Berita Metro Edisi 10 Oktober 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

Bantuan Asing Hanya untuk Sumatera Selatan

Dua Pekan, Target Jokowi Enyahkan Asap PEKANBARU (BM) – Masuknya bantuan luar negeri dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera, membuat Presiden JokoWidodo (Jokowi) berani menargetkan masalah asap akan tuntas dalam dua pekan ke depan.“Target (selesaikan masalah asap) kira-kira dua minggu dari Menko Polhukam dan Kepala BNPB, tapi saya berharap bisa lebih cepat dari itu,” katanya ketika meninjau penanggulangan kebakaran lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (9/10).

Hanya saja, target itu khusus untuk wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

FOTO : BM/ANTARA

MASIH PEKAT: Sejumlah petugas BPBD Sumsel dibantu anggota TNI AD memadamkan kebakaran lahan di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Jumat (9/10). Foto insert: pesawat Bombardir CL415 Water Boombing milik Tentara Udara Diraja Malaysia tiba di Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II, Palembang untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan.

Baca: Dua... Hal 7

Laporan BPK, Kemenkeu Paling Rugikan Negara Audit Semester I 2015, Triliunan Rupiah Uang Negara Raib JAKARTA (BM) - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I 2015 dikeluarkan. Hasilnya: triliunan rupiah duit negarayangraibkarenaalasanketidakpatuhan dari kementerian/lembaga negara.

Manajer Adovasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ApungWidadi menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) merupakan kementerian yang paling merugikan negara. Ke-

Mensos: Matikan Syaraf Libido Sebagai Efek Jera Hal 02

Tambang Rakyat di Lumajang Bakal Dilegalkan Hal 03

Relawan Karsa Bersatu Menangkan Rasiyo Hal 08

Ketua Komisi C: Bappeko Sumber Rendahnya Serapan Hal 13

mekeu juga dinilai berpotensi besar merugikan negara di masa mendatang.

Apung mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015.

IHPS I 2015 disusun dari 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.544 (48,88 persen) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian In-

ternal (SPI) dan 7.890 (51,12 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.609 atau 58,42 persen merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp 21,62 triliun.

Laporan BPK tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kerugian negara, po-

tensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan negara.

Kerugian negara tercatat sebanyak 3.030 (65,74 persen) permasalahan senilai Rp 2,26 triliun; potensi kerugian negara 444 (9,63 persen) permasalahan senilai Rp 11,51 triliun; dan kekurangan penerimaan negara sebanyak 1.135 (24,63 persen) permasalahan senilai Rp 7,85 triliun.

Baca: Laporan ... Hal 7

Agus Hermanto

RUU Pintu Masuk Pembubaran

Nilai Tukar Fluktuatif

Wapres: Evaluasi KPK Dapat Dilakukan Berkala

Tutup Tahun, Diprediksi Rp 14 Ribu

JAKARTA (BM) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembatasan waktu operasional KPK selama 12 tahun sebagaimana terdapat dalam draf revisi UU terkait KPK, karena evaluasi terhadap KPK dapat dilakukan secara berkala.

“Jangan ditentukan 12 tahun,” cetus Wapres, Jumat (9/10).

Menurut JK, selama praktik korupsi masih merajalela di Tanah Air, maka peran KPK dinilai juga masih diperlukan. Namun, lanjutnya, yang diperlukan adalah evaluasi terhadap KPK yang bisa saja waktunya dilakukan secara berkala, misalnya, setiap lima tahun sekali atau 10 tahun sekali.

Baca: Wapres ... Hal 7

FOTO : BM/ANTARA

AKSI TOLAK RUU KPK: Para alumni lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia menolak pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai langkah pelemahan.

SURABAYA (BM) – Fluktuasi nilai tukar rupiah diprediksi akan terus terjadi hingga akhir tahun 2015.

Wasiaturrahma Ketua Program Studi S2 Magister Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, mengatakan prediksi itu ketika menghadiri Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang ke-19 di Surabaya, Jumat (9/10).

“Kalau saya lihat rupiah sekarang ini kan fluktuatif, kalau ada peningkatan paling hanya sekian basis

Setelah Pluto, Giliran Misi Asteroid dan Venus

Laporan BPK, Kemenkeu paling rugikan negara Memang ada lembaga/ kementerian yang bersih..

Penerbangan awak manusia ke Mars memang menjadi tujuan besar untuk tahun 2030-an. Sebelum mewujudkannya, NASA berunding mengenai destinasi selanjutnya dalam waktu dekat di bawah NASA’s Discovery Program dari Jet Propulsion Laboratory (JPL).

MengutipsitusresmiNASA,adasebanyak 27 proposal yang diajukan ke dewan dan setelahmelaluiprosesseleksi,akhirnyaterpilih limamisiantariksaberikutnyayangkira-kira akandilaksanakanpada2021.

Misi-misi tersebut tiga di antaranya akan menargetkan asteroid dan dua lainnya akan menyambangi Venus.

Tiap tim investigasi akan menerima 3 juta dolar AS atau sekitar Rp 44 miliar untuk menjalankan konsep penelitian dan analisis. Setelah evaluasi, NASA akan melakukan seleksi akhir pada September 2016 untuk melanjutkan pengembangan hingga peluncuran.

Baca: Setelah... Hal 7

Relawan Karsa bersatu menangkan Rasiyo Sayangnya Rasiyo tak setangguh Soekarwo..

FOTO : ISTIMEWA

ASTEROID: Tampak ilustrasi asteroid yang mengancam Bumi. Salah satu proyek NASA, yaitu Near Earth Object Camera diluncurkan untuk menemukan asteroid tak terdeteksi dekat Bumi.

PRAKIRAAN CUACA SURABAYA CERAH BERAWAN Suhu 23- 35°C

JAKARTA HUJAN RINGAN Suhu 24-34°C

SPIRIT DENPASAR BERAWAN Suhu 24 - 33°C

Baca: Tutup ... Hal 7

Pemerintah Melunak

NASA Siapkan Lima Proyek Penting Antariksa Setelah berhasil menaklukkan Pluto, NASA kini tengah menyortir misi penerbangan pesawat luar angkasa selanjutnya untuk kepentingan investigasi. Apa tujuan selanjutnya?

poin. Kalau menurun pun juga hanya sekian basis poin. Paling tidak nanti rata-rata rupiah akan berada di angka Rp 14.000,” terangnya.

Kalau terapresiasi pun, kata Rahma, rupiah tidak akan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Sebab pada akhir tahun ini ada momen jatuh tempo untuk membayar utang luar negeri. Artinya, permintaan terhadap dolar akan tinggi di akhir tahun.

“Marah itu gampang. Tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar itu yang sulit.”

- Aristoteles -

Kontrak Grasberg Bisa Diperpanjang setelah 2021 JAKARTA (BM) - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia menyepakati perpanjangan operasi dan rencana investasi tambang emas dan tembaga Grasberg di Papua setelah habis masa kontrak pada 2021.

“Besarnya investasi Freeport dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung, menjadi pertimbangan kesepakatan ini, termasuk peningkatan royalti, pendirian pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi dan konten lokal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Hufron Asrofi, Jumat (9/10).

Baca: Kontrak ... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

Pembunuhan Anak dalam Kardus, KPAI Samakan dengan Teror

Target Memasung KPK

S

AAT kurs rupiah terus merangkak naik terhadap dolar Amerika Serikat (AS), publik kembali dikejutkan dengan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah masuk agenda rapat badan legislasi. Fraksi PDIP selaku pengusul dan pelopor mulai menerima kritik dan perlawanan tajam.

Ada dugaan, revisi yang masih menjadi pergunjingan bagian dari strategi melumpuhkan peran KPK selaku lembaga antirasuah termasuk ancaman serius terhadap para politikus dan petinggi negara yang belum mampu mengendalikan diri dari tindak pidana korupsi (Tipikor).

Uniknya, selain 15 anggota F-PDIP yang getol, fraksi pengusul dari Nasdem (11), Golkar (9), PPP (5), Hanura (3), dan PKB (2) anggota, belum memahami secara detail target dari revisi UU No. 30/2002.

Benarkah ada kesengajaan dari pemerintah mengamputasi KPK? Wallahu a’lam. Secara normatif, areal yang diusulkan untuk direvisi patut menjadi perdebatan. Setidaknya, batasan masa kerja KPK dibatasi 12 tahun, KPK hanya menangani kerugian negara minimal Rp 50 miliar, KPK tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan melibatkan aparat penegak hukum, menghilangkan fungsi pendidikan, serta keharusan KPK mendapat izin pengadilan dalam melakukan penyadapan, merupakan simbiosis untuk memasung KPK. Seharusnya pemerintah mengumumkan ke publik, KPK dibubarkan karena sering berseberangan dan membuat kegaduhan.

Yang jelas, secara perlahan mulai terungkap ke permukaan, tidak semua pengusul mengetahui pasal-pasal apa saja yang masuk revisi, tidak sekadar menandatangani usulan revisi hingga masuk prolegnas 2015. Bahkan,Taufikul Hadi dari Nasdem dan Arwani Thimafi dari PPP tidak pernah membacadrafrevisi.MMisbakhundariGolkarjugamengaku tidak pernah mengetahui pasal per pasal, termasuk dukungan berbalik agar KPK tetap ada, bukan dibatasi 12 tahun. Termasuk Irmawan dari PKB hanya sekadar tanda tangan setelah disodorkan dokumen oleh FPDIP. Artinya, ada ketimpangan informasi yang mendasari terbitnya revisi. Sementara Arteria Dahlan, pengusul revisi dari PDIP yakin, anggota dewan yang telah tanda tangan ikut menyetujui. Dengan pertimbangan, usulan revisi merupakan sikap partai. Bila pimpinan A, maka anggota harus patuh A. Apakah pimpinan tersebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dijawab diplomasi, bahwa PDIP menjalankan fungsi legislasi sesuai aspirasi masyarakat, bukan berdasarkan arahan seseorang.

Terlepas pro-kontra dari usulan revisi UU KPK, semangat yang diusung PDIP menggolkan revisi tersebut seharusnya menjadi cacatan penting, siapa yang paling berperan dalam setiap keputusan kebijakan. Buktinya, Masinton vokalis PDIP tidak bisa menyebutkan forum apa yang membahas draf revisi UU KPK. Kita masih ingat, bagaimana menggebunya Megawati menyebut KPK sebagai lembaga ad hoc dapat dibubarkan.

Pembicaraan dalam seminar 18 Agustus 2015 saat memperingati Hari Konstitusi, menjadi sinyal kalau ada yang keliru dalam sistem ketatanegaraan, sehingga lahir embrio (bayi) KPK mengobrak-abrik koruptor.

Ketakutan Megawati sebagai negarawan agar kader PDIP tidak terjerat korupsi, indikasi awal adanya ketergesaan menyimpulkan kondisi darurat yang seharusnya menjadi pertimbangan, di balik berdirinya KPK. Logika lain, bila korupsi masih merajalela, tentu KPK masih berdiri kokoh, sementara sepak terjang KPK sulit diprediksi. Pertimbangan, waktu 12 tahun, apakah PDIP bisa menjamin korupsi sudah hengkang dari bumi pertiwi? Inilah bagian kelemahan kita menerbitkan UU hanya sementara tidak dalam jangka panjang sehingga bisa menghemat biaya pembahasan. Kita juga sepakat, KPK bukan lembaga abadi, namun memberikan target 12 tahun atau masa 25 tahun kepada KPK merupakan simpul utuh ada yang merasa ‘diserang’.

Sekali lagi, kekhawatiran Megawati terhadap politisi PDIP jangan sampai terjerat kasus korupsi adalah manusiawi, namun tidak boleh terlarut menghilangkan keberadaan KPK sebagai unsur penting penegak hukum. Maka, perlu ada formula yang lebih sejuk dan konkret memposisikan KPK dan mendorong Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Kita yakin, bila pemegang kebijakan mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentinganyanglain,makapikiranuntukmengembat,mencopet, dan menggarong uang negara tidak pernah melekat di otaknya. Ingatlah dengan pesan bijak, jangan bertanya apa yang engkau peroleh dari negaramu tapi tanyalah kepada dirimu, apa yang bisa engkau berikan untuk bangsamu. (*)

Mensos: Matikan Syaraf Libido sebagai Efek Jera JAKARTA (BM) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kematian siswi kelas dua SD dengan luka dan jejak kekerasan seksual di Jakarta, merupakan aksi teror yang ditujukan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Aksi pembunuhan sadis ini menebar ancaman terhadap rasa aman bagi anak-anak Indonesia.

Oleh sebab itu, KPAI mendesak Polri untuk segera mengusut tuntas siapa pelaku pembunuhan bocah malang yang demukan di dalam kardus minuman mineral di tempat pembuangan sampah Kalideres. “KPAI punya perhatian serius terhadap kasus ini. Ini merupakan teror yang mengakibatkan rasa takut di tengah masyarakat dan ancaman terhadap anak-anak Indonesia,” ujar Asrorun Niam Sholeh Ketua KPAI usai meninjau SDN 05 Kalideres, Jakarta Barat, tempat korban sekolah, Jumat (9/10).

Kunjungan itu ditujukan untuk menggali informasi tentang PNF (korban) dari pihak sekolah, teman-teman almarhumah dan juga keluarga. Selain Ketua KPAI, kunjungan ini juga dihadiri Irjen Polisi Anton Charlian Kadiv Humas Mabes Polri dan Kak Seto Pegiat Anak. Selain itu, psikolog juga hadir untuk memberikan konseling kepada keluarga almarhumah.

“KPAI memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan perlindungan anak dan berharap kepolisian mengambil langkah ekstra keras untuk segera mengungkap kasus ini dan memberikan

FOTO: BM/ANTARA

GERAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK: Ketua KPAI Asrorun (kedua kanan) bersama Ketua Pembina Satuan Tugas Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi (kanan), membahas Gerakan Nasional Perlindungan Anak untuk menanggapi sejumlah isu terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual, pornografi, bencana asap, hingga penelantaran.

hukuman sekeras-kerasnya kepada pelaku,” tandas Asrorun.

Dalam dialog dengan guru dan teman-teman sekelasnya tersebut, ada petunjuk baru untuk mengungkap kasus ini.

Perkembangan terakhir kasus ini, Polda Metro Jaya DKI menetapkan A, salah satu dari empat saksi yang diperiksa sebagai tersangka namun dalam kasus berbeda. Selain narkoba, A diduga jadi pelaku pencabulan terhadap korban lain.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa juga mengingatkan hukum harus

bertindak tegas kepada pelaku jika terbukti melakukan kejahatan seksual. Selain efek jera, sanksi berat dapat dilakukan salah satunya dengan mematikan syaraf libidonya. “Februari lalu saya sudah sampaikan ini, seyogyanya ada pemberatan hukuman. Mereka yang predator ini sudah seyogyanya diberikan hukum berat antara lain dimatikan syaraf libidonya,” kata Khofifah usai menghadiri pembukaan TOT votes education PP Muslimat Nahdlatul Ulama di Kota Bogor kemarin.

Khofifah mengatakan, dimati-

kan syaraf libido yang dimaksudkan tidak berarti mengamputasi, tetapi bisa dimatikan dengan mengoleskan zat kimia tertentu atau bisa juga melalui operasi yang dapat mematikan syaraf libido predator kejahatan seksual. “Saya diberikan keterangan operasi mematikan syaraf libido ini bukanlah operasi berat,” katanya.

Menurut Khofifah, hukum berat ini perlu dilakukan sebagai efek jera. Karena ada kemungkinan predator kejahatan seksual yang sudah dipenjara begitu bebas keluar mengulangi kembali perbuatannya dengan

korban yang bisa lebih banyak.

Selain itu, lanjut Khofifah, korban yang disodomi punya kecenderungan menyodomi kembali. Karena rata-rata predator itu juga dulunya korban.

“Hal-hal ini kurang kita sadari, jadi proses sodomi berantai seperti ini kalau tidak melakukan vonis yang merakan pelaku, saya khawatir ini akan terus terjadi,” kata Khofifah.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lanjut Khofifah, kecenderungan masyarakat di daerah yang menutup-nutupi kejadian perkosaan atau sodomi karena dikhawatirkan akan mempermalukan keluarga korban, sehingga tidak mau mempublikasikannya ke masyarakat luas.

Khofifah menyebutkan, dalam acara kemarin sempat bertemu dengan 30 anak yang menjadi korban predator. Anakanak tersebut sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog serta konselornya. Tetapi anakanak tersebut masih mengalami trauma sampai sekarang.

Khofifah juga kembali mengingatkan bahwa negara sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Status ini sudah pernah disampaikan Februari lalu, tetapi kasus kekerasan seksual kembali terjadi terutama pada anak.

Menurut Khofifah dapat dipahami ada daerah yang tidak mau dipublikasi kasus kekerasan seksual yang terjadi, tetapi hal tersebut tidak bisa dianggap tidak ada, karena akan mengganggu proses perbaikan psikologi sosialnya. (dbs/at/epe)

Terima Upeti dari Tambang Selok Awar-Awar

HARI PAHLAWAN

Propam Didesak Tindak Tegas Kapolsek

Peringatan Dipusatkan di Surabaya

JAKARTA (BM) - Komisi Kepolisian Nasional meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri menindak tegas tiga oknum anggota Polsek Pasirianbilaterbuktimelanggarkedisiplinan.“Kalau memang ada cukup bukti pelanggaran disiplin harus ditindak. Kami serahkan ke pengawas internal untuk memberikan sanksi yang tegas kepada polisi jika terbukti melanggar disiplin,” kata anggota Kompolnas Edi Hasibuan, Jumat.

Pihaknya pun menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini. “Kami terus memantau kasusnya,” ujarnya. Tiga oknum anggota Polsek Pasirian diperiksa Divpropam Mabes Polri karena diduga terlibat suap penambangan ilegal di DesaSelok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Ketiga oknum tersebut merupakan kapolsek, kanit serse dan babinkamtibmas.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui ketiganya menggunakan modus patroli harian untuk menerima uang ‘setoran’ dari kegiatan penambangan ilegal di wilayah tersebut. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri Irjen Budi Winarso mengatakan, oknum polisi tersebut mengaku menerima setoran uang suap dari aktivitas tambang pasir ilegal selama enam bulan. “Dari pengakuan, baru enam bulan.

Tapi pertambangannya sudah setahun, sejak awal 2014,” katanya.

Pemeriksaanketiganyadilakukansebagaibagian dari pengusutan kasus pembunuhan seorang aktivis antitambang di Lumajang, Salim Kancil.

Namun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membantah bila ketiga anak buahnya tersebut terkait dengan kematian Salim Kancil. “Ini tidak adakaitannya(denganpembunuhanSalimKancil).

Kita harus ada fakta hukum. Beda antara suap dan pembunuhan.Kalauadafaktahukummengatakan seperti itu pasti akan kita cari,” ujar Badrodin.

Sebelumnya, dua warga desa setempat, Salim Kancil dan Tosan diduga dianiaya sekelompok orang karena menolak atas kegiatan penambangan pasir ilegal di sekitar Pantai Watu Pecak (26/9). Penganiayaan itu mengakibatkan Salim Kancil meninggal dunia, sedangkan Tosan mengalami kondisi kritis.

Polda Jatim sendiri telat menetapkan sebanyak 37 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebanyak 24 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, sedangkan 13 tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal.(at/epe)

JAKARTA (BM) – Pemerintah melalui Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2015 akan dipusatkan atau dilaksanakan di Surabaya. Demi alasan sejarah dan upaya menguatkan semangat kepahlawanan pada generasi muda, jadi dalih pemerintah.

Khofifah juga menyinggung tentang pengajuan gelar pahlawan nasional dari masyarakat. Menurut dia, proses usulan itu harus melalui kepala daerah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi sebelum diterima Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Setelah masuk kajian, baru diserahkan ke presiden melalui Kementerian Sosial. “Permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verfikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan,” katanya, Jumat (9/10).

Hingga saat ini, sudah diterbitkan 163 surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait nama-nama yang diangkat menjadi pahlawan nasional dan masyarakat masih bisa mengusulkan. “Keppres pengangkatan pahlawan nasional baru 163 dan masyarakat masih bisa mengusulkan nama-nama yang dinilai tepat untuk diangkat sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional,” ujarnya.

Untuk perintis kemerdekaan cukup dengan Surat Keputusan (SK) Mensos. Namun, jika bisa mendapat pengakuan lebih tinggi lebih bagus dan tentu ada konsekuensi administrasi yang tercatat dari negara barupa tali asih. “Veteran kemerdekaan berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan sebagaian besar dari mereka itu senior kecuali veteran perdamaian. Penanganan yang senior itulah Kemhan dan Kemensos bersinergi,” katanya.

Selain itu, bagi mereka yang dalam masa perjuangan mengalami cacat, seperti kehilangan kaki dan tangan. Dalam waktu tertentu diperlukan penggantian kaki dan tangan palsu. (at/epe)

Tak Menjanjikan di Dalam Negeri FOTO: BM/ANTARA

Banyak Peneliti Indonesia ’Lari’ ke Negeri Jiran SURABAYA (BM) – Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) M. Nasir, mengungkap fakta ironis tentang banyaknya peneliti Indonesia yang mempublikasikan karya mereka di dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Bukan nasionalisme yang dipersoalkan melainkan penghargaan terhadap hasil mereka yang terlalu minim di dalam negeri.

“Riset orang Indonesia itu memang banyak yang dipublikasikanolehMalaysiadanSingapura.

Di Singapura itu, setiap satu karya ilmiah orang Indonesia dihargai 10.000 dolar AS (sekitar Rp 140 juta). Sedangkan di Indonesia dana riset hanya dianggarkan sebesar

30 persen dari setiap Universitas,” katanya usai menghadiri Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) ke-19 di Surabaya, Jumat (9/10).

Menurut Nasir, dana riset yang dianggarkan pemerintah secara nasional memang terhitung sangat minim sekali. Dana riset hanya sebesar 0,09 dari GDP (Gross Domestic Product) dari Indonesia.

“Malaysia itu dana risetnya hampir 1 persen dari GDP nya.

Singapura 2,6 persen, dan Korsel 4 persen. Alokasi dana riset memang sangat penting untuk membuat inovasi,” ujarnya.

Di tahun 2014 lalu, Indonesia totalmampumengeluarkan5.499

karyailmiahinternasional.Jumlah ini tentu saja lebih sedikit dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, danThailand. Tahun lalu, Malaysia mengeluarkan 25.330 karya ilmiah,Singapura17.198,danThailand 12.061 karya ilmiah.

Karena itu, pemerintah berupaya mendorong pembiayaan riset berasal dari industri sebab kontribusi industriawan untuk hal itu masih rendah yakni 24 persen. “Berbeda dengan apa yang ada di luar negeri, kontribusi tertinggi untuk riset adalah dari industri yakni sebesar 80 persen. Sementara kalau di Indonesia yang paling tinggi kontribusi terhadap riset adalah dari

pemerintah yakni mencapai 76 persen,” katanya.

“Oleh karena itu, kami mendorong riset ini dari kalangan industri, yakni dengan melakukan pertemuan dengan para penguasa. Karena saya berkeingingan para pengusaha mengalokasikan biaya risetnya, agar riset di Indonesia makin berkembang,” tambahnya.

Ia mengaku, sejumlah pengusaha atau industriawan sangat bergairah terhadap keberadaan riset, hal ini sesuai dengan hasil pertemuan yang dilakukannya beberapa waktu lalu, yakni berkeinginan keberadaan riset menjadi tanggungjawab bersama. (at/epe)

KRISIS LAHAN MAKAM DKI Pekerja membersihkan makam di TPU Karet Bivak, Jakarta, Jumat (9/10). Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga memprediksi DKI Jakarta akan mengalami krisis lahan makam pada 2017 dikarenakan kini hanya ada lahan untuk makam seluas 50 hektare sementara kebutuhan lahan makam sekitar 31,5 hektare per tahun.

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

ISTIMEWA

Alokasi UMKM Rp 400 M, Tiga Syarat Mesti Dipenuhi Gubernur

Anwar Sadad

Gerindra: Dibutuhkan, tapi Legalitas Harus Jelas SURABAYA (BM) - Gubernur Jatim, Soekarwo memang telah memberi jaminan terkait formulasi kredit dengan bunga rendah dari alokasi Rp 400 miliar untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Meski demikian, Badan

Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur tetap mempertanyakan legalitas program tersebut.

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad menuturkan, di tengah kondisi perekonomian yang terus melemah seperti sekarang sangat

dibutuhkan program yang bisa menopang pelaku UMKM. Gelontoran anggaran Rp 400 miliar dinilai bagus, namun legalitasnya tetap harus jelas.

“Dalam APBD 2015, gubernur menggelontorkan anggaran untuk UMKM Rp 200 mi-

persen, Sadad khawatir program tersebut juga tak tepat sasaran. Dalam realisasinya nanti dikhawatirkan menimbulkan permasalahan karena tak ada landasan hukumnya. Selain itu, infrastruktur dari Bank UMKM di daerah sangat terbatas.

Karena itu, Banggar memberikan tiga syarat agar program ini bisa dialokasikan di

liar dengan program Bank Tani yang diperuntukkan untuk petani kecil di daerah. Tapi faktanya penyaluran di daerah tak tepat sasaran. 30 persen lebih tak terserap petani, bahkan diserap umum itupun untuk kredit konsumtif,” bebernya.

Kali ini, dengan program pembiayaan UMKM dalam bentuk kredit dengan bunga 10

APBN 2016. Yakni legal standing program, analisis investasi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur ketentuan teknis dalam pelaksanaannya. “Banggar memberi waktu dua mingu bagi Pemprov untuk memenuhi tiga syarat tersebut,” tandas mantan politikus Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) itu. (rdl)

Tambang Rakyat di Lumajang Bakal Dilegalkan SURABAYA (BM) – Pemprov Jawa Timur berencana melegal-

kan beberapa titik pertambangan di Lumajang sebagai wi-

layah pertambangan rakyat (WPR). Solusi ini diyakini men-

BM/ANTARA

ALAT BAYAR NONTUNAI NAPI Seorang narapidana menggunakan kartu pembayaran non tunai BRIZZI saat melakukan transaksi pembelian di kantin Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung, Jumat (9/10). Alat bayar non tunai itu diberlakukan pada seluruh napi dan tahanan setelah Kemenkum HAM mengeluarkan larangan peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan se-Indonesia guna mencegah praktik suap, pemerasan serta transaksi ilegal lain selama dalam lingkungan penjara.

jadi yang terpenting di tengah krisis pertambangan yang saat ini terjadi di Lumajang.

“Kalau masyarakat hidupnya di situ ya harus dilegalkan,” kata Gubernur Soekarwo, Jumat (9/ 10). Menurutnya, legalisasi tambang rakyat di Lumajang saat ini juga sedang dalam tahap diskusi yang melibatkan kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta DPRD setempat.

Dalam undang-undang tentang mineral dan tambang, disebutkan jika wilayah tambang rakyat bisa dilakukan asalkan ada jaminan biaya reklamasi serta perbaikan lingkungan. Seluruh biaya ini, rencananya akan ditanggung dan disediakan oleh pemerintah.

Menurut Soekarwo, pasca insiden tambang berdarah di Selok Awar-Awar, saat ini pemerintah menutup seluruh pertambangan di Lumajang. Akibatnya, tambang pasir untuk bangunan-pun juga ditutup sehingga berimpas pada mandeknya sektor pembangunan.“ItuPakPaat(Supaad,Kepala Dinas PU Bina Marga, Red), kesulitan cari pasir,” ujarnya. Karenanya, dalam waktu dekat pemerintah akan kembali mengizinkan beberapa pertambangan yang ada di Lumajang.

Hukum, katanya, sejatinya harus bermanfaat bagi masyarakat, sehingga penutupan seluruh pertambangan pasir di Lumajang dinilai tidak bijak. Begitu juga untuk tambang-tambang rakyat ilegal nantinya akan segera dialihkanmenjaditambangrakyat dengan jaminan dari pemerintah.

Evaluasi 61 Perizinan Sebelumnya,DinasEnergidan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim melakukan evaluasi 61 perusahaan tambang di Lumajang.Langkahinisebagailandasan pemerintah untuk melakukan tindakan terkait permasalahan tambang di daerah tersebut.

Evaluasi tersebut dimulai

Jumat (9/10) hingga Minggu (11/10). “Sementara kami akan fokus pada tiga hari ini dulu, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melangkah,” kata kepala dinas ESDM Jatim Dewi J Putriatni.

Dinas ESDM Jatim menyiapkan tim teknis yang akan mengecek dan mengevaluasi 61 perizinan pertambangan mineral logam dan non logam. Tim berjumlah 25 personel yang dipimpinnya sendiri juga akan melakukan pengecekan langsung kegiatan pertambangan pasir yang izinnya dikeluarkan sejak tahun 2008 sampai 2014 ini.

Menurutnya, pertambangan yang izinnya masih berlaku dan tidak melanggar ketentuan maka akan kembali diberikan izin untuk berproduksi kembali. Setelah selama beberapa hari terakhir, Pemkab Lumajang mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara pertambangan pasir di Lumajang.

“Misalnya, perizinan pertambangannya diberikan untuk lokasi A, tapi aktivitas pertambangannya tidak sesuai dengan titik koordinatnya akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait lamanya penghentian Lumajangmengeluarkanmoratorium atau penghentian Dewi mengaku belum tahu. “Masih menungguevaluasisecaramenyeluruh terlebih dulu. Mulai hari ini, kami kan baru turun ke lapangan sampai hari minggu depan untuk melakuanevaluasi,”katanya.

Sementara itu, Presiden Eksekutif Walhi ony Mahardika menjelaskan jika sejumlah pertambangan di Kabupaten Lumajang masih beroperasi meskipun sudah ada moratorium dari Pemkab.

“Sampai saat ini di sana masih berlangsung aktivitas pertambangan meskipun ada moratorium,” ujarnya saat bertemuWa-

Perangi Narkoba, DPRD se-Indonesia Gandeng BNN Rekomendasi Lapas Khusus di Kepulauan Terpencil SURABAYA (BM) - Penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim. Komisi A menggagas penandatanganan MoU (kesepakatan) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mendukung gerakan pemberantasan narkoba di Indonesia dengan melibatkan pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

“Nantinya MoU tersebut akan dilakukan para perwakilan anggota DPRD provinsi se-Indonesia dengan BNN, yang langsung dihadiri Komjen Budi Waseso selaku kepala BNN. Kegiatannya dilakukan 30 Oktober mendatang,” terang Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo, Jumat (9/10).

Politikus Fraksi Partai Golkar

itu menjelaskan, dalam penandatangan MoU juga mengundang pihak MUI dan BNP serta BN kabupaten/kota untuk menyaksikan komitmen. “Kami juga akan mengundang Menkum HAM,” bebernya.

Menkum HAM sengaja ikut diundang karena praktik peredaran narkoba masih marak terjadi di lapas. “Kami akan me-

rekomendasi supaya pemerintah membuat lapas khusus narkoba di kepulauan terpencil. Supaya bisa memutus mata rantai pengendalian narkoba yang berada di lapas maupun masyarakat,” imbuhnya.

Senada, anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya, Ahmad Firdaus Fibrianto menyatakan selain membuat MoU dengan BNN, dalam pertemuan nanti juga akan dibahas secara

khusus upaya pemberantasan narkoba yang diinginkan DPRD provinsi se-Indonesia.

Tujuannya agar Indonesia bisa cepat terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Jadi rekomendasinya nanti ada yang bersifat nasional dan regional. Intinya, DPRD se-Indonesia ingin memberikan sumbangsih pemikiran untuk memerangi penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (rdl)

Tarik Ulur Tanggal Penetapan Hari Santri Nasional

22 Oktober Lebih Tepat, Bertepatan dengan Resolusi Jihad Upaya Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri Nasional (HSN) sebagai hari besar nasional mendapat dukungan penuh dari Fraksi PKB DPRD Jatim. Bahkan mendorong agar penetapan dilakukan pada 22 Oktober tahun ini.

pengakuan secara resmi oleh negara sebagai bagian dari sejarah bangsa.

Padahal, lanjut anggota Komisi B itu, tanpa seruan jihad

22 OKTOBER bertepatan dengan seruan Resolusi Jihad yang dikumandangkan Rais Akbar PBNU, Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari. Semangat ini dinilai Fraksi PKB bakal menambah nilai sejarah perjuangan kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan RI. “Kami mendorong HSN ditetapkan pada 22 Oktober. Hal ini penting untuk menghargai jasa-jasa para santri yang rela berkorban demi memperta-

hankan kemerdekaan,” ujarWakil Sekretaris FPKB Jatim, Chusainuddin, Jumat (9/10) kemarin.

Bagi Chusainuddin, HSN sebaiknya ditetapkan pada 22 Oktober daripada 1 Muharram karena sudah rutin diperingati sebagai Tahun Baru Islam yang notabene adalah hari besar nasional. Sementara 22 Oktober yang merupakan hari dikumandangkannya Resolusi Jihad, sampai hari ini belum mendapat

ISTIMEWA

ROFIQ KURDI - SURABAYA

Chusainuddin

pada 22 Oktober belum tentu ada aksi heroik para pemuda Jatim dalam melawan pendudukan sekutu di Kota Surabaya, hingga kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan.

“Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh Mbah Hasyim mampu menggerakkan hati para santri untuk berjihad melawan sekutu di Surabaya.

Nyali mereka menjadi berlipat ganda karena adanya fatwa jihad dari kiai yang mereka taati,” ungkapnya.

Chusainuddin juga menyoroti pentingnya meluruskan sejarah tentang Hari Pahlawan. Sebab, di dalam buku sejarah yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah nyaris tidak tertulis adanya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.

“Resolusi Jihad itu benang merah dari Peristiwa 10 Nopember 1945 yang tak bisa dipisahkan. Fakta itu harus diluruskan dengan merevisi sejarah yang diajarkan di sekolah. Hal itu penting agar anak-cucu kita tahu sejarah yang sebenarnya,” harapnya.

Di sisi lain, mantan ajudan Menakertrans di era Muhaimin Iskandar ini memberi apresiasi rencana Pemprov Jatim yang secara khusus menggelar acara rutin untuk memperingati peristiwa Resolusi Jihad, sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November.

“Itu bukan sekadar seremoni semata, tapi penting untuk mengingatkan generasi muda tentang pengorbanan para funding fathers,” tandasnya. (*)

“

Kalau masyarakat hidupnya di situ ya harus dilegalkan.”

- SOEKARWO -

BM/ANTARA

Soekarwo: Kalau Masyarakat Hidupnya di Situ

Gubernur Jatim

Soekarwo

kil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Kamis (8/10) lalu.

Karena itu dirinya meminta Pemprov untuk melakukan evaluasidanpengawasandilapangan terkait aktivitas tambang yang se-

ring berimbas pada konflik sosial. hal ini terjadi pada salim kancil warga desa Selok Awar-Awar.

Wakil Gubernur Jatim, SaifullahYusuf menilai kejadian di Lumajang sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga.

“Harus ada semacam pengawasan yang baik masyarakat inspektorat pertambangan dari pusat. Pemprov akan kerjasama dengan polisi dan kabupaten/ kota agar penambangan bisa diawasi dengan baik,” pungkasnya. (zal/rdl)

Kado HUT Jatim

Pemprov Diizinkan Kelola Pelabuhan di Probolinggo SURABAYA (BM) - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan memberi izin pada Pemprov Jawa Timur untuk mengelola Pelabuhan New Tanjung Tembaga di Probolinggo. Keputusan ini menjadikan Jatim sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki izin pengelolaan pelabuhan berstandar nasional.

“Ini sangat membanggakan sebagai kado manis hari jadi ke-70 provinsi dari pemerintah pusat,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Jumat. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di Jawa Timur, karena arah pengiriman barang akan lebih mudah.

Menurutnya, pelabuhan Probolinggo sangat potensial karena barang-barang dari Pasuruan dan sekitarnya tidak perlu ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Hal ini juga mampu mengurangi beban di jalan raya serta memangkas biaya pengiriman barang. Pakde Karwo menjelaskan bahwa di Probolinggo memiliki tiga pelabuhan, yakni dikelola Pelindo III PelabuhanTanjungTembaga yang kedalamannya 2,5 meter dan Pelabuhan Perikanan Mayangan yang dikelola Dinas Perikanan.

Satu lagi, katanya, Pelabuhan New Tanjung Tembaga yang kedalamannya mencapai 6-8 meter untuk dermaga satu, dan dermaga dua 10-11 meter. “Khusus dermaga dua ini, proses pembangunannya masih setengah. Sedangkan, dermaga tiga rencananya kedalamannya mencapai 14 meter,” ucapnya.

Gubernur yang juga politikus Partai Demokrat itu menceritakan, Pelabuhan NewTanjungTembaga ini dibangun karena adanya tragedi Lumpur Lapindo yang sangat mengganggu transportasi arus barang dari Pasuruan, Probolinggo dan daerah sekitaranya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi memastikan pemberian kewenangan pengelolaan dan pengoperasian akan turun dalam beberapa hari ke depan. (zal/rdl)

Pilkada Serentak

Kartika-Sugiri Masih Aktif, Tunggu Surat Mendagri SURABAYA (BM) - Kepatuhan anggota DPRD Jatim terhadap UU Nomor 8/2015 patut dipertanyakan. Khususnya terkait anggota DPR/DPD/DPRD yang sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah, ternyata masih aktif dan menjalani rutinitas sebagai anggota dewan.

Di DPRD Jatim, ada dua anggota dewan yang masih aktif meskipun telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2015. Yakni Kartika Hidayati (Fraksi PKB) yang ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Lamongan dan Sugiri Sancoko (Fraksi Partai Demokrat) Calon Bupati Ponorogo. Meski masih aktif, keduanya diketahui telah mengajukan surat pengunduran diri sekarang sedang diproses Mendagri.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, menjelaskan, usulan mundur kedua anggota DPRD Jatim yang maju dalam Pilkada Serentak sudah disampaikan ke pimpinan dewan. Dua anggota dewan tersebut menyampaikan pengunduran dirinya, berbarengan dengan pernyataan maju ke kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Kan mereka sudah ajukan surat mundur, sekarang masih diproses jadi ya semuanya masih menunggu surat penetapannya dari Mendagri,” dalihnya, Kamis (8/10).

Iskandar melanjutkan, jika surat dari Mendagri sudah turun baru diserahkan ke KPU, Gubernur Jatim, dan DPRD Jatim.

Dari DPRD Jatim akan diteruskan ke fraksi bersangkutan.

Setelah itu, keputusan pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan akan dilakukan dengan melantik pengganti keduanya yang telah diajukan partai masing-masing. (nsa/rdl)

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

Rahmad SH MHum, mantan Wabup Situbondo.

danai berasal dari APBD Situbondo.“Mulai dari kursi, meja, lemari, televisi, kulkas dan peralatan lain di wisma wakil bupati sebagian besar dipindahkan ke rumah yang baru ,di perumahan Karang Polo” jelasnya.

Bahkan rumah pribadi Rahmad di perumahan Karang Polo juga diduga hasil hadiah selama menjabat wakil bupati atau gratifikasi.

laporkan ke LHPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Februari 2013 lalu.

Pada saat dirinya memberikan uang muka pembelian rumah sebesar Rp 100 juta kepada pengembang perumahan itu dengan perjanjian harga rumah tersebut Rp 300 juta dan akan diselesaikan selama tiga tahun. ”Sampai hari ini rumah itu belum juga lunas dan masih tinggal Rp 55 juta dan kwintasinya semuanya lengkap. Jika ada tuduhan itu gratifikasi tolong tunjukkan gratifikasi yang mana,” jelasnya.

Sedangkan persoalan mebeler, Rahmad meminta untuk menyebutkan mebeler yang dibawa dari rumah dinas itu. Padahal, sebelum pindah, semua peralatan mebeler di rumah Karang Polo sudah dipersiapkan sejak tahun 2014 lalu.”Saya sudah melaporkan ke bagian keperlengkapan, bahwa ada mebeler yang dipinjam pakai untuk kegiatan pramuka. Jadi tidak ada satupun membeler yang saya bawa,” kata mantan orang nomor dua yang juga ketua DPC Golkar Situbondo ini.(edo/edi/dra)

Dikonfirmasi, mantanWabup Situbondo, Rahmad membantah keras membawa kabur mobil Toyota Altis itu. Menurutnya, satu bulan sebelum memasuki masa purna tugas, dirinya sudah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala TPKAD dan BKD untuk meminta petunjuk penghapusan mobil Toyota Altis dan persyaratan pensiunannya sebagai wakil bupati.

Ia menyampaikan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tentang pengelolaan barang milik daerah pasal 61 ayat 3 yang menjelaskan bahwa mobil perorangan yang berusia lima tahun lebih dapat dijual kepada pejabat yang sudah menempuh masa pengabdian lima tahun. ”Sesuai peraturan itu, saya punya hak sebagai pejabat wakil bupati dan suratnya sudah masuk untuk penghapusan. Akan tetapi berupa pembelian dan itu tidak gratis. Kalau ada kata dibawa kabur itu sangat tidak benar dan sengaja menfitnah saya,” ujar Rahmad. Terkait rumah di perumahan Karang Polo, Rahmad menjelaskan, sejak tahun 2012 lalu sudah saya

LUMAJANG (BM) -Tim Teknis Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jawa Timur, turun ke Lumajang untuk melakukan evaluasi tambang pasir.

Evaluasi ini meliputi masalah perizinan 61 tambang legal yang sudah dikeluarkan. ”Kita akan melakukan evaluasi langsung di lapangan terhadap 61 izin tambang yang sudah dikeluarkan,” ucap Dewi J. Putriatni, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur di Kantor Bupati, Jumat (9/10).

Lebih lanjut dikatakan, evaluasi nanti untuk melihat apakah penambangan yang sudah berizin benar-benar bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan. ”Juga akan lihat apakah yang punya izin tapi tanpa menambang,” lanjut Dewi.

Tak hanya itu, evaluasi juga akan melihat apakah yang memegang izin tambang benar-benar melakukan penambangan di wilayah atau batas tambang sesuai dengn izin. ”Kita tinjau, seumpama ada yang punya izin di tempat A tapi menam-

FOTO: BM/FITROH

Tim ESDM Jatim Evaluasi Izin Tambang Pasir

EVALUASI: Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Dewi J. Putriatni, ketika memberikan keterangan tentang izin tambang.

bang di tempat B,” kata Dewi.

Diharapkan, kata Dewi, setelah dilakukan evaluasi, yang izinnya masih berlaku dan sesuai dengan aturan, akan bisa kembali lagi melakuakn penamban-

gan. ”Yang tidak melanggar aturan, akan bisa kembali menambang,” ujarnya. Sementara jika ada yang bermasalah terkait perizinan dan melanggar aturan penambangan akan dikenkan sanksi yang

berlaku. ”Yang melanggar harus disanksi sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Dewi.

Tim Teknis ESDM Jatim rencananya akan melakukan evaluasi di Lumajang selama 3 hari, dimulai hari Jumat hingga Minggu besok. Tim sendiri terdiri dari 3 orang ahli dan 25 orang staf. ”Kita baru akan ke lapangan hari ini,” terang Dewi.

Izin pertambangan pasir di Lumajang, jelas Dewi, sudah mulai dikeluarkan dari tahun 2008 hingga tahun 2014. ”Izin tambang pasir terakhir dikeluarkan di tahun 2014,” tuturnya.

Berbicara peraturan perundangan tambang pasir, sebenarnya, kata Dewi, pengawasan di tangan pemerintah pusat karena belum ada PP dan Permen. ”Tapi tetap harus dilakukan kolaborasi antara pemprov dan pemerintah pusat,” jelasnya. Pada pengawasan tambang pasir di Lumajang, pihak pemprov sejauh ini hanya dalam pengawasan masih normatif. (fit/edi/dra)

FOTO:BM/SODIQ

SITUBONDO (BM) - Mantan Wakil Bupati Situbondo, Rahmad, dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Situbondo. Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu dilaporkan ke polisi terkait dugaan korupsi saat menjabat Wabup di lingkungan Pemkab Situbondo oleh Djulianus Poernomo, pemerhati penerapan hukum dan kebijakan publik.

Pria asal Kecamatan Besuki, Situbondo, itu melaporkan tiga dugaan korupsi yang dipersoalkan. Di antaranya, Rahmat diduga membawa kabur aset daerah berupa kendaraan dinas jenis Sedan Toyota Altis.

Mobil dinas itu tidak dikembalikan mantan wakil bupati itu Rahmat. Padahal Kendaraan dinas tersebut merupakan barang milik daerah yang belum dihapus dan atau dihibahkan kepada yang bersangkutan, seperti yang Djulianus Poernomo dalam memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Djulianus Poernomo juga menuding Rahmat membawa kabur perabotan mebeler rumah dinas wakil bupati yang yang di-

FOTO : BM/EDO FIRMAN

Dituduh Dapat Gratifikasi Rumah, Mantan Wabup Membantah PERSIAPAN: Para tim penilai Pemprov Jatim saat mengunjungi Pemkab Bondowoso.

Dikunjungi Tim Penilai Pemprov Jatim BONDOWOSO (BM) - Dalam rangka kujungan lapangan, pemerintahan provinsi Jawa Timur mengunjungi Pemkab Bondowoso. Dalam kunjungan itu dihadiri dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, Ir Sunoko, sekretaris Daerah Drs Hidayat MSi, Kepala Dinas Pengairan Drs Sukarna Suswandi MM dan jajaran SKPD beserta camat, muspika dan juru air UPTD se-Kabupaten Bondowoso.

Sekda mengatakan saya sangat senang sekali atas kehadiran tim dari provinsi yang telah bersedia hadir ke Kabupaten Bon-

dowoso. “Semoga dalam penilaian nanti Bondowoso menjadi juara satu dari beberapa penilaian yang dilakukan oleh tim dari Pemeritah Jawa Timur. Kami telah berupaya untuk mewujudkan tanaman yang hijau, maka dari itu dalam penilaiaan ini seperti yang kami harapkan,“ ujar Sekda.

“Selama ini Bondowoso tidak pernah mengalami kekeringan, ke depan kami akan terus berupaya agar Bondowoso lebih baik dan masyarakat bisa menikmati seperti harapan kami,” terang Kepala Dinas Pengairan.(diq/edi/dra)

Gelar Festival Muharam 2015 BONDOWOSO (BM) - Dalam rangka memeriahkan tahun baru 1437 hijriyah, Pemkab Bondowoso akan menggelar “ Festival Muharam Bondowoso 2015 “ yang berlangsung14-30Oktober2015. Acara ini merupakan agenda rutin yang digelar tiap tahun untuk menarik perhatian masyarakat secara luas, seluruh potensi kesenian dan budaya akan ditampilkan dengan mengusung tema“Ajang Menggali Potensi Dan Menggelar Prestasi”.

Sekretaris Daerah Drs Hidayat mengatakan ini kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun mulai dari tahun 2009. “Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketujuh.

Tujuan adalah untuk menggali potensi budaya melalui agenda

PROBOLINGGO

festival Muharam yang dilakukan serta menyambut tahun baru Islam,” terang Sekda.

Peluang dan kesempatan akan diberikan kepada masyarakat di festival nanti, promosi potensi budaya adat juga akan ditampilkan.

“Kami akan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat, agar even ini menjadi kesempatan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Kreasi pemuda dan pemudi Bondowoso diharapkan menjadi ajang dalam festival nanti,“ tambah Hidayat.

Rencananya festival dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Perhubungan, Kepala Diskoperindag Humas dam PDE dan seluruh media di Bondowoso.(diq/edi/dra)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Terganjal Rekomendasi Ombudsman soal Larangan

TUNDA: Rencana penertiban alat tangkap ikan ilegal dibatalkan terkait adanya rekomendasi Ombudsman RI

rekomendasi berbeda. Karenanya, bulan lalu pihaknya sempat membahas munculnya rekomendasi. Mulai Polair, TNI AL, Bakesbangpol Linmas,

Dishub, Kantor Pelayanan Perizinan, nelayan sampai tokoh masyarakat pesisir.

Hasilnya, pihak DKP mengaku akan tetap melakukan pen-

ertiban secara preventif. “Kami memutuskan tetap melakukan penertiban. Namun, tidak dilakukan dengan razia atau operasi. Kami lakukan dengan pre-

ventif, kami sosialisasi dan menyamakan persepsi dengan nelayan,” ujarnya.

Selain itu, Ombudsman juga merekomendasikan agar aturan itu baru benar- benar dijalankan dua tahun kemudian atau pada 2016. Tujuannya, memberi kesempatan nelayan dan pemilik kapal menyesuaikan alat tangkap yang digunakan. Sebab, Ombudsman menilai aturan itu tak disertai solusi bagi nelayan yang sudah menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurahman mendukung penuh keputusan yang diambil Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP). Tapi, ia juga menolak jika Permen KP itu tidak diterapkan.

“Satu sisi aturan memang harus diterapkan. Namun, dilakukan dengan cara yang humanis. Permen itu justru melindungi ekosistem laut dan nelayan kecil,” pungkas Wahid.(sip/dra)

FOTO: BM/SUGIANTO

PROBOLINGGO (BM) - Seiring keluarnya rekomendasi Ombudsman RI yang meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 dan 2/2015 tentang Larangan Cantrang ditunda, membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Probolinggo dilema.

Pasalnya, DKP sendiri telah berencana menggelar operasi besar-besaran dengan Polair, TNI AL, Kesbangpol Linmas, Dishub serta penegak hukum lainnya untuk menyita alat tangkap ilegal sebagaimana dilarang dalam Permen KP itu.

Namun, seiring munculnya rekomendasi Ombudsman, operasi itu dibatalkan.

“Akhirnya, kami batalkan, karena kami menghormati rekomendasi Ombudsman tersebut,” ujar Kepala DKP Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi. Disatu sisi wajib melaksanakan permen, di sisi lain Ombudsman mengeluarkan

FOTO:BM/SAIFULLAH

DKP Batalkan Operasi Alat Tangkap Ilegal INOVASI: Rest area Tongas Kabupaten Probolinggo perlu adanya berbagai terobosan guna menghidupkan pusat perbelanjaan oleh-oleh.

Inovasi Pusat Oleh-Oleh di Rest Area PROBOLINGGO (BM)- Guna menghidupkan pusat perbelanjaan oleh-oleh di rest area Tongas, Kabupaten Probolinggo perlu adanya berbagai terobosan. Salah satunya dengan berbagai inovasi.

“Mengembangkan pusat rest area itu perlu adanya inovasi,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko, Jumat (9/10).

Inovasi, sebenarnya sudah dilakukan Pemkab, seperti pembangunan pagar depan, penambahan listrik penerangan dan berbagai fasilitas permainan untuk anak-anak. Adanya penambahan listrik penerangan itu, pengunjung terlihat cukup betah.

“Dalam mengembangkan rest area tidak cukup dibebankan

pada satu dinas saja, tetapi juga memerlukan peran kerjasamanya,” imbuhnya.

Sidik mengatakan, jika rest area Tongas ramai dengan para pengunjung dan tidak menutup kemungkinan nanti akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Itulah sebabnya, penataan bedak perlu dilakukan. Seperti melakukan pergantian pedagang yang tidak aktif menempati bedaknya.

Pusat oleh-oleh rest area itu, sebenarnya tidak hanya menyediakan berbagai produk olahan makanan asli Probolinggo, tetapi juga menyediakan pusat informasi tentang wisata yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Sehingga tidak jarang, rest area Tongas tersebut sering dikunjungi oleh para turis asing.(ugi/sip/dra)

PROBOLINGGO (BM) - Bertempat di ruang komisi DPRD Kota Probolinggo Jumat (9/10) kemarin rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin ketua komisi C, H Agus Riyanto ST dengan didampingi sekretaris Komisi C, Hj Ananingsih dan anggota. Hadir dalam RDP tim Baperjakat, terdiri Kepala Dinas Pertanian, Ir AgustinusYudha Sunatya MM didampin- SATUKAN: Rapat yang membahas penyatuan persepsi terkait kendala di sejumlah SKPD terkait proyek yang dikerjakan yang dipimpin Ketua Komisi gi Kabid dan Kasinya, Kepala Dinas C Agus Riyanto.

Pekerjaan Umum (DPU) Nur khamdani ST MT yang didampingi maupun masih di ULP, baik yang Sunatya mengungkap bahwa ada Kabid dan stafnya, Siti Masitoh bermasalah terkait pekerjaannya 26 proyek infrastruktur yang dikSekretaris BLH kota Probolinggo ataupun administrasinya serta erjakan dengan nilai Rp 5 miliar yang didampingi Kabid, Kasi hing- kendalanya bisa menghambat ke- lebih, namun ada juga pembanlancaran pekerjaannya agar bisa gunan gedung DPP dibatalkan ga stafnya.

Ketua Komisi C, Agus Riyanto disampaikan untuk dicari solusinya. dan diajukan lagi di tahun 2016.

Menyikapi hal itu Kepala Dinas Pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa menyikapi proyek yang sudah berjalan Pertanian Ir Agustinus Yudha Sekretaris BLH Siti menuturkan PERWAKILAN

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Komisi C Gelar RDP Bersama Tim Baperjakat bahwa kegiatan fisik di BLH ada 20 kegiatan dengan nilai Rp 6 miliar lebih dan nilai kontrak Rp 5 miliaran dari anggaran itu masih ada yang belum selesai seperti program biopori karena terbentur dana hibah.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nurkamdani mengatakan untuk bidang pengairan ada 22 kegiatan hampir 99 persen selesai hanya kurang satu di Gabriela, yang baru 47 persen perlu percepatan pengerjaan.“Sementara Bidang Bina Marga sendiri Holcim sudah angkat tangan meski uangnya sudah masuk hal tersebut dipicu terkendala pasir yang bahan bakunya dari Lumajang yang masih sulit,“ tambah Nurkamdani.(ard/fik/adv)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

KABUPATEN MALANG I KOTA MALANG I KOTA BATU

Puluhan Warga Luruk Kantor Kelurahan, Pertanyakan Pendirian Tower PT Telenet

lintas kota

RESAHKAN: Tower milik Telenet Internusa yang jadi masalah karena sejumlah warga tak diberi kompensasi karena dampak tower yang akan merugikan warga setempat.

menanyakan permasalahan kompensasi tersebut dan dari Misnan disarankan untuk mengirim surat ke pihak tower. “Warga telah mengirim surat ke pihak tower namun balasannya tidak sesuai dengan

keinginan warga,” kata Rosyid.

Karena balasan tidak sesuai dengan harapan warga, maka akses jalan menuju tower tersebut ditutup atau disegel owarga dengan harapan supaya ada perhatian

untuk melakukan negosiasi dengan warga.

Dijelaskan juga, dalam hal pendirian tower itu menurutnya memang ada beberapa warga yang tidak setuju. Mereka beralasan terkena imbas apabila tower tersebut roboh. Namun sebagian warga lainnya setuju.

Sementara itu, Lurah Pandanwangi Redi Susanto minta kepada pemilik lahan yang saat itu hadir dan diwakili Winarti warga RT 12 RW 8, putri dari Saidi pemilik lahan agar permasalahan terkait kompensasi dan perizinan segera disampaikan ke pihak PT Telenet Internusa. ”Kelurahan juga sudah berkirim surat ke pihak tower namun tanpa ada pemberitahuan mereka tidak bisa hadir.Kami masih menunggu dari pihak tower karena berada di Jakarta,” kataRedi Susanto dihadapan puluhan warganya.

Lebih lanjut menurut dia, salah satu yang menjadi permasalahan yaitu kekhawatiran warga terhadap keberadaan tower dianggap membahayakan warga setempat di

ISTIMEWA

MALANG (BM) - Puluhan perwakilan warga RT 02 RW 08 Kelurahan Pandanwangi melakukan aksi meluruk Kantor Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jumat (9/10).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan pendirian Tower milik PT Telenet Internusa yang berada di salah satu lahan milik Saidi di Jalan Teluk Bayur RT 03 RW 08.

Warga menuntut perizinan tower agar tidak diperpanjang.

Hal itu, karena izin yang lama sudah berjalan 10 tahun dan berakhir pada 22 Oktober mendatang.

Kedatangan warga akhirnya diterima Luruh Pandanwangi Redi Susanto bersama Kapolsek Blimbing AKP Budi Setiono serta Babinsa setempat.

Rosyid tokoh masyarakat setempat mewakili warga lainnya menyampaikan awal permasalahan ini adanya keluhan warga tentang kompensasi perpanjangan pendirian tower dan kenapa warga RT 02 saat itu tidak dilibatkan.

Saat itu, warga sempat mendatangi Misnan penjaga tower untuk

FOTO:BM/KHOLIL

Tak Ada Kompensasi, Tuntut Perizinan Tak Diperpanjang samping bahaya tingkat radiasi yang tinggi.

“Sepengetahuan kami awal berdirinya pemasangan tower itu desa telah mendapat bantuan berupa kompensasi bangunan Balai RW,” tambahnya.

Dengan adanya permasalahan ini, Redi Susanto akan mempertemukan kembali warga dan pemilik lahan serta PT Telenet Internusa selaku pemilik tower secepatnya.“Saya berpesan, dalam menyelesaikan permasalahan sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah dan kepala dingin sehingga situasi tetap kondusif,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota malang Sulik Lestyowati menyikapi permasalahan yang timbul akibat keberadaan tower. Pemkot menurut dia harus tegas melihat sejauh mana perizinan tower itu apa sudah memenuhi syarat ataukah belum.

“Komisi A akan selalu mendukung pembangunan Kota Malang asalkan pembangunan itu tidak berakibat resahnya masyarakat,” katanya.(lil/nov)

Akibat Tarif Cukai Rokok Tinggi, Target Jadi Tak Terpenuhi MALANG(BM)-GabunganPengusahaRokokIndonesia (Gapri) meminta agar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Malang tak mencari kambing hitam.

Sebab, penyebab target cukai tak terpenuhi itu bukan salah industri hasil tembakau.

Menurut Ketua Gapri Ismanu Soemiran, Jumat (9/10), targetterpenuhiakibattarifcukairokokterlalutinggi.Menurut dia, tarif cukai rokok yang ditetapkan pemerintah sangat memberatkan pengusaha rokok. ”Penetapan tarif yang tinggi itu berdampak pada target penerimaan sektor cukai. Jadi bukan karena pengusaha tidak taat bayar cukai,” kata Ismanu Soemiran saat di Malang. Namun, lanjut dia, tarif cukai yang ditetapkan pemerintah sudah tidak mampu lagi ditanggung pengusaha. Makanya, dia tak yakin target penerimaan dari sektor cukai bisa terealisasi.

Dia contohkan, KPPBCTipe Madya Malang. Menurut dia, tahun ini dipastikan gagal memenuhi target penerimaan cukai itu. ”Lihat saja, sudah mendekati penghujung tahun, realisasi penerimaan target cukai cuma 40 persen.

Saya tak yakin itu bisa mencapai 100 persen,” papar dia.

Tragisnya, terang dia, KPPBC Malang lebih senang menyalahkan industri hasil tembakau (IHT) atas kegagalan mencapai target tersebut. Lina Andriani, dari bagian Pelayanan dan Informasi KPPBC Malang menyatakan, dari 101 pengusaha rokok yang terdaftar di kantornya banyak di antaranya yang tidak bayar pajak.

Bahkan, Lina juga menuding adanya pemalsuan pita cukai. Menurut Ismanu, hal itu bukan karena pengusaha tak taat bayar pajak. Akan tetapi, papar dia, karena kebijakan cukai sejak beberapa tahun belakangan ini salah arah. Karena itu, KPPBC Malang selaku pemungut cukai, kata dia, seharusnya tidak menggunakan kacamata kuda dalam mencermati kegagalan meraih target. Seharusnya melihat akar masalah secara utuh.

Kalau pejabat di KPPBC Malang itu menuding pengusaha sebagai penyebabnya, berarti mencari-cari kesalahan yang ada dipermukaan saja. Dia menjelaskan, sesuai catatan GAPPRI, akar masalah susahnya memenuhi target penerimaan cukai itu lantaran daya beli perokok sudah mencapai titik optimal. (lil/nov)

Anggota Komisi VII DPR RI, Kunjungi Tosan di RSSA dan Beri Sumbangan

Universitas Brawijaya Raih Gelar Juara Umum di Pimnas ke-28 FOTO:BM/KHOLIL

MALANG (BM) - Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Malang Raya Totok Daryanto ikut menjenguk Tosan, korban penganiayaan tambang pasir besi di Lumajang, Jumat (9/10) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Dalam kunjungannya itu, Totok sempat berbincang dengan Tosan di Ruang 12 ICU tempat di mana Tosan dirawat dan menanyakan kondisi kesehatannya. “Alhamdulillah kondisi Pak Tosan sudah membaik ada semacam keajaiban. Sebetulnya beliau sudah diperbolehkan pulang namun menunggu kondisinya pulih benar,” kata Totok Daryanto didampingi Wakil Direktur RSSA Budi Siswanto.

Selain itu, kata dia pihaknya juga memberikan motivasi untuk sabar dan terus berjuang untuk selalu menjaga lingkungan. Namun yang terpenting dengan peristiwa Lumajang ini diharapkan bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang akan membuka tambang, karena pejuang lingkungan hidup itu selalu ada dimana-mana. ”Siapapun entah itu investor, pemda atau aparat keamanan harus bener-bener memerhatikan lingkungan,” tegasnya.

Menurutnya, hukum harus ditegakkan dalam peristiwa Lumajang karena ekspos media sudah membantu memberikan pendampingan untuk membuka kasus ini. Siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi yang sesuai hukum.

Menanggapi adanya DPRD Lumajang yang terlibat, Totok menyatakan tugas polisi untuk mengungkapnya dan polisi harus serius mengusut peristiwa ini dengan tuntas. ”Polisi tidak boleh main-main dengan peri-

HARUS DIPERINGATI: Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Malang Raya Totok Daryanto didampingi Wakil Direktur RSSA Budi Siswanto saat kunjungi Tosan.

tiwa ini siapapun yang terlibat harus dihukum,” tegas politisi PAN tersebut.

Sementara, peristiwa Salim Kancil harus dicatat jika perlu diperingati tiap tahunnya di Jawa Timur atau Walhi biar masyarakat mengetahui ada aktivis lingkungan hidup yang diperlakukan semena-mena dan ini tidak boleh terjadi lagi.

Totok mengingatkan kepada berbagai pihak, baik investor, pemerintahan dan aparat keamanan. ”Semua pihak harus benar-benar memerhatikan terhadap lingkungan hidup,” ucap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V ini.

Dia juga mengatakan, evaluasi izin tambang pasir besi di Lumajang merupakan

wewenang Pemprov. “Gubernur harus turun tangan dan tambang ilegal segera ditutup, peristiwa Lumajang ini termasuk peringatan,” tegasnya.

Sementara itu, selain membesuk Tosan, Totok yang berssal dari Dapil V Malang Raya ini juga memberikan sumbangan sebesar Rp 5 juta kepada keluarga Tosan. (lil/nov)

MALANG (BM)- Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi dalam rangka penertiban pedagang helm di sepanjang Jalan Trunojoyo Brantas Kota Malang, Jumat (9/10).

Dipimpin perwira II Kasi Kerjasama Ketertiban Umum (Tibum) puluhan petugas melakukan sosialisasi ke pedagang helm. Hal ini, bertujuan untuk penghalauan danmemberikan pengertian kepada pedagang setempat.

Selanjutnya, mulai besok atau hari ini Sabtu (10/10), akan dilakukan penertiban. “Penertiban ini merupakan permintaan dari PJKA selaku pemilik lahan yang mereka tempati, agar pedagang tidak menjual dagangannya di sepanjang jalan trotoar,” kata Jose

FOTO:BM/KHOLIL

Minimalisir Kecelakaan, Satpol PP Tertibkan Pedagang Helm di Jalan Trunojoyo

PENERTIBAN: Perwira II Kasi Kerjasama Ketertiban Umum (Tibum) Jose Belo saat melakukan sosialisasi terhadap pedagang helm untuk meminimalisir kecelakaan.

Bello, kemarin.

Lebih lanjut menurut dia, ke depannya penertiban ini terus di-

laksanakan agar fungsi trotoar berjalan sebagaimana mestinya. “Trotoar itu kan untuk pejalan kaki

gak boleh digunakan untuk berdagang,” tegasnya.

Hal itu, sudah sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012,makanya menurut dia Satpol PP setelah melakukan sosialisasi akan melanjutkan dengan tindakan tegas.Tentu hal itu harus sesuai dengan prosedur tetap (protap). Dijelaskan, sepanjang Jalan Trunojoyo tepatnya daerah Brantas dikatakan dia sering terjadi kecelakaan disebabkan salah satunya adanya aktivitas penjualan helm.

“Ini kan membahayakan para pengguna jalan.Mangkanya kami akan terus selalu menertibkan mereka agar tingkat kecelakaan bisa teratasi,”paparnya.

Sementara itu, Suadi (39), seorang pedagang helm yang memiliki kios di depan Ocean Garden

menyikapi penertiban ini dengan biasa saja. Karena dia selama ini sudah melakukan penjualan sesuai dengan ketentuan.

“Dagangan saya dari dulu ya seperti ini mas. Cuma saya taruh di dalam kios.Memang kadang ada barang di trotoar tapi itu cuma sebentar karena barangnya baru saja datang,” katanya.

Suadi merupakan warga Muharto Gang VII. Dia sudah berjualan di kios setempat semenjak tujuh tahun lalu. Dia sehari bisa menjual 10-15 helm dengan keuntungan per helm sekitar Rp 5- Rp 15 ribu. “Saya cuma mengambil keuntungan sedikit saja supaya barang dagangan cepat laku. Harga termurah Rp 65 ribu dan termahal Rp 1 juta itu jenis helm INK,” pungkasnya. (lil/nov)

BATU (BM) - Para tokoh masyarakat di Kota Batu bakal gelar Pasar Rakyat Akbar.

Pagelaran itu sebagai ajang silaturahmi tersebut akan melibatkan penggemar batu mulia dan permata, bonsai, burung hias pusaka dan para perupa se-Malang Raya. ”Pelaksanaannya mulai pekan depan.

Itu melibatkan para tokoh Kota Batu. Jadi bakal meriah,” kata Syarief Hidayat yang diamini Ustad Junaidi, Jumat (9/10).

Pasar Rakyat Akbar itu akan digelar di area Batu Tourism Center (BTC) di Jalan PERWAKILAN

Kartini Kelurahan Ngaglik Kota Batu. Menurutnya, dalam gebyar akbar tersebut yang diutamakan akan memamerkan potensi masyarakat Kota Batu. ”Itu terutama terkait UKM dan produkproduk unggulan yang ada di Kota Batu.

Ini pasti meriah dan heboh,” ujar pelopor gebyar akbar tersebut.

Selain itu, jelas Syarief dari beberapa para tokoh yang tergabung sebagai motor dalam agenda gebyar tersebut,dalam pelaksanaannya pameran yang dimaksud ren-

cananya selama 14 hari. Dan ini,menurut dia,tidak hanya sekadar untuk semata-mata pameran itu saja. Tujuan lain untuk menggairahkan usaha UKM dan potensi masyarakat Kota Batu yang ada.

Dengan demikian, untuk menjalin silaturahmi para penghibur, tanaman hias, batu mulia, pusaka dan burung hias.

Menurutnya, yang selama ini kurang mendapat kesempatan untuk menampilkan koleksi koleksi nya mereka kepada masyarakat umum. (gus/nov)

FOTO: BM/AGUS

Para Tokoh Masyarakat Bakal Gelar Pasar Rakyat Akbar

Tokoh masyarakat Syarief Hidayat salah seorang pelopor pagelaran Gebyar Akbar.

MALANG (BM)- Universitas Brawijaya (UB), kembali meraih gelar juara umum pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-28 tahun 2015. Kepastian itu diperoleh setelah panitia mengumumkan di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (9/10).

Menurut staf Humas UB pada Pimnas kali ini pada bidang presentasi UB meraih empat medali emas, empat perak, dan empat perunggu. Untuk poster meraih enam medali emas, dua perak, dan empat perunggu.

Posisi kedua diraih Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan perolehan sebagai berikut presentasi dengan rincian dua medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu. Untuk poster meraih dua medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu.

Adapun posisi ketiga diraih Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan rincian untuk presentasi meraih empat medali emas, tiga perak, dan satu perunggu. Pada penilaian poster UGM tidak meraih medali emas, namun memperoleh satu perak dan lima perunggu. (lil/nov)

Hanya 4 Koperasi yang Bersedia Bentuk Unit Berbadan Hukum BATU (BM) - Sesuai surat edaran Menteri Koperasi soal badan usaha ternyata kurang direspon. Sebab dari 20 koperasi yang di Kota Batu hanya ditargetkan tujuh UKM atau koperasi yang berbadan hukum.

“Dari tujuh koperasi itu hanya 4 Koperasi yang bersedia membentuk unit yang berbadan hukum CV. Lainnya masih mikir-mikir,” terang Dra Indah Dewi Nurhayati MM AK CA dari Klinik Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Jumat (9/10).

Menurut dia, Koperasi yang ada di Kota Batu masih enggan untuk mengikuti imbauan Kementrian Koperasi dan UKM. Padahal, edaran tersebut melalui seluruh Gubernur di Indonesia. Menurutnya, indikator keengganan untuk membentuk unit berbadan hukum PT ataupun CV itu terlihat dari jumlah koperasi yang bersedia untuk membentuk unit berbadan hukum ini sangat minim.

Maka dari itu, tandas dia sebenarnya Kota Batu ini ada puluhan koperasi yang bisa membentuk badan hukum PTmaupun CV namun realisasinya yang bersedia sangat minim sekali.

Dengan demikian, masih kata Indah kondisi ini tidak sesuai dengan iklim usaha dan semangat pengusaha di Kota Batu yang begitu besar. Oleh karena itu,semestinya koperasi yang mau membentuk badan hukum CV lebih dari 4 koperasi.

Namun semua itu tergantung pada kesiapan koperasi itu sendiri serta muncul kegamangan pada pengurus koperasi yang pada akhirnya dari jumlah 7 Koperasi yang mengurus badan hukum CV, lantas 3 koperasi dari tujuh koperasi itu memilih mundur.

“Sekarang koperasi tersebut sudah mulai konsen untuk kita bina untuk ekspor,” papar Indah saat pelaksanaan Bimbingan Pengawasan Koperasi di Diskoperindag Kota Batu. (gus/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Ratusan Warga Dua Desa Gelar Unjuk Rasa ke Pengelola Jalan Tol

Protes Pembangunan Jembatan Layang karena Bahayakan Warga JOMBANG (BM) - Ratusan Warga Desa Kedunglosari dan Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, menggelar aksi ujuk rasa memprotes pembangunan fly over (jembatan layang) di Jalan tol sesi II Jombang-Mojokerto yang menghubungkan dua desa tersebut.

Masyarakat menilai pembangunan underpass tersebut tidak sesuai dengan keinginan warga dan dinilai membahayakan. “Dilihat dari lebar dan kemiringan bangunan sudah tidak sesuai dan hanya bisa dilalui satu kendaraan saja.

Bahkan di jalan menuju underpass tersebut sering terjadi kecelakaan,” ujar Purwati (35) seorang warga Kedunglosari, Jumat (9/10).

Purwanti menambahkan, masyarakat berharap agar pembangunan fly over tersebut diperbaiki serta diperlebar agar mampu dilintasi truk untuk bersimpangan, serta diperpajang titik kemiringan menuju underpass tersebut.

“Masyarakat ingin titik kemiringan tersebut diperbaiki agar tidak terlalu cu-

ram, dan jalur tanah diperkeras sepanjang 221 meter ke utara selain itu seharusnya jalan juga diaspal sehingga tidak berupa tanah seperti ini,” imbuhnya.

Hal serupa, juga diungkapkan Warjito tokoh masyarakat setempat. Dalam penuturannya dirinya menuntut agar pihak kontraktor jalan tol (PT MHI) untuk secepatnya memerbaiki jalan yang rusak sehingga bisa digunakan warga.

“Karena kita menuntut sudah hampir satu tahun namun belum juga terealisasi sehingga kami sengaja melakukan unjuk rasa ini,” paparnya.

Selain itu, dirinya dan warga mengancam jika dalam jangka sepuluh hari tidak segera dilakukan mereka akan blokade pembangunan jalan tol ini, sampai tuntutan dipenuhi. “Jadi tidak hanya jalan saja yang dibenahi lampu penerangan juga harus diberi, karena jika malam jalan di sekitar sini minim penerangan sehingga membahayakan warga yang melintas,” papar pria 55 tahun tersebut.

Satpol PP Gelar Razia, Amankan 5 Anjal dan Bayi 9 Bulan FOTO:BM/PRAYOGI

TUNTUT: Ratusan Warga Desa Kedunglosari dan Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang saat demo memprotes pembangunan fly over.

Setelah lama berorasi akhirnya pihak pemerintahan desa serta kecamatan dan pihak PT HMI memberikan kesepakatan untuk segera membangun jalan tersebut, dalam perjanjian itu disebutkan beberapa kesepakatan yaitu, jalan sebelah utara segera diperbaiki.

Sementara untuk ukuran jalan lebarnya hingga bisa dilewati dua truk sekaligus.Yang ketiga jika pembangunan jembatan tersebut tidak sesuai dengan

keinginan warga maka warga bisa membongkar bangunan tersebut.

Wor Windari selaku Camat Tembelang yang membacakan isi kesepakatan, juga membeberkan bahwa jalan yang ada di sebelah selatan tepatnya yang berada di wilayah Desa Tampingmojo harus membutuhkan waktu yang panjang karena masih harus ada tahap pembebasan tanah,” ujar Windari. (aan/nov)

Kontribusi TMMD Membangun Daerah Bisa Selaras dengan Visi Pemkab MOJOKERTO (BM) – Optimalisasi pembinaan wilayah demi menciptakan stabilitas politik di daerah menjadi penting bagi pemerintah daerah dalam menjalin koordinasi dengan elemen terkait. Salah satunya, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa (MKP) menjelaskan TMMD Kabupaten Mojokerto perkembangan dan kontribusinya dalam membangun daerah, bisa berjalan selaras dan kompak dengan visi misi Kabupaten Mojokerto yang terus berbenah di segala sektor baik fisik atau non fisik.

“Partisipasi TMMD dapat dirasakan manfaatnya, terutama menghadapi situasi dan

dinamika politik yang naik-turun menjelang pilkada” ujarnya.

Bupati yang segera mengakhiri masa jabatannya pada 18 Oktober tahun ini, membeberkan peta kekuatan TMMD di Kabupaten Mojokerto. Termasuk dana bantuan yang dimiliki mencapai Rp 2 miliar. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dari daerah di luar Kabupaten Mojokerto yang berkisar di angka Rp 400 jutaan.

“Dana yang ada harus diserap dan digunakan tepat sasaran. Berdasarkan laporan, koramil Kecamatan Dawarblandong kondisinya perlu diperbaiki dan direnovasi.

Kantor Polsek Dlanggu juga terpantau dalam kondisi yang kurang maksimal dan sempit.

FOTO:BM/PRAYOGI

HARUS TEPAT SASARAN : Bupati MKP saat membuka rakor tentang pembinaan wilayah.

Jika ada kemungkinan untuk direlokasi, mohon segera koordinasi yang tepat,” harap MKP. Ditambahkan MKP, kantor polsek dan koramil Kecamatan

Mojoanyar sudah lebih dulu direnovasi. “Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa dilaksanakan lebih merata lagi ,” katanya.

Menyinggung tentang dana yang nilainya cukup besar tersebut, MKP mengimbau agar dana bisa dikelola dengan benar dan sesuai peraturan. Bagi camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menemui ganjalan dan keraguan, bupati menyarankan untuk berkonsultasi dan minta pendampingan pihak yang berwenang.

“Bagi camat dan SKPD yang terganjal kendala atau masih ragu-ragu dalam menjalankan distribusi dan alokasi anggaran yang sesuai dengan aturan berlaku, bisa berkonsultasi terlebih dahulu dan pendampingan pada pihak yang terkait,” instruksi Bupati MKP. (gie/ nov/adv)

JOMBANG (BM) – Keresahan warga sekitar Simpang Tiga Mojongapitatasmaraknyaanakjalanan (anjal) yang sering meminta uang akhirnya direspon petugas Satpol PP Kabupaten Jombang.

Jumat (9/10), sekitar pukul 11.00, petugas menggelar operasi dan berhasil mengamankan sejumlah anjal. Sebanyak lima anjal, plus satu bayi berusia sembilan bulan dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan.

Kasi Operasi Satpol PP Kabupaten Jombang Ali Arifin menyatakan sejatinya jumlah anak jalanan yang mangkal di sekitar Simpang Tiga Mojongapit ada 25 orang. “Razia ini untuk merespons keluhan warga. Ada 25 anjal di lokasi itu tapi yang bisa ditangkap petugas hanya lima orang. Selebihnya melarikan diri,” katanya.

Penanganan lebih serius diberikan petugas kepada salah satu anak gelandangan yang bernama Muhammad Farid (21), karena membawa bayi berusia sembilan bulan saat mengamen. “Ada seorang bayi

yang ikut diamankan petugas berusia sembilan bulan. Pemeriksaan berlangsung di kantor hingga datang seorang perempuan yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut,” tambahnya.

Perempuan tersebut bernama Ayu Srigati (18), asal Desa Sambirejo Kecamatan Jogoroto. Namun petugas tak langsung percaya meski ada perempuan yang mengaku sebagai ibu dari bayi itu. “Untuk membuktikan kebenaran identitas bayi, kami akan proses lebih lanjut. Ini dilakukan untuk mengetahui dari mana bayi tersebut berasal,” imbuh Ali. Langkah yang bakal dilakukan Satpol PP adalah mendatangkan kepala desa dan perangkat asal Desa Sambirejo. Selain itu, Ali juga menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memastikan dari mana bayi tersebut berasal.

“Seluruh anak jalanan plus seorang bayi akan kita amankan di kantor sampai identitas mereka diketahui secara jelas,” pungkas Ali. (aan/nov)

FOTO:BM/AAN

DIDATA : Petugas Satpol PP Kabupaten Jombang saat mendata lima anjal dan seorang bayi yang masih beryusia 9 bulan.

KEDIRI RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

Pelayanan Disnakertrans Mendadak Sepi dan Dikeluhkan Warga

Seluruh Pegawainya Sedang Outbond ke Yogyakarta KEDIRI (BM) - Kondisi tak seperti biasanya terjadi di Kantor Disnakertrans, yang bertempat di Jalan Airlangga Kota Kediri. Ini mendadak pelayanan yang diberikan mandek pada Jumat ( 9/10).

Usut punya usut, ternyata para pegawai setempat pergi mengikuti kegiatan outbond di wilayahYogyakarta sejak Kamis (9/10). Karena sepi dan tak ada pelayanan, membuat warga protes.

Karena warga yang bermaksud melakukan pengurusan ketenagakerjaan di Dinas tersebut kecele. ”Jujur, kami sebagai warga kecewa masak pelayanan kok tutup, dan hanya bagian kantor induk berlakang saja yang buka. Ternyata pegawainya informasinya ngelencer,” kata Basuki, seorang warga Kota Kediri.

Dikonfirmasi perihal hal itu, Sigit Rahardja, Sekretaris Disnakertrans Kota

FOTO : BM/BUDI ARYA

SEPI MELOMPONG : Pelayanan Kantor di Disnakertrans yang tanpa aktivitas karena seluruh pegawainya sedang melakukan kegiatan outbond ke Yogyakarta.

Ngaku Anggota Densus 88, Rampas Truk KEDIRI (BM) - Mengaku sebagai anggota Densus 88, sebanyak 8 orang merampas sebuah truk dan kasusnya saat ini masih dalam penanganan pihak kepolisian, Jumat ( 9/10), pagi.

Kejadianitubermula,saat AnangBaskorowarga Kecamatan Gedek Mojokerto, bersama Karyono temannya sedang menurunkan muatan paving di tempat parkir Puskesmas Mrican Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Tak berselang lama, muncul 8 orang tidak dikenal dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, yang berdasarkan keterangan korban bernopol AG 1988 RT, langsung menghampiri Anang dan Karyono dengan mengaku dari anggota Densus 88.

Kemudian, 4 orang pelaku mengajak Anang mengendarai mobil Toyota Avanza dan disuruh menandatangani berita acara penyerahan truk tersebut. Hingga akhirnya, Anang diturunkan di depan Mall Ramayana Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri. Sedangkan 4 pelaku lainnya mendorong Karyono keluar dari truk lalu membawa truk ke arah selatan. Atas kejadian tersebut selanjutnya Anang melaporkan ke Polresta Kediri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasubbag Humas Polresta Kediri AKP Anwar Iskandar mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus itu. (bud/nov) PERWAKILAN

Kediri, enggan mengangkat selularnya saat dihubungi Berita Metro. Akan tetapi, yang bersangkutan hanya menjawab melalui SMS bahwa kegiatan yang dilakukan Disnaketrans bukannya ngelencer melainkan kegiatan kedinasan berupa outbond. “ Pelayanan di Disnaketrans tetap berjalan kok dan kita mendatangi Yogyakarta dalam rangka outbond untuk peningkatan SDM di masingmasing bidang. Juga peningkatan pendidikan dan juga pelatihan penunjang,” kata Sigit melalui SMS-nya.

Terpisah Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan, mengatakan,

pihaknya memang kesulitan saat menghubungi Kadisnakertrans maupun sekretarisnya.

Niatannya ingin menanyakan keluhan masyarakat perihal pelayanan yang mandek lantaran diitinggal para pegawainya ke luar Kota. “ Kami masih kesulitan saat menghubungi pihak Disnakertrans untuk melakukan klarifikasi perihal pelayanan yang mandek sesuai keluhan masyarakat. Namun, beberapa jam kemudian, melalui Pak Sigit Rahardja Sekretaris Disnakertrans memang melakukan kegiatan Outbond di Yogyakarta,” katanya. (bud/nov)

Sesosok Mayat Bertato Ditemukan di Area Persawahan KEDIRI (BM) - Sesosok mayat pria bertubuh tambun ditemukan di area persawahan di tepi Jalan Raya Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, tepatnya di depan SPBU Pagu, Jumat (9/10), pagi .

Saat ditemukkan, kondisi mayat sudah dalam kondisi membusuk dan terdapat sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Nur, salah satu warga mengatakan, saat ditemukan, kondisi mayat dalam posisi sujud.

Ditambah lagi, pakaiannya sobeksobek dan terdapat luka lecet-lecet dan sejumlah luka di badannya serta di bagian paha kanan kirinya. “Lakilaki ini bertato di lengannya dan postur korban, dengan ciriciri, tubuhnya tambun dan usianya sekitar 20 tahun. Menurut informasi dari warga, korban berasal dari wilayah Kecamatan Kunjang,” katanya.

Sementara, petugas kepolisian dari Polsek Pagu dan Tim Identifikasi

Polres Kediri yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Polisi menemukan 2 pasang sandal berwarna merah dan satu botol bensin di sekitar tubuh korban yang diduga bernama Arif Ronianto.

Polisi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Kota Kediri. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban. (bud/nov)

Korban Ternyata Pelajar SMK Kelas 3, yang Pergi dari Rumah sejak Kamis KEDIRI (BM) - Mayat pria yang ditemukan warga tewas di kebun tebu Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, memang bernama Arif Riyanto (17) bukan berusia 20 tahun.

Korban merupakan pelajar SMK kelas 3 warga Dusun Wangkal, Desa Tengger, KecamatanKunjang,Kabupaten Kediri. Kepastian korban adalah Arif setelah pamannya yang bernama Sukirno (40), warga Desa Tengger

melihat sendiri kondisi korban.

“Benar Arif merupakan keponakan saya yang masih pelajar kelas 3 SMK,” ungkap Sukirno kepada Surya di Mapolsek Pagu, Jumat (9/10).

Dari penjelasan Sukirno diketahui bahwa Arif sudah meninggalkan rumah sejak Rabu (7/10), malam.

Korban pergi naik sepeda motor bersama 4 temannya. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP M Aldy Solaeman yang memimpin penyelidikan kasus

temuan mayat menyebutkan petugas masih meminta keterangan saksisaksi.

“Dari penjelasan keluarganya, korban memang meninggalkan rumah pada Rabu (7/10) malam.

Sejak itu korban belum kembali,” jelasnya.

Saat ini petugas telah membawa mayatnya ke RS Bhayangkara untuk divisum untuk mengetahui penyebab kematiannya. (bud/nov)

FOTO : BM/BUDI ARYA

DISELIDIKI: Petugas saat melakukan olah TKP atas penemuan mayat yang diduga bernama Arif Ronianto, Jumat (9/10).

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

Dana Aspirasi, DPR Tak Sepakat Hasil Audit BPK SAMBUNGAN HALAMAN 1

Laporan...

“DarilaporanBPKini,kamikaji lagi dan dapat disimpulkan bahwa Kemenkeu merupakan kementerian paling merugikan negara, dengan total Rp 111,57 miliar. Ini berarti pengeluaran Kemenkeu dengan nilai tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka,” kata Apung saat konferensi pers di Kantor Fitra, Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

Posisi selanjutnya sebagai kementerian paling merugikan negara diduduki oleh KementerianHukumdanHakAsasiManusia sebesar Rp 32,45 miliar; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 19,30 miliar; Kementerian Perhubungan Rp 16,35 miliar; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 11,49 miliar.

“Ini berarti tata kelola keuangan kementerian tersebut tidak bagus. Ternyata justru Kemenkeu yang paling tidak bagus dalam mengelola keuangannya,” kata Apung.

Sementara itu, lima kementerian yang paling berpotensi merugikan negara, yaitu Ke-

menterian Sosial Rp 267,95 miliar; Kemenkeu Rp 248,41 miliar; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 218,94 miliar; Kementerian Pertanian Rp 65,33 miliar; dan Kementerian Luar Negeri Rp 8,21 miliar.

“Ini berarti sudah ditemukan ada kerugian negara di kementerian tersebut namun masih ditunggu pertanggungjawabannya,” tutur Apung.

Bukan hanya dapat‘nilai merah’ dalam dua laporan itu, Kemenkeu juga menduduki peringkat teratas dalam rapor buruk kekurangan penerimaan negara.

Tercatat ada lima kementerian yang dapat nilai buruk dalam laporan tersebut, yaitu Kemkeu Rp 3,745 triliun; Kementerian ESDM Rp 358,64 miliar; Kementerian Tenaga Kerja Rp 116,23 miliar; dan Kementerian PUPera Rp 16,36 miliar. “Berarti masih banyak perusahaan yang belum ditarik pajaknya oleh Kemenkeu,” ujar Apung.

Apungberpendapat,temuanini harusditindaklanjutiolehPresiden JokoWidododenganmengevalua-

si kinerja menteri Kabinet Kerja.

Penegakhukumjugaharusmemproses temuan BPK tersebut.

“Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus memanggil kementerian-kementerian dan mempertanyakanmengapasampai merugikan negara. BPK juga harus independen, apalagi melihat anggotanya sekarang banyak yang bekas politisi,” kata Apung.

Dia menyayangkan telah dibubarkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) beberapa bulan lalu. Padahal BAKN dapat menindaklanjuti penyimpangan yang berujung pada kerugian negara tersebut.

“Dulu bisa langsung diusut BAKN. Sekarang karena sudah tidak ada BAKN, kerugian negara cenderung didiamkan begitu saja. Sudah dilimpahkan ke polisi tetapi belum tentu ditindaklanjuti,” katanya.

Dalam IHPS I 2015 juga ditemukan permasalahan terkait Dana Aspirasi DPR RI. Lembaga legislasi ini dianggap belum memadai soal pelaporan kegiatan dalam menggunakan dana belanja barang juga operasional. Realisasi belanja operasional lainnya berupa kegiatan

penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen oleh Anggota DPR RI 2014 sebesar Rp 632.610.000.000.

“Anggota DPR belum didukung laporan kegiatan yang memadai,” kata Manajer Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi yang merilis temuan mereka atas hasil kajian audit BPK semester I 2015 yang diberi judul “Nawacita Masih Belum Nyata”, Jumat (9/10).

Menurut Apung, dari hasil pemeriksaan diketahui, pertanggungjawaban dana aspirasi hanya berupa kwitansi tanda terima uang dan surat pernyataan dari anggota DPR. Hal itu dianggap bukan bentuk pertanggungjawaban yang layak bagi sekelas lembaga DPR RI. “Kwitansi dan surat pernyataan dari anggota DPR hanya itu, yang merupakan bukti saat pencairan dana aspirasi. Atau itu bukti yang diberikan sebelum kegiatan dilakukan,” ujar Apung.

Dari data terkait realisasi Dana Aspirasi yang diberikan anggota DPR RI, untuk kunjungan reses, empat kali setahun dianggarkan Rp 352,8 miliar dengan realisasi

Korban Sudah Berjatuhan, Janji Masih Ditebar SAMBUNGAN HALAMAN 1

Dua ...

Jokowi mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Luhut B Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei sudah berada di Sumsel untuk mengurus kedatangan pesawat bantuan negara asing.

Menurut Presiden, bantuan pesawat-pesawat dari luar negeri yang sudah dipastikan adalah dari Malaysia, Singapura, Rusia dan China. “Dalam sehari-dua hari (bantuan) sudah masuk dan langsung fokus melakukan konsentrasi ke Sumsel karena asap masuk dari sana,” kata Presiden Jokowi. Selain itu, mengantisipasi bencana serupa di masa mendatang, pemerintah berencana membeli pesawat khusus untuk penanganan bencana kebakaran (water bombing). “Minimal tiga pesawat yang memiliki kapasitas besar, minimal dapat menjatuhkan air 12 ton,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang ikut dalam rombongan presiden, membeberkan luas kebakaran lahan dan hutan tahun ini mencapai sekitar 1,7 juta hektar. “Itu di Sumatera dan Kalimantan saja, belum di

wilayah lainnya,” kata Siti Nurbaya. Luasnya lahan yang terbakar itu jadi jawaban mengapa kabut asap yang sudah menyebar hingga ke Thailand, sulit diatasi dalam waktu cepat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang menyertai kunjungan, memperkuat pernyataan Jokowi. Sepanjang SeptemberOktober, titik hotspot di Riau sedikit bahkan nihil karena itu dia berani menyebut penanganan karhutla terkendali. Kendati penderitaan warganya jadi isu nasional, Arsyadjuliandi menyebut asap pekat yang melanda kiriman dari provinsi tetangga.

“Di Riau nihil. Kebanyakan hotspot di wilayah Sumsel dan Jambi. Asap yang ada di Riau pun karena keadaan alam, angin yang berembus itu membawa kabut asap ke Riau,” katanya.

Namun bencana itu sudah terlanjur membawa korban jiwa.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, lebih dari 15 bayi terkena Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), lima di antaranya dilaporkan meninggal dunia akibat terpapar asap.

“Banyak sekali data yang masuk ke posko layanan pengaduan KPAI, lebih dari 15 bayi mender-

ita ISPA dan sudah keracunan dan lebih dari lima bayi yang sudah dinyatakan meninggal akibat asap tersebut,” kata Erlinda, Kepala Divisi Sosialisasi KPAI, di Gedung KPAI kemarin.

Erlinda meminta Pemerintah RI bertanggung jawab atas pelanggaran atas hak anak yang telah dilakukan. “Kita juga meminta dengan sangat kepada Kementerian Kesehatan bahwa mereka juga wajib bertanggungajwab tidak hanya memberikan masker, tapi masker yang dibutuhkan secara kesehatan bukan masker yang biasa saja yang cuma menutup, tapi partikel bahaya masih bisa masuk ke dalam rongga pernapasan dan lainnya, terutama kepada bayi,” katanya.

Erlinda mengatakan, seharusnya bayi-bayi di daerah yang terpapar bencana asap dievakuasi ke tempat-tempat yang aman, seperti rumah sakit yang memang menyediakan fasilitas kesehatan jika diperlukan.

KPAI berencana akan menghadap Presiden Jokowi demi mengkampanyekan perlindungan kesehatan anak Indonesia yang bebas dari asap.

Bantuan Asing Terkait bantuan asing, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, tembu-

san dari Kementerian Luar Negeri memang ada lima negara yang mengirimkan bantuan dengan tambahan Australia.

“Hingga Jumat baru Singapura dan Malaysia yang menyampaikan bentuk bantuan dan persiapan pengirimannya. Kemenlu masih menunggu kepastian bantuan dari tiga negara lainnya,” ujar Sutopo.

Sutopo merinci, Singapura mengirimkan1helikopterChinook beserta Bambi Bucket yang mampu membawa air 5.000 liter, satu pesawat Hercules C-130 berisi 42 personel pemadam kebakaran dari Badan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF), kru dan peralatan.

Sedangkan Malaysia sedang menyiapkan pengiriman satu pesawat Bombardier CL415 water bombing dan satu pesawat Hercules C-130 yang mengangkut kru, peralatan pemadaman kebakaranhutandanlahan,dansatu helikopter kecil untuk survei dan memandu pemboman air. Semua bantuan akan difokuskan pada pemadaman di wilayah Sumsel bersama tim dari dalam negeri. BNPB akan menambah helikopter water bombing. Selain itu juga dikerahkan 3.694 personil tim gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni dan lainnya. TNI dan Polri akan menambah kekuatan untuk operasi di darat. (dbs/at/epe)

Freeport Butuh Kepastian Gelontorkan 17,3 Miliar Dolar AS SAMBUNGAN HALAMAN 1

Kontrak ...

Menteri ESDM Sudirman Said bahkan mengatakan, kelanjutan investasi Freeport di Papua akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional. Sedangkan, Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc James R Moffett menyatakan,pihaknyasenangdengan jaminan hukum dan fiskal dari PemerintahIndonesia.“Kamiberharapmelanjutkankemitraandan rencana investasi jangka panjang kamiuntukmemajukanekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM juga sudah menyatakan akan memperpanjang izin op-

erasi Freeport di Papua selama 20 tahun. Kepastian kelanjutan operasi selama 20 tahun tersebut menyusul persetujuan Freeport mempercepat perubahan rezim kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021.

Kalau percepatan IUPK itu bisa dilakukan pada 2015, maka dengan diperpanjang 20 tahun, kontrak Freeport akan berakhir 2035. Pertemuan Menteri ESDM Sudirman Said dengan Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffet dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin juga me-

muat pertimbangan pemberian kelanjutan operasi kepada Freeport setelah 2021. Freeport membutuhkan kepastian sebelum menggelontorkan investasinya sebesar 17,3 miliar dolar AS yang terdiri atas 15 miliar dolar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta 2,3 miliar dolar untuk smelter.

Pengembalian investasi yang rencananya digelontorkan mulai 2015 itu, diprediksi kembali jauh setelah kontrak habis 2021.

Perubahan rezim pengelolaan tersebut merupakan terobosan hukum tanpa melanggar UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan perpanjangan operasi bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Pasal 169b UU Minerba menyebutkan, semua rezim KK harus diubah menjadi IUPK. Freeport yang akan habis kontrak pada 2021, sesuai UU Minerba, baru bisa mengajukan perpanjangan 2019.

Di sisi lain, Freeport membutuhkan kepastian kelanjutan operasi untuk pengembalian investasinya. Atas persoalan tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan percepatan perubahan rezim KK menjadi IUPK sebelum 2021. “Pada pertemuan hari ini, Freeport menyatakan setuju KK diubah menjadi IUPK,” kata Menteri ESDM. “Kalau KK, kedudukan investor setara dengan negara. Tapi, kalau IUPK, maka kapan-kapan bisa dicabut,” ujarnya. (at/epe)

Dana Awal Tim Investigasi Rp 44 Miliar SAMBUNGAN HALAMAN 1

Setelah ...

Proyek Pysche dibentuk untuk mengeksplorasi asal-usul inti planet dengan mempelajari asteroid Psyche yang diyakini memiliki bodi logam. Asteroid ini juga diyakini bertahan hidup dari benturan keras benda antariksa lainnya. Proyek ini akan dikepalai oleh Linda ElkinsTanton dari Arizona State University di Tempe, Arizona.

Sedangkan proyek Near Earth Object Camera (NEOCam) dilengkapi dengan instrumen inframerah bakal

dimanfaatkan untuk menjelajah dan menemukan asteroid yang tak terdeteksi di dekat Bumi. Ia diperkirakan akan memantau objek-objek 10 kali lebih dekat di lingkungan sekitar Bumi. Amy Mainzer dari NASA JPL akan menjadi pemimpin investigasi proyek NEOCam. Selanjutnya, Proyek Lucy rencananya akan melakukan penyelidikan pertama kalinya terhadap asteroid Jupiter, Trojan. Trojan selama ini diduga menyimpan petunjuk penting

untuk mengungkap sejarah sistem tata surya. Peneliti dari Southwest Research Institute di Boulder, Colorado, Harold Levison ditunjuk sebagai pemimpin proyek Lucy.

Sedangkan ‘TheVenus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy mission’ atau Veritas dari NASA diharapkan bisa menghasilkan gambar permukaan Venus dengan topografi resolusi tinggi dan memproduksi peta deformasi pertama dan komposisi permukaannya.

Kepala investigasiVeritas adalah Suzanne Smrekar dari NASA JPL.

Terakhir, proyek Davinci atau ‘Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging’ akan menjadi proyek NASA yang memelajari komposisi kimia atmosferVenus dalam waktu 63 menit. Proyek ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan ilmiah seputar misteri di permukaan Venus, apakah ada aktivitas vulkanik aktif dan bagaimana permukaannya berinteraksi dengan atmosfer planet. Davinci dikepalai oleh Lori Glaze dari Goddard Space Flight Center NASA di Greenbelt, Maryland. (cnn/dbs/azt)

Rp 343 miliar.

Sedangkan untuk kunjungan kerjasesuaitatatertibadalahenam kali setahun dengan anggaran Rp 252 miliar dan terealisasi Rp 248,1 miliar. Tak hanya itu, kunjungan kerja satu kali dalam setahun dianggarkan Rp 42 miliar dengan realisasi Rp 41,47 miliar.“Totalnya berarti Rp 632,61 miliar. Pertanggungjawabannyadipertanyakan,” bunyi dokumen BPK. Tak hanya itu, DPR RI masuk dalam rapor merah bagi lembaga atau kementerian yang menjadi penyebab kerugian negara. Kerugian yang ditimbulkan DPR RI dikarenakan belanja dianggap tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

Kerugian yang disebabkan DPR RI Rp 2,05 miliar karena adanya beban transportasi yang tidak sesuai dengan data manifet maskapai penerbangan.

Namun Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan semua laporan kegiatan berkaitan realisasi dana aspirasi anggota dewan terarsip rapi di Sekretariat Jenderal DPR. Laporan itu meliputi seluruh kegiatan anggota dewan selama kunjungan kerja masa reses, kunjungan kerja sesuai tata tertib, maupun kunjungan kerja tahunan.

Semua laporan itu disusun

dengan lampiran pengeluaran belanja atas beban anggaran belanja negara yang dilakukan anggota dewan selama melakukan kunjungan kerja. Laporan juga merinci realisasi belanja operasional lainnya berupa kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen oleh anggota dewan.

“Semua laporan disusun dengan jelas berikut foto-foto kegiatan selama kunjungan dan hasil dari kegiatan kunjungan itu sendiri. Semuanya diuraikan secara spesifik, bahkan absennya pun ada,” kata Agus saat ditemui di Gedung DPR. Politikus Partai Demokrat itu membantah DPR tidak transparan dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja operasional dalam kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen. Masyarakat dalam hal ini diberikan kebebasan untuk mengakses laporan pertanggungjawaban kegiatan di Sekretariat Jenderal DPR. Kebijakan Biaya Haji Temuan lainnya, pengelolaan investasi Dana Abadi Umat juga belum optimal. Dana Abadi Umat dulu dikenal dengan sebutan ONH (Ongkos Naik Haji), yakni dana yang dikumpulkan pemerintah Indonesia dari hasil

efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan sumber-sumber lain.

“Terdapat pengendapan nilai manfaat pada rekening BI antara 3 sampai 125 hari tanpa mendapatkan jasa giro. Akibatnya, Badan Pengelola DAU (Dana Abadi Umat) kehilangan potensi pendapatan minimal sebesar Rp 868,01 juta,” kata Apung.

Belum optimalnya pengelolaan investasi Dana Abadi Umat itu merupakan salah satu persoalan sistem pengendalian intern (SPI) yang ditemukan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan DAU Tahun 2014.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang ditemukan dalam Laporan Keuangan Dana Abadi Umat antara lain penempatan DAU tahun 2014 sebesar Rp 1,13 triliun pada giro dan deposito bank konvensional.

Penempatan di bank konvensional itu tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Dana Abadi Umat mestinya ditempatkan di bank syariah Fungsi Dana Abadi Umat ialah untuk membantu umat antara lain dalam bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana ibadah, dan penyelenggaraan ibadah haji.(cnn/rdl)

Ada Tiga Pasal yang Mengkebiri KPK SAMBUNGAN HALAMAN 1

Wapres...

Wapres juga mengemukakan bahwa nanti bila draf revisi UU terkait KPK digulirkan di DPR maka pemerintah juga akan turut campur karena draf tersebut awalnya diusulkan oleh pihak pemerintah, tetapi selanjutnya diambil alih oleh DPR. Di tempat terpisah, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diperlukan. “Menurut saya belum diperlukan, toh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri pun dinilai publik masih baik, jadi lebih baik menjalankan yang ada dari pada mengubah yang bisa menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat,” kata Irman setelah menghadiri acara“ASEAN Marketing Summit 2015” di Jakarta kemarin.

Menurut Irman, selagi bangsa ini masih banyak persoalan, jangan lagi menambah persoalan dengan mendorong revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih populer dengan singkatan UU KPK. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menilai bahwa revisi Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masih sebatas wacana sehingga dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut.

“Ini masih tahap wacana di DPR, lah, jadi gak enak meneruskan komentar. Belum tahulah, nanti kalau sudah sam-

pai sana kita lihat, kami mau berkomentar, bukan takut apaapa, takut heboh sendiri, belum apa-apa sudah heboh sendiri,” ucap Yasonna.

Revisi UU KPK berisi 73 pasal yang diajukan oleh 35 anggota DPR dari 6 fraksi DPR yaitu fraksi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura dan PKB ke Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa (6/10).

Sikap lebih tegas dilontarkan anggota DPR RI Luthfi Andi Mutty yang menyebut RUU usulan Badan Legislasi DPR hanya akan membubarkan KPK. “Kalau diperhatikan seksama, setiap pasal dalam Revisi UU KPK itu, maka ini sama dengan membubarkan KPK. Ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi,” kata Luthfi Andi Mutty.

Karenanya, legislator Nasdem itu mengkritik koleganya yang masih semangat ingin mengesahkan RUU tersebut.

“Pelemahan terhadap fungsi KPK ini, dapat dilihat dalam draft rancangan revisi UU KPK. Khususnya di pasal 5, pasal 13, pasal 14, pasal 23, pasal 42 dan pasal 52,” katanya.

Pada Pasal 5 dalam revisi UU KPK menyebutkan, adanya pembatasan usia KPK cuma 12 tahun.

Pada pasal 13, tertulis KPK hanya boleh menyidik kasus korupsi di atas Rp 50 miliar. Jika kurang dari Rp50 miliar, wajib diserahkan ke Polri/Kejagung dalam waktu 14 hari. “Para koruptor yang nilai korupsinya di bawah Rp 50 miliar pasti gembira. Karena bebas dari KPK,” kata dia.

Luthfi menjelaskan, tentang

revisi UU KPK terkait dengan pasal 14, di mana penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus atas izin Ketua Pengadilan Negeri dengan bukti awal yang cukup.

“Taring KPK hilang,” jelasnya.

Begitupun pasal 23 terkait pembentukan Dewan Eksekutif dan pasal 39 tentang pembentukan Dewan Kehormatan yang terdiri unsur pemerintah, penegak hukum, masyarakat masing-masing tiga orang.

“Ini jelas sangat ngawur karena yang menjadi fokus KPK selama ini adalah korupsi oleh penegak hukum dan penyelenggara negara,” sebutnya. Sementara itu, pada pasal 42 yang memungkinkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta pasal 52 yang mengharuskan KPK menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Polri dan Kejaksaan Agung 14 hari setelah mulai penyidikan. “Ini menunjukkan bahwa KPK bukan lagi lembaga negara yang otonom dengan kewenangan yang khusus.

Lebih parah lagi, karena KPK menjadi lembaga yang disupervisi oleh Polri dan Kejagung,” tuturnya.

Dengan alasan itu dirinya berkesimpulan bahwa revisi UU KPK ini sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Paling menyedihkan lanjutnya adalah revisi UU KPK usul inisiatif DPR RI. “Di tengah-tengah penilaian dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah kepada DPR RI, seharusnya DPR RI tidak melakukan langkah-langkah aneh dan konyol dengan mengusul RUU yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat,” tutupnya. (dbs/at/epe)

Pengaruh Libur Akhir Tahun SAMBUNGAN HALAMAN 1

Tutup ...

“Akhir tahun ini rupiah itu tidak mungkin terapresiasi dengan cukup signifikan. Kenapa? Karena kita jatuh tempo buat bayar utang. Selainitu,akhirtahunitumasukmasa liburanyakniNataldanTahunBaru.

Itu banyak-banyaknya orang meminta dolar yang dimana akan menekan nilai tukar rupiah,” ujar dia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta mengatakan, penguatan rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa hari terakhir, karena upaya spekulasi sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi global sudah terhenti. “Artinya kecenderungan membeli dolar AS dan spekulasi yang terjadi dalam beberapa minggu, kelihatannya sudah mulai berhenti dan membuka kesempatan rupiahnya untuk menguat,” terangnya.

Darmin menambahkan penguatan rupiah ini, setelah sebelumnya selama berbulan-bulan mengalami depresiasi terhadap dolar AS, juga merupakan momentum bagi investor untuk kembali memulai usahanya.

Menurut dia, penguatan rupiah yang terjadi bersamaan dengan penerbitan paket kebijakan ekonomi, bisa memberikan kepastian kepada para pengusaha terhadap prospek perekonomian nasional di masa mendatang. “Ini akan lebih membuka kesempatan bagi dunia usaha untuk mengambil keputusan mengenai bisnisnya.

Jadi apa yang kita lakukan melalui paket kebijakan mestinya direspon lebih bagus sebagai insentif untuk memulai,” jelasnya.

Namun, pemerintah tetap waspada dalam memantau

pergerakan rupiah serta kondisi perekonomian global, karena permasalahan belum selesai, setidaknya hingga ada kepastian terkait kenaikan suku bunga The Fed (Bank Sentral AS).

“Kitawaspada,siapabilangtidak waspada. Artinya tidak berarti dengan begini akan selesai. Ekonomi dunia belum selesai persoalannya, apalagi ekonomi kita. Jadi tidak ada yang aneh, jangan menarik kesimpulan semuanya beres. Tapi tendensinya bagus,” tutur Darmin.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan masih tetap mewaspadai perkembangan ekonomi eksternal kendati dalam sepekan terakhir rupiah terus mengalami penguatan atau depresiasi yang signifikan. “Kita lihat nanti recovery (pemulihan) ini semoga terus berlanjut tapi kita harus tetap melihat faktor eksternal dari Amerika dan sebagainya,” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara. (at/ssn/epe)

08 www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

ISTIMEWA

Gali Potensi Sumenep, Cawabup Fauzi Garap Ekonomi Kreatif

Achmad Fauzi

600 Ribu Usia Produktif Bakal Disasar SUMENEP (BM) – Calon Wakil Bupati Achmad Fauzi menilai Kabupaten Sumenep mampu bertransformasi sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif. Ini karena potensi SDM mudanya yang cukup banyak dianggap mampu melahirkan ide kreatif. Dilihat dari segi

demografi, terang Fauzi, penduduk usia muda Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 43 persen.

Hal ini yang menjadi salah satu fokus pengembangan jika dia bersama Cabup Busyro Karim terpilih memimpin di salah satu kabuputen di Pulau Madura itu. “Di Kabupaten Sumenep

jumlah anak muda atau usia produktif sekitar 600 ribu orang.

Ini salah satu potensi ekonomi yang kalau digarap serius bisa memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional,” ujarnya, Jumat (9/10).

Sebagai politisi muda, dia merasa potensi ini bisa dikembangkan. Apalagi Pusat pengembangan ekonomi kreatif ini juga

sebagai wadah bagi entrepreneur (pengusaha) pemula untuk mengasah kualitasnya sehingga kelak bisa menjadi calon pewirausaha yang unggul. “Basic saya pengusaha. Jadi, saya paham betul bagaimana mengcreat para muda-mudi Sumenep menjadi entrepreneur,” ujarnya.

Menurutnya, membangun usaha tidak harus mengandalkan

modal yang besar. Terpenting memiliki semangat dan komitmen yang kuat berwirausaha.

Jiwa entrepreneur ini yang harus dikembangkan. “Jangan takut gagal. Saya kira, banyak kisah tentang orang-orang sukses yang membangun usaha mulai dari nol,” jelasnya.

Apalagi, saat ini, tuturnya tren ekonomi kreatif sangat kuat di

kalangan anak muda. Produk design, mulai dari buku hingga pakaian terus berkembang. Sayangnya, hasil kreatif mereka masih dipasarkan dengan cara sederhana. Misalnya melalui internet, media sosial, hingga dari mulut ke mulut. “Ini yang perlu diberikan wadah. Dan pemerintah perlu melakukan intervensi di dalamnya,” tuturnya. (zal/rdl)

PDIP Surabaya Pastikan Tak Ada Kader Membelot SURABAYA (BM) – Di dua kali Pilgub Jatim (2007 dan 2013) relawan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) berandil besar mengantarkan pasangan tersebut dua periode memimpin Jatim.

Nah, di Pilkada Surabaya kali ini, relawan Karsa ‘dikerahkan’ untuk menyokong pemenangan Rasiyo-Lucy Kurniasari (Serasi).

Kamis (8/10) malam, relawan Karsa yang diwakili ratusan orang dan seniman Surabaya bersatu, mendeklarasikan dukungan untuk paslon yang diusung Partai Demokrat dan PAN tersebut di Posko Tim Pemenangan Pasangan Rasiyo-Lucy, Jalan Flores, Surabaya. Disaksikan langsung oleh Rasiyo dan

Agung Nugroho, ketua Tim Pemenangan Serasi.

Agung menyatakan, pihaknya menyambut baik bergabungnya berbagai elemen masyarakat untuk menjadi relawan Serasi.

Apalagi mereka bergabung dengan kesadaran hati, untuk membangun Surabaya jauh lebih baik lagi, tanpa ada diskri-

minasi terhadap kelompok dan elemen masyarakat tertentu.

“Bergabungnya panjenengan (anda) semua, membuat Paklik Rasiyo dan Ning Lucy makin bersemangat dan yakin bisa mengalahkan incumbent,” tegasnya.

Agung yang juga mantan komisioner KPU Jatim itu minta, jaringan relawan Serasi yang tersebar di setiap RT setiap hari

BM/SULUH DP

LIHAT PROOFING: Pj Walikota Surabaya, Nurwiyatno menunjuk salah satu contoh cetak bahan kampanye berupa flayer atau selebaran.

Silaturahmi Nurwiyatno ke KPU Surabaya bertepatan dengan proofing APK, Jumat (9/10).

Penggunaan Anggaran, PjWalikota Minta KPU Hati-hati Tugasi Inspektorat Kota Lakukan Pemantauan SURABAYA (BM) – Sudah jamak dalam Pilkada anggaran rawan diselewengkan. Agar tak terjadi di Pilkada Surabaya, Penjabat (Pj)Walikota Surabaya, Nurwiyatno meminta KPU setempat untuk berhati-hati dalam menggunakan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut.

Nurwiyatno bahkan telah menugaskan Inspektorat Kota Surabaya untuk mengawal KPU. “Saya minta Inspektorat Kota, untuk memantau pelaksanaan anggaran di KPU, supaya mengikuti norma yang ada. Insyaallah kalau semua berjalan, maka baik-baik saja,” ujarnya saat berkunjung ke kantor KPU Kota Surabaya, Jumat (9/10).

Dia yakin bila KPU Surabaya

sangat hati-hati menggunakan APBD di Pilkada. Sebab, beberapa hal sudah dalam koridor transparansi.

“Misalnya, seperti lelang, KPU sudah kerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Surabaya. Saya kira semuanya sudah sesuai dengan normanya.

Insyaallah kalau dilaksanakan tidak ada apa-apa,” katanya.

Peringatan ini, kata Nurwiyatno, penting karena memang ini awal Pilkada serentak menggunakan uang APBD. “Saya sudah ngomong ke teman-teman KPU, ternyata KPU juga sudah melangkah dengan melakukan kerjasama dengan BPKP juga,” katanya.

Dalam kunjungannya yang disambut Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin serta beberapa

komisioner lainnya, Nurwiyatno banyak berdiskusi soal pemantapan persiapan Pilkada. Sebab, targetnya sebegai Pj di antaranya adalah menyukseskan Pilkada yang jauh dari golput.

“Saya tidak hanya kepada KPU dan Panwaslu, saya juga ke media dan Forpimda untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan suara pemilih lebih baik daripada tahun lalu,” katanya.

Dalam waktu dekat, dia juga akan menggelar sosialisasi untuk mengoptimalkan partisipasi publik. “Kami akan mengundang camat, lurah, sampai tingkat RW untuk duduk bersama Forpimda untuk sosialisasi,” katanya.

Nurwiyatno menginginkan tingkat partisipasi masyarakat Surabaya dalam mencoblos naik dibanding pemilihan-pemilihan

sebelumnya. “Kalau Pilwali lalu hanya 48,2 persen, terus Pilpres naik menjadi sekitar 60 persen.

Sekarangharusnaiklagi,”jelasnya.

Sedangkan Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin menuturkan, berbagai cara akan ditempuh untuk menggencarkan sosialisasi.

Selain menyampaikan di media massa,pihaknyamempersiapkan pentas tradisi seperti pagelaran ketoprak dengan merangkul seniman.“Masihteruskamibahas modelnya,”ungkapnya. (sdp/rdl)

terus bertambah, tidak lelah menggalang kekuatan untuk meyakinkan warga agar Serasi dalam Pilkada 9 Desember nanti.

Saat Rasiyo menerima relawan Karsa dan seniman Surabaya, di tempat lain Risma menghadiri acara sedekah bumi warga Kapasan Dalam. Dalam acara yang dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit tersebut, warga meminta Risma untuk ‘nyinden’.

Permintaan warga itu muncul karena saat memberikan sambutan, Risma menunjuk ke arah lima orang sinden yang duduk berjajar di atas panggung wayang kulit. “Kalau nyinden saya bisa,” kelakarnya.

Menyambut perkataan Risma, warga secara spontan meminta Risma untuk menampilkan kepiawaiannya nyinden. Namun Risma hanya tertawa mendengar permintaan warga itu.

Ucapan Risma soal sinden, berawal dari kekagumannya pada dalang wayang kulit yang bukan asli keturunan Jawa. Sang dalang adalah warga keturunan Tionghoa bernama Ki Sabdo Sutejo yang nama aslinya adalah Te Boen Liong.

Risma mengaku kagum dengan kefasihannya bertutur menggunakan bahasa Jawa halus. “Saya saja nggak bisa (bahasa Jawa halus), tapi kalau nyinden

BM/MADJI

Relawan Karsa Bersatu Menangkan Rasiyo

BM/MADJI

SEDEKAH BUMI: Cawali Tri Rismaharini menghadiri acara sedekah bumi warga Kapasan Dalam, Surabaya, Kamis (8/10) malam.

saya bisa,” tutur Risma.

Dalam sambutannya, Risma mengatakan dia sangat mengapresiasi warga keturunan Tionghoa di Jalan Kapasan Surabaya dalam yang melestarikan budayasedekahbumi.“Ini luar biasa, orang Jawa di Surabaya sendiri saja jarang yang melakukan sedekah bumi,” ujarnya.

Bukti KTA Di sisi lain, DPC Partai DemokrasiIndonesiaPerjuangan(PDIP) Kota Surabaya memastikan tidak ada kadernya yang membelot mendukung pasangan serasi. “Di internal kita tidak ada yang membelot. Pasukan kita bergerak solid,” kata Sekretaris DPC

PDIP Surabaya, Syaifudin Zuhri.

Hal ini menanggapi adanya kabar perpecahan kader di internal PDIP yang membelot mendukung Rasiyo-Lucy.

Rencananya mereka akan deklarasi dukungan di sebuah restoran di Jalan Raya Gubeng, kemarin malam.

Menurutnya, kader, simpasitan, pengurus tingkat ranting, pimpinan anak cabang (PAC) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) semua solid untuk memenangkan Risma-Whisnu.

“Kami berusaha mencapai target kemenangan 92 persen,” ujar ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut dua itu. (sdp/ ara/rdl)

Rp 3,6 T Dana Desa di Wilayah Petahana Marwan: Ada Indikasi Penyelewengan, segera Laporkan JAKARTA (BM) - Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menyebutkan sedikitnya 146 kepala daerah incumbent yang maju dalam Pilkada serentak akhir tahun ini.

JPPR mencium tingginya potensi penyelewengan dana desa sehubungan dengan keikutsertaan para calon kepala daerah (bupati/walikota) yang sedang menjabat tersebut.

Sedangkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut setidak-

nya ada total Rp 3,6 triliun dana desa yang berada di wilayah petahana di seluruh Indonesia.

Menanggapi kekhawatiran itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta masyarakat ikut aktif mengawasi penggunaan dana desa dan mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kalau ada indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh kepala daerah, segera laporkan,” ujar Marwan, Jumat (9/10). Dia menolak adanya tudingan bah-

DANA DESA DI PUSARAN PILKADA

wa pencairan dana desa terkait dengan momentum Pilkada serentak.

Menurutnya, pencairan dana desa tidak harus menunggu selesainya Pilkada. “Malah pencairannya harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda”.

Untuk mengawasi penyelewengan dana desa, Marwan mendorong peran aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan elemen masyarakat lainnya.

“Kementerian Desa juga akan segera menunjuk para pendamping desa agar bisa mengawal pencairan dan penggunaan dana desa,” ujarnya.(bns/rdl)

TOTAL Rp 3,6 T di wilayah petahana RINCIAN

KECENDERUNGAN

Jawa-Bali: Rp 1,2 Triliun Sumatera: Rp 1 Triliun Kalimantan: Rp 285,2 Miliar Sulawesi: Rp 284,9 Miliar Papua dan Indonesia Timur: Rp 596,6 Miliar

Petahana akan memanfaatkan dana publik untuk kepentingan kampanye agar terpilih kembali.

Modus yang digunakan dengan memanfaatkan minimnya pemahaman perangkat desa terkait bantuan dana desa yang akan mereka peroleh.

Proofing APK dan BK Tuntas, Material Bahan Masih Tanda Tanya

KPU Tak Bisa Pastikan, Berharap Tak Ada Perubahan Setelah sekian lama menunggu, tim pemenangan kedua paslon di Pilkada Surabaya akhirnya mendapat angin segar terkait pencetakan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK). Persetujuan contoh cetak (proofing) APK berupa spanduk dan BK berupa poster dan selebaran dilakukan di KPU Surabaya, Kemarin (9/10) SULUH DP - SURABAYA LIAISON Officer (LO) masing-masing paslon sudah menandatangani APK dan BK yang dicetak kecil sebagai contoh.

Demikian juga perwakilan KPU Surabaya. Hanya saja, Panwaslu belum menandatangani contoh APK dan BK tersebut karena masih ada rapat koordinasi dengan DKPP di Malang.

LO Risma-Whisnu, Sukadar mengatakan, desain APK dan BK dari paslon nomor urut dua sudah tidak masalah. “Nomor dua sudah tidak ada masalah. Desain sudah sesuai, tinggal bagaimana aplikasinya nanti,” ujarnya.

Sementara LO Rasiyo-Lucy, Achmad Zainul Arifin masih mempertanyakan apakah ma-

terial bahan APK dan BK sama dengan contoh. “KPU sendiri belum bisa memastikan. Harapan kami sama,” ujarnya. Materi bahan, menurut Arifin, yang digunakan sebagai contoh memang sudah bagus.

Meski seluruh desain sudah siap cetak, ternyata baru satu lokasi baliho yang sudah terpasang, yaitu di Jalan Indrapura.

Mengenai hal ini, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik, Miftakhul Gufron membenarkan bahwa APK yang terpasang baru satu, yaitu baliho di Jalan Indrapura.

“Masalahnya memang lam-

pu. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menambah satu lampu, masih pro-

ses,” katanya.

KPU sebetulnya juga telah memasang baliho di daerah Bundaran Waru. Namun, me-

BM/SULUH DP

KOMPAK: LO Rasiyo-Lucy Zainul Arifin (kiri) dan LO Risma-Whisnu Sukadar menunjukkan contoh desain BK berupa selebaran.

nurut informasi yang didapat, masih ada kendala media pemasangan dan izin dari pemilik lahan. Gufron mengatakan, nantinya lokasi pemasangan untuk Surabaya Selatan tetap di sekitar Bundaran Waru. “Masih kita proses, mana yang tepat, dan kami buatkan juga penyangganya,” ujarnya.

KPU menargetkan, seluruh baliho sudah terpasang pada hari Minggu (11/10). Belum jelas, kapan KPU mulai memasang 10 Umbul-Umbul untuk masingmasing paslon di tiap kecamatan. Atau kurang lebih sebanyak 620 umbul-umbul.

Sementara untuk spanduk,

pencetakan desain oleh rekanan KPU diperkirakan selesai selama dua atau tiga hari. “Kami harap lebih cepat lebih baik,” ujar Gufron. Sedangkan Bahan Kampanye seperti poster dan selebaran sejumlah 864 ribu lebih dalam proses cetak selama 14 hari atau dua minggu sejak disetujui.

Adapun untuk pencetakan APK,KPUmenunjuklangsungCV Siaga untuk mencetak sekaligus memasangnya di titik yang telah ditentukan. Sedangkan untuk bahan kampanye, KPU menyerahkan pencetakan kepada PT Antar Surya Jaya sebagai rekanan pemenang tender. (*)

9 SABTU, 10 OKTOBER 2015

www.beritametro.co.id

SRIWIJAYA FC

pssi

AREMA CRONUS

DUKUNG: Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI masih tetap kompak mendukung kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti.

KLB Versi Tim Transisi Tak Sah

ISTIMEWA

DUEL: Yu Hyun Koo (kiri) dan Cristian Gonzales akan kembali bertarung memperebutkan tiket ke babak final Piala Presiden 2015.

jangan terlena dengan hasil pertandingan sebelumnya. Saya sudah menyiapkan strategi, skema pemain termasuk skenario adu tendangan penalti. Anak-anak harus tampil penuh semangat untuk bisa lolos ke final,” kata Benny. (dek)

PERSIB BANDUNG

SUSUNAN PEMAIN SRIWIJAYA FC Dian Agus; Saiful Indra, Abdoulaye Maiga, Fachrudin Aryanto, Wildansyah; Asri Akbar, Yu Hyun Koo, Syakir Sulaiman; Titus Bonai, T.A Musafri, Patrich Wanggai

AREMA CRONUS Made Wardana; Fabiano Beltrame, Purwaka Yudi, Johan Alfarizi, Hasyim Kipuw; I Gede Sukadana, Morimakan Koita, Lancine Kone, Dendi Santoso; Arif Suyono, Cristian Gonzales

menjinakkan Hendra Adi Bayauw cs nanti.

Sementara Mitra Kukar memiliki keunggulan dengan margin satu gol belum membuat posisi mereka aman. Selain itu, mereka juga ditinggal Zulkifli Syukur dan Abdul Gamal bakal absen karena hukuman akumulasi, sementara pemain yang sebelumnya mengalami cedera seperti Eka Ramdani, Fajar Handika, Dinan Javier belum dipastikan turun.

Karena itulah, dalam pertandingan ini, gol cepat menjadi hal yang wajib agar memberikan shock therapy kepada pemain lawan masing-masing. ”Dalam sepak bola apa pun bisa terjadi, makanya kami tetap optimistis dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan prestasi terbaik untuk tim yang kami bela saat ini,” kata arsitek Mitra Kukar Jafri Sastra. (dbs/dek)

MITRA KUKAR

ISTIMEWA

Kejar Gol Cepat

TOPSKOR: Agresifitas Zulham Zamrun diharapkan dapat membawa Persib Bandung melumat Mitra Kukar pada leg kedua babak semifinal, petang ini.

SOREANG (BM) - Akhir dari pertemuan antara Persib Bandung melawan Mitra Kukar akan ditentukan lewat gol cepat. Demi mengejar target ini, kedua tim bakal mengerahkan semua kekuatan penuh mereka dalam laga di Stadion Si Jalak Haroepat, Soreang, petang ini.

Persib harus meraih kemenangan dengan selisih dua gol atas Mitra Kukar di semifinal kedua Piala Presiden 2015, apabila ingin lolos ke final. Kekalahan 01 di kandang Mitra Kukar menjadi penyebabnya. Hal itu diakui oleh pelatih Persib Djadjang Nurdjaman bukan pekerjaan mudah. ”Untuk ke final, kami harus menang

dengan selisih dua gol.

Bukan pekerjaan mudah memang, tapi saya tidak mau pesimistis. Kami bisa turun dengan susunan pemain terbaik. Lima pemain yang sebelumnya absen karena hukuman akumulasi kartu bisa turun,” kata Djadjang dalam jumpa pers, Jumat (9/10).

Kelima pemain yang sebelumnya absen di semifinal pertama karena hukuman akumulasi kartu itu adalahVladimirVujovic, Ahmad Jufriyanto, Hariono, Zulham Zamrun, Ilija Spasojevic. ”Kini, Persib bisa turun full team dan saya leluasa memilih pemain,” terang Djadjang.

Selain itu, Maung Bandung yang pada laga ini menjadi unggulan juga memiliki keuntungan non teknis lain.

Yakni dukungan dari suporter setianya, bobotoh dan Viking. Serta kondisi pasukan Naga Mekes yang terancam mengalami kelelahan. Situasi ini tentu bakal dimanfaatkan oleh tuan rumah untuk

SUSUNAN PEMAIN PERSIB BANDUNG Made Wirawan; Tony Sucipto, Vladimir Vujovic, Ahmad Jufriyanto, Supardi Nasir; Hariono, Dedi Kusnandar; Firman Utina, Atep, Zulham; Spasojevic MITRA KUKAR Rivki Mokodompit; Lopenda, Saepuloh Maulana, Dharmo, OK John; Rizky Pellu, Eka Ramdani; Hendra Bayauw, Defri Riski, Rahmad Affandi; Carlos Raul

FOTO:BM/DIAN K

Pemain Jatim Kebingungan Pra-PON Terhenti SURABAYA (BM)- Kegagalan tim sepakbola Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat tampil di Pra-PON membuat para pemain tanpa kegiatan resmi. Sejumlah pemain yang selama ini tinggal di mess di Sidoarjo memilih pulang kampung. Mereka mendapat jatah berlibur selama sepekan sembari menunggu kabar penjadwalan ulang Pra-PON. Selama ini, pemain Jatim sudah meninggalkan keluarga lebih dari dua tahun. Mereka dikumpulkan pertama kali dengan menggunakan bendera Perseba Bangkalan yang berkiprah di Divisi III PSSI. Saat itu, KONI Jatim dan Asprov PSSI Jatim bekerja sama dengan Pemkab Bangkalan.

Hasilnya, tim asuhan Hanafing tersebut menjadi juara Divisi III. Tak hanya itu, prestasi tersebut terasa sangat special.

Sebab, mereka menjadi juara abadi karena Divisi III saat ini telah dilebur menjadi Liga Nusantara bersama Divisi I dan II.

BIKIN BINGUNG: Tertundanya ajang Pra PON sepakbola membuat skuad tim sepakbola Jatim tidak tahu harus melakukan kegiatan apa.

Karena itu, kesempatan tampil di tim Pra-PON Jatim juga gagal karena Wilayah II Jawa ditunda oleh kepolisian lantaran surat edaran dari Tim Transisi. Kondisi ini membuat para pemain kebingungan harus melakukan apa. ”Saya sekarang ini bingung campur sedih, mau latihan tidak tahu latihan apa.

JAKARTA (BM) - Wacana adanya pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI terus dijaga oleh Tim Transisi. Hal tersebut, bertujuan untuk pemilihan pengurus PSSI yang baru. Namun, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI tetap kompak mendukung PSSI pimpinan La Nyalla Mahmud Matalitti.

Ketua Umum Asprov PSSI Riau Chaidir mengomentari adanya rencana pelaksanaan KLB PSSI yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang tersebut. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. ”Kongres Surabaya itu sah. Kalau buat Kongres lagi, Menpora makin kacau. Itu bukan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Sebagai catatan, KLB PSSI di Surabaya, Sabtu (18/4) lalu, memilih La Nyalla Mahmud Matalitti sebagai Ketua Umum.

Karena itu, pihaknya tetap menegaskan dukungan terhadap PSSI pimpinan La Nyalla. ”Sikap kami mendukung PSSI yang sekarang,” tegas Chaidir, Jumat (9/10).

Selain itu, dilanjutkan Chaidir, sepakbola Indonesia bisa kembali berjalan. Apalagi, dalam waktu dekat FIFA memang akan datang ke Indonesia. Kedatangan tersebut, tidak lain terkait kisruh sepakbola nasional.

Terkait hal tersebut, PSSI pun telah mengirimi surat ke klubklub sepakbola di Indonesia dan juga Asprov yang meminta dukungan. Isi surat tersebut intinya pernyataan dari klub-klub dan Asprov PSSI mendukung PSSI pimpinan La Nyalla.

Bila mendukung, surat tersebut ditandatangani dan dikirim kembali ke PSSI. Bila tidak mendukung, maka diabaikan saja. ”Benar ada surat tersebut. Baik itu ke PSSI Riau, ataupun ke klub-klub,” aku Chaidir.

Dikatakannya lagi, surat tersebut dikirimkan langsung dalam bentuk surat dan tidak melalui email. Asprov PSSI Riau pun ikut membantu pendistribusian surat. Sedangkan klub di Riau yang mendapatkan surat tersebut, di antaranya yakni Nabil FC, Dumai FC, Rumbai FC, PS Pekanbaru dan beberapa klub lainnya. (bln/dek)

Saya juga tidak tahu latihan targetnya untuk apa. Yang saya tahu, hanya latihan untuk jaga kondisi saja,” ucap salah satu pemain tim Pra-PON Jatim M. Fatchu Rochman.

Dia mengaku sedih melihat kondisi sepakbola Indonesia yang semakin tak menentu. Padahal, ia sudah menggantungkan hidupnya dari sepakbola. ”Kalau

begini terus, bagaimana nasib kami nanti?

Saat ini saja saya sudah resah, mau makan kepikiran, mau melakukan sesuatu juga bingung, rasanya tidak enak,” keluh Fatchu.

Pada perkembangan lain, Evan Dimas yang juga menjadi anggota tim Pra-PON Jatim dilirik klub amatir lagi. Mantan kapten Timnas Indonesia U-19 tersebut bakal diboyong Perssidrap Sidrap, klub Liga Nusansara Sulawesi Selatan untuk berkiprah di turnamen Habibie Cup 2015. Evan sendiri pernah tampil di turnamen lokal, Liga Ramadhan 2015 di Makassar. ”Saya siap mendatangkan pemain Bonek FC seperti Evan Dimas. Dilihat saja perkembangannya. Yang penting buat saya, Perssidrap harus tampil optimal di turnamen ini. Bagi saya, Habibie Cup ini adalah tantangan,” tegas asisten pelatih Bonek FC Tony Ho yang didaulat menjadi pelatih Perssidrap. (dbs/dek)

bonek fc

ISTIMEWA

SOLO (BM)- Keuntungan yang dikantongi Sriwijaya FC membuat Arema Cronus harus bekerja keras demi lolos ke babak final Piala Presiden 2015. Arema membutuhkan kemenangan dengan skor berapapun untuk melaju ke partai puncak turnamen gelaran Mahaka Sports and Entertainment.

Pertandingan leg kedua semifinal Piala Presiden digelar di Stadion Manahan Solo, Minggu (11/10) petang, setelah Stadion Jakabaring, markas Sriwijaya FC, masih ada kabut asap. Meski bermain di Solo, skuad Singo Edantetap bakal berasa seperti bermain di kandang sendiri, Stadion Kanjuruhan. Bagi Arema, bermain di Solo bukanlah hal yang baru, beberapa kali tim asal Malang ini pernah bermain di sana.

Jarak Malang-Solo relatif tak terlalu jauh. Dengan demikian, dukungan suporter Aremania juga bisa membuat Arema layaknya bertanding di kandang sendiri.

Selain itu, kondisi fisik Cristian Gonzales dkk secara teori tak terlalu terkuras dibanding harus melawat ke Palembang.

Optimisme pun membuncah di benak skuad Arema. Winger Arema, Samsul Arif, bertekad mengalahkan LaskarWong Kito. Menurutnya dalam pertandingan nanti dia dan rekan-rekannya siap bekerja keras untuk membawa kemenangan bagi Arema. ”Kondisi saya lebih segar setelah absen di leg pertama, saya siap bermain.

Dalam pertandingan nanti kami akan kerja keras untuk bisa memenangkan pertandingan,” jelasnya, Jumat (9/10).

Sementara itu, pelatih Sriwijaya FC Benny Dollo menyatakan pemainnya tidak boleh terlena dan tetap bermain fight melawan Arema. Meski lebih diuntungkan dengan skor imbang 1-1 pada leg pertama, tetapi timnya tidak boleh meremehkan lawan dan harus tampil penuh untuk bisa mengalahkan Cristian Gonzales dkk. ”Kami sudah instruksikan pemain

ISTIMEWA

Kerja Keras demi Final

TANPA LAPORAN: Manajemen Bonek FC benar-benar memanjakan anggota timnya dengan tidak meminta laporan perkembangan pemain kepada pelatih.

Tanpa Aktivitas dan LPJ SURABAYA (BM) - Denyut kehidupan tim Bonek FC tampaknya benar-benar terhenti. Manajemen tim yang sebelumnya bernama Persebaya United ini telah meliburkan pemain-pemainnya. Selain itu, manajemen tak menuntut pelatih Ibnu Grahan untuk membuat laporan performa tim.

Kondisi ini berbeda dengan dua tim tetangga Bonek FC, yakni Persela Lamongan dan Persegres Gresik United telah meminta para pelatihnya untuk membuat rapor pemain. Laporan ini sebagai bahan rujukan untuk proses pembentukan tim di musim depan.

Namun Bonek FC adalah pengecualian. Padahal tim asal Kota Surabaya ini baru saja melakoni pertandingan di turnamen Piala Presiden. ”Saya tidak diminta untuk membikin rapor pemain. Jadi tak ada rapor,” ungkap Ibnu, Jumat (9/10).

Kabarnya, manajemen akan mengumpulkan seluruh punggawanya pada, Sabtu (24/10) mendatang. Pertemuan ini akan dihadiri oleh owner klub, Gede Widiade. Meski masa depan kompetisi sepakbola Indonesia masih belum jelas, namun para pemain menegaskan kesetiaannya kepada tim Bonek FC. Bahkan mereka ingin memperkuat tim yang bermarkas di Jemursari ini pada musim depan. Menurut Ibnu, para punggawanya masih ingin bersama-sama kembali pada kompetisi mendatang. Usulan ini disampaikan oleh perwakilan pemain di hadapan manajemen.

Tapi, Ibnu sendiri tak tahu bagaimana sikap manajemen dalam menanggapi usulan tersebut. Namun dari sinyal yang ditangkap oleh pelatih berlisensi A AFC ini, nampaknya usulan tersebut mendapat respon positif. ”Waktu kumpul terakhir sepulang dari Palembang, Siswanto sempat usul kalau bisa pemain dipertahankan. Seluruh pemain.

Kemungkinan sama manajemen akan dipertahankan seluruhnya,” tutup eks pelatih Persela U-21 ini. (dek)

JADWAL PERTANDINGAN SEMIFINAL PIALA PRESIDEN 2015 PUTARAN KEDUA

SABTU, 10 OKTOBER Sriwijaya FC vs Arema Cronus (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) MINGGU, 11 OKTOBER Persib Bandung vs Mitra Kukar (siaran langsung Indosiar, pukul 18:00 WIB) POSISI KE-3 DAN FINAL MINGGU, 18 OKTOBER

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

1

PORTUGAL

DENMARK

HASIL PERTANDINGAN

0

KUALIFIKASI EURO 2016 JUMAT (9/10) WIB

(Kualifikasi Euro 2016 Grup I)

Gol Moutinho Bungkam Denmark Portugal Pastikan Langkah ke Prancis BRAGA (BM) – Portugal berhasil memetik kemenangan 1-0 saat menjamu Denmark di Kualifikasi Euro 2016 Grup I, Jumat (9/10) dinihari WIB di i Estadio Municipal, Braga.

Gol tunggal kemenangan Portugal dicetak Joao Moutinho di menit ke-66. Kemenangan tipis itu sekaligus memastikan langkah Selecao ke Putaran Final Euro 2016 di Prancis.

Di awal laga, peluang pertama Portugal hadir pada menit ke-10 lewat sepakan jarak jauh Cristiano Ronaldo. Bola sepakannya sudah tepat sasaran, tapi belum berbuah gol.

Empat menit berselang, Portugal kembali melakukan percobaan dari jarak jauh. Sial, tendangan Cedric Soares masih melenceng.

Di menit ke-15, Denmark balik mengancam. Sial, tendangan Nicklas Bendtner dari dalam kotak penalti belum menemui bidang.

Daniel Wass melakukan percobaan pada menit ke-27.

Sepakan dari luar kotak penalti itu juga belum mampu menemui sasaran.

Lima menit berselang Michael Krohn-Dehli yang mengancam, sepakannya sudah tepat sasaran meski belum juga bersarang di gawang Portugal.

Joao Moutinho juga tak mau

ketinggalan untuk mencoba peruntungan. Tendangannya dari luar kotak penalti masih melenceng. Nani nyaris membawa Portugal unggul pada menit 38.

Sundulannya masih menerpa mistar gawang. Hingga turun minum tak ada gol tercipta, skor masih 0-0.

Di babak kedua, Denmark langsung mengancam. Sepakan

Bendtner dari jarak dekat masih membentur tiang kiri gawang yang dikawal Rui Patricio.

Portugal akhirnya bisa unggul lewat gol yanng dicetak oleh Joao Moutinho di menit 66. Sepakannya dari dalam kotak penalti, gagal diantisipasi oleh Kasper Schemichel.

Patricio bisa melakukan penyelamatan pada menit ke-75.

Dia menangkap tendangan jarak jauh dari William Kvist.

Gol Moutinho pun menjadi satu-satunynya di dalam pertandingan. Portugal menang dengan skor tipis 1-0.

Dengan kemenangan ini, Portugal ada di posisi pertama Grup I dengan raihan 18 poin yang memastikan mereka lolos ke Putaran Final Euro 2016 dengan status juara Grup I. Sementara itu, Denmark menempati posisi dua dengan raihan 12 angka. (dbs/azt)

Georgia 4 - 0 Gibraltar Mate Vatsadze 30', 45' T Okriashvili 35'(PEN) Vako Kazaishvili 87' Rep Irlandia 1 - 0 Jerman Shane Long 70' Skotlandia 2 - 2 Polandia Matt Ritchie 45' R Lewandowski 3', 90'+5' Steven Fletcher 62' GRUP F Hungaria 2 - 1 Kep Faroe Daniel Bode 63', 71' Roaldur Jacobsen 11' Irlandia Utara 3 - 1 Yunani Steven Davis 35', 59' Christos Aravidis 86' Josh Magennis 49' Rumania 1 - 1 Finlandia Ovidiu Hoban 90'+1' Joel Pohjanpalo 66' GRUP I Albania 0 - 2 Serbia A Kolarov 90'+1' Adem Ljajic 90'+4' Portugal 1 - 0 Denmark João Moutinho 66'

KUALIFIKASI PIALA DUNIA ZONA CONMEBOL JUMAT (9/10) WIB Bolivia 0 - 2 Uruguay Caceres 10' Godin 69' Kolombia 2 - 0 Peru Gutierrez 36' Cardona 90' Venezuela 0 - 1 Paraguay Derlis Gonzales 85' Chile 2 - 0 Brasil Vargas 72' Sanchez 90' Argentina 0 - 2 Ekuador Erazo 81' Caicedo 82'

SUSUNAN PEMAIN PORTUGAL (4-2-3-1): Patricio; Alves, Coentrao, Carvalho, Soares; Moutinho (Fonte 90’), Danilo; Silva (Danny 76’), Nani (Quaresma 82’), Tiago; Ronaldo.

DENMARK (5-3-2) : Schmeichel; Wass (Jorgensen 69’), Kjaer, Agger, Durmisi, Jacobsen; Krohn-Dehli, Erikssen (Poulsen 82’), Hojbjerg (Kvist 46’); Braithwaite, Bendtner.

GRUP D

LAGA UJI COBA KUALIFIKASI ISTIMEWA

SELEBRASI : Skuad Portugal menggelar selebrasi usai memastikan diri lolos ke Putaran Final Euro 2016 di Prancis. Portugal menang 1-0 saat menjamu Denmark, Jumat (9/10) dinihari WIB.

2

CHILE

BRASIL

0

JUMAT (9/10) WIB Prancis 4 - 0 Armenia A Griezmann 35' Yohan Cabaye 55' Karim Benzema 77', 79'

lintas arena

(Kualifikasi Zona Conmebol)

Dua Gol Chile Hajar Brasil SANTIAGO (BM) - Chile berhasil mengawali langkah di Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Conmebol dengan mulus. Me-

reka menaklukkan Brasil 2-0, berkat gol Eduardo Vargas dan Alexis Sanchez.

Dalam pertandingan di Esta-

dio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Jumat (9/10) pagi WIB, skor masih kaca mata alias 0-0 di paruh pertama laga.

KUALIFIKASI

Chile langsung tancap gas begitu laga dimulai. Vargas melepaskan sepakan dari sisi kanan kotak penalti Brasil, sudah tepat sasaran tapi belum berbuah gol.

Brasil membalas lewat tendangan jarak jauh dari Hulk empat menit berselang. Tapi, usahanya itu masih belum menemui bidang. La Roja lagi-lagi mengancam dengan tendangan dari luar kotak penalti di menit 13. Sepakan dari Marcelo Diaz sudah tepat sasaran, tapi tak menemui bidang.

Menjelang turun minum, Hulk melepaskan sepakan dari

SUSUNAN PEMAIN CHILE (4-2-3-1) Bravo; Silva (Gonzalez 41’), Medel, Jara, Isla; Vidal, Valdivia (Fernandez 64’); Beausejour, Diaz, Alexis; Vargas.

ISTIMEWA

SATU GOL : Bomber Chile, Alexis Sanchez mencetak satu gol saat Chile menghajar Brasil 2-0, Jumat (9/10) pagi di Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Conmebol.

BRASIL (4-2-3-1) : Jefferson; Miranda, Luiz (Marquinhos 36’), Marcelo, Alves; Costa, Elias; Oscar, Gustavo (Lima 77’), Willian; Hulk (Oliviera 77’).

dalam kotak penalti. Tendangannya sudah tepat sasaran, tapi belum mampu menembus gawang Claudio Bravo. Skor pun 0-0 di babak pertama.

Usai turun minum, perjuangan Chile membuahkan gol di menit ke-72. Berawal dari sepakan bebas Matias Fernandez, sontekan kaki kananVargas berhasil mengirim bola masuk ke dalam gawang.

Chile kemudian mengunci kemenangan di masa injury time. Alexis yang mencatatkan namanya di papan skor. Sepakan pertamanya dari jarak dekat meneruskan umpan Arturo Vidal sempat diblok, dia bereaksi cepat dengan menceploskan bola rebound masuk ke gawang. Di sisa laga tak ada lagi gol tambahan, Chile pun menang 2-0.

Chile mengumpulkan tiga poin sama seperti Uruguay dan Kolombia. Mereka pun merupakan tiga tim teratas di klasemen sementara Zona Conmebol. (dbs/azt)

Layar Jawa Timur Lolos 10 Kelas SURABAYA (BM) – Tim layar Jatim memastikan lolos 10 kelas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat. Ini berdasarkan hasil Kejuraan Nasional (Kejurnas) Pra-PON yang berlangsung di Pantai Balongan Indah, Jawa Barat, pada 2-8 Oktober lalu.

Di sektor putra, layar Jatim mendapatan tiket di enam kelas.

Yakni, kelas 470, Fireball, Hobbie Cat 16, 420, Laser Radial dan Laser 47. Selanjutnya di sektor putri, empat tiket berhasil didapat dari kelas 420, Optimist, Laser Radial dan Laser 47.

Sementara untuk perolehan medali, Jatim mengoleksi masing-masing dua medali perak dan perunggu. Satu medali perak disumbangkan oleh Irwan Effedi dari kelas Hobbie Cat, dan satu lagi didapat Filial Dhiya dari kelas 420 putri. Sementara medali perunggu didapat Fikrul

Renaldi dari kelas 420 putra, dan wakil Jatim lainnya dari kelas Hobbie Cat. “Kalau urutan klasemen akhir perolehan medali PraPON layar, saya belum tahu. Tapi posisinya (Jatim) di bawah DKI dan Jawa Barat,” kata pelatih layar Jatim Uwais Alqarni melalui pesan singkat, Jumat (9/10).

Dari segi perolehan medali, raihan kontingen layar memang jauh dari target yang ditetapkan KONI Jatim, yakni 3 medali emas.

Banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan tim layar Jatim dalam merealisasikan target. Diantaranya dari segi peralatan.

Mereka harus bertanding dengan peralatan lama, sementara atlet dari kontingen daerah lain sudah menggunakan peralatan terbaru.

Peralatan lama diperburuk dengan kondisi cuaca di Pantai Balongan yang tergolong eks-

trem. Tim layar Jatim nyaris saja gagal mendapatkan tiket kelas 470 putra, gara-gara perahu yang digunakan jebol diterjang ombak. “Peralatan Jatim kurang update. Perahu jebol kena gelombang (setinggi) 4 meter saat maraton. Akibatnya, Zakaria Rizki yang menggunakan perahu tersebut harus puas finish di urutan keempat,” keluh Uwais.

Satu lagi yang dikeluhkan

kontingen layar Jatim adalah kebijakan panitia penyelenggara.

Pada hari kedua, race officer memutuskan untuk membatalkan sisa pertandingan dengan alasan cuaca. Padahal ketika itu, kekuatan angin antara 22-25 knot dan itu sangat menguntungkan Jatim.

Belum lagi dengan arena pertandinganyangsemrawut.Dalam lintasan maraton, ada lintasan lagi

untuk trial. Ini sempat merugikan kontingen Jatim, khususnya di kelas 420 putri yang diwakili oleh Widya Dwi Rizki Ananda dan Filial Dhiya. Tak ayal, mereka berencana mengajukan protes agar kondisi serupa tak terjadi di PON. “Kami akan usulkan race officer ambil dari luar. Kepala jurinya dari Singapura,” timpal pelatih layar Jatim lainnya Dian Puspitorini. (dek)

BM/ISTIMEWA

USANG: Peralatan kontingen layar Jatim masih kategori sehingga lama tertinggal dari daerah lain yang telah mengunakan peralatan baru.

ISTIMEWA

Valentino Rossi

Rossi Tercecer di Hari Pertama MOTEGI (BM) – Valentino Rossi menutup hari pertama GP Jepang di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jumat (9/10), dengan berada di urutan kedelapan pencatat waktu tercepat. Dia tertinggal 0,832 detik dari rekan satu timnya, Jorge Lorenzo, yang menjadi tercepat.

Pada pengujung sesi latihan kedua, Rossi mengganti ban belakangnya dengan ban soft, dan berharap bisa mencatat putaran lebih baik. Namun, usaha tersebut tidak membawa hasil. Rossi juga menilai bahwa cedera bahu yang dialami Lorenzo tidak mengganggu performa pesaing utamanya dalam perebutan gelar juara dunia musim ini tersebut. Rossi saat ini unggul 14 poin atas Lorenzo di klasemen, dengan empat seri tersisa.

“Dia juga paling cepat dalam ritme dan sepertinya dia dalam kondisi 100 persen, serta tidak mendapat masalah dengan bahunya. Sudah pasti akan sangat sulit untuk mengalahkan dia, tetapi kami harus mencoba,” kata pemilik sembilan gelar juara dunia di semua kelas tersebut. (kcm/azt)

Bonus Buat Sang Juara Dunia JAKARTA (BM) – Pengurus Pusat (PP) PBSI memberikan apresiasi atas raihan gelar Juara Dunia 2015 yang direbut pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Hendra Setiawan/ Mohammad Ahsan.

Perjuangan Hendra/Ahsan mengibarkan sang MerahPutih disaksikan publik sendiri pada turnamen BWF World Championships 2015, Agustus lalu di Istora Senayan.

Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi Hendra/Ahsan, PP PBSI mengucurkan bonus uang senilai Rp 500 juta. Bukan cuma Hendra/Ahsan yang mempersembahkan medali emas, namun PBSI juga memberikan bonus kepada para peraih medali perunggu seperti Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari dan Linda Wenifanetri. Para peraih medali perunggu mendapat bonus sebesar Rp 50 juta per pasangan, sedangkan Linda mendapat Rp 50 juta.

Acara penyerahan bonus khusus ini dilaksanakan di Pelatnas Cipayung, Jumat (9/10) oleh Achmad Budiharto selaku Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI. Sebelumnya, Hendra/Ahsan dan pelatih Herry Iman Pierngadi juga telah diberi bonus dari PBSI atas raihan gelar Juara Dunia 2015.

Kali ini PP PBSI menambahkan bonus kepada Hendra/Ahsan, serta peraih medali perunggu seperti Greysia/Nitya, Tontowi/ Liliyana dan Linda. (kcm/azt)

RAGAM JATIM 11

berita metro www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Forpimda Siap Bentuk Tim Terpadu Berantas Praktik Penambangan Ilegal PAMEKASAN (BM) – Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pamekasan, Madura, sepakat membentuk tim terpadu untuk mengatasi maraknya praktik penambangan ilegal di wilayah tersebut.

Kesepatan itu tercapai dalam rapat koordinasi Forpimda Pemkab Pamekasan di Pendopo Pamekasan, Jumat (9/10), yang digelar untuk membahas praktik penambangan ilegal serta mengantisipasi kemungkinan adanya aksi penolakan pada rencana penertiban yang segera digelar Pemkab Pamekasan.

Tidak hanya Forpimda, rapat koordinasi terkait antisipasi penambangan ilegal di Kabupaten Pamekasan itu juga menghadirkan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) se-

Kabupaten Pamekasan, serta pimpinan dinas terkait.

Pemkab dan petugas keamanan dari kepolisian dan Kodim 0826 Pamekasan menganggap penting melakukan upaya antisipatif, terutama kemungkinan akan adanya penolakan atas rencana penertiban penambangan ilegal, karena semua lokasi penambangan di wilayah itu ilegal atau tidak mengantongi izin operasinal.

Berdasarkan data pada Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan, jumlah lokasi penambangan ilegal yang tersebar di 13 kecamatan sebanyak 230 unit.

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha meminta, agar upaya penertiban penambangan dilakukan dengan pendekatan persuasif, yakni meng-

gugah kesadaran masyarakat akan dampak negatif penambangan ilegal tersebut.

Kapolres juga mengingatkan agar kejadian di Lumajang hendaknya menjadi pelajaran serius karena kasus itu menjadi perhatian nasional.

“Makanya, segera buat tim terpadu guna mengantisipasi penambangan liar, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan aparat keamanan tidak disalahkan,” kata Kapolres.

Sementara Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi menekankan pentingnya tindakan pencegahan di lapangan, secara sinergi antar Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.

“Tiga pilar ini hendaknya jangan ragu-ragu untuk mengambil langkah, apabila ada upaya ataupun indikasi yang mengarah kepada kegiatan yang berpotensi menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat,” katanya.

Di tingkat kecamatan, tiga pilar bisa dilakukan oleh Camat, Kapolsek dan Danramil. Jika tiga pilar ini bersinergi, katanya, maka ia yakin semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

Di Pamekasan, praktik penambangan pasir liar marak terjadi di sepanjang pesisir pantai utara.

“Dengan adanya komitmen bersama, kami yakin, berbagai jenis praktik penambangan ilegal yang terjadi di Pamekasan ini bisa teratasi,” kata Dandim. (ant/azt)

Ajukan Tambah Anggaran Rp 15 Miliar TRENGGALEK (BM) – Panitia pembebasan lahan Bendungan Tugu, Trenggalek, berencana mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp 15 miliar, melengkapi anggaran sebelumnya yang dialokasikan sekitar Rp 85 miliar.

“Kami sudah ajukan dalam APBNP (APBN Perubahan) 2015 dengan nominal anggaran sekitar Rp15 miliar,” ungkap Sekretaris Pembebasan Lahan Bendungan Tugu, Trenggalek, Setya Adi, Jumat (9/10).

Menurut ia, penganjuan tambahan anggaran tersebut sebenarnya tidak melampaui rencana kebutuhan anggaran yang telah dirancang sebelumnya.

Namun dalam proses pelaksanaan, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan mengalami beberapa kali revisi dari semula dialokasikan sekitar Rp 100 miliar.

“Pengajuan tambahan ini tidak melampaui rencana anggaran awal yang telah disusun sebelumnya (direvisi),” ujar Setya Adi.

Proses pencairan anggaran untuk pembebasan lahan Bendungan Tugu telah berlangsung tiga tahap.

Tahap pertama dikucurkan pada medio 2013 dengan besaran Rp 10 miliar, atau sekitar 10 persen dari besaran alokasi yang direncanakan.

Setelah pengadaan tanah tahap pertama berhasil membebaskan 27 petak lahan dan pemukiman pada 2013, pemerintah melalui Kementrian Keuangan kembali mengucurkan anggaran pengadaan tanah bendungan Tugu sebesar Rp60 miliar, sehingga total anggaran terserap mencapai 80 persen.

“Tahun 2015 telah dialokasikan Rp 15 miliar sisanya, tapi sepertinya masih kurang Rp 15 miliar tadi karena ada beberapa perubahan appraisal (perkiraan harga tanah) setelah dilakukan negosiasi,” jelas Setya Adi. Proses pembebasan lahan Bendungan Tugu yang menyerap anggaran negara sebesar Rp 619 miliar itu ditargetkan selesai pada 2015. (ant/ azt)

Ratusan Nelayan Terjerat Utang PAMEKASAN (BM) – Sekitar 503 nelayan di Desa Branta, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terjerat utang ke bank akibat tidak melaut karena memiliki jaring yang dilarang untuk menangkap ikan.

Juru bicara masyarakat nelayan Desa Branta, Sultan Takdir Alisyahbana, Jumat (9/10) menjelaskan, 503 nelayan tersebut kini tidak berani melaut dan kalau mereka melaut pasti ditangkap oleh polisi karena jaring yang mereka guna merupakan jaring jenis trawl.

Padahal, alat-alat menangkap ikan yang dimiliki para nelayan tersebut dari hasil utang ke pihak bank, baik jaring ataupun kapal-kapal mereka. Besarannya antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta.

“Jadi 503 orang nelayan yang selama ini menangkap ikan menggunakan jaring trawl itu, semuanya merupakan hasil utang ke pihak bank. Sekarang mereka tidak melaut lagi,” katanya.

Sultan Takdir Menuturkan, perwakilan nelayan asal Desa

Branta sudah pernah bertemu dengan Pemkab dan DPRD Pamekasan terkait permasalahan nelayan itu.

Saat itu, kata dia, para nelayan meminta agar Pemkab Pamekasan meminta agar untuk sementara waktu mereka tetap diperbolehkan melaut dengan menggunakan jaring trawl dan mini trawl, hingga utang mereka luas dan bisa membeli jaring jenis lain yang ramah lingkungan.

Tapi Pemkab Pamekasan tidak memberikan keputusan dengan alasan semua kewenangan terkait penggunaan jaring yang dinilai tidak ramah lingkungan itu dari pemerintah pusat.

Larangan penggunaan jaring trawl dan mini trawl itu diatur dalam Peraturan Manteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 dan 2 Tahun 2015. Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 2015 sehingga semua nelayan yang menggunakan jaring trawl dan mini trawl akan ditangkap polisi. (ant/azt)

150 Kios Pasar Kolpajung Terbakar

FOTO : BM/ANTARA

TAMBANG PASIR ILEGAL DIGEREBEK Sejumlah penambang yang menolak diamankan beradu mulut dengan polisi saat penggerebekan tambang pasir ilegal di kawasan Wonodadi, Blitar, Jumat (9/10). Polresta Blitar menggerebek beberapa titik tambang pasir yang diduga ilegal, dan berhasil mengamankan lima penambang dan sebuah ekskavator.

PAM EKASAN (BM) – Sedikitnya 150 kios di Pasar Tradisional Kolpajung, Pamekasan, Madura, Jumat (9/10) pagi sekitar pukul 03.50 WIB terbakar dan api baru dapat dipadamkan tiga jam kemudian.

Api berhasil dipadamkan setelah tujuh unit mobil pemadam kebakaran diterjunkah ke lokasi kebakaran guna memadamkan kobaran api.

“Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan, tapi dugaan sementara karena sambungan arus pendek listrik,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha.

Tujuh unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Ratusan anggota polisi dan TNI bersama masyarakat juga bergotong royong membantu memadankan kobaran api.

Menurut perkiraan, kerugian material akibat musibah kebakaran

ini ditaksir mencapai Rp 900 juta.

Akibat musibah kebakaran ini, para pedagang terpaksa berpindah berjualan di Pasar Sedangdang, yakni pasar tempat pedagang kali lima (PKL) di laham milik Kodim 0826 Pamekasan yang terletak sekitar 300 meter ke arah selatan Pasar Kolpajung.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii telah menggelar rapat tanggap darurat membahas solusi bagi para pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional terbesar di Kabupaten Pamekasan.

“Kami meminta instansi dinas terkait untuk secepatnya mencari soluasi atas persoalan kebaran pasar ini,” katanya.

Berdasarkan catatan, kebakaran yang terjadi di Pasar Tradisional Polowijo Kolpajung, Pamekasan kali ini merupakan kali keenam selama Januari hingga Oktober 2015. (ant/azt)

12 www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

Soal Suap Tetra Ethyl Lead

KPK segera Periksa Petinggi Pertamina JAKARTA (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan terhadap salah satu mantan pejabat pertamina. Pemeriksaan terhadap mantan Deputi Direktur Pengelolaan Pertamina, Dwi Kushartoyo terkait tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) di Pertamina pada 2004-2005. “Dwi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSY (Direktur PT Soegih Interjaya),” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat (9/10).

Diduga kuat pemeriksaan terhadap Dwi untuk mengkonfirmasi ihwal pola suap yang dilakukan mantan Direktur Pengolahan Per-

tamina, Suroso Atmomartoyo. Dalam surat dakwaan milik Suroso, Dwi merupakan salah satu tim yang mengevaluasi penggunaan TEL saat Pertamina bekerja sama dengan PT Soegih. “Seseorang dipanggil, karena keterangannya dibutuhkan penyidik,” jelasYuyuk.

Kasus suap TEL Pertamina dibuka dengan penetapan Syakir sebagai tersangka pada Senin, 5 Oktober 2015. Syakir dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, pertama Suroso selaku Direktur

Pengolahan Pertamina, Willy Sebastian Lim sebagai Direktur PT Soegih, serta Syakir.

Saat ini, Suroso tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sedangkan Willy sudah dijatuhi hukuman pidana selama tiga tahun oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Suap diberikan Willy kepada Suroso berupa uang tunai 190 ribu Dolar AS, serta fasilitas perjalanan ke London, Inggris dan fasilitas penginapan di Hotel May Fair Radisson Edwardian. Suroso kini juga sedang menunggu vonis hakim dengan tuntutan tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Suap diberikan agar Suroso selaku Direk-

tur Pengolahan Pertamina tetap membeli TEL pada akhir 2004 dan 2005 melalui PT Soegih sebagai agen tunggal The Associated Octel Company Limited (Octel). Octel kemudian berubah nama menjadi Innospec di Indonesia. Menurut hakim Willy menyuap Suroso secara bersama-sama. Mereka yang disebut hakim terlibat adalah David Peter Turner selaku Manager Regional Octel untuk kawasan Eropa, Asia, dan Australia; Paul Jennings selaku CEO of Octel; Dennis J Kerisson selaku CEO of Octel; Miltos Papachristos selaku Regional Sales Director for The Asia Pasific Region of Octel; dan Direktur PT Soegih Interjaya Muhammad Syakir.(nat/dra)

FOTO: BM/IST

TANDATANGANI KESEPAKATAN Advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Juniver Girsang dan pimpinan Luhut Pangaribuan bertemu untuk melakukan penandatangan deklarasi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (9/10). Dua kubu DPN Peradi Juniver Girsang dan Luhut M.P. Pangaribuan bersepakat mendeklarasikan pembentukan Badan Sertifikasi Advokat Indonesia, Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia dan Komisi Pengawas Bersama Advokat Indonesia yang dilandasi oleh pentingnya peningkatan kualitas profesi Advokat di Indonesia

Berdalih Menunggu Audit BPKP

Berkas Perkara PT IMMS Ngendon Setahun di Kejati SURABAYA (BM) - Setahun lebih disidik Kejati Jatim, kasus dugaan korupsi penambangan pasir besi PT Indonesia Minning Modern Sejahtera (IMMS), tertumpuk di meja penyidik. Masalahnya yakni audit yang dikabarkan belum rampung. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi rujukan penghitungan kerugian negara, memang diketahui menunggak penyelesaian sejumlah audit kasus korupsi.

Namun sumber di Kejaksaan menyebut, audit sebenarnya sudah

diterima tim penyidik Pidsus beberapa waktu lalu. Dalam hasilnya, ditemukan kerugian negara yang timbul dari eksplorasi ilegal tersebut. Tetapi, ada ketidaksepahaman terkait perbuatan pidana sebagaimana yang dijeratkan penyidik kepada para tersangka. “Auditnya hanya selisih dengan penyidik. Namun ada pendapat lain soal perbedaan perbuatan melawan hukumnya,” ujar sumber di internal Kejati Jatim.

Kendati demikian, Kejati Jatim optimis bisa menjerat para tersang-

10.125 Guru PNS Wajib Isi Data Online SURABAYA (BM) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) dengan meminta seluruh PNS se-Indonesia mengisi data dalam website PUPNS.bkn.go.id. Kendati menjadi kewajiban seluruh PNS tanpa harus ada intruksi khusus, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tetap mengingatkan seluruh guru PNS melakukan registrasi dan pengisian data secepat mungkin.

Bahkan Dispendik menargetkan sebanyak 10.125 guru PNS di Surabaya mengirim pendataan data maksimal tanggal 13 Oktober mendatang. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan, sejak instruksi PUPNS turun dari Kementerian Aparatur Negara keluar pada 28 September lalu, Dispendik langsung mengumpulkan guru PNS se-Surabaya untuk diberi pengarahan.

“Sejak Kamis (1/10) kita sudah mengumpulkan guru PNS secara bertahap dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Kita beri sosialisasi terkait registrasi hingga pengisian pendataan,” kata Yusuf, kemarin (9/10).

Sebenarnya para guru PNS sudah bisa mengakses pendataan ulang dalam web tersebut, akan tetapi Dispendik tak mau lepas tangan begitu saja. Sebab, ancaman yang diberikan BKN tidak main-main.

Para PNS yang tidak mendaftar dan mengisi data terancam akan dikeluarkan dari database kepegawaian PNS. Jika sudah demikian, maka PNS akan mendapatkan risiko yang cukup besar. Hak-haknya akan dihapus. Dari tidak mendapatkan gaji, tunjangan hingga pensiunan. “Kasihan kalau sampai dihapus. Kita berharap tidak ada guru PNS di Surabaya yang melalaikan pendataan BKN ini,” tandasnya.

Apalagi, lanjut Yusuf, seringkali guru di Surabaya memberikan tanggung jawab pengisian pendataan ulang ini kepada staf atau TU di sekolahnya masing-masing. Dengan pengisian dilakukan oleh orang lain, maka risikonya pun cukup tinggi.

“Kalau salah kasihan PNS itu sendiri, misalnya salah ngisi tahun lahir, maka akan berpengaruh pada waktu pensiuan. Bisa-bisa pensiun sebelum waktunya,” tandasnya. (sdp/ dek)

ka hingga ke meja peradilan meski kendala yang dihadapi cukup banyak. Selain audit, Lam Chong San Dirut PT IMMS yang ditetapkan tersangka, juga menggugat praperadilan karena tak terima dijadikan calon pesakitan. “Penyidikan tetap berjalan,” ujar Kasi Penerangan Hukum, Romy Arizyanto.

Kata Romy, PT IMMS sebelumnya dipimpin seorang wanita bernama Vita Alfiana. Duduk sebagai Komisaris yakni Mukhlis.

Perusahaan itu mengajukan izin eksplorasi pada 2008 silam dan

ditahun berikutnya dilakukan perpanjangan.

Penambangan mulai menuai masalah saat 2010 perusahaan itu tidak memperpanjang izinnya.

Bahkan penambangan pasir besi ilegal berlanjut hingga 2014. Dari hasil penyidikan diketahui jika pimpinan perusahaan beralih ke Lam Chong San yang merupakan warga negara asing asal Tiongkok.

“Jadi ada peralihan pimpinan tambang ditemukan bermasalah,” jelas dia.

Terkait tersangka Raden AG,

lanjut Romy, ditetapkan karena sebelumnya merupakan pengelola pertambangan. Namun, dia kemudian pensiun pada 2012 dan ditarik menjadi karyawan PT IMMS. “Ada dugaan dia ini menerima bagian dari hasil tambang,” tegasnya.

Kasus ini disidik Kejati Jatim sejak Mei 2014 lalu. Saat itu, PT IMMS yang melakukan eksplorasi pasir besi di Kecamatan Bades, diduga menyalahi aturan. Lahan 166 hektar yang ditambang, merupakan wilayah Perhutani dan tidak pernah mengeluarkan izin. (arn/dra)

Terlibat Penipuan, Eks Ketua Panwas Dituntut Tiga Tahun Penjara JAKARTA (BM) - Kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan eks Ketua Panwas, bermula dari pertemuan saksi korban Tony Kusdianto dengan terdakwa di Mapolda Maluku setelah diperkenalkan oleh saksi Jondris Latumeten. Selanjutnya pada 1 April 2014 saksi korban bertemu terdakwa di Kantor Advokat Ecclesia Law Firma Negeri rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon.

Kini mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Ambon, Karel Riry dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) akibat terlibat kasus penipuan. “Kami minta majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menghukum terdakwa selama tiga tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan,” kata JPU, Michael Gasperz dan Sity Ramelan di Ambon. Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. Pembacaan tuntutan JPU disampaikan dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Jimmy Wally.

Awalnya Tony Kusdianto mempunyai kasus pidana penggelapan hak atau penyerobotan tanah yang telah diputus PN Ambon, tetapi JPU melakukan kasasi, sehingga saksi korban ingin mencari advokat untuk mengurus perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu, terdakwa menyatakan sanggup memberikan bantuan hukum sehingga dibuatlah surat kuasa kepada Karel Riry.

Terdakwa menerangkan kalau pengurusan perkara di MA itu kelasnya paling rendah Rp 50 juta, ditambah transportasi Ambon-Jakarta Rp 10 juta dan uang jasa terdakwa Rp 30 juta dan dalam waktu tiga sampat empat bulan sudah diketahui hasilnya. Menurut JPU, terdakwa juga meyakinkan korban kalau dia mengenal para hakim di Mahkamah Agung, termasuk Wakil Ketua MA yang telah mengajari terdakwa hingga menjadi pintar.

Kemudian pada tanggal 18 April 2014, Toni Kusdianto bersama rekannya Jonas Latuheru bertemu terdakwa di rumah makan Dedes Ambon dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 55 juta, namun terdakwa katakan kalau bisa ditambah Rp 5 juta lagi. Akibatnya Toni Kusdianto kembali melakukan transfer antar bank ke rekening terdakwa sebesar Rp 5 juta pada tanggal 19 April 2014.

Namun hingga Juli 2014, saksi korban merasa curiga karena tidak ada perkembangan apa pun dan ditemani rekannya Jonas Latuheru mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan bukti laporan pengiriman berkas ke MA. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 melakukan pengecekan ke Tikondo dan menemukan dokumen tersebut baru dikirim tanggal 2 Juli 2014, sementara terdakwa mengaku sudah melakukan pengiriman sejak 28 April 2014. Majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa, Wendy Tuapattymain dan La Ode Abdul Mukrim. (nur/dra)

Unair Duduki Posisi Empat, ITS Tiga SURABAYA (BM) – Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari Surabaya membawa hasil menggembirakan dalam ajang kompetisi Pekan Ilmiah

Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-XXVIII. Universitas Airlangga (Unair) mampu menduduki peringkat empat, sementara Institut Teknologi Sepuluh

BM/ISTIMEWA

PRESTASI PIMNAS: Sejumlah mahasiswa ITS merayakan prestasinya dalam ajang Pimnas ke XXVIII, 5-8 Oktober kemarin.

Nopember (ITS) raih posisi tiga.

Kompetisi yang diselenggarakan di Universitas Halu Oleo, Kendari, 5-8 Oktober lalu, diikuti 120 perguruan tinggi. Di antara 13 delegasi Unair, terdapat lima kelompok yang berhasil menyumbangkan tiga medali perak masing-masing 2 pada bidang poster, dan satu pada bidang presentasi. Untuk dua medali emas disumbangkan tim Unair pada bidang presentasi.

Tim yang menyumbang medali emas kepada Unair adalah tim Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P) dengan proposal berjudul ‘Sintesis Poly-L-Lactid-Acid (PLLA) Coating Kitosan sebagai Stent Bersalut Obat pada Kasus Penyakit Jantung Koroner’, dan tim PKM-P dengan proposal berjudul ‘Inovasi Kornea Hidrogel Berbasis Kolagen dengan Penambahan Glikopolimer sebagai Solusi Kebutaan Irreversible akibat Ulkus Kornea’.

Ketua tim PKM-P Adanti Wido Paramadani, yang membahas tentang stent bersalut kitosan, menuturkan rasa syukurnya atas medali emas yang berhasil diraih oleh timnya. “Alhamdulillah! Saya senang sekali rasanya kami dan tim bisa berhasil apalagi Unair bisa menempati peringkat keempat. Ke depan, saya yakin Unair bisa meraih juara umum karena sebenarnya SDM kita mampu untuk hal

itu,” jelasnya setelah meraih medali emas.

Pada ajang Pimnas tahun 2015 ini, posisi pertama ditempati oleh Universitas Brawijaya, disusul Universitas Gadjah Mada, dan ketiga ditempati ITS Surabaya. Dari 36 tim yang berlaga, ITS berhasil meraih total perolehan empat emas, enam perak, dan enam perunggu.

Meski harus turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, kontingen ITS tetap merasa haru pada usaha dan kemenangannya.

Seperti yang dirasakan oleh Mohammad Rizky Febrianto yang berlaga di kategori PKM Karya Cipta (PKMKC) dengan karya Tidal Power Modifier: Inovasi Oscilating Water Column Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Pasang Surut Air Laut Menggunakan Automatic Inlet Valve dengan Konsep One-Flow Circulation.

Dia tak kuasa menahan kegembiraan ketika namanya disebutkan sebagai jawara. Bahkan, rasa harunya semakin kental ketika ia berdiri sejajar dengan jawara lainnya untuk menerima medali. “Rasanya menegangkan, apalagi tim kami kelompok terakhir ITS yang mendapatkan medali,” ungkap peraih medali emas dari jurusan Teknik Material dan Metalurgi ITS itu. (sdp/dek)

www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

Dispendik Buka Kesempatan hingga Senin Pendaftaran SK Kemenkum HAM Belum Tertutup SURABAYA (BM) – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tetap membuka kesempatan bagi lembaga atau yayasan yang belum berbadan hukum untuk menyerahkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Rencananya, notaris dan perwakilan Kemenkum HAM akan diundang ke Dispendik dalam waktu dekat.

Fasilitas tersebut sebenarnya diperuntukan lembaga TK serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang juga ingin mengurus badan hukum. Namun, lembaga lain seperti yayasan sekolah bisa memanfaatkannya.

Utamanya bagi yang belum berbadan hukum. “TK dan LKP juga ingin difasilitasi untuk berbadan hukum, jadi kami undang kembali notaris dan Kemenkum HAM,” kata Kepala

Dispendik Surabaya M Ikhsan, Jumat (9/10).

Ikhsan menjelaskan, saat ini tengah dilakukan proses pendataan dan pemetaan terhadap lembaga TK serta LKP se-Surabaya. Pendataan itu untuk mengetahui sejauh mana TK dan LKP yang sudah berproses di notaris, atau bahkan yang sudah ke Kemenkum HAM tapi SK belum turun. “Senin besok mungkin sudah masuk datanya,” ungkap dia.

Ikhsan menegaskan, kesempatan itu tidak boleh dilewatkan lembaga lain yang belum memiliki badan hukum. Sebab, Dispendik tetap membuka kesempatan terhadap lembaga atau yayasan yang belum berbadan hukum untuk menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi. Hal ini cukup beralasan, karena Kamis (8/10) lalu saat me-

ngumpulkan 73 lembaga yang belum berbadan hukum, hanya ada 14 lembaga yang hadir.

“Kami sudah dorong dan lakukan berbagai upaya supaya mereka mau mengurus badan hukum. Tapi kalau mereka (lembaga/ yayasan,red) tetap tidak mau urus, terus kami harus bantu bagaimana lagi?” ujar Ikhsan heran.

Berdasarkan data Dispendik, lembaga atau yayasan yang belum mengumpulkan berkas semakin berkurang. Hingga kemarin, turun dari 87 menjadi 63 lembaga yang terdiri dari 37 SD dan 26 SMP. Sedangkan untuk MI dan MTs, menyusut dari 157 lembaga menjadi 71 lembaga.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dis-

pendik Surabaya Eko Prasetyoningsih menambahkan, lembaga harus mengetahui resiko yang diperoleh apabila tidak berbadan hukum. Antara lain, tidak bisa menerima dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda), bantuan operasional sekolah (BOS), dan tidak mendapatkan izin operasional.

“Lembaga yang belum berbadan hukum sudah kami minta buat surat pernyataan.

Isinya mengetahui dampak yang diterima lembaga nanti ke depan,” ungkap Eko. Eko menjelaskan izin operasional yang dimaksud adalah penyelenggaraan ujian nasional (Unas). “Kalau tidak bisa melaksanakan Unas, ya siswa yang dirugikan,” ujar dia.

Dampak izin operasional itulah yang belum banyak diketahui lembaga. (sdp/epe) FOTO: BM/ANTARA

Pj Walikota Masih Yakin Sesuai Target

Ketua Komisi C: Bappeko Sumber Rendahnya Serapan SURABAYA (BM) – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap rendahnya serapan anggaran APBD 2015, tak lepas dari kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Kinerja ini yang jadi sorotan legislatif karena banyak program pembangunan yang terancam tidak bisa terealisir setelah diajukan dalam KUA-PPAS. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri menilai, sumber keterlambatan dan rendahnya serapan anggaran ada di Bappeko.

Instansi yang dipimpin Agus Imam Sonhaji tersebut, harusnya bisa membuat inovasi atau terobosan penting mengingat persoalan ini selalu terjadi setiap tahun.

“Harusnya Bappeko itu sudah bisa menghitung schedule waktu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak terkesan ada penyanderaan anggaran.

Bappeko juga harus bisa membuat terobosan baru dengan acuan penyerapan tahun sebelumnya. Ini khan sudah terjadi bertahuntahun,” sindir politisi asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Jumat (9/10).

Saifuddin mencontohkan bidang perencanaan yang selama ini dianggap sebagai sub pekerjaan penghambat serapan anggaran.

Jika kajian itu benar, maka seharusnya sudah masuk dalam program RAPBD tahun sebelumnya yang dilakukan dalam pembahasan PAK sebagai persiapan APBD tahun berikutnya.

Dampaknya, prediksi Saifuddin jika itu dilakukan akan sangat dirasakan dalam proses lelang yang bisa lebih awal dan pelaksanaan pun bisa tepat waktu. Kalau ini sudah terjadi, tidak akan ada lagi serapan anggaran yang meleset dari target.

“Dengan catatan, ada staf Bappeko yang mendampingi masingmasing SKPD di Surabaya agar mampu merencanakan sekaligus merumuskan apa sebenarnya dan yang dibutuhkan oleh SKPD,” sebut Saifuddin.

INLINE story Kesan tidak mau repot SKPD, membuat penyusunan program dan anggaran diambil alih Bappeko.

Dampaknya, banyak SKPD yang tidak bisa memenuhi target serapan anggaran.

Di sisi lain, kendati jadi PR hingga pemenang Pilwali diketahui, Pj Walikota Nurwiyatno masih optimistis minimnya serapan anggaran akan terpangkas hingga 2015 berakhir.

“Jangan malah (SKPD) hanya dicekoki (program) saja. Begitu juga sebaliknya SKPD, harus berani menyampaikan jika ternyata program dan anggaran yang telah diplot Bappeko itu tidak cukup atau bahkan tidak logis. Karena akan berpengaruh terhadap kinerja di SKPD-nya,” tandasnya.

Pendapat Saifuddin memang mengacu pada terus terulangnya permasalah serapan anggaran selama jadi wakil rakyat. Kondisi ini diperparah oleh kemampuan nyaris seluruh SKPD dalam menyusun program. Sehingga cara tergampang diambil dengan menyerahkan semua urusan kepada Bappeko kendati ada resiko program maupun anggaran yang disusun melewati kemampuan SKPD. Konsekuensinya, banyak program SKPD yang kaitannya dengan penyerapan tidak bisa dijalankan dengan alasan PAGU-nya tidak mencukupi. “Namun bisa jadi juga karena SKPD yang tidak punya kemampuan untuk itu (menyusun program), sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Bappeko. Dan setelah diplot, mereka (SKPD) tidak punya keberanian untuk menolak.

Akibatnya keteteran sendiri, salah satu kasusnya tidak mampu melakukan penyerapan secara ontime dan maksimal,” pungkasnya.

Saifuddin berharap evaluasi ini jadi masukan berharga bagi Bappeko. Selain bisa mengoptimal-

”

FOTO:BM/MADJI

Harusnya Bappeko itu sudah bisa menghitung schedule waktu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak terkesan ada penyanderaan anggaran. Bappeko juga harus bisa membuat terobosan baru dengan acuan penyerapan tahun sebelumnya. Ini khan sudah terjadi bertahuntahun,”

”

SAIFUDDIN ZUHRI Ketua Komisi C DPRD Surabaya

kan tugas dan fungsi SKPD, sebagai stakeholder yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerapan anggaran APBD, Bappeko juga bisa menyerap anggaran secara efektif dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara Pejabat (Pj)Walikota Nurwiyatno yang diwarisi PR minimnya serapan anggaran APBD 2015, masih yakin bisa dikurangi hingga menyentuh 80 persen dari target. “Mudah-mudahan sampai akhir Desember nanti optimal lebih bagus. Sekarang kurang lebih sudah 55 persen, tetapi fisiknya sudah ada yang 75 dan 68 untuk penyerapan fisik. Untuk yang fisik luar biasa,” ujarnya.(dji/epe)

NELAYAN SURAMADU Nelayan memperbaiki jaring di atas perahunya di sekitar Jembatan Suramadu, Jumat (10/8). Sejumlah nelayan di kawasan tersebut berharap penurunan harga solar melalui paket kebijakan ekonomi III dapat mereka rasakan karena bahan bakar solar merupakan BBM utama mereka terutama untuk kegiatan produksi perikanan tangkap.

Dishub Turunkan Target Pendapatan Parkir Akui Sulit Terealisasi untuk Tembus Rp 25 M SURABAYA (BM) - Dinas Perhubungan (Dishub) menurunkan target pendapatan parkir dan uji kir dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2015 Surabaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyu Drajat, mengatakan untuk target pendapatan semula Rp 25 miliar kemudian diturunkan menjadi Rp 18,5 miliar.

“Penurunan target ini dilakukan dengan merujuk realitas yang terjadi di lapangan. Sampai saat ini pencapaian targetnya adalah Rp 11,6 miliar,” bebernya, Jumat (9/10).

Ia menyatakan untuk penetapan target pendapatan tahun ini memang mencapai dua kali lipat dari tahun lalu. Dimana salah satu pertimbangannya adalah adanya kenaikan tarif parkir tepi jalan umum. Namun nyatanya yang terjadi di lapangan, kenaikan tarif parkir tepi jalan umum itu baru bisa dilakukan pertengahan bulan Agustus sehingga untuk mendongkrak pendapatan masih sedikit berat.

Belum lagi, lanjut dia, permasalahan yang ada adalah masih banyak jukir nakal yang memungkinkan potensi kebocoran masih ada. Di sisi lain, Irvan menyatakan, untuk perubahan anggaran keuangan tahun ini, Dishub mengaku tidak mengajukan penambahan dana. Namun, lanjut dia, Dishub mengaku akan menambah beberapa traffic light untuk penyeberangan. Penambahan itu dikatakan Irvan juga berdasarkan usulan dan permintaan warga. “Nambahnya tidak banyak karena dananya memang terbatas. Tapi kami mengakomodir penambahan 3 titik trafict light untuk menyeberang, dan juga beberapa speed trap,” kata Irvan.

Trafficking Menurun, Narkoba dan Pelecehan Anak Mengintai

Bapemas Optimalkan Pencegahan hingga Bawah

FOTO:BM/IST

Nanis Chairani

SURABAYA (BM) – Program pengendalian dan pencegahan trafficking atau perdagangan anak di Kota Surabaya terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas- KB) Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, penurunan itu merupakan hasil kerja keras setelah pada 2011-2012 sempat naik tajam. “Seperti pada

tahun 2012 memang terjadi banyak kasus trafficking. Bahkan ada anakanak yang menjual temannya sendiri,” katanya, Jumat (9/10).

Sedangkan berdasar data laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya, jumlah kasus trafficking pada tahun 2011, terjadi 69 kasus. Jumlah kasus itu naik pada 2012 menjadi 85 kasus trafficking. Pada tahun 2013, jumlah kasus trafficking pada anak menurun jadi 36 kasus. Bahkan, sepanjang tahun 2014, tidak ada kasus trafficking anak.

“Untuk tahun ini jumlahnya tidak banyak.Termasuk kasus-kasus lainnya yang terjadi pada anak,” ujar dia.

Hanya saja Nanis mengingatkan, persoalan pada anak bukan hanya trafficking. Bapemas juga menghadapi beragam kasus anak seperti pemakaian narkoba di kalangan

anak-anak, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, persoalan hukum sampaipenelantaranekonomimasih potensialterjadi.Bahkan,tidakjarang, anak-anak yang terkena masalah tersebut bukan warga Surabaya tetapi kejadiannya ada di Surabaya.

Nanismengatakan,angkakasuspada anak cenderung fluktuatif, kadang naik dalam satu tahun, lalu turun di tahun berikutnya dan kemudian bisa naik atau semakin turun.

Dia mencontohkan, untuk kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, baik di ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun non KDRT (pelakunya tidak tinggal dalam satu lingkungan rumah), jumlahnya naik turun. Untuk tahun 2014, jumlah kasus kekerasan pada anak secara fisik dan psikis baik KDRT maupun non KDRT mencapai 47 kasus. Jumlah kasus ini cenderung

turun dari 55 kasus di tahun 2013 tetapi lebih tinggi bila dibandingkan 39 kasus di tahun 2012.

“Harapan kami tentunya tidak ada lagi kasus yang melibatkan anak-anak. Tetapi kasus yang terjadi selama ini, bukan hanya anak di Surabaya. Ada juga anak-anak di luar Surabaya yang kena masalah di sini. Menurut saya, substansi yang lebih penting adalah bagaimana mencegah masalah dan juga penanganan yang cepat terhadap masalah anak-anak,” ujarnya.

Nanis menjelaskan, selama ini Bapemas KB Kota Surabaya telah melakukan upaya aktif untuk mencegah permasalahan pada anak-anak. Ada banyak jenis layanan yang diberikan untuk membantu anak-anak agar lepas dari masalah dan trauma, imbas dari kasus yang mereka alami.(sdp/at/epe)

FOTO: BM/MADJI

BERAT: PAD dari sektor parkir di Surabaya memang sangat besar.

Namun kebocoran yang terjadi membuat target sulit tercapai.

Penambahan itu dipastikan Irvan tidak akan meminta penambahan anggaran dari pemkot, melainkan dari pergesaran sejumlah pengeluaran belajan, salah satunya adalah menggunakan dana proyek yang gagal lelang yang nilainya sampai Rp 1 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Edwin Tjahjuadi menyatakan penurunan target pendapatan Dishub tersebut cukup rasional karena untuk target pendapatan dari retribusi parkir itu ternyata mulanya dilakukan untuk menghindari banyak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). “Karena alasan itu ya kita memaklumi. Terutama karena tahun ini ternyata kan banyak problem tentang pelaksanaan keniakan tarif parkir,” kata Edwin. (at/epe)

Ijazah Palsu

Lakukan Gelar Perkara di Polda Jatim SURABAYA (BM) - Unit kriminal umum (krimum) Polda Jatim melakukan gelar perkara dugaan ijazah palsu dengan tersangka HM Nurul Huda, anggota DPRD Lamongan, Jumat (9/10). Gelar perkara ini merupakan permintaan kuasa hukum tersangka, Agung Silo Widodo Basuki yang menilai Polres Lamongan terlalu gegabah dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Dan di dalam gelar perkara memang jelas terlihat bahwa penyidik terlalu dini menetapkan klien kami sebagai tersangka,” ujar Agung usai gelar perkara, Jumat.

Klaim Agung diperkuat dari kehadiran pelapor. Dari 11 pelapor hanya satu yang hadir. Itu pun ketika ditanya dasar pelaporan, terungkap jika bermula dari obrolan di warung kopi. “Jadi pelapor hanya mendengar slentingan saat di warung kopi bahwa pak Nurul Huda ini ijasahnya palsu,” ujar Agung.

Agung menambahkan, dalam gelar perkara kemarin, didatangkan Pembantu Rektor I Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang dan Dekan Fakultas Agama Islam. Keduanya mengakui Nurul Huda mahasiswa Undar angkatan 2008 dengan dibuktikan adanya nomor induk mahasiswa (NIM), bukti mengikuti perkuliahan dengan adanya KRS dan KSK. “Itu menandakan bahwa pak Huda adalah mahasiswa aktif,” ujarnya.

Agung berharap Polda Jatim segera keluarkan kesimpulan bahwa kasus ini tidak cukup bukti dan layak untuk dihentikanaliasSP3.“Sayamenunggukeputusan hasil gelar tadi, dan mudah-mudahan kesimpulannyakasusnyatidaklayakuntuk dilanjutkan,” tegasnya. Nurul Huda legislator terpilih periode 2014-2019, dilaporkan dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu ketika mendaftar sebagai caleg . (bjt/epe)

14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

Sosialisasikan Sewa TKD Sarirogo

Kanwil Pajak ’Sandera’ Penunggak Pajak

tersebut jika dibagi dengan jangka waktu perjanjian, yakni 20 tahun, lebih rendah dibandingkan harga pada umumnya yang mencapai Rp 200 ribu per meter per tahun,” kata salah seorang warga Sarirogo, Samsul Huda.

Samsul yang juga mantan BPD menjelaskan, sejatinya masyarakat menyepakati rencana perangkat desa yang menghendaki pembangunan.

Hanya saja dia beranggapan nilai sewa itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan jangka waktu sewa 20 tahun.

Padahal menurut Samsul, area persawahan 9 hektar yang akan disewakan itu termasuk lahan produktif. dan dalam ku-

run waktu setahun bisa menghasilkan 100 ton padi dengan dua kali panen. ”Kalau tanah 9 hektar tersebut disewakan dengan nilai Rp 500 juta hingga Rp 800 juta per tahun, memang desa diuntungkan, tapi warga dapat apa. Warga tetap tidak mau.

Bila perlu, pertemukan warga dengan investor agar harga sewa bisa dinaikkan,” desak Samsul.

Sementara Kades Sarirogo, Eko Prabowo menegaskan, bakal mengganti lahan yang disewa investor itu dengan TKD lain sebanyak 8 bahu atau sekitar 5,4 hektar. Dengan begitu warga bisa tetap menggarapnya. (adi/azt)

PERTEMUAN: Tampak pertemuan antara perangkat Desa Sarirogo, Sidoarjo dengan warga berkaitan dengan sosialisasi sewa Tanah Kas Desa (TKD), Jumat (9/10).

FOTO:BM/HADI

Innova vs Xenia, Diduga Sopir Mengantuk

RINGSEK: Tampak bagian depan mobil Kijang Innova L 1897 ND ringsek, setelah bertabrakan dengan mobil Daihatsu Xenia L 1969 VY di Jalan Raya Sidoarjo-Krian, Jumat (9/10) malam.

SIDOARJO (BM) - Tabrakan terjadi antara mobil Kijang Innova Nopol L 1897 ND dengan Daihatsu Xenia Nopol L 1969 VT di Jalan Raya Sidoarjo-Krian, Desa Jati, Kec Sidoarjo, Jumat (9/10) sore.

Kecelakaan diduga karena sopir mengantuk dan dibarengi dengan meletusnya ban. Tak ayal dua mobil tersebut ringsek, setelah menghancurkan pagar depan milik warga. Tak ada korban jiwa. Kedua sopir hanya mengalami luka-luka.

“Sopirnya jelas mengantuk, karena jalan sudah sepi,” kata Kamaluddin, salah seorang warga yang menyaksikan kecelakaan tersebut.

Lebih lanjut ia menceritakan, awalnya mobil Xenia yang dikemudikan Roni Rusdianto (33), warga Villa Jasmin III Blok M Desa Salam, Kec Sidoarjo melaju dari arah timur (Sidoarjo) menuju barat (Krian).

Di lokasi kejadian, mendadak kendaraannya bertabrakan dengan mobil Kijang Innova yang dikemudikan Beny Mulyanto (47), warga Perum Candi Loka, Blok Q Kec Candi, Sidoarjo yang melaju dari arah berlawanan.

Usai tabrakan, mobil Kijang oleng ke kanan dan menghantam tembok tempat cucian motor. Sedangkan mobil Xenia oleng ke kanan dan masuk ke lokasi loundry. ”Kedua sopirnya selamat, tapi bangunan loundry dan pagar warga hancur,” lanjut Kamaluddin.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Sidoarjo, AKP Bayu Prasetyo mengatakan akan mendalami kejadian tersebut. ”Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan kami,” ujar Bayu. (adi/azt)

SIDOARJO (BM)- KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II menyandera tiga penunggak pajak dari dua perusahaan di Jatim, dengan cara dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong, Sidoarjo.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Nader Sitorus, Jumat (9/10) mengatakanM dua perusahaan tersebut masing-masing PT SSTI dan PT SM, yang terdaftar diKantorPelayananPajak(KPP)Pratama Mojokerta dan Gresik Utara. ”Dua penuggak pajak dari PT SSTI yang disandera adalah direktur dan komisaris perusahaan yakniWW dan TH,” katanya di Lapas Porong.

Ia mengemukakan, perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok kretek tersebut menunggak pajak sebesar Rp 2,569 miliar pada tahun pajak 2005. ”Sedangkan penunggak pajak dari PT SM ialah komisaris perusahaan,

ABL. Perusahaan di bidang industri barang bangunan dari kayu itu menunggak pajak sebesar Rp 4,072 miliar pada tahun pajak 2006 dan 2007,” katanya.

Ia mengatakan, penangkapan tiga penunggak pajak itu dilakukan di Mojokerto dan Surabaya pada Kamis (8/10), bekerja sama dengan kepolisian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. ”Status mereka sementara kami titipkan di Lapas Kelas 1 Surabaya selama enam bulan sampai ketiganya melunasi utang-utangnya,” katanya.

Ia menambahkan sebelum dilakukan penyanderaan, pihaknya telah melakukan sejumlah proses tahapan mulai dari tindakan persuasif, administrasi, teguran, hingga pemblokiran. ”Kami berani melakukan penyanderaan ini karena ada aturan hukum yang mengatur masalah penyanderaan tersebut,” katanya. (ant/adi/azt)

BRT Ramai saat Akhir Pekan SIDOARJO (BM) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kab Sidoarjo menyatakan, bus rapid transit (BRT) yang sejak dioperasikan sekitar dua pekan ini hanya ramai digunakan pada waktu akhir pekan.

Kepala Dishub Sidoarjo, Joko Santosa, Jumat (9/10) mengatakan, dari laporan yang masuk memang BRT tersebut rami digunakan oleh warga masyarakat pada akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu. ”Mungkin, armada ini masih baru sehingga banyak warga masyarakat yang mencoba armada ini sambil berekreasi bersama dengan keluarganya,” katanya.

Ia mengemukakan, para penumpang ini rata-rata mengaku menggunakan armada ini karena rasa penasaran dan juga ingin memanfaatkan liburan dengan cara naik bus ini. ”Akibatnya, kereta kelinci yang selama ini beroperasi untuk mengangkut masyarakat yang sedang liburan banyak yang libur,” katanya.

Ia mengatakan, untuk hari-hari biasa penggunaan BRT tersebut paling banyak digunakan pada saat pagi dan sore hari sedangkan pada siang hari bus BRT tersebut cenderung sepi penumpang. ”Memang sejak awal diluncurkan, BRT ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang digunakan oleh warga baik itu dari anak sekolah atau juga dari pekerja,” katanya.

Ia mengatakan, sejak diluncurkan pengoperasian BRT ini hanya menggunakan sepuluh unit kendaraan dari total 30 kendaraan yang disiagakan. ”Hal itu berakibat pada lamanya waktu tunggu yang seharusnya sekitar delapan sampai sepuluh menit setiap kali pemberhentian menjadi lebih lama dari waktu tersebut,” katanya.

Namun pihaknya optimis BRT ini akan terus diminati warga masyarakat sebagai armada pengganti yang menghubungkan antara Porong sampai dengan Terminal Purabaya, Surabaya. (ant/azt)

PASURUAN

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Target PAD RSUD Bangil Dinaikkan

Uang Saku Naik, Dewan Rajin Kunker

PASURUAN (BM) - Rapat kerja antara Komisi IV DPRD Kab Pasuruan dengan jajaran manajemen RSUD Bangil digelar, Jumat (9/10). Sejumlah program kerja tahun 2016 dibahas, termasuk target PAD (Pendapatan Asli Daerah), kekurangan dana SPM serta program yang berkaitan dengan peningkatan layanan.

Seperti diketahui, target PAD RSUD Bangil tahun 2015 sebesar Rp 61 miliar sudah tercapai 93,7 persen atau Rp 57 miliar. Hingga akhir tahun anggaran, pihak RSUD optimis bisa memenuhi target 100 persen.

“Saat ini saja sudah mencapai 93,7 persen, maka hingga akhir tahun anggaran, pasti tercapai,” kata Direktur RSUD Bangil, dr Agung Basuki MKes. Ia menambahkan, untuk tahun 2016 nanti, pihaknya memproyeksikan kenaikan PAD hinga mencapai Rp 80 miliar.

Kenaikan tersebut diiringi den-

FOTO:BM/HABIBI

Dari Rp 61 Miliar, Naik Jadi Rp 80 Miliar

RAPAT KERJA: Tampak rapat kerja Komisi IV DPRD Kab Pasuruan dengan manajemen RSUD Bangil. Program kerja dibicarakan, termasuk target PAD tahun 2016 yang naik jadi Rp 80 miliar.

gan rencana beroperasinya layanan kemoterapi dan cuci darah mulai akhir November 2015.

Saat dikonfirmasi soal kekurangan dana SPM tahun 2015, Agung Basuki menjelaskan, dana

tersebut memang ada kekurangan. Dari pos anggaran yang disiapkan Rp 7 miliar, ditambah P-ABPD II Rp 2 miliar.

Tapi dalam realisasi membengkak lebih kurang Rp 14 miliar. Maka untuk menutupi keku-

rangan tersebut, dalam program pembahasan 2016 akan diusulkan tambahan.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kab Pasuruan, Rohani Siswanto pada Berita Metro(BM) meminta kepada jajaran mana-

jemen RSUD Bangil dalam penyusunan RKA 2016 dilakukan secara cermat dan terarah. “Ini agar pelaksanaannya tidak sampai menganggu pelayanan pada masyarakat,” katanya. (bib/azt)

FOTO: BM/ANAM

Antisipasi Banjir, Saluran Air Dibersihkan

NORMALISASI: Gorong-gorong saluran air di Perumahan Melian, Kejapanan, Gempol yang mulai dibersihkan warga.

PERWAKILAN

PASURUAN (BM) - Mengantisipasi kemungkinan datangnya banjir saat musim hujan tiba, warga Desa Kejapanan, Kec Gempol, Kab Pasuruan melakukan normalisasi gorong-gorong dan membersihkan saluran air.

Hal itu terlihat di Dusun Melian, khususnya di Perumahan Melian yang kerap dilanda banjir. Warga juga rajin melakukan pembersihan gorong-gorong.

Kepala Desa Kejapanan H Saiful Bakri SH mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan intensitas tinggi. Seperti tahuntahun sebelumnya, Perumahan Melian

selalu dilanda banjir.

“Upaya kami dan warga melakukan pembersihan aliran air serta goronggorong yang ada, supaya jalan air menjadi lancar,” kata Saiful Bakri.

Dirinya juga intensif melakukan koordinasi dengan ketua RT dan RW agar mereka waspada saat terjadi banjir.

Saat musim hujan, Dusun Melian selalu menjadi langganan banjir. Kondisi tersebut terjadi hampir tiap tahun. Achmad (61), warga Melian RT 03 RW 08 mengatakan, warga sudah mengantisipasi banjir dengan bersih-bersih saluran air dan perbaikan gorong-gorong. (bibi/nam/azt)

PASURUAN (BM) – Kegiatan kunjungan kerja (Kunker) sepertinya bakal lebih diminati para wakil rakyat tahun depan. Pemicunya, uang saku untuk Kunker diproyeksikan bakal mengalami perubahan seiring munculnya Permendagri No 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.

Dalam penjelasnya, mengatur perubahan kebijakan pedoman penyusunan anggaran .

Salah satunya, terkait perjalanan dinas anggota dewan, yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bukan tidak mungkin, uang perjalanan dinas kembali seperti 2014 silam. Jika tahun ini berkisar di angka Rp 500 ribu untuk transport, nantinya bisa mencapai Rp 1,2 juta per hari untuk setiap anggota dewan.

“Hanya ada beberapa perubahan, termasuk persoalan perjalanan dinas. Karena, jika sebelumnya nilainya diatur pusat, kini disesuaikan dengan kemampuan daerah. Artinya, bukan tidak mungkin, Perdin dewan bisa kembali seperti tahun se-

FOTO:BM/HABIB

SIDOARJO (BM) – Perangkat Desa Sarirogo, Sidoarjo, Sidoarjo menggelar pertemuan dengan warga berkaitan dengan sosialisasi sewa Tanah Kas Desa (TKD) pada Investor, Jumat (9/10). Pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolsek Kota Sidoarjo, Kompol Nauvil Hartono.

Usai pertemuan, sebagian warga tetap menolak rencana pihak desa yang menyewakan TKD pada Investor.

Alasannya, nilai Rp 16 miliar yang disepakati antara pihak desa dengan Investor dinilai terlalu sedikit. ”Ini harus tetap dibatalkan. karena nilai itu terlalu sedikit.

Coba dihitung, 9 hektar tanah

FOTO:BM/HADI

Sewa Dinilai Terlalu Murah, Sebagian Warga Menolak

M Sudiono Fauzan Ketua DPRD Kab Pasuruan

belumnya,” kata Ketua DPRD Kab Pasuruan, M Sudiono Fauzan.

Meski begitu, anggaran Kunker diperkirakan tak mengalami perubahan. Tahun ini, dialokasikan sekitar Rp 8 miliar hingga Rp 9 miliar. Jumlah itu tak banyak mengalami perubahan di tahun 2016. (bib/an/azt)

Kemarau Panjang, Air Embung Menyusut PASURUAN (BM)- Sejumlah embung yang tersebar di wilayah Kab Pasuruan mengalami penurunan debit air. Hal itu karena musim kemarau masih berlangsung. Akibatnya, warga sekitar embung mulai kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan mereka, termasuk untuk mengairi sawah.

Menurut Dullah (57) warga yang bermukim di sekitar embung Kedung Banteng, Kec Rembang, Kab Pasuruan, kian

menyusutnya debit air tersebut menyebabkan warga harus ekstra kerja keras mencari air, khususnya untuk keperluan sehari-hari.

“Biasanya kami memanfaatkan air tersebut untuk menyiram tanaman, juga untuk member air untuk ternak kami,” kata Dullah.

Sama halnya yang terjadi di Embung Kerikilan, Kec Kejayan, Kab Pasuruan. Selain airnya mengalami penyusutan, juga berbau tidak sedap. (bib/an/azt)

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi; Pasuruan Raya: Ah. Habib (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015

Pj Bupati Kenalkan Olahraga Gateball di Peringatan Haornas LAMONGAN (BM) - Ketua Pengurus Provinsi Gateball Jawa Timur Wahid Wahyudi terus menyosialisasikan olah raga yang masih terbilang baru yaitu gateball. Pengenalan olah raga ini dilakukan Wahid saat peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXII di Makodim 0812 Lamongan, Jumat (9/10).

Wahid Wahyudi yang juga Pj Bupati Lamongan tersebut mengenalkan olahraga yang mirip crockquet dari Perancis tersebut usai jadi Irup di peringatan Haornas. Dalam sambutannya, Wahyudi mengatakan saat kejurnas pertama tim gateball meraih juara pertama.

Saat itu, kejurnas dilaksanakan di Bandung pada 29 September hingga 4 Oktober lalu.

“Tim gateball Jatim meraih delapan medali emas. Dengan perolehan kami semakin ingin

memasyarakatkan olah raga baru itu. Ke depan akan diupayakan berdirinya Pengurus Kabupaten Gateball di Lamongan,” beberWahidWahyudi.

Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, olah raga gateball lebih menekankan kerjasama tim, dari pada permainan individu. Olahraga yang menggunakan pemukul (stick) tersebut dimainkan dua tim yang saling berhadapan. Setiap tim terdiri dari lima orang dan lima buah bola.

“Permainan ini melatih konsentrasi untuk memasukkan bola menggunakan stick ke gawang kecil, sehingga juga mirip dengan golf. Olahraga ini mulai digemari di berbagai nagara Eropa dan juga Asia seperti Jepang,” ujarnya.

Di Indonesia, lanjut dia, su-

dah terbentuk Pengurus Pusat Gateball yang diketuai Menteri Pekerjaan Umum. Sedangkan di tingkat provinsi sudah ada 28 yang terbentuk salah satunya Jawa Timur yang diketuai Wahid

Wahyudi.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam Upacara Haornas itu sempat menjajal permainan gateball dengan dipandu seorang instruktur. Menariknya, olahra-

Kepala Bakesbangpol Bantah Tudingan Menipu

ga ini selain melatih konsentrasi dan disiplin juga melatih berpikir cepat, juga mengasyikkan karena menggabungkan unsur rekreasi sekaligus kompetisi. (dwi/nun/ han/zen/nov)

LAMONGAN (BM) - Kepala Bakesbangpol Linmas Kabupaten Lamongan Sujito membantah tudingan LSM Clean Governance (CG) yang menuding Kepala Bakesbangpol Linmas Lamongan menghalangi jalannya pilkada yang berintegritas di Lamongan. Tudingan LSM CG didasarkan pada ketidakhadiran Kepala Bakesbangpol Linmas Sujito dalam audiensi LSM CG, KPUK Lamongan dan Panwaskab Lamongan di Kantor KPUK lamongan, Kamis (9/10) kemarin.

Padahal, pihak Bakesbangpol Linmas yang menggagas acara audiensi tersebut. Menurut Sujito, ketidakhadiran dirinya dalam acara audiensi di Kantor KPU Lamongan, diakui tidak ada keinginan menipu LSM CG. Sujito sangat menyayangkan LSM CG yang mengatakan dirinya menipu dan seharusnya pihak LSM CG konfirmasi ke dirinya terkait ketidakhadirannya dalam acara audiensi. “Tidak ada niatan saya menipu, jangan salah paham gitu hingga difloorkan ke forum seolah-olah Bakesbang menipu,” tandas Sujito Jumat (9/10).

Sujito menambahkan jika ia memaksakan hadir dalam acara audiensidiKPULamongan,dinilaimalahtidaketiskarenatidakada surat undangan dari KPU maupun LSM CG. Dalam surat yang dikirim LSM CG kepada Bakesbangpol Linmas bukan undangan melainkansurattembusan.“Kalausayadatangjelastidaketiskarena tidakdiundangKPULamongan.DalamsuratLSMCGkeBakesbang hanya tembusan bukan surat undangan,” paparnya sambil menunjukkan surat dari LSM CG. (han/zen/nov)

BM/DWI

OLAHRAGA BARU: Pj Bupati saat menjajal gateball usai peringatan Haornas dengan dipandu sorang instruktur disaksikan pejabat pemkab lainnya.

Meski Membangun PLTSa, tapi Tak Mampu Kurangi Volume Sampah

Pemkab Kumpulkan Ratusan Investor di Bussiness Gathering

Dewan Usul Bentuk Dinas Khusus pemkab membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang terletak di TPA Tambak Rigadung Kecamatan

LAMONGAN (BM) –Persoalan sampah masih menjadi momok bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan. Meski

BM/HAN

PERLU DINAS KHUSUS: Tumpukan sampah masih menggunung terutama di wilayah Pantura. Meski pemkab mampu dirikan PLTSa tapi tak mampu kurangi volume sampah.

Tikung.

Namun, masih belum mampu mengurangi sampah di masyarakat terutama di daerah pedesaan. Sampah yang menumpuk masih banyak ditemukan di pinggir jalan apalagi di daerah Pantura pinggir pantai hingga perumahanyangmenumpuktinggi.

Sampah liar juga banyak ditemukan di sekitar kawasan wisata di Pantura sepertiWisata Bahari Lamongan (WBL) dan Mazola. Menanggapi tumpukan sampah liar tersebut, Ketua Komisi D Ali Mahfud mengatakan pihaknya merasa sangat prihatin.

Karena itu, Ali Mahfud mendesak Pemkab Lamongan segera mencari solusi untuk menangani tumpukan sampah tersebut. Dirinya juga menyambut

baik rencana Pj Bupati Wahid Wahyudi mengajukan perda terkait penanganan sampah di Lamongan.

“Saya mendesak pemkab segera mencari solusi tentang sampah, saya juga menyambut baik rencana Pj bupati mengatur sampah dengan perda,” ujar Politisi PAN ini, Jumat (9/10).

Ali Mahfud menambahkan untuk mengatasi permasalahan sampah tidak cukup hanya dengan peraturan daerah (perda).

Ali mahfud mengusulkan Pemkab Lamongan membentuk dinasyangkhususmenanganisampah yang memiliki struktur sampai ke tingkat kecamatan seperti Unit PelaksanaTeknis (UPT).

Permasalahan sampah, lanjut Ali Mahfud, tidak hanya me-

LAMONGAN (BM) - Bertempat di Ruang Pertemuan sebuah hotel di Lamongan, pemkab setempat mengumpulkan ratusan investor dalam acara bertajuk Bussiness Gathering, pada Kamis (8/10).

Upaya itu bagian dari pemerintah setempat untuk menggenjot investasi di Lamongan. “Maksud dan tujuan dilaksanakannya Bussiness Gathering ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman antara pengusaha dan para pemangku kepentingan perekonomian di Kabupaten Lamongan agar dapat meningkatkan investasi,” jelas Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Chairil Anwar.

Sementara Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menyampaikan Lamongan masuk dalam wilayah dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Itu karena Lamongan masuk dalam konsep penyangga Gerbangkertosusilo.

Kepada para investor dan calon investor, Wahid Wahyudi menyebutkan keunggulan infrastruktur transportasi di Lamongan. Dia menyebut transportasi darat Lamongan didukung infrastruktur jalan arteri primer nasional GresikLamongan-Tuban, Jalan arteri sekunder nasional Jalan Daendles, Jalan kolektor primer provinsi LamonganMojokerto dan Babat-Jombang serta jalur double track kereta api. (dwi/nun/han/zen/nov)

nyangkut teknis pengelolaan sampah tetapi juga menyangkut masalah kesadaran masyarakat membuang sampah. Selama ini, masyarakat dinilai masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap sampah sehingga membuang sampah di sembarang tempat.

“Dengan membentuk dinas baru dengan UPT di tingkat kecamatan bisa fokus memberikan semacam penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran membuang sampah.

Percuma ada perda tetapi masyarakat belum memiliki kesadaran tentang penanganan sampah, saya kira hanya UPT yang khusus menangani sampah yang bisa melakukan itu,” jelasnya. (han/zen/nov)

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

Pencegahan Dilakukan Disdik, Pasca Kasus Prostitusi Libatkan Siswi SMA

Rutin Razia Selular dan Cek ke Rumah jika Izin Tak Masuk GRESIK (BM) - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gresik Mahin, meminta seluruh kepala sekolah menengah atas sederajat untuk rutin melakukan pengecekan selular siswanya.

Selain itu, menelusuri setiap siswanya yang sering bolos hingga mengecek ke rumahnya.

Hal itu, dilakukan menyusul karena ada pelajar di Gresik terlibat prostitusi dan sering bolos sekolah. Mereka memakai selularnya sebagai sarana untuk transaksi dengan pelanggannya atau lelaki hidung belang.

“Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Gresik, bersih tidak ada selular siswa yang digunakan untuk kegiatan negatif,” ujar Mahin usai melakukan sidak di sekolah tersebut, Jumat (9/10).

Dia meminta para pelajar yang menggunakan selular hanya untuk kegiatan positif. “Siswa harus bijak dalam memanfaatkan selularnya. Dan guru atau

Sementara diakui juga anak buahnya adalah Gita Puspita (19), warga Jalan Veteran Kebomas Gresik, dan DA (17), seorang pelajar kelas XII sekolah Islam di pusat kota. Namun dalam penyidikan, diketahui jika tersangka ternyata pernah menjual seorang pelajar lainnya.

“Kegiatan kami hari ini dan imbauan kepada kepala sekolah

kepala sekolah harus rutin mengecek selular siswanya. Karena transaksi prostitusi yang libatkan pelajar selalu menggunakan selular,” imbuhnya.

Mahin juga menambahkan,

pelajar juga seringkali kali membolos. Nah, pihak sekolah harus menelusuri sampai ke rumahnya, jika ada salah satu siswanya yang mbolosan,” imbuhnya.

Seperti diketahui,Wahyu Putri

Sukni ditangkap polisi karena menjual anak di bawah umur ke lelaki hidung belang. Saat rilis mucikari protolan SMA swasta di Gresik itu mengaku pertama kali melakukan transaksi.

GRESIK (BM) - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Gresik, Mahin meminta pihak sekolah negeri untuk merevisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Perihal adanya revisi karena masih belum sesuai dengan peraturan yang ada. Akibatnya sekolah, terutama SMA Negeri belum menerima Surat Keputusan (SK) terkait besaran sumbangan peningkatan mutu sekolah (SPP).

Menurut Mahin, RAPBS belum ia tetapkan menjadi SK, sebab penetapan SPP menurutnya masih banyak sekolah yang menggunakan paradigma lama,

yang rentan terjadinya double accounting.

“Sekolah masih berpikir dengan cara yang lama, mereka masih menganggarkan pungutan yang bisa menyebabkan doubel accounting,” jelas Mahin, Jumat (9/10).

Mahin memberi batasan agar pihak sekolah mampu merevisi anggaran yang ada hingga 15 Oktober. Mantan Kabag Umum Pemkab Gresik ini juga kembali menegaskan, agar tidak ada peningkatan besaran biaya SPP untuk sekolah negeri. “SPP 2015 maksimal sama dengan tahun kemarin,” tegas Mahin.

Sementara itu, pada tahun

2014 pihak dinas Pendidikan Kab Gresik mengeluarkan SK penetapan SPP sekolah SMA negeri dengan 3 kategori sebagai berikut. Kategori 1 yang meliputi SMAN 1 Gresik, SMAN 1 Kebomas dipatok dengan besaran SPP maksimal Rp 275.000.

Kategori 2 yang meliputi SMAN 1 Sidayu, SMAN 1 Cerme, SMAN 1 Driyorejo, dan SMAN 1 Menganti SPP Maksimal Rp 250.000. Kategori 3 SMAN 1 Wringinanom, SMAN 1 Kedamean, SMAN Balongpanggang, SMAN Sangkapura, SMAN Dukun SPP maksimal Rp 225.000.

Sementara itu untuk SPP SMKN sebesar Rp 225.000. (uki/nov)

GRESIK (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berencana menutup home stay yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim. Sebab, kamar mewah yang disewakan dan berdiri di depan Hotel Sapta Nawa tersebut tidak memiliki izin sama sekali.

Home stay itu jadi sorotan Pemkab Gresik lantaran diduga menjadi langganan sebagai lokasi prostitusi yang libatkan ‘ayam abu-abu’ (pelajar, red) yang melayani pria hidung belang. Bahkan, home stay itu juga dijadikan lokasi mengungkap kasus yang mengungkap mucikari Wahyu Putri Sukni, warga Jalan Kartini beberapa waktu lalu.

Putri dijadikan sebagai tersangka human trafficking, dengan belasan‘ayam abu-abu’ sebagai anak buahnya. “Menurut laporan anak buah kami, home stay itu memang tidak ada izin sama sekali,” kata Farida Haznah Makruf, Kepala Bidang Pengembangan Investasi, di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Pemkab Gresik, Jumat (9/10).

Mestinya, jelasnya untuk mendirikan home stay awalnya harus mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM). “Di sini kita bisa mengetahui berapa

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005

modal yang disertakan,” ujarnya.

Selanjutnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Jika luas lahan yang dimanfaatkan lebih dari seribu meter persegi, maka harus mengurus juga Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Jika di bawah luasan itu bisa langsung mengurus izin HO atau gangguan.Terakhir Izin Usaha dan Operasional,” ujar Farida Haznah.

Lebih lanjut Farida mengungkapkan, pihaknya akan segera konsultasi dengan pimpinan, kemudian membuat surat rekomendasi penutupan. Surat itu nantinya menjadi dasar Satpol PP melakukan penutupan.

“Home stay ini kan sebelumnya sudahj bermasalah, jadi nanti akan langsung kita tutup.

Kalau tidak, kita akan memanggil

pemiliknya dulu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, di home stay itu polisi menangkap mucikariWahyu Putri Sukni, dan dua anak buahnya yang sedang melayani pria hidung belang. Seorang anak buah Wahyu adalah suswi SMA Islam di pusat kota.

Dan dalam penyidikan lebih lanjut, Putri ternyata memiliki belasan anak buah yang masih berstatus pelajar. Sementara itu, awak media sempat menyamar sebagai tamu, setelah kasus penangkapanWahyu.

Di depan awak media yang menyamar itu, Ateng sebagai reception di home stay mengatakan harus ada KTP yang sama jika tamu itu laki-laki dan perempuan. Jika tidak maka tak diperkenankan menyewa di tempat itu. (sgg/uki/nov)

ISTIMEWA

BM/SUGENG

PENCEGAHAN: Kadisdik Kabupaten Gresik Mahin saat mengecek satu per satu selular milik siswanya sebagai tindakan pencegahan.

BM/MASDUKI

PERWAKILAN

tidakmendapatkanperhatianyang baikdariorangtuanya,”tandasnya.

Agnes Aurora N, seorang siswi kelas XII SMA Negeri 1 Gresik, mengaku prihatin ada pelajar di Gresik yang terlibat prostitusi.

“Kita memang harus bisa jaga diri, selular memang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, karena itu kita harus bijak memakainya,” katanya. (sgg/uki/nov)

Home Stay di Jalan Arif RH Akan Ditutup

Kadisdik Minta Sekolah Negeri Merevisi RAPBS untuk Hindari Double Accounting

Kadisdik Kabupaten Gresik Mahin

tadi adalah tindakan preventif atau pencegahan,” ujar mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Gresik itu.

Lebih lanjut, Mahin meminta kepada semua siswa untuk proaktif, segera melaporkan ke guru jika di antara temannya ada yang terjerumus ke tindakan negatif seperti prostitusi. “Kebanyakan pelajar yang bertindak negatif itu

DITUTUP: Home stay yang berlokasi di Jalan Arif RH bakal ditutup karena tak kantongi izin dan terlibat kasus trafficking.

Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

16 www.beritametro.co.id

SABTU, 10 OKTOBER 2015 2,18% IHSG

4,599

1,6%

1,7%

NIKKEI

STI

18,439

2,998

1,1% FTSE

6,446

0,8% KLCI

1,707

0,8% DJIA

17,051

0,4% NASDAQ 4,811

HARGA EMAS

0,9%

JUAL (Rp/gr)

S&P500

BELI (Rp/gr)

USD

SGD

EUR

AUD

474,287

1,155.10

JUAL: 13.450,00 BELI : 13.400,00

JUAL: 9.636,26 BELI : 9.586,26

JUAL: 15.273,95 BELI : 15.173,95

JUAL: 9.867,11 BELI : 9.787,11

494,049

2,013

KURS MATA UANG

US$/OZT:

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,364

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 9 OKTOBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

BI Rate Diisyaratkan Dipertahankan hingga 2016 JAKARTA (BM) - Sejumlah pengusaha maupun asosiasi mendesak agar Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi perbankan di Indonesia untuk meninjau ulang pemberlakukan BI rate yang dirasa masih memberatkan. Namun permintan itu hingga kini belum mendapat jawaban yang positif, bahkan BI memberikan sinyal untuk tetap mempertahankan BI rate yang telah ditetapkan hingga 2016. Hal ini dikemukakan Deputi Gubernur BI Mirza Adityaswara, Jumat (9/10) yang memberi sinyal hingga kuartal pertama tahun tahun depan, BI sepertinya akan tetap mempertahankan

tingkat suku bunga acuannya.

Mirza menuturkan, alasan kuat BI tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan, adalah menimbang kondisi situasi ekonomi global. Bank Indonesia memutuskan untuk tetap menahan tingkat suku bunga acuannya (BI rate) di angka 7,5 persen.

Langkah ini dilakukan BI, sejak Februari 2015.

“Mungkin tidak tahun ini (perubahan BI rate) atau bahkan kuartal pertama tahun depan,” ujar Mirza, di Kompleks BI, Jakarta Pusat. Meskipun bank sentral Amerika Serikat (The Fed) diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunga acuannya

tahun ini, tidak bisa dijadikan satusatunya landasan BI dalam menentukan kebijakan itu.

“BI pada intinya menjaga kebijakan prudensial moneter. Situasi global masih akan menghadapi kenaikan suku bunga AS,” kata dia.

Seperti diketahui, sejumlah kalangan pengusaha meminta kepada BI untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Selain, karena pertumbuhan di beberapa sektor usaha mengalami penurunan, penurunan suku bunga ini diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat terhadap produk usaha yang dijual belikan.(nis/dra)

ROYAL PLAZA Moslem Fashion Festival 2015

FOTO: BM/IST

Mirza Adityaswara

GRAND CITY

Pelaku Industri Dapat Diskon Tarif Listrik hingga 30 Persen JAKARTA (BM) - Pemerintah kembali menurunkan tarif listrik untuk industri dengan cara pemberian diskon. Skema penundaan pembayaran tagihan ini memungkinkan industri hanya membayar 60 persen dari total tagihan setiap bulannya dan keringanan ini diberlakukan untuk 6 bulan atau 10 bulan pemakaian listrik.

PT PLN Persero memberikan diskon pembayaran listrik untuk industri bagi pelanggan yang mendapatkan keringanan dengan mencicil tagihan.

Hal itu tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan, kebijakan penurunan tarif listrik bagi industri dilakukan PLN secara konsisten dari waktu ke waktu, sebagai

dampak dari penurunan biaya produksi PLN akibat menurunnya harga bahan bakar.

“Ketidakpastian di masa mendatang akan perubahan besaran makro ekonomi, seperti harga bahan bakar, nilai tukar rupiah terhadap US dolar dan angka inflasi tidak membuat manajemen PLN menunda penurunan tarif listrik,” kata Benny, di Jakarta, kemarin.

Menurut Benny penurunan tarif listrik, sekecil apapun, akan berdampak pada penurunan biaya produksi suatu pabrik, memperkuat daya saing dan menjaga keberlangsungan usaha. PLN menawarkan kepada industri skala menengah dan skala besar dengan daya di atas 200 kVA untuk menambah pemakaian listrik pada malam hari, mulai pukul 23.00 hingga pagi hari

FOTO: BM/IST

Benny Marbun

sekitar pukul 08.00.

“Tarif listrik bagi pemakaian listrik di waktu malam diberi potongan harga 30 persen,” tuturnya.

Benny mengatakan, untuk memanfaatkan insentif tarif

malam hari, kemungkinan industri menambah investasi membeli peralatan produksi.

Maka PLN bersedia memastikan insentif tarif ini hingga 3 tahun mendatang penundaan pembayaran tagihan. PLN merancang skema penjadwalan kewajiban pembayaran tagihan listrik bulanan bagi industri, khususnya bagi industri yang daya saingnya lemah terhadap produk impor dan bagi industri padat karya seperti industri tekstil dan industri sepatu.

Setelah masa pengurangan pembayaran berakhir, PLN masih memberikan tenggang waktu dua bulan bagi industri untuk belum membayar utang tagihan listrik. Baru pada bulan ke-9 atau pada bulan ke-13 mulai mengangsur hutang tagihan listrik. Itu pun, kewa-

FOTO : BM/ANTARA

KERAJINAN HIASAN LAMPU DARI BAMBU Seorang perajin membuat kerajinan hiasan lampu berbahan bambu di Pandaan, Pasuruan, Jumat (9/10). Kerajinan yang dijual dengan harga mulai Rp 50.000 - Rp 85.000 per buah tersebut dipasarkan ke beberapa daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto.

Pajak Jalan Tol Ditunda, Diterapkan Tahun Depan JAKARTA (BM) - Penerapan tarif pajak jalan tol yang melibatkan antar lembaga sudah selayaknya memperkuat koordinasi. Sehingga, nantinya dapat disetujui dan kemudian direalisasikan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memprediksi tahun depan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol mulai dapat dilaksanakan. Hal ini melambat dari rencana awal yang seharusnya direalisasikan tahun ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengubahan terkait pengecualian kendaraan yang terkena tarif pajak jalan tol.

“Jalan tol itu kan ada PP (Peraturan Pemerintah)-sehingga perlu direvisi dulu. Permasalahannya PP nya kan enggak hanya di pajak. Konsep pajak sudah sampai di Menkumham kalau tidak salah,” kata Mekar di Pulau Ayer, Jakarta, Jumat (9/10).

“Nantinya PPN jalan tol hanya dikenakan pada golongan I, kemu-

FOTO: BM/IST

DIBERLAKUKAN : Penerapan tarif pajak jalan tol diharapkan tidak membebani masyarakat karena kenaikan tarif reguler sudah rutin dilakukan pengelola jalan tol.

dian II, III dan IV enggak ada yang kena. Supaya enggak membebani jalur distribusi barang. Untuk itu harus ada aturan di PP-nya. Karena termasuk pengecualian,” jelasnya.

Dikatakan, pelaksanaan pengenaan pajak tol dapat terealisasi pada 2016 mendatang. Sebab, hingga saat ini tidak muncul permasalahan lain yang mampu menghambat hal tersebut.

“Internal enggak ada masalah, dari kelembagaan juga tidak ada isu.

Dari Binamarga, dari pelaksana jalan tol juga enggak masalah. Mereka hanya nitip pesan kalau pelaksanaannya jadi dijalankan supaya tidak menimbulkan gejolak sosial yang berlebihan,” kata dia.

Gejolak ini, kata Mekar, berhubungan dengan kenaikan tarif reguler yang biasanya rutin dilakukan oleh pengelola jalan tol. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan adanya pajak jalan tol serta kenaikan tarif reguler. (nis/dra)

Moslem Fashion Festival 2015 akan dimeriahkan dengan beberapa event dan kompetisi yang akan berlangsung di Royal Plaza Surabaya mulai 9-11 Oktober 2015.Festival yang akan ada serangkaian lomba diantaranya : Moslem Fashion Exhibition (25 stand), Moslem Fashion Parade Designer Surabaya & Jakarta, Moslem Fashion Competition, Young Designer Competition, Moslem Model Search, Design Illustration Competition, Fashion Photography Competition, Hijab Styling Competition, Moslem Fashion Kids Competition, (*)

jiban pembayaran hutang setiap bulan hanya dibebankan 50 persen saja dari hutang tagihan bulanannya. Ini artinya hutang tunggakan 6 bulan akan diangsur 12 bulan dimulai pada bulan ke-9, dan tunggakan 10 bulan akan diangsur 20 bulan dimulai pada bulan ke-13.

Kebijakan penundaan pembayaran tagihan listrik ini tidak disertai dengan tambahan biaya apapun bagi industri, namun PLN perlu meyakini bahwa industri yang memanfaatkan kebijakan ini adalah industri yang relatif sehat dan memiliki proses bisnis yang baik. Karenanya, PLN akan berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk menentukan, mana industri yang layak diberi kemudahan, dan mana yang tidak layak.(nat/dra)

Jatim Fair 2015 Ini adalah perayaan HUT Jawa Timur, Jatim Fair hadir dengan mengusung tema "Semarak Belanja, Hiburan dan Rekreasi Keluarga". Acara ini akan dimeriahkan dengan pameran produk unggulan Indonesia dan tak letinggalan juga hiburan dari musisi nasional.

Acara Jatim Fair 2015 dilangsungkan pada 8-18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya. Beragam program acara menarik disertai bintang tamu papan atas akan ikut serta (*)

Pameran MegaBuild Surabaya 2015 MegaBuild Surabaya merupakan pameran di Indonesia Timur untuk Arsitektur, Desain Interior dan Industri Bangunan berkumpul. Berbagi dan melihat desain interior serta produk terkini, solusi, bahan, sistem dan teknologi. MegaBuild Surabaya akan menjadi platform yang sempurna bagi yang ingin menemukan peluang bisnis, memperluas pangsa pasar dan sektor Konstruksi dan Bangunan di Indonesia Timur. Pameran akan dilangsungkan mulai tanggal 12 - 15 November 2015 di Grand City Convention Surabaya.

Tampilkan Fashion Mode Elegan untuk Ikuti Tren SURABAYA (BM) - Peragaan busana yang ditampilkan dalam perhelatan Her World Surabaya Fashion Week 2015 di Grand City Mall Surabaya menandai eksistensi desainer dalam menampilkan fashion busana di panggung show yang menampilkan keunikan desain dan orisinalitas karya yang ditunjukkan.

Dijelaskan oleh penyelenggara acara, Shantica Warman mengatakan kesempatan mendukung para pecinta fashion nusantara ini. Acara fashion show yang mengangkat tema “Fashion Night Out” bertujuan tetap mempertahankan sejumlah karya busana koleksi designer lokal dan beberapa perpaduan tren mode kelas dunia.

“Tahun kelima Grand City Marvellous adalah pertunjukkan peragaan busana eksklusif, mewah dan elegan. Nama desainer seperti Leslie Yong, Herman Arifin, Andreas Odang, Sofie Design, Ivan Gunawan dan Amelia Kartikasari semua menampilkan masterpiece karya masing-masing berkesan elegan dan glamour,” jelasnya di Grand City Mall Surabaya (9/10).

Ditambahkan Amelia Kartikasari, sebagai desainer lokal negeri busana kain batik. Menurutnya estetika busana ditandai dari karakter dan corak yang ditampilkan dalam kain batik. Misalnya, tampilan yang menonjolkan etnik dan keanekaragaman bisa memunculkan nuansa baru.

“Motif burung dengan gaya style cutting yang khas dipadu

FOTO: BM/MADJI

MEWAH : Fashion show dalam perhelatan Her World Surabaya Fashion Week 2015 di Grand City Mall Surabaya bertujuan mempertahankan sejumlah karya busana koleksi designer lokal dan beberapa perpaduan tren mode kelas dunia.

bahan kain kotak-kotak dan polos akan memunculkan tampilan seperti coat, long vest, dress hareempant dan parka jacket. Lagi pula dalam mengangkat batik lokal sebagai identitas bahwa saya orang Indonesia, kan sudah sepantasnya dan menjadi kebang-

gaan tersendiri,” tutupnya.

Sedangkan pameran tiga hari kedepan akan menampilkan Camaieu, Cherryl Kids fashion, Chromatic & Esther Lin, Vorum dan Hanaika yang melengkapi fashion momentum bagi perkembangan dunia fashion.(jey/dra)