Berita Metro Edisi 30 September 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Referendum Solusi Calon Tunggal Norma Baru dari MK Justru Sisakan Masalah Baru JAKARTA (BM) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menjadi solusi jika terjadi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Apabila terjadi calon tunggal, maka digelar dengan model referendum.

Dalam pemilihan tersebut, kertas suara diberi pilihan apakah calon tunggal itu disetujui atau tidak jadi kepala daerah. Jika suara yang setuju lebih banyak maka otomatis calon tunggal itu menjadi kepala daerah. Jika kalah, maka Pilkada digelar lagi

di periode berikutnya.

Keputusan tersebut merupakan pengabulan permohonan uji materi yang diajukan pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru soal calon tunggal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan Pilkada serentak periode pertama, 9 Desember 2015.

“Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan pe-

“

Penundaan ke pemilihan berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak saat itu.”

- I Gede Dewa Palguna (Hakim Konstitusi)

mohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/9).

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa UU mengamanatkan Pilkada

sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasan tertinggi di tangan rakyat.

MK menilai, jika Pilkada harus ditunda ke Pilkada selanjutnya hanya karena kurangnya calon, maka hak konstitusional rakyat untuk bisa memilih dan dipilih

tidak terpenuhi.

“Penundaan ke pemilihan berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilihdanmemilihpadapemilihan serentak saat itu,” ujar hakim konstitusi I Gede Dewa Palguna.

“Andaikatapenundaandibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pilkada serentak betikutnya hakrakyatakandipenuhi.”

Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan.

Yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabu-

paten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017.

Namun putusan hakim konstitusi tidak bulat. Patrialis Akbar menjadi satu-satunya hakim yang berbeda pendapat.

Dia memiliki beberapa pandangan yang menolak mengesahkan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal.

Baca: Referendum ... Hal 7

Jadwal Pemulangan Tetap Meski Keluarga Belum Ditemukan JAMAAH HAJI INDONESIA BELUM DITEMUKAN 1. Kloter BTH 14

11 orang

2. Kloter SUB 48

12 orang

3. Kloter JKS 61

46 orang

4. Kloter UPG 10

5 orang

5. Kloter SOC 62

6 orang

6. Kloter SUB 28

4 orang

7. Kloter BPN 5

1 orang

8. Kloter JKG 33

1 orang 2 orang

10. Kloter LOP 9

1 orang

11. Kloter SUB 34

1 orang

Hingga kemarin (29/9) pukul 05.00 WIB, jumlah WNI yang teridentifikasi meninggal dunia sebanyak 46 orang. Jumlah itu terdiri dari 42 anggota jamaah haji Indonesia dan 4 WNI yang bermukim di sana (mukimin). Ini sekaligus menjadi update atas data pada Senin (28/9) dimana ada 45WNI yang wafat.

“Anggota jamaah haji yang wafat pada rilis kami sebelumnya adalah sebanyak 45 orang. Saat ini, jumlahnya bertambah

menjadi 46 orang,” ujar Kepala Daerah Kerja Mekkah Arsyad Hidayat melalui siaran pers, kemarin. Tambahan data satu korban meninggal dunia itu seiring teridentifikasinya jenazah Dahlia Sulaiman Hamdan, kloter BTH 14, nomor paspor A3689002.

Sedangkan jumlah jamaah haji yang masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi saat ini berjumlah 7 orang.

Baca: Jadwal ... Hal 7

FOTO:BM/ANTARA

9. Kloter JKS 21

JAKARTA (BM) – Data WNI yang wafat akibat insiden berdesakan di Jalan 204 Mina Kamis lalu (24/9) berkembang menjadi 46 orang. Ini seiringan dengan bertambahnya jumlah jamaah haji Indonesia yang belum ditemukan menjadi 90 orang dari data sebelumnya 82 orang. Meski demikian, keluarga dari jamaah haji yang belum ditemukan akan tetap dipulangkan ke Tanah Air sesuai jadwal.

MEMILUKAN: Roby (foto kiri) mengenang kedua orang tuanya, Arbai Bin Abdullah (67) dan Nabaha Binti Matseh (63) di Tanjungpura, Pontianak, Selasa (29/9). Dalam tragedi Mina, Nabaha dilaporkan telah meninggal dunia, sedangkan Arbai masih hilang kontak. Sementara itu jamaah haji korban jatuhnya crane di Masjidil Haram, Murodi Yahya Kasani (55) dibantu petugas ketika di Bandara Juanda Surabaya, Selasa (29/9) (foto kanan).

Surabaya Tak Terpengaruh Putusan MK Hal 08 Geledah PT VSI, Kejagung Kalah di Praperadilan Hal 12

Paket Ekonomi Tahap II Percepat Layanan Investasi

Ada Komando dalam Penganiayaan Salim

Izin Investasi Hanya Tiga Jam

JAKARTA (BM) – Kepolisian terus menindaklanjuti kasus pembunuhan penolak tambang pasir, Salim alias Kancil (52) di Lumajang, Sabtu lalu (26/9). Selain menambah jumlah tersangka menjadi 22 orang dari sebelumnya 17 orang, polisi juga menyebut ada yang memberikan komando atas penganiayaan pada Salim.

UNJUK RASA: Bupati Lumajang menemui aktivis yang berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Lumajang.

FOTO:BM/EDO

JAKARTA (BM) – Paket kebijakan ekonomi tahap II akhirnya diumumkan pemerintah, tapi tak sebanyak paket kebijakan I. Dari uraian Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9), pemerintah berfokus pada percepatan layanan investasi dalam paket kebijakan tahap II ini.

Baca: Ada ... Hal 7

Baca: Izin ... Hal 7

Lubang Seluas Lapangan Bola Muncul di Queensland

Terdengar Suara Badai, Kendaraan Pelancong pun ‘Ditelan’ Bumi

Jokowi sebut ada menteri ikut arus bawahan Bagiamana mau cari terobosan investasi…

Lubang runtuhan atau sinkhole merupakan lubang yang terjadi di kerak bumi. Fenomena alam ini muncul tibatiba di pusat perkemahan Queensland, Australia.

Ratusan orang diungsikan mengantisipasi kemungkinan terburuk.

FENOMENA ALAM: Lubang runtuhan besar alias sinkhole ‘menelan’ kendaraan yang berkemah di Inskip Point, Queensland, Australia.

PARA pelancong yang sedang berlibur langsung dievakuasi ketika lubang runtuhan atau sinkhole berdiameter lebih dari 150 meter terjadi di pusat perkemahan terkenal di Inskip Point, Queensland, Australia.

Fenomena alam berupa lubang runtuhan atau sinkhole berukuran lebih luas dari lapangan sepak bola di Inskip Point terjadi Minggu (27/9) malam waktu setempat.

Baca: Terdengar ... Hal 7 FOTO:BM/IST

Referendum solusi calon tunggal Awas, jangan kemudian cuma jadi pemborosan…

PRAKIRAAN CUACA SURABAYA CERAH Suhu 23-34°C

JAKARTA HUJAN RINGAN Suhu 23-33°C

SPIRIT DENPASAR CERAH BERAWAN Suhu 24-32°C

“Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh kebajikan meski kelihatannya tidak berharga, yaitu seperti ketika kamu menyambut temanmu dengan menampakkan wajah berseri-seri.”

-Nabi Muhammad SAW-

FOTO:BM/ANTARA

Tiga Kursi Kosong Kepala SKPD Pemprov, Dilelang Hal 03

Tersangka Bertambah Jadi 22, Polisi Dalami Aktor Intelektual

KEBIJAKAN: Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) mengumumkan regulasi pemangkasan izin investasi terkait paket kebijakan ekonomi tahap II, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9).

Jokowi: Ada Menteri Ikut Arus Bawahan JAKARTA (BM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan ada menteri di antara kementerian bidang perekonomian dikendalikan bawahan. Hal itu mendapat perhatian khusus dari Jokowi, karena menteri yang ikut arus bawahan disebutnya diyakini tidak punya keberanian melakukan terobosan, apalagi untuk perbaikan investasi.

Ungkapan itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas terkait Foreign Direct Investment (FDI) dan kemudahan berusaha di Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9). Hadir pula dalam forum tersebut di antaranya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Baca: Jokowi ... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

WWF Desak Penanggulangan Kabut Asap Dilakukan Terpadu

Pembelajaran dari Referendum

M

AHKAMAH Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa pasangan calon tunggal memiliki hak untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

Pilkada dengan pasangan calon tunggal, nantinya akan dilakukan dengan model referendum. Pemilih akan menentukan pilihan pada alternatif jawaban “setuju” atau “tidak setuju” atas satu pasangan calon dalam suatu pilkada.

Jika sebagian besar pemilih menyatakan setuju, maka pasangan tunggal itu ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Tapi jika lebih banyak yang tidak setuju, maka pilkada di daerah tersebut ditunda ke periode berikutnya.

Memperhatikan proses Pilkada Serentak 2015 yang sudah berjalan, model referendum tersebut sulit untuk langsung pada 9 Desember mendatang. Sebab, Pilkada 2015 sudah masuk jadwal penetapan calon, dan saat ini juga sudah memasuki masa kampanye. Jadi baru bisa diimplementasikan pada 2017.

Namun perlu kita ingat, asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sejatinya identik dengan adanya kontestasi. Pemilu tanpa adanya kontestasi, bisa jadi diterima dalam tataran keterpaksaan.

Tapi penting juga diperhatikan, bahwa opsi referendum masih memuat sejumlah lubang. Di antaranya kemungkinan praktik memborong dukungan parpol oleh ‘pemilik modal’. Ujung-ujungnya, model referendum akan cenderung menjadi target setiap pasangan calon. Sebab dalam model pemilihan tanpa pesaing, kemungkinan terpilih tentu akan lebih besar.

Jika itu terjadi, tentu akan menyulitkan pasangan calon lain untuk mendapatkan kendaraan politik. Di sinilah muncul isyarat akan pentingnya aturan yang mengatur batasan dukungan pada setiap pasangan calon. Artinya, prosentase dukungan untuk satu pasangan calon tak boleh terlalu banyak hingga menghabiskan peluang dukungan bagi pasangan calon lain.

Dalam situasi keterpaksaan (ketimbang ditunda), model referendum ini memang menghadirkan opsi lain bagi rakyat, untuk menentukan sikap atas calon kepala daerah. Tapi rakyat juga tidak mau jika agenda pilkada model referendum akhirnya hanya menghamburhamburkan anggaran.

Ini bisa terjadi jika pilkada yang sudah terpaksa dilakukan dengan model referendum, justru lebih banyak memunculkan jawaban ‘tidak setuju’ atas pasangan calon tunggal. Sehingga pemilihan model referendum itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali pemborosan yang berujung penundaan pilkada.

Kemungkinan itu seharusnya menjadi poin penting bagi semua pihak untuk sebisa mungkin menghindari adanya calon tunggal. Selain pentingnya setiap parpol memunculkan kandidat dalam pilkada, persyaratan bagi calon independen juga perlu dipermudah.

Oleh sebab itu, putusan MK terkait referendum ini seharusnya memberi pembelajaran bagi partai politik, masyarakat, dan semua pihak. Bahwa penting bagi kita untuk tetap mengedepankan Pilkada dilakukan sesuai jadwal, dan memuat adanya kontestasi.

Kesadaran itu, tentu juga harus dibarengi dengan sikap profesional parpol untuk menyiapkan pasangan calon yang kuat dan benar-benar diinginkan rakyat. Jika sosok calon yang kuat dan sesuai keinginan rakyat dimiliki sebuah parpol, tentu pengaruh petahana yang besar bukan berarti sulit untuk dikalahkan.

Bagaimana pun juga, keputusan MK terkait referendum merupakan bagian dari proses pendewasaaan bangsa ini dalam berpolitik. (*)

Menhut: BNPB yang Menetapkan Bencana Nasional atau Tidak JAKARTA (BM) - Bencana kabut asap akibat kebakaran lahan hutan yang kian meluas di beberapa daerah, hingga kini belum ditetapkan jadi bencana nasional. Padahal dampaknya sangat terasa, tak hanya di wilayah Indonesia namun juga hingga ke negara tetangga. Terkait belum adanya ketetapan darurat nasional, pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya punya alasan lain. “Peraturan di undang-undangnya, (status daru-

rat nasional) ditetapkan oleh BNPB,” katanya di Istana Negara, Selasa (29/9).

Kementerian KLH dan Kehutanan, terang Siti, dalam musibah ini hanya bertugas memadamkan api lewat darat bersama dengan institusi lain yang terkait.

Soal tanggung jawab, Kementerian LHK hanya menjaga kelestarian lingkungan lewat kebijakan dan regulasi. “Tetapi bukan berarti kami lepas tangan soal (darurat asap) ini. Kami tetap serius menangani kebakaran hu-

kan penanganan yang tidak mungkin lagi level daerah. Jadi, memang menurut pandangan saya sudah dipikirkan darurat nasional. Itu kira-kira menurut pandangan saya,” ujar Irman di sela rapat konsolidasi DPD di Hotel Novotel, Tangerang, Banten.

Mengacu pada UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana memang pemerintah memiliki kewenangan untuk tetapkan status darurat nasional. Tetapi dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh BNPB.

FOTO: BM/ANTARA

TEKENDALA JARAK PANDANG: Helikopter Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) diparkir di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/9). Satgas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Riau menyatakan aktivitas pemadaman kebakaran dari udara terkendala jarak pandang yang berkisar dari 200-400 meter akibat pekatnya kabut asap.

Tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan daerah tertulis pada bab III undang-undang tersebut.

Selain itu, lembaga NGO internasional, World Wide Fund for Nature (WWF) turut mendesak pemerintah lebih terpadu dalam melakukan penanganan kabut asap. Direktur Konservasi WWF Indonesia Arnold Sitompul dalam siaran persnya kemarin, mengatakan kebanyakan titik api teridentifikasi berada di lahan gambut dan sejauh ini upaya pencegahan dan penanggulangandilapangannampak belum efektif.

WWF Indonesia juga menyerukan perlindungan lebih serius terhadap lahan gambut dengan meninjau kembali kebijakan pembangunan di wilayah gambut. Termasuk saran kepada pemerintah untuk memetakan status penggunaan lahan terkait kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan hingga 25,6 juta warga Sumatera dan Kalimantan terpapar kabut asap.

“Memetakan status penggunaan lahan yang rentan dan sering terbakar serta usulan evaluasi perizinan merupakan langkah mendasar yang harus diambil oleh Pemerintah,” timpal Direktur Program SumateraKalimatan WWF Indonesia Anwar Purwoto.

Ia berpendapat bahwa hanya dengan melalui usaha tersebut kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tidak terulang kembali.

“Kami menegaskan kembali perlunya menguatkan penegakan hukum sebagai efek jera bagi para pelaku, baik individu maupun perusahaan,” paparnya. (dbs/dtc/epe)

Korupsi Tiket

Kejagung Periksa Dua Eks Manajer Merpati JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung menyidik dugaan korupsi penjualan tiket pesawat Merpati Nusantara Airlines pada tahun 2009 sampai tahun 2012 dengan kerugian negara Rp 12,750 miliar. “Pada Selasa, dua tersangka diperiksa,” kata

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Amir Yanto, Selasa (29/9).

Kedua tersangka itu, Hendro Cahyono (HC) mantan Distrik Manajer Jakarta PT Merpati Nusantara Airlines dan Bambang

ICW Beber 11 Modus Korupsi Sepanjang 2015 Penggelapan Terpopuler dengan 82 Kasus JAKARTA (BM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui hasil risetnya menemukan 11 modus tindak pidana korupsi yang paling kerap dilakukan dalam semester 1 tahun 2015. “Kita lakukan kodifikasi atas modus-modus yang sering digunakan, di semester pertama 2015 ada 11 modus yang dilakukan tersangka korupsi,” kata peneliti Divisi Investigasi ICWWana Alamsyah, Selasa (29/9).

Dia menjelaskan, modus yang paling banyak ialah berupa penggelapan dan dinilai menjadi cara yang paling sering digunakan oleh pelaku korupsi, dengan 82 kasus dan kerugian negara mencapai Rp 227,3 miliar. “Hal ini terbukti jika dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu. Modus penggelapan sampai 99 kasus, ternyata juga menjadi modus yang paling banyak dilakukan,” tambahnya.

Sedangkan untuk modus penyalahgunaan anggaran, ICW mendata ada sebanyak 64 kasus dan jadi modus kedua yang biasa dilakukan pelaku korupsi.

Diikuti dengan modus penyalahgunaan wewenang sebanyak 60 kasus, “mark up” 58 kasus, laporan fiktif 12 kasus, suap atau gratifikasi 11 kasus, kegiatan fiktif sembilan kasus, pemotongan enam kasus, “mark down” tiga kasus.

tan,” imbuh Siti.

Dia juga menyatakan bahwa pihaknya tak berhak memberikan rekomendasi kepada BNPB untuk tetapkan status darurat nasional. Alasan ini yang bisa dijadikan acuan lambannya penanganan kebakaran lahan hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Padahal dorongan untuk menetapkan status darurat nasional sudah bermunculan. Seperti yang sempat dilontarkan Ketua DPD Irman Gusman.

“Menurut saya harus dilaku-

FOTO: BM/IST

EMPAT BESAR: Wana Alamsyah menyebutkan empat besar dari 11 modus korupsi, kerap dilakukan dalam mengeruk uang untuk kepentingan pribadi.

Modusselanjutnyaialahpemerasan dua kasus dan pungutan liar satu kasus.“Apabila melihat pemaparan tersebut maka bisa diketahui bahwa penggelapan menjadi modus yang paling sering digunakan,” ujarWana.

Selain itu, ICW juga memaparkan bahwa kinerja penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada semester pertama 2015 mengalami penurunan. “Sampai awal tahun ini hanya mampu menaikkan 50,6 persen dari total 2.447 kasus korupsi dari penyidikan ke penuntutan,” kataWana.

Kasus korupsi yang telah masuk tahap penyidikan pada periode 2010-

2015 tersebut apabila dinominalkan, terang Wana mencapai Rp 29,3 triliun. Hasil pemantauan membuktikan bahwa aparat hanya mampu menaikkan 1.254 (50,6 persen) kasus dari tingkat penyidikan ke penuntutan, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 18,3 triliun.

Sedangkan sisanya, atau 1.223 kasus (49,4 persen) tidak mengalami perkembanganpositifataudengankata lain masih dalam tahap penyidikan, dengan nilai Rp 11,04 triliun. “Jadi aparat penegak hukum hanya mampu menaikkan setengah dari kasus korupsi berstatus penyidikan ke penuntutan atauP21,”ujarnyamenjelaskan.(at/epe)

Prajoko (BP) mantan Administration & Account Manajer Distrik Jakarta PT Merpati Nusantara Airlines. Kendati demikian, Kejaksaan belum menahan kedua tersangka tersebut.

Ia menyebutkan pemeriksaan itu

mengenai tugas dan kewenangan para Tersangka di PT Merpati Nusantara Airlines khususnya dalam hal pengelolaan tiket hasil penjualan. “Serta dugaan tidak disetorkannya beberapa tiket hasil penjualan,” katanya. (at/epe)

Pendekatan Soft Power Dinilai Lebih Efektif Tekan Paham Radikal

Di GCTF, Penanganan Terorisme Indonesia Menuai Pujian JAKARTA (BM) – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada Forum Global Kontra Terorisme (Global Counter Terrorism Forum/ GCTF), menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam upaya penanggulangan terorisme.

Termasuk perlunya melibatkan semua pemangku kepentingan dan penguatan kerja sama intelijen dalam upaya memberantas terorisme.

Pemaparan Retno pada acara yang berlangsung di NewYork, 27 September lalu tersebut, mendapat apresiasi anggota GCTF. Pendekatan persuasif melalui kegiatan berbasis masyarakat yang dilakukan Indonesia selama ini untuk menanggulangi terorisme, punya dampak nyata di lapangan. Menlu Belanda bahkan mengapresiasi kebijakan Indonesia yang getol menyebarkan toleransi dan moderasi untuk memupus paham radikal warganya.

GCTF adalah forum informal yang diprakarsai Amerika Serikat untuk meningkatkan kerja sama global dalam penanggulangan terorisme.

Indonesia merupakan penggagas sekaligus “co-chair” dari Kelompok Kerja Penahanan dan Reintegrasi GCTF bersama Australia.

Sebelumnya, Menlu Retno juga mengusulkan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog antar-kepercayaan (interfaith dialogue) dalam kerja sama pemberantasan terorisme negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Dia menyatakan bahwa dialog antarkepercayaan merupakan bagian penting dari pendekatan persuasif dalam penanganan masalah terorisme.

MenluRImemaparkanusulankerja sama konkret lain dalam pemberantasan terorisme melalui kerja sama intelijen dan pertukaran informasi legislasi hukum nasional antarnegara MIKTA terkait pejuang teroris asing (foreign terrorist fighters/FTF). “Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memerangi terorisme. Penanganan masalah terorisme perlu dilakukan secara komprehensif mencakup pencegahan, deteksi dini, tindakan hukum serta rehabilitasi,” ujar Retno.

Langkah pemerintah juga didukung anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq. Dia menegaskan pendekatan “soft power” harus lebih dikedepankan di dalam upaya pencegahan terorisme, terutama yang

mengatasnamakan agama.

Menurut dia, pendekatan “soft power” bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang benar, termasuk tentang hakikat jihad di dalam Islam. “Disinilah tugas ulama dan para imam masjid sangat dibutuhkan,” kata politikus dari PKB tersebut, Selasa (29/9).

Ia mengatakan bahwa aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam berawal dari sebuah pemahaman yang salah tentang jihad. Bahkan, jihad dijadikan sebagai paham yang melahirkan sikap puritan. “Puritanisme secara perlahan tapi pasti akan menumbuhkan radikalisme yang pada akhirnya memunculkan terorisme,” kata pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka, Jawa Barat itu.

Karena itu, Maman mendukung langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merangkul ulama dan khatib dalam pencegahan terorisme dan kekerasan. “Perlu ada kampanye pencegahan paham kekerasan dan terorisme melalui materi khotbah. Caranya ya seperti yang dilakukanBNPTdenganmendatangidan memberi pemahaman yang benar kepada para kiai,” kata dia. (at/epe)

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Pemprov Tegaskan Penambangan di Selok Awar-Awar Liar Dinas ESDM: Tanpa Izin di Atas Penambangan Resmi ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Pembunuhan aktivis penolak tambang di Lumajang direspon Gubernur Jatim Soekarwo dengan menurunkan tim untuk memantau perizinan tambang. Dari hasil pengecekan izin tambang ini diketahui aktifitas penambangan di daerah tersebut dipastikan ilegal.

Penambangan pasir besi yang dilakukan di Desa Selok Awar-

Dewi J Putriatmi

Awar, Kabupaten Lumajang, dinilai liar. Karena penambangan pasir ini dilakukan di atas lahan penambangan milik PT Indo Modren Maining Sejahtera selaku pemilik izin penambangan.

Dari evaluasi yang dilakukan Dinas ESDM dengan mengecek legalitas penambangan, ditemukan bahwa daerah penambangan tersebut resmi memiliki izin yang dikeluarkan Bupati Lu-

2012-2022 adalah IMMS. Namun, sejak Januari 2014 mereka tidak beroperasi karena ada larangan mengekspor pasir besi dalam bentuk mentah.

Namun oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar dilakukan penambangan dengan alasan untuk desa wisata kemudian mengeruk mengunakan pasir tersebut. Faktanya, kata Dewi, bukan untuk desa wisata saja tapi juga pasirnya dijual ke umum.

“Jadi, melakukan penambangan

majang. Tetapi izin itu bukan atas nama warga daerah selok Awar-Awar maupun kepala desanya.

“Apa yang dilakukan oleh kepala desa dengan menambang pasir di lokasi itu adalah liar,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Dewi J Putriatmi, Selasa (29/9) Perusahaan yang mendapat izin penambangan sekan tahun

tanpa izin di atas penambangan resmi,” katanya.

Karena itu, yang terjadi kasus Lumajang adalah penambangan liar. Meskipun, tegasnya, menguruk mengunakan pasir juga harus mengajukan izin, tapi faktanya juga tidak mengajukan izin ke Pemprov Jatim. Dalam kasus ini, lanjut Dewi, Pemprov tidak mau disalahkan, sebab proses perizinan ada di kabupatan.

Diakui perizinan memang diserahkan ke provinsi, namun

khusus PT IMMS izinya masih berlaku sampai 2022. “Bila dihentikan maka Pemprov akan menyalahi aturan, kecuali bila perusahaan tersebut melakukan pelanggaran. Kali ini tidak ada pelanggaran,yangadapenambangan liar di atas yang resmi,” ujarnya.

Meski begitu, Dinas ESDM akan melakukan penertiban terhadap 60 penambangan yang dikeluarkan Pemkab Lumajang.

Semua izin akan dievalasui secara menyeluruh.(zal/rdl)

Tiga Kursi Kosong Kepala SKPD Dilelang SURABAYA (BM) - Tak lama lagi tiga kursi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim akan tersisi setelah kosong beberapa waktu. Pemprov akan membuka lelang jabatan bagi beberapa kursi kosong ini.

Pendaftaran seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama atau setingkat kepala SKPD (satuan kerja peringkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim telah dibuka sejak 28 September dan berakhir 4 Oktober.

Menurut Kepala BKD Provinsi Jatim, Siswo Heroetoto, ada tiga formasi yang akan dilelang yaitu, kepala biro administrasi perekonomian, wakil direk-

tur umum dan keuangan RSUD dr Soetomo dan kepala biro umum.

Sedangkan satu jabatan yang kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) yaitu direktur umum RSUD dr Soetomo masih belum bisa dilelang karena masih menyelesaikan rekomendasi administrasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Setiap PNS yang ingin ikut seleksi terbuka ini, harus memenuhi persyaratan umum.

Seperti berstatus PNS Pemprov, pada saat pendaftaran usia maksimal 58 tahun per 1 Desember 2015, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Ting-

kat I (IV/b) dan sedang menduduki jabatan Administrator atau setara eselon III,” tutur Siswo, Selasa (29/9).

“Selain untuk pejabat fungsional tertentu sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) minimal dua tahun.”

Syarat lainnya yakni, telah dinyatakan lulus diklat kepemimpinan tingkat II, atau sedang mengikuti diklat kepemimpinan tingkatIIatautelahdinyatakanlulus seleksi untuk mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II kecuali pejabat fungsional tertentu.

PNS yang ingin daftar juga harus masuk kualifikasi pen-

lon II dari SKPD dan sehat jasmani dan rohani,” jelas Siswo.

Dia menegaskan, berkas yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan persyaratan. “Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun,” tegasnya Setiap pelamar yang telah mendaftar, kata Siswo, jika ada kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar. Begitu juga apabila dikemudian haris diketahui pelamar memberkan data/keterangan tidak benar, maka panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.

“Setiap perkembangan atau perubahan dalam proses seleksi

didikan minimal S1 bidang ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi atau memiliki pengalaman dibidang perencanaan dan ekonomi, kesekretariatan atau manajemen/pengelolaan administrasi keuangan atau; manajemen/pengelolaan invesasi; atau koperasi, perdagangan, industri dan peraturan perundang-undangan untuk jabatan kepala biro perekonomian dan wadir umum dan keuangan RSUD dr Soetomo.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang dalam proses peradilan pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat setingkat ese-

“

ISTIMEWA

Wajib Pernah Mengikuti Diklatpim II

Siswo Heroetoto

ini akan disampaikan melalui websiteBKDJatimdenganalamat www.bkd.jatimprov.go.id,” ungkapnya.(zal/rdl)

Wagub Sambut Jamaah Haji Kloter Pertama Ajak Doakan Jamaah yang Wafat SURABAYA (BM) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyambut kedatangan 448 orang jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama debarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Selasa (29/ 9) sore.

“Alhamdulillah dan selamat

datang di tanah air. Semoga para jamaah menjadi haji mabrur,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, saat menerima kedatangan jamaah haji di ruang Mina bersama pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Jatim.

Secara seremonial, orang no-

mor dua di Jatim tersebut menyempatkan sambutan dan mengajak para jamaah yang berasal dari Magetan dan sebagian Surabaya itu mendoakan jamaah yang wafat saat menunaikan ibadah haji.

“Semoga almarhum dan armahumah diterima di sisi Allah SWT, dan wafat saat menunaikan haji adalah orang-orang

yang terpilih. Insyaallah syahid dan masuk surga Allah SWT,” ucap ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Sementara itu, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu juga menyampaikan bahwa dua orang haji asal Malang, Jatim meninggal akibat crane jatuh di Mekkah, dan sampai saat ini teriden-

BM/ANTARA

- SISWO HEROETOTO Kepala BKD Provinsi Jatim

Pilkada Serentak

Debat Diwajibkan Sampaikan Materi Pajak

tifikasi 10 orang meninggal dunia akibat tragedi Mina.

“Data terakhir, kami dan Kanwil Kementerian Agama menerima laporan masih ada 20 orang asal Jatim yang dinyatakan hilang dan belum kembali ke pemondokan,” katanya.

Jika ditotal, lanjut dia, hingga kini tercatat 42 jamaah asal Jatim meninggal dunia, rinciannya dua orang karena crane, 10 orang korban tragedi Mina, dan 30 orang lainnya meninggal dunia karena beberapa sebab lain, terutama sakit dan usia.

“Jumlah korban tragedi Mina terbanyak, yakni tujuh orang berasal dari kloter 48 asal Probolinggo, kemudian satu orang kloter 36 asal Batu dan dua orang kloter 61 asal Kediri,” kata mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor itu.

Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, seluruh jamaah haji akan diantar ke asrama haji Sukolilo di Surabaya untuk menjalani serangkaian tes medis khususnya MERS. Terkait jumlah kedatangan di debarkasi Surabaya, jamaah kloter pertama asal Magetan dan Surabaya berjumlah 448 orang yang terdiri dari 217 orang lakilaki dan 231 orang perempuan.

Sedangkan, kloter dua yang kedatangannya tidak berselang lama, total jamaahnya mencapai 444 orang, yang 203 orang di antaranya laki-laki dan 241 orang perempuan.

Semula, kedatangan kloter pertama jemaah haji di Bandara Internasional Juanda Surabaya, dijadwalkan pukul 09.30, namun terjadi penudaan hingga mendarat pukul 13.50.(ara/rdl)

SAMBUT KEPULANGAN: Wagub Jatim Saifullah Yusuf (kiri) menyambut sejumlah jamaah haji kloter 1 debarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa (29/9) sore.

Setiap PNS yang ingin ikut seleksi terbuka ini, harus memenuhi persyaratan umum.

Seperti berstatus PNS Pemprov, pada saat pendaftaran usia maksimal 58 tahun per 1 Desember 2015, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dan sedang menduduki jabatan Administrator atau setara eselon III.”

SURABAYA (BM) - Materi mengenai perpajakan wajib disampaikan saat debat calon kepala daerah dalam pelaksanaan Pilkada, sebagai komitmen pimpinan daerah terhadap kesadaran membayar pajak. Hal itu dituturkan Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I, Teguh Pribadi Prasetya.

“Materi perpajakan saat debat calon kepala daerah itu sifatnya wajib disampaikan, karena program dan visi misi apa pun yang disampaikan akan terkait dengan perpajakan, sehingga materi ini sangat wajib dikuasai calon kepala daerah,” ucap Teguh, Selasa (29/9).

Dia mengatakan, kewajiban materi perpajakan disampaikan saat debat calon kepala daerah mengacu pada MoU atau kerja sama antara Dirjen Pajak dengan Sekjen KPU beberapa waktu lalu di Jakarta.

Selain itu, calon kepala daerah yang telah lolos verifikasi juga diwajibkan mempunyai surat keterangan fiskal yang diterbitkan Dirjen Pajak untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dalam maju kepala daerah.

“Apabila ada calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada tapi tidak memiliki surat keterangan fiskal, otomatis akan gugur dan bisa dibatalkan di tengah jalan,” kata Teguh.

Dia mengatakan, kewajiban surat keterangan fiskal bagi calon kepala daerah yang maju Pilkada mengacu pada kerja sama Menteri Keuangan dengan KPU yang disaksikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Di situ ada satu kewajiban, bahwa setiap bakal calon kepala daerah wajib hukumnya untuk mendapatkan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh direktorat jendral pajak untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dalam maju kepala daerah,” katanya.

Terkait upaya itu, Teguh mengaku telah berkoordinasi dengan KPU Surabaya dan wilayah turunan dari Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur I di beberapa daerah yang akan menggelar Pilkada serentak.

“Oleh karena itu, materi perpajakan ini sangat penting dikuasai kepala daerah karena setiap program apa pun pasti ada kaitannya dengan pajak, termasuk darimana dananya, dan tidak akan mungkin program apa pun tanpa adanya pajak, baik pajak pusat atau daerah,” katanya.

Dia mengaku, dengan penguasaan materi perpajakan oleh setiap calon kepala daerah diharapkan mampu membangun kesadaran warganya untuk membayarkan pajak.(ara/rdl)

Jelang Muswil PKS Jatim, Siapkan Sejumlah Agenda Kerakyatan

Diikuti 300 Peserta, Diramaikan Lomba hingga Pagelaran Wayang Kulit FAIZAL ABDILLAH – SURABAYA KETUA Panitia Pelaksana Muswil, Irwan Setiawan menegaskan agenda utama Muswil kali ini adalah pemilihan dan pelantikan jajaran pengurus baru DPTW (Dewan Pengurus Tingkat Wilayah) masa khidmah 2015-2020, yang terdiri dari pengurus Dewan Syariah Wilayah (DSW), Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW ) dan Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW).

Agenda berikutnya berupa sidang-sidang komisi dan rekomendasi untuk menentukan arah kebijakan PKS di masa mendatang.Tema Muswil kali ini adalah Berkhidmat untuk Rakyat. PKS sengaja mengambil tema ini sebagai pengingat kepada seluruh keluarga besar PKS agar lebih dekat dengan masyarakat.

“PKS lahir dan tumbuh bersama rakyat dan harus terus turut merasakan langsung denyut nadi kehidupan rakyat”, ujar pria yang juga Anggota DPRD Jatim ini, Selasa (29/9). Muswil akan diikuti oleh 300 peserta, berasal dari utusan DPP PKS, pengurus DPTW dan utusan dari 38 DPD PKS se-Jawa Timur. Kegiatan.

Selain itu, untuk memeriahkan Muswil, panitia juga menggelar banyak kegiatan kerakyatan yang dipusatkan di area frontage AYani. Kegiatannya berupa Bazar Rakyat, Jalan Sehat, berbagai macam lomba seni budaya, dan pagelaran wayang

kulit. Para aktivis Garda Keadilan (organisasi anak muda PKS) secara khusus akan menggelar Kontes Robotika.

Mengawali agenda Muswil, hari Minggu 4 Oktober, lanjut Irwan akan digelar Pemilihan Umum Internal (PUI) secara serantak di seluruh kantor DPD PKS. PUI akan memilih calon pengurus DPTW dan calon pengurus DPD. Untuk calon pengurus DPTW, ada 27 nama yang telah lolos seleksi.

Untuk pengurus DPD, ada 20 calon yang akan dipilih untuk menjadi pengurus inti DPD. Hasil PUI nantinya akan jadi

pertimbangan penting untuk menentukan siapa calon pengu-

rus DPTW dan DPD yang dianggap layak.

ISTIMEWA

DPW PKS Jatim akan menggelar pemilihan ketua dan pengurus baru tingkat Jatim. Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Jatim ke-4 ini digelar pada 13-14 Oktober 2015 yang dipusatkan di WTC Surabaya.

SAMBUT MUSWIL: Irwan Setiawan, Muswil ajang menentukan arah kebijakan PKS di masa mendatang.

“Ini adalah budaya demokrasi yang unik yang selama ini diterapkan di PKS.Yang memilih pemimpin adalah kader, bukan hanya elit politiknya. Cara ini terbukti mejadikan pergantian kepemimpinan di PKS berjalan dengan baik.Tanpa kegaduhan. Dan efektif untuk lebih fokus pada kerja-kerja besar yang lebih diutamakan,” kata pria yang juga sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini.

Karenanya, Irwan secara khusus meminta doa kepada masyarakat agar pelaksanaan Muswil lancar dan bisa memberikan manfaat lebih buat masyarakat.(*)

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

SITUBONDO (BM) - Munculnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/SJ tentang pemerintahan daerah, sejumlah pemangku badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam satu bulan terakhir ini dibuat sibuk.

Sebab, ketentuan dalam penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang akan diberikan ke badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, sudah harus memiliki badan hukum dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibatnya badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang akan mendapatkan dana hibah dan bansos, hingga saat ini belum bisa dicairkan.

Kementerian Agama Situbondo melalui Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, H Herman Budiarto, SAg, MHI, saat ditemui Berita Metro membenarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014

FOTO-FOTO:BM/ABDUL HAKIM

SE Baru, Pencairan Dana Hibah dan Bansos Terhambat

H Herman Budiarto, SAg, MHI

telah lahir dan surat edaran Mendagri nomor 900/4627/SJ tentang pemerintahan daerah telah diterimanya. “Ya pihak kita mengetahui dan sudah menerima surat edaran itu sejak bulan Agustus lalu,” ujarnya, Selasa (29/9).

Munculnya undang-undang dan surat edaran Mendagri tersebut, Her-

man mengaku telah menyampaikan ke semua lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren untuk secepatnya melengkapi atau mengurusi badan hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sampai saat ini kita masih melakukan pendataan terhadap lembaga pendidikan diniyah dan yayasan atau pondok pesantren,” paparnya.

Menurutnya, UU dan SE Mendagri tersebut dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, efensiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bansos yang tercantum dalam Perda tentang APBD. “Hal ini dipersiapkan sebelum diberlakukannya undang-undang untuk ketentuan penyediaan anggaran belanja hibah dan bansos agar dapat dievaluasi dan mendapat rekomendasi dari kepala SKPD terkait, sehingga tercantum dalam KUA/ PPAS,” jelasnya. (kim/edi/dra)

Kabar Ada Bantuan Dana APBN Pasca Erupsi Raung Dibantah BONDOWOSO (BM) - Anggaran pasca becana erupsi gunung Raung pada Juni 2015 lalu, menjadi pertanyaan tentang keberadaan anggaran yang dikucurkan dari APBN. Salah satu anggota veteran yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa ada anggaran dari pusat yang dikucurkan sebesar Rp 40 miliar yang tersebar di tiga kabupaten yang diantaranya Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso.

Kebenaran tentang anggaran yang menjadi polemik tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Bondowoso, Kukuh

Triatmoko, menyampaikan,“Bahwa itu semua tidak benar, sampai saat ini tidak anggaran dari pusat berupa uang sejak erupsi gunung raung terjadi, ada bantuan itu pun berupa barang diantaranya masker, obat-obatan dan barang lainnya.

Jadi kalau memang ada yang mengatakan ada bantuan berupa anggaran itu semua tidak benar, apalagi seperti yang disebutkan sebesar Rp 40 miliar,” terang Kukuh.

“Awal tahun 2015 anggaran yang tersedia untuk bencana alam sebesar Rp 1 miliar itu pun dari dana APBD dan pada saat kejadian Raung, anggaran yang ada sekitar Rp 600 juta yang siap dipakai untuk bencana alam dan Rp

600 juta itulah yang kami gunakan, sedang dari APBN yang ada hanya berupa kegiatan,” tambah kukuh Selasa (29/9) Pengakuan tidak adanya anggaran sebesar Rp 40 miliar yang dikucurkan dari dana APBN, menimbulkan pertanyaan tentang informasi yang disampaikan anggota veteran. Menurut anggota veteran hal tersebut bisa ditanyakan pada kedua kabupaten yang juga menerima anggaran dana APBN dari pusat, anggota veteran meyakinkan bahwa pada saat bencana Raung terjadi telah dikucurkan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk kegiatan erupsi bencana gunung raung. (diq/edi/dra)

PROBOLINGGO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Tujuh Jamaah Haji Meninggal

PROBOLINGGO (BM) - Sebuah pabrik pengolahan kayu milik PT Bromo Falcata Indonesia (BFI) di Jalan Brantas Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Selasa (29/9) siang sekitar pukul 13.30 dilalap si jago merah.

Pabrik kayu milik eks Walikota Probolinggo, HM Buchori ini terbakar diduga terbakar dari bagian produksi yang terdapat oven kayu.

Kebakaran PT BFI terjadi saat shift siang. Kebakaran pertama kali diketahui para karyawan yang sedang beristirahat pada shift tersebut . Saat itu terlihat kepulan asap pekat di bangunan gedung untuk oven.

Pekatnya asap membuat para karyawan kesulitan menemukan titik api hingga api merambat ke sejumlah bangunan pabrik serta akibat tiupan angin yang kencang, api cepat berkobar. Ratusan karyawan akhirnya hanya dapat melihat api yang semakin membesar membakar pabrik pengolahan kayu itu dari luar pintu gerbang pabrik.

Menurut Kepala Damkar

Kota Probolinggo Puspito, kebakaran itu pertama kali diketahui para karyawan yang sedang beristirahat pada shift siang. Saat itu terlihat kepulan asap pekat di bangunan gedung untuk oven.

Akibat kebakaran tersebut seorang karyawan mengalami luka bakar yang cukup parah hingga di larikan ke RSUD Dr Moch Shaleh Kota Probolinggo.

“Karena asap yang sangat pekat sehingga tidak bisa melihat darimana asal titik api tersebut.

Dugaan kami, api berasal dari oven yang ada di sekitar kepulan asap tersebut karena suara ledakan diperkirakan dari bangunan tersebut. Dalam sekejap, api langsung membesar dan merembet ke bangunan lain, karena memang banyak kayu kering yang berada di pabrik tersebut,” terang Posito.

Seorang karyawan bagian pengeringan bernama Munadi (40), mengalami luka bakar. Sehingga korban dibawa ke rumah sakit dr Saleh untuk mendapat

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Pabrik Kayu Milik Eks Walikota Terbakar

CEPAT: Kebakaran yang terjadi di pabrik Kayu BFI menghanguskan sebagian isi pabrik.

pertolongan pertama.

Sementara, Kapolsek Kademangan, Kompol Dodi T menyatakan, kebakaran itu tidak ada korban jiwa meninggal dunia.

Namun, kerugiannya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebab, di pabrik itu ter-

simpan bahan baku kayu untuk membuat kayu olahan serta triplek yang sudah siap edar.

“Yang jelas, kami masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Sekarang ini, kami masih fokus dalam pemadaman api. Kerugiannya

diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah,” tandasnya.

Dari pantauan di lapngan para pejabat di lingkup Pemerintah kota langsung mengunjungi pabrik tersebut mulai dari Walikota Hj Rukmini, Kepala Dinas dan para asisten.(ard/dra)

PROBOLINGGO (BM) - Jalur pantura jurusan Surabaya– Banyuwangi mengalami kemacetan panjang akibat adanya perbaikan Jembatan Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Selasa (29/9).

Kemacetan sekitar 2 kilometer di kedua sisi jalur jalan. Karena, jalan itu merupakan jalur utama wilayah Pantai Utara (Pantura), dari Surabaya menuju Banyuwangi. Selain itu, petugas kepolisian di lokasi tidak tampak sama sekali.

Kendaraan roda empat mulai kendaraan pribadi, dump truk, truk gandeng, tronton dan bus terpaksa harus antri dan bergantian melintas di jembatan PERWAKILAN

FOTO: BM/SUGIANTO

Penyempitan di Jembatan Randumerak Sebabkan Macet

MACET: Kemacetan jalur Pantura Paiton, akibat penyempitan jalan raya.

yang sedang diperbaiki. Tak terkecuali, kendaraan roda dua dan roda tiga. Kemacetan timbul akibat tingginya arus kendaraan yang melintas di hari Minggu

hampir 2 kilometer.

Kemacetan sudah nampak hingga depan kolam renang Jabung Tirta di Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton. Sementara

dari arah Banyuwangi menuju Surabaya penumpukan kendaraan terjadi hingga simpang Tanjung Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton.

“Kalau begini terus tiap hari, kami bisa rugi pak. Karena sebagai penyedia jasa pengiriman barang, kami dituntut untuk tepat waktu. Tak ada jalan alternatif yang bisa kami pilih,” kata Sugeng, sopir ekpsedisi.

Kemacetan itu disebabkan oleh penyempitan jalan di Jembatan Randumerak. Sejak, ambruk pada 1 September lalu, arus lalu lintas di jembatan itu menggunakan sistem buka tutup. Lajur di jembatan hanya digunakan satu saja, yakni

bagian selatan. Sementara, lajur sisi utara ditutup untuk menghindari terjadinya ambruk susulan.

Anehnya, meski timbul kemacetan, di lokasi tersebut tak ada petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas. Ditempat tersebut hanya ada warga sekitar yang mengatur arus lalu lintas sekedarnya. Dengan harapan mereka mendapat sedikit pemberian uang dari pengemudi kendaraan.

“Ya kami mengatur arus lalin bersama-sama pemuda yang lain. Kami tidak memaksa, sekedarnya saja, diberi ya tidak pun gak apa-apa,” tutur Jamaluddin, warga sekitar. (ugi/sip/dra)

PROBOLINGGO (BM) - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, memastikan sebanyak 7 jamaah haji asal kloter 48 embarkasi Surabaya meninggal dunia akibat tragedi Mina. Sementara 17 orang jamaah lain masih dinyatakan hilang.“Kewajiban kami adalah menyampaikan berita yang sudah dipastikan oleh Kemenag Pusat,” kata Plt Kepala Kemenag Ato’illah, melalui Kasi Haji Muhlason, Selasa (29/9).

Menurutnya, Ali Wafa Abdul Halim dan Mujayana binti Tahir, istrinya, dinyatakan Kemenag Pusat telah meninggal dalam peristiwa yang menyebabkan lebih dari 700 jamaah haji meninggal dunia tersebut. Berdasarkan informasi dari Posko Pengaduan Keluarga Jamaah Haji di Kantor Pelayanan Haji Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, diketahui korban meninggal asal Kabupaten dan Kota Probolinggo dalam kloter 48 Embarkasi Surabaya sebanyak 7 orang.

Selain 7 korban meninggal, 17 jamaah belum diketahui keberadaannya. Mereka belum kembali ke maktab sejak tregedi Mina, 22 September lalu. Diantara 17 korban hilang, terdapat satu tenaga medis

bernama Tutik Indriyanti.

Sementara itu satu tenaga medis lain bernama Ida Khusnul Khotimah yang sebelumnya dikabarkan hilang, diketahui tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Arab Saudi.

Pihak Kemenag akan terus memberikan informasi terbaru terkait perkembangan korban jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo dari kloter 48. Kemenag juga meminta pihak keluarga bersabar menunggu informasi resmi dari otoritas daerah kerja jamaah haji indonesia di Makkah.(sip/dra) Berikut nama-nama Korban Tragedi Mina dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 1. Hamid Atwi 50 tahun asal Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

2. Nero Astro Sahi 57 tahun asal Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.

3. Tasmuji Agung Saputro 57 tahun dari Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

4. Ali Wafa Abdul Halim warga Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

5. Mujayana binti Tahir warga Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

6. Yusriani binti Muhmmad Qohar warga Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

7. Abdul Karim warga Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

JMF Beri Kesempatan Pencari Kerja PROBOLINGGO (BM) - Angka pengangguran di Kota Probolinggo saat ini cukup tinggi dari jumlah angkatan kerja hingga September 2015 sebanyak 125.283 orang, sedangkan kesempatan kerja hanya 101.400 orang dan untuk pengangguran sendiri sebanyak 23,883 orang.

Melihat dari kondisi tersebut Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Selasa (29/9) menggelar Job Fair yang diikuti 33 perusahaan. Hj Rukmini dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Job fair yang kedua memberikan 1.037 peluang kerja dalam kota 500 lebih dan luar kota 400. Peluang yang menawarkan berbagai peluang, mulai

tamatan SMP hingga S1.

Lebih lanjut Walikota Hj Rukmini menegaskan bahwa jumlah pengangguran semakin tahun bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja sangat terbatas yang disebabkan faktor kemajuan teknologi, terbatasnya lahan,gejolak ekonomi yang belum membaik dan lainnya.

JMF merupakan pola penanganan pengangguran secara komperhensip, semoga dapat di manfaatkan oleh para pencari kerja.

Turut hadir Walikota Hj Rukmini, wakil walikota Suhadak, Sekda Jhony Haryanto, para asisten, kepala SKPD, camat dan lurah serta ribuan para pencari kerja.(ard/fik/dra)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

KABUPATEN MALANG l KOTA MALANG l KOTA BATU

Wawali Ajak Pihak Sekolah untuk Berperilaku Sehat MALANG (BM) - Wakil Walikota (Wawali) Malang Sutiaji mengajak pihak sekolah untuk berperilaku sehat.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka RakerdaUsaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang, Selasa (29/9).

Menurut dia, lingkungan sekolah sekarang ini tidak steril dari gangguan kesehatan. Dia sebutkan seperti lingkungan yang tidak bersih, banyaknya jajanan tidak sehat dan perilaku anakanak yang tidak menunjang kesehatan.

“Semuaituberpotensimemunculkan berbagaijenispenyakitmenular.Karena itu untuk mewujudkan sekolah sehat ya harus berperilaku sehat,” kata dia.

Perilaku sehat itu, kata dia, harus dimulai di lingkungan sekolah. Itu mengingat, kata dia, bukan hanya pada

perbaikankondisifisiksekolahsaja. Namun,lanjutdia,perlulebihmenekankepadaperubahanperilakuwargasekolah untukmendukungprogramUKS. ProgramUKSmenjadipentingdiselenggarakan karena program tersebut memuat kegiatan-kegiatan pendidikan tentang kesehatan. “Berkaitan dengan hal itu, semoga melalui kegiatan ini dapatmewujudkansasaranprogramUKS sekaligus menciptakan terobosan-terbosan baru. Sehingga, UKS menjadi kebutuhan bersama,” katanya.

Selain itu, dengan adanya forum ini diharapkan pula dapat menghasilkan solusi terbaik. Termasuk upayaupaya yang layak demi menciptakan masyarakat sekolah yang bugar dan lingkungan sekolah yang sehat.

Makanya, Sutiaji berharap agar

Rakerda UKS menemukan terobosan-terobosan yang bisa menjadikan UKS sebagai sebuah kebutuhan bukan hanya sekedar kegiatan insidentil ataupun seremonial belaka.

Sementara itu, Kabid PNFI Didi Hidayatmenjelaskanbilaprogram UKSitu melibatkan empat kementerian. Di antaranya Kemendikbud,Kemenag,Kemendagri dan Kemenkes. “Tujuan utamaUKSiniadalahuntukmeningkatlkan standart hidup sehat sejak dini. Itu bisa dimulaidilingkungansekolah,”jelas dia.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Hj. Zubaidah, MM berharap dengan adanya Rakerda UKS ini Kota Malang mampu menciptakan lingkungan dan perilaku sehat. Sehingga, kehadiran UKS tersebut memberikan manfaat. (lil/nov)

LINTAS KOTA

Pengalihan Arus Dilakukan saat HUT Kota Batu

FOTO: BM/LIL

AJAKAN: Wakil Walikota (Wawali) Malang Sutiaji saat membuka RakerdaUsaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang, Selasa (29/9).

Tim Pengacara Mantan Bos PT HMH Minta Penangguhan Eksekusi MALANG (BM) - Tim pengacara mantan bos PT Hardlent Medika Husada (HMH) dr Hardi Soesanto meminta penangguhan eksekusi. Permintaan tersebut diajukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, Selasa (29/9). Alasan tim pengacara dr Hardi Soesanto itu karena alasan mendasar. Sebab, menurut mereka ada kejanggalan yang ditemukan terkait putusan pidana enam bulan penjara tersebut. Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Kota Malang Moh Iryan MS membenarkan permintaan tersebut.

Menurut dia, tim pengacara dr Hardi datang ke kantor kejari. “Untuk eksekusi itu kami sudah memanggil terpidana. Namun, yang datang tim pengacaranya. Mereka meminta penangguhan eksekusi,” kata Moh Iryan.

Menurut Rian permintaan itu sah-sah saja. Tetapi terang dia secara prosedural kejaksaan akan tetap melaksanakan amar putusan MA. Sesuai putusan MA, dr Hardi Soesanto yang berseteru dengan mantan istrinya FM Valentina harus menjalani pidana penjara selama enam bulan.

Makanya, kata dia, kejaksaan akan menindaklanjutidengan melayangkansuratpanggilan kedua. “Kamis (1/10), mendatang kami akan sampaikan surat panggilan kedua. Kami

masih mengupayakan agar pihak terpidana kooperatif dan menanggapi panggilan secara patut yang kami berikan,” jelas dia.

Dijelaskan Ryan, prosedur hukum terhadap kasus tersebut tetap berlanjut meskipun ada upaya hukum yang masih dilakukan terpidana. Sebab, terpidana masih melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi yang sudah diputus MA. Ditambahkan Kasi Intel Kejari Kota Malang Gede Adiaksa salinan putusan MA terkait eksekusi tersebut diterima kejaksaan awal September lalu. Menindaklanjuti putusan tersebut, kepala kejaksaan menerbitkan surat perintah pada jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan eksekusi pada 15 September lalu.

“Putusan MA sudah diterima sesuai prosedur kami berikan surat panggilan.

Karena panggilan pertama tidak dipenuhi maka kami akan melakukan pemanggilan kedua,” jelas dia.

Saat ditanya batasan akhir eksekusi, Gede enggan berspekulasi. “Kalau memang putusannya sudah inkracht maka harus segera dieksekusi,” tegas mantan Kasdi Pidum Kejaksaan Negeri Depok itu.

Disinggung apakah kejari akan melayang-

kan surat cekal terhadap mantan suami FM Valentina itu, Gede mengaku masih memertimbangkannya. “Kita lihat dulu nanti bagaimana perkembangan saat panggilan kedua sudah disampaikan,” tegas Gede.

Sementara itu, pengacara dr Hardi Sudiman Sidabukke membenarkan bila meminta penundaan eksekusi. “Tadi bertemu dengan kajari, kasi pidum, dan jaksa yang ditugaskan sebagai eksekutor. Kami memenuhi panggilan kejaksaan,” terang Sudiman.

Isi panggilan tersebut, lanjut dia, yakni kliennya diminta datang untuk melaksanakan putusan MA yang bernomor 1185k/pid/ 2014 dan bertanggal 19 Januari 2015. Namun karena kliennya berhalangan, maka tidak dapat hadir memenuhi panggilan secara langsung.

“Kami juga sedang melancarkan upaya hukum untuk PK dan permohonan perlawanan. Keduanya sudah kami ajukan Jumat (25/9) lalu,” tutur Sudiman.

Dalam permohonan perlawanan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Malang itu, pihak terlawan adalah kejari dan pelawan adalah dr Hardi.

“Kami berharap kejari menunda dulu eksekusi sebelum ada putusan yang inkracht

terhadap permohonan PK dan atau permohonan perlawanan,” jelas Sudiman.

Sementara isi perlawanan dan PK yang diajukan, lanjut dia, setidaknya mencakup dua poin utama. Pertama, menurut Sudiman ada kesalahan penerapan hukum yang secara nyata dilakukan MA. Yakni tidak adanya persesuaian antara pertimbangan dengan amar putusan.

“Antara pertimbangan dan amar putusan ada kontradiksi. Jadi tidak bersesuaian,” jelas dia.

Alasan kedua, kata dia yang juga mendasar adalah perbedaan ikhtisar putusan MA antara yang diterima oleh kejari dengan pihak dr Hardi. Isi putusan yang diterima kejari menyatakan bahwa dr Hardi terbukti memberi keterangan palsu dalam akta otentik yang berdasarkan pasal 266 KUHP. Sedangkan yang diterima pihak dr Hardi, menurut dia, dalam ikhtisar putusan tersebut berbunyi dr Hardi terbukti melakukan pemalsuan surat yang tertuang dalam pasal 263 KUHP. “Jadi ada perbedaan kualifikasi. Atas dasaritulahmakakamitanyakankekejarimau mengeksekusi berdasarkan putusan yang mana,” jelas dia. (lil/nov)

Dua Perwira Polresta Malang Dipindahtugaskan

FOTO: BM/LIL

KEGIATAN RUTIN: Anggota Dalmas Polresta Malang saat latihan pengamanan pilkada meski tidak digelar pilkada di kota setempat.

Meski Tak Ada Pilkada, Polresta Malang Tetap Latihan Pengamanan Pilkada MALANG (BM) - Kota Malang tahun ini memang tidak ada pilkada. Meski begitu, Polresta Malang tetap menggelar latihan pengamanan pilkada, pada Selasa (29/9). Latihan tersebut melibatkan 200 anggota Dalmas.

Mereka berasal dari Satuan Binmas, Shabara, Polantas, Provos, Sat Reskrim dan Sat Intel.Mereka dilengkapi berbagai kendaraan.

Mulai roda empat hingga roda dua seperti motor trail. “Ini merupakan latihan anggota untuk kesiapan dalam pengamanan segala situasi yang tidak terduga. Baik itu pilkada maupun aksi unjuk rasa,” ungkap Kompol Bindriyo koordinator latihan rutin peningkatan kemampuan Dalmas, Selasa (29/9).

PERWAKILAN

Menurut dia, Kota Malang tahun ini memang tidak ada pilkada. Namun lanjut dia, ada beberapa intansi Kabupaten Malang yang berada di Kota Malang. Dia sebutkan seperti Kesbangpol, DPPKA, Dinsos,DamkardanPendopoBupati.“Instansidan asetnya itu mendapat perhatian tersendiri dari pihak Polres Malang Kota,” katanya.

Apalagi, terang dia, ada beberapa wilayah Kabupaten Malang yang masuk wilayah Polres Kota Malang. Disebutkan seperti Polsek Singosari dan beberapa polsek lainnya. Karena itu, papar dia, Dalmas ini perlu untuk mengasah keterampilan dan kemampuannya. Sehingga, ketika Pilkada nanti berlangsung kondusif. “Berjalan aman dan nyaman,” pungkasnya. (lil/nov)

MALANG (BM) – Satu perwira pertama dan satu perwira menengah Polresta Malang, berpindah tugas. Kedua perwira tersebut melakukan serah terima jabatan, pada Selasa (29/9), di Aula Mapolresta Malang.

Dua perwira yang dimutasi tersebut adalah AKP Adam Purbantoro dan Kompol Yuliati S. Acara sertijab dipimpin langsung Kapolresta Malang AKBP Singgamata, SIK. Sementara, AKP Harianto Rantesalu akan menduduki jabatan barunya sebagai Kasat Reskrim Polresta Malang yang sebelumnya dijabat AKP Adam Purbantoro.

Adam Purbantoro selanjutnya berpindah tugas sebagai Kasat Reskrim Polres Malang. Sedangkan Harianto Rantesalu, sebelumnya merupakan Kasat Reskrim Polres Jombang. Selain posisi Kasat Reskrim, jabatan lain yang mengalami pergantian adalah Kabag Sumda. Kompol Yuliati SSos MSi yang sebelumnya menjabat Kabag Sumda Polresta Malang digantikan Kompol Dra Tutik Darmandari yang sebelumnya juga Kabag Sumda di Polres Malang.

Kapolresta Malang seusai memimpin sertijab, mengatakan mutasi itu adalah hal yang biasa. “Di dalam organisasi Polri sesuatu yang pindah itu sama saja dengan berhijrah. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, Yang datang dan pergi suasana hatinya pasti senang. Tinggal

bagaimana mengubah kesenangan itu menjadi daya kerja yang baik,” tandas Singgamata.

Mutasi jabatan ini berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: ST/2038/IX/2015/Ro SDM, tertanggal 4 September 2015. Kapolresta Malang AKBP Singgamata menambahkan pergantian jabatan adalah hal biasa dalam dinamika organisasi.

Dikatakan dia, karena tidak mungkin seseorang menjabat di suatu tempat bertahan lama karena kebutuhan akan organisasi. ‘’Sehingga beberapa di antaranya yang harus segera mendapat job yang lebih tinggi, maka kita pindahkan. Pindah itu berdasarkan kriteria termasuk penilaian.

Karena saya anggap dua perwira saya ini adalah perwira-perwira terbaik yang diharapkan mereka pindah tugas dan sangat dibutuhkan,’’ jelas Singgamata.

Singgamata juga meminta dua pejabat baru yakni Kasat Reskrim AKP Harianto Rantesalu SIK dan Kabag Sumda Kompol Dra Tutik Darmandari, agar segera menyesuaikan dengan kondisi di Kota Malang. Singgamata menegaskan, keduanya harus lebih baik dari pejabat lama yang pindah tugas ke tempat lain.

“Kota Malang ini kota pendidikan dan Kota Wisata. Ukuran atau indikator penilaian kinerja Polri di Jatim, salah satunya di Polresta Malang jadi saya minta pejabat baru arus lebih baik dari pejabat lama,” ungkapnya. (lil/nov)

MUTASI: Kapolresta Malang AKBP Singgamata saat memimpin acara sertijab dua perwira di Mapolresta setempat.

FOTO: BM/LIL

BATU (BM) - Polresta Batu bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Selasa (29/9), membahas pengalihan arus lalu lintas. Rencana pengalihan itu dilakukan saat puncak acara HUT Kota Batu pada 3 Oktober mendatang. “Kita sudah melakukan koordinasi dengan Satlantas Polresta Batu. Itu terkait pengalihan arus lalulintas saat HUT Kota Batu nanti,” kata Kepala Dishub Kominfo Kota Batu, Bambang Kuncoro, Selasa (29/9).

Dijelaskan dia, pembahasan pengalihan arus lalu lintas itu sangat penting. Alasannya, agar kemacetan yang terjadi tidak bertambah parah. Hasil pembahasan itu, kata dia, bakal segera disosialisasikan ke masyarakat.

Sehingga, kata dia agenda HUT Kota Batu tidak terganggu dan arus lalu lintas tetap lancar. Sayangnya, dia masih belum bisa memastikan kawasan mana saja yang dilakukan pengalihan arus lalu lintasnya.

Dia hanya menjelaskan pengalihan arus jalan itu nanti yang menetapkan adalah Satlantas Polresta Batu. “Apakah pakai sistem rekayasa atau buka tutup.

Itu Satlantas nanti yang menentukan,” kata dia.

Sementara itu, Humas Polresta Batu AKP Waluyo mengatakan bila polisi akan langsung mengecek di lapangan.HalitudilakukanbersamaDishub Kominfodan KapolsekBatu.MenurutAKPWaluyo,yangjadiperhatian adalah kantung-kantung jalan yang biasa langganan kemacetan.“Kawasanitu akandicarikansolusinya supaya padasaat pemkotpunyagawetidaksampaiterjadisuatu hambatanbagipengunajalan,”bebernya.

Untuk antisipasi kemacetan jalan tersebut, kata dia nanti akan menggunakan sistem one way (satu arah, red). “Selain itu, rambu -rambu yang masih dianggap kurang akan ditambah,” tandasnya. (gus/nov)

SMK Brawijaya Nyaris Dilalap Api, Usai Ledakan Tabung BATU (BM) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Brawijaya Kota Batu di Jalan Sudarno nomor 26 Kelurahan Ngaglik, Selasa (29/9), gempar. Ini karena tabung asetilin berukuran besar yang jadi bahan utama las meledak.

Akibat ledakan tersebut, ruang praktik siswa SMK Brawijaya tersebut mengalami kerusakan berat. Meski begitu, tak sampai menelan korban jiwa. Peristiwa tabung gas meledak itu terjadi saat para siswa melakukan praktik sekitar pukul 10.00.

Tiba-tiba tabung mengeluarkan api karena diduga bocor hingga tak bisa dihentikan. Kondisi itu, semakin membuat sejumlah siswa yang sedang melakukan praktik kalang kabut. Mereka akhirnya memilih berhamburan lari keluar dari ruangan.

Bersamaan dengan itu terdengar ledakan yang membuat para guru dan siswa panik. Tak berapa lama, pihak sekolah segera menghubungi pemadam kebakaran (damkar) setempat sebelum timbul api dan meludeskan semuanya. Petugas damkar akhirnya tiba di lokasi kejadian. Mereka pun langsung memadamkan api yang sudah menyala. Sehingga, kobaran api di ruang las sekolah berangsur-angsur padam.

Sementara, kerugian akibat kejadian tersebut SMK Brawijaya ditaksir puluhan juta rupiah. “Sebab nilai alat dan perbaikan gedung itu harganyacapai puluhan juta rupiah,” jelas guru praktik las SMK Brawijaya Sugeng Suryono.

Dia menambahkan kejadian itu berawal saat tabung mengeluarkan asap. Tragisnya, asap tersebut tak bisa dihentikan. Karena takut terjadi apaapa, para siswa seketika menghentikan praktiknya.

Mereka langsung keluar guna mengamankan diri.

Setelah itu, terdengar ledakan hingga keluar api.

Beruntung saat itu semua siswa telah keluar dari ruangan las. “Untuk yang rusak hanya tabung dan ruangan praktik. Selain itu, tidak ada yang rusak,” katanya.(gus/nov)

Sebanyak 8 Investor Tanam Investasi di Batu BATU (BM) - Setidaknya dua investor tempat rekreasi dan enam investor apartemen/perhotelan dipastikan menanamkan investasinya di Kota Batu.

Hal ini, setelah para investor tersebut saat ini sedang menjalankan proses perizinan di Pemkot Batu.

WaliKota Batu Eddy Rumpoko mengatakan, dirinya telah memerintahkan SKPD terkait perizinan untuk membantu para investor dalam mengurus semua izin investasi yang disyaratkan sesuai aturan. Bahkan, jika perlu SKPD terkait harus jemput bola dalam membantu perizinan investasi tersebut. “Tapi maaf, kami belum bisa menyebut siapa saja investor yang sudah masuk ke Kota Batu dan nilai total investasi yang bakal ditanamkan itu,” kata Eddy Rumpoko, Selasa (29/9).

Yang jelas, menurut Eddy Rumpoko, dengan adanya kepastian delapan investor yang menanamkan investasinya itu bisa menjadi bukti dewasa ini semakin banyak yang melirik KotaWisata Batu sebagai tempat yang cocok untuk berusaha.

Apalagi di Kota Batu sendiri masih banyak tempat kosong yang strategis untuk bisa digunakan mendirikan tempat usaha wisata ataupun hotel dan apartemen. Memang, diakui Eddy Rumpoko banyaknya sektor usaha pariwisata sekarang ini telah menjadikan Kota Wisata Batu menjadi kuat dari terjadinya krisis ekonomi. Di mana meski dimanamana terjadi gelombang PHK para karyawan dari perusahaan akibat krisis tapi untuk sektor usaha pariwisata tidak terdampak sama sekali. (gus/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Pembentukan Kecamatan Baru Direspon Positif Kemendagri dan Pemprov

Telah Penuhi Syarat sesuai Kajian yang Dilakukan Pemkot MOJOKERTO (BM) - Usulan pembentukan kecamatan baru di kota Mojokerto direspon positif Kementerian Dalam Negeri RI dan tim pembentukan Kecamatan Provinsi Jawa Timur. Hal itu, seiring kajian yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dan Universitas Negeri Surabaya.

Bahwa pembentukan kecamatan tersebut telah memenuhi syarat. Disampaikan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Kerjasama Dirjend Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Rizari ketika mengadakan kunjungan ke kota

Mojokerto Senin (28/9).

Ia mengatakan pihaknya akan memerjuangkan usulan dari Pemkot Mojokerto bisa terealisasi. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemkot Mojokerto dan Universitas Negeri Surabaya, pembentukan kecamatan tersebut telah memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Menurut Rizari, usulan pembentukanKecamataninimemiliki kekuatan di antaranya jumlah penduduk yang tinggi di Kota

Mojokerto, tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat apabila hanya dilaksanakan 2 kecamatan yang ada dan adanya dukungan dari warga masyarakat, Pemkot Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto untuk pelaksanaan.

Untuk itu, Rizari menegaskan akan memerjuangkan agar harapan bersama ini bisa terwujud.

“Insyaallah, dengan izin Allah usulan terbentuknya kecamatan ini akan kami perjuangkan dan bisa terwujud,” tegasnya.

Rizari juga menyampaikan rekomendasi secara teknis pembentukan kecamatan di Kota

Mantan Ketua Fraksi Resmi Dikukuhkan Ketua DPRD MOJOKERTO (BM) - Purnomo resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto dalam Sidang Paripurna Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan setempat yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Selasa, (29/9).

Ketua Fraksi PDIP itu menggantikan posisiYunus Suprayitno sebagai pemegang tampuk tertinggi institusi wakil rakyat masa bakti 2015-2019. Purnomo dilantik tepat di hari jadinya ke 50 tahun. Ada dua skala prioritas dalam kepemimpinannya.

“Saya menjadikan hal minimnya serapan anggaran pemerintahan, terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan koordinasi dengan Forpimda dalam hal kaitan pengawasan sebagai program jangka pendek kedepan,” tegasnya.

Anggota Komisi II itu mengaku prihatin dengan kinerja pemerintahan yang loyo. “Kita segera berkoordinasi dengan eksekutif, karena minimnya serapan anggaran seperti agak tersumbat. Itu prioritas. Sampai

FOTO:BM/IST

Purnomo

bulan September sekalian kok belum ada bangunan sekecilpun, ada apa ini,” ujarnya.

Ia menangkap dua persoalan ngadatnya penyerapan anggaran yang baru mencapai kisaran 15 persen. “Saya lihat ngadatnya di LPSE karena banyaknya kasus retender. Itu belum lagi SKPD nya lambat, dan lagi keterkaitan dengan ketakutan staf SKPD terhadap hukum jika menjalankan proyek,” ungkapnya.

Padahal, kata ia, Presiden sudah menginstruksikan dan

menyingkronkan semua alat perangkat hukum. “Untuk ini, eksennya kami akan menjalin komunikasi dengan Forpimda.

Itu yang kita maksimalkan,” katanya.

Purnomo mengungkapkan, pihaknya akan mengadakan lobilobi dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk diajak bekerjasama membangun daerah ini. Ia berharap, pihak penegak hukum bersikap lunak dalam pengawasan.

“Ya kita ke Forpimda berharap agar lunak. Namanya manusia kan tempatnya salah, kok,” ujarnya. (gie/nov)

Mojokerto tetap menggunakan indikator yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008. Namun mengingat ranperda tentang pembentukan kecamatan tersebut akan ditetapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana dinyatakan pada pasal 221. rancangan peraturan daerah

tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Maka rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan di Kota Mojokerto tersebut untuk disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untukmendapatkanpersetujuan.

MewakiliWalikota Mojokerto, Sekdakot Mojokerto, Mas Agoes Nirbito MoenasiWasono didampingi Wakil Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan Perekonomian dan Pembangunan, Kepala SKPD, Camat dan Lurah se kota Mojokerto, menyambut keda-

tangan Direktur dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama bersama rombongan.

“Ini merupakan bentuk perhatian kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang telah lama berharap dikunjungi oleh kemendagri untuk sukses dan terlaksananya program pemekaran kecamatan di kota mojokerto,” katanya. (gie/nov)

Sebanyak 112 Anak Ikuti Khitan Massal Al Ikhlas MOJOKERTO (BM) Sebanyak 112 anak mengikuti kegiatan khitan massal yang digelar YPAY Al-Ikhlas Kota Mojokerto di Pondok (Ponpes) Sabilul Muttaqin di Jalan KH Wachid Hasyim 38 Kota Mojokerto.

Acara yang rutin digelar tiap tahun ini dibuka Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Mojokerto.

Dalam sambutannyaWalikota berharap kegiatan ini bisa terlaksana secara istiqomah.

“Semoga anak-anak yang dikhitan ini menjadi anak saleh dan berbakti kepada Allah, Rosul, orang tua, berguna bagi negara, bangsa dan masyarakat karena para iai di sini juga turut mendoakan,” katanya.

FOTO:BM/PRAYOGI

DISAKSIKAN KIAI: Seorang anak yang sedang dikhitan ketika disaksikan Walikota Mas’ud Yunus.

Ketua Panitia Pelaksana Yazid Qohar mengatakan khitan

massal ini diikuti sebanyak 112 peserta, dengan tujuan agar

anak-anak ke depannya bisa menjadi anak salihin atau saleh dan bisa menjalankan ibadah salat dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan khitan massal ini diisi dengan berbagai acara yaitu Khotmil Quran, hadrah, manaqib, pawai dan pengajian umum.

Dalam kesempatan ini, walikota juga menyerahkan bantuan dari BAZnas kota Mojokerto sebesar 5 juta kepada Ketua YPAY Al Ikhlas A Halim Hasyim. Total dari dana yang kurang Rp 5 juta ditutup walikota dari uang pribadinya.

Usai menyerahkan bantuan, walikota didampingi Tatok Setyadi Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Baznas Kota Mojokerto, meninjau pelaksanaan khitan massal. (gie/nov)

Terburu-buru Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Muat Batu JOMBANG (BM) - Diduga karena terburu-buru seorang pengendara motor tewas terlindas truk bermuatan batu. Kecelakaan maut antara sepeda motor dan truk ini terjadi di Jalan Raya Ngoro - Jombang tepatnya di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten

Jombang.

Identitas korban diketahui bernama Harianto (44,) warga Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Pria ini tewas seketika setelah kepalanya terlindas roda truk bagian kiri belakang. Menurut Imam Syafii (43) salah satu saksi mata dilokasi

kejadian menuturkan awalnya korban yang mengendarai sepeda motor bernopol S 5475 ZL melaju dari timur ke barat.

Saai itu motor beriringan dengan truk bermuatan batu yang bernopol AG 8571 DE yang dikemudikan Didik Arifin (36) warga Desa Damarwulan Ke-

camatan Kepung Kabupaten Kediri. Namun nahasnya sesampai di lokasi kejadian, korban mencoba mendahului truk dari sisi kiri. Diduga karena kondisi aspal yang terkelupas dan banyak pasir akhirnya korban terpeleset dan masuk ke kolong truk. “Baru dapat sete-

KEDIRI RAYA

ngah badan truk, tiba-tiba korban terjatuh karena terpeleset dan kondisi jalan yang berlubang, sehingga korban langsung jatuh tepat di kolong truk dan terlindas, sedangkan sepeda motornya terpental ke sisi kiri truk,” jelasnya saat ditemui di lokasi kejadian.(aan/nov)

berita metro www.beritametro.co.id

Sengketa THR Paggora Kota Kediri Berlanjut ke Kepolisian KEDIRI (BM) - Kasus sengketa Taman Hiburan Rakyat (THR) Paggora Kota Kediri berlanjut ke kepolisian. Pengelola Yayasan Paggora melaporkan Sesetijowati Puspo Handari ke Polresta Kediri.

Kasus ini, sebagai pelapornya adalah Chairul Musyafir (67), warga Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Kediri. Sesetijowati Puspo Handari dilaporkan karena dituding telah memberikan keterangan palsu.

Informasi yang dihimpun, pelapor juga membawa dua orang saksi masing-masing Partianik (51), warga Jalan Desa Gogorante Kecamatan Ngasem dan Suwarno (67), purnawirawan TNI warga Jalan SoekartnoHatta Kabupaten Kediri.

Sementara barang bukti yang dilampirkan foto kopi tanda terima sertifikat dan dokumen lainnya. Akibat keterangan palsu itu pihak yayasan menderita kerugian materiil sebesar Rp 300 miliar.

Kronologis kejadian pada Jumat (30/ 9), di THR Paggora Jalan AchmadYani Kota Kediri telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik atau membuat akta palsu. Awal mula kejadiannya, terlapor melakukan demo bersama 40 orang akan menguasai Yayasan Paggora. Terlapor juga membawa surat akta notaris pendirian Yayasan Paggora Kediri dan surat dari Menkumham tentang pengesahan akta pendirian Yayasan Paggora Kediri.

Sebelumnya Sesetijowati Puspo Handari telah menguasai surat asli berupa

Berkas Kedua P APBD 2015 Kediri, Dimungkinkan Gagal Disetujui Gubernur

FOTO : BM/IST

POLEMIK: Salah satu tempat jujugan warga Kota Kediri di kolam renang Paggora.

sertifikat asli milik Yayasan Paggora surat keterangan asli dari seni bangunan, surat keterangan asli dari DPRD, surat keterangan asli dari Walikota tanpa sepengetahuan dan seizin Yayasan Paggora.

Kemudian pada 2010, sertifikat tersebut dibalik namakan terlapor menjadiYayasan Paggora Kediri dengan hanya merujuk pada akta nomor 30 dan SK Menteri Hukum dan HAM tentang pendirian Yayasan Paggora Kediri.

Padahal sebelumnya pihak yayasan sudah mengirimkan surat pengembalian

sertifikat asli dan dokumen lain kepada terlapor pada 9 Agustus 2010 dengan tembusan BPN Kota Kediri. Selanjutnya kejadian itu dilaporkan ke Polresta Kediri guna proses lebih lanjut.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Anwar Iskandar saat dikonfirmasi, Selasa (29/9) membenarkan telah menerima pengaduan kasus sengketa THR Paggora. “Intinya bermula dari sengketa perdata kemudian muncul perkara pidana. Akhirnya dilaporkan polisi,” jelasnya. (syo/nov)

KEDIRI (BM) - Perubahan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah ( P APBD) Kota Kediri sampai saat ini belum menuai titik terang kapan disahkan dan disetujui Gubernur Jatim. Kendalanya karena belum adanya tanda tangan dua Wakil Ketua DPRD setempat.

Dua wakil dewan yang enggan menandatangani itu adalah Wara Reni dari Fraksi PDIP dan Oing Abdul Muid Shohib dari Fraksi PKB. Kondisi itu, jelas membuat Pemkot Kediri kebingungan akan realisasi P APBD 2015 yang dimungkinkan gagal.

Karena sampai saat ini, berkas kedua yang dikirimkan Pemkot Kediri ke Gubernur Jatim, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daearah ( BPKAD) Jatim, belum menuai jawaban.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, berkas yang dikirimkan ke Gubernur Jatim pada 29 Agustus 2015 lalu, usai penetapan Rapat Paripurna

dikembalikan berhubung tak adanya tanda tangan dua wakil Ketua DPRD Kota Kediri.

Selanjutnya, berkas kembali dikirim pada 25 September yang juga belum menuai jawaban sampai saat ini. “Benar kami sudah mengirimkan berkas P APBD yang kedua kalinya yang posisinya sama seperti berkas sebelumya tanpa bubuhan tanda tangan duaWakil Ketua DPRD. Kami hanya berharap dan berdoa semoga disetujui gubernur,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, kemarin.

Saat ditanya perihal kemungkinangagalnyaPAPBD2015,BudwiSunumengatakanpihaknyasecara garis besarnya tidak menginginkanhalitudanoptimissemua ini akan terlampaui meski belum menuai titik terang hingga saat ini.

“Kalauharaptakgagaldandisetujui gubernur. Kalau sampai tidak kasihan warga Kota Kediri,” tandasnya.

Budwi juga mengaku penam-

bahan anggaran dalam P APBD 2015 juga relatif besar dengan kisaran Rp 400 miliar dengan jumlah APBD tahun ini yang mencapai 1,6 triliun. Menurutnya, dengan jumlah sebesar itu kalau perubahan anggaran sampai gagal bisa dipastikan semua program akan macet.

Data yang dihimpun Berita Metromenyebutkan,dugaanengganyaduawakilKetuaDPRDKota Kediri, membubuhkan tanda tanganlantaranbanyaknyaprogram yangtidakprorakyat.Diantaranya, pengadaanmobildinasparawakil rakyat dan penyertaan modal ke BPR Kota Kediri yang nilainya hampir Rp5 miliar, namun tidak mempunyai dasar perda.

Wakil Ketua DPRD Kota Kediri,OingAbdulMuidShohib,mengatakan,pihaknyamasihenggan berkomentar menyikapi hal itu.

Menurutnya, biarlah waktu yang berjalan dan dirinya meminta doa saja supaya muncul hal yang terbaik. (bud/nov)

Angka Pengangguran Masih Tinggi, Acara Job Fair di SLG Diserbu Pencari Kerja KEDIRI (BM) - Angka pengangguran di wilayah Kabupaten Kediri ternyata masih terbilang tinggi. Hal itu, dengan membludaknya para pencari kerja yang datang di acara Job Fair yang digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Selasa (29/9).

Setidaknya, ratusan pencari kerja yang didominasi usia produktif itu rela berdesakan hanya untuk mencari lowongan kerja sesuai dengan kriteria yang mePERWAKILAN

menuhi persyaratan bagi pelamar.

Seperti keteranganVena seorang pencari kerja yang sudah sedari pagi mendatangi gedung tempat perhelatan lowongan kerja yang digelar itu. Namun, upayanya mencari kerja kandas lantaran tidak ada satupun lowongan yang sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

“Tidak ada lowongan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki yakni di bidang kesehatan.

Karena ijazah dan kemampuan saya hanya di bidang itu. Mau gimana lagi belum rejeki saya,” katanya sedikit kecewa.

Adapun data yang dihimpun Berita Metro menyebutkan, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kediri sebanyak 1 juta 492 ribu, dengan estimasi angka pengangguran yang berkisar 665 ribu jiwa. Kondisi ini, jelas terlihat masih tingginya angka pengangguran yang juga relative semakin meroket.

Sedangkan, dalam Job Fair

yang digelar di gedung Convention Hall tersebut menyediakan 700 lowongan pekerjaan dengan mengandeng perusahaan lokal maupun regional sesuai kuota kebutuhan yang sudah ditentukan. Diharapkan pula, dibukanya lowongan itu juga mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kediri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri Ahmad Solehudin mengatakan, dalam kondisi saat ini pihaknya

sebenarnya lebih memberikan apresiasi lebih terhadap para pelaku UMKM yang kenyataannya masih bertahan sampai saat ini.

Bahkan, dengan kondisi yang bisa dikatakan serba susah, keberadaan mereka masih mampu mendominasi dan memberikan peran , dalam hal mengurangi angka pengangguran. “ Utamanya produk UMKM kami tonjolkan dalam program Job Fair kali ini,” pungkasnya. (bud/nov)

FOTO : BM/IST

BUAT MASA DEPAN : Ratusan pencari kerja yang berjubel di gedung Convention Hall, SLG, Kabupaten Kediri, Selasa (2 9/9).

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Komisioner KPU Tolak Istilah Referendum SAMBUNGAN HALAMAN 1

Referendum ...

“Pada dasarnya prinsip dasar Pemilu dalam Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil serta demokratis. Bila ditinjau dari rumusan makna tersebut, dalam undangundang, syarat minimal dua pasangan calon sudah tepat,” ujarnya saat membacakan dissenting opinion.

Menurut Patrialis, pemilihan untuk memilih kepala daerah adalah subjek hukum, dimana subjek hukum tersebut adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, calon kepala daerah sebagai subjek hukum tidak dapat disandingkan dengan non-subjek hukum, seperti kolom setuju atau tidak setuju seperti dalam referendum.

Selain itu, mahkamah juga mengubah aturan persyaratan pencalonan kepala daerah bagi calon perseorangan (independen). Mahkamah mengatur bahwa syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah.

Menurut MK, persentase syarat dukungan tidak dapat didasarkan pada jumlah penduduk, karena tidak semua penduduk punya hak pilih. “Keterpilihan kepala daerah bukan ditentukan jumlah penduduk keseluruhan, tapi yang sudah punya hak pilih,” kata Arief.

Meski demikian, putusan tersebut tidak berlaku pada

Pilkada serentak 2015 yang tahapannya telah berjalan.

Putusan tersebut mulai berlaku pada Pilkada serentak gelombang kedua pada 2017. Permohonan uji materi ini diajukan oleh Fadjroel Rachman, Saut Mangatas dan Victor Santoso.

Tak Selesaikan Masalah Terkait keputusan MK soal referendum calon tunggal, hal itu mendapat tanggapan beragam. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan bahwa keputusan itu merupakan satu solusi untuk menghindari tersanderanya hak politik publik dalam Pilkada.

“Karena publik memiliki alternatif apakah setuju dengan calon tunggal tersebut atau sebaliknya (menolak),” kata Muradi, Keputusan ini, katanya, juga

mengembalikan proses politik ke publik sebagai bagian dari hak warga negara. “Juga mengurangi kemungkinan ancaman kebuntuan demokrasi yang akan merugikan publik untuk mendapatkan pemimpinnya.”

“Harus diapresiasi. KPU bisa segera menjalankan keputusan tersebut bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak lainnya.”

Terkait munculnya kekhawatiran bahwa referendum tak akan menyelesaikan persoalan calon tunggal, menurut Muradi, itu tak perlu terjadi. Alasannya, model referendum adalah bagian dari penguatan kesadaran pentingnya melakukan kontrak politik baru bagi figur pemimpinnya tersebut.

“Jika pun kemudian publik merasa bahwa calonnya tidak layak dan pas, maka dalam skema demokrasi yang baik, keha-

DPR Serukan Pemerintah Kirim Tim Identifikasi SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jadwal ...

Sementara anggota jemaah haji yang dilaporkan belum kembali justru bertambah, dari sebelumnya 82 orang kini menjadi 90 orang.

Arsyad mengatakan, timnya masih mencari anggota jamaah yang belum kembali ke pemondokan. Ini dilakukan dengan menyisir rumah sakit Arab Saudi dan mengidentifikasi para korban yang ada di tempat perawatan jenazah Al Muaishim, Makkah.

Meski demikian, keluarga dari jamaah haji yang belum

ditemukan tetap akan dipulangkan sesuai jadwal. “Tetap pulang sesuai jadwal,” tutur Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Abdul Djamil di Kantor Urusan Haji Daker Makkah, Selasa (29/9).

Menurutnya, jamaah yang menunda kepulangan akan memunculkan masalah baru.

“Itu akan jadi masalah baru,” katanya. Maka dari itu, dia menyatakan tidak mungkin membuat kloter tambahan selain kloter yang sudah terbentuk sejak dari Tanah Air.

Abdul Djamil meminta jamaah yang kerabatnya masih belum ketemu atau masih dirawat karena sakit untuk tetap tenang. Menurutnya, semua tetap akan diurus oleh Kementerian Agama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas prosesi ibadah haji. “Kalau ada yang tertinggal itu akan menjadi tanggung jawab kami,” tuturnya.

Pada perkembangan lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan protes pada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait insiden di Mina.

Indonesia, kata Deding, layak

mengajukan protes karena selama ini tercatat sebagai negara yang mengirimkan jumlah jamaah haji paling banyak. Dia juga meminta Pemerintah Indonesia mengirimkan tim identifikasi untuk mengungkap datadata korban.

“Saya kebetulan baru datang dari Saudi, jadi saya tahu bagaimana lambatnya proses identifikasi para korban insiden Mina,” kata Deding di Jakarta, Selasa (29/9). Menurut dia, saat ini di Makkah masih banyak korban yang belum teridentifikasi.

Akibatnya jumlah jemaah Indonesia yang meninggal pun belum bisa dipastikan. (ant)

Desak Menteri Munculkan Ide Pangkas Perizinan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jokowi ...

“Sudah saya sampaikan kalau pimpinan kementerian tidak kuat mengendalikanbawahannya,entah itu eselon I atau eselon II. Apalagi sampaiterbawaarusbawahannya, sudahlupakanmengenaiini.Kalau tidakpunyakeberanianmelakukan terobosan, sudah lupakan perbaikan investasi,” kata Jokowi.Tapi Presidentidakmenyebutkansiapa menteriyangdimaksud.

Sebelumnya, Jokowi mengaku telah menginstruksikan

agar para menteri bidang ekonomi dapat membuat terobosan cepat dalam menyelesaikan kendala investasi. Hal ini terutama yang berkaitan dengan lamanya mengurus perizinan.

“Saya ulang, kita perlu melakukan langkah terobosan, karena masih banyak kendala investasi di negara kita. Dimulai dari prosedur waktu perizinan sangat lama. Kendala di peraturan dikumpul satu-persatu,

bisa direvisi,” kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi menilai, dalam urusan pembebasan lahan harus dibuat terobosan sehingga ada sinyal kuat adanya kemudahan membuka usaha di Indonesia. Hal tersebut diharapkan bisa ditangkap para investor luar negeri.

Menurut Jokowi, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat enam negara dengan kemudahan memulai usaha. Peringkat itu mengindikasikan bahwa dalam memulai usaha di Indonesia

harus melalui 10 prosedur.

Padahal, di Singapura dan Malaysia hanya melewati tiga prosedur.

“Berarti 70 persen harus hilang. Waktu yang dibutuhkan mulai usaha masih 52,5 hari.

Bandingkan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Coba dicatat, malu kita,” tegasnya.

Karena itu, Jokowi menegaskan kepada para menterinya untuk segera mengumpulkan gagasan yang berkaitan dengan perizinan yang konkret, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha. (ant/cnn)

Gelombang Naik, Lubang Meluas SAMBUNGAN HALAMAN 1

Terdengar ...

Sebuah mobil, karavan dan trailer kemping dan tenda ikut tertelan lubang runtuhan itu seketika. Layanan Taman dan Satwa Liar Queensland (QPWS) mengatakan sinkhole itu memiliki kedalaman sekitar tiga meter dan memakan sebagian besar dari perkemahan MV Beagle.

Salah seorang warga yang sedang berlibur di kawasan itu, Casey Hughes mengaku dirinya mendengar suara seperti guntur besar ketika lubang turunan itu terjadi. Rekan kempingnya Sylvia Murray mengaku takjub melihat terjadinya peristiwa alam tersebut.

“Orang-orang yang sedang kemping di sana umumnya berada di dalam kendaraan mereka yang diparkir di pinggiran lokasi lubang runtuhan

atau sinkhole itu. Mereka semua terbirit-birit berusaha keluar dari kendaraan mereka,” katanya.

Sementara saksi mata lain mengaku mereka hanya berjarak 200 meter dari lokasi lubang runtuhan dan mendengar suara bising seperti badai.

Mereka segera melarikan diri begitumenyadarikalaupasiryang mereka injak dengan cepat menghilangmasukkelautdengan kecepatan yang luar biasa.

Salah seorang perempuan berlari sambil menjerit-jerit dan menggedor-gedor kendaraan yang terparkir menyuruh penghuninya keluar.

Pihak QPWS mengatakan, sekitar 140 orang telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Polisi dan kru SAR dengan cepat

tiba di lokasi menolong mereka dan meminta warga segera meninggalkan lokasi itu.

Wali Kota Gympie, Mick Curran, mengatakan lubang runtuhan yang terjadi di dekat Fraser Island tidak menimbulkan korban dan ancaman bagi para pelancong yang tengah berlibur di kawasan wisata itu.

“Karena saat ini sedang libur sekolah maka tentu saja ada banyak orang yang berlibur dikawasanpantaitersebut.Untungnya sejauh ini, semua pelancong selamat dan tidak ada katanya.

Polisi hutan Senior, Dan Clifton, mengatakan ada kemungkinan lubang runtuhan itu akan bertambah besar. “Ada kemungkinan lubang itu dapat meluas karena gelombang ombak laut, jadi masyarakat harus menghindari kawasan itu,” kata Clifton.

“Polisi hutan dan polisi telah

membangun penghalang dan rambu peringatan untuk diwaspadai oleh para pengunjung pantai mengenai ancaman bahaya di kawasan itu,” katanya.

Pihak QPWS juga mengatakan mereka akan terus memantai perkembangan situasi di kawasan itu dan akan meminta pakar geoteknik untuk menyediakan penilaian terhadap kondisi di kawasan itu.

Lubang runtuhan biasanya karena hilangnya lapisan bantalan batuan yang berada di bawah tanah yang pada umumnya terjadi karena pengikisan air tanah.

Lubang ini memiliki ukuran yang bervariasi. Ada yang hanya berdiameter satu meter, namun ada pula yang sampai mencapai ratusan meter. Kedalaman sinkhole ini juga bervariasi, bergantung dari jenis tanah dan batuan di atasnya. (rco/dbs/azt)

Unesco Atensi Pembunuhan Wartawan Probolinggo Empat dari Tujuh Tersangka Belum Ditangkap SURABAYA (BM) – Seminar “Potret Kemerdekaan Pers di Jawa Timur” mengungkap fakta menarik tentang perhatian Unesco terhadap kelanjutan penanganan kasus pembunuhan wartawan Probolinggo, Herlyanto (40) kepada Dewan Pers. “Februari lalu, kita menerima surat dari Unesco yang menanyakan perkembangan penanganan kasus wartawan yang dibunuh di tengah hutan jati DesaTarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo pada 29 April 2006 itu,” katanya di Surabaya, Selasa (29/9).

Dalam acara yang dihadiri jurnalis, humas, organisasi pers, LSM, dan akademisi tersebut, Ketua Pokja Hukum Dewan Pers Sabam Leo Batubara menjelaskan, pihaknya sudah menanyakan

perkembangan kasus itu ke Polda Jatim sejak lima bulan silam, namun belum direspons hingga kini.

“Mestinya kita memberikan jawaban pada Juli lalu, namun pihak Unesco akan menunggu kepastian dari kita hingga November, karena itu kami mohon masukan dari sini,” katanya dalam diskusi yang juga menampilkan anggota Dewan Pers, Ninok Leksono.

Dalam diskusi yang dipandu staf khusus Pokja Hukum Dewan Pers, Chelsia, aktivis/pegiat AJI Malang, Hari Istiawan, mengatakan kasus itu sebenarnya sudah sampai ke pengadilan, namun ada salah dari tiga terdakwa diduga gila. “Akhirnya, terdakwa yang dimaksud dirujuk ke RSJ Lawang dan dokter setempat menyatakan

tidak gila, sehingga laporan dikembalikan kepada polisi, namun aparat kepolisian hingga kini tidak melanjutkan proses ke persidangan lagi,” katanya.

Bahkan, ada empat tersangka lain yang disebut-sebut ketiga terdakwa pun belum tertangkap hingga kini. “Kami sendiri menemukan kasus itu tidak murni terkait masalah pemberitaan, namun ada unsur pemerasan atau non-berita di dalamnya,” katanya.

Dalam diskusi itu, anggota Dewan Pers Ninok Leksono yang juga Rektor Universitas Multimedia Nusantara Jakarta itu menegaskan bahwa kebebasan pers itu bukan “freedom from” (bebas sebebasnya), namun freedom for (bebas yang bermakna).(at/epe)

rusan untuk tetap menjaga agar demokrasi dipraktikkan dengan pendekatan penguatan kesadaran bahwa mencari pemimpin tidak seideal yang diharapkan,” katanya.

Sebaliknya,WakilKetuaKomisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai putusan itu tidak menyelesaikan masalah. “Pertama, putusan MK ini kontroversial sekali karena metode yang diputuskan referendum. Masyarakat menyatakan setuju dan tidak setuju (dengan pasangan calon). Kalau tidak setuju, berarti Pilkada tetap diundur ke 2017. Itu kan pemborosan,” kata Riza.

Kedua, Riza menilai MK membuat norma baru dalam UU Pilkada di mana masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan referendum. Jika diterapkan, masyarakat bisa jadi ke depan lebih ingin referendum.

“Lebih mudah membuat masyarakat setuju daripada tidak setuju. Umpama kamu dengan saya maju di Pilkada, kita borong sajalah seluruh parpol dan buat masyarakat setuju,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Praktik borong parpol itu bisa terjadi usai Pilkada 2015 yang buntutnya pasangan calon lain kesulitan mencari kendaraan, selain melalui jalur independen.

Ujungnya adalah referendum menjadi harapan tiap pasangan calon, karena tadi membuat masyarakat setuju lebih mudah.

“Putusan ini selain kotroversial juga tidak bijaksana dan pemborosan.PadahalPilkadaserentakitu demi efisiensi dan efektivitas. Dari 269 daerah kan cuma 3 yang ditunda.Ya kalau hanya 1 persen biasa, nggak bisa kita puaskan semua orang,” terangnya.

Meski demikian, Riza menghormati putusan MK dan akan menjadikan itu masukan untuk merevisi UU Pilkada untuk menghadapi Pilkada tahun 2017, 2018 dan seterusnya.

“Untuk pengaturan Pilkada tahun 2017 kita akan carikan regulasinya terkait calon tunggal. Kalau tunggal misal harus lawan bumbung kosong atau ke depan kita batasi dukungan parpol tidak boleh lebih dari 70 persen,” ucap Riza.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar senada.

Dia menilai putusan MK yang menetapkan norma baru justru menyisakan masalah baru.

“Itu yang saya bilang tadi, mekanisme, cara, kapan pelaksanaannya. Itu bisa untungkan orang yang mau memerintah sementara. Bisa saja ditunda lama referendumnya, banyak deh, banyak problem, karena MK tidak bangun detail soal referendumnya. Kalau begitu, itu menutup masalah dan buka masalah baru. Tutup satu problem dan buka problem lain,” kata Zainal.

Zainal menilai mekanisme pemilihan dengan kolom setuju atau tidak setuju seperti yang ditetapkan MK tersebut memerlukan pembahasan lebih jauh karena mekanisme pemilihan semacam itu tidak diatur detail dalam undang-undang.

Apalagi jika dalam putusannya MK tidak mengatur detail mekanisme pemilihan tersebut. Zainal juga menilai metode ‘bumbung kosong’ lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme semacam referendum tersebut.

“Saya sih harap MK tidak lakukan terobosan dengan referendum, misal lawan kotak kosong. Bisa dibuat mekanismenya tapi MK sudah katakan itu, referendum, kelihatan populis tapi masalah besar itu soal mekanisme,” katanya.

Bagaimana kesiapan teknis KPU? “Jadi, cara memilihnya adalah itu nanti di surat suara ada wajah pasangan calon yang satu ini, kemudian nanti akan ditanyakan, apakah anda setuju jika pasangan calon ini menjadi kepala daerah?” kata komisioner KPU, Hadar Gumay. “Nanti jawabannya iya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju,” sambung mantan penggiat LSM demokrasi itu.

Namun Hadar menolak pemilihan model tersebut dengan istilah referendum. “Ooo.. enggak, enggak ada referendum,” papar Hadar.(dns/kms/rdl)

Investor Harus Datangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu SAMBUNGAN HALAMAN 1

Izin...

Darmin mengatakan pemerintah tak mengumumkan paket kebijakan tahap II sekaligus seperti paket I, karena tak ingin kehilangan fokus. “Seperti yang lalu itu. Akhirnya berubah jadi angkaangka. Sekian perpres, sekian PP (peraturan pemerintah), sekian permen,” kata dia.

Tak hanya kebijakan dari pemerintah, Darmin mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II juga akan dirinci per masing-masing sektor usaha.

“Harus dipisah penjelasannya, besok misalnya bisa mulai dari Kementerian Pertanian (Kemtan), industri dan begitu seterusnya supaya nanti tersosialisasi baik, lebih kelihatan dia per sektornya sebenarnya substansinya apa, kira-kira itu,” kata Darmin di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8).

Dalam paket kebijakan ekonomi tahap II yang dirilis, pemerintah menitikberatkan pada percepatan layanan investasi.

Darmin mengatakan pemerintah akan mempercepat waktu yang diperlukan untuk perizinan investasi di kawasan industri.

Dari yang sebelumnya delapan hari, menjadi hanya tiga jam.

Dengan paket kebijakan tahap II, menurut Darmin, investor dapat langsung memiliki nama perseroan yang telah dipesankan pada Kementerian Hukum dan HAM, akta pendirian perusahaan, NPWP perusahaan, dan pengesahan badan hukum di Indonesia.

“Dengan perubahan peraturan di paket kebijakan ke-II ini, investasi yang dilakukan di kawasan industri semula membutuhkan delapan hari untuk badan usaha, menjadi tiga jam.

Sementara itu, 11 perizinan untuk konstruksi diubah menjadi baku mutu,” katanya.

Terkait perubahan 11 perizinan yang diperlukan untuk izin konstruksi menjadi baku mutu, diharapkan bisa memangkas waktu untuk memulai usaha.

Sebab, proses pengurusan 11 izin tersebut sebelumnya membutuhkan waktu 526 hari.

Darmin mencontohkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk perusahaan di dalam kawasan

industri sebenarnya tidak diperlukan. Sebab, izin itu telah dikeluarkan untuk kawasan industri.

Izin Amdal, lanjut Darmin, nantinya diubah menjadi baku mutu yang harus dipenuhi oleh investor yang membangun perusahaan di kawasan industri, dengan komitmen pasti. Nah, untuk merealisasikan percepatan layanan itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus memiliki notaris sendiri, sehingga dapat mempercepat penerbitan akta perusahaan.

“Kalau masih harus bolakbalik ke notaris, tentu membutuhkan waktu berhari-hari untuk memproses pengajuannya di notaris,” ujarnya.

Percepatan layanan investasi itu baru dapat diterapkan setelah dikeluarkan Peraturan Kepala BKPM, revisi PP Kawasan Industri, dan revisi Peraturan Menteri Keuangan untuk mengharmonisasi fasilitas yang diberikan.

Untuk dapat memperoleh percepatan layanan investasi, maka investor harus datang langsung pada pelayanan terpadu satu pintu. Sebab, proses tersebut membutuhkan tanda tangan dengan notaris, untuk akta perusahaan. (ant/bis)

Bupati Lumajang Berharap Gubernur Sepakat Tutup Tambang Ilegal SAMBUNGAN HALAMAN 1

Ada ...

“BerdasarkanolahTKPdanpemeriksaan saksi, tersangka sudah ada 22 orang,” terang Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Raden PrabowoArgoYuwono,Selasa(29/ 9).Sejauhini,penyidikmenyangka para tersangka dengan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara.

Berdasarkan keterangan saksi yang berada di dekat lokasi pembunuhan, para tersangka menganiaya korban hingga korban meninggal dunia. Bahkan, Argo menyebut ada yang memberikan komando dalam pembunuhan tersebut.“Ada di antara mereka yang mengomandoi, ‘Ayo ke sana, ayo ke sana, lalu (Salim) dianiaya,” terang Argo. Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan.

Terpisah, Kapolres Lumang AKBP Fadly Munzir Ismail mengaku siap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak yang ingin melakukan monitoring terhadap upaya kepolisan dam menyelesaikan kasus pembunuhan Salim. “Silakan memonitor kegiatan kami,” tegas AKBP Fadly.

Terkait dugaan adanya aktor intelektual di balik pembunuhan Salim, dia mengakui pihaknya terus melakukan pendalaman.

“Untuk aktor intelektual masih kita dalami,” katanya.

Sepertidiberitakansebelumnya, warga penolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Kecak berencanamenggelardemonstrasi di desa setempat. Unjuk rasa itu rencananya digelar pada pukul 09.00WIB di balai desa setempat.

Namun sebelum unjuk rasa dilakukan, sejumlah orang menculik dari rumahnya di Dusun Krajan II. Mereka membawa pria52tahunitukeBalaiDesaSelok Awar-Awar, lalu dianiaya secara brutal. Dalam keadaan tangan terikat, Salim dipukuli dengan pentungan, dilempari batu, dan ditikam senjata tajam. Jenazah Salim kemudian dibuang ke jalan dekat makam desa setempat, hingga ditemukan warga dalam posisi tengkurap di tengah jalan.

Selain Salim, warga lainnya yakni Tosan (51) dari Dusun Persil juga dianiaya. Namun Tosan berhasil kabur dalam kondisi terluka parah, dan dikabarkan dirawat di rumah sakit di Malang.

Sementara itu, Bupati Lumajang As’at Malik berjanji akan menutup semua tambang pasir ilegal di Lumajang, meski keputusan terakhir berada pada Pemprov Jatim. “Saya berjanji akan tutup tambang pasir ilegal di Lumajang,” tegas Bupati As’at saat menemui puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Damai Untuk Lumajang (ADIL) di halaman Kantor Pemkab Lumajang, Selasa (29/9).

Menurutnya,rencanapenutupan tambang pasir ilegal juga sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak. “Mulai 3 hari lalu, sayasudahmenerimamotivasidan dukungan melalui sms, wa, dan secara langsung,” lanjut bupati.

Rencananya, Kamis (1/10) Bupati As’at bersama Kapolres, Dandim, serta Ketua DPRD akan bertemu camat dan kades yang terdapattambangpasir.“Kitaakan melakukan koordinasi dulu,” katanya.Namun,diajugamengakui bahwapenentuterakhirpenutupan tambang pasir berada di pihak Pemprov Jatim. “Saya sudah menyampaikan pada gubernur, dan akan melakukan pertemuan dengan beliau,” kata Bupati As’at.

Diapun berharap Gubernur Jatim Soekarwo sependapat dengan gagasanpenutupantambangpasir ilegal tersebut. (ant/uul/fit/edi)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Selidiki Dugaan Daftar Pemilih Ganda, KPU Kerahkan PPK Tim Paslon Temukan 28.554 di 33 Kecamatan MALANG (BM) – KPU Kabupaten Malang melakukan langkah cepat. Mereka mengerahkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyelidiki Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diduga ganda.

Komisioner KPU Malang, Sofi Rahma Dewi mengatakan, pe-

nyelidikan DPS ini penting apalagi menjelang penetapan Daftar PemilihTetap (DPT).“Untuk itu, kita minta seluruh PPK untuk meneliti DPS di tiap kecamatan. Kalau ada perubahan kita perbaiki sebelum DPS itu ditetapkan sebagai DPT,” ujarnya, Selasa (29/9).

Dijelaskan, penetapan DPT akandilaksanakanpada2Oktober 2015. Jika DPS sudah berubah menjadi DPT, maka kesalahan nama atau pemilih sulit diubah.

Kecuali, lanjutnya, pemilih

FOTO:BM/KHOLIL

Sofi Rahma Dewi

yang namanya tidak terdaftar.

Mereka masih diberi toleransi untuk mencoblos, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang berlaku. “Itu hanya di TPS dimana dia tinggal,” paparnya.

Sementara itu Devisi Hukum dan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Malang, Geogre Dasilva mengaku telah menerima laporan adanya temuan daftar pemilih ganda dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut

dua.Terkait laporan ini, Panwaslu akanmelakukanpengecekandata yang ditemukan tim paslon dan Panwaslu.

“Kita juga menemukan ada daftar pemilih ganda. Makanya Panwas minta untuk soundingkan data di setiap kecamatan hasil temuan tim paslon nomor urut dua,” katanya.

Menurutnya, temuan ini bukanlah hal substansial lantaran sementara tahap perbaikan.

Artinya, masih ada waktu untuk.

Mengubah data yang dianggap bermasalahdengandaftarpemilih ganda tersebut.

Di sisi lain, tim monitoring daftar pemilih paslon nomor urut dua, Bagio Prasasti Prasetyo menuding KPU dan Panwaslu tidak profesional dalam menyebarluaskan DPS ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Buktinya masih banyak daftar pemilih ganda lolos masuk dalam DPS. Menurutnya, lolosnya daftar pemilih ganda sebagai buntut dari

ketidakcermatanKPU.Lanjutnya, saat menempel daftar tersebut ke desa-desatidakdisertaisosialisasi.

Dampaknya banyak warga tidak mengetahui DPS ini. “Kalau tidak disosialisasikan jelas masyarakat tidakmengetahuinya,”katanya.

Daftar pemilih ganda yang ditemukan,katanya,menyeluruhdi 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Totalnya mencapai 28.554, denganperincianpemilihlaki-laki sebanyak14.160sementaraperempuansebanyak14.394orang.(lil/rdl)

Surabaya Tak Terpengaruh Putusan MK Akhir Polemik Calon Tunggal, Digelar dengan Model Referendum SURABAYA (BM) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil putusan atas permohonan uji undang-undang (PUU) tentang Pilkada, khususnya mengenai pasal calon tunggal.Dalamamarputusannya, MK mengabulkan sebagian pengajuan pemohon.

Seluruh frasa yang bermakna setidaknya dua pasangan calon (paslon) atau paling sedikit dua paslon dapat diterima dalam bentuk paslon tunggal dengan paslon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara.

Dengan demikian, seluruh tahapan Pilkada tetap dapat dilanjutkan. Jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata paslon tunggal menang terhadap paslon kotak kosong,

maka paslon calon tunggal ditetapkan sebagai calon terpilih. Sebaliknya, apabila paslon tunggal kalah terhadap paslon kotak kosong maka Pilkada diulang atau ditunda sampai pada pemilihan selanjutnya.

PUU yang dikabulkan itu diajukan pemohon Effendi Gazali dengan kuasa pemohon Wakil Kamal. Sementara, PUU dari termohon Whisnu Sakti Buana sebagai calon wakil walikota Surabaya bersama Syaifuddin Zuhri sebagai anggota DPRD Surabaya dengan kuasa pemohon Edward Dewaruci, tidak dapat diterima MK. Juru Bicara Tim Pemenangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, Didik Prasetiyono mengaku, PUU tentang pasal calon tunggal di UU

CALON TUNGGAL DI PILKADA Digelar dengan model referendum. Rakyat diberikan pilihan “Ya” atau “Tidak” terhadap calon tunggal untuk menjadi kepala daerah.

Jika pada hari penghitungan suara calon tunggal menang, maka ditetapkan sebagai calon terpilih.

Jika calon tunggal kalah maka Pilkada ditunda sampai sampai pemilihan selanjutnya.

Nomor 8/2015 tentang Pilkada diajukan tiga termohon dengan nomor PUU 95, 96, dan 100. Utamanya pengujian pasal 51 dan 52 UU tersebut.

“Calon tunggal diputuskan tetap bisa ikut Pilkada serentak 2015,” kata Didik, Selasa (29/9).

Didik mengatakan, Whisnu memang tidak hadir dalam pembacaan

putusan MK. Tapi, PUU dari Whisnu tetap dikabulkan sebagian. Terbukti dibatalkannya mengenai pasal calon tunggal. Hanya saja solusi yang ditawarkan PDIP bahwa calon tunggal bisa ditetapkan langsung sebagai pemenang dan melalui jajak pendapat atau referendum, tidak diterima MK. Meski demikian, PDIP tetap merasa gembira dan antusias karena putusan

FOTO:BM/MADJI

Didik Prasetiyono

tentang calon tunggal ini akan bermanfaat untuk daerah lain. “Kita tahu ada tiga kabupaten yang sampai saat ini hanya memiliki calon tunggal. Sebagian ada calon dari PDIP. Jadi mereka tetap bisa ikut tahapan Pilkada

Dari Meja Kemkominfo

Pj Bupati Gresik Minta PNS Netral Akmal: Aturannya Ada di UU ASN GRESIK (BM) – Pejabat (Pj) Bupati Gresik,AkmalBudiantomemintakepadaseluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral dalampelaksanaanPilkada9Desember2015.

Pesan itu disampaikan saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam sidak pertama, Akmal menuju Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sebelum sidak, Kepala Badiklat Provinsi Jawa Timur itu mengikuti apel. Di hadapan PNS Pemkab Gresik, dirinya meminta kepada seluruh PNS netral saat Pilkada nanti. “PNS harus netral dan aturannya sudah ada di perundangundangan ASN (Aparatur Sipil Negara),” tegasnya, Selasa (29/9).

Media Sosial Jadi Alat Kampanye

SelainmemintaPNSnetral,Akmaljugaberharap bantuan dan dukungan selama dirinya menjabatPjBupatiGresik.“Sayamintaseluruh PNS di Pemkab Gresik meningkatkan kinerja sesuai bidangnya masing-masing.Terutama dalam pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Usai apel, Pj Bupati Gresik itu melakukan sidak ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Saat sidak, dirinya menemukan ada ruangan terlalu sesak. “Kok terasa sesak ya dan terkesan terlalu banyak penghuninya,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik, Bambang Isdianto menuturkan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan pembangunan dan perluasan kantor yang lokasinya ada di belakang. “Nantinya beberapa tempat akan pindah termasuk ruangan saya ini,” pungkasnya.(uki/rdl)

FOTO:BM/MADJI

DEKLARASI FOTO:BM/MASDUKI

JAGA NETRALITAS: Akmal Budianto menggelar sidak pertama sebagai Pj Bupati Gresik, Selasa (29/9).

serentak tahun ini,” ungkapnya.

Hanya saja, lanjutnya, tiga daerah yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal akan memiliki perbedaan dalam surat suaranya. Surat suaranya khas. “Kami berharap putusan ini tidak lagi memunculkan calon tunggal dalam Pilkada kedepan. Semua partai politik jadi berlomba-lomba mengajukan calon,” jelasnya.

Apakah Surabaya akan terpengaruh putusan MK? Didik menegaskan, Pilkada Surabaya masih terus berjalan dengan dua pasang calon, yaitu RismaWhisnu dengan Rasiyo-Lucy. “Kami berharap segera DPR melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang Pilkada agar dapat dipedomani oleh KPU di daerah yang bersangkutan,” tandasnya.(sdp/rdl)

Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) H. Rhoma Irama memberikan pidato kepada simpatisan partai di Surabaya, Jawa Timur, (29/9). Kehadirannya Rhoma dalam rangka pendeklarasian Partai Idaman di Jawa Timur sekaligus rekrutmen anggota.

SURABAYA (BM) - Direktur Pengelolaan Media Publik (PMP), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kemkominfo, Sunaryo mengatakan bahwa media sosial (medsos) menjadi alat kampanye dalam Pilkada.

“Kita mengetahui bahwa pengguna media sosial sangat banyak di Indonesia, dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2013 menunjukkan, setidaknya ada 63 juta pengguna internet di Indonesia,” katanya dalam acara Seminar Nasional Kemerdekaan Pers dalam Pilkada di Surabaya, Selasa (29/9).

Dia mengatakan ada sekitar 95 persen yang menggunakan internet untuk mengakses situs jejaring sosial, sehingga kemunculan ruang publik digital tersebut juga membuka kesempatan bagi politisi untuk berkampanye.

“Sekarang kita melihat bahwa media sosial membuka kesempatan bagi politisi untuk berkampanye, karena bagi saya media televisi, online atau daring,cetaksudahsemakinbagusdandewasayang kemungkinandisebabkanparapemilikmediasudah lebihdewasadanbijakdalamhalpolitik,”tuturnya.

Menurutnya, kecenderungan keberpihakan media berbeda dengan Pilpres yang lalu, karena beberapa media nasional, bahkan lokal sangat terlihat memihak salah satu kubu, sehingga media seakan terpecah belah menjadi dua.

“Jika media terpecah menjadi dua kubu, maka peran dan fungsi media bisa saja menjadi hilang, karena media merupakan pilar keempat demokrasi setelah edukatif, yudikatif, dan legislatif, sedangkan pemilik media berafiliasi dengan para politisi,” paparnya.(ara/rdl)

Beda Tafsir SE KPU Bikin Suhu Penyelenggaraan Pilkada Lamongan Menghangat

RDL Terjemahkan Verifikasi Ulang, KPU Tegaskan Hanya Pencermatan SE KPU Nomor 580/KPU/IX/ 2015 disoal. RDL menerjemahkan sebagai perintah kepada KPU Lamongan untuk menggelar verifikasi ulang syarat dukungan paslon perseorangan.

Sebaliknya, penyelenggara Pilkada menegaskan hanya pencermatan ulang, bukan verifikasi.

FAHRI & ZAINUDIN – LAMONGAN RELAWAN Demokrasi Lamongan (RDL) menuntut KPU setempat agar menindaklanjuti SE KPU Nomor 580/ KPU/IX/2015 tanggal 15 September 2015 perihal pencermatan ulang penelitian administrasi dan faktual syarat dukungan paslon perseorangan. RDL juga meminta sejumlah salinan data berita acara model BA.3.2-KWK perseorangan, BA.4-KWK serta SK

Penetapan paslon.

“Kemarin data kurang lengkap yang saya minta. Kemarin saya cuma diberi data BA 5 KWK, berita acara rekap tingkat kabupaten, padahal yang saya butuhkan tidak itu saja,” ujar Afif Muhammad, anggota RDL, Selasa (29/9).

Isnandar, anggota RDL lainnya, menjelaskan kedatangannya ke KPU Lamongan untuk menanyakan surat KPU nomor 580/KPU/IX/2015 kepada komisioner. Surat tersebut berisikan agar KPU Lamongan melakukan pencermatan ulang penelitian administrasi dan faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

“Substansi dari SE KPU ini adalah memerintahkan kepada KPU dan panitia pengawas Pemilu untuk mencermati kembali sejak awal penyerahan dokumen dari paslon perseorangan sampai ketika verifikasi faktual di tingkat desa,” jelas Isnandar.

FOTO BM/M ZAINUDDIN

BEDA PENERJEMAHAN: RDL menuntut KPU Lamongan agar menindaklanjuti SE KPU RI terkait pencermatan ulang penelitian administrasi dan faktual syarat dukungan paslon perseorangan.

Sesuai dengan SE dari KPU tersebut, lanjut Isnandar, seharusnya KPU melakukan proses ulang verifikasi syarat dukungan paslon perseorangan. Namun KPU Lamongan

dinilai salah menerjemahkan SE KPU tersebut dan tidak sama dengan KPU kabupaten yang lain seperti Tuban, Ngawi dan Mojokerto.

“Lamongan cuma pemahaman-

nya dicermati di tingkat kabupaten, padahal perintahnya mencermati sejak calon perseorangan menyerahkan dokumen kepada KPU Lamongan sampai pada verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan,” paparnya.

Menurutnya, ketika melakukan sampling di tingkat desa, ternyata PPS dan PPL tidak menerima dan memegang dokumen syarat dukungan calon perseorangan. Padahal sesuai dengan perintah PKPU Nomor 09/2015, PPS harus mempunyai arsip syarat dukungan calon perseorangan.

PPS, katanya, seharusnya membuat lima lampiran berita acara yang diberikan kepada KPU Lamongan, pasangan calon, PPK, PPL dan PPS sebagai arsip. “Ternyata semua berkas itu ditarik oleh KPU Lamongan dan PPL sampai hari ini tidak pegang, tidak tahu,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Isnandar, KPU Lamongan mengabai-

kan perintah PKPU No 9/2015 maupun SE KPU Nomor 580/KPU/IX/ 2015 tersebut.

Sebaliknya, Ketua KPU Lamongan, Imam Ghozali mengatakan SE KPU tersebut merupakan perintah pencermatan ulang bukan verifikasi ulang.

Pencermatan itu dilakukan pihaknya tidak mulai dari PPS tetapi hanya data persyaratan di tingkat kabupaten.

“Surat KPU itu berisi perintah pencermatan bukan verifikasi ulang.

Pengecekan juga hanya dilakukan di tingkat kabupaten,” jelas Ghozali Hal sama dikatakan Komisioner Panwaslu, Mustakim. Menurutnya verifikasi ulang tidak ada. Yang benar adalah pencermatan kembali sebagaimana dalam SE KPU tersebut terkait dengan pencermatan prosedur pendaftaran calon perseorangan, mulai dari dukunganawalsampaipenetapanKPU dan pencermatan keabsahan berkas persyaratan masing-masing calon.(*)

9 www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Piala Presiden 2015

BM/TOVAN BEKA

TUNTUT PETINGGI: Sesi berlatih skuad Persebaya Surabaya di Lapangan Karanggayam diwarnai aksi penolakan kepemimpinan dua petinggi PT Persebaya Indonesia.

Mahaka Denda Bonek FC

Bonek Tolak SIM dan CG Belum Ada Kepastian RUPS PT PI SURABAYA (BM) – Para petinggi PT Persebaya Indonesia (PT PI) tampaknya tetap tidak akan dapat tidur nyenyak. Meski mendapat legalitas atas nama dan logo Persebaya Surabaya, persoalan belum selesai. Sebab, dua petinggi posisi kunci PT PI diminta keluar dari Persebaya.

Dua petinggi PT PI yang diminta keluar adalah Komisaris Saleh Ismail Mukadar dan Direktur Cholid Goromah. Keingi-

nan ini mencuat saat Persebaya menjalani uji coba, melawan salah satu klub internal, TEO, di Lapangan Karanggayam Surabaya, Selasa (29/9) sore.

Di uji coba tersebut, muncul spanduk yang dipasang kelompok suporter Bonek, bertuliskan ‘SIM+CG Out’. SIM mengindikasikan inisial Saleh dan CG adalah Cholid yang diminta untuk keluar dari Persebaya.

Bahkan, Saleh sendiri di sta-

tus facebooknya, berkali-kali menuliskan akan melepas Persebaya pada klub-klub internal, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Tapi, hingga kini masih belum jelas kapan RUPS akan digelar.

Dari kabar yang berhembus, disebutkan jika RUPS nanti juga akan membahas penantaan ulang klub berjuluk Green Force.

Selain itu pengelolaan saham dan pelunasan tunggakan klub

yang mencapai Rp 6,4 miliar.

Salah satu pengurus Persebaya Chusnul Faried mengaku belum tahu kapan RUPS digelar.

Dia juga menyatakan tidak mengetahui agenda RUPS. “Saya tidak tahu kapan, dan bagaimana sistemnya,” katanya, saat ditemui pada pertandingan uji coba.

Uji coba tersebut dimenangkan Persebaya, 4-2. Dalam uji coba, sejumlah mantan pemain Persebaya turut tampil. Di antaranya terlihat Mat Halil, Sunaji, Basuki, Khomad Suharto, Jefry Prasetyo, Solikin, Dedy

Sutanto, dan Aris Sinchan Alfiansyah. Sisanya merupakan pemain-pemain dari kompetisi internal Persebaya.

Tim tersebut diarsiteki oleh Ahmad Rosyidin, yang sebelumnya mantan asisten pelatih Persebaya 1927. Menurutnya, uji coba ini untuk menjaga kondisi pemain saja. Sebab, mereka akan menjalani uji coba melawan Persatu Tuban, 18 Oktober mendatang. “Kami diundang untuk uji coba melawan Persatu.

Ini untuk merayakan ulang tahun Persatu,” ungkapnya. (dek)

Tidak Bubar Hanya Liburkan Tim Presiden 2015 di Babak 8 Besar.

Tapi, bukan berarti manajemen Bonek FC membubarkan tim.

Bonek FC kini praktis tidak

SURABAYA (BM) – Kiprah klub bernama Bonek FC dipastikan berakhir. Mereka telah tersingkir dari ajang Piala

beraktivitas secara rutin lagi.

Para pemain pun menganggur sampai batas waktu yang belum diketahui. Sebagian besar

pemain langsung pulang ke rumah masing-masing. Sementara beberapa pemain lain yang berasal dari Jatim memilih lebih dulu singgah di mes di Jemursari, Surabaya, untuk mengemasi barang-barang mereka yang masih tertinggal, Senin (28/9).

Kendati tidak ada lagi kegiatan yang mengharuskan mereka berlatih rutin, manajemen Bonek FC tidak membubarkan tim. Tak diketahui alasan pasti manajemen Bonek FC mempertahankan tim tersebut.

Sebab, tim-tim kontestan Piala Presiden yang sudah tersingkir

BM/TOVAN BEKA

LIBUR DULU: Gagal maju ke babak semifinal Piala Presiden 2015 membuat manajemen Bonek FC meliburkan para pemain hingga waktu yang tidak ditentukan.

lainnya sudah membubarkan tim.

CEO Bonek FC GedeWidiade yang menghendaki agar Jendry Pitoy dkk tetap bertahan. Gede hanya berpesan pada pengurus dan pemain tak perlu khawatir karena tim ini tidak bubar. “Itu pesan Pak Gede kepada pemain dan tim pelatih, termasuk ofisial juga. Pak Gede ingin kami masih beraktivitas lagi, meski belum tahu kapan waktunya,” jelas pelatih Bonek FC Ibnu Grahan, kemarin.

Ibnu mengaku mendapat pesan dari Gede untuk tetap menggelar latihan setelah libur untuk beberapa waktu. Namun, ia harus menunggu instruksi lanjutan dari bos besar Bonek FC tersebut. “Tunggu perintah, baru saya bergerak,” tutup pelatih yang juga legenda hidup Persebaya ini. (dbs/dek)

PSSI Kecam Ancaman Tim Transisi cam, sekaligus mengingatkan bahwa Tim Transisi atas perintah Lembaga Yudikatif, sudah tidak boleh beraktifitas, sejak 25 Mei 2015 lalu. Sejak dikeluarkannya penetapan penundaan oleh PTUN Jakarta sampai nanti ada keputusan hukum tetap,” ungkap Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan, Selasa (29/ 9) di Jakarta.

Menurutnya, kalimat redaksi

surat tersebut dapat disimpulkan, jika tidak berkoordinasi denganTimTransisi, maka penggunaan dana APBD dalam PraPON akan dijerat hukum. “Pertanyaannya, peraturan perundangan apa yang digunakan untuk menindak? UU Tipikor? Berarti ada pasal baru dalam UU Tipikor? Kalau tidak koordinasi dengan Tim Transisi berarti otomatis memenuhi unsur tipikor?

Sebaliknya, jika koordinasi dengan tim transisi berarti tidak korupsi?” sebut Aristo.

Perlu diketahui, dana yang dikelola KONI Daerah sudah disahkan oleh Eksekutif (Gubernur) dengan Komisi E DPRD masing-masing, yang diperuntukkan bagi kegiatan keolahragaan dan pekan olahraga. Sebaliknya, unsur tindak pidana korupsi terjadi apabila dalam

BM/ISTIMEWA

JAKARTA (BM) – PSSI mengecam surat Tim Transisi yang ditujukan kepada Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI terkait pelaksanaan Pra-PON. Surat bernomor 175/ TT-Kemenpora/IX/2015 tertanggal 17 September itu, dinilai oleh PSSI sebagai surat teror dan ancaman yang hanya membuat gaduh sepakbola nasional.

Dalam redaksi surat yang ditandatangani Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto tersebut tertulis kalimat “Perlu kami ingatkan, bahwa penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Pra-PON, APBN dan APBD harus berkoordinasi dan disupervisi tim transisi berdasarkan SK Menpora aquo. Tindakan Aspov di luar koordinasi dan supervisi tim transisi akan berpotensi pidana dan tim transisi akan mengambil tindakan hukum yang tegas, sesuai dengan peraturan perundanganbekerjasamadenganKPK, kepolisian dan kejaksaan.”

“Ini salah satu bukti arogansi dan kegemaran mereka menggunakan bahasa kekuasaan dalam meneror sepakbola Indonesia. Karena itu, kami menge-

Aristo Pangaribuan

pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut menyimpang dan memenuhi unsur tipikor.

Bukan karena tidak koordinasi dan disupervisi Tim Transisi, lalu otomatis akan ditindak oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan.

Karena itu, Aristo menyatakan agar Asprov PSSI tetap berjalan sepeti sediakala. Sebab, KONI Pusat melalui surat nomor 327/ORG/VIII/15, tertanggal 26 Agustus 2015, tentang Pelaksanaan Babak Kualifikasi PON dengan jelas menugaskan kepada PSSI untuk bertindak sebagai pelaksana dan penyelenggara babak kualifikasi cabang olahraga sepakbola dalam rangka PON XIX/2016.

Terkait isi surat yang bernada teror dan ancaman pidana tersebut, PSSI dalam minggu ini akan menghadap langsung ke ketiga instansi tersebut untuk mempertanyakan isi surat tersebut terkait disebutkannya institusi penegak hukum dalam surat tim transisi. “Komite Eksekutif PSSI akan ke KPK, Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejagung,” tutup Aristo. (dbs/dek)

JAKARTA (BM) – Acara pengundian semifinal Piala Presiden 2015 yang dilakukan promotor Mahaka Sports and Entertainment dimanfaatkan juga untuk menjatuhkan sanksi bagi tim peserta. Sanksi ini diberikan oleh Mahaka Sports kepada Bonek FC yang melakukan aksi walk out (WO).

Aksi WO yang dilakukan oleh Bonek FC di Babak 8 Besar Piala Presiden berbuntut panjang. Tim yang semula bernama Persebaya United itu terancam denda hingga Rp 200 juta.

“Kami ingin menyarankan kepada komisi disiplin untuk memberikan denda kepada Bonek FC senilai Rp 200 juta. Kami berharap usulan kami bisa diterima oleh komisi disiplin,” kata CEO Mahaka Sports Hasani Abdulgani, Selasa (29/9).

Sebelumnya, Bonek FC memilih WO setelah mereka tidak puas dengan keputusan wasit Jerry Eli pada laga kontra Sriwijaya FC. Bonek FC protes setelah Jerry Eli memberikan hukuman penalti pada mereka.

Sementara itu, drawing yang digelar di Hotel Century Park, Jakarta, menghasilkan pertemuan Arema Cronus melawan Sriwijaya FC serta Mitra Kukar berhadapan dengan Persib Bandung. Pertandingan semifinal leg pertama akan digelar, Sabtu (3/10) dan Minggu (4/10) mendatang. Sedangkan pertemuan kedua dimainkan sepekan kemudian, Sabtu (10/ 10) dan Minggu (11/10). Seluruh pertandingan akan disiarkan langsung oleh Indosiar, kick-off jam 18:00 WIB Secara khusus, menyangkut bencana kabut asap yang melanda sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Kalimantan, panpel menyiapkan opsi terkait venue pertandingan. Untuk laga kandang Sriwijaya FC yang biasanya dimainkan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, bila kabut asap masih menyelubungi kota Empek-Empek itu, jelang Laskar Wong Kito menjadi tuan rumah di leg kedua semifinal, ada kemungkinan laga akan dipindah ke Bali. (dbs/dek)

BM/ISTIMEWA

SEMIFINAL: Drawing babak semifinal Piala Presiden 2015 mempertemukan Arema Cronus melawan Sriwijaya dan Persib Bandung meladeni Mitra Kukar.

Arema Cronus

Siapkan Pengganti Pemain Absen MALANG (BM) – Tim pelatih Arema Cronus harus segera memutar otak sebelum Semifinal Piala Presiden 2015. Sebab, mereka dipastikan bakal kehilangan dua pemain pilar, Samsul Arif dan Feri Aman Saragih, pada laga tersebut.

Saat ini, para punggawa Arema mendapat jatah libur usai lolos ke semifinal Piala Presiden. Cristian Gonzales dkk libur untuk memulihkan diri usai melakoni laga berat di leg kedua Babak 8 Besar kontra Bali United. “Kami libur hari ini agar pemain bisa recovery setelah pertandingan berat,” ujar pelatih Arema Joko Susilo, Selasa (29/9).

Saat terjun di babak semifinal nanti melawan Sriwijaya FC, Arema dipastikan bakal tampil tanpa diperkuat Samsul Arif dan Ferry Aman Saragih. Dua punggawa tim asal Malang ini harus menepi karena terkena akumulasi kartu. “Kami akan segera mencari gantinya dalam waktu yang tersisa. Ini sama seperti ketika kami harus kehilangan Ahmad Bustomi lalu,” ujar Joko.

Selain dua pemain ini, Arema juga dipastikan masih harus tampil tanpa Ahmad Bustomi. Kapten sekaligus pengatur permainan Arema ini masih menunaikan ibadah haji. Tapi, kehilangan Bustomi sudah dapat diatasi Singo Edan dari dua pertandingan Babak 8 Besar. Sementara itu, Ferry Aman Saragih mengaku pasrah harus absen pada laga pertama Semifinal Piala Presiden. Ia tak bisa berbuat apapun dalam memperkuat timnya pada laga krusial ini. “Saya terkena akumulasi.

Mau bagaimana lagi?” tandasnya. (bln/dek)

BM/ISTIMEWA

ABSEN: Striker Samsul Arif harus puas menjadi penonton saat Arema Cronus melakoni leg pertama babak semifinal Piala Presiden 2015.

JADWAL PERTANDINGAN PIALA PRESIDEN 2015 PUTARAN PERTAMA SABTU, 3 OKTOBER Arema Cronus v s Sriwijaya FC MINGGU, 4 OKTOBER Mitra Kukar v s Persib Bandung PUTARAN KEDUA SENIN, 12 OKTOBER Sriwijaya FC v s Arema Cronus SELASA, 13 OKTOBER Persib Bandung v s Mitra Kukar

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

MAN UNITED

JADWAL PERTANDINGAN

WOLFSBURG

CHAMPIONS LEAGUE KAMIS (1/10) WIB

(Champions League Grup B)

Kemenangan Penguasa Old Trafford ‘Setan Merah’ Diprediksi Menang Dua Gol MANCHESTER (BM) – Manchester United (MU) kedatangan tamu dari Jerman, Wolfsburg, melanjutkan babak penyisihan Grup B Champions League, Kamis (1/10) dinihari WIB di Old Trafford. Pecinta MU ingin Wolfsburg menjadi ‘saksi’ keganasan skuad The Red Devils.

Di lima pertandingan semua kompetisi yang dijalani, MU selalu menang kecuali saat menghadapi PSV Eindhoven pada laga perdana penyisihan Grup B. Kekalahan dari 2-1 dari tim Belanda tersebut membuat MU berada di peringkat 3 grup B. Dan ini adalah waktunya bagi MU membuktikan kualitas mereka di pentas Eropa.

Barisan serang MU yang dipimpin Anthony Martial kian subur. Di tiga pertandingan terakhir, MU selalu membobol gawang lawan dengan tiga gol. Dalam pertandingan nanti, Martial mungkin masih akan dipercaya menjadi ujung tombak.

Tapi sedikit jadi masalah bagi

LIVE RCTI KAMIS (1/10) PKL.01:45 WIB

Louis van Gaal adalah krisis pemain yang di bek kiri. Marcos Rojo dan Luke Shaw cedera. Hal

ini membuat Blind atau Young akan bertindak sebagai bek kiri dan Phil Jones yang baru sembuh dari cedera mungkin akan menjalani pertandingan ini sejak menit awal.

Sementara itu Wolfsburg masih sulit menemukan konsistensi. Di laga terakhir Liga Champions,Wolfsburg memang menang atas CSKA Moscow.

Namun di kompetisi lokalWolfsburg baru saja dihajar Bayern Munchen dengan skor 5-1.

Bagaimana prediksi? Dua tim ini pernah bentrok pada 2009 di pentas Eropa. Di Old Trafford, MU menundukkan Wolfsburg 2-1. Dan kali ini ‘Setan Merah’ tetap diprediksi memenangkan laga dengan skor 2-0. (dbs/azt)

GRUP A Malmoe FF v s Real Madrid Shakhtar Donetsk v s Paris Saint Germain KLASEMEN SEMENTARA 1 Real Madrid 1 1 0 0 4-0 3 2 PSG 1 1 0 0 2-0 3 3 Malmo FF 1 0 0 1 0-2 0 4 Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 0-4 0 01:45 01:45

GRUP B CSKA Moscow v s PSV Eindhoven Manchester United v s Wolfsburg Live RCTI KLASEMEN SEMENTARA 1 PSV Eindhoven 1 1 0 0 2-1 2 VfL Wolfsburg 1 1 0 0 1-0 3 Man United 1 0 0 1 1-2 4 CSKA Moscow 1 0 0 1 0-1

3 3 0 0

GRUP C Atletico Madrid v s Benfica KLASEMEN SEMENTARA 1 Atletico Madrid 1 1 0 0 2 Benfica 1 1 0 0 3 FC Astana 1 0 0 1 4 Galatasaray 1 0 0 1

3 3 0 0

01:45 01:45

01:45

2-0 2-0 0-2 0-2

GRUP D B M’gladbach v s Manchester City Juventus v s Sevilla Live Bein Sport 2 KLASEMEN SEMENTARA 1 Sevilla FC 1 1 0 0 3-0 2 Juventus 1 1 0 0 2-1 3 Manchester City 1 0 0 1 1-2 4 B Monchengladbach 1 0 0 1 0-3 01:45 01:45

3 3 0 0

lintas arena

PRAKIRAAN PEMAIN MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea; Darmian, Smalling, Phil John, Young; Schneiderlin, Carrick; Mata, Rooney, Depay; Martial.

ISTIMEWA

PILAR UTAMA : Sang kapten Wayne Rooney jadi pilar utama skuad Manchester United saat menjamu Wolfsburg di laga Champions League Grup B, Kamis (1/10) dinihari WIB.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Benaglia; Trasch, Naldo, Dante, Rodriguez; Guilavogui, Arnold; Caligiuri, Kruse, Draxler; Dost.

LIMA LAGA TERAKHIR MAN UNITED

HEAD TO HEAD 09-12-2009 01-10-2009

Wolfsburg 1 - 3 Man United Man United 2 - 1 Wolfsburg

12-09-2015 16-09-2015 20-09-2015 24-09-2015 26-09-2015

Man United PSV Southampton Man United Man United

JUVENTUS

3-1 2-1 2-3 3-0 3-0

Liverpool FC Man United Man United Ipswich Town Sunderland

LIMA LAGA TERAKHIR WOLFSBURG 12-09-2015 16-09-2015 19-09-2015 23-09-2015 26-09-2015

Ingolstadt Wolfsburg Wolfsburg B Muenchen Wolfsburg

0 1 2 5 1

-

0 0 0 1 1

Wolfsburg CSKA Moskwa Hertha BSC Wolfsburg Hannover 96

Tampil Sekali, Mundur Lagi

SEVILLA

(Champions League Grup D)

Juventus Butuh Menang Kandang TURIN (BM) – Juventus dan Sevilla berusaha melupakan catatan di liga masing-masing musim ini ketika saling bentrok di Juventus Stadium dalam laga kedua Grup D Champions League, Kamis (1/11) dinihari WIB.

LIVE BEIN SPORT 2 KAMIS (1/10) PKL.01:45 WIB

Bagaimana tidak, baik Juventus maupun Sevilla kini tengah berada dalam posisi identik di liga lokal masing-masing. Ke-

dua tim sama-sama duduk di peringkat 15 klasemen dengan poin 5 hasil dari enam kali bermain.

Di laga pertama, Sevilla sukses menggulung Borussia Monchengladbach 3-0,

Juventus pun berhasil mempermalukan tuan rumah Manchester City 2-1.

Sayang ambisi Juve untuk memenangi laga sedikit menemui kendala dengan cederanya bomber Mario Mandzukic. Sementara itu bek kanan Stephan Lichtsteiner juga diragukan untuk bisa turun.

Sebagai pengganti Mandzukic, kemungkinan Juve bakal menurunkan Paulo Dybala dan menggeser Alvaro Morata menjadi ujung tombak.

Di sisi lain, Sevilla juga bernasib sama. Gelandang pengatur serangan mereka, Ever Banega

PRAKIRAAN PEMAIN JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini, Sandro; Lemina, Hernanes, Pogba; Cuadrado, Morata, Dybala.

ISTIMEWA

PENENTU : Selebrasi Alvaro Morata usai mencetak gol penentu kemenangan Juve ke gawang Man City.

Morata kembali digadang-gadang mencetak gol penentu, Kamis (1/10) dinihari WIB.

SEVILLA (4-2-3-1): Rico; Coke, Kolodziecjczack, Andreolli, Tremoulinas; Krychowiak, N’Zonzi; Vitolo, Reyes, Konoplyanka; Gameiro.

dipastikan bakal absen setelah menderita cedera lutut.

Laga ini sendiri bakal jadi momen reuni bagi bomber Fernando Llorente yang musim lalu berseragam Juve. Kini ia harus kembali ke Turin sebagai lawan.

Sayang kabar terbaru menyebut El Rey Leon mengalami masalah pada ototnya dalam sesi latihan jelang laga ini.

Bertindak sebagai tuan rumah, Juve tentu kemungkinan bakal berusaha mendominasi penguasaan bola sejak menit awal guna mencari gol cepat.

Sementara Sevilla bakal bermain lebih hati-hati dan disiplin guna menjaga gawangnya dari kebobolan. Pasukan Unai Emery akan memanfaatkan peluang sekecil apa pun dengan seefektif mungkin.

Hasil laga ini kemungkinan bakal ditentukan oleh skill individu pemain. Juve memiliki nilai plus dalam hal ini karena Paul Pogba. Diprediksi laga akan dimenangkan tuan rumah Juventus dengan skor 2-1. (dbs/azt)

Porprov Digeber Empat Tahun Sekali SURABAYA (BM) – Gelaran multieven Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim bakal berubah. Even yang semula digelar dua tahun sekali itu menjadi digulirkan empat tahun sekali.

KONI Jatim saat ini masih menunggu aturan dari pemerintah provinsi (pemprov).

Porprov V/2015 Banyuwangi menjadi yang terakhir digelar dua tahun sekali. Selanjutnya multieven di Jatim tersebut, akan digelar empat tahun sekali.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo yang mengintruksikan agar Porprov digelar empat tahun sekali.

“Mulai selanjutnya, Porprov

akan digelar empat tahun sekali.

Setahun sebelum pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional),” kata gubernur yang akrab disapa Pakde, saat upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXII di Gedung Olahraga ITS Surabaya, Selasa (29/9).

Menurut Pakde, banyak faktor yang membuat perubahan regulasi tersebut. Utamanya, agar Jatim bisa fokus terhadap cabang olahraga (cabor) tertentu. “Sudah saatnya Jatim fokus ke cabor tertentu. Tapi bisa berprestasi di Olimpiade, dan multieven internasional,” jelasnya.

Menurut Pakde, cabor yang dibina harus yang mampu bersaing di Olimpiade dan multieven internasional lainnya.

Misalnya, seperti panahan, yang telah terbukti bisa memberikan prestasi di pentas internasional.

“Bisa dua cabor yang difokuskan. Cabor ini yang terus dibina secara serius, agar bisa meraih prestasi internasional,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Wacana ini, menurut Pakde, telah ada sejak Gubernur Jatim dijabat Imam Utomo. Kini rencana tersebut akan direalisasikan. “Apabila dua tahun sekali dananya terlalu besar. Karena itu, alokasi dana tersebut, digu-

nakan untuk fokus pada cabor andalan Jatim. Saya yakin tidak turun prestasinya Jatim meski Porprov empat tahun sekali,” tandasnya.

Sementara itu, KONI Jatim menyatakan idealnya Porprov digelar setelah dan sebelum Pekan Olahraga Nasional (PON).

Artinya, Porprov terdekat harusnya bergulir pada 2018 bukan 2019. “Jika dihitung dari Porprov terakhir 2015, empat tahun lagi berarti 2019. Sementara PON dihelat pada 2020 mendatang.

Tentu ini kurang ideal bagi atlet untuk membentuk peak performance dalam satu tahun,” kata Ketua Umum KONI Jatim Er-

ISTIMEWA

Maria Sharapova

langga Satriagung, pada kesempatan terpisah.

“Pada prinsipnya kami mendukung pelaksanaan Porprov empat tahun sekali. Karena kami sudah pernah mendengar langsung dari gubernur. Tapi, kami masih menunggu putusan resmi soal waktu pelaksanaan. Ini supaya ada sinkronisasi dengan jadwal puslatda,” tutupnya. (dek)

BM/ISTIMEWA

HAORNAS: Gubernur Jatim Soekarwo saat upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXII di Surabaya menyatakan Porprov digelar empat tahun sekali.

WUHAN (BM) – Tampil kembali setelah istirahat tiga bulan, Maria Sharapova harus mundur lagi karena cedera pada tangannya dalam pertandingan pembuka Wuhan Terbuka, Senin (28/9) waktu setempat.

Menghadapi Barbara Strycova, Shrapova masih mampu bermain dua game sebelum memutuskan berhenti. Saat itu Sharapova unggul atas Strycova 7-6 (1), 6-7 (4), dan 2-1. “Saya pernah mengalami cedera serius, jadi tahun ini tidak terlalu berat,” katanya. (kcm/azt)

Tetapkan Batas Usia 165 Tahun SURABAYA (BM) – Aturan baru diterapkan panitia pada kejuaraan Turnamen Bulutangkis Antar Media 2015. Panitia menetapkan aturan baru dalam hal pembatasan usia. Total usia atlet yang turun minimal harus 165 tahun.

Selain merubah aturan usia, pihak panitia juga akan meminta para peserta membawa kartu tanda penduduk (KTP). Tujuannya, supaya panitia mengetahui usia atlet yang turun. “Setiap media dengan lima atlet yang turun ke lapangan, usia minimalnya harus 165 tahun. Ya, kalau di rata-rata setiap atlet usianya 35,” kata panitia pusat Turnamen Bulutangkis Antar Media 2015 Dwi Klik Santoso, melalui rilis kepada media, Selasa (29/9).

Namun, itu tergantung strategi setiap media. Bisa jadi, tambahnya, usianya ada yang di bawah 35. Namun, risikonya, ada rekannya yang usianya jauh di atas. “Semua media pasti sudah punya cara untuk mengatasi peraturan ini,” ujarnya.

Selanjutnya, setiap media maksimal mendaftarkan peserta enam atlet. Dengan komposisi empat wartawan, khususnya dua wartawan olahraga, dan dua lainnya karyawan. “Kalau ada yang melanggar akan kami diskualifikasi. Sportivitas tetap dijunjung tinggi,’’ tambah Sekretaris Panitia Turnamen Bulutangkis Antar Media 2015Wilayah Timur Ram Surahman.

Untuk di Wilayah Timur, jelas dia, akan dilaksanakan di GOR Sudirman, Surabaya, pada 12-13 Oktober mendatang.

Juara akan lolos ke grand final yang dilaksanakan di GOR PB Djarum di Jati, Kudus, Jawa Tengah, pada 19-20 Oktober. Juara tiap wilayah memperoleh Rp 10 juta. (dek)

RAGAM JATIM 11

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Hibah Kesbangpol Tak Terserap Maksimal Anggaran Rp 450 Juta, Hanya Cair Rp 20 Juta MADIUN (BM) – Anggaran bantuan hibah tahun 2015 di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Madiun, tidak terserap maksimal karena kurangnya persyaratan pencairan lembaga penerima bantuan.

Data Kesbangpol Kota Madiun mencatat, total dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Madiun tahun 2015 mencapai Rp 450 juta.

Dari jumlah tersebut, diperkirakan

besaran dana yang terserap atau dicairkan hanya sekitar Rp 20 juta.

“Hal itu karena, dari 134 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Kota Madiun, hanya empat lembaga saja yang berbadan hukum,” ujar Kepala Kesbangpol Kota Madiun, Bambang Subanto, kepada wartawan, Selasa (29/9).

Menurut ia, karena empat lem-

baga tersebut telah berbadan hukum, maka secara otomatis pengurus lembaga bersangkutan dapat mengajukan pencairan dana ke Kesbangpol yang nantinya diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sedangkan anggaran yang dapat dicairkan masing-masing lembaga, sesuai dengan aturan yang berlaku, maksimal Rp 5 juta.

Empat lembaga yang sudah

berbadanhukumtersebutantaralain, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Cabang Madiun, PersatuanKeluargaPutraPutriPerintis Kemerdekaan Indonesia (PKP3KI), DPC Projo, dan Penghayat KepercayaanTerhadapYME Ngudi Utomo.

Sedangkan lembaga lain yang belum memiliki badan hukum, terpaksa tidak mendapat bantuan dana hibah tersebut. Pemkot Madiun tidak berani melanggar

aturan, meski banyak sekali lembaga yang ngotot meminta bantuan walapun belum berbadan hukum.

Sementara, masih banyaknya anggaran bantuan hibah yang tidak terserap tersebut, maka akan dikembalikan ke kas daerah (Kasda) Pemkot Madiun.

“Kalau tidak terserap, maka akan kita kembalikan ke kas daerah. Itu telah sesuai aturan yang berlaku,” kata dia. (ant/azt)

Penyaluran Raskin Capai 60 Persen NGAWI (BM) – Penyaluran beras bagi warga miskin (raskin) di Kabupaten Ngawi, hingga akhir September 2015, tercatat mencapai 60 persen.

Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun, Rahmat Syahjoni Putra di Ngawi, Selasa (29/9), mengatakan, molornya penyaluran raskin tersebut karena masih banyak daerah yang menunggak pembayaran raskin.

“Hingga akhir bulan Setember 2015, Kabupaten Ngawimasihmenunggakpembayaranraskinhingga mencapaiRp2,8miliaryangberakibatpadamolornya penyaluran raskin di wilayah tersebut,” ujarnya.

Menurut ia, sesuai pagu, setiap bulan jumlah raskin yang disalurkan ke penerima di wilayah Ngawi mencapai 1.350 ton.

Namun, katanya, akibat banyaknya tunggakan, jumlah raskin yang didistribusikan tidak mencapai 1.350 ton.

Sesuai prosedur, Bulog dapat menghentikan penyaluran raskin untuk desa atau kelurahan yang memiliki tunggakan dengan jatuh tempo dua bulan belum bayar.

Data Bulog Sub Divre IV Madiun yang membawahi daerah Ngawi dan Madiun, mencatat tunggakan raskin terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Kendal dan Jogorogo.

Guna mengatasi masalah tunggakan tersebut, Bulog sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Ngawi untuk membahas masalah raskin tersebut.

Pihaknya juga sudah meminta pejabat Pemkab Ngawi yang berwenang untuk mendesak kepala desa bersangkutan agar segera menyelesaikan pembayaran raskin tepat waktu, sehingga warga penerima raskin tidak menjadi korban. (ant/azt)

LINTAS KOTA

BBM Minim, Nelayan Gagal Melaut TRENGGALEK (BM) – Sejumlah nelayan di Kabupaten Trenggalek mengeluhkan minimnya pasokanbahanbakarminyak(BBM)jenissolaruntuk kapal-kapal motor mereka, sehingga gagal melaut.

“Adasebagianyangtidakbisamelautkarenamemang pasokan BBM tidak mencukupi kebutuhan seluruhnelayan,”katasalahseorangnelayandiPelabuhanPerikananNusantaraPrigi,KecamatanWatulimo,KabupatenTrenggalek,Sobirin,Selasa(29/9).

Nelayan sebenarnya sudah mengantisipasi kendala pasokan BBM tersebut dengan mencari pasokan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di luar areal pelabuhan.

Tak hanya di wilayah KecamatanWatulimo dan Bandungyangberadadisatujalurperjalanan,tetapi hingga ke SPBU di Kota Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kediri bahkan Ponorogo.

Namun, upaya pencarian BBM di luar stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Pelabuhan Prigi tetap tidak mencukupi karena volume yang diberikan terbatas.(ant/azt)

Tembak Pelaku Pencurian Motor

FOTO : BM/ANTARA

MANFAATKAN MESIN POMPA AIR Petani menyiapkan mesin pompa air untuk mengairi tanaman tomat di Pamekasan, Senin (28/9). Pada musim kemarau panjang saat ini, petani di Pamekasan harus mengeluarkan biaya ekstra hingga Rp 450 ribu per bulan, untuk mengairi sawah mereka.

OTOMOTIF

JASA

KEHILANGAN STNK N 2852 ZF, NK 065432, NM 1064762, A/N USMAN WAHYUDI 30/09 STNK N 6788 ZF, NK 233632, NM 1232399, A/N SARKAM 30/09 STNK N 2155 YD, NK 127676, NM 1122757, A/N SYAMSOEL HADI, SPD 30/09 STNK N 6541 UK, NK 847836, NM 1889255, A/N ANANING 30/09

19/05

19/05

STNK N 2924 UE, NK 091611, NM 2080070, A/N ABDUL AZIZ 30/09 STNK N 4012 UG, NK 912407, NM 912618 A/N DIAH RATNASARI 30/09 STNK N 5815 YO, NK 490253, NM 3491208, A/N OKTARINA WIJI LEKSANTI 30/09 STNK N 6392 ZQ, NK 254769, NM 2248564, A/N SUGINATO 30/09 STNK N 5327 UK, NK 350508, NM 1348837, A/N HERLINA 30/09

05/05

STNK N 8116 YE, NK 098216, NM 098216, A/N DEDY PURWANTO 30/09 STNK N 4197 YL, NK 119947, NM 1103973, A/N KASIONO 30/09 STNK N 6156 ZW, NK 106390, NM 1106183, A/N UMIYATI 30/09

08/05

30/04

MADIUN(BM) –PetugasSatuanReskrimPolres Madiun, menembak dua dari empat pelaku pencurian motor dan mobil yang beraksi di wilayah hukumnya karena melawan saat penangkapan.

Sedangkan empat pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah, Riyanto (52) warga Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Hendri (35) warga Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Irfan Junaidi (30) warga Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan Dwi Suryanto (36)wargaKecamatanDampit,KabupatenMalang.

“Tersangka terpaksa kami tembak karena melawan petugas saat ditangkap. Mereka telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 13 lokasi atauTKP,” ujar Kapolres Madiun AKBPTony Surya Putra, kepada wartawan, Selasa (29/9).

Menurut ia, dua tersangka yang ditembak pada bagian kaki tersebut adalah, Hendri yang bertugas sebagai pemantau kondisi dan Irfan Jumadi yang bertugas menjualkan barang hasil curian. Sedangkan, tersangka Riyato bertugas sebagai pemetik dan Dwi merupakan penadah.

Penangkapan tersangka dilakukan setelah mereka mencuri mobil pikap milik Sanem seorang pedagang sayur di Pasar Mejayan Baru, Kabupaten Madiun. Korban yang kehilangan mobilnya melapor ke polisi hingga mereka berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing. (ant/azt)

12 RABU, 30 SEPTEMBER 2015

www.beritametro.co.id

Penggeledahan terhadap PT VSI Tidak Sah

Kejaksaan Agung Kalah dalam Sidang Praperadilan hukum PT VSI saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (29/9).

Hakim tunggal Achmad Rifai menyatakan penggeledahan di kantor PT VSI di Panin Tower Jl Asia Afrika dan kantor Victoria Securities di Panin Tower Senayan City yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung tidak sah.

Hakim menilai izin penggeledahan yang diberikan hanya di dua tempat yaitu di kantor PT VSI di Senayan City lantai 9 dan kantor Victoria Securities Jl. Asia Afrika, tapi Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan di tempat lain.

Selain itu, semua barang bukti yang telah disita oleh Kejagung diminta untuk dikembalikan kepada PT VSI karena dianggap tidak dapat dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan.

Namun, hakim menolak permohonan ganti rugi yang diajukan PT VSI sebesar Rp 2 triliun kepada Kejaksaan Agung karena PT VSI tidak secara gamblang dan rinci menjelaskan letak kerugian yang dialami saat penggeleda han.(nat/dra)

FOTO: BM/ANTARA

JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung kembali kalah dalam sidang praperadilan terkait ‘salah’ geledah. Sebelumnya Kajagung juga dinyatakan kalah dalam sidang praperadilan kasus Dahlan Iskan yang menetapkan sebagai tersangka.

Hal ini menambah daftar instansi penegak hukum yang kalah di sidang praperadilan. Hakim sidang praperadilan terkait penggeledahan PT Victoria Securities Indonesia (PT VSI) memutuskan bahwa apa yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung sebagai tidak sah.

PT VSI mengapresiasi sikap majelis hakim yang memutuskan tidak sah atas penggeledahan yang dilakukan terhadap kantor PT VSI. Selain itu, pihak VSI menyambut baik permintaan pengembalian barang bukti yang dianggap tidak dapat dijadikan bahan pemeriksaan oleh majelis hakim. ”Menyambut baik penggeledahan dan penyitaan dianggap tidak sah. Tadi dikembalikan lagi, karena tidak bisa dijadikan barang bukti. Sesegera mungkin langsung final dan keputusan ini berkekuatan hukum tetap,” ujar Peter Kurniawan, kuasa

PERPANJANGAN PENAHANAN Tersangka kasus korupsi di Kemenakertrans Jamaluddin Malik (tengah) menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/9). KPK memperpanjang masa penahanan mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans tersebut selama 40 hari karena masa penahanan tersangka yang pertama telah habis.

Kampus Berlakukan Kurikulum KKNI uji publik itu.

Kedua, karena kebutuhan tenaga pendidik sosiologi di Jatim juga masih tinggi. Sugeng mengatakan, sekitar 30 persen lulusan S-1 Sosiologi Unesa terserap dalam lapangan pekerjaan kependidikan. Meski bukan mayoritas, jumlah itu dinilai cukup tinggi.

Kurikulum baru, kata Sugeng, membuat lulusan juga akan menerima tiga berkas.

Selain ijazah dan transkip nilai, ada juga surat pendamping ijazah. Isinya rekam jejak sikap dan aktivitas mahasiswa selama berkuliah. Surat ini diharap bisa menjadi bahan pertimbangan pembuka lapangan pekerjaan untuk merekrut pelamar kerja.

Sementara itu, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Ida Aju Brahmasari mengatakan kampusnya juga mulai memberlakukan pemberian surat keterangan pendamping ijazah. ”Surat keterangan ini perlu seiring rencana MEA. Pemberian surat diawali workshop dan ujian sertifikasi kewirausahaan selama tiga minggu,” kata Sari. (sdp/dek)

akan berfokus pada salah satu saja, yakni sosiologi pendidikan. Bidang itu sengaja dipilih sebagai fokus karena dua alasan.

Pertama, sebab universitas itu adalah bekas Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Latar belakang itu membuat Prodi itu yakin memilih fokus ke sana.

Sekadar diketahui, kurikulum KKNI berdasar pada Peraturan Peresiden No 8 tahun 2012. Unesa sebenarnya sudah menerapkan kurikulum itu untuk beberapa prodi mulai 2012. Hanya, S-1 Sosiologi baru memulainya pada semester ini.

Kendati masuk dalam fakultas yang membelajari ilmu murni (bukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP), Prodi itu akan mendorong lulusannya untuk bekerja di bidang pendidikan. ”Peraturannya untuk menjadi guru boleh bukan lulus dari sarjana pendidikan.

Syaratnya, lulusan itu harus melalui dulu Pendidikan Profesi Guru,” tambah Sugeng Harianto, dosen sekaligus pemateri dalam

TANGGAPAN EKSEPSI: Terdakwa korupsi dan pemerasan di Kemenbudpar dan Kementerian ESDM Jero Wacik menjalani sidang lanjutan dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas eksepsi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/9).

Rasio SMK-SMA Belum Penuhi Target

nuntutan. “Penggunaan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 dan Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 dan Pasal 65 KUHAP,” jelas Yadyn. ”Bahwa keseluruhan pencantuman pasal dalam surat dakwaan telah tertuang dalam berkas perkara penyidikan atas nama tersangka Jero Wacik,” ungkapnya.

Terkait tanggapan atas eksepsi yang diajukan Jero dan kuasa hukumnya, Jaksa meminta Majelis menolak seluruh keberatan yang diajukan. Jaksa meminta persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. ”Penuntut Umum memohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa,” kata Jaksa Yadyn.

Jero Wacik didakwa telah memeras bawahan di Kementerian ESDM. Uang yang diterima

SURABAYA (BM) - Rasio perbandingan jumlah SMK dengan SMA di Jatim belum sesuai keinginan Gubernur Jatim Soekarwo.

Ditargetkan mencapai rasio 70 banding 30 dengan lebih banyak SMK, ternyata baru mencapai sekitar 55,6 persen berbanding 44 persen.

Fakta itu dapat dilihat melalui data pokok pendidikan (Dapodik) Jatim semester satu tahun ajaran 2015/2016. Dalam rekaman data tunggal pendidikan nasional tercatat, jumlah SMK di Jatim mencapai 1.808 lembaga dan SMA terdapat 1.444 lembaga.

Hal ini terlihat ironis karena keseriusan pemerintah dalam peningkatan jumlah SMK belum terlihat signifikan.

Kondisi ini juga diperparah dengan jumlah SMK negeri di Jatim ternyata jauh lebih kecil daripada SMA swasta. Jumlah SMA negeri mencapai 420 lembaga sedangkan SMK negeri hanya terdapat 288 lembaga. Namun, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman menyangkal temuan Dapodik.

Pihaknya menilai kualitas data dalam Dapodik masih perlu dievaluasi secara mendalam. Sebab, data-data yang di-upload langsung oleh sekolah ke pusat seringkali

Jero ditaksir hingga Rp 10,3 miliar. ”Bahwa terdakwa Jero Wacik dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi suatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memenuhi keperluan pribadi terdakwa sejumlah Rp 10.381.943.075,”kataJaksaPenuntut Umum KPK Dody Sukmono di PengadilanTindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu lalu.

Awalnya, Jero meminta agar DOM di Kementerian ESDM yang hanya Rp 1.440.000.000 dinaikin menjadi Rp 3.600.000.000 seperti di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tempat dia menjabat sebelumnya. Dia memerintahkan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno belajar kepada Sekjen Kemenbudpar I Ketut Wiryadinata.(nur/dra)

FOTO: BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

JAKARTA (BM) - Jaksa menilai keberatan yang diajukan Jero tidak termasuk dalam lingkup keberatan.

Maka dari itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK meminta Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Menteri ESDM JeroWacik. ”Terhadap materi keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan kesalahan administrasi yang dikriminalkan adalah tidak termasuk dalam lingkup keberatan,” kata JaksaYadyn saat membacakan tanggapan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (29/9).

Yadyn menjelaskan, Jero tak bisa menyatakan, tindakan yang dilakukan dalam jabatan sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri ESDM merupakan tindakan administratif. Hal ini lantaran perbuatan yang dilakukannya merupakan kewenangan yang melekat pada dirinya yang telah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi. ”Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Menteri ESDM periode 2011 sampai 2014 telah menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sehingga yang dilakukan terdakwa Jero Wacik bukan perbuatan administratif melainkan perbuatan pidana,” tegas Jaksa Yadyn.

Soal eksepsi yang meminta dakwaan dibatalkan lantaran JPU mencantumkan pasal-pasal baru dinilai harus dikesampingkan.

Jaksa Yadyn menjelaskan, pencantuman pasal baru dalam dakwaan telah melalui proses prape-

FOTO: BM/ANTARA

Jaksa Ajukan Keberatan pada Nota Eksepsi Jero Wacik

SURABAYA (BM)- Kampus mulai menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indoensia (KKNI), sebagai pengganti kurikulum 2007 yang dipakai dalam beberapa tahun terakhir. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) adalah salah satu perguruan tinggi yang memberlakukannya.

Sebagai kurikulum baru, KKNI perlu penyempurnaan agar implementasi tahun berikutnya bisa optimal. Berangkat dari kurikulum KKNI, Program Studi (Prodi) S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) menggelar Uji Publik, kemarin.

Kaprodi S-1 Sosiologi Unesa Martinus Legowo mengatakan dari pemberlakuan kurikulum baru pihak prodi menargetkan banyak hal. Salah satunya yakni memfokuskan bidang keahlian. ”Dulunya, fokus Prodi Sosiologi ada tiga, yakni sosiologi pendidikan, sosiologi industri ekonomi, dan sosiologi kesehatan rekreasi dan olahraga,” katanya.

Penerapan KKNI membuat prodi itu

Saiful Rachman

terjadi perbedaan. “Kami perlu kroscek ke lapangan langsung untuk membuktikan data itu benar atau tidak,” kata Saiful, Selasa (29/9).

Dia mengklaim dari data statistik pendidikan tahun 2014 yang dikelola Dindik Jatim, perbandingan SMK-SMA telah melebihi 60:40. Menurut Saiful, jumlah

SMK di Jatim dalam data tersebut mencapai 1.808 dan SMA hanya 1.347 lembaga. “Mana mungkin dalam waktu kurang dari satu tahun data lembaga SMA sudah bertambah sebanyak itu di dapodik,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Pihak swasta, diakui Saiful, memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Jumlahnya hampir 80 persen dari seluruh SMK di Jatim. Namun demikian, pihaknya membantah jika pemerintah tidak bekerja keras dalam pengembangan SMK. Sebab, peningkatan kompetensi guru dan bantuan sarana prasarana juga diberikan oleh pemerintah ke swasta.

Tidak hanya lembaga yang telah mencapai target, Saiful juga mengklaim jumlah ruang kelas dan siswa SMK jauh lebih besar dari SMA. Rinciannya, 21.211 ruang kelas SMK dengan jumlah peserta didik sebanyak 706.140 siswa. Sementara untuk SMA terdapat 15.410 ruang kelas dengan jumlah peserta didik 432.429 siswa. “Akurasi dapodik itu masih perlu diuji di lapangan. Sementara data statistik ini kita kumpulkan melalui keusioner yang disebar ke kabupaten/kota,” tutur dia. (sdp/dek)

SURABAYA (BM) - Terpidana kasus agunan fiktif Bank Mandiri di Surabaya, Eddi Gunawan Thamrin, kembali menuai masalah. Karena agunan kapal yang sempat diburu penyidik Kejati Jatim karena hilang, faktanya sudah dipotong. Pemotongan dilakukan pihak korban kecelakaan laut yang dijanjikan Eddi. Akibatnya, penyidik berencana mempidanakan kembali terdakwa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto menjelaskan, kesepakatan ganti rugi kapal bermula ketika kapal milik Eddi menabrak kapal korban di perairan Sumatera. Bos PT Sejahtera Bahtera Agung itu bersedia mengganti

ISTIMEWA

Barang Bukti Dijaminkan, Kejati Akan Memperkarakan

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto.

dan menjaminkan kapal miliknya. ”Karena tidak ada uang pengganti, Eddi jaminkan kapalnya,” katanya, Selasa (29/9).

Ternyata kapal yang dijaminkan Eddi sebanyak lima kapal yang disita Kejati sebagai barang bukti (barbuk) perkara korupsi agunan bank. Di antaranya kapal Surabaya Ekspress yang disandarkan di Pelabuhan Kamal, Bangkalan, dan yang dikabarkan hilang. ”Kapal tersebut ternyata dipotong pihak korban tabrak kapal Eddi setelah ada kesepakatan,” tandasnya.

Eddi diketahui membuat surat pernyataan ganti rugi kapal di hadapan notaris dan pihak korban, dua hari setelah diputus bebas oleh Pengadilan

Tinggi (PT) Surabaya. Terpidana menyampaikan bahwa kapal tersebut sah dikuasainya setelah dia diputus bebas perkara korupsi agunan bank.

Karena dibilang sah, korban menerima lalu dipotong-potonglah kapal tersebut. Padahal, jelas Romy, kapal tersebut masih berstatus sebagai barang bukti. Dalam putusan PT, majelis hakim memvonis onslagh dan memerintahkan jaksa agar membebaskan terdakwa. Namun, hakim tidak memerintahkan jaksa mengembalikan barang bukti kapal ke pemiliknya. ”Karena kapal itu masih dipakai untuk barang bukti perkara sama terdakwa Jimmy (dalam berkas terpisah),” jelasnya.

Kejaksaan menilai perbuatan Eddi yang menjaminkan kapal barang bukti sebagai ganti rugi kecelakaan, berpotensi pidana. Bahkan ada indikasi jika Eddi terkesan mengadu kejaksaan dengan pihak korban. Karena itu, Kejati Jatim berencana untuk memproses Eddi secara hukum. ”Sekarang masih dikaji perbuatan Eddi apa masuk pidana umum atau pidana khusus,” ucapnya.

Terpisah, Penasihat Hukum Eddi Gunawan Thamrin, Tito Supriyadi, mengaku belum menerima kabar terkait hal tersebut. Pihaknya akan mengkroscek kepastiannya. ”Saya belum bisa menjelaskan karena tidak tahu banyak kabar itu,” ujarnya.

Kasus ini bermula ketika PT SBA yang memperoleh kredit Rp 172 miliar dari Bank Mandiri. Kredit ini berakhir macet dengan tunggakan Rp 90 miliar.

PT SBA memohon kepada bank untuk menarik agunan berupa kapal dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi kredit. Belum juga terwujud rencana itu, kapal yang diagunkan raib.

Lima kapal di antaranya berhasil ditemukan oleh kejaksaan dan jadi barang bukti, termasuk yang dititipkan di Pelabuhan Kamal dan dikabarkan hilang. Kejati menetapkan Eddi Gunawan Thamrin, Dirut PT SBA, dan Jimmy Mintarsa, pembeli kapal, sebagai pesakitan. Perkara ini masih berlangsung di tingkat kasasi.(arn/dra)

www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Terlambat akibat Menumpuknya Jadwal di Bandara Jeddah

Suasana Haru Sambut Kedatangan Kloter 1 dan 2 SURABAYA (BM) - Kedatangan rombongan pertama jamaah haji Debarkasi Surabaya di Bandara Internasional Juanda, Selasa (29/9) sempat terlambat beberapa jam dari jadwal semula. Liza Anindya Legal and Comunication Bandara Internasional Juanda Surabaya mengatakan, penundaan ini akibat adanya parking stand yang menumpuk di Bandara Jeddah sehingga pesawat harus menunggu giliran untuk lepas landas Kata Liza, semula kedatangan kelompok terbang (Kloter) 1 dijadwalkan pukul 09.30 WIB dan harus tertunda hingga pukul 13.50 WIB. “Otomatis Kloter 2 juga tertunda yang seharusnya tiba pukul 11.30 WIB juga harus tertunda menjadi pukul 14.04WIB,” kata Liza.

Liza menjelaskan, jumlah kloter pertama sebanyak 448 jamaah dengan rincian 217 jamaah laki-laki dan 231 jamaah perempuan.

Sedangkan untuk kloter kedua sebanyak 444 jamaah yang terdiri dari 203 jamaah laki-laki dan 241 jamaah perempuan. “Para jamaah haji debarkasi Surabaya kloter I tersebut datang dengan menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV5108,” ujar dia.

Suasana haru langsung merebak

lintas kota

FOTO : BM/MADJI

SUJUD SYUKUR: Anggota kloter i langsung melakukan sujud syukur usai mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Juanda, Selasa (29/9). Sebanyak 448 jamaah haji kloter pertama dan 444 jamaah haji kloter kedua asal ProVinsi Jawa Timur debarkasi Surabaya tiba setelah menunaikan ibadah haji 2015.

ketika para Tamu Allah SWT akhirnya mendarat dengan selamat di Tanah Air. Apalagi di musim haji tahun ini, banyak cobaan yang menerpa. Tak heran, begitu turun dari pesawat, ada jamaah yang spontan langsung sujud syukur. “Alham-

dulillah, saya bisa sampai lagi di tanah air dengan selamat tanpa adanya kendala yang berarti,” kata M Ikwan, jamaah haji asal Surabaya.

Ia mengemukakan, saat melaksanakan ibadah haji dirinya bisa selamat dari berbagai macam co-

baan yang terjadi di tanah suci tersebut. “Alhamdulillah, tidak ikut menjadi korban dalam peristiwa maut yang terjadi di tanah suci,” katanya.

Dirinya juga bersyukur selamat dari musibah jatuhnya crane dan

tragedi di Mina dan menewaskan ratusan korban. Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, seluruh jamaah haji akan diantar ke asrama haji Sukolilo di Surabaya untuk menjalani serangkaian tes medis khususnya MERS.(at/epe)

Sebut Kawasan Pinggiran Belum Merasakan Kemerdekaan

Legislator Demokrat Kritik Klaim Keberhasilan Risma SURABAYA (BM) – Aroma rivalitas kader Partai Demokrat dengan incumbent, Tri Rismaharini terasa ketika klaim keberhasilan pembangunan Surabaya tak lepas dari capaian target serapan anggaran yang optimal. Risma, sapaan akrab walikota perempuan pertama di Surabaya ini, menyebut hingga 28 September 2015, kinerja pencapaian anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) melebihi target.

Namun klaim itu disebut M Machmud, legislator DPRD Surabaya dari Demokrat, terlalu dini dilontarkan. Dia menilai selama 5 tahun periode kepemimpinan Risma, masih banyak anggaran infrastruktur yang tidak terserap. Anggota Komisi C tersebut mengatakan, pada 2015 terdapat anggaran Rp 1,4 triliun di Dinas PU Bina Marga. Namun sampai akhir bulan September ini baru terserap Rp 370 miliar.

“Dalam nomenklatur di Dinas PU Bina Marga terdapat anggaran jalan dan jembatan yang disediakan sebesar Rp 236 miliar, namun

sampai saat ini baru terserap lima persen saja atau sekitar Rp 13 miliar,” ujarnya, Selasa (29/9).

Menurut dia, jika Risma menyatakan serapan anggaran melebihi target dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bisa tercapai, maka pihaknya mempertanyakan perhitungan seperti apa dan sejak kapan? “Mungkin dihitung sejak zaman Walikota Bambang DH. Tapi kenyataannya anggaran sebesar itu saja tahun 2015 tidak terserap,” sindirnya.

Bahkan secara global, kata Machmud, diprediksi sampai akhir masa anggaran 2015 akan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,2 triliun atau 27 persen dari total anggaran. “Jadi bisa dikatakan Pemkot hanya menanam uang di bank sebesar Rp 1,2 triliun, hingga pembangunan dapat dikatakan macet. Siapa yang jadi korban, ya rakyat,” kata Machmud.

Masih terkait pembangunan infrastruktur, Machmud mengambil kesimpulan ada ketidakadilan dalam prioritas penggunaan

FOTO:BM/MADJI

M Machmud

anggaran oleh pemerintah kota terutama pembangunan infrastruktur.

Machmud bahkan berani mengatakan Pemkot Surabaya selama pemerintahan Rismaharini hanya memperhatikan infrastruktur tengah kota. “Tidak ada pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, lihat Balongsari, Benowo, Pakal, Jatisrono, kalau di utara juga bisa dilihat di daerah Kenjeran dan

sekitarnya. Padahal semua warga kota Surabaya ini bayar PBB, Pajak, dan retribusi, seharusnya semua mendapat bagian pembangunan,” kata Machmud.

Selain itu, Machmud juga menyebut ada daerah di Surabaya yang kondisi jalannya seperti zaman penjajahan salah satunya di daerah Pakal dan Benowo. “Di Benowo dan Pakal itu masih banyak jalan yang kondisinya seperti belum merdeka.

Masih tanah, masih gragal dan ini tidak pernah di-cover oleh pemkot,” katanya.

Di hari terakhir sebelum meletakkan jabatan, Risma memang mengatakan capaian kinerja pemkot selama tahun anggaran 2015 melebihi target yang ditentukan.

“Target penerimaan dari sektor retribusi sampai akhir September ini sekitar 94,7 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkisar 82,32 persen,” katanya.

Namun demikian, lanjut dia, untuk belanja daerah, pihaknya mengakui masih 50 persen. “Untuk belanja daerah, Surabaya Nomor 6

INLINE story Silpa hingga akhir 2015 diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun atau 27 persen dari total anggaran infrastruktur Pemkot Surabaya.

Situasi itu jadi bahan evaluasi anggota dewan dari Demokrat lantaran masih banyak kawasan yang belum tersentuh pembangunan.

Kepemimpinan Risma di 5 tahun terakhir, bahkan dikritik hanya terfokus pada pusat kota dan mengabaikan kawasan pinggiran.

tertinggi di Jawa Timur,” katanya.

Ia mengatakan serapan belanja masih belum maksimal, karena sebagian besar berupa proyek konstruksi yang nilainya mencapai Rp 1,5 triliun, sedangkan penyelesaian proyek tersebut diproyeksikan pada akhir tahun. “Konstruksi besar biasanya bendol di belakang,” katanya dalam acara yang berlangsung di rumah dinas walikota tersebut. (dsp/arn/at/epe)

Ada Potensi Bisnis Besar di Surabaya

42 Eksekutif Muda Perusahaan Amerika Diajak City Tour SURABAYA (BM) - Sebanyak 42 eksekutif muda dari sebuah perusahaan kimia Amerika Serikat PT Dow Indonesia “mlakumlaku nang Suroboyo” (jalan-jalan keliling Surabaya). “City tour itu merupakan salah satu dari sekian acara yang digelar PT Dow Indonesia di Surabaya,” kata Country Government and Public Affair PT Dow Indonesia Dian Widjanarty di sela mendampingi para bule itu mengunjungi Surabaya.

Selama seminggu sejak Jumat (25/9) hingga Jumat (2/10), ke-42 eksekusif muda setara “manager” dan “people leader” itu

didatangkan ke Surabaya untuk mengikuti serangkaian acara, termasuk “mlaku-mlaku nang Suroboyo” itu. “Kota Surabaya dipilih sebagai pusat kegiatan, karena PT Dow Indonesia melihat Surabaya memiliki potensi bisnis yang sangat menguntungkan, karena itu kami mengajak mereka untuk berkeliling Kota Pahlawan pada Minggu (27/9),” katanya.

Para eksekutif muda dari berbagai negara yang memiliki perwakilan PT Dow yang didatangkan ke Surabaya itu merupakan karyawan berprestasi yang berpikir inovatif dan bisa menjadi pemimpin yang memotivasi

teman-temannya. “City tour itu penting karena sebagian besar dari mereka baru pertama kali ke Surabaya bahkan ke Indonesia, bahkan dari 42 orang itu hanya satu orang yang pernah ke Surabaya dan itupun belum pernah berkeliling atau mlaku-mlaku,” katanya.

Oleh karena itu, mereka banyak bertanya tentang makna dan sejarah di balik semua ikon yang ada, seperti patung Sura dan Baya yang terletak di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Tidak hanya itu, mereka juga kagum denganGaleriSeni“HouseofSampoerna”yang sangat bersejarah dalam konteks bisnis. Saat

di Hotel Majapahit, mereka diajak membatik hingga terkagum-kagum.

Bahkan, mereka lebih terpesona lagi ketika diajak singgah ke salah satu pusat kerajinan di kawasan Gubeng Surabaya.

Barang-barang antik dari kayu, lukisanlukisan unik pun menjadi buruan mereka.

Sayangnya, karena pihak toko tidak bisa fasilitasi pengiriman ke negara asal, banyak peserta acara yang kecewa. “Padahal, di Bali, Papua, semuanya bisa dilakukan,” kata Stephanie salah satu eksmud wanita asal Eropa. (at/epe)

PWI: Media Massa Penting Bangun Opini SURABAYA (BM) – Pentingnya membangun opini publik dengan melibatkan media massa, jadi salah satu materi yang disampaikan Ketua PWI Jatim Akhmad Munir ketika menjadi pembicara dalam “Pra Media Gathering Perpajakan” di Kantor Wilayah DJP Jatim I, Selasa (29/9). Beberapa instansi merasakan dampak positif kerjasama yang dibangun dengan media selama ini.

Selain mudah meraih simpati publik karena adanya eksplorasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi bersangkutan jug adapat mendekatkan secara psikologis masyarakat dengan instansi tersebut. “Saya kira selama ini pihak Kantor Wilayah DJP Jatim I Surabaya kurang melakukan kerjasama dengan media terutama mengundang wartawan, dan selama ini juga kurang dalam mengeksplorasi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,” katanya.

Munir memberikan saran agar Kantor Wilayah DJP Jatim I Surabaya melakukan transparasi terkait target pajak secara berkala, kemudian mengundang sejumlah media agar diberitakan untuk membangun opini publik terkait kinerja perpajakan.

Sebelumnya, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I, Teguh Pribadi Prasetya dalam kegiatan berbentuk diskusi itu meminta dukungan kepada media agar selalu mengeksplorasi kegiatan yang dilakukan Kanwil Pajak. Apalagi dibanding Bea Cukai, Dinas Pajak tidak familier untuk pemberitaan karena kurangnya keterlibatan media dalam kegiatan.

“Padahal pajak menjadi sistem pertahanan bukan militer dan bila perpajakan gagal, APBN gagal dan negara dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya, padahal pajak yang merupakan komitmen bersama telah diatur dalam UU Pasal 23 A UUD 1945,” katanya. (at/epe)

Mabuk Miras, Bobol Rumah Kajati SURABAYA (BM) – Ulah Rudianto (31), warga Jalan Gelatik, Surabaya, tergolong nekat. Kesadaran yang tergerus pasca pesta minuman keras, membuat dia nekat mencuri rumah yang terlihat kosong di Jalan Jimerto, Sabtu (26/9) dini hari WIB. Apes, aksi itu berantakan setelah dipergoki anggota Polsek Gubeng yang tengah berpatroli.

Di depan petugas, tersangka mengaku melakukan pencurian di bawah pengaruh minuman keras. “Baru saja pesta miras. Setelah itu keliling melihat ada rumah kosong, ya saya masuki. Saya kira tas itu berisi laptop, gak tahunya baju dinas,” terang tersangka dalam pemeriksaan. Rudianto juga tidak tahu jika rumah yang dimasuki merupakan rumah dinas kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Elvis Johnny.

Kapolsek Genteng, Kompol Andik Gunawan mengatakan, kasus ini terungkap setelah anak buahnya curiga melihat sepeda motor yang terparkir di luar rumah dinas kajati. “Saat keluar dari rumah dinas, dan mau naik motor langsung kami tangkap. Tersangka sempat membawa tas milik penjaga rumah dinas kajati,” terangnya. (ssn/epe)

Terobosan Kemenkum HAM, Pangkas Perizinan Berbelit dan Pungli

Kini Cukup Tujuh Menit Mengurus Pendirian PT

FOTO:BM/IST

R Natanegara

SURABAYA (BM) – Terobosan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sebagai salah satu agenda reformasi

birokrasi, sangat berimbas pada dunia usaha. Saat ini pengurusan pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perkumpulan, cukup hanya dengan tujuh menit.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membuat sistem online pendaftaran dan pembayaran yang langsung terintegrasi dengan bank.

Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), R Natanegara menjelaskan, sistem online yang dibuat masuk seba-

gai pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU) dan terintegrasi dengan AHU. Sementara AHU terhubung dengan sistem online Bank Persepsi melalui Aplikasi Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2) dan telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. “Sistem ini pendiriannya cukup dengan entri data dan dapat surat keputusan menteri. Tujuh menit saja,” terangnya, Selasa (29/9).

Menurut Natanegara, sistem tersebut memiliki banyak kelebihan. Di antaranya kepengurusan pembentukan badan hukum bisa dilakukan sendiri dan dimana saja. Artinya tanpa harus datang ke kantor terkait.

Semisal pembayaran, juga bisa dilakukan secara online.

Pengesahan bisa segera didapat jika syarat sudah terpenuhi.

Selanjutnya, pemohon cukup ke notaris untuk mengurus badan hukum perusahaan. “Kami jamin akuntabilitas pelayanan

publik. Ini menghapus kekhawatiran pungli yang memunculkan korupsi dan KKN,” jelas dia.

Praktik korupsi itu, lanjut dia, bisa dipangkas karena tidak ada kontak personal antara pemohon denganpetugas.Sisteminidipastikanmempercepatpelayanandan sinergitas data bagi pemilik perusahaan.

Sistem ini, masih kata Natanegara, sudah teruji. Apalagi sudah ada penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB). Soal kemungkinan adanya kendala, Natanegara memastikan sudah melakukan antisipasi. “Teknologi yang dimiliki sudah diantisipasi hingga tiga tahun kedepan, jadi kemungkinan tidak akan terjadi masalah,” sambungnya.

Bersamaan, Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkum HAM, Nur Ali menambahkan, aplikasi sistem berbasis online ini menunjukkan pelayanan cepat kepada masyarakat demi men-

dukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenkum HAM. “Sistem ini sudah berjalan setahun dan publik membutuhkan kecepatan serta keakuratan,” kata Ali. Ditjen AHU memiliki beberapa layanan data yang cukup unggul, antara lain Fidusia Online, Notariat Online, Wasiat Online, Pencarian dan Unduh Data Perseroan, Pencarian dan Unduh DataYayasan, Pencarian dan Unduh Data Notariat, dan sebagainya. (arn/epe)

14 SIDOARJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Mobil ’Branding’ Paslon Dilarang

Napi Hendak Kabur, Ketahuan Petugas David dengan teman satu Lapas.

Ia kerap diledek gara-gara sering minta rokok.

“Memang sebelumnya sempat terjadi keributan kecil di dalam. Tepatnya sekitar pukul 07.30 WIB. Nah, setelah reda ternyata dia hendak kabur dengan memanjat pembatas setinggi dua meter. Tapi ketahuan petugas,” kata kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

Petugas tak ingin kecolongan

dan melakukan penjagaan lebih ketat pada David maupun napi lainnya. “Tetap kita akan masukkan dia di ruang isolasi. Dan akan melakukan pengawasan terhadap dia dan narapidana lainnya,” lanjutnya.

Saat ditanya seputar kapasitas Lapas, menurutnya, Lapas Kelas II A Sidoarjo sejatinya sudah overload. Kapasitas yang tersedia hanya sekitar 488 napi. Sedangkan saat ini ada sekitar 627 napi. (adi/azt)

CANDI SUMUR TAK TERAWAT Sejumlah anak bermain di kompleks Candi Sumur, Porong, Sidoarjo, Selasa (29/9). Kurangnya perhatian dari pemerintah setempat membuat Candi Sumur dalam keadaan rusak. Hanya menyisakan bagian dinding sebelah timur dan selatan, serta lantai dan fondasi bangunan.

Diminta Tanamkan Wawasan Kebangsaan SIDOARJO (BM) - Pemkab Sidoarjo meminta guru taman kanak-kanak (TK) dan taman pendidikan Alquran (TPQ) untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak didiknya.

Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto di Sidoarjo, Senin (28/9) lalu mengatakan, wawasan kebangsaan penting diberikan sejak usia dini. ”Pasalnya pembelajaran di usia dini atau usia emas pada anak sangat bermanfaat dalam membentuk karakter anak itu nantinya,” katanya saat membuka Bimtek Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru TK dan TPQ yang diselenggarakan di Wisma Dekopinda, Sidoarjo.

Ia mengemukakan pembekalan

wawasan kebangsaan dapat dimulai pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) karena usia tersebut merupakan usia emas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. ”Usia tersebut adalah usia yang tepat dalam membentuk karakter anak nantinya.

Oleh karena itu pembelajaran yang baik sangat diperlukan pada usia tersebut,” katanya.

Ia mengatakan peran serta guru TK dan TPQ dalam menanamkan wawasan kebangsaan di usia dini sangat diperlukan. ”Kepada para guru tersebut ia meminta menyisipkan pendidikan wawasan kebangsaan saat mengajar. Dengan begitu, pembekalan wawasan kebangsaan yang dimulai di usia dini dapat terlaksana,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Jusuf Isnajanto mengatakan, ada 180 guru dari TK dan TPQ di Sidoarjo yang mengikuti Bimtek. ”Tujuannya untuk mempersiapkan pendidik yang memiliki kepribadian dan mental yang bersumber pada nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, nantinya nilainilai kebangsaan yang diperoleh dapat disampaikannya kepada anak didiknya. ”Selain itu ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mencetak pendidik yang berwawasan kebangsaan serta mengembangkan sikap nasionalisme dalam menghadapi era globalisasi saat ini,” katanya. (ant/azt)

PASURUAN

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Puskesmas Siapkan Fasilitas Rawat Inap

Desak Penambangan Galian C Ditutup PASURUAN (BM)- Warga Dusun Gunung Sari, Desa Gunung Sari, Kec Beji, Kab Pasuruan, menggelar aksi demo untuk menutup lokasi penambangan Galian C, Selasa (29/9). Aksi warga itu diikuti perangkat desa, ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat Gunung Sari dan anggota BPD. Warga mendesak pihak Pemkab Pasuruan dan polisi segera menutup penambangan yang sudah beroperasi puluhan tahun milik CV Alam Raya. Apalagi aktivitas Galian C itu sangat meresahkan warga. Lokasinya dekat dengan pemukiman, sehingga rawan terjadi longsor.

Hasil keputusan musyawarah yang disetujui seluruh masyarakat Gunung Sari, mereka sepakat untuk menutup kegiatan penambangan tersebut. “Ini sangat merugikan masyarakat karena itu wajib dihentikan,” kata anggota BPD Hasan Bisri serta toko masyarakat, Daeri.

Terpisah saat ditemui Berita Metro (BM), Sunarko, karyawan CV Alam Raya mengatakan, luas lahan Galian C tersebut sekitar 3,5 hektare.

Batas area tambang di kaki gunung itu ada di dua dusun, yakni Dusun Orok Wali dan Dusun Gunung Sari.

Ia siap memfasilitasi warga Gunung Sari menemui manajer perusahaan di kantor di Surabaya. “Saya siap untuk mengantarkan ke kantor Surabaya biar ada penjelasan, dan warga bisa menunjukkan batas titik area di kaki gunung yang masuk Dusun Orok Wali dan Dusun Gunung Sari,” kata Sunarko. (bib/nam/azt)

FOTO: BM/ANAM

Warga dan Tokoh Masyarakat Gelar Demo

DEMO: Warga Dusun Gunung Sari, Kec Beji, Kab Pasuruan saat menggelar aksi demo untuk menutup penambangan Galian C, Selasa (29/9).

FOTO:BM/HABIBI

Izin Penambangan Harus Dievaluasi

Rusdi Sutejo Ketua Komisi III DPRD Kab Pasuruan PERWAKILAN

PASURUAN (BM) - Aksi demo menutup lokasi penambangan Galian C yang dilakukan warga Gunung Sari, Kec Beji, langsung mendapat atensi dari Ketua Komisi III DPRD Kab Pasuruan, Rusdi Sutejo.

Rusdi menilai, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga karena mereka takut aktvitas penambangan

berdampak buruk, yakni musibah longsor.

Saat dikonfirmasi Berita Metro (BM), Selasa (29/9) Rusdi menuturkan, pihaknya sudah mendapat informasi terkait demo penutupan Galian C tersebut. Ia menambahkan, Pemkab Pasuruan, dalam hal ini dinas terkait seperti, BP3M, BLH, Dinas Pengairan dan Pertambangan

agar segera turun ke lokasi, untuk mengecek legalitas izin penambangan CV Alam Raya.

“Perlu dilakukan pengecekan legalitas izin perusahaan tersebut. Apa sudah ada reklamasi di lokasi yang sudah ditambang atau belum. Jangan sampai penambangan itu berdampak buruk, khususnya bagi warga yang rumahnya dekat lokasi penam-

bangan,” jelasnya.

Rusdi menambahkan, banyaknya kasus demo di wilayah yang ada aktivitas penambangan, disebabkan pihak desa tidak mendapat kontribusi pemasukan.

“Sementara dampak kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, di antaranya hutan gundul, jalan rusak juga rumah warga yang retak-retak,” katanya. (bib/an/azt)

PASURUAN (BM) - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, Komisi IV DRPD Kab Pasuruan meminta pada Dinas Kesehatan (Dinkes) agar di tahun 2016, semua Puskesmas harus sudah menyiapkan fasilitas rawat inap serta penambahan ambulans.

Usulan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat kerap terjadi pasien yang berobat ke Puskesmas tidak terlayani dengan baik.

Sehingga mereka harus dirujuk ke rumah sakit.

Hal tersebut dituturkan Abd Rouf, anggota Komisi IV DPRD Kab Pasuruan saat ditemui di kantor dewan, Selasa (29/9). Ia mengatakan, ironis kalau sampai ada warga yang berobat ke Puskesmas tak bisa dilayani dengan alasan tak ada fasilitas rawat inap.

“Sehingga harus direkomenasikan atau dirujuk ke rumah sakit. Padahal pasien tersebut seharusnya bisa ditangani Puskesmas,” lanjut pria asal Gununggangsir, Beji ini.

Pada tahun 2015, Dinkes sudah melakukan penambahan ambulans sebanyak 15 unit dari

FOTO:BM/HABIBI

SIDOARJO (BM) - Ada-ada saja yang dilakukan narapidana (napi) Lapas Kelas II A Sidoarjo.

David Chandra berusaha kabur dari Lapas, namun keburu ketahuan petugas.

David Chandra merupakan tahanan kasus narkotika asal Kalijaten, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Dia mendekam di Lapas Sidoarjo sejak 2013 lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sebelumnya terjadi keributan antara

FOTO: BM/ANTARA

SIDOARJO (BM) - Panitia Pengawas Pamilu (Panwaslu) Kab Sidoarjo menggelar rapat koordinasi di Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Selasa (29/9) yang juga dihadiri Ketua KPU M Zaenal Abidin, Dandim 0816 Letkol Arhanud Rizky dan Kapolres Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir.

Pertemuan tersebut lebih banyak membahas persoalan yang terjadi di lapangan. Termasuk persoalan pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye). Salah seorang peserta rapat, Gozi meminta PanRAKOR: Panwaslu Sidoarjo menggelar rapat koordinasi, Selasa waslu dan KPU bertindak tegas. ”APK itu dibiayai negara. Penyeleng- (29/9) membahas persoalan Pilkada. Termasuk larangan mobil branding Paslon dan pembenahan APK. gara harus tegas. Termasuk menindak jika ada calon yang memanfaatkan fasilitas Lebih lanjut dikatakan Ulul Azmi, Panwaslu negara, acara kedinasan atau menggunakan pro- meminta partisipasi semua pihak untuk membuat gram pemerintah daerah untuk bahan kampanye. laporan tertulis pada Panwaslu, jika mendapati Jangan sampai kinerja Panwaslu jauh dari harapan,” temuan di lapangan yang dinilai sebagai pelangkata Gozi. garan Pilkada. Sehingga bisa ditindaklanjuti bersam Rapat juga menyoal mobil branding pasangan dengan bukti dan saksi-saksi. calon (Paslon). Dari segi aturan, hal itu jelas melangSedangkan Kapolres Sidoarjo, AKBP Muhammad gar. Sehingga disepakati seluruh mobil branding Anwar Nasir menegaskan, pihaknya mendukung Paslon dilarang beroperasi di jalan.

Panwaslu soal larangan mobil branding Paslon. ” Kita sudah sepakat bahwa mobil branding ”Larangan mobil branding Paslon akan kami backPaslon tak boleh beroperasi di jalan, karena melang- up sepenuhnya. Kami bisa tilang, misalnya, karena gar PKPU No 7 Tahun 2015,” terang Ketua Panwaslu warna berubah dan tak sesuai STNK. Ini butuh Sidoarjo, Ulul Azmi. dukungan semua pihak,” katanya. (adi/azt)

FOTO:BM/HADI

Langgar PKPU dan Dinilai Ubah Identitas

Abd Rouf Anggota Komisi IV DPRD Kab Pasuruan

dana DBHCT. Namun jumlah tersebut masih kurang, karena jumlah Puskesmas di Pasuruan ada 38 unit.

Selain itu, lanjut Abd Rouf, Komisi IV juga meminta Dinkes memprioritaskan desa-desa yang belum memiliki Polindes (Pondok Bersalin Desa), agar segera diusulkan pembangunannya. (bib/an/azt)

Tangkap Penjual VCD Porno PASURUAN (BM)– Sebanyak 120 VCD porno berhasil diamankan jajaran Reskrim Polres Pasuruan, Selasa (29/9) dalam operasi yang digelar di wilayah Pasar Pandaan. Penjual VCD porno itu, Joko Leksono (46), warga Dusun Bogem, Desa Gambiran, Prigen diamankan petugas di Mapolres Pasuruan.

Selain mengamankan barang bukti berupa keeping VCD, juga diamankan dua unit DVD player, serta uang tunai Rp 12 ribu.

Kapolres Pasuruan, Soelistijono SIK mengatakan, awalnya

pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sedang menjual VCD/DVD porno di wilayah Pandaan. Selanjutnya Kasat Reskrim AKP Khoirul Hidayat SH memerintahkan pada Kanit Buser Ipda Mariana bersama anggotanya melakukan penyelidikan.

“Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, setelah petugas mengecek ke lokasi dengan cara menyamar. Dan memang betul ada penjualan VCD porno tersebut,” katanya. (bib/azt)

Sidoarjo: Yahdar Balhmar (koord), Syaikul Hadi; Pasuruan Raya: Ah. Habib (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

LAMONGAN 15

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

Kasus Tewasnya Ajudan Mantan Dandim 0812 Lamongan Terus Berlanjut

Digelar Rekonstruksi untuk Ketahui Penyebab Kematian LAMONGAN (BM) - Proses hukum atas kematian ajudan mantan Dandim 0821 Lamongan, Kopka Andik Pria Dwi Harsono masih terus berlanjut. Kali ini, yang terbaru kasus kematian Andik yang diduga tak wajar akhirnya direkonstruksi.

Acara rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di Asrama Anggota TNI di Jalan Lamongrejo Lamongan.

Seperti diketahui, sebagai tersangka dalam kematian Andik dan telah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya mantan Dandim 0812 Lamongan Letkol Ade Rizal Muharam.

Perbuatan mantan Dandim Letkol Ade Rizal tak sendirian tapi dibantu 6 orang lain yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Oditur Militer Kolonel Sarwoko yang hadir dalam proses rekronstruksi mengatakan sesuai UU No 31 tahun 1997 tentang

PeradilanMiliterprosesrekonstruksimasih dalam tahap penyidikan.

Tujuan dilakukannya rekonstruksi itu, tambah dia akan memperjelas pembuktian di persidangan nantinya. Penyidik akan menyempurnakan berkasnya dan kemudian dilimpahkan ke Oditur Militer Tinggi di Surabaya.

“Rekonstruksi ini fungsinya utamanya akan membuat lebih jelas suatu tindak pidana sehingga pembuktian saat dalam persidangan juga semakin terang. Bilamana ini selesai penyidik tinggal menyempurnakan berkasnya. Setelah dinilai lengkap, selanjutnya dilimpahkan ke Oditur Militer Tinggi di Surabaya,” beber Sarwoko di sela-sela proses rekonstruksi.

Kehadiran Oditur Militer di proses rekonstruksi kematian Kopka Andik Pria

Dwi Harsono merupakan bagian dari tugas penuntut untuk mengetahui real (rentetan) peristiwa kematian Kopka Andik .

Ketika berkas dianggap lengkap baru dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi di Surabaya. “Selaku penuntut kan juga harus tahu proses kejadian tersebut. Terutama realnya seperti apa,”ujarnya.

Kolonel Sarwoko menambahkan untuk sementarainikematianKopkaAndikPriaDwi Harsonodidugaakibatpenganiayaandanjuga bunuh diri. Kepastian kematianTamtama itu juga tergantung fakta di lapangan.

“Sementara ini dugaannya karena bunuh diri juga karena penganiayaan. Nantinya akan digali mana yang memungkinkan dan apakah sesuai fakta di lapangan. Untuk tersangka adalah mantan Dandim 0812 Lamongan dan 6 orang,” imbuhnya.

Staf Balitbang Kemenhan Kumpulkan Data Untuk Bahan Penanggulangan Terorisme LAMONGAN (BM) - Selama tujuh hari, staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI melakukan pengumpulan data terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Lamongan.

Tidak ada pernyataan resmi dari Kolonel (Inf) FX Giono sebagai pemimpin rombongan dari Balitbang Kemenhan RI tentang dipilihnya Lamongan sebagai lokasi pengumpulan data tersebut.

Saat diterima Sekkab Yuhronur Efendi di Guest House Pemkab Lamongan, Selasa (29/9), Kolonel

FOTO: BM/HAN

PENCEGAHAN: Kolonel FX Giono bersama Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi dalam rangka pengumpulan data di Lamongan untuk bahan penelitian sebagai upaya pencegahan terorisme.

FX Giono hanya menyebutkan dia bersama staf dari Balitbang Kemenhan akan berada di Lamongan selama tujuh hari.

Disebutkan perwira menengah ini lima instansi yang dijadikan lokasi pengumpulan data selama di Lamongan di antaranya Kodim 0812 Lamongan, Polres Lamongan Kantor Kemenag, Badan Kesatuan Kebangsaan Politik dan Dinas Pendidikan Lamongan.

“Tujuan kami ke sini bukan dalam rangka kunjungan kerja. Namun dalam rangka melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penelitian kamiuntukmenyusunrekomendasikepadapimpinan. Sehingga nanti kami akan lebih banyak mendengarkan dari pada memberikan arahan,” tutur dia saat di Guest House Pemkab Lamongan.

Penelitian dan pengumpulan data tersebut, lanjut dia, terutama terkait kegiatan pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui lembaga pendidikan formal dan non formal.

“Kami berharap lewat penelitian ini bisa menemukan model dan cara pendidikan yang bisa diterima semua paham serta bisa diakomodir semua golongan sehingga mereka bisa diarahkan. Kami yakin semua paham memiliki tujuan untuk membangun Negara Indonesia,” jelas dia. (han/nun/dwi/zen/nov)

Ketikadisinggungberapalamaberkashasil penyidikan kasus kematian Kopka Andik PriaDwiHarsonodilimpahkankePengadilan MiliterKolonelSarwokomenambahkantergantungkesempurnaanberkaspenyidik.

Oditur Militer Surabaya hanya memiliki waktu 2 minggu untuk menyusun dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Militer. Namun kendala lain ada di Pomdam V Brawijaya yang belum tentu selesai berkasnya setelah rekonstruksi.

Selain itu, ternyata Priyohandoko mertua Kopka Andik ikut menghadiri gelar rekonstruksi terkait kematian menantunya tersebut.Priyohandokomengatakanbanyak kejanggalan dalam kematian Andik. Salah satunya,terdapatbanyaklukalebamdisekujurtubuhkorban sepertibekaspenganiayaan dan penyiksaan. (han/zen/nun/nov)

FOTO: BM/HAN

BELUM TERUNGKAP: Beberapa adegan rekonstruksi dilakukan Pomdam V Brawijaya untuk mencari fakta kematian Kopka Andik.

Dugaan sementara, Andik dianiaya dan bunuh diri.

Pengedar Pil Koplo Diciduk saat Akan Transaksi dengan Pembeli LAMONGAN (BM) – Anggota Unit 1 Reskoba Polres Lamongan meringkus Helmi Muhammad Nur (18), warga Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Remaja ini ditangkap karena terbukti jadi pengedar pil koplo.

Dari tangannya, polisi menyita sebanyak 90 butir obat keras daftar G jenis charnopen.

Helmi ditangkap di lapangan voli di Desa Sedayulawas, Senin (28/9). Informasi yang didapat, awal penangkapan ketika polisi

mendapatkan kabar maraknya peradaran pil koplo tersebut. Kali ini, polisi juga mendapatkan laporan jika seorang pengedarnya akan melakukan transaksi dengan pembelinya di sebuah tanah lapang yang selama ini dipakai untuk latihan bola voli.

Tak mau sasarannya lolos, anggota unit 1 Satreskoba Polres Lamongan mendatangi lokasi tersebut dan segera melakukan pengintaian. Tak berapa lama, muncul Helmi Muhammad Nur (18), yang di-

Edy Wijaya Mundur sebagai Anggota Dewan, M Rafik Jadi Penggantinya LAMONGAN (BM) – Dipandu langsung Ketua DPRD Lamongan Kaharudin dalam sebuah Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Lamongan, Selasa (29/9), M Rafik resmi menggantikan Edy Wijaya sebagai anggota DPRD dari Fraksi Hanura.

Edy Wijaya harus mengundurkan diri sebagai legislator Lamongan karena jadi peserta pilkadasebagaiCalonWakilBupati(Cawabup) Lamongan.Edyakanbertarungdipilkadapada 9 Desember mendatang melalui jalur independenberpasangandenganCabupNurSalim.

Melalui Keputusan Gubernur Jawa

Timur Nomor: 171.413/633/011/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Edy Wijaya Anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura resmi diberhentikan dari keanggotaannya.

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur bertanggal yang sama, 21 September 2015, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, M Rafik diangkat menggantikan posisi dan tugas-tugas EdyWijaya. (han/nun/dwi/zen/nov)

www.beritametro.co.id

Satpam PT Wuhuan Otaki Pencurian dijaga sehingga aman,” terang kapolsek Manyar AKP Mulyono, Senin (28/9).

Mulyono menambahkan, apesnya ternyata aksi itu tak berjalan mulus. Ini setelah petugas melakukan patroli rutin di kawasan tersebut hingga mendengar suara mesin pemotong gerenda. Polisi curiga karena waktu larut masih ada pekerja yang beraktivitas.

Polisi lalu mencari sumber suara tersebut hingga mengarah ke proyek yang dijaga Slamet Ismail. “Ternyata benar ada tiga orang di dalam gudang proyek sedang menguliti kabel tembaga. Saat ditanya ketiganya tampak gugup hingga diamankan,”

imbuh kapolsek.

Dari ketiga tersangka, Slamet Ismail pun diringkus. Karena atas idenya akhirnya timbul pencurian klabel tersebut. Polisi juga menyita mesin gerinda, pisau cutter, tang, gunting baja besar, senter, kabel dan stop kontak.

Ditambah dua unit motor Vario nopol W 6587 JG dan Supra nopol W 6041 KX, 20 lonjor kabel tembaga berbagai ukuran dan 13,45 kilo gram kabel potongan yang dimasukkan dalam jok sepeda. “Kerugian dari pencurian kabel capai puluhan juta rupiah selanjutnya kabel akan dijual,” pungkasnya. (sgg/uki/ nov)

Puluhan Aktivis PMII Gresik, Gelar Aksi Dengar Keterangan Solidaritas Kematian Salim Kancil Korban, Sidang Ditunda GRESIK (BM) Puluhan Aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Gresik, menggelar aksi solidaritas terkait pembunuhan Salim Kancil warga Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Aksi solidaritas yang digelar di depan gedung DPRD Gresik itu FOTO: BM/UKI mendapat perhatian masyarakat setempat. IKUT PRIHATIN: Aktivis PMII Gresik saat menyuarakan aksi solidaritas pembunuhan Salim Kancil di Kabupaten Sayangnya, aksi terse- Lumajang. but malah tak direspon anggota dewan. Ini karena seluruh ang- mendorong kepada DPRD Gresik gota DPRD Gresik sedang melakukan untuk merekomendasikan kepada kunjungan kerja (kunker) keluar daerah. DPR RI untuk segera mengusut tun“Pemerintah gagal menciptakan rasa tas kasus Salim Kancil. nyaman terhadap warganya. Buktinya, di Kedua, meminta aparat Kepolisian LumajangSalimKancil,wargaDusunKra- dan pihak terkait segera usut tuntas jan tewas menjadi korban karena meno- pelaku pembunuhan dan pengalak pertambangan pasir liar,” ujar Korlap niayaan sampai ke aktor intelekaksi Haris Sofwanul Faqih, Selasa (29/9). tualnya. Ketiga, hentikan pertambaSelain menggelar aksi, puluhan ak- ngan pasir di Lumajang dan hentikan tivis PMII Gresik juga mengajukan em- perampasan lahan pertanian jadi lapat poin tuntutan. Di antaranya adalah han pertambangan. (uki/nov)

PERWAKILAN

FOTO: BM/HAN

DILANTIK: Ketua DPRD Lamongan Kaharudin saat melantik M Rafik sebagai anggota dewan dari Fraksi Hanura yang gantikan posisi Edy Wijaya yang mundur karena maju di pilkada.

GRESIK

berita metro

GRESIK (BM) - Seorang satpam PT Wuhuan Enginering yang berlokasi di Kawasan PT Petrokimia Gresik harus berurusan dengan polisi bersama dua orang temannya lantaran terbukti melakukan pencurian kabel di proyek yang dijaga pelaku.

Tiga pelaku yang menjalani pemeriksaan di Polsek Manyar adalah Slamet Ismail (39), warga Desa Tlogo Pojok Gresik, Samsul Anwar (39), warga Desa Tlogo Pojok Gresik dan Abdul Rosid (45) warga Jalan Gubernur Suryo Tlogo Pojok Gresik. “Pelaku utama atau otaknya adalah Slamet Ismail sekaligus satpam di lokasi pencurian. Ia mengajak dua temannya untuk menjarah kabel tembaga proyek yang

duga kuat sebagai pengedarnya. Rupanya, Helmi hendak bertransaksi dengan cara meranjau. Itu terbukti ketika tersangka akan mengambil barang dagangannya yang sebelumnya disembunyikan di tumpukan batu bata. Keburu kabur polisi lebih dulu menangkap dan menyita sejumlah barang bukti di tangannya.

Tak bisa mengelak remaja ini akhirnya mengakui kalau dirinya memang hendak menjualpil-pilkoplotersebut. (dwi/zen/nov)

GRESIK (BM) - Sidang dugaan pembakaran lahan tanaman pembudidayaan pohon sengon seluas 10 hektar milik PT Bumi Indah Makmur di Desa Jatirembi Kecamatan Benjeng dengan terdakwa H Zein (77), warga Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan, masih mendengarkan saksi korban.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gresik untuk kedua kalinya ini majelis hakim tahap menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi korban, Selasa (29/9). Majelis hakim yang diketuai Supriyanto SH dan dua hakim anggota terkesan fokus keterangan saksi-saksi dari pihak korban.

Hal tersebut terlihat dalam keterangan beberapa saksi yang harus diulang-ulang saat hakim memberi pertanyaan ke saki. Sedangkan saksi korban sekaligus pemilik lahan adalah Mudjid Ridwan (50), warga Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yang juga dihadirkan dalam siding itu.

Menurut keterangan korban, ia sengaja tidak menyewa kuasa hukum dalam kasus tersebut karna telah memercayakan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Gresik selaku yang menangani kasus itu. “Saya sengaja tidak memakai kuasa hukum karna yakin dan percaya penuh kejaksaan dan pengadilan dalam menangani kasus ini seadil-adilnya,” kata Mudjid.

Selain itu, lanjut Mudjid, meskipun terdakwa saat ini ditemani dua pengacaranya, pihaknya tetap santai dan tetap percaya penuh bahwa dirinya akan mendapatkan kepastian hukum yang adil karena sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum. (sgg/uki/nov)

Pembangunan dan Infrastruktur Wujud di Era Sambari-Qosim

Sebagai Penggagas Berdirinya Stadion GJS GRESIK (BM) - Gegap gempita seluruh warga Gresik di acara soft opening (pembukaan) Gelora Joko Samudro (GJS) pada 22 September 2015 lalu, terus memuncak dan seolah tak pernah padam.

Kebanggaan memiliki stadion megah akhirnya terwujud dengan berdiri GJS. Gaung kemeriahan dan pesta rakyat dalam menyambut kehadiran GJS, terus terekam di kepala para kaum muda khususnya para pecinta olahraga, saat itu. Bahkan, kebanggaan memiliki GJS telah lama dinanti-nantikan para penikmat bola.

Bahkan, kebanggaan itu seakan belum sirna sampai kini. Terbukti, sejumlah foto-foto GJS tampak menghiasi dan melatarbelakangi semua aksi dan kegiatan yang dilakukan warga Gresik yang diunggah ke media sosial (medsos).

Kendati kemegahan GJS telah diakui dan jadi kebanggaan masyarakat Gresik, namun pada Minggu (27/9), Sambari Halim Radianto dan Mohammad Qosim sebagai penggagas berdirinya GJS dengan segala suka dan duka hingga cibiran seolah tak mematahkan semangat untuk memiliki stadion, harus pamit diri karena masa bakti sebagai bupati dan wakil bupati berakhir.

Masih terasa saat peletakan batu pertama pada 15 Mei 2013 lalu. Lahan GJS yang berlokasi di perbukitan Lengis tampak masih sebagai lahan kumuh yang tak terurus. Hanya butuh waktu 2 tahun lebih akhirnya bangunan GJS berdiri megah di lokasi tersebut.

Meski di mata warga Gresik, GJS tampak megah tapi bagi Sambari yang dikenal seorang perfeksionis, menyatakan pembangunan GJS masih belum sempurna. “Keadaan sekarang ini masih tahap satu dengan anggaran sebesar Rp 270 miliar. Ada tahap selanjutnya yang akan membikin stadion itu bakal sempurna dan berkaliber International,” kata Sambari pada satu kesempatan di acara yang dihadiri.

Sementara itu, agar membuat Gresik lebih baik dari sebelumnya rupanya bukan hanya GJS yang diwujudkan. Selama lima tahun masa masa kepemimpinan Sambari-Qosim di periode pertamanya telah banyak pembangunan yang berdiri.

Di antaranya GJS, juga Pelabuhan International, Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) baik tahap I maupun tahap II. Bendung Gerak Sembayat, Gedung Serbaguna di Sidayu dan beberapa wilayah yang lain.

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit (RS) Ibnu Sina dengan 5 lantainya juga mendekati penyelesaian. Lalu, pembangunan 2 jalan tembus masing-masing Jalan Siti Fatimah Binti Maimun dan Jalan Puteri Cempo yaitu jalan tembus (Kalitutup) dari Jalan RE Martadinata sampai ke Jalan Samanhudi Gresik.

Ditambah lagi, peningkatan infrastruktur jalan tembus antara Desa Surowiti Kecamatan

FOTO: BM/UKI

Sambari Halim Radianto saat serah terima jabatan kepada Penjabat Bupati Gresik Dr. Akmal Budianto.

Panceng sampai ke wilayah Kecamatan Dukun.

Sedangkan di Pulau Bawean, Sambari-Qosim juga meningkatkan kualitas kelistrikan dan saat ini listrik di pulau itu mampu menyala 24 jam nonstop.

Belum lagi, pembangunan Rumah Sakit (RS) Umar Mas’ud tipe D di Kecamatan Sangkapura, pembangunan Jalan lingkar di Pulau Bawean.

Serta pembangunan lapangan terbang (lapter) perintis yang siap beroperasi pada Desember mendayang yang berada di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Pulau Bawean. ”Untuk lapter perintis di Pulau Bawean dipastikan akan segera beroperasi. Hal itu juga ditegaskan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat berkunjung ke Pulau Bawean pada Rabu pekan lalu,” beber Kabag Humas Suyono.

Banyak sekali pembangunan yang telah dilaksanakan dalam lima tahun terakhir. Di saat-saat terakhir memnjabat, Bupati Sambari dan Wabup M Qosim sering menyampaikan masih banyak yang harus dikerjakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Gresik.

Bahkan saat berpamitan dengan seluruh kepala desa (kades) di Gresik pada Jumat (26/9) lalu, Sambari telah menyusun dan membuat buku memori.

Buku memori itu menurut Sambari akan diberikan ke pejabat bupati yang akan menggantinya nanti.

Bupati juga berjanji akan memberikan buku memori ini kepada para kades dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah untuk senantiasa menjaga dan melaksanakan program tersebut. Disadari betapa pentingnya program yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan Sambari-Qosim agar terus berkelanjutan.

Hal tersebut juga pernah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Jonathan Yudianto saat pembukaan Musrenbang pada 25 Maret 2015. Saat itu, Sambari mengatakan agar pejabat Bupati Gresik nanti tidak mengurangi program pembangunan yang sudah diputuskan bersama melalui Musrenbang. (uki/nov/adv)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005 Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

16 www.beritametro.co.id

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 1,41% IHSG

4,178

4,0% NIKKEI

16,931

0,1%

0,5%

STI

FTSE

2,788

5,926

0,3% KLCI

1,603

1,9%

3,0%

DJIA

NASDAQ

16,002

4,544

2,6% S&P500 1,882

HARGA EMAS JUAL (Rp/gr)

531,337

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

510,084

1,126.93

JUAL: 14.670,00 BELI : 14.650,00

JUAL: 10.278,96 BELI : 10.248,96

JUAL: 16.524,18 BELI : 16.424,18

JUAL: 10.254,36 BELI : 10.174,36

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 14,665

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 29 SEPTEMBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Didukung Mayoritas Bahan Lokal

Industri Mebel dan Kerajinan Catat Pertumbuhan Positif JAKARTA (BM) - Meski berbagai usaha di dalam negeri saat ini mengalami kelesuan, namun justru pertumbuhan positif dialami produk kerajinan Indonesia, yang setahun terakhir mengalami kenaikan 3,76 persen dengan total nilai ekspor produk kerajinan Indonesia pada 2014 mencapai USD 694 juta.

Industri mebel dan kerajinan nasional telah menjadi penopang ekonomi di tengah krisis ekonomi nasional. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak mengatakan, permintaan dunia atas produk mebel dan kerajinan sangat tinggi.

“Industri mebel dan kerajinan nasional merupakan

pondasi ekonomi yang kuat saat krisis ekonomi saat ini. Industri ini telah menjadi jalan keluar dalam penyerapan tenaga kerja,” ujarnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (29/9).

Negara tujuan ekspor terutama di Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Inggris, Jerman, Belanda, Korea Selatan, Australia, Prancis, dan Singapura. Selama periode JanuariJuli 2015, nilai ekspor kerajinan mencapai USD 406 juta atau meningkat 0,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, industri ini tetap eksis dan menghasilkan devisa di saat industri lain terkena imbas krisis karena didukung

FOTO:BM/IST

Nus Nuzulia Ishak

konten lokal yang cukup besar.

Ditambah semakin kondusifnya iklim investasi, diharapkan pertumbuhan ekspor produk mebel dan kerajinan nasional dapat terus meningkat

dalam lima tahun ke depan.

“Ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, dan revitalisasi teknologi dalam industri furnitur dan komponen furnitur di Indonesia harus mampu meningkatkan kinerja sektor mebel dan kerajinan,” katanya menambahkan.

Nuz mengungkapan, permintaan dunia atas produk furnitur sangat tinggi dengan nilai USD 163,2 miliar. Tren pertumbuhannya sangat positif yaitu sebesar 7,76 persen dalam lima tahun terakhir dari total ekspor furnitur dunia ini.

Namun, Indonesia baru mampu menyuplai 1,09 persen dari

Moslem Fashion Festival 2015 akan dimeriahkan dengan beberapa event dan kompetisi yang akan berlangsung di Royal Plaza Surabaya mulai 9-11 Oktober 2015.Festival yang akan ada serangkaian lomba diantaranya : Moslem Fashion Exhibition (25 stand), Moslem Fashion Parade Designer Surabaya & Jakarta, Moslem Fashion Competition, Young Designer Competition, Moslem Model Search, Design Illustration Competition, Fashion Photography Competition, Hijab Styling Competition, Moslem Fashion Kids Competition, (*)

GRAND CITY Jatim Fair 2015 Ini adalah perayaan HUT Jawa Timur, Jatim Fair hadir dengan mengusung tema "Semarak Belanja, Hiburan dan Rekreasi Keluarga". Acara ini akan dimeriahkan dengan pameran produk unggulan Indonesia dan tak letinggalan juga hiburan dari musisi nasional.

Acara Jatim Fair 2015 dilangsungkan pada 8-18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya. Beragam program acara menarik disertai bintang tamu papan atas akan ikut serta (*)

CIPUTRA WORLD Nusantara Property Expo 2015 di 3 kota

PRODUKSI BATIK Sejumlah pekerja mewarnai batik khas Gemawang di Banaran, Gemawang, Kabupaten Semarang, kemarin. Semakin lemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS menyebabkan biaya produksi perajin batik setempat mengalami kenaikan sekitar 25 persen karena semakin mahalnya harga kain katun dan pewarna sintetis yang masih tergantung dengan impor.

Tembus Pasar Dunia, Daya Saing Harus Diperbarui JAKARTA (BM) - Penguatan arus investasi asing dan target penciptaan 2 juta lapangan pekerjaan per tahun harus dapat diwujudkan bila Indonesia menuju negara yang meningkat pendapatan per kapitanya. Maka peran pemerintah dalam mewujudkan hal itu sangat harus benar-benar dilaksanakan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik dan sepatu Indonesia dapat meningkat menjadi 2%-5% pangsa pasar dunia apabila pemerintah konsisten memperbaiki iklim investasi. Ketua Apindo Anton J Supit mengatakan pemerintah harus terus memperbaiki iklim investasi nasional. Saat ini, lanjutnya, pangsa pasar produk TPT, elektronik dan sepatu di dunia mencapai USD 2 triliun. Namun, ekspor Indonesia baru mencapai 1% atau USD 20 miliar dari pangsa pasar dunia.

Moslem Fashion Festival 2015

FOTO : BM/ANTARA

Pemerintah Bebaskan PPN Impor Alat Angkutan JAKARTA (BM) - Guna menggairahkan perekonomian khususnya pada alat transportasi massal, pemerintah segera membebaskan pungutan pada PPN impor alat angkutan.

Pertimbangan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Presideng juga telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 1 PP ini menegaskan, alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak PPN di antaranya alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor.

Selain tidak dikenakan PPN atas impornya, alat angkutan tertentu itu juga tidak dikenakan PPN atas penyerahannya.Selain itu juga Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.(nis/dra)

ROYAL PLAZA

permintaan dunia di tahun 2014, sehingga menempatkan Indonesia di posisi ke-19 dunia. Sementara, Vietnam sudah menyuplai 3,68 persen, dan Malaysia 1,50 persen.

“Ini tantangan industri furnitur kita. Tidak ada cara lain kita harus meningkatkan daya saing produk dengan memanfaatkan era keterbukaan dan kebutuhan dunia atas produk berkelanjutan,” tambahnya.

Setahun terakhir sektor furnitur mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,18 persen dengan total nilai ekspor pada 2014 sebesar USD 1,78 miliar.

Untuk periode Januari-Juli 2015 nilai ekspor produk furnitur mencapai USD 1,01 miliar.(nis/dra)

“Kalau kita bisa memperbaiki iklim investasi, meningkat 2% atau 5% itu dengan mudah karena ada relokasi dari China. Ini sudah sepakat dengan pemerintah akan all out untuk itu,” kata Anton di Jakarta, Selasa (29/9).

Peluang peningkatan ekspor tersebut, imbuh Anton, harus didorong oleh potensi relokasi industri dari China ke Indonesia.

Dengan penambahan pabrik baru, kapasitas produksi TPT, elektronik, dan sepatu di Indonesia semakin besar. Selain itu, Anton menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam implementasi kebijakan. Termasuk masalah kepastian hukum dan penindakan aksi anarkis.

“Konsistensi kebijakan yang sudah diambil jangan berubah-ubah karena ini yang membuat kehilangan confidence,” pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi Su-

FOTO: BM/IST

DAYA SAING: Konsistensi pemerintah dalam implementasi kebijakan dibutuhkan untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri.

kamdani mengatakan untuk mendorong ekspor, pemerintah perlu mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara potensial. Salah satunya, kawasan Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.(nat/dra)

Setelah sukses dengan Pameran Properti Impian Nusantara 2013 & Pameran Properti Impian Nusantara 2 dan dilanjutkan dengan Pameran Nusantara Properti Expo di Surabaya, Balikpapan, Makassar, Jakarta & Bandung.

Kini PT. Persada Cipta Promosindo kembali sebagai Profesional Exhibition Organizer yang sudah berkecimpung dalam dunia pameran baik Pameran Nasional maupun International akan menyelenggarakan pameran dengan tajuk “Nusantara Property Expo 2015” yang akan dielenggarakan di 3 Kota Besar Indonesia, Jakarta, Surabaya & Bandung.

Khusus Kota Surabaya berlangsung 28 September – 4 Oktober 2015 di Ciputra World.(*)

Kredit UMKM Sumbang PDRB Jatim SURABAYA (BM) - Perdagangan antar daerah di Jawa Timur mencatat angka surplus. Pemerintah provinsi Jatim sedang melakukan pendekatan untuk mendorong peningkatan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Hal ini mengingat sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jatim sangat besar, yakni mencapai 54,98% di tahun 2014.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo di acara Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur (FKEKR), yang bertajuk “Resiliensi di Tengah Perlambatan Ekonomi” di Hotel JW Marriott Surabaya kemarin.

“Mendekati MEA 2015, peran UMKM perlu lebih ditingkatkan agar menang dalam persaingan nantinya,” tegas pakde sapaannya. Selain itu, pakde menyebutkan, bahwa perdagangan antar pulau dari Jawa Timur tahun 2014 lalu mengalami peningkatan sekitar 7 persen dibandingkan

tahun 2013. Nilainya mencapai Rp 370,22 triliun.

Dengan kenaikan yang lebih tinggi dibanding tahun 2013, Jatim berharap di tahun 2015 nanti mampu menargetkan sebesar 8 persen.

Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Jatim, Benny Siswanto mengungkapkan bahwa perekonomian Jatim saat ini telah berada di atas output potensialnya, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, terutama dengan mengembangkan sektor industri. Struktur ekonomi Jatim juga telah mengalami shifting dengan menyusutnya pangsa sektor pertanian dari 42% pada 1976 menjadi 13% pada tahun 2014, sementara pangsa sektor industri pengolahan dan jasajasa yang meningkat. Namun demikian, pasca krisis, share industri pengolahan menurun dari 42% menjadi 31% pada 2014. Sisi baiknya, integrasi sektor pertanian dan industri di Jawa Timur relatif baik jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. (top/dra)

Lifestyle Serasi untuk Tampil dalam Berbusana SURABAYA (BM) - Busana berpotongan simpel seperti gaun pas badan, rok pensil, gaun A-line, celana pipa, cropped jacket serta bomber jacket terlihat lebih menarik dengan detail unik.

Brand Manager Karen Millen, Anita Mantik mengatakan sebanyak 12 koleksi peragaan fashion show ini menampilkan tema auto look fashionable bertepatan pada musim autumn winter (musim gugur dan dingin) mengikuti tren di London yang dimunculkan di Tunjungan Plaza 4 Surabaya, Selasa (29/9).

“Khas dan karakter busana Karen Millen lebih menonjolkan seperti garis yang membentuk kerangka tubuh pada gaun panjang, warna hitam di sisi kiri dan kanan yang menimbulkan efek tubuh lebih ramping, bahan dengan tekstur laser cut serta teknik lipatan yang membentuk potongan asimetris,” jelasnya. Dia

menambahkan, gaya elegan dengan kesan effortless, serta ada tiga tema gaya yang menjadi fokus dalam koleksi terbaru ini. Pertama, The New Everyday, seperti koleksi busana harian yang nyaman dengan perpaduan gaya klasik dan modern.

Menurutnya, the power of the hand, bohemian utility dan keme-

FOTO: BM/JEFRI

TREN FASHION: Tema peragaan fashion show yang ditampilkan di Tunjungan Plaza 4 Surabaya mengikuti tren yang bertepatan menjelang musim autumn winter (musim gugur dan dingin).

ja putih juga sebagian dari ciri khas busana karya Karen Millen. Sementara fashion designer lokal Catherine Njoo menambahkan, untuk menampilkan keserasian dalam berbusana yang terpenting dan menjadi sorotan yakni keselarasan harmoni dalam satu rangkaian balutan model busana mulai sepatu, asesoris dan tas yang

menempel pada tubuh.

“Sederhana dan tidak boleh lebih dari paduan tiga warna itu yang utama diperhatikan memakai gaun. Kemudian menyesuaikan pada faktor usia yang cocok menggunakan busana apa saat dipakai ke suatu pesta atau acara party dan pakaian kerja sekalipun,” tutupnya.(jey/dra)