Berita Metro Edisi 13 Oktober 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Wajib Militer Dibungkus Bela Negara PEMAPARAN: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) didampingi Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Laksma TNI M. Faisal (kanan) dan Sekretaris Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Brigjen TNI Eko Budi (kiri) memberikan paparan terkait pembentukan kader bela negara di Jakarta, Senin (12/10).

Kontras: Pandangan Nasionalisme Sempit dan Pemborosan JAKARTA (BM) – Anda WNI berusia di bawah 50 tahun? Bersiaplah mengikuti pelatihan ala militer (fisik dan psikis) lewat program bela negara.Ya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Ryamizard Ryacudu berencana membentuk kader bela negara.

Jumlah kader 100 juta orang dalam 10 tahun.

Kemenhan membantah program ini merupakan bentuk lain dari wajib militer seperti yang diaplikasikan Singapura, Korea Selatan atau Amerika Serikat.

“Bela negara bukan wajib militer. Hak dan kewajiban yang perlu disiapkan. Bela negara salah satu bentuk

disiplin pribadi yang akan membentuk disiplin kelompok, seterusnya disiplin nasional. Tembak menembak itu nomor dua ratus. Hanya organisasi atau bangsa disiplin yang akan menjadi besar,” kata Ryamizard dalam jumpa pers di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10).

“Ini hak dan kewajiban. UUD pasal 27. Hak dituntut, kewajiban dilaksanakan juga. Demo boleh, tapi negara minta warganya bela negara. Kita lahir dan besar di sini. Hidup bersama, besar bersama.”

Baca: Wajib... Hal 7

FOTO: BM/ANTARA

Rizal Ramli Sebut Menteri ESDM Keblinger Perpanjangan Kontrak Freeport sebelum 2019 Dinilai Melanggar Aturan

FOTO: BM/ANTARA

KRITIS: Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli usai menyerahkan LHKPN pada KPK di Jakarta, Senin (12/10). Pada wartawan di Kantor KPK, Rizal melontarkan kritikan pada Menteri Sudirman Said.

JAKARTA (BM) – Lagi-lagi, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli melontarkan kritik tajam pada Menteri ESDM Sudirman Said. Terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI), mantan menteri keuangan di Era Presiden Gus Dur itu kemarin (12/10) menyebut Sudirman sedang keblinger. Bahkan, Sudirman dinilai telah melawan hukum dalam upaya memperpanjang kontrak Freeport.

“Jadi bapak Menteri ESDM ini, mohon maaf, keblinger. Saya enggak mengerti kenapa dia begitu ngototnya, begitu ngeyelnya untuk membela Freeport,” kata Rizal di kantor KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyetujui perpanjangan kontrak operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu setelah 2021. Menteri ESDM Sudirman Said yang menjadi salah satu sosok di balik kelanjutan operasi Freeport, menyebut pemerintah telah menyambut baik kelanjutan investasi Freeport.

Baca: Rizal ... Hal 7

Kursi Ditemukan, Helikopter Diduga Jatuh di Danau Toba MEDAN (BM) – Sebuah kursi pilot transportasi udara ditemukan di sekitar perairan Danau Toba Onan Runggu sekitar pukul 18.00 WIB, Senin (12/10). Hal ini memperkuat dugaan bahwa helikopter milik PT Penerbangan Angkasa Semesta (PAS) yang hilang kontak sejak Minggu lalu (11/10) itu, tercebur di perairan Danau Toba.

Baca: Kursi ... Hal 7 SEDIH: Keluarga korban menunjukkan foto Sugianto, penumpang helikopter EC-130 PK-BKA yang hilang kontak, di Komplek Tamora Elok Kabupaten Deli Serdang, Senin (12/10).

FOTO: BM/ANTARA

Tujuh Persen Kementerian Dapat WDP

BPK Masih Temukan Pelanggaran Laporan Keuangan

Kontribusi 29,7 Persen, Jatim Menuju Provinsi Industri Hal 03

Jaga Netralitas PNS di Pilkada, Bentuk Satgas Hal 08

Kapolri Pastikan Final Piala Presiden di Jakarta Hal 09

JAKARTA (BM) – Semester pertama 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada peningkatan yang ditunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

BPK bahkan memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pusat karena mencapai penilaian 71 persen. Lima tahun sebelumnya, opini terbaik masih sebesar 57 persen di tingkat kementerian dan lembaga di pusat.

Menpan-RB Puji Pemkot Surabaya

Tapi Ketua BPK Harry Azhar Azis menyebutkan, masih ada kementerian dan lembaga yang mendapat opini di bawah, jumlahnya mencapai tujuh persen.

Baca: BPK ... Hal 7 LAPORAN KEUANGAN: Presiden Jokowi (kedua kanan) bersama sejumlah menteri menerima Ketua BPK Harry Azhar Azis (ketiga kiri) beserta Anggota BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10).

FOTO: BM/ANTARA

’Manusia Terbang’ Tak Lagi Sekadar Khayalan

Beli Jetpack Rp 2 Miliar, Bisa ’Menari-nari’ di Angkasa

2016, pemerintah buka pos 230 ribu PNS Moratorium buka tutup kayak keran..

Wajib militer dibungkus bela negara Mending anggaran buat kesejahteraan rakyat..

Keinginan manusia untuk bisa terbang dan ‘menari-nari’ di angkasa segera terwujud.

Sepasang ‘sayap mekanik’ bernama Martin Jetpack yang dipanggul di punggung akan mewujudkan itu semua.

Bagaimana cara kerjanya?

SAYAP MEKANIK: Ingin jadi ‘manusia terbang’, beli saja sayap mekanik Martin Jetpack seharga Rp 2 miliar, yang mulai dijual komersial 2016. Mesin itu menggunakan mesin V4.

SAYAP mekanik Martin Jetpack segera dijual secara komersial pada awal tahun 2016 mendatang. Mesin jet kecil ini memang sudah diperkenalkan sejak tahun 2011 lalu, dan akan dibanderoldenganharga150ribudolar

FOTO : ISTIMEWA

PRAKIRAAN CUACA

AS atau setara Rp 2 miliar.

Mesin ini sebelum dijual secara bebas, nantinya sudah melewati mulai dari pengerjaan hingga uji coba sejak 35 tahun lalu, tepatnya saat Glenn Martin memulai pekerjaannya di sebuah garasi pada tahun 1980.

Dengan menggunakan mesin V4 yang dipasangkan di sisi kanan dan kiri, Martin Jetpack mampu terbang selama 30 menit dengan kecepatan 46 Mph (Miles per Hour) atau sekitar 73 km per jam. Berat perangkatnya sendiri mencapai 120 kg. Demikian dikutip dari Tech Blog.

Baca: Beli... Hal 7

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

CERAH BERAWAN Suhu 24 - 35°C

CERAH BERAWAN Suhu 25 - 34°C

BERAWAN Suhu 24 - 33°C

2016, Pemerintah Buka Pos 230 Ribu PNS

“Mereka yang berjiwa lemah tak akan mampu memberi maaf yang tulus. Pemaaf sejati hanya melekat bagi mereka yang berjiwa tangguh.”

- Mohandas Gandhi -

SURABAYA (BM) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi memberi kabar gembira bagi masyarakat dalam kunjungannya ke Surabaya, Senin (12/ 10). Dia mengatakan, pada 2016 pemerintah FOTO: BM/IST akan memYuddy Chrisnandi buka pos penerimaan pegawai negeri sipil sebanyak 230 ribu.

Dari jumlah itu, sekitar 35-40 persen diperuntukkan eks tenaga honorer, guru tidak tetap, petugas administrasi dan perawat dengan jumlah sekitar 100 ribu. Sisanya baru diperuntukkan untuk umum. “Banyak cara untuk menyeleksi PNS yang benar-benar berkualitas. Agar PNS yang ada sesuai kapasitasnya,” terangnya.

Baca: 2016... Hal 7

TIDAK TERBIT Menyambut Tahun Baru Islam 1437 Hijriyah, Harian Berita Metro akan libur terbit pada Rabu, 14 Oktober 2015. Selanjutnya, Harian Berita Metro akan terbit kembali seperti biasa mulai Kamis 15 Oktober 2015. Terima kasih. (Redaksi)

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Di Jatim, BNN Tangkap Pasutri Pengendali Narkoba

Hijrah Melawan Ranjau

S

FOTO: BM/ANTARA

Pekanbaru (BM) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir (PN Rohil), memvonis dua terdakwa kurir sindikat narkotika internasional yang membawa narkoba jenis sabu seberat 30 kilogram dengan hukuman mati, Senin (12/10). Agus Arifin dan Sulaiman, ditangkap Mei 2015 dan menjalani sidang putusan terpisah dengan Rudi SH selaku Hakim Ketua.

Vonis mati terdakwa narkoba ini merupakan pertama kali diputuskan PN Rohil. “Pertimbangan hakim adalah Indonesia sedang darurat narkotika. Pertimbangan kedua adalah barang haram ini dari luar, dari Malaysia, yang artinya kedua tervonis adalah bagian dari jaringan internasional dan berat barang bukti berdasarkan fakta dipersidangan jumlahnya lebih dari 30 kilogram,” kata Hakim Ketua usai sidang.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta keduanya dihukum penjara seumur hidup.

Menurut Rudi, ada pertimbangan lain yang memberatkan bahwa terdakwa sudah melakukan tindakan pengiriman barang haram dari Malaysia itu secara berulang.

Selain itu, saksi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dihadirkan di persidangan juga menyatakan bahwa narkoba jenis

FOTO: BM/ANTARA

JARINGAN PASUTRI : Petugas BNNP Jatim tunjukkan lima tersangka beserta barang bukti saat ungkap kasus narkoba, Senin (12/10). Selain jeratan UU Narkotika, kelima tersangka yang dipimpin pasangan suami istri tersebut juga dijerat pasal pencucian uang (TPPU).

sabu yang diperkarakan merupakan jenis murni yang dalam prosesnya bisa dijadikan tiga kali lipat ketika diedarkan.

“Karena 30 kilogram sabu itu berdasarkan hasil laboratorium narkotika di Medan menunjukan itu sabu murni. Dengan asumsi per gram senilai Rp 2 juta, maka bisa dikalikan tiga kali sehingga nilainya sama dengan Rp 180 miliar,” tegas Rudi.

Agus Arifin dan Sulaiman ditangkap Polres Rohil akhir Mei 2015. Mereka adalah dua dari tiga kurir narkoba jenis sabu seberat 30 kilogram yang diselundupkan dari Malaysia. Satu tersangka berinisial M berhasil kabur.

Dalam kasus serupa di Jatim, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berhasil menangkap pasangan suami istri sindikat peredaran narkoba. Me-

reka adalah MK dan L, pasangan suami istri asal Blitar, kemudian sindikatnya lagi K, MT dan H asal Madura. AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto Kabid Pemberantasan dan Penindakan BNNP Jatim mengatakan, dari sindikat ini sabu dengan berat total 153 gram.

Dia menjelaskan, tertangkapnya pasangan suami istri asal Blitar berawal dari menangkap tersangka K, Kamis (8/10), se-

orang pengedar dari Bangkalan.

Narkoba miliknya itu diakui pasokan dari seorang pasangan suami istri asal Blitar. Mendapatkan pengakuan tersebut, kata Bagijo, anggota melakukan penyelidikan, dan berhasil menangkapnya, di tempat kos kawasan Blitar.

“Di tempat kos pasutri, ditemukan narkoba seberat 125 gram disimpan dalam lemari. Dan menemukan uang tunai Rp 100 juta serta Rp 700 juta dalam rekening tabungan yang merupakan hasil penjualan narkoba,” ujar dia.

Bagijo menuturkan, saat pasutri diinterogasi oleh anggota mengaku, kalau narkoba itu sering diedarkan di Blitar dan Madura. “Setelah dikembangkan, berhasil menangkap MT, bandar dari Proppo, Pamekasan, dan kaki tangannya, H. Barang buktinya sabu 10 gram dan enam buah senjata tajam,” kata Bagijo Dia mengungkapkan, saat ini anggota BNNP Jawa Timur juga sedang memburu pengedar lainnya.Yang merupakan sindikat dari pasutri asal Blitar. “Nama bandarnya sudah kita kantongi, doakan segera bisa ditangkap,” ujarnya. Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 114 dan 112 UU Narkotika.

Selain itu, tersangka MK dan L, pasutri bandar narkoba juga dijerat dengan UU Pencucian Uang (TPPU). (at/ssn/epe)

Citra Legislator

Bantuan Hukum Gratis

Peradi Gandeng Asosiasi Advokat Australia MKD Rekonstruksi Perkelahian Mulyadi-Mustafa JAKARTA (BM) - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Law Council of Australia atau asosiasi advokat Australia menjalin kerjasama soal bantuan hukum gratis. Kerjasama itu demi memenuhi hak-hak keadilan bagi warga tidak mampu.

Dalam pertemuan tersebut, Duncan McConnel Ketua Law Council of Australia dan wakil Japan Federation Bar Association, Prof Kimitoshi Yabuki yang juga pejabat Internasional Baar Asociation (IBA) sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Peradi. Kerja sama itu di bidang access to justice dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu tanpa dipungut biaya atau pro bono.

“Kita akan tindak lanjuti semua rencana kerjasama itu dalam waktu dekat sehingga bisa terwujud karena ini merupakan wujud pengakuan dunia internasional kepada advokat Indonesia,” ujar Sekjen Peradi Thomas E Tampubolon, Senin (12/10).

Kerja sama itu dijajaki di pagelaran konferensi tahunan (Annual conference) advokat yang berlangsung di Wina, Austria. Perhelatan itu berlangsung pada 4-9 Oktober di Austria Center Vienna diikuti peserta 6.000 lebih organisasi advokat dan advokat dari seluruh dunia, termasuk Peradi.

Presiden IBA David W Rivkin menyambut hangat kehadiran Peradi dan berjanji akan mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan pengurus Peradi sebelum jabatannya berakhir.

Peradi, lanjut Thomas, di IBA mempunyai 10 hak suara untuk ikut memutuskan berbagai

resolusi yang dikeluarkan. Seperti mendukung penerapan prinsip dasar peran advokat dalam menjalankan profesinya. Hal itu sejalan dengan resolusi PBB yang menghormati hak asasi klien untuk mendapatkan pelayanan hukum yang harusnya diterimanya. “Kita terlibat aktif dalam berbagai pengambilan keputusan IBA,” pungkas Thomas. (dtc/epe)

Sekjen Peradi Thomas E Tampubolon

JAKARTA (BM) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI siap melakukan rekonstruksi untuk memastikan peristiwa yang terjadi antara dua anggota DPR RI Mulyadi (FPD) dan Mustafa Assegaf (FPPP) dalam kasus pemukulan. “Kami akan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, untuk memastikan bagaimana peristiwanya secara tepat,” kataWakil Ketua MKD Junimart Girsang usai rapat MKD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (12/ 10).

Menurut Junimart, MKD membentuk Tim Panel dan akan melakukan rekonstruksi karena dari hasil pemeriksaan terhadap kedua anggota, yakni Mulyadi dan Mustafa Assegaf, keduanya memberikan keterangan berbeda. Ia menjelaskan, ketika diminta keterangan oleh MKD, Mustafa mengaku rekannya yakni Mulyadi terluka di wajah karena kena tangkisan. Sementara saksi, memberikan keterangan yang berbeda. “Pak Mustafa mengaku dipukul tapi yang cedera Pak Mulyadi. Inilah yang harus disinkronkan di lapangan, sehingga harus direkonstruksi agar menjadi jelas,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding mengatakan dari hasi pemeriksaan terhadap Mustafa dan rapat internal MKD, kesimpulan sementara kasus yang dihadapi Mustafa dan Mulyadi adalah perkelahian, bukan pemukulan.

Menurut Sudding, baik Mulyadi maupun Mustafa, sudah dimintai keterangan. MKD juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi. “Dari semua keterangan yang dihimpun, kesimpulan sementara insiden yang terjadi adalah perkelahian,” katanya.

Menurut Sudding, perkelahian ini dapat membawa citra buruk bagi lembaga DPR RI. Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura ini menegaskan perkara ini adalah perkara tanpa pengaduan karena terjadi di dalam gedung DPR RI dan ada saksi-saksi.

MKD, kata dia, memutuskan membentuk Tim Panel yang guna menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran etik berat anggota dewan. “Tim Panel dibentuk ketika MKD memutuskan pelanggaran berat, sanksinya itu penonaktifan selama tiga bulan atau rekomendasi PAW. (at/epe)

Aneh, Nilai Ekspor Timah Jakarta Naik 1.000 Persen Kalahkan Babel

AETI Cium Dugaan Indikasi Hindari Pajak JAKARTA (BM) - Pengurus Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) meminta pemerintah menelusuri dugaan kejanggalan jumlah ekspor pipa timah di Jakarta yang mengalami peningkatan hingga 1.000 persen.

“Pemerintah daerah harus mengevaluasi izin yang sudah dikeluarkan itu,” kata Ketua Harian AETI Eka Mulya Putra, Senin (12/ 10).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor pipa timah dari DKI Jakarta pada Januari hingga Mei 2015 mencapai 3.205.000 Kilogram. Padahal pada periode yang sama 2014, volume ekspor pipa timah dari

DKI Jakarta sebanyak 341.342 Kg. Namun kondisi sebaliknya terjadi di Bangka Belitung (Babel) yang menunjukkan tidak ada kegiatan ekspor pipa timah pada Januari-Mei 2015.

Terkait hal itu, Eka mendesak lembaga berwenang harus menelusuri legalitas ekspor pipa timah yang berasal dari Jakarta dilengkap Surat Izin Perdagangan Antar Pulau (SIPAT). Eka menduga ekspor pipa timah yang dilakukan sejumlah pabrik di Jakarta itu terdapat kepentingan sehingga perlu ditelusuri kelengkapan dokumen atau proses pengirimannya melalui bursa timah atau “ICDX”.

Lebih lanjut, Eka menyatakan jika terbukti ekspor pipa timah itu tidak sesuai aturan maka melanggar hukum termasuk dugaan perusahaan yang mengekspor tidak masuk anggota AETI. Eka mencurigai lonjakan volume ekspor pipa timah di Jakarta itu merupakan modus lama dengan mengakali HS Code yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari pajak.

Sementara itu pengamat energi Marwan Batubara mengindikasikan perusahaan terlibat permainan ekspor pipa timah dengan mengakali peraturan untuk menghindari pajak dan menyiasati larangan ekspor

minyak mentah. “Bisa juga disebutkan pipa timah padahal timah murni, hal ini harus dianalisa eksportirnya,” tutur Marwan.

Marwan menyatakan lembaga terkait seperti kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), pemda, kepolisian, kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, kementerian keuangan, Surveyor dan bea cukai harus menelusuri ekspor pipa timah di Jakarta.

Anggota DPR Komisi VI Sartono Hutomo berencana memanggil pihak berkepentingan terkait tingginya jumlah

ekspor pipa timah dari Jakarta.

“Kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk memanggil stake holder terkait,” ujar Sartono. (at/epe)

FOTO: BM/ANTARA

HUT KE-64 AKADEMI ANGKATAN LAUT Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) yang tergabung dalam Genderang Suling Gita Jala Taruna, beraksi pada upacara peringatan HUT ke-64 AAL di Lapangan Aru, Komplek AAL, Surabaya, Senin (12/10).

PN Rohil Vonis Mati Dua Kurir Sabu 30 Kg

FOTO: ISTIMEWA

UKA atau memilih diam bahkan melontarkan kritikan pedas tanpa solusi, pemerintahan JokowiJK merupakan produk konstitusi. Rakyat harus berada dalam instrumen dan nada seirama dengan dirigen seorang Jokowi. Kebetulan, bersamaan hari ini dengan momen 1 Muharam 1437 Hijriyah (Tahun Baru Islam), pada 20 Oktober 2015 satu tahun Jokowi-JK pengemban amanah rakyat.

Tantangan terbesar adalah kemampuan mengelola pemerintahan dengan dukungan 40 persen Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dari PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura.

Kepiawaian Koalisi Merah Putih (KMP) menyapu bersih posisi strategis pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKP) menjadi penghalang Jokowi meracik komposisi ideal di pemerintahan.

Buktinya, Kabinet Kerja begitu kedodoran, karena banyak menteri bercokol tanpa dukungan profesionalisme dan kompetensi. Jokowi dalam situasi terjepit, dipaksa mengikuti selera elit Parpol dan pemilik modal yang menjadi sponsor. Suara minor terus bersahutan, Jokowi memang belum mampu menjadi orang pertama di negeri ini. Masih prematur.

Benarkah, Jokowi masih berkutat dengan rumusan ideal sehingga terjebak dalam ranjau yang sewaktu-waktu bisa meledak? Wallahu a’lam. Gaya kepemimpinan Jokowi-JK memang belum menebarkan aroma semerbak, bahkan cenderung kontradiktif. Tapi perlahan, Jokowi berhasil mengurai simpul kekuatan parpol, melalui ketegangan di PPP dan Golkar hingga terjadi dualisme, malah PAN berbalik arah mendukung KIH. Kondisi DPR memanas, Jokowi terperangkap dengan kebijakan pemecahan dan perampingan di kementerian dan lembaga baru, sehingga daya serap anggaran sangat rendah. Semester l 2015, masih di bawah 30 persen.

Imbasnya cukup lumayan, ada anggaran Rp 273 triliun ngendon di rekening Pemda. Artinya, aparat merasa takut menggunakan dana karena terjadi perbedaan nomenklatur. Untung lah, Jokowi terus mencari terobosan walau banyak posisi dirjen belum dilantik. Belum lagi, kegaduhan di KPK menyangkut revisi UU dan keberadaan komisioner yang dipolitisasi.

Yang paling membebani adalah keterlibatan pengusaha hitam menjadi biang kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Keseriusan Jokowi-JK menata sektor maritim dan kebijakan paket ekonomi dengan memperingan perpajakan dan menggandeng investor dari China terganggu. Apalagi, kecondongan Jokowi terhadap China membuat iri pemerintah Jepang yang merasa disingkirkan dalam tender kereta api cepat.

Berbagai ketimpangan yang terus menggerogoti rezim Jokowi-JK harus diberi kesempatan berbenah. Penyusutan devisa negara sehingga pontang-panting menghadapi ekonomi global membuat rupiah tergoncang. Walaupun kurs rupiah terhadap dolar AS merangkak naik, faktor non teknis harus tetap diwaspadai. Jujur, masyarakat masih was-was dengan menguatnya rupiah, sekedar gelontoran penyeimbang dari BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ada keterlibatan asing menjadi joker dalam penentuan mata uang rupiah.

Kita tidak perlu menengok ke belakang dan menyalahkan masa lalu. Ingat, Jokowi-JK menjadi pemimpin punya mandat dan amanah sangat berat. Konsekwensi yang harus dihadapi bukan lawan politik, spekulan, dan konglomerat hitam, dan soliditas tim kabinet dan penempatan personel sesuai khittah dan keahliannya menjadi penentu. Waktunya, Jokowi hijerah (pindah) dari bidikan ranjau dan punya kedaulatan penuh menentukan nasib bangsa ke depan.

Kalau memang pemerintah mencari jalan pintas mengadaikan kekayaan dan aset ke negara asing, tidak beda dengan tukang riba dan rentenir yang pandai menjerat rakyat dengan bujuk rayu, pada akhirnya membuat kemelaratan dan kemiskinan.

Setidaknya, solusi pokok menghadapi kesulitan multi, pemerintah tidak cukup memberi subsidi kepada rakyat, namun memastikan arah pembangunan yang konkret.

Sekali lagi, jangan terlena dengan statistik, pertumbuhan Indonesia walau menurun masih nomor 5 setelah Tiongkok (China), Filipina, Kenya dan India. Rakyat tidak butuh laporan memuaskan, rakyat mengharapkan hidup nyaman sesuai dengan Pancasila dalam kedaulatannya.

Fakta ada jutaan buruh jadi korban PHK, perlu penanganan serius. Apinda melaporkan ada 724 ribu orang mencairkan dana jaminan hari tua, merupakan korban PHK. Sekali lagi, ranjau politik bisa berserakan di manamana sesuai dengan kepentingan dan pesanan. Buktikan, kalau ada 970 pabrik mamin, 378 pabrik tekstil, 100 pabrik sepatu, dan 156 pabrik furnitur bakal dibangun dan ada penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR). Apapun kebijakan, tidak membuahkan hasil kalau tidak melakukan revolusi total. (*)

Ilustrasi Ekspor Timah

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Komisi D: Tahun Depan Tak Ada Pembangunan Fisik di Jatim Akibat Anggaran Infrastruktur ’Hanya’ Rp 1,137 Triliun

BM/TOVAN BEKA

sangat membantu untuk menutupi kekurangan APBD Jatim.

“Kalau hanya melakukan pemeliharaan jalan, pengairan dan pemukiman. Tidak ada geliat pembangunan di Jawa Timur.

Gubernur harus bisa me-lobi pemerintah pusat agar proyek nasional bisa dilaksanakan di Jatim. Hal itu penting agar tetap ada geliat pembangunan di

untuk PU Pengairan Rp 208,3 miliar. “Di pos pengairan ada anggaran untuk pemelirahaan sungai dalam rangka pengendalian banjir,” jelas Soekarwo.

Infrastruktur lainnya juga dialokasikan pada Dinas PU Cipta Karya dan tata ruang sebesar Rp 154,3 miliar. Dana itu difokuskan untuk pembangunan rusunawa Gunung Anyar, pengadaan lahan untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Umbulan, Mojokerto-Lamongan dan lainnya.(rdl)

BM/TOVAN BEKA

Hamy Wahjunianto

depan tak ada pembangunan fisik di Jatim. Ya, begitulah kondisinya,” katanya, Senin (12/10).

Pimpinan Komisi D itu berharap agar Gubernur Soekarwo bisa melakukan lobi ke pemerintah pusat agar pembangunan fisik di Jatim tidak berhenti.

Sebab, kekuatan APBN sangat besar termasuk budget infrastruktur. Kalau proyek nasional bisa ditarik hal itu

SURABAYA (BM) – Anggaran Rp 1,137 triliun untuk infrastruktur dari total APBD Jatim 2016 sebesar Rp 22 triliun dinilai minim. Akibatnya tahun depan tak ada kegiatan pembangunan fisik di Jatim.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto. “Karena minimnya anggaran untuk pos infrastruktur. Maka tahun

Jatim,” imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo mengatakan, anggaran yang mepet tersebut hanya dialokasikan untuk rehabilitasi atau pemeliharaan rutin jalan provinsi. “Targetnya pemeliharaan untuk 1.420 kilometer jalan provinsi,” katanya.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan gubernur, Dinas PU Binamarga akan mendapat alokasi belanja sebesar Rp 774,3 miliar. Kemudian belanja

PARIPURNA ISTIMEWA: Gubernur Soekarwo (kiri) dan pimpinan DPRD Jatim serta Didik Junaedi Rachbini (kanan) saat rapat paripurna istimewa DPRD Jatim dalam peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim, Senin (12/10).

Kontribusi 29,7 Persen, Jatim Menuju Provinsi Industri Gubernur: Terlalu Cepat Malah Bisa Perlebar Disparitas persen karena memang di di kedua wilayah tersebut kawasan industri cukup besar dan didorong konglomerat sekitar. Tapi kelemahannya kurang berbasis UMKM seperti di Jatim.

“Saya berpikiran, apabila Suramadu yang sudah dirintis Pak Imam (Imam Utomo, gubernur Jatim sebelumnya) dan Pakde Karwo bisa melebarkan sayapnya ke Madura atau ke selatan di Malang maka Jatim akan bisa mengimbangi Jakarta,” katanya.

“Kalau tidak, Jatim akan menjadi provinsi industri yang tanggung, antara agraris dan industri.

Padahal industri inilah yang akan menarik tenaga kerja dengan jumlah puluhan juta. Tapi saya melihat data Jatim sudah hampir 30 persen.”

Didik juga menyoroti transformasi di Jatim. Menurutnya, tenaga pertanian secara signifikan lambat laun akan turun,

dan memang sejatinya seperti itu. Bagi provinsi berbasis industri, katanya, nantinya yang bekerja cukup 9-10 persen tapi bisa memberikan nafkah (makan) seluruh penduduk yang ada, atau bahkan mengekspor.

“Tapi untuk Jatim agak susah karena ukuran tanah tidak terlalu besar. Tetapi sudah ada perubahan yang signifikan, transformasi dari pertanian ke sektor-sektor yang lain,” katanya Hanya saja, transformasi di industri untuk menyerap tenaga ke sektor lain belum kuat. Inilah yang harus diperkuat sehingga banyak tenaga kerja yang masuk sektor industri. “Dengan demikian industri kita akan lebih kuat dan besar pengaruhnya terhadap ekonomi,” katanya.

Lanjut Didik, pertaruhan ke depan sebagai stratgei lanjutan Soekarwo yakni dayan saing di ekspor. Jika produk bisa menang

ekspor barang tapi dari tenaga kerja yang masuk yang sekarang dimiliki Filipina,” paparnya.

Terkait infrastruktur untuk mendukung industri, Didik melihat hal itu mutlak. Beberapa pelabuhan bisa digarap, salah satunya Pelabuhan Tanjung Bumi di Madura. Soal pembiayaan?

“Tinggal meniru Pakde Karwo untuk mendapatkan dana dari pusat, kalau perlu ditabrak secara politik,” katanya.

BM/TOVAN BEKA

SURABAYA (BM) – Menghadapi persaingan global, Ketua LP3E (Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi) Kadin, Prof Dr Didik Junaedi Rachbini menilai sektor industri menjadi leading sector pertumbuhanekonomi.Untukmenjadi provinsi dengan industri yang kuat, maka kontribusinya tidak boleh di bawah 30 persen.

“Sektor kita banyak, belasan sektor, tapi apabila kita berhasil mendorong industri maka sektor lain akan ikut, akan tertarik,” katanya saat menjadi narasumber dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jatim dalam peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim, Senin (12/10).

Karena itu, Jatim harus menemukan apa yang menjadi motor industri dan tidak boleh di bawah 30. Didik mencontohkan Jakarta dan Banten yang industrinya bisa dipacu sampai 40-42

di Amerika Serikat (AS) atau China,misalnya,makabisadipastikan di Pamekasan pasti menang.

Saat ini, ekspor di jatim lebih banyak ketimbang impor. Menurutnya, ini pekerjaan rumah untuk kepemimpinan ke depan sehingga harus lebih banyak meningkatkan apa saja yang bisa diekspor. “Alternatifnya membangun pariwisata, mengirimkan tenaga terampil dan seterusnya, sehingga devisnya tak hanya dari

AKRAB: Didik Junaedi Rachbini (kanan) bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Soenarjo.

Gubernur Enggan ’Dipaksa’ Tutup Semua Aktivitas Tambang di Lumajang

Bisa Ganggu Pembangunan, Urus Perizinan Sertakan Deposit di Bank Pemprov Jatim memastikan tidak akan menutup semua aktivitas pertambangan di Lumajang. Ini karena kebutuhan bahan baku untuk pembangunan agar terus berlangsung. Pemprov hanya akan melakukan evaluasi.

FAIZAL ABDILLAH - SURABAYA GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo menegaskan langkah yang harus dilakukan dengan melakukan evaluasi dan penataan tambang. “Tidak mungkin ditutup semua supaya tidak mengganggu kebutuhan pembangunan,” ujarnya usai upacara HUT ke-70 Provinisi Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (12/10).

Menurutnya, Pemprov saat ini masih mendata berapa banyak tambang yang ilegal dan memang harus dilarang. Sementara tambang yang bisa diurus perizinannya akan diberikan kesempatan melakukan perbaikan.

Nantinya untuk mengurus perizinan tambang baru harus menyertakan deposit anggaran di bank. Hal ini untuk mengantisipasi kerusakan alam akibat proses pertambangan. “Deposit dana ini nantinya untuk keperluan reklamasi wilayah tambang,” terang.

Selain itu, Pemprov juga mengandeng Polda Jatim untuk melakukan upaya penegakan hukum. Soekarwo menegaskan, ada beberapa wilayah tambang ilegal yang tidak akan diberikan rekomendasi menjadi pertambangan legal. “Ini yang dikhususkan di wilayah pantai Selatan,” tegasnya.

Di sisi lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim menurunkan tim teknis untuk melakukan evaluasi 61 perusahaan tambang di Lumajang. Langkah ini sebagai landasan pemerintah untuk melakukan tindakan terkait permasalahan tambang di daerah tersebut.

Tim berjumlah 25 personel yang dipimpin langsung Kepala Dinas ESDM Jatim Dewi J Putriatni ini melakukan pengecekan langsung kegiatan pertambangan pasir yang izinnya dikeluarkan sejak 2008 sampai 2014. Menurutnya, pertambangan yang izinnya masih berlaku dan tidak melanggar

ISTIMEWA

PERLU DITATA: Galian tambang yang tak terkendali bisa merusak lingkungan dan kesenjangan sosial.

ketentuan maka akan kembali diberikan izin untuk berproduksi kembali.

Wakil Gubernur Jatim, SaifullahYusuf menambahkan, kejadian di Lumajang sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga.

“Harus ada semacam pengawasan yang baik masyarakat inspektorat pertambangan dari pusat. Pemprov akan kerjasama dengan polisi dan kabupaten/ kota agar penambangan bisa diawasi dengan baik,” pungkasnya.

Untuk sementara, pihaknya akan memperketat pengawasan 500 pengajuan izin tambang dan izin eksplorasi di jatim. Langkah inidiambilsambilmenunggudetil aturan soal perizinan tambang, yang saat ini dilimpahkan ke pemerintah provinsi sesuai ketentuan UU Nomor 23/2014 tentangPemdasebagaipengganti UU nomor 32/2004. (*)

“Dulu Pak Imam dan Pakde Karwo mengumpulkan seluruh anggota dewan dari Jatim untuk bersama-sama memperjuangkan Jatim. Karena itu, lobi serta pendanaan dan seterusnya untuk Suramadu bisa selesai. Prestasi itu perlu diapresiasi.”

Tinggal 0,03 Persen Menanggapi masukan Didik, Gubernur Soekarwo menegaskan Jatim sudah menuju provinsi industri. Jatim yang awalnya agraris sekarang 29,97 persen sudah industri, tinggal 0,03 untuk mencapai 30 persen.

“Tadinya paling tinggi pertama agraris, waktu Pak Imam sudah mulai perdagangan, terus hotel dan restoran, sekarang industri,” katanya.

“Tahapnya sudah berjalan, tapi kalau dipercepat betul bisa jadi overheating, panas mesinnya. Jadi semakin cepat, disparitasnya semakin jauh. Kalau jauh timbulkan konflik sosial. Ini

“

Tahapnya (menuju provinsi industri) sudah berjalan, tapi kalau dipercepat betul bisa jadi overheating, panas mesinnya. Jadi semakin cepat, disparitasnya semakin jauh.”

- SOEKARWO Gubernur Jatim

yang bawah itu harus diurus lewat UMKM tadi.”

Apakah ini artinya industri menggeser agrobisnis? “Ya, tapi ke depan tak bisa agro saja. Agro itu jadi bagian penting yang sekarang 26 persen industri kita dari agro. Nanti pada saatnya industri mesin, dll, akan jadi besar. Untuk meningkatkan kesejahteraan memang paling cepat memberikan nilai tambah pada industri,” katanya. (rdl)

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

Ombudsman Jatim Lakukan Pemeriksaan

SITUBONDO (BM) - Ratusan massa yang berasal Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur), memberikan waktu selama tujuh hari kepala penyidik Kepolisian Resor Situbondo, untuk menangkap dan menahan KR yang disangka penyalahgunaan ITE. Jika tidak massa akan menangkap sendiri tersangka ITE tersebut. Pernyataan keras itu, diungkapkan Direktur LSM Gempur Junaidi di tengah ribuan massa saat berunjuk rasa di depan Mapolres Situbondo, Senin (12/10).

Massa akan tetap bertahan, jika belum ada pernyataan penangkapan dari pihak kepolisian. Ribuan massa bahkan akan bergerak mendatangi rumah tersangka ITE di Dusun Sokaan, Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran. ”Kalau hari ini tersangka ITE tidak ditahan, maka masyarakat sendiri yang

akan menangkapnya,” teriak Junaidi.

Dalam orasinya, Junaidi meminta polisi yang akan memberikan pernyataan terkait kapan penangkapan terhadap tersangka ITE itu. Sebab, massa tidak akan membubarkan diri sebelum ada kepastian kapan tersangka ditangkap. ”Kalau tidak sekarang ini juga kita yang akan pergi ke rumah dan menangkapnya,” kata Junaidi.

Beruntung, situasi berhasil diredam oleh koordinator aksi dan beberapa tokoh massa. Sehingga, aksi meluruk ke rumah tersangka tidak jadi. ”Untuk apa ke rumah, karena sekarang dia di Jakarta. Kita berikan waktu selama satu minggu kepada polisi,” teriak Junaidi. Sebelum membubarkan diri, ratusan massa mengucapkan sumpah santri bersama Zainuri Gazali.(edo/edi/dra)

FOTO : BM/EDO FIRMAN

Pendemo Desak Kepolisian segera Menangkap Tersangka ITE

TEMUI: Kanit Pidum Sadali saat menerima kado dari massa pengunjuk rasa.

FOTO : BM/EDO FIRMAN

DEBAT: Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, mengikuti debat perdana di ruang on air di TV swasta di Surabaya.

diberi kesempatan menyampaikan visi dan misinya terkait kesejahteraan.

Penyampaian visi dan misi setiap pasan-

gan calon dipertajam dengan pertanyaan dua panelis. Setiap pasangan calon diperbolehkan bertanya kepada

pasangan calon lainnnya. Sesi ini cukup hangat karena menjadi ajang saling serang antara pasangan calon.

Ketiga pasangan calon masing-masing nomor urut 1 Abdullah Faqih Gufron dan Untung. Nomor urut 2 Abdul Hamid Wahid dan Ahmad Fadhil Muzakki Syah, serta nomor urut 3 Dadang Wigiarto dan Yoyok Mulyadi. Mereka sama-sama memaparkan program yang akan dilakukan jika 9 Desember mendatang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo.

Menurut Ketua KPU Situbondo, Joedo Fajdar Riawan. “Debat ini disiarkan langsung salah satu stasiun televisi swasta serta di relay ke sejumlah stasion radio di Situbondo. Tujuannya, agar masyarakat dapat menilai pasangan calon Bupati yang akan dipilihnya,“ terangnya. (edo/edi/dra)

Ombudsman juga memeriksa adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur adanya retribusi terhadap truk pasir yang melintas di jalan desa.“Kalau memang ada, kemudian retribusi mengalir kemana?” ujar Agus.Kalaupun benar-benar ada penarikan retribusi dari pihak desa, kata Agus, seharusnya retribusi juga digunakan secara maksimal untuk pembangunan desa. “Namun nyatanya jalan desa tetap rusak, tak ada pembenahan,” tegas Agus.

Agus menjelaskan, selain menguak kasus tambang pasir ilegal di Lumajang tahun ini, tahun 2012 pihak kepolisian juga melakukan penyidikan terhadap kasus serupa yang melibatkan kepala desa, sama halnya dengan di Desa Selok Awarawar. “Kasus tambang pasir yang melibatkan kepala desa sudah dua kali terjadi di Lumajang,” jelas Agus.(fit/edi/dra)

Ratusan Mahasiswa Lakukan Demo LUMAJANG (BM) - Ratusan mahasiswa STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifudin) Lumajang menggelar aksi damai memperingati hari kesaktian pancasila yang juga dikaitkan dengan tewasnya aktivis tabang pasir Salim Kancil. Aksi dimulai di depan Kantor DPRD Kabupaten Lumajang kemudian diteruskan di depan Kantor pemkab Lumajang, Senin (12/10).

Dalam orasinya, perwakilan aksi demo, Faisol Ahmad, orator meminta pihak kepolisian dan terkait benar-benar mengusut tuntas tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia ini. ”Dihukum sampai mati. Utang beras, dibayar beras. Nyawa dibayar nyawa,” tegasnya.

Selain mengusut kasus pembunuhan Salim Kancil, kasus pertambangan pasir ilegal juga segera dituntaskan. Tambang ile-

Debat Perdana, Tiga Paslon Bicara soal Kesejahteraan SITUBONDO (BM) - Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, mengikuti debat perdana di ruang on air di TV swasta di Surabaya. Debat yang disiarkan langsung berlangsung tertib, karena adanya pembatasan pendukung pasangan calon.

Tidak semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diperbolehkan masuk ruangan. Hanya ada 15 orang setiap pendukung pasangan calon diperbolehkan mengikuti debat. Selain disaksikan pendukungngya, turut hadir dalam acara debat tersebut Ketua DPRD Situbondo, Bashori Shanhaji, Panwaskab Situbondo, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo.

Debat perdana ini mengambil tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang ekonomi dan pendidikan. Setiap pasangan calon

LUMAJANG (BM) - Ombudsman Jawa Timur melakukan pemeriksaan dan investigasi pertambangan pasir di Lumajang. Aksi ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan atas dugaan kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana kewenangan Ombudsman.

Mereka tiba di Lumajang dan mulai melakukan pemeriksaan dan investigasi, Senin (12/10).Tim Ombudsman Jatim ini terdiri dari 3 staf dan dipimpin langsung Kepala Perwakilan, AgusWidiyarta.

Agus kepada wartawan menekankan, pihak kepolisian harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Terlebih pihak kepolisian yang ikut terlibat dalam tambang pasir ilegal di Lumajang, kini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. “Kepolisian harus profesionalisme,” ujar Agus.

PROBOLINGGO

gal telah merugikan kabupaten milyaran rupiah, mahasiswa meminta para pelaku dikenakan hukum yang setimpal. “Para pelaku illegal mining harus dihukum seberat-beratnya,” teriak Faisol yang diikuti seluruh peserta aksi.Amdal tambang pasir yang dikeluarkan oleh Pemkab, masih kata Faisol, juga harus benar-benar sesuai.

Bupati Lumajang As’at Malik yang menemui para mahasiswa mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa untuk meningkatkan kinerja pemerintah. “Terima kasih banyak untuk dukungannya,” ucap bupati.

Terkait tuntutan untuk mengusut pembunuhan Salim Kancil, kata bupati, semuanya sudah diserahkan sepenuhnya pada Polda Jatim. “Sudah diserahkan ke polda. Polisi sudah tidak main-main,” tegas bupati.(fit/edi/dra)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

inggo masih melakukan kroscek website resmi yang dimilikinya, lantaran menjadi korban ulah si hacker tersebut.

“Memang betul mas, baru tadi pagi saya melihat website resmi kami sudah tidak bisa dibuka lagi. Situs kami kena acak oleh hacker, Hackernya sopan mas,” kata salah satu pejabat pemkab Yulius Chritian. Yulius, membenarkan situs miliknya itu, masih dalam keadaan normal sehari sebelumnya. Dirinya mengetahui situs milik Pemkab itu kena ulah hacker pada Senin pagi ini. Namun, langkah dari Pemkab kata Yulius, segera mendatangkan IT handal untuk memperbaikinya.

“Kami segera melakukan penanganan intensif. Sebab, kalau hal ini tidak segera ditangani, takutnya masyarakat kesulitan untuk mengakses situs resmi kami. Segera kami tangani dengan baik mas,” ungkap Yulius.

Namun, setelah beberapa jam kemudian situs resmi milik pemkab tersebut sudah bisa di akses. “Tidak lebih dari 4 jam, sudah bisa diakses lagi,” pungkas Yulius. (sip/dra)

KOORDINASI: Suasa rapat koordinasi pemulangan haji

Pemkot Gelar Rakor Pemulangan Jamaah Haji

FOTO:BM/SAIFULLAH

PROBOLINGGO (BM) - Situs resmi milik Pemkab Probolinggo di retas (hacker) oleh orang tak dikenal. Pasalnya, situs tersebut, seharusnya berisi pemberitaan kegiatan Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari dan Wakil Bupati Timbul Prihanjoko serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun saat dibuka pada line situs di laman tiba-tiba muncul gambar serigala dan bertulis di bawahnya , [†] ..:: HuskyDown ::.. [†] Dont Panic, your site is fine just added index.html page deface.

Bahkan dalam situs , berisi tentang LPSE serta alamat kantor dinas dan letak geografis 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo dan berisi konten penting lainnya tidak, namun kini hilang. Bahkan tidak bisa dibukanya situs resmi yang dikelola oleh Pemkab Probolinggo itu, terjadi pada Senin (12/10) kemarin.

Tulisan yang terlihat di laman tersebut dengan tampilan putih polos, yang disertai sebuah gambar kartun seekor anjing serigala.

Saat ini pihak Pemkab Probol-

LIHAT: Salah seorang melihat situs resmi milik Pemkab Probolinggo yang di retas oleh hacker.

PERWAKILAN

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Pemkot Resmikan Patung dan Launching Batik Probolinggo PROBOLINGGO (BM) - Penghormatan terhadap Dr Moch Shaleh terus bergulir, penghormatan ini bukan hanya datang dari masyarakat umum namun juga dari Pemerintah Kota Probolinggo. Dr Moch Shaleh yang dikenal sebagai salah satu orang yang mempunyai peranan penting di zaman perjuangan.

“Patung ini diresmikan untuk menghormatijasaDrMochShaleh, selain peresmian patung Dr Moch Shaleh, Pemkot Probolinggo Senin (12/10)kemarinjugamelaunching 60 batik khas Probolinggo yang replikanya ditemukan di Belanda beberapa waktu yang lalu,” ujar WakilWalikota H Suhadak.

PENGHORMATAN: Peresmian Patung Dr Moch Shaleh sebagai salah satu orang yang mempunyai peranan penting di zaman perjuangan di Kota Probolinggo.

Sebagai bagian dari penghoramatan, patung Dr Moch Shaleh di Kota Probolinggo dibuat di de-

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Hacker Bobol Situs Resmi Pemkab Probolinggo

pan museum Dr Moch Shaleh yang dulunya sempat menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda.

Jadi rumah dinas pegawai Hindia Belanda ada di Probolinggo. Peninggalannya berupa buku-buku tata negara, pemerintahan dan lain-lain. Indikasi bahwa rumah itu milik pegawai Hindia Belanda.

Karena Walikota pertama di Probolinggo yaitu orang Belanda, sedangkan Bupatinya orang pribumi. Jadi pertama didirikan adalah Kota Probolinggo kemudian Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya Suhadak menuturkan bahwa replika Batik yang dilaunching saat ini adalah batik yang dimiliki Kota Probolinggo, hanya saja dibawa Belanda dan sempat menghilang.

Saat diketahui keberadaannya

akhirnya dibawalah replika itu ke Kota Probolinggo.

“Dilaunchingnyabatikinidiharapkandapatdilestarikanolehpara Generasi Muda, agar sejarah yang dimilikiolehKotakitatetapterjaga,” tandanya.KotaProbolinggosendiri saat ini memiliki bergama corak batik sebanyak 151 corak batik.

Batik-batik inilahyangnantinya akan digalakkan untuk menarik wisatawan akan keanekaragaman khas yang dimiliki Kota Seribu Taman. Turut hadir dalam peresmian patung museum dan launching batik, sekda Johny Haryanto, Kepala Dinas, Camat dan Lurah di lingkup Pemkot Probolinggo.(ard/fik/kur/dra)

PROBOLINGGO (BM) - Sekretaris Daerah Drs H Johny Haryanto MSi yang diwakili Asisten Pemerintahan H Sunardi MSi, Senin (12/10) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) persiapan pemulangan jamaah haji Kota Probolinggo. Rakor pemulangan jamaah haji juga dihadiri Kabag Kesra Drs Anwar Fanani MPd dan Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. Dr H Didik Heriadi Sag MPd dan pihak terkait seperti Polresta, Kodim, Sub Denpom V/3-1,Yon Zipur, Satpol PP, Dishub, Dinkes, Bagian Umum, Humas dan Protokol, BLH serta DPPKA. Rakor pemulangan jamaah haji dibuka Kabag Kesra Anwar Fanani. “Insyaallah Jamaah Haji dari Kota Probolinggo akan tiba tanggal 18 Oktober 2015 di Bandara Juanda Surabaya pada pukul

18.00,” kata Anwar Fanani dalam pembukaan rakor. Dilanjutkan Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo H Sunardi memimpin rakor pemulangan jamaah haji. “Petugas hadir di lokasi sesuai tugas masing-masing dan area pemulangan harus benarbenar disterilkan,” imbaunya.

Sementara Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mengajukan tambahan personel dari yang ditentukan panitia penyelenggara. Hal itu karena melihat banyaknya pedagang yang berjualan dan luasnya wilayah yang ditentukan dalam rakor.

Sementara, pihak Kodim meminta kejelasan waktu penjemputan jamaah haji agar kejadian lewat pintu belakang bagi penjemput jamaah haji tidak terulang seperti saat pemberangkatan jamaah haji. (ard/fik/dra)

BPBD Bentuk Tim Relawan Siaga Bencana PROBOLINGGO (BM) - Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo membentuk tim relawan siaga bencana. Tim relawan ini dibentuk karena Kabupaten Probolinggo termasuk daerah yang rawan dengan bencana.

“Tim relawan ini nantinya akan bergerak cepat ketika terjadi musibah bencana nantinya,” ujar Kepala BPBD setempat, Dwi Joko Nurjayadi, Senin (12/10). Dia menjelaskan, wilayah Kabupaten Probolinggo tak hanya daerah yang rawan dengan bencana ketika musim hujan, tapi juga saat musim kemarau. “Mereka itu su-

dah dilakukan pembekalan sebelumnya. Sehingga begitu terjadi bencana di daerahnya, mereka langsung siaga,” tandasnya.

Karena mereka sudah diberi pembekalan, Dwi Joko Nurjayadi mengaku tak perlu khawatir dengan kemampuan mereka.

Keberadaan mereka akan siap siaga begitu mendapat informasi tentang kejadian bencana.

Adanya tim relawan ini, masyarakat tak perlu mengandalkan petugas dari Pemkab lagi. Karena tim ini nantinya akan menjadi pasukan barisan terdepan ketika terjadi musibah bencana alam.(ugi/sip/dra)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

KABUPATEN MALANG I KOTA MALANG I KOTA BATU

MALANG (BM) - Polres Malang berjanji akan memperketat penambangan ilegal atau liar. Janji tersebut disampaikan karena tak ingin kasus di Lumajang kembali terulang di wilayah Kabupaten Malang. ”Saat ini di wilayah Kabupaten Malang masih terjadi aktivitas penambangan ilegal.

Terutama di pesisir pantai wilayah Malang Selatan,” terang Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Malang Kompol Decky Hermansyah, Senin (12/10).

Menurut dia, agar kasus tersebut tidak terjadi di wilayah kerja Polres Malang, maka pihaknya akan melakukan tindakan preventif. Dijelaskan dia bahwa letak geografis Kabupaten Malang yang luas diyakini banyak tambang galian C seperti pasir dan batu (sirtu).

Dia sebutkan seperti di wilayah Malang Utara yang lokasi penambangannya masuk wilayah Kabupaten Malang. Untuk wilayah Malang Utara meliputi wilayah Kecamatan Lawang, Singosari dan Karangploso. Karena di tigawilayahtersebutterdapatkandunganminer-

ISTIMEWA

Agar Kasus Lumajang Tak Terulang, Polres Janji Perketat Penambangan Liar

DIPANTAU: Salah satu aktifitas penambangan Pasir Besi Wonogoro, Kabupaten Malang yang akan dipantau Polres Malang sebagai antisipasi tak terulangnya insiden di Lumajang.

itu yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin penambangan (illegal mining), segera dilakukan pemetaan.

“Karena untuk melakukan kegiatan penambangan harus memiliki izin Upaya Pe-

ba (mineral dan batubara) dan bebatuan.

Makanya, Polres Malang akan melakukan pengawasan di wilayah tersebut. Dia pun meminta semua kapolsek yang wilayahnya terdapat potensi penambangan baik

lintas kota

Berkas Perpanjangan Izin Tower Belum Dicek, BP2T Belum Bersikap MALANG (BM) - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Malang mengaku belum bisa bersikap terkait perpanjangan izin tower milik PT Telenet Internusa. Pengakuan itu disampaikan Kepala BP2T Indri Ardoyo, Senin (12/10). ”Kami belum bisa bersikap karena belum tahu soal berkas-berkas pengajuan perpanjangan izin tower milik PT Telenet Internusa itu. Kami belum cek di meja,” jelas dia.

Jika nanti, kata dia, ternyata ada berkas-berkas pengajuannya di mejanya berarti ada miskomunikasi di jajaran stafnya. Bisa jadi kata dia, staf yang menangani belum memahami kondisi riil di lapangan. Alasannya, warga yang berada di sekitar tower sudah banyak yang protes.

Protes itu, kata dia harus mendapat respon positif.

Apalagi, kata dia untuk memerpanjang perizinannya itu harus ada tanda tangan persetujuan dari warga. ”Itu sifatnya wajib,” kata dia.

Makanya, dia berjanji akan mengecek berkas pengajuan perpanjangan tower itu di mejanya. ”Jika nantinya ada, baru kita bisa bersikap,” papar dia.

Meski begitu, dia menegaskan bila sampai saat ini masih belum ada laporan dari warga RW X Kelurahan Pandanwangi soal tower itu. Namun dengan adanya informasi ini, kata dia pihak BP2T akan mengantasipasi dan akan mengecek berkas-berkas perizinannya sesuai mekanisme. Terkait permasalahan itu, pihak perizinan akan melihat sejauh mana tingkat permasalahannya. (lil/nov)

mantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kelola Lingkungan (UKL), serta Izin Usaha Penambangan (IUP),” imbuhnya.

Ia menambahkan, jika dari persyaratan itu tidak dipenuhi atau tidak dimiliki pengusaha maka dikatakan penambangan itu ilegal alias liar. Menurutnya, dari hasil pemetaan yang dilakukan selanjutnya anggota Reskrim yang akan turun jika ada yang menyalahi aturan.

Termasuk, Izin Penambangan Rakyat (IPR) bila memakai alat berat pasti akan ditindak. Sebab, kasus Lumajang itu sebagai momentum sehingga Polres Malang tidak mau kecolongan. Agar tak kecolongan maka pengawasan soal tambang akan diperketat.

“Yang jelas, penambangan liar akan merusak lingkungan hidup sehingga penambang ilegal masuk kategori kejahatan lingkungan dan pelakunya akan dipidanakan. Oleh karena itu, jika masih ada penambangan liar segera untuk menghentikan aktivitas penambangan agar tak terkena kasus hukum,” ujar Decky. (lil/nov)

SAPI SEHAT: Sapi milik H Sukardi yang diikutkan dalam kontes sapi dengan mengikutkan 2 ekor sapinya.

DPKH Gelar Kontes Sapi

FOTO:BM/KHOLIL

MALANG (BM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Crisnandi mengunjungi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, Senin (12/10).

Kunjungan itu dilakukan usai memberikan materi di kuliah umum di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB). Kedatangan Yuddy yang tanpa perencanaan itu membuat sejumlah PNS di lingkungan BP2T berebut jabat tangan.

Yuddy mengaku sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam memberikan pelayanan utamanya mengenai perizinan yang telah berjalan dengan baik. Meski begitu, menteri muda yang tergabung dalam kabinet kerja Jokowi ini tetap melihat sisi kekurangannya.

Makanya dia merekomendasikan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkenaan dengan perizinan ataupun surat menyurat dapat berjalan dengan baik menjadi satu di block office (BO). Harapannya, agar pelayanan satu atap itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. ”Agenda utama saya datang ke Malang sebenarnya hanya memberikan kuliah umum di FIA UB. Namun karena saya juga sebagai menteri yang membawahi birokrasi termasuk PNS yang terdapat di dalamnya,” kata menteri.

Ia menambahkan, setiap dia berkunjung ke daerah Menpan-RB selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi dan melihat secara langsung pelayanan yang diberikan pemerintah daerah pada warganya utamanya di BP2T. Kedatangan Yuddy di kawasan kantor BP2T pimpinan Indri Ardoyo inipun didampingi langsung Walikota Malang HM Anton, Kapolresta Malang AKBP Singgamata,

FOTO:BM/KHOLIL

MenPAN-RB Rekomendasikan Pelayanan Izin Jadi Satu di Block Office

KUNJUNGAN: MenPAN-RB Yuddy Crisnandi saat kunjungi Polresta Malang. Yuddy juga rekomendasikan pelayanan satu atap di Block Office.

kepala Dinas Pendapatan Daerah Ade Herawanto, Kabag Humas Sekda Pemkot Malang serta jajaran SKPD lainnya.

Mereka berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Yuddy pun tak sungkan mengumbar pujiannya terhadap berbagai fasilitas yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah yang menyediakan wahana permainan anak serta Kantor Kas Pembantu Bank Jatim. Sehingga, masyarakat dapat langsung melakukan pembayaran dengan cepat.

“Wahana permainan anak itu sengaja

kami sediakan agar warga yang melakukan kewajiban mereka membayar pajak ataupun retribusi di sini bisa membawa putra–putrinya. Mereka bisa nyaman menunaikan kewajibannya,” beber Ade Herawanto.

Sedangkan kantor kas pembantu bank Jatim itupun merupakan hasil kerjasama Bank Jatim Cabang Malang. Itu pun kata dia, demi kenyamanan, keamanan, efisiensi dan efektivitas warga.

Pada saat yang sama Yuddy Crisnandi mengapresiasi terobosan dan keinginan Kapolresta Malang AKBP Singgamata untuk

ikut bergabung memberikan pelayanan pembuatan SIM maupun perpanjangan SIM di area BP2T. “Kami siapkan lahan tujuh ribu meter persegi kalau memang itu dibutuhkan dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Walikota Malang HM Anton.

Karena itu, Yuddy mengharapkan hal itu dapat direalisasikan secepatnya. Sehingga, pelayanan benar-benar terpadu dan satu atap dengan menempatkan seluruh SKPD yang dimilikinya di areal block office tersebut. (lil/nov)

FOTO: BM/AGUS

Pengedar Pil Koplo Diringkus di Room Karaoke

PENGUNGKAPAN: Tersangka SRA bersama barang bukti yang diungkap anggota Satreskoba Polresta Batu.

BATU (BM) - Satreskrim Polresta Batu menangkap pengedar plus penjual pil koplo di sebuah room karaoke setempat. Tersangka berinisial SRA (21), warga Jalan Ibnu Gangsiran Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Batu, Senin (12/10).

Penangkapan itu berawal dari informasi warga yang melaporkan adanya transaksi jual-beli pil koplo itu. Transaksi itu dilakukan di Room nomor 6 salah satuk karaoke di Kota Batu. Mendapat informasi tersebut, anggota Satreskoba menindaklanjuti.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi bergerak ke lokasi yang disebutkan. Polisi akhirnya menangkap SRA dan menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa

1 tik pil Double L yang disimpan di saku celana SRA. Selain sejumlah uang hasil transaksi dan HP sebagai sarana transaksi tersebut. ”Tersangka sudah kami amankan. Begitu juga dengan barang buktinya,” ujar Kasubbag Humas Polresta Batu AKP Waluyo.

Dari hasil pengembangan penyelidikan petugas melalui selular SRA, polisi bahkan ikut meringkus pembelinya. Tersanga berinisial EF (19), warga Jalan Raya Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo. Ditambahkan dia, kedua tersangka dinilai melanggar UU 36 tahun 2000, tentang Kesehatan. ”Mereka terancam 5 tahun penjara,” imbuh AKP Waloyo. (gus/nov)

MALANG (BM) - Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, kini sudah berusia 155 tahun. Untuk merayakan HUT desa tersebut warga setempat menggelar selamatan desa yang bakal dihadiri Bupati Rendra Kresna, Selasa (13/10) atau hari ini.

Bahkan, sesuai rencana menurut Kades Ngroto Prayogi, Bupati Malang itu akan ikut juga dalam kegiatan pawai. ”Sebab, selamatan desa ini juga dimeriahkan dengan pawai,” kata dia, Senin (12/10).

Dijelaskan Prayogi bahwa Desa Ngroto punya motto ‘Satu Tekad Satu Hati Satu Tujuan’. ”Motto ini PERWAKILAN

FOTO: BM/AGUS

Rayakan HUT Desa ke-155, Bupati Rendra Ikut Pawai

Kades Ngroto Prayogi alias Yoges

diharapkan selalu menjadi penyemangat baru setiap HUT desa yang dihelat,” katanya.

Makanya, kata dia satu hati itu memunyai arti satu suara tanpa ada suatu perbedaan menuju satu tujuan. Yakni, demi kemajuan dan kemakmuran Desa Ngroto. Sedangkan mengenai satu tujuan, menurut dia untuk membangun Desa Ngroto.

Itu dikuatkan dari segala sektor untuk membangun desa bersama semua warga. Termasuk pemdes, BPD, PKK, LPMD serta para tokoh desa setempat.

Dengan demikian, Prayogi

yang sapaan akrabnya Yoges tersebut berharap untuk ke depan demi kemakmuran masyarakat Desa Ngroto akan saling koordinasi bersama masyarakat. Oleh karena itu, saat acara gebyar HUT desa tersebut, kades bersama perangkat desa akan turun turut meramaikan untuk karnaval.

“Rencananya Bupati Malang H Rendra Kresna juga turut hadir bersama masyarakat setempat.

Dan agenda rangkaian acara yang sudah tersusun panitia, selain karnaval dan Istigotsah juga ada hiburan seni budaya tayub,” jelasnya.

Kendati demikian, dari susunan acara yang sudah dibuat tersebut, namun ada bagian yang amat disakralkan yakni menghormati di pemakaman yang ada di punden Desa Ngroto sebagai makam Mbah Ageng Ronggo Pramono.

Dikisahkan kades Mbah Ageng selaku bedah karawang di Desa Ngrotobesuk tepat pukul 06.00 sebelum agenda acara dimulai. “Sebelum acara dilaksanakan terlebih dulu kami melakukan ritual khusus bersama warga desa setempat di punden tersebut,” ujar Kades Yoges. (gus/nov)

MALANG (BM) - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, menggelar kontes sapi. Kontes bertajuk Expo Agribisnis itu digelar di halaman luar stadion Kanjuruhan Kepanjen Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (12/10).

Kepala DPKH Kabupaten Malang Sujono, mengatakan kontes Exspo Agribisnis yang digelar kali ini sengaja mendatangkan sapi yang memiliki bobot di atas 200 kilogram.

Bahkan ada yang berbobot 1 ton lebih.

Sedangkan sapi-sapi yang mengikuti kontes itu merupakan milik para peternak sapi. Mereka tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Menurut dia, kontes terbagi beberapa kategori. Di antaranya sapi potong ekstrem dan sapi potong bakalan kereman.

Sistem penilaiannya, kata dia adalah berat badan, poel, lebar badan, dan jalan sapi. Sedangkan untuk penilaian kualitatif 40 persen bentuk dan potongan, bentuk kepala dan leher, punggung dan dada, paha dan kaki, warna rambut dan kulit tubuh bagian belakang.

Untuk kuantitatif 60 persen seperti umur, berat badan, lingkar dada, panjang badan, tinggi gumba dan dalam dada. “Kontes Exspo Agribisnis ini diikuti 140 ekor sapi milik peternak dari 33 kecamatan se-Kabupaten Malang,” jelasnya.

Tujuan diadakan kontes ini, lanjut Sujono, untuk menunjukkan pada masyarakat hasil pembangunan dari sektor peternakan. Serta untuk memberikan motifasi pada peternak pengembang sapi.

Sementara itu, seorang peserta kontes warga Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang H Sukardi mengatakan, dirinya mengikutkan dua ekor sapi.

Sedangkan dua sapi yang ikut kontes keduanya jenis limousine satu ekor beratnya 1.075 kilogram dan satu ekor sapi lagi beratnya 750 kilogram. (lil/nov)

Korban Insiden Tambang Diperbolehkan Pulang MALANG (BM) - Pihak Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang menyatakan kondisi Tosan korban di insiden pertambangan Lumajang, sudah membaik dan sehat. Makanya, Tosan yang dirawat sejak 27 September lalu diperbolehkan pulang, Senin (12/10).

Tosan yang masih berada di RSSA mengaku senang.

Sebab, dia merasa kangen dengan masakan kegemarannya yaitu sambal terong. ”Kondisi saya sudah enakan, ingin istirahat di rumah,” kata Tosan di RSSA Malang.

Dia mengaku rindu dengan sanak saudara dan pemuda aktivis penolak tambang liar lain di kampungnya.

Dia berharap kejadian yang menimpanya dan Salim tidak menyurutkan semangat pemuda dalam meneriakkan kebenaran.

Tosan ingin kembali berada di antara gerakan masyarakat di Desa Selok Awar-Awar. ”Saya mantau terus karena perjuangan ini tak boleh sia-sia, kasihan Salim Kancil. Saya harus bimbing pemuda dan membuang pemikiran yang kolot,” katanya.

Selain ingin bertemu dengan rekan-rekannya, Tosan juga punya keinginan lain ketika tiba di rumah. Tosan yang selama ini makan berbagai asupan makanan yang disediakan rumah sakit ingin kembali merasakan sambal terong kegemarannya dan nasi jagung.

Tosan adalah buruh tani yang tinggal di dalam rumah berdinding anyaman bambu dan berlantai tanah. Sehari-hari Tosan tinggal bersama istri dan dua anaknya. Sementara anak sulungnya telah berkeluarga dan memberikan seorang cucu bagi Tosan.(lil/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 GERBANG MOJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

MOJOKERTO I JOMBANG I KEDIRI

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Komplotan Pemalsu Dokumen Dibongkar

Korban Ditembak Paha Kanannya, Uang Rp 285 Juta untuk Gaji Karyawan Digondol

JOMBANG (BM)- Polres Jombang meringkus komplotan pemalsu dokumen antar-daerah di JawaTimur. Ini setelah, EdiTarsono satu dari tiga tersangka terjaring razia lalu lintas. Sedangkan Ade Wahyudi dan Arif Wibowo tertangkap di Kota Kediri.

Ketiga tersangka dikenal sebagai komplotan pemalsu dokumen di wilayah Jatim yang paling laris menerima orderan. Sedikitnya 1.000 orang telah mendapat pelayanan jasanya membuatkan dokumen palsu seperti e-KTP, Kartu Keluarga (KK), ijazah dan buku akta nikah termasuk buku tabungan bank serta STNK dan beberapa dokumen lainnya.

Komplotan yang bermarkas di Kota Kediri ini mematok tarif antara Rp 200 ribu hingga Rp 1,5 juta untuk setiap dokumen. Para pemesan yang paling banyak dilayani dari wilayah Kediri, Jombang,

MOJOKERTO (BM)- Seorang nasabah bank jadi korban perampokan. Bahkan Kholis, warga Kelurahan Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dilukai pelakunya dengan tembakan senjata api (senpi).

Tak pelak, selain menderita luka tembak di paha kanan, uang tunai sebesar Rp 285 juta yang diambil dari Bank Mandiri Cabang Mojosari, ikut dijarah 4 pelakunya.

Sementara, lokasi kejadian berada di Jalan Raya Dusun Gebangsari Desa Belahan Tengah Mojosari, Senin (12/10), sekitar pukul 12.00.

Korban yang mengalami luka seriuskinimasihmendapatkanperawatan medis di RSUD Prof Dr

FOTO : BM/PRAYOGI

Usai Ambil Uang dari Bank Mandiri, Karyawan PT Unilever Dikerjai 4 Perampok

TAK BERDAYA: Kholis korban perampokan yang masih dirawat di RS karena paha kanannya tertembak.

Soekandar Mojosari. Kasubbag HumasPolresMojokerto,IptuSariyanto mengatakan, saat kejadian, korban

berboncengandenganrekanperempuan bernama Nita (31).

Keduanya berboncengan sepe-

da motor Suzuki Spin bernopol S 3033 PF menuju Bank Mandiri Mojosari. Tanpa diduga, sekitar pukul 12.15, korban yang membawa tas ransel berisi uang perusahaan sebesar Rp 285 juta dipepet 4 orang yang mengendarai 2 motor jenis YamahaVixion warna hitam.

Menurut keterangan Sariyanto, seorang pelaku bahkan menendang Nurkholis hingga jatuh dari motor. Sadar dirinya terancam, pria asal Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari itu berusaha menyelamatkan diri dengan membawa uangnya ke arah kebun. ”Karena korban jatuh di selokan, seorang pelaku yang membawa senpi melepaskan tembakan

hibngga mengenai pahanya.

Pelaku lainnya mengancam korban dengan senjata tajam. Kemudian tas ransel berisi uang Rp 285 juta direbut lalu secepatnya kabur,” beber Sariyanto.

Dari keterangan para saksi di lokasi kejadian, pelaku berjumlah empat orang yang mengendarai dua motor Vixion warna hitam.

Sariyanto menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus perampokan ini.

Sementara data yang dihimpun sejumlah sumber menyebutkan korban merupakan karyawan PT Unilever yang mengambil uang ke bank yang dipakai untuk menggaji karyawan setempat. (gie/nov)

KEDIRI RAYA

Nganjuk serta sejumlah daerah lainnya di Jatim.

Sementaraitu,KapolresJombang AKBP Sudjarwoko, menjelaskan otak komplotan ini adalah Ade Wahyudiyangdiketahuijugamemiliki usaha percetakan. “Dia sudah punyacontohdokumenasli,”terang mantan Kapolres Trenggalek itu.

Sedangkan yang berperan mencari pemesan dokumen palsu adalah EdiTarsono yang ditangkap saat ada razia lalu lintas di Jalan Raya PB Sudirman Desa Denayar pada Jumat (9/10). Saat itu, dalam pemeriksaan kelengkapan surat, Edi Tarsono menunjukan SIM kepada petugas. Dan ternyata diketahui SIM tersebut palsu.

Selanjutnya Edi Tarsono diserahkan ke Satreskrim untuk menjalani pemeriksaan. Dari keterangan Edi inilah, petugas melakukan pengembangan dan menangkap 2 tersangka lainnya. (gie/nov)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

24 Pejabat Eselon II, III dan IV Dimutasi, Kasenan Jabat Kadis PU Lagi Salah satunya, kembali menempatkan Kasenan yang pada era kepemimpinannya menjabat sebagai asisten, dikembalikan menjabat sebagai Kepala Dinas PU, seperti di era Walikota Samsul Ashar.

Lebih jauh digambarkan, Abu Bakar pihaknya dalam hal ini mengakui akan minimnya kaderisasi untuk bidang Pekerjaan Umum di Pemkot Kediri.

Belum adanya pejabat yang kompeten mengisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum selain Kasenan dan Hadi Wahjono.

“Kami mengakui belum ada pejabat yang kompenten mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selain Bapak

Kasenan dan Hadi Wahjono. Maka dari itu, kami kembali menempatkan posisi yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya,” kata Walikota Kediri.

Terpisah, Kasenan yang menjabat Kepala Dinas PU Kota Kediri, usai dilantik walikota enggan berkomentar, saat dilakukan konfirmasi perihal tersadungnya dugaan korupsi tiga mega proyek, saat dirinya menjabat Kepala Dinas PU di era kepemimpinan Samsul Ashar.

“Maaf, maaf saya enggan menyikapi hal ini,” katanya singkat, sembari meninggalkan para awak media.

Sekadar diketahui, Walikota Kediri

Abdullah Abu Bakar, setidaknya melakukan mutasi kepada 24 pejabatnya untuk eselon II, III dan IV . Di antaranya, eselon II sebanyak 6 orang, eselon III 4 orang, ditambah eselon IV, berjumlah 14 orang.

Adapun Pejabat eselon II yang dilantik yakni Mandung Sulaksono yang dilantik menjadi asisten Bidang Kesra, lalu M Yasin menjadi Kepala BKD. Lalu Eni Endaryati, menjadi Asisten Ekonomi dan Kasenan yang kembali menjabat Kepala Dinas PU. Sedangkan, Hadi Wahjono menjadi Kepala Dispenda dan Maki Ali sebagai Inspektur di Inspektorat. (bud/nov)

ISTIMEWA

KEDIRI (BM) - Gerbong mutasi jabatan kembali bergulir di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, kembali bergulir, pada Senin (12/10). Dari total 24 pejabat eselon II, III dan IV, Kasenan Kepala Dinas PU saat era kepemimpinan Samsul Ashar, dipilih untuk menjabat lagi.

Padahal, Kasenan pernah tersandung dugaan korupsi tiga mega proyek.

Namun, ternyata pria itu masih tetap dipercaya menduduki jabatan yang sama. Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar usai melantik para pejabat mengatakan, prioritas mutasi untuk tuntaskan pembangunan tiga mega proyek.

AKAN DISANTUNI: Bus pariwisata yang mengangkut rombongan karyawan PT Gudang Garam yang mengalami kecelakaan menabrak truk pengangkut kelapa.

Tiga Korban Kecelakaan Maut, PT GG Akan Beri Santunan Terbaik

KEDIRI (BM) - Merasa dikibuli oleh Pemkot Kediri, sejumlah seniman reog dan jaranan Kota Kediri, yang mempermasalahkan Festival Reog Nasional (FRN) ke-XXII di Ponorogo, berbuntut panjang.

Hal itu, karena perwakilan yang dikirim dalam pagelaran festival tersebut diduga abal-abal dan bukan seniman reog dari Kota Kediri. Inilah yang membuat seniman yang tergabung dalam Paguyuban Kesenian Reog dan Jaranan menggelar demo memprotes kebijakan Pemkot Kediri, Senin (12/10).

Terlebih lagi, mereka yang tampil dalam festival tersebut, diduga seniman Ponorogo yang sengaja disewa. Aksi tersebut ditanggapi pemkot dengan mengajak perwakilan seniman untuk berdialog.

Menurut M Hanif, koordinator aksi jawaban dari pihak pemkot tak memuaskan.

Akibat batalnya keberangkatan delegasi reog Kota Kediri lantaran terbentur biaya. Akan tetapi, yang sangat disayangkan pihaknya mengetahui langsung saat di Ponorogo, pagelaran reog mengatasnamakan Pemkot Kediri, memang tampil dalam even bergengsi tersebut.

“Alasan Pemkot Kediri PAK belum cair, hingga mengakibatkan kita tidak bisa mengirimkandelegasi,”ungkapMHanifmenirukan pernyataan Asisten II Kota Kediri Kasenan (sebelum mutasi, red) yang menemui PERWAKILAN

FOTO:BM/BUDI ARYA

Pemkot Dinilai Berbohong di Ajang Festival Reog Nasional

TAK CINTA WARGA ASLI: Para seniman reog dan jaranan Kota Kediri saat melakukan aksi di Balai Kota Kediri, Senin (12/10). Karena pemkot dinilai telah membohongi publik.

Anehnya, saat mereka ditanya malah mereka.

Lebih jauh dikatakan M Habif, aksi mengaku tak tahu dan lari terbirit-birit.

Pemkot Kediri mengirim delegasi abal- “Kenapa mereka memakai nama Paguabal ketahuan saat seniman dengan in- yuban Reog Kota Kediri namun para senisiatif datang ke event FRN tersebut. Di imannya tidak memakai paguyuban kita sana, mereka menemukan sejumlah utu- dan justru yang main adalah orang Ponorosan Disbudparpora Kota Kediri dengan go. Kita merasa dibohongi dalam hal ini,” seniman Ponorogo yang ternyata berasal pungkasnya. dari warga setempat.

Sementara itu, Kabag Humas

Pemkot Kediri Apip Permana membenarkan mengirim perwakilan reog dengan memakai nama Kota Kediri. Hal ini, lantaran belum ada kejelasan tentang anggaran untuk berpartisipasi dalam festival tersebut. “PAK aja belum cair, uang siapa yang akan dibuat membiayai delegasi untuk mengikuti acara FRN,” keluh Apip. (bud/nov)

KEDIRI (BM)-Tragedi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan rombongan bus yang ditumpangi karyawan PT GG dan truk yang mengangkut kelapa, di Jalan raya Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, menuai titik terang terkait identitas korbannya.

Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri, berhasil mengidentifikasi tiga orang korban tewas di kecelakaan beruntun maut tersebut.

Dua korban adalah, sopir truk S 9426 WE bernama Kasminto danWarsiman, kenek truk asal Desa Kasemen Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Sementara satu korban lagi bernama Sunarwati, seorang seorang karyawati pabrik rokok PT Gudang GaramTbk Kediri. Untuk para korban yang meninggal telah dievakuasi ke rumah sakit. Begitu juga dengan korban luka yang berasal dari karyawan PT GG. Mereka, sampai saat ini masih menjalani perawatan di RS HVA Tulungrejo Pare Kabupaten Kediri. Sementara, perihal santunan yang harus diterima para korban meninggal maupun korban luka-luka, sampai saat ini belum menuai kejelasannya.

Seperti disampaikan, Kabid Humas PT Gudang Garam Tbk Iwhan Tri Cahyono, jika pihaknya belum bisa menjabarkan tentang santunan yang akan diberikan. “Pastinya, untuk santunan korban yang meninggal maupun luka-luka akan kami berikan yang terbaik dan dan sangat layak,”

katanya.

Selanjutnya, saat ditanya besaran nominal santunan yang akan diberikan pihaknya juga belum bisa bisa menggambarkannya. “Mohon maaf, untuk besaran nominal, kami tidak bisa menjabarkan pastinya tetap yang terbaik,” pungkasnya melalui selularnya, Senin (12/10).

Sekadar mengingatkan, kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Desa Keling bermula, saat bus nopol N 7184 UW yang berpenumpang karyawan GG, sepulang rekreasi melintas dari timur. Hingga akhirnya bus yang disopiri Yudianto itu menabrak bus di depannya nopol S 7224W yang dikemudikan Supriyo.

Setelah menabrak bagian belakang bus N 7184 UW itu oleng ke kanan hingga dari arah berlawanan muncul truk nopol S 9426 WE yang melintas terlalu ke tengah karena usai menghindari truk lain nopol L 8992 UP yang parkir di tepi jalan.

Karena jarak kedua kendaraan terlalu dekat, akhirnya bus bertabrakan dengan truk S yang bermuatan kelapa.

Satu kendaraan roda 2 nopol AG 5231 FM yang ikut sial berada di belakang truk ikut menabrak dan masuk ke kolong truk yang sedang parkir.

Untuk diketahui bus yang mengalami kecelakaan merupakan bagian dari rombongan 43 bus yang berpenumpang karyawan PT GG. Mereka dalam perjalanan pulang, sesuai rekreasi ke Jatim Park Kota Batu. (bud/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (Koord), Wisnu Joeda, Mardiansyah Tri Raharjo. Iklan/Langganan: 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya. Iklan/Langganan: 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Komisi I: Tanpa Dasar Hukum, Sulit Diwujudkan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Wajib ...

Menhan menyampaikan bahwa program bela negara wajib dilakukan bagi warga yang berusia 50 tahun ke bawah. Kewajiban ini diamanatkan oleh UU. “Ini menumbuhkembangkan cinta tanah air, rela berkorban, berupa latihan fisik dan psikis.

Batasan umur 50 ke bawah, ini never ending process, sejak PAUD hinggaperguruantinggi,”urainya.

Menurut Ryamizard, semua yang berusia 50 tahun ke bawah wajib ikut. Apapun profesinya mulai dari dosen sampai rektor.

Tapi memang intensitas beratnya latihan disesuaikan.

Program bela negara, katanya, bukan karena ada ancaman dari negaratetanggatetapikarenasesuai denganprinsiprakyatsemesta.

“Kita bukan negara agresor, cinta damai. Kalau disinggung

kalau perlu perang. Kalau perang, seluruhnya mempertahankan negara ini, itu namanya perang rakyat semesta. Kalau tidak ada bela negara, semestanya sulit,” imbuhnya.“Saya sudah koordinasi dengan Menag dan Dikbud, supaya moral dan budi pekerti sudah ditanamkan.”

Bila masyarakat tidak ikut serta dalam bela negara, lanjut Ryamizard, dia mempersilakan untuk angkat kaki dari Indonesia. Bela negara nantinya juga akan masuk di kurikulum mulai TK hingga perguruan tinggi.

“Kalau tak suka bela negara di sini, tidak cinta tanah air, ya angkat kaki saja dari sini. Kita bangkit dan hancur harus bersama.

Dan akan ada kurikulum untuk bela negara, mulai TK hingga perguruan tinggi,” tandasnya.

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Pur) Moeldoko menyatakan kewajiban bela negara yang akan diimplementasikan pemerintah sudah tepat.

“Sistem pertahanan negara itu ada tiga lapis. Komponen utama TNI, kedua ialah komponen cadangan, ketiga komponen pendukung. Untuk kesiapan komponen cadangan dan pendukung, dibutuhkan upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Moeldoko usai menghadiri acara seminar di Gedung DPR RI, Senayan.

Sepengetahuan Moeldoko, dalam rencana strategis komponen cadangan disebut tiap kabupatennantinyamemilikisatu batalion. “(Satu batalion) kurang lebihberisi750-anorang.Tapisoal target terkait upaya peningkatan kesadaran bela negara, bisa berapa saja jumlahnya,” katanya.

Perpanjangan Kontrak Belum Tentu Disetujui SAMBUNGAN HALAMAN 1

Rizal ...

“Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional,” kata Sudirman di Jakarta, Sabtu (10/10).

Namun, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan 2 tahun sebelum masa kontrak habis. Kontrak Freeport baru habis pada 2021, sehingga perpanjangan masa operasi baru dilakukan tahun 2019.

Klausul itu rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama 10 tahun dan paling cepat 2 tahun. Sedangkan untuk mineral non logam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

“Pembahasan perpanjangan kontrak baru boleh dilakukan berdasar Peraturan Pemerintah itu (tahun) 2019. Jadi pejabat yang sok sok memperpanjang kontrak ini keblinger,” ungkap Rizal. Bahkan Rizal menyebut upaya Sudirman yang ingin memperpanjang kontrak Freeport merupakan tindakan melawan hukum.

Menurutnya, sebagai penyelenggara negara yang berwenang mengurus energi dan sumber daya mineral, Sudirman seharusnya taat pada undangundang dan peraturan pemerintah. “Jadi jangan cuma ribut soal kewenangan. Kalau melanggar undang-undang, melanggar peraturan pemerintah, itu melawan hukum,” kata Rizal.

Sejak pertama menambang emas di Papua pada 1967 hingga 2014, Freeport hanya membayar royalti sebesar 1 persen. Sementara di negara lain, diwajibkan membayar royalti sebesar 6-7

persen. “Memang sebelum pemerintah SBY berakhir, mereka setuju menaikkan 3,5 persen, tapi itu tidak cukup,” ujar Rizal.

Rizal menyebutkan, Freeport hanya membayar 1 persen karena terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme saat perpanjangan kontrak pada era Orde Baru.

“Kami tidak mau ini terulang kembali,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Rizal, limbah beracun yang membahayakan rakyat di sekitar sungai Amungei di Papua tidak pernah diproses.

“Freeport terlalu greedy (rakus) terlalu untung besar padahal ada tambang lain di Sulawesi yang memproses limbahnya sehingga tidak membahayakan lingkungan,” katanya.

Dia menekankan, kontrak kerjasama dengan Freeport seharusnya bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Namun yang terjadi selamainimalahmerugikanbangsa. Rizal juga mengatakan bahwa seharusnya Sudirman membela kepentingan rakyat. “Beliau itu dibayar, digaji oleh rakyat Indonesia. Kok, malah belain Freeport, bukannyabelainbangsadannegara kita,” tanya Rizal.

Perlu diketahui pula, sebenarnya ini bukan kali pertama Rizal melontarkan kritikan tajam pada Sudirman. Sebelumnya, menteri kelahiran Padang itu juga mengkritisi sejumlah kebijakan di bawah Sudirman. Di antaranya terkait proyek 35 ribu megawatt (MW), pembangunan tangki penyimpanan minyak dan BBM, serta proyek kilang terapung LNG di Blok Masela.

Dikonfirmasi terpisah, Sudirman tampak enggan banyak mengomentari kritikan tajam Sudirman. “Saya amat sibuk mencari solusi, nggak ada waktu untuk merumuskan kata-kata kotor,” kata Sudirman, Senin (12/10) Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dirinya selalu ingat pesan Presiden Jokowi terkait tugas menteri mencari solusi bagi berbagai persoalan bangsa. “Fokus

saja kerja, berusaha memberi solusi sebanyak banyaknya,” ujar Sudirman Politikus PDIP, Effendi Simbolon juga mengecam langkah pemerintah memperpanjang kontrak Freeport sebelum masa kerjasama habis pada 2021.

Menurutnya, perpanjangan kontrak Freeport telah mengabaikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah.

“Ini (perpanjangan kontrak) kepentingan konsumsi Presiden Jokowi yang akan berangkat ke Washington. Cara-cara ini dilakukan, berarti pemerintah sekarang sering melanggar konstitusi. Tidak benar itu,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Dia juga mempertanyakan urgensi pemerintah memperpanjang kontrak tersebut. Bahkan, kata Effendi, langkah ini jelas melanggar aturan Peraturan Pemerintah. “Tidak didasari perundang-undangan dan menabrak PP 23 tahun 2010, PP 77, 74 tahun 2015 yang mengamanatkan perpanjangan kontrak 2 tahun sebelum kontrak habis,” tegasnya.

Sebelum kegaduhan kian membesar, Wapres Jusuf Kalla buru-buru memastikan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait perpanjangan kontrak Freeport. “Belum ada perpanjangan, yang ada pembicaraan menuju ke sana, mengenai syarat-syaratnya,” ujar Kalla, Senin (12/10).

Kalla juga menegaskan pemerintah tidak menjamin perpanjangan kontrak dengan Freeport akan disetujui. Kata dia, kontrak baru bisa diperpanjang jika Freeport memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah.

Persyaratan itu di antaranya, terkait kewajiban pembangunan smelter, peningkatan pendapatan, porsi pekerja Indonesia yang lebih banyak, serta penambahan alokasi dana untuk pemerintah daerah. “Kalau syaratnya dipenuhi, otomatis investasi yang mahal itu bisa dilanjutkan,” katanya. (ant/dtc/bis/cnn)

Utamakan untuk Misi Penyelamatan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Beli...

Chief Executive Officer Martin Jetpack, Peter Coker mengatakan bahwa mesin jetpack ini sangat mungkin menarik orang kaya yang ingin mencari sensasi, namun Martin Jetpack lebih berguna untuk aksi seperti misi penyelamatan dan pencarian yang susah ditembus alat konvensional.

“Jadi misalnya terjadi kebakaran, mesin akan akan mencari lokasi titik api, atau melakukan patroli rutin bagi penyelamat pantai, di sepanjang garis pantai,” katanya pada Reuters.

Martin Jetpack memang bukan pertama dan satu-satunya yang memungkinkan manusia untuk bisa terbang sendiri. Sebelumnya,Yves Rossy danVince Reffet berhasil melakukan manuver di atas langit Dubai dengan menempelkan mesin jet di punggungnya.

Pasangan ‘Iron Man’ itu terbang selama 13 menit dan men-

gelilingi bangunan-bangunan eksotik di Dubai, dari Burj Khalifa, The Palm Jumeirah hingga gurun Liwa yang menjadi salah satu ikon kota tersebut.

Rossy dan Reffet juga melakukan berbagai akrobatik angkasa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan bisa dilakukan manusia.

Aksi tersebut direkam, dan diunggah melalui akun resmi duta untuk aksi olahraga di Dubai, XDubai. Organisasi ini yang juga ikut mendukung pencapaian Rossy dan Reffet.

Rossy adalah seorang pilot profesional asal Swiss berusia 55 tahun yang berupaya tinggalkan kokpit pesawat untuk mengejar impiannya menciptakan inovasi penerbangan yang ditenagai mesin khusus untuk manusia.

“Saya sangat percaya bahwa hasrat terbang sudah mengalir di dalam DNA saya. Walau saya menghabiskan waktu menjadi

pilot, saya selalu bermimpi untuk terbang bebas di langit terbuka. Saya ingin membuatnya jadi nyata untuk manusia,” begitu ungkapan Rossy, mengutip dari situs resmi Jetman Dubai.

Setelah Rossy mengembangkan sayap lengkap dengan daya pendorong menggunakan model turbin jet, ia memilih Reffet sebagai anak didiknya. Nama Reffet sudah dikenal di dunia skydiving. Ia sempat memecahkan rekor luar biasa, yaitu melakukan lompatan BASE dari gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Ia juga sempat memenangkan sejumlah prestasi Freefly World Champion.

Lelaki usia 30 tahun yang berasal dari Prancis itu telah dilatih oleh Rossy sejak tahun 2009. “Terbang bebas sangatlah menyenangkan, namun untuk bisa mengendalikan penerbangan sendiri adalah hal lebih seru. Belajar dari manusia pertama yang terbang dengan sayap jet adalah suatu kehormatan,” tutur Reffet. (cnn/dbs/azt)

Komponen cadangan yang dimaksud Moeldoko yakni pasukan cadangan yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan sipil. Sistem pertahananmacaminidianutoleh sebagian negara. “Menurut saya semua warga harus mengikuti (bela negara),” ujarnya.

Bela negara, kata Moeldoko, bukansoalmemegangsenjata,tapi soal rasa memiliki negara. “Ini soal jiwa. Bagaimana disiplin dan tanggung jawab diberikan kepada anak-anak sejak awal,” katanya.

Program ini, tuturnya, muncul dari keprihatinan nasional bahwa saat ini ada sesuatu yang hilang dan perlu dibenahi, yakni soal nilai kegotongroyongan, kejujuran, dan saling menghormati.

Sebagai ‘pemanasan’ program, Presiden Jokowi rencananya akan membuka pembinaan kader bela negara pada 19 Oktober. Selain membuka, Jokowi nantinya juga akan melantik para kader tersebut.

“Selainmembuka,presidenjuga sekalianmelantikkader-kaderbela negarayangberjumlah4.500orang dari45kabupatendankotadiIndonesia,”tambahRyamizard.

Dari 45 kabupaten/kota di Indonesia, masing-masing diwajibkan mengirimkan 100 orang.

100 orang tersebut nantinya akan berasal dari beragam profesi. “Ada orang kantoran, PNS, tokoh masyarakat,” lanjutnya.

Butuh Biaya Besar Namun kritikan datang dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin.

Menurutnya, rencana ini sulit

dipahami. “Rasanya sulit dimengerti,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya.

Mayjen TNI (Pur) ini melihat target jumlah 100 juta orang itu kelewat fantastis. Padahal sarana Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) TNI sangat terbatas, hanya mampu menampung 600 orang saja.

“Kalau targetnya 100 juta orang dalam 10 tahun maka targetnya 10 juta orang per tahun atau 833.000 orang per bulan. Jumlah ini sangat fantastis,” sorotnya.

Dasar hukum bela negara juga dinilainya masih belum ada.

Indonesia belum punya UU Bela Negara, padahal UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 sudah mewajibkan bela negara dan pada ayat 5 diamanatkan agar bela negara diatur dalam Undang-undang.

“Menurut UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 3 juga disebutkan, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. Jadi sampai sekarang kita belum memiliki UU Bela Negara,” kata Hasanuddin.

Tanpa UU, Keppres, atau Perpres, akan sulit mewujudkan kebijakan bela negara itu. Poin selanjutnya,Hasanuddinmenyoroti soal anggaran. DPR dan pemerintah belum mendiskusikannya secara rinci untuk anggaran itu.

Padahal pelatihan 100 juta orang butuh biaya. Untuk pelatihan 50 juta orang saja, bila biaya pelatihankatakanlahsebesarRp10juta, maka butuh duit Rp 500 triliun.

Sementara itu, anggara untuk Alat

Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) juga malah dikurangi.

“Menurut hemat saya, perlu kita diskusikan ulang, ketika uang negara semakin terbatas kita harus lebih jeli menentukan prioritas mana yang paling utama demi kepentingan bangsa dan negara,” tandas Hasanuddin.

Sebaliknya, anggota Komisi I DPR dari Partai Nasdem memberikan dukungannya. “Ini ide segar harus ditangkap, jangan dibunuh idenya,” kata Ketua Kelompok Fraksi Nasdem Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra.

Menurutnya, ide itu bagus untuk menanggulangi degradasi moral. Indonesia butuh nilai yang menguatkan rakyatnya, mencakup nasionalisme.

“Karena terjadi degradasi moral, bagaimana presiden menjadi bulan-bulanan, ini karena nasionalismenya tidak ada. Di Amerika Serikat mereka memanggil Mister President, tapi di Indonesia manggilnya Jokowi (bukan Pak Jokowi),” ujarnya.

Meski demikian, rencana bela negara ini diakuinya tanpa latar belakang alasan ancaman yang mendesak. Tak apa, karena persiapan perlu dilakukan.

Sebagaimana, katanya, Singapura yang tanpa ancaman namun mempunyai wajib militer.

Memang,landasanhukumuntukbelanegarabelumkuat.Sampai sekaranglandasannyamasihUUD 1945,UUPertahanandanUUTNI. Memangperluadalandasanhukum yakniUUBelaNegara.

Untuk itu, dia akan berbicara di Komisi I agar mengun-

dang menhan membicarakan bela negara ini. “Besok akan kita bicarakan di internal Komisi I untuk mengundang Menhan.

Soal sumber dana, tentu perlu anggaranyangbesar.Inijugaperlu dibahas. “Sementara anggaran TNI saja dipotong. Tapi paling tidak, bela negara sekarang ini bisa menjadi pilot project,” katanya.

Sementara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyatakan pemerintah tidak perlu mengatur cara WNI dalam hal bela negara. Menurutnya konsep bela negara dengan cara pendidikan militer merupakan pandangan sempit.

“Ini cara pandang gaya lama.

Tidak kontekstual. Hanya didasari pada pandangan nasionalisme sempit saja,” kata Haris.

Dia menjelaskan bela negara telah dilakukanWNI dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga. Adanya wacana penerapan bela negara justru menyebabkan pemborosan anggaran. Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk penataan institusi negara.

“Ketahuan bahwa mereka (pemerintah) nggak mengikuti perkembangan ekspresi bela negara yang ada selama ini. Itu watak dominasi dan pemborosan. Kan budgetnya bisa dipakai untuk kesejahteraan dan penataan institusi negara,” ujarnya.

Haris menjelaskan penerapan bela negara juga membuat kesan masyarakatyangmenjadimasalah.

Pandangan seperti itu, menurutnya,akanmembuatnegarasemakin mundur. (dns/cnn/rdl)

Tak Patuhi Prosedur, Lisensi Pilot Bakal Dicabut SAMBUNGAN HALAMAN 1

Kursi ...

Senin malam, Direktur Polisi Air Polda Sumut Kombes Pol Tubuh Musareh yang memimpin pencarian mengatakan, bagian kursi itu awalnya ditemukan masyarakat di perairan Desa Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Samosir. Seiring laporan atas temuan itu, satu peleton personel langsung dikerahkan untuk menyisir di lokasi penemuan bagian kursi.

“Bagian kursi itu ditemukan sekitar pukul 18.00 WIB. Kita sudah menurunkan tim ke sana,” kata Tubuh. Meski kursi pilot itu diyakini bagian dari helikopter,

namun Tim SAR belum memastikan bahwa kursi itu milik helikopter PT PAS. Seperti diberitakan, helikopter yang dikemudikan pilot Teguh Mulyatno itu terbang sekitar pukul 11.30 WIB, Minggu lalu (11/10). Maka seharusnya sudah mendarat di Bandara Kualanamu pukul pukul 12.23 WIB. Namun helikopter dengan tipe EC130 PK-BKA hilang kontak sebelum tiba di Bandara Kualanamu. Selain pilot Teguh Mulyatno, helikopter itu juga membawa engineer Heri Purwantono, serta tiga penumpang yakni,

Nurhayanti, Gianto, dan Frans.

Sementara itu, Direktur Navigasi Penerbangan Kemenhub, Novie Rianto, menyebut kru helikopter EC 130 B4 yang hilang tak mematuhi prosedur penerbangan. “Yang pasti hubungan sama pilot dan kru.

License harus dicabut karena tidak melakukan prosedur, pilot dan kru. Ini tidak boleh,” ungkap Novie dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (12/10).

“Kalauketemu,licensedibekukan, pilot atau kru. Pesawat ini niaga tapi non schedulle. Awalnya pesawat itu carter bawa satu keluarga, landing sukses di Samosir, kalau ini mereka lapor.Tapi pulangnya tidak. Balik ini bawa teman-

temannya,” lanjut Novie.

Menurut dia, prosedur penerbangan yang dilanggar kru adalahtidakmelakukankontakpada pihak ATC. Pilot juga tidak mengisi flight planning, dan mengabaikan persyaratan penerbangan dengan metode visual.

“Flight plan tidak pernah terisi. Berdasarkan data meteorologi, visibilitas pada pukul 11.30 WIB itu antara 400-800 meter sehingga tidak boleh dilakukan penerbangan. Karena untuk visual paling tidak, baru bisa terbang kalau visibility minimal 5 kilometer,” jelas Novie.

Hal ini membuat pencarian hanya bersumber dari informasi dari masyarakat. (ant/dtc)

Belanja Modal Masih Kalah dengan Belanja Rutin SAMBUNGAN HALAMAN 1

BPK ...

“Untuk Pemda sekarang mencapai angka 49 persen, sebelumnya masih 30 persen yang saya maksud 2013, 2009 masih 3 persen yang memperoleh WTP. Dari 5 tahun seluruh nilai rekom kita ada sekitar 220.756 rekomendasi yang nilainya Rp 98,31 triliun.Yang sudah ditindaklanjuti itu sebanyak 60 persen atau nilainya kembali ke kas negara Rp 44,34 triliun,” kata dia.

Khusus untuk semester pertama 2015, BPK telah mengeluarkan rekom sebanyak 24.169 yang nilainya Rp 15,66 triliun.

Dari nilai itu yang ditindaklanjuti hingga selesai baru sebesar 24 persen. Hasil ini yang dilaporkan ke Jokowi kemarin. Respon Presiden, kementerian yang belum mendapatkanWTP harus memperhatikan rekomendasi BPK pada tahun berikutnya.

Tugas ini dibebankan Jokowi kepada Menteri Keuangan untuk mengingatkan menteri-menteri di Sidang Kabinet berikutnya.

“Selain itu, Presiden juga mengingatkan seluruh kementerian maupun lembaga negara yang menerima opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) harus meningkat jadiWTP pada 2016,” tegas Harry Azhar Azis.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun ini, BPK masih menemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mencapai 51,12 persen. Pelanggaran itu bisa jadi lantaran kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpahaman pengelola keuangan negara. “Itu yang kami minta bapak presiden supaya paling tidak dua kementerian yaitu Kemendagri dan Kemenkeu terus menerus melatih

peningkatan capacity building.

Tadi juga saya menyampaikan ke presiden, perkembangan tren positif di pemda itu salah satunya hasil kerja kementerian dalam negeri,” jelasnya.

“Ada beberapa masalah yang sifatnya masih materialistik, yang intinya adalah masih belum, masih di bawah standar. Ini laporan konsolidasi kementerian dan lembaga yang kami sebut laporan keuangan pemerintah pusat. Tadi saya sampaikan ke bapak presiden mohon kepada seluruh kementerian dan lembaga mengingatkan terus supaya laporan keuangan tahun ini yang akan kami periksa di 2016 meningkat ke WTP,” tutup Harry Azhar Azis.

Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel memang sudah jadi kebutuhan agar tercipta good governance dan clean government yang menjadi simbol reformasi pemer-

intahan secara umum. Namun pengelolaan keuangan kerap bermasalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan berjalan dengan baik.

Pengamat pengelolaan keuangan negara Edy Marbyanto setidaknya menguraikan 13 permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran yang terjadi, baik di daerah maupun di pusat. Salah satunya indikasi order menumpuk dalam proses perencanaan yang kerap sulit diterjemahkan di level teknis.

“Selain itu ada juga problem proporsi alokasi dalam rasio antara belanja modal (pembangunan) dan belanja aparatur (rutin). Peruntukan keuangan negara untuk pergerakan ekonomi masyarakat masih kurang. Terbesarnya masih untuk membiayai birokrasi. Hal ini ditambah kapasitas daya serap anggaran yang masih rendah,” terangnya. (dbs/ssn/epe)

RPP Beri Ruang Inspektorat Lebih Besar SAMBUNGAN HALAMAN 1

2016...

Yuddy mengungkapkan hal ini saat berkunjung ke Surabaya untuk melakukan sosialisasi peningkatan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yuddy yang seharusnya turut menghadiri upacara peringatan HUT Jatim yang ke-70 di gedung Grahadi memuji pelayanan publik di Pemkot Surabaya. “Dari 57 kota yang termasuk model public service prima nasional, Kota Surabaya termasuk salah satunya,” jelasnya.

Selain informasi pembukaan kuota PNS, Kemenpan-RB juga

telah menuntaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sanksi Administratif sebagai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. “PP tersebut sudah disampaikan kepada presiden dan sedang menunggu untuk ditandatangani serta penerbitan penomorannya,” kata Yuddy.

Dengan PP Sanksi Administratif itu, jika ada kebijakan yang diambil pejabat negara tidak bertendensi atau tidak masuk dalam ranah pidana, maka sanksinya

hanya bersifat administratif. Namun jika berpotensi menimbulkan kerugian, maka pejabat yang bersangkutan bisa diberikan sanksi untuk mengembalikan uang tersebut sehingga tidak harus dipidanakan. “Sosialisasi ini diperlukan agar tidak menimbulkan keraguan bagi para pejabat dalam mengambil kebijakan,” jelasYuddy.

Yuddy mengaku kerap menerima laporan banyaknya aparatur penegak hukum yang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait masalah administratif. Padahal kata Yuddy, UU Administrasi Pemerintah telah mengatur posisi kepolisian

dan kejaksaan. Menurutnya, setiap adanya dugaan pelanggaran terkait suatu kebijakan, maka polisi atau pun jaksa tidak boleh langsung memeriksa sebelum inspektorat atau pengawas internal melakukan proses pendalaman bersama dengan PPK. “Jika ada pelanggaran administrasi maka sanksinya pun hanya bersifat administrasi sehingga tidak ada lagi kriminalisasi. Dengan adanya arahan Presiden atas terbitnya UndangUndang dan PP ini diharapkan seluruh pejabat daerah dan penegak hukum bisa betul-betul memahami,” terang Yuddy. (at/epe)

08 www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Dalih Sudah Koordinasi, Panwaslu Tak Kunjung Tertibkan APK Liar Masih Tunggu Timses sebelum Diturunkan Paksa LAMONGAN (BM) - Puluhan Alat Peraga kampanye (APK) liar bergambar pasangan calon Fadeli-Kartika Hidayati (Fakta) dipaku di pepohonan sepanjang Jalan Suwoko, Kelurahan Tlogoanyar, Lamongan. APK tersebut terpasang beberapa hari dan

BM/HAN

SALAHI ATURAN: APK bergambar pasangan Fadeli-Kartika Hidayati dipaku di pepohonan sepanjang Jalan Suwoko, Kelurahan Tlogoanyar, Lamongan.

belum ada tindakan dari pihak yang berwenang seperti Panwaslu dan Satpol PP. Ketika dikonfirmasi terkait APK tersebut, Komisioner Panwaslu Lamongan, Mustaqim, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tim pemenangan Fakta, Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). “Sudah kita koordinasikan,” ujarnya, Senin (12/10).

Mustaqim menambahkan,

APK yang di paku di pepohonan tersebut akan ditertibkan tim pemenangan Fakta. Namun bila tak kunjung menertibkan, pihak Panwascam dan PPL serta Satpol PP yang akan menertibkannya.

“Setelah koordinasi dengan tim pemenangan Fakta, banner akan ditertibkan sore ini atau nanti malam (Senin malam, red).

Kalau nanti tim pemenangan Fakta tidak menertibkan, Satpol PP beserta Panwascam dan PPL

yang akan menertibkan nanti malam,” jelasnya.

Dalam Peraturan KPU Nomor 7/2015 tentang kampanye Pilkada, di pasal 28 disebutkan bahwa KPU kabupaten/ kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan APK. APK yang difasilitasi KPU Lamongan meliputi baliho/bilboard/videotron paling besar ukuran 4x7 meter, paling banyak lima buah setiap paslon di kabupaten. Umbul-umbul

paling besar ukuran 5x1,15 meter paling banyak 20 setiap paslon untuk setiap kecamatan serta spanduk paling besar ukuran 1,5x7 meter, paling banyak dua buah tiap paslon di setiap desa.

Dengan demikian pemasangan APK yang tidak difasilitasi KPU Lamongan dianggap melanggar aturan. Kecuali beberapa jenis APK yang menurut peraturan diperbolehkan dipasang tim paslon.(han/zen/rdl)

Jaga Netralitas PNS, Bentuk Satgas Jika Dibiarkan Memihak Bisa Muncul Diskriminasi Pelayanan SURABAYA (BM) – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) — termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) — dalam menyambut Pilkada serentak 2015 harus dijaga. Bila melanggar, sanksi tingkat rendah hingga berat menanti. Sanksi sedang

berupa penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, hingga penundaan kenaikan gaji.

Sanksi berat, yakni pemberhentian hormat dan tidak hormat.

Keseriusan dalam menjaga netralitas ASN dibuktikan Ke-

SATGAS NETRALITAS ASN DI PILKADA Dasar Pembentukan · SKB Menteri PAN-RB dan Mendagri Pendeklarasian · Wakil presiden, pekan depan.

Tugas · Melaksanakan pengawasan terhadap netralitas ASN berdasarkan Sanksi Pelanggar · Tingkat sedang berupa penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, hingga penundaan kenaikan gaji. · Tingkat berat berupa

pemberhentian hormat dan tidak hormat.

Akibat Tak Netral · Bisa terjadi diskriminasi pelayanan. · Pengotakkotakan PNS. · Benturan konflik kepentingan dan PNS menjadi tidak profesional.

menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan membentuk satuan tugas (satgas). Satgas melaksanakan pengawasan terhadap netralitas ASN berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri PAN-RB dengan menteri dalam negeri. Satgas akan dideklarasikan wakil presiden pekan depan.

“Kalau PNS dibiarkan tidak netral, maka dampak yang akan terjadi adalah diskriminasi pelayanan, pengotak-kotakan PNS, benturan konflik kepentingan dan PNS menjadi tidak profesional,” kata Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi seusai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Senin (12/10).

Nota kesepahaman yang menjadi salah satu dasar dibentuknya satgas telah ditanda-

tangani menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Komisi ASN Sofian Effendi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana.

Yuddy menjelaskan, satgas yang dibentuk akan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan pajabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan terhadap netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah oleh ASN. Selain itu, satgas juga berwenang merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran.

Larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pilkada telah dituangkan melalui surat edaran (SE) Menteri PAN-RB No B/ 2355/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 22 Juli lalu. Selain itu,

Menteri PAN-RB juga telah menerbitkan SE No B/3235/ M.PANRB/10/2015 dan surat No b/3236/M. PANRB/07/2015 untuk meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar menjaga netralitas, serta melakukan pengawasan.

“Hal itu perlu dilakukan karena seharusnya PPK dapat menjaga netralitas serta dapat melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dan penggunaan aset pemerintah,” ungkap Yuddy.

Tak Kampanye Demi menjaga netralitas, Yuddy mengaku tidak akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampanye meski menjabat sebagai kader politik. Ini harus dicontoh pejabat pemerintah lain.

Meski demikian, menteri PAN-RB tetap memberikan

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

KUNJUNGAN: Menpan-RB Yuddy Chrisnandi berdialog dengan Pj Walikota Surabaya, Nurwiyatno serta pejabat lingkup Pemkot Surabaya di ruang kerja walikota, Senin (12/10).

surat edaran kepada setiap menteri di kabinet untuk menjaga netralitas dan tidak mengajukan cuti kampanye dalam rangka Pilkada serentak.

Terkait imbauan dari Menteri PAN-RB agar PNS bersikap netral dan profesional dalam menghadapi Pilkada serentak, Pejabat (Pj) Walikota Surabaya Nurwiyatno menyebut Pemkot Surabaya sudah dua kali mem-

buat surat edaran untuk menindaklanjuti seruan tersebut.

“Pemkot Surabaya sudah dua kali membuat surat edaran.

Saya kira semua sudah memahami. Nanti kita sukseskan lagi dengan KPU dan Bawaslu. Juga ada Pokja yang memonitor perjalanan tahapan Pemilukada.

Selama ini sudah bagus, sesuai dengan tahapan dan normanya,” tandasnya.(sdp/rdl)

KPU Beri Kemudahan Penyandang Disabilitas Wujud Komitmen Fasilitasi Pemilik Hak Suara SURABAYA (BM) – KPU Surabaya dan Pusat Akses Penyandang Disabilitas (PAPD) menandatangani nota kesepahaman

atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyediaan kemudahan akses untuk penyandang disabilitas yang

memiliki hak pilih. Penandatanganan dilakukan di Kantor KPU Surabaya, Senin (12/10).

Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifinmengungkapkan,penandatanganan ini adalah wujud

komitmen KPU Surabaya untuk memberi fasilitas pemegang hak suara seluruh warga Surabaya.

Diharapkan keterbatasan fisik seseorang tidak menjadikan hambatanuntukikutmemberikan

BM/MADJI

BERI KEMUDAHAN: KPU Surabaya dan PAPD menandatangani MoU terkait penyediaan kemudahan akses untuk penyandang disabilitas, Senin (12/10).

haknya dalam menentukan arah pembangunan kota Surabaya.

“Karena itu, KPU akan memberikan dukungan bagi para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya. Dukungan itu di antaranya menyediakan akses ataupun alat bantu coblos di lokasi TPS (TempatPemungutanSuara),” katanya.

Robiyan berharap agar partisipasi politik warga Surabaya bisa lebih baik dari Pilkada sebelumnya. “Melalui upaya ini, kami juga ingin agar partisipasi masyarakatmeningkatdibanding Pilkada sebelumnya,” harapnya.

Sementara Ketua PAPD Jatim, Wuri Handayani menyambut baik penandatanganan tersebut. Menurutnya, hal ini adalah perwujudan dari penghargaan negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga dimiliki para penyandang disabilitas.

“Kami mengapresiasi KPU Surabaya untuk komitmennya dalam mendukung disediakannya akses bagi para penyandang disabilitas untuk mempergunakan hak suaranya. Semoga Pilkada Surabaya 2015 tidak hanya berintegritas tetapi juga nondiskriminatif, dan aksesibel,” tandasnya. (dji/bm/rdl)

9 Desember Hari Libur Nasional SURABAYA (BM) – Pemerintah bakal menjadikan tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional. Hal ini tak lepas dari pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan pada hari tersebut. Diharapkan, partisipasi masyarakat untuk datang memilih lebih tinggi.

Dalam kunjunganya ke Pemkot Surabaya, Senin (12/10), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, penetapan 9 Desember sebagai hari libur nasional tinggal menunggu putusan dari presiden. “Usulan ini juga sudah dapat dukungan dari Mendagri,” katanya di Balai Kota Surabaya.

Dia menegaskan, libur untuk semua pegawai negeri serta swasta. Selain untuk meningkatkan jumlah pemilih, pencanangan hari libur itu agar Pilkada serentak yang baru pertama kali digelar bisa berjalan lancar. Khusus untuk Surabaya, lanjut Yuddy, tingkat partisipasi masyarakat diharapkan mencapai 70 persen.

“Dengan libur nasional, target 50 persen partisipasi masyarakat pasti bisa dilalui. Karena kalau libur, orang tidak perlu ke kantor,” ungkap menteri kelahiran Bandung itu.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Surabaya, Nurwiyatno menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi, harapan MenPAN-RB yang ingin jumlah pemilih di Kota Pahlawan bisa tembus 70 persen, hampir sama dengan harapannya. “MenPAN-RB harapannya 70 persen. Mudahanmudahan sama. Tapi kalau bisa mencapai 60 persen, ya alhamdulillah,” ujarnya.

Disinggung akan banyak warga kota yang memilih berpergian daripada menggunakan hak suaranya karena hari libur, Nurwiyatno menegaskan hal itu tidak terjadi. Sebab, 9 Desember bertepatan dengan hari Rabu. Dan itu bukan hari ‘kecepit’. Sehingga, tidak ada warga yang pergi keluar kota. (sdp/rdl)

Jaga Kebersamaan, Pj Bupati Gresik Kumpulkan Tiga Calon Bupati

Kompak, Foto Bersama, Bahkan Duduk Saling Berhimpitan Ketiga paslon bupati Gresik tampak rukun dan duduk berdampingan. Tempat duduk mereka bahkan terkesan berhimpitan di kelompok meja paling depan saat menghadiri undangan Penjabat (Pj) bupati Gresik di Ruang Puteri Cempo kantor bupati Gresik, Senin (12/9).

MASDUKI - GRESIK KEADAAN demikian sempat diapresiasi Ketua KPU Gresik, Achmad Roni yang turut hadir pada pertemuan yang bertajuk rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. “Saya melihat paslon bupati ini sangat kompak. Bahkan duduknya pun saling berhimpitan. Ketika saya undang di KPU Gresik saja kea-

daannyatidakdemikian,”ujarnya.

Apresiasi juga diberikan oleh Penjabat Bupati Gresik, Akmal Budianto. “Kami yakin kalau pasangan calon Bupati bisa kompak seperti ini. Berarti tugas saya sebagai Pj bupati yang tugas utamanya melaksanakan Pilkada akan bisa sukses. Saya melihat sejak tadi bahkan mereka sempat

foto-foto bersama sebelum acara ini dilaksanakan,” kata Akmal, bangga.

Selain anggota Forkopimda Gresik, pada rapat koordinasi kali ini sengaja menghadirkan 3 pasangan calon Bupati Gresik.

Hal ini menurut Akmal merupakan bagian dari upayanya untuk menyukseskan Pilkada Gresik bisa lebih sukses.

“Pesan gubernur kepada saya yaitu menyukseskan Pilkada Gresik 2015. Pak Gubernur mewanti-wanti agar tidak sekalikali membikin kebijakan yang bikin gaduh,” ungkap Akmal.

Setelah Pilkada sukses, tentu masyarakat Gresik akan menda-

BM/MASDUKI

KOMPAK: Tiga pasangan calon bupati-wakil bupati Gresik bertemu memenuhi undangan Pj bupati. Mereka tampak kompak demi suksesnya Pilkada di Kota Pudak.

pat pemimpin yang sesungguhnya. “Tentu saja setelah terpilihnya pemimpin yang sesungguhnya, kami berharap Gresik bisa lebih berhasil dalam pembangunan. Kalau saya hanya pemimpin-pemimpinan. Bukan pemimpin yang sesungguhnya,” kelakar Akmal.

Pilkada Gresik diikuti tiga pasangan calon. Menurut Ketua KPU Gresik Achmad Roni, hibah dana untuk pelaksanaan Pilkada di Gresik sudah diterima sebesar Rp 28 miliar dari alokasi Rp 36 miliar. “Gresik adalah kabupaten/kota yang sukses nomor dua sebagai penerima pencairan dana pelaksanaan Pilkada

se-Jawa Timur” katanya.

Sementara menurut Roni, sampai sejauh ini pihaknya sudah merekrut 90 orang PPK, 1.068 PPS dan 15.351 anggota KPPS. “Kami menetapkan ada 2.183 TPS se-Kabupaten Gresik dengan 921.440 pemilih,” katanya.

Selain ketua KPU dan Panwaslu Gresik yang sudah siap dalam pelaksanaan Pilkada, Kapolres Gresik dan Dandim 0817 juga menyatakan siap melaksanakan.

“Kami sudah berkoordinasi dengansemuacalonyangadadan kamioptimispelaksanaanPilkada bisa sukses,” ungkap kapolres Gresik, AKBP AdiWibowo. (*)

9 SELASA, 13 OKTOBER 2015

www.beritametro.co.id

Kapolri Pastikan Final di Jakarta

pssi

Jak Mania Diharapkan Bisa Menjaga Suasana red), Kapolri (Badrodin Haiti) cerita sama saya masih di Jakarta. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa baru dipindahkan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10).

Luhut mengatakan, sampai saat ini tidak ada indikasi mengenai potensi terjadinya gesekan di antara kedua tim pendukung. Pertandingan, lanjutnya, akan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan pihak penyelenggara. ”Tidak ada potensi gesekan antara Persib dan Sriwijaya FC. Semua baik-baik saja,” jelas dia.

Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berharap penye-

lenggaraan final Piala Presiden berlangsung lancar. Secara khusus ia meminta kelompok suporter Persija Jakarta (Jak Mania) ikut menjaga ketertiban saat laga final yang mempertemukan Persib dan Sriwijaya FC berlangsung.

Sebelumnya, laga final yang digelar di ibukota itu dikhawatirkan memicu kericuhan suporter mengingat hubungan antara kelompok suporter Persib dan Persija (Jak Mania) sering mengalami ketegangan. Pada 2013, beberapa suporter yang mengenakan atribut The Jak sempat berusaha merusak bus pemain Persib. ”Saya berharap Jak Mania tidak berulah. Saya harap seluruh masyarakat terutama Jak Mania menghormati karena ini untuk membangun semangat persepa-

kbolaan kita, jangan sampai dikotori itu,” ucap Badrodin Haiti.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, CEO Mahaka Sports Hasani Abdulgani mengaku masih menunggu keputusan soal perizinan laga final Piala Presiden tersebut. Tapi, jikalau batal di Jakarta, dia menegaskan yang mempengaruhi adalah izin kepolisian bukan Jak Mania.

Hasani mengatakan apabila final batal di Jakarta, opsi lainnya bisa diadakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. ”Kuncinya ada di izin kepolisian, bukan The Jak. Tapi, kami juga sudah punya opsi lain. Pilihan kami tetap di Bali jika di SUGBK tidak diizinkan,” sahutnya. (dbs/dek)

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Pelaksanaan babak puncak turnamen Piala Presiden 2015 sudah mendapat kepastian. Kendati Mahaka Sports and Entertaiment selaku promotor turnamen tak kunjung memberikan kepastian venue babak final yang dijadwalkan bergulir, Minggu (18/10) mendatang.

Namun, telah dipastikan laga final antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC itu dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan babak final turnamen Piala Presiden antara Persib kontra Sriwijaya FC akan digelar di stadion terbesar di Tanah Air. ”Sampai hari ini (kemarin,

TUNGGU FIFA: Togar Manahan Nero, Gusti Randa, Haryo Yuniarto, dan Diza Rasyid Ali usai rapat exco PSSI di Jakarta, Senin (12/10), menyatakan FIFA hadir ke Tanah Air awal November mendatang.

FIFA Tunda Kunjungan ke Indonesia JAKARTA (BM) - Rencana kedatangan perwakilan joint delegationFIFA ke Indonesia untuk menyelesaikan kasus perseteruan PSSI-Kemenpora mengalami penundaan. Semula dijadwalkan FIFA akan datang ke Jakarta pada 26 Oktober, setelah berkomunikasi dengan PSSI, tiga orang perwakilan FIFA yakni Kohzo Tashima, H.R.H Prince Abdullah dan Mariano Araneta, akan datang ke Tanah Air, awal November mendatang.

Kepastian mengenai hal ini diungkapkan oleh Anggota Komite Etik PSSI, Haryo Yuniarto. Ia mengungkapkan perubahan jadwal kedatangan ini dilakukan karena rencana tiga perwakilan FIFA untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. ”Setelah terjadi korespondensi yang cukup intens kami menjadwal ulang. Ini berkaitan dengan jadwal ketersediaan Bapak Presiden,” ucap Haryo usai digelarnya Rapat Anggota Eksekutif PSSI di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin (12/10). ”Mungkin memang salah satu jadwal FIFA bertemu dengan Bapak Presiden. Jadi kalau jadwal bisa diundur pada 1 November, namun tanggal masih tentatif,” ia menambahkan.

Mantan Ketua Harian Badan Olahraga Profesional Indonesia ini pun memastikan FIFA hanya berkoordinasi dengan PSSI soal rencana kedatangan mereka ke Tanah Air. Sebelumnya, salah satu anggota Tim Transisi, Cheppy T. Wartono pernah mengungkapkan bahwa kedatangan FIFA sudah lama diagendakan dan bukan hasil lobi yang dilakukan PSSI. Jadwal kedatangan FIFA sendiri diketahui usai digelarnya rapat Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss, 24-25 September lalu. ”FIFA tidak akan melakukan koordinasi dengan pihak lain dan hanya akan berkoordinasi dengan PSSI. Klaim ada pihak lain yang berkomunikasi dengan FIFA juga tidak benar,” pungkas Haryo. (dbs/dek)

ISTIMEWA

tim transisi

TARKAM LAGI: Evan Dimas Darmono yang ambil bagian di level tarkam diminta bisa menjaga diri agar tidak mendapat cedera yang bisa merugikan.

Pemain Harus Jaga Diri di Tarkam ”Yang penting itu hati-hati. Karena sepakbola itu sandang pangan pemain. Harus lihat juga faktor lapangan, faktor lapangan dan keselamatan. Sebab kalau cedera, yang rugi adalah pemain yang bersangkutan,” tegas Ibnu, Senin (12/10).

Saat ini, para pemain Bonek FC memang tidak memiliki kegiatan. Hal ini setelah tim yang bermarkas di Jemursari ini melakukan aksi walk out di babak delapan besar turnamen Piala Presiden 2015. Para pemain sudah kembali ke rumahnya masing-masing.

Sejumlah pemain memanfaatkan waktu libur ini untuk bermain tarkam, Evan Dimas Darmono dan

Safrizal Harahap adalah dua contohnya. Mereka berdua bermain pada salah satu turnamen tarkam yang diselenggarakan di Lidah Kulon, Surabaya. Tapi, keduanya tidak membela tim yang sama.

Jika Evan berkostum Harapan Kita (Harkit), tidak demikian dengan Safrizal. Pemain yang kerap disapa Ucok ini bergabung dengan tim Anta Raya. Ucok yang juga tercatat sebagai pemain tim sepakbola Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) ini berdalih, keikutsertaannya di tarkam ini hanya sekadar mengisi waktu. Apalagi setelah pelaksanaan pra-PON sepakbola sedang tidak jelas. (dek)

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Berlarut-larutnya ketidakpastian sepakbola nasional membuat para pemain banting setir turun level. Mereka rela ambil bagian pada turnamen antar-kampung (tarkam) dengan berbagai alasan. Namun, manajemen klub asal menolak membantu jika pemain berkiprah di level tarkam mengalami cedera.

Ketegasan manajemen klub itu ditunjukkan oleh Bonek FC – sebelumnya Persebaya United. Pelatih Bonek FC Ibnu Grahan mewanti-wanti kepada para pemainnya yang turun di pertandingan tarkam untuk menjaga diri. Dia juga menegaskan bahwa para punggawanya tak boleh mengalami cedera di tarkam.

Bibit Samad Riyanto

SIDOARJO (BM) - Tim sepakbola Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat akan kembali menjalani latihan. Program latihan kali ini adalah mengembalikan peak performance pemain yang dinilai kembali kosong usai pembatalan gelaran PraPON Wilayah II Jawa di Stadion Jatidiri, Semarang, 6-15 Oktober.

Seharusnya, Fahmi Al Ayubbi dkk melakoni laga Pra-PON melawan DI Yogyakarta di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis (8/10) lalu. Namun, tim Jatim batal berangkat lantaran pertandingan pertama antara Jawa Tengah kontra Yogyakarta dihentikan oleh kepolisian saat kedua tim melakoni pemanasan di stadion yang menjadi markas PSIS Semarang tersebut. ”Kami akan kembali memulai program latihan, Kamis (15/10) sore mendatang. Kami beri kesempatan pemain libur berkumpul dengan keluarganya sehari lagi. Tugas kami di sesi latihan pasca batal tanding Pra-PON cukup berat,” terang pelatih tim Pra-PON Jatim Hanafing, Senin (12/10). ”Peak performance pemain saya pikir

FOTO:BM/DIAN K

Fokus Kembalikan Peak Performance

SEGERA LATIHAN: Skuad tim sepakbola Jatim proyeksi PON XIX/2016 Jawa Barat dijadwalkan kembali menjalani sesi latihan, Kamis (15/10) mendatang.

saat ini sudah lewat. Jadi, saat nanti latihan lagi mereka kembali nol. Karena berdasarkan hitungan kami, performa anak-anak mencapai puncaknya saat Pra-PON lalu,” tambahnya.

Hanafing menyatakan dari program yang telah disusun sebelumnya, fase puncak pemain memang berpotensi muncul saat gelaran Pra-PON. Dia mengatakan tahapan yang dilalui oleh pemain

cukup berat dan panjang. Mereka harus menguras potensi fisik saat menggelar training centre (TC) ke Pantai Balekambang, Malang, dan Kebun Teh, Lawang. ”Setelah itu pemantapan teknik dan taktik para pemain lewat berbagai uji coba melawan tim-tim Indonesia Super League (ISL). Rangkaian inilah yang membuat peak performance pemain seharusnya meledak saat Pra-PON. Saya harap performa anak-anak tidak anjlok terlalu jauh,” ulas Hanafing.

Lebih lanjut, mantan pelatih PSIM Yogyakarta ini juga berharap sudah keputusan final soal kepastian pelaksanaan Pra-PON. Hanafing mengaku menunggu pemberitahuan dari KONI selaku penyelenggara multievent. ”Kalau bisa mereka (KONI) dan Tim Transisi menggelarnya, Juni 2016 mendatang. Berdekatan dengan pelaksanaan PON lebih baik,” tuturnya. ”Selain itu, jika memang mau digelar di Jakarta, standar lapangan harus jelas.

Stadion yang digunakan mana saja, harus benar-benar berkualitas. Kalau ada grouping ya dipaparkan lebih awal dan penjadwalan juga harus tepat tidak merugikan tim-tim peserta,” tandas Hanafing. (dek)

Ajukan Ide Baru Pra-PON Sepakbola JAKARTA (BM) - Ketua Tim Transisi Bibit Samad Riyanto membeberkan sistem baru yang sedang digarap bersama KONI terkait pertandingan Pra-PON. Penggunaan sistem zona akan dihapuskan diganti dengan sistem undi untuk menentukan siapa tuan rumah.

Tim Transisi dan KONI dikabarkan telah bertemu untuk membahas laga sepakbola Pra-PON yang beberapa pekan lalu sempat berhenti. Hasilnya, baik Tim Transisi dan KONI sedang menyusun sistem baru untuk laga Pra-PON. ”Tempat pertandingan akan kami undi, siapa ketemu siapa juga akan melalui undian. Kalau kemarin kan ada zona-zona gitu, sekarang kami undi dan itu akan dipelajari oleh mereka (pihak KONI) dan nanti akan dikoordinasikan,” ujar Bibit, Senin (12/10).

Beberapa pekan yang lalu, laga Pra-PON di empat daerah, yakni Bali, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi terpaksa dihentikan karena tidak adanya izin dari kepolisian menyusul rekomendasi Tim Transisi. Tim Transisi merasa laga Pra-PON yang berjalan tidak melalui koordinasi mereka.

Sementara itu, untuk laga pra-PON yang sudah sempat berjalan di Papua menurut Bibit hasilnya dibatalkan. Padahal, sudah sempat dua laga berlangsung. Namun, Maluku Utara (Malut) menanggapi dingin ancaman Tim Transisi yang tidak mengakui hasil kualifikasi Pra-PON Zona Papua yang berakhir, Kamis (8/10) lalu. (dbs/dek)

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

2

JERMAN

GEORGIA

JADWAL PERTANDINGAN

1

KUALIFIKASI EURO 2016 (Kualifikasi Euro 2016 Grup D)

RABU (14/10) WIB

Jerman Cukup Menang Tipis Juara Grup D, Pastikan Lolos ke Prancis LEIPZIG (BM) - Jerman dan Polandia memastikan tiket putaran final Euro 2016, setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan terakhir Kualifikasi Grup D, Senin (12/10) dinihariWIB. Jerman menang tipis 2-1 saat menjamu Georgia di Red Bull Arena, Leipzig. Sedangkan Polandia menaklukkan Rep Irlandia 2-1 di Stadion Narodowy, Warsawa.

Tim ‘Panzer’ pun memuncaki Klasemen Grup D dengan koleksi 22 poin, diikuti Polandia dengan selisih satu poin. Sedangkan Rep Irlandia harus menempuh jalur Play-Off karena cuma bertengger di posisi tiga.

Pada pertandingan melawan Georgia, Jerman tampak kesulitan. Berdasarkan rekaman Opta, merekamelepaskan18tembakan sepanjang 45 menit pertama, tetapi tak membuahkan hasil.

Baru pada menit ke-50, sku-

ad asuhan Joachim Loew memecah kebuntuan. Mereka mendapatkan penalti karena pelanggaran Jaba Kankava terhadap Mesut Oezil. Mueller yang ditunjuk sebagai eksekutor, mengarahkan bola ke arah berlawanan dengan pergerakan Nu-

kri Revishvili. Skor 1-0 untuk Jerman.

Keunggulan Jerman hanya bertahan tiga menit. Jaba Kankava membayar kesalahannya dengan melepaskan tembakan voli dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke area kanan ga-

wang dan Manuel Neuer cuma terdiam melihatnya. Skor menjadi imbang 1-1.

Loew mencoba melakukan penyegaran dengan menggantikan Andre Schuerrle dengan Max Kruse pada menit ke-76.

Keputusan ini terbukti jitu. Tiga menit berselang, di menit ke-79 Kruse langsung mencetak gol

GRUP A 01:45 01:45 01:45

dengan tembakan kaki kiri ke pojok kanan bawah gawang. Skor 2-1 untuk tuan rumah Jerman.

Georgia coba membalas pada waktu sisa. Namun, barisan pertahanan ‘Panzer’ mampu menangkal serangan tim tamu sehingga skor 2-1 untuk Jerman bertahan hingga akhir pertandingan. (dbs/azt)

GRUP B 01:45 01:45 01:45

Belgia Cyprus Wales

vs vs vs

Israel Bosnia-H Andorra

GRUP H 01:45 01:45

Bulgaria v s Azerbaijan Italia v s Norwegia Live Global TV Malta v s Kroasia Live Indovision

01:45

JADWAL PERTANDINGAN KUALIFIKASI EURO 2016 GRUP D SENIN (12/10) WIB Jerman 2 - 1 Georgia Thomas Müller 50'(PEN) Jaba Kankava 53' Max Kruse 79' Gibraltar 0 - 6 Skotlandia Chris Martin 25' Shaun Maloney 39' Steven Fletcher 52', 56', 85' Steven Naismith 90' +1' Polandia 2 - 1 Rep Irlandia Grzegorz Krychowiak 13' Jonathan Walters 16'(PEN) Robert Lewandowski 42'

SUSUNAN PEMAIN JERMAN (4-2-3-1) : Neuer; Ginter, Boateng, Hummels, Hector; Gundogan, Kroos; Muller, Ozil, Reus (Bellarabi 90’); Schurrle (Kruse 76’).

GEORGIA (4-5-1) : Revishvili; Lobzhanidze, Kverkvelia, Amisulashvili, Kashia; Navalovski, Qazaishvili (Kobakhidze 90’), Kankava, Kvekveskiri (Khizanishvili 78’), Okriashvili; Gelashvili (Vatsadze 45’).

Latvia v s Kazakhstan Belanda v s Rep Ceko Live RCTI Turki v s Islandia

KLASEMEN GRUP D 1 2 3 4 5 6

Jerman Polandia Rep Irlandia Skotlandia Georgia Gibraltar

10 10 10 10 10 10

7 6 5 4 3 0

1 3 3 3 0 0

2 1 2 3 7 10

24-9 33-10 19-7 22-12 10-16 2-56

22 21 18 15 9 0

GRUP F MINGGU (11/10) WIB Kep Faroe 0 - 3 Rumania C Budescu 4', 45'+1' Alexandru Maxim 83' Finlandia 1 - 1 Irlandia Utara Paulus Arajuuri 87' Craig Cathcart 31' Yunani 4 - 3 Hungaria K Stafylidis 5' Gergo Lovrecsics 26' P Tachtsidis 57' Kristian Nemeth 54', 75' Kostas Mitroglou 79' Panagiotis Kone 86'

KUALIFIKASI ISTIMEWA

MENANG : Skuad ‘Panzer’ Jerman merayakan kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Georgia, Senin (12/10) dinihari WIB. Jerman lolos ke Putaran Final Euro 2016 sebagai juara Grup D, disusul Polandia sebagai runner-up.

0

KEP FAROE

RUMANIA

3

(Kualifikasi Euro 2016 Grup F)

Tiga Gol Rumania Hajar Kep Faroe TORSHAVN (BM) – Tim tamu Rumania akhirnya memastikan lolos ke Putaran Final Euro 2016 di Prancis, setelah sukses menekuk tuan rumah Kep Faroe 3-0, Senin (12/10) dinihari WIB. Pada laga tersebut, Rumania langsung unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Constantin Budescu di menit ke-4, setelah memanfaatkanassist dariRazvanRat. Menjelang pertandingan babak pertama usai, Budescu kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa timnya unggul 2-0.

Unggul 2-0, tak membuat Rumania mengendurkan serangan. Pada menit ke-83, mereka ISTIMEWA

LOLOS : Pemain Rumania, Ovidiu Hoban (kanan) merayakan kemenangan bersama rekannya, Florin Andone setelah menghancurkan Kep Faroe tiga gol tanpa balas.

KUALIFIKASI

kembali mencetak gol melalui Alexandru Maxim. Romania pun bertengger di posisi dua Grup F dengan raihan 20 poin.

Sedangkan, Irlandia Utara yang sudah lebih dulu memastikan lolos ke Putaran Final Euro 2016, hanya bermain imbang 11 melawan tuan rumah Finlandia.

Gol Irlandia Utara dibukukan oleh Craig Cathcart pda menit ke-31. Finlandia mampu membalasnya pada menit ke-87 melalui gol Paulus Arajuuri. Irlandia Utara tetap berada di puncak dengan perolehan 21 poin.

Posisi ketiga ditempati Hungaria. Meski kalah 3-4 dari Yunani, Hungaria masih berada di peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup kualifikasi dengan 15 poin.

Mereka bisa lolos otomatis andai Ukraina gagal menang atas Spanyol. Ukraina saat ini mengoleksi 13 poin. (dbs/azt)

KLASEMEN GRUP F 1 2 3 4 5 6

Irlandia Utara Rumania Hungaria Finlandia Kep Faroe Yunani

10 10 10 10 10 10

6 5 4 3 2 1

3 5 4 3 0 3

1 0 2 4 8 6

16-8 11-2 11-9 9-10 6-17 7-14

21 20 16 12 6 6

GRUP I MINGGU (11/10) WIB Armenia 0 - 3 Albania Kamo Hovhannisyan 9'(OG) Berat Djimsiti 24' Armando Sadiku 76' Serbia 1 - 2 Portugal Zoran Tosic 65' Nani 5' João Moutinho 78' KLASEMEN GRUP I 1 2 3 4 5

Portugal Albania Denmark Serbia Armenia

8 8 8 8 8

7 4 3 2 0

0 2 3 1 2

1 2 2 5 6

11-5 10-5 8-5 8-13 5-14

21 14 12 4 2

LAGA UJI COBA SENIN (12/10) WIB Denmark 1 - 2 Prancis E Sviatchenko 90'+1' Olivier Giroud 4', 6'

lintas arena

1

SERBIA

PORTUGAL

2

Juara Bertahan Masih Melaju

(Kualifikasi Euro 2016 Grup I)

Tanpa Ronaldo, Portugal Tetap Menang BEOGRAD (BM) – Joao Moutinho yang menjadi aktor kemenangan Portugal atas tuan rumah Serbia di Stadion Partizana, Minggu (11/10) malamWIB. Dia pun mendapatkan pujian dari pelatih Fernando Santos.

Pada laga tersebut, Portugal yang tidak diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, mampu unggul lebih dulu melalui Luis Nani pada menit ke-5. Namun, Serbia mampu menyamakan kedudukan melalui Zoran Tosic pada menit ke-65.

Memasuki menit ke-78, suporter Portugal akhirnya bisa bergembira setelah Moutinho yang masuk menggantikan Miguel Veloso, berhasil membobol gawang Serbia.

Moutinho pun akhirnya mendapatkan pujian dari sang pelatih. Padahal, sebelum laga

bergulir, Moutinho sempat mengatakan tidak bisa tampil penuh lantaran belum terlalu fit.

Portugal telah memastikan tiket ke Piala Eropa 2016 saat mereka berhasil menang 1-0 atas Denmark. Mereka adalah pemuncak klasemen Grup I kualifikasi Piala Eropa 2016 dengan perolehan 21 poin.

Di sisi lain, Albania dipastikan lolos ke Putaran Final Euro 2016 setelah menang 3-0 atas Armenia pada partai terakhir kualifikasi di StadionVazgen Sargsyan Republican, Yerevan, Minggu (11/10) malam WIB. Inilah kali pertama Albania, yang adalah ISTIMEWA

SELEBRASI : Nani mencetak gol pembuka saat Portugal menang 2-1 di kandang Serbia, Minggu (11/10) malam WIB. Di Grup I, Portugal dan Albania lolos ke Putaran Final Euro 2016.

salah satu pendiri UEFA pada 1954, mencapai putaran final kompetisi antarnegara.

Albania mampu unggul 2-0 lewat gol bunuh diri Kamo Hovhannisyan dan lesakan Ledian Memushaj pada paruh pertama.

KUALIFIKASI

Pemain pengganti, Armando Sadiku, menggenapkan skor menjadi 3-0 pada menit ke-75.

Berkat kemenangan ini, Albania mengoleksi 14 poin dari delapan pertandingan atau unggul dua angka atas Denmark, yang

menduduki peringkat ketiga.

Albania mendampingi Portugal sebagai tim yang lolos otomatis ke putaran final Piala Eropa 2016. Adapun Denmark harus menentukan nasib lewat jalur Play-Off. (dbs/azt)

SURABAYA (BM) – Kejutan mewarnai perhelatan Kejuaraan Bulutangkis Antar Media (KBAM) 2015 zona Indonesia Timur di Jatim yang diramaikan 17 media. Salah satu tim tiga besar kejuaraan dua tahun lalu, TVRI, harus tersingkir lebih awal. Kini, tim unggulan hanya menyisakan Jawa Pos dan Harian Memorandum.

TVRI harus rela gagal melaju ke semifinal, hari ini, usai disingkirkan tim portal KanalSatu. Padahal, mereka harus bermain sebanyak tiga kali ketimbang tim-tim lain. Sebelum mengandaskan perlawanan TVRI, KanalSatu menghadapi Harian Bhirawa dan JTV di GOR Soedirman Surabaya, Senin (12/10).

Pada semifinal nanti, KanalSatu akan menghadapi tim unggulan, Memorandum. Sementara juara bertahan Jawa Pos meladeni tantangan Kominfo Jatim. Pemenangan babak semifinal akan langsung bertarung di partai puncak untuk menjadi wakil zona Indonesia Timur pada grand final di Kudus, 19-20 Oktober mendatang.

Acara yang digelar ini juga bisa menjadi salah satu wadah seleksi bagi wartawan untuk membela Jatim di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2016 mendatang. Ketua KONI Surabaya Yusuf Husni menyatakan para wartawan juga layak mendapat kesempatan berkompetisi secara nasional di bidang olahraga.

“Harapan kami untuk yang akan datang dengan kegiatan ini akan muncul atlet wartawan baru yang bisa membawa Jatim mencapai prestasi yang diinginkan bersama. KONI merasa bangga dengan adanya kegiatan yang sangat konsisten dan rutin digelar ini,” ucapnya Yusuf. (dek)

RAGAM JATIM 11

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Bulog Optimistis Serapan 2015 Tercapai Target 50 Ribu Ton, Sudah Sampai 38 Ribu Ton TULUNGAGUNG (BM) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung, optimistis target serapan beras sebesar 50 ribu ton selama 2015 bisa tercapai pada sisa musim panen padi periode Oktober-Desember.

“Masih ada sisa akhir musim ini.

Insyaallah target serapan tercapai,” kata Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto, Senin (12/10).

Saat ini, lanjut Supriyanto, volume serapan beras di lingkup Bulog Subdivre Tulungagung mencapai 38 ribu ton atau sekitar 75 persen.

Jumlah itu terdiri atas beras premium dengan rasio pecah 15 sebesar 12 ribu ton, beras medium sekitar 16 ribu ton, serta gabah kering giling setara beras sekitar 10 ribu ton.

“Panen masih berlangsung sampai sekarang, kami aktif melakukan penyerapan beras baik di tingkat pedagang maupun ke petani langsung,” ujarnya.

Ia mengakui, bencana kekeringan sebagai dampak kemarau panjang berpengaruh terhadap volume serapan beras Bulog.

Namun, menurutnya, tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat potensi panen padi petani di wilayah tugas Subdivre Tulungagung masih cukup besar.

Tidak hanya di seputar area pertanian Kabupaten Tulungagung, namun juga di Blitar dan Trenggalek.

“Dari tiga daerah ini potensi panen hingga akhir Desember bisa mencapai 100 ribu ton. Bulog selama ini rata-

rata serapan berkisar antara 12-15 persen. Jadi dampak kekeringan tidak jadi masalah serapan,” kata Supriyanto.

Terkait evaluasi standar harga pembelian beras oleh bulog yang dipatok di bawah harga pasar guna meminimalkan potensi inflasi, Supriyanto menegaskan bulog masih tetap bisa mendapat serapan dari

petani.

“Nyatanya Bulog sampai saat ini masih bisa melakukan serapan beras dari petani, meski patokan harga pembelian kami sekarang lebih rendah.

Itu artinya, Bulog selama ini selalu menjadi leader market (pemimpin pasar, red) yang diperhitungkan pasar beras nasional,” katanya. (ant/azt)

Harga Beras Masih Stabil BOJONEGORO (BM) – Harga berbagai jenis beras di Kabupaten Bojonegoro, dalam sepekan terakhir stabil, karena di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo di daerah setempat, juga Tuban, masih ada panen padi.

Salah seorang pedagang beras di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota, Bojonegoro,Waris, mengatakan, panen padi di sepanjang DAS Bengawan Solo di Tuban dan Bojonegoro, mempengaruhi stabilnya harga beras.

Bahkan, kata seorang pedagang beras lainnya di pasar setempat Sakip, panen tanaman padi tidak hanya di DAS Bengawan Solo di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi di daerah luar DAS Bengawan Solo, seperti Yogyakarta juga ada panen tanaman padi.

“Kualitas beras musim kemarau ini cukup bagus, sehingga harga beras stabil tinggi, sebab panen tanaman padi tidak terlalu luas, dibandingkan panen raya tanaman padi musim hujan,” ucap Waris.

Oleh karena itu, Waris juga pedagang beras lainnya memper-

kirakan harga beras di daerahnya masih akan tetap stabil selama sebulan ke depan, karena adanya panen tanaman padi di sejumlah daerah itu.

“Saya bisa memperoleh beras dari pedagang di lapangan baik di Bojonegoro maupun Tuban, rata-rata berkisar empat hingga enam ton per hari,” ucapnya.

Menurut dia, perolehan beras itu hampir menyamai perolehan beras dalam pembelian beras ketika panen raya musim hujan, yang rata-rata bisa sekitar 8 ton per hari.

Data di Pasar Banjarjo, harga beras panenan baru berkisar Rp 8.800 hingga Rp 8.900 per kg, harga beras kualitas medium mencapai Rp 9.200 per kg, harga beras jatah warga miskin berkisar Rp 6.800 hingga Rp 7.000 per kg.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro Basuki, menyatakan pemkab tidak akan menggelar operasi pasar, karena harga beras kualitas medium masih di bawah Rp 8.000 per kg.(ant/ azt)

Diminta Ikut Lestarikan Seni 'Saronen' SUMENEP (BM) – Pemkab Sumenep, meminta wartawan dan perusahaan pers ikut melestarikan kesenian tradisional sebagai bagian dari menjaga kekayaan budaya bangsa.

“Kami mengapresiasi positif gagasan yang ingin menjadikan 10 Oktober sebagai Hari Musik ‘Saronen’ di Sumenep. Kami dukung gagasan tersebut sekaligus meminta kawan-kawan wartawan konsisten ikut melestarikan kesenian tradisional,” kata Wabup Sumenep, Soengkono Sidik.

Saronen adalah seni musik yang didominasi suara terompet dan tabuhan gong yang bertalu-talu.

Dandanan anggota kelompok musik saronen biasanya berwarna mencolok alias terang.

Soengkono menjelaskan, pemerintah daerah secara konsisten menampilkan semua kesenian tradisional, salah satunya saronen, pada setiap momen hari jadi

kabupaten sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal.

“Kami berharap semua elemen masyarakat bersinergi untuk melestarikan kesenian tradisional.

Pelestarian budaya lokal sebenarnya tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, kami juga meminta teman-teman wartawan untuk menjadi pelopor pelestarian kesenian tradisional,” katanya, berharap.

Ia juga berharap musik saronen bisa menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang ke Sumenep.

“Pegiat musik saronen tentunya harus mampu berinovasi dengan tidak membuang esensi dan karakter khasnya supaya saronen tetap bertahan dan tidak dianggap ketinggalan zaman, utamanya oleh kaum muda sebagai generasi penerus bangsa,” tutur Soengkono. (ant/azt)

Tindak Tegas Penambangan Ilegal

FOTO : BM/ANTARA

KELUHKAN HARGA RAJUNGAN TURUN Tampak para pekerja memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di Pamekasan. Dalam tiga bulan terakhir, harga rajungan turun dari Rp 65 ribu per kg menjadi Rp 40 ribu per kg, karena permintaan ekspor terus menurun.

TULUNGAGUNG (BM) – Sejumlah aktivis LSM lingkungan di Kabupaten Tulungagung, mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap oknum-oknum pelaku usaha pertambangan yang belum mengantongi izin pertambangan namun sudah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi secara ilegal.

“Aparat, terutama polisi harus tegas. Jangan sampai kasus Salim Kancil di Lumajang terjadi di daerah-daerah lain, termasuk di Tulungagung,” desak Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, Muhammad Ichwan.

Menurut Ichwan, Tulungagung memiliki jutaan kubik potensi tambang beraneka jenis. Jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, kegiatan penambangan oleh segelintir pelaku usaha bisa memicu konflik sosial.

Belum lagi apabila aktivitas penambangan berdampak ketidak-

seimbangan lingkungan yang memicu bencana banjir, longsor ataupun polusi yang mengganggu masyarakat sekitar.

Hal lain yang juga harus diperhatikan, lanjut Ichwan, adalah proses perizinan yang selalu membutuhkan persetujuan bupati.

Menurutnya, bupati sendiri juga tak bisa asal beri izin. Beberapa pertimbangan harus diperhatikan termasuk rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

“Jika tak ada dalam RTRW, perlu adanya pembahasan lebih lanjut.

Jadi memang bupati pun tak bisa asal beri izin,” ujarnya.

Ichwan menambahkan, pengawasan pun juga harus terus dilakukan. ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di antaranya, pelaporan data eksploitasi, reklamasi tambang, jaminan reklamasi, pajak, dan lain sebagainya. “Bisa dikatakan ada tahapannya, seperti eksplorasi, eksploitasi, reklamasi,” kata Ichwan. (ant/azt)

12 www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Pembunuh Bos Keramik Hanya Divonis 20 Tahun SURABAYA (BM) - Alex Hermawanto akhirnya lolos dari pidana seumur hidup, karena tega membunuh Budi Hartono Tamadjaja. Senin (12/10) kemarin di PN Surabaya, dia divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Mustofa.

Selain Alex, majelis juga memvonis ringan tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah Manasye Rieneke, Rendro dan Fitroni. Masing-masing divonis 13 tahun penjara dari sebelumnya dituntut 15 tahun kurungan. Padahal seluruhnya terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dibuktikan dalam persidangan dengan pelanggaran pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana.

“Mengadili, menjatuhkan pidana 20 tahun penjara bagi terdakwa Alex Hermawanto,” ujar Mustofa. Selain keempatnya, adapula terdakwa lain yang divonis bersalah yakni Tarsono.

Dia dihukum sesuai dengan tuntutan jaksa,yakni selama 15 tahun penjara.

Dia diketahui sebagai penculik Budi atas permintaan Alex sebelum akhirnya dianiaya hingga tewas.

Dalam amar putusan, majelis tidak menyebut Alex sebagai otak pembunuhan sebagaimana yang didakwakan jaksa. Berdasarkan kesaksian para terdakwa lainnya, mereka menyebut melakukan aksi penculikan hingga pengurasan ATM korban atas permintaan Alex. Lebih lanjut, majelis menilai jika para terdakwa juga melanggar pasal lain. Seperti pasal 365 ayat (2) ke 2. Pasal ini terkait pencurian disertai pemberatan terhadap korban. “Hal tersebut sebagaimana dalam pasal dalam dakwaan primer

FOTO: BM/ARN

PUTUSAN: Sejumlah terdakwa saat mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim PN Surabaya

kesatu,” jelas Mustofa.

Adapun pertimbangan yang memberatkan, hakim menilai terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan kejadian sebenarnya. Seluruhnya dinilai melakukan tidak manusiawi hingga tega menghabisi nyawa Budi.“Yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya,” tegas Mustofa. Atas putusan tersebut, Rendro dan Fitroni langsung menyatakan menerima.

Sedangkan Alex, Manasye dan Tarsono mengaku pikir-pikir hingga batas waktu yang ditetapkan. Sementara jaksa Hasanudin yang menangani kasus ini langsung menyatakan tidak terima dan akan mengajukan banding. “Kami langsung ajukan banding,” ucapnya.

Ditemui usai sidang, Veragustin, istri Budi, mengaku kecewa dengan putusan pengadilan. Menurutnya, hukuman terhadap pembunuh suaminya terlalu ringan dan tidak setimpal dengan tewasnya Budi. “Saya tidak

puas. Saya minta perlindungan hukum agar divonis berat. Bagaimanapun nyawa harus dibayar nyawa,” jelasVera. * Pembunuhan bermula saat Budi menagih utang dengan marah-marah.

Selanjutnya pada 23 Desember 2014, Alex melakukan pertemuan dengan Tarsono dan rekannya. Di situ Alex menyampaikan apa yang dilakukan korban terhadapnya. * Keesokannya, Tarsono diminta Alex untuk membuntuti korban dan menculiknya dengan membawa keliling Surabaya. Saat itu, juga dilakukan pengurasan ATM milik korban. Tak lama setelahnya, Budi dibekap kepalanya dengan plastik hingga meninggal dunia.

Jasad Budi ditemukan warga di Sungai Kaliwatu Ondo hutan Cangar, Dusun Cendi, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Mojokerto dalam kondisi kepala dibungkus kantong plastik.

Kondisinya sudah hampir membusuk. (arn/dra)

Akuntansi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ORANG sering menganalogikan akuntansi sebagai bahasa bisnis.

Analogi tersebut tidak salah, karena akuntansi memang memiliki karakteristik bahasa, terutama karakteristik sebagai alat untuk menyampaikan informasi keuangan organisasi atau entitas bisnis. Setiap bahasa memiliki beberapa tingkatan. Bahasa Jawa misalnya, memiliki tingkatan ngoko, krama, dan krama inggil.

Demikian pula akuntansi, sebagai bahasa bisnis, akuntansi memiliki beberapa tingkatan, yaitu tingkatan sangat sederhana (seperti bahasa Jawa ngoko), sederhana (seperti bahasa Jawa krama), sampai tingkatan yang rumit dan sulit (seperti bahasa Jawa krama inggil).

Masing-masing tingkatan akuntansi tersebut digunakan dalam berbagai situasi atau konteks yang berbeda. Pada saat unit bisnis masih tergolong kecil dan transaksi bisnis masih sederhana (misalnya seluruh transaksi masih dilakukan secara tunai), maka akuntansi yang sangat sederhana harus diterapkan, yaitu cukup akuntansi tentang penerimaan dan pengeluaran kas (disebut cash-basis). Pada saat unit bisnis mulai berkembang dan transaksi tidak hanya dilakukan secara tunai, maka akuntansi harus mencatat transaksi pada saat terjadinya tanpa memperhatikan apakah kas sudah atau belum diterima (disebut accrual basis).

Ketika unit bisnis terus berkembang, dan transaksi sudah melibatkan instrumen-instrumen keuangan derivatif, maka penerapan akuntansi sudah melampaui dari sekadar accrual basis, dan hal ini dapat melibatkan prosedur yang cukup rumit dan sulit.

Uraian di atas dimaksudkan untuk menyadarkan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bahwa akuntansi tidak harus selalu dibayangkan sebagai pekerjaan yang sulit, karena akuntansi diterapkan sesuai dengan

Oleh: Dr. Akhmad Riduwan, MSA., Ak., CA. Staf Pengajar STIESIA Surabaya

kebutuhan. Akuntansi pada hakikatnya adalah “mencatat transaksi” dan “melaporkan informasi keuangan” dengan cara tertentu, yaitu disesuaikan dengan skala usaha, kecakapan sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan standar akuntansi yang cocok bagi UMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Walaupun tidak dinamakan SAK-UMKM, tetapi esensi SAK-ETAP adalah SAK yang mengatur akuntansi dan pelaporan keuangan bagi UMKM. IAI, sebagai organisasi profesi akuntansi, tidak menuntut UMKM untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku umum, karena IAI menyadari bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya sumber daya untuk melakukan hal tersebut. Jika UMKM dipaksa untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Umum, akan menimbulkan ketidak-tersediaan laporan keuangan yang dimaksud, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi UMKM untuk mengakses pendanaan dari perbankan.

UMKM di Indonesia seharusnya menyambut penerbitan SAK-ETAP ini dengan baik, karena SAK-ETAP memberikan kemudahan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan UMKM. SAK-ETAP menetapkan aturan yang lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan UMKM, dan aturan tersebut relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Berbeda dengan SAK Umum, yang bersifat sangat dinamis dan cepat berubah, karena dievaluasi dan direvisi terus menerus.

Kehadiran SAK-ETAP merupakan salah satu bentuk kontribusi profesi akuntan dalam mengembangkan UMKM sebagai kekuatan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam masa pemberlakuan selama kuranglebih 5 tahun berjalan, SAK-ETAP perlu terus disosialisasikan kepada para pelaku UMKM. Pelatihan-pelatihan teknis penerapan SAK-ETAP masih perlu dilakukan secara intensif, menuju UMKM yang makin berdaya.

Sebagai intitusi pendidikan, salah satu komitmen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan UMKM dalam menerapkan SAK-ETAP, dengan dilandasi cita-cita memasyarakatkan akuntansi dan mengakuntasikan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), STIESIA membentuk Klinik UMKM. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan klinik tersebut untuk konsultasi dan pelatihan manajemen bisnis, termasuk pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan. LP2M STIESIA menyelenggarakan konsultasi dan pelatihan manajemen bisnis berdasarkan program kerja rutin tahunan, program kerjasama dengan institusi lain, atau dapat pula berdasarkan permintaan langsung dari masyarakat pelaku UMKM. (*)

Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur

Gubernur Jatim: Keharmonisan Kunci Pembangunan Ekonomi Jatim PEMBANGUNAN Ekonomi Jawa Timur yang cepat dan merata, tidak lepas dari keharmonisan dan sinergitas antar para stakeholder mulai dari tingkat pusat hingga tingkat grass root.

Semuaelementelahmenjalankanfungsi ekonominya dengan baik, sehingga ekonomi jatim tumbuh positif. Bahkan lebih cepat dari nasional, meski kondisi ekonomi global sedang lesu.

Hal ini diungkapkan Gubernur Jatim Soekarwo usai Peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang bertema “Ayo Kerja, Perkuat Jatim Sebagai Provinsi Industri Berbasis UMKM” di Halaman Gedung Negara Grahadi, Senin (12/10).

Ia mengatakan, tantangan dan hambatan ke depan semakin kompleks dan multidimensional dengan ekonomi global melambat. Apalagi di penghujung tahun 2015 sudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Lebih lanjut disampaikan, penguatan aspek ekonomi utama meliputi peningkatan produksi UMKM/IKM dan usaha besar, sistem pembiayaan yang kompetitif serta pemasaran. Di aspek peningkatan produksi, untuk produksi usaha/industri besar, Pemprov memberikan fasilitas di antaranya membantu mempercepat pengadaan lahan, jaminan pasokan listrik, kondisi iklim perubahan yang demokratis, dan perizinan satu pintu melalui P2T.

Sedangkan peningkatan produksi untuk UMKM/IKM dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM UMKM/IKM. Hal itu dilakukan dengan cara model inkubator bisnis, peningkatan rasio SMK terhadap SMA yang saat ini masih 65:35, dan peningkatan kapasitas melalui SMK Mini dengan sembilan keahlian.

“Sampai dengan tahun 2016 ini telah terbentuk 270 SMK Mini dengan potensi kerja yang terserap sebanyak 24.300 tenaga kerja,” terangnya. Strategi pembiayaan UMKM/IKM yang kompetitif dilatarbelakangi oleh tingginya kredit bagi UMKM/IKM yang mencapai sekitar 19%. Terkait fakta tersebut, maka RAPBD 2016 yang perlu diatur “Belanja Grant” kepada “Pembiayaan Bunga Murah Melalui Linkage Program/Banking System”.

“Linkage program itu melibatkan PemprovJatim,PTBankJatimdanBPR Kab/Kota. Dengan struktur sumber pembiayaan dari penempatan anggaran APBD 2016 di PT. Bank Jatim, ke BPR-BPR sebesar 5% termasuk di dalamnya untuk provinsi 2%, dan dari BPR ke UMKM sebesar 10%,” jelasnya.

Perubahan strategi pembiayaan, menurutnya, memiliki beberapa manfaat di antaranya UMKM/IKM akan memiliki etos kerja sebagai enterpreneurship, adanya perubahan mindset pembangunan, dan yang ketiga mendorong target untuk me-

Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo memberikan sambutan pada acara upacara Peringatan HUT Provinsi Jatim ke-70 di Gedung Negara Grahadi Surabaya

miliki nilai tambah. “Sasaran kreditnya adalah pada industri primer yang rata-rata pelakunya rumah tangga petani. Dengan pola pembiayaan di indusri primer, berdampak pada meningkatnya produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan, karena sebagian buruh tani beralih ke industri primer,” katanya.

Selanjutnya, terkait aspek utama yang ketiga yakni aspek pasar, lebih difokuskan pada pasar dalam negri yang memiliki kapasitas lebih dari 40% penduduk ASEAN. melalui peran 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi yang telah dibentuk sejak tahun 2010. Sedangkan untuk pasar internasional, Pemprov Jatim juga telah menempatkan senior advisor di 6 kota di 5 negara yaitu Swiss, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tianjin dan Shanghai, Korea Selatan, Belgia dan Jepang.

Ia menambahkan, perjalanan kinerja ekonomi Jatim sampai saat ini telah menunjukkan inklusivitas yang memuaskan. Hal ini berarti Pemprov Jatim telah konsisten memegang teguh amanah konstitusi, khususnya pada alinea keempat UUD 1945 tentang tujuan negara dalam hal memajukan kesejahteraan umum. “Itu semua bisa terjadi karena UMKM merupakan fundamental pelaku ekonomi kita, dan tersebar di seluruh wilayah Jatim sampai ke pelosok

Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim mengangkat tongkat mayoret grub drum band dari STPDN Jatinangor Jabar pada acara HUT Provinsi Jatim ke-70 di Grahadi

pedesaan dengan basis pertanian dan non-pertanian, serta telah memberikan kontribusi yang signifikan pada PDRB Jatim,” pungkasnya.

Berikan Penghargaan Sementara itu dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Sebagai Inspektur Upacara (Irup) yakni Guber-

Gubernur Jatim serahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPRD pada acara HUT Provinsi Jatim ke-70 di Grahadi

nur Jawa Timur, dengan komandan Upacara Drs Budi Priyo Suprayitno, SH, MSi yang sehari-hari menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur.

Peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur dimeriahkan 300 siswa-siswi anggota paduan suara gabungan pemenang Pekan Seni Pelajar Prov Jatim tahun 2015.

Sebagai apresiasi dan penghargaan, dalam kesempatan tersebut Gubernur didampingi Wakil Gubernur beserta istri, memberikan penghargaan kepada 219 insan Jatim yang berprestasi di bidangnya. Pakde Karwo berpesan agar mereka terus berperan dalam memajukan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Jatim. (adv/hms/zal)

Atraksi Drum Band dari siswa-siswa IPND turut memeriahkan peringatan HUT Provinsi Jatim ke-70 di Gedung Negara Grahadi Surabaya

www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Sidang Disiplin Tiga Anggota Polsek Pasirian

Kades Har Ungkap Aliran Upeti dana suap dari tambang pasir ilegal. Sejumlah oknum petugas perhutani, oknum Koramil Pasirian, camat Pasirian, wartawan hingga seorang oknum anggota DPRD Lumajang disebutnya ikut menerima upeti.

Menindaklanjuti keterangan itu, tim Ditreskrimsus Polda Jatim yang masih berada di Lumajang akan meminta keterangan sejumlah oknum yang disebut. “Nanti kita lihat dari hasil penyelidikan,” cetus Argo. Selain keterangan Kades Har, sidang disiplin kemarin juga mendengarkan keterangan HM pengelola alat berat dan EA Kaur Pembangunan Desa Selok Awar-Awar.

Seperti yang dirinci HM, dalam sehari total dapat Rp 27 juta yang diterima dari 80-100 truk pe-

ngangkut pasir. Dari jumlah itu, ada biaya portal setiap truk sebesar Rp 270 rib. Biaya itu diberikan kepada kades Rp 142 ribu, pekerja Rp 18 ribu dan sisanya Rp 110 untuk perawatan dan sewa truk.

“Sehari yang masuk itu bisa mencapai 80 sampai 100 truk, jadi totalnya Rp 27 juta untuk per harinya,” kata HM. Sedangkan keterangan Kades Har, pemasukan dari tambang pasir selain untuk upeti dari tingkat desa hingga DPRD, juga digunakan untuk pembuatan akses jalan desa dan kegiatan di desa. Rinciannya, Tim 12 sebesar Rp 10 ribu per rit, LMDH Rp 5 ribu per rit, ketua LMDH Rp 10 ribu per rit, untuk paguyuban Rp 15 ribu dan Rp 2 ribu per rit untuk masjid.

Selain itu, Har juga mengklaim

INLINE story Dana upeti tambang pasir Watu Pecak mengalir dari oknum anggota Polsek Pasirian, Perhutani, Koramil, wartawan, camat sampai legislator setempat.

Keterangan tersangka Kades Har pada sidang disiplin itu memperkuat indikasi penyebab terjadinya pembiaran aktivitas pertambangan ilegal selama ini.

Jika dikalkulasi, puluhan juta dikucurkan Kades Har demi mengamankan sumber pendapatannya ilegal sebelum terjadi peristiwa berdarah pembunuhan aktivis antitambang.

ALIRAN DANA: Kades Har (kiri) dan dua tersangka lain kasus pertambangan pasil ilegal di Pantai Watu Pecak, Lumajang dihadirkan dalam sidang disiplin di Mapolda Jatim, Senin (12/10), untuk memeriksa peran tiga oknum polisi atas dugaan menerima aliran dana. dalam sidang yang berlangsung terbuka tersebut, merupakan pertanggungjawaban kepolisian kepada masyarakat terkait kasus tambang ilegal Lumajang.

sejak mengelola tambang ilegal tersebut, biaya lomba dan mendatangkan hiburan dalam rangka HUT RI yang menghabiskan puluhan juta, tidak pernah menggunakan dana kas desa. “Sejak jadi kepala desa pajak bumi dan bangunan tiap tahun itu saya gratiskan, nilainya Rp 63.500 ambil dari hasil tambang pasir yang saya kelola,” terangnya.

“Kami juga memberikan pada Kapolsek itu satu juta, Babinkabtibmas lima ratus ribu, Pak Kanit Reskrim satu juta, Pak camat satu juta, Danramil satu juta, Babinsa lima ratus ribu, Perhutani lima ratu ribu,” rinci kades.

Mendengar rincian tersebut, AKP Nugroho Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dan menunjukkan tiga anggota polisi yang dimaksud dan dibenarkan Kades Har. “Iya memang semuanya itu benar pak mereka semua yang menerima pak,” jawab tersangka.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah membantah ketiga oknum anggotanya terkait dengan kematian Salim Kancil. “Ini tidak ada kaitannya (dengan pembunuhan Salim Kancil). Kita harus ada fakta hukum. Beda antara suap dan pembunuhan. Kalau ada fakta hukum mengatakan seperti itu pasti akan kita cari,” ujar Badrodin. (dbs/at//ssn/epe)

BM/MADJI

fungsinya di kepolisian, intinya melanggar,” ujar Argo.

Desa Selok Awar-Awar jadi isu nasional setelah dua warga setempat, Salim Kancil dan Tosan dianiaya sekelompok orang karena menolak penambangan pasir ilegal di sekitar Pantai Watu Pecak, Sabtu (26/9).

Salim Kancil meninggal dunia, sedangkan Tosan sempat kritis.

Sebanyak 37 orang sudah ditetapkan Polda Jatim sebagai tersangka.

Rinciannya, 24 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, sedangkan 13 lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal.

Keterangan saksi Kades Har dalam sidang disiplin kemarin, juga mengungkap kemana saja aliran

BM/ANTARA

SURABAYA (BM) – Sidang disiplin terhadap tiga anggota Polsek Pasirian, Lumajang digelar di Mapolda Jatim, Senin (12/10). Ketiga oknum tersebut diduga terlibat tidak langsung dalam aktivitas tambang pasir ilegal dengan menerima upeti dari tersangka Kepala Desa (Kades) Har. Ketiga oknum tersebut terdiri dari Ajun Komisaris Polisi SM (mantan Kapolsek Pasirian), Aipda SP (babinkamtibmas) dan Aipda SH (Kanit Serse).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes RP Argo Yuwono mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa ketiga polisi ini menerima uang suap dari aktivitas tambang pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar. “Sidang disiplin itu menyatakan bahwa anggota ini tidak melakukan tugas dan

Hendro Gunawan

PAK Disetujui Rp 0,5 T Pimpinan Dewan dan Walikota-Wawali Dijatah Mobdin Baru SURABAYA(BM) - Dari perubahan anggaran keuangan (PAK) yang disetujui sebesar Rp 500 miliar di APBD Perubahan (APBD-P) 2015, sekitar70persendiantaranyadialokasikanuntuk jaringan jalan atau sebesar Rp 350 miliar.

Sedangkan sisanya, untuk kebutuhan SPKD yang telah mengajukan PAK. Seperti untuk pengadaan pengadaan barang di seluruh tingkat kecamatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan termasuk pengadaan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan DPRD Surabaya dan Walikota-Wakil Walikota. Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan mengatakan, untuk kebutuhan mobdin baru dianggarkan Rp 3 miliar. “Ada pengadaan untuk perlengkapan di seluruh kecamatan,” sebutnya.

Sementara terkait serapan anggaran, Pejabat (Pj)Walikota Nurwiyatno usai Sidang Paripurna Pengesahan APBD-P 2015, Senin (12/10), menegaskan sampai minggu pertama September, anggaran SKPD yang terserap sudah 50 persen. Sementara progres fisik bervariasi antara 60 sampai 75 persen. Jumlah serapan ini meningkat 15 persen dibanding ketika masa akhir jabatanWalikota Tri Rismaharini.

Ditegaskan dia, serapan 50 persen merupakan pencapaian baik. Selain itu, masih kata dia, program-program pembangunan fisik sudah mencapai 60 hingga 75 persen. Dan itu diklaim hasil dari terobosan yang dilakukan Pj dengan mengubah mekanisme kerja di SKPD. “Kami melakukan monitoring dan evaluasi di hampir setiap hari. Ini berkaitan dengan kebijakan taktis bagi SKPD untuk selesaikan pekerjaannya,” ujarnya. (arn/epe)

Young Scientist Competition (YSC) 2015

Hasil Karya Tak Kalah dengan Peneliti Mahasiswa SURABAYA (BM) – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya kembali menggelar kompetisi peneliti belia atau Young Scientists Competition (YSC).Tahun ini, ajang yang membidani lahirnya inovasi pelindung kepala (helm) yang mampu menyerap panas itu, diikuti 278 pelajar tingkat SMP, SMA dan SMK. Kepala Dispendik M Ikhsan mengatakan, di edisi ketika ini jumlah peserta terus bertambah.

Tahun 2014 lalu terdapat 207 peserta, sedangkan tahun 2015 ini menjadi 278 peserta.

“Mereka mengikuti lomba

untuk beberapa bidang penelitian, seperti fisika, komputer, matematika, dan biologi. Yang lebih membuat bangga, kualitas penelitian peserta juga terus meningkat. Kualitasnya setara penelitian mahasiswa,” kata Ikhsan usai membuka YSC 2015 di Kompleks Gedung Balai Pemuda, Senin (12/10).

Menurut dia, ilmu sains belakangan ini terus berkembang, sehingga perlu difasilitasi. Mantan kepala Bapemas dan KB Surabaya ini berharap hasil penelitian siswa dilirik dunia industri untuk diadopsi dan diproduksi massal. “Kita harap

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

JAJAL INOVASI: Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan (kanan) menjajal hasil penelitian sepeda motor antibegal karya peserta YSC dari SMPN 41 Surabaya.

juara nasional bisa didapat anakanak Surabaya. Selain itu, kami akan gandeng perusahaan,” ujar Ikhsan.

Direktur YSC Monika Raharti mengakui bahwa jumlah even sekaligus peserta di Surabaya paling banyak dibanding kota lain di Indonesia. Dia berharap pada even serupa skala nasional tahun depan yang rencananya digelar di Yogyakarta ada peserta dari Surabaya. “Dari peserta terbaik nasional akan diberangkatkan pada skala internasional. Kami ingin sekolah lebih mempromosikan penelitian ini,” harapnya. (sdp/dek)

KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN DPRD SURABAYA

Minta Pemkot Bangun Komunikasi dengan BPWS

ANGGOTA Komisi C DPRD Surabaya, Riswanto mendesak Pemkot Surabaya melakukan komunikasi intens dengan BPWS. Tujuannya, adalah menanyakan soal realisasi pembangunan kawasan kaki Suramadu sisi Surabaya yang sudah direncanakan lebih dari lima tahun.

Politisi asal fraksi PDI Perjuangan ini menyayangkan ketidakjelasan realisasi pembangunan tersebut.

Padahal program pengembangan kaki Suramadu sisi Surabaya sangat bagus untuk menunjang perkembangan ekonomi warga Kota Surabaya.

Komisi C sendiri sempat menggelar hearing tentang rencana pengembangan kawasan kaki Jembatan Suramadu, beberapa waku lalu. Rapat dengar pendapat itu diikuti pejabat BPWS, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Badan

Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Riswanto mengungkapkan, dari hasil hearing itu, belum ada titik temu antara Pemkot Surabaya dengan BPWS. Saat ini, BPWS lebih fokus pada pembangunan di sisi Madura. “Sisi Madura pembebasan lahannya sudah clear, dan sudah ada kesepakatan dengan bupati sekarang. Kalau di sisi Surabaya sampai sekarang belum ada titik temu antara BPWS dengan pemkot,” katanya.

Akibat lemahnya komunikasi Pemkot dengan BPWS, saat ini pembebasan lahan di sisi Surabaya masih belum tuntas. Di sisi Surabaya lahannya sudah siap 250 hektar untuk pengembangan kawasan.

Namun yang dibebaskan untuk kepentingan pengembangan sisi Jembatan Suramadu baru sekitar 4 hektar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron mengatakan, sudah lima tahun lebih tidak ada perkembangan berarti di kawasan kaki Suramadu sisi Surabaya.

BM/MADJI

DPRD Kota Surabaya memberikan sorotan tajam terhadap lemahnya komunikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Apalagi hingga kini belum ada kelanjutan pengembangan kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya.

Kawasan pantai serta pembangunan sentra bisnis pun tidak terlihat sama sekali.

Menurutnya, di kawasan Jembatan Suramadu sisi Surabaya baru terlihat ruko-ruko kecil.

Namun pembangunan

Riswanto

dengan skala besar belum ada. Dengan begitu, Pemkot Surabaya belum bisa dinilai serius membangun ekonomi di kawasan Jembatan Suramadu.

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap Pemkot Surabaya dan BPWS bisa bersinergi untuk mengembangkan kaki Suramadu. Sebab bisa membantu masyarakat setempat lebih banyak mendapat kesempatan pekerjaan. Sehingga, jika digarap serius bisa mengurangi beban pengangguran di Surabaya. “Jadi perlu ditanyakan kelanjutan pengembangan kaki Suramadu sisi Surabaya, biar keberadaan Suramadu juga bisa membawa manfaat ekonomi,” ucapnya. (adv/arn)

14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Jembatan Rusak Baru Diperbaiki 2016 Ini untuk menghindari kecelakaan. Sebab, jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung jalan alternatif menuju Karangpilang, Surabaya. ”Saat ini kami hanya mampu menambal dengan alat seadanya, sampai Dinas PU melakukanperbaikan,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Sidoarjo, Sigit Setyawan, pihaknya memang telah melakukan survei lapangan, terkait rusaknya jembatan. Hanya saja untuk saat ini masih belum bisa dilakukan perbaikan. ”Perbaikan memang belum bisa dilakukan tahun ini, karena biaya yang dibutuhkan cukup besar. Hasil survei, jembatan ini harus diperbaiki konstruksinya. Anggarannya Rp 300 juta tidak cukup. Total untuk perbaikan mencapai Rp 600 juta,” kata Sigit. (adi/azt)

TALKSHOW: Tampak acara talkshow ‘Pengendalian Gratifikasi untuk Mewujudkan Good Governance” di Kanwil Jawa Timur Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (12/10).

Komitmen Cegah Korupsi dan Gratifikasi

FOTO:BM/HADI

SIDOARJO (BM) - Perbaikan jembatan penghubung antara Desa Kletek dengan Desa Tawangsari, Kec Taman, Sidoarjo dipastikan tersendat. Alasan tak ada dana, rencana perbaikan jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga itu masuk anggaran 2016.

Kepala Desa Kletek, M Mas`ud mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan perbaikan jembatan pada Dinas PU Bina Marga, namun masih belum mendapatkan persetujuan.

“Untuk perbaikan jembatan, anggarannya masih kurang tahun 2015 ini, jadinya belum bisa diperbaiki,” kata M Mas’ud, Senin (12/10).

Mengantisipasi hal itu, lanjut Mas’ud, pihaknya hanya mampu menutup lubang di permukaan jembatan dengan alat seadanya.

FOTO:BM/HADI

Tak Ada Dana, Butuh Anggaran Rp 600 Juta

RUSAK: Jembatan penghubung Desa Kletek-Desa Tawangsari, Kec Taman, Sidoarjo yang rusak. Dengan alasan tak ada dana, jembatan baru bisa diperbaiki tahun 2016.

FOTO:BM/HADI

Dukung Guru dan Bidan PTT Jadi PNS

AUDIENSI: Wagub Jatim, Saifullah Yusuf dan anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka di acara audiensi dengan Forum Bidan PTT dan Guru PTT se-Jawa Timur di Hotel Utami, Sidoarjo, Senin (12/10).

Menurutnya, saat ini ada sekitar SIDOARJO (BM)-Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf dan 400 ribu guru PTT dan sekitar 42.435 anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah bidan PTT yang harus menjadi PR Pitaloka kompak mendukung ratusan bagi pemerintah. Harus ada rumusan ribu guru PTT dan bidan PTT (Pegawai jelas soal pengangkatan mereka. Selain Tidak Tetap) untuk diangkat menjadi itu, pengangkatan tidak harus memPegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka pertimbangkan usia. ”Makanya saya minta data antara sudah mengabdi puluhan tahun, naDinkes dan Dindik disamakan dengan mun tak ada kejelasan nasib.

Hal itu disampaikan Saifullah berbagai asosiasi yang menaungi guru Yusuf saat melakukan audiensi dengan dan bidan PTT. Kami juga akan memForum Bidan PTT dan Guru PTT se- perjuangkan melalui surat dorongan Jawa Timur di Hotel Utami, Sidoarjo, pada Presiden,” tandasnya.

Sementara anggota Komisi IX DPR Senin (12/10). ”PTT ini salah satu masalah. Kare- RI, Rieke Diah Pitaloka menegaskan na mereka mengabdi sekian tahun, dalam waktu dekat Komisi IX harus namun tak ada kejelasan pen- mendapatkan keputusan mengenai gangkatan. Apalagi, mereka tak masuk pengangkatan ratusan ribu honorer data honorer K1 maupun K2. Kami itu. Namun semua harus ada payung mendukung mereka diangkat jadi hukum, karena persoalan legalitas.

PNS. Apalagi jumlahnya banyak,” kata ”Tahun 2016 mudah-mudahan perSaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus juangan para honorer dikabulkan,” Ipul usai acara. katanya. (adi/azt)

SIDOARJO (BM) - Pemberantasan korupsi sudah menjadi keharusan. Maka Kementerian Keuangan, khususnya Kanwil Jatim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) I dan II berkomitmen mencegah tindak pidana Korupsi dan gratifikasi, sekaligus penandatangan bersama dalam acara talkshow ‘Pengendalian Gratifikasi Mewujudkan Good Governance” di Kanwil Jawa Timur DJP, Senin (12/10).

Kepala Kanwil DJP II Jawa Timur, Nadher Sitorus mengatakan, komitmen mencegah korupsi dan gratifikasi sudah ada, namun perlu penandatanganan bersama atas komitmen tersebut.

“Dari tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya sudah ada. DJP bersih. Tapi sekarang sudah diformalkan dengan

penandatanganan komitmen. Ini saja tentunya tidak cukup, harus ada pengawasan. Terutama pengawasan dari diri sendiri,” kata Nadher Sitorus.

Bagaimana dengan pengawasan dilapangan, menurutnya, ada satgas yang memang menangani pengawasan terhadap wajib pajak. Sedangkan untuk di Internal DJP sendiri banyak pihak yang mengawasi, jika ada penyelewengan.

“Pengawasan di lapangan sudah ada. Pengawasan institusi formal juga ada. Kita mulai dari diri sendiri, sesuai instruksi Bapak Presiden. Kalau di internal, bagian dari pengawasan itu Inspektorat Jenderal Pajak. Ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi dan gratifikasi,” jelasnya. (adi/azt)

Serahkan ’Soft Copy’ DPT pada Paslon SIDOARJO (BM)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo menyerahkan soft copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing Pasangan Calon (Paslon) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

Ketua KPU Sidoarjo, Zaenal Abidin, Senin (12/10) mengatakan, DPT tersebut tak hanya diberikan kepada masing-masing Paslon, tapi juga diberikan pada Panitia Pemungutan Suara yang ada di masingmasing desa di Kabupaten Sidoarjo. ”Kami tidak sekedar memberikan soft copy tetapi juga memberikan hard copy supaya para PPS tersebut bisa menempelkan di tempat-tempat yang ditentukan,” katanya.

Ia mengemukakan, jika nanti ada nama dari warga masyarakat belum masuk ke dalam DPT bisa melaporkan kepada petugas. ”Jika ada warga masyarakat yang belum masuk di DPT melaporkan ke PPS untuk dimasukkan ke DPTB 1 supaya nanti bisa diakomodir bagi yang belum terdaftar,” katanya.

Menurutnya, di Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini terdapat sebanyak 1.367.945 yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap. ”Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 2.463 tempat pemungutan suara yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,” katanya. (ant/azt)

PASURUAN

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Program Paving Digelontor APBD 2015

BLH Didesak Tutup Sementara PT SA PASURUAN (BM) - Komisi III DPRD Kab Pasuruan mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk segera merekomendasikan agar PT Sumber Asia (SA) yang berlokasi di kawasan PIER (Pasuruan Industri Estate Rembang) ditutup sementara.

Desakan tersebut muncul usai Komisi III menggelar sidak terkait bau busuk dari bahan baku pabrik pakan ternak tersebut, yang berdampak pada desa sekitar, di antaranya Raci, Mojoparon, Padean, Pejangkungan, Pekoren, Curah Dukuh, Geneng Waru dan Karang Anyar.

Kepala BLH Kab Pasuruan, Muhaimin, saat diminta anggota Komisi III Eko Suyono dan Hermadi untuk segera sementara PT SA guna pembenahan alat pengolah limbah

PASURUAN (BM) - Program pembangunan jalan lingkungan berupa pemasangan paving di Dusun Sangarrejo, Desa Karangjati yang bersumber dari APBD 2015 Kab Pasuruan, saat ini hasilnya sudah mulai dirasakan masyarakat. Khususnya warga Desa Karangjati, Kec Pandaan, Kab Pasuruan.

Menurut penuturan Suyani (68), warga Sangarrejo RT 13 RW 03, Desa Karangjati yang ditemui Berita Metro (BM), Senin (12/10), munculnya progam paving ini, dinilai sangat membantu warga, karena jalan tak lagi becek saat musim hujan.

“Kami mengucakpan terima kasih ke Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, khususnya Dinas Cipta Karya yang sudah mengabulkan usulan warga soal pavingisasi,” kata Suyani.

Di sisi lain, program pavingisasi di lingkungan perkotaan fokus di tiga dusun, yaitu Jatianom, Kalitengah dan Sukorejo, Desa Karangjati, Kec Pandaan. Sumber dananya dari APBD dengan nilai kontrak Rp 441.542.460. Jangka waktu pengerjaan 90 hari dan pelaksananya CV Bintang Pamenang. (bib/nam/azt)

FOTO: BM/ANAM

Hasil Positif Mulai Dirasakan Masyarakat

PAVINGISASI: Tampak pekerja tengah memasang paving di Dusun Sangarrejo, Desa Karangjati, Kec Pandaan, Kab Pasuruan.

PASURUAN (BM)- Berdasarkan sejarah Desa Ngerong, Kec Gempol, sejak tahun 1912 sudah mengalami enam kali pergantian kepala desa (Kades). Pertama, Kades Ngerong dijabat Samirejo sekitar tahun 1912-1940.

Disusul Ponco, Kades tahun 1940-1963, H Moc Usman Kades tahun 1963-1991, Drs H Moc Yahya Kades tahun 1991-1999, dan saat ini H Jemik Sadiman SH alias Sadiman Sosro Negoro, yang menjabat Kades Ngerong dua periode yakni tahun 2007PERWAKILAN

2013, dan tahun 2013-2019.

Kades Ngerong, H Jemik Sadiman SH menceritakan cikal bakal Desa Ngerong di zaman Majapahit yang dikenal sebagai Mbah Dawuk dan Mbah Tupah.

Keduanya merupakan penyebar agama Islam.

Saat diserbu Majapahit, Mbah Dawuk dan Mbah Tupah membuat tempat perlindungan berupa terowongan. “Maka desa ini dinamai Desa Ngerong yang artinya terowongan,” kata H Jemik Sadiman SH. (adv/bib/nam)

FOTO-FOTO:BM/HABIB

Beberkan Sejarah Desa Ngerong

KOMPAK: Kepala Desa Ngerong, H Jemik Sadiman SH bersama perangkat desa.

PIMPINAN: Bupati Pasuruan, H Irsyad Yusuf SE MMA bersama Kades Ngerong, H Jemik Sadiman SH dan Sekdes Ngerong, Fadil (foto kiri).

mengatakan, pihaknya merespon hasil sidak tersebut.

“Saya akan segera melakukan penutupan sementara perusahaan ini, sampai selesai pembenahannya guna mengatasi bau yang dikeluhkan warga masyarakat,” kata Muhaimin, Senin (12/10).

Terpisah, Suprapto selaku Kabid Amdal mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan pada pabrik tersebut untuk segera membenahi alat pengolah limbah agar bau yang ditimbulkan tidak meresahkan masyarakat.

“Kita tunggu sampai akhir Desember. Jika dalam jangka waktu tersebut pihak pabrik tidak bisa mengupayakan sesuai keinginan warga sekitar, maka dengan terpaksa kami akan melakukan penutupan,” kata Suprapto. (bib/an/azt)

Proyek Gapura Tunggu Lokasi Baru PASURUAN (BM) - Rencana pembangunan dan pembenahan gapura yang akan dijadikan batas Kab Pasuruan dengan wilayah Kota Pasuruan di Kec Kraton, terkendala rencana pelebaran dan peninggian jalan raya. Maka saat ini masih dicarikan lokasi baru.

Untuk pembangunan satu gapura nilainya Rp 500 juta, termasuk pemasangan lampu hias, bunga hias atau taman.

Hal tersebut disampaikan Gatot, Kabid Perencanaan Dinas PU Bina Marga Kab Pasuruan. Menurut Gatot, rencana pembangunan gapura di wilayah Gempol masih proses lelang, sedangkan untuk pembangunan gapura di wilayah Kraton akan dicarikan lokasi

baru.

“Ini agar saat pembangunan nanti tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan maupun pihak yang akan melakukan pelebaran dan peninggian jalan raya tersebut,” kata Gatot, Senin (12/10).

Terpisah, warga masyarakat menyambut positif rencana pembangunan gapura tersebut karena dinilai akan semakin mempercantik wilayah Kab Pasuruan sebagai tanda batas.

Seperti yang dituturkan Nur Jaman, salah seorang warga Gempol.

“Jalan akan terlihat terang dan cantik dengan dibangun dan dibenahinya sejumlah gapura di wilayah ini,” kata Nur Jaman. (bib/an/azt)

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi; Pasuruan Raya: Ah. Habib (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Alat Berat untuk Proyek Jembatan, Sebabkan Macet 2 Jam

Diduga Proyek Milik Ketua DPRD LAMONGAN (BM) - Kemacetan panjang terjadi di Desa Bulak Kecamatan Karangbinangun Lamongan, saat alat berat yang dipakai di proyek pembangunan jembatan di desa setempat akan dipindah ke atas truk pada minggu petang (11/10).

Menurut sumber yang tak ingin namanya dikorankan menyebutkan bahwa pengerjaan jembatan tersebut merupakan proyek milik Ketua DPRD Lamongan H Kaharudin.

Kemacetan itu karena truk bernopol L 8501 UY yang digunakan untuk mengangkut alat berat posisinya memenuhi jalan.

Akibatnya jalan umum tak bisa dilalui pengguna jalan lain baik dari arah utara ke selatan dan begitu juga sebaliknya. Hal itu, kontan membuat ratusan kendaraan yang akan melintas di jalan tersebut terhambat hingga terjadi kemacetan total.

Apalagi, akses tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan antara Kecamatan Deket Glagah dan Karangbinangun.

Tak pelak, pengguna jalan banyak yang mengeluh. Kemacetan panjang tersebut berlangsung kurang lebih dua jam yang dimulai sekitar pukul 19.30 hingga 21.00 hingga mencapai dua kilometer.

Halini,tentusajasangatmerugikanpenggu-

najalan,terutamayangharus sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Seperti yang diungkapkan HWakhid, pengguna jalan asal Kecamatan Dukun.Dirinyasangatkecewa danmerasadirugikanataskejadiantersebut.

Apalagi, ia harus sampai ke kota Gresik tepat waktu untuk memberikan pengajian. “Kalau seperti ini justru saya merasa dirugikan baik waktu maupun materi.

FOTO: BM/NUN Seharusnya saya sampai di Gresik sekitar pukul 09.00 PEMICU: Truk yang akan mengangkut alat-alat berat untuk pengerjaan proyek jembatan di Desa Bulak sebabkan untuk memberi pengajian, kemacetan hingga mengular panjang. tapi sampai sekarang belum terurai kemacetannya,” keluhnya. segini. Seharusnya agak larut. Kalau Hal senada, diungkapkan juga Sudarti evakuasinya jam segini merugikan pengpengguna jalan asal Karangbinangun. guna jalan lain karena terimbas,” ungkapBahkan dirinya merasa jengkel akibat la- nya dongkol. manya evakuasi alat berat tersebut yang Bahkan akibat lamanya evakuasi dan dinilai lamban dalam penanganannya se- panjangnya kemacetan tersebut, beberahingga mengakibatkan arus lalu lintas pa rombongan penumpang dari bus paritersendat. wisata yang penasaran terpaksa turun un“Bagaimana tak jengkel, seharusnya tuk mencari tahu penyebab dari kemacealat berat tersebut jangan diangkut jam tan tersebut. (nun/zen/nov)

Momen Tahun Baru Islam, Perajin Styrofoam Kebanjiran Order LAMONGAN (BM)- Momen datangnya Tahun Baru 1437 Hijriyah yang jatuh pada Rabu (14/10), mendatang membuat para perajin styrofoam dibanjiri pesanan. Seperti yang dialami Pak Sumo (57), seorang perajin asal Rangge Lamongan.

Saat ini, dirinya sedang mengerjakan pesanan dari beberapa sekolah yang ada di Lamongan Kota. Pesanan tersebut rencananya akan dipakai saat pawai budaya dalam rangka merayakan Tahun Baru Hijriyah yang akan dihelat pada Selasa (13/10).

“Ada beberapa pesanan dari SMPN 1, SMPN 2, SMAN 1, SMAN 3, SMKN 1 dan SMKN 2,” ungkap

Sumo Senin (12/10).

Dalampengerjaannya,Sumo dibantusebanyakdelapanorang pekerja dan dapat meyelesaikan keenampesanantersebutdalam waktu tiga hari. Sedangkan untuk harganya cukup beragam.

Mulai dari sepuluh hingga empat belas juta rupiah.

Tergantung pada tema dan tingkat kerumitan pada tahap pembuatannya.“Untukhargatergantung tema dan kesulitannya.

Kalau untuk pembuatannya, enamunitinikitaselesaikanselamatigahari,”bebernya.

Ia menambahkan, bahwa harga sepuluh hingga empat belas juta rupiah tersebut sudah

FOTO: BM/NUN

BANJIR ORDER: Perajin Styrofoam saat mengerjakan orderan jelang Tahun Baru Islam

termasuk mobil beserta sopir yang akan mengemudikan pada saat

pawai, sehingga pemesan tinggal pakai saja. (nun/dwi/zen/nov)

Beda Penanganan Baru 1 Toko Modern Disegel LAMONGAN (BM) - Perkembangan toko modern jenis AlfamartdanIndomaretdiLamongan sangat pesat dan menjamur. Tapi seiring banyaknya jumlah toko modern itu tak diimbangi dengan prosedur yang benar terutama mengenaiperizinannya.

Bahkan, toko modern yang tak memiliki izin dari Badan PenanamanModaldanPerizinan(BPMP), itu jumlahnya lumayan banyak.

MenurutdatadiBPMPLamongan sampaisaatinisudahmenerbitkan surat izin operasional untuk 56 Alfamart dan Indomaret.

Sedangkan 3 Indomaret dan 3 Alfamart masih dalam proses mengurus izin di Kantor BPMP Lamongan. Dari 6 Alfamart dan Indomaret yang belum mengantongi izin ikut jadi sorotan banyak kalangan. Termasuk, baru 1 Alfamart yang dieksekusi dengan menyegel yang dilakukan Satpol PP sebagai penegak perda.

Memang, petugas Satpol PP menyegel Alfamart di Jalan Jaksa Agung Suprapto, pada Selasa (6/ 10) lalu. Alasan Satpol PP menutup Alfamart tersebut karena belum mengantongi izin dari BPMP Kabupaten Lamongan. Seperti

yang disampaikan Kabid Pelayanan BPMP Lamongan Sapto Prijono, jika Alfamart di Jalan Jaksa Agung Suprapto ditutup karena tidak memiliki izin operasional. Izin Alfamart tersebut masih diproses pihak BPMP. “Benar untuk penyegelan itu dan izin Alfamart sekarang masih diproses dan hingga saat ini BPMP belum menerbitkan surat izin Alfmart tersebut,” jelas Sapto, Senin (12/10).

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait Alfamart dan Indomaret yang belum mengantongi izin dan baru satu Alfamart yang baru disegel, Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan Toni Tamtama Jati, menjelaskan secara gambalang.

Ia menerangkan bahwa penutupan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret harus ada proses dan tahapan kegiatan toko modern tersebut. Juga dilihat dari permasalahan yang dihadapi toko bersangkutan.

“Masing-masing kasus itu kan ada proses, ada tahapan kegiatan juga ada permasalahan yang dihadapi jadi masing-masing tidak sama,” ujar Toni.

PRD Gelar Muskab Rumuskan Tiga Program LAMONGAN (BM) - Bertempat di Depot Asih di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lamongan menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) yang diikuti perwakilan dari 24 kecamatan dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, Senin (12/10) Dalam acara yang dipimpin langsung Ketua PRD Lamongan Miftahul Rokhim tersebut bertujuan untuk merumuskan beberapa program partai, baik ideologi, organisasi maupun politik.

Untuk program organisasi, Miftahul Rokhim mengatakan pihaknya akan menyempurnakan struktur PRD di seluruh kecamatan di Lamongan. Di mana saat ini masih ada tiga kecamatan yang belum terbangun struktur PRD yaitu Kecamatan Brondong, Tikung dan Sarirejo.

SedangkanuntukprogrampolitikdiakhirOktobermendatang,PRDberencanaakanmenggelardiskusi akbar dengan tema persoalan-persoalan

www.beritametro.co.id

Ratusan Buruh PT Kahutindo Demo di Kantor Dewan dan Pemkab

Ingin Kejelasan Nasib dan Penghapusan Status Tersangka

FOTO: BM/SGG

CARI KEADILAN: Ratusan buruh PT Kahutindo yang melakukan demo di depan Kantor Dewan dan berlanjut ke Kantor Pemkab terkait nasib dan penyegelan pabrik tempat mereka bekerja.

mereka bekerja disegel dan diduduki sejumlah preman yang melarangnya mereka bekerja. “Kami berharap aksi siang ini bisa didengar para wakil rakyat, biar tahu bagaimana sesungguhnya persoalan yang terjadi di lapangan. Selain itu kami juga berharap tak ada

upaya pendudukan pabrik yang diduduki para preman.” ujar Abdul Munif dalam orasinya.

Diketahuiaksitersebutberawal dari kekesalan para buruh yang resah akibat adanya penyegelan pabrik secara tiba-tiba yang dilakukan sekelompok orang yang tidak dikenal beberapa bulan lalu.

Mendapatkan perlakuan seperti itu akhirnya sejumlah buruh melakukan perlawanan terhadap para preman yang melarangnya hingga terjadi adu mulut dan berujung bentrok.

“Berawal dari kejadihan tersebut akhirnya dua teman kami Andik dan Warno dilaporkan polisi dengan tuduhan provokator dan ditetapkan sebagai tersangka,” tambah Abdul Munif.

Munif juga menjelaskan, menurutnya peralihan PT Kahutindo berada di bawah naungan PT Anugrah Karya Jaya Sentosajugamasihkurangmemenuhiprosedurhinggasampaisaatini para buruh juga belum mendapatkankejelasannasibnya.

Setelahbeberapajammelakukan aksi demo di depan gedung DPRD Gresik, akhirnya ratusan pengunjuk rasa melanjutkan aksinyakehalamangedungPemkab Gresik. (sgg/uki/nov)

Pencuri Kotak Amal Musala Divonis 10 Bulan GRESIK (BM) - Pelaku pencurian kotak amal terdakwa Sugeng Herianto (64), warga Dusun Gedangan Desa Jolotundo Jetis Mojokerto akhirnya divonis dengan hukuman penjara selama 10 bulan, pada sidang Senin (12/10).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Hadi Sucipto yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun. “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa izin mengambil uang dari kotal amal milik Musala Shirotul Mustaqim di Dusun Balong Jrambah Desa Kedamean sebesar Rp 397.150,” tegas Majelis Hakim PERWAKILAN

masyarakatLamonganyangselamainidianggapmasih banyakmenyisakanproblembaikpendidikan,kesehatandanpertaniandiKabupatenLamongan.

Dalam upaya mengatasi segala persoalan di Lamongan, Mifta mengatakan pihaknya akan membangun koordinasi dengan sesama organisasi masyarakat yang ada di Lamongan. Serta tidak menutup kemungkinan akan bertambah satu lagi yang akan bergabung, yakni Front Nasional Pergerakan Buruh Indonesia (FNPBI), karena untuk tahun depan di Lamongan akan ada industrialisasi massal.

Mifta juga menambahkan, bahwa nantinya problem yang akan memanas adalah di tingkat pendidikan. Hal ini, dikarenakan banyaknya uang gedung baik tingkat SD, SMP, maupun SMA yang nominalnya dianggap terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau masyarakat. Ditambah lagi masalah mengenai LKS dan daftar ulang. (nun/zen/nov)

GRESIK

berita metro

GRESIK (BM) - Ratusan buruh tergabung dalam serikat buruh PT Kahutindo menggelar aksi demo di depan gedung Kantor DPRD Gresik. Sambil membawa puluhan poster mereka menuntut kedua rekannya dipekerjakan kembali dan menghapuskan status tersangka mereka.

Spanduk yang juga dibentangkan para pendemo itu bertuliskan beragam protes di antaranya ‘biarkan kami bekerja, jangan duduki perusahaan kami, bebaskan teman kami Andik dan Warno biar mereka bisa bekerja’.

Sekadardiketahui,keduaburuh PT Kahutindo memang telah ditetapkantersangkaolehpenyidikPolres Gresik. Senin (12/10). Selain itu, aksi buruh tersebut juga menuntut adanya kejelasan nasib mereka yang selama beberapa bulan terakhir ini belum ada kejelasan dan tidak di perbolehkan bekerja.

Ini lantaran pabrik tempat

Toni mengibaratkan penyelesaian kasus Indomaret dan Alfamart yang belum mengantongi izin beroperasi seperti dua anak yang memiliki karakter yang berbeda. Anak yang satu nakal dan anak satunya tidak nakal. Untuk mengatasi permasalahan kedua anak tersebut tentu berbeda.

Begitujugadenganpermasalahanyangdihadapioleh3Indomaret dan 3 Alfamart yang belum mengantongi izin beroperasi harus ditutup semua. Cara penyelesaian keenam toko modern tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung pada proses, tahapan dan permasalahan.

Penutupan Alfamart di jalan Jaksa Agung yang ditutup kemarin, menurut Toni, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pihak Satpol PP sudah mengundang pihak toko Alfamart tetapi tidak hadir sehingga Satpol PP mengambil tindakan untuk menutup Alfamart tersebut.

Pihak Satpol PP pun sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan disepakati kalau Alfamart di jalan Jaksa Agung Suprapto harus ditutup. (han/zen/nov)

yang diketuai Djuanto.

Dalam amar putusannya majelis berpendapat bahwa terdakwa dinilai melanggar ketentuan dari pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. Lebih lanjut diuraikan dalam putusan, pada Sabtu tanggal 4 Juli sekitar pukul 12.15.

Bahwa benar terdakwa dari rumahnya naik angkot lalu turun di depan Musala Shirotul Mustaqim. Selanjutnya, dengan menggunakan obeng dan tang yang sudah dipersiapkan,terdakwalalumencongkelkotak amal dan selanjutnya uang di kotak amal tersebut dicuri dan dibawa kabur terdakwa. (sgg/uki/nov)

Penjabat Bupati Bantu 50 Gerobak untuk PKL dan 16 Unit Mobil Pusling GRESIK (BM) - Rasa bahagia terpancar dari wajah Muhammad Khoiri (35), pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapaknya di AlunAlun Kota Gresik. Betapa tidak, Khoiri sudah membayangkan betapa ramainya minuman jus buah yang dijualnya selama ini akan bertambah ramai.

Optimistis Muhammad Khoiri ini makin jelas, setelah Penjabat Bupati Gresik Dr Akmal Budianto memberikan bantuan berupa gerobak baru melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Gresik, pada Senin (12/9).

Atas bantuan yang dinilai tak sebarapa itu, bagi Khoiri adalah berkah dan rasa optimis bakal mampu mengembangkan usahanya. Sebelumnya, Khoiri menjajakan dagangannya memakai gerobak butut. Khoiri berkeliling dan mangkal di alun-alun saat jelang malam.

Dengan gerobak butut tersebut, Khoiri tak dapat menarik banyak pelanggan mengingat penampilannya kurang meyakinkan dari sisi kebersihan maupun kesehatan. Ternyata tak hanya Muhammad Khoiri yang beruntung mendapat gerobak baru.

Sebanyak 50 gerobak baru yang lain bantuan yang berasal dari dana APBN tersebut diserahterimakan kepada para PKL di 16 kecamatan se-Kabupaten Gresik. Selain gerobak, Akmal Budianto juga menyerahkan bantuan 35 ice cool box kepada PKL lainnya.

Sementara untuk bantuan yang lain, Akmal Budianto juga menyerahkan bantuan 16 unit mobil untuk Puskesmas Keliling (Pusling). Mobil Pusling tersebut untuk menambah mobilisasi pelayanan puskesmas pada masyarakat.

Mobil Pusling tersebut masing-masing diserahkan untuk Puskesmas Sidayu, Puskesmas Dadapkuning (Cerme), Puskesmas Driyorejo dan Puskesmas Sembayat (Manyar). Penyerahan semua bantuan tersebut dilaksanakan simbolis dalam upacara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Gresik.

Akmal Budianto memberikan sambutannya bahwa upacara yang digelar untuk memperingati HUT Provinsi Jatim ke-70 tepatnya pada 12 September. Pada kesempatan itu, Akmal berharap bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Semua bantuan baik itu berupa Mobil Pusling, atau bantuan untuk para PKL agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Dengan tambah-

PEDULI: Penjabat Bupati Gresik Dr Akmal Budianto saat menyerahkan bantuan berupa gerobak baru kepada Khoiri seorang PKL di halaman kantor pemkab setempat.

an Mobil Pusling ini saya berharap agar pelayanan kesehatan ke masyarakat lebih optimal.

Terutama masyarakat yang selama ini jauh dari puskesmas atau faskes tingkat dasar,” katanya.

Tentang bantuan para PKL, Akmal mengatakan bahwa hal itu salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. “Pemprov Jatim serta Pemkab Gresik sangat konsen terhadap program pengentasan kemiskinan. Salah satunya pemberian bantuan untuk PKL,” katanya.

Akmal menambahkan dengan banyaknya para PKL atau UMKM yang dibantu, pihaknya berharap agar pelaku-pelaku ekonomi di tingkat bawah itu bisa tetap eksis. Karena pada akhir Desember mendatang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai.

“Ke depan mereka dapat mengembangkan diri untuk menjadi wirausahawan yang tangguh. Dan pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat lainnya. Setidaknya program ini sudah memberikan bekal kepada mereka,” imbuh Akmal.

Usai bagi-bagi bantuan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT Pemprov Jatim, Penjabat Bupati Gresik Dr Akmal Budianto menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik. Pada rapat tersebut, Akmal mengundang semua unsur Muspida Gresik serta semua unsur penyelenggara Pilkada 2014.

Termasuk mengundang 3 paslon Bupati Gresik. “Anggota Muspida dan penyelenggara pilkada berikut 3 paslon bupati ini diundang dengan tujuan memberikan rasa aman dan stabilitas di wilayah Kabupaten Gresik,” kata Kabag Humas Suyono. (uki/nov/adv)

Terdakwa Sugeng Herianto

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005 Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

NASDAQ

20

IHSG

16 www.beritametro.co.id

SELASA, 13 OKTOBER 2015 0,90% IHSG

4,630

0,0% NIKKEI

18,439

1,1% STI

3,032

-0,5% FTSE

6,385

0,2% KLCI

1,710

0,2% DJIA

17,084

0,4% NASDAQ 4,830

0,1% S&P500 2,015

HARGA EMAS JUAL (Rp/gr)

499,423

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

479,446

1,166.48

JUAL: 13.410,00 BELI : 13.390,00

JUAL: 9.601,99 BELI : 9.581,99

JUAL: 15.321,98 BELI : 15.221,98

JUAL: 9.910,45 BELI : 9.830,45

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,364

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 9 OKTOBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Penerapan SVLK

Masih Bingungkan Eksportir JAKARTA (BM) - Sebelumnya ada kekhawatiran dari para eksportir yang akan mengekpor produk mebelnya ke Eropa ditolak dengan alasan tidak dilengkapi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Bahkan banyak pengusaha mebel yang mempertanyakan kewajiban penggunaan SVLK di dalam negeri, sedangkan untuk tujuan ekspor ada negara yang tidak mewajibkan dan ini membuat pengusaha

mebel menjadi bingung.

Sementara Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) mengatakan importir seharusnya tidak mempermasalahkan ada atau tidak adanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Executive Director Asmindo Lisman Sumardjani mengaku kesulitan untuk meminta kepada anggota Asmindo mewajibkan menggunakan SVLK untuk produk

eskpor mebel. Namun ada anggota yang mengatakan SVLK tidak diminta ketika sedang mengekspor produk mebel tersebut.

“Saya pun susah mengatakan kepada anggota (Asmindo), apa harus punya SVLK karena nanti gini-gini. Cuma ada yang bilang, ‘pak kemarin saya eskpor ke Inggris tidak diminta tuh (SVLK)’, susah jadinya,” ujar Lisman Sumardjani di Jakarta Pusat, Senin

(11/10).

“Di dalam negeri diwajibkan SVLK, tapi di luar tidak diminta, itu kan aneh, makanya muncullah Deklarasi Ekspor (DE),” kata Lisman Sumardjani. Maka dirinya meminta pemerintah untuk segera menandatangani lisensi FLEGT agar tidak ada lagi diskusi mengenai DE. “Saya katakan DE itu hanya pintu keluar dari Indonesia dan saya tekankan kepada buyer kami bahwa di ne-

gara tujuan mau terima dengan DE atau tidak, kalau maunya SVLK ya tidak bisa,” katanya.

Masih lanjut Lisman, semua kehebohan tentang DE ini disebabkan adanya ketidaknyambungan bahan baku dalam negeri dengan ekspor.

“Karena pengusaha kita beli bahan baku untuk dijual, kita kan pengusaha, kita kan untuk dijual,” tutur Executive Director Asmindo. (nis/dra)

RUPIAH MENGUAT TIPIS

BM/ANTARA

Seorang petugas menghitung uang Rupiah di Kantor Pusat BNI Jakarta, Senin (12/10). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup pada level 13.408 per dolar AS, naik empat poin atau 0,03 persen dari penutupan sebelumnya.

API Minta Penerapan Diskon Tarif Listrik Ada Kepastian JAKARTA (BM) - Adanya tawaran dari pemerintah yang berencana akan menerapkan diskon bagi tarif listrik industri dengan potongan hingga 30% dan berlaku untuk tarif listrik malam hari mendapat sambutan. Bahkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) berharap diskon tarif listrik sebesar 30% bagi pelanggan industri yang menambah pemakaian daya pada pukul 23.00-08.00 dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. “Kami berharap akan menambah shift malam, karena diskon 30 persen itu kan di malam hari,” kata Sekretaris Eksekutif Badan Pengurus Nasional API EG Ismy di Jakarta, Senin (12/10).

“Kalau bicara garmen, gampangnya begini. Kalau ada 15 ‘line’ (jalur), satu ‘line’ ada 15 mesin, akan ada 75 mesin. Itu

artinya kami harus menambah 75 orang. Tinggal hitung saja (biaya produksi tambahannya),” jelasnya.

Ismy menambahkan dalam sektor industri tekstil, khususnya garmen, diskon tarif listrik tentu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pasalnya, tarif listrik industri di Indonesia dinilainya sangat mahal ketimbang negara lain dengan 10,5 sen dolar AS per kWh. “Korea saja 6 sen dolar AS per kWh. Vietnam 7 sen dolar AS per kWh dan Bangladesh 3 sen dolar per kWh. Kita paling mahal, sama dengan Tiongkok, tapi di Tiongkok ada diskon 50 persen. Makanya diskon 30 persen di sini akan sangat membantu,” ujarnya.

Meski tidak memiliki hitungan rinci mengenai efisiensi yang didapat dari diskon tarif

listrik, pihaknya memastikan penurunan tarif listrik yang masuk paket kebijakan ekonomi tahap III itu akan sangat membantu pengusaha.

Hanya saja, Ismy meminta ketegasan PT PLN (Persero) untuk bisa segera mengimplementasikan diskon tarif listrik tersebut. “Tidak ada tanggal berapa mulainya (diskon tarif listrik). Kalau bisa cepat-cepat karena kalau tidak nanti momentumnya hilang. Kami harap akhir bulan sudah bisa ada diskon,” katanya.

PLN memberikan diskon tarif listrik bagi industri skala menengah dan besar dengan daya di atas 200 kVA, yang menambah pemakaian listrik pada malam hari mulai pukul 23.00 hingga sekitar pukul 08.00. Tarif listrik bagi penambahan pemakaian daya terse-

but diberi potongan harga 30 persen dan akan berlaku selama tiga tahun.

Diskon tarif listrik tersebut merupakan bagian paket kebijakan ekonomi tahap ketiga yang diumumkan pemerintah pada Rabu (7/10). Selain diskon tarif, se-

bagai bagian dari paket kebijakan ekonomi tahap ketiga tersebut, PLN juga memberikan penundaan pembayaran tagihan dan penurunantariflistrikbagipelanggan nonsubsidi sesuai skema penyesuaian menyusul penurunan harga minyak dunia. (nis/dra)

ISTIMEWA

KEPASTIAN : Sejumlah pengusaha utamanya yang tergabung dalam asosiasi pertekstilan Indonesia menyambut baik pemberian diskon tarif listrik sebesar 30% untuk waktu pukul 23.00-08.00.

GRAND CITY Jatim Fair 2015 Ini adalah perayaan HUT Jawa Timur, Jatim Fair hadir dengan mengusung tema "Semarak Belanja, Hiburan dan Rekreasi Keluarga". Acara ini akan dimeriahkan dengan pameran produk unggulan Indonesia dan tak letinggalan juga hiburan dari musisi nasional.

Acara Jatim Fair 2015 dilangsungkan pada 8-18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya. Beragam program acara menarik disertai bintang tamu papan atas akan ikut serta (*)

Pameran MegaBuild Surabaya 2015 MegaBuild Surabaya merupakan pameran di Indonesia Timur untuk Arsitektur, Desain Interior dan Industri Bangunan berkumpul. Berbagi dan melihat desain interior serta produk terkini, solusi, bahan, sistem dan teknologi. MegaBuild Surabaya akan menjadi platform yang sempurna bagi yang ingin menemukan peluang bisnis, memperluas pangsa pasar dan sektor Konstruksi dan Bangunan di Indonesia Timur. Pameran akan dilangsungkan mulai tanggal 12 - 15 November 2015 di Grand City Convention Surabaya.

Garap Kondominium Berkonsep Private SURABAYA (BM) - Meski kondisi perekonomian masih belum stabil, namun permintaan perumahan terutama di kota besar seperti Surabaya. Permintaan hunian vertikal masih diminati oleh eksekutif muda yang menginginkan efektivitas dan efisiensi waktu benar-benar terjaga. Seperti diungkapkan Presiden Direktur Bersatu Sukses Group (BSG) Sabar Santoso yang mengatakan selama ini Bersatu Sukses banyak menggarap properti landed house.

Dia menjelaskan konsep kondominium yang mengutamakan privasi di Surabaya masih belum ada dan kebanyakan kondominium yang ada berkonsep mixed use, dimana dalam bangunan gedungnya terdapat hotel dan pusat perbelanjaan serta lifestyle.

Pengembang properti Bersatu Sukses Group mulai menangkap peluang pasar bebas dengan mengembangkan proyek kondominium Surabaya yang menyasar segmen menengah atas. “Kali ini kami ingin menangkap peluang yang ada saat MEA nanti, karena pasti akan banyak investor yang datang ke Surabaya, apalagi lokasi proyek kami ada di selatan mendekati Bandara Internasional Juanda sebagai gerbang masuknya investor,” ujarnya, Senin (12/10).

Adapun proyek yang diberi nama Bess Mansion Condominium akan dibangun di kawasan Jemursari berada di atas lahan seluas 6.390 m2 dengan 2 tower dan tinggi 41 lantai. Kondominium tersebut akan memiliki 723 unit dengan tipe 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, loft dan penthouse.

“Kami ingin menyiapkan hunian privasi bagi konsumen atau investor yang tinggal, makanya kami ciptakan tempat yang jauh dari kebisingan,” katanya.

Proyek yang mulai dibangun pada akhir 2016 itu ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun. Bersatu Sukses menargetkan penjualan kondominium seharga mulai Rp 900 juta itu bisa terjual 40%-50% sampai akhir tahun ini.(nat/dra)

Inaplas Inginkan Perizinan Tak Ramah Investasi Dihapus JAKARTA (BM) - Keluarnya paket kebijakan jilid III, sedikit banyak mulai mendapat respon dari sejumlah pengusaha maupun asosiasi para pengusaha. Namun yang harus dicermati adalah soal jangka waktu penerapan paket ekonomi tersebut yang dinilai terlalu pendek, sehingga untuk merubah sistem kerja perlu penyesuaian dalam jangka waktu yang relatif lama.

Bahkan pengurus The Indonesian Olefin and Plastic Industry

Association (Inaplas) meminta presiden Joko Widodo memperpanjang pemberlakuan kebijakan ekonomi terkait tax holiday yang ditetapkan 5 tahun untuk diperpanjang hingga 8-10 tahun. “Sekarang tax holiday yang diberikan kepada industri petrokimia hanya 5 tahun. Bagi kami tahun 1-3 masih minus, itu sudah pasti, karena kita padat modal jadi hanya dua tahun saja yang bisa dimanfaatkan,” kata Wakil Ketua Umum Inaplas Suhat

ISTIMEWA

DITINJAU : Pengelola usaha kimia seperti plastik inginkan adanya sinkronisasi perizinan antara daerah dengan pemerintah pusat yang ramah investasi

Miyarso di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin.

INAPLAS bersama Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) diterima presiden di Istana Merdeka untuk membahas pengaruh paket kebijakan ekonomi terhadap industri. Suhat mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta kepada presiden agar industri Petrokimia dan turunannya dari hilir ke hulu diberikan tax holiday yang lebih panjang. “Misalnya 8 tahun dan kalau bisa 10 tahun, sehingga pengaruhnya cukup untuk meningkatkan daya saing dengan produk sejenis lainnya dari luar negeri,” harapnya. Dalam pertemuan itu, Miyarso mengakui bahwa paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah telah sedikit membantu industri untuk bertahan dalam situasi krisis ekonomi saat ini.

“Terutama paket kebijakan ekonomi III yang memberikan penurunan tarif listrik dengan memberikan diskon selama 9 jam untuk pemakaian jam 23.00 WIB hingga 08.00 WIB bisa mengurangi biaya produksi hingga 1-5 persen,” kata Miyarso.Wakil Ketua Umum Ina-

plas ini mengungkapkan kondisi industri Petrokimia saat ini pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Padahal sebaiknya lebih tinggi, karena salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Miyarso. Dirinya berharap Presiden memahami kesulitankesulitan yang dihadapi industri petrokimia dan turunannya seperti masalah kesulitan bahan baku dan persoalan lahan untuk membuka pabrik baru.

Terkait kebijakan ekonomi yang menyerdahanakan perizinan di pusat dan daerah untuk investasi pembangunan pabrik, Miyarso me-

minta untuk segera diimplementasikan. “Ini kan baru dimulai kita belum tahu hasilnya seperti apa, kami sangat berharap bisa diimplementasikan dan bisa memperpendek izin yang ada,” harapnya.

Namun, Miyarso mengatakan bahwa pihaknya menyoroti masalah Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang tidak ramah investasi dan telah disampaikan kepada Presiden untuk ditinjau kembali. “Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah yang tidak ramah investasi sekarang ada dua, yakni izin gangguan dan pengenaan restribusi,” ungkapnya.

Menurut Miyarso, industri pe-

trokimia merupakan industri besar dan memiliki risiko besar sehingga diwajibkan memiliki Amdal (Analisis Masalah Dampak Lingkungan). “Tetapi ada Perda yang meminta lagi izin gangguan. Padahal izin gangguan itu sudah menjadi bagian dari Amdal yang sudah kita buat, jadi ada duplikasi yang seharusnya tidak ada perizinan yang tidak perlu,” katanya. Kedua, kata Miyarso, mengenai izin baru yang harus dikenai retribusi, dimana retribusi ini sama dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Ini yang disampaikan kepada Presiden untuk ditinjau kembali,” katanya.(nis/dra)