Berita Metro 22 November 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Perbuatan Ahok Bersifat Perorangan, bukan Tanggung Jawab Negara

Presiden Jangan Ditekan SURABAYA (BM) – Pernyataan Amien Rais yang minta Presiden Jokowi agar menangkap Ahok tak sepatutnya dituruti karena akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depan. Menuruti desakan tersebut hanya akan menimbulkan preseden buruk ke depan,

bahwa presiden bisa ditekan.

Pakar hukum tata negara Universitas Hang Tuah Surabaya, Bambang Ariyanto,menegaskan kewenangan menangkap dan menahan tersangka sepenuhnya berada di tangan penyidik Mabes Polri. “Hormati proses hukum

itu. Presiden jangan ditekan untuk menuruti keinginan massa ,” kata Bambang Ariyanto menjawab Berita Metro, Senin (21/11) siang.

Menurut Bambang Aryanto, secara prosedural, kalau hendak menahan tersangka Ahok itu merupakan we-

wenang kepolisian. Itu bukan wewenang Jokowi selaku Presiden walaupun Kapolri berada di bawh Presiden.

“Secara instruksional, biarkan penyidik Polri yang menBaca: Tidak... Hal. 7

Pleno Golkar, Setnov Ketua DPR JAKARTA (BM) - Di tengah suhu politik Jakarta yang sedang menghangat, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Rapat pleno Partai Golkar memutuskan, Setya Novanto dikembalikan posisinya sebagai Ketua DPR. Lalu, bagaimana nasib Ade Komarudin (Akom) yang saat ini duduk sebagai Ketua DPR? “Tentang Novanto sudah keputusan DPP. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi politik pada pihak yang memiliki kompetensi memutuskan itu,” kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid, Senin (21/11/2016).

“Dia (Akom) taat asas. Dia senior partai, bukan karbitan,” kata Ketua Harian Golkar Nurdin Halid.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR, Akom adalah Ketua Fraksi Golkar. DPP belum menentukan apakah Akom akan dikembalikan posisinya.

“Pembahasan belum sampai ke sana,” jawabnya.

Soal keputusan mengembalikan Novanto sebagai Ketua DPR ini juga dibenarkan oleh Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai.

“Sudah kita putuskan dalam pleno. Sekarang tinggal bagaimana DPP maupun fraksi untuk melakukan lobi politik.

Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Setya Novato seperti semula,” jelas Yorrys.

Saat dikonfirmasi, Setya Novanto mengaku belum mengetahui keputusan tersebut. Dirinya baru saja kembali dari luar kota sehingga tidak mengikuti rapat pleno. Namun saat wartawan menanyakan keputusan untuk mengembalikan posisinya sebagai Ketua DPR, Novanto mengaku tidak tahu dengan mimik wajah sumringah.

FOTO: BM/ISTIMEWA

JAGA NKRI

Ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas yang tergabung dalam ‘Solidaritas Mahasiswa untuk NKRI’ melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Dalam aksinya para mahasiswa mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI dan Ideologi Pancasila.

Baca: Golkar... Hal. 7

Warga Perak Tagih Janji Dewan Terkait Eksekusi Sepihak oleh PT Pelindo

FOTO: BM/MADJI

ADUKAN PELINDO III: Warga Perak yang tergabung dalam FPW-P mengadukan Pelindo III ke DPRD Surabaya, kemarin.

SURABAYA (BM) – Kasus eksekusi sepihak yang dilakukan PT Pelindo Cabang Tanjung Perak Surabaya terus bergulir. Sejumlah perwakilan warga wilayah yang tergabung dalam Forum Perjuangan Warga Pemilik Bangunan di Perak (FPW-P) kembali mendatangi Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Mereka datang menagih janji dewan, terkait tindak lanjut pengaduannya tentang eksekusi sepihak yang dilakukan oleh PT Pelindo Cabang Tanjung Perak Surabaya beberapa waktu sebelumnya.

Waktu itu, eksekusi dilakukan terhadap rumah tinggal milik Santoso (alm) di Jl Perak Timur No 300 dengan alasan tidak pernah lagi membayar uang sewa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) selama lebih dari 10 tahun. Namun, beberapa warga lain di sekitar Jl. Perak Timur juga mengaku khawatir bakal diperlakukan sama. Terlebih, sesudah adanya surat peringatan.

Wakil Ketua FPW-P Moch Anwar, SH.,Msi mengatakan, kedatangannya ke Komisi A DPRD Surabaya kali ini bertujuan untuk mempertanyakan tindak lanjut pengaduannya beberapa hari yang lalu, karena kondisinya sangat emergency.

“Saat ini kami harus kejar-kejaran

dengan surat peringatan dari pihak Pelindo yang telah kembali mengeluarkan surat peringatan untuk tindakan eksekusi terhadap beberapa tempat pemukiman warga. Karenanya, kami minta keadilan ke dewan yang merupakan wakil rakyat,” ucap pria yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua RW VIII Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, Senin (21/11) Perwakilan warga Tanjung Perak Surabaya ini diterima beberapa anggota Komisi A DPRD Surabaya seperti Adi Sutawijono, Pertiwi Ayu Khrisna, Naniek dan Elok Cahyani, dan Ghofar Ismail.

I INDEKS

Luncurkan Wheelio, Aplikasi Terlengkap BACA HALAMAN

08

Baca: Pelajari... Hal. 7

Jokowi - Megawati Bertemu di Istana: Makan Bakmi Jika mantan Presiden dan Presiden RI yang sedang berkuasa bertemu, apa yang mereka lakukan? Makan bakmi. Itu salah satu agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Megawati, Senin (21/11) kemarin. Tentu saja kedua tokoh itu juga serius membicarakan masalah bangsa dan negara, namun juga bersikap santai, bahkan diwarnai kelakar, sesuai keadaan. Sersan: serius tapi santai.

Adalah Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang membawakan Presiden Joko Widodo kuliner berupa bakmi saat acara makan siang di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tadi makanannya bakmi, tapi bukan saya yang masak, yang membawa Bu Megawati. Jadi beliau membawa bakmi godok dan bakmi goreng untuk kita makan di istana,” kata Presiden

Jokowi saat jumpa pers di istana, Senin kemarin.

Presiden sempat berkelakar jika dirinya ditraktir oleh Megawati saat makan siang itu.

Menurut Jokowi, dirinya bersama presiden wanita pertama RI itu membahas tentang persoalan negara akhir-akhir ini, baik politik menjelang Pilkada 2017, ekonomi makro dan

persoalan sosial.

Terkait rencana unjuk rasa 2 Desember yang akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Polri dan TNI akan menjaga keamanan bangsa dan negara jika ada yang menyalahgunakannya.

Dia mengatakan seluruh tindakan dan kegiatan harus sesuai serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Presiden menjelaskan situasi di Jakarta tetap kondusif

Drainase Tersumbat, Jalur Malang-Lumajang Tergenang BACA HALAMAN

09

Baca: Jangan... Hal. 7 MAKAN BAKMI: Presiden Jokowi menikmati bakmi yang dibawakan oleh mantan Presiden Megawati di Istana Merdeka, kemarin.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN SUHU : 25 - 35°C

BERAWAN SUHU : 26 - 31°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 34°C

CERAH BERAWAN SUHU : 24 - 27°C

Akan kuberikan ilmu yang kumiliki kepada siapapun, asal mereka mau memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu.

- Imam Syafi’i -

Dua Komplotan Perampas Mobil Rental Diringkus BACA HALAMAN

12

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Sidang Kasus Penyuap Anggota DPR

kilas

Dituntut 2,5 Tahun, Divonis 2 Tahun JAKARTA (BM) - Direktur PT Faktanusa Ciptagraha, Yogan Askan,divonis2tahunpenjaraditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulankurungan.Iadinyatakanterbukti menyuap anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat, I PutuSudiartana,senilaiRp500juta.

"Menyatakan terdakwaYogan Askantelahterbuktisecarasahdan meyakinkanmelakukantindakpidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaanpertama,"kataketuamajelis hakim Aswijon di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Tuntutan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agarYogan divonis 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah denganUUNo20tahun2001tentangan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam dakwaan disebutkan tujuanpemberianuangituadalah agar I Putu Sudiartana memban-

tu pengurusan penambahan alokasiDanaAlokasiKhusus(DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang tahun anggaran 2016 untuk Propinsi Sumatera Barat pada APBN-P tahun 2016.

Yogan Askan yang juga salah satu pendiri Partai Demokrat di Sumbaritumerupakanorangyang ikut menyumbangkan uang suap sebesar Rp 125 juta kepada Putu dari total suap Rp 500 juta.

Sedangkan sisanya diberikan SuryadiHalimsebesarRp250juta, Johandri sebesar Rp 75 juta dan Hamnasri Hamid sebesar Ro 50 juta, selanjutnya masing-masing mentransfer uang ke rekeneing Yogan.

Uang itu digunakan untuk mengurus surat Gubernur Sumbar No 900/3130-Pelaks/2015 tanggal 6 Oktober 2015 berisi anggaran sarana dan prasarana daerah senilai total Rp620,76 miliar dalam APBN Perubahan 2016 sehingga anggaran DAK itu dapat terealisasi.

Putuyangditemuipada11Januari2016mengatakanbahwapenambahananggaranmasihmenunggu bulan depan karena sedang diba-

hasdalamrapat-rapat.

Pertemuan lanjutan terjadi pada 10 Juni 2016 di Cafe Pelangi Hotel Ambara Blok M antara Yogan, Kepala Dinas Prasarana Provinsi Sumbar Suprapto, Putu SudartanadanKabidPelaksanaan Jalan pada Dinas Prasarana Jalan TataRuangdanPemukimanSumbar Indra Jaya. Putu mengatakan akan mengusahakan alokasi anggaran DAK pada proyek pembangunan dan perawatan ruas jalan provinsi Sumbar dalam APBN Perubahan TA 2016 senilai Rp50 miliar.

Saat itu Suprapto meminta I Putu Sudiartana agar alokasi anggaran tersebut dapat dinaikkan menjadi Rp100-150 miliar, untuk itu Putu Sudiartana bersedia membantu dan meminta imbalan sebesar Rp1 miliar, namun akhirnya disepakati uang berjumlah Rp 500 juta.

Putu pada 24 Juni 2016 menghubungi staf ahlinya bernama Noviyanti dan mengatakan DAK Sumbar menggunakan kuota WihadiWiyanto dari fraksi Gerindra selaku anggota Banggar DPR, untuk itu Putu meminta Noviyan-

ti menerima pemberian uang dari Yogan.

NamunYogan tidak jadi bertemu dengan Noviyanti sehingga uang diberikan melalui transfer berturut-turut sebesar Rp 100 juta melalui rekening Ni Luh Putu Sugiani yang merupakan kerabat Putu pada 25 Juni 2016; sebesar Rp400jutamelaluirekeningMuchlis yaitu suami Noviyanti (Rp50 juta), Djoni Garyana (Rp150 juta), dan Rp200 juta melalui rekening Ni Luh Putu Sugiyani dengan keterangan"sewavilla"sebagaimana arahan Noviyanti pada 27 Juni 2016.

"Pemberian uang Rp 500 juta atas sepengetahuan Suprapto kepada Putu agar terwujudnya dana APBN-P2016untukprovinsiSumbar disetujui DPR menggunakan jatah Wihadi Wiyanto bukanlah kewajibanPutuSudiartanasebagai anggota DPR bahkan bertentangandengankewajibannyasebagai anggota KomisiV DPR, danWihadiWiyanto sebagai anggota bangar juga tidak punya kewenangan untuk merealisasikan anggaran tersebut," kata anggota majelis hakim Joko Subagyo.

Majelis hakim yang terdiri atas Sinung Hermawan, Haryono, Joko Subagyo dan Suparno itu mengatakan bahwaYogan sudah mengakui perbuatan dan meminta maaf.

"Uang yang diserahkan kepadaPututidakseluruhnyamilikterdakwa dan terdakwa hanya berkontribusi sebesar Rp125 juta dan sisanya berasal dari Suryadi Halim, Johandri dan Hamnasri, dan terdakwa juga telah menyatakan permohonan maaf," tambah hakim Joko.

Terhadap putusan itu, Yogan menyatakan menerima putusan.

"Dengan besaran hukuman tadi, saya menerima hukuman," kata Yogan.

Sedangkan jaksa KPK menyatkan pikir-pikir. "Kami menghargai putusan majelis tapi sementara kami pikir-pikir dulu," kata jaksa KPI Lie Putra Setiawan.

Seusai sidang,Yogan mengaku siap menjalani hukuman. "Kan sudah menerima, putusan hakim kita terima saja, itu hukuman dunia dan saya siap menjalani hukuman," ungkapYogan usai sidang. (ant/nii)

Kasus Suap Vonis Saipul Jamil

Samsul Kena 2 Tahun, Berthanatalia 2,5 tahun AKARTA (BM) - Abang pedangdut Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, divonis 2 tahun penjara sedangkan pengacara Saipul, Berthanatalia Ruruk Kariman divonis 2,5 tahun penjara.

Selain vonis hukuman badan, keduanya juga dikenai hukuman denda masing-masing Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi.

"Menyatakan terdakwa 1 Berthanatalia Ruruk Kariman dan terdakwa 2 Samsul Hidayatullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama," kata ketua majelis hakim Baslin Sinaga dalam sidang pembacaan putusan di pengadilan Tindak

Pidana Koruspi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Berthanatalia Ruruk Kariman dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Samsul Hidayatullah dengan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp50 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Putusan keduanya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Samsul divonis 3 tahun

Berthanatalia

penjara dan Bertha divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda masing-masing Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dua dakwaan yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun

Abang Saipul Merasa Ditipu ABANG Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah merasa ditipu oleh panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi.

"Iyalah, saya tertipu oleh Rohadi, karena dari kesaksian saya, saya memang tidak kenal Rohadi," kata Samsul seusai sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Samsul divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, sedangkan pengacara Saipul Berthanatalia Ruruk Kariman divonis 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menyuap Rohadi sebesar Rp 300 juta agar perkara asusila Saipul Samsul Hidayatullah Jamil divonis ringan. "Saya tidak pernah bertemu dengan Rohadi dan tidak kenal Rohadi, saya pun baru tahu tertipu di persidangan, saya hanya tahu saya memberikan uang operasional ke lawyer, jadi uang itu bukan suap," tambah Samsul.

Namun ia menilai putusan majelis hakim sudah adil. "Yah mereka (hakim) sudah berusaha adil," ungkap Samsul. (ana/nii)

1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis hakim yang terdiri atas Baslin Sinaga, Mas'ud, Haryono, Ugo dan Anwar juga menolak status "justice collaborator" atau pelaku yang bekerja sama untuk membongkar tindak pidana yang diajukan oleh Bertha.

"Menimbang permohonan terdakwa 1 dan penasihat hukumnya yang meminta agar terdakwa dijadikan 'justice collaborator' (JC, majelis hakim tidak sependapat karena seorang terdakwa bisa dijadikan JC harus memiliki peranan yang kecil atau sedikit dalam perbuatan tindak pidana sedangkan terdakwa 1 sudah sejak awal melakukan komunikasi pengurusan perkara Saipul Jamil sejak awal," kata hakim Haryono.

Lagipula penuntut umum KPK tidak mengajukan Bertha sebagai JC tapi majelis hakim memberikan apresiasi kepada terdakwa yang mengaku terus terang perbuatannya dan menjadi pertimbangan yang meringankan oleh majelis hakim.

Dalam dakwaan pertama, Bertha dan Samsul dinilai majelis hakim terbukti memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada Rohadi selaku panitera pengganti pada PN Jakarta Utara dengan maksud supaya Rohadi menjadi penghubung dan memberikan akses dengan pimpinan pengadilan atau ma-

jelis hakim guna pengurusan penunjukan majelis hakim perkara Saipul Jamil.

Rohadi meminta uang Rp 50 juta tersebut dari Bertha untuk membantu pengaturan majelis hakim yang diketuai oleh Ifa Sudewi.

Selanjutnya Bertha, Samsul dan tim penasihat hukum berkumpul di rumah Saipul Jamil di Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pertemuan itu disepakati adanya pemberian uang sebesar Rp 50 juta. Uang pun diberikan pada April 2016 di area parkir PN Jakarta Utara Ancol.

"Dengan diterimanya uang Rp 50 juta oleh Rohadi selaku panitera PN Jakut dan bertentangan dengan aturan yang menyatakan penyelenggara negara untuk bertindak bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka unsur dengan maksud agar pegawai negeri berbuat sesuatu atau tidak dan bertentangan dengan kewajibannya ada dalam diri terdakwa," kata hakim Anwar.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Bertha dan Samsul juga dinilai terbukti memberikan Rp 250 juta kepada Rohadi dengan tujuan mempengaruhi putusan perkara atas nama Saipul Jamil untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya.

Saipul Jamil dalam perkara asusila dituntut penjara 7 tahun dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan pasal 82 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (ant/nii)

Polda Larang Massa ke Jakarta JAKARTA (BM) Sejumlah kapolda di wilayah yang merupakan basis massa organisasi dan kelompok Islam akan mengeluarkan maklumat yang melarang pemberangkatan massa untuk melakukan demonstrasi di Jakarta pada 25 November dan 2 Jenderal Pol Tito Karnavian Desember 2016.

"Kapolda Metro akan mengeluarkan maklumat larangan itu dan akan diikuti oleh polda-polda lain yang kantong-kantong massa wilayahnya akan dikirim ke Jakarta untuk berdemo," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Hal itu untuk menekan jumlah massa yang akan mengikuti aksi demonstrasi.

Rencananya aksi demo tersebut akan digelar massa pengunjuk rasa untuk mendesak Polri menahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kapolri pun menjamin penyidik Bareskrim sedang menyelesaikan pemberkasan Ahok dan kini sudah mendekati tahap akhir. "Mengenai kasus yang dipermasalahkan, kasus Saudara Basuki T. Purnama sudah mendekati tahap akhir penyidikan," katanya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Senin melakukan komunikasi melalui konferensi video dengan para kapolda dan pangdam di seluruh Indonesia untuk melakukan koordinasi terkait pengamanan menjelang aksi demonstrasi di Jakarta pada 25 November dan 2 Desember 2016.

Hal itu dilakukan untuk memastikan Jakarta tetap aman dan damai. (ana/nii)

Djarot Saiful Hidayat

Djarot Dipanggil Polda JAKARTA (BM) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana pemilu penghadangan kampanye.

"Saya memberikan penjelasan dan klarifikasi dugaan tindak pidana pilkada penghadangan di Kembangan Utara," kata Djarot di Jakarta, Senin.

Djarot menuturkan dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk menjelaskan kronologis aksi penghadangan kampanye.

Sebelumnya, tim pemenangan Ahok-Djarot melaporkan penolakan kampanye di Kembangan Utara pada 14 November 2016 ke Bawaslu DKI Jakarta.

Bawaslu DKI Jakarta menyatakan penghadangan kampanye Djarot termasuk dugan tindak pidana pemilu sehingga ditindaklanjuti kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI dan kejaksaan.

Bawaslu DKI menduga seseorang berinisial NS yang diduga sebagai pelaku penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara Jakarta Barat. (ant/nii)

Keuangan Parpol Harus Lebih Transparan SURABAYA (BM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, mengaku keuangan partai politik akan jadi lebih transparan terkait hasil kajian terbaru soal pengelolaan dana yang melibatkan 10 partai politik oleh KPK. "Secara khusus, terus terang kenapa kajian ini dibuat bahwa salah satunya karena banyak kasus yang melibatkan parpol atau pejabat tertentu. Tetapi dalam parpol jelas mereka tidak membenarkan perbuatan-perbuatan seperti itu," kata Syarif setelah menghadiri hasil kajian soal pengelolaan dana yang melibatkan 10 partai politik itu di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, apa yang dilakukan perorangan bukan berarti terbawa dari partai politiknya, apabila misalnya ada 1 atau 2 orang maka tanggung jawabnya individual bukan par-

tai politik.

Ia menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan pihaknya ini lumayan komprehensif termasuk mengatursistempengawasannya.

"Oleh karena itu yang hadir juga dariBadanPengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) ketika APBN masuk ke keuangan parpol pasti ada audit di sana. Jadi, parpol harus siapkan diri untuk persiapkantatakelolaanggaranbelanjanya," ujarnya.

Menurutnya, seandainya ditemukan kesalahan, maka KPK akan bekerja sebagaimana biasanya.

"Oleh karena itu, untungnya banyak karena sekarang sistem keuangan parpol belum baik maka tata kelola keuangan parpol jika dibantu negara akan baik. Karena ini masih dalam tahap kajian, maka masih banyak usulan yang perlu diperbaiki dan silakan sampaikan pada

KPK," ucap Syarif.

Dalam kesempatan itu, KPK menyampaikan hasil kajian soal pengelolaan dana yang melibatkan 10 partai politik. Kajian tentang keuangan itu dilakukan bersama antara KPK dengan 10 partai politik yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang relevan mulai dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK, Kemendagri, KPK, dan beberapa perwakilan masyarakat.

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menjelaskan pada tahun 1999 bantuanAPBNuntukpartaipolitiksebesar Rp 105 miliar, namun berdasarkan Undang-Undang Partai Politik tahun 2002 turun menjadi Rp 13 miliar. "Sekarang APBN sudah Rp 2.000 triliun, jadi kami lihat ada paradoks bertambah 10 kali lipat tetapi anggaran partai politik jadi turun," tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya sudah mendatangi 10 partai politik dan diusulkan untuk kegiatan partai politik sebesar 25 persen dari anggaran kemudian untuk pendidikan politik 75 persen dari anggaran. "Kami pun sampai ke angka Rp 9,3 triliun untuk 10 partai untuk pusat Rp 2,6 triliun, di provinsi Rp 2,5 triliun, dan di kabupaten Rp 4,1 triliun. Dari Rp 9,3 triliun itu, partai menanggung setengahnya, yaitu Rp 4,7 triliun dan negara juga menanggung setengah Rp 4.7 triliun juga. Jadi 50 persen-50 persen. Sekarang ini negara 0,1 persen, partai 99 persen.," ucap Pahala.

Namun, kata dia, pembiayaan yang dibagi antara negara dan partai politik itu tidak sekaligus, jadi berjenjang selama 10 tahun tergantung kinerja partai itu sendiri.

Pahala sendiri menambah-

BM/ISTIMEWA

Diusulkan Rp 4,7 Triliun untuk Kegiatan Parpol

Idrus Marham

kan implementasi pendanaan parpol yang dibagi antara negara dan parpol tersebut akan ditampung dalam dua cara, pertama melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 di mana partai sebelumnya dibekali bantuan sebesar Rp 108

per suara, diusulkan menjadi Rp 10.500 per suara. "Lalu ada revisi Undang-Undang Partai Politik yang bisa diusulkan dalam Prolegnas 2017," kata Pahala.

Independensi Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus

Marham menyatakan hasil kajian tata kelola pendanaan partai politik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berimplikasi terhadap kedewasaan dan independensi partai politik ke depan untuk membangun demokratisasi. (ana/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

RAPBD Kota Senilai Rp 8,4 T Terancam Molor

Wawali Optimis Digedok Tepat Waktu SURABAYA (BM) - Walau ramai jadi wacana publik bahwa RAPBD 2017 bakal molor, Wakil Walikota Surabaya Wishnu Sakti Buana opitmistis pengesahan RAPBD 2017 bakal tepat waktu, 30 Nopember. Pasalnya, sudah ada kesepakatan antara pemerintah kota dengan kalangan DPRD, dan hal ini juga sesuai dengan hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi.

"Kesepakatan terakhir dengan DPRD, 30 Nopember.

Apalagi hasil konsultasi ke Gubernur memang harus selesai akhir bulan ini," terangnya, Senin (21/11) Wishnu Sakti Buana menerangkan, untuk mencapai target penyelesaian pembahasan RAPBD, pihaknya telah meny-

erahkan Buku RAPBD 2017 ke DPRD. "Kita harap banmus segera agendakan jadwal paripurna, agar bisa selesai 30 Nopember," tegasnya.

Wishnu mengungkapkan, sebenarnya pembahasan yang krusial saat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Sesuai aturan tak boleh ada perubahan yang signifikan antara KUA PPAS dengan APBD murni. "Makanya kita yakin RAPBD segera disahkan, karena tak ada perubahan yang signifikan," katanya.

Wakil Walikota Surabaya ini mengharapkan, kalangan dewan segera membahas lebih detail KUA PPAS dalam lingkup komisi-komisi. Supaya pembahasan bisa ber-

langsung cepat, dan penetapan RAPBD bisa tepat waktu.

"Pembahasan di komisi bisa 34 hari, sehingga sesuai hitungan waktu selesai 30 Nopember," jelasnya.

Wishnu memaparkan, semua data yang disajikan dalam buku RAPBD sudah detail, meski tetap ada komunikasi antara kalangan DPRD dan pemerintah kota. Ia mengungkapkan, dalam RAPBD yang nilainya sekitar Rp. 8,4 triliun, program pembangunan yang diprioritaskan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

"Prinsip kepentingan masyarakat tetap kita akomodir semaksimal mungkin," pungkasnya. (dji/nii)

BM/MADJI

Wishnu Sakti Buana

Pemkot Berencana Sulap Balai Pemuda jadi Orchard Road SURABAYA (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menyulap atau mengubah kawasan Balai Pemuda Jalan Gubernur Suryo seperti layaknya Orchad Road yang ada di Singapura.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR) Kota Surabaya Erri Cahyadi, mengatakan kawasanBalaiPemudanantiakan dibuat seperti Orchad Road di Singapura yang terkoneksi dengan angkutan massal umum, lahan parkir basement dan juga tempat tempat rekreasi. "Konsepnya memang multiyears dan butuh waktu yang panjang untuk merealisasikan proyek tersebut," katanya , di Surabaya, Senin.

Selain itu, lanjut dia, desain perencanaannya bahkan hingga 2026sebabrencananyaunderpass (jalan bawah tanah) empat sisi untuk pejalan kaki (pedestrian bawah tanah) itu akan dibuat sampai JalanTunjungan.

"Rencana panjangnya memang ingin dibuat seperti Orchad Road di Singapura. Ada pedestrian bawah tanah yang bisa digunakan warga untuk rekreasi.

Pedestriannya terintegrasi. MaunyasampaiJalanTunjungan,"kata Erri.

Jika merujuk ke gambar perencanaan, lanjut dia, nantinya pedestrian bawah tanah itu akan dibuatkonekdenganshelter-shelter angkutan massal. "Itu memang rencana jangka panjang.

Namun untuk rencana jangka pendeknya ada target realisasi per 2019," katanya.

Menurut Erri, di tahun 2019, kawasan sentra kuliner UKM bawah tanah sudah bisa di-

FEB Unair Gelar Seminar Internasional SURABAYA, (BM) - Sebanyak 400 mahasiswa dari Indonesia, negara Asean, dan Timur Tengah mengikuti seminar International Development Student Conference yang diadakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Senin.

Seminar bertajuk "Realizing the Asean Financial Stability Amidst Global Economic System Dynamic", dihelat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB di Aula Fadjar Notonagoro FEB Unair.

Ketua BEM FEB, Rusdinal Muslih, mengatakan mahasiswa yang hadir dalam seminar internasional tersebut dituntut untuk ikut berperan aktif menyumbangkan ide-ide pemikiran yang kreatif untuk didiskusikan bersama. "Kita semua harus mempunyai sumbangsih terkait ide ide pemikiran stabilitas keuangan di dunia, dan di Indonesia khususnya," kata Rusdinal Muslih.

Wakil Dekan I FEB Unair Dr Rudi Purwono SE MSE menambahkan, ide-ide pemikiran dari para mahasiswa tersebut berguna untuk meningkatkan kondisi ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah ekualitas makro ekonomi di masa mendatang. "Kita saling berbagi tentang bagaimana caranya agar Jawa Timur dapat mencapai output nasional 2016 dengan potensi marketnya. Kita juga dituntut untuk meningkatkan ekualitas makro ekonomi dari Indonesia di masa mendatang," ujar Rudi.

Budi Setiawan, pembicara dalam seminar internasional tersebut mengungkapkan, memasuki Triwulan ke-3, kondisi ekonomi makro di Indonesia tumbuh hingga 5,04 persen.

"Kalau Indonesia hanya mengandalkan sektor primer saja, maka tidak akan pernah kuat, karena link antar sektor itu harus nyambung dan berkembang. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran harus nyambung," ungkapnya.

Menurut Budi, ada beberapa kendala yang masih menghambat perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya di Jawa Timur, yaitu, pendapatan pemerintah yang terbatas, tingginya biaya dana modal. "Selain itu, situasi global terkait permintaan luar negeri yang menurun dandefisit perdagangan luar negerijuga masih menjadi kendala kita," jelasnya.

Solusinya, Budi mengatakan ada tiga hal yang perlu di restrukturisasi secara fundamental, yaitu dagang ecer kecilkecilan, moneter (suku bunga satu digit), dan fiskal (meminimalkan pajak UKM).

Selain itu, Budi juga mengajak kepada mahasiswa agar terus menyuarakan sumbangsihnya dalam bidang ekonomi.

"Untuk adik-adik mahasiswa yang punya ide demi perkembangan ekonomi, silahkan sampaikan. Kita bisa kerja sama dan saling bantu," serunya.

Seminar ini menghadirkan pembicara di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dr Ir Budi Setiawan M.MT, Staf Ahli Kementerian Keuangan RI, Isa Rachmatarwata, perwakilan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Wakil Presiden Valbury Asia Future Nico Omer dan juga Dr Tika Widiyastuti, S E, M.Si selaku moderator. (ant/nii)

BM/MADJI

Gedung Balai Pemuda Surabaya

gunakan, terutama di titik utamanya yang ada di bawah air manjur perempatan yang saat ini ada. "Mulai tahun depan, pembangunan akan dimulai secara bertahap. Rekayasa lalu lintas pun akan dilakukan untuk bisa melancarkan pembangunan proyeknya," katanya.

Ia mengatakan di jalan bawah tanah itu nanti warga bisa jalan jalan. "Akan ada lorong wisata yang akan diisi dengan karyakarya seni, lukisan dan kekhasan Surabaya," kata Erri.

Tidak hanya itu, lanjut dia, masihdalamsemangatmengembalikan kejayaan Balai Pemuda, pemkotjugaakanmembangunan fasilitas pertunjukan di undepass empat sisi perempatan tersebut.

Namun tidak di bawah tanah.

Sesuai desainnya, di perempatan itu akan ada empat fasilitas.

Ada amphiteater, ruang pamer produk unggulan Surabaya, dan tempatkongkowuntukanakanak muda. Pembangunan amphitheaters di sana menurut Erri untuk memberikan fasilitas anak-anak

muda Surabaya.

Nantinya ada semacam tribun yang bisa ditempati selama menonton pertunjukan seni. Sebab amphitheaters itu rencananya dipakai sebagai ruang pertunjukan seni outdoor. Beda dengan yang ada di Balai Pemuda yang sifatnya indoor. Dengan outdoor diharapkan akan bisa lebih banyak orang menikmatipertunjukannya.

"Untuk lahan yang untuk amphiteater itu sekarang sedang disiapkan. Memang masih sengketa. Tapi sudah fix akan diproses.

Lalu untuk kongkow itu nanti di eks bioskop Indra, pemiliknya sudah setuju," kata Erri.

Selainitu,pembangunanbasemen juga akan tetap dilakukan.

Untuk tahap dua yang dibangun adalah yang terletak di depan gedung Balai Pemuda sampai gedung DPRD Surabaya.

Jika tahap satu basemen yang dibangun kapasitasnya adalah 18 mobil dan 50 motor. Sedangkan untuktahapduayangakandibangunadalahkapasitas36mobildan 27 motor. (ant/nii)

IPNU- IPPNU Benteng Terakhir SURABAYA (BM)- Para pelajar di Kecamatan Tegalsari Surabaya merasa prihatin, terkait maraknya kasus kriminal dan kenakalan remaja. Maka, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), berencana

kilas

membuat terobosan untuk mengajak para generasi muda tidak terjebak pada pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sosial maupun kriminal.

Tokoh Masyarakat Keputran, Asmuni Guntoro, mengatakan,

sudah saatnya para pelajar mengeluarkan ide-ide kreatif melalui komunitas-komunitas agar tercipta komunitas yang berwawasan positif. Salah satunya, dengan masuk ke dalam barisan IPNU-IPPNU. Penggagas berdirinya IPNU-IPPNU Kecamatan

Tegalsari ini mengatakan, IPNUIPPNU menjadi benteng terakhir generasi muda di wilayahnya dari pengaruh pergaulan bebas serta tindakan negatif lainnya.

Ia menjelaskan, sudah lebih dari 10 tahun IPNU di wilayahnya vakum dari kepengurusan

FOTO: BM/MADJI

AKTIF KEMBALI: Setelah vakum selama 10 tahun, IPNU di wilayah Kecamatan Tegalsari diaktifkan kembali.

dan tidak ada kegiatan sama sekali. ‘’Untuk itu kita aktifkan lagi dengan mengumpulkan para pelajar dan mahasiswa yang ada di Kecamatan Tegalsari,’’ ujarnya usai acara Pelantikan Pengurus IPNU-IPPNU Kecamatan Tegalsari.

Ketua IPNU Kecamatan Tegalsari, Pandu Rahmatullah mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program agar para pelajar dan generasi muda terlibat dalam kegiatan positif. ‘’Salah satunya, kita akan berkunjung ke sekolah-sekolah, komunitas-komunitas untuk mengenalkan IPNU terlebih dahulu. Baru setelah itu kita jalankan kegiatan-kegiatan,’’ kata mahasiswa IPN ini.

Hal serupa dikatakan Ketua IPPNU KecamatanTegalsari, Endang Kusumawati yang menyatakan,pihaknya sangat berharap generasi muda terutama di Kecamatan Tegalsari melakukan kegiatan positif dan belajar berorganisasi. ‘’Makanya IPPNU ini menjadi wadah yang tepat untuk mereka ikut bergabung,’’ tegasnya. (has/nii)

Pemkot Upayakan SMA/SMK Tetap Gratis SURABAYA (BM) -Pemerintah Kota Surabaya optimistis pendidikan gratis 12 tahun tetap bisa dijalankan, meski pengelolaan SMA/SMK mulai 2017 kewenangannya sudah berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Hari ini, kita kirim tim di pimpin Sekretaris Kota Surabaya ke Jakarta untuk negosiasi dengan Pemprov Jatim soal anggaran pendidikan," kataWakilWali Kota Surabaya,Whisnu Sakti Buana saat di DPRD Surabaya, Senin.

Kendati pengelolaan SMA/SMK berada di Pemerintah Provinsi, lanjut dia, namun pihaknya tetap menganggarkan dana pendidikan SMA/SMK seperti tahun sebelumnya.

"Nilainya sama dengan BOPDA," katanya.

Ia mengatakan, agar warga Surabaya tetap mendapatkan pelayanan pendidikan gratis, upaya yang dilakukan adalah dengan mengcover biaya yang ditanggung tiap siswa. "Seluruh biaya yang ditanggung oleh masing-masing siswa akan dicover APBD kota," ujarnya.

Hanya saja, lanjut dia, sebelum memberikan bantuan pendidikan, pihaknya meminta ketegasan dari Pemprov Jatim tidak ada lagi iuran atau tarikan yang dibebankan kepada para siswa. "Tinggal dihitung berapa biaya untuk sekolah dalam sebulan yang ditanggung siswa," katanya.

Whisnu menegaskan sesuai aturan bantuan siswa yang disampaikan ke pemerintah provinsi tersebut tidak menyalahi aturan. Bantuan tersebut tujuannnya agar warga Surabaya tetap menerima pendidikan gratis selama 12 tahun. "Tim yang ke Jakarta untuk mematangkan itu. Secara aturan diperbolehkan," katanya.

Ia berharap pertemuan di Kemendagri bisa menghasilkan keputusan yang memberi kewenangan lebih ke pemerintah kota, meskipun hak atas aset tetap berada di pemerintah provinsi.

"Kita minta kewenangan lebih itu untuk menjamin mutu dan kesejahteraan Surabaya," kata Whisnu.

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah kota berharap ada keputusan cepat dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hukum warga Surabaya soal peralihan kewenangan pendidikan SMA/SMK yang mengancam pendidikan gratis.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya mengharapkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk diskresi, sebagai antisipasi keputusan MK yang tidak kunjung turun. "Kita tidak bisa berpangku tangan, harus ada kepastian pendidikan gratis 12 tahun bagi warga Surabaya," katanya.

Beberapa perwakilan pemerintah kota yang melakukan pertemuan di Kemendagri antara lain, Sekota Surabaya, Hendro Gunawan, Asisten I Sekota, Yayuk Eko Agustin, sementara dari kalangan dewan, Ketua Komisi D, Agustin Poliana dan Reny Astuti. (dji/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Honor Guru MI Minim, Tuntut Tunjangan Dicairkan

Sengketa Tanah dan Perkawinan Jadi Topik Utama Penyuluhan Hukum MOJOKERTO(BM)-Persoalan administrasi tanah dan perkawinan masih menjadi bahasan menarik di masyarakat desa. Fenomena ini nampak dari sejumlah warga desa yang mengajukan pertanyaan pada acara penyuluhan hukum yang diselenggarakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto.

Kondisi seperti itu menjadi perhatian Bagian Hukum untuk terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

“Kita terus menggulirkan program penyuluhan hukum agar masyarakat desa melek hukum. Ini sangat penting supaya dalam menghadapi permasalahan bisa diselesaikan dengan acuan hukum yang berlaku,” terang Bafiki dari Bagian Hukum di sela sela penyuluhan di Desa

Puloniti Kecamatan Bangsal, kemarin.

Dalam penyuluhan, lanjut Bafiki, pihaknya senantiasa menggandeng beberapa pihak. Diantaranya kepolisian, Badan Pertanahan Negara dan Kementerian Agama termasuk Bagian Pemerintahan. Mereka mensosialisasikan dan menampung sekaligus menjawab secara gamblang pertanyaan yang diajukan warga.

Tak hanya warga desa, program penyuluhan hukum juga menyentuh dunia pendidikan seperti sekolah menengah atas. “Materi yang disampaikan kepada pelajar lebih kepada membentuk karakter mental generasi muda. Mulai bahaya dampak narkoba, disiplin berlalu lintas hingga pemahaman seksualitas,” papar Bafiki.

FOTO: BM/PRAYOGI

MELEK HUKUM: Acara penyuluhan hukum persoalan administrasi tanah dan perkawinan yang diselenggarakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal, menjadi bahasan menarik di masyarakat desa.

Bafiki mengakui persoalan yang kerap terjadi polemik di desa antara lain permasalahan sengketa tanah

dan perkawinan. Sengketa tanah paling banyak dari persoalan warisan. Sedangkan perkawinan pemaha-

man kawin sirih. Penyuluhan hukum kali ini sebagai pemateri dari Kemenag yakni Muchdor yang membahas Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Sedangkan Badan Pertanahan Negara, Widodo lebih fokus terhadap persoalan sengketa tanah warisan.

Sementara Bagian Pemeritahan Setda Kabupaten Mojokerto, Arief Fathur perihal tata cara pengelolaan pemerintahan desa.

“Polres Mojokerto yang menjadi pemateri adalah Kasatbinmas menyampaikan sosialisasi tertib berlalu lintas apalagi sekarang sedang berlangsung operasi zebra,” ujar Bafiki seraya menegaskan program ini terus bergulir untuk mencapai masyarakat sadar hukum. (gie/dra)

Produk UKM dan IKM Kota Mojokerto Tembus Manca Negara MOJOKERTO (BM) – Kriya Pesona mendapat apresiasi sangat luar biasa dari pelaku usaha dan masyarakat Kota Mojokerto.

Bahkan gelaran Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Mojokerto mendapat acungan jempol Wakil Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Fatma Saifullah Yusuf. Gelaran Kriya Pesona Kota Mojokerto, kata Fatma Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu upaya mencintai dan membeli produk dalam negeri. “ Kita harus mencintai dan membeli produk dalam negeri, produk dari masyarakat kita sendiri.

“Hal ini untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang akan mengantarkan pada

FOTO: BM/PRAYOGI

BANGGA: Wakil Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Fatma Saifullah Yusuf dan Ketua Dekranasda Kota Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus meninjau stan pameran

peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. Tak hanya itu, Fatma Saifullah Yusuf kagum pada Kota Mojokerto yang kecil ini ternyata memiliki potensi batik.

“Apresiasi yang sangat

tinggi, potensi Kota Mojokerto luar biasa besar. Kotanya kecil, tapi potensinya gede, sudah ada 17 motif batik yang sudah dipatenkan. Ini luar biasa, meskipun kotanya kecil tapi sudah ada

17 motif batik yang sudah dipatenkan. Ini luar biasa sekali, motifnya sudah cukup bagus,” ungkapnya.

Sementara Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus mengatakan untuk menggarap pemerataan ekonomi dari sektor UKM, IKM serta Koperasi menyebutkan tiga permasalahan besar yang harus dihadapi. “Yaitu masalah permodalan, terlebih untuk menghadapi MEA, kita dukung permodalah UKM dan IKM dengan program pembiayaan usaha syariah.

Dengan menyediakan modal tanpa bunga, tanpa biaya asuransi dan tanpa biaya administrasi,” tuturnya.

Kedua yaitu masalah manajemen. Kota Mojokerto telah bekerja sama dengan JAICA dari Jepang menggarap brand produk UKM

dan IKM Kota Mojokerto.

Ketiga adalah masalah pemasaran.

“Boleh dikatakan kalau beli sepatu di luar kota, di luar Jawa ataupun di luar negeri ini hampir seluruhnya adalah produk Kota Mojokerto. Karena di Kota Mojokerto ada tiga kampung sepatu yaitu Prajuritkulon, Surodinawan dan Miji,” serunya.

Demikian pula industri cor, batik, prahu layar dan kerajinan lainnya.

“Semangat inilah yang membuat industri di Kota Mojokerto terus berkembang dan hari ini kita semua bisa mengikuti dan menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan kemajuan dan mengembangnya UKM dan IKM di Kota Mojokerto,” urainya. (gie/adv)

MOJOKERTO (BM)-Beratnya tugas sebagai penyambung ilmu pengetahuan kepada anak bangsa, ternyata tak sebanding dengan penghasilan yang diterima 79 guru madrasah di Kabupaten Mojokerto. Mereka harus bertahan hidup dengan penghasilan yang hanya Rp 250-450 ribu per bulan. Ditambah lagi, hak tunjangan profesi sejak 2014 tak kunjung mereka terima.

Kondisi itu memaksa puluhan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) memberanikan diri menagih hak mereka ke Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Senin (21/11). “Kami hanya mendapatkan honor dari sekolah masing-masing, besarnya sesuai kemampuan sekolah.

Ada yang Rp 250 ribu, Rp 300 ribu, ada yang Rp 450 se bulan,” kata Siti, guru Bahasa Indonesia di sebuah MI di Kecamatan Jetis.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Guru MI Mapel Umum Kabupaten Mojokerto, Mokhamad Khoiri menuturkan, terdapat 79 guru yang tunjangan profesinya belum dicairkan oleh Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2014.

Setiap guru berhak menerima Rp 1,5 juta per bulan.”Tunjangan tahun 2014 belum dicairkan untuk Oktober-Desember, tahun 2015 Juli-Desember, tahun 2016 mulai April sampai saat ini. Secara keseluruhan yang belum kami terima 18 bulan,” terangnya.

Berbagai upaya pun sudah dilakukan para guru. Menurut Khoiri, para guru telah berupaya mematuhi Keputusan Menteri Agama (KMA) No 303 tahun 2016 tentang guru yang mengajar di MI bidang studi mapel umum dikonversi menjadi guru kelas. Namun, upaya itu tetap menemui jalan buntu setelah pihak terkait saling cuci tangan. “Katanya konversi di Unesa. Kami ke Unesa ditolak, alasannya guru diinstansi Kemenag menjadi wewenang Kemenag.

Di Kemenag kami dilempar ke Unesa. Kami akan terus berupaya untuk konversi,” tandasnya.

Menanggapi keluhan para guru, Plt Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Sahid menjelaskan, pencairan tunjangan profesi guru MI itu terkendala aturan. Dia meminta mereka bersabar karena pihaknya akan berkonsultasi ke Kanwil Kemenag Jatim. “Kalau tak ada kendala, pada Sabtu (26/11) dan Minggu (27/11) saya mau bertemu dengan Kepala Kanwil Kemenag. Ini akan saya tanyakan,” jelasnya usai menemui para guru.(bud/gie/dra)

FOTO: BM/PRAYOGI

TAGIH: Sejumlah guru Madrasah mendapat penjelasan dari Plt Kemenag Kabupaten Mojokerto Sahid.

KEDIRI - NGANJUK

berita metro www.beritametro.co.id

Tak Terima Mendapat SE, Warga Luruk Pemkot

KEDIRI(BM)-Lantaran tidak terima dengan adanya Surat Edaran (SE) Walikota, ratusan warga meluruk balai Kota Kediri.

Mereka menuntut agar SE penggusuran dicabut. Informasi yang dihimpun SE tersebut berisi pengosongan rumah Warga RW.5, pada 9 Desember 2016.

Isinya, Pemkot akan menggusur rumah mereka yang selanjutnya dibuat Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal, saat ini gugatan warga RW 5 sudah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN ) Jatim.

Imam Ansori salah satu kordinator aksi mengatakan, jika warga RW5 meminta keadilan.

“Kami akan mengantarkan surat pada Walikota soal kebijakan menggusur warga, apa alasan mereka melakukan hal tersebut “ kata Imam di depan Balaikota Kediri, Senin (21/11). Lebih lan-

jut Imam mengatakan, lahan yang menjadi sengketa saat ini masih dalam proses gugatan di PTUN Jatim, namun kenapa pihak Pemkot memaksakan kehendak .”Ada apa ini dengan pemerintah yang memaksakan diri menggusur kami, ada yang tidak beres dengan tindakan pemerintah “ imbuhnya.

Bahkan, warga kompak melakukan perlawanan terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah pada tanggal 9 Desember nanti. “Warga siap berjuang demi hak dan keadilan,”tandasnya. Masih kata Imam, warga juga akan melakukan class action ke Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk mencari keadilan. Warga resah dengan adanya SE yang saat ini ada di warga “ Warga meminta Walikota Kediri mencabut surat edaran penggu-

suran tersebut karena masih proses hokum,” pungkasnya.

Aksi warga akhirnya diterima oleh Budwi Sunu.H, Sekretaris Daerah Pemkot Kediri, bahwa pihak Pemkot masih mengkaji permintaan warga RW 5 terkait pencabutan SE penggusuran “ Tahapan tetap berjalan, pihak pemerintah tentunya masih melakukan beberapa kajian dulu atas permintaan warga RW 5, “ungkap Budwi

KILAS

Anggaran 2017, UB Tak Dapat Kucuran Dana

FOTO: BM/IBAD

DEMO : Puluhan warga saat mendatangi Pemerintah Kota Kediri terkait surat edaran pengosongan lahan

Korban Kebakaran Pasar Wage Keluhkan Bantuan Dana NGANJUK(BM)-Belum diterimanya bantuan dana dari Pemkab Nganjuk, membuat sejumlah korban kebakaran pasar Wage Nganjuk mengeluh. Padahal peristiwa yang terjadi 3 bulan lalu itu telah membuat 10 korban kebakaran mengalami keterpurukan ekonomi. Musibah kebakaran yang terjadi pada Agustus silam membuat ke10 korban kehilangan mata pencaharian. Selain harus menghidupi keluarganya, mereka terpaksa bekerja di toko sesama pedagang di pasar Wage untuk bertahan hidup.

FOTO: BM/KAMTO Menurut Adi Santoso (49), salah satu korban kebakaran TAGIH : Para korban kebakaran pasar Wage Nganjuk, hingga kini berhadap yang juga warga Jl Diponegoro ada bantuan dana dari Pemkab Nganjuk.

Kelurahan Ganung kidul Ke- bantuan dana kepada Bupati kan bantuan oleh Kepala Dicamatan Nganjuk. Dia dan Nganjuk, namun hingga kini nas Pendapatan Pengelolaan korban kebakaran Pasar Wage belum mendapatkan bantuan Keuangan dan Aset (DP2KAD), lainnya telah mengajukan tersebut. “Kami telah dijanji- Namun hingga saat ini kami PERWAKILAN

Sunu didepan perwakilan warga. Seperti diketahui, sidang perkara gugatan RW 5 sudah masuk ketahap pembacaan materi gugatan dan akan kembali disidangkan Rabu (23/11) dengan memanggil pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terkait kepemilikan Surat Hak Pakai (SHP) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri.(bad/roj/ dra)

belum menerimanya, “ujar Adi. Ditambahkan Adi, dalam waktu dekat, dirinya bersama korban kebakaran lain akan mendatangi Kepala DP2KAD Nganjuk untuk mengklarifikasi perihal hal ini. Sebab pihaknya mengalami kesulitan ekonomi karena sumber penghasilannya dan modalnya hilang.

“Saat kebakaran terjadi, kami tidak dapat menyelamatkan seluruh barang dagangan, karena saat mendengar kabar Pasar Wage terbakar ternyata toko kami telah hangus dilalap kobaran api, “imbuh bapak empat anak ini.

Dalam peristiwa musibah kebakaran ini, Adi Santoso mengalami kerugian sekitar Rp.1,2 milyar, Sebab seluruh barang miliknya tidak dapat diselamatkan. Akhirnya untuk menghidupi keluarga, setiap

hari dia bersama istrinya harus bekerja di toko pakaian milik temannya. Hingga kini dia masih berharap agar bantuan dari Pemkab Nganjuk segera dikucurkan, dan dapat digunakan kembali untuk modal kerja.

Sementara itu Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk, Dra Mukhasanah MSi mengatakan bahwa pengajuan bantuan dana untuk 10 korban kebakaran Pasar Wage Nganjuk telah diajukan ke meja bupati.

Hingga saat ini pihak DP2KAD masih mencari dasar hukum untuk pencairan dana korban kebakaran Pasar Wage. “Supaya tidak ada masalah hukum di kemudian hari, Pemerintah harus memiliki dasar hukumnya untuk pencairan dana bantuan tersebut, ” terang Mukhasanah.(kam/dra)

KEDIRI(BM)-Pembangunan kampus Universitas Brawijaya (UB) Kediri pada 2017 terancam mengalami hambatan. Pasalnya sejumlah dewan tidak sepakat adanya suntikan dana untuk pembangunan UB dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.

Anggota Komisi C, Muzer Zaidib menjelaskan mayoritas anggota Komisi C menolak adanya pengajuan anggaran untuk pembangunan UB dalam pembahasan APBD 2017. Karena, hingga saat ini Ijin dari Dikti belum ada dan DPRD menganggap perkuliahan UB di Kediri Ilegal.

“Benar Komisi C dalam pembahasan APBD 2017, akhirnya memutuskan untuk tidak menganggarkan lanjutan pembangunan kampus UB sebesar Rp 35 milyar pada tahun 2017, sesuai pengajuan tim ekekutif,” katanya.

Muzer mengatakan, tidak disetujuinya anggaran lanjutan pembangunan kampus tersebut dilakukan, karena ijin dari Dikti untuk Pembangunan Kampus UB belum ada. Masih dikatakan Muzer, biarpun anggarannya tahun 2017 dicoret, namun pihak Dewan masih akan melanjutkan Pansus UB dengan pembahasan MoU antara Pemkot Kediri dan UB. “Pansus pembahasan UB tetap berjalan usai pembahasan anggaran 20017 ini,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya jika tahun anggaran APBD 2016 pihak Pemkot Kediri menganggarkan pembangunan UB sebesar Rp 19 milyar dan saat ini pembangunan belum selesai. Sementara tanggal 20 Desember 2016 Pembangunan UB tahap I harus selesai.

Sebelumnya, saat pemasangan tiang pancang, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebutkan, jika pembangunan kampus UB yang berada di lahan eks Kelurahan Mrican menggunakan sistem tumbuh bangun secara berkala dengan biaya APBD.(bad/dra)

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Izin Gubernur Turun, Polisi Segera Panggil Oknum Dewan

MALANG(BM)-Kasus penipuan dengan terlapor seorang oknum anggota DPRD Kota Malang ST bakal segera bergulir lagi. Itu setelah Kapolres Malang Kota, AKBP Decky Herdarsono memastikan surat izin pemanggilan dari gubernur Jatim Soekarwo turun.”Kami akan segera memanggil tersangka kasus penipuan itu. Sebab, izin pemeriksaan sudah turun Jumat pekan lalu,” kata Decky Hendarsono, Senin (21/11).

Makanya, kata dia, tim penyidik Unit Reskrim Polres Malang Kota, akan memanggil secepatnya ST. Sesuai rencana, pemanggilan itu aan dilakukan dalam pekan ini. Dijelaskan, surat izin pemanggilan anggota

Komisi C DPRD Kota Malang dari gubernur Jatim itu menjadi dasar proses hukumnya resmi dimulai pemeriksaan. “Karena kami sudah dapat izin dari gubernur untuk memanggil terlapor,” ujar Decky Hendarsono.

Pemanggilan itu, kata Decky, masih dalam kapasitas saksi. Hal itu akan melengkapi berkas penyelidikan, karena semua saksi yang terlibat sudah dipanggil sebelumnya. Terkait dijadikannya ST menjadi tersangka, orang nomor satu di jajaran kepolisian Kota Malang itu, masih belum memastikan dan pihaknya harus menunggu hasil pemeriksaan.

“Masih saksi dululah. Hal itu,

terkait dua laporan yang masuk ke kami pada bulan lalu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, ST dilaporkan dua korban yang merasa tertipu.

Sebab, politisi PAN itu mengaku bisa memasukkan calon mahasiswa ke fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Lantas, dua korban itu diminta menyetor sejumlah uang. Uang yng disetorkan sekitar Rp 600 juta.

Meski sudah menyetor uang ratusan juta, dua calon mahasiswa itu tidak diterima seperti yang dijanjikan. Tragisnya,uang ratusan juta itu tidak dikembalikan pada korban.

Karena itu korban akhirnya melapor ke polisi. (lil/dra)

Kendalikan Inflasi, Wali Kota Gelar Rakor

MALANG (BM)–Menjelang ahir tahun, Pemkot Malang menggelar rapat koordinasi pengendalian harga bahan pokok. Rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota, Senin (21/11) dipimpin langsung Wali Kota, H Moch Anton.

Wali kota yang didampingi Sekretaris Daerah, Idrus dan juga dari unsure Forkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Diantara mereka terdiri dari Pertamina, Bulog, BPS, Bank Indonesia. Selain itu SKPD terkait serta perwakilan pedagang pasar dan Gabungan Kelompok Tani yang ada di Kota Malang.

Dlam rapat itu membahas sejumlah poin penting. Bahkan, Wali Kota HM Anton menegaskan bila perlu ada identifikasi komoditi-komoditi utama penyebab inflasi. Selain penentuan kebijakan dan langkahlangkah antisipasi. “Tujuannya untuk menciptakan stabilisasi harga,” paparnya. Menurutnya, terciptanya stabilitas harga pada komoditi penyebab utama inflasi perlu dikendalikan.

Sehingga terciptanya stabilitas sosial politik dan ekonomi masyarakat.

Semua itu pada ujungnya demi

FOTO: BM/IST

H Moch Anton

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Kesejahteraan masyrakat juga meningkat,” tandasnya. Makanya melalui rapat koordinasi ini, suami Hj Dewi Farida Suryani itu berharap, suplai pasokan bahan pangan, termasuk elpiji dan BBM di Kota Malang bisa memenuhi kebutuhan. Apalagi, permintaan pasar diprediksi melonjak tajam di akhir tahun nanti.

“Saya juga berharap ada komitmen bersama antara Forkopimda, TPID dan Pemkot tetap menjaga stabilitas dan keamanan Kota Malang yang sudah cukup kondusif jelang Natal dan tahun baru yang akan data-

ng” tegasnya. Secara umum, kondisi inflasi di Kota Malang sendiri cukup stabil, bahkan pada Oktober ini, inflasi terjadi sebesar 0.20 persen. Jelang akhir tahun, harga bahan pokok diperkirakan meningkat mengingat sumbangan kelompok bahan pangan pada inflasi akhir tahun cukup tinggi.

Beberapa komoditi strategis yang perlu diwaspadai karena rentan mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, gula pasir dan sayur sayuran. Penyebab kenaikan harga antara lain meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan jumlah pasokan. Selain itu, perubahan iklim juga membuat produksi pangan menurun.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Setda Kota Malang, Dra Rinawati MM, menyatakan, rapat koordinasi ini merupakan langkah dalam menekan inflasi . Sebab, biasanya akan meningkat tajam di waktu-waktu tertentu seperti jelang hari besar keagamaan atau akhir tahun. (lil/dra)

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Bos Begal yang Ditangkap Akhirnya Tewas

PASURUAN(BM)–Seseorang yang diduga bos gembong begal yang selama ini meresahkan masyarakat di Pasuruan akhirnya meninggal dunia usai ditangkap polisi di tempat persembunyiannya.

Dia bernama Tuhar (31) yang selama ini dikenal sebagai begal sadis. Pelaku tewas saat dibawa ke RSUD Bangil, kabupaten setempat.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, Tuhar akhirnya tewas lantaran kondisi

tubuhnya dalam keadaan lemas dan kehabisan darah.

Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Khoirul Hidayat membenarkan dengan kabar tewasnya pelaku begal yang selama ini membuat masyarakat Pasuruan resah.

“Iya dia (pelaku.red) tewas di rumah sakit Bangil. Sebelum tewas kondisi dia memang lemas.

Jadi kami bawa dia ke rumah sakit dan tewas disana (rumah sakit.red),” ujarnya. Seperti dikabarkan sebelumnya, satu

persatu pelaku perampasan motor berhasil dibekuk. Setelah sebelumnya seorang pelaku begal motor berhasil ditangkap di Sidoarjo. Kali ini, tim khusus anti begal Polres Pasuruan bersama tim Buser Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap seorang pelaku yang diduga kuat adalah pentolan begal motor yang selama ini meresahkan masyarakat Pasuruan Tim khusus Anti Begal Polres Pasuruan, berhasil menyita sejumlah barang bukti dari hasil

penggerebekan di markas begal yang berada di wilayah Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Senin (21/11). “Ada 6 unit sepeda motor dari berbagai jenis, yang telah kami sita dari lokasi penggerebekan,” kata Kapolres Pasuruan, AKBP M Aldian.

Kapolres menambahkan dalam penggerebekan, satu pelaku bernama Tuhar berhasil ditangkap. “Pelaku ini adalah pentolan dari kelompok begal yang selama ini sudah meresahkan masyarakat Pas-

uruan,” imbuhnya. Dalam penggerebekan, polisi cukup kesulitan untuk mengamankan barang bukti sepeda motor, karena disembunyikan di tengah tegalan atau ladang oleh para pelaku. Sehingga terpaksa digotong menggunakan bantuan kayu, oleh sejumlah anggota buser.“Saat ini kami masih kembangkan di lapangan. Mohon dukungannya biar semua anggota komplotannya berhasil kami tangkap,” jelasnya.(pas/dra)

Marak Investasi Ilegal, Satgas Waspada Investasi Dibentuk

PROBOLINGGO(BM)-Pencegahan dan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di bidang penghimpunan dana masyarakat dan penegelolaan investasi. Pemkab Probolinggo bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen bersama untuk membentuk tim kerja Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi daerah.

Pembentukan satgas tersebut mengantisipasi berbagai jenis investasi ilegal yang semakin marak terjadi.

Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE, menyebutkan kasus investasi ilegal terbesar yang terjadi yakni kasus penipuan yang dilakukan oleh Taat Pribadi, pendiri padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi (PDKT), di Desa Wangkal Kecamatan Gading menunjukkan bahwa penghimpunan dana masyarakat memang rawan akan tindak pidana penipuan lantaran ketidakjelasan pengelolaan investasinya yang dilakukan secara ilegal.

“Kita belajar dari pengalaman yang kurang mengenakkan tersebut, maka dari itu kita berbenah agar tak ada lagi kasus penipuan semacam ini terjadi di Kabupaten Probolinggo, bila ada indikasi penghimpunan dana menuju kearah illegal, maka tim satgas akan mendeteksi dan menindak lanjutinya, apabila terindikasi melawan hukum akan diproses secara hukum,”paparnya, Senin (21/11) kemarin.

Sementara itu, kepala OJK wilayah Malang, Indra Krisna mengungkapkan PERWAKILAN

FOTO BM/SAIFULLAH

PEMBENTUKAN : Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari (berjilbab) usai menandatangani kesepakatan pembentukan tim kerja Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi

jika saat ini model penawaran investasi terselubung yang terjadi di masyarakat kian bervariasi. Ada yang MLM, melalui underline, hingga roadshow di beberapa hotel dengan mengajak tokoh masyarakat setempat untuk bergabung menginvestasikan sejumlah dananya dengan iming-iming keutungan berlipat ganda.

“Satgas ini kami bentuk untuk mewaspadai terjadinya kerawanan yang muncul dari potensi-potensi tersebut.

Antusiasme investasi masyarakat seka-

rang ini kan meningkat, papar Indra, di sela-sela Pengukuhan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Tim Kerja Satgas Waspada Investasi serta pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) Kabupaten Probolinggo.

Dia menyebutkan pembentukan tim kerja satgas waspada investasi dan TPAKD ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang penghimpunan dana

masyarakat dan pengelolaan investasi secara maskimal. Maka dari itu perlu keterpaduan antar instansi terkait dalam pengimplementasian program ini agar berdampak pana iklim investasi yang kondusif dan sehat, tandasnya.

Satgas waspada investasi Kabupaten Probolinggo dipimpin langsung Bupati Hj P Tantriana Sari SE. Anggotanya berasal dari Kemenag, Polres, Kejaksaan Tinggi, dan sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.(sip/dra)

KILAS

Dilaporkan Polisi, Penjual Pulsa Ditangkap PASURUAN(BM)– Kasus pencabulan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kali ini dialami oleh Melati (nama samaran.red), warga Dusun Balongrejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Beji,. Bocah berusia 3,5 tahun ini dicabuli oleh seorang pria dengan inisial SD berusia 55 tahun yang tak lain masih tetangganya sendiri. Kapolsek Beji, Kompol Wagiran, membenarkan adanya informasi ini. Pihaknya saat ini telah mengamankan pelaku pencabulan tersebut.

“Yang bersangkutan telah kami amankan, setelah pihak orangtua korban melaporkannya kepada kami,” tegasnya.

Ditambahkan bahwa pihaknya sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu potong sarung warna coklat, satu potong celana pendek warna abu abu, satu potong kemeja warna merah bata,satu potong celana dalam warna merah hati, satu potong celana pendek warna krem motif kartun dan satu potong kaos singlet warna putih.

“Aksi pencabulan terjadi pada Rabu (16/11) lalu saat ketika ibu korban bekerja dan korban diasuh oleh budenya. Pada sore itu korban disuruh budenya (Tasika) membeli pulsa di rumah SD (pelaku.red). Namun, setelah ditunggu cukup lama, korban belum kembali. Pada saat korban kembali ke rumah ia justru menangis dan mengadukan pada Tasika (budenya) bahwa dirinya diguda pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami nyeri,”terangnya.

Mendapati pengakuan dari korban, pihak keluarga korban langsung naik pitam dan mendatangi SD serta tak terima atas perlakuan pelaku. Selanjutnya pihak leluarga melaporkan aksi pencabulan pelaku kepada Polsek Beji. Usai mendapat laporan dari keluarga korban. petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan korban.

“Pelaku kami tangkap di rumahnya dan saat ini pelaku sudah berada di sel tahanan Polsek Beji. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pelaku kami jerat dengan pasal 82 UURI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancamanan minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp.1milyar,” pungkasnya.(pas/dra)

FOTO BM/IST

DIAMANKAN: Tersangka pelaku pencabulan diamankan di Mapolsek Beji, Kabupaten Pasuruan.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

0 BHAYANGKARA FC

PSM MAKASSAR

lintas arena

1

Torabika Soccer Championship

BM/ISTIMEWA.

Menyerang Malah Mandul Antonio Candreva

Catatan Rekor Derby Milan

BM/ISTIMEWA

MENANG TANDANG. Dalam pertandingan tandang ke stadion Gelora Delta Sidoarjo, Tim PSM Makassar berhasil menang tipis 1 - 0 atas Bhayangkara FC, kemarin,

Wahyu Tri Nugroho. Dia mampu menggagalkan peluang emas dari Titus Bonai. Namun, satu menit kemudian gawang Wahyu Tri akhirnya jebol. Sontekan mudah dari Rizki Pellu yang berdiri di mulut gawang membelokkan sepakan keras Willem Jan Pluim di luar kotak penalti. Hingga babak pertama berakhir tak ada lagi gol tercipta.

Usai turun minum, Bhayangkara FC yang tak ingin malu di depan pendukungnya bertekad bangkit. Sayang, sejumlah serangan yang mereka bangun selalu kandas oleh lini belakang PSM. Tanpa kehadiran Thiago, barisan penyerang Bhayangkara FC mati kutu.

Tim milik Polri itu hanya bisa

menciptakan peluang tanpa mampu mengkonversi menjadi gol. Upaya itu terus dipertahankan Bhayangkara FC hingga laga bubaran. PSM sendiri hanya bisa mengandalkan serangan balik. Hanya saja, hingga peluit panjang berbunyi, papan skor tidak berubah. Masih 0-1 untuk keunggulan PSM. Pelatih Bhayangkara FC Ibnu Grahan memiliki segudang alasan atas tumbangnya tim asuhannya. Salah satu yang bisa disimpulkan adalah permainan Bhayangkara FC yang amburadul. "Kami main kurang bagus, mulai menit awal sampai akhir. Ini bukan permainan kami," ucapnya dalam keterangan pers usai pertandingan.

"Sentuhan kurang, tenaga kurang, fighting spirit kurang,

banyak faktor. Saat main home, kami lembek. Seperti ada beban. Sedangkan ketika main away, anak-anak bisa bisa main lepas dan lebih baik dari ini," ulas pelatih asli Surabaya ini.

Dengan hasil imbang tersebut Bhayangkara FC masih ter-

tahan di peringkat 4 dengan 48 poin. Sedangkan kubu PSM melonjak ke tangga keenam dengan koleksi 45 angka. Mereka sukses menggeser Persib Bandung, Mitra Kukar, Pusamania Borneo FC dan Semen Padang. (dek/nii)

SUSUNAN PEMAIN

Jones: MU Jangan Panik

BHAYANGKARA FC: Wahyu Tri, Dany Saputra, Oravio Dutra, I Putu Gede, Lee Yoo Joon, M. Hargianto, Abdelkbir, Ilham Udin, Indra Kahfi, W. Suboseto, Rudi Widodo Cadangan: Thomas Rian, Valentino Telabun, Fatchu Rohman, Suroso, Sahrul Kurniawan, Indra Setiawan, Antoni Putro.

Pelatih: Ibnu Grahan.

PSM MAKASSAR: Syaiful, Ardan Aras, Hendra Wijaya, Wasyiat Hasbullah, M. Rahmat, Kwon Jun, Rasyid Bakri, Willem Jan Pluim, Ridwan Tawainella, Titus Bonai Cadangan: Deny Marsel, Reva Adi, Iban Wahyudi, Achmad Hisyam Tolle, Syamsul Bachri, Maldini Pali, Andri Pelatih: Robert Rene Alberts.

BM/ISTIMEWA.

SIDOARJO (BM) - Bhayangkara FC merasakan benar absennya juru gedor Thiago Furtuoso. Ketiadaan pencetak 15 gol itu membuat lini depan Bhayangkara FC tumpul saat menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (21/11) sore. Bahkan, tuan rumah harus takluk lewat gol tunggal Rizki Pellu.

Bhayangkara sebenarnya sempat menguasai jalannya permainan di awal laga. Kesempatan pertama datang melalui Wahyu Subo Seto, namun gagal diselesaikan menjadi gol. Giliran PSM hampir membuka keunggulan pada menit 10. Tapi, sepakan Titus Bonai masih jauh melenceng dari sasaran.

Penampilan gemilang ditunjukkan kiper Bhayangkara FC,

JAKARTA (BM) - Laman resmi klub Inter Milan mengumumkan beberapa catatan klub dan pemain setelah pertandingan tim sekota atau "derby" melawan AC Milan pada Minggu malam lalu. "Sebanyak 10 dari 13 gol dalam 'derby' Milan dibuat pada babak kedua," ujar Inter dalam pernyataan di www.inter.it yang bersumber dari Opta, , Senin.

Selain itu, hasil imbang tersebut juga membuat rekor di lima pertandingan terakhir "derby" Milan adalah tiga imbang dan masing-masing klub meraih satu kemenangan.

Sebelum "derby", Milan selalu menang jika unggul terlebih dahulu di pertandingan Liga Italia Serie A. Pertandingan melawan Inter menghentikan catatan tersebut.

Inter Milan sendiri bisa meraup sembilan poin dari posisi tertinggal, tertinggi di antara klub-klub lain di Serie A. Beberapa catatan penting lain adalah Inter mencetak delapan gol dalam 15 menit akhir pertandingan, terbanyak di liga bersama AS Roma.

AC Milan kebobolan pada 15 menit terakhir laga, di 41 persen pertandingan liga, tertinggi di antara klub lain.

Sementara catatan pribadi pemain, pemain AC Milan, Suso menggoreskan sejarah dengan menjadi pemain Spanyol kedua (dan pertama untuk AC Milan) yang bisa mencetak gol di "derby" Milan, setelah pemain Inter tahun 1960-an Luis Suarez.

Dua golnya ke gawang Inter pun membuat Suso sangat berperan dalam lima gol dari enam gol terakhir AC Milan di Serie A, dengan mencetak tiga gol dan dua assist.

Dua gol di "derby" juga membuat Suso masuk ke dalam daftar pencetak sedikitnya dua gol di satu pertandingan "derby", bersama Zlatan Ibrahimovic (dua gol) dan Diego Milito (tiga gol).

Gelandang Inter Milan Antonio Candreva telah membuat dua gol dalam dua derby Serie A, masing-masing satu di "derby" Milan (satu pertandingan) dan "derby" Ibu Kota melawan AS Roma (delapan pertandingan).

Gelandang Inter Milan lainnya, Brozovic, membuat delapan peluang dalam pertandingan "derby" Milan pada Minggu dan itu menjadi catatan tertinggi untuk Inter Milan di musim 2016-2017. (ant/nii)

Malam Ini Timnas Lawan Filipina

Riedl: Fisik dan Mental Siap Menang MANILA (BM) - Pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl mengatakan anak asuhnya harus menang melawan tuan rumah pada kejuaraan AFF Suzuki 2016 yang berlangsung di Filipina. "Target kita jelas harus menang," kata dia pada sesi konferensi pers jelang pertandingan kejuaraan sepak bola Asia Tenggara itu di salah satu hotel di Manila, Filipina, Senin.

Ia pun merasa yakin dengan timnas Indonesia untuk memenangi pertandingan karena kondisi pemainnya banyak berbeda dibandingkan tahun 2014, di mana Indonesia dikalahkan Filipina.

"Saat itu fisik pemain Indonesia buruk. Sekarang berbeda," kata dia.

Apalagi, lanjutnya, mental anak asuhnya cukup baik meski bermain di hadapan pendukung tuan rumah.

Sementara pelatih Filipina Thomas Dooley mengatakan pihaknya mewaspadai penyerang Indonesia, termasuk pemain tengahnya karena jika ada kesempatan sedikit sama mampunya menciptakan gol.

Terkait tidak adanya gol saat melawan Singapura, Dooley menegaskan bukan anak asuhnya yang tumpul, tetapi pertahanan lawan cukup ketat. "Banyak pemain Singapura turun menjaga daerah pertahanan sehingga cukup sulit pemain kami mencetak gol," ucapnya.

Dooley juga menegaskan pemain Indonesia kuat di tengah dan depan, tetapi lemah di pertahanan. "Ini peluang kami untuk menang," ujarnya.

Laga Indonesia kontra Filipina dihelat Selasa (22/11) petang ini di Philippine Sports Stadium, Bulacan, Filipina, yang merupakan pertandingan "hidup-mati" bagi Tim "Garuda Indonesia". Sebab pada laga pertama melawan Thailand, Indonesia kalah 2-4, sedangkan Filipina bermain imbang tanpa gol lawan Singapura. Sebelum laga Indonesia lawan Thailand, terlebih dahulu digelar laga Thailand lawan Singapura pada sore harinya.

Terpisah, pemain Persib Bandung, Sergio van Dijk mengakui timnas Thailand merupakan favorit utama untuk menjadi kampiun AFF Suzuki Cup 2016 dan mempertahankan trofi yang mereka rengkuh dua tahun silam.

Pasukan pimpinan Kiatisuk Senamuang tergabung dalam Grup A bersama Indonesia, Singapura, juga tuan rumah Filipina. Dalam pertandingan terakhir sebelum turnamen, Teerasil Dangda cs. menahan imbang Australia 2-2 di kualifikasi Piala Dunia 2018. (ant/goa/ nii)

Phil Jones

JAKARTA (BM) - Pemain bertahan Manchester United (MU) Phil Jones meminta klubnya tidak panik setelah pertandingan yang berakhir imbang kala melawan Arsenal di Old Trafford pada Sabtu (19/11).

Seperti dilansir dari laman resmi MU, www.ManUtd.com, Senin, Jones menganggap hasil tersebut tidak lebih karena kurang beruntung semata. "Belum saatnya untuk panik. Terkadang keberuntungan tidak berada di pihak kami, tetapi itu akan berubah. Kami hanya perlu berlatih lagi dengan baik, bermain dan memperlihatkan lagi penampilan seperti kala berhadapan dengan Arsenal," ujar Jones.

Manchester United memang tampil dominan dalam pertandingan melawan Arsenal. Namun, kemenangan yang di depan mata berkat gol Juan Mata di menit 68 harus pupus setelah Olivier Giroud mencetak gol penyeimbang di menit ke-89, memaksakan kedudukan 1-1 sampai peluit akhir berbunyi.

Sialnya bagi MU, gol Giroud tersebut adalah satu-satunya tembakan tepat sasaran Arsenal sepanjang pertandingan.

Tak pelak, pelatih MU Jose Mourinho sempat menyebut bahwa timnya adalah "klub yang paling sial di Liga Inggris".

Mourinho menyandarkan pendapatnya tersebut setelah selain dengan Arsenal, MU juga meraih hasil imbang pada dua laga sebelumnya di Old Trafford, saat melawan Stoke City dan Burnley.

Sementara terkait hasil seri setelah kebobolan gol di menit akhir oleh Giroud, Jones menggambarkan bahwa rasanya seperti kalah 6-0.

"Rasanya seperti kalah 6-0. Kami mendominasi pertandingan dari awal sampai akhir dan meski bisa menguasai bola, mereka tidak pernah benar-benar mengancam kami. Saya pikir kami bertahan dengan baik, membuat peluang. Namun mereka punya satu kesempatan dan mencetak gol. Sekarang kami harus bangkit. Kami senang dengan penampilan, tetapi tidak dengan hasilnya," kata Jones. (ant/nii)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Konsistensi Pemberantasan Pungli

TAJUK

Dilemma Jokowi

K

oran ini edisi Jumat (21/11) menyajikan headlines bertajuk “Jokowi Diminta Tangkap Ahok”. Narasumber berita adalah tokoh reformasi 1998, Prof Dr M Amien Rais.

Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo diminta lebih mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Untuk itu, kata Amien Rais kepada Jokowi, segera Tahan Ahok.

Mumpung nasi belum jadi bubur, kata mantan Ketua MPR RI ini, sebelum terlambat Presiden Jokowi harus segera mengambil kebijakan untuk menangkap petahana Pilkada DKI tersebut.

Ia juga menyarankan agar Presiden Jokowi sebaiknya tidak hanya mendengar masukan dari yang membuat laporan asal bapak senang. Jokowi harus mendengarkan juga tokoh-tokoh dari kalangan ulama, intelektual, orang kampus, wartawan, dan lain-lain, yang akan memberi pandangan berimbang.

Statemen Amien Rais ini patut mendapat catatan khusus.

Paling tidak, karena tiga alasan.

Pertama, Amien Rais adalah tokoh reformasi 1998. Bersama tokoh-tokoh lain di tahun yang sangat krusial itu, Amien Rais berada di depan melawan rezim Soeharto, meruntuhkan rezim orde baru, lalu membangun era baru, era reformasi. Amien bukan penumpang gelap yang baru bergabung setelah rezim orba runtuh. Ia termasuk akademisi yang kritis, bahkan jauh sebelum Soeharto lengser.

Kedua, Amien Rais adalah juga tokoh Muhammadiyah, pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode, kemudian menjadi Ketua Umum PAN, dan Ketua MPR RI. Kapasitas ketokohan seorang Amien tak perlu diragukan lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di ranah Republik Indonesia. Visi Amien Rais dalam semua posisi yang pernah di tempatinya tak ada lain kecuali untuk kebaikan negeri.

Ketiga, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara kekuasaan belaka. Statuta itu menjadi bagian sangat penting dalam konstitusi kita. Hukum karena itu menjadi panglima. Kekuasaan yudikatif, atau dalam bahasa hukum kita, kekuasaan kehakiman bersifat independen. Ia tak bisa diintervensi oleh kekuasaan lain, baik legislative maupun eksekutif.

Bahwa UUD memberi kewenangan kepada presiden untuk memberikan “putusan” hukum berupa grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi, itu hanya karena presiden adalah juga kepala Negara, bukan sekadar kepala pemerintahan atau pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Dalam menggunakan hak prerogative itupun presiden tetap mempertimbangkan saran dari pihak yudikatif (Mahkamah Agung) dan legislatif (DPR).

Presiden karena itu tak dibenarkan melakukan intervensi dalam suatu proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok inipun, Presiden harus menghormati proses hukum yang sedang ditangani para penegak hukum itu. Bumi boleh gonjang ganjing, langit bisa berkelap kelip, tetapi Presiden tidak boleh melakukan intervensi. Jika hal itu sampai dilakukan, perbuatan Presiden sudah masuk dalam abuse of power.

Bagaimana kita memposisikan desakan atau permintaan seorang tokoh sekaliber Amien Rais dalam konteks ini?

Permintaan Amien Rais itu menempatkan Presiden Jokowi dalam posisi dilematis. Jika Presiden menuruti, maka ia jelas masuk perbuatan abuse of power; jika presiden tidak menuruti, ada kemungkinan tekanan massa menimbulkan chaos, yang pertanggungjawabannya bisa dinisbahkan pihak tertentu kepada presiden.

Kita karena itu berharap Presiden menemukan langkah strategis yang membuat dia tak harus melakukan intervensi ke dalam proses hukum, tetapi sekaligus tidak menimbulkan chaos.

PR (pekerjaan rumah) Presiden Jokowi kali ini sungguh berat.

Semoga beliau bisa menemukan solusi terbaik bagi kebaikan bangsa dan negara. Noor Ipansyah Iskandar

Pelajari Kasus WARGA..

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan, pihaknya akan segera mempelajari kasus yang disampaikan warga Tanjung Perak Surabaya. Selain itu, juga segera akan menindaklanjuti dengan hearing, namun masih harus disusun agendanya.

“Kami akan segera mempelajari pengaduan warga Tanjung Perak, kemudian mencarikan jadwal untuk di hearingkan karena kami masih disibukkan dengan agenda pembahasan APBD dan lain-lain, dan kemungkinan kami juga akan

Sambungan Halaman 1 melakukan sidak ke lokasi,” terangnya.

Warga yang saat ini menempati lahan di kawasan pelabuhan tanjung perak Surabaya untuk tempat tinggalnya memang sudah tidak lagi bersedia membayar uang sewa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang di klim Pelindo III, tepatnya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Dengan alasan, warga telah mengetahui jika ternyata Pelindo tidak mempunyai kewenangan atas lahan, apalagi untuk menarik hak sewa kepada warga. (has/dji/udi)

K

omitmen pemerintah untuk melakukan berbagai reformasi terus dilakukan. Setelah mengeluarkan 13 paket stimulus ekonomi, kini pemerintah mulai bergerak melakukan reformasi di bidang hukum.

Pemerintah mengeluarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran MenPAN RB No 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Upaya paket reformasi “Setop Pungli” tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun juga harus mampu berdampak langsung terhadap perbaikan kinerja perekonomian ke depan.

Pasalnya, berdasarkan World Economic Forum peringkat daya saing Indonesia semakin memburuk Pada 2016, peringkat Indonesia kembali melorot pada urutan 41, setelah sebelumnya berada pada peringkat 34 (2014) dan peringkat 37 (2015) Salah satu aspek yang mengalami penurunan peringkat adalah aspek kelembagaan. Artinya efektifitas kerja birokrasi justru semakin menurun, yang akhirnya menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy). Hal

ini terjadi dikarenakan berbagai sektor pelayanan publik, masih diwarnai berbagai praktik pungli secara terstruktur, sistematis, dan masif Pungli masih menjadi salah satu penyakit akut yang menjangkit birokrasi pemerintahan sejak zaman Penjajahan. Perilaku penjajah yang selalu meminta “upeti” dari rakyat masih terus dilanggengkan sekalipun telah memasuki era kemerdekaan Padahal, mestinya pelayanan terhadap hak-hak masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Namun, karena pelayanan dimaknai sebagai kewenangan sehingga dianggap sah jika berimplikasi menimbulkan beban biaya Akibatnya, kebiasaan menyalahgunakan wewenang sampai praktik transaksional kepentingan ekonomi, dianggap hal lumrah.

Pungli menghampiri hampir seluruh level pelayanan publik, mulai level individu sampai dengan korporasi. Dari mengurus kartu keluarga, KTP, SIM, paspor sampai ketika korporasi mengurus izin memulai usaha maupun sekedar memperpanjang izin usaha.

Munculnya berbagai praktik pungutan liar atau uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain tentu terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Harus diakui, masih banyak masyarakat yang ingin hasil instan.

Oleh: Sri Hartati, Direktur INDEF Na m u n , p e r s o a l a n n y a masyarakat dihadapkan pada ketidak pastian, ruwetnya dan berbelit-belit prosedur birokrasi pelayanan. Akibatnya, untuk memperlancar urusan masyarakat dipaksa menyerah dan permisif terhadap praktik pungli.

Apalagi dari sisi para pelaku usaha tentu akan mengkalkulasi efisiensi. Sejumlah biaya pungli akan rela dikeluarkan agar dapat membeli kepastian waktu. Daripada harus mengikuti standar pelayanan yang sekalipun tanpa biaya, namun dengan waktu yang tidak pasti, keputusan menyuap sering dianggab menjadi rasional.

Pengaduan masyarakat melalui Ombudsman selama 2015 atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik mencapai sekitar 6.859 laporan. Tiga instansi yang mendapat pengaduan ter-

besar adalah pemerintah daerah (2.853 laporan), kepolisian (806 laporan), dan instansi pemerintah/kementerian (663 laporan).

Masih maraknya berbagai praktik pungli tersebut mengakibatkan porsi biaya transaksi yang harus dikeluarkan dunia usaha mencapai sekitar 10 sampai 20 persen.

Pengusaha dengan sendirinya akan memindahkan seluruh biaya yang dikeluarkan ke dalam biaya produksi. Artinya, efek Pungli tentu akan berdampak semakin tingginya harga barang dan merosotnya daya saing. Akhirnya, penetrasi impor barang konsumsi semakin membanjiri pasar dalam negeri.

Shock Therapy Karenanya, tim sapu bersih pungli yang telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) diharapkan tidak hanya menjadi shock therapy (efek kejut) semata.

Komitmen pemberantasan pungli juga tidak bersifat populis yang hanya berdampak kepuasan publik sesaat.

Hal yang terpenting adalah upaya mengikis praktik dan budaya pungli secara kongkrit. Agar berbagai sumber penyebab tingginya ekonomi berbiaya tinggi dapat secara persisten dikikis. Untuk itu, solusinya harus dimulai dari akar dan sumber persoalannya.

Bagaimanapun, timbulnya praktik pungli berawal dari adanya kebutuhan terhadap pelayanan

dari pihak pemberi layanan. Untuk itu, konsep dasar pemberian pelayanan publik harus dikembalikan menjadi kewajiban pemerintah dan hak dari masyakat.

Karenanya, berbagai fungsi pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah mestinya tidak perlu dimasukkan dalam sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, tentu konsistensi juga harus diterapkan.

Artinya, setelah masyarakat menerima dan menikmati pelayanan publik tentu harus patuh membayar pajak, baik secara pribadi maupun korporasi.

Jika pelayanan publik, terutama yang bersifat dasar, yang disediakan pemerintah tidak harus menimbulkan beban, bisa jadi justru akan semakin mendongkrak penerimaan Negara.

Sebagai ilustrasi, jika berbagai kemudahan perizinan dapat disederhanakan dengan pelayanan yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi, maka akan ada kepastian bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Dengan demikian iklim investasi akan lebih kondusif, kontribusi pajak dari PPh, PPn, PBB dan pajak lainnya akan semakin meningkat.

Jika penerimaan pajak meningkat, tentu ruang untuk meningkatkan renumerasi dan gaji PNS juga akan semakin tinggi.

Hasil akhirnya berbagai pungli, secara sistemik dapat dikikis dan diberangus. (*)

Tidak ada Niat Presiden Mengintervensi PRESIDEN..

Sambungan Halaman 1

gurus proses hukum ini, apakah tersangka Ahok perlu dihukum atau tidak,” kata Ary, panggilan akrab Bambang Ariyanto.

Hanya Imbauan Terpisah, pengamat hukum tata negara dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Hari Wahyudi, menyebut perkataan Amien Rais yang meminta Presiden Joko Widodo menangkap Ahok hanya bersifat imbaun. Konteks perkataan tersebut dapat dilihat dari kasus penista agama sebelumnya.

Sebelum Ahok, beberapa orang yang diketahui melakukan penista agama langsung ditahan.

“Pak Amien melihat konteks tersebut, bukan berarti memaksa pemerintah. Siapa pun tidak boleh memaksa-maksa pemerintah untuk berbuat sesuatu,” katanya saat ditemui di kampusnya, Senin kemarin.

Hari yang juga menjabat

sebagai Dekan Fakultas Hukum (FH) UM Surabaya ini menambahkan, di luar masalah penahanan, langkah yang diambil kepolisian sudah benar. Ada proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. “Kita ambil positifnya saja,” imbuhnya.

Hari menilai, fenomena Ahok bukan hanya masalah hukum. Psikologi masyarakat Indonesia sudah terganggu dengan beberapa kali tindakan dan ucapan Ahok yang dianggap menghina dan melakukan penistaan. “Pemimpin itu harus mampu membawa kedamaian, suasanya ayem dan tentram.

Bukan malah menjadi rentan terhadap konflik,” terangnya.

Tidak Intervensi Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan

dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada gubernur non aktif DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dipertanggungjawabkan kepada negara melainkan perseorangan yang harus diproses di hadapan hukum.

“Tentu ada suatu pertimbangan bahwa jangan sampai ada suatu kesalahan ucap dari seseorang, yang kemudian ditarik atau didorong untuk dipertanggungjawabkan kepada negara atau pemerintah, dengan risiko lebih besar dari perorangan,” kata Wiranto, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan masyarakat dapat melihat dugaan penistaan itu dengan jernih dan menyerahkannya kepada hukum untuk menegakkan keadilan. “Saya sampaikan kembalikan porsi itu ke perorangan, jangan sampai ditarik ke tanggung jawab negara, ini yang harus kita cegah, saya mendengar menyaksikan dan membaca banyak hal yang mendorong tanggung jawab

perorangan didorong menjadi tanggung jawab permerintah,” ujarnya.

Dia berharap masyarakat dapat membiarkan penegak hukum yang memproses dugaan penistaan agama itu. “Biarlah itu kesalahan pidana dan kesalahan hukum biarkan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, bukan pihak lain,” tuturnya.

Wiranto menuturkan hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena jika ada campur tangan maka tidak ada keadilan sejatinya. “Sebab kalau kemudian usaha untuk mendorong masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara, jadi risikonya juga risiko pemerintah yang akibatnya kepada masyarakat Indonesia, dan negara yang sedang kita rawat dan kita bangun memasuki eskalasi tanggung jawab seseorang, kalau itu terus dipaksakan, tentu akan terjadi yang tak diinginkan,” tuturnya.

Dia mengatakan kasus yang berkaitan dengan Basuki Tjahaja Purnama berawal dari ucapan yang memancing reaksi yang beragam dari masyarakat.

“Ucapan itu telah menimbulkan ‘prahara’ di bumi Indonesia.

Maka muncul pendapat secara acak, pendapat dari semua pihak, yang mengisyaratkan antara salah atau benar dan tindakan apa yang harus dilakukan,” tuturnya.

Menurut dia, permasalahan itu mengakibatkan munculnya peradilan di masyarakat yang langsung memvonis sebelum pengadilan berlangsung.

Wiranto menekankan tidak ada niat atau sikap sedikitpun dari Presiden untuk mengintervensi masalah hukum dari Ahok. “Tidak selayaknya dicampuri siapapun termasuk Presiden, tatkala kita melakukan reformasi hukum bagaimana hukum ini betul betul diyakini masyarakat sebagai langkah yang adil,” ujarnya. (sdp/ ant/nii)

Golkar Kembalikan Ketum Jadi Ketua DPR PLENO..

“Saya baru datang dari luar kota. Saya enggak tahu (keputusan rapat pleno). Saya langsung kemari (Smesco),” ujar Novanto saat menghadiri perayaan ultah Kosgoro di Smesco, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Ketika ditanya lebih lanjut kembali soal kembalinya jabatan ketua DPR, Novanto memilih langsung bergegas pergi menuju lift.

Sebagaimana diketahui, Novanto mundur dari posisi ketua DPR akhir tahun 2015 karena tersangkut kasus ‘papa

Sambungan Halaman 1 minta saham’ meski saat itu tidak ada keputusan dan sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Posisinya kemudian digantikan oleh Ade Komarudin.

Novanto kemudian menggugat pasal soal permufakatan jahat serta penggunaan sadapan sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian, MK mengabulkan sebagian permohonan Novanto.

Fraksi Golkar menganggap alat bukti dalam sidang MKD tidak sah, sehingga nama baik

Novanto harus dipulihkan. Soal sah tidaknya alat bukti itu masih menjadi perdebatan, sebab ada yang menganggap putusan MK tak berlaku surut. Meski demikian, MKD mengabulkan permintaan Fraksi Golkar memulihkan nama Novanto.

Berbekal pemulihan nama baik Novanto tersebut, Golkar memutuskan mengembalikan sang ketum ke posisi Ketua DPR. Kini, Fraksi Golkar meneruskan prosesnya di DPR. Didukung Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mendukung keputusan rapat

pleno untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR. Menurutnya, hal itu adalah kewenangan dan keputusan bulat dari partai yang harus dihormati.

“Saya diberitahu tadi soal rapat. Itu keputusan Golkar secara aklamasi. Harus ada dukungan dan pembicaraan dari fraksi yang ada nantinya melalui paripurna DPR. Itu hak setiap partai untuk mengembalikan posisi. Ini kewenangan DPP dan (saya) mengamini saja,” ujar Agung di gedung Smesco, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Agung menilai, Setya Novanto akan menjalani keputusan dari

hasil rapat pleno tersebut. Apalagi sifat dari keputusan tersebut yakni mengembalikan posisi yang semula dijabat oleh Novanto sebelum dirundung kasus.

“Tentu (Setya Novanto) akan mengikuti apa yang diputuskan DPP Golkar. Keputusan Golkar secara aklamasi. Saya kira itu tentu jadi tugas partai melakukan keputusan. Keputusan mengembalikan. Karena ini putusan DPP, apalagi dilakukan aklamasi beliau akan menerima,” katanya.

“D a l a m p e l a k s a n a a n (pengembalian posisi) akan bekerja sama berbicara dengan pimpinan parpol yang ada di DPR,” imbuhnya. (det/tit)

Jangan Sampai Disalahgunakan Aktor Politik JOKOWI.. dan ramai oleh aktivitas warga seperti biasa. Dia menjelaskan kegiatan ekonomi juga berlangsung tanpa terganggu. “Kemarin kan sudah disampaikan, Kapolri memberikan jaminan keamanan tidak ada apa-apa.

Kemarin saya ke mal juga ya tetap ramai saja, tidak ada apaapa,” tutur Jokowi terkait isu migrasi pengusaha dari Indonesia.

Peran Media Sementara itu, Megawati Soekarnoputri meminta media massa di Indonesia agar dapat menyejukkan situasi di masyarakat yang bergejolak akibat pernyataan salah satu kepala daerah yang diduga menistakan agama.

“Saya berulang kali meminta kepada media dan pers

Sambungan Halaman 1 bahwa jangan juga ikut memanas-manasi,” ujar Megawati.

Megawati menyatakan kecemasannya jika terdapat berita yang dapat semakin membuat “panas” keadaan di masyarakat.

Menurut Megawati, tidak semua warga yang ikut pada aksi unjuk rasa 4 November 2016 mengerti tujuan demonstrasi itu.

“Dikatakan kalau sejak awal sudah damai, tetapi di ujungnya semua juga melihat bahwa ada mereka yang berupaya untuk justru menjadi tidak baik,” kata Megawati terkait beberapa peserta unjuk rasa yang menyalahgunakan keadaan.

Khawatir Disalahgunakan Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan dinamika

politik di masyarakat menjelang Pilkada 2017 merupakan hal biasa.

Dia mengkhawatirkan jika dinamika tersebut disalahgunakan oleh aktor politik ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah NKRI. “Sudah biasa, tapi yang paling penting sekali lagi jangan merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia,,” tegas Jokowi.

Megawati tiba di Istana Merdeka pada sekitar pukul 12.30 WIB untuk berdiskusi dan makan siang bersama Presiden Jokowi. Keduanya terlihat berbincang di tempat yang menghadap ke taman di sisi utara istana itu hingga pukul 14.00 WIB. Bertemu Ketum Parpol Pada bagian lain, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk mengadakan pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah. “Mungkin beberapa hari ini saya akan bertemu dengan beberapa juga partai yang mendukung Presiden. Dan itulah permintaan saya kepada beliau. Saya minta izin supaya bisa saya berkomunikasi lagi karena kan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sudah tidak ada,” kata Megawati.

Megawati saat bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mengatakan dirinya telah membicarakan agar partai berlambang beringin dapat memperkuat jalannya pemerintahan. Dia berharap agar partai yang juga mendukung Presiden Jokowi untuk bersama-sama mendukung pencalonan gubernur dalam Pilkada 2017 nanti.

“Padahal pada waktu yang lalu, saya sebetulnya memang sudah mengatakan bahwa sebaiknya kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama,” ujar Megawati.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan dinamika politik dalam Pilkada merupakan hal yang biasa terjadi.

Jokowi meminta agar jangan sampai ada ‘aktor politik’ yang menyalahgunakan situasi sehingga membahayakan persatuan dan keamanan bangsa. “Yang paling penting sekali lagi jangan merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan melemahkan Bhinneka Tunggal Ika kita, jangan, apalagi, merongrong Pancasila,” tegas Presiden.

Mendukung Sepenuhnya Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mendukung sepenuhnya terhadap langkah cepat konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

“Setiap persoalan harus diselesaikan dengan dialog, melalui musyawarah, karena itulah Ibu Megawati juga menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk bertemu lebih lanjut dengan Parpol pengusung pemerintahan,” kata Hasto, di Jakarta, Senin.

Megawati, kata Hasto, juga menegaskan pentingnya menjaga suasana kondusif dan setiap pemimpin bangsa harus dengan arif bijaksana melihat

segala persoalan dengan jernih.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dalam kapasitas sebagai Presiden Kelima RI yang berlangsung secara akrab dan hangat membahas hal-hal strategis terkait dukungan penuh pada upaya menjaga tegaknya Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, kedua tokoh nasional tersebut membahas situasi politik nasional dan internasional, serta pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017.

Hasto ikut mendampingi Megawati bersama dengan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Hasto dan Puan bergabung bersama Presiden Jokowi dan Megawati, seusai keduanya melakukan pembicaraan empat mata. (ant/nii)

08 www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 21 NOVEMBER 2016

-0.42% IHSG

-0.6% STI

0.8% NIKKEI

-0.0% FTSE

0.2% KLCI

-0.2% DJIA

-0.2% NASDAQ

5,148

2,822

18,109

6,792

1,627

18,868

5,322

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

528,791

507,639

1,215.10 IDR/USD: 13,377

SUMBER: GERAIDINAR 21 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 21 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

OJK Mampu Ciptakan Stabilitas Sistem Keuangan SURABAYA(BM)- OJK Kantor Regional 4 JawaTimur telah berupaya untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan industri jasa keuangan yang kokoh dan tumbuh dengan sehat melalui pengaturan dan pengawasan Industri Jasa Keuangan, serta perlindungan terhadap konsumen Lembaga Jasa Keuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas.

Semua upaya tersebut tentu tidak terlepas dari peran aktif selu-

ruh stakeholders. Pemerintah Daerah bersama dengan SKPD berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Begitu juha dengan Lembaga Jasa Keuangan, memiliki peran penting dalam menyediakan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Saat ini OJK bekerjasama dengan beberapa instansi dalam

Satgas Waspada Investasi melakukan edukasi kepada masyarakat dan berupaya untuk menangani dugaan investasi ilegal sehingga tidak menimbulkan kerugian masyarakat yang lebih banyak lagi.

OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur melalui perannya yang strategis, berupaya untuk lebih mendekatkan dan membuka akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan melalui 20 Lembaga Jasa Keuangan yang membuka layanan keuangan, yang

terdiri dari 7 bank konvensional, 4 bank syariah, 3 dari industri Pasar Modal, Perasuransian, Pegadaian, dan Pembiayaan. Produk dan jasa keuangan yang ditawarkan tersebut dapat dipilih oleh masyarakat sesuai kebutuhan, dimiliki dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Melalui Pasar Keuangan Rakyat dengan membuka layanan produk dan jasa keuangan, OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur mengajak Lembaga Jasa Keuan-

gan dan masyarakat Surabaya melakukan senam Zumba bersama-sama untuk menciptakan masyarakat Surabaya yang sehat dan LJK yang sehat.

Sinergi antara OJK dengan Bank Indonesia, SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, FKLJKD, TPAKD dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Jawa Timur, serta masyarakat Surabaya dapat semakin meningkat dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi. (net/dra)

Luncurkan Wheelio, Aplikasi Terlengkap SURABAYA(BM)-Peluncuran layanan baru sebagai langkah komitmen XL untuk melengkapi ekosistem layanan 4G. Head of Internet of Things XL, Arifa Febriyanti, kemarin, mengatakan hadirnya koneksi 4G yang pemanfaatannya bisa lebih luas lagi, kini tidak hanya bisa berkomunikasi dengan sesama, namun sekarang juga bisa berkomuniikasi dengan things atau mesin, salah satunya mobil.

XL bersama penyedia layanan GPS Foxlogger dan JayaTrack meluncurkan aplikasi Wheelio. Aplikasi smartphone ini mampu melacak mobil sekaligus mendapat berbagai layanan untuk mobil.

Adanya layanan Wheelio, pelanggan dapat memantau lokasi dan pergerakan mobilnya, serta menyala maupun mematikan starter mobil dari jauh, langsung melalui smartphone. IOT Product Manager, Aryabimo Harfiandi, menegaskan pihaknya melihat pertumbuhan industri mobil yang pesat, serta makin maraknya trend sharing economy dimana banyak pemilik mobil yang meminjamkan mobilnya ke supir pribadi maupun supir taxi aplikasi, sehingga timbul kebutuhan untuk bisa terus memantau kemana mobilnya pergi. ”Wheelio ini bukan menjadi pesaing penyedia GPS, namun justru menjadi platform yang mempermudah penyedia device GPS dalam hal aplikasi maupun proses billing.

Pada sisi pengguna cukup dengan satu aplikasi, nantinya bisa terhubung ke berbagai perangkat GPS, yang pada saat ini adalah Foxlogger dan IndoGPS,”jelasnya.

Berbeda dari aplikasi tracker lain, Wheelio tidak hanya menghubungkan pelanggan dengan mobil, namun juga terhubung dengan layanan merchant seperti bengkel, cuci mobil, serta asuransi. Sehingga tidak hanya mempermudah user dalam memantau tapi juga merawat

BM/IST

APLIKASI : (kika) Arifa Febriyanti, Head of Internet of Things XL, Dodyk Supriyono, GM Sales Operation East Java, Aryabimo Harfiandi IOT Product Manager, usai meluncurkan layanan Wheelio di Surabaya, kemarin.

mobilnya.“Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Shop & Drive, kami terbuka bila ada merchant lain yang ingin bergabung, sehingga bersama-sama kita bisa semakin memudahkan pengguna dalam merawat mobilnya,”tambah Aryabimo.

Wheelio dapat dengan mengunduh aplikasi langsung dari Google Play Store serta membeli perangkat Jaya Track atau Foxlogger di dealer-dealer atau bengkel terdekat di kota Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Bali.

Dengan harga Rp 999,000, pelanggan akan mendapat perangkat GPS, Jasa Instalasi, SIM Card Postpaid XL dengan Paket Data 6 Bulan, selanjutnya Biaya Subscription bulan ke 7 dan seterusnya sebesar Rp 69,000 (termasuk PPN 10%) per Bulan.

Pembayarannya semakin mudah dapat dipotong dari nomor Prepaid yang Pelanggan gunakan di Smartphone yang terinstal aplikasi monitoring Wheelio. Wheelio merupakan salah satu langkah XL dalam mengembangkan ekosistem Internet of

F5 Luncurkan Layanan Aplikasi Cloud Tanpa Batas JAKARTA(BM)- Serangkaian solusi dan inovasi yang dirancang bagi pelanggan yang memerlukan beragam layanan aplikasi dan konsisten untuk seluruh implementasi aplikasi, baik di lingkungan private cloud, public cloud maupun hybrid. Solusi gabungan dengan Equinix Cloud Exchange dan Performance Hub yang memberi kekuatan kepada perusahaan-perusahaan besar untuk mengimplementasikan aplikasi-aplikasi penting dalam berbagai infrastruktur publik dengan keamanan, ketersedi-

aan dan performa terdepan.

“Ekonomi digital pada aplikasi dan layanan harus mudah diimplementasikan, tidak menimbulkan friksi dan dapat ditingkatkan dengan cepat guna membantu organisasi/perusahaan agar dapat menggarap peluang pasar dengan lebih fleksibel,” kata EVP Product Development dan CTO, F5, Ryan Kearny, kemarin.

F5 Networks (Nasdaq: Ffiv) dan berbagai perusahaan bertransformasi menjadi organisasi yang mengedepankan digital, maka aplikasi dan layanan terkait sangat vital untuk

BM/IST

SOLUSI: Beragam layanan aplikasi untuk seluruh implementasi aplikasi, baik di lingkungan private cloud, public cloud maupun hybrid.

menciptakan diferensiasi yang kompetitif. F5 menghadirkan solusi di pasar karena Information Technology (IT) harus mendukung lingkungan yang mapan maupun lingkungan yang sedang berkembang untuk dapat mengintegrasikan praktik penyatuan pengembangan dan operasional (DevOps), pengembangan cepat dan sumber daya cloud dengan lebih baik.

F5 berada dalam posisi unik dalamkonvergensilayananaplikasi cloud dan data center, sehingga parapelanggandapatmengadopsi infrastruktur modern tanpa harus mengorbankan keamanan dan kontrol. Ryan menegaskan hanya F5 yang menyediakan hardware dan software kaya fitur yang dapat diprogram untuk menyatukan penyediaan aplikasi di lingkungan data center dan cloud, termasuk dalam penggunaan container dan microservices. ”Solusi kami lebih memangkas biaya implementasi melalui integrasi yang sangat membantu, kemampuan adaptasi secara natif dan solusi-solusi kemitraan yang menarik seperti penawaran colocation (penitipan server) kami bersama Equinix,”tambahnya. (nat/dra)

KURS MATA UANG

Things di Indonesia.“Kami sadar bahwa sekarang ini untuk memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih ke pengguna, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri lagi. harus terbuka untuk mengembangkan ekosistem dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder, itulah mengapa Wheelio tidak hanya berpartner dengan penyedia GPS lain, tapi juga dengan merchant-merchant, dan bersama-sama fokus untuk memberikan kemudahan bagi pengguna,”tambah Arifa Febriyanti. (nis/dra)

JUAL USD SGD EUR AUD

13433.00 9435.36 14330.18 9915.43

BELI 13417.00 9415.36 14230.18 9835.43

Lindungi Produk Lokal, UMKM Wajib Lakukan Sertifikasi Produk SURABAYA(BM)– Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai masih belum siap menghadapi persaingan di pasar bebas, terutama sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) awal tahun ini. berbagai produk impor seperti dari Singapura, Thailand dan Malaysia semakin mudah ditemukan di pasaran saat ini.

Bahkan dijumpai pula produk makanan tradisional Indonesia yang diproduksi di Malaysia kemudian diimpor ke Indonesia dengan kemasan yang menarik serta memiliki perizinan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Pelaku UMKM masih beranggapan bahwa sertifikasi produk tidak penting. Padahal sertifikat menjadi hal wajib bagi UMKM ketika ingin masuk dalam persaingan bebas dan memenangkannya. ”Ini yang harus diantisipasi. Maka itu, Kadin Jatim berkomitmen membimbing para UMKM agar kuat dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tahap awal, Kadin Jatim akan mendorong mereka untuk melakukan standarisasi serta sertifikasi produk dan kelembagaan,” ujar Wakil Ketua Umum Pengembangan Jaringan Usaha Antar propinsi, Diar Kusuma Putra.

Dalam penjelasannya, jumlah UMKM yang sudah memiliki sertifikat sampai saat ini masih sangat kecil. Total jumlah UMKM di Jatim yang mencapai 6 juta UMKM, hanya sekitar 15% yang sudah bersertifikat halal dan memiliki sertifikat Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kondisi ini terlihat dari banyaknya UMKM yang tertarik mengikuti sosialisasi pentingnya pengurusan sertifikat halal yang digelar.

Targetnya sekitar 50 hingga 75 UMKM, yang daftar ternyata mencapai 125 UMKM dari seluruh Jatim.

Kadin Jatim menargetkan pada tahun 2017 nanti, 50% dari total 6 juta UMKM di Jatim telah memiliki produk yang tersertifikasi halal.Kepala Kompartemen Jaringan Usaha Antar Propinsi Kadin Jatim, Tri Prakoso menambahkan, Kadin juga akan berupaya mengubah pola pikiir dan sistem manajemen di UMKM. Karena sebagian besar UMKM di Jatim masih berpatokan pada sistem tradisional. ”Selain masih tradisional, rendahnya tingkat sertifikasi juga disebabkan tak adanya regulasi wajib dari pemerintah bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi. Padahal, itu penting untuk mendongkrak penjualan,” katanya.Untuk itu, Kadin Jatim akan menjalin kerjasama dengan MUI maupun BP POM dan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim untuk menekan biaya sertifikasi produk yang dirasa masih mahal. ”Kami akan gandeng juga dinas koperasi. Bahkan, jika perlu kita ajukan pinjaman ke Bank. Dengan begitu target 50 persen UMKM tersertifikasi di 2017 bisa terwujud. Sehingga kita mampu menguasai pasar MEA,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen (SERLIK) Balai Besar BPOM Surabaya, Mudzahar Amin mengatakan bahwa sebenarnya pasar bebas ini adalah peluang bagi industri dalam negeri. Karena dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, UMKM dalam negeri akan menjadi tahu tentang dirinya sendiri.

Mereka juga akan terinspirasi dan terdorong untuk melakukan perbaikan, mulai dari mutu produk, kualitas produk, keamanan dan daya tarik produk yang dihasilkan. (nas/dra)

Metode Estetika dengan 8 R Mampu Atasi Masalah SURABAYA(BM)-Menyambut 2017 dengan tren baru terutama pada tren kecantikan.Selama ini tren kecantikan mengacu pada Korea yang akrab disebut KPop. Artis Korea digandrungi banyak anak muda termasuk di Indonesia. Wajah artis Korea yang imut dengan bentuk V-shape (tirus) dan kulit yang putih bercahaya menjadi idaman setiap kaum perempuan.

Namun tak lama lagi tren Korea akan berlalu digantikan oleh tren Hollywood.

Menurut dr.Lanny Juniarti, Dpl. AAAM, Presdir Miracle Aesthetic Clinic Group, kini V-shape saja tidak cukup.

Hidung mancung, wajah tirus dan dagu lancip tetap menjadi idaman banyak perempuan. Tiga bagian ini sering minta dikoreksi. Namun sekarang bibir juga menjadi perhatian. Mereka juga ingin menyempurnakan bentuk bibir agar terlihat seksi dan indah.

“Dulu bibir seksi adalah bibir yang tipis. Sekarang tren ini ditinggalkan seiring banyaknya artis dunia yang tampil cantik dengan bibir lebih bervolume. Misalnya artis muda Gigi Hadid yang memiliki bibir penuh dan memakai lipstik warna netral sehingga terlihat sensual,” ujarnya di M Lounge Miracle Thamrin, Surabaya, kemarin.

Guna memenuhi keinginan kaum perempuan memiliki wajah idaman, Miracle menawarkan konsep 8R Facial Harmony yang merupakan metode penanganan

masalah dengan mengombinasikan 8 tampilan wajah setiap pelanggan semakin pendekatan aspek estetika wajah. Dari mendekati kriteria perspektif wajah yang sini akan dicapai kecantikan sempurna. ideal.

Konsep 8R Facial Harmony yaitu Renew, “8R Facial Harmony merupakan konRemove, Refirm, Relift, Refine, Relax, sep penanganan problem estetik untuk Reshape,Reduce. menuntaskan setiap problem kulit dan “Hasll akhirnya bebas dari problem wajah, yang ditangani melalui pendekatan yang dikeluhkan dan memperoleh tampi- secara menyeluruh dengan mempertimlan estetik yang sehat, ideal dan awet bangkan 8 tujuan tersebut,” ujar dr.Lanny. muda. Konsep ini dapat diterapkan pada (nat/dra) satu atau lebih sesi perawatan atau dalam interval waktu tertentu sesuai anjuran dokter yang disesuaikan dengan kondisi dan derajat problem yang dialami,” ujar dr.

Lanny.

Ditambahkan, setiap perawatan di Miracle akan mengacu pada konsep 8R Facial Harmony yang menuntun untuk BM/IST memberikan TREN: Tren wajah Hollywood untuk wajah diprediksi akan banyak terjadi s o l u s i a g a r pada tahun 2017

09 www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Drainase Tersumbat, Jalur Malang-Lumajang Tergenang Dewan Minta PU Bina Marga Segera lakukan Perbaikan SURABAYA (BM) - Kerusakan sistem drainase (jalur air) pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Malang dengan Lumajang di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang mendapat perhatian Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim).

Mereka meminta kepada pemerintah, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga agar segera memperbaiki sistem drainase atau jalur air yang berada di jalur jalan nasional itu.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Sugeng Pujianto mengatakan, pembangunan yang dilakukan Dirjen PU Bina Marga itu sudah selesai dua tahun lalu, tapi kurang bagus penyelesian pembangunannya hingga membuat sistem drainasenya tersumbat.

"Saat saat musim hujan membuat jalur sekitar menjadi banjir dan membuat warga sekitar mengeluhkan buruknya sistem drainase tersebut," kata Sugeng Pujianto kepada wartawan, Senin (21/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, di saat belum ditatanya atau

dibangunnya sistem drainase oleh PU Bina Marga di daerah Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang tidak terjadi banjir maupun genangan air saat hujan tiba.

"Tapi di saat ditata sistem drainasenya dengan baik oleh pemerintah membuat airnya justru tidak berjalan dengan lancar ke arah sungai yan dituju, sehingga menimbulkan genangan air saat musim hujan," ujarnya.

Oleh karena itu, Sugeng Pujianto yang merupakan politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini, berharap kepada pemerintah dan UPT Bina Marga segera melakukan koordinasi untuk menyelesaikan dan memperbaikan sistem drainase itu, agar saat musim hujan tiba nanti terjadi genangan air dan bajir lagi.

"Ini harus diselesaikan dengan cepat dengan membuat got atau gorong - gorong air disekitar daerah tersebut, dan kalau perlu Dinas Bina Marga Jatim mengirimkan surat ke pemerintah pusat agar pembangunan ini segera dilakukan," ujar Sugeng Pujianto politisi asal Daerah Pemilihan Jatim V Malang Raya.

Sementara itu, Anggota komisi D DPRD Jatim lainnya, Bambang Rianto berharap ada perhatian dari pihak Bina Marga maupun UPT - UPT Bina Marga. (ant/udi)

KRITIK

FOTO: IST

TERGENANG: Genangan air hujan hampir selalu menggenangi Desa Talok dan sekitarnya setiap kali turun hujan deras. Hal itu dikarenakan sistem drainase di desa yang masuk wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Malang dengan Lumajang itu tersumbat sehingga menyebabkan air tidak lancar.

Disperindag Target Peralihan Tera Rampung Akhir Tahun SURABAYA (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus berusaha agar penyerahan tera ke kabupaten/kota bisa segera dilakukan sebelum akhir tahun. Jal ini untuk mengurangi beban tera di unit pelayanan terpadu (UPT) penteraan yang terlalu berat.

Karena milik pemprov tidak bisa digunakan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Mochamad Ardi Prasetyawan mengatakan, pasca peralihan Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) pada awal Oktober lalu,

saat ini hanya kekurangan masalah teknis fisik dan orang.

"Penyerahannya masih diproses," ujarnya.

Dia melanjutkan, saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim. Pasalnya, saat ini peralatan tera sudah tidak terpakai dan perawatannya diserahkan ke pemerintah pusat.

Dengan begitu, justru menjadi beban kabupaten/kota yang telah memiliki UPT penteraan.

"Seperti Surabaya yang sudah memiliki UPT tera, bebannya akan semakin berat dengan tidak

Mochamad Ardi P

bisa digunakannya alat tera pemprov. Saat ini di Jatim, selain Surabaya, ada enam daerah lain yaitu Madiun, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Jember, Bojonegoro dan Mojokerto," paparnya.

Namun, nantinya pasca penyerahan tera tersebut, masih menurut Ardi, pelaksanaan penterahan tidak langsung berada di tiap kabupaten/kota.

Karena belum begitu banyak wilayah yang memiliki peralatan tera. Sehingga akan dikonsentrasikan di tujuh daerah yang sebelumnya telah memiliki UPT penteraan terlebih

dahulu. Sampai seluruh kabupaten/kota siap melaksanakannya.

"Selama ini cap tera selalu dimiliki oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya peralihan alat tera ini, diharapkan cap tera sudah bisa dimiliki oleh kabupaten/kota," bebernya.

Saat ini, selain tujuh daerah yang telah memiliki alat tera, pemprov Jatim menyarankan agar masyarakat melakukan pengukuran ke Provinsi DI Jogjakarta. Kendati harus jauh melakukan penteraan, tetapi belum ada keluhan dari masyarakat. (ant/udi)

Tangkal Cyber Crime, PENS Gencarkan Training ‘Mata Garuda’

Langkah Awal Memonitor Serangan, Berikutnya ‘Counter Attack’ Sisi ‘gelap’ dunia internet tak lepas dari merebaknya potensi Cyber Crime. Sebagai langkah pencegahan, PENS menciptakan ‘Mata Garuda’, untuk memonitor serangan internet. Seperti apa? Simak liputan wartawan Berita Metro, Aziz Tri P. ANDA mungkin pernah menyaksikan film Mr Robot? Serial televisi yang mengisahkan ‘dahsyat’-nya serangan hacker terhadap jaringan komputer pribadi, perbankan bahkan perusahan gas, hingga berdampak hancurnya sistem yang ada.

Atau mungkin pernah menonton film Now You See Me II, yang di antaranya menceritakan kisah empat pesulap membobol saldo bankir kaya dan mentransfer uang curian itu ke ribuan rekening warga miskin.

Meski hanya fiksi, tapi filmfilm tersebut mengindikasikan hal yang sama, bahwa seranganserangan ke jaringan komputer lewat internet, kian hari harus terus diwaspadai.Tapi apa benarbenar sudah separah itu?

“Faktanya memang tak sedahsyat yang diceritakan film. Tapi bicara soal serangan ke jaringan komputer lewat internet, menurut saya memang sudah sangat berbahaya,” kata Ferry Astika SaputraSTMSc,TimLeader‘Mata Garuda’, sistem Network Security Monitoring yang diciptakan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Senin (21/11) siang.

Astika yang juga dosenTeknik Informatika PENS berbicara panjang lebar tentang serangan internet di sela-sela training ‘Mata Garuda’. Menurut Astika, dalam satu hari ia bisa mendeteksi 1,5 juta serangan hingga 4 juta serangan lewat internet. “Ini yang punya prioritas tinggi merusak.

Bahkan saya pernah mendeteksi 4,5 juta serangan dalam satu hari.

Jika tak diantisipasi, maka akan benar-benar merusak sistem komputer kita,” katanya.

Bahkan ia menengarai, ke depan serangan-serangan tersebut akan lebih berbahaya karena model hacker-nya lebih advance. “Istilahnya kalau jurus, mereka kini pakai teknik campuran. Kalau dulu, satu bulan setelah serangan bisa hilang sendiri.

Sekarang waktunya lama. Bisa satu tahun. Sudah begitu, sulit ditangkal kalau sudah berlangsung lama,” lanjut ia.

Lalu seefektif apakah ‘Mata Garuda’ untuk menangkal serangan lewat internet tersebut?

Menurut Astika, untuk tahap awal, sistemnya memang baru memonitor traffick serangan.

“Ketika ada paket internet isinya

data-data. Apakah paket itu ada yang berpotensi untuk sebuah serangan atau tidak. Kita langsung memonitornya lewat ‘Mata Garuda’. Tantangannya memang traffick-nya begitu besar. Kalau beli aplikasi yang sudah jadi, harganya sangat mahal. Bisa sampai Rp 2 miliar satu tahun,” katanya.

Tak heran jika PENS membuat sistem yang sangat aplikaitf dan open source alias terbuka bagi siapa saja dan dikembangkan bersama. “Kami membuka pintu untuk bekerjasama. Dengan perguruan tinggi lain maupun para profesional. Bahkan menyambut era Digital Economy, kami akan melakukan MoU dengan BPPT,” katanya.

Tentu saja lebih maju langkahnya, lanjut Astika. Bukan sekadar memonitor traffick serangan, tapi sudah sampai pada tahap pencegahan bahkan melakukan counter attack atau serangan balik terhadap pihak yang menyerang lebih dulu. “Istilahnya bukan lagi defensif,” katanya.

Tiga Negara Sementara training Network Security Monitoring System ‘Mata Garuda’ yang digelar PENS diikuti perwakilan dari tiga negara, Brunei Darussalam, Timor Leste dan Laos. Pelatihan yang

BM/AZIZ TRI P

TRAINING : Ferry Astika Saputra ST MSc, Tim Leader ‘Mata Garuda’ tengah menjelaskan sistem monitor pada peserta pelatihan dari tiga negara, Senin (21/11).

berlangsung hingga 2 Desember mendatang ini didukung juga oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Dengan Mata Garuda ini kami bisa membuka kolaborasi.

Bukan hanya para profesional, tapi juga akademisi.Tahun ini tiga negara dulu, tahun depan ASEAN dan Regional,” kata Astika.

Salah seorang peserta training, Siti Khodijah, dari Brunei Darussalam mengaku mendapatkan manfaat yang besar dari keikutsertaannya ini. “Kami memang masih dalam tahap membentuk tim nasional untuk penanggulangan serangan internet.

Maka kami berharap bisa menggunakan ‘Mata Garuda’ untuk melakukannya,” katanya.

Menurut Siti, ia tertarik dengan ‘Mata Garuda’ karena fitur dan kemampuannya mengolah data serangan atau penyusupan internet, tidak kalah dibandingkan aplikasi sejenis yang berbayar. “Selain itu, pengembangan aplikasi“Mata Garuda” yang berbasis open source memudahkan negara atau institusi pengembang lainnya untuk mengembangkan sesuai kebutuhan,” katanya.

Mulai awal Agustus 2016, Brunei Darussalam, Timor Lesta dan Laos memang tertarik untuk menggunakan‘Mata Garuda’ sebagai salah satu aplikasi pendukung operasional National CERT (Computer Emergency Response Team) mereka. (*)

BM/ANDRE

dr Benyamin Kristianto

Komisi E DPRD Jatim Ingatkan BPJS SURABAYA (BM) - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur mengingatkan agar Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) dan rumah sakit memberikan obat kepada pasien sesuai E- Katalog. Pasalnya, ada kecenderungan ketika obat BPJS di rumah sakit habis, seorang dokter merekomendasikan pembelian obat di luar. Bahkan ada yang obat paten dengan harga tinggi.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benyamin Kristianto DPRD Jatim, Senin (21/11) menegaskan, jika pihaknya banyak menemukan permasalahan seperti itu di beber- "Banyak dokter nakal yang apa rumah sak- mencoba merekomendasikan it. Karenanya, obat-obatan sesuai keinginan saat pertemuan pabrik farmasi yang memberi dengan BPJS, pi- fee paling besar." haknya minta jangan sampai dr Benyamin Kristianto persediaan obat Anggota Komisi E DPRD Jatim BPJS di rumah sakit habis yang ujung-ujungnya sangat merugikan pasien.

"Waktu itu saya minta ke Direktur BPJS dalam menyuplai obat di rumah sakit jangan sampai terlambat. Ketika sudah ada permintaan harusnya segera dipenuhi. Mengingat dengan kondisi ini akan dimanfaatkan pihak rumah sakit atau dokter agar pasien membeli obat di luar. Kalau itu obat generik tidak masalah, bagaimana jika obat paten, tentunya pasien yang dirugikan," tegas politisi asal Partai Gerindra ini.

Ia menjelaskan, jika obat yang telah diberikan BPJS ke pasiennya harus sesuai dengan E-Katalag. Apalagi, jika penentuan obat pasien BPJS yang ada di E-Katalog sudah melalui serangkaian prosedur mulai dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan para ahli obat-obatan dan dokter. Sehingga hasilnya dijadikan acuan dan dimasukan ke dalam E-Katalog.

Sebaliknya, menurut dr. Benyamin yang juga mantan Dirut RSWilliamboth ini jika tidak ada E-Katalog, maka para dokter berlomba memberikan obat sesuai pesanan pabrik farmasi.

Maka tak heran banyak dokter nakal yang mencoba merekomendasikan obat-obatan sesuai keinginan pabrik farmasi yang memberi fee paling besar. "Untuk itulah mengapa dalam BPJS ini untuk obat-obatannya sudah diatur dalam e-katalog," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan, pasien BPJS harus menolak jika disuruh membeli obat diluar. Ini karena setiap pasien BPJS telah diback-up baik dari pelayanannya maupun obat-obatkan. "Kalau pihak rumah sakit tetap menolak memberikan obat, maka pasien dapat mengadu kesini (DPRD Jatim - red) atau Dinkes. Terkecuali jika pasien menolak pemberian obat BPJS, dan minta obat paten maka dipersilahkan, namun dengan catatan mereka harus menanggung biaya sendiri," paparnya. (ant/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Jalan Desa Ambrol Akibat Longsor di Ponorogo PONOROGO (BM) - Longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Ponorogo tak cuma merusak rumah warga. Melinkan juga membuat sejumlah insftastruktur mengalami kerusakan cukup parah.

Seperti longsor yang terjadi di Kecamatan Sooko. Saat ini, jalan yang menghubungkan antara Dusun Buyut dan Dusun Ngadirojo di Desa Sooko ambrol.

Kapolsek Sooko, AKP Sugeng Sukamto, menjelaskan, jalan selebar 5 meter ambrol hingga setengahnya. Hal itu karena tebing di tepi jalan amblas sampai 25 meter. “Roda empat sama sekali tidak bisa jalan. Jadi yang mau ke Kota Ponorogo atau sebaliknya memang harus memutar. setidaknya memutar sampai 6 km,” kata Kapolsek Sooko AKP Sugeng Sukamto, Senin (21/11).

Namun, lanjut dia, untuk roda dua masih bisa melintas. Akan tetapi, harus benar-benar hati-hati agar tidak sampai terjerembab dan memperparah longsor yang terjadi. “Kendaraan dua masih bisa lwat. Tapi, harus ekstra hati-hati,” katanya.

Di sisi lain, Kabid Rehabilitas dan Rekontrukai BPBD Ponorogo, Heri Sulistyoni menjelaskan, tidak menutup kemungkinan jalan yang amblas akan terus melebar. Karena memang curah hujan belakangna masih relatif tinggi.

“Dikhawatirkan jalan yang amblas bisa meluas karena curah hujan masih sangat tinggi,’’ ujarnya.

Diberitakan sebelum, Bencana demi bencana terus menghantui warga Ponorogo. Banjir dan longsor silih berganti di sejumlah wilayah. Kali ini longsor terjadi di Ngadirojo, Sooko. Longsor membuat tiga rumah terdampak. Tidak hanya itu, longsor juga menyebabkan akses penghubung dua dusun di Ngadirojo terputus.

KILAS

FOTO: IST

SWADAYA: Sejumlah wisatawan duduk di gazebo di Pantai Sembilan Sumenep. Gazebo tersebut dibangun secara swadaya oleh perangkat desa setempat bagi wisatawan.

Disbudparpora Sumenep Bakal Susun DED Pantai Sembilan

FOTO: IST

LONGSOR: Longsor yang terjadi di Kecamatan Sooko, Kabupaten Sooko menyebabkan hampir separo jalan amblas sampai 25 meter. Akibatnya, kelancaran arus lalu lintas di kawasan itu sedikit terhambat.

Sebelumnya, longsor bebatuan juga terjadi di KM 16 jalan nasional ruas Trenggalek-Ponorogo, di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

Bongkahan batu berdiameter dua meter persegi menutup akses dari dua arah.

Batu ini jatuh dari atas tebing setinggi 25 meter, Nggulundung (jatuh), bersama material tanah. Jadi untuk arus dari Ponorogo maupun sebaliknya sempat terganggu, karena posisi batu berada di

tengah jalan.

Proses evakuasi longsoran tersebut memakan waktu lebih dari enam jam, karena batu yang longsor cukup besar, sehingga alat berat yang diterjunkan ke lokasi kejadian tidak mampu menyingkirkan.

BPBD Provinsi Jatim sempat pula memberi peringatan dini dengan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana

longsor, angin puting beliung, dan gempa.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Achmad Robiul Fuad mengatakan, hal ini disebabkan cuaca La Nina sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017 mendatang. “Potensi ancaman bencana di Jatim berhubungan dengan hidrometeorologi. Dampaknya, sebagian wilayah di Jatim rawan longsor, angin kencang atau puting beliung dan gempa,” katanya kepada wartawan. (ant/udi)

Jalur Trenggalek-Ponorogo Kembali Normal TRENGGALEK (BM) - Ruas jalan nasional Trenggalek-Ponorogo akhirnya bisa kembali dilewati setelah tertimbun longsor selama 15 jam. Namun, lalu lintas

dari dua arah masih menggunakan sistem buka tutup.

Kapolsek Tugu, Iptu Bambang Purawanto mengatakan, jalur kembali bisa

FOTO: IST

KEMBALI NORMAL: Ruas jalan nasional Trenggalek-Ponorogo kembali bisa dilalui kendaraan bermotor setelah sebagian material longsoran disingkirkan. Hanya saja, untuk sementara waktu diberlakukan sistem buka tutup karena baru stu jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor.

dilalui kendaraan sekitar pukul 15.45 WIB, setelah dilakukan pembersihan material longsor menggunakan dua unit alat berat. “Alhamdulillah, kendaraan yang tadi sempat antre mulai pagi hingga sore ini bisa kembali melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing,” katanya, Senin (21/11).

Menurutnya, proses pembukaan jalur ini membutuhkan waktu hampir empat jam, mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.45 WIB. Selama pembukaan jalur, dua alat berat yang dikerahkan tidak mengalami kendala yang berarti. Saat ini, 50 persen material longsor berhasil disingkirkan.

“Sesuai dengan target kami, hari ini satu jalur harus bisa dibuka, sehingga saat ini kami berlakukan buka tutup arus. Sedangkan untuk sisa material longsor yang lain akan dilakukan proses pembersihan lanjutan pada Selasa besok (hari ini, red),” ujarnya.

Mantan Kanit Tipikor Polres Trenggalek ini menambahkan, meskipun jalur dari kedua arah berhasil dibuka, pihaknya

meminta para pengguna jalan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di sekitar lokasi longsor.

“Karena di atas masih sangat rawan, apalagi kalau hujan deras. Yang paling penting hati-hati, kita berdoa semoga lokasi ini tidak longsor lagi,” imbuhnya saat ditemui wartawan di lokasi bencana.

Pihaknya mengaku sempat pesimistis pembukaan jalur akan berjalan dengan cepat, karena pada awalnya, jumlah alat berat yang tersedia hanya satu unit. Namun setelah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Trenggalek, akhirnya ditambah lagi satu unit.

“Kalau alat beratnya hanya satu, saya yakin sore ini belum terbuka, tapi Alhamdulillah semua pihak bisa memberikan kesigapan, sehingga longsor cepat tertangani,” ujar Bambang.

Sebelumnya KM 16 jalur utama Trenggalek-Ponorogo tertutup tanah longsor sejak Minggu malam. Longsor susulan berkala besar terjadi dua kali pada Senin pagi, sehingga menutup total seluruh badan jalan. (det/udi)

Tanam Pohon, Aksi Serius Selamatkan Gunung Lemongan LUMAJANG (BM) – Bupati Lumajng, Drs. H As’at Malik mengatakan, dengan menanam pohon di Gungun Lemongan, merupakan sebagai bentuk aksi nyata. Sebagai tindakan serius untuk menyelematkan lingkungan dengan melakukan penghijauan di lahan yang gersang. “Jadi ini aksi nyata bukan omong kosong,” katanya.

Sedangkan A’ak Abdullah, Koordinator Laskar Hijau mengatakan, aksi ini digelar untuk menyelamatkan lingkungan di Gunung Lemongan. Pasalnya, saat ini kondisi di Gunung Lemongan terbilang mengkhawatirkan. Saat ini kondisi alam yang rusak berdampak pada 13 ranu di sekitar Gunung Lemongan. “Ranu yang menjadi tumpuan bagi masyarakat itu terbilang kritis. Bahkan, karena ada penggundulan hutan berdampak pada mata air. Sekarang dari 6 yang ada, yang besar cuma 2 di sekitar Ranu Klakah,” katanya.

Pihaknya bersama aktivis merasa terpanggil untuk meny-

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

elamatkan air mata yang mulai terancam. Dari tahun 2008, sudah dimulai penanaman dan fokusnya adalah di Gunung Lemongan.

“Jika kita ingin menyelamatkan 13 ranu. Yang harus ditanami itu Lemongannya,” tegasnya.

Dalam penanaman pohon, kata A’ak, tidak harus menunggu momentum hari tertentu seperti Hari Bumi atau Hari Lingkungan.

Namun harus dilakukan secara intens, yang harus dilakukan setiap hari. “Kami dan masyarakat konsisten untuk menghijaukan Gunung Lemongan,” janjinya.

Saat ini, dari semua pohon yang sudah ditanam di Gunung Lemongan. Banyak ragam jenis pohon yang ditanam. Di antaranya 50 persen yang ada adalah pohon bambu. Sementara separonya lagi, adalah pohon buahbuahan.

Bahkan, ada buah dari Gunung Lemongan yang cukup terkenal keberadaanya. A’ak menyebutkan, ada alpukat tiris.

Alpukat tersebut, memiliki khas dan asalnya hanya dari daerah

BM/PRIAMBODO

HIBUR MASYARAKAT : Grup musik rock, Slank, saat menghibur masyarakat usai menanam pohon di Gunung Lemongan.

Gunung Lemongan. “Kita harap banyaknya pohon bambu, bisa memunculkan air mata baru,” harapnya.

Langkah penghijauan yang dilakukan ini juga mendapat dukungan dari Perhutani. Dimana lahan yang ada merupakan lahan yang berada di pemangkuan Perhutani. Sehingga ada kerjasama

yang sudah dilakukan anatara Laskar hijau dan perhutani untuk pengeolahan hutan lindung. “Sudah ada MoU dan kerjasama, ini hutan produksi 32 hektare, karena hutan lindung gersang, ini dijadikan KPS (kawasan perhutanan setempat),” pungkasnya Personel Grup Band Slank mendukung aksi peduli ter-

hadap alam di Lumajang. Bimbim, Kaka, Ivanka, dan Ridho’ ikut melakukan penghijauan di lereng Gunung Lemongan, Minggu (20/11). Ada puluhan ribu bibit pohon yang ditanam disana. Acara ini, merupakan yang keempat kalinya diadakan setiap setahun sekali.

Tak hanya Slank dan Laskar Hijau, banyak masyarakat yang peduli lingkungan dan pejabat yang ikut terlibat. Bahkan, Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.ag juga hadir di sana. Kenduri pohon ini juga merupakan serangkaian acara dalam Pembukaan Geo Park Lemongan dan bertepatan dengan Hari Jadi Lumajang (Harjalu) ke 761 tahun. Selain menanam pohon, banyak kegiatan yang digelar.

Bim-bim, sang drummer Slank mengatakan, sangat mendukung kegiatan ini. Karena menjaga lingkungan merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya para aktivis tapi juga pemerintah.

“Slank sangat mendukung kegiatan positif seperti ini,” ujarnya. (adv/pri)

SUMENEP (BM) - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, berencana menyusun ‘detail engineering design’ (DED) bagi Pantai Sembilan di Pulau Giligenting sebagai objek destinasi wisata.

“Kami bersama staf sudah melakukan pengecekan lapangan ke Pantai Sembilan sekaligus survei awal sebagai bagian dari rencana penyusunan “DED”,” ujar Kepala Disbudparpora Sumenep, Sufiyanto di Sumenep, Senin (21/11).

Pantai Sembilan yang berada di Desa Bringsang, Pulau Giligenting, Kecamatan Giligenting, itu memiliki cekungan pasir putih alami menyerupai atau membentuk angka sembilan (9) jika difoto dari atas (udara).

Pantai Sembilan merupakan objek wisata baru di Sumenep yang terkenal ke publik pada akhir 2015-awal 2016 setelah foto hamparan pasir putih menyerupai angka sembilan hasil jepretan pegiat atau pelaku pariwisata diunggah di media sosial.

“Pantai Sembilan memang layak dikembangkan sebagai lokasi wisata. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi perangkat desa dan warga setempat yang secara swadaya telah menyiapkan fasilitas penunjang bagi wisatawan,” kata Sofi, sapaan Sufiyanto.

Ia menjelaskan, penyusunan DED atau gambar kerja rinci merupakan sebuah keniscayaan yang nantinya akan menjadi salah satu pedoman kerja dalam rangka pengembangan Pantai Sembilan sebagai lokasi wisata.

“Kami akan berusaha menjadikan penyusunan ‘DED’ Pantai Sembilan sebagai salah satu kegiatan atau program pada 2017. Makin cepat makin bagus, karena sejak beberapa waktu lalu Pantai Sembilan telah menjadi objek destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi para pelancong,” ujarnya.

Sofi juga mengemukakan, sesuai hasil pengecekan lapangan yang dilakukan bersama stafnya, perangkat desa dan warga setempat memiliki semangat dan kepedulian tinggi untuk menjadikan Pantai Sembilan sebagai lokasi wisata.

Sejak beberapa waktu lalu, perangkat Desa Bringsang secara swadaya membangun gazebo beratap daun ilalang dan payung beserta tempat duduk untuk dimanfaatkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Pantai sembilan. (ant/udi)

Granat Nanas Aktif Ditemukan di Pantai Watudodol BANYUWANGI (BM) - Sebuah granat jenis nanas yang diduga masih aktif ditemukan warga di Perairan Pantai Watudodol, Banyuwangi. Amunisi perang tersebut kini telah diamankan di Markas Satpolair Polres Banyuwangi.

Granat itu pertama kali ditemukan Mariyono (32), warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Saat itu, Mariyono sedang menyelam untuk menembak ikan di Perairan Watudodol. Penglihatan Mariyono tertuju pada sebuah benda mencurigakan yang mirip seperti granat nanas.

Sepulang dari menembak ikan dia lantas bercerita pada rekan satu desanya, Pujiantoro (35). Kedua nelayan ini kemudian kembali mendatangi lokasi penemuan granat. Usai memastikan bahwa benda itu adalah granat, akhirnya dilaporkan kepada petugas Satpolair Polres Banyuwangi.

Kasatpolair AKP Subandi bersama beberapa anggotanya langsung mendatangi lokasi. Berbekal ilmu penjinakkan bom, mereka langsung mengangkat granat dari dasar Perairan Watudodol. Granat nanas selanjutnya dibenamkan dalam pasir laut yang diwadahi bak kecil.

“Kondisi granatnya masih baik dan aktif. Benda itu sangat berbahaya apabila meledak. Kami sudah memberitahukan penemuan granat ini kepada tim jihandak,” ujar Kasatpolair AKP Subandi, Senin (21/11).

Rencananya amunisi perang itu akan diserahkan ke Satuan Intelkam Polres Banyuwangi. Penyerahan didasari arahan tim jihandak. Mengenai asal usul granat AKP Subandi menyerahkan kepada petugas jihandak untuk meneliti. “Kita serahkan ke Mapolres Banyuwangi.

Ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ant/udi)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, Firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414.

Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Buruh Konvoi dan Blokir Jalan, Dikeluhkan Pengendara

GRESIK (BM)-Aksi demo buruh yang menuntut kenaikan nilai UMK (Upah Minimum Kabupaten) Gresik Tahun 2017, dinilai meresahkan masyarakat. Sebab, ribuan buruh ini melakukan konvoi yang memicu macet dan memblokade beberapa ruas jalan seperti terlihat di Jl. Tri Dharma Petrokimia, Senin (21/11) hingga arus lalu lintas macet total.

“Silakan demo, tapi jangan di jalan umum, karena bisa mengganggu masyarakat. Bukan mereka saja yang punya kepentingan, saya juga ada kepentingan kerja,” ujar Soleh, pengendara roda dua yang terdampak kemacetan.

Tak hanya Soleh, pengendara motor lain juga mengeluhkan aksi pendemo.

Karena para buruh melakukan aksi blokir jalan sebelum bertolak ke Gedung Grahadi Surabaya. Pemblokiran berlangsung sejak pukul 09.00 pagi hingga sore.

“Aksi pendemo itu berlebihan, mes-

tinya ndak perlu ada konvoi dan memblokir jalan raya. Kasihan orang lain yang masih ada urusan kerja, bisa terganggu dan terkendala seperti saya,” kata Rifa’i, pengendara roda empat asal Lamongan.

Aksi ribuan buruh ini merupakan buntut dari kekecewaan buruh di Gresik yang tidak bisa menerima keputusan Gubernur yang menetapkan bahwa UMK Gresik 2017 ditetapkan sebesar Rp 3.293.506,25. Beberapa serikat pekerja buruh tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber), yaitu SPSI, SPMI, Kahutindo dan Kasbi. Mereka menginginkan UMK sebesar Rp3,7 juta.(gbr/yog/dra)

KILAS

Gresik Menuju Religius Smart City

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

KONVOI: Rombongan buruh saat melakukan konvoi di Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gresik sebelum menggelar unjuk rasa di Grahadi, Surabaya, Senin (21/22). Akibatnya para pengguna jalan nekat nelawan arah untuk menghindari kemacetan akibat konvoi.

Tim Bulutangkis, Juara Umum di Kejuaraan Tingkat Provinsi

GRESIK (BM)-Tim Bulutangkis Kabupaten Gresik berhasil meraih juara umum pada kejuaraan tingkat Provinsi Jawa Timur yang diadakan beberapa waktu lalu. Atlet kota pudak tersebut bertemu dengan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati, Moh. Qosim di ruang Graita Eka Praja kantor Bupati Gresik, Senin (21/11).

Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Gresik, Nadlif mengatakan bahwa para atlet ini meraih juara umum, karena berhasil mengumpulkan 8 medali emas, 6 medali perak dan 4 medali perunggu. “Kami bangga karena tim bulutangkis Gresik berhasil meraih juara umum dan mendapat piala bergilir. Kedepan kami akan tingkatkan prestasi hingga berhasil bersaing di kancah nasional,” kata Nadlif.

Selama ini, mereka berlatih di Pusdiklat bulutangkis Semen Gresik (BSG) di

FOTO BM/MOCH. SUGENG

ATLET: Tim Bulutangkis Gresik saat bertemu Bupati Gresik, di Kantor Bupati usai menjuarai kejuaraan tingkat provinsi.

bawah pelatih Angga Wahyu.

Menurut Angga Wahyu, perolehan prestasi juara umum tim bulutangkis Gresik tersebut merupakan kali pertama diraihnya sejak dirinya melatih di Gresik. Bupati Gresik, Sam-

bari Halim Radianto mengaku bangga dan berterima kasih atas prestasi yang diraih oleh tim bulutangkis Gresik, karena berhasil mengharumkan nama Kabupaten Gresik di kancah Provinsi Jawa Timur.

“Semua tidak lepas dari kerjasama para atlet, pelatih dan pihak terkait yang mensuppor t hingga akhir nya menorehkan prestasi yang membanggakan,” ujar Bupati Sambari.

Dirinya berharap, Gresik semakin banyak melahirkan generasi juara di berbagai macam cabang olahraga, termasuk bulutangkis yang baru saja meraih juara umum.

Kabag Humas pemkab Gresik Suyono mengatakan bahwa perolehan 8 medali emas tersebut dalam kategori Tunggal Taruna Putra, Tunggal Taruna Putri, Tunggal Remaja Putri, Ganda Remaja Putri, Ganda Remaja Putra, Ganda remaja Campuran, Junior Master Pemula Putra dan Junior Master Usia Dini Putri.

Sedangkan peraihan medali perak meliputi kategori Tunggal Taruna Putri, Ganda Taruna Putri, Ganda Taruna Putri, Tunggal Remaja Putri, Ganda Remaja Putra, dan Junior Master Usia Dini Putra. Sementara itu peraihan medali perunggu di kategori Tunggal Remaja Putra, Ganda Taruna Putra, Ganda Taruna Campuran dan Junior Master Anak Putra. (sgg/yog/ dra)

GRESIK(BM)-Kabupaten Gresik bakal mengikuti jejak Kota Surabaya, yang sebelumnya sudah menjadi Smart City, karena dianggap mampu dan berhasil dalam menerapkan konsep kota pintar yang berbasis teknologi dan informasi komunikasi terintegrasi. Jejak ini ditiru Gresik. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengumpulkan seluruh pimpinan SKPD se-Kabupaten Gresik Senin (21/11) untuk mendukung piagram Kabupaten Gresik dalam menuju Gresik Religius Smart City.

“Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global, telah mengubah pola dan cara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi pelayanan, pembangunan dan pemerintahan. Ini akan menentukan masa depan dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Gresik,” ujar Bupati Gresik.

Dikatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan salah satu yang telah menjalankan layanan teknologi informasi dan komunikasi lengkap. Pemerintah Kabupaten Gresik telah mambangun jaringan intranet dan internet melalui jaringan fiber optic dan Wireles Area Network (WAN). Jaringan ini menghubungkan Pemkab dengan seluruh SKPD dan 18 wilayah kecamatan. Maka konektifitas internet pada 26 kelurahan dan 330 desa juga telah terlayani melalui pemberian bantuan akses berlangganan internet sebesar Rp350.000 per bulan melalui dana desa.

Dalam penyebarluasan informasi telah dibangun media center yang bekerjasama dengan Kementerian Kominfo serta pembangunan telecenter guna pemberdayaan masyarakat di bidang TIK. “Perlu saya ingatkan kembali agar seluruh jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. smart city dan e-government itu sa­ngat strategis dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan kecepatan birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau oleh masyarakat,” terangnya. (sgg/yog/dra)

FOTO BM/MOCH. SUGENG

WORKSHOP: Pimpinan SKPD Pemkab Gresik mengikuti workshop Gresik Religius Smart City.

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Puluhan Bakal Calon Bupati Bojonegoro Sampaikan Visi dan Misi BOJONEGORO (BM) Banyak isu yang diangkat oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati mulai dari kesenjangan antara kota dan desa, pemimpin yang memiliki akhlakul karimah, mengolah potensi menjadi kekuatan dan sebagainya menjadi isu yang banyak diangkat oleh peserta Kang Yoto Leadership Challange (KYLC) yang digelar di lantai dua SMAN 1 Bojonegoro, Senin (21/11) kemarin.

Para bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bersaing di ajang KY LC berjumlah 21 orang dan 9 orang diantaranya merupakan perempuan yang turut berkiprah untuk menjadi pemimpin Bojonegoro dimasa depan.

Salah satu Bakal Calon Bupati adalah Bagus Achmad H dari MAN 2 Bojonegoro dalam visinya sebagai calon Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa kesenjangan desa dan kota masih jamak terjadi namun itu bukan alasan untuk menyerah atau takut bersaing. Bagus menyatakan dirinya akan membangun Bojonegoro di seluruh wilayah.dan yang jauh lebih penting adalah pemimpin atau Bupati harus memiliki akhlakul karimah. Pemimpin yang mampu menjadi inspirasi, penguat dan harapan baru bagi masyarakat.

Sementara itu Calon Bupati, Khafid Oktavian dari Madrasah Aliyah Sirojul Hikmah dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya berambisi merebut sumur minyak yang kini dikuasai oleh tenaga asing menjadi ladang bagi pekerja lokal.

“Merebut ini diawali dengan pembenahan sistem pendidikan yang tepat.”ujarnya.

Khafid menegaskan Bojonegoro memiliki sumber daya PERWAKILAN

FOTO: BM/SUSWONDO

CALON PEMIMPIN : Para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bersaing di ajang KYLC menyampaikan visi dan misi untuk menjadi pemimpin Bojonegoro dimasa depan.

manusia yang tak kalah, sentuhan pendidik yang merata tak hanya fokus di perkotaan

dan sekolah negeri saja. Sistem pendidikan harus dibangun merata tak membedakan

apapun siapapun maupun letaknya. Dirinya bersemboyan orang yang pandai dan

cerdas yang datang dari mana saja termasuk pedesaan dan pelosok.

Pemerintahan yang jujur, aparatur yang bersih, trus fokus pada penanga-

nan kemiskinan menjadi visi yang diangkat oleh Bakal Calon Bupati Bojonegoro dari kaum hawa,yakni Nihayatul Istiyanah dari SMA PGRI Sumberarum. Tak hanya itu jaminan kesehatan bagi keluarga miskin menjadi agenda yang akan dilakukan jika dia terpilih nanti. Menciptakan suasana belajar yang mendukung iklim prestasi harus benar benar diprioritaskan. tak hanya sekedar belajar sekolah harus menjadi feel bagi setiap siswa Sebanyak 21 Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro menyampaikan visi dan misi mereka untuk menjadi Bupati Bojonegoro.Ini adalah gambaran pelaksanaan Kang Yoto Leadership Challange yang digelar untuk wilayah tengah meliputi Kecamatan Bojonegoro,Gond ang,Temayang,Dander dan Kapas.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

SELASA, 22 NOVEMBER 2016

Kejaksaan Sidoarjo Masuk 10 Besar Penanganan Korupsi

SIDOARJO (BM) - Kinerja tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo patut diacungi jempol. Ini menyusul, karena keseriusan para tim penyidik dalam menangani sejumlah kasus dugaan korupsi membuat Kejari Sidoarjo masuk nominator 10 besar kinerja terbaik se-Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi.

Kepala Kejari Sidoarjo, M Sunarto mengaku bangga dengan prestasi itu. Namun, dia merasa tidak yakin bisa masuk masuk menjadi peringkat satu seperti yang ditorehkan pada prestasi Tahun 2015 lalu. “Meski sudah masuk nominator 10 besar se Indonesia, tapi kami tak yakin bisa peringkat 1 seIndonesia seperti tahun sebelumnya. Karena saingan kami berat,” katanya, Senin (21/11).

Dicontohkan Sunarto, Kejari Surabaya yang unggul dalam penuntutan karena perkara Kejati Jatim lebih ban-

yak dilimpahkan ke Kejari Surabaya. Sedangkan Kejari Sidoarjo unggul di penyelidikan dan penyidikan perkara.

Sekitar 10 bulan terakhir, lanjut Sunarto yang juga mantan Aspidsus Kejati Gorontalo ini, sudah menangani 9 perkara penyelidikan (lid) kasus dugaan korupsi. Sedangkan yang naik ke penyidikan (dik) ada sekitar 19 sampai 21 perkara kasus dugaan korupsi.

“Sayangnya penuntutan kami murni dari yang kami tangani sendiri. Meski unggul di lid dan dik, tapi jumlah perkara penuntutan kami dibawa Kejari Surabaya,” imbuhnya.

Beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani itu, di antaranya kasus dugaan korupsi lelang pipanisasi 10.000 Sambungan Rumah (SR) senilai Rp 8,9 miliar dengan kerugian negara Rp 2,8 miliar, disusul kasus dugaan korupsi pemasangan pipanisasi Rp

“

BEBERAPA KASUS YANG DITANGANI:

Selain mengadakan rapat koordinasi, kami bersama teman-teman dari Komisi C juga turun ke lokasi yang terkena bencana untuk ikut mencari solusi penanganannya.”

- M SUNARTO Kepala Kejari Sidoarjo

17 miliar PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

Selain itu, kasus dugaan korupsi bancaan proyek Penunjukkan Langsung (PL) di Dinas Peternakan, Peternakan dan Perkebunan (DP3) Pemkab Sidoarjo senilai Rp 16,8 miliar, dan penjualan tanah wakaf Masjid Al Istiqomah Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin.

“Itu kasus besar korupsi yang

kami tangani,” paparnya.

Selain itu, juga ada kasus Tanah Kas Desa ( TKD) Buduran, Kecamatan Buduran, TKD Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, TKD Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, TKD Sedati Agung, Kecamatan Sedati dan TKD Desa Betro, Kecamatan Sedati.

“Lebih banyak didominasi kasus TKD, karena di Sidoarjo lebih banyak modus penyelewengan TKD. Makanya kami berpesan para Kades jangan sampai tukar guling

TKD malah menjadi masalah didesa,” tegasnya.

Kendati demikian, Sunarto yang juga mantan Kepala Kejari Jombang ini mengaku menyerahkan sepenuhnya penilaian itu ke tim penilai Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Apalagi, kinerja dirinya dan para penyidik serta staf Kejari Sidoarjo sudah maksimal.

“Kami juga menyelamatkan keuangan negara sekitar belasan miliar dan menyelamatkan TKD puluhan hektar. Kami harap itu juga

• Dugaan korupsi lelang pipanisasi 10.000 Sambungan Rumah (SR) senilai Rp 8,9 miliar dengan kerugian negara Rp 2,8 miliar PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

• Kasus dugaan korupsi pemasangan pipanisasi Rp 17 miliar PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

• Kasus dugaan korupsi bancaan proyek Penunjukkan Langsung (PL) di Dinas Peternakan, Peternakan dan Perkebunan (DP3) Pemkab Sidoarjo senilai Rp 16,8 miliar.

• Penjualan tanah wakaf Masjid Al Istiqomah Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin serta beberapa kasus terkait penyimpangan TKD Buduran, Kecamatan Buduran, TKD Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, TKD Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, TKD Sedati Agung, Kecamatan Sedati dan TKD Desa Betro, Kecamatan Sedati. menjadi penilaian khusus tim penilai,” pungkasnya.

Sementara Kejari Sidoarjo tetap berharap mendapatkan peringkat 1 itu. Apalagi di

Tahun 2015, Kejari Sidoarjo dinobatkan menjadi peraih rangking 1 penanganan kasus dugaan korupsi se-Indonesia. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

“

Pada prinsipnya tertundanya pengadaan mobil operasional desa itu karena Provinsi minta jangan sampai ada pemaksaan anggaran di tahun 2016. Kalau pada tahun anggaran 2017 nanti, itu bisa dimasukkan karena anggarannya sudah longgar,” - H.SULLAMUL HADI NURMAWANKetua Banggar DPRD Sidoarjo

FOTO: BM/MUCHLIS

RINGSEK Sebuah mobil Kijang Inova nopol L 1437 EU yang dikemudikan dr Firman Widyatmoko (27), warga Jalan Pisang Agung No.47 A, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ringsek setelah menabrak Dump Truk di Jl Raya Arteri Porong, Minggu (20/11). Kejadian itu diduga pengemudi mobil Kijang Inova mengantuk saat mengemudi. Setelah turun dari pintu exit tol Surabaya hendak menuju Lumajang, pengemudi mobil inova itu tidak mengetahui sebuah mobil dump truk nopol S 8120 UP, dikemudikan, Nanang, (38), warga Ngoro, Mojokerto yang berhenti karena lampu traffik light menyala merah. Akibatnya, mobil inova melaju dengan kecepatan tinggi dari surabaya itu langsung menabrak dump truk di depannya. Benturan yang sangat keras membuat mobil kijang masuk ke kolom dump truk, sehingga pengemudi mengalami luka cukup parah. Benturan itu juga menyebabkan bagian depan mobil itu ringsek cukup parah.

Dua Komplotan Perampas Mobil Rental Diringkus SIDOARJO (BM) - Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo membekuk dua dari enam pelaku pengeroyokan terhadap David Arifin dan Adi Soninjau. Saat kejadian, kedua tersangka mengaku anggota TNI. Kedua tersangka adalah Dwi Agus Winarno (28), warga Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto dan Ruli Agus Kurniawan (39), warga Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Surabaya.

Kapolresta Sidoarjo, AKBP. Muhammad Anwar Nasir mengatakan, modus tersangka ini hanya akal-akalan. Awalnya, tersangka Dwi Agus Winarno meminta kepada ALM menyewa mobil kepada Okik pada Minggu (16/10). Saat masa tenggang peminjaman habis, ALM tidak juga mengembalikan, sehingga Dwi Agus Winarno melakukan aksinya untuk mengajukan jasa pencarian mobil itu.

“Tersangka langsung mendatangi Okik dengan menunjukkan identitasnya sebagai anggota TNI, pemilik mobil dan mengajukan jasa untuk mencari mobilnya yang hilang serta meminta surat kuasa untuk penarikan,” terang AKBP Muh Anwar Nasir, Setelah mendapatkan surat kuasa, lanjut Muh Anwar Nasir, tersangka Dwi Agus Winarno dan Dwi Agus

FOTO: BM/MUCHLIS

BARANG BUKTI: Kapolresta Sidoarjo AKBP. Muhammad Anwar Nasir, saat menunjukkan beberapa barang bukti dan dua tersangka komplotan perampas mobil rental.

Dalam melakukan aksinya, kedua tersangka mengaku anggota TNI.

Winarno serta tiga tersangka lain yang masih buron, mendatangi rumah David yang ditunjukkan oleh ALM sebagai penyewa mobil milik okik yang lain “Di rumah David tidak mendapati mobil yang dicari, tersangka mengajak ke rumah Adi Soninjou. Setelah kedua

korban berada di dalam mobil dan tidak bisa menunjukkan mobil yang tersangka inginkan, tersangka langsung menganiaya kedua korban saat berada di dekat SPBU Balongbendo,” terangnya.

Dijelaskan kapolresta pula, ter-

sangka Dwi Agus Winarno yang mengaku sebagai anggota TNI lengkap mengenakan jaket TNI dan senjata Air Gun merk Taurus warna hitam. Sedangkan Rully Agus Kurniawan, oknum pengacara juga membawa senjata Air Gun Refolver Caliber 4,5 mm dengan nomer seri 2403158522GSSC warna silver.

“Dari tangan tersangka, kita berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa dua senpi, satu jaket doreng dan tas ransel. Kedua senpi ini dibawa pelaku hanya untuk menakutnakuti korbannya saja,” terangnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 328 KUHP yaitu menculik, pasal 170 soal penganiayaan, pasal 333 yaitu merampas kemerdekaan orang lain dan pasal 335 yaitu perbuatan tidak menyenangkan. “Keduanya diancam kurungan maksimal 20 tahun penjara,” ucapnya.

Sementara dalam kasus ini, pihaknya terus melakukan pengembangan, terutama barang yang dimiliki oleh pelaku untuk modus dalam melakukan kejahatan. “Sementara empat tersangka lainnya yang berinisial S, I, dan D yang buron masih kita lakukan pengejaran,” pungkasnya. (cls/udi)

RAPBD 2017, Banggar Tekankan Program Prioritas SIDOARJO (BM) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2017 Kabupaten Sidoarjo yang saat ini mulai dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemkab setempat, lebih menekankan kepada program prioritas.

Seperti pengelolaan sampah di Sidoarjo, yang perlu dilakukan secara komperhensif. Selain itu, juga perlu ada anggaran pembangunan TPS untuk korban kebakaran pasar Porong, serta penambahan anggaran perbaikan gedung sekolah, hingga pembangunan RSUD ke 2 di wilayah barat.

Menurut Bangun Winarso, anggota Banggar yang juga ketua Fraksi PAN, dalam pengolahan sampah ini, perlu adanya Peraturan Desa untuk pengelolaan sampah di masing masing desa. “Pengelolaan sampah,harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak,” tutur Bangun.

Hampir sama dengan Bangun Winarso, Khoirul Huda anggota Banggar yang juga ketua FGolkar menuturkan, khusus untuk penanganan pasca kebakaran di pasar baru porong, harus ada anggaran renovasi pasar baru porong yang memadai. “Dengan begitu, para pedagang bisa secepatnya melakukan aktifitasnya dengan normal,” ujar Huda.

Sedangkan rencana pembangunan Gedung Satu atap, Huda mengingatkan harus ada perencanaan pengawasan dalam proses pembangunan. “Karena pembangunan gedung satu atap ini, harus bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Ketua Banggar DPRD Sidoarjo yang juga ketua DPRD Sidoarjo H.Sullamul Hadi Nurmawan, menyatakan pada RAPBD 2017 ini, kebutuhan mobil operasional desa kembali akan dibahas.

Kalaupun pada anggaran 2016 belum bisa terealisasi, hal itu bukan karena ditolak oleh Gubernur.

“Pada prinsipnya tertundanya pengadaan mobil operasional desa itu karena Provinsi minta jangan sampai ada pemaksaan anggaran di tahun 2016. Kalau pada tahun anggaran 2017 nanti, itu bisa dimasukkan karena anggarannya sudah longgar,” tegas Sullamul lagi.

Dari informasi yang ada, anggaran pengadaan mobil operasional desa yang pada tahun anggaran 2016 diberikan separuh sebesar Rp 32 miliar, maka pada tahun anggaran 2017 nanti, seluruh desa akan dianggarkan senilai Rp 90 miliar. “Kita optimis bisa terlaksana, karena memang mobdin desa ini sebuah kesepakatan yang tertunda pelaksanaannya,” tegas Sullamul. (cls/udi)