Berita Metro 17 Oktober 2016 by Harian Berita Metro

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

I INDEKS

KPK Incar Pejabat Daerah Ketua DPRD Kebumen Ditahan!

Konvoi Pesilat Berujung Bentrok, Seorang Warga Alami Luka Bacok BACA HALAMAN

Piaggio Buka Kantor Dealer di TP BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua DPRD Kebumen, Jawa Tengah, Yudhy Tri Hartanto, Sabtu (15/10/2016) sekitar jam10.00 WIB. Masih terkait kasus ini, beberapa menit kemudian, KPK menangkap seorang PNS Sigit Widodo, Dian Lestari (anggota DPRD), Suhartono (anggota DPRD), Adi Pandoyo (Sekda Pemkab Kebumen), dan Salim (swasta). KPK menyebut pengungkapan kasus itu berasal dari laporan masyarakat.Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut bahwa laporan dari publik cukup banyak diterima KPK dari daerah atau di luar Jakarta. “Informasi OTT ini kami dapat dari masyarakat. Sebenarnya kami banyak mendapatkan laporan dari daerah dan di daerah wajib juga menjadi perhatian karena memang jumlahnya banyak,” kata Syarif di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (16/10/2016). Syarif menyebut bahwa fenomena penyuapan seperti itu kerap terjadi. KPK pun telah melakukan banyak koordinasi dan supervisi agar kejadian serupa dapat dihindari.

ternal Pemerintah) mengawasi irjen-irjen, inspektorat-inspektorat setiap kabupaten dan lembaga ini melakukan fungsinya dengan baik,” papar Syarif.

Yudhy Tri Hartanto

“Ini adalah suatu fenomena yang sebenarnya banyak terjadi, bukan kasus ini saja. Ini hal yang biasa dan sering terjadi. Oleh karena itu, KPK banyak melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan. Salah satunya adalah untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa agar melalui e-procurement, yang kedua khusus yang berhubungan dengan kepentingan agar dilakukan satu atap. KPK sedang mendorong APIP (Aparat Pengawasan In-

Penangkapan Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi A DPRD Kebumen atas nama Yudhy Tri Hartanto dan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen bernama Sigit Widodo ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Uang haram sebesar Rp 70 juta disita KPK dari Yudhy yang diduga berasal dari Hartoyo selaku Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group. Namun Hartoyo masih diburu KPK dan berstatus sebagai buronan. Selain itu, KPK juga menangkap 4 orang lainnya yaitu Dian Lestari (anggota DPRD Kebumen dari PDI Perjuangan), Suhartono (anggota DPRD Kebumen dari PAN), Adi Pandoyo (Sekda Pemkab Kebumen), dan Salim (swasta/anak usaha PT OSMA Group di Kebumen). Namun keempat orang itu masih berstatus sebagai saksi. Latar belakang pemberian suap itu Baca: Hanya... Hal. 7

Gus Ipul: Hari Santri Jadi Momentum Meneladani Syuhada BACA HALAMAN

HARI PEREMPUAN DESA INTERNASIONAL

BACA HALAMAN

Panasnya Pilgub DKI

Banyak Dukungan, AgusSylvi Serukan Kerja Keras JAKARTA (BM) – Dukungan terhadap pasangan Agus-Sylvi terus mengalir. Minggu (16/10) kemarin, kelompok relawan yang menamakan Barisan Teman Agus-Sylvi (BATAS) melakukan deklarasi mendukung Agus-Sylvi. Dalam deklarasi itu, seorang tokoh dari etnis Tionghoa bernama Lieus Sungkharisma ikut hadir. Ia menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau yang akrab disapa Ahok, karenanya ia ikut bergabung mendukung pasangan Agus-Sylvi. “Orang kecewa kepada Ahok bukan karena dia dari etnis Tionghoa atau dia beragama Kristen. Tapi karena hatinya tidak baik,” kata Lieus di Jl. Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Min-

ggu (16/10/2016). Salah satu bentuk kekecewaan yang disampaikan olehnya ialah terkait kasus RS Sumber Waras. Ia menganggap Ahok telah menyelewengkan pajak yang telah dibayarkan masyarakat. “Satu contoh kasus ialah RS Sumber Waras. Kita membayar terus tiap bulan tapi yang terjadi malah penyelewengan,” kata Lieus. Kekecewaan itu membuatnya memilih pasangan calon gubernur Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni. “Mudah-mudahan, saya akan pilih mas Agus dan Sylviana buat jadi pemimpin DKI. Kalau yang satu itu jangan diurusin, biar saya saja yang ngomong kejelekanBaca: Tidak... Hal. 7

Jaksa Kejari Jemput Pedagang

Pemeliharaan 117 Ruas Jalan Tertunda

FOTO: BM/DOK. BM

Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Agus-Sylvi

Sejumlah aktivis dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Perempuan Desa Internasional dan Hari Ketiadaan Pangan Internasional di Car Free Day, kawawasan Bunderan HI, Jakarta, Minggu(16/10/2016). Dalam aksinya FPR membentangkan seruan ‘Menolak Reforma Agraria Jokowi – JK’, ’Laksanakan Reforma Agraria Sejati’ dan ‘Menolak Kebijakan Pengampunan Pajak’.

SURABAYA (BM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mendatangi pasar untuk meminta keterangan sejumlah pedagang terkait kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Hal ini dilakukan karena sulitnya mengundang pedagang pasar untuk dimintai keterangan. Menurut Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, turunnya Jaksa ke lapangan (pasar, red) merupa-

kan tindak lanjut dari sulitnya permintaan dari para pedagang. Sebab, dari undangan permintaan keterangan yang sudah dikirimkan, tidak satu pun pedagang yang menyanggupi undangan dengan datang ke kantor Kejaksaan. Tidak ingin menunggu lama, Didik memerintahkan tim yang terdiri dari empat Jaksa penyelidik untuk turun ke pasar di mana para pedagang tersebut Baca: Penyelidikan... Hal. 7

Pemberantasan Pungli di Semua Sektor

Jokowi: Pungli Rp 10 Ribu Akan Saya Urus! Presiden Jokowi telah mencanangkan pemberantasan pungutan liar (pungli) di segala sektor. Jokowi mengingatkan kepada semua pihak agar tak melakukan pungli. Ia juga mengingatkan, bahwa saat ini telah terbentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) untuk memberantas pungli. Himbauan dan peringatan itu disampaikan Presiden saat penyerahan 3.515 sertifikat kepada masyarakat Jawa Tengah di Lapangan Kotabarat, Solo, Minggu ( 16/10/2016) pagi.

Jokowi: Pungli Rp 10 Ribu Akan Saya Urus!

PRESIDEN Jokowi kembali mengingatkan agar jangan lagi ada yang mencoba-coba melakukan pungutan liar (pungli) di sektor manapun. Presiden menegaskan akan mengejar dan mencari sekecil apapun uang yang dipungli oleh aparat. “Jangan sampai ada pungli lagi. Kalau

Betul.. betul.. KPK Incar Pejabat Daerah Kasus BLBI dan Bank Century bagaimana kelanjutannya..

memang pembuatan sertiﬁkat seperti ini harus bayar ya tidak apa-apa, ya harus bayar.Tapi kalau seharusnya gratis kok dipungut biaya, hati-hati. Di semua bidang. Tidak hanya di pembuatan sertifikat, juga SIM, KTP, perizinan dan semuanya akan saya awasi. Hati-hati,” kata Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyerahkan 3.515 sertiﬁkat gratis kepada masyarakat Jawa Tengah di Lapangan Kotabarat, Solo, Minggu ( 16/10/2016) pagi. Presiden mengatakan beberapa waktu lalu ada yang mengritiknya ketika langsung datang ke lokasi ketika terjadi operasi tangkap tangan kasus pungli di Kementerian Perhubungan. Kritik itu Baca: Pungli... Hal. 7 BERANTAS PUNGLI: presiden Joko Widodo di sela-sela acara penyerahan 3.515 sertifikat kepada masyarakat Jawa Tengah, di Lapangan Kotabarat, Solo, Minggu (16/10/2016). BM/PRIYOKO.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH SUHU : 27 - 32°C

BERAWAN TEBAL SUHU : 26 - 30°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 35°C

BERAWAN SUHU : 23 - 33C

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu keƟka kamu sehat atau kaya, karena Ɵpe teman seperƟ itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari. - Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

Mau Poligami, Ditolak Istri

kilas

Pengasuh Pondok Berbuat Asusila SURABAYA (BM) – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya mengamankan Wag (41), seorang pengasuh pondok pesantren di kawasan Dukuh Pakis Surabaya. Wag diduga melakukan tindak asusila terhadap dua orang anak asuhnya yang masih di bawah umur. Sambil menutupi wajahnya, Wag hanya bisa menurut ketika digiring aparat ke Mapolrestabes Surabaya.Wag yang merupakan pimpinan sebuah pondok pesantren ini dijemput di rumahnya atas laporan tindak asusila oleh orang tua korban. Perbuatan asusila yang diduga dilakukan pelaku berlangsung sejak korban, MA, masih berusia 14. Perlakuan ini kerap kali dilakukan di kamar korban bahkan di mobil. Perbuatan itu berlangsung hingga korban kini berusia 18 tahun. Selain MA, tersangka juga diduga melakukan perbuatan asusila kepada ME (15), adik ME. Kedua korban tidak berdaya atas tindakan pelaku karena korban takut dikeluarkan dari panti asuhan. AKBP Shinto Silitonga, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, penangkapan ini menindaklan-

juti laporan ibu korban. Anaknya mendapatkan perlakuan tidak senonoh sejak empat tahun lalu. Ibu korban baru melapor karena baru mengetahui perbuatan pelaku dari cerita sang anak. Sementara itu, Wag beralasan, jika perbuatan bejat tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun dalam pemeriksaan kemudian terungkap Wag melakukan tindak asusila kepada MA karena ingin melakukan poligami, rencana itu ditolak istri Wag. Tersangka Wag bahkan mengaku masih berniat menikahi MA. Hal ini diperoleh dari cerita Wag kepada petugas penyidik, tersangka berterus terang kalau tersangka mencintai MA dan kelak akan dijadikan istri kedua. Ketika rencana poligami tersebut disampaikan kepada istri Wag, ternyata sang istri tidak setuju. “AwalnyaWag bercerita kalau ingin menikah lagi, istrinya minta waktu untuk berfikir dan menata hati,” kata tersangka kepada penyidik, Minggu (16/10). Beberapa hari kemudian, ketika hubungan rumah tangganya sudah mulai lunak, Istri Wag mempertanyakan siapa gadis yang akan dipoligami. Secara

BM/ISTIMEWA

ASUSILA: Tersangka pelaku perbuatan asusila, Wag, hanya bisa menutup wajah saat digiring petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya.

perlahan Wag menyebutkan nama MA, salah satu santri dari pondok pesantren yang dipimpinnya. “Mendengar nama tersebut, istri tersangka kembali berang dan menolak memberi restu,” kata penyidik. Meskipun tidak mendapatkan restu, Wag kemudian tetap menjalin hubungan dengan MA. Sampai akhirnya kasus asusila ini terbongkar.

Menurut AKBP Shinto Silitonga, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, korban mulai masuk ke Ponpes itu sekitar tahun 2010 dan keluar pada 2016 dan bekerja di sebuah rumah makan. “Meski sudah keluar dari Ponpes, tapi tersangka masih sering menemui korban dan melakukan tindakan asusila,” terang Shinto. Sedangkan temuan lain, ketika MA keluar dari Pondok.

Ternyata adiknya ME (15) yang masuk panti asuhan di pondok itu juga menjadi korban asusila. “Adik Korban juga mengalami hal serupa,” terangnya. Dari perbuatan ini,Wag dijerat pasal 81 dan 82 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. (ssn/ bej/pjp/nii)

Ganjar Pranowo Janji Ungkap Korupsi e KTP JAKARTA (BM) – Ini sikap pejabat public yang patut dicontoh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji akan membantu untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Ganjar adalah anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 20092013 yang merupakan mitra Kemendagri dalam membuat EKTP. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin,

melalui pengacaranya Elza Syarif, pernah mengatakan bahwa dana proyek E-KTP mengalir ke sejumlah anggota Komisi II DPR saat itu termasuk Ganjar. “Pernah dulu saya disebut, makanya saya bilang, siapa yang memberikanuangkesaya?Malah tak bantu untuk bongkar,” kata Ganjar di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Jumat. Ganjar bahkan mengaku akan memarahi orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya terkait proyek EKTP itu. “Saya bantu untuk membongkar, karena saya orang yang mengamuk betul soal itu. Kalau mau dipanggil KPK juga tidak apa-apa, malah nanti saya jelaskan,” ungkap Ganjar.

Dalam dokumen yang dibawa Elza tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihakpihak yang terlibat dalam korupsi proyek KTP elektronik. KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT San-

dipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012. Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko EKTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkan keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko E-KTP dan personalisasi dari PNRI. PT. Quadra disebut Nazar dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Irman dan se-

belum proyek e-KTP dijalankan, Irman punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp 2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium. Program E-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan targer 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. (ant/nii)

Mengutil untuk Biaya Nikah SURABAYA (BM) – Menikah itu butuh modal. Untuk mengumpulkan biaya pernikahan,

Romadhony (31), pun nekat mengutil pakaian di Hypermarket Royal Plaza, Surabaya. Teta-

BM/ISTIMEWA

URUSAN POLISI: Tersangka Romadhony (menutup wajah) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mengutil di Royal Plaza

pi ulah tersangka ketahuan petugas sekuriti. Akibatnya, warga Bangkalan, Madura, yang berprofesi kuli bangunan ini terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian. Saat diperiksa kenapa nekat mencuri, tersangka mengaku untuk biaya pernikahan yang akan diselenggarakan tahun depan. “Hasil mencuri ini saya kumpulkan dulu, setelah itu saya jual untuk biaya persiapan pernikahan pada bulan Januari tahun depan,” kata Lukman saat diperiksa polisi, Minggu (16/10) kemarin. Akibat perbuatannya, kini Lukman harus mendekam di dalam tahanan Polsek Wonok-

romo dan bakal batal mempersunting kekasihnya yang ada di Madura. Kapolsek Wonokromo, Kompol Arisandi, mengatakan aksi pencurian dilakukan tersangka pada hari Jumat lalu di Hypermarket Royal Plaza Surabaya. Tersangka berpura-pura sebagai pengunjung dan pembeli di Hypermarket kemudian tersangka memilih beberapa pakaian dan barang belanjaan lainnya. “Beberapa barang belanjaan dimasukan ke dalam keranjang dan masuk ke dalam kamar pas (ganti pakaian), ternyata ada empat pakaian yang dimasukan di dalam tas, dan tidak dibayar

Ketua LSM Lira Pesta Sabu SEMARANG (BM) - Ketua Dewan PimpinanWilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Tengah, Budi Kiatno, ditangkap saat asyik pesta narkotika jenis sabu-sabu di kantor Indonesian Police Watch (IPW) Jawa Tengah di Semarang, Minggu. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Djarod Padakova membenarkan penangkapan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Tengah itu. “Ada empat yang diamankan bersama barang bukti,” katanya. Bersama Budi, kata dia, diamankan pula seorang oknum anggota Polrestabes Semarang berpangkat Bripka. Adapun dua orang lainnya merupakan warga sipil yang diduga rekan Budi. Menurut dia, penggerebekan dilakukan di kantor IPW yang berada di Ruko Peterongan Blok C Nomor 714 Kota Semarang. Adapun barang bukti yang diamankan masing-masing dua paket sabu-sabu, dua alat hisap serta hasil positif tes urine para pelaku. Djarod menambahkan keempat pelaku saat ini masih diperiksa intensif di Direktorat Reserse Narkotika. Direktur Reserse Narkotika Polda Jawa Tengah Kombes Pol Reinhard Silitonga juga membenarkan penangkapan terhadap pelaku yang juga berprofesi sebagai advokat itu. (ana/nii)

Kapasitas Lapas Ditambah JAKARTA (BM) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berencana untuk menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). “Untuk ‘overcapacity’ tahun ini kita tambah 5.000,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat lalu. Penambahan kapasitas itu dilakukan di sejumlah lapas yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. “Campur-campur di Medan berapa, di Jakarta berapa, di Nusakambangan, berapa di Jawa Timur berapa,” tambah Yasonna. Untuk mengatasi kelebihan kapasitas tersebut, Kemenkumham juga berencana untuk menjadikan pulau-pulau terluas sebagai lembaga pemasyarakatan. “Kami putuskan kemarin di rapat terbatas kita akan relokasi lapas dengan ‘super maximum security’ di pulau terluar, sedang kita kaji, misalnya untuk bandar yang berat-berat, teroris yang punya ideologiideoilogi, lalu koruptor yang besar-besar,” ungkap Yasonna. Untuk memulai pembangunan lapas itu, menurut Yasonna pertama yang harus dilakukan adalah mencari lokasih lapas tersebut. “Pertama kita cari dulu tempat relokasinya tapi nanti kita buat kajian di Kemenkopolhukam,” jelas Yasonna. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, saat ini Kemenkumham sedang menambah kapasitas di 20 kantor wilayah untuk 10.895 orang. Contohnya di kantor wilayah Kalimantan Selatan akan ada penambahan 1.255 kapasitas yang terdiri dari lapas Banjarbaru (1.086) dan lapas narkotika Karang Intan (169). KantorWilayah Sumatera Utara menjadi lokasi paling banyak penambahan kapasitas yaitu total mencapai 3.147 orang yang terdiri atas lapas Binjai (180), lapas Medan (40), rutan Medan (448), rutan Labuan Deli (200), lapas Pemuda Langkat (700), lapasTanjung Balai Asahan (432), lapas narkotika Langkat (500), lapas Anak Medan (448), rutan Tanjung Pura (59) dan lapas Pematang Siantar (140). Terdapat juga pembangunan lapas baru yaitu di lapas Purwokerto untuk 1.000 orang. (ana/nii)

Bocah Tenggelam di Kubangan ke kasir. Saat itu juga, tersangka diamankan security kemudian diserahkan ke kantor polisi (Polsek Wonokromo, red),” kata Kompol Arisandi, kemarin. Selain pakaian, seperti kaos lengan pendek baik untuk lakilaki maupun perempuan, barang yang dicuri tersangka adalah kotak makanan, charger dan beberapa aksesoris lainnya. “Kini semua barang hasil curian tersangka diamankan dan dijadikan barang bukti polisi. Nanti untuk digunakan pembuktian di persidangan,” ujar dia. Pelaku bisa dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. (ssn/pjp/nii)

SYAIFUL Rahman, bocah usia 9 tahun, meninggal dunia tenggelam di kubangan proyek apartemen Puri City Surabaya, Sabtu (15/10) siang. Korban adalah pelajar SD Al-Ikhlas yang juga warga Gunung Anyar Tengah IV Surabaya. Kapolsek Rungkut, Kompol Dwi Heri, mengatakan korban tenggelam dalam kubangan sedalam 1,5 meter saat bermain bersama dua temannya di area proyek. Kejadian ini diketahui saat Eddy, ayah korban yang juga warga sekitar mencari anaknya. Saat di lokasi, Eddy melihat anak-anak yang bermain sedang menyeret temannya ke pinggir kubangan. “Ternyata ya Saiful tadi. Jadi Saiful ini diselamatkan temantemannya,” katanya kemarin. Polisi baru mengetahui kejadian ini saat korban sudah berada di Puskesmas Gunung Anyar. Korban dimakamkan pada Sabtu sore. Lebih jauh, Kapolsek Rungkut menjelaskan, awalnya area proyek yang belum dibangun ini ditutup. Tetapi sekitar dua bulan terakhir, warga meminta dibuka agar warga dapat mengetahui perkembangan pembangunan proyek Tak dinyana, hal itu kemudian menelan korban jiwa anak-anak yang bermain di sekitar lokasi tersebut.(ssn/nii)

Bongkar Tuntas Sindikat Pembunuhan Aktivis HAM Munir (1)

Menguak Misteri Laporan Investigasi TPF yang Raib Upaya membongkar operasi sindikat pembunuhan aktivis HAM Munir sepertinya masih akan melalui jalan berliku. Laporan investigasi Tim Pencari Fakta bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata raib tak tentu rimbanya. Presiden Jokowi sendiri tegas memerintahkan jajaran penegak hukum agar kasus pelanggaran HAM berat ini dibongkar tuntas. Apakah instruksi Presiden Jokowi hanya sebatas retorika, sebagaimana yang terjadi di masa Presiden SBY ketika membentuk TPF dulu? Pemerintah berutang penjelasan perwujudan keadilan kepada public negeri. TIM KejaksaanAgungmengupayakan komunikasi dengan eksTim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir guna mendapatkan dokumen hasil investigasitimtersebut.“Kitasedang mencari, menghubungi, mereka yang dulu jadi anggota TPF,” kata JaksaAgungHMPrasetyodiJakarta, akhir pekan kemarin. Ia menegaskan sudah menja-

di kewajiban untuk menelusuri dokumen tersebut, karena Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi itu untuk menelusuri keberadaannya. Yang penting sekarang bagaimana dokumen itu ditemukan, kalau memangada,ucapnya,menegaskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan proses hukum jika ditemu-

kan bukti baru atau novum dalam kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. “Dan kalau memang ada novum (bukti baru) ya diproses hukum,” kata Presiden Jokowi saat dikonfirmasi oleh wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis malam lalu. Presiden Jokowi sebelumnya juga telah memerintahkan Jaksa Agung agar mencari dokumen

dan melihat hasil kerja Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir. Dokumen tersebut ditegaskan tidak ada di Kementerian Sekretaris Negara, meskipun Tim Pencari Fakta (TPF) menyatakan sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu menjabat sebagai Presiden, tepatnya pada 2005. Kasus tersebut kembali

mengemuka ketika Komisi Informasi Publik memenangkan gugatan Kontras dan meminta pemerintah segera mengumumkan isi dokumen tersebut. “Kan sudah saya sampaikan, sudah saya perintahkan pada Jaksa Agung untuk mencari dan melihat di mana hasil dari Tim Pencari Fakta itu karena di Setneg juga tidak ada,” ujarnya. Apapun, patut dicatat, bahwa rencana pemerintah menindaklanjuti kembali kasus pembunuhan Munir Said Thalib lewat pencarian data Tim Pencari Fakta terus bergulir. Presiden JokoWidodo telah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mencari data tersebut yang diklaim hilang. Untuk langkah selanjutnya, Jokowi disarankan membentuk tim independen. “Tim lama bisa dimanfaatkan untuk proses lebih lanjut,” ujar

anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, seperti dikutip Tempo online. Beberapa anggota TPF Munir adalah Usman Hamid, Munarman, Bambang Widjojanto, Amrudin Harahap, Retno Marsudi, Hendardi, Kemala Chandra Kirana, dan Asmara Nababan. Beberapa di antaranya pernah atau masih memiliki jabatan di pemerintahan. Sidarto menjelaskan, anggota TPF bisa dipertahankan pada tim independen nanti karena mereka sudah paham akan konstruksi perkaranya. Apalagi, mereka yang mencari fakta, data, dan saksi-saksi yang diperlukan. Jika tim independen sepenuhnya berisi anggota baru, Sidarto takut pengusutan kasus Munir kembali berlarut-larut. Misalnya, karena anggota tim baru harus mempelajari dari awal

data TPF yang telah ditemukan atau karena tim baru mempertanyakan akurasi data yang lama. “Saya pikir sebaiknya bertahan dengan anggota TPF saja. Kalau sepenuhnya baru, nanti sudah beda waktu, beda saksi, itu bikin susah,” ujarnya. Sidarto menambahkan bahwa lembaga penegak hukum juga bisa diikutkan dalam menindaklanjuti data TPF Munir jika ditemukan. Namun, ia menyarankan agar lembaga penegak hukum terlibat saat perkara masuk ke tahap lidik atau penyidikan kembali. “Ini ibaratnya kan masih pulbaket, pengumpulan barang keterangan. Setelah pulbaket, baru lidik, kemudian sidik,” ujar Sidarto. Namun, ia mengingatkan agar fokus pemerintah lebih dulu memastikan keberadaan data TPF Munir. (ant/ tem/nii—Bersambung)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

Alih Kelola SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim

Profil

Ratusan Wali Murid Masih Pro Kontra

Bangkit Mulai dari Surabaya

Rulianto, misalnya. Komite SMAN 11 itu mengatakan, Surabaya sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Sedangkan pemerintah pusat menerapkan wajar 9 tahun. Ketika dialihkan ke provinsi, dia khawatir kualitas pendidikan yang sudah dianggap baik di Surabaya akan menurun. Bahkan akan ada biaya tambahan. “Butuh kejelasan pedoman atau batasan pungutan dan sumbangan,” katanya. Sugianto, komite SMAN 16, berharap agar pelimpahan SMA/ SMK tidak terus menjadi polemik di antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Dia ingin agar kedua pihak bisa bertemu dan tanggap dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga ada pembicaraan, serta kesepatakan dan solusi. “Selama ini kan ketika dikelola provinsi kami

belum tahu jelas,” tuturnya. Sehingga, dia menilai, pada masa transisi ini pemerintah kota juga menunggu. Mestinya, kata dia, antara pemkot dan pemprov bisa saling bersinergi. “Oh saya harusbertindakbegini,ohiniyang belum terfasilitasi,” katanya. Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi mengatakan, fokus pertemuan komite tersebut bukan pada pengelolaan provinsi atau kabupaten/kota. Selama ini, komite sekolah cukup dewasa bahwa antara pemkot dan pemprov samasama pemerintah. Sehingga tidak ada persoalan. Hanya saja, komite berharap pelayanan yang sudah diberikan pemkot tetap berjalan dengan baik. Karena itu, pihaknya juga mendorong pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dan

memberikan jawaban yang pasti. Sehingga, pihak-pihak terkait juga mengetahui harapan-harapan masyarakat, serta tidak mengedepankan ego sektoral. “Ego sektoral ini yang mengakibatkan dikotomi pemkot dan pemprov, padahal yang digarap sama,” katanya. Jika khawatir tentang pride, maka dia berharap Kemendagri bisa menjadi pihak yang menjembatani pertemuan para pemangku kepentingan tersebut. Dewan Pendidikan Surabaya, jelas dia, juga tidak bisa memaksa kedua pihak untuk bertemu. “Kalaupun kami berkirim surat, sifatnya hanya mengharapkan,” tuturnya. Persoalan biaya, jelas dia, hanya menjadi salah satu poin saja yangmenjadikekhawatiranorang tua. Anggap orang tua mampu

membiayai sekolah, namun masalah lain adalah penanganan persoalanatauperilakukenakalan anak.“Kalauanakberulahdidepan Satpol PP, apa Surabaya punya kewenangan?,”katanya. Nah, di situlah pentingnya pemprov dan pemkot bertemu. Sebab, pendidikan adalah masalah konkuren yang menjadi persoalan bersama. Karena masalah konkuren, pemerintah pusat bisa saja memberikan kewenangan tidak 100 persen pada provinsi. Melainkan pemerintah kota juga diberi ruang. “Misalnya, 30 persen, yang 70 persen provinsi. Jadi pusat juga harus arif. Sekarang kewenangan sudah di provinsi, maka provinsi juga perlu arif. Di sinilah perlu duduk bersama, kalau perlu Kemendagri bisa turun tangan,” jelasnya. (sdp/nii)

Ahli Waris Pemilik Lahan Temui Ketua DPRD Surabaya

Armuji Segera Bentuk Pansus Grand City SURABAYA (BM)- Pantang menyerah dalam memperjuangkan haknya atas lahan Grand City Mall Surabaya, Nuraini menemui Armuji, Ketua DPRD Surabaya, Sabtu (15/10) kemarin. PertemuanyangdilakukanolehNuraini besertakeluargamerupakanlangkahlanjutdalammerebutkemba-

li lahan sekitar 4 hektare milik orang tuanya, Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi, di Jalan Gubeng Pojok itu. Pertemuan yang dilakukan Nuraini berlangsung di rumah dinas Armuji. Selama pembahasan Nuraini memberikan keterangan bahwa pihak keluarganya sudah

melakukan gugatan kepada pihak GrandCityMallsecarahukumdan tembusan pemberitahuan kepada Pemkot Surabaya. Dan, kali ini langkah yang ditempuh pihak Hj.Nuraini dengan mengadukan kepada DPRD Surabaya terkait kasus yang terjadi 12 tahun silam itu.

Hal tersebut diakui oleh Armuji. Menurutnya, kasus yang sudah cukup lama tersebut baru masuk ke meja DPRD Surabaya beberapa minggu yang lalu setelah ada tembusan dari DPRD RI tentang pengaduan secara tertulis yang dilakukan oleh keluarga Nuraini.

BM/ANDRE

BENTUK PANSUS. Armuji, Ketua DPRD Kota Surabaya, segera membentuk Pansus Lahan Grand City Mall usai menerima pengaduan ahli waris pemilik lahan, keluarga Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi.

Nantinya, pihak DPRD Surabaya akan membentuk pansus (panitia khusus) untuk melacak jalanya kasus yang terjadi. “Setelahyangbersangkutanmenunjukkanbuktikepemilikansudahjelas, melihat kasus yang terjadi maka akan kita bentuk Pansus yang berfungsi untuk mencari asal mula tanah dan proses pembelian atau pindah tangan kepada pihak Grand City Mall,” ujar Armuji. Masih kata Armuji, pihak DPRD Surabaya mengakui bahwa kasus yang menimpa Nuraini sudah terdengar oleh pihaknya. Namun poksi dan ranah yang ditempuh oleh pihak keluarga Nuraini beberapa waktu lalu dengan menempuh jalur hukum, sehingga Armuji tidak bisa bersikap lebih banyak. “Hj.Nurainisudahmelaporkan kasusinidulukejalurhukumternyata diombang-ambingkan, sehingga sekarang ingin menempuh dijalurpolitis.Makaakankitalakukan pemeriksaan dan memanggil beberapa pihak dengan pedoman surat sah yang dimiliki oleh ibu Nuraini,” papar Armuji. Sementara itu, kepada wartawan Nuraini menjelaskan hasil pertemuan tersebut. “Alhamdulillah kita disambut baik oleh beliau selaku wakil rakyat. Mudah mudahan ada jalan keluar untuk keluarga almarhum abah saya untuk menuntaskan sengketa lahan ini,” pungkasnya. (dre/nii)

Raperda OPD Kota Surabaya

Lima Kecamatan Diusulkan Tipe B SURABAYA (BM) - Pansus Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Kota Surabaya mengusulkan dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya, lima di antaranya masuk ke tipe B berdasarkan perhitungan PP 18/2016 Tentang Perangkat Daerah. Ketua Pansus Raperda OPD DPRD Surabaya Fatkhur Rohman, di Surabaya, Minggu, mengatakan berdasarkan perhitungan PP 18/2016 ada lima kecamatan yang masuk dalam tipe

B, yaitu Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan dan Jambangan. “Perubahannya ada pada eselonisasi sekretaris kecamatan dan pengurangan seksi,” katanya. Menurut dia, perubahan tipe ini berdasarkan perhitungan luas wilayah dan jumlah penduduk. Adapun yang terkena dampak perubahan memang kecamatan di tengah kota, karena wilayahnya relatif sempit dan penduduknya sedikit. Fatkhur mengatakan pada

kecamatan tipe B sekretaris kecamatan (sekcam) berstatus eselon IV b dengan jabatan pengawas, dengan jumlah seksi hanya empat. Sementara untuk kecamatan yang berstatus tipe A dengan sekcam berstatus eselon III b jabatannya berupa adminsitratur, dengan jumlah seksi tetap lima seperti sekarang. Dengan adanya pengubahan status kecamatan dan eselonisasi ini, lanjut dia, diperkirakan bakal ada penarikan gerbong pejabat di tingkat kecama-

tan dan kelurahan untuk pengisi posisi lima sekcam di kecamatan-kecamatan tipe B. “Berdasarkan kepangkatan kan tidak mungkin sekcam sekarang diturunkan eselonisasinya, hingga mestinya ditarik ke jabatan lain yang setara. Sementara untuk mengisi jabatan sekcam akan dicarikan pejabat eselon lain di bawahnya yang pangkatnya memadai, mestinya ya dari para lurah. Jadi ada regenerasi,” kata Fatkhur. Sementara itu, Camat Tegal-

sari Sair mengatakan bahwa tidak menjadi masalah jika ada perubahan dalam OPD. Ia mengatakan semakin cepat Raperda OPD berjalan secara otomatis roda pemerintahan juga berjalan. “Tidak masalah, kalau Kecamatan Tegalsari turun menjadi tipe B. Kalau dilihat dari luasan wilayah memang kita tidak luas, hanya sekitar 4,9 kilometer dengan jumlah penduduk kurang lebihnya 128 ribu jiwa, dari lima kelurahan,” katanya. (ana/nii)

BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Ratusan walimurid yang tergabung dalam komite sekolah SMA/SMK negeri dan swasta se-Surabaya berkumpul di aula SMKN 6, Minggu (17/10). Para walimurid itu bertemu untuk menyampaikan pendapat dan unek-uneknya tentang pelimpahan SMA/SMK. Di kalangan komite, ada walimurid yang setuju dan ada pula yangtidaksetujudenganpelimpahan SMA/SMK ke provinsi. Walimurid yang setuju beranggapan bahwa dengan dikelola provinsi berharap bisa membawa prestasi siswa SMA/SMK ke ranah internasional. Sedangkan walimurid yang tidak setuju, khawatir dengan tidak ada lagi Bopda dari pemerintah Surabaya yang selama ini digunakan untuk membayar gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.

DALAM Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang Partai Hanura menargetkan perolehan suara tertinggi. Meski Ketua DPC Hanura Surabaya, WhisnuWardhana tersandung masalah hukum, partai besutan Wiranto ini tetap menargetkan perolehan 15 kursi di DPRD Kota Surabaya. Sekretaris DPC Hanura Kota Surabaya, Agus Santoso, menegaskan kebangkitan Hanura harus dimulai dari Surabaya. Dengan persiapan Kelana Aprilianto yang sudah dilakukan, pihaknya merasa optimis target tersebut bisa terpenuhi. “Partai Hanura harus bangkit.Dan kebangkitan itu bisa dimulai dari Surabaya,” tegas Agus Santoso saat pelantikan pengurus DPC Partai Hanura, Minggu (16/10). Dengan proses pembentukan pengurus, mulai tingkat ranting hingga Pengurus Anak Cabang (PAC), pihaknya juga mengaku memiliki cukup banyak amunisi dalam menghadapi pemilihan 2019 nanti. “Saya ingin bekerja dengan saudara saudaraku semua. Bukan hanya ongkang-ongkang di kantor,” ujarnya. Mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya ini, meminta setiap kader tidak segan-segan memberikan masukan dan kritik terhadap kepengurusan DPC yang ada. “Saya mohon dukungan. Marilah kita betul-betul besarkan partai ini. Hanura ini milik rakyat. Karena Hanura ini hati nurani rakyat,” jelas Agus. Dalam kesempatan itu, Agus Santoso juga meminta seluruh kader partai peka terhadap setiap keluhan masyarakat. Sebab, kehadiran Hanura bertujuan untuk melayani masyarakat bukan sebaliknya. “Apapun keluhan warga, baik pengurus PAC maupun ranting harus mendengarnya. Kader Hanura harus membuka telinga lebar-lebar,” pesannya. Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto menambahkan, dengan semangat seluruh kader hari ini, ia optimis target untuk menguasai Surabaya pada 2019 bisa terealisasi. Menurutnya, sejak terpilihnyaWhisnuWardhana (WW) sebagai Ketua DPC Hanura Surabaya, dirinya terus mengikuti dinamika yang berlangsung. Dari situ, ia optimis target partai memperoleh 15 kursi bisa tercapai. “Semangat ini yang membuat kita semua optimis akan menang dalam pemilu 2019. Atau setidaknya masuk 5 besar,” tandasnya. (has/dji/nii)

Agenda

Komisi A DPRD Surabaya

Gagas Raperda Perizinan SURABAYA (BM) – Komisi A DPRD Surabaya berencana menyusun Raperda Perizinan guna mewujudkan kepastian atas waktu dan biaya dalam pengurusannya. Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, mengharapkan, gagasan membuat Perda Perizinan masuk dalam Program Legislasi daerah (Prolegda) 2017. “Ini akan menjadi perda yang merangkum setiap izin yang dikeluarkan setiap SKPD,” ujarnya, akhir pekan kemarin. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, dalam usulannnya tentang aturan perizinan nanti, akan dicantumkan mengenai sanksi yang dikenakan kepada para pelanggarnya. “Jika lalai, dinas akan dikenai sanksi,” katanya. Herlina menyatakan, terkait untuk mempercepat proses perizinan, pemerintah kota telah membuat terobosan dengan program Surabaya SingleWindow (SSW) serta mendirikan Unit PelaksanaTeknis Satu Atap (UPTSA). Namun, di lapangan masih ditemukan warga yang mengeluh soal proses perizinan. “Ngurusnya di UPTSA, tapi juga masih ke dinas-dinas lain. Harusnya kayak Samsat, in – out nya di situ saja,” tuturnya. Ia mengaku, dengan aturan itu nantinya menemukan sistem yang terpadu. Untuk membahas raperda perizinan, Pansus yang dibentuk akan melibatkan para pakar selain instansi teknis. “Dalam rangka kemudahan investasi ini, nanti dalam pembahsannya akan melibatkan sejumlah pihak terkait,” katanya. Ide raperda perizinan mendapat support dari rekan anggota Komisi A lainnya Fatkurohman. Ia menyatakan, dengan adanya Raperda perizinan, selain ada kepastian dalam prosedurnya, kalangan dewan juga akan lebih mudah mengawasinya. “Selama ini aturannya berupa perwali di masing-maisng dinas terkait,” katanya. Politisi PKS ini berharap, Raperda Perizinan yang diusulkan Komisi A, akan terintegrasi dengan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja yang digagas Badan Legislasi. “Kebijakan ini (Kewajiban menampung Tenaga Kerja Lokal) akan efektif bila disertakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan perizinan di dunia usaha,” pungkasnya. (dji/nii)

Ketika Kampus Menggelar Pentas Seni Siswa-Siswi Difabel

Menumbuhkan Empati Mahasiwa terhadap Penyandang Disabilitas Upaya mengembangkan kepedulian mahasiswa pada lingkungan harus terus menerus ditumbuhkembangkan. Aktivitas-aktivitas peduli lingkungan yang dilakukan mahasiswa sangat bermakna dalam menumbuhkan empati kepada sesama. Mahasiswa UK Petra, misalnya, merangkul para siswa-siswi difabel untuk mengisi pentas seni yang sungguh membuat hadirin haru. MENUMBUHKAN empati terhadap para penyandang disabilitas. Itulah tujuan dari aktivitas mahasiswa Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya ketika mengajak pelajar dari sekolah luar biasa di Kota Surabaya untuk menggelar sebuah acara yang bertajuk Abdimas Perbaikan SMP YPAB & Pentas Seni

Disabilitas. Acara ini diisi dengan penampilan siswa-siswi difabel dari SMP Luar Biasa Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB). “Kegiatan ini memang mengajak mahasiswa untuk berempati terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kegiatan yang kami lakukan satu di-

antaranya adalah mengajak para siswa-siswi disabel dari beberapa sekolah di Surabaya untuk melakukan kegiatan bersama,” kata GunawanTanuwidjaya S.T., M.Sc, ketua panitia pelaksana kegiatan. Paduan suara dengan dilengkapi permainan angklung, serta penampilan tari-tarian yang dimainkan para siswa tuna grahita dan tuna wicara. Acara menjadi semakin semarak saat lebih dari 200 mahasiswa dari berbagai jurusan dan program studi itu bersama siswa-siswi difabel terlibat permainan bersama. Para mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Departemen Mata Kuliah Umum

UK Petra Surabaya ini kemudian dibagi beberapa kelompok kecil yang di dalamnya juga disertakan siswa-siswi disabilitas. “Mereka ini berkreasi membuat

karya seni sebagai karya bersama antara para mahasiswa dengan siswa-siswi difabel. Bentuknya lukisan, dan relief berbahan dasar clay. Para maha-

ISTIMEWA

PENTAS SENI: Siswa-siswi penyandang disabilitas mengisi acara pentas seni antara lain dengan permainan angklung di auditorium UK Petra Surabaya.

siswa dan siswa-siswi ini bergabung bermain bersama menghasilkan karya,” kata Gunawan. Bagi para mahasiswa, kegiatan yang melibatkan siswa-siswi disabilitas ini diharapkan mampu membangkitkan empati kepada sesama. Sedangkan bagi para siswa-siswi difabel kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan rasa percaya diri mereka. Kolaborasi karya bertema: Cita-citaku di Masa Depan, menghasilkan berbagai bentuk karya. “Kami berharap dengan kolaborasi mahasiswa bersama siswa-siswi disabiltas ini mampu meningkatkan rasa percaya

diri siswa-siswi disabilitas,” kata Gunawan yang juga pengajar Indonesian Culture di UK Petra Surabaya ini. Gunawan menambahkan selain kegiatan yang mengajak mahasiswa berempati pada penyandang disabilitas, kegiatan kali ini juga untuk penggalangan dana yang nantinya akan disumbangkan pada sekolah yang berada di kawasan Gebang Putih, Sukolilo tersebut. Di acara ini juga dihadirkan Tutus Setiawan M.Pd, pengajar di YPAB Surabaya. Tututs yang juga penyandang tunanetra melakukan sosialisasi terkait hak-hak para penyandang disabilitas.(ssi/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

Konvoi Pesilat Berujung Bentrok, Seorang Warga Alami Luka Bacok

MOJOKERTO(BM)-Kapolres Mojokerto, AKBP Boro Windu Danandito membenarkan ada satu orang warga mengalami luka bacok akibat bentrokam anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga Desa Kebonagung Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam. Puluhan anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terlibat bentrokan dengan warga saat berkonvoi di jalan Raya Desa Kebonagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Akibat tawuran itu, seorang pemuda mengalami luka bacok saat diserang sejumlah pesilat. Saksi mata yang juga warga Desa Kebonagung, Sanuri mengatakan, pada Sabtu

na (21), warga Dusun Urungurung, Desa Kebonagung mengalami luka bacok. “Korban mengalami luka pada bagian dagu dan hidung robek. Sudah dibawa ke Puskesmas Puri untuk menjalani perawatan,” kata Sanuri kepada wartawan, Minggu (16/10). Aksi anarkis anggota pesilat itulah, kata Sanuri yang memicu amarah warga. Ratusan warga membalas serangan para pesilat. Aksi kejar-kejaran dan saling lempar dengan batu FOTO BM/PRAYOGI SIAGA : Suasana di jalan Raya Desa Kebonagung sempat mencekam saat pun tak terelakkan. Bentrokan meluas hingga ke Desa Tanguterjadi bentrokan warga dengan anggota perguruan silat nan, Kecamatan Puri. Polisi dan (15/10) sekitar pukul 23.30 Dusun Urung-urung, sejum- TNI kewalahan melerai kedua Wib, puluhan anggota SH Ter- lah pesilat menyerang warga massa yang bertikai. Bahkan ate menggelar konvoi dengan yang sedang nongkrong di tembakan peringatan pun besepeda motor ke arah Pacet. warung pinggir jalan. berapa kali diletuskan ke udara. Penyerangan itu membuat Akibat kalah jumlah dibandNamun, sampai di Jalan Raya Desa Kebonagung, tepatnya di seorang pemuda, Andi Maula- ingkan warga, massa SH Terate

kabur tunggang langgang. Sementara Kapolres Mojokerto, AKBP Boro Windu Danandito membenarkan adanya bentrokan tersebut. Menurut dia, rombongan simpatisan SH Terate dari wilayah utara Sungai Brantas (Kecamatan Jetis, Kemlagi, Gedeg, Dawarblandong) yang terlibat bentrokan dini hari tadi hendak menghadiri acara pengukuhan anggota baru PSHT di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet. “Rombongan simpatisan SH Terate dari wilayah hukum Polres Kota (Mojokerto) mungkin salah jalur, pengawalan sudah dari sore untuk panitia. Kami sudah antisipasi, cuma massa yang ratusan, mereka bersinggung dengan masyarakat,” jelasnya. Boro

Target Serapan Beras PSO Bulog di Mojokerto Turun MOJOKERTO (BM) - Harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipatok Bulog untuk membeli gabah dan beras petani, di Kabupaten Mojokerto belum menguntungkan petani. Petani lebih menjual hasil panen ke pihak swasta. Kepala Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan, Nurman Susilo mengatakan, tahun ini target penyerapan beras PSO (public service obligation) kualitas medium di wilayah kerja Kabupaten dan Kota Mojokerto serta Kabupaten Jombang sebesar 90.000 ton. Sementara target serapan beras premium dipatok 20.000 ton. Secara kuantitas, target itu sama dengan realiasai serapan tahun 2015. Hanya saja, tahun lalu Bulog Sub Divre Surabaya Selatan hanya mampu menyerap 60.000 ton beras PSO dan 50.000 ton beras premium. Artinya, target penyerapan beras PSO tahun ini dipatok naik 30.000 ton. Namun, lanjut Nurman, pihaknya pesimis akan mencapai target tersebut. Khususnya di wilayah kerja Kabupaten Mojokerto yang ditargetkan mampu menyerap beras PSO sebesar 33.000

FOTO BM/PRAYOGI

TURUN: HPP yang dipatok Bulog tidak kompetitif dengan pasar sehingga berdampak penurunan serapan ke Bulog.

ton. Sampai hari ini, penyerapan baru mencapai 60% atau sekitar 19.800 ton. “Sisa waktu yang ada, kami masih optimis akan mencapai 80% dari target. Kalau wilayah Jombang target 57.000 ton beras PSO saat ini sudah tercapai 75%, kami optimis akan tercapai 100%,” kata

Nurman kepada wartawan di gudang Bulog Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jumat (14/10). Nurman menjelaskan, ada beberapa faktor penyebab turunnya realisasi serapan beras PSO di Kabupaten Mojokerto. Salah satunya akibat HPP untuk

beras dan gabah petani yang tak lagi kompetitif. HPP beras PSO dan gabah, kata Nurman, masih berpedoman pada Instruksi Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras yang diluncurkan Presiden Jokowi 17 Maret 2015. Dalam Inpres tersebut ditentukan gabah kering panen dengan kadar air 25%, hama kotoran 10% seharga Rp 3.700 per Kg. Gabah kering giling Rp 4.650 per Kg dengan kualitas kadar air 14% dan hama kotoran 3%. Sedangkan beras PSO dipatok Rp 7.300 per Kg dengan kualitas kadar air 14%, derajat sosoh 95%, butir patah 20%, dan menir hanya 2%. “Harga kurang kompetitif karena saat ini harga rata-rata di tingkat petani sudah diatas Rp 4.000 untuk gabah basah, beras diatas Rp 7.500-7.600. Artinya ada beberapa petani yang memilih menjual ke swasta, tidak ke Bulog,” terangnya. Anjloknya serapan beras PSO tahun ini sebesar 20% atau sekitar 6.600 ton juga dipicu terjadinya cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung OktoberNovember. (bud/gie/dra)

memastikan akibat bentrokan tersebut hanya satu orang warga yang mengalami luka bacok. Pasca insiden berdarah itu, petugas melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi mata. Selain itu, pihaknya juga menyita 7 unit sepeda motor milik anggota SH Terate yang tertinggal di lokasi. Sedangkan 4 motor warga rusak akibat tawuran tersebut.

“Sebagian besar pelaku orang utara sungai wilayah Polres Kota (Mojokerto), maka kami kerjasama dengan Polres Kota untuk menangani kasus ini. Pagi ini anggota kami kembali melakukan olah TKP dan meredam warga agar tak terjadi aksi balas dendam. Akan kami usut pelaku penganiaya warga dan pelemparan dengan batu,” tandasnya. (bud/gie/dra)

KILAS

Pemkab Pecat ASN Indispliner dan Pidana MOJOKERTO(BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memecat 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan dilakukan karena para pegawai itu terbukti melakukan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, hingga sering bolos. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso mengatakan, surat pemecatan itu telah diteken. Menurutnya, lima orang ASN dipecat lantaran terbukti melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi (Tipikor). Sayangnya, dia enggan merinci asal satker kelima pegawai tersebut. “Kalau yang pidana umum empat orang, ada yang divonis tiga tahun, dua tahun dan satu tahun penjara. Seorang lagi staf biasa di BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) karena tipikor,” kata Susantoso kepada wartawan, Sementara lima ASN lainnya, lanjut Susantoso, juga diberhentikan secara tidak hormat lantaran indisipliner, yakni sering kali bolos kerja. Pemecatan kelima pegawai itu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat. Mereka dinyatakan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Rata-rata (yang indisipliner) dari Dinas Pendidikan. Kalau endak masuk kerja 100 hari harus diapakan? Saya bekerja berdasarkan laporan inspektorat, mereka dinyatakan melanggar PP 53,” terangnya. Susantoso menambahkan, pasca pemecatan 10 PNS itu dan rencana alih kelola SMA/ SMK di Kabupaten Mojokerto ke Pemprov Jatim, jumlah PNS berkurang 1.153 orang. Beban keuangan pemerintah pun berkurang hingga sekitar Rp 45 miliar dalam setahun. Sebagai solusi defisit PNS, saat ini pihaknya menunggu Perda Perangkat Daerah yang mengatur merger SKPD disetujui Gubenur Jatim. “Adanya merger yang juga perampingan, nanti yang dimerger itu dipindah ke yang kurang. Contoh Dinas PU, 3 satker akan dijadikan satu,” pungkasnya. (bud/gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Anomali Cuaca Banyak Petani Gagal Panen NGANJUK(BM)-Sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk beberapa hari terakhir ini terjadi berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Salah satu penyebabnya musim yang tidak menentu atau biasa disebut anomali. Selain terjadi bencana alam, anomali cuaca juga mengakibatkan petani Tembakau di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Patianrowo, Lengkong dan Ngluyu terancam gagal panen. Menyusul puluhan hektar tanaman bawang merah membuat petani merugi puluhan juta akibat tanaman membusuk karena luapan air. Puluhan hektar lahan petani jagung juga terancam gagal panen, dikarenakan pohon jagung membusuk

FOTO BM/KAMTO

ANTISIPASI: Para petani terpaksa memanen lebih awal agar tidak menderita kerugian lebih banyak lagi disaat cuaca tidak menentu.

dampak kelebihan air dan disertai daun mengering sehingga mengganggu proses pertumbuhan. “Tahun ini kami sudah tanam tiga kali, tapi panen gagal terus. Musim ini juga hancur, pohon jagung busuk semua,”keluh Teguh

Darmawan petani di Desa Kaloran Kecamatn Ngronggot Nganjuk. Terjadinya sejumlah bencana menjadi perhatian serius Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Nganjuk. Pada musim kali ini BMKG menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian- kejadian yang tidak terduga akibat ganasnya cuaca baik siang maupun malam hari. Hal ini dilakukan pemantauan sejak sebulan sebelumnya dalam bentuk himbauan dari Pusdalops BPBD berdasarkan pengamatan BMKG melalui surat nomor KT.304/807/MJUD/IX/2016 tanggal 9 September 2016, perihal Prakiraan Cuaca Jawa Timur Bulan Oktober 2016, pada bulan Oktober 2016 wilayah Jawa Timur sudah memasuki masa peralihan dar i musim kemarau ke musim hujan. Kepala BPBD Nganjuk,

Ir.Sukondjono, MT, menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai fenomena alam akibat cuaca yang tidak stabil dan menimbulkan berbagai bencana, seperti tanah longsor, jembatan ambrol dan sejumlah pohon besar yang tumbang. “Harus diwaspadai juga adalah terjadinya angin kencang seperti puting beliung, petir, hujan lebat dengan durasi singkat dan ekstrim, “terang Suko, panggilan akrabnya. Sukondjono menambahkan, untuk wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan lainnya adalah masyarakat yang bermukim di tepi bukit, lereng Gunung maupun rumah yang berada dibawah pohon besar yang sewaktu-

Alat Pemanen Tenaga Surya Sabet Juara 1

KEDIRI(BM)-Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Kediri berhasil menjadi juara 1 lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri. Mereka berhasilnya menyisihkan 52 peserta tingkat SMA se- eks Karesidenan Kediri. Lomba karya tulis ilmiah mengambil tema “Inovasi dan Implementasi Hemat Air dan Energi untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Sementara SMA 2 Kota Kediri dalam karya ilmiahnya berjudul “ Alat Pemanen dengan bertenaga surya sebagai sarana mewujudkan Smart EnFOTO BM/IBAD vironment”. BANGGA: Peserta yang juara saat naik podium dan menerima penghargaan dari Dinas Perindustrian PerdaganMinggu (16/10) merupakan gan Pertambangan dan Energi Kota Kediri. puncak acara dan pengumuman juara dalam lomba karya tulis. Diawal acara, Kepala Dis- Kediri, mengatakan kriteria menyampaikan makalah, hasil Pada akhirnya, juara haraperindagtamben Kota Kediri penilaian meliputi, presentasi, yang dicapai dan kemampuan pan 2 MAN 3 Kediri, juara haraYetty Sisworini dalam sambutan, kesesuaian antara presentasi menanggapi pertanyaan dan pan 1 SMAN 7 Kediri. Juara ke di Kediri Town Square, Kota dan isi makalah, kemampuan masukan. 3 MAN 3 Kediri, Juara ke 2 dari PERWAKILAN

SMKN 1 Blitar dan Juara 1 sekaligus Juara favorit, diraih SMAN 2 Kota Kediri, dengan tema alat pemanen hujan bertenaga surya sebagai sarana mewujudkan smart environment. Ridwan Nur, siswa klas 11, SMAN 2 Kota Kediri yang juga Ketua karya tulis Ilmiah, mengatakan, dirinya bersama dua temanya yakni Firman Ramadhan dan Nirwansyah septirino, tidak menyangka bisa meraih Juara Umum sekaligus juara favorit. “ Tidak menyangka menjadi Juara dan kemenangan ini bisa menjadi pelecut bagi kami untuk menghasilkan karyakarya yang lebih baik kembali “ katanya. Sementara, Kepala Disperindagtamben Kota Kediri, Yetty Sisworini mengatakan, diharapkan dengan adanya lomba karya tulis ilmiah dapat mencetak pelajar dan generasi muda yang produktif, dan berkualitas. (bad/dra)

waktu harus siaga jika terjadi fenomena yang ektrim. “Antisipasi yang perlu dilakukan berupa kemungkinan terjadinya banjir di kawasan yang ditengarai rawan banjir, “imbuh Suko. Sedangkan kemungkinan buruk yang perlu diwaspadai, menurut Suko adalah berupa terjadinya pohon tumbang, terutama pada ruas jalan yang

kerap dilalui orang. Karena itulah perlu dilakukan penataan, perempesan, serta pemangkasan terhadap pohon yang berpotensi tumbang. “Terutama pada jalan yang kerap dilalui orang. Ini perlu dilakukan penataan, perempesan, serta pemangkasan terhadap pohon yang berpotensi tumbang, “pungkas Sukondjono. (kam/dra)

KILAS

Tangkal Ajaran Radikal, Kemenag Rekrut Penyuluh Agama KEDIRI(BM)-Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran untuk penyuluh agama Islam non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kantor Kemenag Kota Kediri sendiri membuka pendaftaran untuk 25 penyuluh agama. Abdul Basith Humas Kantor Kemenag Kota Kediri mengatakan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kemenag RI pada 3 Oktober kemarin terkait pedoman rekruitmen penyuluh agama Islam non PNS. Sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Agama, Kota Kediri akan menerima 25 orang untuk penyuluh agama Islam non PNS.”kita sudah sebarkan juga”, katanya. Pendaftaran penyuluh agama tersebut dimulai 24 Oktober hingga 4 Nopember 2016. Syaratnya, warga Kota Kediri yang berusia minimal 22 tahun maksimal 60 tahun. Selain itu, minimal calon pendaftar memiliki majelis agama. Syarat pendidikan diutamakan lulus S1, calon juga diutamakan yang memiliki pengalaman dibidang penyuluhan minimal 2 tahun. Mereka akan berperan dalam mencegah ajaran radikal yang sekarang mulai banyak bermunculan yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan di masyarakat. Maka, peran penyuluh nantinya seperti itu, selain memberikan pendidikan agama Islam kepada masyarakat. Kantor Kemenag Kota Kediri saat ini sudah memiliki 22 PNS penyuluh agama Islam. Adanya penambahan ini, diharapkan bisa lebih maksimal dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya mulai banyak bermunculan ajaran radikal dikalangan masyarakat. Disamping untuk mencegah masyarakat kota Kediri ikut aliran radikal, tetapi juga untuk aliran yang ‘tipu-tipu’ seperti padepokan yang heboh akhir-akhir ini. ”Ternyata dari data yang ada, ada salah seorang warga kota Kediri yang ikut Dimas Kanjeng dan bahkan masih menetap disana”, ungkapnya prihatin. (roj/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

Selidiki Proyek Alun-alun, Kejari Siap Panggil Kadis BATU(BM)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu membidik pembangunan proyek Alunalun Kota Batu. Sebab, proyek tahun 2010 sebesar Rp 12 miliar dari APBD itu ditengarai bermasalah. Makanya, Kejari segera memanggil Kepala Dinas (Kadis) Cipta Karya Kota Batu kala itu. “Informasinya pemanggilan dalam waktu dekat ini,”ujar staf di Kejari yang minta tak disebutkan identitasnya, Minggu (16/10). Menurutnya, panggilan dari Kejaksaan Negeri Kota Batu itu kepada pejabat Pemkot Batu,yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya

FOTO: BM/KHOLIL

Supriadi SH

Kota Batu. Berdasarkan fakta lapangan, Kepala Dinas Cipta Karya tahun 2010 kini sudah

menjabat di bagian lain Pemkot Batu. Dijelaskan bahwa kalau tidak salah, mantan pejabat itu dipanggil Selasa (18/10) mendatang. “Panggilan itu dari Tindak Pidana Khusus(Pidsus) Kejaksaan Negeri Batu,” ujarnya. Saat ditanya panggilan dari Kejaksaan tersebut ditujukan kepada Pejabat siapa ?,”Ya mas, media tinggal menunggu saja pada hari Selasa,di kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu. Nanti kan bakal tau sendiri siapa yang dating dan siapa yang menjadi terperiksa,” cetusnya. Langkah Kejari Kota Batu ini malah mendapat kritikan dari Direkrut Lembaga Pemantau Penyeleng-

gara Pengeluaran Uang Negara dan Daerah( LP3KND) Supriadi SH. Pihaknya khawatir pemanggilan itu hanya awu-awu saja. “Kejaksaan jangan hanya sebatas memanggil para pejabat begitu saja. Namun tidak ada tindak lanjutnya,” kata dia. Dirinya mengatakan bahwa Kota Batu tinggal hitungan bulan. Sebab, akan punya gawe Pilkada. Sedangkan banyak para pejabat menjadi terperiksa mulai dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur(Kejati) dan sekarang mulai terendus Kejari Batu sudah mulai membidik beberapa kasus yang ada di Pemkot Batu.

Menurut dia, yang patut dipertanyakan,dalam proses penyelidikan nanti endingnya sejauh mana. Menurut dia, kasus ini yang diharap benar-benar diproses dan menjadi produk perkara yang jelas. “Tidak hanya gembar-gembor,” harapnya. Sekedar diketahui, setiap pihak penegak hukum melakukan penyelidikan, bahkan sampai taraf kepenyidikan biasanya dari terperiksa sering kali menggunakan istilah lobi. Namun kalau hal itu gagal, kadang juga menggunakan kekuatan, seperti halnya mengunakan intervensi dari kekuatan orang berpangkat dan sebagainya. (lil/gus/dra)

Pemkot Terima Award dari Mendiknas MAL ANG(BM)-Pemkot Malang mendapat penghargaan dari Mendiknas, Muhadjir Effendy, Mingggu (16/10). Award berupa penganugerahan Kawastara Pawitra bagi Kepala Daerah berintegritas dalam penyiapan calon kepala sekolah yang dihelat. Penghargaan itu diserahkan Mendiknas kepada Wali Kota HM Anton, di hotel Novotel Surakarta (15/10). Mendikbud menempatkan Kota Malang menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut. Muhajir Effendi, Mendiknas RI, menegaskan dan menekankan pendidikan karakter harus menjadi perhatian para

pendidik dan pada khusus para kepala sekolah. “Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) menjadi institusi yang menilai kepatutan, kepantasan dan sertifikasi seorang guru patut menjadi kepala sekolah. Maka komitmen dan kesungguhan kepala daerah untuk terus mendorong guru mengikuti tahapan pencalonan kepsek melalui wadah ini, menjadi salah satu poin untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter, “tegas Muhajir Effendi. Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang, salah satu langkah

policy adjustmen (penyesuaian kebijakan) yang dilakukan kemendiknas sesuai nawacita Presiden Jokowi adalah mewujudkan pendidikan berkarakter melalui reformasi manajerial kepala sekolah. Bahkan, menurut Mendiknas, akan ada perombakan besar besaran di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. “Ini tentu berimbas kepada daerah, sehingga kita butuh dukungan dan komitmen Kepala Daerah, “ujar Muhajir. Ditambahkan Mendiknas, kewajiban mengajar seorang guru itu harus disamakan dengan jam bekerja ASN yakni 8 jam. (lil/dra)

APRESIASI: Walikota Malang HM Anton menerima penghargaan dari Mendiknas yang diserahkan di hotel Novotel Surakarta.

Dindik Dicurigai Lakukan Pungli DAK Bantuan Sekolah

MALANG(BM)-Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang dicurigai melakukan Pungutan liar (Pungli) Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan sekolah. Kecurigaan ini menambah kasus DAK sebesar Rp 5,7 miliar untuk swakelola yang diberikan pada pihak ketiga. Adanya dugaan tersebut

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dindik Kabupaten Malang Agus Suparno harus berurusan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. “Ironisnya masalah itu belum tuntas, muncul masalah baru,” kata Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRa), HM Zuhdi Ahmadi, Minggu (16/10).

Dia menjelaskan proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan Kejati kepada PPK Dindik belum selesai, kini Dindik kembali mendapatkan masalah. Sebab, LIRa menduga adanya Pungli DAK Rehabilitasi Sekolah Tahun 2015. Sedangkan pungli yang dilakukan Dindik atas DAK

FOTO BM/CHOLIL

tersebut, rata-rata sebesar Rp 8 juta per sekolah. Tragisnya lagi, oknum anggota DPRD Kabupaten Malang juga mengintervensi proyek DAK. Disebutkan seperti menitipkan lembaga sekolah ke Dindik agar sekolah yang dititipkan tersebut mendapat bantuan. Padahal sekolah yang diajukan masih

KILAS

Prioritaskan Jalan Wisata, Bina Marga Perlebar Jurang Mayit MALANG(BM)-Meningkatkan wisatawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengkebut pengerjaan jalan akses ke tempat wisata. Dinas Bina Marga siap memperlebar jalan Jurang Mayit. Kepala Dinas Bina Marga (DBM) Kabupaten Malang Ir. H. Moch Anwar mengatakan, Minggu (16/10), pembangunan infrastruktur terutama jalan merupakan prioritas Pemkab Malang. “Pengunjung tempat wisata selaras dengan pembangunan Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna selama lima tahun mendatang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang,” katanya. Menurutnya, peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru memang diperhatikan untuk memajukan dan menunjang keberadaan obyek wisata yang berada di Kabupaten Malang. Khususnya di pantai Balekambang. Menurut Anwar, kondisi jalan menuju pantai Bakekambang dinilai sangat FOTO: BM/KHOLIL berbahaya bagi kendaraan Ir. H. Moch Anwar dan sangat rentan terjadi kecelakaan, seperti di Jurang Mayit di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur yang menikung tajam. Sehingga, dalam waktu dekat ini, Dinas Bina Marga Kabupaten Malang akan meningkatkan kualitas jalan. Nantinya, lanjut Anwar, jalan di jurang mayit akan diperlebar, apalagi posisi jalan tersebut sangat vital, karena sebagai akses utama masyarakat dan utamanya wisatawan untuk melintas menuju Pantai Balekambang. “Tanah tebing jurang, nantinya bisa dikepras. Sehingga, kondisi jalan lebih lebar lagi, ketimbang yang sekarang,” katanya.(lil/dra) layak digunakan. Menurut, HM Zuhdi Ahmadi, jika pada DAK 2015 terdapat 200 lembaga lebih yang mendapatkan anggaran DAK. Sedangkan untuk DAK 2016 ini, terdapat 59 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tersebar di 33 kecamatan. Jumlah sekolah tersebut, 45

sekolah mendapatkan bantuan rehap ringan dan sedang, dengan total anggaran sebesar Rp 3,39 miliar. Sementara 14 SDN mendapatkan bantuan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB), dengan total anggaran sebesar Rp 1,9 miliar, “Jadi total anggaran DAK 2016 ini sebesar 5,94 miliar,” ungkapnya. (lil/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Rumah Dirusak Warga, Pasangan Selingkuh Diamankan Polisi PASURUAN(BM)-Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Minggu (16/10) kemarin, mendadak gempar. Warga yang marah lalu merusak sebuah rumah. Pemicunya adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan perempuan berinisial F dengan R yang masih tetatangganaya sendiri, Kini aksi pengrusakan rumah ini langsung ditangani petugas Polsek Purwosari. Kepala Desa Tejowangi, Yasin, kepada wartawan, mengatakan puncak

kemarahan warga saat mendengar kalau R datang ke rumah F untuk melamarnya. Melamar F ini bukan kepada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Sikap inilah yang dianggap warga sudah sangat keterlaluan. Merendahkan suami F inilah yang dianggap sudah ngawur dan tidak perikemanusiaan. Antara R dengan F sikapnya sudah sama-sama diluar kewajaran. Masih kata Yasin, ada dugaan kuat kalau F sekarang dalam kondisi hamil

4 bulan. Makanya dasar kenekatan R dengan F lantaran sudah hamil. Perselingkuhan kedua sejoli ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Warga sudah berkali-kali mengingatkan supaya dihentikan. Tapi R dan F terkadang seperti makin nekat saja. Tanpa tedeng aling-aling berduaan di hadapan warga. Siang kemarin, tiba-tiba warga berkumpul tidak jauh dari rumah R. Setelah itu tanpa ada yang meng-

komando berduyun-duyun ke rumah R. Beramai-ramai warga langsung merusak rumah tersebut. Beruntung petugas segera datang dan berhasil meredam kemarahan warga. F bersama suaminya langsung diamankan di mapolsek. Demikian pula dengan R juga digelandang ke mapolsek. Tapi sebelum itu ketiganya sempat dibawa ke Kantor Desa Tejowangi. Kini permasalahan tersebut sedang dalam penanganan petugas polsek. (umr/kd/dra)

L-Moral : Proyek Bangunan Pos dan Portal Rusunawa Tak Masuk Akal

FOTO BM/UMAR

DIRAGUKAN:Pembangunan pos jaga dan portal menuju lokasi rusunawa di Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo dinilai tidak masuk akal. PERWAKILAN

PASURUAN(BM)- Proyek peningkatan sarana dan prasarana berupa pembangunan pos jaga dan portal di pintu masuk lokasi Rumah Susun (Rusunawa) di Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, dikritisi oleh L-Moral (Lembaga Monitoring Nasional). Karena, proyek tersebut dinilai tidak masuk akal. Antara nilai proyek fisik bangunan dengan bentuk bangunan. Proyek yang dianggarkan dari APBD 2016 ini senilai Rp 108.700.000,“Nilai proyek sebesar itu hanya untuk membangun pos jaga dan portal. Tapi di lokasi masih ada tambahan bangunan taman,” ungkap H. Umar Wirohadi, SH, Direktur Eksekutif L-Moral. Masih kata Umar saat berada di lokasi, bangunan yang tidak tercantum dalam papan nama adalah dua kotak ukuran 1 meter X 2,5 meter. Dua kotak ini ada di belakang pos jaga. Satu berada di sisi kanan, satunya berada di sisi kiri. Sedang satu kotak lagi di belakang persis pos jaga. Kalau melihat bangunan pos jaga jelas tidak akan menghabiskan anggaran Rp.40 juta. Lalu kotak-kotak untuk taman kira-kira hanya butuh dana Rp 10 jutaan. “Hitungan saya estimasi maksimal. Kalau dihitung minimalnya jelas sangat jauh. Yang menjadi pertanyaan saya,

bagaimana cara menghitungnya perencana proyek ini. Apa patokannya? Apakah harga materialan naik drastis atau harga tukang atau kuli bangunan yang naik. Atau barangkali bahan yang dipasang bukan batu bata, tapi ada bahan lain yang harganya selangit,” tandas Umar. Mestinya kalau dalam papan nama ada bunyi peningkatan sarana dan prasarana Rusunawa, berarti satu paket dengan proyek lainnya. Karena disitu bersamaan ada pembangunan pagar keliling Rusunawa serta proyek urugan dan paving halaman. Karena dipecah menjadi tiga paket akhirnya biaya proyeknya menjadi mahal sekali. Pada urugan dan paving saja sudah memakan biaya Rp 124 juta lebih. Suudi, Kepala UPT Rusunawa Petahunan saat dikonfirmasi mengatakan kalau dirinya hanya sebagai PPTK sehingga tidak tahu sama sekali terkait dengan proyek tersebut. Semua ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya Pemkot. “Saya ini tidak tahu apaapa. Pokoknya tahu saya tanda tangan saja. Kalau pekerjaan ini selesai saya disodori supaya tanda tangan. Ya sudah itu saja, Pak,” ujar Suudi dengan enteng sambil tertawa kecil. Katanya tugas PPTK dalam proyek memang tidak ada. Semua PPTK di Pemkot seperti itu. (kd/umr/dra)

KILAS

Dishub Kota Gratiskan Biaya Ijin Kapal Nelayan PASURUAN(BM)-Shock terapy pada kementerian Pehubungan Pusat dengan adanya Operasi tangkap tangan (OTT). Dishub Kota Pasuruan juga melakukan pemberantas pungli, Jika terbukti ada pungli yang dilakukan anggotanya, pimpinan tidak segan-segan untuk memecat, paling tidak ada sanksi adminitrasi. Kepala Dishub Pemkot Pasuruan, Rudiyanto kepada wartawanmengatakan rentan terjadinya pungli di lingkungannya adalah pada unit uji KIR dan perijinan kapal untuk nelayan pencari ikan. Selama ini Rudi sudah menggratiskan biaya ijin kapal. Diakui Rudi, pelaksanaan bebas biaya ini sudah berlangsung jauh sebelum adanya OTT di Kemenhub. “Kami sudah memperhitungkan biaya untuk ijin kapal dengan pendapatan para nelayan pencari ikan. Terus terang saja, pendapatan para nelayan sangat minim. Jadi sebelum penggratisan ini kami sudah mengajak Walikota turun ke pelabuhan untuk melihat dan berbincang langsung dengan para nelayan. Makanya, atas dasar itulah akhirnya kita gratiskan,” tandas Rudi. Rudi kembali titip kepada masyarakat, utamanya para nelayan kalau sampai ada anggotanya yang meminta-minta uang untuk biaya ijin kapal diminta melapor. Kata Rudi, bisa saja lapor kepada anggota DPRD, bisa pula langsung pada dirinya. Laporan itu akan langsung ditindak lanjuti. Kalau terbukti ada anggotanya yang pungli, maka akan ditindak tegas. Dijelaskan Rudi, pemberian ijin kapal dikeluarkan untuk bobot 7 Gross Weight Ton (GWT). Sementara kapal-kapal nelayan yang ada di Kota Pasuruan bobotnya dibawah 7 ton. “Sekali lagi kami tegaskan, gratiskan biaya ijin kapal adalah bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan dan melindungi nelayan saat bekerja di laut,” imbuh Rudi. Ditambahkannya, Pemkot sudah menyediakan anggaran operasional selama 1 tahun untuk kepentingan masyarakat. (umr/kd/dra)

FOTO BM/UMAR

GRATIS: Kapal para nelayan di Pelabuhan Kota Pasuruan.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

TSC 2016 HASIL PERTANDINGAN Jumat, 14 Oktober PS TNI

1-2

Persija Jakarta

Arema Cronus

2-0

PSM Makassar

Minggu, 16 Oktober Persegres GU

2-1

Pusamania BFC

Mitra Kukar

2-1

Persib

JADWAL PERTANDINGAN Senin, 17 Oktober Perseru Serui

Persela

PSM Makassar

Sriwijaya FC

(live Indosiar, 14.00 WIB) Bhayangkara FC

Persiba Balikpapan

(live Indosiar, 16.30 WIB)

ISTIMEWA

Selasa, 18 Oktober 2016 Persipura Jayapura

PS TNI

Bali United

Madura United

(live Indosiar, 14.00 WIB) Semen Padang

Barito Putera

(live Indosiar, 16.30 WIB) Persija Jakarta AWAS TERGELINCIR: Menjamu Persiba Balikpapan jadi kesempatan emas Bhayangkara FC untuk menjaga asa bertahan di papan atas.

BHAYANGKARA FC

PERSIBA BALIKPAPAN

(Torabika Soccer Championship)

Momen Untuk Bangkit SIDOARJO (BM) – Menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore ini, Senin (17/710), bisa jadi momentum kebangkitan Bhayangkara FC kendati misi serupa juga diapungkan tim tamu. Keduanya membutuhkan tambahan poin usai meraih hasil negatif di laga sebelumnya. Pada pekan sebelumnya, BFC menelan kekalahan menyakitkan dari Persib Bandung. Unggul lebih dulu melalui Ilham Udin Armaiyn di menit 70, BFC kebobolan dua kali jelang akhir laga. “Kekalahan saat lawan Persib itu sangat menyakitkan na-

LIVE INDOSIAR Pukul 16.00 WIB

mun sepakbola ya seperti itu ada menang dan ada kalah, saat ini kami sudah fokus lawan Persiba,” kata arsitek BFC Ibnu Grahan pada wartawan dalam sesi jumpa pers di Mapolda Jatim, Minggu (15/10). “Sebagai tuan rumah, kami harus cari poin pengganti supaya tetap di papan atas. Main di rumah sendiri, tentu kami harus banyak menekan. Dengan siapnya seluruh pemain, otomatis banyak pilihan pemain yang kami tampilkan,” imbuh pelatih

asli Surabaya ini. Ibnu menyoroti kinerja para pemainnya saat kebobolan dua kali jelang laga bubaran waktu menantang Persib lalu. Ia mengaku telah mengevaluasi permainan Otavio Dutra dkk. “Kami perbaiki permainan saat itu. Bisa jadi waktu itu kami kebobolan karena konsentrasi, fisik dan taktik,” jlentreh mantan pelatih Persela Lamongan U-21 ini. Misiitukianmendapatpeluang dengan kembalinya top skor tim, Thiago Furtuoso. Bomber Brasil yangtelahmenyumbang10golbagi BFC,bisakembalimerumputusai mendapat hukuman akumulasi

PERSEGRES GU

kartu. Absennya Thiago menjadi salah satu faktor Ibnu kesulitan memolesketajamanliniserangnya

PERKIRAAN PEMAIN BHAYANGKARA FC Wahyu Tri Nugroho; M Fatchurochman, Otavio Dutra, Indra Kahfi, I Putu Gede; Lee Yoo Joon, M Hargianto, Fandi Eko; Evan Dimas, Ilham Udin Armayin; Thiago Furtuoso PERSIBA Alfonsius Kevlan; Fengky Tornando, Hermawan, Dirkir Kohn Glay, Absor Fauzi; Antonio Teles, Kurniawan Karman, Asnawi Mangkualam, Rahel Radiansyah; Shohei Matsunaga, Maycon Rogerio

KLASEMEN PEKAN 24 1 2 3 4 5 8 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ISTIMEWA

DARAH MUDA: Aksi eks skuat PON Pra PON Jatim, Sidik Saimima (kanan) membuat lini tengah Persegres lebih hidup.

Ghozali Siregar. Dari kubu tim tamu, ada Jefri Kurniawan dan Lerby Eliandri yang aktif untuk membuka ruang dan menciptakan peluang. Dibandingkan babak pertama, tensi pertandingan memanas pada paruh kedua ini. Utamanya mulai 15 menit menjelang laga usai. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Tidak ada gol tambahan yang tercipta menjadikan skor 2-1 bertahan hingga wasit Aprisman Ananda meniup peluit panjang. Kemenangan ini adalah yang kedua bagi Eduard Tjong bersama Persegres. Selain itu, tiga poin ini merupakan buah keberanian pelatih asal Solo tersebut. “Kalau main di kandang saya tidak pusing. Semua intruksi saya berjalan dengan baik,” jelasnya seusai pertandingan.

“Saya intruksikan agar ketika diserang anak-anak main rapat. Kemudian saat dapat peluang bisa langsung menyerang, semua itu dijalankan dengan baik oleh pemain saya,” sambung mantan pelatih Timnas Indonesia U-19 ini. Berbeda dengan reaksi tim tamu. Pelatih asal Serbia, Dragan Djukanovic merasa dirampok wasit. “Saya tidak bisa terima kinerja wasit. Banyak kejadian yang merugikan kami,” sergahnya. “Yang saya tidak habis pikir, wasit seperti punya daftar pemain yang harus dikartu. Dia seperti tahu pemain saya yang berpotensi absen di laga berikutnya. Akibatnya, usai mencetak gol balasan, pemain saya tidak bisa termotivasi karena kepemimpinan wasit. Meski ada juga kesalahan dari pemain saya sendiri,” keluhnya. (dek/epe)

Disebut Jadi Faktor Keberatan Pemerintah

Erwin Aksa Siap Bertarung di Kongres Jakarta MAKASSAR (BM) - Salah seorang kandidat ketua umum PSSI, Erwin Aksa mengaku tidak mempersoalkan jika harus bertarung di Jakarta setelah adanya keputusan FIFA yang memindahkan dan menunda pelaksanaan kongres dari Makassar (17 Oktober) ke Jakarta pada 10 November 2016. Erwin Aksa mengatakan, lokasi kongres bukan menjadi substansi dalam pemilihan sehingga di mana pun pelaksanaannya baik itu di Jakarta tentunya bukan menjadi kendala baginya dalam upaya memajukan persepakbolaan Tanah Air. “Waktu

kongres HIPMI di Bali juga tidak ada persoalan (tetap terpilih). Jadi soal tempat pelaksanaan kongres itu tidak masalah,” katanya, Minggu (16/10). Terkait salah satu alasan yang disebut-sebut sebagai penyebab dipindahkannya pelaksanaan kongres karena dianggap tidak netral atau menguntungkan dirinya, ia mengaku tidak mengetahui soal itu. Namun begitu, untuk penunjukan Makassar sebagai lokasi kongres itu memang sudah sesuai dengan mekanisme organisasi. Artinya apa yang dilakukan PSSI, komite pemilihan, panitia lokal, bisa memahami apa

yang terjadi secara aturan. “Mudah-mudahan pada kongres nanti (Jakarta) bisa berjalan baik dan tidak ada lagi persoalanpersoalan non teknik seperti sekarang ini yang mana gara-gara masalah tempat saja dipersoalan dan sebagainya,” jelasnya. Menurut dia, yang penting PSSI harus memiliki pemimpin yang punya dedikasi, punya kemauan dan kewibawaan untuk memimpin organisasi. Sebab PSSI merupakan organisasi yang besar dan perlu menjaga suasana kebatinan. “jadi harus pemimpin yang terbaik dan dikelola orang yang baik sehing-

ga pada kongres nanti bisa berjalan baik dan tidak ada lagi persoalan,” sebutnya. Berbeda dengan Erwin Aksa, KetuaKomitePemilihan(KP)PSSI, AgumGumelarmerasasedihdengan polemik ini. “Saya juga ikut sakit. Saya bisa rasakan apa yang dirasakan masyarakat Sulsel tapi itu sudah keputusan FIFA, sehingga kami dari PSSI tidak bisa berbuatapa-apa,”jelasnyaketikamenemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kemarin. Syahrul Yasin Limpo mengaku sudah legowo terhadap keputusan memindahkan lokasi kongres. Namun demikian,

menurut dia, dirinya mengaku kecewa karena panitia sejauh ini sudah melaksanakan berbagai persiapan untuk menyukseskan kongres yang akan memilih ketua umum PSSI, wakil ketua dan anggota exco PSSI. Untuk persiapan yang panitia lakukansejakditunjuksebagaituan rumah kongres PSSI begitu luar biasa sehingga keputusan pembatalanitubegitumengecewakan. “Kepentingan bangsa dan negara diatassegala-galanya.Masyarakat Sulawesi Selatan, atau kita tentunya akan legowo meski tentu merasa kecewa dengan pembatalan itu,” ujarnya. (at/epe)

23 23 23 23 22 24 23 23 23 23 23 23 23 23 24 23 22 23

14 12 11 11 12 9 10 9 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4

5 7 7 7 3 9 5 6 6 5 5 6 5 8 7 5 4 6

4 4 5 5 7 6 8 8 8 9 10 10 11 9 11 13 13 13

39-28 26-10 41-21 30-18 34-23 32-26 31-21 36-28 25-26 34-32 23-29 21-34 27-33 19-28 25-44 24-38 24-44 29-37

47 43 40 40 39 36 35 33 33 32 29 27 26 26 25 20 19 18

lintas arena

ketikalawanPersib. Sementara itu, misi bangkit juga digelorakan Persiba. Bima Sakti dkk baru saja menderita kekalahan dari Madura United. “Kekalahan lawan Madura United juga karena kesalahan kami sendiri. Karena itu, kami cari poin dari BFC,” jelas pelatih Persiba Jaino Matos. “Saya yakin pertandingan besok (sore ini, red) akan seru. Mereka juga ingin bangkit setelah kalah lawan Persib. Saya memang tidak lihat seperti apa BFC main. Tapi saya tahu mereka tim berkualitas yangdihunibanyakpemainmuda potensial,” pujinya. (dek/epe)

Surabaya Tuan Rumah SirnasMILO Seri V SURABAYA (BM) – Sebanyak 500 peserta akan meramaikan putaran kelima SIRNAS-MILO School Competition, 17-22 Oktober di GOR Bulutangkis Sudirman Surabaya. “Antusiasme pecinta bulu tangkis di Surabaya cukup tinggi dan kami senang dapat kembali hadir di kota ini, setelah sebelumnya diadakan di tahun 2002, 2007 dan 2014. Surabaya merupakan salah satu kota yang kerap melahirkan pebulu tangkis berkualitas dengan prestasi kelas dunia seperti Rudi Hartono, Alan Budikusuma dan Sony Dwi Kuncoro. Kami berharap kehadiran MILO School Competition di Surabaya yang sudah menerapkan standar Sirkuit Nasional ini akan semakin memotivasi bakat-bakat muda bulu tangkis Indonesia dan mendorong lahirnya regenerasi atlet-atlet bulu tangkis dari Surabaya,” ungkap Prawitya Soemadijo Business Executive Manager Beverages PT Nestlé Indonesia. Kejuaraan ini digelar berdasarkan kelompok usia U-13 dan U-15 di mana peserta akan mendapatkan poin sesuai dengan kategori kelompok usia yang akan mempengaruhi peringkat peserta di PBSI. Ketua Pengkot PBSI Surabaya, Bayu Wira mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan ini. “Kami yakin SIRNASMILO School Competition ini akan membuka kesempatan lebih luas lagi bagi anak-anak untuk bisa mengejar mimpi menjadi atlet profesional,” tandasnya. (dek/epe)

PUSAMANIA B FC 1

jak menit pertama, berhasil menuai gol pada menit ke-14. Diawali umpan lambung Rudi Setiawan kepada Patrick da Silva, bola langsung disodorkan ke arah Ghozali Siregar. Dengan tenang Ghazali menaklukkan kiper Dian Agung Prasetyo. PBFC akhirnya bangkit setelah menemukan pola pemainan. Tim tamu menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-40. Memanfaatkan sepak pojok Zulkifli Syukur, sundulan Pedro Javier gagal diamankan Dimas Galih Pratama. Tak butuh waktu lama bagi Persegres untuk membalas. Patrick da Silva mencetak gol pada menit ke-43 memanfaatkan tendangan bebas Oh InKyun. Selepas turun minum, kedua tim saling serang. Persegres banyak mengancam gawang Pesut Etam lewat pergerakan

Madura United Arema Cronus Sriwijaya FC Persipura Bhayangkara FC Mitra Kukar Semen Padang Pusamania Borneo FC Persib PSM Makassar Perseru Serui Bali United Persiba Balikpapan Persija Jakarta Persegres GU Persela PS TNI Barito Putera

ISTIMEWA

Gustavo Giron Marulanda yang selama ini jadi pilihan utama di lini tengah, justru diparkir dan digantikan Rudi Setiawan dan Sidik Saimima. Aksi skuat muda itu cukup tokcer untuk mendominasi lini tengah. Terbukti membuat Laskar Joko Samudro mampu bermain menekan se-

Arema Cronus

(live SCTV, 21.30 WIB)

Rotasi Manis Edu, Kekecewaan Dragan GRESIK (BM) - Keputusan memarkir sejumlah pilar membuahkan hasil positif bagi Persegres Gresik United. Mereka memetik kemenangan tipis 2-1 dari Pusamania Borneo FC (PBFC) di Stadion Petrokimia, Minggu (15/10) petang. Agus Indra Kurniawan dan

Fadona Kusumawati

Fadona Pertahankan Gelar SURABAYA (BM) - Petenis Fadona Kusumawati dan Bryan Husin tampil sebagai juara tunggal putri dan putra turnamen ITF junior circuit Piala Widjojo Soejono 2016 yang berakhir Minggu (16/10) sore di lapangan tenis Kodam V/Brawijaya, Surabaya. Bagi Fadona, juara di turnamen internasional grade V kali ini merupakan yang kedua setelah tahun lalu juga keluar sebagai juara. Petenis yang pada PON XIX di Jabar bulan lalu memperkuat tim Kalimantan Selatan itu berhasil mempertahankan gelarnya di Piala Widjojo Soejono ini setelah menghentikan perlawanan Fitriana Sabrina 4-6, 6-1, 6-3 di final. Sementara itu Bryan Husin menjuarai sektor tunggal putra usai menjinakkan petenis tangguh asal Jepang, Ryoma Matsushita, 6-0, 7-6 (12-10). Bryan yang berpasangan dengan Steven Poedji mencatat sukses kedua dengan menjuarai nomor ganda putra setelah di final mengungguli Muhammad Althaf Dhaifullah/Rindosa Wijaya 7-6 (14-12), 6-7 (2-7), 10-5. Ganda putri dijuarai oleh pasangan Korea Selatan Yeon Woo Ku/Jimin Kwon setelah menang mudah 6-1, 6-2 atas petenis tuan rumah si kembar Fitriana Sabatini/Fitriani Sabrina. (at/epe)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

Rencana Perubahan PP 1/2014, Revisi atau Negosiasi?

TAJUK

Serahkan Kasus Ahok ke Proses Hukum

udah seminggu lebih kasus pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Kepulauan Seribu, ramai menjadi perbincangan di media massa, baik media cetak, elektronik, maupun online. Perbincangan sudah berkembang sedemikian rupa. Bukan lagi mengenai masalah tafsir terhadap surat Al Maidah ayat 51, melainkan ke tahap penyelesaikan kasus tersebut agar tidak terjadi tindakan anarkis dari sekelompok masyarakat yang habis kesabarannya. Sebagaimana diberitakan, pada akhir September 2016 lalu, Ahok menyatakan agar warga Kepulauan Seribu tidak dibohongi memakai surat Al Maidah ayat 51 dalam memilih gubernur DKI mendatang. Pernyataan ini dinilai sebagai bentuk tindakan penistaan agama oleh banyak pihak, yang kemudian melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Pihak yang melaporkannya di antaranya Forum Anti Penistaan Agama (FUPA), Pemuda Muhammadiyah, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) , dan Habib Novel Chaidir Hasan. Semula Ahok, yang dibantu oleh sejawatnya dalam Pilkada 2017 mendatang, membantah telah melakukan penistaan agama. Pernyataannya di Kepulauan Seribu itu bukan dimaksudkan melecehkan, apalagi menghina kitab suci dan umat Islam. Namun, belakangan Ahok meminta maaf atas pernyataan yang memancing kontroversi di tengah masyarakat tersebut. Atas pemintaan maaf itu, ada beberapa pihak di antaranya dari tokoh-tokoh Islam, berpendapat sebaiknya umat Islam memaafkan Ahok. Keharmonisan dalam bermasyarakat yang manjemuk ini agar lebih diutamakan, lebih-lebih dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Dengan memberi maaf pada Ahok, diharapkan keharmonisan yang selama ini telah terjaga baik dapat dipertahankan. Dalam pernyataan yang terekspose di media massa, umat Islam yang terwakili oleh tokoh-tokoh kelompoknya setuju dengan pemberian maaf pada Ahok atas peristiwa itu. Namun, mereka juga meminta agar pengusutan tudingan terhadap Ahok atas penistaan agama juga diteruskan. Agar masalahnya menjadi jelas. Juga atas pertimbangan meredam aksi main hakim sendiri dari kelompok masyarakat yang geram dan merasa tidak mendapatkan keadilan dalam penyelesaian masalah tersebut. Unjuk rasa kelompok umat Islam di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) lalu, boleh jadi merupakan gambaran keinginan umat Islam pada umumnya, yaitu menyelesaikan kasus itu ke dalam proses hukum. Mereka menilai, menyelesaikan melalui proses hukum merupakan langkah yang adil, sehingga tidak menimbulkan gejolak masyarakat. Ahok sendiri pun tidak berkeberatan dan mempersilakan polisi melanjutkan proses hukum tersebut. Kiranya semua pihak telah setuju, bahwa kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Dengan demikian, proses penyelesaikannya sekarang di tangan polisi. Ibarat main bola, kini bola ada pada pihak Kepolisian. Bergantung pada Polri, apakah bola itu dibiarkan tidak bergerak kemana-mana, digiring atau dilempar pelan-pelan sambil menunggu momen tertentu, atau langsung ditendang ke arah sebagaimana seharusnya di ranah hukum. Kita menyadari masalah yang berhubungan dengan Ahok ini bukan perkara biasa. Terlalu naïf jika mengatakan bahwa masalah tersebut tidak akan bersinggungan dengan politik, bahkan tak menutup kemungkinan akan merembet hingga ke pusat kekuasaan. Ahok adalah bakal calon gubernur DKI 2016-2022 yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Dia juga pernah bersama-sama Joko Widodo berjuang dalam Pilkada DKI 2012 lalu. Melihat hal itu, kita juga dapat memaklumi jika Polri bersikap sangat hati-hati dalam menindaklunjuti pengaduan terhadap Ahok yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun, kita percaya Polri akan profesional dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, kita menaruh harapan tinggi bahwa hukum dapat berdiri sendiri tanpa ada unsur politik yang mencemarinya. Hanya dengan kemandirian itulah profesionalisme Polri dapat dijalankan. Hal demikian ini memang membutuhkan nyali luar biasa besar. Dan, hanya dengan nyali besar, supremasi hukum dapat ditegakkan. Kita yakin, Polri dibawah kepemimpinan M. Tito Karnavian mampu menegakkannya. -Priyoko

Tidak Harus Galak BANYAK ... nya,” ujar Lieus. Lieus mengaku akan menggalang dukungan dari etnis Tionghoa kepada pasangan Agus-Sylvi. Ia berharap pasangan tersebut hadir dalam diskusi yang akan digelar dalam waktu dekat di kawasan Mangga Dua. Dikonfirmasi mengenai pernyataan dan dukungan dari Lieus, Agus menganggap pernyataan Lieus adalah dorongan agar dirinya bekerja lebih keras dan tanpa menyampaikan kekurangan orang lain. Menurutnya, yang lebih penting ialah menyampaikan gagasan tentang Jakarta. “Penekanan beliau, agar kita kerja keras. Beliau menyampaikan itu perjuangan tidak perlu menyampaikan kekurangan orang lain. Tapi bagaimana menyampaikan ide kita dan memenangkan hati masyarakat agar dapat kita tampung semua aspirasinya,” ujar Agus kepada wartawan. Ratusan Relawan Ketua relawan BATAS, Jaenudin mengatakan, anggotanya sekitar 600 relawan, yang tersebar dari berbagai wilayah Jakarta. Dan menyasar pada segmentasi para profesional dan kelaa menengah kebawah.“Barisan teman Agus Sylvi, merupakan organ baru seperti halnya lahirnya calon gubernur yang baru. BATAS bisa juga ‘biar muda tapi berkualitas’,” kata Jaenudin ketua BATAS, Minggu (16/10). Agus yang tanpa dihadiri pasangannya Sylviana Murni, mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada teman-teman relawan. “Saya merasa terhormat dan terharu, disambut dengan begitu meriah saya ucapkam terimakasih, sampai dengan tadi kita dengarkan deklarasi dukungan,” kata Agus Yudhoyono. Ia menyerukan kepada seluruh relawan BATAS di setiap wilayah, agar bekerja keras untuk Pilkada DKI 2017 nanti. “Kita harus bekerja keras, tidak ada

Sambungan Halaman 1 sesuau tanpa kerja keras untuk capaian yang mulia,” kata Agus. Mantan KPK Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku bergabung dalam tim sukses (timses) pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Kehadiran Adnan diharapkan mampu membuat timses Anies-Sandiaga solid dalam pemberantasan korupsi. Sosoknya yang dekat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tentu menjadi nilai plus yang diusung pasangan Anies-Sandiaga. “Ya, Pak Adnan Pandu, beliau akan membantu tim kita,” kata Anies kepada wartawan, Minggu (16/10/2016). Anies menyampaikan hal itu di sela acara pelatihan kader muda Partai Gerindra, TIDAR, di Pusdiklat Kominfo di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Namun Anies belum mengungkap jelas apa peran Adnan dalam tim suksesnya. Dia hanya memberi bocoran bahwa Adnan akan membantu timnya mengelola pemerintahan Jakarta yang bebas dari praktik korupsi. “Nanti tugasnya diumumin bareng-bareng, tapi kita percaya bahwa salah satu program utama kita membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Kita bersyukur bahwa teman-teman mantan pimpinan KPK mempercayai kita, kita akan bekerja bersama mereka,” ujar Anies. Sebelumnya, Adnan mengaku karakter Anies-Sandiaga yang membuatnya bersedia bergabung dengan tim sukses pasangan itu. Menurut Adnan, seorang pemimpin tidak harus galak untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayahnya.(det/rep /tit)

Pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan hasratnya untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasrat itu terlihat dari pernyataan Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan yang dilontarkan belum lama ini (4/10/2016) bertepatan dengan saat sejumlah media mengabarkan terjadinya mogok pekerja PT Freeport Indonesia (PFI). Dalam kaitannya dengan perusahaan tambang dan ekspor (khususnya PFI), minimal ada enam regulasi penting harus dibicarakan. Pertama, UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; PP Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara; Permen ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri; Permen ESDM Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian; dan PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Plt. Menteri ESDM sendiri seperti dikutip media mengatakan, bahwa revisi PP Nomor 1/2014 nantinya akan berkeadilan sehingga tidak ada yang dirugikan. Pernyataan ini kiranya terasa lebih berkaitan dengan keluhan yang belakangan ini kerap diributkan pengusaha pertambangan mengenai turunnya harga komoditas pertambangan. Sudahkah pernyataan itu membingkai kerugian, keselamatan rakyat dan lingkungan akibat penghancuran oleh aktivitas pertambangan selama ini? Revisi PP Nomor 1 tahun 2014 (jika benar dilakukan) tentu berpeluang berlaku bagi

semua perusahaan pertambangan yang ada, dan berpeluang juga menjadi pelanggaran kelima yang akan dilakukan pemerintah terhadap mandat UU Minerba. Meski berlaku bagi semua perusahaan, ada beberapa hal yang membuat rencana pemerintah ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan kepentingan PFI. Pertama, PFI secara terang-terangan telah menyatakan membutuhkan kepastian mengenai perpanjangan operasi pasca Kontrak-Karya (KK) yang akan berakhir pada 2021. Bahkan bos PFI, James R. Moffet, telah menemui menteri ESDM (kala itu) Sudirman Said dan Presiden Jokowi pada Juli 2015. Selain itu, PFI sudah pula menyatakan bahwa kepastian KK menjadi pertimbangan penting untuk melanjutkan pembangunan smelter (lihat: Koran Tempo Edisi Selasa 4 Oktober 2016, halaman 13). Dari hal-hal itu kiranya kita patut menduga bahwa yang menggerakkan PFI untuk membangun smelter bukanlah kepatuhan kepada aturan yang ada di Indonesia. Kedua, fakta bahwa PFI sudah mengantongi perpanjangan izin ekspor konsentrat kelima hingga 11 Januari 2017 yang memberikan kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,4 juta ton. Namun demikian, apa yang akan terjadi paska 12 Januari 2017 adalah sesuatu yang masih abu-abu bagi Freeport dan Pemerintah Indonesia. Ketiga, fakta bahwa KK Freeport akan berakhir pada 2021 dan baru bisa dinegosiasikan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan, sebelum masa berakhirnya KK. Dalam kondisi ini, permohonan PFI akan diajukan paling cepat pada 2019 atau bertepatan dengan tahun Pilpres. Kita mengetahui, rencana pemerintah merevisi UU Minerba sudah bergulir sejak lama dan mendapatkan penolakan substansi dari kalangan masyarakat sipil. Penolakan substansi yang dimaksudkan adalah karena adanya hal-hal baru yang hendak dimasukkan dan berpotensi merugikan Indonesia, seperti mengenai penambangan bawah laut, termasuk pula mengenai relaksasi ekspor min-

Oleh: Budi Afandi Pegiat di Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) eral mentah. Belakangan revisi UU Minerba mandeg dan tidak menunjukkan kemajuan sementara kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan perusahaan pertambangan semakin mendesak. Bisa jadi hal itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mencoba mengakomodasi kepentingan PFI melalui PP. Sejatinya, sejumlah perubahan ketentuan di bawah UU Minerba adalah tindakan pemerintah menabrak aturan yang dibuatnya sendiri (khususnya UU Minerba). UU Minerba menghendaki adanya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian (lihat pasal 102). Kemudian secara lebih khusus, pemegang KK wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Minerba disahkan (lihat Pasal 170 UU Minerba). Ketentuan-ketentuan inilah yang pada dasarnya telah dikhianati sendiri oleh pemerintah. Karena sudah empat kali pemerintah mengeluarkan peraturan yang melanggar semangat UU Minerba (khususnya mengenai peningkatan nilai tambah melalui kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan). Jika pemerintah kembali membuka keran ekspor mineral mentah, hal itu akan menjadi pelanggaran kelima. Pergerakan Negosiasi Andai saja pemerintah punya gigi, maka pada 2014, Freeport dan pemegang KK harus sudah membangun fasilitas pemurnian sebagai bentuk ketaatan kepada peraturan yang ada di Indonesia, sebab UU Minerba sudah menyebutkan batas toleransinya secara jelas yakni “selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba disahkan” Sayangnya, sebelum pemerintah menegakkan aturan itu, telah keluar gerbong pertama aturan yang menghianati UU Minerba, yakni PP Nomor 1/2014 dan Permen ESDM Nomor 1/2014 yang keduanya diundangkan pada 11 Januari 2014. Materi PP1/2014 yang secara

khusus terkait dalam pembahasan ini adalah tentang dibolehkannya pemegang KK yang telah melakukan pemurnian untuk melakukan penjualan dalam jumlah tertentu ke luar negeri (lihat Pasal 112C ayat 3). Hal ini kemudian diperkuat melalui Permen ESDM 1/2014 yang mengatur lebih detil “kebolehan” yang diberikan PP 1/2014, termasuk mengenai ketentuan waktu diperbolehkannya penjualan dalam jumlah tertentu selama 3 tahun sejak peraturan diundangkan, sehingga muncullah 12 Januari 2017 sebagai tanggal berakhirnya masa relaksasi ekspor. Dalam rentang waktu inilah (tiga tahun) Freeport mengajukan izin ekspor konsentrat serta perpanjangan izin ekspor kosentrat yang melibatkan mekanisme ‘rekomendasi perpanjangan izin ekspor’ dari Kementerian ESDM. Kemudian pemerintah mengeluarkan juga Permen ESDM Nomor 11 tahun 2014 yang diundangkan pada 17 April 2014. Ketentuan ini mengatur berbagai syarat yang melonggarkan kewajiban perusahaan tambang dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang seharusnya wajib selesai pada 2014. Pada ketentuan inilah muncul materi mengenai persyaratan kemajuan pembangunan smelter dalam rangka pemberian rekomendasi izin perpanjangan ekspor, di mana ditetapkan sebanyak 60% persen dari target setiap enam bulan (lihat Pasal 14 ayat 2). Satu tahun menjelang berakhirnya masa perpanjangan “illegal” itu, tepatnya pada 2016, tetiba pemerintah menghapus Permen ESDM Nomor 11/2014 dengan mengeluarkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 yang diundangkan pada 5 Februari 2016. Yang menarik dalam Permen ESDM Nomor 5 ini adalah, angka 60% masih disebutkan sebagai syarat perkembangan kemajuan pembangunan smelter (Pasal 10 ayat 2). Namun Pasal 10 ayat 3 memberi pengecualian, jika angka 60% tersebut tidak tercapai (ketentuan pengecualian ini sebelumnya tidak ada dalam Permen ESDM Nomor 11/2014) maka perpanjangan rekomendasi (ekspor) dapat diberikan dengan tingkat kemajuan pembangunan pemurnian dinilai sama dengan capaian pada periode

sebelumnya. Sementara perkembangan kemajuan pembangunan smelter PFI baru belasan persen saja. Dengan memperhatikan kronologis kejadian perubahan dan beberapa ketentuan yang berubah di atas, maka cukup terang benderang rasanya untuk mengidentifikasi siapakah yang sebenarnya diuntungkan oleh perubahan-perubahan regulasi pemerintah. Dua peraturan pertama yang terbit pada 2014 kiranya serupa “mantra” pembebasan bagi perusahaan (pemegang KK) dari kewajiban, “harus membangun smelter lima tahun sejak UU Minerba diundangkan”; termasuk kewajiban mengekspor mineral yang sudah diolah. Regulasi selanjutnya, memperlihatkan bagaimana pemerintah sangat mengakomodir kebutuhan perusahaan (pemegang KK) agar dapat melakukan ekspor, meski tidak ada kemajuan dalam pembangunan smelternya. Dari perjalanan-perjalanan tersebut kita juga dapat membaca melihat siapakah sebenarnya yang selama ini, telah dirugikan oleh tindakan pemerintah merevisi aturanaturannya. Karenanya, sangat tidak masuk akal ketika Plt. Menteri ESDM mengajak masyarakat untuk iba kepada perusahaan hanya karena harga komoditas pertambangan sedang anjlok. Jika pemerintah benar-benar melakukan revisi, penulis menduga hal itu adalah sinyalemen kepada Freeport yang sudah kebelet untuk segera mendapatkan kepastian mengenai nasib KK-nya. Paling tidak pemerintah sudah menunjukkan “niat baik” untuk membiarkan Freeport mengekspor konsentrat sampai pada berakhirnya masa KK yang sudah terangterang mengingkari UU. Pada akhirnya, ada satu peraturan lagi yang (mungkin) sedang diincar untuk segera diganti demi kepentingan Freeport, yakni PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 14 Oktober 2014. Mengapa PP ini penting, karena PP inilah yang membuat pemerintah dan Freeport belum dapat melakukan negosiasi perpanjangan KK. (*)

Hanya sebagai Pembawa Uang KPK.. lantaran dalam APBD-P Kabupaten Kebumen terdapat proyek senilai Rp 4,8 miliar di Dinas Pendidikan Pemkab Kebumen. Hartoyo diduga memberikan suap agar para pihak itu meloloskan perusahaannya menjadi penggarap proyek tersebut. Perusahaan Hartoyo memang berkembang di bidang kargo, percetakan, penyedia alat peraga untuk kebutuhan anak sekolah, dan mebel, sesuai dengan proyek tersebut yang memang berada di Dinas Pendidikan. KPK menyebut awalnya imbalan yang diberikan pada para tersangka seharusnya 20 persen dari nilai proyek tapi akhirnya disepakati imbalannya sebesar Rp 750 juta. Serahkan Diri Wakil Ketua Komisi Pem-

Sambungan Halaman 1 berantasan Korupsi (KPK), La Ode Muhammad Syarif, meminta Direktur Utama PT Osma Group, Hartoyo, menyerahkan diri kepada aparat oenegak hukum. “Kami berharap saudara Hartoyo segera melaporkan diri ke KPK atau pihak kepolisian. Saat ini, keberadaan beliau masih dicari oleh penyidik KPK dan aparat kepolisian,” ujar La Ode di Gedung KPK, Ahad (16/10). Hartoyo merupakan pengusaha yang berdomisili di Jakarta, Perusahaannya, PT Osma Group, memiliki anak perusahaan di Kabupaten Kebumen. Anak perusahaan yang dikepalai oleh Salim diduga terlibat dalam upaya kesepakatan dengan anggota legislatif Kabupaten Kebumen, Kesepakatan

yang dimaksud terkait penetapan anggaran pendidikan sebesar Rp 4,8 miliar dalam APBNP Kabupaten Kebumen 2016. Berdasarkan penelusuran KPK, APBNP telah disahkan pada awal Oktober lalu. La Ode melanjutkan, selain salim, pihaknya juga menetapkan tiga orang pejabat lain sebagai saksi. Ketiganya adalah Suhartono (anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen), Dian Lestari (anggota DPRD Kabupaten Kebumen) dan Adi Pandowo (Sekda kabupaten Kebumen). Pada Sabtu, pihaknya juga menangkap dua pejabat lain yakni ketua komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Yudi Tri Harrono (YTH) dam Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, Sigit Widodo. Kedua pejabat ini telah

ditetapkan sebagai tersangka suap anggaran pendidikan Kabupaten Kebumen. Menurut La Ode, penangkapan atas kelima pejabat dan satu pengusaha tersebut berawal dari pengembangan kasus yang berasal dari laporan masyarakat. Pengakuan Tersangka Salah satu tersangka kasus suap anggaran pendidikan APBDP Kabupaten Kebumen 2016, Yudhy Tri Hartanto, mengaku hanya bertugas sebagai pembawa uang kompensasi. Saat diamankan penyidik KPK, Yudhy sedang berada di kediaman salah seorang pengusaha Kebumen, Salim bersama dengan uang sebesar Rp 70 juta. “Tidak tahu, saya hanya membawa,” ujar Yudhy, ketika diceccar pertanyaan seputar uang sebesar Rp 70 juta oleh

wartawan di Gedung KPK, Ahad (16/10). Yudhy selesai diperiksa oleh KPK sekitar pukul 15.55WIB. Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen tampak mengenakan baju biru dengan rompi tahanan KPK. Saat ditanya lebih lanjut tentang asal dan tujuan uang Rp 70 juta, dirinya tidak memberikan jawaban. Dia pun tetap diam saat disinggung hubungannya dengan Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group, Haryono. Adapun Haryono saat ini masih menjadi buronan penyidik KPK. Tersangka lain, Sigit Widodo, selesai diperiksa sekitar pukul 16. 54 WIB. Sama halnya dengan Yudhy, dia pun enggan memberikan jawaban kepada wartawan. (rep/det/tit)

Penyelidikan Lebih Lanjut JAKSA... berjualan. Sebanyak sepuluh pedagang Pasar Surya telah dimintai oleh Jaksa Penyelidik Kejari Surabaya. “Jadi proses pemberian keterangan para pedagang tersebut bukan di kantor Kejari, melainkan tim Jaksa penyelidik yang mendatangi mereka di pasar. Hal itu kita lakukan karena sudah tiga kali mereka tidak hadir terhadap panggilan yang kita layangkan,” jelasnya, saat dikonﬁrmasi kemarin. Sejumlah pedagang Pasar Surya sudah dimintai keterangan oleh Penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan pada Rabu (12/10) pekan lalu. Menurutnya, keterangan para pedagang merupakan kunci dari dugaan korupsi seperti yang dilaporkan. “Intinya para pedagang

Sambungan Halaman 1 yang terkait dengan lidik ini sudah kami periksa. Mereka dimintai keterangan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) oleh penyelidik,” kata Didik. Lanjut Didik, hal itu dilakukan karena pihaknya tidak ingin penyelidikan kasus ini molor hanya karena belum didapatnya keterangan dari para pedangang. Ditanya soal tahap berikut yang dilakukan penyelidik pasca meminta keterangan para pedagang, Didik belum mau membeberkan secara detail dengan alasan penyelidikan. “Nanti sajalah, yang pasti kita masih butuh mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan lagi hingga status kasus ini bisa dinaikkan menjadi penyidikan. Penyelidik masih berusaha keras mengungkap

dugaan korupsi seperti dilaporkan,” pungkas pria asal Bojonegoro ini. Sebelumnya, informasi menyebutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi PD Pasar Surya turut juga diusut Polrestabes Surabaya. Bahkan, penyelidik Kejari Surabaya sempat melakukan koordinasi terkait hal itu. Sayangnya saat dikonﬁrmasi ke pihak Polisi, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga yang menyatakan pihaknya tidak melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut. Padahal, sebelumnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah melakukan koordinasi dengan penyelidik kepolisian perihal adanya pengusutan yang sama dengan pihak Polisi. Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi yang sebelumnya mengatakan

bahwa koordinasi dilakukan agar tidak terjadi pengusutan yang sama antar dua instansi penegak hukum. Dana Rp 10 Miliar Menanggapi penyertaan modal PD Pasar sebesar Rp 10 miliar Tahun 2015 untuk revitalisasi pasar, anggota Komisi C DPRD Surabaya Muhammad Mahmud menegaskan, penyertaan modal tidak boleh digunakan untuk hal lain, selain digunakan sesuai peruntukannya. “Kalau bunyinya untuk pembangunan revitalisasi pasar, ya harus digunakan sesuai peruntukan. Jelas tidak boleh kalau untuk yang lainnya, apalagi untuk gaji karyawan,” ucap mantan Ketua DPRD Surabaya ini. Lebih lanjut kata Mahmud, pihaknya meminta Pemkot Surabaya melakukan langkah tegas

dengan meminta laporan penggunaan keuangan karena sampai saat ini tidak jelas penggunaanya dana penyertaan modal tersebut. Hal ini, imbuh dia, dikarenakan penyalahgunaan anggaran bisa berpotensi masalah hukum. “Yah Pemkot harus meminta laporan penggunaan anggaran untuk apa saja. Terus sisanya berapa dan untuk apa saja,” jelas politisi partai Demokrat ini. Untuk itu, Komisi C DPRD Surabaya akan memanggil PD Pasar Surya dalam hearing untuk meminta pertanggungjawaban, terkait pembangunan empat pasar yang akan direvitalisasi. Dengan begitu akan diketahui dengan jelas apakah menyalahi aturan atau tidak. “Kami akan tanyakan sampai di mana pembangunan revitalisasi pasar tersebut,” jelasnya. (zal/has/tit)

Pungli Bagian dari Korupsi JOKOWI... dialamatkan kepadanya karena dinilai uang hasil tangkapan yang terlalu kecil untuk diurus oleh Presiden. “Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecilkecil tapi menjengkelkan, kecilkecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya,” terang Jokowi. Jokowi juga mengingatkan bahwa saat ini telah terbentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) yang dibentuk khusus untuk menangani korupsi dari pungli.

Sambungan Halaman 1 “Yang besar-besar, yang itungannya miliar yang triliun itu urusannya KPK. Urusan saya yang kecil-kecil itu. Yang sepuluhan ribu. Biar semua senang. Harap diketahui sekarang sudah dibentukTim Saber Pungli. Rakyat harus dimudahkan, jangan disusahkan,” tegasnya Korupsi Sistemik Di tempat terpisah, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai budaya pungutan liar di sektor transportasi memang tak memakan jumlah angka yang banyak. Anggota ICW, Agus menilai meski jumlah sedikit namun budaya pungli ini sudah sistemik dan menjamur di ber-

bagai bidang. Agus mengatakan pungli merupakan bagian dari korupsi, apalagi jika pungutan liar tersebut diminta dengan cara pemaksaan. Agus mengatakan hal tersebut harus dibersihkan dan diberantas. Tak hanya dilingkungan Kementerian Perhubungan saja, tetapi berbagai sektor di bidang transportasi. “Kami apresiasi, ini bagian dari komitmen bersama. Kami dukung siapapun KL yang memang serius memberantas korupsi. Apalagi pungli ini juga bagian dari korupsi. Memang sedikit, tapi kalau sistemik itu sangat luar biasa dan banyak. Kami berharap dapat dukungan untuk memetakan masalah ini,” ujar Agus di Stasiun Gambir,

Ahad (16/10). Agus mengatakan pihaknya bersama YLKI dan Internal Kementerian Perhubungan akan memetakan masalah ini. Ia mengatakan apa saja yang bisa dilakukan tim ini ia berharap mendapatkan akses dari Kemenhub untuk bisa mendapatkan data agar lebih optimal. Menindaklanjuti oprasi tangkap tangan, Selasa (11/10) di Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membentuk satgas pemberantasan pungli. Tim tersebut diketuai oleh Seketaris Jendral Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan ICW dan YLKI. Budi mengatakan, tim ini nantinya akan melakukan

mekanisme investigasi dan perbaikan internal. Pertama, Budi menjelaskan jika ditemukan bukti bukti yang kuat dari pengaduan yang mengindikasi adanya pungli maka tim akan bersama Kementerian Perhubungan akan menindaklanjuti aduan tersebut ke kepolisian. Sedangkan jika ditemukan adanya aduan namun tidak memiliki bukti yang kuat maka pihak Kemenhub akan melakukan sanksi administratif internal. “Jika laporan dari masyarakat banyak, namun tidak ada bukti yang cukup nanti bisa kita tindak internal, entah nanti dimutasi atau didemoisasi,” tambah Budi. (rep/ det/tit)

08 www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 14 OKTOBER 2016

1.11% IHSG

0.3% STI

0.5% NIKKEI

0.5% FTSE

-0.4% KLCI

0.2% DJIA

-0.2% NASDAQ

5,399

2,814

16,864

7,014

1,659

18,186

5,227

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

524,383

503,408

1,250.30

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,045 SUMBER: GERAIDINAR 14 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 14 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13049.00 9407.82 14418.98 9971.16

BELI 13029.00 9387.82 14318.98 9891.16

Piaggio Buka Kantor Dealer di TP PERTAMA di Indonesia, PT Piaggio Indonesia (PID) membuka diler yang berlokasi di dalam mal. PID sebagai pemegang empat merek legendaris yakni Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, dan Aprilia itu meresmikan diler Satya Mandiri Motors yang berlokasi di Tunjungan Plaza 5, Surabaya, Lantai UG 011, Sabtu (15/10). Direktur Pemasaran PID Andre Sanyoto mengatakan bahwa pelanggan di Surabaya memang masuk dalam daftar prioritas, mengingat bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di Indonesia. Andre optimis, pembukaan diler keempat di Jawa Timur ini akan mampu memfasilitasi permintaan penggemar Piaggio dan Vespa di wilayah ini. PT Piaggio sendiri, kata Andre, telah melayani wilayah Jawa Timur sejak tahun 2011 dengan diler resmi yang melayani 3S. Yaitu, melayani sales, sparepart dan service melalui mitranya. Mitra dimaksud adalah Satya Mandiri Motor sebagai diler yang berlokasi di Jl Mayjen Sungkono dan Stasiun Kota Surabaya. Sedangkan yang berada di Malang,

berkedudukan di Jl Basuki Rahmat 23B. Menurut Andre, dengan mengamati kondisi pasar Indonesia, Piaggio menyadari sepenuhnya akan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin dinamis & mobilitas tinggi melalui konsep in Mall Dealer, Piaggio Indonesia berharap mampu mengkomodir kebutuhan konsumen secara cepat dan praktis. Piaggio Indonesia, kata Andre, telah menghadirkan Vespa Sprint Adventur (VSA) edisi khusus ke Indonesia hadir dengan dua warna military matt (matt green) dan desert sand (matt sand). Hadir dengan detail hitam matt, dilengkapi aksesoris berkendara yang sporty menghidupkan kesan sejarah & konsep bertualang. Semua model di bawah payung PID bisa didapatkan di diler baru ini, mulai Vespa Settantesimo edisi terbatas, Primavera i-get 150, Sprint i-get 150, S 125, GTS Super 150, GTS 300 Super Sport, Piaggio Medley 150 ABS, Liberty 150 ABS, MP3 YOURBAN 300, dan Beverly 350. Pelanggan dapat mengunjungi diler ini terbaru di Main Atrium, Upper Ground 011. (ase/tit)

FOTO: BM/SILVI

PEMBUKAAN DILER: Penampilan motor baru produk Piaggio Indonesia, saat pembukaan diler di Tunjungan Plaza 5 Lt UG, Sabtu (15/10).

Momen Bertemu Pembeli Langsung dari Luar Negeri

KILAS

Kemendag Fasilitasi Misi Dagang Jatim di TEI 2016 JAKARTA (BM) - Kementerian Perdagangan memfasilitasi salah satu program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berupa Misi Dagang Antar Daerah dengan mempertemukan para penjual dan pembeli produk dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2016. “Kami menyediakan tempat untuk mereka, ini program dari Jawa Timur. Tapi saya mengundang mereka pada TEI, dan sudah menyurati semua gubernur untuk membawa calon pembeli dan melihat potensi pelaku usaha dari Jawa Timur,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Arlinda saat memberikan sambutannya pada acara Misi Dagang Antar Daerah di Jakarta, Sabtu (15/6).

Ia mengatakan program tersebut akan mempertemukan para pelaku usaha asal Jawa Timur dengan para pembeli potensial dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga dari luar negeri. Tercatat, terdapat 30 pelaku usaha dari wilyah Jawa Timur yang hadir dalam program tersebut. “Sebanyak 14.700 pembeli potensial tersebut tidak hanya dari luar negeri, tapi itu juga dari dalam negeri. Berdasarkan laporan yang diterima, pembeli potensial dari luar negeri yang datang dari Aljazair, Qatar, dan lainnya. Selain itu juga ada pembeli dari Jabodetabek,” kata Arlinda. Ia menjelaskan dalam upaya untuk meningkatkan ekspor non-migas pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat pro-

gram serupa dengan apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, salah satunya Misi Dagang Antar Daerah. Arlinda menjelaskan Misi Dagang Antar Daerah merupakan program yang pertama kali dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dalam rangka menyukseskan Trade Expo Indonesia. “Kegiatan tersebut untuk memberikan informasi bahwa di Indonesia masih banyak sumber untuk produk berkualitas dari wilayah lain. Kami melakukan program semacam misi dagang, misi pembelian dan pameran, di mana tiga hal tersebut merupakan satu rangkaian

DAYA TARIK: Stand furniture menjadi salah satu daya tarik pengunjung di TEI 2016.

kegiatan dalam melakukan promosi,” katanya. Terkait dengan TEI, Kementerian Perdagangan memiliki target cukup ambisius meskipun kondisi perekonomian dunia yang masih belum menentu. Namun, pihaknya melihat masih ada celah yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor. “Kegiatan ekspor itu tidak hanya dilakukan secara biasa, kita harus mencari satu terobosan atau peluang yang bisa kita lakukan dalam rangka peningkatan ekspor. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Jawa Timur itu merupakan satu hal cukup bagus, dan pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah,” katanya. Tercatat 30 pelaku usaha asal berbagai daerah di Jawa Timur turut serta dalam Misi Dagang Antar Daerah. Transaksi yang dihasilkan mencapai Rp661,4 miliar yang diperoleh dari total 50 kesepakatan. Data terakhir yang diperoleh, menyebutkan bahwa total transaksi yang dihasilkan hingga hari kedua TEI 2016 dari kontrak dagang misi pembelian yang ditandatangani mencapai 186,69 juta dolar Amerika Serikat. Dari nilai tersebut, kontrak dagang 178,7 juta dolar AS ditandatangani pada hari pertama dan 7,99 juta dolar AS ditandatangani pada hari kedua. Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi perdagangan barang pada TEI 2016 kurang lebih 800 juta dolar AS, di luar transaksi jasa dan peluang investasi. Secara keseluruhan, diharapkan transaksi menembus angka satu miliar dolar AS, di mana pada tahun sebelumnya 909 juta dolar AS. (at/epe)

Kemarau Basah, Harga Cabai Meroket JEMBER (BM) - Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Jember, melambung tinggi karena pasokan terbatas akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan sebagian petani gagal panen. “Stok cabai yang dimiliki pedagang di pasar tradisional sedikit karena pasokan dari petani berkurang, sehingga harga cabai melonjak,” kata Saiful, pedagang cabai di Pasar Tanjung Jember, Minggu (16/10). Harga cabai keriting naik dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilo-

gram, cabai merah besar dari Rp32.000 menjadi Rp41.000 per kilogram, dan harga cabai rawit naik dari Rp16.500 menjadi Rp22.500 per kilogram. Sejumlah pedagang cabai di pasar tradisional, lanjut dia, harus menambah modal belanja untuk membeli berbagai jenis cabai yang harganya terus merangkak naik. “Banyak pembeli yang mengeluhkan naiknya harga cabai, khususnya ibu rumah tangga yang biasa mengonsumsi sambal untuk makan sehari-hari. Meskipun harga tinggi, mereka tetap membeli

dengan jumlah lebih sedikit dari biasanya,” ujarnya. Ia memprediksi harga akan terus naik selama dua bulan ke depan, sehingga pedagang juga harus mengurangi pembelian karena komoditas tersebut tidak tahan lama atau cepat busuk, jika tidak laku. Sementara Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Jember Agus Nur Abadi mengatakan kenaikan harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Jember karena pasokan cabai

berkurang akibat musim hujan. Tidak hanya cabai, lanjut dia, harga bawang merah dan bawang putih masih ﬂuktuatif, namun cenderung tinggi akibat pasokan dari sejumlah daerah sentra bawang seperti Kabupaten Probolinggo ke pasar tradisional Jember juga berkurang. (at/epe) MINIM : Pasokan minim dari petani membuat pedagang cabai di pasar tradisional Jember terpaksa menaikkan harga.

Meliadi Sembiring

Kemekop Dorong Karyawan Berkoperasi JAKARTA (BM) - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong lebih banyak karyawan di pabrik-pabrik atau industri untuk membentuk koperasi demi peningkatan kesejahteraan bersama. “Bagi industri atau pabrik yang mempunyai koperasi karyawan dengan baik umumnya jarang terjadi demonstrasi, karena segala permasalahan dan kebutuhan sudah disalurkan melalui koperasi tersebut,” kata Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, Minggu (16/10). Oleh karena itu, pihaknya mendorong karyawan pabrik untuk berkoperasi agar bisa menyelesaikan persoalan ekonomi secara gotong royong dan bersama-sama, katanya. saat memberi sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-69 di kawasan BSD City, Kota Tangerang Selatan kemarin. Menurut dia, koperasi karyawan juga potensial menjadi lahan perbaikan kesejahteraan bagi karyawan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. “Dengan berkumpul dan memiliki badan hukum, karyawan yang berkoperasi memiliki alternatif bagi persoalan ekonomi mereka sehari-hari,” katanya. Meliadi juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas koperasi terutama dari sisi sumber daya manusia pengelolanya. Terlebih di Tangerang Selatan, misalnya, jumlah koperasi karyawan terus meningkat seiring semakin banyaknya industri dan pabrik yang dibangun di Tangerang Selatan. Meliadi Sembiring juga meminta penertiban koperasi tidak aktif agar dilakukan secara terus-menerus sehingga tidak ada penyimpangan badan hukum koperasi di lapangan. “Kalau memang sudah tidak ada wujudnya ya usulkan ke Deputi Kelembagaan supaya dibubarkan,” katanya. Ke depan Meliadi tidak ingin koperasi sekadar meningkat secara kuantitas namun tidak produktif, sebaliknya lebih baik meningkat kualitas dan jumlah partisipasi anggotanya. (at/epe)

09 www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

ISTIMEWA

Pemprov Tetapkan 35 Daerah Siaga Darurat Bencana

Himawan Estu Bagijo

SURABAYA (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akhirnya menetapkan status siaga darurat bencana di 35 dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Penetapan status ini bertujuan agar pemerintah bisa memobilisir semua sumber daya yang dimiliki untuk menangani bencana. “Keputusan tersebut dikeluarkan Gubernur Jatim Soekarwo dengan nomor surat 188/585/KPTS/013/ 2016 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Rob di Jatim,” kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Ja-

tim, Himawan Estu Bagijoý, Sabtu (15/10). Dengan adanya keputusan tersebut, kata dia, maka semua sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menangani bencana diharapkan bisa dikeluarkan dalam upayanya menanganai semua bencana yang terjadi di daerah masing-masing. Ke-35 daerah yang dinyatakan masuk kategori siaga darurat bencana adalah Kabupaten Madiun, Pacitan, Ponorogo, Lamongan, Banyuwangi, Trenggalek, Blitar, Tulungagung, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, Lumajang, dan Kabupaten

Bondowoso. Selain itu, juga Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Sidoarjo, dan Kabupaten Nganjuk serta Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupten/Kota Probolinggo, Kota Malang, dan Kota Batu. Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan juga menegaskan, status siaga darurat bencana dikeluarkan untuk mempermudah pemda dalam segi administrasi, misalnya seperti kebutuhan anggaran, peralatan, dan lainnya. (ant/udi)

Soal Impor Daging, Masyarakat Jangan Panik SURABAYA (BM) - Anggota Komisi B DPRD Jatim, Chusainuddin mengimbau, masyarakat tak perlu khawatir dengan daging kerbau asal India yang masuk Jatim. Sebab, pemerintah sudah mengirim tim kesehatan untuk menguji dan melihat kerbau-kerbau yang akan disembelih. Bahkan, katanya, pemerintah juga mengirim tim sertifkasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan arahan agar proses halal menurut

Islam bisa terpenuhi. “Saya mengimbau masyarakat tak perlu khawatir terhadap keamanan dan kesehatan daging kerbau impor tersebut. Sebab pemerintah sudah mengecek dan menguji daging itu sebelum proses impor dilakukan,” urai Chusainuddin. Wakil Sekretaris FPKB Jatim itu menyambut baik atas kebijakan pemerintah pusat melakukan impor daging kerbau dari India yang bertujuan untuk memenuh kebutuhan gizi

daging merah bagi masyarakat. Terlebih harga daging sapi saat ini masih melambung di kisaran harga Rp 120 ribu per kilogram. Sehingga daging kerbau ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk pemenuhan gizi. “Tentu tidak serta merta masyarakat kita bisa langsung beralih dari mengkonsumsi daging sapi berpindah ke daging kerbau. Tapi dengan berjalannya waktu nanti masyarakat juga akan menggemari meng-

konsumsi daging kerbau tersebut,” imbuhnya. Sebelumnya, Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jatim menyayangkan sikap pemerintah pusat terhadap kebijakkan impor daging yang diindikasi berasal dari daging kerbau India dan masuk ke Jatim. “Ini masalah serius karena daging impor dari perusahaan India masuk ke Jatim dengan harga yang relatif murah per kilogramnya cuman Rp 60.000,” kata Ketua PPSDS Jatim, Muthowif.

“Kalau Jatim konsisten terhadap kebijakan larangan impor

ISTIMEWA

PPSDS Minta Pemprov Konsisten Tolak Daging dari India

Chusainuddin

daging yang dibuat pada 2010 yang melindungi para peternak dan pelaku pasar tradisional, seharusnya bertindak tegas atas masuknya daging impor.” Menurut Muthowif, daging ini diindikasikan daging kerbau dari India yang belum bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Dia juga meminta Pemprov lebih tegas keberpihakannya pada peternak. Apalagi Jatim diklaim surplus daging sapi tapi ternyata daging impor bebas masuk ke Jatim, bahkan ke pasar tradisional. Dia menemukan penyebaran daging asal India di

Gus Ipul: Hari Santri Jadi Momentum Meneladani Syuhada Presiden Joko Widodo menetapkannya pada tahun lalu, yang salah satu alasanya karena menjadi hari heroik menandai perjuangan nasional. Gus Ipul, sapaan akrabnya berharap, momentum ini dijadikan untuk meneladani para syuhada yang telah gugur berjuang dan mempertahankan Kemerdekaan RI. “Para pahlawan saat itu bersama santri dan rakyat melawan penjajah dengan bertaruh nyawa. Tak ada alasan untuk tak meneladani jasa pahlawan kita,” ucapnya.

Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu juga mengatakan, perayaan momen heroik tanggal 22 Oktober tidak lepas dari peranan santri dalam perjuangan nasional kala itu. Saat itu, lanjut dia, terdapat komunikasi intens antara Presiden Soekarno dan KH Hasyim Asy’ari (pengasuh Pesantren Tebu Ireng) dalam mencari solusi perjuangan atas agresi pasukan sekutu, yang kemudian mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad.” Di sisi lain, memperingati

Hari Santri Nasional kali ini, diselenggarakan kirab Resolusi Jihad 2016 menempuh jarak 2.000 kilometer dengan memakan waktu sepuluh hari. Sementara itu, Kirab Resolusi Jihad NU Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2016 yang dimulai dari Kabupaten Banyuwangi sejak Kamis (13/10) tiba di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (14/10) malam. Rombongan kirab yang sebelumnya datang dari Kota Malang ini, tiba di Sidoarjo sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar 800-an warga Nah-

BM/MUCHLIS

ROMBONGAN KIRAB: Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, saat menerima rombongan Kirab Resolusi Jihad NU Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2016 di depan Pendopo Delta Wibawa.

dliyin Sidoarjo menyambut kedatangan rombongan kirab ini di depan Masjid Agung Sidoarjo dengan iringan lagu “Subbanul Wathon” dan musik hadrah. Ketika memasuki Pendopo Delta Wibawa, rombongan kirab disambut atraksi “Pencak Dor” dari Pagar Nusa PCNU Sidoarjo. Atraksi pencak dor, yang menampilkan Pesilat Pagar Nusa dalam posisi telungkup dan di atas punggungnya dinyalakan petasan ukuran jumbo. Sementara itu, usai atraksi Pesilat Pagar Nusa, dilakukan prosesi penyerahan pataka kirab. Penyerahan dari peserta kirab PBNU ke tuan rumah. Bendera Merah Putih diserahkan keWakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dan bendera NU ke Ketua Tanfidziah NU Sidoarjo KH Abdy Manab. Sedangkan panji kirab resolusi jihad NU diserahkan pada Kapolresta Sidoarjo Anwar Nasir dan Dandim 0816 Andre Julian. Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengucapkan terima kasih karena Sidoarjo telah dipercaya untuk jadi tempat persinggahan dari kirab resolusi jihad NU ini. “Kirab Resolusi Jihad NU dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2016 ini,”jelas Wabup Nur Ahmad Syaifuddin. Ia menegaskan, tantangan ke depan yang mengganggu sendi-sendi kehidupan negara dan bangsa. Menjadi pekerjaan rumah bagi kaum santri untuk tetap berkomitmen menjaganya. (ant/cls/udi)

Sembilan Haji Jatim Masih Tertinggal di Arab Saudi Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim, HM Sakur. “Ada sembilan haji dari Jatim yang tertinggal kloter-nya, karena enam haji yang sakit dan tiga haji karena tersangkut masalah hukum,” katanya. Keenam haji dari Jatim yang

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Sebanyak sembilan haji asal Jawa Timur (Jatim) masih tertinggal di Arab Saudi hingga kelompok terbang (kloter) terakhir atau Kloter 64 datang di Surabaya, Sabtu (15/ 10) sore. Hal itu dikemukakan Kabid

HM Sakur

sakit itu antara lain dirawat di RS King Faishal Mekkah, KKHI Mekkah, RS King Abdul Aziz, KKHI Madinah (TBC), dan sebagainya. Untuk tiga haji yang terlibat masalah hukum berasal dari kelompok terbang (kloter) 39/Gresik Debarkasi Surabaya (SUB 39) yang sempat ditahan imigrasi Bandara Amir Mahmud bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah karena diketahui membawa uang melebihi jumlah ketentuan. “Informasi yang kami terima dari Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Dumyathi Basori bahwa merekatelahbebas,namunmereka masih harus menjalani serangkaianpemeriksaan,”katanya. Ketiganya adalah Ansharul

Adhim Abdullah (47) dengan nomor paspor B3924641, beralamat di Tebaloan, Gresik, Jawa Timur; Sri Wahyuni Rahayu (36), nomor paspor A4227775, istri Ansharul Adhim Abdullah; dan Rochmat Kanapi Podo (58) nomor paspor B3724068, beralamat di Dusun Betiring, Gresik, Jawa Timur. Ketiga jamaah itu ditahan setelah diketahui membawa uang dalam bentuk dolar AS, euro, dan riyal, dengan jumlah melebihi ketentuan pihak imigrasi Arab Saudi yaitu sebanyak 60.000 riyal Arab Saudi. “Batas maksimal uang tunai yang diperbolehkan untuk dibawa dalam penerbangan adalah Rp100 juta,” katanya didampin-

gi Drs H Mahsun Zain Kahumas Kanwil Kemenag Jatim. Sakur yang juga Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya itu menambahkan kesembilan haji asal Jatim yang masih tertinggal di Arab Saudi itu menjadi tanggung jawab PPIH Arab Saudi dan perwakilan KJRI di Arab Saudi. “Yang jelas, tanggung jawab kami sudah selesai dengan datangnya kloter terakhir dari Probolinggo yang berjumlah 325 orang itu. Alhamdulillah, 95 persen haji di sini puas. Untuk evaluasi musim haji berikutnya adalah masalah visa yang sempat tertunda akan kami bicarakan dengan perwakilan Arab Saudi di Jakarta,” katanya. (ant/udi)

PENDIDIKAN

BM/DOK

SURABAYA (BM) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, SaifullahYusuf mengatakan, Hari Santri bermakna memperkuat kenyataan bahwa Kemerdekaan Indonesia diraih bukan karena hadiah. “Hari Santri adalah garis bawah sesungguhnya negara kita ini merdeka bukan karena hadiah, melainkan perjuangan,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Minggu (16/10). Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober setelah

Madiun. “Saya dapat laporan dari teman di Madiun, tapi daging itu diambilnya dari Surabaya,” tutur Muthowif. Muthowif hanya membuktikan kalau Jatim bukan lumbung sapi atau surplus daging sapi, tapi Jatim ternyata kekurangan daging. “Kalau yang diimpor daging sapi, maka yang dirugikan para peternak dan pelaku pasar pasar tradisional (daging segar), yang diuntungkan sebagian kecil orang (importir). Itu yang saya maksud tidak keberpihakan kebijakan Pemprov,” pungkasnya. (rdl/udi)

Saiful Rachman

Separo SMA/SMK Jatim Belum Miliki Katas SURABAYA (BM) – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) hingga kini kerepotan mencari SDM yang akan mengisi jabatan kepala administrasi sekolah (katas) di sejumlah SMA/SMK dan PK negeri. Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman menuturkan, kepala administrasi sekolah akan digolongkan sebagai PNS eselon IV-B. Namun, hingga saat ini baru sekitar 50 persen SMA/ SMK yang telah memiliki kepala administrasi. “Ada daerah-daerah yang sengaja tidak mengangkat TU (Tata Usaha) karena terlalu banyak honorernya. Karena itu, sekarang kita sedang memetakan kekurangannya dan mencarikan solusinya,” terang Saiful, Minggu (16/9). Kekurangan tenaga administrasi sekolah tidak mungkin diambilkan dari Dindik Jatim. Bila dilakukan, SDM di lingkup Dindik Jatim bakal habis. Untuk itu, pihaknya bakal melakukan berbagai cara. Pertama, dengan mengambilkan tenaga dari sekolah terdekat. “Sekolah yang belum memiliki Katas akan diisi tenaga dari sekolah-sekolah terdekat,” terangnya. Jika cara itu belum mencukupi, maka Dindik akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk memutasi pegawainya di kabupaten/kota agar mengisi posisi sebagai Katas. “BKD setempat bisa minta rekomendasi bupati/walikota untuk memutasi beberapa pegawai agar mengisi pos Katas,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini. Saiful mengungkapkan, keberadaan Katas cukup penting bagi SMA/SMK dan PK negeri. Nantinya Katas memiliki tugas untuk mengurus administrasi keuangan, operasional sekolah, kepegawaian, dan lain sebagainya. “Berarti nanti yang mengurus bantuan operasional sekolah (BOS) bukan lagi kepala sekolah, tapi Katas ini,” terangnya. Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, kekurangan Katas akan dikoordinasikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) setempat. Jika memang ada usulan, maka Dindik akan melakukan penempatan. “Bisa saja penempatan di luar kabupaten/kota. Karena wilayah kewenangan kita skupnya provinsi,” terang Sucipto. Untuk ditetapkan sebagai kepala administrasi sekolah, Sucipto menyebutkan pangkat minimal PNS golonga III-B. Terpisah, Kepala SMKN 1 Surabaya Bahrun mengaku telah memiliki Katas. Bahkan personel di sekolahnya yang mumpuni menjadi Katas lebih dari satu orang. “Kami memiliki empat orang yang kompetensinya sesuai untuk menjadi Katas,” ujarnya. Karena jumlahnya berlebih, pihaknya pun menawarkan kepada sekolah-sekolah lain untuk menggunakan jasa tenaga administrasi itu. Terutama bagi sekolah yang belum memiliki Katas. (sdp/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

Oka Mahendra Terpilih Aklamasi PROBOLINGGO (BM) - Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD II Golkar Kabupaten Probolinggo di Gedung Prastiwi Kabupaten Probolinggo, Jumat (14/10) sempat ricuh. Kericuhan yang terjadi hingga sidang keempat pemilihan calon ketua akhirnya berhasil memilih Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo secara aklamasi Oka Mahendra Jatikusumo. Kericuhan terjadi saat kader senior Golkar, Hamid memprotes pimpinan sidang Erik Tahalela dari DPD I Partai Golkar Jatim. Dia bahkan menuntut Erik untuk turun dan meninggalkan ruangan sidang paripurna. Hamid mengaku tidak sependapat dengan pimpinan sidang yang memutuskan sepihak jadwal sidang-sidang komisi yang mengagendakan pembahasan program kerja. “Agenda Musda IX Partai Golkar Kabupaten Probolinggo ini bukan ajang paduan suara. Pimpinan sidang paripurna seharusnya mengakomodir aspirasi peserta. Permintaan kita dengan agenda pembahasan program kerja harus dilakukan karena sangat penting untuk program lima tahun kedepan,” tegasnya. Diserang seperti itu, Erik Tahalele, meminta peserta musda yang tak setuju agenda sidang pendaftaran dan pemilihan calon ketua menempuh cara sesuai mekanisme partai. “Saya menilai kericuhan sebagai bagian dinamika politik. Musda memanas karena calon ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo akan dipilih secara aklamasi. Biasa itu masalah tata tertib, tapi sekarang lancar hingga terpilihnya ketua,” tandasnya. Tak hanya itu, Musda ini adalah ajang konsolidasi organisasi yang orientasinya adalah untuk melakukan evaluasi dan penetapan program-program kerja serta pembenahan struktur dan kaderisasi di semua tingkatan. Selain itu, Musda sebagai upaya untuk menjalankan Panca Sukses Partai Golkar. “Dukungan partai terhadap Pemerintah adalah dukungan yang konstruktif, yakni memberi koreksi, memberi jalan keluar terhadap koreksi yang kita berikan, jadi bukan asal dukung,” jelas politisi senior asal Surabaya tersebut. Karenanya, Erik mengimbau kader Golkar di Kabupaten Probolinggo menjaga nama baik organisasi partai dengan menghindari hal-hal yang negatif. Usai terpilih secara aklamasi, Oka mengaku siap menjalankan amanah itu. Termasuk tuntutan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui partai. “Ini tidak mudah, masuk dalam kategori berat, tapi saya dapat menerima amanah ini ditengah situasi politik multipartai, artinya harus dapat merangkul dan bermitra secara sehat dengan partai lain,” katanya. Untuk mendukung rencana itu, Oka menegaskan akan memilh pengurus yang mau bekerja untuk rakyat. “Karena Partai Golkar harus mampu berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Probolinggo. Tugas kami jangka pendek harus melakukan Muscam di 24 kecamatan dan Musyawarah Desa di 330 desa/kelurahan. Ini harus selesai akhir tahun ini,” paparnya.(sip/epe)

(BM/SAIFULLAH)

PEMBARUAN: Oka Mahendra Jatikusumo jadi salah satu politisi muda Golkar di Kab. Probolinggo yang diharap dapat membawa kesejahteraan kepada kader maupun masyarakat.

Konﬂik Warga vs PT Dewi Sri Memanas

KILAS

Pasca Pendudukan Lahan, Polisi Tahan Terduga Provokator BLITAR(BM)–Pekan-pekaninibakal menjadi momen sibuk Polres Blitar menyusul polemik kepemilikan lahan yang terjadi di sekitar perkebunan PT Dewi Sri di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi. Satu warga bahkan ditahan akibat persoalan yang sudah puluhan tahun masih menyimpan bara ini. “Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, dokumentasi foto-foto dan video serta barang-barang bukti yang disita di TKP (tempat kejadian perkara), yang bersangkutan ditahan,” kata Kapolres Blitar AKBP Slamet Waloya, Minggu (16/10). Ia mengatakan, warga yang ditahan itu adalah SD, warga setempat. Ia disangkakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 51, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Penahanan itu menyusul pemeriksaan 42 warga sebelumnya (15/10). “Sudah dipulangkan semua,kecualisatuorangtersangka,yaitu SD. Namun, kemungkinan pemeriksaan masih melihat perkembangan penyidikan,” tambahnya. Konflik antara warga dengan perkebunan berlangsung beberapa lama. PT Dewi Sri selama ini mengelola berbagai tanaman perkebunan seperti karet, kopi serta cengkih. Konflik terakhir terjadi pada awal pekan ini, dimana terdapat salah seorang warga yang mengajak warga lainnya untuk menanami kebun itu dengan tanaman palawija, sehingga, pimpinan perkebunan itu melapor ke polisi. Warga mengklaim jika perkebunan itu adalah peninggalan nenek moyang yang sudah lama tinggal di tempat tersebut, sehingga mereka mengklaim sah untuk menggarapnya. Sementara, perusahaan juga mengklaim mempunyai hak guna usaha (HGU) yang berlaku hingga 2036.

MEDIASI: Sebelum terjadi pendudukan lahan, Polres Blitar sempat melakukan mediasi antara PT Dewi Sri selaku pemegang HGU Perkebunan Ngadirenggo dengan warga.

Mereka akhirnya melaporkan warga yang hendak menanami areal perkebunan dengan dugaan pendudukan lahan perkebunan, hingga akhirnya 44 warga dibawa ke Mapolres Blitar akhir pekan kemarin. Selain warga, Kapolres sebelumnya mengatakan telah menangkap dua orangyangdidugaprovokator,salahsatunya berinsial SD. Mereka merencanakan rapat-rapatuntukmelakukanupayapendudukan dan pendudukan tanah perkebunan itu.“Untuk upaya pendudukan itu sudahbeberapapekaninimerekalakukan dan kami berikan penjelasan, implikasi secara hukum,” jelasnya. Sementara itu, tim hukum yang mendampingi warga sempat meminta polisi menghentikan upaya kriminalisasi kasus ini. “Kami minta warga dan dua mahasiswa dibebaskan dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang sedang memperjuangkan haknya,” kata tim hukum warga Al-Machi Ahmad. Selain itu, pihaknya meminta agar Bupati Blitar segera menyelesaikan masalah tanah HGU yang sedang bermasalah tersebut, sehingga secepatnya ada jalan keluar. Muh Ali Mahrus dari Front Nadh-

liyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Malang Raya, yang ikut mendampingi warga menambahkan, konflik antara warga dengan perkebunan itu sudah cukup lama, sejak 2002. Konflik itu diawali peristiwa zaman dulu.Warga menyebut areal perkebunan itu awalnya desa mereka, tapi pascakonflik warga diusir oleh pihak perkebunan. Konflik itu terus bergulir hingga sekarang. Warga, kata dia, yang tinggal di sekitar pabrik mayoritas hanya menjadi buruh tani. Bahkan, beberapa warga sudah tidak lagi bekerja karena konflik tersebut.“Intinya, perjuangan itu sudah mereka tempuh lama sekitar 15 tahun dan terakhir menyurati Presiden dan mendapatkan balasan dari Setneg, intinya Bupati dan pihak terkait diminta segera menyelesaikan konflik itu,” ujarnya menirukan penjelasan warga. Terkait insiden penangkapan warga, Ali mengatakan warga ingin merasakan proses penanaman dan itu dilakukan secara simbolis. Lahan yang ditanami berukuran sekitar 3x6 meter. Sebelum menanam, DA, salah seorang warga sempat menanyakan pada pihak perkebunan dan aparat terkait, tapi tidak ada tanggapan. (at/epe)

Tingkatkan Hasil Tangkapan, Pemkab Bantu Perahu dan Jaring LUMAJANG (BM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, mengucurkan bantuan 30 unit perahu berikut mesin tempelnya serta 500 alat tangkap berupa jaring untuk kelompok nelayan. Bantuan itu guna meningkatkan hasil tangkapan ikan layur yang potensinya sangat besar. “Upaya ini untuk mengoptimalkan potensi kelautan kita yang sangat besar. Apalagi jumlah nelayan kita juga cukup besar, untuk di wilayah Tempursari saja mencapai 300 orang,” jelas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lumajang, Ir Syaiful MM, Minggu (16/10). Bantuan itu memang diharap bisa maksimalkan hasil tangkapan ikan nelayan Lumajang. Sebab, pembaruan peralatan sudah memberi bukti langsung dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang hanya bisa menangkap 500 kg setiap kali melaut, bisa didongkrak menjadi 2 ton. “Kuncinya ada di peremajaan perahu dan jaring,” ungkapnya. Dia juga mengatakan, setiap bulan nelayan rutin menghasilkan komoditi tersebut. Namun, untuk panen raya terjadi pada bulan November hingga Desember.”Kalau sudah memasuki panen raya, sekali melaut nelayan bisa menghasilkan 2 ton. Namun di bulan-bulan biasa di luar musim panen raya, hasil tangkap ikan layur rata-rata bisa mencapai 1 ton,” katanya. Pihaknya, juga memberikan rangsangan kepada nelayan, dengan memberikan bantuan untuk membuka peluang pasar ekspor bagi komoditi ikan hasil tangkap nelayan. “Kita nantinya mendorong agar nelayan bisa langsung berhubungan dengan pembeli,” terangnya.

Upaya pembinaan dan pelatihan bagi nelayan, lanjutnya, juga diberikan dengan kerjasama UPT Dinas Perikanan Provinsi Jatim dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Banyuwangi. “Salah-satunya pembinaan dan pelatihan bagi nelayan dengan bantuan Balai Keterampilan Penangkapan Ikan di Banyuwangi,”ujarnya. Hasil tangkap ikan layur dari pantai selatan Lumajang sebenarnya sudah punya pasar di Asia. Terutama jenis sirip putih, hitam dan kuning. Lebih lanjut dikatakan, nilai ekonomi komoditi ikan layur ini, di tingkat nelayan mencapai Rp 6-12 ribu per kilogramnya. Dengan kerjasama itu, nelayan diharapkan bisa memangkas alur barang dari laut bisa langsung ke pengepul besar yang mengirim barang ke luar negeri. (adv/pri)

(BM/PRI)

EKSPOR : Pemkab perluas pangsa pasar ikan layur ke luar negeri.

FOTO BM/WAHYU SAPUTRO

JALAN KAKI: Peserta Suran Agung PSHW Tunas Muda Madiun dari luar kota yang berjalan kaki menuju Winongo, tetap mendapat kawalan dari petugas.

Suran Agung PSHW Tanpa Gesekan MADIUN (BM) - Kekhawatiran muncul gesekan antaranggota perguruan pencak silat di Kabupaten Madiun setiap pelaksanaan Suran Agung, tidak terjadi tahun ini. Pengawalan ketat tim gabungan Polri-TNI atas ribuan pendekar dari Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) Tunas Muda Madiun dari awal keberangkatan hingga pulang yang mencapai 7 ribu personil, menutup celah terjadinya bentrok di wilayah Madiun. Apalagi tiga titik rawan bentrok selama ini, yakni di jalur selatan mulai dari Desa Kaibon Kecamatan Geger hingga Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo, menjadi atensi khusus dnegan penempatan ribuan personil dari Polres Madiun. “Kami bersyukur Suran Agung tahun ini tanpa gesekan ketika peserta melintas di wilayah hukum Polres Madiun. Pengawalan ketat baik ketika berangkat maupun pulang sukses meredam,” terang Kapolres AKBP Sumaryono, Minggu (16/10). Meski berjalan cukup tertib, Polres Madiun tetep akan melaksanakan evaluasi Suran Agung tahun ini. Pihaknya berharap tidak ada lagi gesekan antar perguruan pencak silat ke depannya.(why/epe)

KPU Ajukan Rp 41,5 M untuk Pilbup PROBOLINGGO (BM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo menganggarkan Rp 41,5 miliar untuk agenda Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) 2018. Ketua KPU H. Muhammad Zubaidi mengaku, anggaran itu mengacu pada susunan agenda yang diharapkan pesta demokrasi itu bisa berjalan lancar. Pilbup Probolinggo akan dilakukan serentak dengan 18 daerah lain di Provinsi Jawa Timur, Juni 2018 mendatang. Pemilihan ini juga digelar bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. “Untuk kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo tahun 2018, kami sudah menyiapkan draft anggaran total sebesar Rp 41.532.091.000,” jelasnya, Minggu (16/10). Yang baru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jelas Zubaidi, rezim pemilu berubah menjadi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, syarat pengajuan PHPU (gugatan MK) adalah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa = selisih 0,5% serta menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD/TNI/Polri/ PNS/Kepala Desa atau sebutan lain. Selanjutnya rekap TPS adalah PPK, dihapusnya persyaratan petahana, dihapusnya larangan pencalonan bagi calon yang pernah dipidana penjara, dukungan minimal pasangan calon perseorangan didasarkan pada persentase dari Jumlah Pemilih pada DPT Pemilu Terakhir. Calon parpol, perseorangan dan satu pasangan calon. Calonparpol,suarasahhasilpemiluterakhirx25%=162.559 suarasahdanjumlahkursiDPRDhasilpemiluterakhirx20%=9 kursi.Calonperseorangan,jumlahDPTadalahDPTPilpres2014 = 857.511 pemilih, memperoleh minimal dukungan sebanyak 7,5% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir = 64.314 dukungan danjumlahdukungantersebarlebihdari50%darijumlahkecematan. Satu pasangan calon (Putusan MK No. 100 tahun 2015). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo per 28 Juli 2016 jelas Zubaidi, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo mencapai 1.223.065 dengan wajib KTP 923.278. “Telah rekam mencapai 746.528 dan belum rekam mencapai 176.750,” pungkasnya. (sip/epe)

Situs Ngurawan, Sisa Kejayaan Majapahit di Madiun (1)

Penggalian 10 Hari, Balar Yogyakarta Temukan banyak Benda Kuno MADIUN (BM) - Suara dentingan terdengar keras saat mata cangkul menghantam susunan batu bata kuno yang terpendam dalam tanah, ketika warga menggali lahan milik Gatot Suhanto di Dusun Ngurawan, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jatim. Penggalian itu bukan asal penggalian. Namun penggalian atau ekskavasi itu dilakukan di bawah pengawasan tim dari Balai Arkeologi (Balar) Yogyakarta yang berlangsung selama 10 hari mulai 22 September hingga 1 Oktober 2016. Penggalian atau ekskavasi

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

ini dalam rangka penelitian untuk mengungkap tinggalan budaya arkeologi yang ada di Situs Ngurawan, ujar Ketua Tim Peneliti Situs Ngurawan dari Balai Arkeologi Yogyakarta Rita Istari beberapa waktu lalu. Sesekali, arkeolog menyapu susunan batu bata kuno yang mulai menyembul dengan kuas khusus. Sementara, arkeolog lainnya mencatat dalam sebuah buku dan ada juga yang memotret. Menurut Rita, penggalian yang dilakukan oleh timnya tersebut merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan

oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2016. Hal itu menyusul banyaknya temuan benda-benda kuno dan fragmen oleh warga setempat. “Hal itu semakin membuktikan bahwa kawasaan Ngurawan ini merupakan daerah tinggalan budaya yang potensial, kata Rita. Adapun, sejumlah benda kuno yang pernah ditemukan warga di antaranya, umpak, yoni, fragmen tembikar kuno, ambang pintu, panil relief, dan “jobong sumuran”. Di wilayah tersebut juga terdapat arca Nandi (lembu), arca Dewi

Parwati, Jaladuwara (saluran air), dan miniatur candi. Temuan yang terbaru dialami oleh sang pemilik lahan sendiri. Dimana ia menemukan susunan batu bata kuno berbentuk fondasi di halaman belakang rumahnya. Atas temuan tersebut, Balai Arkeologi Yogyakarta memutuskan untuk melakukan penggalian. Dalam rentang waktu 10 hari tersebut, tim ahli telah menggali sebanyak tujuh kotak tanah. Rita menjelaskan, berdasarkan survei dan peneltian yang dilakukan oleh timnya, setidaknya ada 20 titik di Situs Ngurawan dan

sekitarnya yang menjadi lokasi penemuan tinggalan budaya. “Jika melihat dari ciri benda-benda, artefak, fragmen, dan struktur bangunan yang ditemukan, dimungkinkan Situs Ngurawan ini merupakan tinggalan masa kebudayaan Hindu,” katanya. Lebih spesifik lagi, lanjutnya, di sekitar situs juga ditemukan umpak (pondasi tiang bebentuk segi empat) yang kini digunakan warga sebagai salah satu tiang masjid dusun setempat. Dalam umpak tersebut terdapat angka tahun huruf Jawa Kuno yakni 1320 Saka, atau sekitar tahun 1398 Masehi. (bersambung/at)

PENGGALIAN: Tim Balar Yogyakarta menemukan pondasi bangunan kuno ketika menggali Situs Ngurawan.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

(BM/SAIFULLAH)

PEMBARUAN: Oka Mahendra Jatikusumo jadi salah satu politisi muda Golkar di Kab. Probolinggo yang diharap dapat membawa kesejahteraan kepada kader maupun masyarakat.

Konﬂik Warga vs PT Dewi Sri Memanas

KILAS

MEDIASI: Sebelum terjadi pendudukan lahan, Polres Blitar sempat melakukan mediasi antara PT Dewi Sri selaku pemegang HGU Perkebunan Ngadirenggo dengan warga.

(BM/PRI)

EKSPOR : Pemkab perluas pangsa pasar ikan layur ke luar negeri.

FOTO BM/WAHYU SAPUTRO

JALAN KAKI: Peserta Suran Agung PSHW Tunas Muda Madiun dari luar kota yang berjalan kaki menuju Winongo, tetap mendapat kawalan dari petugas.

Suran Agung PSH Tanpa Gesekan MADIUN (BM) - Kekhawatiran muncul gesekan antaranggota perguruan pencak silat di Kabupaten Madiun setiap pelaksanaan Suran Agung, tidak terjadi tahun ini. Pengawalan ketat tim gabungan Polri-TNI atas ribuan pendekar dari Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) Tunas Muda Madiun dari awal keberangkatan hingga pulang yang mencapai 7 ribu personil, menutup celah terjadinya bentrok di wilayah Madiun. Apalagi tiga titik rawan bentrok selama ini, yakni di jalur selatan mulai dari Desa Kaibon Kecamatan Geger hingga Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo, menjadi atensi khusus dnegan penempatan ribuan personil dari Polres Madiun. “Kami bersyukur Suran Agung tahun ini tanpa gesekan ketika peserta melintas di wilayah hukum Polres Madiun. Pengawalan ketat baik ketika berangkat maupun pulang sukses meredam,” terang Kapolres AKBP Sumaryono, Minggu (16/10). Meski berjalan cukup tertib, Polres Madiun tetep akan melaksanakan evaluasi Suran Agung tahun ini. Pihaknya berharap tidak ada lagi gesekan antar perguruan pencak silat ke depannya.(why/epe)

Situs Ngurawan, Sisa Kejayaan Majapahit di Madiun (1)

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

PENGGALIAN: Tim Balar Yogyakarta menemukan pondasi bangunan kuno ketika menggali Situs Ngurawan.

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Diawasi Ketat 439 TKA, Dominasi dari Cina

GRESIK(BM)-Di Kabupaten Gresik, terdapat ribuan industri dan tercatat ada 121 perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perusahaan itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).“Nah dari perusahaanperusahaan ini, data kami tercatat ada 439 TKA yang berasal dari berbagai negara. Tapi terbanyak memang dari Cina,” ujat Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik, Mulyanto, kemarin. Perusahaan yang memperkerjakan TKA berasal dari sektor

manufaktur seperti pembangunan pabrik baru lalu disusul industri peleburan baja dan besi. Seperti pembangunan proyek amoniak di PT Petrokimia Gresik sesuai laporan yang masuk sudah terdapat 42 TKA asal Cina yang bekerja disana dan bisa bertambah karena proyek belum selesai. Pada sektor industri peleburan baja dan besi seperti di PT Gramit Trama terdapat 18 TKA Cina dan PT. Inti Surya 8 orang TKA. Sebelumnya, sesuai hasil laporan Disnakertrans per Desember tahun 2015, jumlah TKA sebanyak 621 orang dan perusahan pengguna

sebanyak 134 perusahaan. TKA asal Cina mendominasi seperti di PT Cinoma Engenering Indonesia sebanyak 89 TKA dengan pekerjaan pasang mesin. Selama ini pihaknya, lanjut Mulyanto telah melakukan sosialisasi maupun pengawasan terpadu bersama instansi terkait seperti imigrasi, Kepolisian, Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Gresik ke perusahaan pengguna tenaga kerja asing tersebut. “Adapun kegiatan pengawasan dengan lakukan monitoring langsung ke perusahaan tersebut setiap bulan,” tegasnya.

Mempekerjakan TKA di perusahaan-perusahaan tersebut ada payung hukumnya yakni Permenaker RI no 16 tahun 2015 juncto jo 35 tahun 2015 ttg tata cara penggunakan TKA dan ijin mempekerjakan TKA diatur dalam PP 97 Tahun 2012 tentang pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). Alur proses pengurusan masuknya TKA yakni awalnya perusahaan pemakai TKA menyampaikan RPTKA (rencana pemakaian tenaga kerja asing) ke Kemenakertrans RI dan mendaftarkan TKA ke

Kemenlu. Kemenakertrans menerbitkan IMTA dan Kemenlu melalui Imigrasi menerbitkan KITAS (kartu ijin tinggal sementara). Baru TKA bisa bekerja di perusahaan yang mempekerjakan mereka. Sedangkan pembayaran retribusi bagi TKA antarprovinsi pengurusannya di Jakarta, bila mempekerjakan TKA antarkabupaten atau kota maka bayar retribusi di P2T Propinsi dan bila TKA bekerja di satu lokasi dalam Kabipaten atau Kota maka pembayaran retribusi di BPMP setempat. (sgg/yog/dra)

PG Memotivasi Kartar untuk Bentuk Koperasi

GRESIK (BM)- PT Petrokimia Gresik (PG) kembali melakukan pendampingan kepada empat kartar yang dimotivasi untuk mendidirkan koperasi. Kali ini berasal dari desa,kelurahan Sukorame, Karangturi, Karangpoh, dan Kroman. Sedangkan kartar yang sudah memiliki koperasi adalah Roomo, Ngipik, Tlogopojok, Lumpur. Sebelumnya PG telah mengantarkan empat karang taruna (kartar) binaan dari desa,kelurahan ring I, PT Petrokimia Gresik (PG). Motivasi itu diberikan PG dalam bentuk pelatihan “Workshop dan Pendampingan Kewirausahaan 8 Karang Taruna Wilayah Ring I Binaan PG”. Selain itu PG juga akan memberikan bantuan modal. Pelatihan digelar 4-13 Oktober 2016, dengan menggandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Gresih (UMG). “Sebenarnya kegiatan ini dimulai 3 Oktober 2016, diawali dengan profiling delapan karang taruna dari desa ring I PG. Ternyata baru empat saja yang sudah memiliki koperasi. Dari situ kemudian dilakukan mapping untuk pelatihan ini,” ujar Syaiful, koordinator pelatihan dari UMG, Minggu (16/10). Kelasnya akhirnya dibagi dua, kelas pengembangan un-

FOTO BM/M SUGENG

MOTIVASI : Pelatihan pembuatan kue untuk memberikan ide usaha bagi karang taruna beberapa waktu lalu.

tuk empat kartar yang sudah memiliki koperasi dan kelas pemula bagi yang belum memiliki koperasi. Materi yang disajikan juga berbeda. “Bagi karang taruna yang sudah memiliki koperasi, materinya mengenai pemasaran, perpajakan. Kita sudah masuk ke sistem, bagaimana sistem pengelolaannya, bagaimana sistem keuangannya,” ujarnya. Pada kelas pengembangan diberikan pelatihan software

aplikasi akuntansi yang diadakan di laboratorium UMG. “Kalau usaha memiliki pembukuan yang baik, akan lebih cepat tumbuhnya. Apalagi ratarata kartar yang sudah memiliki koperasi omzetnya miliaran rupiah, mereka rata-rata bergerak di bidang jasa outsourcing,” tandasnya. Pada kelas baru, dianggap nol atau belum memiliki kegiatan usaha. “Jadi kita memberikan motivasi kepada

mereka. Bagaimana menciptakan usaha yang baru. Karena itu pelatihan terakhir ini kita berikan pelatihan membuat roti, di Auditorium Departemen Pengembangan SDM PG, Kamis,” tandasnya. “Pelatihan pembuatan kue ini bisa menjadi ide awal untuk memulai mendirikan koperasi. Bisa juga untuk pengembangan usaha bagi koperasi karang taruna yang sudah ada. Karena itu pada pelatihan ini semua kartar

diundang,” imbuh Syaiful yang juga Dosen di UMG. Kendala utama kartar belum memiliki koperasi adalah tidak memiliki ide usaha dan jiwa entrepreneur. Karena itu dalam kelas pemula ini diberikan juga motivasi. “Dalam pelatihan kita berikan simulasi, dengan memberi modal usaha Rp 10 juta. Rangsangan itu muncul ide ada yang ingin jualan kebab dan lainnya. Petrokimia Gresik siap mendukung modalnya,” tandasnya. Selanjutnya, UMG akan memberikan pendampingan. Berikutnya akan menerima konsultasi sampai koperasi ini bisa mandiri. Pada angkatan kelas perkembangan juga akan diberikan pelatihan. “Nanti akan kita lihat hasilnya dari pelatihan yang kita berikan bagaimana?” tandasnya. Nada Nufaisah, perwakilan Kartar Tlogopojok yang hadir dalam pelatihan bakery ini mengaku mendapatkan ide baru untuk pengembangan usahanya sendiri maupun koperasi kartar. “Saya pribadi mempunyai usaha online untuk kue brownis dan milecrepes. Pelatihan ini ilmunya bisa saya pakai untuk usaha saya sendiri maupun koperasi,” ujar Nada. (sgg/dra)

KILAS

PT SI Segera Manfaatkan Lahan eks Tambang dan Pabrik GRESIK (BM)-Sejalan dengan instruksi direksi, PT Semen Indonesia (SI) mulai mengoptimalkan aset eks tambang dan eks lahan Semen Gresik di Kabupaten Gresik. Hal ini di sampaikan Syamsul Wathon, Kepala Biro Optimalisasi Aset PT Semen Indonesia, kemarin. “Hal ini berdasarkan Peraturan menteri BUMN PER_13/ MBU/09/2014 tentang Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan Instruksi Direksi 0684/HK-06/50000890/09.2013 tentang Tim Pengawas dan Penertiban Tanah & Bangunan Perusahaan,” kata Syamsul Wathon. Syamsul Wathon mengatakan bahwa beberapa titik di Kabupaten Gresik yang akan dioptimalisasi pemanfaatan lahannya, karena dulu pemanfaatan lahan eks tambang dan eks lahan Pabrik Semen belum diatur secara jelas dan sesuai peraturan Menteri BUMN tidak boleh dijual. “Salah satu titiknya adalah tepi jalan eks Tambang Semen yang sekarang menjadi Jl. Siti Fatimah Binti Maimun akan di pagar Beton, kemudian eks lahan Pabrik Semen Gresik di sekitar Jl. Kartini dan juga sebagian kecil lahan yang berbatasan langsung dengan Perumahan GKB (Gresik Kota Baru),” tambahnya. Dari pantauan di lapangan, tepi jalan eks tambang yang sekarang menjadi jalan Siti Fatimah Binti Maimun kondisinya semakin semrawut. Adanya papan peringatan dilarang mendirikan lahan di atas Aset PT Semen Indonesia nampaknya tak digubris oleh beberapa oknum warga. Oknum warga tersebut malah nekat mendirikan gubuk kumuh dan juga mendirikan bangunan permanen dan semi permanen diatas saluran air eks Jalan Tambang milik Semen Indonesia. “Jalan Siti Fatimah binti Maimun ini tambah semrawut terutama yang berdekatan dengan perumahan GKB, banyak orang mendirikan bangunan diatas saluran air padahal itu kan tanahnya Semen,” kata seorang Warga Perumahan GKB yang tidak mau di sebut namanya.(gbr/dra)

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

NEKAT : Papan peringatan larangan mendirikan bangunan diaset PT SI tidak dihiraukan. Dalam waktu dekat segera ditertibkan dan akan dimanfaatkan.

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Harga Ikan Laut Alami Kenaikan

BOJONEGORO (BM)-Berkurangnya perolehan tangkapan kapal yang dialami oleh kapal penangkap ikan di Tuban dan daerah sekitarnya, karena pengaruh angin kencang di laut sejak sepekan terakhir.”Pedagang yang biasa memasok ikan laut kesini sama saja jumlah pasokannya juga berkurang,” ucap salah seorang nelayan. Kini sejumlah pedagang di Kabupaten Bojonegoro, menyatakan harga berbagai jenis ikan laut naik rata-rata Rp5.000 per kilogram disebabkan pasokan ikan laut dari daerah penghasil berkurang, sejak sepekan terakhir. “Biasanya kapal saya bisa memperoleh berkisar 2-3 ton per hari, tapi sekarang hanya tinggal rata-rata hanya sekitar 3 kuintal per hari,” kata seorang pedagang ikan laut di Pasar Kota, Bojonegoro Ny. Hani. Menurutnya, sejumlah ikan yang biasa laku di pasaran, antara lain, tenggiri dan dorang, tidak ada di pasaran. Dirinya mengaku perolehan kapal ikannya itu kemudian dibagikan kepada sejumlah pedagang ikan laut di

TUBAN(BM)-Guna meningkatakan daya saing dan sekaligus menarik minat wisatawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan membangun pasar apung. Dibangunnya pasar tersebut selain untuk meningkatkan daya tarik wisata, tujuan pokoknya yakni agar para pedagang ikan mendapat tempat jualan yang layak. Tidak seperti saat ini yang bertebaran di pinggir jalan. Jika terwujud, nantinya akan dijadikan satu paket dengan rest area. Sehingga berpotensi menjadi pusat transaksi hasil laut dan juga wisata yang bisa PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

HARGA NAIK: Persediaan ikan laut semakin berkurang khususnya jenis dorang dan tenggiri.Para nelayan tidak melaut karena kondisi gelombang tinggi.

pasar setempat untuk dijual kepada konsumen.”Saya sekarang hanya memperoleh tidak lebih 1 kuintal per hari, padahal biasanya bisa lebih dari 2 kuintal per hari,” jelas pedagang ikan laut lainnya.

Data di pasar setempat menyebutkan harga ikan tongkol naik menjadi Rp30.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, dan ikan tuna Rp35.000 per kilogram, yang biasanya Rp30.000 per kilogram. Ikan

kerapu naik Rp25.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram, cumi Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, nus Rp25.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan udang laut juga naik berkisar Rp30.000-Rp50.000 per kilogram, kepiting dan rajungan masingmasing Rp70.000 per kilogram dan kakap merah Rp35.000 per kilogram, sebelumnya Rp35.000 per kilogram. “Biasanya kondisi ikan laut langka bisa berlangsung cukup lama,” tambah pedagang ikan laut lainnya Bambang. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Imam Suprayogi menjelaskan tingkat konsumsi ikan masyarakat di daerahnya baik ikan laut dan ikar air tawar masih rendah rata-rata baru mencapai 17,9 kilogram per tahun. Tingkat konsumsi ikan masyarakat perlu ditingkatkan karena konsumsi ikan secara nasional 30 kilogram per tahun sehingga pasokan ikan laut dengan jumlah banyak sangat dibutuhkan,”jelasnya.(bor/dra)

Pemkab Segera Bangun Pasar Apung meningkatkan perekonomian warga sekitar. Ide Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sebelumnya akan mewacanakan membangun pasar apung yang rencananya ditempatkan di pinggir pantai utara rest area, yang sekaligus satu paket dengan rest area. Kabag Humas dan Media Setda Tuban, Teguh Setyobudi, mengatakan Pasar Apung yang rencananya akan dibangun tersebut digunakan untuk menampung para pedagang ikan. “Nanti warga bisa mencari ikan langsung ke lokasi tersebut,” jelasnya.

FOTO: BM/IST

BERSAING: Agar para nelayan memiliki daya saing, maka Pemkab Tuban berencana membangun pasar apung

“Dasarnya untuk peningkatan sektor ekonomi dan

wisata melalui potensi laut yang ada. Maka kemungkinan

satu paket dengan Rest Area,” ungkapnya. Lebih lanjut Teguh menyampaikan Kabupaten Tuban kaya akan potensi lautnya, maka salah satunya melalui pembangunan pasar apung yang direncakan tersebut bisa memanfaatkan potensi laut yang lebih maksimal lagi. Terkait kapan merealisaaikan pembangunan pasar apung yang diwacanakan tersebut serta seperti apa bentuk dan wujud pasar tersebut, dia belum bisa menyampaikan. “Yang jelas pemkab berencana membangun Pasar Apung,” imbuhnya.(tub/dra)

KILAS

Kasus Korupsi Renovasi Pasar Plumpang Segera Disidangkan TUBAN(BM)-Kasus dugaan korupsi pasar Plumpang yang kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban segera dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan siding, karena semua materi persidangan telah disiapkan Persidangan atas kasus dugaan korupsi dana untuk renovasi pasar Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang yang dilakukan oleh Tumito Kepala Desa Plumpang serta Munthohir segera digelar di pengadilan. Hal ini disampaikan oleh I Made Endra, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban. Made mengatakan jika pada pekan ini persidangan kemungkinan sudah dapat mulai digelar. Sekarang ini, Kejari masih menunggu penetapan atas hari persidangan dari PN. Sedangkan Tumito saat ini masih ditahan oleh Kejari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Tuban. Aksi korupsi yang dilakukan oleh tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 285 juta yang didasarkan pada perhitungan dari pihak Kejari. Sedangkan dana yang digelontorkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk merenovasi Pasar Plumpang sebesar Rp 900 juta. Made menjelaskan jika pelimpahan kasus tersebut disebabkan karena berkas sudah dinyatakan lengkap ( P21) oleh penyidik. Selain itu berkas sudah memenuhi sejumlah unsur kelengkapan secara formal ataupun materiil. Nantinya proses sidang sampai putusan dapat berjalan hingga 15 kali.”terangnya.(tub/dra)

FOTO BM/IST

SIAPKAN: Kasus renovasi Pasar Plumpang segera disidangkan di pengadilan, setelah kejaksaan melengkapi berkas.

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

SENIN, 17 OKTOBER 2016

Pemeliharaan 117 Ruas Jalan Tertunda Terkendala Banjir di Sejumlah Kawasan Kabupaten Sidoarjo

SIDOARJO (BM) – Pengerjaan sejumlah proyek rehabilitasi atau pemeliharaan jalan ini di Kabupaten Sidoarjo, terancam tertunda akibat terkendala banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setiawan mengakui, masih ada pekerjaan rumah yang harus dikebut sebelum akhir tahun ini, yakni pemeliharan 117 ruas jalan. “Kami sudah memprogramkan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Kami sudah siap, tapi keburu hujan dan ada genangan,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (14/10). Menurutnya, hujan deras beberapa hari terakhir menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah kawasan di Kabupaten Sidoarjo. Pascabanjir, kerusakan jalan juga terlihat di sejumlah titik. Sejak jauh hari, kata Sigit, Dinas PU Bina Marga memang sedang menggencarkan pemeliharaan jalan di sejumlah ruas yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan total anggaran Rp 34 miliar. Selain itu, lanjut dia, Dinas PU Bina Marga juga tengah berupaya melakukan peningkatan jalan denga total anggaran Rp 102 miliar berupa pekerjaan pelebaran dan peninggian jalan di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Ketua Komisi

FOTO: BM/MUCHLIS

TERENDAM BANJIR: Beberapa kawasan di kawasan Kecamatan Waru dan Taman sempat terencam air akibat melubernya Kali Buntung. Banjir di kawasan itu salah penyebabkan memang dikarenakan aliran Kali Buntung yang tak lagi mampu menampung air hujan akibat terjadinya pendangkalan dan penyempitan badan sungai.

E DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono saat melakukan sidak ke lokasi banjir di Desa Kedungboto dan Desa Ketegan, Kecamatan Taman, Sidoarjo meminta agar segera dilakukan rekonstruksi Kali Buntung yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya banjir.. Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, untuk jangka pendek pihaknya akan segera berkordinasi dengan pihak Pemkab Sidoarjo agar dibibir Kali Buntung segera dibuatkan tanggul. “Kali Buntung ini perlu

direkontruksi. Dalam jangka pendek ini, kami akan segera berkordinasi dengan Pemkab Sidoarjo untuk segera membuatkan tanggul,” ucapnya Meski Kabupaten Sidoarjo banyak sungai, akan tetapi tidak mampu menampung meluapnya air kiriman dari daerah lain ketika turun hujan lebat. Selain itu, banjir di Sidoarjo, saat ini merupakan banjir terparah. Secara terpisah, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)

Brantas, Isgiyanto menyatakan, normalisasi sungai di Sidoarjo sebenarnya sudah rutin dilakukan. Rutinitas itu juga sering dikejutkan dengan temuan barang-barang rumah tangga dari dasar sungai. “Kita harus duduk bersama karena masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral maupun dalam waktu dekat. Kita harus melihat dari daerah, dari Cipta Karya, juga masyarakat. Kita yang melakukan pengerukan masih sering menemukan sedimen, bukan

64 Tim Futsal Ikuti Dandim Cup 2016

tanah tapi ada popok, kasur, daster. Itu juga cukup besar andilnya untuk kelancaran saluran itu,” kata Isgiyanto, usai rapat dengan SKPD dan DPRD Sidoarjo. Masalah lain yang muncul berkaitan dengan banjir adalah bangunan di bantaran sungai. Seperti yang terjadi di daerah Bungurasih yang banyak bangunan berdiri tepat di bantaran sungai, bahkan beberapa menjorok ke sungai sehingga menyebabkan serapan tanah terhadap air hujan berkurang. Untuk itulah, Isgiyanto mengatakan, para pemangku kebijakan baik dinas di lingkungan Pemkab Sidoarjo serta DPRD Sidoarjo sepakat menyusuri bantaran sungai bersama-sama. Rencana ini setidaknya akan dilakukan dua pekan mendatang, terutama untuk berbincang dengan warga pemilik bangunan di bantaran sungai soal banjir yang turut disebabkan oleh keberadaan bangunan mereka. Isgiyanto mengaku, tidak ingin ada penggusuran-penggusuran yang membuat situasi tidak nyaman. Kesadaran mengenai masalah banjir ini harus datang dari warga. Termasuk kesadaran tidak lagi mengotori sungai dengan sampah rumah tangga. Karena perilaku itu menjadi faktor utama penyebab banjir yang akhirnya menyusahkan mereka sendiri. (ant/ cls/udi)

SIDOARJO (BM) – Sebanyak 64 tim mengikuti turnamen futsal untuk memperebutkan Dandim Cup Sidoarjo 2016 yang digelar Kodim 0816 Sidoarjo. Mereka terdiri pelajar SMA dan SMK serta umum (U23). Turnamen futsal itu dibuka langsung Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Andre Julian di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo yang juga menjadi tempat pertandingannya. Ikut hadir pada kesempatna itu Wakil Bupati (Wabup) H. Nur Ahmad Syaifuddin SH. Nur Ahmad Syaifuddin mengapresiasi positif terselenggaranya kegiatan itu. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat menghindarkan para pelajar dari kegiatan negatif. Dandim Letkol Inf. Andre Julian juga berharap, prestasi pelajar dapat tercipta lewat olahraga futsal. Selain itu, diharapkan pula dapat menciptakan daya saing para pelajar untuk hal-hal yang positif. Ia juga meminta turnamen futsal kali ini dapat dijadikan ajang kebersamaan untuk membangun persaudaraan antarsesama. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

15 Motor Protolan Terjaring Razia Operasi Cipkon

FOTO: BM/MUCHLIS

RAZIA: Petugas kepolisian tengah memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang terjaring razia di Pasar Wisata Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

SIDOARJO (BM) – Sedikitnya 15 sepeda motor protolan terjaring operasi gabungan yang digelar lima kepolisian sector (polsek) rayon Selatan (Porong, Krembung, Jabon, Tulangan dan Tanggulangin) di Pasar Wisata Kedensari, Kecamatan Tanggulangin. Dalam Operasi Cipta Kondisi bersama itu, petugas memeriksa seluruh kendaraan bermotor yang melintas. Selain kelengkapan surat-surat, penindakan juga dilakukan terhadap kondisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standart. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tanggulangin, Kompol Sirdi menegaskan, operasi gabungan yang melibatkan seluruh jajaran polsek di wilayah rayon selatan itu, untuk mengamankan wilayah dari gangguan maupun ketertiban masyarakat.

DELTA SINGKAT

“Operasi Cipkon kali ini kita pusatkan pada Pasar Wisata Tanggulangin, dikarenakan tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat mangkalnya para ABG. Balap liar juga banyak di wilayah ini,“ katanya, Minggu (16/10). Ditambahkan Kompol Sirdi, dalam operasi ini tidak hanya menyasar motor protolan maupun knalpot brong, melainkan juga mendatangi tempat-tempat karaoke dan kafe yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba dan menggangu kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Para pengunjung termasuk pemandu lagu (purel) serta barang bawaannya, kata dia, satu-persatu diperiksa dan digeledah.”Razia kali ini tidak ditemukan narkoba maupun miras dari para pengunjung maupun para purel,” tandasnya. (cls/udi)

PEMBANGUNAN TPST LINGKAR TIMUR MUBADZIR Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo, terkesan kurang perencanaan. Belum genap satu tahun, tempat pengolahan sampah berbasis 3 R (reduse, reuse, recycle) yang lokasinya di depan Pasar Ikan Baru itu mendadak dibongkar. Bahkan, sebagian unit pengolahan sampah di sisi Selatan tak lagi difungsikan. Untuk selanjutnya, kegiatan dijadikan satu pada unit pengolahan sampah di sisi Utara. Semua paving di sekitar unit pengolahan sampah di sisi Selatan juga dibongkar dan dipindahkan ke sekitar lokasi unit pengolahan sampah di sisi Utara. Tadinya, pembangunan TPST itu juga dimaksudkan sebagai taman lalu lintas. Karenanya, awalnya pembangunannya juga dirancang sedemikian rupa agar bisa memberikan daya tarik. Sekarang, tak lagi nampak menarik sebagai taman lalu lintas kecuali sekadar tumpukan sampah. Pembangunan TPST itu menjadi mubadzir dan terkesan memboroskan anggaran. Kabar yang beredar, pembongkaran dan pengurangan luas areal TPST itu dikarenakan separo lebih lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunannya ternyata bermasalah dengan pihak lain.

TURNAMEN FUTSAL: Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, dan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf. Andre Julian, saat membuka Turnamen Futsal untuk memperebutkan Dandim Cup Sidoarjo 2016.

Selang Gas Bocor, Pabrik Pupuk Organik Terbakar SIDOARJO (BM) - Sebuah pabrik PT. Nito Nur Utama di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo milik H. Nito Nur Cahyo (50), warga Kedensari, ludes terbakar, Jumat (14/10). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai Rp 300 Juta. Insiden kebakaran itu pertama kali diketahui Hadi Suhartono (50), seorang karyawan sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu, dirinya sedang menjahit karung goni di tempat yang tidak jauh dari titik pertama munculnya api. “Awalnya saya dengar seperti benda terbakar di tumpukan kayu. Saat saya lihat, api sudah membesar,” ucapnya. Kebakaran yang membakar habis pabrik yang memproduksi pupuk organik ini, diduga akibat bocornya selang pengisian bahan bakar gas CNG ke tandon ketel. Bocornya selang membuat gas tersembur ke tengku pembakaran, sehingga merambat dan membakar habis isi pabrik. “Dugaan awal yakni selang gas CNG bocor. Saat itu, mobil pickup yang akan mengisi ulang gas, selangnya bocor, sehingga menyemprot ke tengku yang sedang dilakukan pemasakan bahan-bahan pupuk,” terang Kapolsek Tanggulangin, Kompol Sirdi. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah dua jam berselang. Sebanyak tiga unit mobil petugas kebakaran dari Pemkab Sidoarjo diterjunkan ke lokasi. “Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.15 WIB lalu diteruskan dengan pembasahan,” tandas Kompol Sirdi. (cls/udi)

Wabup Ingatkan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar

SIDOARJO (BM) – Kampanye untuk mensosialisasikan bahaya narkoba di kalangan pelajar terus digencarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya, dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Wawasan Bagi Pelajar terhadap Bahaya Narkoba. Acara yang diadakan di Hotel Newstar Trawas Mojokerto itu, diikuti 200 pelajar SMP dan SMA se-Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH yang juga hadir pada kesempatan itu, kembali mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak coba-coba mendekati narkoba (narkotika, psikotropika dan

FOTO: BM/MUCHLIS

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA: Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH memberikan pengarahan soal bahaya narkoba dalam acara bimtek yang diikuti 200 pelajar SMP dan SMA se-Kabupaten Sidoarjo di Hotel Newstar Trawas Mojokerto.

bahan adiktif), apalagi sampai menggunakannya. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba merusak masa depan generasi bangsa. “Dampaknya tidak hanya buruk bagi

pemakainya, namun juga bagi keluarga dan lingkungan,” kata wakil kepala daerah yagn juga akrab disapa Cak Nur itu. Wabup mengaku prihatin terhadap maraknya kasus pen-

yalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini. Pengedaran narkoba saat ini tidak hanya mengincar orang dewasa, melainkan sudah merambah para pelajar di sekolah dan santri di pondok pesantren. Menurut dia, banyak modus yang digunakan pengedar narkoba untuk menjerat korbannya. Salah satunya, dengan memberi narkoba secara gratis untuk dicobanya. Setelah satu dua kali mencoba, diharapkan para korbannya menjadi ketagihan. Sesudah itu, barulah mereka menjual narkoba keapda para korbannya. “Kalau sampean sudah kena narkoba, seluruh harapan dan cita-cita akan hilang. Ingin jadi orang baik sulit, untuk

jadi orang berhasil juga susah. Dampak lain, juga tercancam masuk penjara,”katanya. Karena itu, Cak Nur kembali mewanti-wanti kepada para pelajar untuk tidak bermainmain dengan narkoba. “Mulai dari sekarang, kita harus siap berperang dengan narkoba. Di rumah, di sekolah dan di lingkungan mari kita suarakan tentang bahaya narkoba,” tandasnya. Dalam bimtek yang diselenggarakan selama dua hari itu, dihadirkan tiga nara sumber. Selain dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo, juga ikut menjadi nara sumber dari Polres dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

MEMADAMKAN API:Petugas pemadam kebakaran tengah berusaha memadamkan kobaran api di PT. Nito Nur Utama Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.