Berita Metro Edisi 8 Oktober 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Usai Revisi UU KPK, Kini Ampuni Koruptor Lagi-lagi Politikus PDIP di Barisan Terdepan JAKARTA (BM) - Kinerja legislasi DPR dianggap masih rendah saat usianya memasuki satu tahun. Seolah ingin memperbaiki kinerja legislasi, para wakil rakyat kemudian membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) untuk diusulkan menjadi inisiatif DPR. Sayang, alih-alih mendapat simpati, tiga produk RUU yang kinidisiapkanDPRjustrumemicu kontroversi. Ketiga RUU tersebut yakni tentang kebudayaan, revisi UU tentang KPK, dan RUU tentang Pengampunan Nasional.

RUU Pengampunan Nasional diwacanakan bisa mengampuni para koruptor. Dalam dokumen berjudul ‘Urgensi Usul Inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-

Undang Pengampunan Nasional’, disampaikan bagaimana pertumbuhan ekonomi negara di 2015 melambat. Salah satu peran pembiayaan pembangunan adalah lewat penerimaan pajak.

“Salah satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhanWajibPajakadalahdengan memberikan Pengampunan Nasional kepada Pembayar Pajak (tax payers) atau yang lazim disebut dengan istilah pengampunan pajak (tax amnesty),” demikian bunyi dokumen tersebut.

“Dengankebijakantaxamnesty inilah akan menjadikan semua pihak memulai dengan lebaran baru yang bersih,” lanjutnya.

Baca: Usai... Hal 7

FOTO: BM/ANTARA

UMUMKAN KEBIJAKAN : Menko Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kanan) didampingi Menteri ESDM Sudirman Said (dari kanan-kiri), Menteri ATR/Kepala BPN Fery Mursyidan Baldan, Seskab Pramono Anung, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, serta Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara berdiskusi saat mengumumkan paket Kebijakan Ekonomi Tahap III di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10).

Harga Solar Turun, Premium Tetap Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III Diluncurkan JAKARTA (BM) - Upaya mengatasi pelemahan ekonomi terus dilakukan.

Kemarin, Rabu (7/10), pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III. Paket ini untuk melengkapi dua paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo September 2015 lalu.

Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

“Untuk kali ini pemerintah menambahkan satu hal lagi selain kemudahan

dan kejelasan berusaha, yaitu menekan biaya,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Istana Kepresidenan.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III ini mencakup tiga wilayah kebijakan.

Pertama, penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas. Kedua, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Untuk harga BBM. Harga Avtur, elpiji 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015. Harga solar

turun Rp 200 per liter baik untuk solar bersubsidi maupun non-subsidi.

Dengan penurunan ini harga eceran solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini berlaku tiga hari sejak pengumuman ini.

Harga BBM jenis premium tetap alias tidak berubah, yakni Rp 7.400 per liter (Jawa-Madura-Bali/Jamali) dan Rp 7.300 per liter (luar Jamali).

Tarif Listrik, untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjustment). Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah

malam pukul 23.00 hingga pagi hari pukul 08.00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke13, khusus untuk industri padat karya.

Untuk perluasan penerima KUR, setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12%, pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Baca: Harga ... Hal 7

Nasib Tiga Daerah di Pilkada Serentak

Bawaslu Beri Angin Segar untuk Calon Tunggal

LPSK Lindungi 12 Saksi Selok Awar-Awar Hal 02

Animo Transmigrasi Tinggi, Anggaran Tak Mencukupi Hal 03

Bantah Mati Suri, PKB Tunggu Situasi Hal 08

KY: Hakim JUga Keluhkan Pers Hal 13

JAKARTA (BM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengharapkan penyelenggara pemilu, KPU juga berupaya seoptimal mungkin agar tiga daerah yang hanya mempunyai pasangan calon (paslon) tunggal dapat menggelar pemilihan kepada daerah (pilkada) 2015. “Itu berdasarkan diskusi awal kami di Bawaslu supaya KPU sedapat mungkin bisa meloloskan tiga kabupaten itu untuk menyelenggarakan Pilkada,” kata Muhammad setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPD

dan KPU di Gedung MPR/DPR RI, Rabu (7/10).

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya sudah menentukan jadwal rapat koordinasi (rakor) dengan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk membahas apakah memungkinkantigakabupatenitu bisa mengikuti Pilkada atau tidak.

“Kalau tiga pasangan calon tersebut bisa diikutsertakan, kenapa tidak? Ini kan hanya masalah teknis saja,” kata Muhammad.

Baca: Bawaslu... Hal 7

FOTO: BM/ANTARA

INDEKS KERAWANAN PEMILU: Ketua Bawaslu, Muhammad menjadi pembicara dalam kuliah umum Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Dalam Pilkada Serentak 2015 di Kampus Unismuh, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/10).

FOTO: BM/ANTARA

KPK TOLAK REVISI UU KPK: Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (kanan) didampingi Plt Wakil Ketua Johan Budi (kiri) memberikan keterangan pers terkait revisi Undang-Undang KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10). KPK menyatakan menolak draf revisi UndangUndang KPK yang diusulkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 oleh DPR karena dinilai semakin melemahkan kinerja lembaga antirasuah itu.

Presiden Hari Ini ke Sumatera

Pro Kontra Uluran Tetangga untuk Kabut Asap JAKARTA(BM)–PresidenJoko Widodo (Jokowi) didesak anggota DPR RI untuk turun langsung memimpin penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jika ingin mengetahui sejauh mana penderitaan warga dipulauSumateradanKalimantan.

Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron mengatakan desakan itu keluar lantaran sikap pemerintah

Penemu Obat Malaria dan Parasit Raih Nobel Kedokteran

Harga solar turun, premium tetap Masih jauh dari harapan rakyat kecil..

Tu adalah ilmuwan kedokteran dari China. Ia menjadi perempuan ke-12 yang memenangkan hadiah Novel Kedokteran.

Obat Artemisinin yang dikembangkannya ini secara signifikan menurunkan laju kematian akibat malaria.

Campbell dari Irlandia dan Omura dari

Usai revisi UU KPK, kini ampuni koruptor Catat partai yang mendukung..

Jepang masing-masing membuat penemuan yang membuka jalan pengembangan obat untuk mengatasi kebutaan sungai dan filariasis atau kaki gajah yang disebabkan parasit cacing gelang.

Panitia Nobel mengatakan, kedua temuan trio ilmuwan ini telah memberi umat manusia cara baru yang ampuh untuk memerangi penyakit-penyakit berbahaya yang diderita ratusan juta orang setiap tahunnya. Ketiganya berbagi hadiah Nobel 8 juta Kron Swedia atau sekitar 946.488 dollar AS atau sekitar Rp 13 miliar.

Baca: Penemu... Hal 7

FOTO : ISTIMEWA

MIKROBIOLOGI: Satoshi Omura, ahli mikrobiologi Jepang termasuk salah seorang dari tiga pemenang Nobel bidang Kedokteran. Ia sukses mengisolasi strain baru Streptomyces.

PRAKIRAAN CUACA SURABAYA CERAH Suhu 24-35°C

JAKARTA HUJAN RINGAN Suhu 25-34°C

SPIRIT DENPASAR BERAWAN Suhu 24-33°C

Baca: Pro Kontra... Hal 7

Kedaulatan vs Privatisasi

Trio Ilmuwan Temukan Cara Ampuh Perangi Penyakit Berbahaya Panitia Nobel tahun ini menganugerahkan Nobel bidang kedokteran pada trio ilmuwan, William C.Campbell dan Satoshi Omura untuk penemuan obat parasit cacing gelang dan Tu Youyou yang menemukan obat malaria.

yang tak kunjung menetapkan kondisi ini sebagai bencana nasional.

“Padahal dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, maka semua potensi dapat dikerahkan untuk mengatasi bahaya kabut asap yang di beberapa daerah sudah menelan korban jiwa.

“Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri anda. Cobalah lihat kupu-kupu, seandainya saja ia memiliki keraguan, maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang merangkak.”

- Larispique Philidor -

Asing Kuasai 16 Pulau Sejak 2014 MEDAN (BM) – Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ternyata masih penuh cobaan. Beberapa usaha diketahui menggerus kedaulatan, termasuk penguasaan wilayah oleh pihak asing, seperti pulau atau gugusan perairan yang menodai konstitusi, yakni pasal 28 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945.

SekretarisJenderal(Sekjen)KoalisiRakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halimmengatakansedikitnyaada16pulau dangugusannyadiIndonesiatelahdikuasai asing sejak tahun 2014. “Fakta ini menunjukkanbahwapraktekprivatisasidan komersialisasi wilayah pesisir dan pulaupulaukecilmasihterusberlangsung.Padahal Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwakeduapraktekinimelawankonstitusi, yakniPasal28dan33UUDTahun1945,”ujar Halim, Rabu (7/10).

Baca: Asing... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Polda Periksa Tiga Pejabat Lumajang

LPSK Lindungi 12 Saksi Selok Awar-Awar

Tak Cukup dengan Harga Solar Turun

P

emerintah telah mengeluarkan paket kebijakan jilid III. Salah satu poin dari paket kebijakan itu adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

Setelahmenurunkanhargaavturdanpertalitepada1Oktober 2015, kini harga solar dipangkas dari Rp 6.900 per liter menjadi Rp 6.700 per liter. Tapi harga premium tidak berubah.

Kita berharap kebijakan pemerintah ini akan memberikan dampak positif, khususnya di sektor industri.

Sejumlah sektor industri seperti manufaktur atau sektor pariwisata yang tergolong industri padat angkutan, selama ini menempatkan BBM sebagai kontributor beban terbesar.

Tapi pemerintah harus ingat bahwa dorongan pada sektor industri masih salah satu di antara berbagai hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi negara. Pemulihan perekonomian memang tidak bisa dilakukan secara instan, seperti cukup dengan menurunkan harga solar sebesar Rp 200.

Hanya dengan tiga paket kebijakan ekonomi, juga tidak ada jaminan bahwa harga barang kebutuhan akan turun, atau daya beli masyarakat meningkat. Memang secara hukum ekonomi, ketika beban distribusi berkurang, maka seharusnya harga barang juga akan turun.

Tapi kita harus memahami bahwa penurunan harga barang di Indonesia tak semudah itu. BBM merupakan persoalan yang tidak sederhana. Apalagi jika diharapkan menciptakan efek domino berupa penurunan harga barang. Hal ini sudah terbukti bertahun-tahun ketika harga BBM diturunkan, tapi harga barang tetap tinggi.

Yang ada, justru ketika harga BBM naik, harga barang kebutuhan cenderung akan naik. Maka dari itu, kebijakan penurunan harga solar kali ini seharusnya juga diikuti dengan gerak cepat pemerintah untuk sejumlah persoalan.

Dengan kata lain, penghematan dunia usaha karena penurunan harga solar juga harus dilanjutkan dengan kebijakan lain yang meringankan sektor usaha. Perlu dipikirkan pula bagaimana biaya impor bahan baku jadi lebih ringan, pembiayaan yang lebih mudah, serta kemudahan lainnya. Jika beragam kemudahan itu terwujud, bukan tidak mungkin sektor usaha akan bergairah, sehingga gelombang besar-besaran PHK pekerja bisa diminimalisir.

Inilah yang menjadi PR pemerintah selanjutnya.

Diakui atau tidak, beragam kemudahan tersebut sejauh ini belum menjawab keluhan para pelaku usaha. Kemarin (7/10), Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyampaikan keluhannya soal serbuan produk ilegal pada Presiden Joko Widodo.

Serbuan produk ilegal yang lebih murah, diakui menjadi pukulan tambahan bagi pengusaha lokal yang sebelumnya diterpa perlambatan ekonomi. Hal ini tentu menjadi peringatan bagi pemerintah. Terlebih, ada 2,74 juta tenaga kerja dari sektor industri tekstil. Dan sejauh ini ada 36 ribu yang sudah terkena PHK. Di luar serbuan produk ilegal, dunia usaha juga masih dihadapkan berbagai kesulitan seperti tarik ulur kepentingan pengusaha dan buruh, aturan izin usaha, dan banyak hal lainnya. Tapi bagaimana pun juga, kita patut memahami spirit paket kebijakan ekonomi jilid III adalah untuk memberikan kemudahan dunia usaha. Kita patut mengapresiasi, dan berharap respon pengusaha, masyarakat, dan investor pun akan positif. (*)

FOTO: BM/ANTARA

BELUM AMAN: Kendati sudah puluhan tersangka diamankan Polda Jatim, namun keamanan belasan saksi pembunuhan dan penganiayaan aktivis lingkungan Desa Selok Awar-Awar yang menolak pertambangan pasir, namun pengaruh kuat kades setempat masih berpotensi mengganggu keamanan warga. Terutama saksi yang melihat langsung penganiayaan M Tosan dan Salim Kancil yang akhirnya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.

LUMAJANG (BM) - Sebanyak 12 saksi kasus pembunuhan dan penganiayaan Salim Kancil dan Tosan, dua aktivis antitambang Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Tim LPSK sudah mendatangi sejumlah saksi dan keluarga korban untuk memberikan perlindungan. Namun, saya tidak tahu pasti teknis perlindungan seperti apa yang diberikan LPSK,” kata Koordinator LSM Laskar Hijau A’ak Abdullah Al-Kuddus yang menjadi tim advokasi kasus tersebut di Lumajang, Rabu (7/10).

Menurut dia, saksi dan keluarga korban yang mendapat-

FOTO: BM/ANTARA

PATROLI PERBATASAN Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste melakukan pengecekan koordinat tapal batas negara di daerah Pos Nunura Desa Tohe, Reihat, Belu, NTT, Rabu (7/10). Patroli rutin tersebut dilakukan untuk mengecek tapal batas negara sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif untuk keamanan warga Indonesia.

kan perlindungan LPSK, yakni keluarga Salim Kancil, keluarga Tosan, saksi yang diduga mengetahui kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang, di antaranya IM, RN, AH, IN, SI, dan RD. “Kondisi saksi dan keluarga korban masih mengalami trauma meskipun kondisi secara umum di Desa Selok Awar-Awar sudah mulai kondusif,” ucap aktivis lingkungan itu.

Ia berharap LPSK memberikan perlindungan secara penuh kepada keluarga korban dan saksi yang nantinya memberikan keterangan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang.

“Keluarga korban dan para saksi harus mendapatkan

jaminan perlindungan penuh dari LPSK sehingga mereka tidak dibayang-bayangi ketakutan yang berkepanjangan dari kasus pasir berdarah di Lumajang itu,” tuturnya.

Sementara itu, rilis dari laman resmi LPSK Nomor 073/PR/ LPSK/X/2015 menyebutkan LPSK memproses perlindungan terhadap 12 saksi terkait dengan pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan. Tim LPSK juga sudah turun ke Lumajang pada hari Jumat (2/10) dengan mendatangi Polres Lumajang dan Polda Jatim untuk mendapat keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus itu, kemudian bertemu dengan 12 orang saksi yang sudah mengajukan permo-

honan perlindungan.

LPSK akan terus memantau situasi di desa tersebut untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan ancaman yang diterima oleh 12 saksi tersebut dan juga kemungkinan adanya warga Desa Selok AwarAwar lain yang berpotensi menjadi saksi dan mendapat ancaman dari orang-orang suruhan Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Tim penyidik Polda Jatim sendiri terus melakukan penyidikan terhadap berbagai pihak yang ada dalam kaitan aktivitas pertambangan atau ilegal minning. Kemarin, tiga dari tiga instansi berbeda menjalani pemeriksaan di Polda Jatim.

Dari informasi Kabid Humas Polda Jatim, tiga instansi yang kini dilakukan pemeriksaan mulai dari camat Pasirian, Lumajang, kabag ekonomi Pemkab Lumajang dan perhutani Lumajang.

Pemeriksaan atas tiga instansi tersebut untuk mencari pihakpihak yang turut dalam aktivitas illegal minning. Hingga saat ini Polda Jatim baru menetapkan 37 tersangka, terdiri dari 13 tersangka dalam kasus ilegal minning termasuk tersangka kepala desa, Hariyono dan tersangka R, pemilik alat berat.

Enam diantara tersangka tersebut juga terlibat dalam kasus penganiayaan M Tosan dan pembunuhan Salim Kancil. (at/epe)

Konten Negatif Gampang Diakses

DEMONSTRASI

Menteri PPPA: Teknologi Picu Kekerasan Anak Meningkat

Pekerja Tagih Upah Pengerjaan Proyek Kedubes Arab Saudi

JAKARTA (BM) – Berita kekerasan antaranak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kekerasan seksual menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, diindikasikan kian mudahnya masyarakat mengakses internet.

Kendati pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah berupaya melakukan pemblokiran situs negatif, namun akses mendapatkan masih saja mudah dilakukan, termasuk oleh anak-anak.

“Asumsi saya ke teknologi, karena sekarang internet bisa digunakan oleh siapa saja. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa,” katanya, Rabu (7/10). Yohana menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia terima, kebanyakan pelaku pencabulan dominan dilakukan oleh kaum pria. “Perempuan tidak mencabuli anak-anak. Biasanya itu laki-laki, jadi kita harus cari tahu kenapa itu,” kata Yohana.

FOTO:BM/IST

Yohana Yembise Menteri Yohana mendatangi Sebelumnya, Ketua Umum PKB rumah PNF setelah sebelumnya Muhaimin Iskandar, Pemerhati Anak banyak pejabat negara, tokoh Seto Mulyadi, Kadiv Humas Mabes nasional dan politikus menemui Polri Irjen Anton Charliyan, Ketua keluarga korban pembunuhan yang KPAI Asrorun Niam, Ketua Komnas jasadnya ditemukan dalam sebuah Perlindungan Anak Arist Merdeka kardus bekas di tempat sampah.

Sirait, dan dikabarkan juga Menteri Selain keji, hasil visum menyebutkan Sosial Khofifah Indarparawansah PNF juga jadi korban kekerasan akan menyambangi rumah duka di seksual.

Rawalele, Kalideres. (vvn/epe)

JAKARTA (BM) - Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, jadi sasaran unjuk rasa pekerja PT Packet System Indonesia (PSI), Rabu (7/10). Mereka menuntut kepastian pelunasan utang proyek di Kedutaan kerajaan petrodollar sebesar Rp 25 miliar. Aksi kemarin kedua kalinya terjadi dalam pekan ini.

PT PSI sejak 2014, dilibatkan PT Nexevi untuk mengerjakan proyek arsitektur bangunan, sistem jaringan, sistem keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan kontrol akses serta instalasi data. Nilai proyeknya mencapai 1.671.281,54 dolar Amerika.

Namun pembayaran baru disetorkan senilai 195.578,78 dolar Amerika. Sehingga masih ada total senilai 1.475.702,76 dolar Amerika yang belum dibayarkan yang harusnya sudah clear Juli 2015.

Pekerja PT PSI menerangkan, persoalan ini sebenarnya sudah coba dimediasi dua pekan lalu.

Namun itikad baik pekerja tidak digubris pihak kedutaan. Termasuk permintaan ada diskusi yang melibatkan PT PSI selaku kontraktor dan PT Nexevei.

“Tujuan aksi kami adalah untuk membuat public pressure bagi Kedutaan Arab Saudi agar mau berdiskusi bersama kami” kata seorang perwakilan PT PSI. (vvn/epe)

Darurat Narkoba, BNN Bentuk Pasukan Khusus Indonesia Diserbu 38 Jenis Baru JAKARTA (BM) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, saat ini BNN sedang membentuk pasukan khusus untuk memberantas narkoba di tempat hiburan malam di kotakota besar di Indonesia. Sebab, saat ini BNN berencana melakukan operasi peredaran narkoba di tempat hiburan malam atau diskotik. “Pasukan ini tidak mudah dipengaruhi apa-apa,” katanya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/10).

Namun, Budi tidak mau menjelaskan secara rinci nama pasukan khusus yang diben-

tuknya dan kapan mulai menjalankan tugasnya. Sebab kata dia, pasukan khusus ini sedang dilatih oleh mantan Kabareskrim ini. “Nanti kalau sudah resmi kebentuk akan diberi nama, cara kerjanya mirip siluman atau operasinya silent (diam-diam).

Nanti kalian akan lihat sendiri pasukan ini,” kata dia.

Lanjut dia, pihaknya akan mengutamakan pasukan khusus ini bekerja memberantas narkoba di diskotik kawasan Jakarta. Dia juga menyakini pasukan khusus ini tak akan buat kegaduhan. “Mungkin belum biasa saja pasti dibilang

gaduh tapi lama-lama tidak lah.

Barometer kami Ibu Kota Jakarta dan kota-kota besar nanti,” ujar dia.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan penertiban tempat hiburan malam atau diskotik. Bahkan Pemprov DKI akan mencabut izin dan menutup tempat hiburan malam jika dijadikan tempat peredaran narkoba. Hal ini dilakukan mengingat selama ini diskotik dan tempat hiburan malam di Jakarta diduga sudah menjadi tempat peredaran narkoba.

Selain antisipasi peredaran di

ruang publik, BNN juga tengah serius mengidentifikasi 38 jenis narkotika yang ternyata belum masuk kategori unsur tindak pidana di Indonesia. “Itu harus kita perhatikan, aturan hukum perlu diperbaiki,” sebut Kepala BNN. Budi menuturkan petugas BNN dan Polri berupaya meneliti guna mengidentifikasi berbagai bahan pembuatan narkotika yang terungkap bahan baku selain dari dalam negeri, juga didatangkan dari China. “Bahan campurannya sebagian dari ganja, ekstasi dan tembakau,” ungkapnya. (at/epe)

FOTO: BM/ANTARA

JARINGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL: Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian (ketiga kanan) Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (ketiga kiri), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kedua kiri) dan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat (kiri) menunjukkan barang bukti saat gelar kasus narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan internasional di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/10).

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Gagal Tangani Sengketa, Karyawan Nusapro Laporkan Disnaker ke Dewan Anggota Komisi A: Akan Kita Panggil Pihak Terkait

BM/ROFIQ KURDI

KLAIM TAK DIBAYAR: Perwakilan karyawan PT Nusapro Telemedia saat ditemui anggota DPRD Jatim, Rabu (7/10).

SURABAYA (BM) – Puluhan karyawan PT Nusapro Telemedia selaku rekanan PT Indosat menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim, Rabu (7/10). Aksi ini sekaligus bertepatan dengan International World Day for Decent Work (hari Internasional Kerja Layak) yang diperingatan setiap 7 Oktober sejak enam tahun lalu.

Dalam aksinya, karyawan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera In-

ungkap koordinator KSBSI Jatim, Mohammad Soim.

Pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini mengatakan karyawan mendesak DPRD Jatim agar merekomendasikan pihak kepolisian untuk menangkap manajemen PT Nusapro Telemedia Persada yang telah menelantarkan karyawannya yang tidak mengupah sesuai UMK. “Bagi kami itu sebagai bentuk kejahatan, polisi harus tangkap mereka,” pintanya.

donesia (KSBSI) Jawa Timur itu melaporkan Disnaker Kota Surabaya yang dianggap tak serius dalam menangani sengketa antara karyawan dan perusahaan.

“Anjuran Disnaker Surabaya tidak sesuai pendapat hukum ketenagakerjaan berubah-ubah.

Mereka minta agar pembayaran upah terhadap karyawan dibayarkan perusahaan namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Sudah empat bulan lamanya tak terealisasi,”

Perwakilan buruh kemudian diterima dua anggota DPRD Jatim, salah satunya anggota Komisi A dari Fraksi Demokrat, Hartoyo.

Usai pertemuan, Hartoyo menegaskan tuntutan itu memang hak karyawan yang selama ini mengaku tidak diberikan sesuai dengan aturan yang ada.

“Mereka ini kan sebenarnya sudah menuntut ke dinas yang berwenang, tapi selama ini buntu, sampai ke Jatim karena lintas kabupaten/kota. Ada Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo dan Surabaya,” katanya.

Langkah apa yang akan diambil dewan? “Saya akan memanggil bersama Disnaker, perusahaan, pihak terkait, tinggal cross-check.Alasannyaapakokbelum terbayar. Sementara itu, karenasayabelumtahualasannya, apakah benar yang disampaikan teman-teman itu,” tandasnya.

Terkait pengaduan lintas kabupaten/kota ini, Soim menambahkan karena Nusapro memiliki lima kantor, masing-masing di Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jemursari danArifRahman(Surabaya). (rdl)

Animo Transmigrasi Tinggi, Anggaran Tak Mencukupi SURABAYA (BM) - Tingginya animo warga Jawa Timur menjadi transmigran ke luar Pulau Jawa tak sebanding dengan kemampuan Pemprov Jatim. Padahal, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk), Soekardo setiap tahun ada 2.000 kepala keluarga (KK) asal Jatim yang berminat menjadi transmigran. Sayangnya, Pemprov hanya mampu memberangkatkan 100 KK per tahun karena kendala anggaran.

Fakta itu mendapat perhatian serius dari Komisi E DPRD Jatim yang menjadi mitra kerja Disnakertransduk. Lantaran

setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki nasib, Komisi E akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk pos transmigrasi.

“Saya akan tanyakan ke pimpinan Komisi E, apakah masih memungkinkan melakukan penambahan anggaran untuk pos transmigrasi,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan, Rabu (7/10).

“Sebab saat ini proses pembahasan Rencana APBD 2016 tengah berjalan. Kalau masih memungkinkanharusditambahagar bisa mengakomodir minat warga untuk ikut program transmigrasi,”

urai politikus Nasdem itu.

Eksan menyambut baik tingginya warga Jatim untuk mengikuti program transmigrasi.

Hal itu, menurutnya, lebih baik ketimbang mereka mencari peruntungan ke luar negeri dengan perbedaan budaya dan bahasa yang mencolok.

Menurutnya, transmigrasi itu tak hanya punya makna ekonomis dalam rangka merubah tingkat kehidupan menjadi lebih baik, tetap ada makna sosiologis yang terkandung di dalam program yang mulai dicanangkan oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru.

Eksan melanjutkan, dengan

kedatangan para transmigran dari Jawa ke Sulawesi, Kalimantan dan Papua, akan menciptakan pembauran dalam kerangka pluralisme. Bahkan tak jarang menimbulkan pernikahan antara warga pendatang dengan warga setempat. Kenyataan itu penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai keberagaman.

“Program transmigrasi itu bisa meredam potensi separatis.

Para transmigran itu bisa menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI di pulau-pulau terluar yang jauh dari pusat kekuasaan,” beber orang nomor satu di Par-

ISTIMEWA

Komisi E Siap PerjuangkanTambahan Anggaran di APBD 2016

Mochammad Eksan

tai Nasdem Jember tersebut.

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Nurul Islam itu berharap pemerintah pusat juga

memberi perhatian khusus kepada warga Jatim yang punya nasionalisme tinggi, untuk membangun wilayah NKRI yang terpencil dan jauh dari kampung halaman. Paling tidak Kementerian Desa dan Transmigrasi bisa memberi dukungan anggaran kepada warga yang ingin melakukan transmigrasi.

“Pasca Orde Baru, program transmigrasi tak lagi mendapat perhatian khusus. Hal itu berbanding terbalik dengan besarnya perhatian pemerintah terhadap buruh migran,” katanya.

“Saya berharap di era pemerintahan Jokowi ini program transmigrasi bisa mendapat perhatian karena sejalan dengan program Nawacita di antaranya

2,4 Juta Anak Belum Miliki Akta Kelahiran Akibat Pernikahan Siri dan Sulit Lengkapi Dokumen SURABAYA (BM) - Masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur ternyata belum 100 persen memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan catatan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, terdapat empat kota di Jatim yang kalangan anaknya sudah memiliki akta kelahiran di atas 75 persen. Rinciannya, Kota Kediri 80,07 persen, Kota Pasuruan 78,93 persen, Kota Mojokerto 78,67 persen,

dan Kota Blitar 76,83 persen.

Sedangkan data cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Jatim per Agustus 2015 sebanyak 7,8 juta anak telah memiliki.

Jumlah ini setara dengan 75,85 persen dari wajib akta kelahiran (0-18 tahun) sebanyak 10,29 juta.

“Yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 2,485 juta. Ini disebabkan tidak dilaporkannya anak dari pernikahan siri dan adanya persyaratan yang sulit

dilengkapi oleh pemohon seperti surat keterangan lahir dari bidan/RS, dan status anak yang tidak jelas asal usulnya,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo saat menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Grahadi Surabaya, Selasa (6/10) malam.

Menurutnya, untuk mengejar angka 100 persen dilakukan kemudahan serta inovasi pemerintah kabupaten/kota. “Kami

mendorong seluruh daerah untuk mencapai angka 100 persen secepatnya,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Sementara itu Kemendagri menyiapkan sejumlah kebijakan dan langkah untuk mencapai target cakupan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi kalangan anak usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun.

“Ada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh ditemui di sela pembukaan Rakernas Pencatatan Sipil 2015 di Grahadi.

Beberapa langkah yang ditempuh, katanya, pemerintah pusat melalui Kemendagri menetapkan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan anggaran bagi daerah dalam mendukung upaya

peningkatan akta kelahiran.

Lanjutnya, pemerintah provinsi perlu melakukan fasilitasi kepada kabupaten/kota, di antaranya sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil berkomitmen meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran dengan lebih bertumpu pada pelayanan jemput bola/ pelayanan keliling dan pelayanan terpadu.

“Ada juga pemanfaatan SIAK dalam pelayanan, mengkonversi datapelayanankelahirannon-SIAK ke dalam databasa SIAK, melakukan pemasukan ulang data register akta kelahiran ke dalam database SIAK, serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan,” ucapnya.(zal/rdl)

AKTA KELAHIRAN ANAK DI JAWA TIMUR · Anak dengan akta: 7,8 juta (Per Agustus 2015) Setara 75,85% dari wajib akta kelahiran (0-18 tahun) 10,29 juta. · Anak belum miliki akta: 2,485 juta.

Penyebab Anak Belum Miliki Akta · Tidak dilaporkan karena pernikahan siri. · Persyaratan yang sulit dilengkapi pemohon, seperti surat keterangan lahir dari bidan/RS. · Atatus anak yang tidak jelas asal usulnya.

BM/FAIZAL ABDILLAH

PENGHARGAAN: Gubernur Soekarwo menerima piagam Penghargaan Atas Dukungan Penyelenggaraan Rakernas Capil Angkatan II/2015 dari Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (7/10)

· · · ·

Akta Kelahiran di Atas 75 Persen Kota Kediri: 80,07 Kota Pasuruan: 78,93 Kota Mojokerto 78,67 Kota Blitar 76,83

· · · · ·

Target 2015: 2016: 2017: 2018: 2019:

Kepemilikan Akta 75% 77,5% 80% 82,5% 85% * Sumber: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

“

Saya akan tanyakan ke pimpinan Komisi E, apakah masih memungkinkan melakukan penambahan anggaran untuk pos transmigrasi. Sebab saat ini proses pembahasan Rencana APBD 2016 tengah berjalan.”

- MOCHAMMAD EKSAN -

Anggota Komisi E DPRD Jatim

membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkokoh kebhinekaan,” beber Presidium KAHMI Jember tersebut. (rdl)

Pilkada Serentak

Pemprov Dorong KPU Proses Calon Tunggal SURABAYA (BM) – Pemprov Jawa Timur mendorong KPU setempat memproses teknis calon tunggal yang oleh Mahkamah Konstitusi(MK)telahdiputuskandanberhak ikut dalam Pilkada serentak, 9 Desember 2015. “Kami mendorong KPU provinsi dan daerahbekerjadanmempercepatteknisnya, terutama di daerah yang diikuti calon tunggal,” ujar Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Rabu (7/10).

Di wilayahnya, dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak, hanya satu daerah diikuti calon tunggal, yakni Kabupaten Blitar.

Dari tiga kali masa pendaftaran, hanya pasangan RijantoMarhaenis yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra mendaftar ke KPU setempat.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, Pemprov Jatim sifatnya hanya mendorong karena segala teknis dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dibantu Panitia Pengawas.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap KPU segera menyelesaikan revisi Peraturan KPU tentang pemilihan kepala daerah serentak yang bisa mengakomodasi calon tunggal. “KPU sudah mempersiapkan perubahan peraturan KPU, semoga segera selesai dan segera dikonsultasikan ke DPR,” katanya.

Dengan adanya keputusan MK terkait calon tunggal, pemerintah juga mempersiapkan untuk mengusulkan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, termasuk juga undang-undang tentang partai politik.

Selain Kabupaten Blitar, terdapat dua daerah lagi yang hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sebelumnya, pada keputusannya 29 September 2015, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. MK mengizinkan daerah yang memiliki pasangan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.

Hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. (ara/rdl)

Penuhi Hak Konstitusional Anak, Mulai 2016 Bayi di Indonesia Ber-KTP

Belum KTP Elektronik, setelah 18 Tahun Baru Wajib Perekaman Pemilik Kartu tanda penduduk (KTP) berumur 17 tahun ke atas. Itu dulu. Ke depan anak 0-17 tahun bakal memiliki KTP sebagai identitas sekaligus bentuk pemenuhan hak anak.

FAIZAL ABDILLAH – SURABAYA KTP anak akan mulai diberlakukan pada 2016 untuk kabupaten/kota yang saat ini capaian akta kelahiran anak sudah mencapai di atas 75 persen. Lalu pada 2017 akan menjadi bagian dari program nasional, sehingga seluruh anak WNI yang baru lahir memiliki KTP. Beberapa daerah yang mulai tahun depan sudah diberlakukan

KTP anak yakni Kabupaten Blora (capaian kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 90,09 persen), Kabupaten Temanggung (87,95 persen), Kota Magelang (86,64 persen), Kabupaten Bantul (76,53 persen).

Sedangkan khusus Jatim, yakni Kota Kediri (80,07 persen), Kota Pasuruan (78,93 persen), Kota Mojokerto (78,67 persen)

serta Kota Blitar (76,83 persen).

“Ke depan, anak-anak yang baru lahir memiliki akta kelahiran dan KTP,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh ditemui di sela pembukaan Rakernas Pencatatan Sipil 2015 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (6/ 10) malam.

Menurutnya, kepemilikan KTP untuk anak ini juga sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengurus sejumlah keperluan sendiri, seperti

pengurusan daftar sekolah, menabung di bank, mendaftar Puskesmas dan lainnya.

“Sekarang ini anak masih harus memperlihatkan kartu keluarga untuk mengurus semuanya, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengurus ke Puskesmas dan sejumlah contoh lain,” ucapnya.

Terkait teknis, di kartu KTP anak akan tertera nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya. “Bentuk KTPnya masih biasa, belum KTP elektronik. Nanti setelah usia 18 tahun ke atas, baru wajib

perekaman,” katanya.

Dengan diberlakukannya KTP anak, katanya, diharapkan juga bisa membantu aparat keamanan jika diperlukan untuk apa-apa, termasuk proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak Sementara itu di sisi lain, Hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) elektronik pada 38 kabupaten/kota di Jatim hingga Bulan Agustus 2015, telah mencapai 85,27%.

Atau sebanyak 25,2 juta orang dari jumlah wajib KTP 29,5 juta orang, dan yang belum terekam sebanyak 4,3 juta sekitar 14,73%.

Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, penyebab adanya sisa wajib KTP yang belum terekam antara lain karena pin-

dah tidak lapor, meninggal dunia tidak lapor, bekerja di luar kota/ provinsi/negeri, dan sekolah di luar kota/provinsi/negeri. (*)

BM/ROFIQ KURDI

BAKAL BER-KTP: Mulai tahun depan, bayi yang baru lahir bisa memiliki KTP. Terobosan ini untuk memenuhi hak konstitusional anak.

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

LUMAJANG (BM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Mashudi meminta pada Bagian Pemerintah Desa untuk bisa menggunakan kucuran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa sebagaimana semestinya sesuai aturan yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban BKK, kata Mashudi diawasi bersama-sama dengan DPRD, Kepolisian, dan Kejaksaan. ”Jangan sampai kita ada masalah,” kata Mashudi kepada seluruh Kepala Desa/Lurah se-Lumajang dalam sosialisasi BKK Desa Tahun Anggaran 2015 di Pendopo, kemarin.

Mashudi menambahkan, pengelolaan keuangan BKK Desa harus benarbenar baik. ”Penggunaan dan pengelolaannya harus dijalankan secara normatif serta sesuai aturan,” kata Mashudi.

Namun lebih dalam dibahas, tidak semua desa mendapatkan bantuan BKK Desa, karena tidak semua proposal yang diajukan oleh desa bisa disetujui. ”Tidak semua usulan dari desa dipenuhi,” ucap Mashudi.

Selain BKK Desa, sumber dana lain yang diterima desa melalui pemerintah, yakni Anggaran Dana Desa (ADD) dan

Dana Desa melalui APBN. Sedangkan data dari Humas Pemkab Lumajang, terkait bantuan dana hibah untuk penanggulangan bencana, Lumajang termasuk salah satu dari 120 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima bantuan. Dana ini sebelumnya merupaka dana cadangan dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi. ”Bupati Lumajang As’at Malik yang menandatangani secara langsung Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk pasca bencana Tahun Anggaran 2015,” kata Mamik, Kasi Informasi Humas Pemkab.

Lanjutnya, penyerahan dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan dengan disaksikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) di Hotel Lumire, Jakarta.

Lebih dalam ia katakan, bantuan dana hibah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membantu daerah dalam penanggulanan bencana terutama untuk rehabilitasi pasca bencana. ”Menurut rencana, dana hibah akan disalurkan ke 120 kabupaten/kota pada pertengahan bulan Desember,” tutupnya.(fit/edi/dra)

BONDOWOSO (BM) - Bupati Bondowoso Amin Said Husni menghadiri rapat pleno PKK19 Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari. Rabu (7/10).

Rapat Pleno PKK yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Drs. H. Imron, Kepala PPKB, Ketua TP.PKK, Wakil TP. PPK dan seluruh Jajaran SKPD beserta camat dan Muspika Wonosari.

Bupati Bondowoso mengatakan orang bekerja, berusaha, sekolah dan segala macam aktivitas yang dilakukan tujuan adalah untuk mendapatkan hidup yang sejahtera. Sejahtera itu tidak hanya lahir, tetapi batin juga harus sejahtera, apabila diungkapkan dalam bahasa agama agar kita dapat meraih hidup yang hasanah, bukan hanya didunia, tapi juga di akhirat nanti.

“Kita harus senantiasa memohon kepada Allah SWT agar kita hidup didunia ini diberikan kesabaran dan bisa hidup sejahterah nanti diakhirat. Sejahtera bukan hanya di lingkungan masyarakat dan tujuannya untuk mendapatkan sejahtera dilingkup pemerintah. Begitu juga dengan unsur-unsur pe-

FOTO:BM/SODIQ

Bupati Bagikan Sembako di Acara PKK

BAGI SEMBAKO: Bupati Bondowoso Amin Said Husni saat memberikan sembako usai menghadiri rapat pleno PKK-19 Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Rabu (7/10).

merintah, mulai dari PMI, PKK, ormas dan lain-lainnya, itu semua tujuannya adalah untuk membuat kita sejahtera,” terang bupati.

Pemerintahan Bondowoso

22%. “Kita sekarang sudah berhasil menekan dan mengurangi angka kemiskinan, artinya ukuran dari kesejahteraan adalah aspek materi lahiriyahnya itu sudah berhasil kita atasi,”

berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun secara bertahap sekali, sekarang masih sekitar 14%, tetapi sudah jauh menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu sekitar

ujarnya.

Pekerjaan yang paling strategis untuk membangun kesejahteraan ini harus dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis keluarga, rumah tangga. Pemerintah masih berupaya dan berusaha pada tahun ini bisa menghasilkan keluarga yang lebih baik. “Kami mengimbau kepada warga Bondowoso agar selalu memeriksakan ke bidan atau datang keposyandu untuk kontrol agar tetap terpantau.

“Semua yang kami lakukan memerlukan peran kepala desa dan perangkat desa agar membantu pemerintah untuk membantu masyarakat mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tambah Amin Said Husni.

Sebelumnya bupati memberikan pemahaman, diawali dengan pembagian sembako yang diberikan langsung bupati dan diakhir menyanyikan lagu PKK sebagai simbol kebersamaan agar ibu PKK yang hadir bisa memahami arti dibentuknya PKK. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon di halaman balai desa yang dilakukan oleh bupati.(diq/edi/dra)

BONDOWOSO (BM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan tanggap bencana di beberapa desa yang dianggap rawan bencana.

Kegiatan tanggap bencana untuk antisipasi bencana di desa dan ketanggapan masyarakat bila terkena dampak bencana alam di desa. Serta melatih warga untuk mandiri dalam mengatasi bencana.

Sosialisasi tanggap bencana melibatkan beberapa tokoh masyarakat desa serta muspika tersebut, dihadiri anggota Kodim 0822 Kapten Sufaat. ”Kegiatan ini hanya untuk antisipasi serta kesigapan desa akan tanggap tentang bencana alam,” ujar

TINGKATKAN KOMPETENSI: Suasana diklat di aula GOR Situbondo.

BKD Gelar Diklat Jabatan Perawat Ahli SITUBONDO (BM) - Berbagai upaya terus dipacu Pemkab Situbondo untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas medis. Baik di RSUD Abdoerrahhem maupun di puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan fungsionalyangdiikuti35pesertaperawat ahli yang digelar di Aula Gedung Olahraga (GOR) Situbondo.

Kegiatan dibuka Pj Bupati Situbondo Zainal Murtadien dan dihadiri Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur, Kepala badan Kepegawaian Daerah, Drs AkhmadYulianto MSi dan pejabat teras di lingkungan

PROBOLINGGO

Pemkab Situbondo.

“Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang terus berkembang pesat, untuk meningkatkan SDM yang kualitas kompetensi dan profesionalisme tenaga perawat harus terus dipacu,” terang Zainal di usai acara, Rabu (7/10).

Kepala BKD Akhmad yulianto mengatakan, bahwa kegiatan Diklat jabatan fungsional perawat ahli diklat yang dihelat Pemkab, pada hakikatnya memiliki beberapa tujuan.

Di antaranya, untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme perawat dalam menjalankan tugas harian mereka sebagai pelayan kesehatan bagi masyarakat. (edo/edi/dra)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Dishub Siap Tertibkan Truk Galian C Masuk Kota

TERTIBKAN: Truk pengangkut galian C di jalan raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan.

terpal secara rapat. Sehingga, mengakibatkan tanah uruk tumpah ke jalan raya.

“Saya tadi hampir jatuh karena menghindari tanah uruk yang jatuh dari truk. Untung masih menghindar,” tutur Ridwan, salah satu pengendara motor.

Dirinya meminta kepada pihak terkait agar menertibkan truk itu dan berharap

Pemkab Probolinggo dapat memberikan perhatian dan segera memberikan solusi.

“Harus ada solusi yang tepat, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Truk galian C ini beroperasi setiap hari mulai sejak pagi hingga malam hari,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Doddy

Nur Baskoro mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Semisal Satlantas Polres Probolinggo dan Satpol PP untuk menertibkan kendaraan yang muatannya melebihi kapasitas. Sebab, jalan panglima Sudirman Kota Kraksaan merupakan jalan nasional.Yang tentunya harus melibatkan instansi lain untuk menertibkannya.

“Kami masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebab penertiban angkutan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab Dishub saja. Kalau terbukti bersalah tentunya akan kami tindak dengan tegas,” ungkapnya.

Kasat Pol PP Kabupaten Probolinggo Muhammad Abduh Ramin menyebutkan, pihaknya sebagai penegak perda akan menutup galin C yang tak berizin. ”Kita masih mengkaji dan menunggu dari Kantor Perizinan. Karena, selama ini memang banyak galian C yang diduga tidak mengantongi izin. Makanya kami, akan koordinasi dulu,” pungkas Abduh. (sip/dra)

PU Ancam Beri Sanksi PROBOLINGGO (BM) - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kabupaten Probolinggo bakal memberikan sanksi tegas bagi rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan proyeknya. Sikap ancaman itu dilakukan karena batas pengerjaan proyek sudah tinggal dua bulan lamanya.

“Akhir tahun ini semua pengerjaan proyek harus sudah selesai,” tegas Kabid Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga, Santoso, Rabu (7/10).

Menurutnya, semua proyek di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah dikerjakan. Bahkan, pengerjaannya sudah mencapai tujuh puluh lima persen. Sehing-

ga dengan sisa waktu dua bulan ini, semua proyek diharapkan sudah rampung pengerjaannya.

“Jadi dengan sisa waktu itu, kita berharap semuanya sudah selesai,” ungkapnya.

Jika dalam waktu dua bulan tersebut, pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan pengerjaan proyeknya, maka rekanan akan mendapatkan sanksi. “Itu sudah sesuai peraturan,” katanya.

Santoso menegaskan, pihak rekanan tidak hanya bertanggung jawab menyelesaikan pengerjaan proyeknya saja, tetapi juga harus melakukan pemeliharaan.

“Karena pemeliharaan itu juga menjadi kewajiban pihak rekanan,” tukasnya. (ugi/sip/dra)

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Dinilai Membahayakan Pengendara Motor dan Biang Kemacetan

PROBOLINGGO (BM) - Warga Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo mengeluhkan seringnya truk-truk galian C yang memadati sepanjang jalan raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan. Warga mengeluhkan lantaran truk pengangkut galian C itu, tidak disertai penutup bak yang memadai, sehingga debu bertebaran dan mengganggu kesehatan bagi pengendara lain.

Pantuan Berita Metro(BM) dilapangan, di sepanjang jalan sejak masuk perbatasan Kota Kraksaan di Desa Kebonagung hingga jalan Panglima Sudirman Kelurahan Semampir, memang cukup padat oleh lalu lalang truk bermuatan material hasil galian C. Selama ini, truk-truk besar muatan tanah uruk tersebut beriringan dan berurutan sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas.

Bukan hanya kepadatan jalan, namun mengancam keselamatan nyawa pengguna roda dua di jalan raya tersebut. Sebab, pengangkut galian C itu, tidak ditutup dengan

Kapten Sufaat saat menjadi narasumber tanggap bencana yang digelar BPBD Bondowoso.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus dipahami akan bahaya bencana alam. Yakni, pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. ”Kita harus memahami tiga hal itu, sehingga kita selalu mandiri dan tanggap dalam menghadapi bencana alam,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Logistik BPBD Bondowoso Hoiron mengatakan, masyarakat diharapkan tidak ragu bertindak dan mengambil langkah setiap bencana terjadi di desanya. ”Kita jangan ragu bertindak dan kita harus tanggap setiap ada bencana apapun,” ujar Hoiron.(diq/edi/dra)

FOTO : BM/EDO FIRMAN

Sekda Ingatkan Penggunaan BKK Desa Sesuai Aturan

BPBD Ajari Warga Tanggap Bencana Alam

PROBOLINGGO (BM) - Persaingan global yang semakin ketat menyebabkan teknologi berbanding lurus dengan kebutuhan informasi yang berkembang di masyarakat. Masyarakat ingin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN sesuai yang tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di era 2015 boleh dibilang sebagai tahun teknologi, baik teknologi sosial media (Sosmed) yang juga sebagai salah satu sarana pemuda-pemudi menuangkan segala kegembiraan dan kegalauan atau aktivitas lainnya.

Social media merupakan tempat yang dirasa nyaman bagi pemuda-pemudi usia belia untuk bisa dikatakan eksis dan kecejika menggunakan aplikasi teknologi.

Perkembangan teknologi informasi semakin didukung dengan PERWAKILAN

FOTO: BM/DKURNIAWAN

Saring Informasi Sosmed, Manfaat Iptek dan MDG’s

SARING INFORMASI: Tampak saat sosialisasi dilakukan di kecamatan.

aplikasi murah dan terdapat pula gratis, sebut saja seperti BBM,WA, Path, Instagram, dan sebagainya.

Melihat fenomena ini, pemkot gencar mensosialisasikan‘Manfaat dan Dampak IPTEK melalui Program MDG’s’ dan dibuka Sekretaris Camat MH Hadi mewakili Camat Wonoasih.

Sosialisasi Program MDG’s

(Millennium Development Goals) merupakan Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Salah satu targetnya adalah tercapai kesejahteraan

rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, yakni bidang pendidikan.

Sosialisasi diikuti kurang lebih 50 pelajar SMP/SMA se-KecamatanWonoasih Kota Probolinggo ini berlangsung selama 2 jam, narasumber 2 orang dari Diskominfo Kota Probolinggo yakni Lucia Aries Yuliyanti SSTP MM (Kabid Telematika) menyinggung regulasi TIK dan Ahmad Pujianto, SKom (Kasi Kajian Pengembangan dan Pengendalian Telematika) menyinggung manfaat dan dampak iptek.

Kecepatan teknologi membawa dampak luar biasa bagi perkembangan kehidupan, salah satunya adalah siswa-siswi. Melihat hal itu Lucia, wanita cantik berjilbab ini menuturkan “Janganlah kita terlena dengan teknologi yang semakin canggih, tetap ikuti saja dengan memperta-

hankan nilai-nilai kepemudaan.

Karena pemuda adalah aktor pembangunan. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global,” urainya.

Ahmad Pujianto juga menyampaikan harapannya kepada peserta sosialisasi kali ini, jika menurutnya manfaat dan dampak saja bisa mempengaruhi aktivitas pelajar, mengapa manfaat Iptek tidak digunakan untuk menuangkan kreativitasnya.

“Saya ingin dari Wonoasih ini ada yang bisa diunggulkan dalam pemanfaatan teknologi, sebut saja seperti desainer grafis kartun terkenal Jepang Doraemon,” paparnya.(ard/fik/kur/dra)

SAMAKAN PERSEPSI: Sosialisasi tata nota dinas di Puri Manggala Bhakti.

Sosialisasi Wujudkan Tata Nota Dinas PROBOLINGGO (BM) - Dalam rangka penyeragaman tata naskah dinas di lingkup pemerintah Kota Probolinggo Rabu ( 7/10) kemarin. Bagian Organisasi menggelar sosialisasi kualitas peningkatan tata naskah dinas di lingkup SKPD di Kota Probolinggo.

Sosialisasi dipimpin Asisten Administrasi, Dr Nurhasanah MMKes dengan didampingi Kabag Organisasi Budiono Wirawan SSos MSi dan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.

Kabag Organisasi Budiono Wirawan menyampaikan bahwa ketertiban administrasi tentang kedinasan sangat penting, maka digelar sosialisasi untuk mewujudkan kesamaan persepsi bagi

SKPD dengan implementasi dan kondisi di lapangan saat ini. “Sosialisasi ini sebagai bahan menyempurnakan nota dinas untuk tahun depan agar lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya setiap SKPD harus bisa membuat inovasi pelayanan publik yang baru, agar bisa tercipta pelayanan publik yang baik.

Sementara itu Asisten Administrasi Nurhasanah meminta agar sosialisasi dapat di gunakan sebagai tolak ukur menyempurnakan tata kendinasan ke depan dengan begitu tiap skpd bisa memberikan pelayanan yang baik dengan menggunkan bahasa Indonesia yang baik dan benar.(ard/fik/dra)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

KABUPATEN MALANG I KOTA MALANG I KOTA BATU

lintas kota

JPU Sempat Debat dengan Kuasa Hukum dr Hardi Soetanto

Ditengarai Pakai Piranti Lama, Traffic Light Kerap Trouble

MALANG (BM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya mengeksekusi mantan suami Dr FMValentina yakni dr Hardi Soetanto, Rabu (7/10).Terpidana enam bulan karena pemalsuan data itu langsung dijebloskan ke Lapas kelas I Lowokwaru Malang.

Tim kuasa hukum dr Hardi, Sudirman Sidabuke ikut kaget dengan eksekusi tersebut. Sebab, eksekusi tersebut diluar dugaan dia.

Padahal, dr Hardi Soetanto usai menjalani sidang perdana di peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) di PN Malang.

Makanya, Sudiman Sidabukke ngotot bahwa pihaknya hanya menerima salinan putusan MA terkait pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. ”Selain itu, Hardi, masih dalam keadaan sakit,” papar dia.

Sedangkan JPUWanto Karyono SH sebagai jaksa eksekutor langsung melayangkan surat eksekusi kepada Sudiman Sidabukke yang saat itu masih berada di meja. Mendapat surat itu, pengacara senior ini marah besar. ”Tunggu di luar ruang sidang,” hardiknya.

NamunWanto tak mau menyerah. Dia dan Arlin Anita SH, jaksa ek-

FOTO:BM/KHOLIL

Terpidana Kasus Pemalsuan Data Akhirnya Berhasil Dieksekusi

BERBUAH HASIL: dr Hardi Soetanto saat dieksekusi tim dari Kejari Malang. Setelah, beberapa kali gagal mengeksekusi tim kejari akhirnya berhasil membawa terpidana ini ke Lapas kelas I Lowokwaru.

sekutor lainnya kembali memberikansuratitukepadaSudimanSidabukke. Tak pelak, kericuhan di ruang tunggu sidang PN Malang terjadi.

Pengacara yang berdomisili Surabayaini,tetapmenolakkliennyaditahan. ”Anda tahu aturan KUHAP tidak,” tudingnya kepada dua jaksa itu.

Hardi sendiri, dihadirkan tim penasihat hukumnya untuk menghadiri sidang perdana PK. Dia datang dengan naik mobil ambulans RS

Lowokwaru saja untuk memeriksakan kesehatan dr Hardi,” ujar dia.

Sudiman Sidabukke pun mulai melunak. Apalagi, beberapa anggota Polres Malang Kota juga mulai berdatangan. Di bawah kawalan ketat polisi ini, Hardi yang sudah berada di dalam mobil ambulans digiring menuju LP Lowokwaru. Pantauan di lapangan, satu mobil tahanan dan dua mobil petugas kejaksaan, mengawal dari belakang mobil am-

Premier Surabaya, L 948 A. ”Tapi yang kami terima adalah salinan putusan pasal 266 KUHP,” kataWanto tak mau kalah.

Melihat anak buahnya berdebat Kasi Pidum Kejari Kota Malang, Moch Iryan turun tangan. Dia berusaha melerai. ”Kami hanya melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi,” terangnya.

Iryan meminta Sidabukke dan timnya kooperatif. ”Mari kita ke LP

bulans tersebut.

Proses eksekusi itu memang di luar dugaan. Sebab, awalnya proses eksekusi tidak berjalan lancar. Ketika dieksekusi, iring-iringan yang mengawal Hardi harus menunggu kedatangan dokter dari lapas. Sekitar pukul 14.40, mantan bos PT Hardlent Medika Husada (HMH) ini, masuk LP Lowokwaru dengan mengenakan cairan vitamin di tangan dan tabung oksigen kecil.

Itu berarti, dr Hardi Soetanto harus menjalani putusan bersalah yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Dia dipidana penjara selama enam bulan di LP Lowokwaru Malang.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Kota Malang Moh Iryan saat ditemui awak media di LP Lowokwaru tidak banyak berkomentar. Iryan yang sedari pagi mengikuti jalan eksekusi terhadap dr Hardi terlihat kelelahan.

Meski begitu di wajahnya tersirat ada kebanggaan atas keberhasilannya melakukan eksekusi. ”Maaf saya lagi pusing. Sekali lagi mohon maaf kalau ada pertanyaan, mohon teman-teman langsung ke Bapak Kajari,” katanya sembari memasuki mobil dinas menuju ke kantornya. (lil/nov)

MALANG (BM) - Puluhan mantan PT IndonesianTobacco menggelar aksi di Mapolresta , Rabu (7/10). Mereka melakukan Doa istighotsah sebagai aksi protes terhadap pengkriminalisasian terhadap buruh.

Seorang buruh yang terkriminalisasi itu adalah Saiful yang selama ini memperjuangkan hak-hak para buruh. Itu pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan manajemen PT Indonesian Tobacco.

Sofyan koordinator aksi mengatakan pihak perusahaan mempidanakan Saiful dengan tuduhan penggelapan kas dana sosial yang dikelola organisasi serikat pekerja. Saiful bahkan telah ditetapkan tersangka penyidik Polresta karena tudingan itu.

Dia menjelaskan, perusahaan tak berhak melaporkan penggelapan tersebut karena uang itu dikelola serikat pekerja. Selain itu, anggota serikat pekerja juga menilai bahwa tidak ada indikasi penyelewengan selama Saiful memimpin. ”Pengurus serikat pekerja bertanggung jawab atas pengelolaan uang kas kepada anggota. Jadi bukan pada perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, Abdul Manan sebagai pen-

FOTO:BM/KHOLIL

Puluhan Mantan Buruh PT Indonesian Tobacco Gelar Demo di Mapolresta

TAK TERIMA: Puluhan mantan buruh PT Indonesian Tobacco gelar unjuk rasa terkait pengkriminalisasian seorang buruh sehingga bersangkutan ditetapkan tersangka.

gacara Saiful menambahkan bila dana Rp 19 juta itu tidak digelapkan kliennya. ”Jumlahnya Rp 660.000 dan diberikan tiap bulan. Artinya tidak ada unsur penggelapan dan yang dituduhkan itu salah alamat,” kata Abdul Manan..

Menurut Abdul Manan, uang itu digunakan untuk biaya operasional pengurus serikat pekerja yang berjumlah 12 orang. Itu termasuk

Saiful yang menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja PT Indonesian Tobacco sejak September 2011 hingga April 2014.

“Peruntukan uang ini untuk operasional sudah turun temurun lalu dilanjutkan ke periode Bapak Saiful,” katanya.

Kenyataan ini, tambah Abdul Manan bertolak belakang dengan kasus penggelapan

yang dilaporkan mantan buruh. Menurutnya, kasus penggelapan jaminan hari tua perusahaan tempat para bekerja dahulu masih belum ditindaklanjuti. ”Ini ada apa?” katanya.

Sementara itu, Wakapolresta , Kompol Dewa Putu menampik tudingan itu. Ia memastikan laporan mantan dan manajemen PT Indonesian Tobacco sudah ditindaklanjuti.

Bahkan, kata dia, kedua kasus itu sudah masuk tahap penyidikan. “Perbedaan di sini adalah waktu melaporkan. Kasus penggelapan yang hari ini terproses sudah dilaporkan sejak tahun lalu (2014, red). Sementara, waktu pelaporan para baru tahun ini,” jelas Dewa Putu.

Ia memastikan kasus penggelapan yang dilaporkan mantan juga telah ditangani.

Perkara kasus tersebut sudah digelar. Polisi mengeluarkan surat perintah pemeriksaan terkait laporan para ini. ”Jadi kedua kasus ini sedang ditangani,” katanya.

Saat ditanya apakah Saiful akan ditahan, Dewa Putu belum bisa memutuskan. Ini lantaran proses penyidikan Saiful sejak pukul 14.00 belum selesai, dan belum ada kesimpulan terbaru yang disampaikan penyidik atas kasus tersebut. (lil/nov)

MALANG (BM) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang akan mengumpulkan penerima hibah bedah rumah, Kamis (8/10) atau hari ini. Pengumpulan penerima hibah bedah rumah di lima kecamatan itu dilakukan karena muncul keluhan soal dugaan adanya pungutan liar (pungli).

Sekretaris Dinsos Kota Malang Pipih Triastuti, Rabu (7/10), mengakui rencana mengumpulkan para penerima hibah itu. Menurut dia, ada persepsi yang salah dari penerima hibah untuk penghuni rumah tak layak huni (RTLH). ”Makanya ada keluhan soal bedah rumah untuk RTLH itu. Sebab,

bedah rumah itu dilakukan pihak ketiga (rekanan). Bukan Dinsos,” katanya.

Dikatakan dia bahwa RTLH yang baru saja dilaksanakan itu merupakan rehab rumah. Yang direhab adalah‘Aladin’ (atap, lantai dan dinding). “Program rehab rumah itu peruntukannya hanya untuk perbaikan atap, lantai dan dinding. Kalau mereka menganggap itu bedah rumah secara total maka itu tidak betul,” terang Pipih saat dikonfirmasi Berita Metro di ruang kerjanya, kemarin.

Lebih lanjut menurut dia, dinsos hanya melaksanakan program. Sementara pelaksanaannya dilakukan pihak ketiga dalam hal ini pihak

FOTO:BM/KHOLIL

Dinsos Kumpulkan Penerima Hibah Bedah Rumah untuk Bahas Dugaan Adanya Pungli

Sekretaris Dinsos Kota Malang Pipih Triastuti.

rekanan.“Anggarannya itu Rp 9 juta, kami memberikan RTLH itu berdasarkan data yang masuk ke

dinsos. Coba dilihat, data yang masuk ke kami kan sudah sesuai prosedur. Di samping ada tanda tangan RT juga ada tanda tangan Pak Lurah,” jelas wanita asal Bandung tersebut didampingi Kasubbag keuangan Marissa.

Saat disinggung apakah pelaksanaan RTLH terhadap 46 KK penerima di lima kecamatan itu sudah disosialisasikan, Pipih dengan diplomasi menyatakan bahwa sebelum proses pelaksanaan itu dari awal sudah disampaikan ke penerima bantuan.

Termasuk nilai anggaran untuk rehab Aladin itu yang hanya senilai Rp 9 juta. “Dananya cuma se-

gitu,dana segitu kan hanya untuk ‘Aladin’ saja. Mungkin kesalahan kami sebatas tidak menyampikan secara detail ke penerima RTLH. Sehingga mereka tidak mengetahui secara penuh nilai anggaranya,”paparnya.

Dijelaskan dia, penerima RTLH kebanyakan langsung merobohkan rumahnya. Padahal DED (pagu) Rp 10 juta. Sementara dari penawaran rekanan sebesar Rp 8-9 juta. Jadi menurutnya, penerima RTLH menganggap program ini merupakan bedah rumah secara total. Padahal, itu hanya sebatas rehab rumah yang diperuntukan atap, lantai dan dinding saja. (lil/nov)

Akibat Salah Masukkan NIP, 2 PNS Harus Mengurus ke BKN

PERWAKILAN

data kelahirannya untuk dimasukan ke server BKN ditolak. ”Itu karena saat memasukkan data tanggal, bulan dan tahun lahir serta nomor pegawainya milik orang lain. Sehingga ditolak,” jelasnya.

Pembetulan itu, terang Suparto tidak bisa dibetulkan di BKN Regional II Jatim. Menurutnya,yang bersangkutan harus datang sendiri ke Jakarta untuk membetulkan NIP-nya.

Selain itu, kata dia, ada kesalahan NIP akibat perbedaan Kepala BKD Kota Batu tanggal, bulan dan tahun lahir.

Achmad Suparto.

Bahkan ada seorang guru PNS di Kota Batu juga bermemasukkan data itu.

Namun, kata dia, waktu mema- masalah dengan NIP-nya. sukkan data ternyata ada seorang ”Mestinya dia diangkat menPNS yang salah memasukan NIP- jadi PNS tahun 2003. Namun nya. Sedangkan PNS lainnya salah data yang dimasukan ke BKN memasukan tanggal, bulan dan lewat sistem online tahun tahun lahirnya. Suparto mencon- 2004. Akhirnya data PNS tohkan, misalkan A lahir tanggal 6 yang bersangkutan tidak bisa bulan Juni tahun 1965. Saat mengisi masuk ke server BKN,” papar

dia.

Makanya tandas dia, mereka direkomendasikan untuk melakukan pembetulan sendiri ke kantor BKN di Jakarta. Itu untuk meme-

nuhi proses pendaftaran ulang untuk perbaikan data. Kata Suparto pendataan ulang PNS Pemkot Batu hingga kini kurang 0,1 persen saja.(gus/nov)

DCKTR Optimis Lolos Penerima Bantuan Pengolahan Sampah dari PBB MALANG (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yakin bisa lolos ujian dari Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Sebab, sebagai calon penerima bantuan ‎untuk pengolahan sampah terpadu berteknologi tinggi dinilai sangat memenuhi syarat. ”Persyaratan yang ditetapkan PBB kita punya semua.

Makanya, kami yakin terpilih menjadi penerima bantuan teknologi pengelolaan sampah itu,” kata Kepala DCKTR Kabupaten Malang Romdhoni, Rabu (7/10).

Dia menjelaskan di antara persyaratan itu adalah soal kepemilikan lahan dan pasokan sampah organik minimal dua ton per hari. ”Untuk syarat itu kita tidak ada masalah,” katanya.

Apalagi, terang diaDCKTR sudah melakukan inovasi.

Dia contohkan seperti sampah dijadikan gas methane untuk keperluan memasak pada warga di sekitar TPA. Selain itu mengubah gas methane untuk lampu penerangan jalan umum (PJU).

Bahkan, kata dia gas methane tersebut juga bisa sebagai bahan bakar alternatif mobil, serta untuk menghasilkan tenaga listrik. Itu kata dia tak lepas dari potensi sampah yang ada. Menurut Romdhoni, potensi sampah di wilayah Kabupaten Malang cukup besar, salah satunya sampah limbah petani sayur yang bisa mencapai kurang lebih dua ton per hari. Jadi tidak ada kendala untuk memenuhi permintaan 2 ton sampah dalam sehari.

Bahkan, kata dia, DCKTR bisa meningkat lagi jika pakai sistem central Tempat Penampungan Sampah (TPS). Untuk itu, dia mengaku akan membangun kembali TPS dekat sumber sampah organik. (lil/nov)

Komisi C DPRD Kota Batu Merespon Positif Progres Proyek BO BATU (BM) - Pencapaian progres pengerjaan Block Office (BO) yang mencapai 68,21 persen direspon positif Komisi C Kota . Terlebih, pencapaian progres pembangunan BO ada deviasi atau melampaui target sekitar 0,98 persen.

Sekretaris Komisi C Kota , Heli Suyanto mengatakan, baik pelaksana dan Pemkot tidak boleh terlena dengan pencapaian progres pembangunan BO hingga Minggu pertama Oktober 2015. Karena bisa jadi memasuki musim penghujan yang akan datang laju pembangunan BO bisa melambat. ”Makanya pelaksana harus melakukan antisipasi dari datangnya musim hujan dalam pengerjaan BO. Jangan sampai hujan membuat pengerjaan lambat,” kata Heli Suyanto, Rabu (7/10).

Di samping itu, dikatakan Heli pihaknya mengharapkan Pemkot tidak menghambat pencairan dana anggaran pembangunan BO. Artinya, pemkot harus merealisasi dana anggaran pembangunan sesuai progres pencapaian setiap termin pengerjaan.

Dengan demikian pelaksana proyek tidak mengalami kesulitan dalam pembiayaan pembangunan BO yang akan menjadi bangunan mercusuar Pemkot tersebut. Memang, diakui Heli Komisi C Kota sendiri juga tidak henti melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap progres pembangunan Block Office.(gus/nov)

FOTO: BM/AGUS

BATU (BM) - Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Batu bikin masalah. Mereka, diduga salah memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) miliknya‎. Sehingga, NIP kedua PNS itu berbeda seperti yang dimiliki selama ini.

Atas masalah itu, Badan KepegawaianDaerah(BKD)KotaBatumewajibkan kepada kedua oknum PNS Pemkot Batu tersebut untuk mengurus sendiri pembetulan NIP-nya keBadanKepegawaianNegara(BKN). ”Sebab kesalahan itu bukan dari BKD tapi keteledoran mereka yang lupa NIP-nya,” papar Kepala BKD Kota Batu Achmad Suparto, Rabu (7/10).

Dia menjelaskan, sejak pertengahan September 2015 seluruh PNS Pemkot Batu sebanyak 3.963 orang itu diwajibkan memasukan data kepegawaiannya lewat sistem elektronik atau e-PUPNS. Harapannya, agar tidak ada keslahan dalam

BATU (BM) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu mengaku kesulitan menangani perawatan traffic light (lampu merah, red). Sebab, fasilitas itu sering mengalami gangguan. Namun, pihak dishub tak mengetahui apa kendalanya. ”Kami tidak tahu penyebabnya apa. Tapi traffic light di Kota Batu seperti di JalanTrunojoyo Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu sering mati. Sehingga, kami merasa kesulitan menangani pemeliharaannya,” kata Kepala Dishub Kota Batu Bambang Kuncoro , Rabu (7/10).

Menurut dia, waktu hitung mundur di traffic light itu juga trouble. Padahal, kata dia, sudah beberapa kali melakukan perbaikan pada beberapa traffic light yang ada di Kota Batu. Begitu juga di Jalan Imam Bonjol dan juga di Jalan Trunojoyo. Kemungkinan besar gangguan tersebut akibat umur dari perangkat traffic light sudah saatnya diganti dari traffic light konvensional ke era area traffic control system (ATCS) Selain itu, diakuinya bahwa keterbatasan alat untuk merawat dan melakukan perbaikan jika ada yang mengalami gangguan. Oleh karena itu, sudah waktunya Pemkot Batu menyediakan sarana atau fasilitas, penunjang, pengaturan lalu lintas yang lebih canggih.

Selama ini, pihaknya baru melakukan perbaikan pada traffic light apabila menerima laporan. ”Kalau sudah pakai yang ATCS, kita bisa memantaunya dari kantor dan lebih efisien,” ujarnya. (gus/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Angka Laka Lantas Libatkan Pelajar Tahun Ini Meningkat 80 Kejadian

Pelanggar Didominasi Siswa SMP yang Naik Motor ke Sekolah MOJOKERTO (BM) - Masih banyak pelajar di Kabupaten Mojokerto mendapat rapor merah dari kepolisian karena dinilai mengabaikan keselamatan berlalu lintas. Angka kecelakaan yang melibatkan pelajar meningkat dibanding 2014.

Angka kecelakaan pelajar yang cenderung meningkat ini justru menjadi kewajiban bagi Satlantas Polres Mojokerto untuk melakukan pembinaan kedisiplinan berlalu lintas. Terobosan ini merupakan upaya meminimalisir tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama Januari–September 2015.

Data Satlantas Polres Mojo-

kerto menyebutkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA antara Januari-September 2015, mencapai 80 kejadian.

Angka itu meningkat 50,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebanyak 53 kasus.

Sedikitnya 22 pelajar tewas sia-sia di jalan akibat melanggar peraturan lalu lintas. Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto menyatakan siap melakukan pembinaan dan mendidik pelajar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Mojokerto.

“Pembinaan pelajar tersebut

untuk mendidik dan mengubah mental supaya memiliki pengetahuan berlalu lintas.

Dengan memiliki pengetahuan lalu lintas dan mental serta sikap yang baik, maka diharapkan bisa menjadi pelopor keselamatan,” ujarnya usai memimpin apel pembinaan pelajar dan pemuda di halaman Mapolres Mojokerto, Rabu (7/10) Upaya ini kata Kapolres terus berlanjut dengan target semakin menurun jumlah pelajar dan pemuda yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas.

“Jika ke depan jumlah pelanggar menurun justru diharapkan jumlah yang menjadi pelopor

keselamatan berlalu lintas harus meningkat,” harapnya.

Sementara, Kasat Lantas Polres Mojokerto AKP Asep Kurnia menjelaskan apel diikuti 100 pelajar dan pemuda yang terdata telah melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Seperti tidak pakai helm, berboncengan tiga, motor tak standar, ada juga permintaan dari pihak sekolah agar mereka mendapat pengetahuan peraturan berlalu lintas. “Ini kegiatan kali kedua yang kita gelar,” ujarnya.

Saat pembinaan 100 pelajar harus berlari mengitari mapolres sebanyak 2 kali. “Pembinaan ini untuk menekan angka

Ironis, Praktik Percaloan Jasa Tilang Justru Dilakukan Oknum Pegawai PN Jombang JOMBANG (BM) – Belasan orang berseragam resmi Pengadilan Negeri (PN) Jombang terlihat menunggu di halaman kantornya. Ternyata mereka secara terbuka menawarkan jasa ke para pengendara bermotor yang terkena kasus tilang.

Mulai dapat dibantu mengambil SIM atau STNK kendaraan bermotor yang disita pihak kepolisian dan diserahkan ke PN untuk disidangkan.“Ayo sini saya bantu untuk mengambilkan suratnya,” ujar seorang oknum pegawai PN pada Rabu (7/10).

Para oknum pegawai PN ini bahkan cukup agresif dalam menawarkan jasanya.

Mereka tak malu untuk secara terang-terangan menyebutkan harga tilangan. Bahkan, ada juga yang nekat menghentikan calon peserta yang akan sidang di depan pintu pengadilan.

Sutikno (46), seorang warga yang terkena tilang mengatakan dirinya sudah dua kali terkena tilang dan dua kali juga dibantu calo dalam pengambilan suratnya di pengadilan. “Tak mesti tarifnya antara 100 ribu dan bisa lebih, tergantung kasusnya.

Saya barusan dipatok Rp 100 ribu karena yang tertahan hanya SIM,” bebernya.

FOTO:BM/PRAYOGI

PRIHATIN: Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono saat memberi keterangan soal pelopor keselamatan berlalu lintas.

kecelakaan pelajar. Harapan kami para pelajar lebih tertib dalam berlalu lintas, mereka harus jadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk ditularkan ke teman dan keluarga,” kata Asep.

Terpisah, Kepala Dinas PendidikanKabupatenMojokerto,Yoko Priyono prihatin.Terlebih lagi, para pelajar yang melanggar lalu lintasmasihdudukdibangkuSMP. Untuk itu, pihaknya menyambut baik upaya Polres Mojokerto untuk menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar.

“Akan saya evaluasi kembali agar masing-masing sekolah khususnya tingkat SMP agar dilarang,” tandasnya. (gie/nov)

Kasus Pencemaran Sungai, Polisi Siap Jemput Bola JOMBANG (BM) – Kasus pencemaran sungai yang membuat tercemarnya sungai yang ada di Kecamatan Jombang sampai di Kecamatan Tembelang menuju babak baru. Pihak Kepolisian siap menerima laporan dari dinas terkait untuk menindaklanjuti masalah itu ke ranah hukum.

Tak hanya itu, Kepolisian Jombang juga mengambil langkah jemput bola, dan sudah melakukan proses penyelidikan

terkait pencemaran sungai yang didugadiakibatkanpabrik-pabrik yangadadisekitarsungaitersebut.

“Kita akan tunggu laporan dari BLH terkait kasus pencemaran meski sampai saat ini mereka belum melaporkannya.

Namun kita juga sudah melakukan penyelidikan terkait kasus ini,” terang Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Wahyu Hidayat, kemarin (7/10).

Selain itu, pihaknya juga

mengapresiasi dengan langkah Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang telah melakukan uji laboratorium ke sungai yang diduga tercermar. Meski hasil uji laboratorium itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian.

“Namun kita tetap akan tunggu langkah positif dari BLH untuk berkoordinasi dengan kepolisian,” tandas AKP Wahyu Hidayat. (aan/nov)

Kenaikan Upah Buruh Dinilai Tak Pengaruhi Perusahaan PMA FOTO : BM/AAN

NYAMBI CALO: Seorang oknum pegawai PN Jombang saat menawarkan jasa ke seorang peserta sidang tilang SIM dengan imbalan uang.

Sementara saat dikonfirmasi pihak PN Kabupaten Jombang akhirnya angkat bicara terkait dugaan kasus percaloan terhadap calon peserta sidang kasus tilang. Humas PN Jombang I Putu Adi Antara mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinanmengenaipermasalahantersebut.

“Nanti kita akan komunikasikan dengan pimpinan terkait persoalan tersebut,

apakah benar terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya,” ujarnya saat ditemui di kantornya kemarin.

Putu juga menambahkan jika memang terjadi tindakan tersebut sungguh sangat memalukan institusinya karena selama ini pihak pimpinan sudah menekan agar praktik tersebut tidak terjadi di PN Jombang. (aan/nov)

MOJOKERTO (BM) - Buruh di Kabupaten Mojokerto menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik 22 persen. Kendati ada wacana UMK di ring satu termasuk Kabupaten Mojokerto tidak akan naik.

Ditambah survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Disnaker Kabupaten Mojokerto hanya menemukan angka Rp 2,232 juta.

Dikatakan, Ardian Safendra Konsultan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto jumlah itu masih lebih kecil dibanding UMK sekarang ini yakni Rp 2,695 juta. ’’KHL itu belum memasukkan komponen transportasi dua kali PP (pulang-pergi) dan iuran BPJS. Makanya, kita tetap menuntut UMK naik. Kenaikan UMK 22 persen paling sesuai

KEDIRI RAYA

dengan kondisi sekarang ini,’’ tuturnya.

Menurut Ardian, kenaikan upah tahun lalu sebesar 30 persen tidak menurunkan jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Mojokerto. ''Sekitar 20 perusahaan penanaman modal asing (PMA) masuk dan berinvestasi di Mojokerto dan tidak berpengaruh dengan kenaikan upah,'' ucapnya. (gie/nov)

berita metro www.beritametro.co.id

Proyek Normalisasi Saluran Air, Diterpa Isu dan Protes

Mulai Dugaan Kadis PU Terima Upeti hingga Pohon Ambruk KEDIRI (BM) - Proyek normalisasi saluran air yang rawan banjir kini dalam pengerjaan di sejumlah titik pada ruas jalan protokol di Kota Kediri. Namun seiring proyek itu berjalan juga diwarnai isu salah satunya sejumlah pejabat yang terima upeti.

Di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) HadiWahyono. Bukan hanya itu, sejumlah pohon rindang ambruk akibat diterjang traktor karena proyek tersebut. Hingga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), juga diprotes warga perihal kerusakan se-

jumlah pot bunga.

“Nanti diganti dan dibelikan dengan yang lebih bagus itupun jika P APBD 2015 cair,” jelas Drs Didik Catur yang juga mantan Camat Mojoroto ini, kemarin.

Didik juga menjabarkan, secara garis besarnya pihaknya meminta pengerjaan proyek tersebut jangan terlalu dipermasalahkan, karena semuanya sudah sesuai mekanisme. ”Tidak usah dipermasalahkan karena itukan proyek untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Kami juga telah membuat surat telaah staf kepada walikota atas

kerusakan akibat proyek saluran itu,” jelas Didik Catur.

Diketahui, penggarapan proyek saluran digarap serentak di sejumlah titik, hingga mengakibatkan kemacetan, debu beterbangan dan belum lagi sejumlah pohon rindang roboh dan pot bunga hancur berantakan. Sejumlah warga pun meminta pihak pelaksana proyek untuk berhati–hati dalam bekerja.

Seperti yang terlihat, di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Semeru dan Jalan Brawijaya, yang kondisinya semrawut tanpa

FOTO : BM/BUDI ARYA

JANJI DIGANTI: Pihak DKP Kota Kediri yang ikut menuai protes warga karena pot-pot bunga milik warga yang pecah akibat proyek normalisasi saluran air itu.

Sekda Serius Akan Bantu Nasib Puluhan Mantan Buruh Rokok Tajimas KEDIRI (BM) - Sekretaris Daerah ( Sekda) Pemerintah Kabupaten Kediri, Supoyo mengatakan serius untuk membantu nasib puluhan mantan buruh rokok Tajimas yang belum terbayarkan gajinya.

Sekda juga berharap agar Disnaker Kabupaten Kediri lebih serius dalam menangani permintaan mantan karyawan Tajimas yang melakukan aksinya pada Selasa (6/10), lalu. “ Pastinya, kita akan serius dalam menyikapi nasib puluhan mantan buruh rokok Tajimas yang belum terbayarkan gajinya,” katanya.

Ia menambahkan dia juga berharap agar disnaker lebih serius lagi dalam menangani permintaan mantan buruh Tajimas,” pintas sekda, Rabu (7/ 10).

Seperti diketahui, puluhan buruh rokok Tajimas, beberapa waktu lalu mendatangi kantor PERWAKILAN

FOTO : BM/BUDI ARYA

PROTES : Puluhan buruh Tajimas saat melakukan orasi di depan kantor Pemkab Kediri untuk menyuarakan keadilan ke pemkab atas nasib mereka.

Pemkab Kediri untuk yang kesekian kalinya. Karena, dari serangkaian aksi demo yang dilakukan mantan puluhan buruh di bawah naungan CV Top Ten Tobacco, belum menuai tanggapan yang berarti. “ Tuntutan kami masih sama yaitu selama dirumahkan

supaya digaji. Kami juga minta agar dipekerjakan kembali tanpa syarat,” kata Titik Sulistyani selaku koordinator aksi, saat itu.

Sementara, terhitung 4 bulan lamanya, sejumlah 69 karyawati itu di rumahkan, dan mereka sempat ditawari bekerja kembali dan diberikan uang

kompensasi sebesar Rp 5 juta dengan syarat masa kerja dimulai lagi dari nol. Namun, para karyawati yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) ini menolak dengan alasan mereka keberatan karena telah bekerja selama puluhan tahun. (bud/nov)

mengacu keindahan kota. Seiring permasalahan itu, terpaan isu Kadis PU menerima sejumlah upeti atas pengerjaan proyek tersebut juga dibantah Didik.

“Saya berani sumpah jabatan jika terima uang sepeser pun dari kontraktor. Semua proyek itu ada proses lelangnya dan itu bukan kewenangan saya,” jelas Hadi Wahyono saat dikonfirmasi melalui selularnya.

Meski demikian, Hadi tidak mampu menyebutkan nama kontraktor yang menggerjakan dan dirinya mengaku lupa mengingatkan pihak proyek untuk

memasang papan pengumuman atas pengerjaan proyek yang bersumber APBD itu. ”Untuk papan proyek memang belum terpasang, karena belum ada tempat yang aman untuk dipasang, karena lokasi proyek berada di tepi jalan raya,” jelasnya.

Sementara itu terkait pohon yang roboh, Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan DKP untuk mengganti dengan yang baru. “Nanti, semua pohon yang roboh atau pot-pot yang hancur akan kita ganti semuanya dengan yang baru,” katanya. (bud/nov)

Sekdakot Optimis Perubahan APBD 2015 Bakal Terserap KEDIRI (BM) - Munculnya kemelut dalam internal pimpinan DPRD Kota Kediri diharapkan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo bisa terselesaikan.

Ia juga berharap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) akan terserap dan berjalan baik dan disahkan dalam waktu dekat ini. Budwi Sunu mengatakan, dua Wakil Ketua DPRD Kota Kediri yakni Wara Reni S Pramana (PDIP) dan Oing Abdul Muid Shohib (PKB), supaya mau menandatangani draft P APBD. Sehingga dapat disahkan Gubernur Jatim hingga anggaran bisa terserap dalam sisa waktu yang kurang dari dua setengan bulan lagi. “Kita optimis saja dan berpikiran positif, perihal P APBD yang belum ditanda tangani. Saya berharap semua berjalan dengan baik,”

FOTO : BM/IST

Budwi Sunu Hernaning Sulistyo

kata Budwi Sunu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10).

Lebih jauh, Budwi mengatakan pihaknya optimis, perihal akan berjalannya P APBD ini, karena sudah melakukan kordinasi dan melaporkan keadaan sebenarnya pada pihak Peme-

rintah Provinsi Jawa Timur.

“Saya optimis, karena Minggu lalu permasalahan P APBD ini sudah saya laporkan ke provinsi. Saya kan punya atasan yaitu provinsi dan saya sudah menerangkan semuanya pada gubernur dan juga sekdaprov,” bebernya.

Bahkan, kemungkinan dengan waktu penyerapan P APBD yang mepet tidak menjadikan masalah dan semua dapat terserap, apabila mengacu rentetan kegiatan P APBD yang tidak ada yang melalui proses lelang. “Sehingga, penyerapan tinggal dua bulan akan terserap dengan baik,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sampai saat ini dua Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Wara Reni S. Pramana dan Oing Abdul Muid Shohib, masih belum menunjukkan sinyal positif untuk menandatangani hasil P APBD 2015. (bud/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Seskab: Paket III Bagai Gol Kencang Pemain Dunia SAMBUNGAN HALAMAN 1

Harga...

Kini keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru,” ujar Darmin.

Selain harga solar turun, harga gas bumi juga mengalami penurunan yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Agar harga gas ini bisa turun, pemerintah harus ‘berkorban’ dengan memangkas penerimaan negara dari hulu gas bumi.

“Untuk penurunan harga gas untuk industri, pemerintah harus mengalah, berbagi kesulitan, bagian pemerintah dikurangi,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said.

Sudirman mengatakan, skema penurunan harga gas ini hanya berlaku bagi proyek gas hulu yang baru, bukan sumur gas yang lama.

“Apabila nanti kita ketemu gas hulu lalu berkontrak (jual ke industri) dengan harga 6-8 dolar AS per mmbtu, harganya diturunkan sampai 1 per mmbtu dolar AS,

penurunan 1/mmbtu dolar ini mengambil bagian yang seharusnya diberikan ke negara,” katanya.

“Namun untuk lapangan gas yang harga gas keekonomiannya di atas 8 per mmbtu dolar AS, maka pemerintah memberikan diskon 12-25% atau turunkan sekitar 1-2 per mmbtu dolar AS. Ini supaya hilir (industri) hidup,” tambah Sudirman.

Dia menambahkan, kebijakan ini sama sekali tidak mengganggu pendapatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), tetapi yang dipotong adalah pendapatan (bagian) negara.

“Tapi kebijakan ini baru berlaku mulai 1 Januari 2016, karena kami perlu persiapan dengan revisi beberapa peraturan sebelum diimplementasikan,” tutup Sudirman.

Soal harga premium tetap, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menjelaskan alasannya. “Sekarang itu harga kita itu (Premium) masih di bawah harga keekonomian sekitar 1-2%. Jadi memang kondisinya masih belum masuk di harga keekonomian (masih

rugi),” kata Dwi. Dwi mengatakan, bila tren menguatnya rupiah terus terjadi seperti saat ini menyentuh level Rp 13.754 per dolar Amerika Serikat (AS), harga bensin premium bisa turun, tanpa harus menunggu mekanisme per 3 bulan penetapan harga.

“Kita berharap penguatan rupiah terus berlanjut ya, Pertamina dan pemerintah terus melakukan evaluasi masalah harga, sangat memungkinkan harga premium disesuaikan (turun) tanpa harus mengikuti formula per tiga bulan. Karena, manakala negara dalam hal ini membutuhkan stimulus bagi rakyatnya, akan dievaluasi kapan saja,” kata Dwi. “Karena harga premium yang sekarang, perhitungan kurs-nya rata-rata Rp 13.900 per dolar AS.” Rupiah Terus Menguat Di sisi lain, Darmin menyebut penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang pekan ini merupakan bentuk apresiasi pasar terhadap upaya perbaikan perekonomian yang dilakukan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi. Kurs

tengah Bank Indonesia sejak Senin (5/10) terus menguat dari Rp 14.604 per dolar, menjadi Rp 14.382 pada Selasa (6/10), dan kemarin Rp 14.065.

“Rupiah menguat, bagus kan?

Sebetulnya sudah sejak satu bulan lalu menguat, terutama setelah ada kepastian tidak ada kenaikan Fed Rate. Semuanya benar-benar faktor spekulasi, saat dolar tembus Rp 14 ribu semua ramai membeli dolar.

Sekarang secara psikologis terlihat, dia kembali menguat,” ujarnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjabarkan faktor psikologis yang dimaksud adalah semua orang kini bisa melihat kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.

“Orang melihat macammacam, bahwa pemerintah ini serius dan berupaya dengan baik.

Itu yang membuat orang lebih optimistis, antara lain karena deregulasi ini,” jelasnya.

Namun, Darmin mengakui bahwa sejumlah data negatif bidang ketenagakerjaan yang dirilis Amerika Serikat turut membuat dolar kembali ke Indonesia.

“Faktor data Amerika itu memicu

Politikus PDIP: Tak Masalah Uang dari Hasil Korupsi SAMBUNGAN HALAMAN 1

Usai...

RUU ini sebelumnya tidak ada di Prolegnas 2015-2019 dan sedang diupayakan untuk masuk. Pembahasannya di Badan Legislasi pun baru dimulai.

“Yang hasil korupsi, pelarian modal, pengemplang pajak, uangnya dilaporkan kepada otoritas keuangan dan otoritas fiskal dan dimasukkan ke Indonesia. Maka nanti diampuni,” kata anggota Baleg dari PDIP, Hendrawan Supratikno.

Hendrawan menjelaskan, saat ini banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dananya di luar sistem perbankan nasional. Dana tersebut dalam berbagai macam bentuk.

“Seperti keuntungan usaha yang tidak dilaporkan, penghindaran atau pengelabuan pajak, hasil transfer pricing, hasil korupsi, dan pencucian uang,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan, pengampunan dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk koruptor dan pelaku tindak pidana pencucian uang

yang mau melaporkan dan memasukkan dana tersebut ke dalam negeri. Meski demikian, ada pengecualian dalam usulan pemberian pengampunan itu.

“Perlakuan pengampunan kecuali dana terkait terorisme, narkotika, dan perdagangan manusia,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, saat ini dana WNI yang disimpan di luar sistem perbankan nasional itu mencapai Rp 2.000 triliun di dalam negeri dan Rp 3.000 triliun di luar negeri.

Ironisnya, sering kali dana yang terdapat di luar negeri itu dimanfaatkan oleh negara lain untuk dana pembangunan atau justru memberikan kredit pinjaman kepada negara lain, termasuk Indonesia.

Hendrawan menambahkan, hingga kini, besaran jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai “biaya pengampunan” masih dirumuskan. Besaran itu bisa dibuat secara progresif, bergantung pada kecekatan pemilik

dana dalam melaporkannya dan besaran dana yang dilaporkan.

Karena istilahnya adalah pengampunan nasional, menurut Hendrawan, maka tidak akan dipersoalkan dari mana asal usulnya. Sekalipun uang tersebut berasal dari hasil korupsi.

“Namanya pengampunan tidak mempersoalkan uang itu datang dari mana yang penting uang itu masuk dan you membayar pajak untuk itu. Sehingga ketergantungan kita terhadap utang akan berkurang,” terang Hendrawan.

Kasus hukum koruptor juga dianggap selesai. Koruptor tersebut diyakini bakal jadi orang baik setelah diampuni negara. “Ya sudah jangan dipersoalkan lagi, kalau masih dipanjangpanjangin namanya bukan pengampunan. Uang ini kan bukan uang yang sepenuhnya bisa bersih,” tambahnya.

“Jadi ini pendekatan realistis dan pragmatis karena kita butuh dana besar dan kita ingin mengurangi utang luar negeri kita pajak. Setelah itu mereka akan jadi orang baik, berting-

kah laku sebagai warga negara biasa karena sudah dicuci.”

Selain legislator dari Fraksi PDIP, tiga fraksi lainnya, Golkar, PKB, dan PPP juga mengusulkan RUU Pengampunan Nasional.

Yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa bangsa ini harus mengampuni koruptor?

“Ngapain sih koruptor diampuni. Nggak perlu lah diampuni.

Tidak ada pengampunan koruptor saja korupsi makin banyak, bagaimana ada pengampunan koruptor?” kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Inisiatif DPR mengusulkan RUU Pengampunan Nasional malah memantik tanda tanya.

Tak hanya soal untuk apa koruptor diampuni, apa latar belakang DPR mengusulkan UU itu?

Murnikah ini untuk kepentingan negara atau unuk kepentingan lain?

“Yang ngusulin siapa harus menjelaskan. Karena ini yang mengusulkan parpol tentu wajar saja masyarakat mempertanyakan apa kepentingan parpol dalam hal ini,” kata Hendri.(dns/ rdl)

Imbas Pemberian Kemudahan untuk PMA SAMBUNGAN HALAMAN 1

Asing...

Pusat Data dan Informasi KIARA, sambungnya, menemukan fakta bahwa 16 pulau yang dikuasai asing dan tidak bisa diakses tanpa izin tersebar di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. “Lima pulau kecil sudah dikelola oleh investor pada tahun 2014 dengan nilai investasi Rp 3,074 triliun. Lima pulau akan direalisasikan pada tahun 2015 dan enam pulau dalam penjajakan,” tuturnya.

Lebih parah lagi, kata dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mengatur bahwa, Pemanfaatan pulau-pulau kecil

dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) harus mendapat izin Menteri (Pasal 26 A Ayat 1). “Ironisnya, juga disebutkan bahwa Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional,” tegasnya.

Dia pun menilai logika berpikir para pengambil kebijakan di Indonesia tidak masuk akal.

Menyandingkan penanaman modal asing dengan kepentingan nasional adalah bentuk kesesatan berpikir. “Sebaliknya, kepentingan nasional akan dikebiri atas nama investasi. Dalam konteks inilah, Menteri Kelautan dan Perikanan harus mengajukan upaya revisi terhadap Un-

dang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di dalam Prolegnas 2016,” sambungnya.

Halim pun membeberkan hal itu, di dalam Nota Keuangan APBN 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan anggaran sebesar Rp 6.726,0 miliar. Salah satu program kerja yang ingin dijalankan pada tahun 2015, adalah program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulaupulau kecil di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil.

Lalu, pengelolaan pulau kecil juga tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menindaklanjuti mandat ini, Kementerian Kelau-

tan dan Perikanan telah mendaftar sekitar 100-300 pulau potensial dan ditawarkan kepada investor.

Dan pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun atau sebesar Rp 15.801,2 triliun.

“Salah satu program prioritasnya adalah pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar. Indikator kinerja yang dipatok adalah jumlah pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pengembangan ekonominya sebanyak 25 pulau,” tutur Halim.

Munculnya Pasal 26A, kata dia, mempermudah penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal 26A mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecilm, dan perairan di sekitarnya dalam skema investasi penanaman modal dengan dasar izin menteri. (okz/epe)

Nobel Kimia untuk Pemulihan DNA SAMBUNGAN HALAMAN 1

Penemu...

Omura adalah ahli mikrobiologi Jepang yang mengisolasi strain baru Streptomyces, kelompok bakteri tanah yang memproduksi agen antibakteri.

Ia mengidentifikasi 50 strain yang paling menjanjikan.

Campbell adalah ilmuwan Irlandia yang bekerja di Amerika Serikat. Dalam salah satu strain bakteri, ia berhasil mengidentifikasi komponen yang efektif melawan parasit pada hewan domestik.

Komponen ini dinamakan Avermectin, yang kemudian di-

modifikasi untuk menciptakan komponen kimia yang disebut Ivermectin yang mampu menghilangkan larva parasit pada manusia. Ivermectin kemudian dikembangkan menjadi obat baru untuk mengobati infeksi parasit.

Sedangkan penghargaan Nobel Kimia 2015 diberikan pada Tomas Lindahl, Paul Modrich, dan Aziz Sancar terkait temuan dalam perbaikan DNA. Upaya ketiganya, seperti diumumkan dalam konferensi pers di Stockholm, Swedia, Rabu (7/

10) berhasil mengungkap mekanisme yang digunakan sel-sel untuk memulihkan DNA, yang merupakan proses penting dalam sel hidup dan kanker.

Claes Gustafsson dari Komite Nobel mengatakan para penerima penghargaan ‘telah menjelaskan proses pada tingkat molekul yang menjaga integritas genome kita’.

Prof Lindahl yang merupakan warga Swedia melakukan penelitian di Inggris selama lebih dari tiga dekade.

“Ini kejutan. Saya tahu bahwa selama beberapa tahun saya biasanya dipertimbangkan untuk dapat penghargaan itu, na-

mun begitu juga dengan ratusan orang lainnya. Saya merasa beruntung dan bangga bisa terpilih hari ini,” kata Lindahl, dari Lembaga Francis Crick kepada para wartawan.

Sedangkan Prof Aziz Sancar yang berasal dari Turki bekerja di Universitas North Carolina, Amerika Serikat dan Prof Paul Modrich merupakan guru besar di Universitas Duke, juga di North Carolina. Sebelumnya sudah diumumkan peraih Nobel Fisika yaitu Takaaki Kajita dan Arthur McDonald yang menemukan bagaimana neutrino berpindah ke berbagai ‘rasa’. (kcm/ cnn/azt)

di awalnya,” imbuhnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah dalam beberapa hari terakhir tidak membuat pemerintah berpuas diri meskipun menilai pasar merespons paket kebijakan yang sudah diterbitkan.

“Pemerintah masih merasa ini tidak cukup, makanya pemerintah menyampaikan secara resmi beberapa paket kebijakan lagi. Pemerintah akan

memotong semua aturan main yang dianggap hanya menjadi penghalang dari proses investasi dan dunia usaha kita,” kata Pramono.

Pramono optimistis Paket Kebijakan Ekonomi III ini bakal memiliki efek besar bagi pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Pramono menganalogikan paket kebijakan itu bagai gol kencang yang diciptakan pemain sepakbola dari klub bola dunia ternama.

“Kami meyakini paket ketiga

ini kalau bola itu kaya Real Madrid atau Barcelona, goalnya kencang,” ucap Pramono.

Namun, lanjutnya, hal itu bukan berarti dua paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sebelumnya gagal. Hanya saja, Pramono berpendapat paket ketiga akan memberi efek lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi. “Yang kemarin nendang, tapi masih kaya Chelsea, ini kaya Barca atau Madrid,” ujarnya sambil terkekeh.(dns/ kms/ktn)

Ada Potensi Politik Transaksional SAMBUNGAN HALAMAN 1

Bawaslu...

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad meminta KPU untuk menjamin kesiapan teknis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal tetap dapat menyelenggarakan Pilkada 2015. “Karena implikasi dan dampak sosial-politiknya yang tidak sederhana mulai dari sosialisasi, teknis pemilihan hingga keabsahan hasil referendum menyangkut hak memilih atau

mengikuti referendum,” kata Farouk.

Farouk juga mengatakan terdapat potensi pengerahan massa serta politik transaksional untuk setuju atau tidak setuju terkait referendum pasangan calon tunggal. Ia mengatakan, pihaknya berharap sejumlah permasalahan menonjol tersebut mendapat perhatian serius dan dapat disikapi dengan tepat oleh pihak-pihak yang berwenang. “Sehingga kita dapat menyongsong Pilkada yang

demokratis dan menghasilkan kepemimpinan daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Pilkada 2015, tiga kabupaten diketahui hanya memiliki satu pasangan calon setelah pendaftaran peserta resmi ditutup. Masing-masing Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Timor Tengah Utara. Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, diikuti 269 provinsi, kabupaten, dan kota. DPD sendiri telah melakukan pengawasan terhadap kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh daerah.(at/ dbs/epe)

Staf Khusus Jokowi Minta Bukti Akurat SAMBUNGAN HALAMAN 1

Pro Kontra...

Belum lagi nama baik Indonesia di mata negara-negara tetangga,” terangnya, Rabu (7/ 10).

Herman berharap, semua pihak tidak saling tuding dan mencari cara yang lebih komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait. “Mengatasi bahaya asap, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja atau pemerintah daerah saja, tapi tapi menjadi tanggung jawab bersama dan diatasi bersama-sama,” katanya.

Ketua Komisi IV Edi Prabowo bahkan menegaskan, agar Pemerintah melakukan langkah konkret dan terkoordinasi memadamkan kebakaran hutan dan mengatasi bahaya asap jika memang tak menginginkan negara lain membantu mengatasi persoalan ini.

“Harus ada langkah konkret dan adanya dukungan anggaran,” katanya.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, kepala-kepala daerah mau melakukan langkah-langkah pemadaman kebakaran hutan dan mengatasi asap, tapi tidak ada anggaran. Para kepala daerah, kata dia, mau menggeser anggaran dari alokasi lainnya di APBD, tapi khawatir terkena ancaman pidana karena dugaan penyimpangan anggaran.

Menurut dia, Komisi IV DPR RI sudah menyetujui penggunaan anggaran Rp 300 miliar untuk memadamkan kebakaran dan mengatasi kabut asap. Sebelumnya, kata dia, Komisi IV juga sudah menyetujui anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk mengatasi kekeringan karena elnino, antara lain untuk membangun sumursumur dan penyediaan air bersih. Kebijakan itu diturunkan setelah mengetahui jika anggaran mengatasi karhutla di Kementerian Kehutanan hanya sebesar Rp 3 miliar.

Otomatis, kata dia, kecilnya anggaran tersebut mengisyaratkan pemerintah hanya ingin mengandalkan kemungkinan bantuan alam saja. “Seolah-olah pemerintah menganggap ini bukan masalah serius, pemerintah hanya mengandalkan alam saja. Selama ini pemerintah kan berharap turun hujan,” ungkapnya.

Hingga kini, Presiden Jokowi memang belum memutuskan akan menerima tawaran bantuan Singapura atau tidak. Kendati Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan terbuka ruang pihak mana ikut membantu, namun ada persoalan sensitif yang jadi rawan jika ada pihak asing. Terutama klaim keberhasilan jika karhutla teratasi.

“Pemerintah tidak mau nanti diklaim, bahwa ini kan pemerintah sedang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan, termasuk statusnya, jangan sampai kemudian ini diklaim karena mereka,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa pemerintah sangat serius untuk bisa menangani persoalan asap tersebut.

Termasuk perkembangan informasi yang beredar luas di sosial media, di mana salah satunya menunjukkan warga Riau membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan, Pramono mengatakan bahwa hal tersebut telah disampaikannya pada Presiden Joko Widodo.

Wacana lebih panas bahkan diluncurkanWakil Ketua Komisi II, Lukman Edy. Dia mendesak pemerintah harus mengganti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei dan Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek karena dinilai tidak serius tangani kabut asap. “Kedua pejabat ini sebaiknya direshuffle.

Kepala BNPB dan Menteri Kesehatan,” tegasnya.

Kekesalan Lukman memang dipicu statemen Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana kebakaran hutan dan kabut asap ini mau tergolong sebagai bencana nasional ataupun bukan tetap sama saja. Bahkan, ucapannya dinilai tak memiliki rasa sensitif terhadap keadaan. “Kepala BNPB yang menyatakan bencana nasional dan tidak nasional sama saja. itu kan tidak sensitif,” ungkap Lukman.

Sedangkan Menkes, dinilai Lukman tidak maksimal dalam memberikan fasilitas kesehatan seperti pelindung pernapasan (masker). Dimana, kualitas udara wilayah bencana asap sangat buruk.

“Untuk masker, orang-orang yang mampu saja. Yang diberikan ke masyarakat itu masker kue yang tidak ada manfaat.

Apalagi ini berlanjut. Menkes harus kirim masker yang baik, Menkes aja juga gak kirim,” bebernya.

Hanya saja, kritik itu mendapat ‘perlawanan’ dari utusan khusus presiden untuk Perubahan Iklim, RachmatWitoelar. Dia menegaskan semua yang menyerang pemerintah, harus tunjukkan bukti-bukti kuat untuk menyatakan karhutla yang terjadi merupakan penyebab kabut asap parah.

“Perlu dibuktikan agar tidak menimbulkan fitnah,” kata Rachmat Witoelar dalam perbincangan usai dirinya menjadi pembicara dalam “Climate Week” yang diadakan Indonesia

Climate Alliance (ICA) di Jakarta kemarin.

Beberapa pakar dan LSM memang seakan berlomba mengumumkan hasil pengamatannya tentang penyebab kebakaran hutan, walau secara resmi belum ada pernyataan pemerintah. Seperti yang disebutkan pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, Mohammad Hasroel Thayib. Sebelumnya mengatakan bahwa kabut asap yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah akibat pembukaan lahan untuk dijadikan area sawah.

Menurut Hasroel, ini sudah biasa dilakukan khususnya di daerah Sumatera, terutama menjelang akhir musim kemarau. “Jadi kebakaran terjadi lebih karena orang ingin menanam padi, bukan membuka lahan sawit. Padi yang ditanam jenis padi gogo atau padi kering,” ujar Hasroel.

Banjir desakan itu yang diduga jadi pertimbangan Jokowi untuk mempercepat kunjungan kerja ke Sumatera.

Apalagi warga yang wilayahnya dikepung kabut asap mulai bertumbangan akibat deraan Inspeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

Penjabat Gubernur Jambi, Irman mengatakan, Presiden rencananya akan berangkat dari Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (8/10) sekitar pukul 09.00 WIB, namun tetap akan disesuaikan dengan kondisi cuaca di Jambi. “Kalau jarak pandang di Bandara Jambi bisa untuk mendaratkan pesawat Presiden maka pesawat mendarat langsung di Bandara Jambi. Namun kalau tidak memungkinkan untuk mendarat maka pesawat Presiden mendarat di Padang, Sumatera Barat,” kata Irman.

Dia menjelaskan, jika Presiden mendarat di Padang, maka Presiden terlebih dahulu mengunjungi Provinsi Riau, dari Riau barulah Presiden berkunjung ke Jambi. Tapi kalau mendarat di Jambi, maka Jambi menjadi tempat kunjungan pertama Presiden, kemudian Presiden bertolak ke Provinsi Riau dilanjutkan mengunjungi Sumatera Barat untuk menutup Tour de Singkarak.

Lokasi kebakaran di Jambi yang bakal dikunjungi Jokowi yakni Desa Pematang Buluh Kabupaten Tanjab Barat.

Sebab di desa tersebut saat ini sedang dikerjakan pembuatan dan pemanfaatan kanal blok untuk pemadaman kebakaran lahan dan hutan. “Jika Presiden jadi datang ke Provinsi Jambi untuk meninjau pemadaman Karhutla, lokasi itu menjadi salah satu opsi yang akan dilihat langsung oleh Presiden,” kata Irman. (dbs/at/epe)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Bahas Debat Calon Tunggal, KPU Gelar Uji Publik BM/ANTARA

Tanpa Lawan, Langsung Penyampaian Visi-Misi

PENGAKTIFAN PPK-PPS: Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Bardan (kiri) memberikan surat tugas kepada anggota PPK dalam rapat koordinasi dan penetapan kembali calon tunggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (7/10).

JAKARTA (BM) – KPU mengadakan uji publik draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk pasangan calon tunggal di Pilkada dengan beberapa pihak terkait. Hal yang dibahas adalah terkait teknis debat publik bagi pasangan calon tunggal yang diatur dalam Pasal 10 Bab II Pelaksanaan Pemilihan

dengan satu pasangan calon.

“Debatpubliksebagaimanadimaksud dalam pasal 10 ayat 2, huruf A dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi pasangan calon yang dipandu moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis,” ujar Komisioner KPU, Ida Budhiati di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol,

Jakarta, Rabu (7/10).

Debat publik ini diselenggarakan oleh KPU provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam teknisnya, karena tak ada lawan debat, pasangan calon tunggal ini akan menyampaikan visi-misinya.

Panelis dan moderator akan memperdalam visi misi yang dipaparkan paslon tunggal.

Adapun moderator berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang berintegritas tinggi dan jujur. Sementara, panelis berasal dari kalangan masyarakat profesional dan akademisi. “Sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1, panelis paling banyak 5 orang. Mereka dari tokoh masyarakat, kalangan profesional, dan akademisi yang berintegritas jujur. Moderator

dan panelis dipilih KPU provinsi, KIP aceh, dan kabupaten/kota,” tuturnya.

“Visi misi yang bisa disampaikan paslon tunggal adalah dengan tema peningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah,” kata eks Komisioner KPUD Jawa Tengah itu. (mka/rdl)

Soal Sikap Lambat Mendukung Paslon di Pilkada Surabaya SURABAYA (BM) - Sejak pasangan calon (paslon) RasiyoLucy Kurniasari lolos menjadi pesaing petahana Tri Rismaharini-

Whisnu Sakti Buana, Koalisi Majapahit terasa terasa mati suri.

Namun tudingan itu dibantah Wakil Ketua DPC PKB Surabaya,

Satuham. Pihaknya tidak terburu-buru masuk ranah dukungan karena masih mempelajari situasi yang berkembang.

“Sebenarnya bukan terlambat apalagi dikatakan menghilang. Memang sampai saat ini PKB masih belum mengambil

sikap terkait arah dukungan, baik ke Risma-Whisnu maupun Rasiyo-Lucy karena memang DPC Surabaya belum ada kemunikasi dengan DPW soal itu,” katanya, Rabu (7/10).

“Namun kami masih terus mengikuti perkembangan kondisi terakhir. Kalau nanti sudah ada keputusan dari DPW, maka akan kami sosialisasikan ke seluruh jajaran struktur DPC PKB Surabaya,” sambungnya.

Satuham juga menepis ada-

“

Sebenarnya bukan terlambat apalagi dikatakan menghilang.

Memang sampai saat ini PKB masih belum mengambil sikap terkait arah dukungan, baik ke Risma-Whisnu maupun Rasiyo-Lucy karena memang DPC Surabaya belum ada kemunikasi dengan DPW soal itu.”

- SATUHAM -

Wakil Ketua DPC PKB Surabaya

nya isu perpecahan antara DPW PKB Jatim dan DPC PKB Surabaya terkait arah dukungan. “Tidak ada perpecahan, kesan lamban mengambil sikap, karena kami masih harus mempelajari situasi yang sedang berkembang,” sergahnya.

Satuham mengaku, eksistensi PKB di dalam Koalisi Majapahit tetap ada komunikasi antarpartai, sampai menunggu sikap kepada siapa harus berlabuh.

“Koalisi Majapahit masih ada, kami masih sering ketemu dan berkomunikasi. Cuma karena posisinya masih menunggu sampai perkembangan terakhir, maka belum ada keputusan soal arah dukungan. Termasuk juga dengan Koalisi Majapahit, sampai sekarang masih belum, artinya belum ada keputusan apapun terkait hal itu,” bebernya.

Satuham menegaskan, jika kesan Koalisi Majapahit menginginkan Pilkada Surabaya 2015 ditunda 2017, sekarang PKB Surabaya berharap agar Pilkada Surabaya 2015 bisa berjalan sukses. “Harapan PKB, Pilkada Surabaya harus terlaksana dan suk-

BM/MADJI

Bantah Mati Suri, PKB Tunggu Situasi

Satuham ses. Kalau sampai mengingkari justru akan berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.

Satuham juga berpesan kepada seluru masyarakat Kota Surabaya untuk berperan aktif sekaligus menyukseskan jalan Pilkada Surabaya 2015 yang bakal digelar 9 Desember nanti.

“Dengan kondisi yang sudah seperti ini, sebagai wakil ketua PKB Surabaya saya meminta kepada masyarakat untuk menyukseskan jalannya Pilkada Surabaya.

Tentu juga doa, dan saya secara pribadi berdoa agar pelaksanaan Pilkada di Surabaya bisa terlaksana dengan sukses,” pungkasnya. (dji/bm/rdl)

38.508 TPS untuk Penyandang Disabilitas BM/MADJI

SEPI APK: Jalanan Surabaya masih sepi APK, yang ada baru sosialisasi pemungutan suara. Salah satunya dipasang di depan gedung DPRD Surabaya, Jl Yos Sudarso, Rabu (7/10).

Pemasangan APK Lambat Picu Potensi Golput Kedua Paslon Merasa Dirugikan KPU SURABAYA (BM) – Lambatnya pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) serta pembagian bahan kampanye (BK) dinilai merugikan kedua pasangan calon (paslon). Rasiyo-Lucy Kurniasari dan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana kompak menyayangkan keterlambatan ini.

Apalagi masa kampanye sudah berjalan sepekan lebih terhitung sejak 27 September lalu.

Calon Walikota Surabaya nomor urut 1, Rasiyo mengatakan, APK maupun BK seharusnya sudah menyebar sejak hari perta-

ma kampanye. Sebab, hal itu merupakan salah satu sarana sosialisasi paslon. “Iyo iki, lambat. Seperti tidak ada Pilwali saja,” katanya usai ikut menyambut jamaah haji KBIH Muhammadiyah, Rabu (7/10).

Rasiyo menilai, pemasangan APK yang dilakukan kemarin malam oleh KPU, sangat terlambat untuk bisa membantu sosialisasi paslon. Sebab, APK merupakan perangkat sosialisasi para calon sejak kampanye dimulai.

“Keterlambatan ini juga karena KPU kurang mengkoor-

dinasikan secara cepat desain kampanye. Selain itu, interpretasi PKPU No 7 tahun 2015 pasal 24 ayat 2 tentang aturan APK yang terlalu berbelit. Sehingga desain dari Rasiyo-Lucy harus direvisi dulu,” ujarnya.

Keluhan senada datang dari Calon Wakil Walikota Surabaya nomor urut 2Whisnu Sakti Buana.Whisnu mengatakan, proses lambatnya pencetakan dan pemasangan APK sangat merugikan calon dan warga Surabaya.

“Selain calon dirugikan dalam sosialisasi, kerugian juga harus dirasakan warga Surabaya yang selama ini tidak tahu kalau akan ada pilkada 9 Desember,” ka-

tanya.

Whisnu mengaku, di beberapa tempat yang pernah dia kunjungi, bahkan ada yang mengatakan belum mengetahui siapa saja calon di Pilkada dan waktu pelaksanaannya. “Malah ada warga saking tidak tahunya menyebut saya yang jadi calon Walikotanya. Ini memprihatinkan,” katanya.

MenurutWhisnu, KPU harus memperhatikan potensi golput yang akan naik di tahun ini, akibat lambatnya sosialisasi. “KPU Surabaya harusnya gencar meminimalisir golput lebih tinggi dari lima tahun lalu,” tandasnya. (sdp/rdl)

SURABAYA (BM) – Hak-hak penyandang disabilitas di Pilkada menjadi perhatian serius KPU. Semua kebutuhan surat suara, khususnya penyandang tuna netra, sudah disiapkan untuk menghindari lonjakan golput di Jatim.

Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menyatakan untuk penyandang disabilitas sudah tidak ada masalah saat akan memberikan suaranya diTPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pilkada serentak mendatang.

Bagitunanetratelahdisediakan alatberupatemplatebrailedisetiap TPS. Bagi yang tidak mampu membaca braile, diperkenankan didampingi keluarga atau orang dekatnya dengan mengisi form bantuankhusus.

“Yang pasti kami tetap akan memberikan hak suara mereka untuk menyalurkan pilihannya dalam Pilkada serentak mendatang. Mengingat mereka ini adalahWNI yang tentunya mendapatkan perlindungan dalam setiap pelaksanaan pesta demo-

PENYANDANG DISABILITAS DI PILKADA · · · · ·

Tuna daksa: 7.604 Tuna wicara/rungu: 3.459 Tuna netra: 3.077 Tuna grahita: 2.657 Lainnya: 3.828

TIGA BESAR TPS TERBANYAK · · ·

Kab Jember: 4.347 Kota Surabaya: 3.936 Kota Malang: 3.672

krasi,” tegas mantan Komisioner KPU Kota Surabaya tersebut, Rabu (7/10).

Ditambahkan, sesuai data yang diserahkan 18 KPU se-Jatim, peringkat pertama penyandang disabilitas dari tuna daksa sebanyak 7.604 orang, kedua ditempati disabilitas lainnya sebanyak 3.828, peringkat ketiga ada di tuna wicara/rungu 3.459, tuna netra 3.077, dan tuna grahita 2.657 orang.

Untuk TPS yang disediakan bagi penyandang disabilitas tertinggi ada di Kabupaten Jember mencapai 4.347 TPS, disusul Surabaya 3.936 kemudian Kota Malang 3.672 TPS. “Sesuai datang yang masuk ke KPU Jatim total TPS yang disediakan totalnya mencapai 38.508 TPS yang tersebar di 363 Kecamatan serta 4.541 desa di 19 Kab/Kota se-Jatim,” papar Anam. (rdl)

Cari Dukungan, Calon Ramai-ramai Gelar Kampanye Simpatik

Whisnu Cangkrukan, Rasiyo Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kampanye simpatik terus dilakukan kedua paslon di Pilkada Surabaya. Jika Whisnu Sakti Buana cangkrukan dengan komunitas pemuda, Rasiyo memilih sambut kedatangan jamaah haji.

SULUH DP - SURABAYA CAWAWALI Surabaya Whisnu Sakti Buana, melakukan kampanye simpatik dengan cangkrukan bersama komunitas pemuda kampung. Kelompok pemuda ini berasal dari elemen mahasiswa, karang taruna, komunitas agama, hingga remaja masjid.

Cangkrukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Rolak ini dimanfaatkan pemuda-pemudi tersebut untuk menyampaikan aspirasi. Seperti yang diungkapkan Ketua Kampung Soekarno Prika Muzkantama.

Dia mengatakan, sejak menjadi ketua kampung yang berada di

Jalan Pandean IV nomor 40 selama tiga tahun belakangan ini, dirinya sering menemui kendala jika ada tamu yang berkunjung.

“Pemilik rumah kelahiran Soekarno itu kadang-kadang mau menerima, kadang-kadang menolak,” katanya kepadaWhisnu Sakti Buana. Prika pun menginginkan Pemkot Surabaya untuk segera mengambil alih bangunan cagar budaya itu.

Proses ambil alih itu diharapkan memudahkan Prika bersama warga kampung mengelola Rumah Kelahiran Bung Karno yang berada di Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng ini.

Meski demikian, dia mengakui pemilik rumah tersebut sedang memanfaatkan situasi. Harga rumah itu dibanderol mahal daripada semestinya. “Saya dengan sekarang harganya sudah dipator Rp 5 miliar,” aku Prika.

Whisnu menegaskan akan memfasilitasi semua kegiatan pemuda di Surabaya. Dengan demikian, bakat dan potensi pemuda itu muncul ke permukaan.

“Kreasinya bisa apapun dan tanpa batas. Semua kami dukung penuh,” ujar pria yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya itu.

Sementara itu Cawali Rasiyo memilih menyambut kedatangan jamaah haji KBIH Muhammadiyah dari Tanah Suci di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jamaah haji yang tergabung dalam KBIH Muhammadiyah terbagi menjadi tiga kloter dengan total 160 jamaah.

Selain melakukan pendekatan kepada warga, Rasiyo mengaku juga menyambut salah satu korban luka jatuhnya crane di Masjidil Haram saat berhaji.

“Saya hadir di sini dalam kapasitas saya sebagai sesama

umat muslim, apalagi tadi saya mendapat info ada salah satu guru yang juga menjadi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Alhamdulillah beliau selamat,” ujar Rasiyo.

Menanggapi banyaknya ken-

dala teknis yang dialami jamaah haji asal Indonesia, mantan Sekdaprov Jatim ini menuturkan bahwa dirinya mempunyai gagasan untuk penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terkontrol.

“Pendapat saya pribadi, pe-

nyelenggaraan haji perlu otonomi. Dengan dikelola Pemda, akan lebih mudah dikontrol. Sehingga ruang-ruang informasi tentang jamaah lebih cepat didistribusikan kepada keluarga,” pungkasnya. (*)

BM/MADJI

KAMPANYE SIMPATIK: Whisnu selfi dengan komunitas pemuda (foto kiri), sementara Rasiyo menyambut kedatangan jamaah haji.

9 KAMIS, 8 OKTOBER 2015

www.beritametro.co.id

Awan Gelap Sepakbola Jatim

pra-pon futsal

TERSENDAT: Turnamen pembinaan sepakbola usia dini yang digelar Asprov PSSI Jatim harus tersendat karena kekhawatiran mendapat kriminalisasi dari Tim Transisi bentukan Kemenpora.

Jatim dan KONI Jatim, karena takut dikriminalisasi Tim Transisi,” ujarnya usai rapat.

Meski demikian, menurut Amir antusiasme tim-tim peserta di even junior tetap besar, bahkan mereka memberi saran tetap menggelar even serupa, na-

mun dengan nama yang berbeda. ”Ini saran dari mereka dan akan kami pertimbangkan. Karena even ini sebenarnya digunakan untuk mencari pemain muda berbakat,” pungkas pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Sementara itu, Wakil Manajer Perseba

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Surat bernada ancaman dari Tim Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) benar-benar telah ‘membunuh’ sepakbola di Jatim. Bagaimana tidak, turnamen yang masuk program pembinaan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim harus dibatalkan. Selain itu, tim sepakbola Jatim proyeksi ke PON XIX/2016 Jawa Barat turut menjadi korban.

Insan persepakbolaan di Jatim tengah berkabung. Setelah tim sepakbola Jatim batal bertanding di Pra-PON, kini ajang pembinaan bertajuk Piala Gubernur Jatim Junior harus dibatalkan. Sebab PSSI Jatim sebagai penyelenggara tidak mau dikriminalisasi oleh Tim Transisi.

Pembatalan yang tentu menimbulkan kekecewaan itu disampaikan kepada klub-klub peserta dalam rapat di KONI Jatim, Rabu (7/10).

Sekretaris Umum PSSI Jatim Amir Burhanudin menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan sepakbola diserahkan ke Tim Transisi, bukan PSSI, sehingga masalah perizinan dari kepolisian juga harus rekomendasi dari tim yang diketuai Bibit Samad Rianto. ”Selain itu, even ini juga tak dapat dukungan dari Gubernur

FOTO:BM/MADJI

Tim Pra-PON Jatim Lebih Rugi Moril Ketimbang Materiil Bangkalan Hadi Syafii mengaku persiapan tim selama ini jadi sia-sia dan telah menghabiskan dana banyak. Dia memperkirakan kerugian mencapai Rp 50an juta. ”Kami kecewa bukan semata-mata karena dana, tapi pembinaan pemain muda juga terhambat dengan batalnya turnamen seperti ini. Kami minta pemerintah memberi solusi atas kondisi sepakbola saat ini,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, anggota Komite Eksekutif PSSI Jatim dr Wardy Azhari Siagian menegaskan kerugian dialami tim sepakbola Jatim proyeksi ke PON adalah moril. Padahal, Sidiq Saimima dkk telah mempersiapkan diri sejak 2013 silam. ”Rugi secara finansial tidak kami permasalahkan, karena kami lebih merugi dari sisi mental pemain. Bayangkan, perasaan pemain- pemain yang kami persiapan sejak dua tahun lalu, sudah mau tanding, eh kemudian gagal main,” jelas Wardy. ”Saat ini, anak-anak kami liburkan selama sepekan. Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya. Karena even Pra-PON garapan KONI, maka kami menunggu aksi dari KONI,” tutupnya. (dek)

TERANCAM: Tim futsal Jatim terancam gagal menggelar pertandingan Pra PON Grup IV di GOR ITS Surabaya, 16-18 Oktober mendatang.

Terancam Batal Bergulir SURABAYA (BM) - Gelaran Pra-PON cabang olahraga (cabor) futsal akan segera mengalami nasib yang sama dengan induknya, sepakbola. Sebab, Pra-PON futsal yang dijadwalkan akan digelar pekan depan, terancam batal. Gagalnya Pra-PON juga disebabkan oleh surat dari Tim Transisi bentukan Kemenpora.

Indikasi batalnya Pra-PON futsal bermula dari kabar kegagalan salah satu tuan rumah, DKI Jakarta mendapatkan izin keramaian dari kepolisian setempat. Informasi ini disampaikan Project Officer Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim untuk persiapan PraPON Futsal Robert Nepa Seno. ”Pra-PON Futsal juga terancam batal,” katanya, Rabu (7/11).

Seperti diketahui sebelumnya, Pra-PON sepakbola batal karena tidak mendapat izin dari kepolisian. Akibatnya, tim sepakbola Jatim juga batal berangkat ke Semarang, Jawa Tengah (Jateng), yang merupakan tuan rumah Pra-PON sepakbolaWilayah II Jawa, karena pertandingan dibatalkan oleh kepolisian setempat secara mendadak.

Menurut Robert, setelah Jakarta yang merupakan salah satu tuan rumah Pra-PON, tidak mendapat izin keamanan. Artinya, kejadian yang sama bisa saja menimpa Jatim, yang juga merupakan tuan rumah Pra-PON. ”Saya mendapat informasi, Jakarta tidak menngantongi izin keamanan menyelenggarakan Pra-PON Futsal.

Kalau di ibukota saja gagal, kemungkinan Jatim juga akan sulit,” jelasnya.

Menurut Robert, penyelenggaraan Pra-PON Futsal, akan diserahkan ke Tim Transisi, apabila izin keamanan dipersulit. ”Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) meminta kami terus melanjutkan, dan apabila dipersulit, penyelenggaraan Pra-PON akan diserahkan pada Tim Transisi,” ungkapnya. ”Kami telah mengurus izin keamanan, tapi kalau dipersulit, ya kami tidak bisa berbuat banyak. Padahal kami juga sudah terlanjur membayar uang muka untuk menyewa GOR ITS. Untung saja belum sampai menyewa hotel dan lainnya,” tutup Robert.

Jatim sendiri merupakan tuan rumah Grup IV, bersama Nusa Tenggara Barat, JawaTengah, dan Kalimantan Selatan. Sesuai jadwal, Pra-PON Futsal akan digelar di GOR ITS Surabaya, 16-18 Oktober mendatang. (dek)

ISTIMEWA

ISTIMEWA

tim transisi

BERJUANG: Salah satu bintang muda sepakbola Indonesia Adam Alis (dua dari kanan) saat berlatih bersama East Riffa FC diminta bisa bermain lebih keras dan agresif.

Kemenpora Lakukan Reshuffle Komposisi

Adam Diminta Lebih Agresif EAST RIFFA (BM) - Sudah lebih dari sepekan pesepakbola muda Indonesia, Adam Alis Setyano menjalani babak baru kiprahnya sebagai pesepakbola di Bahrain. Adam, tiba di negara kawasan Asia Barat ini pada 29 September lalu.

Bila ingin jadi salah satu pemain inti di klub yang dibentuk pada 1958 itu,

Adam harus berjuang sekeras mungkin menunjukkan kemampuan, salah satunya dalam sesi latihan rutin. Apalagi persaingan di lini tengah East Riffa sangat ketat. Tak mudah buat Adam, yang belum memiliki pengalaman berkarier di luar Indonesia, bersaing dengan rekan setimnya yang lebih matang dalam hal

pengalaman.

Namun,Adammengakumakinnyaman dengan kondisinya saat ini. ”Saya masih terusberadaptasi,tapisudahjauhlebihrileks bila dibanding ketika pertama kali datang,” ujarnya seperti disampaikan Muly Munial, agen yang menaungi Adam, Rabu (7/10).

Muly menuturkan Adam mendapat

sanjungan dari tim pelatih. Selain itu, Adam juga diminta bermain lebih keras dan agresif sesuai gaya permainan di kompetisi Bahrain. ”Ya, visi bermain dan skill-nya yang terlihat dalam sesi latihan selama ini sempat dipuji. Tapi, dia masih harus berjuang untuk mendapat posisi utama di tim,” ungkapnya. (dbs/dek)

gang. Pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Saleh Ismail Mukadar selaku komisaris PT PI, Direktur Utama PT PI Cholid Ghoromah dan manajer Persebaya Saleh Hanifah. Mereka bertemu langsung dengan perwakilan Bonek.

Turut hadir pula klub-klub internal anggota Persebaya. ”Sebelumnya sempat terjadi miskomunikasi antara manajemen dan Bonek. Makanya, pertemuan ini tujuannya untuk menyamakan suara, antara tiga elemen yang ada. Manajemen dan Bonek kini satu suara. Nantinya pertemuan ini akan digelar secara berkala,” kata salah satu pengurus Persebaya Ram Surahman, kemarin.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, juga diputuskan untuk mengawal PT PI, agar memastikan Persebaya mengikuti kom-

FOTO:BM/TOVAN BEKA

Tiga Elemen Persebaya Bersatu SURABAYA (BM)- PT Persebaya Indonesia (PT PI) selaku pemegang hak merek nama dan logo Persebaya Surabaya siap membawa tim kebanggaan Kota Pahlawan mengikuti kompetisi.

Manajemen, suporter dan klub internal telah satu suara untuk mempertahankan Persebaya.

Hubungan antara manajemen PT PI dengan suporter Persebaya, Bonek, sebelumnya sempat renggang. Penyebabnya adalah pernyataan salah satu petinggi PT PI yang dinilai menyinggung suporter. Tapi, kini ‘perang dingin’ tersebut telah selesai.

Manajemen Persebaya dan Bonek telah menggelar pertemuan, di Mess Persebaya, Rabu (7/11) sore. Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut, di antaranya membahas tentang hubungan manajemen dan bonek yang sempat mereng-

SELEKSI: Persebaya Surabaya yang akan diperjuangkan agar dapat melakoni kompetisi menggelar seleksi meski belum ada kepastian kontrak kerja.

petisi. Ram menyebutkan perjuangan PT PI masih panjang.

Meskipun telah memenangkan hak atas nama dan logo Persebaya, PT PI masih harus menunggu hasil di Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah itu, Persebaya juga harus berjuang agar bisa ikut kompetisi resmi. ”Di pertemuan itu diputuskan, mengawal PT PI agar Persebaya bisa mengikuti kom-

petisi resmi. Perjuangan kami belum selesai, masih panjang.

Masih ada tahapan-tahapan lain,” ungkap Ram. Pada perkembangan lain, meski tak ada kepastian kontrak, manajemen Persebaya berani menggelar seleksi pemain. Namun, seleksi ini hanya diperuntukkan bagi para pemain dari klub internal Surabaya. Para pesertanya adalah pemain-pemain

muda dari klub amatir yang ada di Kota Pahlawan. ”Seleksi sudah dilakukan sejak hari Selasa (6/10) kemarin.

Seleksi dilakukan di Lapangan Karanggayam. Nantinya, hanya ada 30 pemain yang akan diambil. Selanjutnya mereka akan kami tandingkan melawan Persebaya,” ungkap salah seorang pengurus Persebaya Chusnul Faried. (dek)

DIPERPANJANG: Anggota Tim Transisi yang tidak produktif berpotensi di reshuffle ketika masa kerja mereka yang habis, 18 Oktober mendatang, diperpanjang Kemenpora.

JAKARTA (BM)- Masa kerja Tim Transisi bentukan Kemenpora bakal berakhir, 18 Oktober mendatang. Namun demikian, tim yang tugasnya membereskan permasalahan sepakbola Indonesia dengan tidak mulus itu bakal diperpanjang. Hanya saja, anggota Tim Transisi akan di reshuffle.

Kemenpora mengakui bakal mengadakan reshuffle kepada anggota Tim Transisi. Tim yang dikomandani oleh mantan ketua KPK Bibit Samad Rianto itu, SK-nya bakal diperpanjang melihat banyaknya pekerjaan rumah dan tak pulihnya sepak bola Indonesia.

Tetapi, dalam perpanjangan kerja ini, akan ada beberapa nama yang dicopot. ”Ya benar, karena beberapa nama belum sesuai harapan,” tutur juru bicara Kemenpora Gatot S Dewabroto, Rabu (7/10).

Namun, ketika ditanya mengenai siapa-siapa saja yang bakal diganti, Gatot belum mau membeberkannya. ”Oh belum tahu, yang jelas ada yang masih tetap dipertahankan. Namun, kami akan tambah nama-nama baru,” jelas Gatot.

Sementara itu, ketua Bibit Samad tak masalah bila dilengserkan.

Dia mengakui memang, Tim Transisi tak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. ”Kalau bagi saya, saya mau diperpanjang atau tidak tergantung pak menteri. Memang kan di dalam Tim Transisi ada beberapa orang yang tidak berkontribusi besar, bahkan tidak pernah hadir,” ucapnya.

Bibit mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan laporan hasil kerja mereka dalam lima bulan terakhir sejak dibentuk pada Mei 2015. ”Saat ini saya sedang buat. Kami juga akan tunjukkan langkah-langkah ke depannya, apakah Menpora menyetujui atau tidak. Kalau menurut saya sekitar 30 persen apa yang ditugaskan Kemenpora pada Tim Transisi terlaksana,” pungkasnya. (dbs/dek)

JADWAL PERTANDINGAN SEMIFINAL PIALA PRESIDEN 2015 PUTARAN KEDUA

SABTU, 10 OKTOBER Sriwijaya FC vs Arema Cronus (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) MINGGU, 11 OKTOBER Persib Bandung vs Mitra Kukar (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) POSISI KE-3 DAN FINAL MINGGU, 18 OKTOBER

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

REP IRLANDIA

JADWAL PERTANDINGAN

JERMAN

KUALIFIKASI EURO 2016 JUMAT (9/10) WIB

(Kualifikasi Euro 2016 Grup D)

‘Der Panzer’ Tetap Diunggulkan Butuh Skor Imbang, Incar MenangTandang DUBLIN (BM) - Laga ‘Der Panzer’ Jerman dijamu tuan rumah Rep Irlandia di Aviva Stadium, Dublin, Jumat (9/10) dinihari WIB, akan menentukan nasib kedua tim di Kualifikasi Euro 2016 Grup D. Jerman hanya butuh hasil imbang untuk memastikan lolos langsung ke Prancis. Mengantongi 19 poin dari delapan laga, skuad asuhan Joachim Loew itu berpeluang besar lolos.

Di bawah Jerman ada Polandia yang berselisih dua poin dari puncak, disusul Rep Irlandia dengan 15 poin dan Skotlandia dengan 11 poin. Jerman sendiri bisa mengambil untung karena di laga lain, Polandia dan Skotlandia akan saling jegal.

Pelatih Jerman telah menegaskan, bermain di Aviva Stdium, Dublin bukanlah pekerjaan mudah bagi timnya untuk meraih poin. Apalagi di pertemuan pertama, Irlandia mampu menahan imbang 1-1 saat bertandang ke Jerman. Belum lagi catatan apik Irlandia yang tak terkalahkan saat bermain di kandang sendiri.

Tanpa Lukas Podolski yang mengalami cedera engkel, Loew tampaknya akan kembali me-

LIVE INDOVISON JUMAT (9/10) PKL.01:45 WIB

mainkan Marco Reus di sisi kiri.

Sementara Thomas Muller akan berada di sisi kanan untuk menopang Mario Gotze yang akan dimainkan di depan. Se-

mentara Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger dan Toni Kroos akan menjadi penyeimbang tim di lini tengah.

Bagaimanadengantuanrumah RepIrlandia?Kemenanganjelasjadi incaran.Tigapoinakanmembuka kans mereka untuk tetap lolos ke

putaranfinalEuro2016.

Pelatih Irlandia, Martin O’Neil tak bisa memainkan dua pemain andalannya, James McClean dan Glenn Whelan karena hukuman.

Di lima pertemuan terakhir, Jerman tak pernah kalah saat bertemu dengan Irlandia.

Namun, Irlandia mampu tampil

apik saat bertemu Jerman di pertemuan pertama Kualifikasi Euro 2016 Grup D pada November tahun silam, yakni saat mereka sukses menahan imbang tuan rumah Jerman dengan skor 1-1. Namun kali ini ‘Der Panzer’ Jerman diunggulkan mampu meraup kemenangan dengan skor telak 3-1. (dbs/azt)

PRAKIRAAN PEMAIN

KUALIFIKASI

JERMAN (4-2-3-1) : Neuer; Hector, Hummels, Boateng, Can; Kroos, Schweinsteiger; Ozil, Muller, Reus; Gotze.

GRUP F Hungaria v s Kep Faroe Irlandia Utara v s Yunani Rumania v s Finlandia

01:45 01:45

GRUP I Albania v s Serbia Portugal v s Denmark Live RCTI

UJI COBA EROPA 01:45

JUMAT (9/10) WIB Prancis v s Armenia Live Global TV

03:00 03:30 04:00 06:30 07:00

JUMAT Bolivia Kolombia Venezuela Chile Argentina

(9/10) vs vs vs vs vs

WIB Uruguay Peru Paraguay Brasil Ekuador

lintas arena

Rossi: Saya Harus Lakukan Segalanya

STIMEWA

SOLID : Skuad Jerman kian solid setelah diragukan pada laga awal Kualifikasi Euro 2016 Grup D. Tampak ‘Der Panzer’ merayakan gol Thomas Mueller saat lawan Skotlandia, September lalu. Jumat (9/10) dinihari WIB, Jerman dijamu Rep Irlandia.

BRASIL

(Zona Conmebol)

Tanpa Neymar, Target Menang Tipis ‘Samba’ Carlos Dunga, tak bisa menurunkan skuad terbaiknya di Estadio Nacional De Chile, Jumat (9/10) pagi WIB. Selecao harus kehilangan be-

berapa pilar penting salah satunya Neymar. Bintang Barcelona itu masih menjalani skors menyusul kartu merah yang diterima ketika melawan Kolom-

KUALIFIKASI

bia di Copa America 2015.

Neymar dihukum dua pertandingan sehingga dipastikan tidak akan bisa tampil saat Brasil menghadapi Chile dan jugaVenezuela lima hari kemudian. Absennya Neymar ini bisa dicarikan jalan keluar dengan memainkan Willian.

Selain Neymar, Brasil juga harus kehilangan Philippe Coutinho. Gelandang lincah Liverpool itu mengalami cedera setelah bermain penuh selama 90 menit saat klubnya melawan Everton pada akhir pekan kemarin.

Tidak ada Coutinho mem-

PRAKIRAAN PEMAIN CHILE (3-4-1-2): Bravo; Medel, Silva, Jara; Isla, Diaz, Vidal, Beausejour; Valdivia; Sanchez, Vargas.

ISTIMEWA

ABSEN : Bintang ‘Samba’ Brasil, Neymar harus absen karena menjalani skorsing saat Brasil dijamu Chile di Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol, Jumat (9/10) pagi WIB.

ARGENTINA

BRASIL (4-2-3-1): Jefferson; Alves, Miranda, Luiz, Filipe Luis; Elias, Gustavo; Oscar, Willian, Douglas; Hulk.

buat Dunga memanggil gelandang veteran Kaka. Pengalaman yang dimiliki Kaka diharapkan bisa memberikan kreativitas di lini tengah Brasil.

Dalam lawatannya kali tentu saja Brasil tidak akan menemui lawan yang mudah. Selain bermain di hadapan pendukungnya sendiri, pasukan Jorge Sampaoli sedang dalam atmosfer positif usai menjuarai Copa America 2015.

Salah satu amunisi mereka, Alexis Sanchez juga sedang bagus-bagusnya bersama Arsenal.

Winger berusia 26 tahun itu akan memimpin lini serang Chile untuk merepotkan pertahanan Brasil.

Tapi skuad‘Samba’ tentu tidak langsung menyerah begitu saja.

Setidaknya Brasil mempunyai bekal positif bila melihat pada pertemuan-pertemuan melawan Chile sebelumnya. Statistik mencatat Selecao menang 49 kali dari 70 pertemuan. Maka diprediksi, tim tamu Brasil akan memenangkan laga ini dengan skor tipis 2-1. (dbs/azt)

ISTIMEWA

Manny Pacquiao

Messi Cedera, ‘Tango’ Masih Berjaya gantikan peran La Pulga di atas lapangan. Namun, ia sepertinya akan masuk sebagai pengganti.Terlepas dari itu semua, debut ini akan menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi mantan pemain Palermo itu.

Sementara itu, nama-nama lain seprti Erik Lamela, Carlos Tevez dan Angel Di Maria juga akan mengisi skuat inti Argentina nantinya. Dengan sejumlah nama-nama besar, bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.

Rekor pertemuan juga sangat

PRAKIRAAN PEMAIN

mendukung Dybala cs untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Di kubu tamu, pelatih Gustavo Quinteros dipastikan bakal menurunkan kekuatan penuh. Modal penting juga dibawa oleh mereka menjelang

laga ini. La Tricolor sebelumnya sukses menekuk tim kuat Meksiko B dengan skor 2-1.

Renato Ibarra dan Jefferson Montero akan menjadi andalan Ekuador nanti. Keduanya tampil cukup apik bersama klubnya

Inginkan Satu Pertarungan Terakhir

masing-masing.

Dengan skuad mentereng, harusnyaArgentinabisamelumat habis Ekuador dalam laga ini.

Diprediksi skor berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan tim ‘Tango’ Argentina. (dbs/azt)

KUALIFIKASI

ARGENTINA (4-3-3): Romero; Zabaleta, Garay, Demischelis, Mas; Biglia, Mascherano, Pastore; Di Maria, Aguero, Lavezzi.

EKUADOR (4-4-2): Dominguez; Paredes, Achillier, Erazo, W. Ayovi;Valencia, Noboa, Castillo, Montero; Bolanos, Caicedo.

MOTEGI (BM) - Hanya sehari setelah finis di urutan ketiga pada balapan GP Aragon di Sirkuit MotorLand,Valentino Rossi mengalami kecelakaan. Pebalap Movistar Yamaha tersebut jatuh dari motornya saat menjalani sesi uji coba ban Michelin di sirkuit yang sama, Senin (28/9) lalu. “Saat uji coba, saya terjatuh, tetapi tidak ada cedera lanjutan, hanya sedikit luka di tangan. Saya baik-baik saja dan siap untuk tiga balapan beruntun di depan,” kata Rossi seperti ditulis Crash.

Persaingan selanjutnya akan berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, 9-11 Oktober, yang akan disambung dengan GP Australia dan GP Malaysia dalam tiga pekan beruntun. Rossi datang ke Motegi dengan bekal keunggulan 14 poin atas pesaing utamanya, Jorge Lorenzo.

Namun, Rossi belum pernah menang di Sirkuit Motegi sejak 2008, sementara Lorenzo selalu menang di sana dalam dua tahun terakhir.

“Motegi merupakan sirkuit yang sangat saya suka. Di sini saya pernah membalap dengan baik dan tahun lalu saya juga menjalani akhir pekan yang bagus, tetapi Jorge lebih kuat dan akhrinya menang,” kata pebalap 36 tahun tersebut.

“Karena itulah, saya harus melakukan segalanya karena hanya ada selisih 14 poin di antara saya dan dia. Poin itu mungkin terlihat banyak, tetapi sebenarnya sedikit,” ujar Rossi.

Rossi bukanlah satu-satunya pebalap yang mengalami cedera setelah GP Aragon. Pada Sabtu (3/10), Lorenzo terjatuh saat berlatih minibike dan melukai bahu kirinya, tetapi tidak parah. Pebalap Spanyol tersebut terbang ke Jepang dengan tangan digendong.

Beberapa hari sebelumnya, Marc Marquez juga mengalami cedera karena terjatuh saat berlatih sepeda gunung. Pebalap Repsol Honda tersebut harus menjalani operasi karena tulang kelingking tangan kirinya patah. (kcm/azt)

EKUADOR

(Zona Conmebol)

BUENOS AIRES (BM) – Runner-up Piala Dunia 2014 dan juga Copa America 2015, Argentina bersiap menjamu timnas Ekuador di Stadion Monumental Antonio, Buenos Aires pada laga perdana Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Conmebol, Jumat (9/10) pagi WIB. Meski tanpa diperkuat kapten serta mega bintang Lionel Messi, Argentina dipastikan bakal tetap bermain sebagai mana biasanya.

Gerardo Martino selaku tactician Albiceleste tentu tahu betul bagian mana yang harus ia perkuat di saat kehilangan pemain andalannya. Keputusannya untuk tak memanggil Gonzalo Higuain juga tidak akan menjadi masalah.

Pasalnya, nama yang jauh lebih muda dan potensial sudah disiapkan oleh mantan pelatih Barcelona itu. Ya, Paulo Dybala kini menjadi opsi untuk meng-

01:45 01:45 01:45

KUALIFIKASI PIALA DUNIA ZONA CONMEBOL

REP IRLANDIA (4-4-2) : Given; Brady, Wilson, O’Shea, Coleman; Hoolahan, McCarthy, Hendryck, McGeady; Keane, Walters.

CHILE

SANTIAGO (BM) – Brasil akan menemui lawan tangguh dalam laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan menantang tuan rumah Chile. Apalagi pelatih

01:45

GRUP D Rep Irlandia v s Jerman Live Indovision Skotlandia v s Polandia

01:45

ISTIMEWA

BERJAYA : Tanpa Messi, skuad ‘Tango’ Argentina masih tetap diunggulkan saat menjamu Ekuador, Jumat (9/ 10) pagi WIB.

MANILA (BM) – Legenda tinju Filipina, Manny Pacquiao (36), merencanakan satu pertarungan terakhir untuk tahun depan sebelum berkonsentrasi pada karier politiknya.

Pacquiao, yang pernah memegang delapan gelar juara dunia, mengaku ingin mundur untuk lebih memikirkan kondisi negaranya. “Saya kira saya siap (mundur). Saya telah bertarung selama 20 tahun lebih,” kata Pacquiao.

Pacquiao menjadi petinju profesional pada usia 16 tahun dan telah memenangi 57 kali pertarungan dengan 38 kemenangan KO. Namun, ia juga mencatat enam kali kalah dengan tiga di antaranya merupakan kekalahan KO dan dua kali draw.

Pacquiao terakhir kali bertarung pada Mei lalu dan mengalami kalah angka saat menghadapi petinju ternama AS, Floyd Mayweather Jr. Pertarungan kedua petinju menjadi pertarungan termahal sepanjang sejarah tinju pro.

Di dunia politik, Pacquiao sudah merintis karier dengan menjadi anggota kongres sejak 2010. Pekan ini, ia mengumumkan dirinya telah menjadi senator dan akan ikut dalam pemilihan umum pada Mei 2016.

“Saya harus fokus. Sebagai seorang senator, Anda harus fokus pada pekerjaan dan keluarga Anda,” ungkap Pacquiao.

Pacquiao menyebut ia merencanakan bertarung sebelum pemilihan umum dilangsungkan dengan kemungkinan terbesar pada bulan Maret. Pacquiao juga belum menyebut nama calon lawan, termasuk nama Mayweather, yang telah menyatakan mundur pada September lalu. (kcm/azt)

RAGAM JATIM 11

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Keluhkan Harga Tembakau Turun Petani Desak Pemkab Ikut Cari Solusi MADIUN (BM) – Sejumlah petani tembakau di Desa Ngale, Kab Madiun mengeluhkan turunnya harga komoditas tersebut hingga membuat petani setempat mengalami kerugian.

Salah seorang petani tembakau di wilayah Kec Pilangkenceng, Prawito, Rabu (7/10) mengatakan, tembakau lokal untuk kualitas paling bagus hanya dihargai Rp 28 ribu per kilogram. Padahal, biasanya bisa mencapai harga Rp 32 ribu per kilogram.

“Para pedagang atau pengusaha tidak membeli tembakau kami dengan harga yang pantas. Sesuai kontrak, tembakau petani akan dibeli sesuai dengan kualitasnya. Padahal, hasil panenan kali ini tembakaunya bagus,” ujar Prawito.

Kondisi tersebut membuat para petani tembakau di sentra penanaman tembakau Desa Ngale mengalami kerugian. Hal itu karena biaya operasional tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh.

Hal yang sama diungkapkan oleh petani tembakau lainnya, Agus. Ia menilai petani tembakau di daerah setempat tidak diuntungkan dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pengusaha.

“Selain tembakau bagus dibeli dengan harga rendah, tembakau milik petani yang kualitasnya rendah malah ditolak oleh pengusaha. Hal itu semakin membuat petani merugi,” tutur Agus.

Para petani tembakau di Desa Ngale juga meminta pejabat ber-

wenang dari Pemkab Madiun segera turun ke lokasi guna menengahi masalah tersebut.

Sesuai kesepakatan, tujuan dari kontrak dengan pengusaha adalah agar petani tidak bingung menjual hasil panennya dan harganya cenderung stabil. Namun, yang terjadi malah tembakau petani dibeli dengan harga rendah.

“Kami ingin agar pejabat dinas terkait dari Pemkab Madiun turun ke

lokasi untuk memberikan solusi. Jika dibiarkan seperti, petani tembakau akan semakin sulit,” ujarnya, berharap.

Sementara, data Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kab Madiun menyebutkan, sentra tembakau ada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pilangkenceng, Gemarang, Saradan, dan Balerejo dengan luas lahan lebih dari 276 hektar. (ant/azt)

Amankan 'Suroan', Terjunkan 1.568 Petugas MADIUN (BM) – Polresta Madiun menurunkan sebanyak 1.568 petugas gabungan untuk melakukan pengamanan kegiatan tahunan para pesilat pada ‘Suroan’ atau perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1437 Hijriyah.

Kapolresta Madiun, AKBP Agus Yulianto, Rabu (7/10) mengatakan, ribuan personel tersebut berasal dari gabungan anggota Polres Madiun Kota, Polres Kediri Kota, Polres Kediri, Polda Jatim, Brimob, Gegana, dan Raimas.

“Para personel tersebut mulai melakukan pengamanan pada tanggal 13 dan 14 Oktober mendatang,” ujar AKBP Agus Yulianto usai acara rapat koordinasi dengan lembaga terkait persiapan pengamanan malam 1 Muharam atau Suro 1437 Hijriyah.

Menurut ia, dalam pengamanan nanti, pihaknya juga akan melibatkan personel dari polres jajaran, seperti Polres Madiun, Ngawi, Magetan,

Ponorogo, dan Polres Nganjuk. Hal itu agar kegiatan yang melibatkan massa besar dari wilayah luar tidak masuk ke Kota Madiun.

“Kami juga menggandeng polres jajaran yang ada di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota. Harapannya mereka dapat menghalau massa yang ingin melakukan kegiatan di dalam kota, sehingga tidak ada penumpukkan massa di Kota Madiun,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan para ketua RT yang ada di wilayah Kota Madiun untuk mengantisipasi adanya pesilat luar daerah yang datang lebih awal dan menginap di rumah warga guna mengikuti kegiatan Suroan.

“Kami juga akan melakukan pengawasan sejak H-2 dan H-1 dengan melibatkan ketua RT, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pesilat luar kota yang menitipkan atribut pencak silat ataupun menginap di rumah warga,” kata dia.ant/azt)

Targetkan Distribusi Rastra Tuntas TULUNGAGUNG (BM) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung berharap penyaluran program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) ke13 bisa diselesaikan maksimal akhir Oktober.

“Jika sudah ada SPA (Surat Permintaan Alokasi) dari pemerintah daerah, secepatnya Rastra ke-13 kami salurkan dan diharapkan bisa selesai sebelum akhir Oktober,” kata Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto, Rabu (7/10).

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran rastra-13 sengaja dilakukan agar proses distribusi tidak bertabrakan dengan jadwal penyaluran rastra reguler bulan November.

Apalagi, lanjut ia, dalam periode yang sama pemerintah juga menginstruksikan kepada bulog untuk menyalurkan Rastra-14.

“Untuk persediaan rastra bulog siap, bahkan stok kami cukup

hingga Desember. Tinggal proses penyalurannya yang perlu dijadwalkan,” ujarnya.

Selain mengatur manajemen distribusi, Supriyanto mengatakan Bulog saat ini intensif menyelesaikan distribusi rastra reguler untuk bulan Oktober.

Hasilnya, papar Supriyanto, hingga pekan pertama bulan Oktober Bulog telah berhasil menyalurkan 50 persen dari total alokasi rastra di wilayah kerja Bulog Subdivre Tulungagung sekitar 2.800 ton. “Sisa alokasi akan kami selesaikan dalam sepekan ke depan,” kata Supriyanto.

Setelah penyaluran rastra reguler rampung, ujarnya, kegiatan distribusi dilanjutkan untuk Rastra-13.

Seluruh komponen beras dalam kemasan telah disiapkan manajemen Bulog dan tinggal menunggu keluarnya SPA dari masing-masing kepala daerah, baik di Kab Tulungagung, Kab Blitar dan Kota Blitar, maupun Trenggalek. (ant/azt)

230 Penambangan Tak Kantongi Izin

FOTO : BM/ANTARA

SUHU PERAIRAN TINGGI, TANGKAPAN TURUN Nelayan teri ekspor beraktivitas usai melaut di Pantai Jumiang Pamekasan, Rabu (7/10). Satu bulan terakhir nelayan di Pamekasan mengaku pendapatannya turun drastic, bahkan kerap merugi seiring minimnya tangkapan karena tingginya suhu permukaan perairan Madura.

PAMEKASAN (BM) – Sebanyak 230 lokasi penambangan di Kab Pamekasan, Madura, hingga kini tidak memiliki izin operasional alias ilegal.

MenurutKabag Perekonomian Pemkab Pamekasan, BasriYulianto, jumlah penambang itu berdasarkan pendataan yang dilakukan pemkab, dan lokasinya tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu.

“Jenisnya meliputi berbagai jenis penambangan. Seperti bata, batu gunung, termasuk penambangan pasir,” kata Basri Yulianto.

Para penambang di Pamekasan ini tidak ada yang memiliki izin, setelah pemerintah mengubah kebijakan, yakni untuk izin penambangan, dikeluarkan oleh Pemprov Jatim.

Basri menduga, hal itu yang menjadi penyebab para penambang malas mengurus izin penambangan, sehingga tak satupun lokasi penambangan di Pamekasan

yang memiliki izin. Sebab, jumlah 230 lokasi penambangan yang tidak memiliki izin itu merupakan jumlah keseluruhan.

Memang, kata dia, Pemprov Jatim kini sedang mengusulkan, agar izin penambangan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah sebagaimana berlaku sebelumnya.

“Rencana ini disampaikan kepada para Kepala Satpol-PP dalam rapat koordinasi Satpol-PP se-Jawa Timur kemarin,” katanya.

Hanyasaja,karenaregulasitentang penerbitanizinolehdaerahitubelum terbit,makainstitusiyangtetapberhak mengeluarkanizinadalahpemerintah provinsi.

“Tapi semua data-data tentang penambangan yang jumlahnya sebanyak 230 itu sudah kami sampaikan ke Pemprov Jatim,” tutur Basri.Meski tidak berizin, namun aktivitaspenambangandiPamekasan selamainiterpantaukondusifdantidak membahayakan. ant/azt)

12 www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Gelapkan Bantuan Dana Parpol

Wakil Ketua DPRD Dituntut 15 Bulan Penjara DEMAK (BM) – Meski telah menjadi pejabat yakni wakil ketua DPRD, namun perilaku politikus satu ini tidak patut dicontoh, karena terbukti menyalahgunakan peruntukan dana bantuan keuangan bagi partai politik yang seharusnya digunakan untuk operasional sekretariat partai yang bersangkutan serta pendidikan politik masyarakat. Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Demak, Budhi Achmadi, dituntut hukuman 15 bulan penjara dalam kasus penyelewengan dana bantuan keuangan untuk partai politik di Kabupaten Demak tahun 2010 hingga 2012.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Farida dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, menuntut terdakwa un-

tuk membayar denda sebesar Rp 50 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kuruangan selama tiga bulan.

“Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ten-

tang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Alimin R Sudjono tersebut, kemarin.

Informasinya Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh bantuan sebesar Rp 133 juta per tahun dari APBD pemerintah daerah setempat. Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambah-

an berupa membayar uang pengganti kerugian negara.

Kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut mencapai Rp 224 juta. Namun selama persidangan, terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp 160 juta sebagai bagian dari uang pengganti kerugian negara tersebut.(nur/ dra)

Hasil UKG Pengaruhi Tunjangan Guru

FOTO: BM/ANTARA

SIDANG LANJUTAN SURYADHARMA ALI Terdakwa tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2010-2011 dan 2012-2013 Suryadharma Ali (kiri) mendengarkan kesaksian mantan Kabiro Umum Kemenag Burhanuddin (kanan) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan empat saksi dari Kementerian Agama.

SURABAYA (BM) – Direktorat Jenderal Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kemendikbud tengah bersiap menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG) secara serentak untuk seluruh guru. Jika sesuai rencana, ujian ini akan dilaksanakan November mendatang.

Para guru pun harus segera bersiap jika tidak ingin nilainya di bawah standar kompetensi.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengatakan, tahun lalu guru bisa bersantai menghadapi UKG dan dengan nilai berapapun. Tapi jika tahun ini kembali demikian, pengaruhnya dipastikan akan berdampak pada tunjangan yang diterima.

“Sekarang mungkin tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika nanti Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) itu sudah berganti menjadi tunjangan kinerja. Nilai UKG pasti menjadi ukuran besar kecilnya tunjangan,” kata Saiful, Rabu (7/10).

Dia menyatakan, sejauh ini TPP tidak memberikan impact positif terhadap mutu guru dan mutu pendidi-

kan secara umum. Karena itu, pemerintah mulai 2016 mendatang akan menggantinya dengan tunjangan kinerja. Jika kinerja guru tidak sesuai harapan, maka tunjangannya pun akan dievaluasi.

“Kalau menggunakan tunjangan kinerja, setiap bulan guru harus melaporkan kinerjanya. Termasuk bagaimana usahanya untuk meningkatkan kompetensi. Khususnya bagi guru yang nilainya di bawah standar,” tuturnya.

Kendati demikian, mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini berharap agar UKG dilaksanakan lebih adil.

Setidaknya guru diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih optimal. “Sekarang sudah bagus. Kementerian menyediakan kisi-kisi dari pusat dan bisa dipelajari guru. Tahuntahun sebelumnya tidak begitu,” ungkap Saiful.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Ikhsan membenarkan ada kabar yang mengungkap bila UKG bakal berpengaruh pada TPP. Kendati demikian, Ikhsan

BM/MADJI

PENDIDIK: Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), November mendatang, turut mempengaruhi tunjangan para pendidik generasi muda.

tidak bisa memastikan apakah TPP itu dihapus atau hanya berpengaruh terhadap jumlah TPP yang diterima guru.

Menurut Ikhsan, pengaruh dan penghapusanTPP terhadap hasil UKG memang bisa saja terjadi. “Kami samikna wa’atokna saja. Mengikuti pemerintah pusat dan provinsi. Kalau pusat bilang gitu ngikut saja. Lha wong kita NKRI. Apa yang diputuskan pemerintah kita harus patuhi,” katanya.

Hal itu karena tujuan awal UKG yakni melakukan pemetaan kemampuan guru baik guru yang sudah memiliki sertifikasi dan guru yang belum memiliki sertifikasi. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikasi bisa digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan kemampuan. Selain itu, dengan UKG ini pula seluruh guru yang belum bersertifikasi mempunyai kesempatan besar memiliki sertifikasi dan hak tambahan berupa TPP. (sdp/dek)

Adanya Keterlibatan Anak-anak dalam Kasus Salim Kancil

Kejati Bertindak Hati-hati dan Merapat ke Kejagung SURABAYA (BM) – Terlibatnya dua anak di bawah umur terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Salim alias Kancil, membuat Kejati Jatim memberikan atensi khusus.

Pasalnya, belum lama ini, pihak kejaksaan sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menjerat empat tersangka dengan pidana kekerasan hingga pembunuhan berencana.

Dariempattersangkapembunuhan, Kejaksaan menerima tiga SPDP. Yakni satu surat atas nama tersangka Suparman bin Marsahab yang dijerat tindakan kekerasan, kemudian atas nama Kades Selok Awar-Awar Hariyono bin A SalimdansatuSPDPuntukduatersangka cilik bernisial AA (16) dan MI (15).

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto menjelaskan, SPDP diterima kejaksaan dari Peny-

idik Polda Jatim Rabu (7/10). Dia membenarkan ada satu berkas pembunuhan yang mencantumkan anakanak sebagai tersangkanya.

Menurut Romy, pihak Kejati Jatim akan berkoordinasi dengan Kejagung RI karena kasus ini menjadi perhatian publik. Apalagi, SPDP yang diterima pihaknya melibatkan anak-anak yang harus dilindungi haknya. “Laporannya sudah kami terima terkait SPDP anak di bawah umur,” kata dia.

Dalam waktu dekat, laporan yang diterima dari Kejari Lumajang, tempat lokasi pembunuhan terjadi, bakal diteruskan ke Kejagung. Romy memastikan, apapun laporan yang diterima dari Kejari setempat terkait kasus Salim Kancil akan diteruskan ke pusat. “Karena dari awal sudah menjadi atensi Kejagung.

Maka apapun laporan yang diterima akan diteruskan ke pusat,” tegas dia.

Meski mengaku heran dengan terlibatnya anak-anak dalam kasus ini, Romy memastikan Kejati akan mengawal terus penyidikan terbunuhnya aktivis lingkungan Lumajang yang juga seorang petani tersebut. Bahkan, pengawalan akan terus dilakukan hingga kasus masuk ke tahap penuntutan dan putusan. “Heran juga, ada anakanak di SPDP itu. Miris tapi akan terus kami kawal,” jelas dia.

Disebutkan jaksa asal Jambi ini, Hariyono bin A Salim dijerat dengan dua pasal sekaligus. Yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Maksimal pidananya bisa sampai hukuman mati. “Tapi itu nanti akan dibuktikan di pengadilan.

Kami masih bersikap pasif hingga tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan,” tandas dia. (arn/dra)

Nyabu, Pasangan Muda Dituntut Dua Tahun SURABAYA (BM) - Nasib mujur berpihak pada Indah Ferdiana dan HeruWicaksono. Pasangan kekasih ini hanya dituntut dua tahun penjara meski kepergok dugem dan dilanjut pesta sabu-sabu. Tuntutan itu, diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Djasuli dari Kejati Jatim dalam sidang lanjutan di PN Surabaya.

Menurut Djasuli, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki narkotika golongan satu jenis sabu-sabu. Barang haram itu lantas dinikmati berdua hingga keduanya dinyatakan hanya sebagai pengguna.

“Menuntut pidana selama dua tahun penjara bagi terdakwa,” ujar Djasuli.

Tuntutan ringan itu, menurut Djasuli, sudah sesuai dengan perbuatan keduanya. Kata dia, Heru dan Indah sebelumnya dugem di salah satu tempat hiburan malam. Setelah pulang dari lokasi hiburan malam itu, terdakwa menghisap sabu-sabu di kos keduanya di Jl Petemon.

Dari penjelasan jaksa, majelis yang diketuai Musa Arief Aini lantas mempertanyakan hubungan kedua terdakwa yang dibekuk di sebuah kamar kos.

Pasalnya, setiap dimintai pengakuan, kedua terdakwa hanya mengaku jika berteman sejak bangku sekolah. “Ah sudah mengaku saja. Toh sudah ketahuan kalian ini pacaran,” kata hakim.

FOTO: BM/IST

JALANI SIDANG: Pasangan muda mudi ini kedapatan menggunakan sabu dan menjalani sidang di PN Surabaya yang dituntut dua tahun penjara

Majelis semakin curiga karena belakangan sering ada kasus narkotika yang melibatkan pasangan di luar nikah.

Apalagi,darinotadakwaandisebutkeduanyaindekosdikawasanSurabayaSelatan tersebut. “Cuma teman pak hakim, dari SMA bertemannya,” ujar Heru.

Terdakwa diadili di PN Surabaya dalam dkwaannya saat itu dalam kondisi setengah sadar saat pesta sabu di kos Indah di Jl Petemon. Penggerebekan dilakukan petugas Ditresnarkoba Polda Jatim. Petugas berhasil menemukan sabu seberat 1,3 gram dari sepasang kekasih itu.

Dari pemeriksaan akhirnya terungkap bahwa sabu tersebut ternyata didapat Indah dari Ali, yang kini ditetapkan sebagai Daftar Pencairan Orang (DPO) oleh penyidik Polda Jatim. Sementara yang dijadikan barang bukti, merupakan sisa dari sabu yang sebelumnya dihisap oleh Heru dan Indah. Atas perbuatan keduanya, Jaksa Djasuli menjerat terdakwa Heru dan Indanh dengan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Sayangnya, Jaksa Djasuli turut menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 127 tentang rehabilitasi narkoba. (arn/dra)

PAPARAN: Pakde Karwo Paparkan Pertumbuhan Ekonomi Jatim Pada Pra Seminar Kongres ISEI XIX di Hotel Bumi Surabaya

Kantor Perwakilan Dagang Jadi Solusi Perdagangan Jatim

Jadi Jurus Kuasai Pasar Domestik saat MEA SURABAYA (BM) - Atase Perdagangan atau yang biasa disebut Kantor Perwakilan Dagang (KPD) menjadi solusi perdagangan Jatim.

Penguasaan pasar domestik melalui KPD bisa menjadi pilihan untuk melakukan ekspansi pasar Jatim dan pengembangan usaha di luar batasan wilayah administrasi Jatim.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi Keynote Speaker Pra-seminar Nasional Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2015 bertema “Keterkaitan Antar Daerah Dalam Pembangunan Daerah Industri” di Isyana Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Rabu (7/10).

Ia mengatakan, perluasan pasar dalam negeri Pemprov Jatim dilakukan melalui 26 KPD yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Tidak hanya itu, KPD menjangkau luar negeri seperti melalui hubungan Batam ke Singapura, hubungan Manado ke Filipina, hubungan NTT dan Papua ke Australia dan Papua Nugini.

“Impor-ekspor melalui KPD ini ke dalam maupun luar negeri dijamin lebih efisien dan berdaya saing. Selain melalui hubungan bi-

lateral, linkage hubungan perdagangan komoditas Jatim yang terdistribusi ke KPD Papua dan NTT diekspor ke Australia, begitu juga Australia bisa pula mengekspor langsung ke Jatim,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur.

Melalui KPD, Jatim mampu memperbesar pasar domestik, karena 40 persen potensi pasar ASEAN ada di Indonesia. Dalam penguasaan pasar dalam negeri, Jatim memberikan kontribusi 27,9 persen dari total perdagangan domestik. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi DKI Jakarta sebesar 19 persen.

Berdasarkan data BPS, nilai bongkar muat antar pulau di 26 KPD tahun 2012-2014 mengalami peningkatan. Tahun 2012 mencapai Rp 238,633 triliun, tahun 2013 mencapai Rp 275,605 triliun, dan tahun 2014 mencapai Rp 325,553 triliun.

Sedangkan aktivitas muat antar pulau pada tahun 2012 mencapai Rp 301,488 triliun, tahun 2013 mencapai Rp 346,022 triliun, dan tahun 2014 mencapai Rp 415,876 triliun.

Selain itu, adanya KPD, potensi transaksi perdagangan terus meningkat dari tahun 2011 mencapai

Rp 463,35 triliun dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 741,43 triliun. “Ini menandakan rata-rata potensi transaksi perdagangan antar pulau per tahunnya tumbuh sebanyak 15 persen (Rp 69,52 triliun),” jelasnya. Pemprov Jatim juga melakukan penguatan pasar global melalui 6 etalase dagang (representative office) di luar negeri.

Adapun negara yang dimaksud antara lain Swiss, Belgia, TianjinRRT, Shanghai-RRT, Osaka-Jepang, dan Gyeong Nam-Korea Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Prof Mudrajad Kuncoro menyampaikan usulan strategi pembangunan industri nasional dan daerah. Adapun strategi yang disampaikan seperti menetapkan fokus pembangunan industri strategis secara nasional dan kompetensi inti daerah, memperkuat kaitan antara industri hulu, antara dan hilir berbasis sumber daya alam dan kompetensi daerah dengan insentif fiskal dan perizinan, mengkombinasikan strategi total global export berbasis industri yang broad based dan broad countries. (adv/hms/zal)

www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Delapan Jamaah Masih Hilang, Korban Wafat Tragedi Mina Jadi 120

Lima Korban Baru Asal Embarkasi Surabaya MAKKAH (BM) – Penelusuran jamaah Indonesia yang menghilang pasca insiden di Jalan Mina 204 ketika akan melakukan prosesi jumrah, terus dilakukan tim identifikasi yang didatangkan pemerintah. Kepala Daerah Kerja Makkah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1346 H/2015 M, Arsyat Hidayat mengatakan, jumlah korban wafat bertambah 17 orang.

“Korban total sekarang bertambah. Pada Rabu (7/10) pukul 08.00 Waktu Arab Saudi atau pukul 12.00WIB, kami laporkan jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat bertambah 17 orang,” terangnya kemarin. Dari jumlah itu, 5 di antaranya merupakan mukimin di

Arab Saudi. Sebagian besar korban yang teridentifikasi berasal dari Jawa Barat.

Selain itu, nasib jamaah asal Embarkasi Surabaya yang belum ditemukan dan kuat dugaan turut jadi korban tewas, mendekati kebenaran. Lima dari korban terindentifikasi kemarin diketahui merupakan anggota dari 3 kelompok terbang (kloter) Embarkasi Surabaya. “Mereka semua diidentifikasi berdasarkan pencarian file dokumen jenazah yang ada di pemulasaraan mayat, Al Muashim, Makkah,” ujar Arsyad.

Namun Arsyad membetulkan jumlah jamaah Indonesia yang menghilang dan belum diketahui keberadaannya. Hingga kemarin, masih ada delapan jamaah yang masih belum kembali ke pemondokan mereka, turun dibandingkan pengumuman sebelumnya sebanyak 25 orang. Mereka

yang masih hilang berasal dari kloter 14 Embarkasi Batam (BTH 14) sebanyak tiga orang dan JKS 61 (Jakarta Selatan-Bekasi) sebanyak lima orang.

Sedangkan jumlah jamaah yang masih dirawat tetap berjumlah lima orang. “Kami dari tim PPIH dari unsur Kemenag, Kemenkes, TNI dan DVI dan KJRI akan senantiasa menelusuri jamaah yg belum kembali sampai hari ini,” ujar Arsyad.

Sepanjang Rabu kemarin, mengatakan ada 15 kloter yang pulang ke Tanah Air melalui Bandara King Abdul Aziz dengan total 6.438 jamaah dan dijadwalkan berangkat pukul 01.10. Termasuk kloter SUB 22 membawa 450 jamaah asal Jatim. Sedangkan pada pukul 13.00WAS, giliran kloter SUB 23 juga dengan membawa 450 jamaah asal Jatim.

Kepala Seksi Sistem Informasi dan

Lima Korban Baru yang Teridentifikasi dari Embarkasi Surabaya 1. Wati Ibrahim Saman (SUB 28) - nomor paspor B1027953 2. Zaini Mauelan Ishaq (SUB 48) - nomor paspor A6884560 3. Masykur Atmino Asti (SUB 48) - nomor paspor B10231173 4. Siti Asiah Paijan Wiryo (SUB 36) - nomor paspor B1021771 5. Mulyono Demo Kaimihan (SUB 36) nomor paspor B1021803

Komputerisasi Haji Terpadu (SIskohat) PPIH, Reza Muhammad Marzal, mengatakan Sejak 28 September sampai Selasa (6/10) pukul 17.00 WAS, pihaknya telah memberangkat

67.842 jamaah haji keluar kota Makkah menuju Madinah dan Jeddah. (at/epe)

Setahun Terima 3.000-an Pengaduan

KY: Hakim juga Keluhkan Pers SURABAYA (BM) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Danang Widjayanto mengemukakan bahwa para hakim juga mengeluhkan pers yang pemberitaannya juga dapat melecehkan martabat dan kehormatannya. “Tapi, para hakim itu juga takut menegur langsung karena khawatir diberitakan lebih jelek lagi, sehingga mereka mengadu ke KY,” katanya dalam workshop “Contempt of Court” (CoC) yang digelar di sebuah perguruan tinggi di kawasan Surabaya timur, Rabu (7/10).

Dalam workshop yang diadakan KY bersama LBH Surabaya selama 3 hari sejak , 6 Oktober itu, Danang mengungkapKYdalamsetahunratarata menerima lebih dari 3 ribu pengaduan. “Pengaduan itu umumnya memang terkait putusan dan non-putusan seperti narkoba, selingkuh,judi,danberkelahi,namun ada juga hakim yang mengadu ke

KY terkait pelecehan oleh masyarakat, termasuk pers,” katanya.

Menurut dia, “CoC” (tindakan merendahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan hakim/peradilan) yang dilakukan pers itu bisa terkait putusan seperti intervensi putusan dan juga non-putusan seperti wawancara yang merugikan.

“Misalnya,pernyataandalamsebuah stasiun televisi tentang hakim agung GayusLumbunyangmenerimasuap Rp 700 juta melalui transfer, padahal transfer sebanyak itu tidak ada, melainkan kliring,” katanya.

Atau, peradilan anak-anak yang tertutup, tapi pers tetap berusaha “mencuri” gambar lewat celahcelah pintu atau jendela. “Kadang juga wartawan mewawancarai narasumber yang belum baca putusan, tapi pernyataannya cukup vokal, padahal pers itu seharusnya berimbang atau cover both side yakni pihak kalah dan menang sa-

ma-sama diwawancarai,” katanya.

Oleh karena itu, KY saat ini tidak hanya fokus pada pengawasan hakim nakal, karena hal itu dirasa tidak cukup, melainkan KY juga mulai fokus pada advokasi hakim yakni pembinaan atau pelatihan, kesejahteraan, dan pembelaan.

“Untuk pembelaan itu pun tidak hanya represif, seperti PN diserang, rumah hakim ditembak, hakim dicaci, dan sebagainya, namun juga pembelaan preventif, seperti judicial education atau pencerahan untuk masyarakat dan pers,” katanya.

Kabid Litbang LBH Surabaya Abdul Fatah merinci lima bentuk “CoC” yakni gangguan di ruang sidang, tidak taat pada putusan atau perintah peradilan, seperti eksekusi yang gagal atau hukuman pidana yang digantikan orang lain dengan membayar.Selanjutnya,penghinaan lewat publikasi, seperti wartawan mewawancarai narasumber yang

belum baca putusan tapi vokal. Atau, wawancara sepihak. “Inilah CoC yang terkait dengan pers,” katanya.

Selain itu, perbuatan yang menghalangi peradilan seperti teror, ancaman, atau kekerasan fisik.

Terakhir, perbuatan tercela seperti suap atau hakim bertemu pihak berperkara.

Dalam pertemuan itu, sejumlah wartawan menyarankan sejumlah langkah untuk mengatasi“contempt of court” (CoC) yakni KomisiYudisial perlumelakukanpendidikanhukum acara untuk wartawan peliput masalah hukum, serta membuat buku panduan boleh-tidaknya materi peliputan. Selain itu, KY juga diharapkan melakukan evaluasi rutin tentang perilaku hakim dan hasilnya dipublikasikan kepada pers, lalu KY perlu bekerja sama dengan pers untuk mengangkat hakimhakim yang baik untuk teladan. KY juga perlu membentuk humas di PN

INLINE story Bahasa hukum dan pers terkadang berbeda makna dalam suatu pemberitaan.

Penyamaan persepsi ini yang terkadang jadi persoalan dan kerap dikeluhkan hakim kepada KY. Apalagi hakim terkadang takut menegur pers yang secara bahasa hukum kurang tepat karena tak ingin jadi bumerang dengan munculnya pemberitaan yang merugikan.

yang bukan dari hakim.

Martuji wartawan media online, berharap pelatihan itu bisa mengantisipasi kesalahan karena tidak semua wartawan punya bekal bahasa hukum. “Apalagi bagi kita-kita yang cover liputannya luas tak hanya soal hukum,” terangnya. (at/epe)

Dua Sisi Viaduk Gubeng Tertutup Reklame Berukuran Besar

Pemkot Bantah Langgar Komitmen SURABAYA (BM) - Komitmen Pemkot menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya sempat bermunculan dengan pembiaran reklame maupun videotron yang menempel di Viaduk Gubeng.

Padahal Viaduk Gubeng telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak beberapa tahun silam karena catatan sejarah perkeretaapian Indonesia yang mengiringi sejak pertama kali dibuat di masa penjajahan Belanda tersebut.

Akibatnya estetika bangunan viaduk tertutup reklame produk cat dan popok dewasa yang sudah ada sejak 2 tahun lalu. Padahal, pemkot berjanji izin di reklame di Viaduk Gubeng hanya setahun dan jika habis tidak lagi diperpanjang kendati masuk aset PT KAI. Disinggung sorotan tersebut, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya, Wiwiek Widayati menegaskan sah-sah saja bangunan cagar budaya dipasangi reklame.

Namunadaketentuanyangharus dilakukan.“Memangbolehtapiharus ikuti aturan mainnya. Seperti tidak boleh besar dan tidak boleh menutupi bangunan. Selain itu

Sengketa Lahan

Amankan Bentrok Massa, Polisi Meninggal SURABAYA (BM) – Proyek pembangunan apartemen di depan perumahan The Royal Park Residence, Gunung Anyar, terhenti setelah dua massa terlibat bentrokan, Rabu (7/10). Kendati tidak sampai membesar, namun kejadian itu sempat diwarnai peristiwa duka ketika satu personel Polsek Rungkut, Aiptu Mas’ud yang mengamankan situasi, meninggal dunia akibat serangan jantung.

Keterangan saksi mata warga setempat, suasana panas sudah terasa sejak pagi. Yakni dengan datangnya puluhan massa yang mengklaim berhak atas lahan yang sudah berdiri fisik apartemen. “Lahan itu awalnya tambak. Mereka ngakunya yang punya tambak dan memaksa memagari lahan. Tapi upaya itu dapat perlawanan dari keamanan proyek apartemen yang jumlahnya hampir seimbang sehingga timbul bentrok antar kedua massa,” terang Agus.

Namun Agus merasa janggal dengan pengakuan pihak pertama. Apalagi dia mengaku tidak tahu identitas mereka sama sekali. Sejumlah warga juga menyebut, dua kubu yang bentrok sebenarnya bukan orang-orang yang memiliki hak atas tanah tersebut. Artinya bukan pemilik tambak maupun pihak pengembang apartemen. Melainkan diduga para preman yang sengaja disewa kedua belah pihak. (bjt/epe)

Narkoba

Tes Urine, Satu Oknum Polisi Positif FOTO:BM/MADJI

GANGGU ESTETIKA: Papan reklame yang menempel di sisi timur Viaduk Gubeng, selain berukuran besar juga nyaris menutup bentuk asli peninggalan zaman penjajahan Belanda tersebut. Kondisi ini sempat jadi sorotan apalagi kendati aset milik PT KAI namun perizinan reklame tetap diurus Pemkot Surabaya.

sebelum dipasang, harus melibatkan tim cagar budaya untuk melakukan kajian,” ujarnya, Rabu (7/10).

Ketika disinggung perizinan, Wiwiek mengaku akan koordinasi dulu lantaran bukan kewenangan Disbudpar melainkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya.KepalaDCKTREriCahyadi

membenarkan, sempat ada sorotan terkait perizinan. Namun dia membantah ada pelanggaran ketentuan dalam prosesnya. “Izin keluar dulu dari PT KAI baru kemudian keluar SK cagar budaya,” katanya.

Eri mengungkapkan, sesuai peraturan yang ada tidak berlaku surut sehingga ke depan tidak

diberi perpanjangan izin. Soal kapan izin tersebut berakhir, Eri mengatakan pihaknya tidak mengetahuinya. “Saya tidak hapal, nanti saya cek dulu,” katanya singkat.

Wendrik pemilik BiroReklame CV Mitra, mengakui reklame yang terpasang diViaduk Gubeng miliknya.

Senada dengan Eri, dia mengaku

tidak ada persoalan perizinan dan sudah sesuai prosedur.“Kami sudah mengantongi izin untuk pemasangan reklame di sana. Jadi tidak ada masalah. Bahkan saat pemasangan juga melibatkan kajian dari tim cagar budaya,” katanya sembari mengaku tidak tahu jika ada ketentuan ukuran dan batas perizinan. (dji/epe)

SURABAYA (BM) – Sebanyak 456 anggota Sabhara Polda Jatim, 39 di antaranya polwan, menjalani tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, usai apel pagi, Rabu (7/10). Hasilnya, satu anggotadinyatakanpositif.Namunketikaditelusuri, ternyata anggota tersebut mengonsumsi obatobatan untuk sembuhkan penyakit hepatitis yang diderita “Semuanya melakukan tes urine untuk mengetahui apakah anggota tersebut ada indikasi menggunakan narkoba atau tidak,” kata Kombes Pol Imam Suyuti, Dirsabhara Polda Jatim. Tak hanya bintara, tes urine dadakan itu juga wajib diikuti seluruh perwira di kesatuan Sabhara Polda Jatim.

Imam Suyuti menegaskan, jika ada anggota Sabhara Polda Jatim yang terbukti konsumsi narkoba, sanksi berat bakal diterima. Tak hanya pidana, melainkan juga pemecatan. (sbn/epe)

Terinspirasi Penderitaan Warga di Sumatera dan Kalimantan

Masker Sabut Kelapa Atasi Kabut Asap SURABAYA (BM) - Kabut asap akibat kebakaran hutan yang hingga kini masih menjadi momok di Kepulauan Riau, sebagian Pulau Kalimantan dan negara tetangga, menginspirasi enam mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS).

Mereka memodifikasi masker medis yang sudah ada dan bisa didapatkan di apotek menjadi masker yang mampu menghindarkan manusia dari ultrafin atau zat berbahaya bagi tubuh yang terkandung dalam asap, bahkan polutan lain.

Termasuk yang terkandung dalamasapkendaraanyangmenjadi bagian problem lingkungan metropolitan. Dini Kartini dan Amar Syaidi (D3 Keperawatan), Widya Irene Mayangsari (S1 Keperawatan), Imaniar Rifka Annisa (D3 Analis Kesehatan), Wilda Kusuma Dewi (D3 Analis Kesehatan,danKhoiratulUmmah (D3 Kebidanan) Fakultas Ilmu Kesehatan UMS adalah si pembuat masker modifikasi solusi problem asap itu.

Keenamnya kemarin memaparkan temuannya di kampus, JalanSutorejo59Surabaya.“Masker

ini hanya ditambahkan sabut kelapayangsudahdihaluskandan lunak,” kata Dini Kartini mengawali penjelasannya, kemarin. Bersama timnya, Dini memaparkan latar belakang inovasi. Yakni keberadaan korban jiwa akibat kabut asap di Kalimantan. Bahkan seorang balita pun menjadi salah satu korban meninggal dunia.

Di sisi lain, sabut kelapa mudah didapat, banyak dijumpai, dan bahkan sering dibuang begitu saja. Jika diolah sebagai bahan kerajinan, jumlahnya tidak seberapa. Keberadaan sabut kelapa mengandung

selulosa berkadar 43,44 persen.

Selulosa merupakan partikel partikel penyaring alami.

Sementara particulate matter (PM-10) pada asap di Riau atau polutan asap kendaraan berbahaya untuk kesehatan paru-paru. PM sendiri merupakan partikel padat atau cair yang ditemukan di udara.

PM-10 mampu mencapai daerah yang lebih dalam pada saluran pernafasan. Salah satu jenis bagian PM-10 adalah Ultrafine Partikel (UFP) yang dapat menembus kelapisan epitel paru. Sehingga dapat menem-

pel ke dinding alveolus dan berinteraksi dengan sel-sel epitel. Ini berbahaya bagi pernafasan, yaitu peningkatan radang paru-paru, respon alergi dan menurunnya fungsi paru-paru.

“Sabut kelapa merupakan salah satu bahan yang dapat dipergunakan untuk mengurangi risiko berbahaya dari asap kebakaran, terutama hutan. Serabut kelapamengandung43,44persen selulosa,” imbuh Imaniar Rifka.

Dengan menggunakan filter dari sabut kelapa dalam masker diharapkan emisi partikel ultrafine yang ada dalam asap dapat

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

MODIFIKASI MASKER: Enam mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UMS mempraktikkan cara memodifikasi masker medis yang ditambahkan sabut kelapa, kemarin.

berkurang. Selain faktor ilmiah, faktor ekonomis akan mudahnya mendapatkan sabut

kelapa menjadi pertimbangan lain inovasi selain pembuatan yang mudah. (sdp/epe)

14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Keluarga Tunggu Jenazah Korban

Redam Gejolak, Warga Gelar Cangkrukan

SIDOARJO (BM) - Jatuhnya Pesawat Aviastar MV 7503 di Gunung Latimojong, Enrekang, Sulawesi Selatan masih meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Saat ini, keluarga korban harap-harap cemas menanti kedatangan jenazah teknisi pesawat Aviastar, Soekris Winarto di rumah duka, Perumahan Mutiara Citra Asri Q3/04 Desa Boro Kec Tanggulangin, Kab Sidoarjo. Kendati demikian, pihak keluarga tengah mempersiapkan lokasi pemakaman untuk korban. ”Informasinya, jenazah adik saya akan diberangkatkan dari Makassar sekitar pukul 16:00 WIB dan tiba di rumah duka sekitar pukul 21:00 WIB. Setelah sebelumnya berhasil diidentifikasi,” kata Soekris Indarti, Soekris Winarto, Rabu (7/10).

Berdasarkan pantauan,

Sayangkan Perwakilan PT Megas Tak Hadir

Siap Survei Pemasangan Rambu Wisata FOTO:BM/HADI

SIDOARJO (BM) - Peristiwa perusakan pos pengamanan oleh puluhan pemuda di kawasan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) memang sudah diupayakan tuntas melalui mediasi, Kamis (1/10) malam lalu.

Tapi warga Desa Kedayon dan Sumput masih mengeluhkan sikap PT Mega Akbar Superindo (Megas) atau perusahaan yang menaungi Satpam di Perumahan KNV. Termasuk tidak hadirnya perwakilan PT Megas saat diundang acara Cangkrukan Bersama di Desa Sumput, Kec Kota, Sidoarjo, Selasa (6/10) malam. Padahal acara tersebut dihadiri Kapolres Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir dan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya.

“Kita sudah berupaya mengundang perwakilan PT Megas agar pasca insiden perusakan terjalin hubungan yang harmonis. Tapi setelah kita tunggu tunggu ternyata tak hadir,” ujar salah seorang warga yang juga perangkat Desa Sumput.

Menanggapi hal itu, AKBP M Anwar Nasir menyatakan, upaya preventif sudah dilakukan agar tidak terjadi lagi gejolak antara warga dengan pihak PT Megas.

CANGKRUKAN: Tampak acara Cangkrukan yang digelar warga Desa Kedayon dan Sumput bersama Kapolres Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir dan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya.

“Upaya rekonsiliasi akan terus kita lakukan. Dan mengadakan pertemuan seperti ini, seperti cangkruk bareng atau yang lainnya. Biar kejadian kemarin tidak

berlanjut,” kata AKBP M Anwar Nasir.

Kapolres juga menekankan agar upaya pendekatan pada masyarakat harus instens dilakukan. “Upaya ini harus

didukung semuanya. Baik warga sendiri, Perumahan Kahuripan maupun PT Megas. Jadi insiden beberapa waktu lalu tak terulang lagi,” tandasnya. (adi/azt)

Panwas Mengaku Belum Terima Data DPT SIDOARJO (BM)- Permintaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab Sidoarjo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum dipenuhi. Padahal, permintaan data DPT ‘by name by address’ sudah diminta Panwaslu bersamaan dengan penetapan DPT akhir pekan lalu. ”Sampai sekarang permintaan DPT sesuai data‘by name by address’ itu belum dipenuhi KPU. Padahal, saat penetapan kami juga memintanya. Kalau datanya itu

karangan bunga mewarnai suasana rumah duka. Rencananya jenazah Soekris Winarto dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, Kamis (8/10) siang.

Pasca pemakaman, keluarga korban juga berharap pada pihak PT Aviastar Mandiri untuk memberikan santunan kepada Soekris Winarto. ”Kami masih belum dapat santunan dalam bentuk apa pun. Namun pihak keluarga yakin PT Aviastar Mandiri akan memperhatikan karyawannya,” lanjutnya.

Diceritakan Soekris Indarti, sebelum bekerja di PT Aviastar Mandiri, Soekris Winarto pernah bekerja sebagai teknisi di PT Merpati Airline selama 23 tahun. Soekris Winarto meninggalkan seorang istri dan satu anak. (adi/azt)

realistis mengapa KPU kesulitan memberikan data itu,” kata Ketua Panwaslu Sidoarjo, Ulul Azmi, Rabu (7/10).

Permintaan data DPT itu, lanjut Ulul untuk meminimalisir agar kasus nama, NIK, tanggal lahir, NKK dan data ganda dalam DPT tak terjadi. Lagi Permintaan itu, lantaran Panwaslu menduga adanya NIK dan NKK kosong sekaligus RT dan RW. ”Kalau NIK dan NKK kosong. Kemudian RT dan RW-nya 0, itu kan rawan data ganda. Padahal permintaan kami

ini disertai surat rekomendasi sebelum penetapan DPT,” keluhnya.

Dampaknya, jika ditemukan DPT ganda bakal memicu surat suara yang berlebihan. Selain itu, akan menyulitkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menjalankan tugasnya lantaran Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) tak sesuai dengan kondisi di lapangan. ”Kasus data DPT ganda itu berbeda dengan pemilih yang tak terdaftar. Kalau tak terdaftar bisa masuk Daftar Pemilih Tetap

Tambahan (DPTB) 1 atau 2. Kalau ganda tak bisa masuk DPTB. Kalau NIK dan NKK kosongharuskoordinasidenganDispendukcapil agar datanya faktual,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Sidoarjo, M Zaenal Abidin mengaku sudah memberikan data permintaan Panwaslu itu. ”Sudah kemarin, kami berikan ke Panwaslu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Sidoarjo menetapkan DPT Pilkada Sidoarjo 1.367. 945 pemilih. (adi/azt)

SIDOARJO (BM) - Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo akan melakukan survei untuk pemasangan rambu lalu lintas terkait dengan wacana badan perencanaan daerah setempat yang akan mengembangkan jalur wisata.

Kepala Dishub Sidoarjo, Joko Santosa Rabu (7/10), mengatakan, survei tersebut dilakukan untuk mengetahui titik mana saja yang akan dipasang rambu-rambu lalu lintas yang akan digunakan sebagai jalur wisata. ”Salah satunya adalah pemasangan rambu-rambu di tempat-tempat yang dianggap vital seperti sekolah dan juga perempatan yang mungkin dibutuhkan untuk pemasangan rambu-rambu tersebut,” katanya.

Ia mengemukakan, untuk rambu-rambu di lokasi vital tersebut memang harus dilakukan karena banyak dilewati oleh masyarakat umum.

PASURUAN

”Terlebih lagi jika nantinya wacana untuk mengembangkan potensi wisata tersebut benarbenar terealisasi, maka kebutuhan rambu-rambu tersebut sangat dibutuhkan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, koordinasi lintas intansi terus dilakukan terkait dengan rencana pengembangan wisata tersebut. ”Setiap satuan perangkat dinas yang ada di Kabupaten Sidoarjo memang harus siap untuk mendukung proses pembangunan yang ada di kabupaten setempat termasuk juga pengembangan objek wisata ini,” katanya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki wacana untuk mengembangkan potensi jalur wisata yang ada di tengah kota.

Pengembangan jalur wisata tersebut mulai dari Museum Mpu Tantular, Alun-Alun Sidoarjo, Kampung Batik, Pabrik Gula Candi dan juga wisata pemancingan yang ada di Candi Sidoarjo. (ant/azt)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Tak Lagi Kesulitan Air Bersih

FOTO: BM/ANAM

GEMBIRA: Warga Dusun Betro Desa Wonosunyo merasa gembira karena kebutuhan air bersih akhirnya lebih mudah didapat.

PASURUAN (BM) - Harapan masyarakat Dusun Betro dan Wonosunyo 1 serta Wonosunyo 2, Desa Wonosunyo, Kec Gempol, Kab Pasuruan untuk menikmati sarana air bersih akhirnya terpenuhi. Hal itu setelah Pemkab Pasuruan meloloskan program pembangunan sarana air bersih melalui Dinas Cipta Karya tahun 2015 ini.

Perlu diketahui, mayoritas warga Desa Wonosunyo itu tinggal di pegunungan paling barat dan berbukitbukit yang termasuk daerah rawan air bersih. Untuk keperluan sehari-hari mereka harus berjalan ratusan meter untuk mendapatkan air bersih, yakni di Candi Sumber Tetek atau ke desa tetangga.

Kades Wonosunyo, M Saleh kepada Berita Metro (BM) melalui HP mengatakan, tujuan pembangunan sarana penyediaan air bersih di Desa Wonosunyo untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Program tersebut juga dirasakan langsung manfaatnya.

“Letak geografis Desa Wonosunyo dengan tanah yang berbukit-bukit membuat warga sulit mendapatkan air bersih, terlebih di musim kemarau. Hanya ada satu sumber air baku dari mata air dekat hutan lindung,” katanya.

Ia menginbatkan warganya agar menjaga hutan yang memiliki sumber air tersebut agar tetap lestari. “Kalau hutan gundul, maka sumber air mengering, akibatnya yang rugi ya masyarakat sendiri,” ujarnya. (bib/nam/azt)

FOTO:BM/HABIB

Warga Wonosunyo Ungkapkan Terima Kasih

PEDAGANG: Tampak aktivitas pedagang di Pasar Kedung Boto yang berjalan normal seperti biasa.

Proyek Pasar Belum juga Terealisasi PASURUAN (BM) - Pembangunan Pasar kedung Boto masih jadi teka-teki.

Apalagi sampai detik ini belum terealisasi.

Sebelumnya dikabarkan pasar tersebut segera dibangun karena pedagang saat ini berjualan di atas lahan irigasi. Namun setelah lama ditunggu, ternyata realisasinya masih nihil.

Menurut salah seorang pedagang, War (40), pembangunan pasar desa hanya jadi wacana sebab sampai saat ini pasar desa belum juga dibangun. Padahal

kabar tersebut sudah lama didengar.

“Tapi yang jadi petanyaan, apa boleh tanah kas desa dijadikan pasar desa.

Kalau dibolehkan, kenapa hingga saat ini pasar desa juga belum terealisasi,” ungkap War saat ditemui Berita Metro (BM) di lapak dagangannya, Rabu (7/10).

Seperti diketahui, Pasar Kedung Boto merupakan sentra ikan asap yang sudah dikenal konsumen, baik dari wilayah Pasuruan, maupun dari luar daerah. (bib/ar/an/azt)

PASURUAN (BM) - Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf SE MMA di puncak acara Hari Anak Nasional (HAN) 2015 meminta pada semua yang terlibat di dunia pendidikan, mulai orang tua, para guru, serta lingkungan sekitar agar berperan aktif membentuk karakter anak.

“Untuk mencetak anak berprestasi, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun budi pekerti, tak boleh hanya dibebankan pada guru-guru sekolah saja. Tapi orang tua dan lingkungan sekitar juga harus ikut berperan aktif,” kata Irsyad Yusuf, Puncak acara HAN yang juga dihadiri semua UPT Pendidikan se-Kab Pasuruan juga menampilkan kreasi anak-anak TK dan penyerahan hadiah serta penghargaan pada guru berprestasi. (adv/bib)

PERWAKILAN

BERNYANYI: Ribuan siswa TK se-UPT Pendidikan Kab Pasuruan tampak terhibur saat bernyanyi bersama Ria Enes di GOR Raci.

PUNCAK ACARA: Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf didampingi istri saat menghadiri puncak acara Hari Anak Nasional (HAN) 2015 di GOR Raci.

FOTO-FOTO:BM/HABIB

Cetak Anak Berprestasi, Butuh Peran Semua Pihak

BERSAMA: Kadis Pendidikan Kab Pasuruan, Drs H Iswahyudi berpose bersama Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf.

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi; Pasuruan Raya: Ah. Habib (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015

Warga Dua Desa Kecamatan Sugio Konsumsi Air Keruh

Beat Digasak Dua Pelaku

Belum Mendapat Perhatian dari Pemkab lainnya tidak mampu berbuat banyak karena hanya dari sumber itulah mereka dapat memenuhi kebutuhan saat musim kemarau seperti saat ini.

“Sumber air yang kita ambil kedalamannya sekitar 12 meter. Airnya juga sudah kotor dan tidak layak diminum, tapi karena tidak ada air lagi mau gimana lagi,” keluh Mariati, Rabu (7/10).

Mariati dan warga lainnya sangat berharap ada bantuan dari Pemkab Lamongan untuk menyalurkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Namun hingga kini belum pernah ada bantuan air bersih yang bisa sedikit meringankan penderitaan warga setempat.

“Kami kepingin dapat bantuan air bersih dari pemerintah kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada maka air di sumber yang sudah tak layak akan kami

fungsikan,” ucapnya pasrah.

Hal senada juga diutarakan Saroh warga lainnya. Pria paruh baya ini menyarankan agar pemkab tidak hanya memberikan solusi jangka pendek saja

akan tetapi juga memikirkan solusi jangka panjang. Tujuannya agar derita warga senantiasa tidak terulang setiap tahunnya jelang kemarau panjang.

“Kita minta dibuatkan tam-

pungan besar, sumur bor atau air waduk dialirkan ke sini. Supaya kita tidak kesulitan air bersih terus setiap kemarau panjang tiba,” harap Saroh. (nun/ han/zen/nov)

ISTIMEWA

LAMONGAN (BM) - Musim kemarau panjang seperti sekarang membuat sebagian besar warga di Kabupaten Lamongan utamanya yang berada di wilayah selatan dan barat mengalami kesulitan air bersih.

Bahkan, mereka kini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat. Seperti yang dialami warga di beberapa desa di Kecamatan Sugio di Desa Kalikacang dan Sidorejo yang terpaksa memakai air dari sumber yang keruh untuk mandi, mencuci, dan minum ternak.

Bahkan, air yang sudah tidak layak konsumsi itu juga digunakan untuk minum dan memasak untuk kebutuhan sehari-hari. Mariati, seorang warga menuturkan bahwa kedalaman air di sumber tersebut sudah sangat dalam.

Akibatnya, menyebabkan air keruh. Namun, ia dan warga

BERTAHAN HIDUP: Warga Desa Kalikacang dan Sidorejo terpaksa mengambil air di sumber setempat yang sudah keruh dan tak layak konsumsi karena lepas dari perhatian pemkab.

Kalah Saingan, Pedagang Batu Akik Minta Pemkab Tak Tebang Pilih kan petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Lapak batu akik selama ini berada di trotoar depan pasar burung Jalan Kusuma

BM/HAN

LAMONGAN (BM) -Beberapa Pedagang batu akik mengeluhkan sepinya pembeli karena tempat berjualan kerap ditertib-

KALAH SAINGAN: Aryo seorang pedagang batu akik di Lamongan yang resah karena kalah saingan dengan pedagang luar kota. Ia berharap pemkab beri sentra untuk pedagang akik lokal.

Bangsa.

Aryo, Salah satu pedagang batu akik di Jalan Andanwangi menceritakan bahwa dirinya dan pedagang akik lainnya selama ini harus berpindah-pindah. Semula dirinya buka lapak di trotoar sepanjang Jalan Kusuma Bangsa tetapi kemudian disuruh pindah petugas Satpol PP ke dalam pasar burung.

Menurutnya, setelah menempati lapak di dalam pasar burung pembeli yang biasanya ramai mendadak sepi karena lapaknya yang tak strategis dan panas. “Saya berpindah-pindah, pertama di trotoar depan pasar burung terus masuk ke dalam.

Ternyata di dalam pasar burung tak membawa rezeki karena pembelinya sepi,” ujarnya.

bagi kami pedagang akik lokal yang penting laku meski sepi pembeli. Bahkan, sejumlah pedagang dari Surabaya juga jualan di sini,” jelasnya.

Aryo berharap pemerintah daerah membuka sentra bagi pedagang batu akik sehingga dapat mengubah nasib mereka.

Menurutnya selama ini yang diperhatikan hanya pedagang makanan dan pedagang akik dinilai hanya sebagai pedagang musiman.

“Saya berharap pemerintah daerah ikut memberikan tempat khusus penjual batu akik.

Bukan hanya pedagang makanan saja yang diperhatikan sehingga kami juga tenang dalam mencari nafkah bagi keluarga,” harapnya. (han/zen/nov)

Selain itu, tambah Aryo pembeli langganannya yang kebanyakan pegawai itu mungkin malu kalau masuk ke dalam pasar burung. Ditambah lagi, suasananya juga sangat panas.

Pedagang akik asal Karanglangit ini menambahkan seiring dengan tidak adanya tempat untuk pedagang akik malah membuat banyak pedagang dari luar Lamongan merambah masuk Kota Soto.

Alhasil, pendapatan pedagang akik lokal menurun drastis.

Hingga dirinya tidak berani memberikan harga mahal kepada pembeli karena banyaknya saingan terutama pedagang dari luar Lamongan yang berani member harga murah.

“Untungnya sekarang sedikit

LAMONGAN (BM) – Aksi curanmor kembali terjadi di wilayah Lamongan, kali ini menimpa M Rokim (45), yang kehilangan sepeda motor Hinda Beat warna putih bernopol S 3793 MA. Saat diketahui raib motor diparkir di depan halaman rumah korban.

Di kejadian yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan, pada Selasa (6/10), petang itu pelaku memanfaatkan kondisi sepi.

Sementara, kejadian berawal ketika Rokim yang bekerja sebagai juru parkir di Rumah Makan Kali Otik itu memarkir motornya sekitar pukul 13.00.

Saat diparkir di depan halaman rumahnya kondisi motor keadaan terkunci setir. Usai memarkir motornya, korban lantas masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap berangkat kerja. Karena rumah Rokim dekat dengan Rumah Makan Kali Otik, ia tak perlu memakai motor.

Tanpa memasukkan motor ke dalam rumah, korban yang merasa aman-aman saja dan ia langsung berangkat kerja.

Kemudian sekitar pukul 17.45 korban melihat dua orang yang tak dikenalnya berboncengan memakai motor berhenti di depan rumahnya. Ternyata dua orang tersebut diketahui sebagai pelaku pencurian. Bahkan, motor Beat yang diparkir di halaman depan rumahnya menjadi incaran pelaku dan telah kabur usai menggasak motornya.

Sadar motornya dicuri, Rokim sempat mengejar pelaku yang membawa kabur motornya. Rokim sempat meneriaki maling hingga terdengar Bidin tetangganya yang ikut mengejar. Namun usaha itu sia-sia karena para pelaku berhasil kabur. (nun/zen/nov)

Siswi SMA Diketahui Hamil 5 Bulan LAMONGAN (BM) - Seorang siswi SMA asal Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Lamongan, menjadi korban asusila hingga diketahui hamil. Usut punya usut, pelaku yang melakukan itu adalah teman sekolahnya yang juga masih satu desa.

Dalam pengakuannya ke orang tuanya, Bunga (nama samaran) dirinya disetubuhi di sebuah kebun bambu (barongan) desa setempat. Sementara, terungkapnya aib itu bermula pada akhir September lalu ibu Bunga curiga karena anaknya tak menstruasi selama 4 bulan. Ia pun segera memberitahu Kasan (53), suaminya terkait perilaku Bunga.

Mengetahui hal tersebut, Kasan dan Arumi sepakat mengajak Bunga ke Puskesmas di Kecamatan Karangbinangun untuk memeriksakan keadaannya. Betapa kagetnya kedua orang tua Bunga karena hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa putrinya dalam kondisi hamil sekitar lima bulan.

Sepulang dari puskesmas, Kasan langsung bertanya ke Bunga, gerangan apa yang membuat dirinya hingga hamil.

Bahkan, Kasan juga bertanya siapa laki-laki yang menodainya.

Bunga yang tak mampu menanggung derita itu, akhirnya mengakui semuanya. Bahkan ia menyebutkan bayi dalam kandungannya tersebut atas perbuatan Bagas. Setelah mendengarkan pengakuan anaknya, Kasan yang tak terima lalu melaporkan kejadian itu ke Polres Lamongan agar Bagas mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan terhadap Bunga. (nun/zen/nov)

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

Kasus Prostitusi Online yang Libatkan Oknum Siswi SMA/SMK Gresik

GRESIK (BM) – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Gresik Mahin, sangat prihatin dengan maraknya kasus prostitusi lewat jejaring sosial, Facebook dan Blackberry Messeger yang melibatkan beberapa siswi SMK/SMA di Gresik.

Untuk itu, pihaknya meminta agar kepolisian setempat mengusut tuntas kasus yang membuat heboh dunia pendidikan tersebut. “Saya selaku Kadisdik

Gresik mendukung langkah kepolisian untuk menangani dan mengusuttuntaspraktikprostitusi lewat medsos ini sampai tuntas,” ujar Mahin saat dikonfirmasi melalui selularnya, Rabu (7/10).

Menurut Mahin, pihaknya sangat prihatin dengan terungkapnya kasus praktik prostitusi di kalangan pelajar ini di kabupaten Gresik. Sebab tindakan tersebut telah mencederai dunia pendidikan yang dia pimpin.

“Selain merasa prihatin atas kasus tersebut, segera mungkin akan kami tekankan kepada pihak sekolah untuk sering mengecek HP milik siswa, kalau toh ada siswa yang tidak masuk sekolah akan kami tekankan kebenarannya apa sudah betul karna tak masuk sekolah sesuai izin yang di berika,” tandasnya.

Lanjut Mahin, orang tua wali siswa juga ditekankan bahwa tanggung jawab siswa ikut jadi

portpolisidalammengusuttuntas kasus ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini jajaran Satreskrim Polres Gresik sedang gencar mengusut kasus prostitusi online yang melibatkan beberapa siswi SMA dan SMK di KabupatenGresik.Pengusutanitu dilakukan menyusul terungkapnya jaringan Putri seorang mucikari yang ditangkap karena melakukan bisnis prostitusi online beberapa hari lalu. (sgg/uki/nov)

tanggung jawab bersama.

Jangan sampai keteledoran orang tua dalam mendidik anak sehingga jadi korban karena tak adanya perhatian dan kasih sayang yang diberikan.

Atas kejadian itu, Mahin mengajak kepada semua elemen di Gresik untuk memberantas dan mencegah terjadinya praktik prostitusi khususnya di kalangan pelajar.“Mari kita sama sama mengawasi dan memberikan sup-

Tim Verifikasi Nasional Kagum Fasilitas Kesehatan di Gresik

PERWAKILAN

sebanyak 144 unit.

“Pemkab Gresik juga telah mengalokasikan dana Rp 2,56 miliar untuk kesehatan. Jumlah itu, naik 11,35 persen dibanding tahun lalu. Sehingga, masyarakat Gresik mulai hulu hingga hilir telah dilayani kesehatannya,” tutur M Nadjib.

Ia menambahkan, untuk pe-

ngembangan pembangunan RSUD Ibnu Sina nantinya diperuntukkan bagi warga luar daerah. Sedangkan warga Gresik cukup di puskesmas, atau ponkesdes. Sebab, pelayanannya sama dengan rumah sakit. “Semua desa sudah ada fasilitas kesehatan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim

Sepakat MoU Pengangkutan Gas

Verifikasi dr Dede Anwar Musadad tertarik melihat pembanguan pengembangan di bidang kesehatan. “Kami sangat kagum dengan pembangunan fasilitas kesehataan di Gresik. Terlebih lagi, Pemkab Gresik juga membiayai pembangunan ponkes ini sangat luar biasa,” ungkapnya. (uki/nov)

KAGUM: Ketua Tim Verifikasi dr Dede Anwar Musadad saat memberikan hasil setelah terjun langsung ke sejumlah desa di Kabupaten Gresik.

Kadisdik Kabupaten Gresik Mahin

PT PG dan Pertagas

BM/UKI

GRESIK (BM) - Sebanyak 8 tim verifikasi Manggala Karya Bhakti Husada tingkat nasional, melakukan verifikasi desa di Kabupaten Gresik. Diketuai dr Dede Anwar Musadad, tim verifikasi tersebut langsung terjun ke lapangan melakukan pendataan di bidang kesehatan.

SekretarisDaerah(Sekda)Pemkab Gresik Nadjib mengatakan, perkembangan pembangunandi bidang kesehatan di Gresik dalam kurunwaktu5tahuninisangatsignifikan.

“Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di desa sudah maksimal. Bahkan, sebagai bentuk implementasi pemerintah telah dibangun sejumlah fasilitas pembangunan pelayanan kesehatan,” ujarnya, Rabu (7/10).

Berdasarkan data Dinkes Gresik saat ini 14 rumah sakit.

Satu di antaranya adalah RSUD Ibnu Sina. Rumah sakit pratama 1 unit, Puskesmas 32 unit. Pusksemas pembantu 74 unit, ponkesdes 250 unit, posyandu 1.470 unit, klinik 72 unit dan apotek

BM/SUGENG

Kadisdik Prihatin, Minta Sekolah Cek HP dan Absensi

GRESIK (BM) - PT Petrokimia Gresik (PG) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) sepakat menandatangani perjanjian pengangkutan gas. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut atas MoU pengangkutan gas yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada Maret 2015.

Direktur Utama PG Hidayat Nyakman menyatakan sesuai peraturan SKK Migas, titik serah gas bumi dari penjual ke pembeli adalah di wellhead (kepala sumur atau alat kontrol di permukaan sumur gas).

Untuk mengangkutnya, PG bekerjasama dengan Pertagas.

Oleh karena itu, dalam perjanjian itu Pertagas menjadi pihak yang akan mengangkut gas dari Lapangan MDA-MBA yang dikelola oleh Husky CNOOC Madura Limited (HCML) menuju ke Gresik. “Gas akan disalurkan melalui east java pipeline menuju gas station milik Pertagas yang ada di kawasan industri PG,” terang Dirut PG Hidayat Nyakman usai penandatanganan perjanjian di Jakarta, Rabu (7/10).

Pihak PG, lanjut Dirut PG Hidayat Nyakman telah menanda-

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005

tangani perjanjian jual-beli gas dengan HCML pada April 2015.

Dalam perjanjian ini, PG mendapatkan pasokan gas sebesar 85 MMscfd (million metric standard cubic feet per day) dari lapangan MDA-MBH yang dikelola oleh HCML. Besaran pasokan gas ini berdasarkan arahan Kementerian ESDM melalui SKK Migas (2013).

Pasokan gas 85 MMscfd ini akan digunakan sebagai bahan baku pabrik Amoniak Urea (Amurea) II milik PG yang diproyeksikan akan beroperasi pada akhir 2017. Pabrik baru ini

telah dimulai pembangunannya oleh kontraktor konsorsium Wuhuan Engineering Company (WEC) dan PT Adhi Karya.

Lebih rinci Dirut PG Hidayat Nyakman menyatakan bahwa saat ini kebutuhan amoniak PG mencapai 850 ribu ton/tahun, sementara kapasitas produksi hanya 440 ribu ton/tahun. Sedangkan pupuk Urea, kebutuhan Jawa Timur mencapai sekitar 1 juta ton/tahun, sementara kapasitas produksi PG hanya 460 ribu ton/tahun. Sehingga kekurangan-kekurangan ini dipenuhi dari impor. (uki/nov)

BM/UKI

SEPAKAT: Dirut PT Gas Hidayat Nyakman saat melakukan MoU dengan pihak Pertagas terkait pengangkutan gas.

Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

16 www.beritametro.co.id

KAMIS, 8 OKTOBER 2015 0,93% IHSG

4,487

0,8% NIKKEI

18,323

2,2% STI

2,962

0,6%

1,6%

FTSE

0,1%

KLCI

6,364

DJIA

1,689

16,790

0,7% NASDAQ 4,748

HARGA EMAS

0,4%

JUAL (Rp/gr)

S&P500

508,654

1,980

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

488,308

1,149.86

JUAL: 13.815,00 BELI : 13.785,00

JUAL: 9.770,76 BELI : 9.740,76

JUAL: 15.557,76 BELI : 15.457,76

JUAL: 9.972,56 BELI : 9.892,56

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,768

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 7 OKTOBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Penjualan Properti saat Ini Seperti Enam Tahun Silam JAKARTA (BM) – Di saat kondisi perekonomian yang masih belum stabil betul, semua elemen usaha juga mengalami kelesuan tak terkecuali sektor properti. Saat ini pengembang umumnya berperilaku survival mode atau cenderung bertahan dalam rangka melewati kelesuan properti sekarang ini.

Hal ini, juga dikatakan konsultan properti internasional Jones Lang LaSalle (JLL) yang mengemukakan kondisi kelesuan yang dihadapi sektor properti saat ini seperti kondisi yang terjadi pada tahun 2009.

“Saat ini adalah masa yang pernah dialami pada 2009, dimana

ada dampak krisis ekonomi global,” kata Head of Advisory JLL Vivin Harsanto di Jakarta, Rabu.

Para pengembang menyusun strategi baru dan mengkaji ulang rencana pengembangan. Seperti langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain penyesuaian jenis dan kualitas produk, strategi harga dan insentif.

Selain itu, perlu juga memikirkan langkah pembayaran serta strategi pendanaan proyek dengan melakukan kerjasama baik dengan investor lokal maupun asing.

“Kemitraan bersama antara pengembang lokal dengan inves-

tor asing sudah ada contohnya,” katanya.

Vivin juga mengemukakan bahwa pelaku properti saat ini perlu memikirkan waktu yang tepat saat memiliki dana besar yang dapat dijadikan untuk membeli sebuah perumahan. Hal ini, karena pergerakan harga sektor properti saat ini masih melesu sehingga dengan membeli sekarang diharapkan dapat meraih keuntungan saat pergerakan normal. Apalagi, Indonesia masih memiliki banyak faktor untuk kembali mendorong dan menggairahkan perekonomiannya.

Faktor itu antara lain permintaan domestik yang kuat, populasi dalam jumlah besar, meningkatnya gaya hidup perkotaan kelas menengah, sumber daya alam yang kuat, hingga ketahanan menghadapi krisis finansial global.

“Indonesia tahan banting, ketika 2011 kita bisa mengalami boom period setelah krisis terjadi pada 2009,” katanya. (nat/dra) FOTO: BM/IST

SURVIVE: Kelesuan sektor properti saat ini membuat para pengembang menyusun strategi baru dan mengkaji ulang rencana pengembangan.

SURABAYA (BM) - Lesunya kondisi perekonomian nasional menyambut kehadiran pasar bebas ASEAN (MEA) 2015 menjadi hambatan bagi Indonesia untuk membangun perekonomian.

Ekonomi Indonesia mampu bangkit jika semua sektor ditata kembali dan salah satunya adalah penguatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Indonesia termasuk Jawa Timur yang memiliki 2% UMKM dari jumlah penduduk yang hampir 38,85 juta jiwa.

Pemerintah harus bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi lesunya ekonomi nasional dengan memperkuat sektor UMKM, apalagi mendekati MEA 2015 dimana produk UMKM harus mampu bersaing nantinya.

“Saat ini sektor kecil seperti UMKM, harus mampu perkuat menormalkan kondisi ekonomi nasional yang sedang lesu. Sektor inilah yang menjadi ujung tombak perekonomian kita kembali normal, karena UMKM sendiri mampu berjalan meski Indonesia mengalami krisis tahun 1998 kala itu,” tegas Maxi Gunawan Ketua Komite Tetap Hubungan Kerja Sama Lembaga Internasional Kadin Indonesia saat ditemui di

FOTO : BM/ANTARA

Krisis Ekonomi Berkepanjangan, Perkuat Ekonomi dengan UMKM

Moslem Fashion Festival 2015 Moslem Fashion Festival 2015 akan dimeriahkan dengan beberapa event dan kompetisi yang akan berlangsung di Royal Plaza Surabaya mulai 9-11 Oktober 2015.Festival yang akan ada serangkaian lomba diantaranya : Moslem Fashion Exhibition (25 stand), Moslem Fashion Parade Designer Surabaya & Jakarta, Moslem Fashion Competition, Young Designer Competition, Moslem Model Search, Design Illustration Competition, Fashion Photography Competition, Hijab Styling Competition, Moslem Fashion Kids Competition, (*) FOTO:BM/IST

GRAND CITY

Maxi Gunawan

Surabaya kemarin.

Menurutnya, Kadin harus semakin terbuka, sehingga mampu menjadi sahabat bagi para pelaku usaha, tidak saja Usaha Kecil Menengah (UKM), pengusaha besar, tapi juga koperasi. Diakui atau tidak, katanya, peran mereka inilah yang mampu menginternasionalkan produk-produk lokal Indonesia.

“Sudah saatnya Kadin Indonesia bangkit dan berubah, sehingga menjadikan Kadinda-Kadinda berperan serta di kancah perekonomian nasional. Untuk ini, katanya, Kadin harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan antara dunia usaha, terutama di daerah dan pemerintah,” ujarnya. (top/dra)

Jatim Fair 2015 Ini adalah perayaan HUT Jawa Timur, Jatim Fair hadir dengan mengusung tema "Semarak Belanja, Hiburan dan Rekreasi Keluarga". Acara ini akan dimeriahkan dengan pameran produk unggulan Indonesia dan tak letinggalan juga hiburan dari musisi nasional.

Acara Jatim Fair 2015 dilangsungkan pada 8-18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya. Beragam program acara menarik disertai bintang tamu papan atas akan ikut serta (*)

JX INTERNATIONAL EXPO Pameran Surabaya Tools & Machinery 2015

BUSANA ROMANTISME ISTAMBUL Tiga orang model membawakan busana karya dari Laura P. Kelly di Plaza Royal Surabaya, kemarin. Busana yang bertemakan Romantisme Istambul terinspirasi dari kebudayaan Turki perpaduan garis dan motif-motif dekoratif yang menunjukkan status kebangsawanan.

Permintaan Tinggi, Genjot Produksi Fillet Patin SURABAYA (BM) - Tingginya permintaan makanan ikan utamanya untuk peternak ikan patin yang saat ini semakin tumbuh. Maka dari itu melalui kemitraan produsen pakan ikan CP Prima dengan petani atau peternak ikan memberikan pendampingan petani dalam budidaya ikan, penjualan pakan ikan, hingga pola kredit modal untuk budi-

ROYAL PLAZA

daya ikan patin semakin efektif.

Produksi ikan patin yang dihasilkan para peternak tersebut nantinya akan menyuplai pabrik fillet ikan patin. Produsen pakan ikan, udang, petfood dan makanan olahan PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima) segera menggenjot produksi makanan olahan berupa fillet ikan patin hingga 180 ton/bulan pada 2016 se-

iring dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dalam negeri.

Asisten VP CP Prima Stephanie Endang mengatakan selama ini perseroan baru mampu memenuhi 30% produk fillet ikan patin dari kebutuhan pasar. Selain disuplai oleh produsen lain, kebutuhan fillet ikan patin dalam negeri juga lebih banyak dikuasai

oleh produsen Vietnam.

“Kami memproduksi fillet ikan patin baru 3 tahun ini, dan kapasitas produksinya juga masih 75 ton/bulan,” katanya di Sepanjang, Sidoarjo, Rabu (7/10). Sejalan dengan rencana peningkatan produksi fillet ikan patin, CP Prima bakal lebih banyak menjalin kemitraan dengan para peternak ikan yang ditargetkan

bisa mencapai 150 peternak, dari posisi kemitraan saat ini ada 75 peternak di Jawa Timur.

“Adanya kemitraan ini bisa menggairahkan para petani ikan dan menghidupkan perekonomian mereka,” katanya.

“Dengan pendampingan budidaya, maka hasilnya akan sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan untuk produksi fillet,” jelasnya.(nis/dra)

Seiring dengan berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi akan memacu sektor industri akan kebutuhan alat - alat pekerjaan dan mesin pengolah dari skala kecil hingga terbesar untuk membantu meningkatkan produksi lebih banyak di berbagai bidang industri.

Karena hal tersebut, dari PT. INTRA MEDIA PROMOSINDO selaku event organizer dengan senang hati menyediakan fasilitas dengan menggelar pameran bertajuk "1st SURABAYA TOOLS & MACHINERY EXPO 2015" di kota Surabaya tanggal 14 - 18 Oktober 2015 di JX International Expo (Jatim Expo) Surabaya Bidang - bidang industri peralatan dan permesinan yang akan di pamerkan seperti dari :Mesin Industri Pertanian,Mesin Industri Perkayuan,Mesin Industri Percetakan,Mesin Industri Perbengkelan, Mesin Industri Metal,Mesin Industri Peralatan,Mesin Industri Kelautan,Mesin Produksi,dan masih banyak lagi lainnya.

Mesin - mesin dan alat-alat pendukung serta aksesorisnya tersebut bisa menjadikan sebuah alat produksi menjadi kekuatan luar biasa dan ampuh di seluruh dunia termasuk di Indonesia. (*)

8 Juta Pelanggan Listrik Jatim Disubsidi

PLN Segera Data Pelanggan untuk Penambahan KWh SURABAYA (BM) - Sebanyak delapan juta dari 9,8 juta pelanggan PLN di Jawa Timur masih disubsidi.

Ini yang membuat PT PLN Distribusi Jatim akan melakukan klarifikasi atau pencocokan data dari pihak-pihak terkait agar ada validasi data masyarakat miskin sebagai penerima subsidi. Karena disinyalir jumlah penduduk miskin yang berhak menerima subsidi di Jatim menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS).

Data dari Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim, Pinto Raharjo itu terdiri dari 4,5 juta pelanggan 450 watt dan 3,5 juta merupakan pelanggan 900 watt. “Semua itu kita subsidi.

Harganya per KWh jauh di bawah harga normal yang dijual PLN,” tegas Pinto di Surabaya kemarin.

Pinto mengatakan, tarif normal

terkait yang update,” ujarnya.

Namun, PLN akan menunggu adanya regulasi apa yang harus dilakukannya. “Kalau kita sudah ada regulasi, mencari definisi kriteria yang tepat untuk klasifikasi warga yang berhak menerima subsidi atau tidak. Jika kita sudah

FOTO: BM/ALI

TINJAU ULANG : PLN segera mendata pelanggan listrik yang layak mendapatkan subsidi dengan syarat ketidakmampuan atau miskin. Sementara pelanggan yang dianggap mampu akan dibebankan dengan penambahan KWh.

PLN untuk listrik per KWh sebesar Rp 1.050, sampai ke pelanggan harga mencapai Rp 1.352 per-KWh. Sementara untuk pelanggan 450 watt,

tarif hanya Rp 450 per KWh dan Rp 615 per KWh untuk daya 900 watt.

“Karena itu kita akan sinkronkan data ini. Kita akan mencari data

menemukan data maka kita akan mendata ulang pelanggan. Kalau memang mereka tidak berhak menerima ya kita akan meminta mereka ke tarif normal dengan daya 1.300 watt,” jelasnya.

Disinggung masalah target pelanggan listrik akhir tahun di

Jatim? Pinto menegaskan, sebelumnya PLN Jatim telah menargetkan 500 ribu pelanggan akhir tahun ini. Namun dengan kondisi perekonomian masih lesu target itu akan turun 400 ribu saja karena pangaruh dengan kondisi perekonomian saat ini. (top/dra)