaban dari per-

masalahan tersebut. E2-Bike bukan menggunakan sumber listrik dari PLN, melainkan memanfaatkan Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi magnet dan alternator sebagai pembangkit energi listrik.

GGL induksi sendiri dihasilkan

oleh magnet permanen Neodymium yang dipasang pada velg roda belakang, sehingga menginduksi kumparan kawat yang dililitkan pada besi U. Setelah mendapatkan energi listrik dari alternator dan GGL induktor, maka energi listrik akan menuju ke sistem charging. Sistem ini, akan mengirimkan sinyal kepada voltage sensor sebagai safety system ketika tegangan pada storage telah penuh. “Sistem charging ini berfungsi sebagai penyeimbang dan penyumbang tegangan dan daya,” tutur Dennys.

Bukan dengan dynamo, menurutnya, sepeda E2-Bike ini menggunakan motor Brushless Direct Current (BLDC). Selain karena dinamo dipandang terlalu berat, BLDC juga berfungsi untuk mempercepat putaran gear.

Lebih hebatnya, BLDC juga dapat digunakan untuk menggerakkan sepeda tanpa perlu mengayuh. (sdp/dek)

JAKARTA (BM) - Majelis hakim di pengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang terdiri dari Sumpeno, Tito Suhud, Casmaya, Ugo dan Alexander Marwatamenyatakanbahwakeberatanpenasihathukum Jero yang diketuai oleh Sugiyono tidak dapat diterima.

Sugiyono dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan pada 22 September 2015 menyatakan bahwa dakwaan KPK melanggar prinsip integrity criminal justice system karena menerapkan pasal-pasal yang berbeda di surat dakwaan dengan pasal sangkaan pada proses penyidikan. Akhirnya majelis hakim menolak keberatan mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

“Satu, menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum Jero Wacik tidak dapat diterima, kedua menyatakan sah dakwaan penuntut umum KPK dan ketiga memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini,” kata ketua majelis hakim Tipikor Sumpeno dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/10).

Dalam eksepsinya, Sugiyono mengungkapkan bahwa pada dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 ada penambahan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan pidana berlanjut yang tadinya tidak ada dalam proses penyidikan. Sugiyono juga memprotes penerapan pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 65 ayat (1) KUHP. Terakhir, Sugiyono memrotes adanya pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(nat/dra)

Kasus Mandra di Tipikor Tak Pengaruhi Penangkapan JAKARTA (BM) - Meski pemalsu tandatangan terdakwa Mandra Naih alias Mandra telah ditangkap oleh Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak akan berpengaruh pada proses hukum dugaan korupsi Program Siap Siar di TVRI tahun 2012.

Pasalnya, perkara yang menjerat komedian yang tenar dalam film “si doel anak sekolahan” itu sudah masuk persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Tapi sekarang sudah di pengadilan. Sudah dengan alat bukti yang ada. Kita tunggu prosesnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Amir Yanto di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Menurut Amir, pihaknya menjerat yang bersangkutan dalam kasus dugaan korupsi Program Siar di TVRI berdasarkan bukti yang ada. Sehingga jika dalam perkembangannya Bareskrim Polri menyatakan tanda tangan Mandra di tiga dokumen perjanjian proyek tersebut dipalsukan, maka hal tersebut masuk dalam pidana lain. “Kita kan belum tahu yang dipalsu itu apa,” sambung Amir.

Seperti diketahui Bareskrim Polri menahan tersangka kasus pemalsuan tanda tangan komedian Mandra Naih.

Pelaku diketahui memalsukan tanda tangan Mandra di tiga dokumen penting terkait proyek program siap siar di TVRI tahun 2012. “Pemalsu tanda tangan Mandra, betul sudah ditahan sejak Jumat 2 Oktober 2015,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Suharsono.

Tersangka yang ditahan yakni inisial AD alias AG. Pengusutan kasus pemalsuan tanda tangan itu sebagaimana laporan Mandra ke Bareskrim Polri yang melaporkan Andi Diansyah alias Gio. Mandra sendiri kini tengah disidang terkait kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI.(aka/dra)

Kejagung Bantah Kasus Indosat Dihentikan JAKARTA (BM) - Belum dilimpahkannya berkas perkara kasus dugaan penggunaan jaringan frekuensi radio 3G dengan tersangka Johny Swandy Sjam dan tiga tersangka lainnya, bisa jadi tim penyidik masih mengumpulkan alat buktinya, agar perkara tersebut dapat dibuktikan di pengadilan.

KejaksaanAgung(Kejagung)menegaskantidakpernah menghentikan penyidikan kasus dugaan penggunaan jaringan frekuensi radio 3G. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto mengatakan, selama empat berkas tersangka korupsi Indosat belum dilimpahkan artinya proses penyidikan masih berjalan. “Kalau belum dilimpahkan berarti masih penyidikan,” tegas Amir di Kejagung, Jakarta, Selasa (6/10).

“Itu artinya kasusnya masih berjalan. Menghindari kesalahan (gugatan praperadilan),” jelasnya sembari mencontohkan upaya para tersangka menyoal penyidikan ke pengadilan. Penuntasan berkas perkara Johny Swandi Sjam (mantan petinggi Indosat), yang ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presdir PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto sampai kini, belum ada upaya untuk dibawa ke pengadilan.Padahal, Johny sudah ditetapkan sebagai tersangka, sejak 18 Januari 2012. Kalau, berkas Indar sudah diajukan dan sampai ke Mahkamah Agung (MA) dan dipidana delapan tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,3 triliun.

Hingga kini, empat berkas perkara tersebut mengendap di Gedung Bundar. Meski sudah dibentuk Tim Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) sudah dibentuk oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menuntaskan perkara yang mangkrak di Gedung Bundar.(nat/dra)

www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Giliran Legislator yang ’Dijamu’ di Kediaman Pj Tak Ingin Friksi Terulang Seperti di Masa Risma SURABAYA (BM) – Silaturahim Pejabat (Pj) Walikota Surabaya, Nurwiyatno ke beberapa unsur Muspida sejak dilantik (28/9) mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Tri Rismaharini, direspon positif berbagai pihak.

Terutama dari kalangan legislatif.

Berulang kali terjadi friksi antara eksekutiflegislatif di periode kepemimpinan Risma, sapaan akrab walikota perempuan pertama di Surabaya sehingga sempat memacetkan komunikasi kedua lembaga. Yang terhangat adalah keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) menghentikan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) usulan legislator.

Niat Pj “menjamu” seluruh anggota DPRD Surabaya di kediamannya, untuk sharing program pembangunan kota diungkap usai Rapat Paripurna (5/10). “Ada keinginan dari Pj Walikota untuk membangun kota ini dengan mengedepankan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Rencananya Jumat

(9/10), seluruh anggota DPRD Surabaya diundang ke kediaman. Niatnya untuk sharing bersama dalam rangka membangun kota Surabaya,” terangWakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, Selasa (6/10).

Legislator dari PKB tersebut mengatakan, niat baik Pj itu bisa menutup kelemahan walikota terdahulu. Terutama dalam menjalin komunikasi dengan legislatif dalam memimpin Surabaya. Karenanya, Cak Duki panggilan akrab politisi dari kawasan Surabaya barat tersebut, berharap sinergi ini bisa tetap terjaga ketika Pemilihan Walikota (Pilwali) sudah menetapkan hasil.

“Jadi ini adalah itikad yang baik, yang harus diteruskan oleh siapapun walikota yang terpilih, untuk bersinergi antara pemerintah daerah dengan legeslatif. Karena sebelumnya khan masih lemah soal itu,” ungkapnya.

Masduki juga berharap, Pj bisa meneruskan program-program terdahulu sembari

FOTO:BM/MADJI

Masduki Toha

mengakomodir program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang belum diaplikasi dalam konsep pembangunan Surabaya.

Harapan ini sepertinya mudah terealisir mengingat status Nurwiyatno yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemprov Jatim.

“Kita dorong komitmen PJ Walikota yang akan meneruskan seluruh programporgram yang terdahulu, bahkan kita juga akan dorong jika ada program pemprov yang baik dan ternyata belum diterapkan di pemkot Surabaya untuk diadopsi, agar sama-sama mempunyai nilai plusnya, antara kita dengan provinsi,” katanya.

Sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha berjanji akan memberikan masukan secara optimal kepada PjWalikota Surabaya terkait program pembangunan kota lebih baik. “Kita juga akan memberikan masukan terkait apapun, termasuk bagaimana mengisi posisi kekosongan di posisi Dirut beberapa BUMD dan beberapa jabatan Plt itu,” pungkasnya. (dji/epe)

Fungsi Berubah Total Jadi Penampung Air

Box Culvert Banyu Urip Sisakan Ruas Manukan-Benowo SURABAYA (BM) – Proyek nasional pembangunan box culvert Banyu Urip dengan total panjang 13.850 meter, sudah rampung sekitar 50 persen. Yakni di ruas Girilaya-Manukan. Sedangkan sisanya antara Manukan-Benowo (pertigaan Jl Singapura) sepanjang 7.150 meter masih dalam proses pengerjaan. Kondisi ini yang kerap menimbulkan kepadatan lalu lintas di jalan utama penghubung Surabaya barat dengan pusat kota tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, pemerinta kota (pemkot) dalam proyek ini hanya sebagai penyedia lahan. Termasuk untuk urusan pembebasan persil karena jumlah box culvert yang dipasang bervariatif antara 2 dan 3 buah.

Menurut dia, yang paling sulit pengerjaannya adalah box culvert di area Simojawar sampai sungai Balong (bundaran Margomulyo). Di lokasi tersebut, butuh pemasangan 3 buah box culvert sekaligus. Erna menjelaskan, sejak awal proyek box culvert hingga sekarang, pemkot telah membebaskan 650 persil lahan.

“Semua masalah pembebasan lahan sudah beres. Sekarang tinggal meneruskan pembangunan box culvert sampai kantor Kelurahan Benowo,” kata Erna, Selasa (6/10).

Pengerjaan proyek box culvert Banyu Urip dibagi dalam beberapa tahapan. Untuk tahapan yang saat ini dikerjakan yaitu dari sungai Balong sampai Sikatan dengan panjang lebih kurang 625 meter. Ber-

INLINE story Proyek box culvert yang dibiayai APBN diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi banjir di kawasan Banyu Urip dan sekitarnya.

Proyek penutupan permukaan saluran dan sungai yang memanjang hingga ke Benowo tersebut juga mengubah fungsi sebelumnya dari saluran irigasi menjadi saluran penampung air.

Karena itu, pemkot menilai proyek box culvert sangat krusial untuk melancarkan akses transportasi dari pusat kota ke kawasan barat.

FOTO:BM/MADJI

SEPAROH JALAN: Kemacetan parah di sepanjang Jl Raya Banyu Urip hingga Benowo akibat penyempitan imbas proyek box culvert, diperkirakan masih akan berlangsung lama. Dengan total jarak 13.850 meter, proyek yang dibiayai APBN hingga tahun ini baru tuntas separohnya.

dasar pantauan DPUBMP Surabaya, progres fisik pada tahapan tersebut per September 2015 mencapai 65 persen.

Selanjutnya, imbuh Erna, pengerjaan box culvert ke arah Kelurahan Benowo akan kembali menggunakan 2 cell. Dengan demikian, tidak diperlukan pembebasan lahan karena pengerjaan fisik hanya akan dilakukan di atas saluran irigasi atau sungai yang sudah ada. “Namun tetap ada biaya pembebasan lahan.

Pemkot mungkin hanya akan

mengganti warung-warung dan jembatan-jembatan penghubung yang terdampak pembangunan box culvert,” terang pejabat berjilbab ini.

Untuk diketahui, Pemkot Surabaya memang tengah menerapkan konsep konversi saluran irigasi menjadi saluran drainase. Pada mulanya, saluran air di kawasan Banyu Urip merupakan saluran irigasi dengan tujuan mengairi lahan-lahan persawahan di sekitarnya. Itulah sebabnya, posisi saluran air lebih tinggi dari jalan

maupun permukiman warga.

Kondisi tersebut menjadikan Banyu Urip sebagai kawasan rentan banjir saat musim penghujan tiba.

Akhirnya, Pemkot memutuskan untuk merombak total fungsi saluran air di Banyu Urip menjadi saluran drainase. Fungsinya jelas, bukan lagi mengairi areal sekitar, melainkan lebih kepada tempat tampungan air karena posisi saluran sudah tidak lagi lebih tinggi dari jalan.

Kabid Perancangan dan Pemanfaatan DPUBMP Surabaya Ganjar

Komisi C Mencium Kejanggalan Pengadaan APK Pilwali

PL dan Lelang dalam Satu Nomenklatur SURABAYA (BM) – Pengadaan barang dan jasa untuk PemilihanWalikota (Pilwali) 2015 Surabaya, dinilai Wakil Ketua Komisi C DPRD dari PPP, Buchori Imron penuh dengan kejanggalan. Kendati sikap partainya belum pasti menyusul dualisme kepemimpinan di level DPP, namun tak menjadi alasan bagi Buchori untuk mengkritisi pilwali yang diikuti dua pasangan calon (paslon) tersebut.

Dia beberkan kejanggalan tentang estimasi cetak flyet (selebaran) yang dinilai berlebihan karena lebih dari dua paslon. Ketidakberesan juga terjadi dalam proses pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK). Untuk APK, Buchori mendapat informasiprosesnyapengadaanlangsung (PL) dengan nominal Rp 200 juta. Sedangkan flyer memang melalui proses lelang namun nilainya sekitar Rp 9 miliar. Yang memancing rasa penasaran, dua item pengadaan itu termuat dalam satu nomenklatur (penamaan yang sama). “Itu tidak benar. Harus terpisah nomenklaturnya antara penunjukan langsung dengan proses lelang,” terang Buchori, Selasa (6/10).

Selain itu masih banyak kejanggalan menyangkut

”

Yang menjadi pertanyaan saya, apa dasar KPU Surabaya menetapkan bahwa bahan kampanye yang dipakai adalah flyer dan poster. Kok bukan brosur atau pamflet? Padahal sudah jelas diatur dalam UU Pilkada dan PKPU,”

FOTO:BM/MADJI

pengadaan APK yang dilakukan komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya sebagai penyelenggara pilkada. Buchori menyebutkan dalam pasal 23 ayat 2, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7/2015, sudah ada penetapan bahan kampanye yang terdiri dari 4 jenis. Yakni flyer, leaflet (brosur), pamflet dan poster. “Yang menjadi pertanyaan saya, apa dasar KPU Surabaya menetapkan bahwa bahan kampanye yang dipakai adalah flyer dan poster. Kok bukan brosur atau pamflet? Padahal sudah jelas diatur dalam UU Pilkada dan PKPU,” sergahnya.

”

BUCHORI IMRON Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya

Tapi yang membuat Buchori penasaran adalah lelang bahan kampanye sudah dilakukan sebelum penetapan paslon.

Padahal APK tersebut dicetak dan disediakan untuk paslon tetapi desain dan materi sesuai usulan masing-masing paslon.

Karenanya, Buchori mengingatkan KPU Surabaya untuk berhati-hati dalam penggunaan anggaran pilwali yang berasal dari dana hibah APBD 2015 sebesar Rp 71 miliar. “Jangan sampai kasus yang terjadi di Bawaslus Jatim terjadi dengan KPU

Kota Surabaya yang berakhir dengan persoalan hukum,” tegasnya.

Indikasi awal Buchori, KPU sudah ada koordinasi dengan rekanan sebelum penetapan paslon. “Indikasi permainan lelang ada jika dilihat dari prosesnya dan satu nomenklatur untuk dua item pengadaan barang dan jasa,” bebernya.

Terkait kejanggalan ini, Kepala Bakesbanglimas Surabaya Sumarno dengan tegas tidak mempersoalkan. Terutama tentang pengadaan flyer melebih dari jumlah calon. Dia mengacu pada perjanjian awal pemenang lelang bahwa jika nantinya hanya ada dua paslon, maka yang dicetak hanya 2 jenis flyer. “Sudah termuat dalam klausul perjanjian. Jadi uangnya nanti juga akan kembali ke kas daerah jika tidak digunakan,” tegasnya.

Mengenai proses lelang pengadaan 2 item KPK dalam satu nomenklatur, Sumarno menyarankan untuk bertanya langsung ke KPU Surabaya.

“Kalau soal itu tanya ke KPU Surabaya. Namum yang jelas proses lelangnya bersamasama ULP Pemkot Surabaya,” tegasnya. (rrc/epe)

Siswo Pramono, menuturkan, box culvert mempunyai fungsi ganda.

Yakni, untuk menambah kapasitas jalan sekaligus antisipasi banjir.

Dengankedalaman6meterdanlebar mencapai 12 meter (untuk 3 cell berjajar), box culvert mampu menampung volume air dalam jumlah banyak. “Daya tampung air jelaslebihbesardibandingsaatmasih berupa saluran irigasi,” papar dia.

Untuk pembersihan saluran, DPUBMP menggunakan alat mini dozer dan mini ekskavator guna memudahkan proses pengambilan sampah dari dalam box culvert. Jika sudah selesai sepenuhnya, proyek box culvert Banyu Urip dipandang mampu mengurai kepadatan lalu lintas metropolis. Jalan tersebut berfungsi sebagai penghubung ke area Surabaya Barat serta akses dari dan menuju Pelabuhan Teluk Lamong.(sdp/epe)

Penipuan

Sakit Hati, Elisabeth Kembali Beraksi SURABAYA (BM) – Rasa sakit hati dan dendam mantan kader Partai Demokrat, Elisabeth Susanti terhadap Rasiyo, calon walikota yang diusung Demokrat-PAN, membuatnya nekat mengulang kasus penipuan tetapi dengan skala lebih kecil. Elisabeth memesan katering dengan mengatasnamakan petinggi DPD Partai Demokrat Jatim, lalu membagikannya ke jemaat gereja.

“Saya kasihkan kepada jemaat gereja dan meminta didoakan untuk kemenangan pasangan calon walikota Risma-Whisnu Pilwali Surabaya 2015,” katanya ketika menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya, Selasa (6/10).

Mantan Ketua Laskar Sinta Demokrat yang sempat membuat heboh setelah tersandung kasus penipuan CPNS beberapa tahun silam tersebut, mengaku ulahnya memang tak lepas dari hubungan dengan Rasiyo maupun Hartoyo (kader Demokrat di DPRD Jatim), yang membuatnya mendekam di penjara.

“Kasus penipuan CPNS yang dituduhkan kepada saya, sebenarnya ulah dari kedua orang itu (Rasiyo dan Hartoyo). Uang dari calon yang tidak lolos dibawa semuanya oleh mereka.

Dulu mereka berjanji menolong asal tidak mencatut namanya,” beber Elisabeth.

Namun dia meminta maaf kepada pemilik katering yang ditipunya dengan berjanji akan membayar seluruh kerugian. “Dalam waktu dekat, suami saya akan melunasi semuanya,” sebutnya sambil mengaku tanggungan yang tersisa sebenarnya tinggal di empat perusahaan katering saja.

Wakasat Reskrim Kompol Manang Subekti mengatakan, Elisabeth diamankan setelah menerima laporan korban.

“Tersangka melakukan penipuan dengan memesan ratusan porsi makanan dari delapan katering, mengatas namakan Partai Demokrat.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka, kami menjeratnya dengan pasal 378 dan 374 KUHP yang ancamannya 4 tahun penjara,” terang Manang. (lic/epe)

18 Jamaah Embarkasi SUB Belum Diketahui Nasibnya MAKKAH (BM) – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah kembali menerima informasi temuan tiga korban meninggal dalam peristiwa Mina.

Hasil itu didapat setelah tiga korban berhasil diidentifikasi, sehingga total WNI yang meninggal dalam tragedi itu mencapai 103 orang. “Sampai Selasa (6/10) pagi pukul 08.00 Waktu Arab Saudi, total jamaah yang wafat semula 100 orang bertambah tiga orang menjadi 103 jamaah,” kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi 1436 H/2015 M, Arsyad Hidayat.

Ia mengatakan tiga jamaah yang wafat tersebut dua berasal dari Jawa Barat, kloter 61 embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 61) dan satu dari kloter 61 embarkasi Surabaya (SUB 61). Korban asal embarkasi Surabaya yang baru teridentifikasi bernama Djaspandi Mortadji Irsyad anggota Kloter 61 dengan nomor paspor B1044026.

Sedangkan dua korban lainnya berasal dari embarkasi Bekasi-Jakarta Selatan (JKS), masing-masing bernama Nining Irianingsih Harun (kloter 61) dengan nomor passpor B0214360 dan Kusnadi Adi Wijaya (kloter 61) dengan nomor passpor B0932961 3. “Untuk tiga jenazah baru tersebut ditemukan oleh tim linjam seperti biasa yaitu Jaetul Muchlis Basir, dr Taufik, dan Naif Bajri Basri Marjan,” kata Arsyad.

Mereka melakukan melakukan pencarian korban meninggal melalui penyisiran dokumen dan file-file jenazah yang wafat yang dibuka oleh otoritas pemulasaran mayat, Al Mu’ashim, Makkah. “Mereka menemukan sejumlah barang yang menjadi identitas jamaah Indonesia seperti gelang

FOTO:BM/IST

Arsyad Hidayat

tembaga, slayer, dan lain-lain,” ujar Arsyad.

Ia berharap dengan adanya tim DVI (Disaster Victim Identtifcation) dari Mabes Polri yang telah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, bisa mempercepat penemuan dan identifikasi jamaah yang menjadi korban meninggal mengingat saat ini masih 28 jamaah haji belum ditemukan atau belum kembali ke pemondokan masing-masing. Hingga kemarin, masih ada 18 jamaah embarkasi Surabaya yang belum ditemukan. Yakni masing-masing 2 orang dari kloter 36 dan 48 dan 10 jamaah dari kloter 28.(at/epe)

14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Dukung Pengadaan Mobdin Kades SIDOARJO (BM) - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah angkat bicara rencana pengadaan mobil dinas (Mobdin) untuk kepala desa (Kades). Menurut Saiful, usulan itu bukan kemauan eksekutif tapi berdasarkan surat masukan dari Kades se-Sidoarjo.

“Ini bukan kemauan Pemkab, tapi sudah lama ada surat masuk ke Pemkab.

Mereka minta Mobdin untuk operasional desa,” ujar Bupati Saiful, Selasa (6/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan, persoalan Mobdin Kades sebenarnya mendapat penolakan dari anggota dewan.

Namun pihaknya masih akan mem-

”

Pemkab cuma memfasilitasi. Kalau tak jadi direalisasikan tahun ini, tahun depan juga tidak apa-apa.

Ini kan masih rencana.

”

SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo

pelajari peraturan tentang pengadaan Mobdin untuk Kades dengan alih-alih kebutuhan operasional.

Meski begitu, kata Saiful, tidak ada persoalan jika nantinya pengadaan

Mobdin untuk Kades tersebut direalisasikan. Alasannya, hal itu untuk kepentingan masyarakat. Jangan dibandingkan anggaran pendidikan, kata Saiful, karena anggaran pendidikan juga sudah disediakan oleh Pemkab.

“Pendidikan beda lagi. Sudah ada.

Kepala desa ini tiru-tiru Kades yang di Jombang. Ya saya katakan kenapa tidak, di Jombang bisa, kenapa di Sidoarjo tidak bisa,” ungkapnya.

Munculnya penolakan terhadap pengadaan Mobdin Kades, ia menilai, sarat kepentingan politis. Padahal meski tidak direalisasikan tahun ini, hal itu tak jadi soal.

FOTO:BM/HADI

Tak Harus Direalisasikan Tahun Ini “Pemkab cuma memfasilitasi. Kalau tak jadi tahun ini, tahun depan tidak apa-apa. Ini kan masih rencana,” tandasnya.

Wakil DPRD Sidoarjo, Mochamad Rifai mengungkapkan, pihaknya mendukung langkah Pemkab pengadaan Mobdin untuk Kades direalisasikan. Hanya saja, jika terlalu dipaksakan, kata Rifai, untuk saat ini kurang relevan.

“Andaikan ada dana lebih dari daerah, kita prioritaskan untuk pendidikan.

Kecuali nanti untuk periode berikutnya.

Tak masalah, yang terpenting ada dana lebih,” tandasnya. (adi/azt)

KERJASAMA: Bertujuan meningkatkan koordinasi antar-negara, digelar seminar ke-33 Citynet di Sidoarjo, 5-7 Oktober di Suncity.

Tukar Informasi, Gelar Seminar ’Citynet’ SIDOARJO (BM)- Seminar ke-33 Citynet digelar di Sidoarjo, setelah di Makassar dan Kathmandu, Nepal.

Seminar yang di antaranya membahas pandangan Asia soal urbanisasi berkelanjutan itu digelar 5-7 Oktober di Suncity dan dihadiri Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. ”Seminar bertujuan meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan kesiapan peserta Citynet menghadapi pelaksanaan pasar bebas ASEAN yang kurang beberapa bulan lagi,” kata Bupati Saiful Ilah saat memberikan sambutan, Selasa (6/10).

Ia mengemukakan, menjadi sebuah kehormatan bagi Sidoarjo yang dipercaya menjadi tuan rumah pada pertemuan tahunan ini. ”Ini merupakan kehormatan sekaligus tantangan di tengah meng-

Spesialis Emas Palsu Dibekuk

Siap Sosialisasikan Elpiji 5,5 Kg

FOTO: BM/ANTARA

SIDOARJO (BM)- Satreskrim Polres Sidoarjo membekuk dua spesialis pembuat emas palsu, Mat Sahri dan Hendi yang berasal dari kampung Tanggul Gunung, Kec Arjasa, Situbondo. Keduanya dilaporkan oleh Ruslin, warga Dusun Klurak, Kec Candi, Sidoarjo yang merasa tertipu.

Kedua tersangka diringkus, Rabu (30/9) malam lalu dan polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga buah gelang emas, satu rangkaian alat penyepuh emas palsu, tembaga campuran dengan panjang 1,5 meter dan satu buah surat tanda pembelian.

Kasatreskrim Polres Sidoarjo, AKP Ayub Diponegoro mengatakan, keduanya diamankan polisi atas laporan korban pada April lalu. Setelah dikembangkan, akhirnya polisi mengamankan keduanya saat pulang ke rumah.

“Sebelumnya, kami sempat kesulitan karena keduanya melarikan diri ke luar kota. Namun, setelah kami dapat informasi keduanya pulang ke rumah, langsung kami amankan,” kata AKP Ayub, Selasa, (6/10).

hadapi situasi dan kondisi perekonomian dunia yang saat ini sedang tidak stabil,” kata Saiful.

Sementara Sekretaris Jenderal Citynet, Vijay Jangannathan mengatakan, dengan kegiatan ini para peserta bisa melakukan tukar informasi dan juga tukar pengalaman dari negara masing-masing. ”Salah satunya masalah sanitasi air bersih, permasalahan urbanisasi dan juga permasalahan yang kerap terjadi di beberapa negara anggota tersebut,” katanya.

Pelaksanaan Seminar ke-33 Citynet di Sidoarjo berlangsung sampai dengan Rabu (7/10) ini dengan salah satu tujuan mengunjungi semburan lumpur Lapindo dan juga tempat budidaya lele di KecamatanTanggulangin, Sidoarjo. (ant/adi/azt)

BARANG BUKTI: Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, AKP Ayub Diponegoro (kanan) menunjukkan barang bukti emas palsu saat rilis tersangka di Polres Sidoarjo, Selasa (6/10).

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa keduanya menipu Ruslin dengan menawarkan gadai tiga gelang emas senilai Rp 4 juta.

Dalihnya, berat total yang digadaikan itu 15 gram. Tersangka juga berjanji akan menebus gelang tersebut dalam jangka waktu dua minggu. “Karena di-

rasa murah, korban langsung menerima tawaran tersangka dan menyerahkan uang,” jelasnya.

Namun, dua gelang tersebut tak kunjung ditebus. Alhasil, korban berniat menjual gelang tersebut ke toko emas.

Korban merasa kaget saat mengetahui dua gelang itu ternyata palsu dan tidak

laku dijual.

“Dari hasil pemeriksaan, keduanya memang membuat emas palsu sejak delapan bulan terakhir. Caranya dengan melebur gelang emas 2 gram dicampur tembaga. Maka, dua leburan tersebut dicampur dengan alat penyepuh emas,” katanya. (adi/azt)

SIDOARJO (BM) - Pemkab Sidoarjo siap untuk menyosialisasikan peluncuran tabung elpiji 5,5 kilogram oleh Pertamina pada Oktober 2015.

Kepala Seksi Sumberdaya Mineral Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, Agus Darsono, Selasa (6/10) mengatakan, pihaknya masih menanti informasi pasti dari pusat. ”Sampai saat ini, kami masih belum mendapatkan petunjuk teknis terkait dengan peluncuran elpiji tersebut. Mungkin dalam waktu dekat ini akan turun,” katanya.

Pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi terkait rencana peluncuran tersebut supaya masyarakat menjadi paham dengan hal tersebut. ”Sampai dengan saat ini, sebagian besar masyarakat banyak yang meng-

PASURUAN

gunakan elpiji dengan kemasan 3 kilogram atau yang dikenal dengan elpiji melon tersebut,” katanya.

Ia mengatakan kebutuhan elpiji di Kabupaten Sidoarjo hingga kini masih tercukupi dan belum menunjukkan adanya kelangkaan. ”Saat ini stok elpiji berbagai kemasan yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih tercukupi dan masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan elpiji di sini,” katanya.

Ia mengatakan kebutuhan elpiji di Kabupaten Sidoarjo masih bisa tercukupi dengan baik karena Kabupaten Sidoarjo memiliki akses yang cukup dekat dengan Kota Surabaya. ”Intinya kami akan terus melakukan koordinasi terkait dengan rencana peluncuran elpiji kemasan baru ini,” katanya. (ant/azt)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Raih Prestasi Akademis dan Olahraga

KERJA BAKTI: Kades Sukoreno, Karianto bersama warga Dusun Terongdowo dan Dusun Kesiman kerja bakti membangun jalan yang rusak.

Prihatin, Warga Bangun Jalan Swadaya FOTO: BM/ANAM

PASURUAN (BM) - SMP Muhammadiyah 4 Gempol, Kec Gempol membuktikan komitmen sebagai sekolah yang mampu bersaing di bidang akademis maupun prestasi olahraga.

Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan siswa-siswi mereka meraih medali, baik di tingkat Kab Pasuruan hingga tingkat Jatim. Di ajang kompetisi Alfamaret Jatim yang digelar di Surabaya maupun Kota Malang, misalnya, mereka menyabet Juara III termasuk di Cabor sepak bola, pencak silat Tapak Suci, basket, voli, renang maupun bulu tangkis.

Kepala SMP Muhammdiyah 4 Gempol, M Lutfi SPd yang ditemui Berita Metro (BM), Selasa (6/10) mengaku bangga dengan prestasi anak didiknya, karena mereka telah mengharumkan nama baik sekolah dan para guru.

“Keberhasilan siswa kami merupakan prestasi yang luarbiasa. Ini merupakan bukti kerja keras dan ketekunan,” kata M Lutfi SPd. Keterangan yang sama juga disampaikan guru olahraga SMP Muhammadiyah 4 Gempol, Cholid A Nabhan.

Menurut Cholid, prestasi yang diraih

FOTO: BM/ANAM

Sukses SMP Muhammadiyah 4 Gempol

PRESTASI: Sejumlah siswa SMP Muhammadiyah 4 Gempol yang berprestasi, beserta Kepala Sekolah M Lutfi SPd dan guru olahraga, Cholid A Nabhan SPd.

anak didiknya membuktikan, sekolah mereka bisa mencetak siswa yang berprestasi dan bisa mewakili Kab Pasuruan maupun Provinsi Jatim.

“Prestasi tersebut tak lepas dari dukungan seluruh guru dan pihak sekolah yang telah berperan penting mendidik dan melatih para siswa. Ini salah

satu hasil nyata guru-guru SMP Muhammadiyah 4 Gempol sangat berkualitas membentuk mental juara,” katanya. (bibi/nam/azt)

Irigasi Direhab, Kesan Kumuh Lenyap

PERWAKILAN

tersebut, sebelum dilakukan rehab, tak jarang saluran irigasi tersumbat sehingga air tak lancar mengalir.

Maka diharapkan usai rehab, air akan lancar mengalir dan warga pun diharapkan tak membuang sampah sembarangan. “Saya bersyukur saluran ini dibenahi. Semoga aliran air lancar,” kata Kasmari.

Proyek dengan nilai Rp 195.685.000 tersebut waktu pengerjaannya selama 90 hari, dari tanggal 28 Juli sampai 25 Oktober 2015. Pelaksananya CV Manunggal Putri. (bib/an/azt)

lakaan saat melintas. Permukaan jalan tidak rata hingga terlihat batu makadam.

“Kami sangat bangga pada warga Dusun Terongdowo dan Dusun Kesiman serta warga Desa Sukoreno yang bahu-membahu dalam kerja bakti,” kata Kades Sukoreno, Karianto, Selasa (6/10).

Ia menambahkan, dana pembangunan jalan berasal dari PAD Desa Sukoreno Rp 90 juta yang digunakan untuk membeli 125 sak semen. pasir dan koral . Agar tidak cepat rusak, jalan terpaksa dibeton. (bib/nam/azt)

Ditangkap, PSK ’Akting’ Pingsan FOTO: BM/AAN WIJAYANTO

PASURUAN (BM) - Proyek rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi di Desa Rejoso Lor, Kec Rejoso, Kab Pasuruan saat ini sedang dikerjakan.

Masyarakat merasa senang, karena saluran irigasi tersebut kini sebagian sudah mulai tampak rapi dan bersih.

Padahal sebelumnya saluran terlihat kotor dan kumuh karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.

Menurut penuturan Kasmari (49), buruh tani yang sehari-hari merawat tanaman padi di sawah sekitar saluran

PASURUAN (BM) - Merasa tak ada kepastian kapan jalan desa yang rusak bertahun-tahun diperbaiki Dinas PU Bina Marga, warga Dusun Terongdowo dan Dusun Kesiman, Desa Sukoreno, Kec Prigen, Kab Pasuruan melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Kades Sukoreno, Karianto serta beberapa tokoh masyarakat pun terjun langsung ke lapangan.

Dana pembangunannya berasal dari swadaya masyarakat yang prihatin. Apalagi sudah puluhan pengguna jalan yang jadi korban kece-

PROYEK IRIGASI: Tampak pekerja mengaduk semen menggunakan molen di proyek pembangunan saluran irigasi Desa Rejoso Lor, Kec Rejoso, Kab Pasuruan.

PASURUAN (BM) - Petugas Satpol PP Kab Pasuruan merazia praktik prostitusi di sejumlah titik di wilayah timur Kab Pasuruan. Hasilnya, 11 perempuan yang diduga PSK diamankan.

Mereka diamankan dari beberapa titik, seperti Pasar Baru Ngopak dan Lekok. Dari mereka yang ditangkap, bahkan ada yang ‘berakting’ pingsan. Namun, begitu sampai di Mako Satpol PP Raci, perempuan

tersebut langsung berdiri layaknya tak ada apa-apa.

Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kab Pasuruan, Ajar Dollar menyampaikan, penertiban ini dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pemberantasan tindak prostitusi di wilayah Kab Pasuruan.

“Para terduga PSK ini rencananya akan dites kesehatan sebelum kemudian dilakukan sidang Tipiring di PN Bangil,” kata. (bib/azt)

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi; Pasuruan Raya: Ah. Habib (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015

Ludruk Dhika Indra Desa Mendogo Wakili Jatim di Festival Pertura Ngimbang yang akan menjadi duta bagi Jatim untuk mengadu kemampuan Pertura dari provinsi lain. Kepastian tersebut disampaikan secara langsung Ke-

tunjukan Rakyat (Pertura) yang digelar di Surabaya pada 25-27 November mendatang.

Adalah Ludruk Dhika Indra di Desa Mendogo Kecamatan

BM/HAN

LAMONGAN (BM) - Kesenian ludruk dari pelosok di wilayah selatan Lamongan, terpilih untuk mewakili Jatim di ajang nasional dalam Festival Per-

KESENIAN RAKYAT: Beberapa anggota Ludruk Dhika Indra saat mementaskan sebuah lakon yang disaksikan Kepala Disbudpar Jatim sebagai persiapan Pertura pada November mendatang.

pala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur Eddy Santoso.

Eddy menyampaikan itu saat memberikan pembinaan Pertura Provinsi Jatum di Pendopo Lokatantra Lamongan, Selasa (6/10). “Saat saya tanya apakah Kabupaten Lamongan sebagai Juara I Festival Pertura Tingkat Jawa Timur siap mewakili Jawa Timur di tingkat nasional dengan lantang mereka menjawab siap,” ujar Eddy.

Sehingga, tambah Eddy jauh-jauh hari dirinya pesan untuk menghadirkan teman-teman seni ludruk dan dinas terkait di acara pembinaan di Lamongan.

Sementara, Ludruk Dhika Indra Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang sebelumnya meraih juara I di Festival Pertunjukan Rakyat tingkat Provinsi Jawa Timur awal tahun lalu di Kabupaten Nganjuk.

Usai melihat penampilan

Gelar Sosialisasi BUMDes LAMONGAN (BM) - Dalam upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi kegiatan pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa (6/10).

Acara yang berlangsung di Gedung Bapemas tersebut, dibuka Kepala Bapemas Lamongan Nalikan. Acara itu dihadiri sebanyak 116 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lamongan serta narasumber dari beberapa dinas terkait seperti Bappeda dan Diskoperindagkop Lamongan.

Menurut Sekretari Bapemas Mat Anwar, kegiatan sosialisasi BUMDes ini memang dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini diikuti sebanyak 116 desa, kemudian pada 2016 mendatang 150 desa dan pada 2017 nantinya akan ditargetkan seluruh desa di Kabupaten Lamongan sudah memiliki BUMDes. “Sosialisasi ini dilakukan bertahap untuk 2015 ada 116 desa, 2016 sebanyak 150 desa dan pada 2017 diharapkan semua desa sudah punya BUMDes,” jelas Mat Anwar usai acara sosialisasi tersebut, Selasa (6/10).

Ia menambahkan, pendirian BUMDes merupakan sebuah aplikasi teknis berlakunya UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014, BAB 8 pasal 132-142 yang berisikan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Sementara tujuan dibentuknya BUMDes itu untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. (nun/zen/nov)

Ludruk Dhika Indra, Eddy memberikan sejumlah masukan agar nanti bisa tampil maksimal di Surabaya. “Pertama keterampilan yang ditunjukkan merupakan keterpaduan antara seni peran, seni musik, seni tari dan seni pertunjukan. Kedua harus menampilkan unsur pesan karena nantinya tak hanya menjadi sekedar tontonan tapi juga tuntunan,” bebernya.

Sementara Pj Bupati LamonganWahidWahyudi menyebut Lamongan yang sudah dikenal sebagai lumbung padi, lumbung ikan, lumbung industri, akan lebih lengkap ditambah dengan adanya lumbung seni.

“Merupakan kebanggaan Kabupaten Lamongan dapat mewakili Provinsi Jawa Timur dalam Festival Pertura tingkat nasional. Jika kita sudah mau maju maka kita harus menang nantinya,” kata Wahid Wahyudi. (han/nun/dwi/zen/nov)

Langgar Perda Nomor 6, Alfamart di Jalan Jagung Suprapto Disegel

Aktivitas PKL Sementara Masih Ditata

Diperingatkan Urus IUTM, Tak Digubris belanjaan dan Toko Modern.

Karena itu, pihaknya terpaksa menghentikan dan menyegel minimarketitusertasegeramengurus surat IUTM ke BPMP. “Karena melanggarperaturan terpaksakita tutup dan menyegelnya. Kalau sudahmengurusperizinannyatoko modern itu diperbolehkan beroperasilagi,”katanya.

Selain itu, penyegelan ini lanjutToni dimaksudkan untuk menertibkan pengusaha nakal yang enggan mengurus perizinan usahanya yang seharusnya dilakukan dan didaftarkan terlebih dahulu. Sementara itu, Kabid Pengoperasian dan Keamanan Satpol PP, Alfian Helmy, menginstruksikan pihak Alfamart segera mengosongkan toko dengan me-

Perekonomian Pemkab Lamongan dan LurahTemenggungan.

Dalam rakor tersebut adalah membahas Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang belum dimiliki Alfamart, namun sudah beroperasi dalam waktu yang lama.

Sebelum dilakukan penyegelan, pihak Satpol PP sudah memberikan 3 kali peringatan untuk mengurus IUTM di BPMP. Namun pihak Alfamart tak menggubrisnya peringatan tersebut dan tetap beroperasi seperti biasanya. Toni menambahkan bahwa pihaknya memberikan peringatan tegas ke Alfamart yang didirikan tanpa melengkapi persyaratan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pusat Per-

ngeluarkan barang yang sekiranya cepat busuk, uang di kasir diminta untuk diambil serta mematikan lampu.

Sedangkan Korwil Alfamart Sunariyo merasa kaget ketika

Satpol PP mendatangi Alfamart dan menyegelnya. Sunaryo mengaku tidak tahu menahu urusan izin karena dirinya hanya sebagai koordinator pengawas Alfamart. (dwi/zen/nov)

BM/DWI

LAMONGAN (BM) – Ketegasan Pemkab Lamongan melalui Satpol PP setempat akhirnya ditunjukkan. Karena, belum memiliki izin, Alfamart di Jalan JaksaAgung(Jagung)Supraptoakhirnya disegel pada Selasa (6/10).

Penutupan Alfamart ini langsung dipimpin Kepala Satpol PP Lamongan Toni Tamtama Jati. MenurutToniTamtama Jati, penutupan Alfamart itu karena tidak memiliki izin beroperasi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Lamongan.

Sebelumnya pihak Satpol PP sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala BPMP, BLH, Disperindagkop, Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian

LAMONGAN (BM) - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Lamongan melakukan penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) setempat. PKL harus ditata dan disediakan lokasi yang bisa digunakan aktivitas PKL dalam menjajakan usahanya.

Menurut Khairil Huda, Kasi Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Lamongan, pemkab harus menentukan lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan PKL untuk kegiatan usaha. Pemkab juga memunyai tugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap PKL. “Masing-masing PKL harus ditentukan lokasi mana yang bisa dipakai untuk kegiatan usahanya, lokasi mana yang tidak boleh atau bebas dari kegiatan usaha PKL. Pemkab juga membuat lokasi para PKL sesuai keputusan Bupati Lamongan,” ujar Huda, Selasa (6/10).

Untuk sementara ini Disperindagkop Lamongan hanya menata lokasi PKL dengan pembatasan jam kegiatan usaha mulai 16.00–22.00. Tetapi pembatasan jam itu masih fleksibel karena biasanya PKL buka usahanya sampai jam 24.00 dengan alasan jualannya belum habis. “Sementara kita atur jam kegiatan usahanya. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam.

Tapi kadang-kadang namanya PKL yang begitu itu, kadang sudah diatur. Kadang-kadang jam 12 malam baru tutup. Orang jualan makanan kadang-kadang kan sampai menghabiskan makanan dulu,” jelasnya. (han/zen/nov)

SANKSI TEGAS: Salah satu Alfamart yang berada di Jalan Jagung Suprapto yang dikenai sanksi penyegelan yang dilakukan Satpol PP karena tak miliki IUTM.

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

Komunitas Peduli Lingkungan Gelar Aksi Tolak Pendirian Pabrik Smelter Milik FT Freeport

Banmus Tunda Penggedokan Perda, karena Beri Tambahan Waktu untuk Penyempurnaan

BM/UKI

Dibangun di Lahan Reklamasi dan Akan Perburuk Polusi

INDUSTRI ATAU POLUSI: Massa Kopel yang memprotes dan menolak pendirian pabrik smelter di Gresik. Mereka juga tagih janji gubernur yang akan mengawasi ketat pembangunan itu.

GRESIK (BM) - Komunitas Peduli Lingkungan (Kopel) Gresik, menggelar aksi menolak pendirian pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia yang bakal dibangun di lahan milik PT Petrokimia Gresik.

Penolakan pembangunan smelter itu dinilai akan memperburuk kondisi polusi yang saat ini sudah mengepung Kota Gresik karena pesatnya tempat industri dantaksebandingdenganwilayah ruang terbuka hijau (RTH).

Sementara itu, koordinator

Kopel Rakhman Khariry ditemui di depan Kantor Gubernur Jatim pada Selasa (6/10) mengatakan, berdirinya smelter bakal memerparah keberadaan polusi di Kabupaten Gresik. Sebab, saat ini sudah ada ribuan perusahaan dan industri yang sudah berdiri di Kota Santri tersebut.

Ia menyebutkan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, penyakit teratas yang diderita warga di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar adalah infeksi saluran pernafasan akut/atas

GRESIK (BM) - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gresik memilih menunda penggedokan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Ini dilakukan agar perda yang ditelurkan anggota dewan nantinya lebih sempurna dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sementara, tambahan waktu ini diberikan selama satu Minggu ke depan hingga Rabu (7/10), atau hari ini.Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan penundaan ini untuk meningkatkan hasil perda yang saat ini sedang dibahas. Sebab, sampai saat ini beberapa perda masih belum sempurna.

“Kami harapkan dalam waktu tujuh hari ini seluruh permasalahan yang ada bisa diselesaikan,” ujarnya, kemarin.

Dikatakan dia, sesuai dengan kesepakatan anggota Banmus, Paripurna penggedokan akan dilakukan pada Kamis (8/10), mendatang. Sebelum dilakukan penggedokan, pada Senin hingga Rabu, Panitia Khusus (Pansus) Raperda dipersilakan melengkapi kekurangan yang ada.

“Kalau memang perlu publik hearing dengan masyarakat silakan dilakukan dan jika mau konsultasi juga silakan agar perda yang dihasilkan nanti akan lebih sempurna,” ungkapnya.

Menurut dia, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam melakukan penggedokan. Jangan sampai setelah digedok malah terjadi permasalahan di kemudian hari. “Misalnya terkait Raperda RT/RW maupun Raperda tentang pelayanan kesehatan yang sedang dibahas Pansus III,” katanya.

Ia menambahkan, khusus untuk Raperda Pelayanan Kesehatan, jika memang harus didrop maka dipersilakan mendropnya. Tetapi, paling tidak dengan adanya waktu itu mereka bisa melakukan konsultasi lagi. “Sehingga, didrop atau tidak semua sudah sesuai ketentuan yang ada,” pungkasnya seusai mengikuti rapat Banmus.

Sementara itu, Ketua Pansus III DPRD Gresik Suberi mengaku bakal melakukan konsultasi dengan tim ahli dari Universitas Brawijaya. Sehingga, tarik ulur dengan Bagian Hukum bisa terjawab. “Kami tidak ingin membuat keputusan yang salah hingga tak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kami perlu konsultasi dulu,” imbuhnya. (uki/nov/adv)

(Ispa) yang mayoritas diderita anak-anak.

Apalagi rencana pembangunan smelter yang dikelola perusahaan tambang terbesar di dunia PT Freeport itu berlokasi sangat dekat dengan permukiman penduduk. “Tembaga di tambang bersamaan dengan mineral lainnya seperti emas dan uranium dan akan dimurnikan di Gresik,” katanya.

“Ini semua untuk keselamatan lingkunganhidupdiGresik.Segera berlakukan moratorium industri di Gresik,” tukasnya. (uki/nov)

PERWAKILAN

SMA yang siap melayani para hidung hidung belang. Iwan menambahkan, grup yang dikelola tersangka itu memiliki nama yang berubah-ubah. Selain itu, menurut Iwan tersangka ini juga memiliki banyak grup di BBMnya.

Untuk sementara, lanjut Iwan, berdasarkan pengakuan tersangka selain mengandalkan tongkrongan di warung- warung, bisnis esek-esek yang dilakoni tersangka ini juga mengandalkan jejaring sosial media dan BBM untuk menggaet lelaki hidung belang.

Lebih lanjut Iwan juga menambahkan, tersangka yang melakoni bisnis esek-esek sejak enam bulan terakhir ini ternyata sudah banyak pelanggannya. Ini lantaran perempuan yang disediakan sebagian besar masih di bawah umur.

“Perempuan yang ditawarkan rata rata usianya masih di bawah umur dan mayoritas memang dari kalangan pelajar,” pungkasnya. (sgg/uki/nov)

GRESIK (BM) - Kemarau panjang membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Gresik, kekeringan.

Seperti di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, warga di Desa Delik Sumber terlihat antre untuk mengambil air bersih yang disediakan tim Relawan Gerakan Sosial (RGS), Selasa (6/10).

Puluhan ember dan tempat penampungan air berjejer di pinggir jalan.Warga pun mema-

dati jalan untuk mendapatkan air bersih dari tangki yang disiapkan tim RGS sebanyak 40 ribu liter.

Menurut Ketua pendiri RGS H Khozin pembagian air bersih itu dilakukan karena kekeringan yang melanda warga Desa Delik Sumber, hampir satu bulan.

Selain itu, warga yang tadinya memanfaatkan aliran air dari sungai setempat terhenti lantaran kondisi sungai yang me-

BM/SG

GRESIK (BM) - Penyidik Polres Gresik terus mengembangkan penyidikan kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur dan masih berstatus siswi SMA/SMK yang ada di Kota Santri.

Penyidik melakukan penelusuran salah satunya dengan membuka HP milik tersangka utama Wahyu Putri (20). Dalam upaya mengembangkan kasus itu akhirnya banyak ditemukan grup-grup Facebook mau pun Blackberry Messenger (BBM) yang memiliki nama sama dengan akun yang dikelola tersangka ini.

“Kita masih terus melakukan pendalaman. Pengakuan tersangka sebagai mucikari dan kita juga masih melakukan penelusuran BlackBerry dan HP milik tersangka,” terang Kasatreskrim Polres Gresik AKP Iwan Poerwanto.

Ditambahkan Iwan, grup yang dioperasikan tersangka selama ini merupakan penyedia perempuan muda atau siswi

KEMANUSIAAN: Sejumlah warga Desa Delik Sumber yang berbondongbondong mengambil bantuan air bersih karena telaga dan sungai setempat mengalami kekeringan.

nyusut dan mulai kering saat musim kemarau. “Akhirnya kita coba berikan bantuan air bersih tersebut di 8 titik dengan masing-masing titik sebanyak satu tangki yang kapasitasnya 5 ribu liter air,” ujarnya.

Bantuan yang diberikan ini, imbuh H Khozin setidaknya bisa mencukupi kebutuhan air masyarakat beberapa hari ke depan.

Terlebih, selama ini warga sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan MCK dan minum.

Sementara itu, Ketua RT 11/ RW 04, Sikin mengatakan, hampir setiap musim kemarau, warganya mengalami krisis air bersih. Hal itu, terjadi karena sekitar 90 persen warga Desa Delik Sumber mengandalkan air dari telaga dan sumur di wilayah setempat.

Upaya pengeboran sumur bor, kata Sikin pun sudah sering dilakukan warga. Namun semuanya berakhir nihil. Tidak ada satupun sumur bor yang dibuat tak rembesan airnya. (sgg/uki/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005

BM/UKI

Prostitusi Siswi di Bawah Umur, RGS Droping Air untukWarga Telusuri HP dan BB Milik Tersangka Desa Delik Sumber

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah

Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

16 www.beritametro.co.id

RABU, 7 OKTOBER 2015 2,35% IHSG

4,445

1,0% NIKKEI

18,186

1,6% STI

2,897

0,2% FTSE

6,311

0,9% KLCI

1,663

1,8% DJIA

16,776

1,6% NASDAQ 4,781

1,8% S&P500 1,987

HARGA EMAS JUAL (Rp/gr)

519,544

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

498,762

1,138.85

JUAL: 14.250,00 BELI : 14.230,00

JUAL: 10.009,74 BELI : 9.979,74

JUAL: 16.013,76 BELI : 15.913,76

JUAL: 10.181,02 BELI : 10.101,02

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 14,222

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 6 OKTOBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

OJK Beri Lampu Hijau BPD dan BPR Salurkan KUR JAKARTA (BM) - Minimnya penyerapan KUR terutama dalam hal penyaluran melalui bank BUMN yang telah ditunjuk. Padahal dana KUR yang disediakan mencapai angka Rp 20 triliun setelah diturunkan dari semula Rp 30 triliun, karena penyaluran sangat minim. Kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah memperluas cakupan penyaluran program Kredit Usaha

Rakyat (KUR). Kini penyaluran KUR bisa dilakukan selain melalui bank, tetapi juga pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pemerintah berniat memperluas penyaluran KUR untuk bidang-bidang baru, usahausaha start up, usaha pemula, termasuk di berbagai macam sektor ada industri kreatif dan industri yang berbasis teknologi.

“Tentu saja itu nanti tidak

hanya cakupannya yang dibuka, tetapi jumlah ataupun bank juga ditambah dan sedapat mungkin melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD),” tutur Ketua OJK Muliaman D Hadad di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10). Muliaman mengingatkan agar perluasan cakupan target penerima KUR tetap dilakukan selektif dengan mengacu juga pada performa pada musim KUR tahun lalu.

OJK juga memberikan pe-

FOTO: BM/IST

Muliaman D Hadad

luang yang memungkinkan melibatkan lembaga keuangan lain, misalnya dilalukan linkage antara bank dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “BPR menyalurkan, executing dia tapi kemudian dananya dari bank,” tutur Muliaman.

Tidak hanya BPR, menurut Muliaman, mungkin juga lembaga keuangan lain misalnya perusahaan pembiayaan, koperasi, dsb, juga diberikan kesempatan untuk ikut me-

nyalurkan KUR. “Tapi intinya dibuka tidak hanya cakupan areanya tapi juga pelaksananya dengan metode linkage sehingga dengan demikian kita berharap daya serapnya bisa lebih besar, dan tentu saja itu semua ini kita lakukan dengan mengacu betul pada prinsip-prinsip kehatihatian,” terang Muliaman.

Muliaman berharap, dengan perubahan yang mencakup perluasan area in-

SURABAYA (BM) - Permintaan akan bahan baku kakao untuk industri semakin meningkat. Kebutuhan bahan baku industri kakao dalam negeri secara nasional terdapat 20 pabrik pengolahan kakao. Dari total itu, hanya sekitar 15 pabrik yang beroperasi, empat di antaranya berada di Jatim. Selama ini industri di Jatim hanya mengolah bahan baku sebanyak 480-500 ton per tahun.

Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) siap menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah seperti Kalimantan untuk mendukung penyediaan pasokan biji kakao bagi industri di Jatim. Potensi produksi kakao dalam negeri masih besar, salah satunya di wilayah Kalimantan.

Namun selama ini kakao di wilayah tersebut banyak dikirim secara ilegal ke negara tetangga. “Bahkan mencapai 600 ton per bulan yang dikirim ke Malaysia. Kalau itu bisa dialihkan ke dalam negeri, industri siap menampung, salah satunya Cargil yang memiliki pabrik di Gresik Jatim.

Apalagi Kalimantan relatif dekat dengan Jatim, ketimbang industri lain di Jabar,” tegas Ketua APKAI Arif Zamroni di Surabaya kemarin.

“Padahal satu pabrik, seperti Cargil mampu mengolah 100 ton per hari. Jadi kapasitas terpakai masih rendah, kurang dari 20 persen,” ujarnya.

Pihaknya akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan tiga pemerintah daerah di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kesepakatan tersebut memuat ketiga wilayah menjadi sentra produksi kakao. Tahun depan, menyusul Kalimantan Barat.

“Kami sudah melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengalihkan produksi kakao yang biasanya dikirim ke Malaysia ke pabrik di Jatim. Seperti dari segi harga, kami jelas lebih bersaing. Misalnya kalau selama ini mereka menyelundupkan itu dengan harga Rp 21.000 per kg, maka pabrik di dalam negeri berani membeli lebih tinggi sekitar Rp 26.000-Rp 27.000 per kg.

Harganya sudah pasti bersaing,” urainya.

Selama ini kebutuhan kakao untuk industri di Jatim disuplai dari berbagai daerah di luar Jatim. Antara lain Maluku, NTT, NTB dan Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan karena jika hanya mengandalkan produksi dari lokal Jatim relatif rendah. (top/dra)

FOTO: BM/ALI

KERJASAMA: Tingkat biji Kakao APKAI mulai melirik Kalimantan untuk bahan baku di industri di Jatim. Wilayah Kalimantan memiliki kualitas tinggi biji Kakao dan lebih dekat dalam pengiriman buah Kakao di Jatim

FOTO : BM/ANTARA

Atasi Kebutuhan Kakao Jatim, APKAI Gandeng Pemerintah Kalimantan

dustri, kemudian moda distribusinya, maka program KUR ini bisa lebih banyak diserap, dan tahun ini bisa optimal.

“Tahun depan karena pemerintah juga merencanakan jumlah KUR yang juga besar, saya kira dengan landasan peraturan yang lebih akomodatif seperti ini, saya kira kemungkinan daya serapnya pada tahun yang akan datang itu lebih besar,” tutup mantan Deputi Gubernur BI itu.(nis/dra)

ROYAL PLAZA Moslem Fashion Festival 2015 Moslem Fashion Festival 2015 akan dimeriahkan dengan beberapa event dan kompetisi yang akan berlangsung di Royal Plaza Surabaya mulai 9-11 Oktober 2015.Festival yang akan ada serangkaian lomba diantaranya : Moslem Fashion Exhibition (25 stand), Moslem Fashion Parade Designer Surabaya & Jakarta, Moslem Fashion Competition, Young Designer Competition, Moslem Model Search, Design Illustration Competition, Fashion Photography Competition, Hijab Styling Competition, Moslem Fashion Kids Competition, (*)

GRAND CITY Jatim Fair 2015

GUCI BERMOTIF BATIK Pekerja menyelesaikan proses pembuatan motif batik dengan cat pada guci di Desa Melikan, Wedi, Klaten, Selasa (6/10). Guci bermotif batik tersebut dijual dengan harga Rp 75 ribu hingga Rp 200 ribu per guci tergantung ukuran dan kesulitan dalam pembuatannya.

RUU Pengampunan Pajak Jadi Prioritas DPR JAKARTA (BM) - RUU Pengampunan Pajak Nasional masuk dalam kategori mendesak dibutuhkan atau prioritas.

RUU Pengampunan Pajak Nasional atau tax amnesty tidak muncul tiba-tiba dari langit walaupun langsung menyalip puluhan RUU lain yang segera diselesaikan.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy meragukan efektivitas Undang-Undang Pengampunan Pajak Nasional yang sedang dibahas di DPR saat ini bisa mengembalikan dana-dana yang diparkir di luar negeri ke Indonesia.

“Saya tidak meyakini dengan UU Pengampunan Pajak Nasional atau Tax Amnesty ini uang akan kembali ke kandang, tak akan efektif, karena buruknya penegakan hukum di Indonesia,” kata Ichsanudin Noorsy di Jakarta, Selasa (6/ 10).

“Bobot kategori ini tidak lain

karena ada kalangan yang menyebut bahwa dengan adanya UU ini, para koruptor akan menarik dananya di luar negeri masuk ke Indonesia sekitar Rp 1.000 triliun,” kata Ichsanudin.

Angka Rp 1.000 triliun ini tambahnya, merupakan jumlah yang menggiurkan bagi penguasa di tengah kepercayaan terhadap rupiah sudah pada level yang buruk. Ichsanudin, menduga sebenarnya jumlah ini baru sekitar 80 persen.

Adanya nilai tukar rupiah 14.000 per 1 dolar AS, berdasarkan perhitungan dari dana yang dibawa lari pada krisis 1997-2004, jumlahnya mencapai Rp 1.220 triliun atau setara 87 miliar dolar AS. “Angka ini sudah saya kemukakan pada 2004 saat BPPN ditutup dan dilanjutkan dengan PT PPA. Hitungan ini nyaris sama dengan pernyataan seorang analis di Singapura,” kata Ichsanudin. Pertanyaannya sekarang soalnya bukan

hanya, apakah benar lewat UU Tax Amnesty itu maka hasil rampokan kembali ke kandang? Menurut Ichsanudin dampak dari UU ini adalah mempermalukan Indonesia di beberapa negara karena Indonesia sedang minta negara-negara tempat penyimpanan duit kotor itu untuk membuka informasi. Di saat yang sama, tambahnya kerja KPK seolah diciutkan karena koruptor dapat ampunan baik hartanya maupun badan dan nama baiknya.

Menurutnya, RUU Tax Amnesty sama dengan pengakuan, Indonesia adalah negeri koruptor yang baik hati kepada penjahatnya. Dalam perspektif pidana, memang dikenal asas pengampunan sepanjang yang bersangkutan membayar ganti rugi. Maka ganti rugi ini, tambah Ichsanudin kita tak tahu berapa tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang diatur dalam regulasi ini.(nis/dra)

Ini adalah perayaan HUT Jawa Timur, Jatim Fair hadir dengan mengusung tema "Semarak Belanja, Hiburan dan Rekreasi Keluarga". Acara ini akan dimeriahkan dengan pameran produk unggulan Indonesia dan tak letinggalan juga hiburan dari musisi nasional.

Acara Jatim Fair 2015 dilangsungkan pada 8-18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya. Beragam program acara menarik disertai bintang tamu papan atas akan ikut serta (*)

Industrial Mechathronics And Automation Competition (IMAC) 2015 IMAC 2015 adalah kompetisi di bidang Mekatronika dan Teknologi Otomasi. Para peserta berasal dari Universitas, InstitutTeknik dan SMA/SMK. Dalam kompetisi ini, peserta harus menunjukkan keterampilan mereka dan bersaing dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik.

Pada kompetisi ini, peserta dapat mengukur kemampuan mereka dan membangun semangat untuk memperbaikinya. Kompetisi akan berlangsung 19 - 24 Oktober 2015 di Grand City Surabaya.Biaya pendaftaran tergantung dari kategori kompetisi.

Ada beberapa kategori diantaranya : NI LabVIEW Competition 2015,Siemens SciTech Competition 2015, Rockwell Automation Competition 2015,Mechatronics, Robotic and Automation Competition 2015.

Bagi yang ingin mejadi calon peserta Industrial Mechatronics and Automation Competition 2015 (IMAC 2015), yang menjadi bagian dari Industrial Mechatronics and Automation Exhibition 2015 (IMAE 2015), dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tersebut, maka panitia akan menyelenggarakan workshop yang berisikan materi mengenai hardware maupun software yang akan digunakan saat perlombaan. Akan tetapi, apabila ada peserta yang menginginkan adanya tambahan workshop dapat didiskusikan dengan panitia. (*)

Tren Properti saat Ini, Upgrade Mall Lama JAKARTA (BM) – Semenjak pemerintah berencana melakukan moratorium pendirian mall baru dan mengurangi pengembangan toko ritel modern di daerah dengan merevisi Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Konsultan properti Colliers International menyatakan akibat moratorium pembangunan bangunan mal baru seperti di Jakarta, maka saat ini ada tren atau kecenderungan pemutakhiran mal baru di atas bangunan mal lama.

“Tren beberapa tahun terakhir (akibat moratorium pembangunan mal di ibukota), mendorong mal-mal yang sudah tidak menarik lagi secara fisik di-upgrade (dimutakhirkan),” kata Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto di Jakarta, Selasa (6/10).

buhan mal-mal baru di ibukota,” katanya. “Kami tidak bisa hanya merevisi Surat Edaran Menteri Perdagangan No 1310/2014 saja, kami akan revisi Peraturan Presiden,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina.

Srie mengatakan, sesungguhnya permintaan untuk revisi ter-

FOTO: BM/MADJI

REVISI : Pemerintah segera melakukan revisi terkait keberadaan mall yang mulai menjamur dengan moratorium, sehingga banyak mall lama yang diupgrade untuk mensiasatinya.

Ferry mencontohkan, ada pembangunan pusat perbelanjaan baru yang sedang berlangsung di kawasan Jakarta Barat yang dibangun di atas bangunan mal lama. Hal itu, ujar dia,

agar mal dapat lebih menarik bagi pihak penyewa sehingga juga bisa meningkatkan harga sewa.

“Hal baik bagi moratorium adalah kita tidak lagi melihat pertum-

sebut disampaikan oleh kelompok kerja deregulasi hanya untuk Surat Edaran Mendag No. 1310/MDAG/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern, namun, jika hanya surat edaran tersebut yang direvisi maka akan bertentangan dengan aturan diatasnya.

Srie menjelaskan, dalam Surat Edaran Mendag No.1310/2014

yang berdasarkan Perpres No112/ 2007 itu mewajibkan pendirian toko ritel modern harus memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), namun, hingga saat ini terhitung baru sembilan daerah yang memilik. Sejauh ini, baru sembilan daerah yang memiliki aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).(nis/dra)