Berita Metro Edisi 22 Oktober 2015

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Suap Rp 1,7 M Terkait Pembahasan APBN Pemberian Pertama, untuk Muluskan Proyek Listrik di Papua JAKARTA (BM) – Usai ditangkap KPK, anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka karena menerima uang suap 177.700 dolar Singapura atau sekitar Rp 1,7 miliar. Uang itu disebut terkait pembahasan anggaran APBN 2016. Baca: Suap ... Hal 7

Dewie Yasin Limpo

Kronologi Penangkapan

1 Selasa (20/10), sekitar pukul 17.45 WIB, di rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, KPK menangkap 6 orang; - SET (Septiadi/pengusaha). - HAR (Harry/pengusaha). - RB (Rinelda Bandaso/sekretaris pribadi Dewie Limpo). - IR (Iranius/Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Deiyai). - DEV (Devianto/ajudan Setiadi). - Seorang pengemudi mobil rental. Penangkapan dilakukan setelah terjadi serah terima antara SET dan HAR pada RB. KPK mengamankan uang dolar Singapura senilai SGD 177.700 (sekitar Rp 1,74 miliar) yang dibungkus dalam amplop coklat dan dimasukkan ke plastik putih.

2

FOTO-FOTO: BM/ANTARA

Sekitar pukul 19.00 WIB, di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, KPK menangkap DYL (Dewie Yasin Limpo), dan BWA (Bambang Wahyu Adi/ staf ahli Dewie).

3

DIGELEDAH: Penyidik KPK di ruang Fraksi Partai Hanura seusai menggeledah ruang kerja anggota DPR Dewie Yasin Limpo, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10). Foto kiri: Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang dolar Singapura sebanyak SGD 177.700 (sekitar Rp1,7 miliar) hasil operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap pengurusan izin Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Papua pada tahun anggaran 2016 yang menyeret Dewie.

Meluas hingga Papua, Titik Api Tembus 3.226

Hari Ini Jokowi Umumkan Paket Jilid V Optimistis Perekonomian Membaik JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan meluncurkan paket kebijakan jilid lima untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dalam kompetisi global. “Besok pagi akan ada paket kebijakan kelima. Terus akan ada paket-paket baik jangka

JAKARTA (BM) – Upaya keras pemerintah dibantu sejumlah negara sahabat memadamkan kebakaran hutan belum berbanding lurus dengan hasilnya. Kemarin (21/10), jumlah titik api justru dikabarkan meningkat hinggat 3.226. Kebakaran hutan bukan hanya terfokus pada Sumatera dan Kalimantan, tapi juga menyebar ke Papua. “Titik api pagi ini meningkat, tercatat 3.226 titik api di seluruh Indonesia,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Rabu (21/10). Dari jumlah itu, angka terbanyak masih di Kalimantan Tengah dengan 910 titik api. FOTO: BM/ANTARA

Peta Sebaran Titik Api Rabu (21/10) Kontras: RKUHP Cenderung Represif pada Rakyat Hal 02

Baca: Hari ... Hal 7

JAKARTA (BM) – Mahkamah Agung sudah memenangkan permohonan kasasi yang diajukan Partai Golkar versi Munas Bali (kubu Aburizal Bakrie).Tapilangkahmenujurekonsiliasibelum nyata terlihat. Sebab, Partai Golkar versi Munas Ancol (kubu Agung Laksono) justru menunggu sikap Menkum HAM sebagai tergugat utama. Baca: Golkar ... Hal 7

Paslon PNS, Mutlak TMS kecuali Ada SE KPU RI Sulit Keluarkan Rekom, BOPI Peringatkan Menpora

pendek, menengah,” kata Presiden Jokowi dalam acara Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2015 dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/10).

Golkar Kubu Agung Tunggu Sikap Menkum HAM

Baca: Meluas ... Hal 7

Hal 08

Rabu (21/10), setelah 8 orang diperiksa di Gedung KPK. Dinyatakan telah cukup lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Dewie, Bambang, Rinelda, Harry, Setiadi, dan Irianus sebagai tersangka. DEV ajudan Setiadi, dan sopir mobil rental dibebaskan KPK.

SUMBER BNPB

DUKA: Lili, ibu dari almarhum Ramadhani Luthfi membelai jenazah anaknya yang diduga meninggal akibat dampak kabut asap di Pekanbaru, Rabu (21/10). Berdasarkan keterangan dokter, Lutfi meninggal karena ada jelaga asap di dalam paru-paru, sehingga kekurangan oksigen dan kejang-kejang. Foto bawah: Peta sebaran titik api mencapai 3.226 yang dirilis melalui akun twitter BNPB kemarin.

TERTAWA: Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan) dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham bergurau sebelum jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/10).

FOTO: BM/ANTARA

Hal 10

Asteroid Misterius ’2015 TB145’ Siap Lintasi Bumi

Illegal Fishing

Berukuran Raksasa, Melebihi Gedung Pencakar Langit

200 Kapal Menunggu Giliran Ditenggelamkan

Perayaan Halloween, 31 Oktober identik dengan sentuhan horor. Tapi bagi para astronom, ‘sentuhan horor’ tahun ini bakal lebih mengejutkan. Mengapa? Karena asteroid raksasa ‘2015 TB145’ akan melaju melewati Bumi. Bagaimana kehebohannya? Meluas hingga Papua, titik api tembus 3.226 Jangan salahkan pemerintah dulu, fokus padamkan saja.. Suap Rp 1,7 M terkait pembahasan APBN 2016 Bisa meluas ke komisi di DPR..

ASTEROID yang diberi nama ‘2015 TB145’ awalnya ditemukan pada 10 Oktober lalu oleh para astronom

menggunakan teleskop Pan-STARRS. Asteroid ini tergolong raksasa karena memiliki ukuran panjang 280 meter hingga 620 meter. Bisa dibayangkan melebihi ukuran gedung pencakar langit. Padahal perlu diketahui, asteroid dengan diameter 500 meter sudah cukup menimbulkan kepunahan global di muka Bumi, jika terjadi tabrakan. Asteroid misterius tersebut akan berada di jarak terdekatnya dengan Bumi pada 31 Oktober mendatang, yang setara dengan 1,3 jarak Bumi dan Bulan, yaitu 479 ribu kilometer.

FOTO : ISTIMEWA

Baca: Berukuran ... Hal 7

RAKSASA: Gambar ilustrasi asteroid raksasa ‘2015 TB145’ yang akan melintas di dekat Bumi, akhir Oktober mendatang.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

CERAH Suhu 24 - 35°C

CERAH BERAWAN Suhu 23 - 34°C

BERAWAN Suhu 24 - 34°C

“Teman yang tidak membabantu kesulitan seperti halnya musuh. Tanpa saling membantu maka hubungan teman tak akan lama.” - Imam Syafií -

JAKARTA (BM) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan pengadilan u n t u k penenggelamkan 200 kapal, yang terbukti melakukan penangkatan ikan seSusi Pudjiastuti cara ilegal. Baca: 200 Kapal ... Hal 7


02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

RKUHP Komisi III Minta Masukan Pakar Hukum dari Belanda

Kontras: Cenderung Represif ke Rakyat

Freeport dan Inlander

T

ARIK ULUR perpanjangan izin PT Freeport Indonesia (FI) menimbulkan kontroversi. Surat dari Menteri ESDM Sudirman Said Nomor 7522/13/ MEM/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 kepada Chairman of The Board Freeport McMoRan Inc James R Moffett berdampak menjadi opini liar, mengenai sikap pemerintah dan oknum pejabat yang dituding bermental ‘Inlander’ (antek penjajah) seputar kegiatan FI yang sesuai kontrak berakhir pada 30 Desember 2021. Pengajuan permohonan FI pada 9 Juli 2015 dengan berbagai pertimbangan pemerintah menunda dengan alasan penyelesaian penataan ulang regulasi bidang mineraldanbatubarasesuaidengansemangatmenarikinvestasi SDA di Indonesia, membawa konsekuensi terhadap kedaulatan negara untuk menyelamatkan dan mengamankan seluruh aset bangsa yang terus digerogoti negara asing. Pernyataan keras Menko Kemaritiman, Rizal Ramli menyinggung pejabat negara tunduk kepada kekuatan asing bisa bermakna ganda, sebagaimana dua mata uang. Akankah, polemik Freeport memakan korban? Kita tunggu perkembangan kegaduhan politik di pemerintah, termasuk rencana kepergian presiden Jokowi ke AS. Tanggapan surat kepada FI dalam hari yang sama, Rabu, 7 Oktober 2015 dan seakan-akan bukan karena tanggap dalam memberikan pelayanan perizinan, bisa terkesan ceroboh, karena catatan hitam FI sebagai penambang emas dan mineral di Papua sangat tidak adil. Bagaimana bisa, seorang menteri gampang memastikan izin akan diperpanjang. Apakah dalam kurun waktu 6 tahun bisa memastikan kondisi normatif pertambangan yang telah berubah menjadi ‘pertambangan otonomi’. Jika mengacu pada PP No. 77/2014 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubaru, permohonan izin diajukan dua tahun sebelum kontrak habis. Ketegasan Jokowi meminta renegoisasi kontrak karya dengan FI, jangan menambah buruk perilaku pejabat terutama rumor menaikkan ‘setoran’ bagi penguasa. Apalagi, kalangan dewan khususnya dari Komisi VII merespon rencana divestasi FI melalui Iniatial Publik Offering (IPO) dengan menggandeng BUMN. Kalau FI sengaja melempar ke IPO, maka skenario pemerintah bisa menguasai sumber mineral demi kemakmuran rakyat, hanya sebatas wacana. Walau hanya 10,36 persen, potensi kandungan mineral yang luar biasa setidaknya bisa menyelamatkan bangsa dari ketergantungan, apalagi sampai mengemis. Membiarkan IPO Freeport diserahkan ke pasar modal tentu mengundang spekulan berebut. Atau memang ada kesengajaan melepas ke pasar bebas, namun di atas kertas sudah dibeli segelintir pejabat bermental inlander. Wajar kalau rakyat ingin menyelamatkan kekayaan negara yang secara legal dicuri oleh perusahaan asing. Kehadiran FI di pulau Cendrawasih mulai terendus banyak bermain di belakang layar dan menggunakan segala cara dengan merangsek ke dalam kekuasaan. Siapa pun yang memerintah, AS punya kepentingan untuk mempertahankan keberadaan Freeport demi menyuplai ke negeri Paman Sam. Maka, diperlukan figur-figur mumpuni dan punya jiwa nasionalis yang tidak ada terpengaruh atau menjual negara demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Langkah cermat agar tidak terperosok terus, pemerintah harus membentuk tim teknis independen dan staf ahli di kepresidenan untuk bekerja total mengkaji rencana divestasi Freeport dan strategi terus menjadi penambang di Papua. Logikanya, mungkinkah FI mengalami kerugian hingga nekat mengajukan perpanjangan, yang seharusnya baru 2019. Kita malah menduga, FI menjadi investor industri tambang kakap siap menghalalkan segala cara. Kita akui, pemerintah sebelumnya lebih banyak takluk karena banyak kendala di bidang teknologi pengelolaan sumber mineral dan tambang. Sayangnya, hingga puluhan tahun, para pejabat pemegang kekuasaan tidak pernah memikirkan untuk mandiri dan punya greget alih kelola dan tehnologi. Inilah realita, bangsa ini sangat kaya dengan SDA namun hanya mampu sebagai buruh di negerinya sendiri. Oknum pejabat lebih suka menerima upeti dan setoran bulanan. Padahal, kalau dikalkulasi tidak lebih dari 1 persen dari nilai kekayaan yang digondol perusahaan asing. Budaya upeti dan mental inlander inilah membawa Indonesia sulit maju. Jangankan bersaing di dunia internasional, level ASEAN saja Indonesia sering tertinggal. Haruskah, persoalan FI masih berkutat soal menaikkan royalti dari 1 persen menjadi 67 persen, memperhatikan masalah lingkungan dan membangun smelter? Masih abu-abu. (*)

JAKARTA (BM) - Staf Divisi Hak Sipil dan Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Satrio Wirataru mengatakan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini cenderung lebih represif terhadap masyarakat. Seharusnya RKUHP bisa lebih menguntungkan masyarakat sipil. “Rumusan pasal-pasal dalam RKUHP lebih berpotensi menguntungkan negara dan mengancam hak asasi warga negara untuk bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi,” ujar Satrio dalam konferensi pers ‘Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat Dalam RKUHP’ di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (21/10). Ia mencontohkan misalnya dalam Pasal 220 RKUHP dicantumkan pasal pidana bagi orang yang mendirikan organisasi yang diduga keras menganut ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Delik dalam pasal ini adalah delik formil sehingga berpotensi menjadi pasal karet karena tidak diatur secara jelas soal frasa ‘diduga keras’. Contoh lain pasal yang di-

anggap cenderung represif misalnya pasal pidana penghinaan terhadap pemerintah yang sah dan lembaga negara yang mengakibatkan keonaran dalam masyarakat. Penghinaan ini bisa berbentuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau rekaman di depan umum. Poin ini diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 407 RKUHP. Atas pasal di atas, menurut Satrio tidak diatur dengan jelas batasan soal ‘berakibat keonaran dalam masyarakat’. Ketidakjelasan ini ia nilai akan berpotensi

menimbulkan penyalahgunaan wewenang penyidik atau pejabat negara ketika menanggapi warga negara yang menyampaikan pendapat atau berekspresi. Terakhir, dalam Pasal 320 RKUHP diatur pasal pemidanaan untuk aktivitas pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Satrio berpendapat pasal ini over criminalization terhadap hak warga negara untuk menyatakan pendapat dan hak bebas berkumpul. Satrio mengatakan, DPR secara resmi telah mengawali pembahasan RKUHP pada pa-

Pansus Pelindo: Tender Hanya Diikuti Satu Perusahaan

Pengadaan Crane Dinilai Penuh Kejanggalan JAKARTA (BM) - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II menggelar rapat bersama dengan mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen (purn) Victor Edi Simanjuntak, Rabu (21/10). Tiga kasus yang diselidiki Polri jadi fokus pembahasan. Yakni pengadaan crane, QCC dan simulator mobil crane. Ketua Pansus, Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, pengadaan 10 unit mobil crane dilakukan oleh Pelindo II dengan perencanaan yang tidak benar. Pengadaan dilakukan tanpa melakukan peninjauan kebutuhan pelabuhan terlebih dahulu. “Akibatnya pelabuhan menolak unit yang diserahkan oleh Pelindo karena merasa tidak butuh unit tersebut. Selain itu pelabuhan merasa tidak pernah mengajukan unit-unit tersebut,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut. Menurut Pansus, kesepakatan seharusnya dilakukan antara Pelindo II dengan masing-masing General Manager (GM) pelabuhan. Akan tetapi karena GM pelabuhan menolak, kesepakatan yang ada dilakukan antara Pelindo dengan manajer teknik pelabuhan. “Terjadi penunjukan perusahaan pengadaan

barang yang tidak memenuhi standar minimal lelang. Standar minimal perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang yakni pengalaman lima tahun,” kata Rieke. Dalam catatan Pansus, tender dilakukan dua kali. Tender pertama diikuti oleh lima perusahaan dan digugurkan karena PT Guangxi Narishi Century Equipment sebagai salah satu perusahaan peserta lelang

memberikan penawaran melampaui harga perkiraan sendiri (HPS). Pada tender kedua hanya PT Guangxi Narishi Century Equipment yang mengikuti tender. “Syarat minimal tender diadakan oleh tiga peserta perusahaan. Tetapi tender kedua tersebut tetap dilanjutkan dengan memenangkan PT Guangxi Narishi Century Equipment,” terangnya. (epe)

FOTO: BM/ANTARA

PANSUS PELINDO II PANGGIL MANTAN DIRTIPIDEKSUS: Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Mabes Polri Brigjen (Purn) Victor Simanjuntak (kanan) berbincang dengan Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (kiri), anggota Pansus Teguh Juwarno (kedua kiri) dan Andreas Eddy Susetyo seusai rapat dengan Pansus Pelindo II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/ 10). Rapat itu membahas penanganan kasus dugaan korupsi Pelindo II.

saat ini tak akan sanggup membahas 786 pasal dalam RKUHP dalam waktu kurang dari 1 tahun karena kerumitan substansinya. Di tingkat komisi saja berbagai substansi RKUHP masih banyak yang menjadi polemik. Komisi III DPR RI kemarin mengundang sejumlah pakar hukum pidana dari Universitas Leiden, Belanda dan perguruan tinggi di Indonesia. Mereka diminta masukan terkait RKUHP. Khusus pakar dari Leiden, diminta untuk memberikan perbandingan hukum di Belanda serta gambaran secara lengkap terkait KUHP. Selama ini, Indonesia menerapkan KUHP sebagai dasar hukum di Indonesia yang disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP di tanah air ini bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. (dbs/vvn/epe)

Lahan Gambut

Wetlands Usulkan Restorasi Cegah Karhutla JAKARTA (BM) - Lembaga internasional perlindungan lahan,Wetlands International, meminta pemerintah untuk merestorasi lahan gambut yang ada di Indonesia. Langkah itu dinilai dapat mencegah dalam jangka panjang terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini merundung Sumatera dan Kalimantan. “Strategi konservasi dan restorasi lahan gambut nasional bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan,” kata PresidenWetlands International I Nyoman Suryadiputra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10). Menurut Nyoman, meski saat ini Indonesia memiliki berbagai peraturan lahan gambut, strategi koordinasi yang diperlukan secara menyeluruh antara kementerian dan pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional masih sangat kurang. “Karena itu, kami mengusulkan agar ada Dewan Penasihat Pengelolaan Lahan Gambut Nasional, dengan tugas utama mengembangkan Strategi Konservasi dan Restorasi Lahan Gambut Nasional,” katanya. Nantinya, dewan penasihat berfungsi untuk memberikan strategi dan saran serta mengkoordinasikan langkah-langkah dalam meminimalisasi kebakaran lahan gambut di masa depan. Upaya ini memungkinkan Indonesia memenuhi komitmen internasional terkait mitigasi perubahan iklim, mencegah meningkatnya jumlah lahan gambut yang tidak produktif karena subsiden, banjir dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. (bbc/epe)

Labirin Divestasi Saham Freeport

Pertimbangkan Opsi Gunakan Dana Pinjaman Asing

FOTO: BM/ANTARA

WARGA KESULITAN AIR Sejumlah warga mengambil air di sumur yang dibuat di areal tambak desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, Indramayu, Rabu (21/10). Sebagian warga terpaksa menggunakan air sumur tersebut yang terasa asin karena kesulitan mendapat air untuk kebutuhan mereka.

FOTO: BM/ANTARA

SISI LAIN: Dalam rilis pers, Rabu (21/10), Kontras menyebutkan potensi digunaknnya lagi pasal karet dalam menjerat warga. Salah satunya dalam pasal 220 RKUHP yang tidak diatur jelas soal frasa ‘diduga keras’.

ripurna minggu lalu dengan target menuntaskan jadi KUHP Agustus 2016. “Ini undang-undang paling ambisius. Artinya dalam waktu tidak sampai 1 tahun mereka harus membahas 786 Pasal,” terangnya. Ia melihat pembahasan RKUHP yang ‘dikebut’ ini dari dua hal. Pertama ia menilai ada bagusnya DPR memiliki komitmen dan target untuk menyelesaikan pembahasan RKUHP ini. Kedua, persoalannya ia mengaku khawatir dengan kemampuan legislasi DPR. Menurutnya, pasal-pasal yang akan dibahas dalam RKUHP merupakan pasal yang bisa berbahaya dan merugikan masyarakat jika tidak dibahas secara komprehensif. Menurutnya, dalam pembahasan RKUHP, DPR harus mengedepankan tujuan KUHP untuk melindungi masyarakat sipil. KontraS bahkan mencermati dalam RKUHP, terdapat sejumlah pasal yang isinya hampir sama persis. Beberapa pasal diambil dari undang-undang di luar KUHP. Sehingga RKUHP hanya bersifat kompilasi dan bukan kodifikasi. Ia berasumsi DPR periode

JAKARTA (BM) – Menteri BUMN Rini Soemarno telah menugaskan PT Bahana Securities (Persero) untuk melakukan kajian atas rencana pengambilalihan 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Misi itu untuk kalkulasi skema penjaminan utang luar negeri yang akan digunakan membeli saham tambang emas terbesar di dunia tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengamanatkan paling lambat 14 Oktober 2015 Freeport sudah harus mendivestasikan lagi sahamnya sebesar 10,64 persen. Selanjutnya 10 persen lagi didivestasikan pada Oktober 2019, sementara saat ini pemerintah baru memiliki 9,36 persen saham Freeport. Meskipun begitu, Rini enggan

mengatakan berapa jumlah yang ditawarkan untuk pengambilan divestasi saham tersebut. Namun, saat ini pihaknya tengah melakukan analisa mengenai jumlah anggaran yang harus disiapkan. “Saya harapkan dalam seminggu ini hasil analisanya final. Selanjutnya segera berkirim surat ke Menteri ESDM bahwa kami tertarik untuk membeli saham divestasi itu,” kata Rini. Persoalan jadi pelik karena pemerintah bersandar pada dana pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Langkah itu diambil jika hasil kajian nilai saham harus ditebus dengan harga tinggi menggenapi kepemilikan 9,36 persen yang sudah dimiliki pemerintah di Freeport. Sebagai jaminan, saham sebesar 9,36 persen yang akan diajukan melalui BUMN yang dinyatakan siap mengambil alih. Seperti PT Inalum (Persero) dan PT Aneka

Tambang (Persero) Tbk yang didorong Menteri BUMN dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI (20/10). Risikonya, jika terjadi salah langkah, saham yang sudah dimiliki pemerintah bisa saja melayang ke asing lagi setelah susah payah mengambilnya. Direktur Utama Antam, Tedy Badroeldjaman sendiri siap membeli pelepasan saham Freeport kendati menggunakan dana pinjaman dari luar negeri. “Tentu saja, kami sangat berminat untuk mengambil divestasi saham itu,” katanya di Gedung DPR, Rabu (21/10). Namun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang ini pun belum memastikan bank mana yang akan menjadi sumber pendanaan Antam. “Kalau komunikasi, sudah ada beberapa. Kami belum menentukan banknya,” kata dia. Selain menunggu hasil kajian Bahana Securities, Tedy juga

menyatakan sudah menghitung dana untuk membeli dengan mengacu pada harga pasar. “Ya, sesuai pasarlah, apalagi diberi diskon yang lebih bagus,” cetusnya. Secara korporasi, BUMN dinilai siap meningkatkan lantaran ditopang kemampuan keuangan dan perbankan BUMN. Karenanya, kendati dana pinjaman dari luar menjadi opsi, namun tak menutup kemungkinan keuangan korporasi BUMN cukup mampu untuk mengambil alih. Untuk lebih mempermudah dari sisi pembiayaan, Menteri BUMN mendorong Inalum dan Antam untuk bersinergi dengan dukungan penuh dari bank pelat merah, seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI. “Inalum memiliki keuangan yang sangat kuat, ditambah nilai Freeport yang sangat strategis, maka perbankan pasti mau membiayainya. Tidak hanya perbankan dalam negeri, lem-

baga pembiayaan internasional pasti tertarik untuk membiayai pembelian itu,” tutup Rini menyebut opsi pembelian. Masalah divestasi memang menjadi hal krusial dalam UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun peraturan pelaksananya. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan asing maupun swasta, mempunyai kepentingan masingmasing. Apalagi selama ini divestasi kerap menuai sengketa antara pemerintah dengan perusahaan asing yang mendivestasikan sahamnya. Beberapa kasus yang mencuat antara lain divestasi saham PT Kaltim Prima Coal yang akhirnya dimiliki oleh Grup Bakrie. Kasus lain yang sempat mencuat adalah divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang akhirnya berujung gugatan ke arbitrase internasional. (at/vvn/epe)


RAGAM JATIM 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Keluhkan Harga Ikan Turun Drastis Nelayan Minta Tambahan Suplai Es Pengawet TRENGGALEK (BM) – Sejumlah nelayan dan pedagang ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kab Trenggalek, mengeluhkan jatuhnya harga ikan akibat melimpahnya hasil tangkapan tapi tak diimbangi dengan suplai es maupun sarana pendingin untuk mengawetkan ikan. “Harga ikan saat ini jatuh sejatuhjatuhnya. Jika kemarin saja harga ikan jenis rengis masih di kisaran Rp 10 ribu

per kilogram, kini tinggal Rp 4 ribu per kilogram,” kata salah seorang pemilik kapal, Karyono saat mengawasi pengangkutan ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Trenggalek, Rabu (21/10). Menurutnya, harga ikan rengis Rp 4 ribu per kg berlaku untuk konsumen biasa ataupun pedagang ikan keliling. Namun, lantaran volume ikan jenis rengis hasil tangkapan nelayan sangat

melimpah, pasokan terus menumpuk dan menyebabkan harga semakin jatuh. Untuk menghindari ikan cepat membusuk karena ketiadaan sarana pengawet, nelayan terpaksa menjual puluhan kwintal ikan rengis hasil tangkapan mereka ke perusahaan pengolahan tepung ikan. “Kalau sudah masuk pabrik pengolahan tepung ikan seperti yang ada di sini, harga malah bisa tinggal Rp 2.500 per kilogram,” kata Sumarsih, pemilik kapal sekaligus pedagang ikan menimpali. Selaku majikan kapal, Sumarsih mengaku merugi. Sebab biaya produksi kapal miliknya untuk sekali melaut bisa mencapai sekitar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, bergantung lama-

nya awak kapal melaut mencari ikan. Sementara dengan hasil tangkapan ikan rengis rata-rata sekitar 30 kwintal, jika dijual dengan harga Rp 2.500 maka hanya diperoleh pembayaran sekitar Rp 7,5 juta. “Kalau dihitung secara keseluruhan jelas rugi. Hasil penjualan ini masih harus dibagi lagi dengan nelayan yang menjadi awak kapal,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, Syuhada Abdullah mengakui hasil tangkapan ikan nelayan kali ini jauh dari perkiraan. “Untuk pemenuhan kebutuhan es nelayan sebenarnya sudah ada pabrik es di sana, namun volumenya jelas tidak seimbang dengan besarnya kebutuhan,” ujarnya. (ant/azt)

Beri Santunan Pendaki Tewas

FOTO : BM/ANTARA

PEMBEBASAN LAHAN BENDUNGAN DIKEBUT Tampak sejumlah truk melaju di area pembangunan Bendungan Tugu, Desa Nglinggis, Trenggalek. Pembebasan lahan Bendungan Tugu seluas 41 hektar di area pemukiman penduduk, ditargetkan selesai sebelum akhir 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100 miliar.

MAGETAN (BM) – Perum Perhutani memberikan santunan bagi para korban tewas akibat kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, jalur pendakian Cemoro Sewu, Plaosan, Magetan. Santunan sebesar Rp 10 Juta untuk setiap korban tewas telah diserahterimakan langsung oleh Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Susilo Budi Wacono, kepada perwakilan keluarga korban. Susilo, Rabu (21/10), mengatakan, selain santunan, para korban juga akan mendapatkan asuransi. Pihak Perhutani nantinya akan membantu keluarga korban untuk mengurusnya. “Kami akan meminta identitas semua korban untuk pengurusan asuransi. Keluarga korban juga diminta menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan,” kata dia. Ia menjelaskan, jika mendaki Gunung Lawu melalui jalur yang resmi,

yakni Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, para pendaki akan ditarik retribusi di pos pendaftaran yang di dalamnya juga termasuk pembayaran asuransi. Premi dari retribusi tersebut akan diurus Perhutani untuk para korban. Setelah semua berkas para korban terkumpul, pihaknya akan menyerahkan berkas tersebut kepada Perum Perhutani Semarang yang membawahi KPH Karanganyar, Jawa Tengah. Sesuai informasi, para korban tersebut melakukan pendakian Gunung Lawu dengan melewati pintu jalur Cemoro Kandang, Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti diketahui, sembilan pendaki menjadi korban kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, tepatnya di antara pos 3 dan 4 jalur pendakian Cemoro Sewu, Plaosan, Magetan. Tujuh korban diketahui tewas dan dua lainnya kritis. (ant/azt)

Target PAD Prigi Sulit Tercapai TRENGGALEK (BM) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab Trenggalek Syuhada Abdullah mengemukakan, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi pada tahun ini sulit terealisasi. “PADTPI Prigi selama periode Januari-September 2015 hanya terkumpul sekitar Rp 250 juta atau jauh di bawah target 2015 sebesar Rp 600 juta.Target ini sepertinya bakal meleset,” kata Syuhada Abdullah, Rabu (21/10). Ia mengakui, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena hasil tangkapan ikanpadatahuninisangatrendahkarenacuacaburukakibatadanyafenomena Badai El-Nino. Jika sebelumnya perkiraan produksi ikan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi bisa mencapai 34 ribu ton, saat ini volume hasil kelautan hanya tercapai sekitar 50 persen. kibatnya, besaran retribusi hasil kelautan yang masuk TPI Prigi ikut menyusut. “Kalau sedang tak ada ikan, secara otomatis tidak ada yang didaratkan ke TPI, padahal selama bulan Oktober biasanya menjadi fase puncak tangkapan ikan, sebab saat musim kemarau biasanya banyak ikan yang muncul ke permukaan dan menjadi ladang rezeki bagi nelayan,” ujarnya. Menurut ia, musim kering berkepanjangan ternyata juga memberi pengaruhyangcukupsignifikanterhadaphasiltangkapanikannelayan.Melihat kondisi saat ini, Syuhada pesimistis dalam kurun tiga bulan tersisa hingga akhir tahun 2015 target PAD sebesar Rp 600 juta bisa terpenuhi.(ant/azt)


04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

Pasir Langka, Sejumlah Proyek Pengairan Mandek gatakan, bahwa ada 10 dari 14 paket pekerjaan Irigasi tahun 2015 yang harus dihentikan hingga penyelesaiannya dipastikan molor dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. ”Beberapa paket (pengerjaan) terpaksa dihentikan hingga pasir mudah didapatkan kembali,” katanya, usai melakukan pertemuan dengan beberapa rekanan di Kantor Dinas PU Lumajang, Rabu (21/10). Terkait adanya proyek pengerjaan yang dipastikan tidak mampu diselesaikan tepat waktu, pihak DPU Lumajang akan memberikan perpanjangan waktu pengerjaan. ”Terkait sepuluh paket pekerjaan yang belum selesai ini akan kita berikan perpanjangan waktu dengan alasan

ada masalah penghentian tamabang pasir,” ungkapnya. Gunawan menerangkan, jika pihak rekanan tidak mau ambil resiko dengan mengambil pasir dari luar Lumajang, dengan alasan harga yang ditawarkan berlipat lebih mahal. Tak hanya itu, kualitas pasir dari luar Lumajang masih kalah jauh. ”Alasan lainnya dari para rekanan, pengangkut pasir dari luar daerah tidak berani masuk ke Lumajang,” terangnya. Sedangkan rata-rata pengerjaan semua proyek irigasi sudah mencapai 50 persen hingga 65 persen. Dimana proyek pembangunan irigasi pengairan tersebut, terpecah di beberapa titik di Seluruh Kabupaten Lumajang dengan

anggaran keseluruhan 1.559.329.300 miliar.Seperti yang diberitakan sebelumnya, 13 penambang pasir diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan. Namun, para penambang tersebut, harus memenuhi syarat administrasi, termasuk memasang papan nama dan patok, wilayah di tambang miliknya. Sementara itu, pengendalian lahar Semeru Lumajang, dikabarkan belum mengelurkan rekomendasi penambangan kepada para penambang. Dimana rekomendasi dari Proyek Semeru tersebut, sebagai kelengkapan administrasi para penambang yang mengantongi izin. Jika demikian, ada penambang sudah mengantongi izin maupun tidak, dipastikan semua Ilegal. (fit/edi/dra)

FOTO : BM/EDO FIRMAN

LUMAJANG (BM) - Kelangkaan pasir yang merupakan material utama dalam proyek pembangunan, membuat sejumlah aktivitas proyek pembangunan di Lumajang dihentikan sementara. Salah satunya proyek pembangunan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Lumajang Bidang Pengairan dan Irigasi bersama rekanan harus dihentikan sementara pengerjaannya hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari informasi yang dihimpun di DPU Lumajang, pengerjaan rehabilitasi irigasi yang berupa gorong-gorong di sejumlah titik sudah mulai dihentikan. Menurut Kepala Bidang Pengairan dan Irigasi, DPU Lumajang, Gunawan men-

AJUKAN: Dua tersangka PNPM saat menunggu di ruang tunggu Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan penangguhan penahanan.

Tersangka Dugaan Korupsi PNPM SITUBONDO (BM) - Kasus dugaan korupsi, proyek PNPM yang menjerat dua orang tersangka oleh Abd Rahman Saleh pengacara dua tersangka dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM), mengatakan pihaknya akan mengupayakan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Situbondo. ”Kita upayakan, namun jika tidak dikabulkan itu kewenangan kejaksaan,” ujar Abd Rahman, Rabu (21/10). Pengacara asal Kecamatan Jangkar ini menjelaskan ada beberapa pertimbangan pihaknya mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Di antaranya karena kliennya akan bersikap kooperatif serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Sejauh ini, kliennya sudah

Sejumlah Kiai Ingatkan Umat Jaga Ukhuwah benar,” pesan beliau melalui telepon yang ditujukan kepada ribuan hadirin yang hadir di acara itu. Dalam kesempatan tersebut, KH Zuhri mengklarifikasi dan membantah isu yang beredar di masyarakat bahwa pencalonan KH Abdul Hamid Wahid (Ra Hamid) sebagai calon bupati Situbondo tidak mendapat restu dari keluarga besar Nurul Jadid. ”Termasuk isu tidak adanya restu dari keluarga (Ra Hamid) itu tidak benar. Tapi ini jangan dijadikan isu untuk menyalahkan orang lain, tetap jaga kondisi yang kondusif untuk Situbondo,” lanjut KH Zuhri dengan bijaksana yang disambut takbir oleh ribuan hadirin. Dalam pengajian yang dibanjiri ribuan hadirin itu, turut hadir KH R Ahmad Aza’im Ibrahimy pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo; KH Muzakki Syah pengasuh PP Al Qodiri Jember; KH Fadol; KH. Romzy yang diutus langsung KH Zuhri; dan sejumlah kiai besar lainnya. (kim/edi/dra)

Pembangunan Kolam Renang Dipertanyakan FOTO-FOTO:BM/ABDUL HAKIM

SITUBONDO (BM) - Hiruk pikuk pemilihan bupati dan wakil bupati Situbondo semakin menghangat. Demi menjaga kondusivitas, KH Zuhri pengasuh PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat agar pesta demokrasi lima tahunan ini tidak menjadikan penyebab rusaknya ukhuwah antar umat dan seluruh lapisan masyarakat di Situbondo. Ini disampaikan melalui sambungan kepada ribuan warga yang mengikuti pengajian di Desa Olean Kecamatan Situbondo, Rabu (21/10). KH Zuhri meminta maaf karena tidak bisa hadir langsung sebab kondisi kesehatannya yang kurang baik. ”Ngireng kita areng sareng adue moge-moge tetep kondusif, jek sampe (ayo kita bersama-sama berdoa semoga tetap kondusif, jangan sampai) terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tetap menjaga ukhuwah, jangan sampai terjadi saling serang, pilkada, jangan sampai terjadi isu-isu yang tidak

mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 19 juta dan uang itu diserahkan ke bendahara PNPM. ”Apa yang menjadi hak tersangka saya lakukan, salah satunya upaya penangguhan,” jelasnya. Sementara itu, Kasi Pidsus Priya Agung Jatmiko mengatakan, adanya upaya penangguhan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinannya. ”Kita belum mengambil sikap, itu tergantung jaksa dan pimpinan,” kata Priya Agung. Saat disinggung terkait tersangka yang memiliki balita, Priya Agung mengungkapkan saat ini kewenangan masih ada dipenyidik karena memasuki tahap dua. ”Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan ada kemungkinan, namun dari penyidikan akan diperlakukan secara prosedur,” pungkasnya. (edo/edi/dra)

ARAHAN: Pengasuh Ponpes Nurul Jadid menyerukan Pilbup di Situbondo tidak merusak ukhuwah umat.

BONDOWOSO (BM) - Pasca konsolidasi Komisi III dengan beberapa media dan LSM sepekan lalu tentang pembuatan kolam pemandian di belakang kantor Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan (Disparporahub) dinilai sia-sia. Menurut Johan, anggaran pelaksanaan proyek tersebut sekitar Rp 495 juta dengan 3 item kegiatan yang di antaranya adalah pelaksanaan rehab taman kantor, rehab kantor dan gasibo serta kolam pemandian yang berada di belakang

PROBOLINGGO

Kantor Disparporahub. Johan berkata,“Tiga item kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya, wacana komisi III untuk menindaklanjutipermasalahantentang pelaksanaan proyek Disparporahub yangterindikasidenganpenyimpangan belum ada tindakan yang pasti.” Sedangkan sekretaris KONI Bondowoso Santijo yang ditemui dikantor mengatakan, bahwa kolam pemandian yang berada di Disparporahub belum pernah ada komunikasi dengan dinas yang bersangkutan. (diq/edi/dra)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

PPP Djan Faridz Rebut Kantor PPP Probolinggo berupa papan nama di depan kantornya. Selain itu, foto-foto pengurus DPD PPP, juga di turunkan oleh sejumlah pengurus DPC PPP. Penurunan papan nama itu, langsung di koordinatori oleh ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo Ahmad Zubairi. ”Setelah kita menunggu selama 1 tahun, akhirnya kita merasakan kemenangan ini. Alhamdulillah, PPP Kubu Djan Faridz diterima MA (Mahkamah Agung),” jelas Zubairi. Kesabaran menunggu, masih menurut Zubairi, membuat kemenangan PPP ke depan semakin jaya. ”Mari kita rapatkan barisan, saya tidak ingin ada perpecahan lagi. Kita harus solid. Tunjukan, kalau DPC PPP Kabupaten Probolinggo ini, semangatnya

luar biasa,” ungkap Zubairi. Ke depan masih menurut pria kelahiran Kota Kraksaan ini, DPC PPP akan melakukan penataan di berbagai PAC dan Ranting di 325 desa dan 5 kelurahan serta 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. ”PAC dan ranting, yang tidak solid (abal-abal), harus ditata lagi. Saya tidak ingin ada penyusup di DPC PPP ini,” katanya. Perlu diketahui, setelah ada dualisme kepemimpinan dalam PPP, sehingga PPP di kabupaten Probolinggo pecah. Bahkan, Ketua DPD PPP dipimpin Habib Salim Qurays, sedangkan Ketua DPC PPP dipimpin Ahmad Zubairi. Bahkan, kantor PPP di jalan raya Gending direbut oleh DPD PPP, namun kali ini sudah diambil alih oleh DPC PPP.(sip/dra) FOTO:BM/SAIFULLAH

PROBOLINGGO (BM) - Kabar kemenangan PPP kubu Djan Faridz atas putusan Mahkamah Agung, membuat DPC PPP Kabupaten Probolinggo langsung mengambil alih kantor DPC PPP yang sebelumnya terpampang nama DPD PPP Kabupaten Probolinggo. Bahkan, ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo Ahmad Zubairi menggelar acara tumpengan di kantornya, di jalan raya Gending dengan sejumlah pengurus DPC yang lainnya. Pantuan Berita Metro, pengurus DPC PPP menduduki kantor PPP sekitar pukul 09.15 pagi kemarin. Bahkan, sejumlah baliho milik DPD PPP Kabupaten Probolinggo langsung diturunkan, baik baliho yang bertuliskan rapat koordinasi di ruang rapat serta baliho

Wujudkan Balita Cerdas sejak Dini

PERWAKILAN

TASYAKURAN: Ketua DPC PPP mengadakan tasyakuran dengan beberapa pengurus dan anggota (kiri). Sejumlah pengurus DPC menyobek papan nama DPD PPP sebelumnya.

LOMBA: Para peserta lomba balita sehat memperhatikan buah hatinya dalam mengikuti lomba.

merupakan hal mendasar. Generasi muda yang terampil, maju dan mandiri serta memiliki rasa persatuan yang kuat sebagai modal dasar akan menyiapkannya menjadi pemimpin masa depan yang mampu bersaing. Sementara itu Utami Putri Kasi KIA menegaskan bahwa lomba yang diikuti 36 peserta dari tiap kelurahan yang berada di 5 kecamatan di Kota Probolinggo. Utami Putri ,digelarnya lomba ini ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas anak Indonesia yang dimulai dari kandungan.

Lomba dengan 5 kriteria yang dilombakan seperti kriteria pertumbuhan berdasarkan KMS, status gizinya, status kesehatan balita, tingkat perkembangan keterampilanya serta pengetahuan dan keterampilan ibunya dalam mendidik dan mencerdaskanya. Adanya lomba ini juga mampu memperlihatkan keaslian dimana anak yang cekatan dan cerdas akan makin berani unjuk kebolehan. Sementara anak yang manja akan terlihat lebih sering nangis dari pada unjuk kebolehan.(ard/fik/dra)

PROBOLINGGO (BM) - Bappeda Kota Probolinggo menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dalam pertemuan kunker tersebut membahas Kota Sehat, antara lain langkah dan strategi dalam menciptakan Kota Sehat. Pertemuan tersebut dihadiri rombongan SKPD Bappeda Kabupaten Ponorogo, Kepala Bappeda Probolinggo Ir Imanto, Kabid Sosial budaya Sonhadji serta para SKPD terkait Kota Sehat. Acara berlangsung di Bappeda Lt 2 Selasa (20/10). Kabid Sosial Budaya Sonhadji mengatakan, adanya kota sehat ini banyak manfaat yang muncul, dukungan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan salah satu indikator kemampuan dalam keberhasilan pemkot dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu dapat memberdayakan masyarakat Kota Probolinggo sehingga perilaku dan budayanya baik, sehat serta mandiri.

FOTO:BM/FIKI ARDY ANSYAH

Ponorogo Belajar Jadi Kota Sehat FOTO:BM/ARDY PRATAMA

PROBOLINGGO (BM) - Meningkatkan kualitas generasi muda, orang tua harus memulainya sejak dalam kandungan dari keluarga masing-masing. Mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan memerlukan pelatihan yang baik serta tidak lupa memberikan asupan gizi merupakan salah satu penerapannya. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Probolinggo Irfandi SSos MSi, saat membuka lomba balita tahun 2015 di Puri Manggala Bhakti (PMB) Rabu (21/10) kemarin. Irfandi mengatakan, dirinya sangat apresiasi dalam lomba balita 2015. Karena kegiatan ini merupakan bentuk dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas yang dimulai dari usia balita saat dalam kandungan. Penerapan pola makan yang baik keterampilan dapat membentuk kepribadian balita yang makin baik dimasa mendatang. Ditambahkannya, sesuai perkembangan dalam membina dan menumbuhkembangkan bakat, kreativitas, inovasi, serta keterampilan anak balita sejak dini, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ibu dan masyarakat tentang pendidikan

MEMPERHATIKAN: Rombongan tim dari Kabupaten Ponorogo saat mendapat penjelasan terkait Kota Sehat.

Sonhadji menjelaskan, kota sehat mempunyai strategi umum dalam melaksanakan programnya, seperti adanya tim pembina kota sehat, forum kota sehat sampai dengan kecamatan dan kelurahan semua mempunyai tim. Pada tahun 2016 ini ada 7 tatanan kota sehat. Kepala Bappeda Imanto menam-

bahkan, sangat apresiasi dengan kehadiran tim kunker dari Kabupaten Ponorogo yang dapat kerjasama sharing dengan kota sehat, Kota Probolinggo akan mempresentasikan kepada tim kunker terkait apa saja strategi dan banyak hal diperlukan dalam membangun Kota Sehat. (fik/kur/dra)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05


MALANG RAYA 05

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

KABUPATEN MALANG I KOTA MALANG I KOTA BATU

lintas kota

Terbukti Selingkuh dengan Istri Pengusaha Kalipare

Warga dan Kades Mengeluh Pengurusan KK

MALANG (BM)- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, akhirnya benar-benar memecat Lukito Eko Purwandono. Pemecatan terhadap Lukito tersebut tak hanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang, namun juga sebagai kader Nasdem. Pemecatan terhadap Lukito itu tertuang dalam surat rekomendasi dari DPP bernomor 378SI/DPP-Nasdem/IX/2015. Sebab, Lukito dinilai terbukti melakukan selingkuh dengan istri pengusaha Kalipare. Menurut Sekretaris DPD Partai Nasdem, Sutiono Wibowo, Rabu (21/10), Lukito diberhentikan sejak 4 September 2015. ”Itu terkait dengan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Nasdem atas nama Luk-

ito Eko Purwandono,” jelas dia. Meski begitu, Sutiono Wibowo mengaku menerima surat pemecatan Lukito, pada Selasa (20/10). Menurutnya, sesuai prosedur surat itu dikirim ke DPW Partai Nasdem JawaTimur. Lalu diteruskan ke DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang. ”Surat pemecatan ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Patrice Rio Capela. Lukito diberhentikan karena tersangkut kasus hukum dengan status terpidana,” kata Sutiono Wibowo. Sutiono mengaku secara organisasi, pemecatan ini terlambat. Keterlambatan ini lantaran masih menunggu proses hukum. Padahal di internal Partai Nasdem kader yang tersangkut masalah hukum, dengan status tersangka sudah

FOTO:BM/KHOLIL

DPP Partai Nasdem Pecat Lukito Eko sebagai Kader dan Anggota DPRD

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang, Dewa Kresna.

harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang, Dewa Kresna mengatakan peme-

catan Lukito sudah sesuai prosedur. Kronologisnya, sejak Lukito bermasalah hukum DPD Partai Nasdem memberikan rekomendasi atas pemecatan Lukito. Surat tersebut, kata dia, dikirim ke DPP Partai Nasdem melalui DPW Partai Nasdem Jawa Timur. ”Secara administrasi kita hanya mengirim permohonan. Keputusan selanjutnya ada di DPP, termasuk siapa yang akan menggantikan Lukito di DPRD nantinya,” katanya. Lukito divonis bersalah dalam kasus sangkaan perselingkungan dengan Itje Tresnawati isteri H Sukma Raharja. Di persidangan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang ini terbukti melanggar primer Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a, atau Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a. Majelis

BATU (BM)- Sejumlah warga dan para kades di Kota Batu mengeluhkan aturan baru pengurusan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu. Sebab, aturan tersebut dinilai ribet dan berbelit-belit. ”Katanya aturan baru.Tapi kami baru tahu kalau mengurus KK itu wajib mengisi blangko pernyataan,” kata Hari seorang warga Kota Batu, Rabu (21/10). Tak hanya itu, lanjut dia pemohon KK juga wajib melengkapi KTP perangkat desa di mana pemohon tinggal. ”Itu kan sangat rumit,” tegas dia yang diamini warga lainnya. Keluhan warga itu ternyata juga dialami para kades di Kota Batu. Sebab, mereka justru mengaku tidak tahu bila ada aturan baru dari Dispendukcapil. Di antara para kades yang mengaku belum paham aturan tersebut adalah Kades Sidomulyo Kecamatan Batu Sugiarto. Menurut dia, belum diberitahunya terkait aturan yang baru tersebut. ”Bahkan tidak ada sosialisasi ke pihak desa. Makanya saya belum tahu,” ujar Sugiarto. Menurutnya, Dispendukcapil segera mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak merasa kecewa dan kecele dengan aturan baru yang belum disosialisasikan itu. “Dispendukcapil harus segera mensosialisasikan ke masyarakat dan seluruh desa. Kasihan masyarakat bila kecele saat mengurus,” tegas politisi Partai PKB ini. Sementara itu, Kadis Dispendukcapil Maulidiono saat dikonfirmasi membenarkan aturan tersebut. Menurutnya, dalam pengurusan KK baru atau mau pindah tempat harusdiketahuiRT,RW,desaataukelurahandankecamatan. Kemudian, lanjut dia, seperti biasanya. ”Ya langsung diserahkandiDispendukcapiluntukdiproses,”jelasnya.(gus/nov)

hakim kemudian memvonis Lukito dengan pidana penjara 6 bulan. Proses hukumnya kini masih bergulir di tingkat banding. Kasus ini terungkap pada 2014. Suami Itje, H Sukma Raharja mengendus adanya hubungan istimewa Lukito dengan istrinya hingga melaporkan Lukito ke Badan Kehormatan DPRD. Selain itu, pengusaha asal Kecamatan Kalipare ini juga melaporkan Lukito ke Polres Malang. Ketika ditanya mengenai pemecatan Lukito, H Raharja mengaku puas atas pemecatan ini. ”Dia memang harus dipecat karena merusak rumah tangga saya dan tak pantas lagi sebagai anggota dewan yang notabene sebagai wakil rakyat,” ujarnya melalui sambungan selularnya. (lil/nov)

Meriahkan HJK Batu, Pemkot Gelar Festival Tari Sanduk dang Legi serta beberapa wilayah lainnya termasuk grup Sanduk Kota Batu. Dijelaskannya, peserta itu ada 106 grup. Tiap beranggotakan 30 hingga 40 pria maupun wanita. Menurut Katarina yang juga politisi dari Partai Gerindra ini, kemeriahan itu karena mereka melakukan tari Sanduk bersamaan. Mereka dipandu enam orang yang menari di atas panggung. ”Jadi suasananya sangat meriah,” katanya. Sementara itu, Wakil Walikota Batu Ir Punjul Santoso mengatakan, festival itu sebagai upaya melestarikan kesenian tari Sanduk. “Selain memeriahkan acara Hari Jadi Kota Batu yang jelas acara ini juga sebagai wujud melestarikan kesenian tradisional yang berasal dari Pulau Madura,” katanya. Hal itu, kata dia, juga untuk menumbukan persaudaraan antar kesenian Sanduk se-Malang Raya. Sehingga, festival ini manfaatnya banyak sekali. “Selain menyambut HJK Batu juga dalam rangka melestarikan kesenian Nusantara,” pungkasnya. (gus/nov)

Gelar Apel Linmas untuk Persiapan Pilkada

FOTO: BM/AGUS

BATU (BM) - Pemkot Batu menggelar Festival Tari Sanduk, Rabu (21/10). Festival yang diikuti puluhan kelompok penari sunduk di Malang Raya itu berlangsung sangat meriah. Tak hanya rakyat biasa yang tertarik menyaksikan tari khas Madura itu. Sebab, para pejabat di Kota Batu tak mau ketinggalan menyaksikan tari Sanduk yang melibatkan ribuan orang tersebut. Menariknya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, Sedia Ginting tak hanya menyaksikan Festival Tari Sunduk itu. Namun, dia juga menyempatkan diri menyawer (memberi uang, red) ke penari Sanduk yang mayoritas kaum hawa tersebut. Para penari itu berlenggak-lenggok di jalanan dengan iringan lagu khas Madura. ”Mereka benar-benar menikmati,” terang koordinator Tari Sanduk Malang Raya Katarina Diah. Menurutnya, para penari itu berasal dari beberapa grup Tari Sanduk. Mereka berdimisili di Pakis, Dampit, Nongkojajar, Gon-

TERHIBUR: Kajari Kota Batu Sedia Ginting saat menyawer penari Sanduk dalam festival menyambut HJK Batu, kemarin (21/10).

MALANG (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar apel Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, Rabu (21/10). Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Malang Rendra Kresna. Menurut Rendra, apel itu untuk memberikan arahan kepada seluruh anggota Linmas Kabupaten Malang. Harapannya agar siap siaga dalam rangka menghadapi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kabupaten Malang 9 pada Desember 2015 mendatang. ”Kita secara umum siap mengawal dan mengamankan pelaksanaan pilkada. Untuk memastikan itu semua kita melakukan gelar pasukan guna antisipasi jika terjadi tindakan anarkis pada pilkada nanti,” kata Rendra Kresna. Untuk melakukan pengamanan Pilkada Kabupaten Malang, nantinya akan mengerahkan anggota Linmas yang ada di 378 desa dan 12 kelurahan di 33 kecamatan seKabupaten Malang. Sebanyak 7.344 anggota Linmas Kabupaten Malang siap mengamankan pelaksanaan pilkada. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Bambang Istiawan menyebut jumlah anggota disesuaikan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 3.672 titik dan tersebar di 390 desa/kelurahan yang ada di 33 kecamatan dengan tiap-tiap TPS dijaga 22 orang anggota Linmas. (lil/nov)

Sopir Carteran Nyambi Kurir Narkoba Diringkus dengan 5 Gram Sabu

FOTO:BM/KHOLIL

MalangAKPNunungAnggraeni, MALANG (BM)- Seorang sopir itu bertindak sebagai kurir sopir carteran berinisial MU karena suruhan seorang yang alias Umar (38), diringkus masih dalam pengejaran. polisi. Saat ditangkap pria itu ”Tersangka hanya mengansedang mengantarkan tarkan barangnya saja. Tapi sebarang titipan. Ternyata, belum melancarkan aksinya penangkapan anggota untuk mengirim anggota lebih Satreskoba Polresta Malang dulu menangkapnya,” katanya itu, terkait kasus narkoba. saat gelar kasus. Rupanya, barang yang Ia menambahkan, sekali hendak diantarkan MU adalah narkoba jenis sabu. mengantar barang Umar diAkibatnya, warga Jalan Kelapa janjikan upah sebesar Rp 250 KecamatanWaru Kabupaten ribu. ”Sudah lima kali tersangka Sidoarjo, tersebut diamankan KURIR: Umar dengan barang bukti sabu yang disita. Anggota mengantar sabu seberat 54 Satreskoba Polresta Malang masih mengembangkan kasusnya dan dibawa ke mapolresta dan mengejar bandar sabunya. gram,” kata Nunung. untuk penyelidikan lebih lanKasus ini, sekarang masih buah HP. jut. dikembangkan petugas. Untuk memerSetelahdigeledahdirumahnya,dalam tanggungjawabkan perbuatannya bapak Tersangka diamankan di depan sebuah minimarket di Jalan Raden Intan upaya pengembangan kasusnya polisi satu anak dijerat pasal 112 UU RI No 23 Blimbing Kota Malang, pukul 16.30. Saat mendapatkan 146 gram sabu dan tim- Tahun 2009 tentang Narkotika dengan digeledah, petugas menemukan lima bangan digital. Berdasar pengakuan ter- ancaman hukuman penjara maksimal klip plastik sabu seberat 5 gram dan tiga sangkamenurutKasubbagHumasPolresta 20 tahun. (lil/nov)

BATU (BM)- Kota Batu yang terdiri dari tiga kecamatan dan 24 Desa/Kelurahan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang diberikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI itu berupa penobatan sebagai Kota Cerdas. ”Kota Batu dinobatkan sebagai kota kecil paling cerdas atau paling smart se-Indonesia. Penghargaan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri,” terang Kabag Humas Pemkot Batu Sinal Abidin, Rabu (21/10). Dia menjelaskan penghargaan yang yang diterima Pemkot Batu itu berdasarkan penilaian dari 14 Juri. Tim juri tersebut merupakan gabungan dari Kementerian beserta tim juri independen. ”Berdasarkan penilaian dan penelitian dari beberapa juri tersebut, Kota Batu layak mendapat penghargaan Kota Cerdas. Itu diberikan setelah dinilai dari beberapa sektor. Mulai kesehatan hingga pendidikan,” tutur dia. Menurut dia, dia dari Kemendagri menobatkan Kota Batu mendapat PERWAKILAN

FOTO: BM/AGUS

Sabet Penghargaan Kota Cerdas, Kalahkan 40 Kandidat

PRESTASI: Walikota Batu Eddy Rumpoko saat menerima penghargaan Kota Cerdas di Jakarta, kemarin (20/10) malam.

penghargaan nomor wahid tersebut, setelah menyisihkan 41 Kota se-Indonesia. Itu berarti Kota Batu berhasil mengalahkan 40 kandidat lainnya. Dijelaskan dia, peringkat pertama sebagai Kota Cerdas adalah Kota Batu. Sedangkan Kota Blitar dan Bontang

Kalimantan Timur masing-masing menduduki urutan kedua dan ketiga. Karena itu, kata dia penghargaan tersebut diterima langsung Walikota Eddy Rumpoko bersama Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo. ”Itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pemkot Batu,” tuturnya. (gus/nov) Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30


06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Ratusan Massa FSPMI Unjuk Rasa di Kantor Pemkab Mojokerto

Dinilai Mempropaganda, Kadisnakertrans Diminta Mundur MOJOKERTO (BM) - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), kembali berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (21/10). Selain menuntut kenaikan UMK 2016 sebesar 22 persen, massa juga menuntut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)KabupatenMojokerto mundur dari jabatannya. Ratusan buruh gabungan beberapa perusahaan di Kabupaten Mojokerto itu memulai aksinya sejak pukul 10.00. Ratusan bendera serikat buruh, poster, dan selebaran yang berisi tuntutan mewarnai aksi unjuk rasa

yang dijaga ketat puluhan anggota polisi ini. Di sela-sela aksi unjuk rasa, Konsulat Cabang FSPMI Mojokerto Ardian Safendra mengatakan, kaum buruh menuntut agar pemerintah menaikkan UMK Kabupaten Mojokerto 2016 naik sebesar 22 persen dari UMK 2015. Yakni dari Rp 2.695.000 menjadi Rp 3.200.000. “Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kita Rp 3,1 juta. Oleh sebab itu UMK 2016 harus naik menjadi Rp 3,2 juta,” kata Ardian. Bagaimana dengan dampak kenaikan UMK 2016 yang justru akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja

FOTO : BM/PRAYOGI

TUNTUT: Ratusan buruh yang tergabung massa FSPMI saat meluruk dan mendemo Kantor Pemkab Mojokerto dan meminta mundur Kadisnakertrans.

(PHK) massal dan investor lari dari Mojokerto, Ardian mengatakan justru menilai PHK massal tak pernah terjadi di

Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, data yang dirilis Disnakertrans bahwa ada 1.800 buruh di Mojokerto yang di-

Ingin Diperhatikan, Diakui Pembobol Uang Nasabah Bank Danamon JOMBANG (BM) - Pelaku pembobolan Bank Danamon Unit Simpan Pinjam cabang Jombang, Wahyu Seno Aji (35), mengaku tindakan yang dilakukan hanya berharap ingin diperhatian perusahaan tempatnya bekerja. Dirinya mengaku sejak 8 tahun bekerja di perusahaan tersebut, tidak pernah mendapatkan perhatian atau apresiasi. Dari aksinya tersebut, Wahyu berhasil membobol uang nasabah senilai Rp 2,7 miliar. “Motif saya hanya ingin diperhatikan saja, tidak lebih dari itu. Karena selama saya bekerja tidak pernah mendapatkan apresiasi dari perusahaan,” aku pelaku di hadapan anggota Mapolres Jombang Rabu (21/10). Wahyu menambahkan, tidak ada maksud untuk menjatuhkan perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu, uang hasil pembobolan yang dilakukan masih tersimpan dalam rekeningnya dan berencana akan dikembalikan ke nasabah. “Hanya tinggal satu nasabah saja yang belum saya kembalikan senilai Rp 1,6 miliar,” imbuhnya. Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Sujardwoko mengatakan, akibat

FOTO : BM/PRAYOGI

PUTUS ASA: Wahyu Seno Aji mengaku tindakan pembobolan uang nasabahnya karena tak pernah dapat apresiasi dan perhatian dari perusahaannya.

tindakan yang dilakukan Wahyu dalam ranah perbankan maka akan dikenakan pasal 49 ayat 1 point a, b, c, UU Perbankan tahun 1998 yang ancaman hukumannya di atas 6 tahun. Sementara untuk dugaan keterlibatan pihak lain sampai saat ini belum ada, dan masih dalam proses pengembangan,” kata kapolres.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wahyu Seno Aji karyawan Bank Danamon Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Jombang diduga menggelapkan dana nasabah. Modusnya, dengan memalsukan tanda tangan nasabah. Akibat perbuatannya uang miliaran rupiah milik nasabah berhasil dibobolnya. (aan/nov)

PHK tak benar. “Yang di-PHK itu tenaga kontrak dan pekerja yang pensiun. Pernyataan Apindo dan Disnaker adalah bentuk propaganda yang menyesatkan opini publik. “Justru yang di-PHK pengusaha adalah buruh yang upahnya di bawah UMK yakni sebesar Rp 40.000 per hari,” ungkapnya. Sementara terkait kekhawatiran perusahaan akan gulung tikar akibat tak mampu mem-

bayar UMK, Ardian juga menepisnya. Menurutnya, dengan UMK Rp 2,695 juta di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto justru tinggi.Yakni sebesar 6,93 persen. Dia menilai, kenaikan upah buruh bakal diikuti naiknya daya beli masyarakat yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi di Mojokerto. “Berdasarkan data badan perizinan, investasi di Kabupaten Mojokerto naik 5

persen atau ada sekitar 40 perusahaan baru,” ujarnya. Lantaran dinilai menyesatkan opini publik, lanjut Ardian, pihaknya menuntut agar Kepala Disnakertrans Kabupaten Mojokerto Tri Mulyanto mundur dari jabatannya. “Kami menuntut agar Kadisnaker mundur dari jabatannya karena selama ini menjadi corong para pengusaha hitam,” tandasnya. (gie/nov)

Diluruk Warga, Kades Pucangsimo Sepakat Non-aktifkan Kasun Hari Setyo Widodo JOMBANG (BM) – Kasus yang menjerat Kepala Dusun (Kasun) Pucangsimo Hari Setyo Widodo yang diduga mendatangkan mesin berat jenis bego untuk melakukan pertambangan di Desa Pucangsimo memetik kemarahan warga setempat. Terbukti, ratusan warga sekitar meluruk Kantor Balai Desa Pucangsimo, sekitar pulul 19.00, Rabu (20/10). Masyarakat sekitar menginginkan Kasun Hari untuk segera turun dari jabatannya sekarang. “Kita sepakat untuk meminta agar kasun tersebut untuk dibebastugaskan dari jabatannya sekarang,” kata Rizal seorang warga sekitar, usai melakukan orasi. Lebih lanjut menurutnya karena bukan kali ini saja warga dibuat resah dengan aksi Kasun Hari. Maka dari itu warga sepakat menuntut dan meminta kepala desa untuk memecat Kasun Hari. Hal senada juga diungkapkan Munifah (45), warga lain yang mengikuti unjuk rasa. “Sudah 2

FOTO : BM/AAN

DISETUJUI: Puluhan Warga Desa Pucangsimo saat menuntut Kades setempat untuk memberhentikan Kasun Hari Setyo Widodo karena dianggap selalu bermasalah dan resahkan warganya.

kali ini Kasun Hari membuat ulah di desa Ini. Yang pertama terkait kasus judi dan yang kedua adanya kasus pertambangan ini. Makanya kita minta kasun diberhentikan saja,” tegasnya. Setelah lama berorasi akhirnya pihak pemerintahan desa menuruti tuntutan warga hngga mennonaktifkan Hari sebagai Kepala Dusun Pucangsimo. “Berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa kita memu-

KEDIRI RAYA

tuskan untuk menonaktikan Kepala Dusun Pucangsimo dan juga berdasarkan keputusan warga,” kata Kepala Desa Pucangsimo Yuliani. Ditambahkan dia, warga juga diminta menandatangani persetujuan penonaktifan Kasun Hari. Selain itu, semua perangat desa mulai Rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) juga ikut menandatangani surat keputusan tersebut. (aan/nov)

berita metro www.beritametro.co.id

Proyek Pembangunan Kolam Renang di GOR Jayabaya Tinggalkan Masalah

Terindikasi Korupsi, LSM LIRA Laporkan ke KPK KEDIRI (BM) - Proyek pembangunan kolam renang yang menjadi fasilitas pendukung di GelanggangOlahraga(GOR)Jayabaya Kota Kediri pada 2012 lalu, masih meninggalkan masalah. LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menemukan adanya indikasi korupsi dari proyek pembangunan tiga tahun silam itu. Diungkapkan juru bicara LSM LIRA Kediri Sugeng, apabila proyek pembangunan kolam renang pada 2012 telah teranggarkan APBD. Namun, fisik proyek belum terealisasi hingga sekarang ini.

“Hari ini, saya sudah melaporkan adanya dugaan korupsi di proyek pembangunan kolam renang di GOR Jayabaya Kediri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya. “Anggarannya ada kok sampai sekarang fisiknya tidak ada. Lalu ke mana larinya dana tersebut,” tanya Sugeng, melalui selular usai melaporlan kasus itu ke gedung KPK Jakarta, Rabu (21/10). Sugeng mengaku, telah menerima bukti penerimaan laporan dari KPK. Dia juga, akan segera menyerahkan bukti-bukti

pendukung yang diminta KPK agar kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Mengingat proyek pembangunan kolam renang itu diduga telah merugikan keuangan negara. “Proyek pembangunan kolam renang itu dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Anggarannya mencapai Rp 30 miliar. Proyek itu dikerjakan saat era Kepala Dinas PU Kasenan,” imbuh Sugeng Ketika dikonfirmasi melalui selularnya, Kasenan Kepala Dinas PU tidak meresponnya. Sementara Kabag Humas Peme-

FOTO : BM/IST

DILAPORKAN : GOR Jayabaya Kediri yang kini dilaporkan LSM LIRA karena terindikasi korupsi di pembangunan kolam renang pada 2012.

rintah Kota (Pemkot) Kediri Apip Permana mengaku, belum dapat memberikan keterangan,

Dilahirkan Berkelamin Ganda, Ani Kasanah Ingin Jadi Lelaki Tulen Dusun Tanggul Desa Selopanggung Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, mendadak santer diberitakan terkait seorang warganya yang diketahui berkelamin ganda (hermafrodit). Namanya Ani Kasanah, usianya baru 16 tahun dan masih duduk dibangku SMP Kelas 2. BUDI ARYA - KEDIRI FOTO:BM/BUDI ARYA

SEPINTAS, Ani terlihat seperti seorang gadis normal, tubuhnya tinggi tapi potongan rambutnya pendek. Akan tetapi kenyataannya, Ani sapaan akrab gadis belia ini, tak seperti remaja pada umumnya. Kelainan yang dialaminya kadang membuatnya dikucilkan teman-temannya. Bahkan, ketika tidur Ani merasakan sakit pada organ reproduksinya. “Kadang saat tidur terasa sakit sekali,” kata Ani yang ditemui di rumahnya. Ani yang tinggal bersama ayah, ibu dan neneknya merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Bahkan, keluarganya tergolong kurang mampu dePERWAKILAN

ngan penghasilan utama yang hanya sebagai buruh tani. Tutik, ibu kandung Ani bercerita kelainan yang dialami anaknya diketahui sejak lahir. Anaknya waktu itu, lahir melalui operasi caesar di RSUD Kabupaten Kediri. Menurut Tutik, ketika masih dalam kandungan sudah mengalami kelainan sehingga proses persalinannya harus melalui jalan operasi. “Saya mengetahui adanya kelainan itu setelah membersihkan bayinya yang baru lahir. Saat itu saya sangat terkejut dengan kondisi kelaminnya,” cerita Tutik sambil membawa foto Ani yang berdandan layaknya cewek.

BUTUH ULURAN TANGAN: Tutik Ibu kandung Ani saat menunjukkan foto anaknya di rumahnya dengan kehidupan yang serba pas-pasan.

Seiring berjalannya waktu, Ani semakintumbuhbesar.Iamenunjukkan ciri-ciri sebagai seorang laki-laki. Namun demikian, orang tuanya belum berani mencarikan aktakelahiran.Mengingat,adadua kelamin yang dimiliki, dan Tutik belum dapat memutuskan jenis kelamin anaknya. Yang membuat trenyuh, Ani kecil ini selalu diejek oleh teman-temannya. Bahkan, hingga memasuki SMP, ia tetap diejek. Ani yang berdandan seperti cewek, dengan mengenakan jilbab, diolok-olok agar melepas jilbabnya, lantaran kepriba-

diannya seperti layaknya cowok. Orang tuanya saat ini, hanya mampu pasrah melihat kondisi malang anaknya. Mereka kesulitan dana, sedangkan Ani merasa semakin tidak nyaman dengan kondisi yang dialaminya. “Hingga usia ke-16 tahun ini, Ani belum pernah mengalami haid. Postur tubuhnya juga seperti seorang laki-laki. Itu sebabnya, dia ingin menjadi seorang cowok. Kami mendukung keinginannya. Tetapi kondisi kehidupan kami tidak memungkinkan membawanya ke rumah sakit untuk operasi,” keluh Tutik.(nov)

karena belum melakukan koordinasi dengan Dinas PU. Sementara itu, anggota DPRD

Kota Kediri Hadi Sucipto mengaku jika proyek pembangunan sarana dan prasaranan GOR Jayabaya berupa kolam renangdanlapangantenismemang pernah diusulkan sebanyak dua kali, pada tahun 2013 dan 2014. Tetapi akhirnya dipending. Alasannya, anggaran yang dibutuhkan relatif besar. “Pada 2013 lalu pernah diusulkan pemkot tetapi akhirnya dibatalkan karena waktu sedang proses pembangunan RSUD Gambiran II dan Jembatan Brawijaya yang membutuhkan anggaran besar,” kata Hadi Sucipto.

Ditamnbahkan dia, kemudian pada 2014 diusulkan kembali, tetapi dipending lagi. Sehingga, proyek itu belum terealisasi sampai sekarang ini. Sebagaimana diketahui, Pemkot Kediri berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 31 miliar untuk pembangunan seluruh saranan dan prasarana GOR Jayabaya pada 2012. “Proyek sarana dan prasarana akan menempati lahan di sebelah barat bangunan GOR atau lebih dekat dengan bangunan ruko sebelah selatan,” pungkasnya. (bud/nov)

Dua Lokasi Penambangan Pasir Liar Mokong KEDIRI (BM) – Meski petugas Satpol PP maupun kepolisian gencar melakukan razia di sejumlah tempat penambang pasir dan galian C, namun tidak membuat nyali para penambang pasir di sungai Brantas ciut. Setidaknya ada 2 lokasi yang sampai kini masih beraktivitas. Yaitu di belakang Kantor DPRD Kota Kediri dan sekitar Bendungan Gerak Watu Turi Ngebrak Kecamatan Gampengrejo. Terbukti masih terlihatnya sejumlah perahu yang menambang pasir. Tanpa memikirkan faktor keselamatan, beberapa orang terlihat berada di atas perahu sibuk mencari pasir dengan menggunakan 1 unit mesin diesel. Setidaknya, ada 6 perahu hilir mudik berada di sekitar lokasi Bendungan Gerak. Tak jauh dari lokasi tersebut terlihat, beberapa truk berjejer menunggu antrean pasir dari perahu. Pemandangan yang berlangsung sejak pagi, hingga

FOTO : BM/IST

TAK GUBRIS: Para pencari pasir di belakang Kantor DPRD Kota Kediri, yang tak goyang meski di wilayah Kediri gencar dilakukan razia.

jelang malam ini juga terjadi di belakang Kantor DPRD Kota Kediri. Puluhan truk, terlihat keluar masuk melintas di sebelah utara Masjid Baiturrahman untuk mengambil muatan pasir. Aksi pencarian pasir yang berlangsung sejak lama ini, seolah nyaris tidak tersentuh aparat penegak hukum. ”Penggalian pasir ini berlangsung sudah lama dan bahkan sebelum saya menjabat wakil rakyat untuk periode kedua kalinya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan. Menurut Yudi, sudah merupakan tugas Satpol PP dan

kepolisian untuk menertibkan. Tambah dia, namun para pencari pasir itu memiliki bos atau pengusaha. Itu yang harusnya dijerat karena tidak mungkin tak memahami aturan pertambangan yang wajib memunyai izin. Sementara, Kapolresta Kediri AKBP Bambang Widjanarko maupun Kapolres Kediri AKBP AhmadYosep Gunawan saat dikonfirmasimemberikanjawaban yang sama, masih melakukan pemeriksaanatassejumlahlokasi yang masih berlangsung penggalian pasir yang tidak memiliki izin resmi. (bud/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333


SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Hanura: Jika Benar Korupsi, Dewie Dipecat SAMBUNGAN HALAMAN 1

Suap ... “Ini pembahasan anggaran di APBN tahun 2016 untuk proyek tersebut,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). Proyek yang dimaksud yaitu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Untuk proyek tersebut anggarannya masuk di pos Kementerian ESDM. “Iya di Kementerian ESDM, untuk dapat anggaran dari pos itu untuk Kabupaten Deiyai. Ini fee untuk bahas anggaran di kementerian,” sebut Johan. Meski terkait pembahasan anggaran dalam APBN 2016 untuk proyek tersebut, Johan mengatakan belum ada kaitan

antara proyek itu dengan Komisi VII DPR. “Belum ada,” jawabnya. Namun dia menegaskan tidak menutup kemungkinan apabila nanti dalam pengembangan kasus itu akan menyeret pihak-pihak lain. Sejauh ini, KPK masih berfokus pada para tersangka yang saat ini diperiksa. “Apakah ada pihak lain yang terlibat? Tentu ini pengembangan nanti,” tandasnya. KPK memastikan lima orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Kelima tersangka yang dimaksud yaitu Dewie Yasin Limpo (DYL), Rinelda Bandaso (RB) dan Bambang Wahyu Hadi (BWH) selaku penerima serta dua or-

ang lainnya yaitu Setiadi (SET) dan Iranius (IR) selaku pemberi. Sementara dua orang yang dilepas yaitu Devianto (DEV) selaku ajudan Setiadi dan seorang drivel mobil rental. Selain itu sebenarnya masih ada seorang lagi bernama Harry (HAR). Namun belum jelas status yang bersangkutan apakah ikut ditetapkan sebagai tersangka atau akan dilepaskan. DYL, RB dan BWH disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dua orang pengusaha berinisial IR dan SET yang diduga sebagai pemberi duit suap. Keduanya dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 jo pasal 55 ayat 1 ke-1

Luhut: Pemadaman Tak Akan Selesai Tanpa Turun Hujan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Meluas ... Akibatnya, kabut asap di ibukota Kalimantan Tengah, Palangkaraya, masuk dalam ketagori fase terburuk di sepanjang bencana kabut asap di Indonesia. Selain itu, di Sumatera Selatan mencapai 797 titik api, Kalimantan Selatan (231), Jambi (175), dan Kalimantan Timur (160). Kemudian di Riau ada 39 titik api, Kepulauan Riau (2), Bangka Belitung (39), Lampung (8), Kalimantan Barat (22), Jawa Timur (20), dan Jawa Barat (4) yang jumlah titik apinya di bawah 50. Total titik api di barat Indonesia berjumlah 2.407. Khusus di wilayah timur Indonesia, data satelit Terra Aqua menunjukkan ada 819 titik api yang mayoritas terdapat di Provinsi Papua. “Papua ada sekitar 584 titik api, sedangkan Papua Barat ada 48 titik,” kata Sutopo. Titik api juga menyebar di lokasi lain, seperti Maluku dengan 88 titik api, Maluku Utara 36 titik api, Nusa Tenggara Timur 13 titik, Nusa Tenggara Barat 11 titik, Sulawesi Selatan 23 titik, Sulawesi Barat 9 titik, Sulawesi Tengah 6 titik, dan Sulawesi Utara 1 titik. “Sebaran asap meluas. Kondisi cuaca yang kering menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berpotensi meningkat,” terang Sutopo. Di sisi lain, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kali ini merupakan yang terparah. “Dampak EL Nino adalah yang terparah da-

lam sejarah Indonesia. Sekarang kami diuji bagaimana mengaturnya,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (21/10). Dia menyebut kebakaran lahan gambut tak lepas dari kesalahan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir. “Inilah kesalahan kebijakan yang kita buat, membagikan tanah gambut menjadi perkebunan. Saya tidak ingin mencari kesalahan lalu, tapi jangan terulang lagi,” kata Luhut. Menurutnya, sekitar 4,8 juta hektar lahan gambut yang dijadikan perkebunan selama sepuluh tahun, belakangan menjadi masalah utama bencana kabut asap. Sebab kebakaran di lahan gambut itu sulit dipadamkan. “Saya melihat pemadaman ini tidak akan selesai tanpa turun hujan,” kata Luhut. Selain menunggu datangnya hujan, dalam dua pekan ke depan pemerintah juga menanti 15 pesawat terbang untuk pengeboman air di wilayah titik api. Di sisi lain, Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan tegas pada para pelaku pembakaran hutan. “Kami harus tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Walau dia orang terkaya di Indonesia, kalau dia berbuat salah ya salah,” kata Luhut. Dia menekankan bahwa perusahaan yang tidak mengupayakan pemadaman di lahan yang terbakar akan dicabut izin usahanya. Pada perkembangan lain,

Ramadan Lutfi (9 tahun), meninggal dunia diduga akibat dampak kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru selama dua bulan terakhir. “Anak saya tidak punya riwayat paru. Dia sehat-sehat saja selama ini,” kata Heriwiria, kemarin (21/10). Kalaupun Lutfi sakit, lanjut Heriwiria, selama ini hanya sekadar demam. Dia menceritakan, Lutfi mengeluh sakit panas setelah pulang bermain di luar rumah pada Selasa siang (20/10). “Dia mengeluh badannya panas, saya suruh istirahat di rumah saja,” kata Heriwiria. Tapi menjelang waktu Maghrib, Heriwiria mendapati anaknya muntah-muntah. Lutfi kembali muntah-muntah pada malam hari setelah ibunya pulang dari pasar. “Tak lama setelah ibunya pulang, anak saya muntah lagi. Dia kejang-kejang sampai keluar kotoran,” terang Heriwiria. Lutfi kemudian dilarikan ke ke RS Santa Maria dan langsung ditangani. “Tim medis memberi oksigen dan memompa dada anak saya. Tapi setelah tiga jam, anak saya tak ada perubahan, layar monitor semuanya datar. Akhirnya anak saya meninggal,” kata Heriwiria. Lutfi meninggal dunia pada Rabu (21/10) sekitar pukul 03.00 dini hari WIB, Dia mengatakan, bahwa tim medis di RS Santa Maria menerangkan telah terjadi penipisan oksigen di paruparu Lutfi. Karena itulah, Heriwiria menduga putranya meninggal terkait kabut asap. (ant/dtc/cnn)

Presiden Telah Teken Perpres Satgas Illegal Fishing SAMBUNGAN HALAMAN 1

200 Kapal ... Sebelumya, Susi sudah menenggelamkan 12 kapal yang melanggar wilayah Indonesia dan mengambil ikan secara ilegal di perairan Ibu pertiwi. Bulan ini, pihaknya masih menunggu putusan tetap (inkrah) pengadilan untuk 35 kapal yang ditangkap pada September lalu. “Lebih dari 200

kapal illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) yang masih tahap inkrah. Jika semuanya sudah inkrah, semua akan ditenggelamkan,” ujar Susi di Kantornya, Rabu (21/10). Susi menyampaikan Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 115Tahun 2015

tentang Satuan Tugas pemberantasan illegal fishing. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah serius melindungi kekayaan negara di perairan tanah air. Susi menegaskan, Perpres ini akan menjadi tombak atas niat baik pemerintah dalam melindungi perairan Indonesia dari penjarahan sumber daya maritim yang mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi, sosial, dan ekosistem. (vvn/epe)

Kecepatan Tinggi, Tak Berbahaya SAMBUNGAN HALAMAN 1

Berukuran ... NASA menyatakan, jarak tersebut bakal menjadi lintasan terdekat ke Bumi oleh sebuah objek antariksa sejak 2006 lalu, ketika asteroid NEO 2004 XP14 mendekat 1,1 jarak Bulan. Tapi ada hal yang melegakan, asteroid raksasa tersebut menurut penjelasan NASA, tidak berbahaya alias bukan sebuah ancaman bagi Bumi. Alasannya, kendati memiliki ukuran raksasa, asteroid 2015 TB145, menurut NASA, akan melintas dengan kecepatan 125.500 km per jam alias ngebut terlalu cepat.

Kecepatan 2015 TB145 mencapai 35 km per detik dengan jarak 499 ribu km dari Bumi. Akibatnya, asteroid ini sangat sulit dilihat, karena cahayanya mencapai magnitude 19,9 atau sangat redup dan sulit diamati. Diperkirakan asteroid yang ngebut ini akan melintas dan terlihat di konstelasi Orion. Badan antariksa Amerika Serikat itu juga sudah memperhitungkan, setelah asteroid 2015 TB145 menyelesaikan lintasan ‘Halloween’, objek antariksa selanjutnya yang akan mendekat ke Bumi adalah asteroid NEO

1999 AN10 pada jarak 1,0 Bulan sekitar Agustus 2027 mendatang. Asteroid ini bisa diamati dengan bantuan teleskop dan lokasi terbaik untuk menikmatinya adalah kawasan bagian utara sebab cahaya Bulan bakal terang sebanyak 80 persen di penghujung Oktober. “Asteroid itu memiliki pergerakan ekstrem yang eksentrik dengan orbit inklinasi tinggi. Ini merupakan benda terbesar yang melintas paling dekat dengan bumi, hingga asteroid 1999 AN10 mendekati bumi dengan jarak Bumi ke Bulan pada Agustus 2027,” demikian pernyataan NASA. (cnn/dbs/azt)

KUHP. Johan memaparkan, KPK mengendus duit Rp 1,7 miliar yang diterima merupakan pemberian pertama. “Ini pemberian pertama sebesar 50 persen, mau dibayar selanjutnya,” katanya. Sebenarnya, lanjut Johan, ada komitmen antara pemberi dan penerima suap untuk pemberian duit di kesempatan berikutnya. Duit 177.700 dolar Singapura yang diterima merupakan setengah dari pemberian pertama, jadi untuk pemberian pertama seharusnya sekitar 355.400 dolar Singapura. “Itu sebesar 50 persen. Dari info awal, pemberian ini yang pertama. Rencananya akan ada pemberian lain,” kata Johan. Mengenai nilai proyek yang disebut terkait penyuapan itu, Johan tak merinci secara detail. Dia hanya mengatakan nilai proyek itu sebesar ratusan miliar. Jangan Tergiur Pemberian Sementara itu Ketua DPR, Setya Novanto meminta agar seluruh anggota DPR tidak mudah tergiur suatu pemberian pihak lain. Dengan begitu, marwah DPR sebagai lembaga negara bisa tetap terjaga. “Dalam pembahasan APBN kita minta kepada anggota yang berkaitan dengan Banggar

(badan anggaran), komisi-komisi, harus lebih berhati-hati jangan sampai mudah tergiur dengan adanya permintaan dari pihak siapapun dan harus dihindari supaya tidak terjadi lagi yang menyesatkan anggota ini,” kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal tersebut disampaikan Novanto menanggapi adanya tiga anggota DPR periode 20142019 yang terjerat kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Selain Dewie Yasin Limpo, sebelumnya KPK menjerat Anggota Fraksi PDI-P Adriansyah dan Anggota Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella. Novanto mengakui, rentetan kejadian itu pasti memengaruhi citra DPR secara kelembagaan. Namun, Novanto menegaskan korupsi tersebut adalah perbuatan individu dan berharap tidak kembali dilakukan oleh anggota lainnya. Novanto pun memastikan DPR tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. “Dengan kejadian-kejadian ini, tentu kita serahkan kebijaksanaan kepada KPK untuk mengusut lebih jauh dan kita dukung supremasi hukum dilaksanakan,” ucap politisi Partai Golkar itu. Dia ingin semua pihak memandang kasus ini dengan

mengedepankan asas praduga tak bersalah. Novanto mengingatkan agar anggotanya berhatihati berurusan dengan gelagatgelagat yang mengarah pada tindak korupsi. “Tadi kita sudah rapat, anggota supaya lebih berhati-hati kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang berbau korupsi,” katanya. Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum pasca operasi tangkap tangan terhadap saudarinya, Dewie Yasin Limpo. Menurutnya, Dewie harus bertanggung jawab apabila memang bersalah. “Jawaban kami sebagai keluarga, kami patuh terhadap hukum, kita patuh. Kalau memang bersalah, harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Syahrul di Istana Kepresidenan. Dia menjelaskan keluarga hingga kini belum bisa berkomunikasi dengan Dewie. Mereka juga masih menantikan kepastian kasus yang menimpa anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hanura itu. Pasalnya, menurut dia, Dewie ditangkap di bandara dan tidak ada bukti uang Rp 1,7 miliar seperti yang disebut dalam pember-

itaan. “Dewie saat itu di airport, sementara yang berembuk di Kelapa Gading, jadi uangnya enggak ada di Dewie. Kami juga enggak ngerti itu bagaimana, keluarga menyerahkannya kepada hukum,” ucap Syahrul. Sedangkan Ketua Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon menyatakan, bila Dewie Yasin Limpo terbukti melakukan korupsi, Hanura tak segan mencopotnya dari DPR. “Kalau dia tidak mengundurkan diri, ya otomatis dikeluarkan dari partai. Seharusnya (dikeluarkan) langsung dalam 2 x 24 jam kalau memang dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” katanya. Menurut Nurdin, kebijakan tersebut bukan hanya komitmen dari Fraksi Hanura, tapi juga anggota DPR, bila terjadi pelanggaran sumpah jabatan. Bila sudah ditetapkan sebagai tersangka, seluruh jabatan yang melekat dalam diri anggota DPR tersebut harus dicopot. “Jadi, itulah komitmen dari partai karena itu sudah melanggar sumpah dan pakta integritas yang sudah disetujui para anggota DPR yang masuk dan menjabat untuk berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.(dns/kms/tmo)

Mengubah Paradigma Jawa Sentris SAMBUNGAN HALAMAN 1

Hari ... Jokowi meminta, agar tim ekonomi pemerintah untuk selalu mempersiapkan paket ini setiap pekan. “Kita sudah kedahuluan Vietnam. Pertumbuhan kalah dengan India. Vietnam cepat sekali. Kalau kita tidak mau merubah, nanti tertinggal betul,” jelas Jokowi. Oleh karena itu, menurut dia, jika Indonesia tidak mau melakukan reformasi maka bisa ditinggalkan investor. “IHSG juga mulai reborn, kemudian pembangunan sekarang bukan Jawa sentris tapi kita mau keluarkan Indonesia sentris terutama Indonesia Timur,” katanya. Pada kesempatan itu, Presiden juga membahas soal rencana pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Tanah Air. Presiden menegaskan, ketika banyak yang mengkhawatirkan keadaan ekonomi Indonesia bahkan banyak yang menganggap Indonesia mengalami krisis ekonomi, namun ia justru yakin perekonomian Indonesia semakin membaik. “Di kuartal ketiga ini, saya tadi pagi ketemu Gubernur BI angkanya (pertumbuhan ekonomi) 4,85. Sudah

stop dan merangkak naik,” katanya. Jokowi juga membeberkan posisi perekonomian Indonesia saat ini dibandingkan pada 1998. “Pertumbuhan ekonomi 1999 minus 13 persen, sekarang masih 4,7 persen. Kuartal ketiga sudah 4,85 persen, sudah jauh sekali dan inflasi saat itu 82 persen,” katanya. Bahkan Bank Indonesia (BI) memperkirakan hingga akhir tahun, inflasi Indonesia tidak akan melebihi angka 4 persen bahkan ketika tahun lalu mencapai 8,5 persen. “Ini bisa karena harga dikendalikan, di daerah ada TPID, ada inflasi langsung intervensi. Maka kita minta saran setiap daerah intervensi untuk barang-barang yang mengalami kenaikan,” katanya. Selain itu, nilai tukar rupiah pada 1998 mencapai Rp 16.600 tetapi saat ini berkisar Rp 13.600Rp 13.700. Kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) di bank, tambah Jokowi saat ini masih berkisar 2,6-2,8 persen tetapi ketika 1998 mencapai 3032 persen. “Kredit macet masih sangat normal, naik sedikit tapi

ratio-ratio seperti ini yang harus kita tahu dan ikuti bersamasama. Jangan-jangan pidato sosial media ditanggapi dan bapak ibu pidato sebut ini krisis. Krisis bagaimana? Masa 4,67 persen itu krisis. Sekarang ini harus optimis, harus yakin,” katanya. Ia mencontohkan fluktuasi nilai tukar rupiah pernah mencapai angka Rp 14.700 per dolar AS tapi dengan dengan paket kebijakan yang diluncurkan secara bertahap hal itu bisa diminimalisir. “Saya ingin daerah juga mengikuti. Jangan sampai nanti di daerah dipingpong bisa dibuat Pergub, Perbup, Perwali dan sebagainya. Potong ya potong,” katanya. Namun Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi, Wijayanto Samirin menegaskan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum final sebelum diresmikan menjadi peraturan tertulis. “Mayoritas paket kebijakan ekonomi yang diumumkan belum final, masih ada ruang untuk memberi masukan sebelum itu diresmikan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri,” katanya dalam seminar publik “Satu Tahun Pemerintahan Presiden

Joko Widodo” kemarin. Wijayanto menjelaskan pemerintah ingin bertindak cepat dalam mengeluarkan paket kebijakan guna memperbaiki kondisi perekonomian. “Kenapa belum final, karena kita butuh waktu yang cepat untuk merespon para pelaku ekonomi, kalau menunggu final akan terlalu lambat,” kata dia. Wijayanto juga mengungkapkan bahwa berbagai paket kebijakan ekonomi tersebut dibuat salah satunya berdasarkan berbagai masukan dari para pakar, ahli, dan praktisi. “Prosesnya ‘bottom up’, sebelum dikeluarkan banyak diskusi dari pakar, ahli, pengamat, praktisi. Kemudian masukan tersebut dipilah, dibuat ‘cluster’ mana yang paling mendesak untuk dibuat kebijakan,” paparnya. Menurut dia, pemerintahan saat ini mau mendengar masukan-masukan dan berbagai hasil riset dalam menentukan kebijakan. “Pemerintah yang sekarang cukup lain, menurut saya pemerintah mau mendengar. Pak JK (Jusuf Kalla) mau mendengar, mau membaca riset walaupun hanya melalui staf khususnya,” kata dia. (at/vvn/ dbs/epe)

Idrus Marham Komunikasi Intens dengan Zainuddin Amali SAMBUNGAN HALAMAN 1

Golkar ... “Secara internal baru akan dibahas besok (hari ini 22/10),” kata Sekjen Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali, di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (21/10). Seperti diberitakan, dalam putusan kasasi, MA mengabulkan gugatan yang diajukan kubu kubu Aburizal Bakrie. Keputusan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan No.490K/TUN/ 2015; membatalkan SK Menkum HAM No. M.HH-01.AH.11.01/ 2015tentangPengesahanPerubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono yang menggelar Munas di Ancol, Jakarta. Meski demikian, Zainuddin menekankan bahwa pihaknya masih berpegangan pada SK dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol yang memenangkan Agung Laksono. “SK-nya ke kita, apa sikap pemerintah, sikap Menkum HAM,” katanya. Karena itu, lanjut Zainuddin, setelah keluar putusan hukum MA pihaknya menunggu sikap Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam sengketa Partai Golkar yang perkaranya sampai ke MA, dia menjelaskan bahwa pihak Golkar kubu Agung Laksono bukan sebagai tergugat utama. “ Kita tergugat intervensi, tergugat utamanya adalah Menkum HAM, kita menunggu sikap Menkum HAM. Tidak mungkin kita yang PK, kita yang di depan. Dari awal kan mengikuti Menkum HAM, SK-nya dari mereka, apakah SK-nya akan diubah, ya tergantung pemerintah,’’ terang Zainuddin. Tapi di sisi lain, dia berharap pimpinan kedua kubu Partai Golkar, yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono segera duduk bersama untuk tindak lanjut partai berlogo pohon beringin itu. “Kalau sudah menyatu, saya berharap kedua pimpinan kita segera duduk membicarakan ke depan tentang partai ini,” lanjutnya. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham mengakui bahwa pihaknya akan merangkul kubu Agung Laksono. Dia juga menyatakan telah menjalin komunikasi informal dengan kubu hasil Munas Ancol, khususnya dengan Zainuddin Amali. “Kita sudah ajak, selama ini saya in-

tensif bicara dengan Zainuddin Amali,” kata Idrus. Dalam pembicaraan tersebut, Idrus mendapat respon positif dari Sekjen hasil Munas Ancol tersebut. Idrus menjelaskan Amali juga memiliki niat untuk mengakhiri gesekan dan juga menghormati putusan hukum. “Sikap seperti itulah yang patut kita hargai. Karena tunjukkan kedewasaan dan niat baik membesarkan Golkar,” ujar Idrus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10). Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) juga menekankan bahwa pihaknya siap melakukan rekonsiliasi sesuai kesepakatan Tim 10 pada Desember 2014 lalu. “Kita akan lakukan rekonsiliasi sesuai kesepakatan tim 10,” kata Ical. Karena itu, Ical berharap kubu Agung Laksono tidak mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA itu. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kita perlu lakukan pembicaraan kesana, bahwa tentu satu pendapat pihak yang menang mengajak yang kalah,” kata Ical. Menurutnya, ada tiga butir kesepakatan Tim 10. Pertama, menghargai sepenuhnya keputusan hukum dan tunduk atas hasilnya. Kedua, siapapun pihak yang menang, dapat mengajak dan

merangkul yang kalah, demikian pula sebaliknya. Ketiga, apapun hasil keputusan hukum, bersepakat untuk menghormatinya dan tidak akan membentuk partai baru. Meski bersedia rekonsiliasi, Ical belum memastikan untuk memberikanposisikepadaGolkar hasil Munas Ancol. Selain memberikan keputusan pada sengketa Partai Golkar, MA juga membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM soal Kepengurusan PPP dengan alasan tidak sesuai aturan berlaku. Dalam putusan No.504K/TUN/2015, MA membatalkan SK Menkum HAM No M.HH-07.AH.11.01/2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia DPP PPP kubu Romahurmuziy yang menggelar Muktamar di Surabaya. Dengan hal itu, berarti MA mengabulkan gugatan ketua umum PPP Djan Faridz yang menggantikan ketua umum periode sebelumnya, Suryadharma Ali. Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy mengatakan hingga saat ini pihaknya belum merespon putusan tersebut. “Langkah hukum dan politik berikutnya diputuskan pasca diterimanya salinan putusan kasasi dari MA,” katanya. (ant/vvn/cnn)


08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Hanura Merapat ke Risma-Whisnu, Deklarasi Dukungan Usai Musda Siap Gerakkan Massa hingga Tingkat RT/RW

BM/ANTARA

DUKUNG PETAHANA: (Dari kiri) Waketum DPP Partai Hanura, Chairuddin Ismail, Wagub Jatim Saifullah Yusuf dan Ketua DPD Hanura Jatim, HM Soedjatmiko saat pembukaan Musda II DPD Partai Hanura Jatim di Surabaya.

SURABAYA (BM) - DPC Partai Hanura Surabaya bakal mendukung pasangan calon (paslon) Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dalam Pilkada Surabaya. Deklarasi dukungan dilakukan usai Musyawarah Daerah (Musda) Partai Hanura Jatim yang digelar sejak 20-21 Oktober. “Selain itu juga menyesuaikan jadwalnya pasangan calon,” kata Ketua DPC Hanura Surabaya,

tersebut bisa digelar. Tapi tetap menyesuaikan dengan jadwalnya mereka,” katanya. Dia mengatakan deklarasi dukungan tersebut sudah menjadi keputusan partai. “Kami sekarang tinggal menindaklanjuti saja,” katanya. Untuk itu, lanjutnya, setelah deklarasi digelar pihaknya akan menggerakkan potensi massa yang ada di masing-masing wilayah dari tingkat kecamatan sampai kelurahan bahkan ting-

Ony Philipus di sela Musda II Hanura Jatim di Hotel Pullman, Rabu (21/10). Menurut Ony, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya, Whisnu Sakti Buana guna membicarakan rencana deklarasi itu. “Pada prinsipnya PakWhisnu menyerahkan kapan deklarasi

kat RT/RW. “Ini sudah tidak mendukung lagi, tapi harus memenangkan,” ujarnya. Ony juga menekankan agar tiga anggota DPRD Surabaya dari Hanura bisa berpartisipasi aktif memenangkan pasangan Risma-Whisnu yang diusung PDIP. “Mereka yang mempunyai suara dalam pemilihan legislatif, jadi kami berharap mereka bisa mendulang suara di Pilkada mendatang,” katanya. Sementara Anggota DPRD

Surabaya dari Hanura, Edy Rachmat mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya untuk pemenangan RismaWhisnu. “Bahkan kami akan mendirikan empat posko pemenangan secara pribadi,” katanya. Keempat posko yang akan didirikan berada di kawasan Putat Gede, Wonokromo, Simo Kewagean dan Bratang. “Saya berharap posko-posko tersebut bisa dimaksimalkan untuk pemenangan Risma-Whisnu,”ujarnya. (sdp/rdl)

Mutlak TMS, Kecuali Ada SE KPU RI

Calon Tak Serahkan SK Pemberhentian Lewati Batas

Bukan Hal Prinsip Namun men-TMS calon terkait SK pemberhentian yang belum diserahkan hingga batas waktu menuai protes dari kala-

ngan pengamat politik. Hal itu dinilai tidak memenuhi asas keadilan dan hak-hak politik dari calon yang maju di Pilkada. Agus Mahfud Fauzi, pengamat politik dari Bangun Indonesia mengatakan, SK pemberhentian bukanlah hal yang prinsip karena yang mengeluarkan bukan kewenangan calon tetapi instansi lain di luar lembaga penyelenggara Pemilu. “Harusnya penyelenggara Pemilu menghormati proses tertib administrasi di lembaga

Harusnya penyelenggara Pemilu menghormati proses tertib administrasi di lembaga lain. Prinsipnya, para calon itu sudah memproses dan bukan main-main. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya tanda terima atau surat yang disertai dengan meterai.”

lain. Prinsipnya, para calon itu sudah memproses dan bukan main-main. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya tanda terima atau surat yang disertai dengan meterai,” katanya saat dikonfirmasi. Menurut mantan komisioner KPU Jatim itu, KPU kabupaten/ kota tidak bisa mendiskualifikasi calon hanya karena belum menyerahkan SK pemberhentian dari anggota PNS, DPRD maupun BUMD karena kewenangan KPU bersifat adminstratif.

- AGUS MAHFUD FAUZI -

PKPU NO 12/2015 PASAL 68

Kartika Hidayati · Calon Wakil Bupati Lamongan · Anggota DPRD Jatim

· Calon yang ditetapkan KPU memenuhi persyaratan administrasi harus menyerahkan SK pemberhentian bagi mereka yang masih berstatus sebagai anggota PNS, TNI/Polri, DPRD dan BUMN/BUMD. · Paling lambat 60 hari setelah ditetapkan (Batas penyerahan surat pengunduran diri 22 Oktober pukul 23.59 WIB)

“Kalau didiskualifikasi, calon bisa mengajukan gugatan baik ke PTUN karena dirugikan oleh lembaga negara, atau ke PN karena dirugikan secara materi, bahkan bisa ke DKPP karena penyelenggara Pemilu menghalangi hak politik seseorang,” tegasnya. Diakui Agus, penundaan penyerahan SK pemberhentian bisa bersifat politis, baik dari calon bersangkutan karena berharap tetap mendapatkan gaji dari asal instansinya untuk cost politik. “Atau justru dari lembaga (instansi) terkait dengan tujuan sengaja ingin menghambat calon tersebut supaya gagal maju di Pilkada serentak,” bebernya. Senada, pengamat politik dari Unair Surabaya, Fahrul Muzakki menilai ketidakmampuan calon menyerahkan SK pemberhentian lantaran sistem yang

Sugiri Sancoko · Calon Bupati Ponorogo · Anggota DPRD Jatim

KONSEKUENSI TAK SERAHKAN SK

Khusnul Khuluk · Calon Bupati Gresik · Pegawai Negeri Sipil (PNS)

· KPU kabupaten/kota melaporkan ke KPU provinsi diteruskan ke KPU RI. · Bisa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon kepala daerah. · Kecuali jika KPU RI mengeluarkan SE (Surat Edaran) yang membolehkan tidak harus ada SK pemberhentian dari instansi terkait, tapi cukup bukti surat pengajuan pengunduran diri ke instansi yang bersangkutan.

Agus Mahfud Fauzi

Pengamat Politik

BELUM SERAHKAN SK PEMBERHENTIAN

Misranto · Calon Bupati Ponorogo · Pegawai Negeri Sipil (PNS)

BM/MADJI

BUMD milik Pemprov Jatim, berbeda dengan calon lainnya. “Kalau Pak Rasiyo kan penetapannya berbeda dengan calon kepala daerah lainnya. Masih ada waktu sebulan,” jelas Anam.

FOTO-FOTO: BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Sehari jelang batas penyerahan SK pemberhentian dari anggota DPRD maupun PNS, dari tujuh calon kepala daerah kini tinggal empat yang belum menyerahkan. “Ya tinggal empat orang yang belum menyerahkan,” terang Komisioner KPU JawaTimur, Choirul Anam, Rabu (21/10). Keempatnya yakni calonWakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati (belum menyerahkan SK pengunduran diri dari anggota DPRD Jatim); calon Bupati Gresik Khusnul Khuluk (PNS); calon Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (anggota DPRD Jatim); serta calon Bupati Ponorogo, Misranto (PNS). Sesuai Peraturan KPU No 12/2015 Pasal 68, kata Anam, calon yang sudah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi oleh KPU diharuskan menyerahkan SK pemberhentian bagi mereka yang masih berstatus sebagai anggota PNS, TNI/Polri, DPRD dan BUMN/ BUMD. “Paling lambat 60 hari setelah ditetapkan. Batas penyerahan surat pengunduran diri kita tunggu sampai besok (hari ini, red) 22 Oktober maksimal pukul 23.59 WIB,” terang mantan Komisioner KPU Kota Surabaya tersebut. Jika sampai besok sesuai batas waktu yang sudah ditentukan belum menyerahkan SK pengunduran diri, maka KPU kabupaten/kota akan melaporkan ke KPU Jawa Timur dan diteruskan ke KPU RI. “Yang bersangkutan bisa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon kepala daerah,” katanya. “Nanti teman-teman di KPU kabupaten akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu. Yang jelas sebelum memutuskan TMS, kami akan berkoordinasi dengan KPU RI,” jelasnya. Untuk calon Walikota Surabaya, Rasiyo yang masih belum menyerahkan SK pengunduran diri dari jabatannya di salah satu

mengatur Pilkada serentak waktunya singkat sehingga terbentur dengan prosedur ideal di instansi lain. “Untuk memenuhi syarat ideal, calon harus mundur permanen dari instansi pemerintahan itu sulit terpenuhi, sehingga KPU perlu membuat diskresi. Kalau KPU ngotot mendiskualifikasi itu kurang bijaksana dan berlebihan,” tegas Fahrul. Dia menyarankan agar KPU memastikan calon yang belum menyerahkan SK pemberhentian tetapdiloloskan.“Asalmerekatidak bisa kembali ke status semula baik menjadi PNS, DPRD, TNI/Polri maupun BUMN/BUMD karena itu bagian dari konsekuensi mereka maju di Pilkada. Saya kira ini lebih fair,” bebernya. Dosen FISIP Unair Surabaya itu juga menenggarai ada unsur kesengajaan dari calon yang

maju di Pilkada untuk tidak segera menyerahkan SK pemberhentian hingga batas akhir jadwal yang sudah ditentukan KPU. Alasannya, itu bagian dari strategi cost politik untuk men-support biaya politik Pilkada. “Acuan formal, selagi calon belummenerimaSKpemberhentian dari instansinya maka dia masih berhak menerima gaji. Ini adalah celah dari UU Pilkada, seperti kasus calon tunggal sehingga diperlukan diskresi untuk penyempurnaan aturan Pilkada,” tandas mantan aktivis PMII itu. Namun Anam bergeming dengan kritik pengamat. Dia menegaskan KPU akan tetap tegak lurus pada aturan UU dan PKPU. Artinya, jika calon tidak bisa menyerahkan SK pemberhentian maka akan dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi. “Kecuali jika KPU RI mengeluarkan SE (Surat Edaran) yang membolehkan tidak harus ada SK pemberhentian dari instansi terkait, tapi cukup bukti surat pengajuan pengunduran diri ke instansi yang bersangkutan,” tegas Anam. Dihubungi terpisah, Kartika Hidayati yang masih berstatus anggota DPRD Jatim mengakui bahwa kemarin dirinya dikabari pimpinan DPRD Jatim bahwa SK dari Mendagri yang ditandatangani Dirjen Otoda Kemendagri tentang pemberhentian dari anggota DPRD Jatim sudah turun. (dns/rdl)

Debat Publik, KPU Jamin Netralitas Panelis SURABAYA (BM) - KPU Surabaya bakal mengagendakan debat publik untuk dua pasangan calon (paslon), Rasiyo-Lucy Kurniasari dan Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana, sebanyak tiga kali. Debat publik pertama dimulai 30 Oktober mendatang, kedua pada 6 November dan terakhir 27 November. Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Miftakhul Gufron menyatakan, debat publik rencananya disiarkan oleh salah satu televisi swasta. Tapi, apakah

metodenya siaran langsung atau siaran tunda, pihaknya masih membahasnya. Gufron menyatakan, saat ini tengah disusun materi debat publik. KPU menjalin kerjasama dengan tim perumus yang terdiri atas akademisi, pengamat, hingga tim pemenangan calon. “Ini juga untuk menentukan moderator debat publik sampai panelis yang dipilih,” katanya, Rabu (21/10). Dia menegaskan, netralitas panelis terhadap dua paslon yang mengikuti debat publik bisa dijamin. Tim perumus akan me-

lihat profil-profil calon panelis secara ketat. Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono mengeluhkan petunjuk teknis (juknis) skema debat yang dibuat KPU Surabaya. Debat pemilihan calon walikota dan wakil walikota tahun ini berbeda denganpemilihanlimatahunlalu. “Skema debat kali ini tidak ada keriuhan, alat peraga dilarang, kemudian yel-yel dilarang,” ungkap alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini. (sdp/rdl)

BM / MADJI

PEKIK MERDEKA RISMA Dengan warnai pekik “Merdeka!” calon Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) berpidato penuh semangat di atas mimbar dalam acara sosialisasi pemenangan Risma-Whisnu serta pembekalan saksi untuk Pilkada Surabaya di Gedung Widya Dharma, Surabaya, Rabu (21/10).

Tembus 40 Persen, Pemilih ’Galau’ Jadi Pendulang Suara di Pilkada Mojokerto

Ramu Ulang Strategi Paslon, Bisa Gunakan Door to Door Marketing

PRAYOGI – MOJOKERTO PENELITI Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata menuturkan, dengan elektabilitas (tingat keterpilihan) berimbangmakakeduapaslonmesti memaksimalkan sisa waktu yang ada dengan memanfaatkan program yang efektif dan masif. “Angka undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan masih besar. Masih ada di kisaran angka 40 persenan. Ini cukup mengkhawatirkan. Padahal, coblosan tinggal beberapa pekanlagi,”ujarDiandiKabupaten Mojokerto, Rabu (21/10). Sebenarnya Pilkada Kabupa-

ten Mojokerto diikuti tiga pasangan calon (paslon), satu lagi yakni pasangan Misnan-Rahma Sofiana. Lantaran paslon ini berangkat dari jalur perseorangan membuat tak begitu diperhitungkan. Lanjut alumnus University Sains Malaysia (USM) itu, tingginya angka pemilih ragu-ragu alias ‘galau’ itu di luar kelaziman dari Pilkada yang lain. Biasanya, jika tinggal beberapa pekan saja jelang coblosan, angka undecided voters berkurang dan telah mencair kepada paslon yang akan betarung merebutkan kursi

kepala daerah. Karena itu, saran Dian, kedua paslon harus meramu ulang dan memilih strategi yang cocok untuk merayu dan menarik para pemilih agar mau menggunakan hak politiknya untuk mereka. Bisa saja, kedua pasangan ter-

sebut menggunakan teknik kampanye door to door marketing. Trik ini lazim digunakan paslon untuk merebut kantung suara. Keuntungan lain dari teknik tersebut, sambung Dian, dapat pula merangsang agar angka partisipasi publik dalam menggu-

BM/PRAYOGI

Dua paslon, Choirun Nisa–Arifudinsjah dan Mustofa Kamal Pasa–Pungkusiadi, memiliki peluang yang sama untuk memenangi Pilkada Kabupaten Mojokerto. Tingkat elektabilitas berimbang jadi acuan: sama-sama di kisaran 50 persen.

HASIL SURVEI: Peneliti senior FFH, Dian Permata (kanan) saat memaparkan hasil survei Pilkada Mojokerto, Rabu (21/10).

nakan hak suaranya dapat tinggi, sehingga menaikkan mutu dan kualitas demokrasi. Jangan sampai angka golput justru mengalahkan perolehan suara dari paslon yang menang. “Program seperti ini banyak untungnya. Tapi harus dijalankan oleh lembaga kredibel,” terangnya. Dian memberikan contoh, dari hasil sigi di Kabupaten Mojokerto, ada 81,8 persen responden yang tahu bakal diadakan Pilkada. Namun hanya 28,8 persen saja yang tahu persis tepatnya pelaksanaan Pilkada. “Tingkat partisipasi itu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan publik tentang pelaksanaan Pilkada. Jadi harus ada rangsangan dan stimulannya,” paparnya. Para kandidat, lanjutnya, juga harus memperhatikan bentuk kampanye yang tidak disukai publik.Darihasilsigidiketahui,47,5

persenpubliktidaksukadansangat tidak suka dengan pertunjukan musikditempatterbuka.Lalu36,3 persen tidak suka dan sangat tidak suka dengan rapat umum di lapangan terbuka. Kemudian 57,1 persenpubliktidaksukadansangat tidak suka dengan pawai kendaraan di jalan umum. Untuk alat peraga kampanye yang disukai adalah kaos 41,5 persen, baliho 15 persen, spanduk 13 persen, dan kalender 10.3 persen. Preferensi pemilih untuk menjatuhkan lantaran dipengaruhi faktor tokoh menurut hasil survei yakni 21,8 persen tokoh agama/ulama/agamawan, 13 persen pimpinan lingkungan, 8,5 persen tokoh pemerintahan lokal, 7,8 persen tokoh politik/politisi, 2,8 persen tokoh terpelajar/guru/dosen, 2,8 persen tokoh pemuda, 1,5 persen tokoh bisnis, dan 42 persen tidak

tahu atau tidak menjawab. Sedangkan untuk tingkat lembaga yakni 18,3 persen organisasi keagamaan, 13,5 organisasi kemasyarakatan/ormas, 9,5 persen partai politik, 3,3 persen lembaga swadaya masyarakat, 2,5 persen organisasi profesi, 1,3 persen organisasi kepemudaan, 1,3 persen aparatur desa, 0,3 persen mahasiswa, dan 50,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Survei dilaksanakan 14 September hingga 14 Oktober 2015 di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Jumlah sampel 400 orang. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 4,9 persen. Pengambilan data melalui teknik wawancara dengan bantuan kuesioner. Responden yakni mereka yang sudah memiliki hak pilih dan bukan TNI/Polri aktif. (*)


09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Rekomendasi BLH untuk Tambang Pasir di Lumajang SURABAYA (BM) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jatim mengeluarkan rekomendasi untuk memulihkan lingkungan di bekas tambang pasir besi di sepanjang pantai Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Hal ini karena lokasi tersebut dipastikan rusak akibat aktivitas tambang pasir ilegal. Pemerintah akan memperbaiki ekosistem pantai dengan menanam

tumbuhan mangrove di lokasi tersebut. “Mangrove paling bagus untuk memperbaiki ekosistem pantai yang sudah rusak. Perum Perhutani mengaku sudah siap membantu berapapun tanaman mangrove yang dibutuhkan untuk ditanam di sana,” kata Kepala BLH Provinsi Jatim, Bambang Sadono, Rabu (21/10). Dia menegaskan, jika lingkungan sudah rusak, maka satusatunya langkah yang diambil

harus diubah peruntukkan tata ruangnya. Mungkin bisa diubah dari area tambang ke area pariwisata. “Kemudian, harus dilakukan konservasi (pemulihan lingkungan) dengan penanaman mangrove. Perhutani siapkan bibitnya, BLH nanti yang mengkoordinasi penanamannya. Penanaman dilakukan di sepanjang Selok Awar-awar, sepanjang pantai 3 km dan Selok Anyar sepanjang 2 km,” jelasnya.

Tim BLH Jatim bersama BLH Kabupaten Lumajang mengaku telah turun ke lokasi bekas tambang itu, dalam rangka pemulihan lingkungan atau konservasi. BLH kabupaten/kota berkepentingan hal itu karena ikut serta mengeluarkan izin lingkungan. “Ini juga dipantau Tim Pengendali Pembangunan Region Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Kami telah menggelar rapat inventarisasi kerusakan lingkungan akibat tambang. Ada beberapa

daerah di Jatim, yakni Lumajang, Bojonegoro, Mojokerto, Pasuruan, Trenggalek adalah kegiatan pertambangan pasir yang sudah merusak lingkungan,” imbuhnya. Dia mencontohkan kasus di Bojonegoro, telah terjadi penurunan 2-3 meter daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo akibat penambangan pasir legal maupun ilegal. “BLH Jatim sudah mendatangi Kepala Balai Besar Bengawan Solo untuk koordinasi kerusakan lingkungan. Tetapi,

mereka mengaku sudah mengingatkan beberapa bupati terkait, hanya saja tetap tidak mengindahkan, dan pemkab terus menerbitkan izin prinsip,” tuturnya. Pihaknya juga mengaku sudah mengumpulkan 38 kabupaten dan kota di Jatim untuk menginventarisasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Hasilnya, selain di Lumajang, kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga terjadi di beberapa daerah. (btm/rdl)

ISTIMEWA

Area Tambang Rusak, Bisa Diubah Jadi Area Pariwisata

Bambang Sadono

Peringati HSN, Dewan Siapkan Alokasi Anggaran Mulai Tahun Depan, Berharap Diikuti Pemkab/Pemkot SURABAYA (BM) – Kamis (22/10) hari ini puncak deklarasi Hari Santri Nasional (HSN) akan berpusat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapresiasi keputusan presiden menetapkan 22 Oktober sebagai HSN, DPRD Jatim akan menyiapkan anggaran untuk peringatan tahun depan. “Pasti akan disiapkan untuk tahun depan, akan disiapkan anggaran di APBD Jatim,” kata Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, Rabu (21/10). Halim yang juga ketua DPW PKB Jatim itu berharap bukan hanya Provinsi Jatim, tetapi pemerintah kabupaten/kota di Jatim juga sepatutnya menyiap-

kan anggaran dalam rangka peringatan HSN tahun depan karena sudah ditetapkan resmi oleh pemerintah. Dia menyebut, lebih khusus Jatim karena sesuai dengan historis munculnya HSN berdasarkan peristiwa Resolusi Jihad yang dilakukan kaum pesantren dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI. “Itulah alasannya pada 22 Oktober merupakan tonggak perjuangan santri,” tegas cucu KH Bisri Syansuri tersebut. Peristiwa Resolusi Jihad merupakan pemicu pecahnya pertempuran 10 November 1945. Masyarakat dari kalangan santri berangkat ke Surabaya untuk mempertahakan kemerdekaan yang digerakkan oleh

Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari di Ponpes Tebuireng. Keluarnya Resolusi Jihad karena keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia. “HSN ini sarat dengan nilai historis Resolusi Jihad. Kami sangat mendukung pemerintah untuk menetapkan pada 22 Oktober sebagai HSN,” ujar politikus asal Jombang itu. Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan, KH Hasani Zubair tidak mempersoalkan penolakan Muhammadiyah atas penetapan 22 Oktober sebagai HSN. “Jangankan soal hari santri, soal rukyah pun berbeda, tidak ada masalah,” katanya. KH Hasani yakin penolakan Muhammadiyah tersebut atas

HSN,” ungkap kiai keturunan ulama kharismatik Bangkalan, KH Mohammad Kholil itu.

Pasti akan disiapkan untuk tahun depan, akan disiapkan anggaran di APBD Jatim.” - ABDUL HALIM ISKANDAR Ketua DPRD Jatim

kajian yang mendalam. Namun, menurutnya, 22 Oktober sangat tepat dijadikan HSN karena pada tanggal itu kalangan santri yang disepuhi KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan resolusi jihad. “Andai KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhamadiyah) hidup saat ini, beliau akan setuju,” tegasnya. Agar penolakan tidak menciptakan ketegangan antara warga NU dan Muhammadiyah di

BM/MADJI

Halim Iskandar daerah, Kiai Hasani meminta warga NU tidak reaktif atas penolakan tersebut. Karena berbeda pandangan adalah hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. “Pemerintah juga tidak asal memilih tanggal itu sebagai

Cuaca Panas Pengaruhi Produksi Susu Sapi Peternak Sulit Temukan Pakan Hijau SURABAYA (BM) - Musim kemarau panjang tidak hanya berpengaruh pada pada sektor pertanian saja. Sejumlah sektor

lainnya di Jatim juga terpengaruh. Sektor agribisnis, seperti produksi susu sapi ikut terdampak. Hal ini disebabkan berku-

rangnya pasokan pakan hijau yang dikonsumsi sapi perah. Kondisi ini membuat produksi susu sapi terus berkurang. Penurunan jumlah produksi susu hampir terjadi seluruh sentra

peternakan sapi perah. “Para peternak kesulitan mendapatkan pakan hijauan karena banyak yang mengering akibat panas yang terik,” kataWakil Ketua Gabungan Koperasi Susu Indone-

BM/ANTARA

RAZIA MASA BERLAKU PASPOR WNA Petugas Kantor Imigrasi Klas II Blitar memeriksa masa berlaku paspor warga Malaysia di salah satu pondok pesantren di Blitar, Rabu (21/10). Pemeriksaan paspor warga negara asing (WNA) tersebut dilakukan serentak oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran keimigrasian oleh WNA yang berada di Indonesia.

sia (GKSI) Jatim, Sulistyanto. Sulitnya mencari pakan hijauan, berdampak pada melonjaknya harga makanan ternak tersebut. Dari harga hanya Rp 400 per kg, saat ini sudah meningkat hingga 100 persen menjadi Rp 600-800 per kg. “Sangat mepet. Kalau tenaga kerjanya semua dihitung, mungkin petani sudah merugi,” ujarnya. Dari catatan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jatim, produksi susu menurun sekitar 7 persen. Menurut Sulistyanto, penurunan produksi itu terjadi sejak bulan Oktober. Pada September, penurunan produksi justru belum tampak. “Produksi susu di Jatim sejak awal Oktober tinggal sekitar 840 ton per hari, sedangkan normalnya 900 ton per hari,” katanya, Rabu (21/10). Selain faktor pakan hijauan, ketersediaan air bersih juga menjadi masalah lain. Di beberapa sentra peternakan sapi perah di Jatim, seperti di Grati Kabupaten Pasuruan, peternak bahkan kekurangan air yang sebenarnya sangat vital untuk memenuhi kebutuhan minum ternak. “Dalam situasi seperti itu pemerintahbisasegeraturuntangan dengan membantu pakan ternak melalui pemberian insentif bagi peternak untuk terus menekuni usahanya,” terangnya. (zal/rdl)

Lebih Tepat 1 Muharam Sebenarnya tak hanya Muhammadiyah yang kurang pas. Inisiator HSN, KH Thoriq Bin Ziyad menganggap, semangat hari santri tak tepat jika ditetapkan pemerintah pada 22 Oktober. Menurutnya, pada 22 Oktober adalah lebih mengacu pada semangat Resolusi Jihad. Dari sinilah kemudian mengantarkan para santri turut memegang senjata melawan penjajah hingga meletuslah perang kemerdekaan pada 10 Nopember 1945 di Surabaya. “Mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak menetapkan 22 Oktober sebagai HSN. 22 Oktober itu manunggal dengan semangat hari Pahlawan 10 November,” tegas GusThoriq, sapaan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Babussalam di Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang itu.

Menurutnya, 22 Oktober sudah berkaitan dengan semangat Hari Pahlawan 10 Nopember. Sehingga, merayakan dan memperingati 22 Oktober sebagai HSN dirasa kurang tepat. “Kemenangan Jokowi saat Pilpres lalu karena ada kontrak politik tentang HSN. Harapannya adalah terhadap hari santri harus direalisasikan sesuai janji Jokowi yakni pada 1 Muharam, bukan 22 Oktober,” tuturnya. Gus Thoriq melanjutkan, dalam perayaan setahun kepemimpinan Jokowi, dia berharap nazar atau janji presiden pada 1 Muharam sebagai HSN harus diwujudkan. Bukan pada 22 Oktober, kalau berbeda dan tidak pas sesuai janji presiden saat Pilpres hal ini kurang bagus. “HSN harus 1 Muharram. Itu nazar presiden. Janji presiden. Realisasikan juga Nawa Cita poin kedelapan tentang pengembangan pondok pesantren dan kesejahteraan guru ngaji di seluruh Indonesia,”pungkasnya.(btm/rdl)

Pilkada Serentak

3,2 Juta Bahan Kampanye Diterima KPU Jember JEMBER (BM) - Jelang Pilkada Jember, bahan kampanye (BK) tiba di kantor KPU Jember dan sudah tuntas 100 persen. Sedangkan pengiriman BK langsung dari rekanan di Jakarta. “Bahan kampanye Pilkada sudah terkirim 3,2 juta lembar brosur dan poster oleh pihak rekanan,” kata Komisioner KPUD Kabupaten Jember Divisi Hubungan Antar Lembaga, Hanfi di ruang kerjanya, Rabu (21/10). Lanjutnya, setiap itemnya ada sekitar 815 ribu lebih BK untuk setiap paslon, untuk poster, pamflet dan stiker. Hanafi menambahkan, untuk produksi BK sudah selesai sesuai dengan kontrak kerja dengan PT Gramedia Utama Jakarta. “Dan ini tinggal oleh paslon, jika memang dalam waktu dekat paslon tidak mengambilnya, maka kami akan mengantarkan kepada paslon,” imbuhnya. Dari hasil penyampaian pihak rekanan bahwa BK tersebut tidak mengalami kerusakan disebabkan telah melalui tahapan sortir dari pihak rekanan secara selektif. “KPUD tidak bisa memeriksanya karena BK terbungkus dengan rapi. Namun dari penuturan rekanan untuk pengadaan bahan kampanye sudah disortir dengan teliti, jika ada kerusakan pihak rekanan akan kami minta untuk memperbaikinya,” jelas Hanafi. Selanjutnya, sisa seluruh BK akan segera didistribusikan ke masing-masing tim kampanye pasangan calon untuk segera disampaikan langsung ke masyarakat.(uul/edi/rdl)

Saat Presiden Beri Atensi Atas Usulan Strategis Pakde Karwo

Wujud Nyata RKP, Minta Paparan Ditindaklanjuti dengan Keppres Sejumlah langkah strategis diusulan Gubernur Jatim Soekarwo kepada Presiden RI Joko Widodo. Usulan ini menyangkut perekonomian dan kebijakan terkait pengambilan keputusan di daerah. FAIZAL ABDILLAH - SURABAYA USUL ini dilontarkan saat Rapat Kerja Pemerintah (RKP) antara presiden dengan kepala daerah yang membahas sinergitas pemerintah pusat dengan daerah terkait kesiapan Pilkada, penyerapan anggaran, dana desa dan persoalan pelaksanaan pembangunan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10). Tiga usulan strategis ini langsung mendapat perhatian pre-

siden. Pakde Karwo — sapaan akrab gubernur Jatim itu — mengusulkan agar kebijakan yang dipaparkan para Menko,Wapres dan presiden dalam rapat kerja ini ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan presiden (Keppres). “Keppres soal keputusan rapat ini penting agar segera dapat diimplementasikan dan bisa kita laksanakan di daerah. Pemba-

hasan hari ini perlu segera kita laksanakan sebagai wujud nyata rapat kita kerja hari ini,” ujarnya. Terkait kesalahan administrasi dalam pelaksanaan kinerja, dia mengusulkan ada sanksi TGR (Tuntutan Ganti Rugi) karena administrasi bukan tindak pidana. Langkah ini dinilai lebih mendidik dan bermanfaat. “Bila perlu ganti ruginya seratus atau dua ratus persen, karena kesalahan administrasi bisa jadi karena kelalaian,” tambah Pakde Karwo. Di bagian lain Pakde Karwo mengusulkan agar negara dalam hal ini pemerintah memberikan suku bunga murah kepada rakyat melalui APBN atau

APBD. “Usul kita sudah diapresiasi oleh Menteri Keuangan akan diluncurkan loan agreement, APBD kita tidak melalui grand tetapi dimasukkan perbankan dengan suku bunga murah. Sebelumnya penyertaan modal, saya katakan jangan kalau penyertaan modal. Karena tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegas Pakde Karwo. Soal perizinan yang masih dirasakan sebagai penghambat, juga diusulkan agar kewenangannya diserahkan langsung pada kepada daerah. Untuk mempercepat perizinan investasi, pemerintah pusat cukup

memberikan norma standar prosedurnya dan daerah yang melaksanakan maka akan cepat selesai. “Misalnya kebutuhan lahan untuk industri, kepala daerah yang paling tahu karena pemilik wilayah. Maka cukup kepala daerah baik bupati atau walikota yang memberikan rekomendasi dan BPN yang melegitimasi,” tambahnya. Dalam rapat kerja ini, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. “Tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah bukan

pidana tapi perdata karena menyangkut administrasi sehingga kepala darerah tidak perlu ragu mengambil langkah, dyscrasy

policy untuk kepentingan rakyat tidak bisa dipidanakan kecuali disengaja untuk dirinya atau golongannya,” tegasnya.(zal/rdl)

HUMAS PEMPROV

PEMAPARAN PAKDE KARWO: Gubernur Jatim Soekarwo saat menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah pusat di acara Rapat Kerja Pemerintah, Rabu (21/10).


10 METRO SPORT

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Beri Peringatan ke Kemenpora

bonek fc

PERINGATAN: Sekjen BOPI Heru Nugroho mewanti-wanti Kemenpora jika saat ini akan ada kevakuman sepakbola nasional karena dibekukannya PSSI.

turnamen-turnamen dapat mengisi kekosongan sepakbola Tanah Air. ”Semakin banyak turnamen yang dilaksanakan semakin bagus untuk sepakbola Tanah Air. Karena itu kami mendukungnya,” ungkapnya di Kantor Kemenpora, Rabu (21/10). Namun, Heru juga menambahkan kalau ingin menyelenggarakan sebuah

turnamen, BOPI perlu melihat seperti apa konsep yang diinginkan. Dan yang lebih utama syarat yang paling untuk menyelenggarakan sebuah turnamen, pihak penyelenggara harus memiliki uang supaya turnamen bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, saat ini sedang terjadi kevakuman dalam struktur organisasi sep-

akbola tingkat nasional. Heru menjelaskan bahwa dibekukannya PSSI dan habisnya masa kerja Tim Transisi pada, Senin (19/10) lalu, dapt membuat sepakbola nasional vakum. ”BOPI sekadar mengingatkan, jangan sampai ada kevakuman induk sepakbola nasional,” katanya. Menurut Heru, konsenkuensi jika tak ada induk cabang olahraga, maka pihaknya sulit untuk memberikan rekomendasi karena pengajukan rekomendasi harus melalui induknya. Itu sesuai dengan UU SKN 3/2005 yang menegaskan, rekomendasi izin dari BOPI, harus mendapat rekomendasi dari induk cabor. ”PSSI tidak aktif organisasinya, kemudian ada Tim Transisi yang menggantikan fungsi dari PSSI. Selama ini karena ada rekomendasi Tim Transisi, maka BOPI bisa beri izin rekom. Kalau Tim Transisi sudah habis, ya tidak bisa beri rekom dong kami,” ungkap Heru. Dengan pernyataan BOPI ini, selama belum ada kepastian nasib Tim Transisi, maka bisa dipastikan turnamen yang akan berjalan seperti Piala Panglima atau yang turnamen lain tak akan bisa dijalankan. (dbs/dek)

FOTO:BM/TOVAN BEKA

JAKARTA (BM) - Kondisi sepakbola nasional yang masih buram pasca pembekuan PSSI membuat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapat peringatan. Yang memberi peringatan tersebut adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Mereka mengingatkan Kemenpora bahwa kondisi saat ini membuat even sepakbola nasional sulit mendapatkan rekomendasi. Sebelumnya, untuk mengisi kevakuman kompetisi, Tim Transisi menggelar Piala Kemerdekaan yang diikuti tim-tim dari Divisi Utama. Sedangkan di lain sisi, Mahaka Sports and Entertainment mengadakan Piala Presiden yang diikuti sebagian besar dari klub Indonesia Super League (ISL). Kedua turnamen tersebut sukses digelar dengan menghasilkan Persib Bandung sebagai jawara Piala Presiden dan PSMS Medan sebagai juara Piala Kemerdekaan. Dengan kesuksesan tersebut, Menpora bersama Presiden telah mengagendakan dua turnamen yaitu, Piala Panglima TNI dan Indonesia Super Cup. Pada dasarnya, BOPI menyambut baik dengan rencana digelarnya dua turnamen baru tersebut. Sekjen BOPI Heru Nugroho menyebutkan dengan adanya

ISTIMEWA

BOPI Menyambut Baik Dua Turnamen yang Akan Digelar

MASIH LIBUR: Belum adanya kepastian dua turnamen yang akan bergulir membuat arsitek Bonek FC Ibnu Grahan menunda pemanggilan pemain.

Ada Turnamen, Tunda Panggil Pemain SURABAYA (BM) - Wacana gelaran turnamen terbaru yang dilontarkan Presiden RI Joko Widodo mendapat respon positif dari klub-klub. Salah satunya adalah Bonek FC. Meski demikian, klub asal Kota Surabaya yang berharap turnamen ini benarbenar terlaksana tak buru-buru mengumpulkan pemain. Wacana turnamen baru dimunculkan Presiden Jokowi – sapaan Joko Widodo – ketika mengundang seluruh peserta turnamen Piala Presiden 2015 di Istana Negara, Senin (19/10) kemarin. ”Saat itu Bapak Presiden berjanji akan ada turnamen baru pada November nanti,” kata arsitek Bonek FC Ibnu Grahan, Rabu (21/10). Ibnu mengaku senang bila turnamen itu benar-benar ada. Kabar yang diterima, turnamen tersebut nantinya akan diberi nama Piala Panglima TNI. ”Tentu kami gembira kalau turnamen ini benar-benar ada dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden, yakni November,” lanjut Ibnu. Meski menyambut dengan antusias wacana turnamen baru, klub yang sebelumnya bernama Persebaya United ini tak mau buru-buru mengambil langkah. Mereka juga belum memiliki rencana untuk mengumpulkan pemain. ”Sebab kepastian turnamennya juga belum ada. Kita belum tahu kapan mulainya, siapa operatornya dan siapa saja pesertanya,” jelas Ibnu. Dia menambahkan, selama belum ada kepastian tentang turnamen yang diwacanakan Presiden Jokowi itu, Bonek FC tak mau gegabah. Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi sempat mengatakan bahwa Piala Panglima TNI akan diikuti klub dari Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama. ”Saya sendiri belum tahu titel turnamennya. Saya juga nggak tahu siapa yang akan jadi operator turnamen itu. Kami menunggu saja. Kabarnya setelah tanggal 24 Oktober ada kepastian siapa operatornya. Selama belum ada kepastian turnamen ini, kami tak akan buru-buru bergerak,” tutup Ibnu. (dek)

arema cronus

FOTO:BM/TOVAN BEKA

Dinanti Dua Uji Coba

TUNGGU UNDANGAN: Persebaya Surabaya berharap mendapat undangan dari dua turnamen yang akan digelar sesuai restu dari Presiden RI Joko Widodo.

Berharap Diundang Turnamen SURABAYA (BM) - Kabar bakal adanya turnamen lain yang mendapat restu Presiden RI Joko Widodo membuat Persebaya Surabaya sumringah. Mereka berharap dapat menjadi bagian dari peserta turnamen tersebut. Gelaran turnamen Piala Kemerdekaan 2015 dan Piala Presiden 2015 telah usai. Kini, terdapat dua turnamen yang akan digelar. Dua turnamen itu adalah

Piala Panglima TNI dan Indonesia Super Cup. Namun masih belum jelas siapa penyelenggara yang ditunjuk untuk menggelar dua turnamen itu. Pengurus Persebaya Ram Surahman mengaku telah mendengar informasi akan digelarnya turnamen tersebut. Dia menyatakan pihaknya telah mendengar apabila akan ada turnamen lagi setelah Piala Presiden kelar. Bahkan, turnamen

tersebut telah mendapat persetujuan dari orang nomor satu di republik ini. ”Kami menunggu perkembangan turnamen yang digagas presiden tersebut. Semoga saja kami juga diundang,” katanya, Rabu (21/10). Dengan eksistensi Persebaya saat ini, Ram berharap bisa mengikuti turnamen resmi. Tim yang bermarkas di Karanggayam Surabaya tersebut, juga masih intens berlatih. Saat ini, Green

Force tengah berlibur usai melakoni uji coba melawan Persatu Tuban. Mat Halil dkk juga dipersiapkan kembali menjalani uji coba lain, diantaranya melawan Persinga Ngawi. ”Sementara ini, kami menunggu perkembangan (turnamen). Kalau diundang kami akan ikut serta. Sebagai persiapan, tim akan kembali berlatih untuk menyongsong uji coba terdekat. Siapa lawannya masih

belum diputuskan,” beber Ram. Apabila Persebaya ikut serta di turnamen tersebut, tentu akan menarik. Apalagi, jika tim asal Surabaya lainnya, Bonek FC, juga turut ambil bagian di turnamen tersebut. Dengan demikian, gairah sepakbola di Kota Pahlawan akan meningkat. Bonek FC sebelumnya berlaga di Piala Presiden, dan telah aktif sejak sebelum Indonesia Super League (ISL) 2015 lalu. (dek)

MALANG (BM) - Arema Cronus tak akan vakum. Adanya agenda uji coba membuat skuad Arema bakal tetap eksis setelah Piala Presiden 2015 rampung digelar. Mereka dijadwalkan melakoni uji coba melawan Martapura FC dan Persis Solo. Arema yang sebelumnya menyandang peringkat ketiga Piala Presiden akan beruji coba melawan Martapura FC, Sabtu (31/10), sementara kontra Persis pada 8 November. Menurut rencana, para pemain Arema akan dikumpulkan lagi untuk berlatih mulai hari ini. ”Kami diundang oleh dua tim tersebut. Mereka saat ini masih mengurus izin keamanan,” kata General Manager Arema Ruddy Widodo dikutip dari laman Arema, Rabu (21/10). Nantinya, Singo Edan akan tampil di dua uji coba itu tanpa Lancine Kone dan Morimakan Koita, yang masa peminjamannya sudah berakhir. Lancine Kone sebelumnya mengatakan akan pulang ke negaranya, Pantai Gading. Adanya rencana uji coba mendapat respon positif dari bek Arema Hasim Kipuw. Uji coba tersebut juga dirasa bisa menjaga kestabilan Arema. Itu penting mengingat Arema akan tampil di turnamen lain, di mana yang terdengar adalah Piala Panglima TNI dan Indonesia Super Cup. ”Saat kompetisi masih belum ada kejelasan seperti ini, uji coba sangat penting untuk membuat kondisi pemain tetap prima. Kami juga harus maksimal di turnamen berikutnya. Jadi harus memaksimalkan persiapan seperti di uji coba,” kata eks Persija Jakarta ini. (dbs/dek)

Sudah Sebulan Gerah Menanti Hadiah sar Rp 500 juta. Bahkan, Persiba sebagai tim paling fair play seharusnya menerima tambahan hadiah sebesar Rp 100 juta. Seolah tak cukup, hadiah perseorangan sebesar Rp 50 juta untuk pemain terbaik Jefri Kurniawan (Persinga) dan top skor Sirvi Arvani (Persepam) tak kunjung masuk ke rekening mereka. Tak ayal, klub pun terus menantikan dengan cemas. Asisten Manajer Persepam Nadi Mulyadi mengatakan jika hadiah sebesar Rp 500 juta sebagai juara ketiga, belum diterima. Jika dalam minggu ini belum ada kepastian, pihaknya akan melakukan koordinasi langsung dengan Menpora tentang hadiah tersebut. ”Kami tetap menunggu hadiah yang memang seharusnya diterima. Jadi, ketika nanti hadiah itu kami terima sangat bermanfaat untuk menutupi kebutuhan tim karena setiap saat, setiap detik ada dana operasional,” keluhnya,

Rabu (21/10). Sementara itu, Manajer PSMS Andry Mahyar mengaku masih sabar menanti hadiah tersebut. Dia mengaku dijanjikan oleh Tim Transisi bahwa hadiah itu akan cair minggu ini. ”Katanya sedang dalam proses. Minggu ini mereka bilang sudah bisa diambil. Ya, kami tunggu saja,” ujarnya dalam kesempatan terpisah. Andry berharap Tim Transisi tidak lagi memberikan harapan palsu soal hadiah tersebut. Sebab, seluruh pemain dan pelatih sangat membutuhkan hadiah tersebut, mengingat tak ada lagi kegiatan sepakbola di tanah air. Ke depannya dia juga meminta kepada siapapun yang mengelola turnamen atau kompetisi bisa lebih profesional jangan sampai ada tunggakan-tunggakan hadiah maupun hak lainnya. ”Saya berharap di masa depan bisa lebih profesional,” tandas Andry. (dtc/dbs/dek)

BERHARAP: Sirvi Arvani yang merupakan top skor Piala Kemerdekaan 2015 hingga kini tak kunjung mendapatkan hak hadiahnya. Padahal, turnamen tersebut telah berlalu satu bulan.

ISTIMEWA

PAMEKASAN (BM)-Turnamen yang diselenggarakan Tim Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih menyisakan masalah. Satu bulan sudah perhelatan turnamen Piala Kemerdekaan 2015 berakhir. Tapi, untuk kesekian kalinya sejumlah peserta hanya mendapat janji hadiah bakal cair ”minggu ini”. Piala Kemerdekaan selesai pada 13 September lalu, yang ditandai dengan tampilnya PSMS Medan sebagai juara setelah mengalahkan Persinga Ngawi di final. Kedua tim tersebut seharusnya mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp 1,5 miliar dan Rp 1 miliar. Namun PSMS dan Persinga hingga detik ini belum menerima hadiah yang menjadi haknya. Tak hanya mereka, dua tim juara III bersama yakni Persepam Madura Utama dan Persiba Bantul juga belum mendapat hadiah masing-masing sebe-


METRO SPORT 11

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

2

ARSENAL

B MUENCHEN

HASIL PERTANDINGAN

0

CHAMPIONS LEAGUE

(Champions League Grup F)

RABU (21/10) WIB GRUP E BATE Borisov 0 - 2 Barcelona Ivan Rakitic 48', 64' Bayer Leverkusen 4 - 4 AS Roma J Hernández 4'(PEN), 19' De Rossi 29', 38' Kevin Kampl 84' Miralem Pjanic 54' Admir Mehmedi 86' Iago Falqué 73' KLASEMEN SEMENTARA

‘The Gunners’ Bungkam Muenchen Jaga Peluang Lolos ke Babak 16 Besar LONDON (BM) – Tuan rumah ‘The Gunners’ Arsenal sukses membungkam ‘raksasa’ Jerman, Bayern Muenchen 2-0 di Champions League Grup F, Rabu (21/10) dinihari WIB di Stadion Emirates, London. Dua gol Arsenal dicetak Oliviero Giroud pada menit ke-77 dan Mesut Oezil saat injury time menit ke-90 plus empat menit. Kemenangan kandang ini membuat Arsenal memelihara harapan untuk lolos ke Babak 16 Besar. Kini, mereka menduduki posisi tiga Grup F dengan mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Sedangkan Bayern masih memuncaki klasemen sementara Grup F dengan perolehan enam poin. Berdasarkan catatan UEFA, laga cukup berimbang dari aspek peluang. Arsenal melepaskan empat tembakan ke arah gawang dari delapan percobaan. Sedangkan Bayern melakukan tiga tendangan tepat sasaran dari delapan kali percobaan. Pada paruh pertama, kedua tim bermain terbuka dan turut menghasilkan beberapa pe-

luang. Namun, aksi heroik kiper Arsenal, Petr Cech dan kiper Bayern, Neuer menunda terciptanya gol pembuka. Tercatat pada paruh pertama, Neuer menggagalkan tiga peluang, sedangkan Cech mementahkan dua peluang pemain Bayern.

Lantaran situasi tak juga berubah, Arsene Wenger menarik keluar Theo Walcott dan masukkan Olivier Giroud pada menit ke-74. Keputusan ini berbuah hasil. Tiga menit berselang, Giroud memecah kebuntuan. Gol Giroud di menit ke-77 bermula dari eksekusi tenda-

ngan bebas Santi Cazorla. Manuel Neuer gagal menjangkau bola, yang akhirnya ditanduk Giroud ke gawang kosong. Skor 10 untuk ‘The Gunners’. Giroud berpeluang menggandakan keunggulan Arsenal pada menit ke-83. Dia berdiri bebas di depan gawang dan melepaskan tandukan, tetapi menga-

rah tepat ke Neuer. Arsenal menambah gol saat masa injury time. Melalui skenario serangan balik, Hector Bellerin mengirimkan umpan silang dan diteruskan Mesut Oezil ke gawang Bayern. Pertandingan pun ditutup dengan skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah Arsenal. (dbs/azt)

1 Barcelona 2 Bayer Leverkusen 3 BATE Borisov 4 AS Roma

2 1 1 0

1 1 0 2

0 1 2 1

5-2 9-7 4-8 7-8

7 4 3 2

GRUP F Arsenal 2 - 0 Bayern Muenchen Olivier Giroud 77' Mesut Özil 90'+4' Dinamo Zagreb 0 - 1 Olympiakos Brown Ideye 79' KLASEMEN SEMENTARA 1 Bayern Muenchen 2 Olympiakos 3 Dinamo Zagreb 4 Arsenal

3 3 3 3

2 2 1 1

0 0 0 0

1 1 2 2

8-2 4-5 2-7 5-5

6 6 3 3

GRUP G Dynamo Kyiv 0 - 0 Chelsea FC Porto 2 - 0 Maccabi Tel Aviv Vincent Aboubakar 37' Yacine Brahimi 41' KLASEMEN SEMENTARA 1 FC Porto 2 Dynamo Kiev 3 Chelsea 4 Maccabi Tel-Aviv

3 3 3 3

2 1 1 0

GRUP H Valencia 2 - 1 Sofiane Feghouli 15' Stefan Mitrovic 72'(OG) Zenit St. Petersburg 3 - 1 Artem Dzyuba 2' Hulk 56' Danny 82'

SUSUNAN PEMAIN ARSENAL (4-2-3-1) : Cech; Mertesacker, Monreal, Koscielny, Bellerin;Oezil, Cazorla; Coquelin, Ramsey (O-Chamberlain 57’), Walcott (Giroud 74’); Sanchez (Gibbs 82’). B MUENCHEN (4-3-3) : Neuer; Lahm, Boateng, Alaba, Alonso (Cimmich 70’);Vidal (Rafinha 71’), D Costa, Alcantara;Bernat, Mueller, Lewandowski.

3 3 3 3

1 2 1 0

0 0 1 3

6-3 4-2 5-2 0-8

7 5 4 0

Gent Thomas Foket 40' Lyon A Lacazette 49'

KLASEMEN SEMENTARA 1 2 3 4

Zenit St Petersburg Valencia KAA Gent Lyon

3 3 3 3

3 2 0 0

0 0 1 1

0 1 2 2

8-4 5-4 3-5 2-5

9 6 1 1

JADWAL PERTANDINGAN

ISTIMEWA

INJURY TIME : Selebrasi Mesut Oezil usai menjebol gawang Bayern Muenchen di masa injury time, Rabu (21/10) dinihari WIB. Arsenal menang 2-0 dan menjaga peluang lolos ke Babak 16 Besar.

EUROPA LEAGUE JUMAT (23/10) WIB

0

BATE BORISOV

BARCELONA

2 02:05

(Champions League Grup E) 02:05

Rakitic Cetak Dua Gol, Barca Menang BARYSAW (BM) – Tim tamu Barcelona menang 2-0 di kandang BATE Borisov di laga Champions League Grup E, Rabu (21/10) dinihariWIB. Dua gol

Barcelona diborong Ivan Rakitic, yang sukses memanfaatkan umpan Neymar. Rakitic, yang masuk sebagai pemain pengganti, memborong

dua gol kemenangan Barca di menit ke-48 dan menit ke-64. Sebelum gol Rakitic, laga di Borisov-Arena ini berjalan ketat, karena Barca gagal memanfa-

ISTIMEWA

BORONG GOL : Masuk sebagai pemain pengganti, Ivan Rakitic (kanan) sukses memborong dua gol kemenangan Barcelona saat dijamu BATE Borisov, Rabu (21/10) dinihari WIB.

atkan peluang. Meski kalah kualitas, BATE bisa meladeni permainan Barca. Kemenangan atas BATE ini menyisakan PR lebih banyak pada pelatih Barcelona, Luis Enrique. Sergi Roberto juga menambah panjang daftar pemain Barca yang cedera. Sergi Roberto mengalami cedera ketika laga baru berjalan 18 menit. Dia pun ditarik keluar dan digantikan oleh Rakitic. Namun, pergantian inilah yang menjadi kunci sukses kemenangan Barcelona. Memasuki menit ke-48, Barcelona baru bisa memecah kebuntuan. Bermula dari umpan Neymar, Rakitic melepaskan tendangan dari jarak sekitar 30 meter. Tendangan dia begitu kencang sehingga tak bisa

diantisipasi oleh Sergei Chernik. Skor 1-0 untuk Barca. Neymar kembali menjadi kreator gol kedua Rakitic pada menit ke-64. Melihat pergerakan rekannya di tiang jauh, Neymar melepaskan umpan daerah yang langsung diteruskan Rakitic lewat tendangan chip melewati kepala Chernik. Barcelona pun menang tandang 2-0. Kemenangan tersebut membuat Barca memimpin klasemen sementara Grup E dengan perolehan tujuh poin dari tiga pertandingan. Mereka unggul atas Bayer Leverkusen yang mengantongi empat poin setelah ditahan AS Roma 4-4. BATE di posisi tiga dengan tiga poin dan AS Roma di posisi empat dengan dua poin. (dbs/azt)

02:05 02:05

00:00 00:00

GRUP A Fenerbahce v s Ajax Live Bein Sport 2 Molde v s Celtic GRUP B Bordeaux v s Sion Liverpool v s Rubin Kazan Live RCTI GRUP J Anderlecht v s Tottenham Hotspur Live Bein Sport 1 Monaco v s Qarabag FK Live Bein Sport 2

lintas arena

ISTIMEWA

LIVERPOOL

Valentino Rossi

RUBIN KAZAN

Berupaya Tak Bikin Kesalahan

(Europa League Grup B)

‘The Reds’ Diprediksi Menang Mudah LIVERPOOL (BM) – Setelah sukses menahan imbang Tottenham 0-0 di debutnya menukangi ‘The Reds’ LiverpooldiPremierLeague, Jurgen Klopp bakal menghadapi laga pertamanya bersamaLiverpooldiajang EuropaLeague. Laga kandang menjamu Rubin Kazan, Jumat (23/10)

PRAKIRAAN PEMAIN LIVERPOOL (4-3-3) : Mignolet; Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno; Can, Allen, Milner; Ibe, Lallana, Origi. R KAZAN (4-2-3-1) : Ryzhikov; Kuzmin, Kverkvelia, Kambolov, Nabiullin; Ozdoev, Kislyak; Karadeniz, Eduardo, Kanunnikov; Portnyagin.

dinihariWIB dinilai menjadi laga penting bagi Klopp untuk membuktikan seberapa besar pengaruh kedatangannya di Anfield. Dengan pressing di segala lini, Klopp yang mantan pelatih Dortmund tersebut berharap hasil terbaik. Tapi absennya sejumlah pemain pilar di lini depan, menjadi PR tersendiri. Divock Origi tetap dipercaya untuk mengisi lini depan ‘The Reds’. Di sisi lain, Rubin Kazan masih terperosok di posisi buncit Grup B, datang dengan motivasi bertumpuk. Kedatangan Valeriy Chaly sebagai pelatih baru diprediksi akan tampil total demi bisa mengais poin penuh untuk pertama kalinya.

Kemenangan atas FC Ufa di laga terakhir menjadi modal penting bagi para pemain untuk bisa berbicara banyak saat berjumpa tuan rumah nanti.

Dengankemampuanindividu para pemainnya, Liverpool diprediksi tampil mendominasi. Apalagi mereka main di kandang. Tak heran, prediksinya,‘The Reds’

LIVE RCTI JUMAT (23/10) PKL.02:05 WIB

bakal mengantongi kemenangan mudah dengan skor 2-0.(dbs/azt)

ISTIMEWA

ANGKAT PERFORMA : Manajer baru Liverpool, Jurgen Klopp diyakini bisa mengangkat performa ‘The Reds’ saat menjamu Rubin Kazan, Jumat (23/10) dinihari WIB.

SEPANG (BM) – Menjelang MotoGP Malaysia di Sepang, Valentino Rossi menegaskan pentingnya untuk tidak membuat kesalahan dan mendapat pengaturan motor yang bagus sesegera mungkin. Rider Movistar Yamaha tersebut menyongsong MotoGP Malaysia,serike-17dari18balapanmusimini,sebagaipemuncak klasemen sementara. Untuk jadi juara dunia Rossi tinggal punya pesaing tunggal, Jorge Lorenzo, yang rekan setimnya sendiri. “Tinggal tersisa dua balapan dalam kejuaraan dan penting untuk tidak membuat kesalahan,” kata Rossi di Crash. Balapan di Sepang akhir pekan ini sendiri sekaligus menyudahi rentetan tiga pertandingan secara beruntun, dari sebelumnya Phillip Island akhir pekan lalu dan Motegi pada pekan sebelumnya. Dari dua balapan itu Rossi meraup 33 poin sedangkan Lorenzo menambah 36 angka. Rossi saat ini mengungguli Lorenzo dengan 11 poin. Artinya Rossi bisa saja memastikan jadi juara dunia di Sepang kalau dapat meraih 15 poin lebih besar daripada Lorenzo dalam balapan itu, membuat selisih keduanya jadi 26 poin dan ia dipastikan tak lagi terkejar. Pun begitu, Rossi terindikasi melihat balapan terakhir di Valencia lebih realistis jadi seri penentu. “Balapan di Sepang berarti besar, dan kami harus mendapatkan hasil terbaik di setiap sesi dan kemudian menang. Kami tiba pada balapan terakhir dari tiga seri berturut-turut ini dengan keunggulan bagus, dan itu sudah pasti positif,” ujar Rossi. (dtc/azt)


12 www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Mantan Sekjen Kemenkes Dituntut 4 Tahun Penjara JAKARTA (BM) - Anak buah mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari dinilai bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa yang juga mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI tahun 2006-2007 dan tahun 2009, Mulya A Hasjmy dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 181 juta subsider empat bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Hasjmy dinilai terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengadaan peralatan medik dalam rangka penanganan

wabah flu burung. “Berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan terdakwa Mulya A Hasjmy bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa Risma Ansyari saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). Jaksa Ansyari mengatakan, Hasjmy diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan peralatan medik dalam rangka penanganan wabah flu burung. Pengadaan menggunakan sisa anggaran pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin tahun 2006. Dalam proses pengadaannya, Hasjmy diperintah Siti Fadillah menunjuk sejumlah perusahaan untuk melakukan pengadaan. Pada proses ini kemudian diberikan

satu mobil Toyota Rush oleh Direktur Utama Bhineka Usada Raya, Singgih Wibisono, yang perusahaannya minta diikutsertakan. Terkait perbuatannya, jaksa juga menuntut supaya Hasjmy membayar denda sejumlah Rp 181.900 juta subsider enam bulan kurungan. Hasjmy diberatkan lantaran perbuatan terdakwa selaku KPA dan PPK tidak mendukung usaha pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara diringankan karena bersikap sopan, menyesali perbuatannya, telah berusia lanjut, masih memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa adalah terpidana dari dua perkara tindak pidana korupsi Alkes yang saat ini sedang menjalani pidana penjara sampai dengan tahun 2020. Atas tuntutan Jaksa, Hasjmy akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. “Saya serahkan pada pengacara saya,” ujar Hasjmy. (nur/dra)

TUNTUTAN: Terdakwa mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI tahun 2006-2007 dan tahun 2009, Mulya A Hasjmy mendapat tuntutan empat tahun penjara

Jual Beli Faktur, Konsultan Pajak Divonis 2 Tahun

FOTO: BM/ANTARA

SIDANG LANJUTAN SURYADHARMA ALI Terdakwa tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2010-2011 dan 2012-2013 Suryadharma Ali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/10). Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis dalam persidangan tersebut.

ITS Bidik Masuk 500 Universitas Terbaik Dunia SURABAYA (BM) – Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya menargetkan masuk peringkat 500 perguruan tinggi atau universitas terbaik di dunia versi QS World University Rankings pada tahun 2017. “Untuk mencapai target itu, kami sudah mempersiapkan langkah-langkah. Ini sekaligus sebagai usaha memenuhi harapan pemerintah yang meminta perguruan tinggi Indonesia bisa bersaing di tingkat global,” kata Rektor ITS Prof Joni Hermana ditemui seusai melantik Senat Akademik ITS, Rabu (21/10). Ia mengatakan, upaya yang dilakukan pihak ITS untuk bisa mencapai 500 terbaik dunia dengan mengkomersialkan hasil penelitian dari mahasiswa atau dosen supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau dunia industri. “Jika bisa dimanfaatkan dunia industri, maka hasil penelitian dari ITS akan menjadi produk anak bangsa yang mungkin akan bisa diakui di pasar internasional,” ujar Joni. Selain itu, lanjutnya, aspek yang lain juga harus didukung adalah reputasi akademik, reputasi pekerja, dan reputasi mahasiswa setiap fakultas serta berapa banyak fakultas bertaraf internasional, mahasiswa internasional, dan predikat setiap fakultas.

Untuk solusi jangka panjang, pihaknya mengharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah serta produk riset, peningkatan program-program internasional, hingga turut berkontribusi pada permasalahan bangsa. “Kami sudah ditargetkan oleh Tim Peningkatan Reputasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) agar bisa masuk 500 universitas terbaik di dunia pada 2019,” papar Joni. Dalam hal peningkatan target perguruan tinggi 500 terbaik dunia, sudah ada delapan perguruan tinggi asal Indonesia yang masuk peringkat 1.000 besar perguruan tinggi terbaik dunia versi QS World University Rankings. Kampus itu adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Brawijaya. Dari delapan perguruan tinggi tersebut, Universitas Indonesia berada pada peringkat 310 dunia dan 71 Asia, sedangkan InstitutTeknologi Bandung (ITB) menempati peringkat 461 dunia dan 125 Asia. (ant/dek)

BM/ANTARA

TARGET: Banyaknya karya mahasiswa ITS membuat pihak kampus menargetkan peringkat 500 dunia versi QS World University Ranking di 2017 mendatang.

Nilai K-13 Kembali Gunakan Skala Lama SURABAYA (BM) – Setelah tiga tahun berjalan, implementasi Kurikulum 2013 (K13) dipastikan akan mengalami perubahan. Khususnya dalam mekanisme penilaian yang selama ini menggunakan skala 1-4, akan dikembalikan menggunakan skala 10-100 sebagaimana yang biasa digunakan dalam model penilaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perubahan ini secara resmi akan berlaku setelah regulasinya selesai dibahas dan disahkan. Dengan adanya perubahan ini, guru akan lebih mudah melakukan penilaian. Sebab, jika menggunakan skala 1-4, proses penilaian membutuhkan dua tahap. Tahap pertama penilaian menggunakan persentase skala 10100 baru kemudian dikonversi ke skala 1-4. “Sekarang Permen-nya sudah dibahas dan segera diresmikan. Kalau sudah resmi, guru-guru silakan kembali menggunakan penilaian dengan skala 10-100. Meskipun nilainya di rapor selama ini menggunakan skala 1-4, tapi kan penilaian ulangan sehari-hari masih menggunakan persentase skala 10100,” kata Kabid Analisis dan Sistem Penilaian Puspendik Kemendikbud Suprananto, kemarin (21/10). Pihaknya memperkirakan pada semester dua tahun ajaran 2015/2016 ini model penilaian skala 10-100 bisa dimulai. Kendati demikian, guru tidak perlu khawatir. Karena guru tidak harus mengonversi nilai yang sudah ada sebelumnya ke skala 10-100. “Tidak masalah perubahan di tengahtengah tahun ajaran. Waktu penghentian K-13 kembali ke

KTSP kan juga di pertengahan tahun ajaran,” tutur Suprananto. Selain perubahan skala, perubahan juga dilakukan dalam penilaian sikap. Selama K-13 berjalan, guru punya kewajiban menilai sikap setiap tatap muka dengan 16 indikator. Hal ini dianggap cukup memberatkan tugas guru. Karena harus melakukan observasi satu per satu. Sedangkan kewajiban guru tidak hanya menilai sikap. “Karena itu, kita akan mengubah model penilaian sikap. Guru cukup membuat catatan khusus jika ad-a perilaku siswa yang menonjol di kelas. Cukup catatan, bukan penilaian,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Sudarminto menambahkan, konversi nilai 14 menjadi 10-100 masih dalam wacana dalam K-13. “Belum ada surat edaran pasti. Pelaksanaannya kapan juga belum tahu. Kemungkinan ya tahun ajaran baru nanti,” ungkapnya. “Kemungkinan nanti tidak semua kompetensi dasar (KD) dinilai. Bisa jadi dipilih berdasarkan aktivitas terbanyak yang dilakukan siswa. Tapi itu belum pasti. Kami masih menunggu Permendikbud,” tambahnya, Perubahan tersebut juga berlaku dalam penilaian sikap siswa. Meski begitu, Sudarminto menegaskan sekolah maupun siswa tidak perlu khawatir. Perubahan nilai tidak bakal berdampak negatif bagi nilai siswa. “Sama saja. Yang berubah hanya bentuk satuan nilai saja,” tutup pria 53 tahun tersebut. (sdp/dek)

SURABAYA (BM) - Dinyatakan terbukti mengemplang pajak menggunakan faktur fiktif, tak membuat dua konsultan pajak ini, dihukum berat. Di PN Surabaya, Nancy Wahyuti Sungkono dan Agus Sumarwoto hanya divonis pidana dan denda yang ringan dan vonis itu, mebih ringan dari tuntutan jaksa. Majelis yang dipimpin Sukadi, mengurai Nancy divonis dua tahun dan empat bulan penjara. Padahal sebelumnya Kejari Surabaya menuntut 3,5 tahun pidana bagi dirinya. Denda ringan dikenakan pada Nancy. Warga Karang Asem ini hanya diberi subsider sebulan penjara bila tak mampu membayar Rp 9 miliar sebagaimana putusan majelis. MenurutamarputusanyangdibacakanSukadi,terdakwaterbukti menyelewengkanpajakdenganberkelanjutanhingganegaramerugi. Adapun perbuatannya melanggar pasal 39a huruf (a) Jo Pasal 43 ayat(1)Undang-UndangNo6/1983tentangKetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5Tahun 2008Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat 1 KUHP. “Menjatuhkan pidana dua tahun dan empat bulan serta denda Rp 9 miliar subsider 1 bulan kurungan,” ujar Sukadi. Atas putusan itu, terdakwa Nancy maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang diwakili Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endro masih menyatakan pikir-pikir. Di sidang terpisah, Agus Sumarwoto, terdakwa penyelewengan pajakjugadivonisringan.Konsultanpajakini,hanyadiganjarhukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 760 juta subsider 1 bulan kurungan. Hakim ketua yang menyidangkan perkara ini adalah Mustofa.Atasputusantersebutjaksadanterdakwapun,sama-sama menyatakanpikir-pikiratasvonistersebut.Dari dakwaan dijelaskan, faktur yang dibeli dari Martinus sebesar 2,1 persen dari nilai DPP PPN yang tertera di faktur pajak dan kemudian menjual/ memasarkanfakturPajakPertambahanNilaikepadaAgusdanpada perusahaan pengguna faktur pajak dengan harga sebesar antara 2,3 sampai dengan 3 persen dari nilai DPP PPN yang tertera di faktur pajak. Perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013, di rumah Nancy yang terletak di jalan Karang AsemTambak Sari, Surabaya.(arn/dra)

FOTO: BM/ARINA

LAGI: Terdakwa yang divonis bersalah karena menggelapkan dana nasabah untuk deposito.

Residivis Pembobol Bank Divonis 8 Tahun SURABAYA (BM) - Residivis pembobol bank akhirnya divonis delapan tahun penjara. Pria bernama Daniel Cristinus Gunawan (34) yang kini didakwa membobol dana nasabah Bank UOB cabang Panglima Sudirman. Diketuai hakim Manungku Prasetya, terdakwa juga diwajibkan membayar denda atas perbuatannya. Menurut majelis, Daniel terbukti bersalah membuat catatan palsu dalam pembukuan transaksi saat dirinya menjabat marketing di bank tersebut. Pembukuan itu terjadi tahun 2009 hingga 2011. “Menjatuhkan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar Manungku. Adapun perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf a, b Undang-Undang No 10/1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang-Undang No 8/2010 tentang TPPU. Sebelumnya, Daniel juga pernah tersandung kasus serupa di Bank Mayapada pada tahun 2012 dan divonis 6 tahun penjara. Menurut majelis, ada beberapa pertimbangan yang membuat Daniel diputus bersalah. Selain fakta persidangan, dia juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Apalagi sebelumnya, dia pernah tersandung kasus hukum dengan sangkaan yang sama. Atas putusan tersebut, baik pihak penasehat hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih pikir-pikir atas langkah hukum yang bakal ditempuh selanjutnya., Diketahui jika Daniel menawarkan produk dalam bentuk deposito dengan bunga tinggi kepada korbannya. Karena tertarik, Susan Tamin (korban) akhirnya menyetor Rp 39 miliar.Namun bukannya disetorkan ke Bank UOB, dana tersebut justru dialirkan ke beberapa rekening milik rekanan terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.(arn/dra)


www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Tiap Tahun Ongkos Operasional Naik

Pemkot Pertahankan Tarif Murah Rusunawa SURABAYA (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum berencana menaikkan tarif sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada 2016. Pertimbangannya, sebagianbesarpenghuniberasal dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masih banyak terbebani kebutuhan hidup. Kepala Dinas PengelolaanTanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, mengatakan pada prinsipnya keberadaan rusunawa di Surabaya bukan untuk mencari keuntungan. “Rusunawa ini sengaja dibangun agar warga Surabaya yang masuk dalam kategori MBR bisa tetap tinggal di hunian yang murah, nyaman dan bebas banjir,” katanya. Dia mengakui bahwa antara pendapatan dari sewa rusun dengan biaya pemeliharaan terjadi defisit. Tahun ini untuk rusunawa pendapatan sudah tercapai Rp 816 juta dari target sebesar Rp 709 juta. “Sejauh ini belum ada rencana kenaikan untuk tahun depan. Kalau dibilang defisit ya defisit, tapi saya tidak tahu pasti

FOTO:BM/MADJI

BACKLOG: Rusunawa Pesapen yang sudah siap dihuni, diharapkan bisa memperkecil jumlah kekurangan hunian warga Surabaya.

berapa angka defisitnya,” katanya. Diketahui, biaya sewa rusunawa milik Pemkot Surabaya dianggap cukup murah. Rata-rata di bawah Rp 100.000 tiap bulan. Masingmasing rusunawa berbeda tarif sewa tiap bulannya, misalnya rusunawa Romokalisari, untuk lantai satu biaya sewa ber bulan sebesar Rp 59.000, lantai dua Rp 53.000, lantai tiga Rp 48.000, lantai empat

Rp 43.000, dan lantai lima Rp 39.000. Rusunawa itu dihuni warga sekitar dan yang bekerja di sekitar lokasi rusun, serta para nelayan, sedangkanrusunawadiSiwalankerto tarif sewa untuk lantai satu sebesar Rp 91.000 per bulan, lantai dua Rp 81.000,lantaitigaRp71.000danlantai empat sebesar Rp 61.000. Rata-rata penghunidirusunawainiadalahpara PKL setempat.

Di sisi lain, lanjut dia, DPTB Kota Surabaya juga menyiapkan lahan seluas 152.100 meter persegi untuk dibangun rusunawa. Hal ini dilakukan guna mengurangi angka backlog (kekurangan rumah tinggal) di Surabaya. Adapun dari total luas lahan tersebut berada di 11 titik lokasi, di antaranya di kawasan Keputih diusulkan 12 blok dengan luas 25.000 meter persegi,Tambaksari ada empat blok seluas 13.000 meter persegi, Dukuh Menanggal enam blok 20.000 meterpersegidanSememiempatblok 7.000 meter persegi. Begitu juga di Panjaringan Sari satu blok 1.700 meter persegi, Jambangan satu blok 1.700 meter persegi, Gununganyar dua blok 3.600 meter persegi, Pagesangan dua blok 3.800 meter persegi, Bulak 20 blok 32.000 meter persegi, Benowo 25 blok 43.000 meter persegi dan Siwalankerto satu blok 3.000 meter persegi. “Akhir tahun ini kami akan meresmikan rusunawa di Sememi dengan kapasitas 96 unit kamar,” katanya. Sementara itu, anggota Komisi

INLINE story Pemkot akui defisit operasional dengan pendapatan dari hasil sewa Rusunawa sangat besar. Namun prinsip tidak mencari keuntungan membuat pemkot kukuh tidak mau menaikkan tarif sewa. Pemkot malah akan menambah jumlah Rusunawa agar selisih kekurangan tempat tinggal di Surabaya bisa ditekan seminim mungkin.

A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono meminta Pemkot mengevaluasi tarif sewa rusunawa. Menurut dia, tarif sewa terlalu murah. Padahal tingkat biaya operasional tiap tahun mengalami kenaikan. Keberadaan rusunawa juga diharapkan bisa memberi kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD). “Karena itu kami minta dipertimbangkan sehingga bisa memberi kontribusi pada PAD,” cetusnya. (at/epe)

Konflik Internal Jadi Kendala Sekolah SURABAYA (BM) - Untuk ketiga kalinya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengumpulkan sekolah yang belum mengurus badan hukum. Terakhir sebanyak 98 sekolah diundang namun hanya 30 sekolah yang hadir. “Kami sudah memperingatkan berkali-kali kepada mereka. Kami sudah memberikan fasilitas,” ujar Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Surabaya Eko Prasetyoningsih, Rabu (21/10). Karenanya, Eko berharap kedatangan tim notaris dan Kementerian Hukum dan HAM hari ini, tidak disia-siakan sekolah yang belum berbadan hukum. Menurut dia, ada prioritas bagi sekolah yang sedang memproses surat keterangan (SK) Kemenkum HAM, dapat membawa surat pernyataan dalam proses pengurusan. Sedangkan yang belum mengurus dari awal, dapat membawa keperluan yang dibutuhkan untuk mengurus akta notaris. “Apa saja yang jadi kendala, besok (hari ini, red) bisa dikonsultasikan langsung,” terang Eko. Pengalaman sebelumnya, kendala yang kerap menghambat pengurusan status badan hukum sekolah adalah konflik internal yang terjadi di dalam yayasan. “Ada yang lagi incracht, ada yang sedang terjadi perebutan,” jelas Eko. Dispendik tidak bisa berbuat banyak terkai tini dan berharap dituntaskan lebih dulu. Eko menekankan, siswa jadi pihak yang paling dirugikan jika persoalan ini tidak tuntas. Selain tidak mendapat izin operasional

Butuh Sinergi Warga-Pemerintah

FOTO: BM/ANTARA

Pengurusan Badan Hukum

P2KKP

Operasi Zebra 2015

KESIAPAN PRAJURIT MARINIR FOTO:BM/MADJI

Prajurit Korps Marinir TNI AL berlari membawa mortir 81 mm disela-sela upacara kesiapan prajurit Batalyon Infanteri-5 Marinir di lapangan apel Yonif-5 Marinir Ujung, Surabaya, Rabu (21/10). Apel yang dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir Kolonel Marinir Sugianto tersebut guna mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dengan tidak memihak salah satu peserta Pilkada.

Eko Prasetyoningsih

juga tidak bisa menggelar ujian nasional (Unas). “Murid sekolah itu kan kasihan karena harus numpang untuk unas. Siswa tidak ikut-ikut tapi dirugikan,” tegas Eko. Tak hanya itu, dana bantuan otomatis tidak bisa dicairkan seperti bantuan dana operasional pendidikan daerah (Bopda) atau pun bantuan operasional sekolah (BOS). Lagi-lagi, dampak tersebut sangat merugikan siswa. Slamet Riyadi Kepala Sekolah SD Dumas, salah satu sekolah yang tidak berbadan hukum juga mengeluhkan persoalan ini. Dia menerangkan persyaratan itu tidak dilanjutkanlantaran ada kendala di yayasan. “Kami sudah memiliki akta notaris. Dulu pernah mengurus SK Kemenkumham, namun ada masalah jadi tidak dilanjutkan,” ujar Slamet menerangkan pergantian pengurus di yayasan yang jadi penyebab pengurusan terhenti. (sdp/epe)

Diduga Dibooking Khusus Bandar Sabu di Hotel Berbintang

Polisi Ringkus Tiga Model Majalah Dewasa SURABAYA (BM) – Satnarkoba Polrestabes Surabaya meringkus 7 pengguna narkoba di sebuah hotel berbintang di kawasan Jl Pakuwon Indah, Minggu (13/ 10). Satu terduga yang diamankan, MR (33) dalam pengakuannya merupakan model majalah dewasa asal Jakarta. Sedangkan enam orang lainnya yang diamankan, terdiri dari OR, diduga bandar sabu antarpulau, RM dan UC (kurir), serta trio wanita pengedar SR, RK dan RA yang juga model. “Berdasarkan pengakuan sementara, salah satu yang berinisial MR itu pekerjaannya sebagai model majalah dewasa yang terbit di Jakarta,” ujar I Wayan Winaya Wakil Kasat Reskoba, Rabu (21/10). Pesta narkoba ini terbongkar setelah muncul laporan adanya jaringan pengedar yang kerap masuk ke hotel tersebut. Polisi butuh tiga bulan untuk melakukan penangkapan di sebuah kamar yang dipesan atas nama OR.“Mereka beroperasi sudah empat bulan di Surabaya,” kataWayan. Dari penggerebekan itu, polisi menyita sabu dengan berat total 33,64 gram, 3 unit handphone dan satu buah buku catatan. Dalam pemeriksaan, OR mengaku mendapatkan kristal haram tersebut dari Jakarta.

SURABAYA (BM) - Sekitar 10 lokasi wilayah menjadi bagian dari perwujudan program PRBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas), program penggganti PNPM Mandiri. Yakni pelayanan akses sanitasi untuk menciptakan kualitas pemukiman layak hunian, akses jalan, lingkungan, penanganan kebakaran, pengolahan sampah dan drainase. Koordinator P2KKP (Program Peningkatan Kawasan Permukiman) Surabaya, Bambang Sukohadiwijoyo Wibowo mengatakan, sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dibutuhkan guna mewujudkan bersama target kesepahaman masyarakat menuju 100 0 100. Maksud dari target tersebut yakni perwujudan angka 100 persen untuk akses air minum. Angka itu mengacu data BPS yang mencapai 65 persen akses air minum sudah diterima warga yang tinggal di pemukiman kumuh. “Berikutnya juga tercatat angka nol, yang artinya bisa nol persen menekan dari target yang sudah berjalan terkait masih adanya kawasan permukiman kumuh dari target 675 kawasan. Sedangkan dukungan penaganan RPJMD terealisasi 70 persen melalui konservasi sumber daya air untuk kebutuhan dasar,” jelasnya, Rabu (21/10) di Bappeko Surabaya.(jey/epe)

FOTO : BM/IST

TERJERUMUS: Glamour kehidupan modeling membuat ketiga wanita cantik yang diringkus Polrestabes Surabaya, rela bersentuhan dengan narkoba.

Selanjutnya, sabu itu diedarkan ke Surabaya, sebagian dikirim ke Palu melalui kurir. “Sekali kirim 1-2 kilogram. Per 1 gram saya dapat uang Rp 500 ribu, total semuanya sekitar Rp 200 juta,” terang OR di hadapan polisi dan wartawan kemarin. Sedangkan MR, mengaku datang ke Surabaya untuk berlibur ke rumah temannya. “Saya ke sini hanya liburan, karena kerja saya di Jakarta sebagai model majalah dewasa,” katanya.(ssn/epe)

Hari Ini Digelar Serentak SURABAYA (BM) - Polda Jatim dan semua jajaran akan menggelar Operasi Zebra 2015 mulai 22 Oktober hingga 4 November 2015. Kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran yang terjadi Januari sampai September 2015, terdapat puluhan ribu sanksi tilang yang dikeluarkan pihak kepolisian. “FenomenayangterlihatsaatinimulaiJanuariSeptember 2015 ini saja sudah ada puluhan ribu sanksi tilang. Dilihat di jalan masih banyak pelanggaran dilakukan artinya mereka belum taat dan patuh,” kata AKBP Hari Sindhu Nugroho Kabag Binops Ditlantas Polda Jatim, Rabu (21/10). Menurutnya, Operasi Zebra merupakan operasi penegakan yang tetap mengedepankan fungsi prefentif atau peringatan tapi juga memberi sanksi tindakan tilang. Tujuan Operasi Zebra itu sendiri lanjut dia untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Masing-masing Satlantas akan diberikan keleluasaan untuk menentukan target Operasi Zebra. Mereka diberi hak untuk menentukan sesuai karakteristik pelanggaran di daerahnya. “Tiap daerah mungkin berbeda, masing-masing daerah punya tipikal pelanggaran. Misalnya di Madura, warga naik di kendaraan bak terbuka dinilai biasa. Tapi di daerah lain itu tidak diperbolehkan,” tambah dia. (ssn/epe)

Hasil Manis Wakil Petra di Ajang Kompetisi Iklan Asia-Pasifik

Terinspirasi Senyum Hitler Ketika Kunjungi Rumah Sakit SURABAYA (BM) - Mahasiswa Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya, Vincentius Bobby Hartono, menyabet juara pertama dalam kompetisi iklan bertajuk “Spikes Asia Festival of Creativity 2015” untuk kategori mahasiswa se-Asia Pasifik pada September lalu. Penghargaan itu berbuah pemotongan Uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (USPP) selama satu semester. Namun hasil terbaik yang diraih mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV) di ajang itu adalah koneksi internasioal untuk karir masa depan-

nya. “Saya sangat bersyukur atas kemenangan ini, meski hadiah yang saya dapatkan memang tidak berupa uang, hanya medali, akomodasi dan mengikuti seminar, tetapi saya mendapatkan banyak koneksi untuk kepentingan masa depan saya,” katanya. Dalam ajang yang diikuti mahasiswa dari seluruh Asia Pasifik itu, panitia menantang peserta untuk menghasilkan sebuah print-ad (poster iklan) yang mampu mengajak orang untuk berdonasi sekaligus menjadi relawan di Mercy, LSM di Malaysia. “Saya berpikir keras

FOTO : BM/ANTARA

SISI LAIN: Karya Bobby yang memenangkan penghargaan, merujuk senyum Hitler pemimpin Nazi yang memicu perang dunia II.

tentang tema itu, sedangkan pengerjaannya hanya sekitar 3-4

minggu. Saya menggunakan tokoh Hitller yang tersenyum saat

mengunjungi orang yang sedang berada di rumah sakit,” katanya. Ia memberi “tagline” untuk karyanya berupa “Event a Brutal Tyrant Looks Joyful when he does Something Kind”. Artinya, orang sekejam Hitlerpun bisa berbuat kebaikan dan tampak bahagia dari senyuman di bibirnya. Usaha Bobby tak siasia, karena karya yang dikirimkan melalui daring/online itu mengalahkan enam finalis dari New Zealand, Singapura dan India. Selain Bobby, Jesslyn Bahtiar mahasiswi Petra juga meraih prestasi di ajang berbeda. Ia

merancang “Parkour Dance” untuk memadukan “kawasan tua” Jalan Tunjungan dengan “kawasan modern” Tunjungan Plaza (TP).“Saya tidak menyangka karya saya terpilih mewakili Indonesia dalam ajang Asian Architectural Rookies Award 2015 diVietnam, 23-24 Oktober,” kata mahasiswi Program Studi Arsitektur UK Petra itu. Setelah mengalahkan 10 mahasiswa se-Indonesia, Jesslyn Bahtiar akhirnya terpilih mewakili Indonesia untuk berlaga dalam ajang “Asian Architectural Rookies Award 2015” yang diikuti mahasiswa se-Asia

pada 23-24 Oktober 2015. Tentang karya rancangannya yang dinamai “Parkour Dance Community Center” itu, ia menjelaskan rancangan yang diikutsertakan dalam lomba untuk mahasiswa Arsitektur seIndonesia di UI Jakarta itu merupakan karya tugas saat semester 6 di UK Petra. “Saya melakukan survei terlebih dulu ke kawasan Jalan Tunjungan, lalu timbul gagasan merancang fasilitas publik yang bisa‘menghidupkan’ site lama antara kawasan tua (JalanTunjungan) dengan kawasan modern (Tunjungan Plaza),” katanya.(at/epe)


14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Proyek ’Flyover’ Tenggulunan Disorot Saluran Air Ditutup, Warga Keluhkan Banjir “Kurang lebih tahun 2013 itu saluran air itu sudah ditutup. Di sebelah utara kan ada saluran air. Itu ditutup dengan aspal. Seharusnya saluran itu tetap dibuka,” ujar Ahmad Mufid, Rabu (21/10). Selama ini, lanjut Mufid, pihak yang mengerjakan tak pernah berkoordinasi dengan pihak Desa Sumokali, sehingga setelah dilakukan pembebasan lahan, saluran air yang lebarnya sekitar 1,5 meter itu akhirnya ditutup total. “Dampaknya, Desa Sumokali yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh banjir, akhirnya dilanda banjir. Warga mengeluh. Saat kemarau tidak, tapi kalau sudah

musim hujan, warga banyak mengadu ke kita,” katanya. Tak hanya soal saluran air, proyek flyover ini juga dinilai belum selesai. Masih banyak jalan yang berlubang dan rusak. Jembatan juga minim penerangan, sehingga berbahaya bagi pengguna jalan. “Beberapa waktu lalu, kami mendapat informasi akan ada pengaspalan lanjutan dan sambungan Penerangan Jalan Umum( PJU). Informasinya Oktober. Ternyata sampai pertengahan Oktober tidak ada tindak lanjutnya. Kita tetap berharap pemerintah bisa melanjutkan perbaikan ini,” pungkasnya. (adi/azt)

FOTO: BM/ANTARA

SIDOARJO (BM) - Pembangunan flyover atau jalan layang di kawasan Tenggulunan, Kec Candi, masih menyisakan persoalan. Warga mengeluhkan saluran air yang ditutup total sebagai dampak pembangunan flyover yang bertujuan mengamankan jalan kereta api (KA) di jalur baru Sidoarjo – Mojokerto. Kepala Desa (Kades) Sumokali, Ahmad Mufid menjelaskan, sejak kali pertama dimulai pembangunan, proyek flyover itu tak juga dilengkapi surat yang masuk ke pihak desa. Padahal, waktu pengerjaan proyek, seharusnya ada surat ke desa sebagai bentuk pemberitahuan.

Sosialisasikan UU Administrasi Kependudukan SIDOARJO (BM) - Pemkab Sidoarjo, Rabu (21/10), melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Delta Graha Setda Kab Sidoarjo itu diikuti perwakilan dari RSUD maupun rumah sakit swasta, kecamatan, TP-PKK kecamatan, kepala Tata Usaha Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo, pengurus panti asuhan, dan pengurus Ikatan Bidan Indonesia. ”Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa hal yang direvisi di antaranya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang tidak lagi dikenai

biaya alias gratis,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Medi Yulianto. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP yang semula masa berlakunya lima tahun, sekarang menjadi seumur hidup apabila tidak terjadi perubahan elemen data. Selanjutnya, kata dia, pencatatan pelaporan kelahiran yang terlambat tidak memerlukan sidang penetapan dari kantor pengadilan negeri. ”Dengan perubahan tersebut, akan semakin meningkatkan masyarakat untuk mengurus dan memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil,” katanya. Ia mengatakan, upaya pe-

merintah untuk menata dan menerbitkan dokumen data kependudukan dapat cepat tercapai. Ia berharap pelayanan kepada masyarakat tetap meningkat meski administrasi kependudukan saat ini sudah gratis. ”Dan untuk mencapainya, ada beberapa hal yang harus dipegang dalam memberikan pelayanan. Seperti berperilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah serta tegas, andal dan tidak berbelit,” katanya. Selain itu, kata dia, dalam memberikan pelayan harus profesional, tidak menyimpang dari prosedur yang ditetapkan dan tidak memberikan informasi salah dan menyesatkan. (ant/azt)

TANGGUL PENAMPUNG LUMPUR DIPERLEBAR Sejumlah truk dan alat berat dioperasikan untuk mengerjakan tanggul baru tak jauh dari kolam penampung lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Rabu (21/10). Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melakukan penanganan di sejumlah titik untuk mengantisipasi tanggul jebol.

KPU Validasi DPT Tambahan Tahap I SIDOARJO (BM) - KPU Sidoarjo melakukan proses validasi terhadap Daftar Pemilh Tetap (DPT) tambahan tahap pertama. Ketua KPU Sidoarjo, Zainal Abidin, Rabu (21/10), mengatakan, proses validasi DPT tahap pertama ini dilakukan di masing-masing tempat pemungutan suara. ”Hal itu dilakukan supaya warga Sidoarjo yang memiliki hak pilih dan belum masuk dalam daftar pemilih tetap, bisa masuk dan menggunakan hak pilihnya,” kata Zainal Abidin. Ia mengemukakan, jika sampai dengan

Hari H pemilihan nanti masih ada warga yang belum masuk ke dalam DPT tambahan tahap 1, maka bisa menggunakan form DPT tambahan tahap 2. ”Caranya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku kepada masing-masing petugas tempat pemungutan suara,” katanya. Nantinya, para pemilih tambahan ini akan menggunakan surat suara tambahan sebesar 2,5 persen dari total surat suara yang sudah dibuat. ”Artinya, daftar pemilh tetap tambahan ini tidak akan mengganggu jalannya proses

pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember mendatang,” katanya. Menurutnya, di Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini terdapat sebanyak 1.367.945 yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap. ”Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 2.463 tempat pemungutan suara yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,” katanya. Ia berharap, dengan adanya pembagian DPT ini para masing-masing calon bisa melakukan koordinasi lanjutan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo. (ant/azt)

PASURUAN

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Normalisasi Jaringan Irigasi Dikebut RAKOR: Muspika Kec Gempol menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) bersama perangkat desa dan warga.

Rakor Muspika, Saling Tukar Informasi

FOTO:BM/HABIBI

PASURUAN (BM) - Normalisasi 14 titik jaringan irigasi (JI) yang tersebar di wilayah aliran sungai dan saluran pembuang, hingga pertengahan Oktober, sudah mencapai 45 persen. Pengerukan dilakukan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kab Pasuruan dengan menggunakan alat-alat berat serta tenaga manual. Untuk jaringan irigasi yang sudah dilakukan pengerukan, sebanyak empat titik ada di saluran pembuang Toyaning, di antaranya JI Girang, Kec Rejoso, JI Kesambi, Kec Nguling dan JI Krangkok, Desa Ngadimulyo, Kec Sukorejo. Sedangkan sisanya, yakni 10 titik masih dalam proses persiapan. Menurut Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kab Pasuruan, Ir Hanung Widya Sasangka, normalisasi yang sudah berjalan di 14 titik JI, sebagian sudah rampung. “Tinggal beberapa lokasi yang saat ini dalam proses persiapan. Kami menargetkan sebelum akhir tahun anggaran, normalisasi bisa rampung semua,” kata Ir Hanung, Rabu (21/10). Seperti diketahui, program normalisasi jaringan irigasi itu dianggarkan sebesar Rp 1 miliar dari P-APBD II. Program tersebut bertujuan mendukung kelancaran aliran air irigasi ke sawah petani, untuk mengantisipasi banjir saat musim penghujan. (bib/azt)

FOTO: BM/ANAM

Capai 45 Persen, 14 Titik Sudah Dikeruk

IRIGASI: Jaringan Irigasi (JI) Toyaning, di Kec Rejoso, Kab Pasuruan yang akan dilakukan normalisasi dalam waktu dekat. Hingga pertengan Oktober, normalisasi JI capai 45 persen.

FOTO: BM/AAN WIJAYANTO

Foto e-KTP Hanya Perlu Satu Kali

LAYANAN: Suasana pelayanan pembuatan KTP elektronik atau e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Pasuruan. PERWAKILAN

PASURUAN (BM) – Warga Kab Pasuruan yang sudah memiliki KTP elektronik atau e-KTP mencapai 90 persen. Sedangkan 10 persen lainnya, terdiri dari mereka yang masih mengurus surat-surat kelengkapan, di antaranya perubahan data, KTP rusak atau hilang dan pemohon KTP baru. Menurut Kepala Dispenduk Capil Kab Pasuruan, Sunyono, Rabu (21/10), program e–KTP berjalan lancar dan tak ada hambatan berarti. Namun ada beberapa warga yang masih belum mengetahui bahwa foto untuk e-KTP hanya dilakukan satu kali seumur hidup. “Kenyataan di lapangan, didapati ada yang foto hingga dua kali. Hal inilah yang kadang sedikit merepotkan. Namun

masih bisa ditangani. Kami mengimbau agar masyarakat memahami pembuatan KTP elektronik yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan,” kata Sunyono. Sedangkan untuk kepengurusan eKTP saat ini, butuh waktu paling lama 14 hari. Alasannya, tiap penduduk mendapat NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari pusat, yang berlaku seumur hidup. “Sehingga harus menunggu sampai dikeluarkanya NIK tersebut,” kata Sunyono. Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pembuatan data resmi yang berkaitan dengan kependudukan telah menggunakan sistem ‘Security Printing’, seperti Kartu Keluarga (KK), akta kematian maupun akta kelahiran. (bib/an/azt)

PASURUAN (BM) - Jajaran Muspika Kec Gempol menggelar Rakor (Rapat Koordinasi), Rabu (21/10) siang, di kantor Desa Karangrejo. Rakor yang merupakan sarana saling tukar informasi juga melibatkan 15 desa yang ada di Kec Gempol. Hadir dalam Rakor tersebut Kapolsek Gempol, Kompol Jajak Hermawan SH MMA, Camat Gempol Drs HM Ridwan. Danramil Gempol Kapten Joni, serta anggota Polsek Gempol dan anggota Koramil. Kapolsek Gempol, Kompol Jajak Hermawan menyampaikan, tujuan Rakor tersebut di antaranya untuk mempererat tali silaturahmi serta menjalin ko-

munikasi antara Muspika Kec Gempol, serta untuk memudahkan pemecahan masalah. Keterangan yang sama disampaikan Camat Gempol, HM Ridwan. Ia menyambut baik kegiatan yang dilakukan Kapolsek Gempol tersebut. “Tujuannya agar muncul rasa guyub, indah, aman dan tertib,” kata Ridwan. Masalah konflik sosial yang kadang terjadi di wilayah Kec Gempol, dapat diselesaikan sedini mungkin. “Wujud dari keharmonisan antara Muspika Kecamatan Gempol, maka akan kita dilaksanakan patroli bersama antara Polsek Gempol, Koramil Gempol dan pihak Kecamatan Gempol,” jelasnya. (bib/nam/azt)

Wanita Tewas, Diduga Dibunuh PASURUAN (BM) - Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di sebuah villa di Tretes, Kec Prigen, Senin (19/10) malam lalu. Saat ditemukan kepala korban masuk di bak mandi dalam kamar. Diduga ia jadi korban pembunuhan. Menurut penjaga villa Srikandi, Joko, awalnya korban cek-in dengan seorang pria yang diduga kekasihnya. Selang dua jam kemudian, pria tersebut pamit membeli makanan. Setelah ditunggu lama tak datang, Joko merasa curiga dan langsung men-

dobrak kamar tersebut. Ia menemukan wanita tersebut sudah tak bernyawa, dengan kondisi mengenaskan. Kapolsek Prigen, AKP Syamsul Arifin serta anggota mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan.“Ada kemungkinan sudah direncanakan oleh pelaku,” kata Kapolsek Prigen AKP Syamsul. Korban diperkirakan berusia 18 tahun dan tinggi sekitar 160 cm. Ditemukan juga barang bukti milik korban, berupa sebuah helm, sepatu, jaket, tas serta BH. (nam/bib/azt)

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi; Pasuruan Raya: Ah. Habib (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807


LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015

Empat Perampok Satroni Rumah Pemilik Penangkaran Burung Murai

Tunggu Pengesahan Perbup, Pilkades Serentak Digelar 2016

Sekap Korban Bersama Istri dan Anaknya LAMONGAN (BM) – Seorang pemilik penangkaran burung Murai Batu jenis Medan, Joni Kiswandono (33), warga Dusun Sumput Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan,jadikorbanperampokan pada Selasa (20/10), dini hari. Kejadian perampokan dan perampasan ini terjadi sekitar pukul 02.00. Saat itu, Joni Kiswandono yang sedang tertidur tiba-tiba saja terjaga setelah mendengar suara keras dari arah belakang rumahnya. Karena penasaran, Joni lalu

keluar dari kamarnya untuk memeriksanya. Namun, saat akan keluar kamar dan akan membuka pintunya mendadak seperti ada yang mendorongnya agar pintu kamarnya terbuka. Kaget dan sadar kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, Joni Kiswandono dengan sekuat tenaga menahan pintu kamarnya tersebut. Sesaat kemudian, Joni menjadi khawatir saat pintu kamarnya yang terbuat dari triplek dibacok memakai celurit. Tak ayal, bacokan pelaku itu

mengenai lengan kanan dan jari tengah Joni Kiswandono. Kesakitan karena luka bacok yang dideritanya, korban tak kuat lagi mempertahankan pintu kamarnya sehingga dapat dibuka pelakunya. Sampai akhirnya, pelaku segera menyekap korban berikut istri dan anaknya di dalam kamar. Lantaran banyak kehilangan darah, membuat kondisi Joni lemah hingga korban pingsan. Selanjutnya, pelaku yang berjumlah 4 orang yang tiga di antaranya memakai cadar segera mengacak-acak isi kamar, toko

dan mempreteli perhiasan yang melekat di tubuh istri dan anak Joni. Dengan mengancam, pelaku juga meminta paksa uang kepada istri korban. Sekitar 30 menit melakukan penjarahandirumahJoniKiswandono, 4 pelaku sebelum kabur menjarah 15 ekor burung murai batu, 1 unit sepeda motor Honda Vario dan perhiasan emas seberat 10 gram terdiri dari kalung, gelang, cincin dan anting-anting. Juga uang tunai 3 juta, beserta rokok yang belum diketahui berapa jumlahnya diambil pelaku

LAMONGAN (BM) - Pemkab Lamongan sudah berancangancang untuk menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 55 desa pada 2016 mendatang Saat ini, bagian Pemerintahan Desa Setdakab Lamongan telah tuntaskan penyusunan peraturan bupati (Perbup) terkait hal itu. “Perbup terkait pilkades serentak sudah rampung disusun. Saat ini, hanya tinggal menunggu pengesahannya saja,” ungkap Kabag Pemerintahan Desa Jarwito melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo. Usai pengesahan Perbup tersebut, sambung dia, selanjutnya akan bisa disusun tahapan pilkades serentak. “Saat ini, belum bisa disusun tahapan pilkades serentak termasuk hari H pelaksanaannya karema menunggu pengesahan Perbupnya,” imbuhnya Sambil menunggu rampungnya pengesahan Perbup, saat ini sudah diinventarisir desa yang kadesnya sudah habis masa jabatannya pada 2015 dan 2016. Untuk kades yang habis masa jabatannya 2015, sudah disiapkan Penjabat (Pj) kades yang berasal dari Sekdes, kepala urusan, maupun kepala seksi di pemerintahan desa setempat. Dari hasil inventarisir tersebut, Kabupaten Lamongan akan melakukan pilkades serentak pada 2016 mendatang di 55 desa. Ada sebanyak 28 desa yang kadesnya habis masa jabatannya pada 2016 mendatang. Di antaranya Desa Pringgoboyo Kecamatan Maduran, Desa Bakalan Pule Kecamatan Tikung, Desa Karangtawar Kecamatan Laren, dan Desa Wonorejo Kecamatan Glagah. (dwi/ nun/han/zen/nov)

di dalam toko. Menurut korban HP milik Joni beserta istrinya sebanyak 4 buah ikut digondol. Pelaku lalu melarikan diri memakai mobil ke arah selatan. Setelah merasa yakin para pelaku yang menyatroni rumahnya telah kabur, istri Joni lalu berhasil keluar dari sekapan dan meminta selekasnya meminta bantuan ke orang tuanya. Kejadian itu juga secepatnya dilaporkan ke Polsek Mantupgunadilakukanpenyelidikanlebihlanjut. Akibatkejadiantersebut,kerugiankorbanditafsirmencapaiRp65juta.(dwi/zen/nov)

Hanya Tersisa 3 Waduk yang Miliki Cadangan Air LAMONGAN (BM) - Dari 44 waduk dan rawa di Lamongan hanya tersisa tiga waduk yang masih memiliki cadangan air. Di antaranya waduk Prijetan, waduk Gondang dan waduk Caling. Hanya saja, cadangan air itupun sudah tidak bisa dikeluarkan. Karena kalau dipaksakan akan merusak struktur waduk. Meski demikian, masyarakat sekitar waduk Caling dan Prijetan ada yang mengambil secara manual dengan menggunakan jeriken. Dinas PU Pengairan hanya mengimbau agar masyarakat yang mengambil secara manual itu tidak sampai menghabiskan seluruh air di waduk. Selain akan mengganggu konstruksi juga dikhawatirkan sumur warga sekitar akan ikut mengering. Disebutkan Kepala Dinas PU Pengairan Supandi melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo sampai dengan 10 Oktober lalu, air di waduk Prijetan masih tersisa sebanyak kurang lebih 200.859 m3, waduk Gondang sebanyak sekitar

1.700.000 m3 dan waduk Caling masih ada sektar 10.000 m3. Diperkirakan, musim hujan

di Kabupaten Lamongan baru akan terjadi pada akhir November atau bahkan di awal Desem-

ber. Untuk meningkatkan kapasitas tandon air, melalui P APBD 2015 ini Dinas PU Pengai-

BM/DWI

KEKERINGAN: Hanya 3 waduk di Lamongan yang memiliki cadangan air. Padahal, musim penghujan masih diperkirakan awal November atau awal Desember lagi.

ran melakukan normalisasi pada lima waduk yang menjadi kewenangan pemkab. Masing-masing di waduk Sepanji,Waduk Mojomanis, waduk Kedungdowo, waduk Canggah dan waduk Joto. Melalui pos anggaran yang sama, juga akan dilakukan normalisasi terhadap 33 waduk desa. Di antaranya waduk Desa Brengkok dan Desa Lembor Kecamatan Brondong. Sedangkan melalui pos dana APBN akan dinormalisasi tiga daerah irigasi (DI), yakni DI rawa Kwanon Kecamatan Pucuk, DI rawa Sogo Kecamatan Babat, dan DI rawa Manyar Kecamatan Sekaran. Selain itu, melalui dana APBN pula, sebanyak 10 waduk juga akan dinormalisasi. Masing-masing waduk Dukuh Kecamatan Tikung, waduk Takaran Kecamatan Tikung, waduk Kedungdowo Kecamatan Kembangbahu, waduk Maduran, Kecamatan Maduran, waduk Sumurgung Kecamatan Laren dan waduk Canggah Kecamatan Sarirejo. (dwi/nun/ han/zen/nov)

Ditinggal Salat, Rumah Dilalap Si Jago Merah LAMONGAN (BM) – Nasib tak mengenakkan dialami Suwandi (55), warga Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ini. Rumah yang ditinggali itu terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Rumah Suwandi setelah dilalap si jago merah saat ditinggal salat Subuh, Selasa Pagi (20/10). Kejadian tersebut berawal sekitar pukul 04.00, saat Suwandi yang pergi meninggalkan rumah untuk salat di masjid sekitar rumahnya. Sekitar Pukul 04.30, Suwandi pulang ke rumahnya. Saat itulah Suwandi kaget karena melihat rumahnya yang terbuat dari kayu dan bambu dengan ukuran 5 x 12 meter tersebut ludes dilalap si jago merah. Para tetangga korban, di antaranya Achyar dan Achmad (60), yang mengetahui kejadian itu sempat berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Hanya saja, kobaran api yang terus membesar membuat keduanya menyerah hingga api melumatkan rumah tersebut. Diduga api yang meludeskan rumah Suwandi akibatkan korsleting listrik. dari kejadian tersebut ditaksir Suwandi mengalami kerugian puluhan juta rupiah. (dwi/zen/nov)

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

MUI Tolak Dispensasi Format Permohonan Maaf untuk PT PPM

permohonan yang diajukan perusahaan tersebut melalui surat. PT PPM mengajukan dispensasi karena biaya permintaan maaf di empat koran nasional selama

permintaan maaf secara terbuka di media massa nasional. Namun, hal itu dengan tegas ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik atas

BM/MASDUKI

GRESIK (BM) - PT Pradipta Perkasa Makmur (PPM) yang memproduksi sandal berlafal mirip Allah dalam aksara Arab mengajukan dispensasi format

MENOLAK: MUI Kabupaten Gresik saat menggelar rapat ormas Islam di antaranya PC Nahdlatul Ulama, PD Muhammadiyah, LDII, PC GP Ansor, kemarin (21/10).

tiga hari berturut-turut setengah halaman dinilai terlalu besar. Sementara MUI berpendapat sebaliknya, biaya yang dikeluarkan sebenarnya tidak sebanding dengan norma penistaan agama Islam yang melalui pencetakan lafal mirip Allah diproduksi sandal Glacio model 2079 sejak 2014 lalu. Penolakan itu diambil setelah menggelar rapat yang dihadiri PC Nahdlatul Ulama, PD Muhammadiyah, LDII, PC GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), kemarin (21/10). Rapat dihelat di Aula MUI Gresik Jalan Wahidin Sudirohusodo. Dalam surat PT PPM itu tertuang manajemen keberatan dengan format permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Islam Indonesia lewat minimal empat media nasional. Apalagi selama tiga hari berturut-turut.

Ribuan Buruh Demo dan Tolak RPP Ketenagakerjaan

PERWAKILAN

pertumbuhan ekonomi. “Ini akan sangat merugikan buruh karena bisa jadi tidak akan ada kenaikan upah. Kita menolak RPP tersebut. KHL pemerintah juga tidak bisa berbuat apaapa karena tidak bisa mengontrol harga kebutuhan pokok di pasar terutam sembako yang terus naik,” beber Ali Muksin di sela-sela aksi. Oleh sebab itu, pihaknya menyoroti tentang pasal 41 sampai pasal 45 dalam RPP yang merugikan buruh karena kenaikan upah hanya 10 persen tidak berdasarkan kebutuhan hidup layak. “Maka dari itu kita menghendaki terkait pengupahan tetap ada di dewan pengupahan kabupaten. Jika menganut ke RPP

hanya di bawah 10 persen. Lalu bagaimana nasibnya kaum buruh. Makanya kita menolak dan

menginginkan ada kenaikan minimal 30 persen,” pungkasnya. (sgg/uki/nov)

BM/SUGENG

GRESIK (BM) – Ribuan massa di seluruh komponen serikat pekerja yang ada di Kabupaten Gresik kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Gresik Jalan drWahidin, Rabu (21/10). Aksi tersebut bertujuan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ketenagakerjaan, khususnya tentang pengupahan karena dinilai sangat merugikan kaum buruh dan penolakan upah murah di Kabupaten Gresik. Koordinator lapangan LEM SPSI Ali Muksin mengatakan dalamRPPyangtelahditetapkandan tinggal menunggu tanda tangan presiden tersebut bahwa penghitungan UMK didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) ditambah perhitungan inflasi dan

TOLAK: Ribuan buruh yang menggelar demo di Kantor Bupati Gresik dalam rangka menolak RPP Ketenagakerjaan yang dinilai malah menyengsarakan buruh.

BM/MASDUKI

Biaya Dinilai Tak Sebanding Manajemen mengestimasikan dana yang dikeluarkan mencapai Rp 1,6 miliar. “Persoalan dana atau apalah yang menjadi alasan manajemen bukanmenjadiranahMUI.Hanya sebagai bentuk keseriusan manajemen maka permohonan maaf menjadi keniscayaan,” tegas Agus JunaidyWahid, Sekretaris PC GP Ansor Gresik, kemarin. Ketua MUI Gresik KH Mansur Sodik mengatakan, hasil rapat internal MUI dan ormas dan kepemudaan memutuskan menolak permintaan dispensasi manajemen PT PPM. Bahwa, manajemen meminta diciutkan iklan permohonan maaf secara nasional menjadi dua media selama dua hari berturut-turut. “Kami akan mengirim surat kepada pihak manajemen PT PPM bahwa permohonan dispensasi tidak kami kabulkan. Sekarang kami tinggal menunggu itikad baik manajemen PT PPM yang memproduksi sandal berlafal mirip Allah,” katanya. Sementara itu, Kuasa Hukum PT PPM Irham yang dikonfirmasi menyatakan tidak tahu menahu tentang permintaan kliennya untuk dispensasi format iklan permintaan maaf tersebut. Karena memang sampai saat inipihaknyabelumberkomunikasi dengan kliennya. ”Namun, klien kamipunyaitikadbaikuntuktetap melaksanakan setiap keputusan MUI Gresik. Tidak ada sedikit pun untukmenolaknya,”tukasnya. Bukan hanya itu, lanjut Irham masalah pidana terkait ditemukannya logo mirip lafal Allah di sandal produksi PT PPM juga disambut baik kliennya. Artinya, kliennya sangat kooperatif menyikapi setiap upaya Satreskrim Polres Gresik dalam mengungkap perkara pidananya. (uki/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005

PEMBEKALAN: Pj Bupati Akhmal Budianto bersama staf pengajar dari Unair yang jadi narasumber di workshop operator sistem manajemen pengaduan masyarakat.

Workshop Operator Pengaduan GRESIK (BM) - Penjabat Bupati Gresik Akmal Boedianto berharap kepada operator pengaduan di lingkungan Pemkab Gresikuntukmemberipelayananlebihkepadamasyarakatmiskin. Harapan Pj Bupati Gresik ini disampaikan saat membuka workshop operator sistem informasi manajemen penanganan pengaduan masyarakat berbasis teknologi Informasi. Acara itu diikuti 100 operator pengaduan yang berlangsung di Ruang Graita Eka Praja, kemarin (21/10). Dijelaskan Akmal Boedianto, agar dalam menerima pengaduan masyarakat terutama masyarakat miskin harus ekstra sabar. Menurutnya, PNS ini adalah pelayan. Maka sebagai pelayan tentu harus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, terutama rakyat miskin. “Rangkul mereka ajak duduk dan dengan penuh kesabaran. Lalu tanyakan keinginan dan difasilitasi. Kalau rakyat non miskin tentu mereka bisa melakukan pengaduan sendiri lewat online,” ujar Akmal serius. Terkait peran operator pengaduan, Akmal menyatakan sangatlah penting. “Anda sebagai ujung tombak pengaduan yang ada di masyarakat. Peran anda menentukan sukses tidaknya pelayanan masyarakat,” katanya (uki/nov)

Bapak Bejat Diganjar 15 Tahun GRESIK (BM) - Bapak bejat yang setubuhi anak kandungnya, diganjar majelis hakim yang diketuai Juanto dengan hukuman penjara selama 15 tahun denda Rp 60 juta subsider 6 bulan kurungan.Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adhyanti Purwantari yang dibacakan pada minggu lalu. Mendengar vonis dari majelis hakim, terdakwa Suliyani (36), warga Perum Banjarsari Asri Blok VI No 16 Cerme Gresik hanya tertunduk. Di wajahnya tersirat rasa penyesalan atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan. Tak hanya itu terdakwa juga memaksa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun melakukan persetubuhan. ”Terdakwa terbukti melanggar pasal 81 ayat (1) dan 3 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujarnya. “Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp 60 juta subsider 6 bulan kurungan,” tegas majelis hakim saat membacakan putusannya. (uki/nov)

Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350


16 www.beritametro.co.id

KAMIS, 22 OKTOBER 2015 0,42% IHSG

4,605

1,9% NIKKEI

18,554

0,2%

0,5%

STI

FTSE

3,026

6,380

0,1% KLCI

1,707

0,1%

0,5%

DJIA

NASDAQ

17,217

4,881

HARGA EMAS

0,1%

JUAL (Rp/gr)

S&P500

519,900

2,031

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

499,104

1,176.05

JUAL: 13.720,00 BELI : 13.700,00

JUAL: 9.851,37 BELI : 9.831,37

JUAL: 15.615,66 BELI : 15.515,66

JUAL: 9.950,28 BELI : 9.870,28

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,750

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 21 OKTOBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Tarif Tol Surabaya-Gempol segera Disesuaikan JAKARTA (BM) - Pada tahun ini, sejumlah ruas tol yang berhak melakukan penyesuaian tarif ada sebanyak 19 ruas. Namun pemerintah hanya menyetujui 13 ruas tol saja, di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa. Perhitungan tarif yang baru disesuaikan berdasarkan perhitungan inflasi selama 2 tahun. Pemerintah telah menandatangani surat keputusan penyesuaian tarif terhadap 13 ruas tol yang dijadwalkan naik pada Oktober ini. Pemberlakuan tarif baru tersebut belum bisa dipastikan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadi-

muljono menyatakan, beberapa ruas tol memang dijadwalkan untuk mengalami penyesuaian tarif pada Oktober ini. Saat ini dirinya telah menandatangani surat keputusan mengenai hal tersebut. “Dokumennya sudah saya tanda tangani tetapi belum didistribusikan. Ada 13 ruas yang sesuai undang-undang. Kalau memang SPM-nya tidak memenuhi, pasti tidak akan disetujui kenaikan tarifnya,” ujarnya, Rabu (21/10). Sebanyak 13 ruas tol yang akan disesuaikan tarifnya pada Oktober di antaranya JakartaBogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Lingkar Luar Ja-

FOTO: BM/IST

NAIK : Jalan tol Surabaya-Gempol termasuk ruas tol yang akan disesuaikan tarifnya.

karta, Padalarang-Cileunyi, Semarang Seksi A, B, C, Surabaya-

Gempol, Palimanan-PlumbonKanci, Cikampek-Purwakarta-

Padalarang, Belawan-MedanTanjung Morawa, SerpongPondok Aren, TangerangMerak, Ujung Pandang Tahap I dan II, Pondok Aren-Ulujami. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Rakyat Taufik Widjoyono menyatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meminta badan usaha jalan tol (BUJT) di masing-masing ruas untuk tidak langsung memberlakukan penyesuaian tarif seturut jadwal yang ditetapkan. “Kalau lihat situasi ekonomi yang sekarang, pak menteri mengusulkan jangan sekarang, ini masyarakat masih susah,” ujarnya menjelaskan. (nat/dra)

Pabrik Gula Assembagoes Targetkan 45,367 Ton SURABAYA (BM) - Hingga pertengahan Oktober 2015, Pabrik Gula Assembagoes masih menempatkan diri di posisi puncak kinerja produksi gula SHS di antara 16 unit usaha Pabrik Gula Milik PTPN XI. Data produksi per 15 Oktober 2015 PG Assembagoes telah memproduksi 29.131,5 ton dengan rendemen 8,57%. Indikator tersebut, utamanya di sisi rendemen lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu 7,92%. Hingga akhir tahun nanti pabrik berkapasitas giling 3.000 ton tebu per hari (TCD) ini ditargetkan mampu memproduksi 45.367 ton gula dari realisasi tahun lalu 31.791 ton gula. Sedangkan rendemen tahun ini ditargetkan 8,76%. “Raihan kinerja PG Assembagoes sangat menjanjikan, kesuksesan ini akan ditularkan pada pabrik gula lainnya. Kementerian BUMN menyikapi dengan antusias, menteri BUMN berencana

melakukan kunjungan Kamis besok,” terang Direktur Utama PTPN XI Dolly Parlagutan Pulungan di Surabaya, kemarin. Pulungan mengatakan, bila dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya, raihan sementara tahun 2015 PG Assembagoes menunjukkan adanya lompatan kinerja. “Ini wujud dari kerja keras dan kekompakan tim khususnya manajemen dan karyawan PG Assembagoes dengan mitra kami para petani,” jelasnya. Pihaknya mengungkapkan daerah Situbondo mempunyai historis tanaman tebu dan merupakan basis tebu, tahun ini produktivitas meningkat didukung dengan kinerja pabrik gula yang naik sehingga diharapkan mampu meningkatkan kembali motivasi petani untuk mengembangkan tebu yang sempat turun tahun sebelumnya. “Perkembangan areal yang baik, kurang lebih mencapai 500 hektar areal baru,

ditambah dengan rencana pengembangan kapasitas menjadi 6.000 TCD akan menjadi jawaban bagi petani untuk dapat terlayani dengan baik termasuk juga pelayanan tebang muat angkut,” tambahnya. Pulungan mengatakan, dalam Road Map PTPN XI, PG Assembagoes merupakan salah satu pabrik gula yang akan direvitalisasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) di samping PG Djatiroto. Bila saat ini kapasitas terpasang 3.000 TCD maka nantinya direncanakan menjadi 6.000 TCD secara bertahap mulai tahun 2016. “Selain itu telah dirancang program hilirisasi menjadi penyedia sumber tenaga listrik co generation untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan akan dijual kepada PLN sehingga diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi PTPN XI,” tambah Pulungan. Tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, PTPN XI juga berkomitmen kuat

FOTO : BM/ANTARA

TRADE EXPO INDONESIA 2015 Pengunjung memperhatikan produk furnitur di salah satu gerai peserta pameran Trade Expo Indonesia ke-30 Tahun 2015 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10). Pameran tahunan yang menampilkan berbagai produk Indonesia berkualitas ekspor itu digelar hingga 25 Oktober.

Jasa Perbankan Maksimalkan Layanan Satelit SURABAYA (BM) - Penggunaan teknologi tinggi saat ini menjadi suatu keharusan, apalagi dalam dunia perbankan hal ini sangat dituntut sekali. Progress manufacturing satelit BRI atau BRISat yang dilaksanakan di pabrik Space Systems/Loral, LLC (SSL) Palo Alto, California sudah mencapai lebih dari 50%. Corporate Secretary Bank BRI, Budi Satria mengungkapkan, sesuai dengan perhitungan awal, mulai dari pembuatan desain, proses manufacturing hingga shipment dan launch campaign BRISat di Kourou French Guiana akan waktu 25–26 bulan sejak tanggal efektif kontrak. “Jika tidak ada aral melintang, launching BRISat akan dilaksanakan

sebelum pertengahan tahun 2016 dan progres pembangunannya sudah mencapai 90% untuk layanan primary satellite control facility. Sedangkan di Tabanan–Bali, BRI membangun back up satellite control facility dengan progress pembangunan mencapai 80%,” terangnya, kemarin. Sementara, SDM dari internal BRI sendiri, sebutnya, nantinya ditunjuk untuk mengoperasikan satellite control facility tersebut saat ini sedang menjalani program internship atau pelatihan operasional satelit di pabrik SSL Palo Alto, California. Menurutnya, beroperasinya BRISat diperuntukkan menghemat pengeluaran biaya operasional dibandingkan jika melakukan

sewa jasa satelit untuk komunikasi jaringan. Selain itu juga bisa meminimalisir gangguan jaringan sekitar 11 ribu kantor, 21 ribu Automatic Teller Machine (ATM) BRI, dan 154 ribu Electronic Data Capture (EDC) BRI. “Terobosan ini merupakan salah satu inovasi BRI untuk memberikan layanan jasa perbankan kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga ke seluruh penjuru tanah air yang difokuskan di bidang satelit jaringan komunikasi lebih memadai dan dioperasikan sendiri oleh Bank BRI. Manfaat lain, lebih aman, terhindar dari penyadapan karena kontrol saluran komunikasi dan encryption sepenuhnya berada ditangan Indonesia,” jelasnya.(jey/dra)

terhadap pengembangan pengetahuan tentang tebu dan pergulaan. Langkah yang dilakukan antara lain dengan menggandeng Universitas Jember dalam program rekayasa genetik dan kali ini dukungan terhadap sarana praktek dan pengajaran SMK Gula Situbondo. Sokongan pada sekolah kejuruan menengah ini diharapkan menjadikan industri gula memiliki sumber daya manusia terampil dan siap pakai. Sinergi Pabrik Gula Assembagoes dengan pondok pesantren pendiri Sekolah Kejuruan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil sekaligus siap pakai bagi industri gula. “Sekolah Menengah Kejuruan Gula Situbondo yang mencetak profesional bidang pergulaan sedianya akan diresmikan Menteri BUMN Rini Soemarno, setelah melakukan kunjungan kerja ke PG Assembagoes,” pungkasnya. (top/dra)

GRAND CITY Obral Diskon Oktober ini, banyak diskon yang bisa didapatkan di berbagai tenant fashion, health & beauty dan lainnya. Saat ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan harga spesial belanja produk kebutuhan rumah tangga. Diskon yang ditawarkan tidak tanggung-tanggung hingga 75%!

Industrial Mechathronics And Automation Competition (IMAC) 2015 IMAC 2015 adalah kompetisi di bidang Mekatronika dan Teknologi Otomasi. Para peserta berasal dari Universitas, InstitutTeknik dan SMA/SMK. Dalam kompetisi ini, peserta harus menunjukkan keterampilan mereka dan bersaing dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik. Pada kompetisi ini, peserta dapat mengukur kemampuan mereka dan membangun semangat untuk memperbaikinya. Kompetisi akan berlangsung 19 - 24 Oktober 2015 di Grand City Surabaya.Biaya pendaftaran tergantung dari kategori kompetisi. Ada beberapa kategori diantaranya : NI LabVIEW Competition 2015,Siemens SciTech Competition 2015, Rockwell Automation Competition 2015,Mechatronics, Robotic and Automation Competition 2015. (*)

EAST COAST CENTER (ECC) Pesta Halloween Halloween merupakan budaya barat, tetapi kemeriahan suasana seram Halloween juga terasa di beberapa tempat Indonesia. Salah satunya di mall Surabaya Timur. Di pusat perbelanjaan ini, pengunjung dapat menikmati foto gratis di Halloween Photo Corner. Dengan berlatar belakang green screen & efek face blower, fotomu pasti lebih unik dan lucu. Nikmati fotofoto gratis ini mulai 26-30 Oktober dengan ketentuan berbelanja minimal Rp 300.000 di semua tenant ECC (kecuali Hypermart). Tukarkan struk belanjamu di counter informasi yang terletak di lantai dasar ECC. Tersedia 50 voucher foto gratis yang bisa diperoleh setiap hari. Saksikan juga Samoyed Halloween Parade pada 24 Oktober pkl. 19.00 di area Food Festival ECC (*)

Siapkan Dana Rp 20 M, Hypermart Buka Layanan Online SURABAYA (BM) - PT Matahari Putra Prima (MPPA) Tbk salah satu perusahaan peritel dengan format modern mulai menjajaki sistem penjualan secara digital (online) untuk memasarkan semua kebutuhan masyarakat kota seperti Surabaya dan kota besar lainnya. Director Public Relations & Communications, Danny Kojongian menegaskan, sistem penjualan menggunakan digital tersebut sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam belanja sehari-hari dan lebih mudah dalam melakukan transaksi berbelanja di Hypermart. Bahkan aplikasi via mobile ini sudah dikenalkan sejak dua tahun lalu. “Sementara yang memanfaatkan baru sekitar 2 persen. Itupun di wilayah Jabodetabek. Lainnya belum,” jelas Danny Kojongian, Director Public Relations & Communications MPPA, Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), di sela reopening Hypermarket Royal Plaza, di Surabaya kemarin. Menurutnya, tren menggunakan aplikasi mobile untuk belanja secara online, Hypermart menawarkan melalui harga yang ada. Kemudian pemesanan bisa dilakukan dengan pengiriman dalam jumlah minimal pembelian, maupun ambil barang di toko hypermart. “Tapi masih kecil sekali yang memanfaatkan. Hal itulah yang membuat kami tetap menampilkan gerai Hypermart dengan konsep terbaru G7,” lanjut Danny. Investasi untuk renovasi gerai

hypermart Royal Plaza ini mencapai Rp 20 miliar. Nilai itu tidak seberapa, dibanding kunjungan di Hypermart Royal, yang rata-rata per hari mencapai 4.000 orang. “Jadi saat proses renovasi selama 2 bulan, banyak yang sudah tahu. Bagi kami ini sangat bagus, meski aplikasi mobile tersedia, konsumen masih ingin datang ke gerai,” lanjut Junghing, Associate Director Java Teritory PT MPP. Sebelumnya gerai Hypermart ini merupakan salah satu pioner gerai ritel modern hipermarket di Kota Surabaya bersamaan dengan didirikannya Mall Royal Plaza Surabaya dengan mengusung konsep lama G4. Dari segi desain, Hypermart G7 Royal Plaza Surabaya mengikuti Hypermart lainnya yang sudah berkonsep G7. Di wilayah Jatim, gerai Hypermart ada di 13 titik. Dari jumlah itu, sudah tiga gerai direnovasi dengan konsep

G7. Yaitu Hypermart di Supermall Pakuwon Indah (SPI), dan di Malang Town Square (Matos). Di tengah perlambatan ekonomi sepanjang tahun 2015 ini diakui Danny, ikut kemberi imbas ke kinerja Hypermart. Beberapa konsumen menahan diri untuk belanja. Kondisi itu membuat operasional cost harus diefisiensi. “Namin efisiensi kami belum sampai ada PHK dan mengurangi kenyamanan san keamanan konsumen. Kami masih optimis dan mengajak distributor untuk menjaga harga tetap terjangkau dan promo digetno,” papar pria kelahiran Surabaya ini. Promo diberikan untuk produk kebutuhan rumah tangga, makanan, dan minuman untuk tetap menggairahkan konsumen belanja. Kemudian secara berkala ke produk lainnya, seperti elektronik, garmen, dan sebagainya. (top/dra)

FOTO: BM/ALI

RAMBAH ONLINE: Hypermart hadir dengan sistem penjualan via online di Royal Plaza. Danny Kojongian (tengah), Director Public Relations & Communications MPPA, Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), berharap sistem online diterima masyarakat.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.