Berita Metro 1 November 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

I INDEKS

DEMO BURUH: Ratusan massa dari berbagai elemen organisasi buruh berunjukrasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, menolak pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP), Senin (31/10).

SURABAYA (BM) - Ratusan buruh dari berbagai elemen melakukan unjukrasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (31/10/2016).

Mereka menolak rencana pemerintah yang akan menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017.

Menanggapi aksi buruh tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan, penetapan Upah Minimum Povinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan amanah dari peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Makanya unjuk rasa di Grahadi itu salah sasaran. Harusnya unjuk rasanya ke Jakarta karena kami ini hanya menerapkan aturan yang dibuat pusat,” kata Soekarwo, Senin (31/10/2016).

Dengan adanya PP tersebut, maka daerah termasuk provinsi hanya tinggal menetapkan UMP dan UMK dengan formulasi yang telah ditetapkan dalam PP tersebut.

Dalam PP 78, dijelaskan jika UMP ditetapkan berdasarkan UMK terendah ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, maka UMP nantinya akan berpatokan pada UMK Kabupaten Pacitan yaitu Rp1,283 juta yang ditam-

Dewan Soroti Maraknya Proyek Siluman BACA HALAMAN

04

Pemerintah Tunjuk Tiga BUMN Penuhi Kebutuhan BACA HALAMAN

Gubernur: UMK Kisaran Rp 3,3 Juta

Baca: Demo... Hal. 7

FOTO: BM/MADJI

Sengketa Tanah Grand City Mall Surabaya

08

DPRD: Tanah Akan Diukur Ulang Ferrari Berencana Bangun Pabrik Mobil di Sidoarjo BACA HALAMAN

SURABAYA (BM) – Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait sengketa tanah Grand City Mall Surabaya,Senin (31/10). Hj Nuraini yang mengklaim sebagai ahli waris ngotot, bahwa tanah yang berdiri bangunan mall di tengah kota Sura-

baya tersebut merupakan haknya. Ia pun menunjukkan berkas surat asli Vervonding Indonesia.

Petrus Hariyanto yang mengaku sebagai juru bicara ahli waris Hj Nuraini menyatakan, BPN RI pernah mengeluarkan surat permohonan pembatalan HGB PT Hardaya Widya

09

Graha (HWG). Namun, mengapa pembatalan itu tak terealisasi?

Seusai hearing Petrus menjelaskan, ahli waris telah memperjuangkan hak atas tanah yang terlanjur dikuasai pihak Grand City Mall (PT Hardaya Widya Graha) berpuluhpuluh tahun lamanya. Alat bukti sah

Kantor Wilayah KemenkumHam Jatim, yang ditandatangani pihak Dra. Ec. Nurhasanah,MH, anggota Teknik Hukum pada Harta Peninggalan Surabaya.

“Surat perintah permohonan Baca: Sepakat... Hal. 7

Jokowi Temui Prabowo, Jangan Ada Perpecahan JAKARTA (BM) – Di tengah situasi ‘panas’ menjelang rencana aksi demo 4 November, Presiden Joko Widodo tiba-tiba melakukan pertemuan dengan mantan rivalnya dalam Pilpres, Prabowo Subianto.

Jokowi bersama rombongan mendatangi rumah Prabowo di Padepokan Garuda KUNJUNGAN: Presiden Joko Widodo tiba di padepokan Garuda Yaksa, Bojong Koneng, Bogor untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31/10).

Dua LSM Laporkan Penyimpangan Lelang TPST BACA HALAMAN

yang dikantonginya sejak 15 Juli 1942 yang berupa dua bidang tanah seluas 7.565 m2 dan 40.435 m2 dihibahkan dari Mr Van Poell kepada Achmad bin Hasan Al Mahgrabi.

Serta bukti pengambilan sumpah atas kepemilikan tanah yang sah tertanggal 12 Februari 2007 oleh pihak

12

Hambalang Bogor. Teka-teki dan pertanyaan pun mencuat, ada apa pertemuan ke dua tokoh tersebut?

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar suasana selalu sejuk. Ini berkaitan dengan isu akan terjadinya aksi massa besar pada 4 November 2016 di Jakarta.

“Saya selalu berharap suasana baik, sejuk. Bapak Presiden sepintas mengatakan demonstrasi hak konstitusional, namun beliau juga ingin yang baik dan

itu yang kita inginkan, jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa,” jelas Prabowo ketika menerima kedatangan Presiden Joko Widodo di kediamannya di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10).

Prabowo mengatakan seluruh pihak harus menjaga kemajemukan yang ada di Indonesia. Segala persoalan harus diselesaikan secara baik-baik. “Itu yang Baca: Selesaikan... Hal. 7

Kasus Pelepasan Aset PT PWU

Gangguan Kesehatan, Pemeriksaan Dahlan Dihentikan Dahlan Iskan (DI) kembali menjalani pemeriksaan perdana sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun tak seperti biasanya, DI diperiksa dalam waktu yang lebih singkat. Pemeriksaan mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha(PWU) Jatim itu dihentikan, lantaran DI mengalami gangguan kesehatan. Berikut laporan wartawan Berita Metro Faizal Falakki.

Irman Gusman Segera Disidangkan

PLT Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Arizyanto menjelaskan, Dahlan Iskan dikeluarkan dari Rutan Kelas I Surabaya, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Sidoarjo, untuk dimintai keterangan oleh penyidik, guna pengembangan kasus pelepasan aset PT PWU, yang menjeratnya.

“Pemeriksaan terhadap Pak DI

ini yang pertama sebagai tersangka, pelepasan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung,” kata Romy Arizyanto, Senin (31/10/2016).

Pada saat pemeriksaan, sesuai pemeriksaan dokter, tensi Dahlan naik hingga titik 160/90 mmHG. Dalam istilah kedokteran, tekanan sistolik atau tekanan atas yang mencapai angka

160 tersebut, digolongkan hipertensi stadium tingkat I. Tensi darah , mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tiba-tiba naik di tengah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melakukan pemeriksaan perdana terhadap Dahlan, pada Senin (31/10).

Pemeriksaan oleh dokter tersebut dilakukan sesaat setelah Dahlan Baca: Diusut... Hal. 7 DIPERIKSA: Dahlan Iskan, tersangka kasus dugaan pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

FOTO : BM/IST

Tidak ada yang ‘digigit’..

Jokowi Temui Prabowo, Jangan Ada Perpecahan Demo damai..

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN SUHU : 27 - 33°C

BERAWAN SUHU : 26 - 32°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 34°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin.

- Ali bin Abu Thalib -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Permohonan Praperadilan Diputus Rabu Besok

kilas

Irman Gusman Segera Disidangkan JAKARTA (BM) - Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas perkara mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman sudah lengkap atau P21 dan juga sudah dilimpahkan ke pengadilan. “Sudah kami limpahkan, jadi kan menurut Pasal 50 KUHAP, ada hak terdakwa bahwa terdakwa berhak untuk segera diadili di pengadilan,” kata Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Sementara itu, soal sidang praperadilan Irman Gusman yang masih berlangsung, Jaksa

Penuntut Umum (JPU) Ahmad Burhanuddin menyampaikan tidak ada masalah. “Kami juga tahu ada praperadilan, itu silakan berjalan tetapi perkara juga tetap berjalan. Jadi, sama-sama berjalan,” ucap Burhanuddin.

Irman Gusman dijadwalkan dihadirkan dalam sidang lanjutan praperadilan pada Senin (31/10) sebagai saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, namun berdasarkan keterangan dokter KPK yang bersangkutan batal hadir karena sakit. Sidang praperadilan Irman Gusman dilanjutkan Selasa ini dengan

penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon.

Selanjutnya pada Rabu (2/ 11), PN Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal I Wayan Karya akan membacakan putusan akhir sidang praperadilan Irman Gusman. Dalam permohonan praperadilannya, Irman Gusman secara total mengajukan 11 pokok permohonan (petitum).

Irman Gusman sendiri telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPD RI setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana oleh KPK. Kasus ini diawali dengan Op-

erasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu, 16 September 2016 dini hari terhadap empat orang yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istrinya Memi, adik Xaveriandy dan Ketua DPD Irman Gusman di rumah Irman di Jakarta. Kedatangan Xaveriandy dan Memi adalah untuk memberikan Rp 100 juta kepada Irman yang diduga sebagai ucapan terima kasih karena Irman memberikan rekomendasi kepada Bulog agar Xaverius dapat mendapatkan jatah untuk impor tersebut.

BM/ISTIMEWA

LANGKAH KUDA DI media sosial muncul wacana permainan catur sebagai ibarat untuk peristiwa kunjungan Presiden Jokowi ke Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) kemarin. Jokowi bertemu dan berbicara dengan mantan rivalnya di kontestasi pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto. Jika diibaratkan permainan catur, Jokowi rupanya sedang memainkan langkah kuda. Berita selengkapnya di halaman 1.

BM/ISTIMEWA

Irman Gusman

Irman Gusman dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Xaverius dan Memi disangkakan menyuap Irman dan jaksa Farizal yang menangani perkara dugaan impor gula ilegal dan tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 30 ton dimana Xaverius merupakan terdakwanya. Uang suap yang diberikan kepada Farizal adalah sebesar Rp 365 juta dalam empat kali penyerahan, sebagai imbalannya, Farizal dalam proses persidangan juga bertindak seolah sebagai penasehat hukum Xaverius seperti membuat eksekpsi dan mengatur saksi saksi yang menguntungkan terdakwa. (ant/nii)

Kakak Saipul Jamil Dituntut 3 Tahun JAKARTA (BM) - Samsul Hidayatullah, kakak penyanyi Saipul Jamil, dituntut 3 tahun penjara, sedangkan pengacaranya Berthanatalia Ruruk Kariman dituntut 3,5 tahun penjara ditambah denda masing-masing Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mereka dituntut hukuman tersebut karena menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebesar Rp 300 juta.

Jaksa penuntut umum KPK, Iskandar Dzakiyul Fikri, menyampaikan hal itu dalam amar tuntutan yang dibacakan dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin.

“Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa I Berthalina Ruruk Kariman dan terdakwa II Samsul Hidayatullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Berthalina Ruruk Kariman berupa pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, dan terdakwa II Samsul Hidayatullah berupa pidana pen-

jara 3 tahun denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata penuntut umum KPK Iskandar Dzakiyul Fikri.

Tuntutan itu berdasarkan dua dakwaan yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa juga menolak pengajuan Bertha yang meminta untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator).

“Terdakwa 1 mengajukan ‘juctice collaborator’ baik diajukan pada tahap penyidikan maupun setelah dibacakan surat dakwaan tapi dalam persidangan terungkap terdakwa 1 berperan lebih dominan atau berperan aktif menghendaki terjadinya tindak pidana suap penunjukkan majelis hakim kepada Rohadi maupun penyuapan Rohadi dalam perkara ini sehingga menurut penuntut umum terdakwa tidak layak menjadi ‘jus-

tice collaborator’ terlebih terdakwa 1 perkaranya dijadikan satu berkas dengan terdakwa 2.

Tapi pada persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan mengembalikan hasil tindak pidana sudah sepatutnya dijadikan sebagai hal yang meringankan,” ungkap jaksa Dzakiyul.

Jaksa juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa. “Perbuatan para terdakwa menciderai lembaga peradilan khusus terdakwa I sebagai kuasa hukum yang mengeahui proses hukum tapi tetap menghendaki, khusus terdakwa I berperan aktif dalam pengurusan perkara Saipul Jamil. Hal yang meringankan para terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, khusus terdakwa 1 sudah mengembalikan uang hasil tindak pidana,” tambah jaksa Dzakiyul.

Dalam dakwaan pertama, Bertha dan Samsul dinilai terbukti memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada Rohadi selaku panitera pengganti pada PN Jakarta Utara dengan maksud supaya Rohadi menjadi penghubung dan memberikan akses dengan pimpinan pengadilan atau majelis hakim guna

pengurusan penunjukan majelis hakim perkara Saipul Jamil.

Pemberian uang dilakukan pada pada April 2016 di area parkir PN Jakarta Utara Ancol.

Sebagai balasan, Rohadi memberitahukan majelis hakim yang telah ditunjuk adalah Ifa Sudewi selaku ketua majelis hakim Hasoloan Sianturi, Dahlan, Sahlan Efendy serta Jootje Sampaleng masing-masing anggota majelis dan Dolly Siregar sebagai panitera penganti.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Bertha dan Samsul juga dinilai terbukti memberikan Rp250 juta kepada Rohadi dengan tujuan mempengaruhi putusan perkara atas nama Saipul Jamil untuk dapat menjatuhkan putusanyangseringan-ringannya.

Saipul Jamil dalam perkara asusila dituntut penjara 7 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan pasal 82 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Rohadi kemudian meminta agar disediakan uang Rp 500 juta agar perkara itu bisa diputus pidana penjara selama 1 tahun.

Usai pembacaan nota pembelaan pada 10 Juni, Rohadi kembali menyarankan agar putusan perkara Saipul dilakukan

pengurusan dan minta untuk disediakan uang yang turun menjadi Rp 400 juta.

Samsul pun akhirnya hanya bersedia memberikan Rp 300 juta. Bertha menyampaikan kepada Rohadi, bahwa hanya akan memberikan uang sebesar Rp 300 juta dengan alasan putusan perkara Saipul tidak akan diputus pidana penjara 1 tahun sebagaimana disampaikan Rohadi sebelumnya.

Saipul Jamil akhirnya dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 tahun yang dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti unsur paksaan dengan ancaman kekerasan terhadap korban maupun korban tidak dalam keadaan tidak berdaya dengan amar putusan terbukti besalah melanggar pasal 292 KUHP. Atas tuntutaan ini, Bertha dan Samsul menyatakan akan mengajukan nota pembelaan. “Akan mengajukan pembelaan pribadi dan penasihat hukum dan minta waktu 10 hari,” kata penasihat hukumBertha,NazaruddinLubis.

Terkait dalam perkara ini Kasman Sangaji selaku ketua tim penasihat hukum Saipul Jamil juga dituntut selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. (ana/nii)

Pengacara Taat Pakai Narkoba SURABAYA (BM) - Andi Faisal, salah satu tim kuasa hukum Taat Pribadi, mengaku sudah menjadi pecandu sabusabu lebih dari setahun. Barang haram itu ia peroleh dari Pasuruan. “Saya ketagihan sudah lebih dari setahun, belinya di Pasuruan,” ujarnya sambil menutup wajah, Senin (31/10).

Andi ditangkap Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya di kamar 316 sebuah hotel di Jl. Pandegiling, pekan lalu. Ia ditangkap saat pesta narkoba bersama Arfan temannya di kamar tersebut. “Awalnya kami mendapat informasi ada pesta sabu di Hotel Ibis pada hari Rabu. Setelah penyelidikan, yang menginap di Hotel Ibis ternyata pindah ke Hotel Santika. Kemudian anggota membuntutinya dengan menyewa kamar di Santika,” ujar Kompol Anton Prasetyo, Wakasatnarkoba Polrestabes Surabaya.

Anton mengatakan, penangkapan Andi dilakukan Kamis 27 Oktober 2016 pada saat tersangka keluar kamar. “Kami tangkap dan kami geledah ternyata masih terdapat pipet sisa sabu-sabu serta korek api. Mereka habis pesta sabu dengan temannya,” ujar Anton.

Anton juga memastikan jika Andi merupakan lawyer dari Pasuruan yang tengah bekerja di Surabaya untuk mendampingi Taat Pribadi yang menjadi tersangka pembunuhan dan penipuan di Polda Jatim.

“Perannya hanya pengguna. Dia mengaku sudah satu tahun menggunakan sabu-sabu. Barang didapat dari Pasuruan, masih terus kami kembangkan,” katanya.

Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti pipet kaca yang masih ada sisa sabu 1,18 gram, 7 buah HP dan seperangkat alat hisap. Kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (ssn/nii)

Kader PDIP Diancam Bunuh JAKARTA (BM) - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu SH diancam dibunuh oleh staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Senin (31/10) kemarin. Peristiwa tersebut terjadi di Kantor BPN Lampung Senin siang saat Adian menanyakan HGU perusahaan yang berkonflik dengan petani, kata Adian, Senin.

Kedatangan Adian untuk mengumpulkan bukti yang dibutuhkan agar konflik warga versus PT Benil, di Lampung yang berujung pada penahanan 7 petani dapat diselesaikan.

Ketua DPD Pospera Lampung, Marsyat Jaya, yang turut serta bersama Adian dan sejumlah perwakilan warga mengatakan, ancaman tersebut dilontarkan oleh salah satu pegawai BPN yang bernama Wahyudi saat terjadi pertemuan di BPN. “Dia mengatakan akan tusuk Adian jika bersikeras mau meminta bertemu dengan pejabat BPN yang berwenang menangani kasus tanah rakyat ini “ ujarnya.

Hingga saat ini sejumlah pejabat BPN Lampung belum bisa dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut. Sementara ancaman tersebut dilontarkan secara terbuka di depan sejumlah perwakilan warga yang turut serta ke BPN. (ant/nii)

Komnas HAM Nonaktifkan DB JAKARTA (BM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh salah satu komisioner Komnas HAM berinisial DB. Salah satu bentuk langkah penyelesaian dari Komnas HAM setelah banyaknya kritik keras dari masyarakat sipil dan media massa, yakni menonaktifkan Komisioner DB. “Menonaktifkan Komisioner DB sesuai laporan Dewan Kehormatan yang menyatakan tindak penyalahgunaan biaya sewa rumah dinas oleh Komisioner DB telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 Peraturan Komnas HAM tentang Perubahan Kode Etik Anggota Komnas HAM,” kata Komisioner Komnas HAM, Roy Chatul Aswidah, di Jakarta, Senin.

Roy mengatakan tindak penyalahgunaan oleh Komisioner DB merupakan perbuatan tercela seperti yang dimaksud pada UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan penyalahgunaan anggaran terkait biaya sewa rumah dinas yang dilakukan oleh Komisioner DB mencapai Rp 330 juta, sedangkan penggunaan anggaran yang terindikasi fiktif sebanyak Rp 820,2 juta. “Ada beberapa ‘item’ kurang lebih Rp 900an juta, yang kemudian setelah ditindaklanjuti, sisa yang tak bisa dipertanggungjawabkan pasca diumumkan Rp 820,2 juta terindikasi disalahgunakan DB,” ujar Imdadun.

Selain menonaktifkan Komisioner DB, Komnas HAM juga telah membentuk Dewan Kehormatan dan tim internal sejak Agustus 2016 untuk melakukan langkah penyelesaian.(ant/nii)

Laporan untuk Saber Pungli bisa lewat Tiga Saluran

Penegak Hukum dan Warga Harus Bisa Bedakan Pungli dengan Suap Pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli dengan membuka tiga saluran pelaporan.

Pemerintah antusias gerakan sapu bersih (saber) pungli akan mencapai target karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah. Namun, baik warga maupun petugas saber pungli hendaknya menyadari satu hal: bahwa warga yang menjadi korban pungli tidak bisa dipidanakan karena pungli berbeda dengan suap.

IHWAL perbedaan pungli dengan suap diurai praktisi hukum Theodorus Yosep Parera.

Menurut Theodorus Yosep, warga masyarakat yang memberikan sejumlah uang yang masuk kategori pungutan liar (pungli) kepada aparat negara tidak bisa dijerat secara pidana.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia(Peradi)KotaSemarang mengemukakan pendapat menanggapi pemasangan spanduk yang tersebar di beberapa tempat berisi imbauan agar warga

masyarakat tidak mengeluarkan uanguntukdipunglikarena“PemberidanPenerimaPungliBisaDipidana” “Aturan soal pungli sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undangTipikor,”ucapnya.

Menurut dia, aturan tentang pungli terdapat pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yosep mengutip pasal 12 huruf e, “Pegawai negeri atau penyeleng-

gara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Ia menilai dari penjelasan pasal 12 tersebut diketahui jika

pungli berbeda dengan suap.

Menurut dia, dalam pungli masyarakat yang memberikan uang berada dalam keadaan terpaksa karena memerlukan sesuatu yang harus segera diperolehnya. Adapun dalam suap, ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. “Berbeda lagi dengan gratifikasi aturannya,” ujarnya, menegaskan.

Oleh karena itu, ia men-

BM/ISTIMEWA

yarankan spanduk imbauan semacam itu dipertimbangkan kembali. Sementara masyarakat yang mengalami pungli dipersilakan untuk melapor dengan bukti yang lengkap. Tetapi,Yosep mengingatkan, jangan sampai warga membuat laporan palsu yang justru akan menyebabkan berurusan dengan hukum.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, yang memimpin langsung Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. Pemerintah juga cukup antusias, karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah.

“Pungli di Indonesia yang seperti membudaya, karena dari semua lapisan terjadi pungutan liar yang di luar ketentuan yang telah ditentukan. Ini tentu meresahkan masyarakat. Dan ingat, pungli ini tidak hanya Rp 10 ribu, Rp 20 ribu, sampai milyaran ada.

Tentu ini harus kita bersihkan,” kata Wiranto di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Untuk pemberantasan pungli dan penyelundupan, menurut Wiranto, pemerintah membentuk dua Satgas, yaitu Satgas Saber Pungli dan Satgas Penanggulangan Penyelundupan.

“Khusus untuk pemberantasan pungli, saat ini momentumnya sudah sangat bagus, karena dampak dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan ternyata sungguh sangat luar biasa,” katanya.

Menurut Menko Polhukam, sesuai Peraturan Presiden (Per-

pres) Nomor 87 Tahun 2016, jaringan organisasi Satgas Saber Pungli dibentuk dari pusat sampai kementerian/lembaga terkait dan sampai daerah. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, menurut Menko Polhukam, Pemerintah membuka beberapa saluran komunikasi, yaitu : * Melalui situs saberpungli.id *Melalui SMS 1193 *Call Center 193 Menko Polhukam menjamin identitas pelapor pungli akan dirahasiakan. “Jangan sampai nanti masyarakat raguragu karena identitasnya disebarluaskan. Tapi kita butuh persiapan di Satgas, kira-kira kita butuh seminggu untuk menyiapkan perangkat dan operator.

Sekretariat di Kantor Polhukam, di sana kita disain markas komandonya, sehingga nanti setiap saat bisa kita cek di sana,” pungkasnya. (ant/ses/ttt/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Profil

Solusi Sampah Kota BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

KOTA Surabaya menjadi salah satu kota yang dikunjungi oleh Prof. (em). Paul Connett, PhD seorang pejuang zero waste asal Amerika Serikat dan pegiat zero waste asal Asia, Froilan Grate. Mereka berada di Indonesia minggu ini dalam rangka kegiatan “Zero Waste Hero Tour” yang berlangsung pada 22 Oktober - 4 November 2016.

Dalam lawatannya di Kota Surabaya, Paul ConProf Paul Connet nett akan bertemu dengan Walikota Surabaya pada hari ini untuk mendiskusikan strategi pengelolaan sampah dan circular economy. Kunjungan ke Kota Surabaya ini menjadi ajang untuk memperkenalkan strategi zero waste kepada masyarakat. Hal ini juga untuk memberikan wawasan masyarakat luas tentang peningkatan pengelolaan sampah.

Anjuran pengelolaan sampah dengan konsep minimisasi dan pengurangan di sumber sudah dimandatkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. UU No.18/2008 juga mengamanatkan setiap kota untuk melakukan pemilahan sejak di sumber, meningkatkan pengomposan sampah organik di tingkat kawasan serta memisahkan material yang akan didaur ulang untuk diolah menjadi produk baru.

Prof. Paul Connett dan Froilan Grate memberikan kuliah umum di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan judul “Mengatasi Persoalan sampah Kota Surabaya dengan Strategi Circular Economy danVisi ZeroWaste, Senin (31/ 10). Dalam public speaking tersebut Prof. Paul Connett bicara tentang konsep ekonomi melingkar (circular economy).

“Paradigma pengelolaan sampah, yang hanya menekankan aspek sanitasi dan pengolahan di hilir, harus diubah menjadi pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Pola-pola konsumsi dan produksi abad ke-21 harus disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya alam, penghematan energi serta menghindari bencana ekologis akibat perubahan iklim dan polusi bahan toksik,” ungkapnya.

Untuk itu sistem ekonomi perlu diubah dari pola ekonomi linier menjadi ekonomi melingkar (circular economy) dengan desain produk yang lebih bersahabat dengan lingkungan, melakukan pengomposan, mendaur ulang, dan menggunakan ulang. Agar ekonomi dapat bersiklus, pemerintah kota perlu mengembangkan sistem edukasi, kelembagaan serta berbagai aspek kepemerintahan lainnya yang memampukan sistem ekonomi melingkar.

Froilan Grate berbagi pengalaman tentang model yang dikembangkan di Filipina oleh Mother Earth Foundation yang telah berjalan di hampir 250 kelurahan. Model zero waste ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah sejak dari sumber; sampah sudah dipisahkan sejak awal dan kemudian dikelola oleh kelurahan.

Undang-Undang Pengelolaan sampah di Filipina mengharuskan setiap kelurahan menjalankan sistem pengumpulan sampah terpilah dan sarana pemulihan material (Material Recovery Facility atau MRF).

Pemerintah kota bertanggung jawab untuk mengangkut material residu, sampah yang tidak dapat dikompos atau di daur ulang. Konsep tersebut dapat dijalankan dalam waktu singkat, mengurangi sampah yang harus dikirim ke TPA lebih dari 80%, menghasilkan peningkatan kesejahteraan petugas pengumpul sampah dan menghemat pengeluaran pengangkutan sampah dan tipping fee TPA secara signifikan. (sdp/nii)

BM/MADJI

ANCAM KESELAMATAN PENYEBERANG Proyek Frontage di Jalan Ahmad Yani Surabaya masih menyisakan pekerjaan penambahan panjang jembatan untuk tiga JPO (jembatan penyeberangan orang) yang melintang di atas jalan tersebut. Pasalnya, kedua ujung jembatan hanya sampai di kedua sisi jalan utama, sehingga penyeberang jalan masih harus berjibaku melewati badan jalan frontage, di mana arus lalu lintas kendaraan cukup padat. Terlihat dua mahasiswa Uinsa menyeberang melewati jembatan yang hanya melewati jalan utama, Senin (31/10).

Takut Tidak Digaji Pasca Alih Kelola SMA/SMK

Hari ini, GTT-PTT Ancam Demo SURABAYA (BM) – Masa transisi alih kelola SMA/SMK dari tangan kabupaten/kota ke provinsi masih menyisakan problem krusial.Iniseiringdenganmasapenggajian guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMA/ SMK yang jatuh pada Selasa (1/ 11) hari ini. Apabila belum menerima honor, mereka bersiap melakukan unjuk rasa.Termasuk bilagajinyamengalamipengurangan dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Sura-

baya, Eko Mardiono mengatakan, selama proses transisi diberlakukan, pihaknya menginginkan posisi honorer tetap diuntungkan. Salah satunya tetap memperoleh gaji sesuai upah minimum kota (UMK) dan tidak ada pengurangan. “Kalau tidak ada kejelasan, kami akan demo ke gubernuran,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (31/11).

Dia mengungkapkan, honorer di Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah melakukan aksi unjuk rasa kemarin. Mereka menuntut upah layak. Tidak tertutup kemungki-

nan aksi tersebut akan ditiru oleh honorer di Jatim. “Pokoknya kita lihat perkembangan, kalau provinsi tidak bisa berbuat apaapa, kita demo,” ujarnya.

Eko mengaku, hingga kemarin belum ada bukti apakah GTTPTT SMA/SMK belum dibayar atau sudah. Bila dirinya sudah menerima bukti dan ada pengurangan besaran gaji, tenaga honorer akan bergerak menuntut perbaikan. “Kita lihat besok (hari ini,red). Hari ini belum ada buktinya,” tuturnya.

Disinggung apakah sekolah

akan menalangi? Eko meragukan hal tersebut. Sebab, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) untuk SMA/ SMK sendiri belum jelas kapan dicairkan. “Apa mampu sekolah menggaji dulu?”. Dia melanjutkan, GTT-PTT di Surabaya bisa mendapat gaji sesuai UMK sebesar Rp 3,1 juta karena adanya Bopda. Bila tidak cair, nasib honorer bakal tidak jelas.

Meskipundemikian,pihaknya punyaiktikadbaikterhadapsemua pihak. Terutama dalam mencari solusi terbaik dalam penggajian

GTT-PTT.“Jika penghasilan turun, apa cukup untuk hidup di kota.

Kalauadasolusiterbaik,masihada pembicaraan, kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan,” ungkapnya.

Dia pun juga mendesak kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengeluarkan aturan supaya Bopda dapat dicairkan. “Yang bikin aturan kan Mendagri juga, saya tahu walikota tidak mau melanggar aturan.

Kalau mau mengeluarkan uang juga perlu ada aturan tegas agar tidak salah,” tandasnya. (sdp/nii)

PKL Jemur Wonosari Wadul DPRD

PKL Laporkan Lurah karena Dinilai Otoriter SURABAYA (BM) – Aduan warga Jemur Wonosari terkait relokasi PKL direspon oleh Komisi A DPRD Surabaya, Senin (31/10) kemarin. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menggelar rapat dengar pendapat dengan pihakpihak dari perwakilan warga, LKMK, Camat Wonocolo, Lurah Jemur Wonosari, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Kota Surabaya.

Ketua Komisi A , Herlina Harsono Nyoto, saat memimpin rapat mendapat keluhan warga soal perilaku Lurah yang dinilai negatif dan cenderung bersikap otoriter.

Namun Adi Sutarwijono wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya, mengingatkan kepada peserta rapat agar konten pembicaraan tidak keluar dari persoalan awal, yakni terkait re-

lokasi PKL warga Jemur Wonosari yang saat ini telah mendirikan beberapa lapak di sebuah lahan milik pihak ketiga.

“Awalnya Lurah mendapatkan perintah dari Camat soal relokasi, ternyata ditindaklanjuti dengan cara membentuk panitia yang melibatkan LKMK setempat, namun setelah empat kali

rapat, hasilnya tidak dijadikan referensi bagi Lurah,” ucapnya.

Adi Sutarwijono menilai, harusnya Lurah tidak perlu membentuk panitia semacam ini, karena tidak efektif bahkan justru menimbulkan banyak permasalahan di lapangan.Yang terjadi di lapangan, ternyata antara Camat dan Lurah ini tidak

BM/MADJI

ADUKAN LURAH. PKL di kawasan Jemur Wonosari kemarin mengadukan lurah setempat ke dewan karena dinilai bertindak otoriter

sinkron, sehingga polemik ini semakin berkembang.

“Dalam rapat memang tidak membuat kesimpulan. Tetapi kami minta agar Camat segera melakukan take over persoalan relokasi PKL ini. Apakah Camat bisamenjaminbahwapenertiban di lokasi yang lama itu benar-benar bersih, dan kemudian apakah relokasi yang baru itu sudah merupakan implementasi misi pemberdayaan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini, mengingatkan kepada Pemkot Surabaya untuk kembali mengevaluasi secara ketat soal pengisian personel untuk jabatan Camat dan Lurah, sehingga tidak timbul persoalan di tingkat masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Wonocolo Kelurahan Jemur Wonosari.

“Sesuai Perda OPD, polemik ini merupakan bukti bahwa ja-

batan Camat dan Lurah itu tidak gampang. Personil yang sebelumnya Sekel tidak otomatis bisa menjadi Lurah, demikian juga yang sebelumnya menjabat sebagai Sekcam, belum tentu bisa menjadi Camat,” jelasnya.

Saat ini Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jemursari VIII, Kecamatan Wonocolo, merasa cemas akibat adanya kebijakaan yang mendadak oleh Camat Wonocolo, Dodot Wahluyo, yang terkesan tak mempedulikan nasib rakyat kecil.

Fakta di lapangan, keberadaan lapak PKL yang kondisinya sudah terbangun 75% ini merupakan solusi relokasi PKL yang berjualan di lahan milik SMA 10 Surabaya, sejak tanggal 27 September 2016, dan perintah itu ditindaklanjuti Lurah dan dilakukan pembongkaran pada tanggal 1 Oktober 2016. (dji/nii)

Agenda

Peradi Gelar Seminar SURABAYA (BM) – DPC Peradi Surabaya bekerjasama dengan DPN Peradi menggelar seminar internasional di Hotel Bumi Surabaya, Jalan Basuki Rahmat 106 -128 pada Jumat (4/11) mulai pukul 07.00 sampai selesai. Seminar bertajuk “Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan atas Bangunan Strata TItel: Kekuatan dan Kelemahannya” ini terbuka untuk anggota peradi, mahasiswa dan umum.

Selain diisi paparan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, selaku keynote speaker, seminar ini juga menghadirkan pembicara dari Belanda dan Malaysia. Mereka adalah Aston Anthony Goad (lawyer Belanda), Tang Vik Kor (lawyer Malaysia), Paulus Totok Lucida (Ketua DPD REI Jatim) dan Habib Adji (Notaris-PPAT & Pejabat Lelang Kelas II).

Peminat dapat mendaftarkan diri di Kantor Peradi Surabaya, Jalan Tunjungan 84, telepon 5325261 atau email ke peradisurabayadpc@gmail.com.

PKL KBS Wadul Dewan, Dirut Baru Merasa Malu Ada gula ada semut. Peribahasa itu menggambarkan di setiap tempat keramaian, di situ akan banyak orang menyemut mengais rezeki. Begitu pula dengan tempat tujuan wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang selalu ramai pengunjung terutama di hari libur. Banyak pedagang yang mengadu nasib dengan berjualan di situ. Saat manajemen KBS melakukan penertiban, para pedagang kaki lima pun resah dan wadul dewan.

PULUHAN pedagang kaki lima (PKL) di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang sampai saat ini masih belum bisa berjualan melakukan portes ke Komisi B DPRD Kota Surabaya. “Kami memohon ke pimpinan anggota dewan dan juga ke Dirut KBS yang baru untuk bisa berjualan di area parkir. Kami juga meminta pengertiannya kalau kami berjualan tidak bisa dibatasi sep-

erti tidak boleh menggunakan alat peraga,” kata Koordinator PKL KBS Joko saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Senin.

Padahal, lanjut dia, alat peraga seperti mainan itu sangat penting dalam menunjang penjualan mereka selama di KBS. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mengeluhkan jika selama ini cukup banyak iuran yang harus

mereka bayarkan seperti membayarkan Rp 150 ribu sebagai jaminan ketika pertama kali masuk.

“Uang itu lain dengan iuran

bulanan. Setiap bulan sekali kita juga ditarik untuk retribusi sebesar Rp 150 ribu. Kami juga saat masih jualan di KBS sering difoto diam-diam katanya untuk di-

BM/MADJI

HEARING DPRD: PKL di KBS kemarin wadul dewan soal penertiban hanya beberapa hari setelah Dirut baru KBS menjabat.

laporkan ke direksi. Itu membuat kami tidak nyaman,” kata Joko.

Hal senada juga disampaikan oleh pedagang asongan yang lain yaitu Sugiono. Ia mengatakan selama ini mereka akhirnya jualan di sekitar KBS. Namun sama saja mereka terpaksa harus kucing-kucingan dengan Satpol PP. “Kami kejar kejaran sama Satpol PP. Ini jadi kita tidak nyaman. Kami ingin bisa diizinkan masuk lagi berjualan,” katanya.

Merasa Malu Menanggapi keluhan warga tersebut, Direktur Keuangan PDTS KBS, Fuad Hasan, mengatakan bahwa pihaknya mengatakan desain konsepnya memang ada revisi setelah ada konsultasi dengan wali kota. Ia pun

menjelaskan bahwa adanya uang jaminan yang ditetapkan oleh PDTS KBS pada pedagang pun ada alasannya.

“Karena berdasarkan pengalaman kita, sering pedagang itu kurang tertib dalam pembayaran retribusinya. Oleh sebab itu, kami terapkan Rp 150 ribu adalah jaminan, nilainya sama dengan nilai retibusi satu bulan,” kata Fuad.

Sementara itu, Direktur Utama PDTS KBS, Khairul Anwar, yang baru bekerja lima hari mengatakan pihaknya berjanji untuk memberikan perhatian dalam kasus ini. Ia mengaku malu lantaran kasus PKL saja dibawa ke DPRD. Menurutnya urusan ini seharusnya bisa diselesaikan den-

gan berkomunikasi baik baik antara direksi dan pedagang.

“Dalam minggu ini saya akan mencoba mengumpulkan pedagang dan duduk bersama. Sementara ini kami juga akan berupaya untuk mencarikan lokasi mana yang pas untuk dipakai pedagang berjualan,” kata Khairul.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Masyur mengatakan jika apa yang dikeluhkan pedagang sudah dipenuhi KBS maka pedagang pun harus memenuhi kewajiban yang disyaratkan KBS. “Seperti tertib dalam membayar retribusi dan juga memakai seragam saat berjualan. Semua bisa berjalan lancar jika semua tertib,” katanya. (ana/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Dewan Soroti Maraknya Proyek ‘Siluman’

MOJOKERTO(BM)-Sejumlah proyek “siluman” masih merajalela di Kota Mojokerto akhir tahun ini. Beberapa pemborong, diduga sengaja menutup akses informasi proyek yang dikerjakannya. Tak pelak, persoalan ini menjadi sorotan kalangan DPRD setempat.

“Seperti papan nama proyek sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penggunaan anggaran negara. Jika tidak ada papan nama proyeknya berarti menutupi informasi terkait pelaksanaan proyek,” protes anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, di gedung DPRD, Senin.

Terpantau sebanyak dua proyek di dalam kota tidak dilengkapi papan proyek. Seperti proyek jembatan Miji-Tropodo senilai Rp 850 juta, pelaksana diduga menyembunyikan papan

FOTO BM/PRAYOGI

WASPADAI: Pengerjaan trotoar di jalan Bhayangkara yang sempat dipertanyakan masyarakat terkait banyaknya tanah galian hingga ke jalan dan mengganggu pengendara.

proyeknya di belakang pos kampling. Setelah ada sorotan media baru dipasang. Kemudian proyek trotoar jalan Bhayangkara. Saat ditelusuri, tidak ada papan proyeknya. Sejumlah pekerjanya pun mengaku tidak tahu papan proyek yang dimaksud.

“Saya ndak tahu mas papan proyeknya,” katanya.

Sedang pada proyek trotoar Bhayangkara, tumpukan material tanah malah memakan 1/3 badan jalan.

“Kalau ada tumpukan material, pelaksana harus memasang pemberitahuan besar-besar agar pengguna jalan waspada.

Pemberitahuan itu juga dapat terbaca pada malam hari, se-

hingga saat minim cahaya, masih terbaca,”himbaunya.

Politisi Gerindra ini menduga, pelaksana sengaja menutupi pengawasan berbasis masyarakat dalam pelaksanaan proyek pemerintah. “Padahal, pembuatan papan nama proyek sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB)

yang diteken dalam penandatanganan kontrak,” ungkapnya.

Pihak pengawas harus mela­ kukan upaya peneguran apapun pada pelaksana proyek terhadap kelalaian ini. “Bisa diduga, pihak pengawas hanya diam dan melakukan pembiaran sehingga hal ini menjadi dianggap biasa oleh pelaksana. Ini menyalahi Keppres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,”jelasnya.

Dikonfirmasi soal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto, Wiwiet Febrianto membantah tidak adanya papan proyek.

“Ada kok, mungkin tidak tahu tempatnya. Mari saya tunjukkan,” tantangnya. Ia juga mengatakan, perihal adanya tumpukan material yang membahayakan pengguna jalan akan diberi pemberitahuan. “Ya dipasang pemberitahuan. Gimana lagi wong namanya ada pengerjaan kok,” katanya.(gie/dra)

KILAS

Jembatan Penghubung Mojokerto-Gresik Ambles MOJOKERTO(BM)-Jembatan penghubung Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik di Dusun Talunbrak, Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ambles akibat diterjang derasnya aliran sungai Lamong.

Akibatnya, aktifitas warga terganggu. Sebab jembatan sepanjang 70 meter menjadi satu-satunya akses terdekat warga menuju pusat kota. “Pengendara motor, harus memutar melewati Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 5 km,” ujar Suwadi warga sekitar.

Saat ini akibat amblesnya salah satu bagian jembatan itu terjadi pada Jumat pekan lalu, plengsengan poros jembatan setinggi 10 meter longsor. Saat ini, kemiringan jembatan sekitar 30 derajat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Tanto Suhariyadi, Senin (31/10) mengatakan pihaknya langsung mengirim gronjong ke lokasi sebagai upaya darurat. “Nantinya, gronjong atau anyaman kawat tersebut akan dipakai merapikan pondasi jembatan yang ambles,” ujarnya.

Plengsengan yang ambles akan dirapikan dengan gronjong, sekaligus sebagai pondasi. “Setelah dibuat dasaran, sayap jembatan yang ambles akan dinaikkan kembali sehingga bisa meluruskan kembali kemiringan jembatan yang terlihat ekstrim tersebut,”katanya. (gie/dra)

Tes DNA, Ungkap Pelaku Pemerkosa Perempuan Keterbelakangan Mental

FOTO BM/PRAYOGI

Khofifah Indar Parawansa

MOJOKERTO(BM)-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sangat prihatin adanya kasus pemerkosaan terhadap perempuan keterbelakangan mental.

Apalagi di negeri ini untuk menyeret pelakunya ke jalur hukum dibutuhkan proses sangat rumit.

Khofifah bahkan mengaku

telah mendengar kasus pemerkosaan perempuan keterbelakangan mental asal Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto masih berjalan lamban penanganan kasus hukumnya.“Tes DNA salah satu cara yang bisa menjerat para pelaku yang memperkosa korban,” ujarnya di Mojokerto.

Khofifah mengatakan, proses hukum terhadap kasus pemerkosaan dengan korban perempuan keterbelakangan mental masih menjadi problem besar di Indonesia. Menurut dia, penyidik kerap kali kesulitan mencari saksi.

Karena, kasus asusila mayoritas hanya diketahui oleh pelaku dan korban. Sementara korban sendiri yang mengalami keterbelakangan mental tentunya tak bisa dimintai keterangan.

“Kemudian bukti untuk kasus yang cukup lama bukan hal yang mudah. Ini yang sedang dicari formatnya supaya bisa menemukan terobosan hukum untuk penyandang disabilitas,”jelas Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah, mengatakan, pihaknya mengapresiasi

penanganan kasus pemerkosaan perempuan keterbelakangan mental warga Kecamatan Puri.

Meski sempat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Polres Mojokerto kembali menangani kasus yang menimpa perempuan 32 tahun tersebut. Itu setelah kasus tersebut menjadi sorotan sejumlah media.

Perempuan yang juga menjabat Ketua PP Muslimat NU ini juga menyambut baik kerja keras penyidik yang sampai melakukan tes DNA untuk melengkapi berkas penyidikan. “Kalau DNA sudah cukup karena 99% akurat untuk membuktikan pelakunya,” ujarnya. Penasehat hukum korban, Edy Yusef mengatakan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Menu-

rut dia, saat ini penyidik telah mengantongi keterangan dari ahli pidana Unair Surabaya dan psikolog Polda Jatim. Keterangan itu menegaskan bahwa korban yang mengalami keterbelakangan mental sebagai pihak yang tak berdaya. Sehingga persetubuhan yang dilakukan para pelaku tergolong perbuatan perkosaan.

“Ketiga pelaku sudah mengakui perbuatan mereka dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

Juga dilakukan tes DNA untuk membuktikan siapa bapak dari bayi korban. Jadi, kasus ini tinggal membuktikan saja di pengadilan,” terangnya. Sementara Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso menuturkan, pihaknya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Sochib,

KEDIRI - NGANJUK

Achmad Sudja’i, dan Todjo Gasmono yang masih tetangga dekat korban.

Dia membenarkan adanya upaya tes DNA tersebut. Petugas dari RS Bhayangkara Polda Jatim telah mengambil sampel darah tiga tersangka, korban, dan bayi laki-laki yang sudah dilahirkan korban. “Tes DNA untuk melengkapi berkas penyidikan, setelah hasilnya keluar akan kembali kami limpahkan ke kejaksaan,” tandasnya.

Pemerkosaan ini terjadi tahun 2015. Saat itu sang ibu harus meninggalkan korban di rumah lantaran mencari nafkah di Kalimantan. Korban pun ditipkan ke keluarga Sochib yang saat itu mengontrak rumah korban.

Bukannya merawat dengan baik, Shocib justru tega menggauli

korban sampai berulang kali.

Perbuatan bejat itu dilakukan Shocib saat istrinya kerja. Perempuan bertubuh mungil yang sejak lahir mengalami keterbelakangan mental itu tak berdaya.

Shocib juga mengajak tetangga lainnya, Achmad Sudja’i dan Todjo Gasmono. Hampir setiap pagi, Sudja’i yang tak bisa jalan itu memanggil korban ke rumahnya. Pria yang telah ditinggalkan istrinya itu selalu menyuruh korban untuk belanja kebutuhan pokok ke warung. Perbuatan bejat ketiga pria itu terbongkar pada Desember 2015. Korban yang belum pernah menikah itu kerap muntah-muntah. Setelah diperiksakan ke bidan desa, ternyata dia berbadan dua. Ibu korbanpun melaporkan kasus ini ke Polres Mojokerto.(gie/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

PPWBS Tolak Penggusuran Warles Bantaran Sungai KEDIRI(BM)-Setelah beberapa waktu lalu tim pembongkaran Warung Lesehan (Warles) bantaran sungai Brantas membongkar, kini mereka mulai mendata warungwarung tersebut. Namun menjelang pembongkaran tersebut, ternyata banyak yang menolak rencana tersebut.

Pembongkaran sebelumnya itu dilakukan,usai pihak Pemkot Kediri melalui Satuan

Polisi Pamong Praja mendapatkan rekomendasi dari balai sungai Brantas, perihal penertiban bangunan liar maupun lapak pedagang di bantaran sungai Brantas.

Se p e r t i d i k a t a k a n A l i Mukhlis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pendataan dilakukan mulai dari bangunan di selatan hingga utara bantaran sungai Brantas. ”Secara prinsip kami

tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban bangunan maupun lapak pedagang di bantaran sungai Brantas.

Semuanya akan dibongkar sesuai rekomendasi Balai Besar sungai Brantas ” kata Ali Mukhlis,.

Lebih jauh dikatakan Ali Mukhlis, hal yang paling nyata yang sudah dilakukan pembongkaran, hingga tidak adanya asumsi tebang

pilih yakni cafe Jayabaya.”Cafe Jayabaya yang tempatnya berdampingan dengan dermaga Jayabaya, sebagai bangunan terbesar saja di utara bantaran sungai Brantas dibongkar dan pengelolanya legowo.

Hal ini diharapkan bisa memberikan contoh bagi pedagang lainya supaya bersikap serupa,”pungkasnya.

Sementara, Ketua Paguyuban Pedagang Wisata Ban-

taran Brantas,Yugo Nugroho, mengatakan, pihaknya bersama 52 pedagang yang terdata, tetap akan melakukan perlawanan dan alternatif,supaya lapak pedagang tidak dibongkar.“Sebenarnya sih tidak menolak secara langsung tapi harus ada solusi pembicaraan karena kami sudah lama jualan mengantungkan mata pencaharian dengan jualan,”ujarnya.(roj/dra)

KILAS

Kasus Dugaan Korupsi Gedung KPU Kabupaten Nganjuk

Tersendat, Meski Sudah Ada Tersangka

NGANJUK(BM)-Meski sudah menetapkan tersangka yakni Suhariyono mantan Sekretaris KPU Nganjuk (Kini Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk..red) dan tiga pimpinan Direksi PT. Trisenta Sarana Konstruksi diantaranya Siti Khodijah, Nurhadi dan Sujoko, Dalam Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung baru KPU Kabupaten Nganjuk senilai Rp 2,48 miliar. Namun hingga kini kasus tersebut belum jelas titik terangnya, bahkan kasus korupsi yang mencuat tiga tahun lalu sempat tersendat oleh Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) Polres Nganjuk.

Tersendatnya kasus KPU ini, karena beberapa kali berkas yang diajukan tim penyidik, dikembalikan lagi untuk diperbaiki oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Selain itu, ditengah tahap perbaikan berkas, mencuat kabar terkait hasil audit nilai kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas proyek tersebut sangat kecil yakni sebesar Rp 30 juta. Tetapi hal itu berlawanan dengan PERWAKILAN

hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya yang menyebut negara dirugikan Rp 545 juta dari Proyek APBN 2013 senilai Rp 2,48 milyar ini.

Beberapa pihak banyak berasumsi terkait perbedaan dua temuan tersebut dan sangat dikuatirkan jika kasus ini akan mengalami SP3. Namun hal itu dibantah pihak Polres Nganjuk. Menurut Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Trisno Nugroho, pihaknya akan melakukan berbagai upaya guna melengkapi berkas sesuai arahan pihak kejaksaan.

“Lebih lanjut, kami akan melengkapi berkas sesuai arahan kejaksaan,” ujar AKP Trisno. Pihak Polres Nganjuk tidak berkomentar terkait perbedaan temuan tersebut.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, masih menunggu perbaikan berkas dari tim penyidik. Disinggung adanya kemungkinan SP3 lantaran adanya perbedaan temuan tersebut, Pihak Kejari enggan berkomentar karena merupakan kewenangan pihak penyidik.(kam/dra)

FOTO BM/IBAD

EDUKASI : OJK Kediri saat menggelar Jurnalis Class bersama para wartawan di wilayah Kediri.

OJKUpdateIlmukeSejumlahWartawan

FOTO BM/KAMTO

BERMASALAH : Pembangunan Gedung baru KPU Kabupaten Nganjuk, yang menuai masalah dan masih dalam penyidikan

KEDIRI(BM)-Dalam memperluas wawasan ke sejumlah wartawan, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Kediri menggelar ‘Jurnalist Class’. Acara yang diikuti kurang lebih 40 orang wartawan di wilayah kerja OJK Kediri. Kepala OJK Kediri, SlametWibowo mengungkapkan, forum ini diadakan untuk meningkatkan komunikasi antara OJK dengan wartawan, sebagai mitra kerja.

“Tentunya, tujuan lain untuk meningkatkan kapasitas melalui tambahan ilmu-ilmu yang baru dari narasumber yang kompeten,” kata Slamet Wibowo.

Pada forum komunikasi ini, OJK Kediri mendatangkan narasumber dari PT. Pegadaian Madiun. Narasumber diantaranya Deputi Bisnis Pegadian Madiun, Dwi Wuryantadi. Sementara materi yang disampaikan adalah perihal‘Seri Literasi Keuangan Indonesia’. Dwi Wuryantadi menjelaskan, Pegadaian merupakan perusahan BUMN yang membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini, pegadaian tidak hanya sebagai tempat untuk mendapatkan dana secara cepat bagi warga yang kepepet saja, akan tetapi juga menjadi tempat untuk berinvestasi.

“Kalau dahulu orang mengenal Pegadian adalah tempat untuk mengadai barang. Sekarang ini Pegadian tidak hanya sebagai tempat untuk menggadai barang saja. Produk Pegadaian ini banyak macamnya. Ada empat produk dari pegadian yaitu, gadai, mikro, emas dan aneka jasa. Pada produk aneka jasa inilah Pegadian bisa melayani tansaksi jasa, remitensi, paymen, point dan lain sebagainya. Sehingga, kedepan masyarakat bisa membayar listrik melalui pegadian,” jelasnya.

Informasi terbaru perihal Pegadaian disampaikan Dwi terkait adanya kredit mikro (kreasi) untuk kelangan petani.

Dana pinjaman khusus untuk kalangan petani ini disediakan antara antara Rp 1 - 200 juta. Sementara syarat untuk mendapatkan dana ini adalah keterangan usaha pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan jaminan fidusia berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).(bad/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Suara Menggelegar di SPBU, Ternyata hanya Letupan KILAS

Cegah Konversi Lahan Pertanian, Pemkot Beri Diskon PBB

FOTO BM/IST

EVAKUASI : Para petugas dari kepolisian dan PMK saat mendatangi SPBU di Jalan Raya Langsep yang diduga meledak. hingga kini lokasi masih diberi garis pembatas oleh polisi.

MALANG(BM)-Pengelola SPBU 51.651.16 di jalan Raya Langsep (Mergan), Kota Malang, membantah telah terjadi ledakan di SPBU itu. Kejadian yang sebenarnya adalah hanya letupan yang berasal dari tangki pendem yang biasa digunakan untuk menyimpan stok bahan bakar. “Perlu saya klarifikasi, bukan ledakan.

Tetapi letupan, kalau ledakan ada api, tapi ini tidak,” tegas Manager SPBU, Nizar Arifal di lokasi, Senin (31/10) petang.

Nizar mengaku, tangki pendem yang meletup sudah tidak digunakan lagi. Tetapi dirinya

tak membantah letupan sempat mengeluarkan asap. “Tangkinya sudah tidak dipakai lagi, sempat ada asap, bukan api,”akunya.

Dirinya tidak dapat memberikan keterangan penyebab letupan. Nanti tim khusus dari Pertamina akan melakukan investigasi. “Ini SPBU milik Pertamina. Nanti ada tim HSSE yang menginvestigasi,” ujarnya.

Pantauan di lokasi, tangki pendem itu sudah tidak dioperasikan lagi. Lokasi tangki berada di sebelah barat dari area SPBU. Tutup dari tangki itulah yang terlempar ketika terjadi ledakan hingga menimpa kedi-

aman warga di seberang jalan.

Aparat kepolisian sudah memasang garis polisi dan masih akan menggelar olah TKP. “Olah TKP besok, penyebabnya belum tahu,” tandas Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Tatang Prajitno di lokasi kejadian.PMK Kota Malang sempat datang ke lokasi untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.

Sebelumnya sempat terdengar suara ledakan di SPBU 51.651.16 di jalan Raya Langsep (Mergan), Kota Malang, Senin (31/10) dan sempat membuat panik warga. Lokasi SPBU sendiri bersebelahan dengan

Pasar Mergan dan saat itu kondisi arus lalu lintas tengah padat.”Kaget mas, semua pada panik saat dengar ledakan,” ujar seorang ibu pemilik warung tak jauh dari lokasi SPBU. Dalam kepanikan, ibu paruh baya ini mencoba mencari selamat. Dirinya khawatir ledakan akan berbuntut terjadinya kebakaran. “Tadi ya langsung bawa baju dan barang lain, khawatir kalau ada apa-apa,” jelasnya. Tidak hanya ibu pemilik warung saja yang ketakutan, Ramuji (50), pedagang di Pasar Mergan juga ikut panik setelah mendengar suara ledakan itu.

Apalagi, sumber suara berasal dari SPBU yang jaraknya cukup dekat dengan usahanya. “Semua panik tadi. Suaranya cukup keras, ada yang mengira bom dan takut kalau ada kebakaran,” ujarnya ditemui terpisah.

Bukan hanya mengeluarkan suara keras, ledakan juga melontarkan material yang menimpa kediaman Adrianto, yang berada di seberang SPBU. Lempengan besi mirip penutup drainase terlempar dan merusak pagar serta taman rumahnya. “Itu pagar kena besi kayak tutup, tapi besar,” katanya.(mal/dra)

MALANG(BM)-Dinas Pendapatan Kota Malang sedang merancang pemberian potongan atau diskon besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian guna mencegah petani menjual untuk kepentingan perumahan dan lainnya. Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto mengatakan jika sebelumnya hanya menyasar PBB Perkotaan, rencananya tahun depan Sunset Policy akan menyasar kesektor lahan pertanian, “Saat ini kami tengah merancang program pengurangan besaran PBB bagi petani atau pemilik lahan pertanian,” ujarnya di Malang, Senin (31/10). Adanya kebijakan seperti itu, maka diharapkan bakal mendorong pelaku sektor pertanian mempertahankan fungsi lahan. Data di Pemkot Malang menyebutkan, tahun ini lahan pertanian tersisa 846 hektare dengan 68 diantaranya merupakan aset Pemkot Malang dan 778 lainnya milik petani.“Sangat disayangkan jika jumlah lahan pertanian tersebut terus menyusut. Karena itulah, Sunset Policy yang kedua kami gagas sebagai upaya untuk menekan alih fungsi lahan. Kami akan beri insentif dan keringanan PBB,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Malang, Hadi Santoso menyambut positif wacana tersebut, karena merupakan upaya preventif mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian.“Karena upaya prioritas Pemkot Malang saat ini adalah mempertahankan lahan pertanian yang tersisa, maka kami juga menyambut positif rencana sinergi dengan Dispenda guna mengurangi resistensi alih fungsi lahan, salah satunya dengan mengurangi beban PBB lahan pertanian,”imbuhnya. (mal/dra)

Cuaca Tak Menentu, Produksi Cabe Turun

MALANG(BM)- Akibat cuaca yang banyak terjadi lembab tahun ini di kawasan Malang, membuat produksi cabe di Kabupaten Malang turun hingga 20 ribu ton hingga akhir Oktober ini. “Produksi cabe musim ini ada terjadi penurunan, tetapi masih relatif stabil, ada penurunan sekitar 20 ribu ton sampai saat ini,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, Senin, (31/10).

Menurutnya, tahun lalu, memasuki bulan kesepuluh produksi cabe masih mampu pada angka 90 ribu ton. Namun kini hanya 70 ribu ton. Dijelaskan, terjadi penurunan produksi cabe akibat cuaca yang cenderung lembab, sehingga menyebabkan tanaman cabe diserang penyakit ‘bule’. “Bahasa petani, penyakit yang menyerang tanaman cabe adalah penyakit bule,” jelasnya.

Sehingga daun tanaman cabe terlihat hijau muda lebih putih,

hingga tanaman menjadi layu dan kering yang otomatis menyebabkan produksi cabe menurun.

“Solusinya cuaca lembab, populasi tanaman jangan terlalu padat dan pemakaian obat obatan tidak melebihi aturan pakai,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan bantuan benih kepada petani dan kelompok yang diharapkan mampu mempertahankan produksi cabe di

Kabupaten Malang. Tommy membeberkan, luas areal tanaman cabe di Kabupaten Malang saat ini hampir 5 ribu hektar.

Rinciannya, di wilayah Kecamatan Karangploso sebanyak 250 hektar, Kecamatan Ngantang dan Pujon sebanyak 3500 hektar, Kecamatan Wajak,Tumpang dan Poncokusumo sebanyak 400 hektar serta di beberapa kecamatan lain yang tersebar di Kabupaten Malang sebanyak 500 hektar.

Dampak produksi cabe me-

nyebabkan harga cabe di pasaran merangkak naik. Seperti pada salah satu penjual sayur keliling, harga cabe besar menembus harga Rp 66 ribu/kilogram yang sebelumnya hanya Rp 30 ribu per kilogram.”Kalau di Mlijo (penjual sayur keliling:red) harga cabe kecil saat ini Rp 31 ribu per kilogram, sebelumnya hanya Rp 22 ribu per kilogramnya,” tambah Ageng, salah satu pembeli cabe di tukang sayur keliling di wilayah Malang.(mal/dra)

FOTO BM/IST

HARGA NAIK : Akibat cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini membuat produksi cabe mengalami penurunan hingga 20 ribu ton.

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Kendaraan Diambil Paksa, Warga Demo Kantor FIF

PASURUAN(BM)-Maraknya aksi pencabutan sepeda motor di jalanan oleh pihak leasing, membuat resah di masyarakat. Bahkan ratusan warga mendemo Kantor Federal International Finance (FIF) Cabang Pasuruan. Aksi ini sempat memanas karena perwakilan dari pihak leasing tidak mau menemuinya.

Massa yang menggunakan kendaraan bak terbuka dan puluhan sepeda motor yang mengatasnamakan peduli tindakan kriminal jalanan mendatangi kantor leasing yang ada di jalan Veteran Kota Pasuruan.

Aksi ini dipicu tindakan dari mitra kerja dari leasing, yang biasa disebut debt collector dan sering melakukan pencabutan dan perampasan kendaraan secara sepihak terhadap konsumen yang masih mempunyai tunggakan pembayaran angsuran.

Bahkan para debt collector tidak segan-segan melakukan tindakan lebih kejam untuk menakuti pemilik kendaraan yang bermasalah dengan pihak leasing, sehingga warga tersebut merasa dirugikan dan terancam atas perilaku tersebut.

Sepeda motor korban yang mendapat tunggakan pembayaran juga diminta,meski se-

KILAS

Bunuh Diri, Ditinggal Pergi Suami Siri

FOTO BM/IST

PROTES: Ratusan warga yang mendatangi kantor sebuah leasing di Jalan Veteran Pasuruan. Karena diduga mitra kerjanya melakukan perampasan kendaraan warga di tengah jalan.

dang membawa anak sekolah.

Bahkan saat membayar, pihak leasing mengharuskan membayar berlipat terkait denda yang harus dibayarkan. Warga mengancam akan melapor peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

Tindakan yang dilakukan debt collector merupakan tindakan kriminal karena melakukan pengancaman dan perampasan.

Demo ini sempat memanas seiring pihak perwakilan leasing yang enggan men-

emui, namun untuk mereda anarkis yang bisa terjadi akhirnya menemui para pendemo dan menjelaskan apa sebenarnya terjadi saat itu.

Sementara Kepala Cabang FIF Pasuruan, Ambar Tri Suniarti mengatakan, yang dilaku-

kannya sudah sesuai prosedur dan membenarkan apa yang dilakukan mitra kerjanya, seperti debt collector sudah sesuai aturan. Setelah urusan terselesaikan semua, akhirnya pendemo akhirnya membubarkan diri.(pas/dra)

Politisi PDIP Diperas, Lapor ke Polisi

PASURUAN(BM)-Ancaman dan pemerasan dari seseorang kepada Andri Wahyudi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan yang membuat dirinya geram dan melaporkan ancaman pemerasan tersebut ke polisi. Hal ini berawal dari penerimaan pertemanan melalui FacePERWAKILAN

book serta video call yang dilakukan oleh terlapor.

Pria yang juga Ketua DPC PDI-P Kabupaten Pasuruan tersebut menuturkan melalui surat laporannya ke polisi bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 wib. Saat itu dirinya me-

nerima pertemanan sekitar 15 akun melalui Facebook pribadinya.

Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 wib, tiba-tiba Andri Wahyudi menerima telepon melalui Facebook dari seseorang dengan menggunakan video call, padahal saat itu dirinya sedang berada di

kamar mandi untuk Buang Air Besar (BAB).

Tanpa disadarinya, video call tersebut berlangsung selama 2 menit dan merekam kegiatan yang dilakukan olehnya. Padahal, saat itu, dirinya tidak memakai celana dalam dan hanya mengenakan kaos saja. Usai melakukan

video call, selang beberapa saat kemudian, Andri Wahyudi menerima pesan dari nomer HP +639263248***, +639353052*** yang isi pesan tersebut antara lain meminta transfer uang dan mengancam akan menyebar luaskan video ke media sosial.(pas/ dra)

PASURUAN(BM)–Warga Lingkungan Kuti, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dibuat gempar. Karena waktu sore hari, Nabisah (52) warga setempat, ditemukan tewas gantung diri.

Perempuan yang tiap harinya bekerja sebagai pengamen ini, ditemukan tewas menggantung diatas kasurnya. Lehernya terikat sarung yang ditalikan ke kayu atap rumahnya. Kondisi korban kali pertama diketahui anak keduanya, Bagus Giranda (18).

Saat itu, Bagus baru selesai salat Magrib di musala setempat. Dia lantas pulang ke rumahnya. Namun, pintu depan rumah terkunci. “Saya kemudian mengecek kondisi di dalam lewat jendela disamping rumah.

Saat itu saya melihat ibu gantung diri dikamar. Saya langsung teriak minta tolong,” tutur Bagus. Mendengar teriakan Bagus, warga sekitar langsung berdatangan.

Sehingga berita tewasnya korban langsung menyebar keseluruh lingkungan sekitar. Sebagian warga lantas melapor pada ketua RT dan RW di lingkungan setempat.

Laporan itu kemudian dilanjutkan ke Polsek Pandaan. Tak lama kemudian, petugas Polsek Pandaan tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Malam itu juga, petugas melakukan olah TKP. Usai olah TKP, mayat korban dievakuasi keruang forensik RS Bhayangkara, Pusdik Gasum, Porong, sekaligus untuk divisum. Di TKP, petugas mengamankan sejumlah Barang Bukti (BB). Antara lain, satu buah sarung dan kursi kecil terbuat dari kayu yang digunakan sebagai alat untuk bunuh diri. Kapolsek Pandaan Kompol M. Iskak saat dikonfirmasi mengatakan, tidak ada kejanggalan pada mayat korban.

“Artinya, matinya korban ini, murni karena gantung diri. Bukan karena akibat lainnya,” jelasnya.

Terkait motif korban mengakhiri hidupnya, petugas masih melakukan penyelidikan. Namun, berdasarkan keterangan Bagus, putra kedua korban, selama sebulan terakhir, korban seperti orang linglung.Diduga, penyebab korban linglung berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sekitar lima bulan lalu, suami korban meninggal. Korban lantas menikah siri dengan pria lain. Namun, tak lama kemudian, suami sirinya meninggalkan korban. Sampai saat ini, tidak diketahui kemana perginya suami siri korban.

“Sepertinya, ibu depresi. Dia sering terlihat melamun sendiri. Setahu saya, setelah ditinggal bapak meninggal, ibu nikah siri lagi dengan pria lain. Tapi, kemudian ditinggal pergi,”jelas anaknya.(pas/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Munas PBSI Akhirnya Kembali ke ‘Fitrah’

Gita Mundur di Detik-detik Akhir SURABAYA (BM) – Wiranto akhirnya tidak perlu melalui voting dalam memenangkan kursi ketua umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI). Kendati tidak hadir di hari pertama dalam musyawarah nasional (munas) yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, namun di hari kedua pengaruh kuat ketua umum partai yang juga Menteri Koordinator Politik, hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut masih terasa.

Wiranto pun melenggang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020 menggantikan Gita Wirjawan yang mundur pada detik-detik terakhir pemilihan.

Dia mengumumkan keputusan tersebut setelah memasuki salah satu ruangan di lokasi kongres.

Sebelumnya disebutkan kalau Wiranto didukung 18 pengprov PBSI, sedangkan Gita 12 pengprov yang semula 18 pengprov. Sementara untuk bisa mencalonkan diri satu calon butuh minimal 10 dukungan pengprov. Dengan mundurnya Gita tersebut, Wiranto terpilih secara aklamasi lebih dulu sebelum memaparkan visi misinya. Padahal, jika sesuai tata tertib Munas setelah pengumuman nama calon ketua umum dilan-

jutkan pemaparan visi misi barulah pemilihan.

Gita sendiri menyebutkan berterimakasih dengan dukungan para pengprov yang merupakan voter selama periode kepemimpinannya. Ia juga menyampaikan selamat kepada Wiranto dan berharap bulutangkis Indonesia bisa berjaya.

“Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Wiranto sebagai Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020. Pak Wiranto bukan sosok baru dalam dunia olahraga Tanah Air, makanya saya pribadi mendukung penuh untuk PBSI lebih baik,” kata Gita kepada awak media usai Sidang Pleno Munas PBSI. “Saya berharap PBSI akan semakin lebih baik. Jika selama periode saya ada hal-hal yang baik bisa dilanjutkan. Dan bila memang ditemukan yang bisa diperbaiki, agar dibenahi supaya bulutangkis Indonesia lebih maju,” imbuhnya.

Gita menyatakan alasannya mundur demi menjaga soliditas induk olahraga tepok buluTanah Air tersebut. Ia juga menegaskan keputusannya tidak ada tekanan dari pihak manapun.

“PBSI lebih penting dari segalanya. Kami berdua menyadari hal itu. Apalagi ini merupakan salah satu olahraga yang bisa mem-

Minta Pemain Tak Cepat Puas ISTIMEWA

LAMONGAN (BM) – Pelajaran berharga diterima para penggawa Persela Lamongan. Para pemain tim kebanggaan publik Kota Soto itu diingatkan agar tidak mudah berpuas diri. Pemain diharapkan bisa menjaga keunggulan dalam suatu laga hingga wasit meniup peluit panjang.

PS TNI memberi pelajaran berarti kepada Persela saat keduanya bertemu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (30/10) kemarin. Sempat unggul tiga gol Mustaqim atas PS TNI membuat pemain Laskar Joko Tingkir cepat berpuas diri. Akibatnya, tim tamu bisa menyarangkan dua gol. Beruntung Persela bisa mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

Dengan hasil tersebut, asisten pelatih Persela Mustaqim menyayangkan sikap pemain yang terlalu percaya diri. Ia kecewa karena dua gol yang berhasil dicetak PS TNI melalui Aldino Herdianto untuk memperkecil ketertinggalan. Persela sendiri mencetak gol melalui Steven Imbiri, Dendy Sulistyawan dan Ivan Carlos. “Kami perlu membenahi mental para pemain. Perasaan anak-anak yang terlalu percaya diri dan puas dengan keunggulan tiga kosong menjadi evaluasi kami sebelum lawan Arema Cronus. Tentu kami tidak bisa bermain seperti ini saat ke Malang,” cetus Mustaqim.

“Tantangan bagi Persela saat ini adalah meningkatkan kinerja keseluruhan dan menghindari rasa puas serta ilusi bahwa kami bisa memenangi setiap pertandingan dengan mudah. Persela harus membawa pulang hasil, tetap merendah dan tidak melupakan tujuan kami,” imbuh mantan juru racik Deltras Sidoarjo ini.

Konsistensi pola permainan di laga-laga selanjutnya dinilai jadi modal berharga Persela. Karena itu, skuat pujaan LA Mania tersebut diminta tidak cepat puas atas hasil yang diraih. “Kami memang membuat beberapa kesalahan ketika bisa bermain lebih baik sehingga masih perlu ditingkatkan. Kami harus bermain lebih bersih,” beber Mustaqim.

Lebih lanjut ia menambahkan pihaknya juga akan membenahi sisi teknis seperti fisik yang kedodoran. “Tak hanya itu, juga ada beberapa kali kesalahan umpan, dan ini membuat kepercayaan pemain menurun,” tuntasnya. (dek/epe)

BM/DIAN KURNIAWAN

DEMI SOLIDITAS: Kompak menghadapi media usai pernyataan mundur Gita Wirjawan, Wiranto menegaskan PBSI butuh soliditas semua unsur untuk sama-sama memajukan prestasi.

berikan kebanggaan untuk publik Indonesia. Dan sama sekali tidak ada intimidasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wiranto mengaku menerima keputusan Gita yang memimpin PBSI sejak 2012. “Saya menghormati keputusan itu. Gita itu sosok yang mengedepankan kerukunan daripada perselisihan. Sekarang, mari bersama-

sama majukan bulutangkis Indonesia,” ujarnya.

“Selama kepemimpinan Bapak Gita, PBSI telah melakukan sesuatu yang indah, elok. Ini adalah pengabdian dalam pembinaan bulutangkis Indonesia,” sebut Wiranto.

Wiranto mengaku akan melanjutkan program-program yang dijalankan Gita pada peri-

ode sebelumnya. Menurutnya, prestasi yang telah diraih Gita merupakan patokan untuk kepengurusannya. “Apa yang sudah dicapai oleh Pak Gita, menjadi modal bagi kami nantinya ke depannya harus bagaimana,” ungkap purnawiran jenderal TNI ini.

“Mimpi kami, mimpi semua pecinta bulutangkis nasional

Biasakan Tanpa Evan Dimas SURABAYA (BM) – Kekuatan Bhayangkara FC (BFC) terancam tergerus hingga Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 usai. Evan Dimas Darmono yang menjadi nyawa tim BFC diperkirakan absen lantaran bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia bergabung tim Merah Putih proyeksi ke Piala AFF 2016 pada 19 November sampai 17 Desember mendatang.

Saat ini, Evan Dimas tengah menjalani program pemusatan latihan di Lapangan Sekolah Pelita Harapan (SPH), Karawaci, Tangerang. Alhasil, dengan ktivitas yang padat bersama Timnas Indonesia membuat pesepakbola asli Surabaya ini harus absen bersama BFC. Sejak pertengahan Oktober, kebersamaan Evan Dimas dengan BFC memang sudah berkurang. Ia lebih banyak berada di Jakarta atau Yogyakarta bersama Timnas Indonesia.

Kegiatannya dipastikan semakin padat memasuki bulan November. “Absennya Evan Dimas bisa mengurangi kekuatan tim. Tapi, kami bangga bisa menyumbangkan pemain untuk Timnas Indonesia,” jelas asisten manajer BFC AKBP Sumarji.

“Sejauh ini, kami belum tahu berapa lama Evan Dimas akan absen bersama BFC. Cuma, kami percaya pelatih bisa menyiasati hal tersebut. Ada pemain yang bisa mengisi posisi

Evan Dimas. Tunggu saja putusan dari pelatih,” imbuhnya.

Perlu diketahui, mulai 19 November nanti, Evan akan membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2016. Jika langkah Timnas tak terhenti di babak grup, maka mantan kapten Timnas U19 tersebut diperkirakan absen membela klubnya hingga Desember mendatang. Sebenarnya, untuk posisi gelandang, tim milik Polri tersebut memang memiliki banyak pemain.

Diantaranya ada Lee YooJoon, Khairallah Abdelkbir, M Hargianto bisa mengantikan peran Evan Dimas. Tak cukup sampai situ, sosok Zulfiandi hingga Fandi Eko Utomo pun dipercaya bisa menjalankan peran Evan Dimas. Belum lagi ada nama Fitra Ridwan, kendati mantan pemain Persegres

Gresik United itu lebih banyak berkutat di bangku cadangan.

Sementara itu, pelatih BFC Ibnu Grahan mengakui kehilangan Evan Dimas hingga akhir musim TSC akan memberikan dampak. Namun, ia optimis timnya bisa melewati hadangan tersebut. “Kami berdoa agar Evan Dimas dan timnas diberikan hasil terbaik demi persepakbolaan nasional yang lebih baik.

Memang, ketiadaannya pasti menentukan sekali,” terangnya.

“Sebab, Evan selain bisa menjaga lini tengah, dia juga dianugerahi kemampuan untuk mencetak gol. Absennya Evan sedikit banyak pasti berdampak ke tim. Tapi, sepakbola itu adalah permainan tim, jadi kami optimis bisa bermainsebagaisatukesatuan,”tambah mantan pelatih Persela Lamongan U-21 ini. (dek/epe)

Evan Dimas

Pastikan Ancol Jadi Lokasi Kongres 10 November Olahraga, Gatot S. Dewa Broto, mengaku sudah mengetahui surat permohonan rekomendasi tersebut. Kemenpora, dikatakan Gatot, tidak mempermasalahkan pemilihan Hotel Mercure Ancol sebagai lokasi Kongres. “Ya, saya sudah tahu.

Ya, sudah tidak ada catatan lagi untuk PSSI. Itu hak dan ranahnya PSSI. Semoga Kongres dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Gatot.

Gatot mengatakan PSSI tidak memerlukan lagi surat rekomendasi, karena sudah pernah diberikan pada 12 Oktober lalu dan masih berlaku. Surat rekomendasi itu diberikan usai PSSI bertemu dengan Kemenpora terkait polemik lokasi Kongres.

Semula PSSI ingin menggelar Kongres di Makassar, sementara Kemenpora menginginkan Yogyakarta sebagai lokasi Kon-

gres. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak akhirnya setuju memilih Jakarta.

Terkait permintaan dana, Menpora Imam Nahrawi akhirnya buka suara. Dia mengaku siap membantu pendan-

lintas arena

ISTIMEWA

Wahyu Widayat Jati

Kembali ke Kanjuruhan MALANG (BM) – Panasnya persaingan puncak klasemen TSC 2016 memerlukan sinergi semua pendukung tim. Faktor itu yang nampaknya jadi pertimbangan Arema Cronus untuk kembali ke Stadion Kanjuruhan sebagai home basenya setelah sempat menjamu lawan di Stadion Gajayana.

Duel melawan Persela (6/11) akan menjadi momen kembali ke Kanjuruhan setelah sempat diwacanakan digelar di Gajayana. Media Officer Arema Cronus, Sudarmaji menegaskan pilihan itu. “Sudah fix. Laga di Kanjuruhan. Pertimbangannya kapasitas penonton. Suporter Persela biasanya juga akan banyak yang hadir bila main di Malang,” terangnya, Senin (31/10).

Ketua Panpel pertandingan Arema Cronus, Abdul Haris juga membenarkan. Apalagi dari sisi bisnis cukup menguntungkan.

“Kami memaksimalkan potensi pendapatan. Pertandingan besok kan di hari Minggu, jadi animo suporter Aremania dan Lamongan yang kami prediksi meningkat, bisa tertampung di Kanjuruhan, yang kapasitasnya lebih besar,” papar Haris.

Selain itu, kembali ke Kanjuruhan juga untuk menampung Aremania kawasan selatan yang sudah rindu ingin menyaksikan pertandingan di Kanjuruhan. (tbn/epe)

Kehilangan Tiga Pilar ISTIMEWA

Menpora Janjikan Bantu Pendanaan JAKARTA (BM) - Hotel Mercure Ancol terpilih menjadi lokasi berlangsungnya Kongres PSSI, 10 November mendatang, yang agenda utamanya pemilihan Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif PSSI. Kepastian itu tertuang dalam surat permintaan rekomendasi yang dijaukan PSSI per tanggal 28 Oktober 2016 kepada Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman.

Surat tersebut ditandatangani Sekjen PSSI Azwan Karim.

Dalam surat tersebut PSSI menyatakan telah menggeser Kongres dari 15 Oktober di Makassar ke 10 November mendatang di Jakarta sesuai dengan arahan FIFA melalui surat pada 14 Oktober 2016. PSSI juga meminta rekomendasi kepada KONI. Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pemuda dan

adalah akan kembali muncul juara-juara dunia dari Indonesia. Ini merupakan pekerjaan organisasi, untuk itu kami berharap organisasi solid,” tandas Wiranto.

Beberapa jam sebelum pemilihan, tanda-tanda Wiranto bakal melaju mulus sudah tersirat. Yakni pencabutan dukungan 6 pengprov kepada Gita

yang terungkap dalam kesimpulan laporan Tim Penjaringan dan Penyaringan.

“Ada enam dukungan buat Gita yang dicabut, yakni (Pengprov) Nangroe Aceh Darussalam, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara,” kata perwakilan Pengprov di luar ruang sidang mengutip laporan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua Umum PP PBSI, Fuad Baysa.

Menurutnya, lima pengprov mengalihkan dukungan kepada Wiranto, sementara Sulawesi Utara menarik dukungan karena surat dukungan hanya ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi PBSI. Selain itu, kesimpulan laporan Tim Penjaringan dan Penyaringan menyatakan hanya ada 30 pengprov yang lolos verifikasi untuk memberikan dukungan dari 34 suara. Empat dukungan yang tidak sah terdiri dari JawaTengah yang tidak mau memberikan dukungan kepada salah satu calon.

Dilanjut dengan Jawa Timur selaku tuan rumah PP PBSI yang sama-sama bersikap netral. Sedangkan satu suara, Maluku yang tidak memiliki hak suara lantaran Surat Keputusan (SK) kepengurusan barunya belum terbit. (at/epe)

aan kongres jika induk sepak bola Indonesia itu mengajukan permintaan. Imam mengaku sejak awal pihaknya memang sudah mengalokasikan dana anggaran untuk kongres.

“Sejauh ini PSSI memang be-

ISTIMEWA

REKOMENDASI: Surat rekomendasi PSSI kepada KONI Pusat untuk pelaksanaan kongres 10 November.

lum mengajukan dana.

Meskipun dulu pernah kita siapkan, seandainya mereka nurut ke pemerintah, yang kongres digelar di Yogyakarta. Karena sekarang waktunya bergeser, ada kebijakan penghematan anggaran dari Menteri Keuangan, jadi maaf kali ini kita tidak bisa membantu. Tetapi kita tetap akan bantu, tapi jika mereka mengajukan ya,” ujar Menpora di Solo.

Sementara itu, mengenai para calon Ketum PSSI yang masih dihuni oleh beberapa wajah lama, Menpora enggan memberikan komentarnya. “Kalau ditanya (tentang wajah baru), saya enggak bisa jawab. Karena saya enggak memilih ya. Tetapi harapannya dari Kemenpora muncul wajah-wajah baru agar revolusi sepak bola bisa dilakukan secara total,” ucap menteri asal Bangkalan tersebut. (dbs/epe)

BANGKALAN (BM) – Madura United kehilangan tiga pemain inti di tengah upaya kembali merengkuh posisi puncak klasemen TSC 2016 pada laga lanjutan melawan Persegres Gresik United (4/11). Mereka adalah Erick Weeks, Bayu Gatra Sangiawan dan Engelbert Sani.

Menurut Gomes de Olivera, Pelatih Madura United, Bayu Gatra dipastikan absen karena saat ini pemain asal Jember tersebut masih bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara Erick Weeks saat ini pulang ke kampung halamannya di Liberia untuk melangsungkan pernikahan. “Untuk Engelbert harus diparkir karena mendapat akumulasi kartu, jadi ketiga pemain kami dipastikan tidak main saat lawan Gresik,” katanya, Senin (31/10).

Namun Gomes tetap memelihara asa poin penuh. Pelatih asal Brasil tersebut bahkan mengaku sudah siapkan skenario pengganti menutup kelemahan absennya ketiga pemain tersebut. Strategi brilian memang wajib dipakai Gomes jika tak ingin kembali tergelincir. Kekalahan di kandang Mitra Kukar pada laga terakhir menjadi pertaruhan yang sulit dilupakan hingga harus melepas posisi puncak kendati perolehan poin sama dengan Persipura maupun Arema Cronus. (tbn/epe)

ISTIMEWA

KERJA SENDIRI: Slamet Nur Cahyo (kiri) kehilangan partner dengan absennya Erick Week Lewis yang izin menikah.

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Pidato Politik dan Komitmen seorang Pemimpin

TAJUK

Sikapi Kasus Ahok, Pemerintah Harus Bijak

H

asil Survei terbaru menyebutkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta bakal berlangsung dalam dua putaran. Hal itu dikarenakan tak ada satu calon pun yang mendapatkan suara 50 persen plus satu.

Prediksi di luar dugaan mencuat dari hasil surei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI). Pasangan Ahok-Djarot perolehan suaranya anjlok. Menariknya lagi, ketika head to head di putaran ke dua, pasangan Ahok-Djarot kalah telak saat disandingkan dengan Agus-Sylvi maupun Anies-Sandy (Berita Metro edisi Senin 31 Oktober 2016).

Dalam simulasi seandai dilakukan sampai dua putaran, perolehan Anies Baswedan (Anies)-Sandiaga Uno (Sandi) sebesar 43,9 persen responden, sedangkan Ahok-Djarot mendapat 37,3 persen suara. Sementara itu, 18,7 persen responden lainnya tidak memilih.

Skenario kedua, antara Agus HarimurtiYudhoyono-Sylviana Murni dan Ahok-Djarot. Hasilnya, Ahok-Djarot menjaring 33,9 persen responden, sedangkan Agus-Sylvi memperoleh suara 48,1 persen. Sementara responden yang abstain sebanyak 18 persen.

Simulasi terakhir dilakukan dengan mempertemukan Anies-Sandi dan Agus-Sylvi. Hasilnya, Agus-Sylvi menang tipis dengan 39,8 persen suara, sedangkan Anies-Sandi mendapatkan 39,2 persen responden.

Sementara itu, sebanyak 21 persen responden tidak menentukan pilihan.

Diakui atau pun tidak, melorotnya dukungan warga DKI Jakarta terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Djarot) merupakan imbas kasus penistaan agama yang saat ini tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabers Polri).

Meski survei sebelumnya didapatkan data bahwa tingkat elektabilitas pasangan Agus-Sylvi berada di angka 21 persen, Ahok-Djarot 27,5 persen dan Anies-Sandiaga 23,9 persen, namun sebanyak 67,7 persen warg DKI Jakarta beranggapan pasangan Ahok-Djarot masih berpeluang kalah.

Banyak alasan kenapa peluang kalah itu masih ada. Salah satunya, sikap arogan yang kerap dipertontonkan di depan publik. Juga gaya komunikasi yang dinilai tidak santun, kerap melakukan penggusuran, pernah dipanggil KPK, dan tim sukses yang tidak melibatkan ’Teman Ahok’ yang merupakan kelompok relawan.

Ditambah lagi, kasus penistaan agama yang terus menggelinding bak bola salju. Kabar demo besar-besaran yang direncanakan ribuan orang dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam pada Jumat (4/11) mendatang, juga bakal punya pengaruh besar terhadap tingkat elektabilitas pasangan Ahok-Djarot.

Dampak kasus di Pulau Seribu terkait Al Maidah ayat 51, bagi tingkat ektabilitas pasangan Ahok-Djarot memang cukupluar biasa. Persoalan itu, belakangan terus melebar dan bukan cuma milik warga DKI Jakarta.

Hampir semua umat muslim di Indonesia ikut bereaksi dengan bermacam cara, mulai dari sekadar berkomentar untuk membentuk opini publik sampai melakukan aksi turun jalan.

Reaksi yang terus berdatangan dan terlihat kian gencar, sedikit banyak juga menjadi semacam dilema bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menyikapi bermacam tuntutan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Langkah apapun yang dilakukan, tetap bisa memojokkan posisi Ahok bersama pasangannya dalam Pilkada DKI Jakarta.

Semisal, pengutipan Surat Al Maidah ayat 51 di Pulau Seribu dianggap selesai dan tidak ada masalah, bisa jadi malah menambah sakit hati banyak orang. Imbasnya, aksi unjuk rasa massa mungkin semakin marak dan tak terkendali. Sebaliknya bila kasus itu terus dilanjutkan ke rana hukum, sudah pasti dampaknya pada pencalonan Ahok-Djarot.

Di sini, perlu langkah bijak pemerintah dan penegak hukum untuk menyikapinya. Budiarie S

Demo Lebih Besar GUBERNUR ... bah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,25 persen sehingga UMP kemungkinan akan di kisaran Rp1,5 juta.

Sedangkan UMK juga akan ditetapkan berdasarkan UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga UMK untuk daerah ring satu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan Gresik akan berada di kisaran Rp3,3 juta.

UMP sendiri rencananya akan ditetapkan pada 1 November, sedangkan UMK akan ditetapkan pada 21 November 2016. Rumusan ini merupakan rumusan baku sehingga unjuk rasa menolak rumusan ini harusnya dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja dan bukan di wilayah provinsi.

“Saya pastikan nanti yang berlaku untuk daerah ring satu ya UMK bukan UMP. Jadi buruh tidak perlu khawatir. UMP kami tetapkan karena ini amanat dari Peraturan Pemerintah,” ujarnya.

Tolak UMP Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi menolak penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017.

Mengatasnamakan gerakan tolak upah murah, massa buruh datang dengan menggelar longmarch yang dipandu beberapa truk bak terbuka. “UMP hanya akan jadi tameng bagi pengusaha untuk menggaji buruh di bawah UMK,” kata orator aksi.

Sesuai PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, UMP disusun berdasarkan UMK terendah di provinsi itu dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, maka UMP akan bernilai jauh di bawah UMK di ring satu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan Gresik.

Sementara itu pantauan di Grahadi, ratusan massa buruh tiba sekitar pukul 13.30 WIB. Sambil orasi bergantian massa juga tampak memenuhi jalan

Sambungan Halaman 1 sehingga Jalan Gubernur Suryo terpaksa ditutup dan kendaraan yang melintas dilewatkan belakang Taman Apsari.

Ribuan Massa Pengunjuk rasa dari 16 aliansi serikat pekerja di Gedung Negara Grahadi Surabaya yang tergabung dalam Gerakan Aksi Tolak Upah Murah (Gastum), berencana menghadirkan massa lebih banyak dalam aksi unjuk rasa pada Selasa (1/11/2016).

Mereka merupakan buruh yang bekerja dari berbagai daerah di ring satu Jawa Timur.

Yahman Koordinator Serikat Buruh Bersatu Selatan (Serbu Setan) wilayah perbatasan Gresik dengan Surabaya Barat mengatakan, pihaknya akan membawa masa lebih banyak sekitar 10 ribu hingga 15 ribu pengunjuk rasa ke Gedung Grahadi Surabaya.

Selain itu, kata Yahman, unjuk rasa pada Senin (31/10/2016) merupakan aksi pemanasan yang merupakan perwakilan dari serikat pekerja yang tergabung dalam Gastum.

Sebelumnya, menurut Yahman, jumlah buruh yang berunjuk rasa hari ini sekitar seribu orang, itupun belum termasuk tambahan massa dari Pasuruan dan Sidoarjo.

“Aksi unjuk rasa ini merupakan penolokan buruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) karena itu bisa menjadi jalan alternatif bagi perusahaan untuk tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota,” kata Yahman.

Sementara itu, mengenai kabar buruh akan menginap di jalan-jalan Surabaya juga dibenarkan Yahman.

“Besok mengenai UMP seIndonesia yang akan disahkan, Kami buruh di Jatim menolak.

Buruh akan melakukan penolakan dan menginap di Surabaya.

Kami juga akan menginap di jalan-jalan,” katanya.(ssn/tit)

L

ike father like son”, seperti apa ayahnya demikian juga anaknya. Pepatah itu yang bisa digambarkan untuk sosok Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Keduanya memiliki kesamaan dalam memasuki masa kampanye pemilihan umum, yakni menyampaikan pidato politik.

Susilo Bambang Yudhoyono, biasa disapa dengan SBY pada 1 Juni 2004 menyampaikan pidato politik saat memasuki musim kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun itu. Sementara pada masa kampanye untuk memasuki periode kedua pemerintahannya, SBY juga menyampaikan pidato politik pada 4 Juni 2009 di Pekan Raya Jakarta.

Kini Agus menapaki jejak yang sama dengan ayahnya, dengan menyampaikan pidato politik pada hari ketiga kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 di Jakarta Theatre pada Minggu 30 Oktober 2016.

Pada masanya masing-masing, mereka menjadi yang pertama dalam menyampaikan pidato politik saat memasuki masa kampanye.

Meskipun untuk keperluan kampanye yang berbeda, SBY untuk Pemilu Presiden sedangkan Agus untuk Pemilu Kepala Daerah, keduanya menunjukkan niat dan sikap memberitahukan kepada publik atau rakyat pemilih sejak awal mengenai rencana dan program kerja yang akan diusung serta mengajak publik untk memilihnya. Seperti biasanya pidato politik itu mengajak atau menjanjikan perubahan.

Hal itu pula yang ditunjukkan oleh SBY dalam pidato politik pertama pada 2004.Bersamapasangannya,JusufKalla untukmenjadiWakilPresiden,ketikaitu

SBY mengajak rakyat untuk bersamasama melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengagendakan dua hal besar yaitu pertama menata kembali sistem kenegaraan, pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan jiwa, semangat dan konsensus berdirinya negara Indonesia terutama Pancasila dan UUD, dengan mengembangkan sistem sosial politik yang berkelanjutan dan sistem kelembagaan ketata negaraan yang tahan mengikuti segala guncangan; dan kedua, melakukan pembangunan di segala bidang termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan HAM serta pertahanan dan keamanan.

SBY-JK mengusung tema “Membangun kembali Indonesia pascakrisis” yang mereka anggap menjadi inti agenda dari reformasi gelombang kedua yang mereka canangkan.

Sementara Agus menggelorakan semangatuntukmelakukanperubahan danmengubahnasibwargaJakartaagar lebihbaik,denganbekerjakerasmelakukan 10 program unggulan.

Mulai dari bantuan langsung kepada golongan miskin dan kurang mampu; penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran; peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru; peningkatan kesehatan; peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan stabilisasi harga; peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan, menjadikan Jakarta sebagai kota pintar, kreatif dan ramah lingkungan; peningkatan keamanan kota dan kerukunan warga; pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, patroli keamanan serta pemberantasan narkoba; dan peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi.

Isi pidato politik intinya me-

Oleh: Budi Setiawanto mang menyentuh empat hal yakni selain informatif, deskriptif, dan argumentatif, juga persuasif mengajak khalayak untuk ikut serta dalam berbagai hal yang disampaikan dalam pidato tersebut. Apalagi dalam masa kampanye ini. Pidatonya kental dengan ajakan untuk memilih calon yang menyampaikan pidato tersebut.

Paling ditunggu Dalam proses demokrasi, pidato politik merupakan saat yang paling ditunggutunggu oleh publik.

Kita masih ingat pidato politik Megawati Soekarnoputri pada 29 Juli 1999 yang bergelora ketika partai politik yang dipimpinnya, PDI Perjuangan, memenangkan Pemilu 1999, setelah bertahun-tahun ditekan oleh rezim Orde Baru sejak dia terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 2-6 Desember 1993 dan baru diakui oleh pemerintah melalui Munas PDI pada tahun pada 22-23 Desember 1993.

Seiring dengan pemilu era multipartai pertama pada masa reformasi yang mencapai 48 partai politik ketika itu, PDI Perjuangan mengantongi 35,6 juta suara rakyat dan menduduki 153 kursi di DPR RI dengan kemenangan yang diraih sebesar 33,74 persen.

Megawati berhasil menyedot perhatian publik di dalam dan luar negeri sebagai politisi perempuan yang gigih berjuang, meskipun mendapatkan berbagai tekanan rezim yang akhirnya tumbang seiring dengan gerakan reformasi pada 1998.

Pada Sidang Umum MPR 1999, Megawati bahkan terpilih sebagai Wakil Presiden, berpasangan dengan

Presiden Abdurrahman Wahid.

Begitu pula pidato politik kemenangan Joko Widodo pada 22 Juli 2014 ketika baru saja ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umumm bahwa dia terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu Presiden 2014.

Dalam pidato yang diberi judul “Saatnya Bergerak Bersama”. Hal pertama yang disampaikan oleh Jokowi adalah mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, pasangan calon presiden dan wakil presiden lain, yang telah menjadi sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

Masih teringat Jokowi menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.

Disebutkan pula bahwa dengan kerendahan hati mereka, JokoWidodo dan Jusuf Kalla, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan seTanah Air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu; bangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga, serta teman dengan teman yang sempat renggang.

Kita bersama sama bertanggung jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Pemilu 2014 memunculkan optimisme baru bagi bangsa ini. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru.

Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan.

Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak pernah mati.

Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan tetapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan.

“Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya,” kata Jokowi-JK yang bernomor urut 2 dan Prabowo-Hatta yang bernomor urut 1, ketika itu.

Ternyata, hubungan mereka hingga kini tetap baik, bahkan pada hari Senin (31/10) ini, Jokowi bertemu untuk kesekian kalinya dengan Prabowo yang menunjukkan bahwa mereka tetap berhubungan baik.

Ke depan, akan banyak pidatopidato politik yang akan disampaikan oleh para politisi, entah sebagai calon kepala daerah atau setelah mereka dinyatakan memenangkan pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Dengan pidato politik, publik mendapatkan gambaran tentang apa yang menjadi komitmen mereka untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat. (*)

Sepakat Pengukuran Ulang DPRD..

Sambungan Halaman 1

pembatalan atas HGB PT Hardaya Widya Graha dengan nomor BPN RI 4010/26.1-600/ XI/2013, jakarta tertanggal 11 November 2013. Ini sudah jelas perintah permohonan pembatan atas Hak Guna Bangunan oleh BPN RI,” terang Petrus, Senin (31/10).

“Kenapa sampai berlarutlarut pihak BPN II kota Surabaya tidak mengindahkan surat yang dikeluarkan BPN RI tersebut.

Ada apa semua ini?” ungkap Petrus.

Menurutnya, adalah suatu kebohongan apa yang diakui pihak Grand City, bahwa mereka membeli dari hasil lelang tahun 2001. Padahal dari laporan pembayaran pajak, mereka membayar pajak atas lahan tersebut sejak tahun 1994 dengan nomor objek pajak 35.78.110.002.011.0027.0 atas nama PT HWG, yang beralamat jalan RSC Veteran 4.

“Bagaimana mungkin mereka mengklaim lahan tersebut, mereka kuasai dengan membeli dari BPPN (Badan Penyehatan

Perbankan Nasional) ditahun 2001. Padahal mereka, telah melakukan pembayaran pajak sejak tahun 1994. Ini merupakan pembohongan publik yang mereka giring. Bahwa seakanakan mereka yang benar,” sambung Petrus.

Hearing Hasil hearing yang digelar DPRD Surabaya meminta pengukuran ulang oleh BPN Surabaya. Hal ini lantaran terjadi ketidak cocokan luas tanah antara surat yang dimiliki Grand City dengan surat yang dimiliki oleh Nuraini. Terdapat selisih sekitar 3000 meter per segi.

“Untuk pembuktian awal, kita harus melakukan pengukuran ulang sesuai mandat dari BPN RI tanggal 11 November 2013. Saya harap, semua pihak kooperatif, termasuk BPN II kota Surabaya dan pihak PT HWG (Grand City),” ujar Mazlan Mansur, Ketua Komisi B DPRD Surabaya.

Usulan pengukuran ulang itu, awalnya mendapat peno-

FOTO: BM/MADJI

HEARING: Hearing sengketa tanah Grand City Mall, Senin (31/10).

lakan. Baik dari kuasa hukum Grand City, Peter Talaway maupun oleh pihak BPN II Surabaya. Namun desakan Komisi B membuat kedua pihak tersebut tak bisa mengelak.

“Karena dasar kami untuk melakukan pengukuran ulang tersebut merujuk pada surat permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan PT Hardaya Widya Graha nomor

671,672,673 dan 741/ Ketabang,” tegas Maslan.

“Ini kan demi kebaikan bersama, tidak ada salahnya diukur ulang,” pintanya.

Kesempatan lain, ahli waris Hj. Nur Aini menunjukkan dokumen-dokumen aslinya pada peserta hearing saat itu, berupa surat asli Vervonding Indonesia.

“Saya akan membuktikan

siapa yang benar siapa yang bermain dalam hal ini. Bisa dilihat dan diuji keaslian surat saya. Saya hanya menuntut hak saya selaku ahli waris dari orang tua kami,” papar Nur Aini.

Kegigihan Nur Aini tersebut bukan tanpa alasan. Dia mengaku benar dan sah sebagai pemilik lahan seluas sekitar 4,8 hektare tersebut, dengan bukti riwayat kepemilikan surat tanah asli yang dia bawa.

“Kalau saya tidak benar, ngapain selama 12 tahun lebih, saya terus berjuang menuntut hak kami sekeluarga,” tegasnya.

Nur Aini berjanji akan menghadirkan ibundanya dalam kesempatan hearing berikutnya yang akan digelar Komisi B. “Saya akan bawa ibu saya, sebagai saksi hidup. Saya tunjukan bahwa perjuangan saya ini tidak main-main menuntut hak kami yang telah didozlimi oleh kekuatan besar seperti PT Singo Barong (anak perusahaan PT Maspion Group) dengan PT Hardaya Widya Graha, milik Hartati Murdaya,” ungkap Nur Aini, bersemangat. (has/tit)

Selesaikan Masalah secara Damai JOKOWI... harus kita jaga. Indonesia negara yang majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak ras. Kalau ada masalah semua diselesaikan dengan sejuk dan damai, itu harapan saya sebagai anak bangsa,” jelas Prabowo.

Prabowo mengaku merasa sangat dihormati lantaran Pesiden Jokowi mau bertandang ke kediamannya. Prabowo menekankan hubungannya dengan Jokowi sangat baik, meskipun pernah menjadi rival dalam Pilpres 2014. “Dalam budaya bangsa selalu boleh berbeda pendapat tapi ujungnya sama untuk NKRI,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi mengunjunginya untuk menerima

Sambungan Halaman 1 pandangannya terkait beberapa hal, baik mikro maupun makro.

Pada kesempatan itu Prabowo sempat mengajak Jokowi makan siang bersama serta menunggang kuda.

Berdasarkan pantauan, Jokowi diberikan sebuah topi ala koboi oleh Prabowo dan dipersilakan menunggang kuda berwarna putih. Prabowo tampak ikut menemani Jokowi dengan menunggang kuda berwarna cokelat.

“Saya berikan topi untuk Pak Jokowi. Beliau punya bakat naik kuda, beliau punya kelebihan badannya ringan. Kuda suka yang ringan-ringan,” ujar Prabowo.

Stabilitas Presiden Joko Widodo

bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya disebut juga membicarakan soal demo pada 4 November mendatang.

“Iya, (bicara) soal demo juga,” ungkap Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam perbincangan, Senin (31/10/2016).

Dasco mengatakan, kedatangan Jokowi merupakan kunjungan balasan atas kehadiran Prabowo ke Istana Negara. Jokowi sendiri juga sebelumnya sempat mendatangi Prabowo di rumahnya yang ada di Kertanegara.

“Pertemuan kunjungan balasan saja karena Pak Jokowi pernah janji tengok Hambalang,” kata Dasco.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo memang disebutsebut sebagai simbol keharmo-

nisan mantan rival ketika Pilpres lalu. Ini menyusul adanya potensi gangguan ketidakamanan setelah adanya agenda demo terkait isu SARA jelang pilkada.

“Bicara banyak hal, soal situasi terkini. Demo merupakan hak demokrasi rakyat namun tidak boleh anarkis,” ucap anggota Komisi III DPR itu.

“Soal perdamaian, soal kestabilan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” imbuh Dasco.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo memang terlihat menyejukkan. Jokowi mengaku ia dan Prabowo sempat menyantap nasi goreng di sela-sela pertemuan. Bahkan mantan prajurit Kopassus itu juga sempat mengajak Jokowi berkuda bersama.

Tanpa Keterangan Pers Pertemuan Joko Widodo ( Jokowi) Presiden dengan Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra pada Senin (31/10/2016) berakhir tanpa keterangan pers.

Berdasarkan pantauan, Presiden Jokowi beserta rombongan, diantaranya Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan Pratikno Menteri Sekretaris Negara, telah meninggalkan kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Hambalang Bogor.

Kemudian, Prabowo juga telah meninggalkan ruangan pertemuan, langsung menuju samping dan menaiki kuda.

Hal itu menandakan tidak ada keterangan pers seperti yang dijanjikan semula. Padahal wartawan sudah menunggu pertemuan ini selama dua jam. (rep/ant/tit)

Diusut Sejak Tahun 2015 GANGGUAN... mengeluh ada perubahan kondisi kesehatan di dalam tubuhnya di tengah pemeriksaan.

Mengetahui hasil pemeriksaan, akhirnya penasehat hukum Dahlan, Pieter Tallaway meminta penyidik untuk menghentikan pemeriksaan terhadap kliennya tersebut.

Penyidik menyetujui dan

Sambungan Halaman 1 akhirnya pemeriksaan dihentikan sekitar pukul 14.15 WIB, atau kurang lebih lima jam sejak kedatangan Dahlan di kantor Kejati Jatim, jalan Ahmad Yani Surabaya sekitar pukul 09.30WIB. Pada pemeriksaan kemarin, Dahlan hanya tersenyum membalas pertanyaan yang diajukan para wartawan, baik itu saat

baru datang maupun saat ia hendak dimasukkan ke mobil tahanan guna dibawa kembali ke Rutan Klas I Medaeng.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim sejak 2015 lalu.

Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang

dilaksanakan secara curang.

Akibatnya, negara dirugikan.

Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010.

Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal.

Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Selain itu, penyidik menengarai aset dijual dengan harga di bawah harga pasaran kala

transaksi terjadi.

Akhir Juni 2016, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, meneken surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut. Kejaksaan sudah menetapkan mantan Manajer Aset PWU, Wishnu Wardhana dan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Mantan Ketua DPRD Surabaya dan mantan bos Jawapos itu kini mendekam di RumahTahanan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. (*)

08 www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 31 OKTOBER 2016

0.23% IHSG

-0.1% STI

-0.1% NIKKEI

-0.4% FTSE

0.1% KLCI

-0.0% DJIA

-0.5% NASDAQ

5,422

2,814

17,425

6,966

1,672

18,161

5,190

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

534,029

512,668

1,272.70

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,045 SUMBER: GERAIDINAR 31 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 31 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13052.00 9375.89 14333.60 9963.01

BELI 13032.00 9355.89 14233.60 9883.01

Maksimalkan Peran IKM, Butuh Cangkul 10 Juta Unit Per Tahun

GARUDA

Pemerintah Tunjuk Tiga BUMN Penuhi Kebutuhan

Layani GuangzhouDenpasar Tiap hari

JAKARTA (BM) – wacana ekspor cangkul yang sempat keluar akhirnya mendapat jawaban resmi dari pemerintah. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menunjuk tiga perusahaan BUMN untuk memenuhi kebutuhan cangkul nasional yang jumlahnya mencapai 10 juta unit per tahun.

Kebijakan itu disampaikan Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan. “Pemerintah telah memberi penugasan kepada tiga perusahaan BUMN untuk memenuhi kebutuhan cangkul nasional dengan melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM),” kata Putu di Jakarta, Senin (31/10).

Ketiga BUMN tersebut yakni PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Putu menyampaikan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meminta ketiga BUMN tersebut dapat melaksanakan tugas segera dengan memaksimalkan peran IKM dalam memproduksi cangkul.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Sukandar menyatakan siap untuk memproduksi bahan baku kepala cangkul berupa

high carbon steel dalam memenuhi kebutuhan 10 juta unit cangkul per tahun. “Bahan yang dipakai untuk cangkul itu high carbon steel. Kami memproduksinya di Cilegon.

Memang membutuhkan kekerasan yang khusus,” ujar Sukandar.

Menurutnya, dibutuhkan 15 ribu ton high carbon steel untuk memproduksi 10 juta unit cangkul, di mana Krakatau Steel mampu memenuhinya.

Selain itu, Direktur Keuangan dan SDM PT Boma Bisma Indra, Rahman Sadikin menyampaikan, pabrik milik perusahaan seluas 1 hektare di Pasuruan, mampu memproduksi 700 ribu unit cangkul per tahun.

“Cangkul BBI sangat terkenal dengan kepala cangkulnya, yaitu cap mata. Kualitasnya sangat bagus. Kami memiliki lisensi dari Jerman untuk memproduksinya. Jadi, kami siap mendukung kebutuhan cangkul nasional,” ungkap Rahman.

Rahman menambahkan, ia akan bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk memenuhi bahan baku material cangkul yang dibutuhkan.

Sementara itu, Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Agus Andiyani menyampaikan perusahaannya siap mendukung

FOTO ISTIMEWA

PELUANG: Sikap bijak pemerintah dengan mengandalkan produksi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan cangkul, membuka peluang bagi industri kelas menengah (IKM) dalam bidang manufaktur.

pendistribusian cangkul produksi dalam negeri ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. “Kami memiliki 32 cabang

Penuhi Permintaan, Uber Motor Beroperasi SURABAYA(BM) - Setelah melakukan pen- menikmati kenyamanan, keandalan dan fitur genalan sejak Januari 2016 lalu di Surabaya, kini keselamatan yang ditawarkan oleh aplikasi pengelola aplikasi Uber mengenalkan untuk UberAdanya layanan ini, pengguna bisa langlayanan dengan sepeda motor yang resmi me- sung mengetahui estimasi biaya perjalanan lenggang di jalan Kota Surabaya. Hal ini sebagai menuju kesemua lokasi yang diinginkan dan biantisipasi adanya permintaan dari masyarakat aya perjalanan yang ditawarkan menggunakan akan layanan yang berbasis aplikasi dengan tarif Uber motor masih sangat terjangkau. yang dapat dijangkau masyarakat.

Kehadiran Uber motor dan dukungan dari “Pengenalan ini seiring dengan semangat pecinta Uber membawa kejutan sendiri bagi Uber untuk menghadirkan pilihan mobilitas warga di Surabaya. Karena pihak Uber juga akan yang terjangkau dan sesuai dengan pola ak- mengenalkan salah seorang bintang film Ciccio tivitas kota,” kata Novita Sari dari Uber dalam Mannaseiro yang menjadi pengemudi Uber Motor releasenya,Kamis. Layanannya Uber motor selama beberapa waktu di Kota Surabaya. (rls/dra) kali ini mulai diperkenalkan di Bandung, Surabaya dan Bali.

Adanya layanan baru ini, pihaknya berharap warga Surabaya bisa dapat memesan motor dan mendapatkannya dengan cepat dan harga yang sangat terjangkau.:Kami senang dapat mengumumkan peluncuran uber motor, layanan yang telah lama ditunggu dan diminta oleh masyarakat Surabaya. Warga Surabaya kini dapat memesan jasa sepeda motor hanya menekan satu tombol dan mendapatkan tumpangan dalam hitungan menit,”imbuhnya.

BM/IST Pilihan yang lebih ter- PERMINTAAN: Dalam memenuhi permintaan terhadap layanan aplikajangkau bagi warga untuk si Uber, kini mulai dikenalkan dengan kehadiran motor.

distribusi. Bahkan jika cangkul siap untuk ekspor, kami juga dapat memfasilitasinya,” ungkap Agus. (at/epe)

Permudah Layanan Dana Talangan Haji

Pendirian Pegadaian Syariah Ditarget Akhir Tahun PACITAN (BM) - Pendirian pegadaian syariah di wilayah Kediri, Madiun, dan Bojonegoro, ditargetkan bisa terealisasi akhir 2016 sebagai upaya memudahkan pogram layanan pemberian dana talangan haji.

“Kami sedang persiapan dan sudah uji kelayakan. Akhir tahun ini, kami harap bisa,” kata Deputi Bisnis Pegadaian Madiun Dwi Wuryantadi ditemui dalam kegiatan pelatihan “Journalist Class” oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri di Pacitan, Minggu (31/10).

Ia mengatakan pendirian pegadaian syariah memang sudah direncanakan, seiring dengan adanya program baru oleh pegadaian yaitu pembiayaan layanan haji atau Arrum haji. Pihaknya mengungkapkan pembiayaan ini sebagai upaya memberikan kesempatan bagi warga untuk bisa mendaftar haji. Selain itu, untuk dana talangan haji belum tersentuh oleh pegadaian, sehingga perusahaan memanfaatkan kesempatan.

“Dana talangan haji ini belum tersentuh oleh pegadaian dan ini baru pertama kali kami menyalurkan. Jadi, masyarakat sekarang bisa menikmati semua layanan baik investasi pembiayaan baik dunia akhirat semua bisa terkover,” katanya.

Ia mengatakan jumlah pegadaian di

wilayahnya, yaitu Kediri, Madiun, serta keresidenan Bojonegoro ada 71 outlet.

Sementara, pegadaian syariah ada tiga, namun semuanya cabang induk dari Surabaya.

Direncanakan, akhir 2016 ini untuk pengelolaan bisa di daerah, sehingga akan lebih mudah koordinasi pengelolaan. Selain itu, direncanakan pula Jombang pada 2016 ini sehingga jumlah pegadaian syariah diharapkan bisa semakin banyak.

Dwi mengungkapkan untuk mendapatkan dana talangan haji dari pegadaian syariah, syaratnya harus memberikan jaminan berupa emas setara Rp7 juta atau logam mulai seberat 15 gram. Nantinya, warga yang sudah memberikan persyaratan itu bisa mendapatkan pembiayaan sebesar Rp25 juta dalam bentuk tabungan haji. “Jaminannya harus emas setara 15 gram, namun untuk angsuran menyesuaikan, bisa satu, dua, atau tiga tahun sesuai kemampuan nasabah,” katanya.

Dia optimistis program layanan talangan ibadah haji itu mampu bersaing dengan program layanan dari perusahaan lainnya. Minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji tetap besar, yang salah satunya dilihat dari daftar tunggu yang panjang. (at/epe)

BEIJING (BM) - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia resmi menerbangi rute Guangzhou-Denpasar pergi-pulang (PP) tujuh kali per pekan, sekaligus memperkenalkan “Super Diamond Seat Business Class” di pesawat Airbus A330-300, untuk melayani rute tersebut, mulai Senin pagi.

“Mulai hari ini, penerbangan GuangzhouDenpasar menjadi ‘daily fllight’ dengan menggunakan armada yang lebih besar yakni A-330-300,” kata Manajer Umum Garuda Indonesia Guangzhou, Dharmawan J Hendrata di Beijing, Senin (31/10).

Selain itu, tambah dia, Garuda Indonesia juga melakukan perubahan jadwal penerbangannya untuk rute tersebut. “Garuda berangkat dari Guangzhou pukul 01.35 waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Indonesia pada pukul 07.30 waktu setempat,” ungkap Dharmawan.

Penerbangan sebaliknya dari Bali, Indonesia pukul 18.20 dan tiba di Bandara Internasional Guangzhou pada 23.50 waktu setempat.

“Jadwal penerbangan tersebut sangat menguntungkan, karena kita bisa mendapatkan ‘market’ dari kota-kota di sekitar Guangzhou. Selain itu, turis pun merasa nyaman, karena setelah tiba di Bali pada pagi hari, bisa langsung jalan-jalan dan berbelanja atau aktivitas lainnya,” tutur Dharmawan.

Tentang target tingkat isian rute Guangzhou-Denpasar (PP), setelah mengoperasikan armada yang lebih besar, ia mengatakan, “untuk penumpang tingkat isian untuk penumpang sekitar 85 persen, sedangkan kargo, kami berharap tingkat isiannya mencapai 8-10 persen per ‘flight’,”.

“Super Diamond Seat” “Super Diamond Seat” pada kelas bisnis untuk penerbangan Beijing-Jakarta (PP) juga mulai disertai penambahan frekuensinya dari tiga menjadi empat kali per pekan.

Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan pertama di dunia yang memasang “Super Diamond Seat Business Class” di pesawat Airbus A330-300, mengingat saat ini maskapai penerbangan lain menggunakan kursi tipe tersebut di pesawat Airbus A350-900.

Selain Tiongkok-Indonesia rute penerbangan jarak menengah lainnya yang akan diterbangi dengan pesawat Airbus A330-300 “Super Diamond Seat Business Class” antara lain menuju Sydney (Australia), Jepang, dan Korea Selatan.

Terkait rute Beijing-Denpasar (PP), Manajer Umum Garuda Beijing, Hans Halionon menuturkan Garuda Indonesia akan menambah frekuensi penerbangan dari empat menjadi lima kali per pekan mulai November 2016. “Selain itu, armada yang digunakan untuk menerbangi rute tersebut adalah 777-300 yang memiliki konfigurasi 26 kursi di kelas bisnis dan 367 kursi di kelas ekonomi,” ucapnya.

Hans mengatakan rute penerbangan Beijing ke Jakarta dan Denpasar di penghujung 2016 semua menggunakan armada baru. “Diharapkan dengan kenyamanan yang didapat dalam armada baru tersebut akan semakin menambah jumlah penumpang Beijing ke Indonesia,” katanya, menambahkan. Hans mengemukakan tingkat isian Beijing-Jakarta hingga kini tercatat sekitar 75 persen, sedangkan Beijing-Denpasar tercatat sekitar 90 persen. (at/epe)

Optimalkan Penjualan Jelang Tutup Tahun

Madison Avenue Tawarkan Keuntungan di Semua Lantai SURABAYA (BM) – Akhir 2016 tinggal menyisakan dua bulan lagi.

Untuk menyambut momen itu, PT Kertabhakti Raharja akan memaksimalkan penjualan unit apartemen Madison Avenue yang berada di Jl Jemur Andayani Surabaya. Tawarkan menguntungkan bagi pembeli ini berupa special unit yang tersebar di seluruh lantai apartemen.

Saat ini, Madison Avenue dianggap sebagai salah satu apartemen terbaik di Surabaya dengan harga terjangkau. Bahkan, beberapa agen properti ternama seperti, Era Galaxi, Era Sieto, Era Kota, Prop Next, Ray White sangat terkesan dan belomba untuk menjual produk apartemen Madison Avenue seperti saat launching tower satu dan tower dua tahun lalu. Harga yang ditawarkan pun cukup murah mulai Rp 170 jutaan dengan cicilan mulai Rp 1,3 jutaan.

“Kali ini seluruh spesial unit akan kami lepas dan kami optimis langsung

habis. Tentu saja yang kami pasarkan sangat menguntungkan untuk investasi karena harganya lebih mudah dari model sejenis dan jumlahnya limited,” ujar Co-Owner Madison Avenue Henry J. Gunawan Dirinya menjelaskan, Madison Avenue dibangun dengan konsep EcoCozy dan Smart Living dan membidik semua lapisan masyarakat seperti karyawan, mahasiswa, profesional, pengusaha muda maupun para starup. Fasilitasnya cukup lengkap seperti kolam renang terpanjang 100 meter, fitnes centre dan gym, pusat bisnis dan eco garden seluas 1,2 hektar.

Lokasi Madison Avenue sangat strategis berada di Jl Jemur Andayani Surabaya. Kawasan disekitarnya merupakan daerah industri (SIER), kampus PTN dan swasta seperti PETRA dan UBAYA, Mall, pusat bisnis dan perkantoran. Selain itu, kawasan ini secara akses sangat didukung dengan jalan protokol Jl A. Yani dan pintu tol Waru

FOTO ISTIMEWA

MENGUNTUNGKAN: Pengunjung melihat maket Madison Avenue yang nilai harga per unitnya cukup kompetitif untuk investasi di Surabaya.

dan Bandara Juanda. Insfrastruktur disekitar Madison Avenue ini membuat penghuni bisa dengan mudah pergi kemana-mana di Surabaya.

“Untuk prosesnya kami juga bekerjasama dengan BTN, BRI, dan Bank Arta Graha. Proses KPA nya juga cepat sehingga konsumen lebih mudah

melakukan transaksi,” kata pengusaha properti ini.

Lokasi apartemen Madison Avenue yang berada di wilayah strategis dan mudah dijangkau membuat hunian modern ini tidak hanya nyaman dan cocok untuk menjadi tempat tinggal saja. Bahkan peluang bisnis dengan menyewakan sangat menguntungkan untuk investasi. Menurutnya, Madison Avenue berada di Jl Jemur Andayani Surabaya yang merupakan salah satu kawasan bisnis dan berkembang pesat. Disekitar kawasan ada komplek Surabaya Industri Estate (SIER) dan sejumlah kamus perguruan tinggi negeri dan swasta, dekat pusat perbelanjaan dan akses ke jalan tol Juanda Waru Sidoarjo “Karena itu Madison Avenue sangat menguntungkan. Bisa disewakan ke mahasiswa, karyawan, pengusaha muda, maupun profesional. Passive Incomnya cukup bagus,” kata Henry J. Gunawan.

Saat ini di Surabaya, rata-rata sewa unit apartemen tipe studio berkisar antara 1,5 juta hingga 2,5 juta per bulan. Sementara tipe 2 bedroom dan 3 bedroom paling murah sekitar Rp 3-5 juta perbulan. Karena itu, kalaupun tidak dipakai sendiri, mau disewakan saja sudah untung. Bahkan hasil sewanya sudah cukup untuk membayar cicilan KPA. “Nilai propertinya juga terus menanjak. Sejauh ini belum ada properti yang harganya stag. Setiap tahun selalu naik,” ujarnya Selain itu, nilai investasinya juga menanjak karena sejauh ini belum ada properti yang harganya stag atau menurun. Setiap tahun selalu naik, hanya saja persentasenya berbeda beda tergantung lokasinya. semakin stretegis akan cepat naik harga propertuinya. “Selama satu tahun kenaikan harganya sudah 25 persen. Sebab itu beli Medison Avenue selalu untung. mau disewakan atau dijual lagi tetap untung,” tambahnya. (san/epe)

09 www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Ferarri Berencana Bangun Pabrik Mobil di Sidoarjo

ISTIMEWA

Soekarwo

SURABAYA (BM) - Ferarri, sebuah produsen mobil asal Italia akan membangun pabrik di Sidoarjo. Untuk merealisasi pembangunan pabrik Ferarri, tim ekonomi yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah ke Inggris untuk bertemu beberapa petinggi Ferarri.

“Kemarin ke Inggris salah satunya ketemu dengan Ferarri, mereka butuh lahan 2.000 hektar,” kata Soekarwo, ketika wartawan yagn menemuinya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (31/10).

Untuk meyakinkan para pelaku

usaha di Inggris, Soekarwo juga mengajak Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Saifulillah sendiri, juga langsung menyambut keinginan Ferarri dengan menyanggupi penyediaan lahan seluas seribu hektar di Sidoarjo.

“Pak Saifulillah sudah siap seribu hektar, nanti kurang seribu hektar bisa di luar Sidoarjo,” kata Soekarwo.

Di Jawa Timur sendiri, Ferarri rencananya akan membangun pabrik yang fokus untuk membuat kendaran jenis sport utility vehicle

(SUV).

Sementara itu, selain Ferarri, dalam kunjungan ke Inggris dan Jepang kali ini, Soekarwo mengaku juga berhasil meyakinkan enam perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi dan baja untuk berinvestasi di Jawa Timur.

“Bahkan mereka yang sudah punya perusahaan di Jawa Barat dan DKI juga akan dipindahkan ke Jawa Timur karena iklim pekerja di sini kan baik, juga ketersediaan energi juga mencukupi,” kata dia. (ant/udi)

Pembangunan Pabrik Pengolah Limbah B3 Mendesak SURABAYA (BM) – Pembangunan pabrik pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jawa Timur (Jatim) dinilai mendesak. Itu sebabnya, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera merealisasikan rencana

Dikatakan pula, banyak perusahaan di Jatim terutama BUMD milik pemprov selama ini mengeluhkan soal pengeluaran biaya terlalu mahal untuk membuang limbah B3 yang sangat jauh yaitu di Bandung. Oleh karena itu, solusi untuk keluhan dari perusahaan ini harus dilakukan secepatnya oleh pemprov dengan membangun pabrik pengolah limbah B3.

“Solusi pembangunan pabrik pengolah limbah B3 ini harus

pembangunan pabrik pengolah limbah B3.

Penegasan itu dikemukakan Ahmad Heri, anggota DPRD Jatim, Senin (31/10). Menurutnya, dengan adanya pembangunan pabrik pengolah limbah B3 ini bisa membantu perusahaan di Jatim lebih mudah membuang limbah B3.

direalisasikan, maka itu dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang sejumlah SKPD terkait untuk membahas progres pembangunan pabrik B3 tersebut,” ujar politisi asal Fraksi Nasdem itu.

Terkait dengan tempat pabrik pengolah limbah B3 rencana dibangun di Mojokerto, ia mengatakan, untuk pembangunan pabrik limbah B3 di Mojokerto dibatalkan karena masih ada warga sekitar yang melakukan

penololakan.

“Untuk pembangunan pabrik pengolah limbah B3 di Mojokerto kami harap pemprov tidak usah terlalu memaksakan karena masyarakat disana tidak mau tempatnya dibangun pabrik limbah B3. Namun, apabila ada tempat atau tanah yang bagus dan tidak terjadi pro kontra lagi pihaknya mendukung dimanapun tempat pabrik limbah B3 tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota

DPRD Jatim lainnya, Renville Antonio meminta dan mendesak agar pemprov Jatim segera merealisasikan pembangunan pabrik pengolah limbah B3 di manapun tempatnya, asal tidak menggagu masyarakat.

“Kalau belum ada titik temu kami berharap pemprov segera mencarikan tempat alternatif untuk membangun pabrik limbah B3 ini. Pasalnya, pabrik limbah B3 ini dibutuhkan segera pembangunannya oleh perusahaan di Jatim, agar perusahaan di Jatim tidak terlalu jauh membuang pabrik B3 hingga ke Bandung,”

ujarnya politisi asal Fraksi Partai Demokrat Jatim. (ant/udi)

ISTIMEWA

Rencana di Mojokerto Batal, Pemprov Diminta Cari Lokasi Alternatif

Ahmad Heri

MACET TOTAL Kemacetan arus lalu lintas hampir setiap hari selalu terjadi di perlintasan Kereta Api (KA) Jalan A. Yani di depan RSI Surabaya.

Karenanya, perlu ada pelebaran jalan disertai penambahan palang pintu perlintasan untuk menjaga keselamatan pengendara yang melintas di kawasan itu.

KARTU INDONESIA PINTAR

42.000 Kartu Siap Didistribusikan

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Sebanyak 42.000 lebih Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk para santri pondok pesantren (ponpes) siap didistribusikan. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring proses pengadaan KIP yang masih berjalan hingga akhir tahun.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, KIP menjadi penanda bagi para santri dan seluruh anak bangsa untuk terus melanjutkan dan mengikuti layanan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, baik di sekolah maupun madrasah.

“KIP ini sebagai wujud kehadiran negara untuk mendorong para santri dari keluarga yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Santri yang tidak mengenyam pendidikan formal, di sekolah dan madrasah, juga mendapatkan KIP,”jelasnya, Senin (31/10).

Anggota Tim Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tingkat pusat Suwendi, menuturkan sampai saat ini sebanyak 42.593 KIP sudah siap didistribusikan kepada para santri pondok pesantren. Selain KIP, sambungnya, pemerintah juga sudah menyalurkan lebih dari Rp 40 miliar anggaran manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para santri yang membutuhkan. Anggaran sebesar ini didistribusikan kepada 55.689 santri.

Jumlah tersebut juga akan bertambah seiring dengan proses pencairan anggaran. Sebab, lanjut Suwendi, pada tahun anggaran 2016, Kemenag telah mengalokasikan anggaran manfaat KIP pada pondok pesantren lebih dari Rp 159 Miliar untuk 190.000 santri. Selain di pusat, sebagian dari anggaran ini berada di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. (ant/udi)

SMA/SMK tidak bisa secara otomatis jadi PNS. Jika sebelumnya para honda yang masuk database secara otomatis dapat diangkat PNS, untuk sekarang sudah tidak dapat lagi.

“Dengan SE Mendagri nomor 814.1/169/SJ tentang larangan pengangkatan tenaga honorer, otomatis mereka harus mengikuti layaknya tes untuk masyarakat umum dalam rekrutmen CPNS,” tegas politikus dari PAN, Senin (31/10).

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai UU ASN bupati/walikota dilarang mengangkat tenaga honorer. Itu berarti tenaga pengajar

di SMA/SMK haruslah PNS. Dengan begitu, tenaga honda yang akan mengajar di SMA/ SMK dituntut untuk mengikuti

tes rekrutmen PNS. Secara terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan, atas hasil

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Tenaga honorer daerah (honda) yang mendapat prioritas diangkat sebagai pegawsai negeri sipil (PNS), harus tetap mengikuti tes rekrutmen untuk masyarakat umum.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim di DPRD Jatim menegaskan, jika Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi tidak lagi bisa mengangkat tenaga honda sebagai PNS. Selain tidak ada alokasi anggaran di APBN, kata dia, database honda sudah tidak berlaku.

Karenanya, tenaga honda dan lepas yang saat ini mengajar

Suli Daim

komunikasi ini maka Pemprov dan DPRD Jatim kini sedang mencarikan solusi untuk gaji para tenaga honorer pasca akhir 2016. Kalau sekarang menggunakan dana BOSDa, maka per Januari 2017 harus ada penggantinya. “Mereka ini butuh makan dan menghidupi keluarga, Karenanya kami disini akan mencari solusi khususnya untuk tenaga honorer. Untuk itu kami segera bertemu dengan Kadindik untuk berbicara soal kesejahteraan tenaga honda. Bukan saja soal guru tetapi juga tenaga yang jaga sekolah serta tenaga kebersihan,”ujarnya politisi asal Partai Demokrat. (ant/udi)

ISTIMEWA

Komisi E:Tenaga Honorer SMA/SMK Harus IkutTes PNS

Kamaruddin Amin

Moratorium Pendirian Prodi Sosial Efektif Mulai Januari 2017 perguruan tinggi (PT) baru dan pembukaan prodi. Salah satu targetnya, menambah jumlah rasio prodi eksakta mencapai komposisi 60 persen dibanding noneksakta 40 persen. Sampai

BM/SULUH DP

SURABAYA (BM) – Moratorium pendirian program studi (prodi) sosial efektif mulai Januari 2017 mendatang. Ini sesuai surat edaran (SE) Nomor 2/M/ SE/IX/2016 tentang pendirian

Prof dr Ali Maksum

saat ini, rasionya masih 52 persen prodi noneksakta (sosial), sementara eksakta baru 48 persen.

Sekretaris Pelaksana KoordinasiPerguruanTinggiSwasta(Kopertis) Wilayah VII Jatim, Prof Ali Maksum mengatakan, skenario dari Kementerian Riset,TeknologidanPendidikanTinggi(Kemenristekdikti) adalah banyak PT yang membuka prodi eksakta. Sebab, bangsa yang maju, salah satu indikatornya banyak PT berbasis eksakta. “Makanya ada moratorium pendirian prodi sosial mulai dari tingkat D1 sampai S3. Sementara prodi eksakta tetap dibuka,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/10).

Dia menjelaskan, kondisi saat ini di Jatim masih timpang. Dari total 331 PT dengan 1.800 prodi, sekitar 52 persen merupakan prodi sosial atau noneksakta. Sementara sisanya prodi eksak.

Artinya, di Jatim terdapat 936 prodi sosial dan 864 prodi eksak.

“Seharusnya yang lebih banyak itu prodi eksak,” tuturnya.

Ali mengungkapkan, pembukaan prodi sosial diakui cukup murah dibanding prodi eksak.

Hal ini ditengarai sebagai penyebab menjamurnya prodi sosial dibanding eksak. Untuk itu, selain melakukan moratorium, pihaknya juga mengevaluasi sejumlah PT yang memiliki

jumlah mahasiswa di bawah 50.

Berdasar data kelembagaan Kopertis Wilayah VII Jatim, sekitar 8 persen atau sekitar PT yang memiliki mahasiswa di bawah 50. PT ini tersebar di beberapa kategori. Untuk kategori universitas terdapat satu PT yang memiliki mahasiswa di bawah 50.

Kategori sekolah tinggi sebanyak 8, akademi 11, politeknik 4, dan kategori akademi komunitas sebanyak 1 lembaga.

Menurut Ali, memiliki mahasiswa di bawah 50 merupakan PT yangtidaksehatsecaraoperasional. Bila PT ini tidak mau merger, maka Kopertis berhak menutup lembaga tersebut. “Yang paling

banyak itu memang di level akademi. Kalau mereka tidak mau merger, baru kita tutup,” jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Rektor 1 Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Andik Matulessy menjelaskan, pihaknya berencana membuak prodi baru untuk S1 Bahasa Korea dan S2 Ilmu Komunikasi dan S2 Informatika. Hal ini lantaran pihaknya sudah mulai mengembangkan kerjasama di berbagai universitas di Korea, bahkan sejumlah dosennya juga sudah memiliki dasar ilmu bahasa korea.

“Harus nunggu moratoriumnya di cabut, karena seperti itu (moratorium) biasanya me-

nunggu keadaan pendidikan menjadi stabil. Kalau saat ini memang mungkin jumlahnya sedang berlebihan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang menyiapkan prodi S1 Ilmu Komunikasi agar bisa memiliki akreditasi A sebagai syarat membuka program magister. Sebab, saat ini untuk prodi S1 Ilmu Komunikasi masih berakreditasi B. Selain itu kesiapan untuk pengajar di prodi bahasa korea juga sedang ditambah. “Prodi dibuka juga karena ada peminatnya, kalau S2 Ilmu Komunikasi juga masih terbatas. Kami juga menutup prodi yang semi peminat,” tandasnya. (sdp/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Tes Urine BNN Gunakan Alat Termahal

KILAS

Tiga Anggota Dewan Blitar Terindikasi Positif BLITAR (BM) - Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, mengikuti tes urine yang digelar mendadak oleh BNN setempat.

“Yang dites 46, sisanya empat orang itu besok pagi. Kalau tidak, besok pagi ya terus ditunggu hingga ada waktu,” kata Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP Hendri Siswanto, Senin (31/10).

Hendri mengungkapkan jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar ada 50 orang. Berbeda dengan tes urine sebelumnya, pemakaian alat yang cukup mahal, membuat hasil tes bisa segera diketahui.

Karena itu, AKBP Hendri Siswanto sudah menegaskan hasil tes kemarin akan didalami.

“Tes urine hari ini kita pakai alat tes dengan tujuh parameter yang bisa mengidentifikasi pemakaian sabu, metapethamine, benso, ganja, morfin, heroin dan ekstasi dalam kurun waktu 3 sampai 1 minggu,” jelas AKBP Hendri Siswanto.

Menurut dia, device tes untuk tes urine anggota wakil rakyat Kabupaten Blitar ini tergolong paling mahal. Sebab, untuk alat tes dengan 7 parameter, harganya Rp 120 ribu per buah.

Sehingga total biaya yang dikeluarkan BNN Kabupaten Blitar total sebanyak Rp 7,2 juta. “Dari 60 alat tes tersebut, 50 di antaranya disediakan untuk tes urine keseluruhan jumlah anggota dewan dan sisanya untuk staf yang bekerja di gedung dewan,”

imbuhnya.

Namun sayang, agenda tes urine ini bocor dan sudah diketahui anggota dewan pada Jumat (28/10) sore. Seperti diakui Wasis Kunto Atmojo, Anggota Komisi I DPRD dari fraksi Gerindra.

“Selama saya dua tahun jadi anggota dewan, baru kali ini ada tes urine. Itu pun sudah ada surat pemberitahuan dari ketua pada Jumat pekan lalu. Harusnya hal seperti ini jangan diberitahukan,” ungkapnya.

Sampai dengan pukul 12.15 WIB, terdata dua anggota dewan dari Komisi I tidak mengikuti tes

urine karena melakukan perjalanan dinas keluar kota. Sedang satu legislator tidak masuk kerja dengan surat izin. Adapun total hingga selesai pelaksanaan ada 47 anggota dewan yang mengikuti tes urine. Hasilnya, tiga di antaranya terindikasi positif narkoba.

“Ada tiga anggota dewan yang diduga postif narkoba.

Setelah giat ini, urine akan kami periksa secara mendalam. Begitu pula yang bersangkutan akan kami tanya, apakah dia sakit dan minum obat. Karena minum obat flu itu bisa membuat urine positif narkoba,” ujar Hendri.

Anggota dewan yang tidak hadir tetap akan dites urine.”Teknisnya kemungkinan ada dua. Besok pagi kami datangi ke rumahnya atau kami minta izin kepada ketua dewan untuk melaksanakan tes urine kepada mereka beberapa hari ke depan,” ujarnya Pihaknya tetap menegaskan tes urine itu sengaja dilakukan, sebagai upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Saat ini, penyalahgunaan narkoba merambah pada berbagai profesi, baik pejabat publik, aparat penegak hukum, bahkan

FOTO ISTIMEWA

PENCEGAHAN: Maraknya penggunaan narkoba di semua lini menjadi salah satu faktor BNN Kabupaten Blitar menggelar tes urine di DPRD setempat kemarin.

masyarakat umum.

Bahkan, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai 2,8 persen penduduk Indonesia atau sekitar 5,1 juta orang menjadi pencandu narkoba terutama generasi penerus bangsa dinyatakan telah ketergantungan pada berbagai jenis narkoba. Bahkan, setiap hari 30 sampai 50 orang generasi muda kita meninggal akibat narkoba.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito mengaku mendukung penuh upaya BNN ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan, dengan ikut partisipasi dengan tes urine yang diselenggarakan oleh BNN. Namun, ia menegaskan jika nantinya ada anggota yang terindikasi urinenya ada kandungan obat-obatan, nantinya akan koordinasi dengan internal dan jika terbukti baru membuat keputusan. “Dilihat nanti jika ada temuan, ini menunggu hasil pemeriksaan,” kata Suwito.

Tes urine itu dilakukan di ruangan anggota dewan. Setiap dewan satu per satu diberi botol yang nantinya digunakan sebagai tempat menampung urine.

Untuk mencegah kecurangan, petugas pun ditempatkan di depan toilet anggota legislatif tersebut. Setiap anggota dewan menyerahkan kembali urine yang telah diletakkan di dalam botol untuk dites. (at/jtt/epe)

Izin Usaha Jasa Konstruksi Sulit Keluar

LSM Minta Pemkab Legislatif Panggil KPPT Bangkalan Bentuk Saber Pungli BANGKALAN (BM) - Komisi A DPRD Bangkalan mengagendakan pemanggilan pimpinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) setempat, terkait dengan banyaknya keluhan dari pengusaha tentang pengurusan izin usaha jasa konstruksi.

“Kami banyak menerima keluhan bahwa pengurusan ini dipersulit. Makanya, dalam waktu dekat kami mengagendakan untuk memanggil pimpinan KPPT Bangkalan tersebut, untuk mengklarifikasi persoalan tersebut agar menjadi jelas dan tidak berkelanjutan,” kata juru bicara Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi, Senin (31/10).

Ia menjelaskan saat ini pemerintah gencar memberantas pungutan liar (pungli) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan, termasuk upaya mempersulit penerbitan izin usaha. Tujuannya, katanya, agar investasi di Indonesia lancar, karena salah satu yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya adalah kemudahan mengurus izin usaha. “Jika pengurusan izin usaha dipersulit, tentu investor enggan untuk berinvestasi.

Padahal kita butuh investor untuk meningkatkan perekonomian,” katanya.

Kasi Perizinan Bidang Fisik dan Pembangunan

KPPT Bangkalan Erwin Yoesoef pada kesempatan sebelumnya menyatakan tidak ada niatan pihaknya mempersulit izin usaha. Lambatnya proses izin karena faktor teknis saja.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Bangkalan Wahyu menyatakan jika proses pengurusan izin terus berbelit-belit maka yang akan rugi nantinya pemkab dan masyarakat Bangkalan.

Wahyu menuturkan pengalamannya mengurus izin di KPPT Bangkalan membutuhkan waktu lama, padahal bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari. Dalam hal penerbitan IUJK saja, waktu yang dibutuhkan antara empat bulan hingga satu tahun. Padahal jika KPPT serius memberikan pelayanan dalam waktu satu hingga dua hari sudah bisa selesai. “Karena lamanya pengurusan izin ini, maka banyak teman-teman rekanan yang tidak bisa ikut tender,” katanya.

Oleh karenanya, ia berharap, kebijakan pemerintah pusat memangkas pengurusan izin bisa juga segera diterapkan di Kabupaten Bangkalan, sehingga kebijakan baik pemerintah pusat itu bisa segara diraskan pengusaha di daerah. (at/epe)

LUMAJANG (BM) - LSM Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (Gempar), menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lumajang, Senin (31/10). Aksi itu untuk menuntut Pemkab segera membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Dalam orasinya, Nawawi Ketua LSM Gempar menegaskan, sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang, Lumajang penuh dengan pungutan liar, terutama terhadap truk yang mengangkut bahan tambang ke luar daerah. Pungli itu dikamuflase dengan peraturan desa (perdes). Di beberapa tempat bahkan ada tarikan yang tidak ada dasar Perdesnya.

“Saya minta kepada Pemkab Lumajang untuk segera membentuk tim Saber Pungli. Dan menghabiskan seluruh pungli

yang ada di Kabupaten Lumajang. Kami semua mendukung Program Presiden Jokowi untuk menghabiskan segala bentuk pungli di Lumajang,” tegasnya.

Anggota LSM Gempar ini hanya melakukan orasi didepan kantor Pemkab Lumajang dan dijaga oleh sejumlah aparat keamanan. Selanjutnya mereka menyerahkan sebuah surat yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam aksi itu, LSM Gempar juga menyinggung soal dugaan Korupsi di Koperasi Wirabhakti Lumajang, yang sudah sampai pada tahapan penetapan tersangka. Namun sampai sekarang kasusnya mandeg dan tidak ada jluntrungnya. Bahkan salah seorang tersangkanya masih aktif menjabat sebagai kepala dinas. (pri/epe)

Jambore Anak Tanoker Jember

Jadi Pembuka Festival Egrang VII JEMBER (BM) - Kegiatan Jambore Anak Tanoker bertema “Belajar Menggembirakan, Bermain Mencerdaskan” mengawali rangkaian Festival Egrang VII di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Minggu (30/10). “Jambore ini diikuti ratusan anak-anak yang tergabung dalam Komunitas Belajar Tanoker Ledokombo yang sebagian besar adalah anak-anak buruh migran,” kata penggagas Tanoker, Farha Ciciek, di Jember.

Jambore Anak Tanoker merupakan momentum pembuka Festival Egrang VII yang diselenggarakan oleh Komunitas Tanoker Ledokombo bekerja sama dengan muspika, UPT Pendidikan, Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Kecamatan Ledokombo yang didukung oleh jejaring dalam dan luar negeri, baik pemerintah maupun unsur masyarakat.

“Dalam kegiatan jambore, kami menghadirkan nuansa

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

pedesaan yang masih alami dengan mengajak ratusan anakanak yang menjadi peserta tersebut bermain permainan tradisional dan permainan polo lumpur,” tuturnya.

Ia mengatakan permainan tradisional merupakan warisan leluhur yang mengandung nilainilai yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerja sama, kebersamaan, kejujuran, dan sebadainya, sehingga diperlukan upaya yang mengarah pada pelestarian melalui kegiatan festival.

“Tujuan diadakan Festival Egrang adalah mengenali kembali permainan tradisional sebagai warisan budaya lokal dan sekaligus aset bangsa.

Selain itu, juga melestarikan warisan budaya lokal dalam rangka mempertebal jati diri dan pengembangan masyarakat,” ucap perempuan yang akrab disapa Cicik itu.

Salah satu permainan tradi-

FOTO ISTIMEWA

BERLATIH DAN BERMAIN: Anak-anak Ledokombo dengan ceria memeragakan latihan egrang di Jambore Anak Tanoker Jember.

sional yakni egrang merupakan salah satu permainan khas di Kecamatan Ledokombo karena permainan tersebut mengajarkan sportifitas dan aturan main yang disepakati bersama.

“Dengan gerakan-gerakan seperti berlari, berkelit, melom-

pat atau menaik-turunkan tangan dapat melatih fisik anak secara aktif, sehingga dengan bermain permainan tradisional, maka anak bisa mengasah kemampuan motorik, baik kasar maupun halus, serta gerak refleknya,” ujarnya.

Ia menjelaskan komunitas belajar Tanoker berupaya menyebarkan kebahagiaan, bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga orang dewasa dengan dukungan dari para pendamping, sukarelawan dan orang tua membangun suasana yang kreatif-produktif, sehingga kegiatan itu dilakukan melalui cara yang unik dan inovatif.

“Di atas egrang, mereka berkarya dan berusaha terus menerus untuk memberi daya hidup yang lebih menyala kepada Ledokombo, bahkan dunia.

Dengan egrang, pemberdayaan diupayakan, kebersamaan dirakit dan perdamaian dikembangkan untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan Jambore Anak Tanoker yang merupakan rangkaian awal kegiatan Festival Egrang VII dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Eko Heru Sunarso dan Camat Ledokombo Heri Setiawan. (at/epe)

FOTO ISTIMEWA

TERCEPAT: Arip Duwek Pote menerima trophy bergilir Piala Presiden RI setelah pasangan sapi Predator miliknya memenangi festival karapan sapi 2016.

Predator Raih Piala Presiden PAMEKASAN (BM) - Pasangan sapi berjuluk Predator milik Arip Duwek Pote asal Sampang, berhasil meraih Piala Bergilir Presiden RI dalam festival karapan sapi di Stadion Soenarto Hadi Widjojo, Minggu (30/10). “Hadiah langsung diberikan tadi dan telah diterima oleh masingmasing pemilik sapi yang menang itu,” kata Kepala Bakorwil IV Pamekasan Azhar, Minggu malam.

Menurut Azhar, karapan sapi kali ini ditonton oleh kedutaan tiga negara, yakni Jepang dan China dan Amerika Serikat. Berbeda dengan pelaksanaan karapan sapi tahun lalu, kali ini hanya berlangsung sehari, karena panitia mengubah sistem teknis karapan, yakni hanya 10 menit. Perubahan lain, lapangan juga disterilkan dari para pendukung pasangan sapi.

Sementara Hajar Bos pasangan sapi Haji Ova juga asal Sampang meraih juara dua dan tempat ketiga disabet Mabes Terbang, milik Haji Dakkir asal Bangkalan. (at/epe)

UMK Ngawi Diprediksi Naik Rp 100 Ribu NGAWI (BM) - Upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2017 di Kabupaten Ngawi, diproyeksikan naik tipis yakni dari Rp 1.334.000 per bulan di tahun 2016 menjadi Rp1.444.055 per bulan. “Kenaikannya diperkirakan hanya 8,25 persen. Kenaikan tersebut diperoleh dari hitungan angka inflasi nasional dan produk domestik bruto (PDB) 2016,” ujar Kasi Syarat Kerja Dinsosnakertrans Ngawi, Cukup Prihadi, Senin (31/10).

Menurut dia, usulan kenaikan UMK 2017 tidak lagi menggunakan indikator dari nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, berdasarkan pasal 44 Peraturan Presiden (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyebutkan kenaikan UMK dihitung dari tingkat inflasi nasional dan PDB. “Ada rumusan tersendiri untuk menentukan jumlah UMK 2017.Yakni UMK yang berjalan ditambah besarnya inflasi nasional dan PDB 2016,” tuturnya.

Ia mengaku telah menerima surat edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI nomor B.175/MEN/ PHIJSK-UPAH/X/2016 yang berisi tentang data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan PDB 2016. “Dalam SE tercantum bahwa angka inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan PDB sebesar 5,18 persen. Sehingga totalnya sebesar 8,25 persen,” ungkapnya.

Dengan demikian, sesuai rumus, UMK Ngawi 2016 sebesar Rp1.334.000 dikali 8,25 persen yakni Rp110.055.

Sehingga ditemukan proyeksi UMK Ngawi 2017 sebesar Rp1.444.055 per bulan.

Cukup Pribadi menambahkan, meski sudah diketahui usulan UMK 2017, namun pihaknya masih akan melakukan pembahasan dengan dewan pengupahan dan serikat buruh pekerja di Ngawi. Sesuai rencana, pembahasan dengan dewan pengupahan setempat akan dilakukan awal November nanti. (at/epe)

Giliran Eks Timtim di Madura Terima Kompensasi SAMPANG (BM) - Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan kompensasi eks Timor Timur (Timtim) di luar Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di empat kabupaten di Pulau Madura dan pelaksanaannya dilakukan di Pendopo Kabupaten Sampang, Minggu (30/10).

Eks Timtim di Pulau Garam ini tersebar di empat kabupaten berjumlah 40 keluarga. Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada lima keluarga yang berdomisili di Sampang oleh Direktur Perlindungan Sosial Bencana Kemensos, Sahabuddin.

Acara ini juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Adhy Karyono serta Bupati Sampang Fannan Hasib dan perangkat muspida lainnya.

Khofifah menjelaskan, WNI eks Timtim di Madura mendapatkan bantuan kompensasi sebesar masingmasing Rp 10 juta. Bantuannya sendiri disalurkan melalui salah satu bank BUMN. “Selama ini bantuan kompensasi difokuskan pada WNI eks Timtim yang ada di NTT. Setelah mereka dianggap mampu, sasaran berikutnya yang berada diluar NTT yang salah satunya di Madura ini,” kata Khofifah. (at/epe)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Direksi SI Laporkan Pabrik Rembang ke DPR RI

GRESIK(BM)- DPR RI dari komisi IV tetap memperhatikan adanya masukan dari BUMN terkait masalah hukum yang menjadi kendalanya. Apalagi menyangkut soal lahan dari pihak Semen Indonesia terkait adanya proses izin lingkungan.

Anggota DPR RI Komisi IV,

Viva Yoga Muladi telah menerima langsung laporan dari Direksi Semen Indonesia (SI) bahwa problem hukum soal pembangunan Pabrik Semen di Rembang berkaitan dengan izin lingkungan. “Jadi kondisinya kalah di PK (Peninjauan Kembali) oleh korporat,” kata

Viva Yoga Muladi di sela sela acara kuliah umum oleh Dr. Harry Azhar Aziz, Ketua BPK di kampus Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) di Gresik, Senin (31/10).

Anggota DPR RI dari Fraksi Amanat Nasional ini mengatakan bahwa dirinya tidak heran

apabila yang namanya negara dapat kalah dengan korporarasi, karena di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sering terjadi kekalahan secara mutlak ketika saling berhadapan.

“Contoh kasus reklamasi, ketika berkaitan dengan

UISI Datangkan Dosen Tamu Ketua BPK RI

GRESIK (BM)-Kuliah tamu dengan menghadirkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Aziz yang merupakan program Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) dengan mengangkat tema “Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Kesehatan Rakyat”. di ruang Pola Gedung PPS Gresik, Senin (31/10).

Direktur SDM dan Hukum Semen Indonesia, Ahyanizzaman mengatakan perkulihan yang diselenggarakan merupakan program universitas. Tujuannya agar mahasiswa paham tugas dan peran BPK RI. Kuliah ini merupakan bentuk dukungan terhadap kinerja BPK untuk dapat meningkatkan komitmen bangsa dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.

Lebih lanjut Ahyanizzaman mengatakan, di UISI diterapkan Laboratory Based Education (LBE).

Para mahasiswa punya kesempatan melakukan penelitian dan magang kerja di semua perusahaan di lingkungan Semen Indonesia Group sebagai live laboratory. Hal ini akan meningkatkan daya akselerasi pengembangan kompetensi mahasiswa karena bersentuhan langsung dengan beat practices di lapangan.

“Pendidikan yang berkualitas di UISI tidak hanya didukung oleh dosen-dosen muda bertalenta lulusan terbaik yang terseleksi ketat dari berbagai Universitas ternama didalam dan luar negeri, tetapi juga dari para dosen pratisi berpengalaman luas dari Semen Indonesia Group” ujar Ahyanizzaman.

Saat ini UISI nemiliki 10 pro-

konflik lahan negara selalu kalah dengan pihak swasta atau pihak korporasi lantaran mungkin BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atas nama negara tidak serius untuk melakukan pemberkasan untuk maju ke proses persidangan.

Data-datanya tidak cukup

atau bisa saja sengaja mengalah atau ada hal lain misalnya pihak korporarasinya terlalu kreatif,” tambahnya.

“Persoalannya dimana, tahapnya bagaimana, kenapa terjadi silang sengketa tentang proses hukum, prinsipnya ini sudah menyangkut inves-

tasi Rp5 triliun, komisi IV akan mendudukan persoalan ini dengan baik dari sisi perundang-undangan dan kita kaji dan kita bantu karena proses investasi sudah berjalan yang dapat menghambat iklim investasi secara nasional,” pungkasnya.(gbr/yog/dra)

Pameran Mega Industri yang Berbudaya

Transaksi Tembus Rp 4,9 M dalam Empat Hari GRESIK(BM)-Para investor dan masyarakat merespon dengan adanya pameran “Mega Industri yang Berbudaya” di Gelora Joko Samudro (GJS). Hal ini terlihat selama empat hari penyelenggaraan, mulai 27 Oktober 2016 lalu jumlah pengunjung telah mencapai sekitar 60.000 orang.

Pengunjung yang datang ke pameran industri pertama di Gresik itu tak hanya dari Kota Santri, tapi juga luar kota. Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan, jumlah transaksi yang dihasilkan dari 98 perusahaan peserta pameran mencapai miliaran rupiah. “Transaksi yang dilakukan selama empat hari ini mencapai kurang lebih Rp4,9 miliar. Jumlah yang sangat fantastis. Itupun baru 70% yang dilaporkan kepada panitia,” kata Suyono, Senin (31/10).

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan penyelenggaraan “Pameran Akbar Mega Industri yang Berbudaya” ini memang kali pertama di Kabupaten

Gresik, namun antusiasme perusahaan yang mengikuti serangkaian kegiatan dimulai dari pawai trailer hingga pameran indoor, jumlahnya 98 perusahaan. Diikuti oleh sejumlah perusahaan-perusahaan ternama yang ada di Kabupaten Gresik.

Selain itu, ajang ini juga bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui stan-stan kuliner yang berjejer di pelataran GJS. Bupati Sambari berharap agar event tersebut bisa dipertahankan dan dijadikan event tahunan. Bupati Sambari segera melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Segala aspek harus dievaluasi, meski hal kecil. Harapan kami agar semakin lebih baik lagi pada tahun mendatang,” ujar Bupati Sambari.

Penutupan pameran pada Minggu malam juga diserahkan hadiah bagi trailer hias terbaik. Peraihan juara I diraih PT Smelting, juara II diraih PT Petrokimia Gresik dan juara III diraih PT. Maspion. (sgg/yog/dra)

FOTO BM/MOCH. SUGENG

PROGRAM : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Aziz saat memberikan kuliah tamu di Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI).

gram studi S1 dan memiliki 1.500 Mahasiswa.

Program-program studi di UISI berorientasi pada kebutuhan strategis bangsa Indonesia di masa depan, yakni program studi Manajemen Rekayasa, Teknik Logistik, Teknik Kimia dan Teknologi Industri.

Pertanian yang tergabung dalam Fakultas Teknologi Industri dan Agroindustri (FTIA), program studi

Sistem Informasi, Informatika dan Desain Komunikasi Visual yang termasuk dalam Fakultas Teknologi Informasi dan Kreatif (FTIK) serta program studi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Pemilihan program studi ini disesuaikan pula dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan.(sgg/yog/dra)

FOTO BM/MOCH. SUGENG

PENUTUPAN : Penyerahan hadiah kepada juara pawai trailer hias disaksikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

RSUD Bojonegoro Hentikan Kerjasama Pengelolaan Parkir BOJONEGORO(BM)Dianggap sering melanggar ketentuan penarikan tarif parkir. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soesodoro Djati Koesomo Kabupaten Bojonegoro memutuskan hubungan kerja dengan pihak pengelola parkir CV Dua Putra,yang diketahui selama ini sebagai pengelola parkir di RSUD milik pemerintah.

Menurut Kasubag Humas Pemkab Bojonegoro, Heru Sugiharto mengatakan pihak RSUD sudah tiga kali melayangkan surat teguran kepada pengelola parkir yakni CV Dua Putra. Teguran pertama tentang penarikan biaya parkir dan juga tentang klarifikasi pembayaran setoran parkir.

“Namun tak juga diindahkan, maka RSUD memutuskan

hubungan kerja dengan pihak CV Dua Putra,”ujarnya. (31/10) Menurut Heru, sebagaimana surat yang disampaikan oleh RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro, tentang pemberitahuan pemutusan pekerjaan pengelolaan penitipan kendaraan bermotor.

D i j e l a s k a n b e rd a s a rkan evalusi yang dilakukan tim RSUD Dr. R. Soesodoro Djatikoesoemo Bojonegoro,pengelola parkir selama ini telah melakukan pelanggaran yang pertama adalah banyaknya pengaduan dari masyarakat yang mengatakan penarikan besaran biaya penitipan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan. Kedua pengelola juga terlambat menyetorkan kepada RSUD maupun kepada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya CV dua Putra telah menyampaikan kesanggupan untuk membayar tunggakan angsuran parkir bulan Juli, Agustus, September paling lambat 31 Oktober 2016, tetapi pada tanggal 15 Oktober 2016 CV Dua Putra melalui pesan singkatnya menyatakan tidak dapat melanjutkan pekerjaan pengelolaan penitipan kendaraan bermotor.

Lebih jauh Heru menjelaskan bahwa CV Dua Putra telah melakukan pelanggaran mulai tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan teguran yang bersifat tertulis yang diberikan pihak RSUD tidak direspon dan perbaikan.

Selain itu pihak CV Dua Putra tetap berkewajiban melunasi

tunggakan setoran sebesar Rp 211.850.000 yang terdiri dari pajak retribusi ke Dinas Pendapatan sebesar Rp.33.450.000 dan Rp.178. 400.000 sebagai pendapatan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro paling lambat 30 Nopember 2016.

“Apabila sampai batas akhir yang telah ditentukan, pihak CV Dua Putra tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi tunggakan setoran, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib,”tambah mantan Camat Margomulyo itu.

Menurutnya, pihak RSUD telah melakukan beberapa kali proses mulai surat teguran, namun juga tak dihiraukan, sehingga langkah tegas harus diambil oleh RSUD sebagai mitra.(ndo/dra)

Atlet Badminton Tewas dalam Porkab

Polisi Masih Melakukan Pendalaman Kasusnya TUBAN(BM)-Polres Tuban hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya Iqbal Novian (18), atlet badminton yang meninggal dunia saat pelaksanaan (pekan Olah Raga Kabupaten (Porkab) IV di GOR Tuban. Belum dapat dipastikan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dalam peristiwa tersebut.

Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih berupaya melakukan penyelidikan secara mendalam. Diantaranya meliputi pengembangan berbagai data yang sudah dimiliki. “Masih dilakukan penyelidikan, kami PERWAKILAN

belum dapat memastikan apakah meninggalnya korban ini murni karena ada kelalaian atau tidak,” terangnya, pekan lalu.

Pebulutangkis kelahiran Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban itu meninggal dunia Jumat (28/10) lalu usai bertanding. Saat dia bersandar pada tiang lampu dan badan penuh keringat, dia tersengat listrik. Meninggalnya siswa SMA Negeri Jatirogo tersebut seketika membuat seisi ruangan panik hingga pertandingan dihentikan. Sedangkan korban, segera dibawa ke RSUD Koesma Tuban untuk mendapatkan pertolongan

medis. Namun upaya itu tidak berhasil, karena korban meninggal dunia.

Kapolres menambahkan jika dalam penyidikan cukup bukti, tersangkanya dapat dijerat pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karen perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal karena salahnya dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun.“Saat ini masih dilakukan tahap penyelidikan oleh petugas kami, sampai sejauh ini belum ditemukan unsur kelalaian. Masih kami kembangkan,” pungkas Kapolres. (tur/dra)

FOTO: BM/IST

PEMUTUSAN: Pengelola parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soesodoro Djati Koesomo Kabupaten Bojonegoro diputus karena melanggar ketentuan penentuan tarif parkir.

Jamiyyah Kautsaran Putri Shiddiqiyyah Gelar Silaturrahmi BOJONEGORO(BM)- Silaturrahmi Nasional Jamiyyah Kautsaran Putri Shiddiqiyyah ke XVI, Senin (31/10) di halaman Stadion Letjend Sudirman.

Acara yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Bupati Bojonegoro, Suyoto, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Inf M. Herry Subagyo dan Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro.

Silaturrahmi Nasional ke XVI dan Tasyakuran Tahun Baru Hijriyyah 1438 ini dibuka dengan penampilan atraksi pendekar dari paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat bentukan Kapolres Bojonegoro.

Atraksi yang juga mengiringi kedatangan Kiai Moch Muchtar

Mu’thi tokoh Jamiyyah Shiddiqiyyah dari Jombang.

Acara yang dihadiri 35 ribu jamaah dari seluruh Indonesia, membacakan Ikrar Sumpah Jati Diri Bangsa secara bersama-sama.

Sumpah yang berisikan Kami Warga Negara Indonesia bersumpah: tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia di manapun berada, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja dalam keadaan apa saja, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya.

Kiai Moch Muchtar Mu’thi tokoh Jamiyyah Shiddiqiyyah Jombang, dalam paparannya mengungkapkan semangat silaturrohmi nasional dan tasyakuran tahun baru

1438 H, pihhknya mengajak melestarikan cinta tanah air dan jati diri bangsa untuk merajut nusantara demi kejayaan Indonesia.

Sementara Kapolres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wahyu S Bintoro mengatakan Bojonegoro mampu mengamankan kegiatan berskala nasional itulah wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menjaga kamtibmas di wilayah Bojonegoro.

Selain itu juga adanya dukungan yang baik antara para umaro dan ulama,merupakan wujud dari tiga pilar plus dimana ada jalinan kerjasama yang baik antara TNI, Polri dan Pemda serta para ulama untuk menciptakan situasi yang kondusif.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

SELASA, 1 NOVEMBER 2016

Kejaksaan Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Lelang Pengadaan Pipanisasi Rp 8,9 Miliar di PDAM Delta Tirta

SIDOARJO (BM) – Penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terkait kasus dugaan korupsi lelang pengadaan pipanisasi senilai Rp 8,9 miliar tahun 2015 di PDAM Delta Tirta Sidoarjo, menunjukan adanya perkembangan baru.

Setelah kembali memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, tim penyidik kejaksaan akhirnya menetapkan dua tersangka baru terkait kasus itu. Kedua tersangka baru itu masing-masing Ketua Unit

Layanan Pengadaan (ULP) PDAM Delta Tirta, Amiruddin Fauzi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Andriani.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mengetahui dan menandatangani pemenangan lelang yang dimenangkan CV Langgeng Jaya (LJ).

“Setelah dilakukan pengembangan penyidikan oleh tim penyidik, kami akhirnya menetapkan lagi dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi lelang pipan-

isasi PDAM,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, M Sunarto, Senin (31/10).

Ditambahkan Sunarto, penandatanganan tambahan tersangka baru sudah dilakukan awal pekan kemarin. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya dengan didampingi penasihat hukumnya. ”Kedua pejabat tersebut merupakan dua tersangka baru dalam kasus lelang pipanisasi,” ujar mantan Aspidsus Kejati Gorontalo itu.

Pemeriksaan terakhir di-

lakukan pada Jumat (28/10).

Dalam pemeriksaan itu, baik Amiruddin Fauzi maupun Andriani yang dijadwalkan mulai diperiksa pukul 09.00 WIB, molor karena terlambat mememnuhi panggilan. Amiruddin Fauzi baru hadir pukul 14.50 WIB, disusul kemudian Andriani datang pukul 15.00 WIB. Ke d u a n y a m e n j a l a n i pemeriksaan tidak terlalu lama. Pemeriksaan terhadap Amiruddin Fauzi selesai pukul 16.10 WIB, sedangkan

pemeriksaan Andriani berakhir pukul 17.15 WIB. Dalam pemeriksaan itu, kedua tersangka menggunakan penasehat hukum, Jupri dkk.

Sebelumnya, tim penyidik kejaksaan telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta Sugeng Sujiadi dan Direktur Utama CV LJ, Tjio Julius, selaku pemenang lelang pengadaan pipanisasi 10.000 unit Sambungan Rumah (SR) PDAM Delta Tirta Sidoarjo senilai Rp 8,9 miliar itu. (cls/udi)

“

“Penetapan dua tersangka baru itu karena dianggap mengetahui dan menandatangani pemenangan lelang yang dimenangkan CV Langgeng Jaya.”

- M SUNARTO Kajari sidoarjo

Dua LSM Laporkan Penyimpangan Lelang TPST

FOTO: BM/MUCHLIS

BERMASALAH: Salah satu proyek TPST yang diduga bermasalah berlokasi di Kecamatan Tulangan.

SIDOARJO (BM) – Dugaan adanya penyimpangan proses lelang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo, sepertinya bakal terus berlanjut.

Saat ini, dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sidoarjo sudah berancangancang bakal membawa perkara itu ke rana hukum untuk diproses lebih lanjut.

“Kami terus mengumpulkan data terkait kasus itu. Begitu semuanya lengkap, langsung dimasukkan laporannya,” ujar Ketua LSM Gapura Jatim, Sokran Haris, Senin (31/10).

Sebelumnya, Ketua LSM Government Watch Jatim, Reynaldi, juga sudah melakukan langkah serupa. “Selain mengumpulkan data di lapangan, kita juga sudah menemui

Ketua ULP untuk klarifikasi,” kata Reynaldi.

Menurut Sokran Haris dan Reynaldi, ada kesalahan mencolok dan fatal pada proses lelang pembangunan TPST di Sidoarjo.

Dalam pengumuman lelang yang dicantumkan adalah acuan BG 009 yang meliputi jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya seperti penjara dan rumah ibadah karena memang subbidang itu sesuai untuk pembangunan TPST. Padahal, kata keduanya, acuan yang seharusnya dicantumkan dalam pengumuman lelang adalah S1002 yang mencakup jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan.

“Dengan tidak adanya penguasaan akibat spesifikasi yang

tidak sesuai, bagaimana bisa diharapkan pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan ketentuan. Ini harus diluruskan supaya kesalahankesalahan semacam itu tidak terus berulang,” ujar Sokran Haris.

Proyek pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu tahun 2016 yang ditengarai bermasalah dalam proses lelangnya itu, salah satunya di Kecamatan Tulangan. Proyek pembangunan TPST dengan anggaran Rp 878.296.328 dari APBD Sidoarjo itu, dikerjakan CV Surya Cemerlang.

Reynaldi mengaku pesismis terhadap kualitas bangunan TPST Tulangan. Pasalnya, indikasi dimainkan sudah terlihat dari awal proses lelang.

“Rekanan yang mengerjakan pembangunan TPST di Tulangan tidak punya spesifikasi

Soal Penulisan Gelar SH, Terdakwa Salahkan Perangkat Desa Sidang Kasus Ijazah Palsu Wakil Ketua DPRD Nonaktif M Rifai SIDOARJO (BM) - Sidang kasus pemalsuan ijazah dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Sidoarjo nonaktif kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Senin (31/10). Sidang kali ini dengan agenda pembacaan pledoi.

Dalam pledoi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa, Yunus Susanto SH, tetap bersikukuh bahwa kliennya tidak bersalah dan meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Disebutkan, terdakwa Moch, Rifai tidak bisa dikatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Umum (JPU), yakni pasal 263, 264,266 dan 69.

Ditambahkan Yunus, dari semua saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan dan menyebutkan bahwa terdakwalah yang melakukan pemalsuan ijazah. Namun, yang di perlihatkan dalam persidangan adalah foto kopi ijazah saja. “Tentang siapa yang membuat, tidak ada yang bisa menyebutkan,” ungkapnya.

Mengenai penyantuman gelar SH di KTP terdakwa, ditegaskan Yunus

FOTO: BM/MUCHLIS

PEMBACAAN PLEDOI: Tim penasihat huku terdakwa M Rifai saat membacakan pledoi dalam sidang yang digelar di PN Sidoarjo, Senin (31/10).

murni kesalahan penulisan oleh pihak pemerintah desa saat pengisian blanko KTP. “Kapasitas terdakwa saat itu merupakan warga yang mana dituntut untuk memiliki KTP atau identitas. Nah, siapa yang membuat?, ya pemerintahan desa,” kilah Yunus saat di PN Sidoarjo.

Dia menjelaskan, dasar pembuatan kartu identitas atau KTP berasal dari

pengajuan blanko. Harusnya, kata dia, Jaksa Penuntut Umum melihat isi dari pengajuan identitas yang tertera di blanko. Apakah ada niatan dari terdakwa agar ada penambahan gelar di KTP. “Terdakwa hanya bisa mengajukan.

Sedangkan jaksa sampai saat ini hanya mempunyai alat bukti berupa foto copy.

Terdakwa juga pernah menyampaikan

ke pemerintah desa agar diperbaharuinya lagi, tapi tidak dihiraukan. Kan tak mungkin terdakwa mencoret sendiri gelar SH-nya yang ada di KTP,” katanya.

Tak hanya itu, Lanjut Yunus, pasal yang didakwakan JPU tidak bisa diterapkan kepada terdakwa. Dimana dalam undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifat umum. Alasannya, terjadinya peristiwa pidana tersebut karena adanya laporan terhadap penambahan gelar dalam identitas yang diajukan terdakwa untuk pencalonan legislatif ke KPU. “Dalam UU Pemilu sudah jelas. Kalau memang ada pemalsuan dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, Maka harus diadili dengan UU khusus (UU Pemilu). Kenapa kok enggak di pakai. Makanya majelis hakim harus jeli. Sehingga bisa menentukan terdakwa bisa salah atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Novita meminta waktu kepada majelis hakim untuk memberikan tanggapan terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa. “Rabu, kami akan kasih tanggapan,” singkat Novita. (cls/udi)

Dituntut 17 Tahun, Empat Kurir Narkoba Berjilbab Histeris SIDOARJO (BM) - Empat kurir narkoba berjilbab asal Aceh dan Jawa Tengah langsung menagis histeris saat mendengar pembacaan tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novita, Senin (31/10). Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dengan agenda pembacaan tuntutan itu, mereka dituntut 17 tahun penjara Keempat terdakwa itu, Lizamaiza Safira alias Liza Binti Yusuf (19) dan Nur Fazilah alias Fazilah binti Abubakar (27), keduanya warga Kelurahan Keude Alue Rheng, Kecamatan Peudada Bierun, Aceh, serta Qoriyah binti Ruskandar (27), warga Dusun Pulo, Kelurahan Mangin, Kecamatan Karang Ayung Grobogan, Jawa Tengah, dan Ayunda Linarti alias Lina

FOTO: BM/MUCHLIS

PEMBACAAN TUNTUTAN: Empat terdakwa kurir narkoba yang semuanya berjilbab saat mendengarkan pembacaan tuntutan di PN Sidoarjo, Senin (31/10). Dalam sidang pembacaan tuntutan itu, mereka dituntut 17 tahun penjara.

binti Jono (alm), 33 tahun, warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan MedanJohor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Di hadapan Majelis Hakim IGA Bagus Komang Adhi.SH, keempat terdakwa sambil terus menangis mencoba me-

minta keringanan hukuman.

Menanggapi permintaan para terdakwa, JPU Novita mengatakan, tuntutan yang dibaca-

kan sudah mempertimbangkan seluruh aspek yang ada.

Baik dari kondisi salah satu terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil maupun aspek lainnya. “Sudah kita pertimbangkan semuanya,” cetus Novita Keempat terdakswa ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) di area kedatangan domestik Terminal I Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo pada 3 Mei 2016.

Saat dilakukan penangkapan, masing-masing tersangka membawa sabu seberat 500 gram yang dibungkus plastik dan disembunyikan di balik jilbab (sanggul) dan celana dalam berlapis. Barang-barang terlarang itu, rencananya akan diedarkan di kawasan Madura. (cls/udi)

TPST DIDUGA BERMASALAH: 1. Pembangunan TPST Sedati Gede (lelang ulang) dikerjakan CV Cipta Abadi Rp 1,5 miliar.

2. Pembangunan TPST Kawasan Tulangan dikerjakan CV Surya Cemerlang Rp 1 miliar.

3. Pembangunan TPST Kawasan Tambak Rejo Waru dikerjakan CV Tata Graha Utama Rp 1,5 miliar.

4. Pembangunan TPST Kawasan Bareng Krajan dikerjakan CV Surya Indah Rp 1,2 miliar.

5. Pembangunan TPST Kawasan Taman dikerjakan CV Sukoharjo Rp 1,5 miliar.

6. Pembangunan TPST Kawasan Candipari dikerjakan CV Rizki Abadi Rp 1,5 miliar. untuk pembangunan TPST. Tapi, tetap dimenangkan.

Secara keseluruhan, jumlah TPST di Sidoarjo yang diduga bermasalah dengan

proses lelangnya sebanyak 6 unit. Penyimpangan yang diduga disengaja itu dilakukan untuk maksud memenangkan rekanan tertentu. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Pesta Sabu, Dua Sahabat Karib Diringkus Polisi SIDOARJO (BM) –Toifi Prasetya (25), warga Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan dan Erwin Pria Abadi (28), warga Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo diringkus petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Krian. Keduanya ditangkap saat asyik melakukan pesta narkoba.

Kepala Polsek Krian, Kompol Widjanarko mengatakan, penangkapan terhadap kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat. “Laporan masyarakat, keduanya adalah pencadu berat narkoba dan sering mengelar pesta narkoba. Informasi itu langsung ditindaklanjuti anggota dengan melakukan penyelidikan dan penggerebekan,” jelas Kompol Widjanarko, Senin (31/10).

Dari hasil penyelidiian yang dilakukan petugas kepolisian, terungkap kalau kedua tersangka sudah lama saling kenal. Mereka teman main sejak kecil karena sama-sama tinggal Kecamatan Tulangan. Jarak rumah yang mereka tinggali juga tidak begitu jauh. “Waktu dilakukan penggerebekan, pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci,” katanya.

Selain meringkus kedua tersangka, petugas yang melakuka penggerebekan juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti di antaranya berupa tiga poket plastik kecil berisi sabu-sabu, sebuah bong, pipet kaca dan lintingan ganja siap isap. “Kedua tersangka dan barang bukti langsung kami bawa ke mapolsek guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,” tambah Kompol Widjanarko.

Kepada penyidik, kedua tersangka mengaku sudah lama memakai narkoba. Diakuinya pula, mereka memakainya selalu bersama-sama. Uang untuk membelinya juga dari hasil patungan, sedangkan untuk tempatnya tidak pasti karena selalu berpindah-pindah. “Kami memesan barang-barang itu dari sebuah akun media sosial,” kata karyawan sebuah pabrik kayu itu. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

KOMPAK: Dua remaja yang berteman sejak kecil ini kompak menjadi pecandu narkoba bersama-sama. Keduanya, kini diringkus polisi. Saat dilakuka penangkapan pun, keduanya kedapatan menggelar pesta narkoba secara bersama-sama.