Berita Metro 16 November 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

Jangan Korbankan Negeri karena Pilkada DKI

I INDEKS

Ahok di Ujung Tanduk Penetapan APBD 2017 Terancam Molor BACA HALAMAN

03

Oktober, Nilai Ekspor RI Meningkat 0,08 Persen BACA HALAMAN

08

JAKARTA (BM) – Nasib Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Rabu (16/11) ini, berada di ujung tanduk.

Bareskrim Mabes Polri akan mengumumkan hasil gelar perkara yang dilakukan kemarin. Apapun hasilnya, masyarakat diimbau agar bisa menerima dan menghormati keputusan dari proses hukum yang dijalankan aparat kepolisian.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan jajaran penyidiknya tengah bekerja merumuskan hasil gelar perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok. “(Hasil) masih dalam proses perumusan. Dari gelar perkara tadi, kami menampung keterangan-keterangan tambahan dari saksi,” kata Komjen Ari di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam.

Gelar perkara kasus Ahok dilaksanakan di Gedung Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri mulai pukul 09.30 WIB hingga berakhir pukul 18.30 WIB petang.

Sementara Ahok sebagai terlapor tidak hadir dalam gelar perkara tersebut karena berbenturan dengan jadwal kampanye.

Kabareskrim mengatakan hasil gelar perkara akan diumumkan ke publik pada Rabu (16/11) pagi.

“Besok (Rabu, red) pukul 10.00 WIB akan kami sampaikan di Mabes Polri,” katanya.

Gelar perkara dihadiri oleh para pelapor, tim kuasa hukum terlapor sebagai perwakilan terlapor, saksi ahli dari kedua belah pihak dan saksi ahli yang ditunjuk Bareskrim.

Lima orang pelapor kasus Ahok yang menghadiri gelar perkara tersebut yakni Habib Novel Chaidir Hasan, Syamsu Hilal, Irena Handono, Habib Muchsin Alatas, dan Pedri Kasman. Salah satu saksi ahli bidang agama dari pihak pelapor yang hadir adalah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Sementara dari pihak terlapor, diwakili satu orang dari tim kuasa hukum Ahok yakni Sirra Prayuna.

Sementara perwakilan dari lembaga terkait yang hadir sebagai pengawas di antaranya tiga orang perwakilan Ombudsman RI dan tiga anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ada pun dari unsur internal Polri yang hadir dalam gelar perkara tersebut yakni dari Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) serta Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wasidik).

Baca: Hormati... Hal. 7

Pasca Teror Bom di Gereja Oikumene Samarinda

DPR Kebut Revisi UU Terorisme Pakde Karwo Berbagi Solusi Penyusunan KLHS BACA HALAMAN

09

BPLS Bongkar Paksa 250 Bangunan BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) - Serangkaian teror bom yang mengguncang beberapa wilayah di Indonesia mulai dari Samarinda, Malang dan Kalimantan, membuat DPR kembali mendesak pemerintah untuk lebih serius dan mempercepat pembahasan revisi Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Anggota DPR RI Komisi III Abdul Kadir Karding mengutuk keras aksi teror bom di sejumlah tempat ibadah. Mulai dari di Gereja Oikumene Samarinda, pelemparan molotov ke vihara di Singkawang dan ancaman bom di gereja Batu Malang. Karena itu dia meminta pembahasan revisi UU terorisme segera dilakukan.

“RUU Pemberantasan Tindak Pidana terorisme harus dibahas

secara serius. Tetap dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Jangan biarkan aksi teror terulang kembali,” kata Karding melalui pesan tertulisnya, Selasa (15/11).

Karding menyebut pelaku teror bom tidak bergerak sendiri dan kebanyakan bukanlah pemain baru.

Terbukti, pelaku teror di Gereja Oikumene Samarinda merupakan residivis peledakan bom buku di Pusat Penelitian Pengetahuan dan Teknologi, Tangerang tahun 2011 bernama Johanda. “Polri harus bertindak cepat menangani kasus ini.

Usut tuntas siapa saja yang terlibat dalam aksi ini, hingga ke dalangnya,” tegasnya.

Baca: Terorisme... Hal. 7

12

FOTO: IST

MENOLAK PASANGAN AHOK: Sejumlah warga Pela Mampang melakukan aksi penolakan kehadiran Cawagub Patahana Djarot Syaiful Hidayat ke wilayah mereka di Jalan. Bangka, Jakarta Selatan, Selasa (15/11). Dalam aksinya, sejumlah warga Pela Mampang membawa poster yang bertuliskan “Warga Pela Mampang Menolak Hoax-Djarot”.

Wakapolsek Balongbendo Resmi Tersangka Tertangkap Tangan Simpan dan Konsumsi Narkoba SIDOARJO (BM) - Tim penyidik Propam Polresta Sidoarjo akhirnya menetapkan Wakapolsek Balongbendo, AKP Harianto resmi sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadapo yang bersangkutan.

PenegasanitudiungkapkanKapolresta Sidoarjo. AKBP. Muhammad Anwar Nasir saatmenggelarjumpapersterkaitpenangkapanterhadapWakapolsekBalongbendo, AKP Harianto.“Sudah resmi kami lakukan penetapan tersangka dan sudah ditahan di Mapolresta Sidoarjo,” tegasnya, Selasa (15/11).

AKP Harianto tertangkap tangan dalam operasi yang dilakukan Kapolresta Sidoarjo, AKBP M Anwar Nasir beberapa waktu sebelumnya. Dalam penggeledahan, pama yang tinggal di Asrama Polisi

(Aspol)Wage1BlokB-10RT01RW01Wage Taman itu kedapatan menyimpan dua poket sabu dikemas dalam dua plastik dan pipet yang masih terdapat sisa sabunya. Selain itu, juga ditemukan senjata api (senpi) rakitan jenis revolver serta 7 butir amunisi serta kunci dan STNK mobil Toyota Yaris Nopol L 1576 YS dan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol P 1908 NT, beberapa handphone.

Menurut Kapolresta M Anwar Nasir, penggeledahan terhadap ruang kerja Wakapolsek balongbendo itu merupakan buntut dari adanya kasus tahanan Narkoba yang berhasil melarikan diri saat dilakukan pengembangan untuk mencari pelaku lain. “Setelah mendapat informasi terkait tahanan yang kabur tersebut, kami langsung melakukan sidak ke Mapolsek AKBP M Anwar Nasir

Baca: Positif... Hal. 7

FISIP Unair Gelar Konferensi Internasional

Upaya Memetakan Tata Kelola Pemerintahan Ideal Tiga guru besar level dunia menjadi keynote speaker di satu forum, menyoroti tata kelola pemerintahan di tengah situasi dinamis. Maka yang mencuat adalah percikan-percikan pemikiran yang mendalam dan kritis. Berikut liputan wartawan Berita Metro (BM), Aziz Tri P.

Nasib Ahok di ujung tanduk Begitulah hukum besi: mulutmu harimaumu!..

DPR kebut Revisi UU Anti Terorisme Jangan menunggu teroris beraksi..

SUASANA keilmuan tampak sangat terasa ketika FISIP Unair, Surabaya menggelar International Conference on Contemporary Social and Political Affair atau Konferensi Internasional ICoCSPA, Selasa (15/11), bertema ‘Reexamining Governance: Strengthening Citizenship in a Changing World’. Konferensi dua hari ini digelar dengan bahasa pengantar

Bahasa Inggris.

Salah satu keynote speaker, Prof Ramlan Surbakti, menyoroti tentang ketaatan warga terhadap hukum yang berlaku, dan ini kerap jadi persoalan. Termasuk soal presumption of innocence atau praduga tak bersalah, yang sudah semestinya harus dipegang oleh setiap warga negara.

“Orang tidak bisa dianggap bersalah,

sebelum pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah,” kata Guru Besar Ilmu Politik tersebut.

Di sisi lain, Prof Ramlan juga mencermati pengelolaan pajak yang harus efisien, efektif dan transparan. Ini untuk memunculkan kepercayaan publik. “Kepercayaan masyarakat harus ditumbuhkan bahwa uang pajak mereka memang dipakai untuk kepentingan publik. Tanpa itu, semua, maka akan sulit untuk menarik pajak,” katanya.

Sorotan tentang public trust atau kepercayaan publik juga disampaikan keynote speaker kedua, Prof Vedi R Hadiz, Baca: Peradilan... Hal. 7

PRAKIRAAN CUACA

FOTO : BM/AZIZ TRI P

KEYNOTE SPEAKER: Prof Ramlan Surbakti (kiri), dipandu moderator dan didampingi Prof Vedi R Hadiz dari Universitas Melbourne serta Prof Maciej Henneberg dari Universitas Adelaide, saat menjadi keynote speaker di Konferensi Internasional ICoCSPA, Selasa (15/11).

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN RINGAN SUHU : 26 - 33°C

BERAWAN SUHU : 25 - 31°C

HUJAN SEDANG SUHU : 26 - 33°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 31°C

Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika Ɵdak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

- Sufyan ats-Tsauri -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

Sidang Permohonan Praperadilan Irman Gusman

kilas

JAKARTA (BM) - Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, menilai KPK sebagai toko kelontong yang genit dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“KPK ternyata lebih genit dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hampir seperti toko kelontong yang menjual segala hal,” kata Yusril dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.

Yusril menilai KPK tidak fokus pada kegiatan untuk mencegah kerugian keuangan negara, tetapi lebih senang dengan pemberitaan yang luar biasa besar dengan liputan media cetak dan elektronik dan dengan penggunaan

bahasa yang sarkastis, diucapkan sambil terbata-bata untuk menarik perhatian, karena telah melakukan ‘penangkapan’, yang selama ini dipublikasikan sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dalam perkara ini, Irman didakwa menerima Rp100 juta dari Xaveriandy Sutanto dan Memi karena telah mengupayakan CV Semesta Berjaya milik Xaveriandy dan Memi mendapat alokasi pembelian gula yang diimpor oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk disalurkan di provinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Direktur Utama Perum Bulog.

Menurut Yusril , berdasarkan pasal 12 huruf C pemberian dalam keadaan tertentu tidak

serta merta masuk dalam kategori suap atau korupsi dan yang harus dilakukan adalah memberikan waktu kepada penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tanpa niat untuk melaporkan hadiah kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah penerimaan hadiah yang dimaksud.

“Tapi dalam perkara a quo, terdakwa tidak mengetahui isi buah tangan dan bahkan Memi dan Xaveriandy tidak menjelaskan isi buah tangan saat menyerahkan bingkisan kepada terdakwa namun oleh KPK dibuat seolaholah benar adanya menjadi rangkai peristiwa pidana terdakawa dengan niat lebih dulu telah menerima hadiah atau janji dari Memi dan Xaveriandy Sutanto dan mengetahui isi hadiah berisi uang Rp100 juta melalui OTT se-

ISTIMEWA

PASUKAN SIAP AMANKAN NEGARA Presiden Joko Widodo mengunjungi Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI AU di Margahayu, Bandung, Selasa (15/11). Ini bagian dari rangkaian kunjungan Presiden ke markas-markas TNI dan Brimob Polri. Ia menegaskan, bahwa negara saat ini dalam keadaan aman, dan pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara, mengamankan bangsa.

JAKARTA (BM) - Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan KPK mempunyai peran sebagai monitoring kebijakan pemerintah dan pencegahan korupsi. Peran itu dilakukan antara dengan lain dengan memperkenalkan aplikasi ‘JAGA’. “Aplikasi JAGA ini bisa diunduh di ‘gadget’ (gawai) anda. Jadi nanti dengan mudah semua orang bisa mengaksesnya,” kata Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Agus Rahardjo Ia menjelaskan aplikasi “JAGA” ini bisa diperuntukan untuk layanan-layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan juga perizinan. “Nanti anda punya akses, KPK hanya sebagai ‘trigger’ karena nanti kami serahkan kepada kementerian masing-masing supaya kementeriannya menjaga dan merespons masukan dari masyarakat, pertanyaan dari masyarakat kemudian juga merespons masukan untuk perbaikan,” tuturnya.

Agus juga mengatakan bahwa aplikasi JAGA ini baru akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2016.

“Insya-Allah nanti kalau Bapak Presiden bersedia akan diresmikan pada bulan Desember. Kemudian kami juga mengajak siapa pun yang punya perizinan segera bergabung di sini, kan perizinan itu kan ada ribuan dengan cara ini layanan publik kita jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, kata Agus, aplikasi JAGA juga berkaitan erat dengan Revolusi Mental. “Kalau kita berbicara Revolusi Mental maka harus dengan perubahan, perubahan itu harus difasilitasi dengan perubahan sistem jadi sistemnya harus diubah kemudian orang yang memberikan pelayanan juga harus diubah, masyarakat yang dilayani juga harus diubah, bukan hanya kritis tetapi juga memberikan masukan-masukan,” ucap Agus.

Agus juga menyatakan aplikasi JAGA ini langsung terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri.”Melapor itu bukan hanya melapor yang tidak jelas identitasnya tetapi kan anda nanti ditanya, siapa anda, rumahnya di mana terus NIK-nya berapa karena ini kan datanya mengambil NIK dari Kemendagri itu,” tegasnya.

Selain itu aplikasi mobile JAGA itu juga bertujuan menumbuhkan kesadaran semua pemangku kepentingan akan pentingnya transparansi layanan publik. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan kegiatan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. (ana/nii) ISTIMEWA

Yusril Anggap KPK Toko Kelontong

KPK Luncurkan Aplikasi“JAGA”

BM/ISTIMEWA

JALANI SIDANG: Irman Gusman, menyalami Yusril Ihza Mahendra yang bertindak selaku salah satu kuasa hukum mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut.

hingga terdakwa yang sebenarnya tanpa niat dan isi buah tangan tersebut,” ungkapYusril.

Padahal, kata mantan Menteri era Pemerintahan SBY ini, Presiden JokoWidodo pun sempat menerima hadiah dari perusahaan minyak milik Rusia Rosneft dan melaporkannya ke KPK. “Presiden Jokowi telah melaporkan tiga hadiah atau gratifikasi dari perusahaan minyak swasta Rusia Rosneft ke KPK. Saat itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan langkah Presiden Jokowi harus diikuti oleh pejabat negara lainnya padahal pemberian gratifikasi ke Presiden Jokowi itu diberikan secara bertahap melalui Pertamina pada saat kunjungannya ke Rusia pada Mei 2016,” ungkapYusril.

Yusril menilai bahwa KPK tidak memenuhi hak Irman untuk melaporkan gratifikasi itu ke KPK. Hak-hak terdakwa melaporkan buah tangan harus dihormati dan dipenuhi berdasar-

kan hukum hanya bila dalam 30 hari tidak menyerahkan bingkisan itu ke KPK, baru KPK dapat mengatakan perbuatan terdakwa itu adalah perbuatan tindak pidana bukan dibuatbuat seolah-olah perbuatan itu benar adanya melalui OTT dan dipublikasikan terdakwa benarbenar menerima gratifikasi secara melawan hukum. “Tidak adil bagi terdakwa yang menerima bingkisan atau buah tangan tanpa niat dan tidak diberikan waktu dan kesempatan untuk menyerahkan buah tangan ke KPK yang belakangan diketahui uang Rp100 juta,” jelas Yusril.

Atas eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum KPK akan mengajukan tanggapan pada 22 November 2016.

Dalam perkara ini, Irman dijerat pasal 12 huruf b atau pasal 11 No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ant/nii)

Saksi: Irman Gusman Titip CV SB ke Dirut Bulog

Divonis Seumur Hidup, Pingsan

DKI Jakarta,” ungkap Benhur.

Gula yang disalurkan pun ternyata adalah gula rafinasi yaitu gula yang sudah disaring dengan proses ketat sehingga warnanya lebih cerah dan kristalnya lebih halus namun biasa digunakan untuk industri dan bukan gula yang biasa langsung dikonsumsi masyarakat.

“Gula yang siap ternyata gula impor rafinasi, kami paham rafinasi sebetulnya tidak boleh dikonsumsi, saya tanya ‘Memang tidak masalah gula rafinasi disalurkan ke konsumen?’ dan dijawab tidak masalah,” ungkap Benhur.

Harga saat itu di gudang DKI Jakarta adalah Rp 11.500 per kilogram, sedangkan saat itu gula di Sumbar sudah mencapai Rp 16-17.000 per kilogram.

Bulog pun hanya memfasilitasi pembelian gula sampai di gudang Bulog divre DKI Jakarta dan tidak sampai ke gudang di Sumbar. “Pengambilannya di gudang di DKI karena Sumbar tidak punya stok, karena yang punya stok itu DKI Jakarta,” kata

SEMARANG (BM) - Faiq Akhtar, warga Negara Pakistan terdakwa penyelundupan 97 kilogram sabu-sabu yang dibongkar Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, lolos dari hukuman mati.

Hakim Ketua Sartono dalam sidang di PN Semarang, Selasa, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yakni pidana mati. “Terdakwa bukan otak dari jaringan pengedar sabu Pakistan,” kata hakim ketua ketika membacakan hal yang meringankan dalam perkara terdakwa.

Menurut dia, terdakwa hanya berperan mengurusi keuangan jaringan pengedar narkotika itu. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 113 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara seumur hidup tersebut, perbuatan terdakwa sebagai bagian dari jaringan pengedar sabu Pakistan telah meresahkan masyarakat, merusak generasi muda dan dilakukan secara terorganisasi. Selain itu, terdakwa dinilai tidak berterus terang selama persidangan.

Usai mendengar putusan hakim, Faiq yang diminta berdiri saat pembacaan amar putusan langsung terjatuh. Office boy di PT Haniya Khan Shaza Haji dan Umroh Jakarta itu sempat hilang kesadaran hingga terjatuh.

Petugas kejaksaan dan kepolisian yang bertugas langsung memberikan pertolongan.

Sementara atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa masih menyatakan pikir-pikir. (ant/nii)

JAKARTA (BM) - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman disebut menitipkan perusahaan CV Semesta Berjaya ke Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, sebagai distributor gula di Sumatera Barat.

“Menurut Pak Djarot, ada titipan dari Pak Irman Gusman kalau ada namanya Bu Meme dari CV Semesta Berjaya bisa dijadikan distributor gula di Sumbar. Kami jawab ‘siap Pak’.

Kebetulan CV Semesta Berjaya sudah mengajukan PO (Purchase Order) sejak 30 Juni 2016, jadi setelah telepon dari Pak Djarot, tindak lanjut dari kami adalah membuat surat ke divisi regional DKI untuk melanjutkan PO yang dibuat CV Semesta Berjaya,” kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumbar, Benhur Ngkaimi, dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.

Benhur menjadi saksi untuk terdakwa pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan

Memi, yang didakwa menyuap Irman Gusman sebesar Rp100 juta agar mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapat alokasi pembelian gula yang diimpor Perum Bulog untuk disalurkan di Provinsi Sumbar dengan memanfaatkan pengaruh Irman terhadap Direktur Utama Perum Bulog.

CV Semesta Berjaya sudah mengajukan PO untuk membeli gula dari Bulog sebesar 3.000 ton sejak 30 Juni 2016, namun belum ada respon dari Perum Bulog Divre Sumbar hingga Memi menghubungi Irman yang merupakan temannya pada 21 Juli 2016. Sehingga Irman pun menelepon Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, yang selanjutnya memerintahkan Benhur untuk mengurus pembelian CV Semesta tersebut.

“Setelah itu dari Divre Sumbar mengatakan ingin meminta pendistribusian gula ke Sumbar dari divre DKI Jakarta, dan gula yang siap itu hanya 1.000 ton dan itu ada di gudang Bulog divre

BM/ISTIMEWA

Djarot Kusumayakti,

Kepala Sie Penjualan Perum Bulog Divre Sumbar Suhardi yang juga hadir sebagai saksi dalam sidang.

Akhirnya CV Semesta Berjaya menerima 1.000 ton gula dari permintaan 3.000 ton gula yang diminta.“KebutuhanSumbar3.000ton menurut Bu Memi lalu saat pengiriman ada 1.000 ton, saya menyaksikan masuk ke kota madya (Padang),”tambahSuhardi.

Dalam perkara ini Xaveriandy dan Memi dijerat dengan pasal

5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (ant/nii)

Ujian Berat Aparat Penegak Hukum (2-Habis)

Butuh Sapu Bersih untuk Membersihkan Lantai Kotor Hanya sapu bersih yang bisa membuat lantai menjadi bersih. Menyapu lantai dengan sapu kotor hanya akan menebar kotoran ke seluruh ruangan. Upaya penegakkan hukum terhadap aparat lembaga peradilan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus dilihat sebagai bentuk untuk membersihkan sapu itu.

JAKSA penuntut umum KPK, Muh. Asri Irwan selanjutnya menyebutkan bahwa Santoso pada 20 Juni 2016 kemudian memberitahukan kepada Raoul melalui SMS yang isinya “Ang 1 sdh Ok tinggal musy besok sy ke ang 2”. Raoul kembali menegaskan mengenai sikap ketua majelis hakim dengan menanyakan “siap” “km ok?” dan dijawab “ok” oleh Santoso. Raoul pun memerintahkan AhmadYani untuk bertemu majelis hakim pada 22 atau 23 Juni 2016.

“Santoso menyampaikan kepada Casmaya bahwa Raoul akan datang menghadap pada 22 Juni 2016 serta menyampaikan janji Raoul yang akan memberikan uang sejumlah 25 ribu dolar Singapura untuk majelis hakim,

pada saat itu Casmaya menanggapi bahwa majelis hakim baru akan musyawarah,” kata Jaksa dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Kemudian, kata JPU, sekitar pukul 19.36 WIBMuhammad Santoso melalui SMS memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Casmaya kepada terdakwa, yang dibalas oleh terdakwa “siap beh jam 9 saya hadir” lalu dijawab oleh Muhammad Santoso “langsung ke bos ya nanti sy intip dulu”.

Pada 22 Juni 2016 Raoul bertemu Partahi Hutapea dan menyampaikan keinginan agar majelis hakim memenangkan pihak tergugat dan mempercepat putusan perkara dengan imbalan 25 ribu dolar Singapura. “Atas

penyampaian tersebut, Partahi Tulus Hutapea mengucapkan terima kasih dan mengatakan nanti saja setelahnya, Raoul pun melaporkan pertemuan itu ke terdakwa melalui SMS, ‘si bos sih bilang terimaa kasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan babeh pastiin aja’ dan dijawab terdakwa ‘ok’, dan meminta Raoul untuk menyiapkanuangnya bila keesokan harinya terdakwa dipanggil oleh Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya,” tambah jaksa Asri.

Raoul bersama Ahmad Yani kemudian mengambil uang di Bank CIMB Niaga cabang Thamrin pada 24 Juni 2016 sebesar Rp300 juta dan ditukarkan menjadi 30 ribu dolar Singapura dan tersisa Rp3 juta.

Raoul kemudian minta Ahmad Yani memisahkan uang untuk Partahi dan Casmaya selaku majelis ke amplop putih dengan tulisan “HK” berisi 25 ribu olar Singapura dan bagian Santoso dalam amplop putih tulisan “SAN” berisi uang 3 ribu dolar Singapura, sedangkan sisa

uang Rp3 juta dan 2 ribu dolar AS disimpan.

Pada 20 Juni, lanjut JPU, majelis pun menyatakan bahwa “gugatan pengugat tidak dapat diterima”. Setelah pembacaan putusan, Raoul menghubungi Santoso melalui SMS menyampaikan “Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik”; “keadaan kahar diakui beh sama majelis”, kemudian dijawab Santoso “Ya raul hanya itu yang bisa kita bantu”; “Ya udah raol sy serahkan ke raul urusan majelis” dan dibalas Raoul “Oh beh soal itu gak usah khawatir saya komit.”

“Saat sedang antri absen pulang, terdakwa bertemu dengan Casmaya yang pada saat itu menanyakan terdakwa mengenai rencana pemberian uang dengan kalimat ‘bagaimana itu Raoul?’ dan dijawab oleh Muhammad Santoso ‘besok Pak’,” ungkap jaksa.

Selanjutnya, dakwa jaksa, Santoso kemudian meng-

hubungi AhmadYani menanyakan kapan uang untuk majelis dan dirinya diambil dengan mengatakan ‘Undian kapan sy ambil’. Atas pertanyaan itu Ahmad Yani melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan ‘jalanin sesuai rencana’.

Uang pun diserahkan di Jalan Yusuf Adiwinata SH Menteng Jakarta Pusat pada 17.45 WIB. Amplop berisi 25 ribu dolar SIn-

gapura dengan kode HK untuk Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya serta amplop bertuliskan “SAN” berisi uang sejumlah 3.000 dolar Singapura untuk Santoso, hingga beberapa saat kemudian Santoso dan Ahmad Yani beserta barang bukti diamankan petugas KPK. Atas perbuatan itu, Santoso didakwa berdasarkan pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 se-

BM/ISTIMEWA

TERDAKWA SUAP: Panitera PN Jakarta Pusat, Santoso, harus mempertanggungjawabkan perbuatan di depan sidang atas kasus suap.

Perbuatan yang mencoreng lembaga peradilan ini diduga melibatkan dua orang hakim.

bagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Santoso pun tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

“Saya sudah bicara dengan terdakwa dan sebelum melaksanakan kami persidangan sudah berunding dengan rekan advokat kami tidak akan melakukan eksepsi, langsung saja menghadirkan saksi,” kata pengacara Santoso, Halim Darmawan. Sidang dilanjutkan pada Senin, 21 November 2016. (ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

Banggar dan Bamus DPRD Kota Surabaya Konsultasi dengan Gubernur

Penetapan APBD 2017 Terancam Molor SURABAYA (BM) – Penetapan RAPBD Kota Surabaya 2017 diperkirakan molor dari ketentuan yang ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seluruh anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya karena itu berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk membahas kemungkinan lewat waktu tenggat tersebut.

“Kalangan DPRD khawatir apabila ada keterlambatan dalam penetapan, kepala daerah dan DPRD bisa dikenai sanksi. Sesuai

Undang-undang, sanksinya hak keuangan selama 6 bulan ditahan,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Reni Astuti, di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, hak keuangan DPRD sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji dan tunjangan lainnya.

Reni menyebutkan sanksi dikenakan jika ada keterlambatan dari DPRD. Namun, saat ini ia mengaku, keterlambatan

terjadi akibat pemerintah kota telat menyerahkan dokumen anggaran ke DPRD Surabaya. ”Sanksi tidak dikenakan ke DPRD jika pemerintah kota terlambat serahkan rancangan APBD,” katanya.

Sesuai aturan batas akhir pengesahan APBD adalah 30 November. Namun, ia memaklumi penyebab keterlambatan penyerahan dokumen RAPBD karena memang saat ini tengah ada penyesuaian masalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kita paham pemkot sampaikan (do-

BM/DISPEN KORMAR

WARGA KEHORMATAN PASMAR-1 Wagub Jatim, Saifullah Yusuf, diangkat sebagai warga kehormatan Pasmar-1 usai upacara peringatan HUT ke 71 tahun Korps Marinir, Selasa (15/11) di pantai Tambak Wedi, Surabaya. Pengangkatan Gus Ipul sebagai warga kehormatan Pasmar-1 ditandai dengan pemakaian jaket Marinir dan topi Pasmar-1 oleh Komandan Pasmar-1. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Brigadir Jenderal TNI (Mar) Lukman, S.T.,M.Si (Han) Komandan Pasmar-1 bersama Gus Ipul. Peringatan HUT ke 71 Korps Marinir ini dimeriahkan dengan terjun payung, kolone senapan Marinir Junior dan bakti sosial kesehatan bagi masyarakat.

Terdakwa Sabu Dituntut 20 Tahun

kumen) itu karena nunggu OPD selesai,” katanya.

RESES PUN DIUNDUR Terpisah, Wakil Ketua Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha mengakui waktu pembahasan RAPBD sangat sempit.

Usai pengesahan Raperda OPD, pemerintah kota dan kalangan dewan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Pembahasan KUA PPAS ini kita perkirakan berlangsung seminggu, sejak jumat lalu,” kata politisi PKB. Masduki menambahkan setelah pembahasan KUA PPAS selesai, pemerintah kota menyusun RAPBD, kemudian diserahkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti. “Setelah dibawa di forum paripurna, diawali dengan penyampaian wali kota, kemudian pandangan umum fraksifraksi, kemudian jawaban wali kota. Baru setelah itu dibahas di komisi,” katanya.

Ia menyebutkan, setelah pembahasan di tingkat komisi selesai, akan di bahas di banggar dan banmus sebelum ditetapkan di rapat paripurna.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Sukadar, mengatakan dengan kondisi seperti ini pihaknya pesimistis jika pembahasan RAPBD selesai akhir November mendatang. “Paling tidak awal Desember mendatang.

Untuk membahas persoalan itu, reses yang semestinya digelar pada pekan depan akhirnya diundur sampai selesai pembahasan RAPBD,” katanya.

Ketua DPRD Surabaya Ar-

BM/ISTIMEWA

Armuji

muji memperkirakan pengesahan APBD Kota 2017 dilakukan pada awal desember mendatang. “Paling lama 3-4 Desember, Gak terlalu lama molornya,” ujarnya.

Ia mengaku perkiraan keterlambatan tak hanya terjadi di Surabaya, melainkan juga pemerintah kabupaten kota lainnya. Untuk itu, menurutnya, apabila ada keterlambatan pada pengesahan APBD, pemerintah pusat akan memakluminya.

“Pembahasan soal OPD dari pusat kan masih baru kemarin,” katanya.

Armudji yakin tidak ada sanksi yang dikenakan kepada pemerintah kota karena pihaknya telah mengkonsultasikan masalah keterlambatan pembahasan APBD tersebut ke Kemendagri. “Kemendagri gak masalah, karena ini kan masa peralihan dan ada pembahasan OPD sebelumnya,” demikian Armuji. (ant/has/nii)

Wujudkan Mimpi Jadi Cita-Cita

Lima Pelajar Berprestasi Menjadi Inspirator SURABAYA (BM) - Sebanyak lima pelajar berprestasi kota surabaya, Selasa (15/11) pagi mencoba menginspirasi 850 pelajar lainnya dalam kegiatan Suro Hope yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Gedung Balai Budaya, Komplek Balai Pemuda. Kelima pelajar terbut, Nara Linus Pradana (penemu helm berpendingin), Wilson Tirta (enterpreneur muda), Aryo Seno Bagaskoro (pelajar prestasi), An-

gelica Wahyu Kartika (Pelajar Pelopor 2015), dan Nabila Yasmindira Falyauri (Plt. Ketua Forum Anak Surabaya).

Dalam kesempatan tersebut, Nara Linus Pradana berkesempatan untuk menceritakan cikal bakal penemuan helm berpendingin tersebut. Ide itu muncul ketika melihat helm sang ayah sepulang kerja ternyata kurang nyaman untuk dipakai akibat panas.

“Helm tersebut kemudian saya kembangkan menjadi helm

BM/HAS

INSPIRATOR: Lima orang siswa berprestasi menjadi inspirator bagi ratusan siswa lain dalam kegiatan Suro Hope di balai Pemuda, kemarin.

berpendingin dengan teknologi thermal, dan kemudian berkembang sampai helm anti begal”, imbuh Nara.

Tak hanya Nara, Aryi Seno Bagaskoro, salah satu pelajar berprestasidengansegudangprestasi tersebut menuturkan berprestasi saja tidak cukup, namun juga harus mempunyai sumbangsih bagi lingkungan, sosial, hingga pencegahan narkoba.

Selain itu, Wilson Tirta yang telah menggeluti bidang enterpreneurship sejak usia 8 tahun dimulai dengan menyewakan alat tulis kepada teman-teman sekelasnya kemudian sekarang berkembang pada bisnis produk makanan ringan “Udang Garang” dan menjadi Komisaris PT Wilson Tirta Group. “Menjadi pengusaha bisa dimulai sejak dini”, ucap anak usia 13 tahun yang sekarang juga menangani bisnis properti tersebut.

Padakesempatanini,Sekretaris Dispendik, Aston Tambunan mengungkapkan Suro Hope tidak hanya sebagai wadah dalam untuk menyuarakan mimpi, cita

– cita , dan berusaha meraih harapan, namun dalam kegiatan ini juga digelar berbagai lomba, mulai dari lomba fotografi, videografi, enterpreneur, sampai debat bahasa Inggris. “Pemerintah kota akan terus berupaya mempersiapkan saluran-saluran dalam mendorong prestasi pelajar di berbagai bidang.

Aston menambahkan, mereka (para pelajar) ramai-ramai mengirimkan surat untuk Walikota Surabaya. Para siswa menuliskan berbagai harapan, lalu dikumpulkan dan diberikan pada orang nomor satu di Surabaya tersebut. Salah satu surat juga dibacakan sebelum kegiatan talk show bersama pelajar berprestasi Kota Surabaya.

Surat itu ditulis Cantika Dwi Maharini, siswa SMP Tunas Bangsa. Warga Ngagel Rejo ini menuliskan beberapa harapannya terkait Kota Surabaya.

“Setiap pulang dan berangkat sekolah, saat sering hujan dan kemudian terjadi genangan, harapan saya Wali Kota bisa melarang warga Surabaya

kilas

membuang sampah sembarangan karena kurangnya kesadaran akan kebersihan saat ini. Selain itu, saya juga berharap agar diadakan pengawasan jajanan di luar sekolah, dan juga saya juga berharap agar lebih banyak penyaluran beasiswa untuk siswa miskin di sekolah produksi,” tulisnya dalam surat yang dibacakan Ketua Orpres Ade Setiawan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi, berpendapat anak-anak saat ini memiliki mimpi dan imajinasi yang luar biasa dan itu perlu untuk diwadahi, oleh karena itu melalui kegiatan Suro Hope diharapkan akan lahir para pelajar surabaya yang tidak sekedar mempunyai cita-cita, namun juga mampu mewujudkannya.

“Dengan kita dengar, kemudian kita fasilitasi diharapkan mampu membangkitkan motivasi pelajar untuk menggapai mimpi itu, bukan hanya untuk dirinya namun juga untuk lingkungan masyarakat dan kotanya”, ujar Martadi. (hms/has/nii)

SURABAYA (BM) – Terdakwa kasus kepemilikan sabu 2,3 Kg dan 3000 butir pil ekstasi, Ibrahim Luthfi (29), akhirnya dituntut 20 tahun penjara. Selain dituntut penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lujeng Andayani menuntut warga Kapas Baru Surabaya itu membayar denda sebesar Rp 1 Miliar, subsider enam bulan kurungan. ”Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam perkara kepemilikan narkoba sesuai yang diatur pasal 114 ayat 2,112 ayat 2 jo 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar JPU saat membacakan berkas tuntutan dalam sidang PN Surabaya, Selasa.

Atas tuntutan jaksa tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Fariji, bakal mengajukan pembelaan (pledoi) pada agenda persidangan pekan depan. “Terdakwa adalah korban dari Maheruddin Tanjung, terdakwa pada berkas perkara lain.

Dan itu akan kita sampaikan dalam pembelaan kami,” ujar pria yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lacak ini seusai persidangan.

Perkara ini berawal dari penangkapan kedua terdakwa oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jatim pada Juni 2016 lalu. Awalnya petugas menangkap terdakwa Luthfi di jalan Putat Jaya 4 Surabaya. Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan sabu seberat 1 kilogram dan 2000 butir pil ekstasi warna hijau berlogo N, dan 1000 butir pil ekstasi warna merah muda berlogo 8.

Kemudian petugas menangkap tersangka Maheruddin Tanjung di Hotel Griya Avie Kamar 330 di Raya Bukit Darmo Surabaya. Di sinilah petugas kembali berhasil mengamankan 10 bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,3 Kilogram. Usai mengamankan kedua pelaku, petugas mencoba mengembangkan ke atas.

Dari keterangan Lutfi, dia disuruh oleh temannya berinisial S (DPO), untuk menerima barang narkotika. Sedangkan tersangkaTanjung diperintah oleh orang berinisial Koko (DPO), untuk menyerahkan sabu dan ekstasi itu kepada Lutfi. Tercatat, mereka adalah pengedar narkoba jaringan Medan.

Majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Rohmad melanjutkan sidang Selasa (22/11) pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. (zal/nii)

Cuaca Surabaya

Waspadai Intensitas Hujan Tinggi SURABAYA (BM) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Maritim Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai intensitas hujan yang semakin tinggi dan merata berbagai kawasan belakangan ini karena bisa menimbulkan bencana. “Pastikan drainase beroperasi dengan baik agar tidak sampai menimbulkan gangguan,” kata Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Eko Prasetyo, menanggapi dampak fenomena “bulan super” terhadap kondisi cuaca di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, fenomena alam “bulan super” adalah istilah yang digunakan para astrolog untuk menggambarkan keadaan bulan purnama berada dalam posisi terdekatnya dengan bumi.

Namun demikian, fenomena yang justru perlu diwaspadai saat ini adalah efek dari pasang surut air laut yang biasa terjadi di awal dan pertengahan bulan, bukan kejadian bulan super.

“Jika curah hujan tinggi dan merata dibarengi dengan fenomena pasang maksimum air laut, bisa menimbulkan genangan di kawasan pesisir. Apalagi jika drainase tidak lancar, genangan bisa meluas. Itu yang perlu diwaspadai,” katanya.

Selain itu, Eko juga mengingatkan bahwa pada November hingga Desember posisi matahari di selatan khatulistiwa sehingga bisa menimbulkan dampak pemanasan maksimum.

Pemanasan maksimum tersebut bisa menimbulkan terjadinya pusat tekanan rendah di selatan yang pada akhirnya memicu munculnya badai tropis di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. “Badai tropis biasa diikuti dengan cuaca ektstrem, baik hujan deras maupun angin kencang. Karena itu, harus diwaspadai,” kata Eko menandaskan.

Sementara itu, tinggi gelombang Laut Jawa saat ini cukup kondusif berkisar 0,5-0,8 meter dengan kecepatan angin sekitar 30 kilometer per jam, sedangkan di perairan selatan Jatim agak tinggi antara 2,5-3 meter dengan kecepatan angin lebih dari 45 kilometer per jam. (ant/nii)

ISTIMEWA

PRAKIRAAN CUACA: Berdasar prakiraancuaca, intensitas hujan tinggi dan pasang naik air laut harus diwaspadai karena bisa timbulkan bencana

Daya Tarik Surabaya Jadi Jujukan Wisatawan Mancanegara Kota Surabaya masih memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing dan semakin sering disinggahi kapal pesiar, antara lain MS Volendam. MS Volendam merupakan kapal pesiar kedua yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun ini. Kapal pesiar yang mampu mengangkut 1.432 penumpang dan 647 kru kapal tersebut mengunjungi Balai Kota Surabaya, beberapa waktu yang lalu.

DALAM setahun, kapal pesiar berstandar internasional tersebut bisa mampir di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Intensitasnya bisa antara dua hingga empat kali. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Wiwiek Widayati, menjelaskan, sebanyak 108 orang mengikuti paket Surabaya Discovery Tour dengan rute meliputi Patung Djoko Dolog – Balai Kota – Monu-

men Kapal Selam – Pasar Bunga Kayoon – House of Sampoerna.

“Bagi wisatawan yang tidak mengikuti paket reguler, mereka menyebar ke seluruh Surabaya dengan agenda masingmasing. Mereka bisa naik becak dari pelabuhan atau taksi untuk berkeliling kota, karena dari pelabuhan sudah ada tim dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya memberikan petun-

juk. Mereka juga bisa melakukan Wisata Religi di Ampel, atau jelajah Kalimas,” ujar Wiwiek.

Setibanya di Balaikota, para

wisatawan tersebut disambut dengan Tarian Lenggang Surabaya, dan Tarian Reog lengkap dengan sepasang dadak merak.

BM/IHASAN

KESENIAN REOG: Balai Kota Surabaya dan sajian kesenian reog Ponorogo antara lain menjadi faktor penarik wisman kunjungi Surabaya.

Tidak hanya itu, lanjut Wiwiek, para wisatawan asing ini juga diberikan sajian khas Surabaya, mulai dari kelepon, hingga sinom. Sembari menikmati makanan tersebut, mereka berkeliling gedung peninggalan Belanda yang kini difungsikan sebagai gedung pemerintahan.

Para wisatawan umumnya terkesima dengan interior Balaikota, salah satunya Suzan Wong. Wanita asal Kanada ini datang bersama suaminya sangat antusias mengeksplorasi Balaikota.

“Ini kunjungan pertama saya ke Surabaya, saya selalu suka denganbangunanpeninggalanBelanda.Sayainginlekaslihatbangunan di atas (balaikota lantai 2, red),”

sambut Suzan antusias.

Wiwiek menambahkan, Desember mendatang akan ada kunjungan serupa, dan tidak menutup kemungkinan Balaikota tetap menjadi menjadi salah satu obyek city tour. Pasalnya, banyak dari wisatawan ini yang ingin bertemu denganWalikota Surabaya Tri Rismaharini.

Namun, pada tahun 2017 mendatang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya akan menambah tiga rute wisata, yakni wisata mangroove, kampung lawas, dan melihat tari-tarian di balai budaya. “Menurut wisatawan, namaWali Kota Surabaya sendiri sudah terdengar hingga ke sana, jadi beberapa memang sengaja memlih bal-

aikota agar bisa bertemu dengan walikota,” imbuh Wiwiek.

Hingga awal November 2016 sudah sekitar 564.000 wisatawan asing telah berkunjung ke Kota Pahlawan.

Sementara, Kepala Bidang Objek dan Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, IdaWidayati, menambahkan, pihaknyaberkomitmenmeningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Surabaya. Caranya yakni dengan dengan terus mengoptimalkan sejumlah destinasi wisata yang ada di Surabaya. “Seperti, dengan menyiapkan fasilitas parkir yang luas, hingga edukasi pelayanan terhadap wisatawan kepada para tukang becak,” pungkasnya. (has/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

Bupati Ajak Warga Masyarakat Jaga Keutuhan NKRI

MOJOKERTO(BM)-Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mengajak semua masyarakat bersikap sebagai warga negara yang baik dengan berani menolak sikap anti pluralisme dan anarkisme demi keutuhan NKRI. Amanat resmi Kapolda

Jawa Timur tersebut, dibacakan dalam dalam Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai Se-wilayah Jawa Timur yang digelar di halaman kantor Pemkab Mojokerto, Selasa (15/11) pagi.

“Kita ketahui bersama bahwa pada 4 November lalu,

terjadi unjuk rasa besar di Jakarta yang berkahir ricuh.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus berani menolak sikap anti pluralisme dan anarkisme demi keutuhan NKRI. Ini untuk menghindari konflik sosial yang berakar radikalisme dan fanatisme,”

imbau bupati.

Apel yang mengangkat tema “Hikmah Hari Pahlawan ke-71 Tahun 2016 Kita Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Guna Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan NKRI yang Kokoh”, merupakan bentuk respon terhadap perkembangan lingkungan yang bergerak sangat dinamis dan mudah

berubah. “Apel kali ini merupakan respon atas keadaan lingkungan baik dalam tataran regional, nasional maupun global yang mudah berubah dan bergerak dinamis. Terutama yang berimplikasi pada aspek keamanan dan ketertiban wilayah Jawa Timur pada umumnya. Jangan sampai kita terprovokasi pihak-pihak tidak bertang-

gung jawab,” tambah bupati.

“G u n a m e n c a p a i h a l tersebut, kita mengandalkan 4 pilar kebangsaan yang menyangga keutuhan hidup berbangsa yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD ’45, dan NKRI. Bentuk negara kesatuan adalah ketentuan para founding fathers pada 1945 dimana kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dan final,” tandas bupati. (gie/dra) FOTO:BM/PRAYOGI

Mustofa Kamal Pasa

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

MPU Hangus, Diduga Sengaja Dibakar

KEDIRI(BM)–Mobil Penumpang Umum (MPU) milik Imam Sugianto warga Desa Doko Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri hangus terbakar, Selasa (15/11).

Tidak ada korban jiwa, karena kejadian itu saat kendaraan diparkir didekat markas Polsek Kediri Kota.

Hingga kini, belum diketahui penyebab kebakaran itu.

Imam Sugianto mengaku setiap hari mobil miliknya diparkir ditempat itu. Sedangkan, saat kejadian Imam yang juga ketua Paguyuban MPU sudah berada dirumahnya.

Imam baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh

salah satu saksi mata.“Saya dihubungi Sujianto pemilik warung dekat situ, katanya mobil saya terbakar. Padahal saya mau berangkat ambil mobil untuk ngangkut penumpang dari Stasiun,” katanya.

Imam menduga, mobilnya sengaja dibakar oleh seseorang dengan menyiramkan bensin melalui pintu sopir. Hal itu Ia ketahui dari salah satu saksi mata yang melihat ada orang yang melintas di sekitar tempat kejadian. Totok Widiarto Kapolsek Kediri Kota mengaku, pihaknya belum memastikan penyebab terbakarnya MPU didekat kantornya. Pihaknya masih mel-

akukan penyelidikan dengan memeriksa tiga orang saksi mata.

“Kami masih memeriksa dua saksi mata yakni pedagang kaki lima dan pelanggan warung kopi, serta pemilik MPU. Barang bukti dari sejumlah barang bukti hasil olah TKP kami kumpulkan,” jelasnya.

Kejadian ini memanaskan konflik yang terjadi antara para sopir MPU plat kuni dengan mobil carteran plat hitam yang beroperasi di Stasiun Besar Kediri. Sopir MPU resah karena penumpang dari stasiun dengan tujuan kampung Inggris Pare banyak diserobot oleh taxi gelap.(ked/dra)

Evaluasi Persik, Walikota Harapkan Ada Peningkatan

KEDIRI(BM)-Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar Senin (14/11) malam meminta kepada management Persik untuk melakukan evaluasi. Diharapkan Persik pada musim depan bisa memenangkan kompetisi.

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar menjelaskan kalau musim ini Persik masuk 16 besar, meskipun hanya tinggal satu langkah saja untuk bisa lolos 8 besar. Ini perlu diapresiasi mengingat Persik Kediri sebelumnya mengalami kevakuman.

Pria yang akrab disapa mas Abu meminta agar managemen Persik melakukan evaluasi agar kedepan bisa menjuarai kompetisi. Evaluasi tersebut mencakup pemain maupun manajemen.” Setelah dilakukan evaluasi untuk pemain yang berpotensi kalau bisa tetap di pertahankan, sementara untuk tim manajemen harus diambilkan dari orang-orang yang mempunyai feel terhadap sepak bola,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Kediri juga menganjurkan agar adanya sinergi yang kuat. Baik dengan sponsor, supporter hingga stakeholder yang bisa membangkitkan Persik.

Bahkan dirinya memberikan contoh PERWAKILAN

FOTO: BM/IBAD

EVALUASI: Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar bersama tim manajemen Persik Kediri dan pemain usai melakukan evaluasi.

langsung untuk membeli tiket ketika menonton. Dirinya menyayangkan terkait masih adanya kembang api di tengah-tengah permain yang bisa merugikan pihak Persik.

“Tolong dilakukan pengawasan ketat, karena aturan PSSI dan pengawasan selaku penegak peraturan tidak bisa diganggu gugat. Bila muncul kembang api atau terjadi kerusuhan, siapa yang dirugikan, tetap Persik Kediri,” jelas Walikota Kediri.

Secara tegas Mas Abu menyatakan mendukung atas keberadaan Persik dianggap merupakan tim kebanggaan warga Kediri Raya.

“Bahwa Persik bukan hanya milik walikota, pemkot atau warga Kota

Kediri, namun milik bersama warga Kediri Raya. Dalam kompetisi nanti, kami akan bantu mencarikan sponsor agar tidak ada permasalahan seperti era 2014, sempat kemelut dan menjadikan Persik vakum,” imbuh Mas Abu. Dijelaskan walikota, keberadaan football class bertempat di SMP Negeri 2 Kota Kediri yang merupakan bukti upaya pemerintah kota melakukan pembibitan pemain. Terkait skuad Persik tahun depan, sejumlah pemain berkualitas akan direkrut setelah sebelumnya melakukan serangkaian uji coba, diantaranya piala Gubernur yang rencananya akan digulirkan Desember 2016.(bad/dra)

Terpuruk dari Bawang Merah, Sukses dengan Jeruk Keprok NGANJUK (BM)-Setelah enam tahun terpuruk dengan bawang merah, Nursalim (51) seorang petani asal Desa Balong Gebang Kecamatan Gondang, menggapai sukses mengelola kebun jeruk.

Bahkan tanaman buah jeruk keprok manis yang dinamai Kebun Jeruk Balong Gebang (KJB) ini menjadi referensi tempat edukasi dan wisata masyarakat serta beberapa lembaga pendidikan.

Seperti diungkapkan Mochamad Rois seorang pelajar SMU di Kecamatan Gondang, dia mengatakan sering mengunjungi kebun jeruk ini karena tempatnya sejuk dengan pemandangan buah jeruk dimana-mana. Bahkan dirinya sering bersama teman sekolahnya berlibur di Kebun Jeruk Balong Gebang (KJB) sambil belajar cara menanam dan merawat pohon jeruk pada pemiliknya. “Hampir setiap hari minggu dan hari libur, kami selalu berkunjung kesini.

Belajar menanam jeruk ke pak Nursalim sambil makan buah jeruknya,”ucap Rois.

Sementara Nursalim, mengaku dirinya tidak pernah menyangka kebun jeruk miliknya banyak dikunjungi orang untuk tempat wisata. Apalagi usaha dari kebun jeruk ini bisa menghasilkan uang hingga puluhan juta Rupiah setiap minggunya.

“Alhamdulillah, saya bersyukur sekali dengan hasil jeruk keprok manis di kebun saya ini, “ucap Nursalim.

Awalnya, dia memulai menanam jeruk keprok manis ini pada tahun 2012. Sebelumnya sebagai petani bawang merah, dirinya terus mengalami kerugian dengan berbagai macam penyebabnya.

“Hampir enam tahun bertani

FOTO: BM/KAMTO

SUKSES: Nursalim dengan ramah menyambut setiap pengunjung yang datang ke Kebun Jeruk Balong Gebang (KJB).

bawang merah, saya terus merugi, terus saat itu saya putuskan alih haluan menanam buah jeruk, “kenang bapak dua anak ini.

Akhirnya, alumni IAIN Surabaya ini nekat membeli benih jeruk dari seorang temannya yang tinggal di Banyuwangi Jawa timur.

Benih jeruk senilai Rp 5 juta, dia tanam di sepetak sawah miliknya seluas 4.000 meter persegi .

Meski nekat dan hanya bermodal pengalaman dari orang orang tertentu, bahkan tak jarang dicemooh tetangga sekitarnya, tapi semua diabaikan dan fokus pada perawatan tanaman jeruk jenis keprok manis. “Saya tetap pada pendirian saya yakni menanam jeruk keprok. Karena keyakinan saya saat itu, Tuhan pasti menjawab doa saya,”ujarnya.

Setelah delapan bulan sudah usia tanaman jeruk yang dirawat, buah jeruk sudah terlihat sebesar genggaman tangan dan warnanya mulai menguning. Tanda jeruk keprok manis sudah mulai bisa di panen.

“Saya senang sekali saat itu, karena tanaman jeruk tampak tumbuh normal dan sudah bisa dipanen, “seru Nursalim.

Hasil panen buah jeruk keprok manis ini, secara rutin dijual ke toko buah dan disejumlah pasar, selama hampir tiga tahun. Hingga banyak masyarakat yang mengenal jeruk keprok manis yang berada di kebun miliknya. Bahkan seiring berjalanya waktu kebun jeruk yang terletak di Desa Balong Gebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ini banyak dikunjungi warga. “Banyak pengunjung yang datang kesini, Akhirnya saya merekrut tenaga kerja untuk membantu melayani pengunjung yang datang kesini,”terangnya.

Kini Kebun Jeruk Balong gebang (KJB) miliknya, banyak dikunjungi, apalagi saat hari libur atau hari minggu. Bukan hanya sekedar penasaran ingin mencicipi buah jeruk keprok manis, Akan tetapi juga bisa dijadikan edukasi bagi para pelajar dan masyarakat umum.(kam/dra)

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

Kurangi Macet, Desember, Truk Dilarang Melintas di Malang MALANG(BM)-Mulai awal Desember 2016, melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 665 Tahun 2016 tentang regulasi pembatasan waktu operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, semua truk dilarang melintas di ruas Jalan Raya Pandaan-Malang.

Larangan truk beroperasi di ruas jalan akan efektif mulai diberlakukan pada Jumat, 2 Desember 2016, karena keberadaan truk-truk itu dianggap menjadi biang kemacetan parah di jalur wisata Malang dan Batu.

Selama 30 hari ini akan disosialisasikan, setelahnya berlaku tilang. “Tidak kami larang beroperasi. Tapi kami batasi waktu operasional truk ke dan dari Malang. Berilah prioritas warga yang weekend ke Malang,” kata Direktur Lalu Lintas Kemenhub, Pandu Yudianto, saat sosialisasi larangan operasional truk itu di Dishub Jatim.

Ketentuannya, setiap Jumat dan Sabtu truk dari arah Pandaan-Malang dilarang beroperasi. Waktu larangan adalah mulai pukul 15.00 sampai 21.00. Selain itu, hari Minggu kendaraan yang dari MalangSurabaya dilarang beroperasi.

Larangan itu berlaku lantaran selama ini ruas jalan sebagai akses utama ke tempat wisata Malang-Batu itu selalu macet saat weekend. Bahkan pada Jumat sore situasi macet sudah terjadi di ruas yang sama.

Kondisi tersebut bisa terjadi karena banyak warga yang ingin berweekend ke Malang. Akibatnya, kendaraan menumpuk di ruas utama ke Malang.

Adanya larangan truk diyakini bisa mengurangi kemacetan. Tidak hanya truk besar macam tronton, namun truk dengan enam ban juga dilarang beroperasi. Setiap kendaran barang atau truk minimal 3,5 ton dilarang melintas di ruas

KILAS

Kota Malang Bebas Kumuh 2019

FOTO BM/IST

BARU: Ruas jalan saat akhir pekan di Malang sering terjadi kemacetan, sehingga diputuskan per Desember 2016 truk besar dilarang melintas.

jalan jalur satu-satunya ke Malang itu. “Kecuali truk BBM,

Sembako, truk susu murni, pupuk, dan barang hantaran pos

boleh melintas,” tandas Pandu. (mal/dra)

Tiga Laptop SMK Bina Bangsa Raib

FOTO BM/IST

HILANG: Ruangan tempat menyimpan laptop di SMK Bina Bangsa yang telah dibobol pencuri.

MALANG(BM)-Aksi pencurian di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini menimpa SMK Bina Bangsa yang berada di Jl. Dr. Wahidin 64 Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang yang kehilangan tiga unit laptop untuk kelas multimedia yang disimpan di dalam lemari ruang tata usaha. Pencurian itu diketahui Selasa (15/11) pagi sekitar pukul 05.00 WIB oleh petugas kebersihan sekolah yakni Markayet (60) yang setiap hari memang rutin datang ke sekolah lebih awal untuk bersih-bersih.

Dirinya kaget saat akan membuka ruang kepala sekolah dan tata usaha, ditemukannya gembok pintu sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci, namun tetap tertutup. “Ya akhirnya saya menghubungi bu Sri Haryani, Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang ahkirnya datang ke sekolah lalu menghubungi kepala sekolah,” tandasnya.

Sementara, Sri Haryani guru PKN SMK tersebut mengatakan tidak semua barang yang disimpan dalam lemari hilang, seperti kamera dan projector karena pencuri hanya mengambil sebagian barang saja.

“Dari 19 laptop yang ada di lemari hanya hilang tiga saja, yang lainnya masih utuh,” jelasnya.

Setelah itu, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang beberapa menit kemudian datang ke lokasi lalu melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah barang bukti.

“Petugas menemukan sebuah jaket hitam diatas meja guru dan menemukan bekas puntung rokok yang diperkirakan adalah milik pelaku pencurian yang ditemukan di sekitar ruangan,” imbuh Markayet. (mal/dra)

MALANG(BM)-Program unggulan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang yakni Kotaku atau Program Kota Tanpa Kumuh terus dikebut. Kepala DPUPPB Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono mengungkapkan dua tahun berjalan, progres program Kotaku tergolong lancer, sehingga diharapkan tahun 2019 mendatang tidak ada lagi kota kumuh.

Jarot menerangkan tahun 2019 nantinya luas kawasan kumuh Kota Malang berkurang drastis. “Apabila sudah tidak ada lagi kawasan kumuh, kita dapat membantu meningkatkan penghasilan masyarakat rendah,” kata Jarot di Malang, Selasa (15/11). Sosialisasi Kotaku dihadiri oleh Camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Forum Kota (FORKOT) se-Kota Malang.

Jarot menyampaikan terima kasih kepada pihak yang mendukung program Kotaku diantaranya LPMK, BKM dan FORKOT. “Terima kasih selalu menjadi mitra dan pendamping DPU untuk mengentas perkumuan,” ucapnya.

Program Kotaku tidak hanya sekedar sosialiasi. Jarot menjelaskan ada Detail Engineering Design (DED) di tiap kelurahan. “Setelah terbentuk DEDnya kira-kira kebutuhan anggaran sanitasinya berapa, perkumuhan berapa, air bersih berapa kita coba bagi dan kolaborasikan,” ujarnya.

Seperti misalnya air bersih ditangani oleh LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), sanitasi oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) , infrastruktur ditangani oleh DPUPPB Kota Malang.(mal/dra)

FOTO BM/IST

BEBAS: Masih banyaknya kawasan kumuh di Malang ditargetkan 2019 menjadi kawasan bebas kumuh.

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro

www.beritametro.co.id

Begal Berclurit Raja Tega Diringkus Tim Buser PASURUAN(BM)–Upaya Polres Pasuruan dalam memberantas kawanan begal motor, yang belakangan ini membuat resah masyarakat, akhirnya mulai membuahkan hasil. Satu per satu dari kawanan begal motor tersebut berhasil diringkus. “Kali ini kami berhasil menangkap Arjoko (20), warga Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan,” kata Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Khoirul Hidayat, Selasa.

Dijelaskan, pelaku yang dikenal sebagai raja begal dan berclurit ini, dibekuk tim di tempat persembu-

nyiannya di sebuah rumah kos yang berada di wilayah Waru, Sidoarjo.

“Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan aksi begal sejak 2015 bersama dua komplotannya yang sudah terlebih dulu kami tangkap, yakni, Suhartono dan M Taufik. Pelaku mengaku sudah melakukan perampasan di lima tempat kejadian perkara,” jelasnya.

Di b e r i t a k a n s e b e l u m n y a , maraknya aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Pasuruan, khususnya pada kasus perampasan motor atau begal yang terjadi belakangan ini, membuat polisi geram. Guna

mencegah jatuhnya korban, pihak polres setempat meningkatkan pengawasan dan patroli ke lokasilokasi yang rawan baik di jalan raya maupun di pemukiman warga.

Tak hanya itu, saat ini genderang perang terhadap para pelaku begal mulai ditabuh. Pihak Polres Pasuruan mulai melakukan operasi besarbesaran dalam menekan maraknya aksi begal motor tersebut.(pas/dra)

KILAS

Blanko KTP di Dispenduk Capil Kosong Hingga Tahun Depan

FOTO BM/IST

TANGKAP: Arjoko, si raja begal dan berclurit dibekuk tim Buser Polres Pasuruan di wilayah Waru, Sidoarjo.

Bupati Jadi Pembina Apel Besar Cinta Damai

PROBOLINGGO(BM)-Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari menjadi pembina apel besar Kebhinekaan Cinta Damai di Mapolres Probolinggo di jalan raya Pajarakan Selasa (15/11) kemarin.

Apel besar tersebut diikuti oleh peserta dari jajaran TNI- Polri, Banser, organisasi kemasyarakat serta para tokoh agama.

“Kita mencari damai, dengan mengimbau kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat jangan terprovokasi dengan isu yang menyesatkan,” ujar Bupati Probolinggo. Maka itu dirinya mengajak agar seluruh masyarakat bisa berfikir yang jernih dan masih mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan baik dan utuh.

Bupati Tantri berterima kasih kepada jajaran kepolisian yang mengelar apel besar Kebhinekaan cinta damai NKRI tersebut, dengan memberikan imbauan dan arahan kepada tokoh agama, tokoh yang lainnya. “Begitu juga dengan semua pihak lainnya, untuk dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kejadian yang ada dan berkembang saat ini,” ungkapnya.(sip/dra) PERWAKILAN

FOTO BM/SAIFULLAH

APEL : Suasana apel besar diikuti oleh peserta dari jajaran TNI- Polri serta Banser yang dipimpin langsung oleh Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari

PROBOLINGGO (BM) - Kekosongan blanko KTP elektronik di Kabupaten Probolinggo, bakal berlanjut hingga tahun depan. Kepastian ini menyusul gagalnya proses tender pengadaan delapan juta keping blanko tahun ini, oleh Kementerian Dalam Negeri.

Solusinya, warga yang sudah melakukan perekaman namun belum mendapat KTP elektronik, cukup meminta keterangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diapenduk Capil) untuk sementara waktu. Solusi itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan dan UU Pilkada.

Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati mengatakan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pusat, proses tender gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis.

Menurutnya, proses lelang pengadaan blanko KTP elektronik tahun anggaran 2017 akan dilakukan lebih cepat (pra DIPA), agar bulan Januari 2017, blanko sudah tersedia kembali untuk masyarakat.

Erlin menambahkan, warga tak harus datang ke Dispenduk Capil untuk mendapatkan surat keterangan telah melakukan perekaman. Pengajuan surat keterangan bisa dilakukan di kecamatan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kecamatan, untuk mendekatkan layanan pada masyarakat,” katanya.

Wajib KTP di Kabupaten Probolinggo sebanyak 923.063 penduduk. Dari angka itu, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 753.287 penduduk atau 81,43 persen. Sisanya sebesar 171.821 penduduk, belum melakukan perekaman atau setara dengan 18,57 persen. (sip/dra)

FOTO BM/SAIFULLAH

GILIRAN : Warga di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura untuk melakukan antre untuk foto E-KTP

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

Cedera Tutup Peluang ke AFF 2016

lintas arena

De Javu Bachdim TANGERANG (BM) – Persiapan timnas Indonesia jelang bertarung di Piala AFF 2016 yang kurang beberapa hari lagi, kembali mendapat ujian. Setelah diterpa cedera dan indisipliner kiper, kali ini giliran kondisi Irfan Bachdim yang membuat miris.

Namanya bahkan dipastikan terlempar dari susunan tim, Selasa (15/11) malam setelah dokter tim menyatakan cedera fibula yang dideritanya tidak mungkin sembuh dalam waktu dekat.

Cedera itu didapat pemain yang berposisi striker ini ketika berebut dengan HansamuYama saat simulasi pertandingan dimainkan. Alhasil, ia tepaksa mengakhiri latihan lebih dulu karena pergelangan kaki kirinya bengkak dan mendapatkan pengobatan dari bagian medis timnas Indonesia.

Terkait cedera ini, Hansamu Yama sampai mengungkapkan

permintaan maaf khusus karena ‘membatalkan’ ambisi Bachdim sebagaitukanggedorMerahPutih di akang dua tahunan ini. “Saya tidak sengaja. Saya pemain muda, tidak mungkin saya sengaja melakukan itu sama senior. Ini murni musibah, saya tidak memiliki niat buruk untuk melakukan itu (mencederai Irfan),” ucap pemain Barito Putera itu.

Pelatih Alfred Riedl pun bergerak cepat dengan memanggill Ferinando Pahabol, pemain Persipura Jayapura untuk mengisi slot yang kosong. Bagi Bachdim, momen cedera ini menjadi kedua kalinya secara berturut-turut setelah harus absen di Piala AFF 2014 karena cedera hamstring. Pahabol menepikan Samsul Arif maupun Muchlis Hadi Ning Syaifulloh, dua striker yang dimasukan dalam daftar 40 pemain ke AFF. “Ferinando Pahabol akan kami panggil kare-

ISTIMEWA

BENGKAK: Dipapah dokter timnas, Irfan Bachdim dengan engkel yang dibalut perban dan terlihat bengkak, meninggalkan lokasi latihan.

Pekan Depan, PT PI Laporkan Gede ke Polda SURABAYA (BM) – Keseriusan ditunjukkan jajaran pengurus Persebaya Surabaya dalam memperkarakan Gede Widiade.

Mantan CEO Bhayangkara FC itu bakal dilaporkan Persebaya ke polisi pekan depan. Persebaya menilai apa yang dilakukan Gede merupakan pelanggaran hukum.

LandasanhukumyangakandigunakanuntukmelaporkanGede adalah hak paten merek atas logo dan nama Persebaya. Keputusan itu dikeluarkan Dirjen HAKI DepkumHAM RI pada 23 September 2015 lalu. Dengan dikeluarkannya sertifikat yang diterima PT Persebaya Indonesia (PI) tersebut, pihak lain tidak berhak menggunakan nama dan logo Persebaya tanpa seizin PT PI. Gededinilaitelahmelakukanperbuatanmelawanhukumkarena hadir dan menggunakan nama Persebaya di Kongres PSSI (10/11).

Bagi kubu PT PI, langkah itu sudah merupakan tindak pidana.

“Setelah kami bahas secara mendalam dan mempertimbangkan matang-matang, pengurus sepakat melaporkan GedeWidiade ke polisi terkait pelanggaran hukum yang dilakukan Gede di Kongres PSSI 10 November 2016 lalu,” ujar Direktur Pengembangan Usaha dan Bisnis Persebaya Kardi Suwito, Selasa (15/11).

Keputusan itu diambil setelah menggelar rapat yang diikuti jajaran direksi PT PI bersama perwakilan Bonek dan tim kuasa hukumnya, kemarin siang di Gedung Graha Pena, Surabaya.

“Kami ingin menegakkan keadilan meski Gede punya kedekatan dengan kepolisian. Kami juga tunjukkan bahwa kami tidak gentar selama kami benar. Sekarang sedang kami susun materi laporannya, kemungkinan pekan depan kami laporkan Gede ke kepolisian,” kata Kardi.

Kardi pun yakin, Gede terbukti bersalah lantaran banyak saksi di Kongres yang mengetahui perihal tersebut. Bahkan ia yakin Gede terbukti bersalah atas kasus ini. “Yang berhak menggunakan nama dan logo Persebaya hanya PT PI atau seizin PT PI. Jika tidak, itu pidana,” tuntasnya. (dek/epe)

na ia sekarang berada di Jakarta dan itu menjadi jauh lebih mudah,” terang Riedl.

Kondisi tak mengenakkan ini turut jadi perhatian Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi.

Bahkan untuk memotivasi skuad Garuda, Edy mendatangi pelatnas timnas Indonesia di Karawaci kemarin. “Besok kami akan memberangkatkan pasukan kita yang akan berlaga di Filipina. Kami akan datang ke sana

untuk mendukung mereka, dan kami akan mengirimkan pendamping selama mereka berlaga,” kata Edy. Tak hanya melepas timnas Indonesia, Edy juga menuturkan kalau PSSI akan memberikan bonus untuk skuat asuhan Alfred Riedl tersebut. Akan tetapi pria yang menjabat sebagai Pangkostrad TNI itu enggan menyebutkan berapa besaran bonusnya.

“Bonus sudah kami siapkan un-

tuk jumlahnya akan kami hitung terlebih dahulu,” ujarnya.

Pada Piala AFF 2016 yang bakal bergulir pada 19 November-17 Desember, timnas Indonesia menempatigrupmaut.Merekabakal berhadapandenganjuarabertahan Thailand, tuan rumah Filipina sertaSingapura.Dilagapertama19 November,Thailandmenjadibatu sandungan awal yang harus dilewatiuntukmemuluskanlangkahke babakselanjutnya.(dbs/dtc/epe)

Kongres Tahunan Digelar 8 Januari

Edy Rahmayadi Tarik Dua Nama Lama JAKARTA (BM) – Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi hingga kini belum memiliki susunan organisasi yang tetap. Namun untuk Badan Peradilan, Edy sudah mengantoni dua nama. Susunan personel Badan Peradilan PSSI terdiri dari Komisi Disiplin dan Komisi Banding, termasuk Komite Etik. Kendati belum menyebutkan posisi resmi, Edy Rahmayadi mengungkapkan dua orang yang nantinya mengawal Badan Peradilan PSSI. “Nanti ada Dodik Wijanarko dan Todung Mulya Lubis. Tapi untuk jabatannya nanti saja ya,” ujar Edy Rahmayadi usai memimpin rapat Exco PSSI kedua di Grand Rubina, Kuningan, Senin (14/11) malam.

Sebagai infomasi, dua orang yang disebutkan Edy bukanlah orang baru di kepengurusan PSSI. Mereka pernah menjadi pengurus PSSI di kepengurusan sebelumnya Dodik Wijanarko pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI saat rezim Nurdin Halid berkuasa. Kini dia bertugas sebagai Komandan Polisi Militer (Danpuspom) TNI den-

gan pangkat jenderal bintang dua.

Sedangkan Todung Mulya Lubis pernah menjadi Ketua Komite Etik PSSI saat dipimpin Djohar Arifin, tetapi pengacara kondang itu tersingkir ketika kisruh melanda sepakbolaTanah Air. Rencananya, seluruh pengurus PSSI baru disahkan saat Kongres Tahunan pada 8 Januari 2017 di Bandung.

“Saat ini untuk semua personel kepengurusan masih terus disesuaikan, meski sudah ada nama-namanya. Dalam satu bulan ini terus dimatangkan,” ujar Edy. Selain itu, Edy juga beberkan jika PSSI akan menggelar kongres tahunan 8 Januari 2017 di Bandung. Kongres tersebut nantinya akan mengagendakan sejumlah hal. “Kami akan menggelar kongres tahunan.

Salah satu agendanya mengukuhkan Exco. Sebab Exco ini kan masih umum, 12 anggota Exco belum ada tugas pokok sebagai komite tetap, nantinya akan dilantik di situ,” ujar Edy. Edy mengatakan alasan memilih tanggal 8 Januari karena berdasarkan aturan bahwa PSSI

harus melaporkan kepada FIFA lebih dulu delapan pekan sebelum kongres. Tak hanya pengukuhan anggota Exco, Edy menambahkan kongres tahunan itu juga akan membahas banyak hal, termasuk menyelesaikan masalah klubklub/orang terhukum dan program-program kerja PSSI. Di sisi lain, Edy juga menegaskan dia sudah membahas rencana-rencana program PSSI baik jangka panjang maupun pendek. Hal itu juga menjadi fokus PSSI yang akan dimatangkan kembali.

Salah satunya soal keuangan PSSI. Edy ingin di kepengurusannya ini bersih dan jelas, tak ada lagi sangkut paut dengan kepengurusan lama termasuk kabar bahwa PSSI meninggalkan utang Rp 30 miliar. “Kami juga ingin menyelesaikan administrasi PSSI agenda yang lalu. Ini kita pelajari, termasuk audit keuangan sehingga serah terimanya harus jelas biar tidak salah.

Utang Rp 30 miliar? Ini yang akan kita pelajari. Ini bukan utang, tapi uang ini dipakai untuk hal-hal lain,” katanya. (vvb/ dtc/epe)

BM/DIAN K

Mierza Mutaqien

Kejurnas Selam Perebutkan 128 Medali SURABAYA (BM) – Prestasi kontingen selam Jatim di PON XIX/2016 Jawa Barat menjadi pemicu bagi atlet muda untuk terjun di Kejurnas Finswimming Piala Gubernur Jatim 2016.

Tercatat sebanyak 607 peserta dari 46 kabupaten dan kota seIndonesia yang ambil bagian pada ajang yang digeber di Kolam Renang KONI Jatim, 19-20 November mendatang. Jumlah ini melonjak dari sebelumnya yang diikuti 400 peselam.

“Jumlah peserta meningkat dibanding tahun lalu yang diramaikan 400 peselam. Jadi, sangat luar biasa antusias atletatlet muda Jatim maupun dari luar provinsi. Saya belum tahu jumlah pasti yang dari Jatim, mungkin sekitar 400-an atlet,” kata Ketua Panitia Mierza Mutaqien, Selasa (15/11).

Dengan membludaknya peserta, Mierza berharap tujuan even sebagai pembinaan dan pembibitan tercapai. Apalagi ada perbedaan kategori yang dilombakan di nomor surface dan bifins dibanding tahun sebelumnya. Dimana juara umum kontingen mendapat hadiah uang pembinaan dan atlet terbaik tiap Kelompok Umur (KU). Ajang yang mempertandingkan 12 nomor ini memperebutkan 128 medali emas.

Nomor-nomor yang dipertandingkan adalah CMAS International Rules 2010/01 Senior A, umur 18 tahun ke atas, lahir tanggal 31-12-1998 dan sebelumnya. Junior B: umur 16-17 tahun, lahir tanggal 1-1-1999 s/d 31-12-2000.

Kemudian, Junior C: umur 14-15 tahun, lahir tanggal 1-12001 s/d 31-12-2002. Junior D umur 12-13 tahun, lahir tanggal 1-1-2003 s/d 31-12-2004. Junior E umur 10-11 tahun, lahir tanggal 1-1-2005 s/d 31-12-2006. Terakhir Junior F: umur 9 tahun kebawah, lahir tanggal 1-1-2007 dan sesudahnya. (dek/epe)

MUJamuPersijadiKandangBaru PAMEKASAN (BM) - Pertandingan pekan ke-29 Madura United menjamu Persija Jakarta, 20 November mendatang, akan menandai kiprah venues baru, Stadion Pamekasan kendati belum dilaunching. Izin dari operator PT GTS juga sudah dikantongi dengan penilaian layak digunakan.

“PT GTS sudah menyatakan layak, sesuai dengan surat yang disampaikan kepada manajemen Madura United FC,” kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) Pamekasan, Mohamad, Selasa (15/11).

Dalam surat bernomor 377/GTS/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama perusahaan itu Joko Driyono menyebutkan, kick off antara Madura United dengan Persija Jakarta yang akan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional itu pada pukul 18.30 WIB. Direktur Utama GTS meminta agar manajemen klub Madura United FC selaku tuan rumah segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar pertandingan tersebut berlangsung dengan baik.

Mohamad juga menyatakan, hasil verifikator yang dilakukan GTS sebelumnya menyebutkan, stadion baru Pamekasan yang terletak di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan itu, masih perlu penyempurnaan, dan kini berkat bantuan pihak ketiga sudah clear. Stadion Pamekasan berkapasitas 35 ribu penonton dan peresmiannya akan dilakukan 18 November oleh Menpora Imam Nahrawi. “Sekalian nama stadion akan ditentukan saat peresmian itu,” tutup Mohamad. (at/epe)

ISTIMEWA

BANYAK PR: Edy Rahmayadi (tengah0 usai memimpin rapat Exco PSSI pertama kali Senin (14/11) malam, berjanji akan membereskan satu persatu persoalan yang membelit otoritas sepakbola Indonesia ini.

Sirnas Premier Jatim 2016

Unggulan Tunggal Putra Dewasa Bertumbangan SURABAYA (BM) – Hari kedua gelaran Sirkuit Nasional (Sirnas) Premier Jatim 2016 menjadi kuburan bagi pebulutangkis unggulan. Tiga unggulan teratas telah angkat koper. Pada babak ketiga, hari ini (16/11), hanya menyisakan empat unggulan dan satu nama beken, Dionysius Hayom Rumbaka.

Empat unggulan yang tersisa masing-masingadalahVickyAngga Saputra (4), Panji Akbar Sudrajat (5), Alamsyah (7) dan Riyanto Subagja (8). Sementara unggulan lain macam Wisnu Yuli Prasetyo (1), Fikri Ihsandi Hadmadi (2), Shesar Hiren Rhustavito (3) dan Rifan Fauzin Ivanudin (6) sudah mengakhiri kiprah lebih awal.

Terkaparnya para unggulan ini diawali Shesar Hiren Rhustavito yang batal tampil di babak pertama, Senin (14/11) kemarin. Padahal jagoan PB Djarum Kudus itu mendapat bye tapi memilih withdrawn alias mengundurkan diri sebelum bertanding sama sekali.

Vito tak sendirian memilih withdrawn. Pebulutangkis ung-

gulan lain yang mengikuti jejaknya adalahWisnuYuli. Sedangkan nasib Fikri Ihsandi dan Rifan Fauzin harus takluk dari lawanlawannya di babak kedua. Rifan kalah tangguh dari andalan PB Sangkuriang Graha Sarana PLN Bandung Senatria Agus Setia Putra dengan skor 20-22 dan 18-20.

Sementara Fikri Ihsandi tidak sanggup melanjutkan perlawanan menghadapi mantan

anggota Pelatnas Cipayung, Hayom Rumbaka. Fikri memilih mundur di set kedua dalam kondisi tertinggal 6-19 setelah di set pertama takluk 16-21 dari Hayom. Di babak ketiga, Hayom akan meladeni Christofel Patricia Karinda (PB Mentari RBT Tangerang).

Christofel melaju usai menyingkirkan Moch Luthfi Erlangga dari PB Mutiara Cardinal, Band-

BM/DIAN K

DITUNGGU LAWAN BERAT: Eprilia menjadi salah satu rising star yang diharapkan moncer di Sirnas Premier Jatim dari pelatnas Cipayung.

ung dengan skor 21-17 dan 2116. Jika di nomor tunggal putra dewasa banyak berguguran para unggulan. Tidak demikian dengan tunggal putri dewasa dimana Hera Desi Ana Rachmawati (1), Febby Angguni (2), Aprilia Yuswandari (3) dan Ana Rovita (4) masih bertahan. Hingga tadi malam, belum ada keterangan penmyebab unggulan pertama Wisnu Yuli batal tampil.

Sementara itu, tiga wakil pelatnas Cipayung yang bertarung di tunggal putri dewasa, masingmasing Isra Faradila, Eprilia Mega Ayu Swastika, dan Putri Ayu Desiderianti, masih melaju ke babak selanjutnya.

Diawali dengan Isra yang terlebih dahulu melangkah kebabak dua tanpa berkeringat setelah dipastikan menang WO atas lawannya dari PB Guna Dharma Bandung, Mia Mawarti Utami.

Setelah itu, Eprilia sukses mengamankan tiket babak kedua setelah meredam perlawanan wakil Suryanaga Mutiara Timur, Meylany. Bermain dalam

dua game langsung, pemain berpostur jangkung ini berhasil menang telak 21-11 dan 21-11.

Tak lama berselang, Putri mampu menyusul kedua rekannya yang telah lebih dulu melangkah ke babak dua. Putri sukses menundukkan wakil Sarwendah Badminton Club, Erlina Kurnianti juga dengan dua game langsung 21-11 dan 21-18.

“Main di level dewasa tentunya beda dengan di level remaja ataupun taruna, di babak-babak awal sudah menemui lawan yang cukup kuat. kayak tadi sebenarnya agak susah juga untuk menang lawan Ka Nia (Panggilan Erlina), masih kaget-kaget gitu,” ungkap Putri saat dijumpai usai laga.

Hari ini, Putri akan berhadapan dengan wakil Kejora Badung Bali, Made Deya Surya Saraswati. Sedangkan Isra akan menghadapi wakil USM Tri Star Semarang, Ana Rovita. Lawan berat justru menghadang Eprilia, setelah menunggu wakil Semen Gresik, Aprilia Yuswandari. (dek/epe)

ISTIMEWA

PEMBUKA: Stadion Pamekasan menjadi venues laga Madura United vs Persija sebagai penanda peresmian.

Jadwal Kontra PSM Diundur MAKASSAR (BM)- PT Gelora Trisula Semesta (GTS) operator turnamen TSC 2016, memutuskan mengundur jadwal laga home Bhayangkara FC melawan PSM Makassar dari 19 November menjadi 21 November 2016. Media Officer PSM, Ramli Manong mengatakan sudah menerima surat pengunduran jadwal kedua tim dan pihaknya mengaku siap tampil sesuai jadwal yang telah diputuskan. “Kami sudah menerima (surat keputusan pengunduran jadwal TSC). Kami tidak ingin terlalu komentari namun intinya kita siap saja dengan jadwal yang ada,” katanya, Selasa (15/11).

Ia menjelaskan, perubahan jadwal menghadapi Bhayangkara FC ternyata memberikan imbas kepada jadwal yang lain atau turut mengalami perubahan. Seperti laga menghadapi Gresik yang awalnya direncanakan 2 Desember 2016, mengalami perubahan sehari menjadi 3 Desember 2016.

“Sejumlah jadwal yang lain juga tentu ikut berubah dengan keputusan ini. Kita berharap seluruh pemain tetap fokus dan tidak terganggu dengan perubahan jadwal pertandingan yang sudah diputuskan,” ujarnya. (at/epe)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

TAJUK

Menanti Hasil Gelar Perkara Ahok GELAR PERKARA kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berlangsung dalam suasana damai. Gelar perkara yang dimulai pada Selasa (15/11) siang hingga malam hari itu, tak diwarnai aksi unjuk rasa ataupun aksi massa, sebagaimana dikawatirkan beberapa pihak.

Gelar perkara menghadirkan para pihak, wakil dari pelapor maupun terlapor, serta saksi ahli. Kalangan DPR RI yang diundang dalam gelar perkara tersebut tak hadir.

Dari Mabes Polri dikabarkan, hasil gelar perkara ini bakal dirilis atau diumumkan paling cepat hari ini, Rabu (16/11). Dan sesuai aturan, maksimum diumumkan dua hari setelah gelar perkara.

Kasus yang mencuat di Jakarta dan menjadi polemik berkepanjangan, serta menyedot perhatian masyarakat se Indonesia itu, kini sedang ditunggu hasilnya oleh publik. Akankah proses hukum meningkat menjadi penyidikan, atau sebaliknya bakal dihentikan atau SP3.

Kasus yang sangat fenomenal ini sempat mengkhawatirkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah. Aksi demo 4 November yang melibatkan puluhan ribu peserta mungkin saja tak bisa dipandang enteng. Tak salah bila Presiden Jokowi secara maraton melakukan gerakan ‘silaturahmi’ politik ke sejumlah tokoh penting di negeri ini.

Presiden Jokowi bertamu ke kantor PBNU, ke PP Muhammadiyah, serta melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan kyai di istana kepresidenan. Pertemuan itu setidaknya telah menjadi ajang komunikasi Presiden Jokowi dengan para pihak. Presiden bisa mendengarkan secara langsung aspirasi ataupun nasehat para tokoh tersebut, tanpa sekat, tanpa ada informasi yang bias.

Diakui atau tidak, komunikasi yang dibangun Jokowi tersebut, kiranya terbukti ‘ampuh’ menurunkan suhu politik di Jakarta.

Meredam gejolak massa yang sempat menggema secara nasional.

Komitmen Jokowi terhadap independensi penegakan hukum kasus Ahok juga menjadi salah satu faktor yang meredakan ketegangan situasi.

Kini, semua pihak akhirnya telah sepakat untuk bersama-sama mengawal kasus hukum yang sedang melilit Ahok. Semua berharap kasus Ahok bisa diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, secara independen, dan profesional.

Bola ada ditangan kepolisian. Di tengah sorotan publik yang sangat masif, Bareskrim Polri harus berani dan mampu menunjukkan kerja yang profesional, tidak memunculkan aroma keberpihakan, tidak terpengaruh oleh kekuasaan, tidak terpengaruh tekanan politik, maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Semua berharap, gelar perkara ini akan berjalan lancar, tanpa ada gangguan, dan mampu menghasilkan keputusan yang seadiladilnya. Totok Hartana

Peradilan Lemah UPAYA..

Guru Besar Studi Asia di Asia Institute, University of Melbourne, Australia. Ia menyoroti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang masih lemah.

“Masih ada di kalangan masyarakat, jika ada masalah, mereka tidak lari ke polisi.

Karena mereka tahu sistem peradilan kita masih lemah. Ini perlu dibenahi,” katanya.

ProfVedi juga menyoal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (Parpol) yang sangat rendah.

“Masyarakat menganggap parpol hanyalah kumpulan orang-orang yang mencari kedudukan, ini persoalan serius,” katanya.

Tak ayal, Prof Vedi yang juga Direktur Program Riset Indonesia di Universitas Melbourne tersebut mengingatkan, agar parpol segera berbenah, dan mendidik para anggotanya menjadi kader partai yang mumpuni.

“Karena partai merupakan salah satu instrumen demokrasi. Kalau mereka bagus, maka demokrasi bisa berkembang lebih baik,” katanya.

Sedangkan keynote speaker ketiga, Prof Maciej Henneberg menekankan soal dampak lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun psikologis. Termasuk kondisi politik yang terjadi di sekitar anak lahir dan tumbuh.

“Hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka kelak. Karena memang dibutuhkan lingkungan yang sehat untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,” kata Profesor Biological Anthropology dari University of Adelaide, Australia ini.

Masih ada tiga keynote speaker lain, yaitu Prof Makarim Wibisono, Mantan Dubes RI untuk PBB, Prof Gerry Van Klinken, Guru Besar Sejarah Asia Tenggara University of Amsterdam, Belanda dan Prof Selichiro Shimamoto, Guru Besar Department of Social Design Studies Kyoto Bunkyo University, Jepang. Ketiganya dijadwalkan hadir di hari kedua konferensi, Rabu (16/11) ini.

Sambungan Halaman 1 Tata Kelola Ideal Sebelum acara dimulai, Dekan FISIP Unair, Dr Falih Suedi menyatakan, konferensi internasional ICoCSPA tersebut digelar dalam rangkaian kegiatan Dies FISIP Unair ke-39. “Ini penyelenggaran tahun kedua. Tahun lalu kami juga menggelarnya.

Rencananya, akan rutin digelar tiap tahun. Memang harus ada kesinambungan agar sumbangan pemikiran yang muncul bisa bermanfaat,” katanya saat press conference.

Falih juga mengemukakan, konferensi diikuti 150 peserta, termasuk peserta dari luar negeri. Bahkan juga ada yang dari Palestina dan Lesoto (Afrika).

“Ini istilahnya forum saling sapa dari para akademis,” lanjut ia.

Sedangkan Chairperson, Sulikah Asmorowati PhD menyatakan, selain memunculkan pergulatan pemikiran, konferensi internasional juga diperlukan untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di manca negara. “Silakan bagi para akademisi kita agar bisa menjalin hubungan kerja sama di era global ini, Penelitianpenelitian maupun keilmuan lainnya,” katanya.

SementaraUcuMartantodari Organizing Committee menyatakan, fenomena yang muncul saat ini, misalnya, ramainya persoalan menjelang Pilgub DKI Jakarta maupundemobesar4November lalu, membuat konferensi internasional menyoroti governance ini seolah mendapatkan titik poinnya.

“Kami mencoba memetakan, pola governance yang seperti apakah yang ideal saat ini, atau jangan-jangan tata kelola pemerintahan yang ada saat ini, perlu disesuaikan lagi. Mungkin bukan usang, tapi harus ada pembenahan sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ucu juga menambahkan, di akhir konferensi akan disusun semacam kesimpulan atau closing remarks, dari pergulatan pemikiran para profesor tersebut. “Dari kesimpulankesimpulan nanti, barangkali bisa dimunculkan usulan atau masukan tentang governance yang ideal,” lanjut Ucu. (azt)

D

Pancasila dan Etika Masyarakat

emo 4 November sudah usai. Proses hukum kini sedang berjalan. Namun, perang di dunia maya nyatanya masih belum tuntas.

Mereka yang diasosiasikan sebagai kelompok yang tidak membela agama, dicaci maki, disudutkan, hingga keberadaannya seakan-akan ditolak oleh warga kampungnya.

Penghormatan terhadap ulama, orang tua, dan guru seakan-akan diabaikan hanya untuk memenuhi hasrat atas keberpihakannya. Inikah karakter masyarakat Indonesia?

Keprihatinan ini diungkapkan juga oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kecenderungan yang terjadi saat ini bukanlah karakter bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai karakter budi pekerti, sopan santun, akhlak yang baik.

Sebagai bangsa yang majemuk, kelompok mayoritas haruslah melindungi yang minoritas. Hal yang sama minoritas juga menghormati mayoritas. Inilah yang harus kita jaga.

Perbedaan atas pandangan merupakan hal yang wajar. Perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Akulturasi yang terjadi di masyarakat Indonesia yang telah berjalan sekian lama mendorong perbedaan adalah hal yang lumrah.

Ironisnya, kebhinekaan yang sudah dibangun oleh para founding fathers negeri ini seakan-akan selalu dikoyak dengan aktivitas politik, baik itu dalam proses pemilihan anggota legislative maupun pemilihan kepala daerah. Isu-isu tentang agama, ras, perbedaan jenis kelamin, etnis, menjadi isu yang trend dalam persaingan politik. Program-program politik yang rasional, berbasis kesejahteraan masyarakat, isu-isu dasar pendidikan, kesehatan, kadangkala

DPR..

kurang disentuh, dan kurang memiliki nilai jual dalam kampanye politik. Akibatnya, dinamika masyarakat pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah rawan konflik.

Dalam perspektif sosial budaya, situasi ini sangat menganggu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Identitas persatuan dan kesatuan yang selama ini menjadi slogan sebagai sebuah bangsa yang berkarakteristik negara kesatuan, seakan begitu mudah dipicu oleh persoalan-persoalan kultural. Lalu siapa yang dirugikan.Yang rugi pastinya bangsa ini sendiri. Dari perspektif umat, maka umat Islamnya yang merupakan mayoritas dari negeri ini mengalami kerugian secara sosial budaya. Jimly Asshidiqie sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bahkan tidak rela jika umat Islam dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang inkonstitusional (kompas. com-14/11/2016).

Memasyarakatkan Pancasila Islam di Indonesia merupakan sebuah kekuatan. Umat Islam di Indonesia telah memasuki periode ide yang dinamika kecerdasan umatnya jauh lebih baik. Salah satu pengaruhnya adalah kemampuan pendidikan dan mudahnya mendapatkan informasi. Hal ini membuat mereka lebih terbuka dalam pertemuan budaya dan terlibat pada percaturanpercaturan ideologi dunia (Kuntowijoyo, 1994:25). Namun, perlu diingat, setelah 1945 khususnya dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, identitas umat Islam ini telah mendefinisikan diri dalam rumusan baru sebagai warga negara atau citizen.

Meski begitu, adakala din-

Oleh Saifullah Khalim Mantan Ketua PCNU Surabaya amika umat Islam ini bergerak pada persoalan yang cenderung membawa perpecahan. Periode di tahun 1920-1942, merupakan periode di mana Islam yang terasosiasikan pada Serikat Islam (SI) terbawa pada konflik-konflik kelas.

Munculnya konflik kelas antara buruh dan non buruh di tubuh SI, dan adanya tulisan pada 1917 yang menghina Nabi Muhammad saw pada Koran Surakarta, telah membawa polarisasi pada semangat tumbuhnya umat dan non umat.

Kaum muslimin mendefinisikan diri sebagai umat dan memisahkan diri dari non-umat. Lalu berlanjut pada faksionalisme dalam Islam di bidang politik dengan sebutan “ko” dan “non-ko”. Lahirnya faksi-faksi atau golongan-golongan ini yang menjadi kelemahan dari gerakan Islam. (Kuntowijyo, 1994; 25).

Dengan mengikatkan diri mengenai identitas sebagai warga negara, maka diharapkan umat Islam jangan lagi dibawa pada polarisasi yang bisa menimbulkan tumbuhnya semangat seperti di tahun 1920-an. Munculnya semangat itu, justru tidak mendorong adanya persatuan, tapi membawa umat Islam pada titik yang lemah.

Justru dengan menggabungkan diri sebagai identitas warga negara, umat Islam di Indonesia menjadi kesatuan yang cukup kuat. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban layaknya sebagai warga negara.

Hak-hak itu diatur dalam konsep hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasca amandemen. Mulai hak bicara,

hak mengemukakan pendapat, hak berpartisipasi, hak memilih, hak beragama, dan hak-hak lainnya. Sedangkan dalam perspektif ide, ikatan kesatuan sebagai warga negara itu dibingkai dalam Pancasila sebagai ideologi.

Tantangan yang harus dihadapi adalah membawa ikatan sebagai warga negara menjadi sebuah ikatan ide yang lebih kuat. Ikatan ide itu sebenarnya sudah ada yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Membawa ikatan ide warga negara ke dalam Pancasila bukan berarti menempatkan agama pada posisi yang lain. Agama berbeda dengan ideologi. Dalam agama ada sistem dosa-pahala, surga-neraka, dan halal-haram. Kalau dalam agama segala perbuatan tergantung dari iman seseorang dengan sanksi surga-neraka. Sedangkan ideologi merupakan identitas yang berguna untuk mempersatukan suatu bangsa. Ideologi tidak hanya berarti kekuasaan, tetapi ideologi merupakan bentuk dari pemikiran yang sistemik.

Bangsa Indonesia telah merumuskan ideologi yang digunakan untuk mempersatukan bangsa yakni Pancasila. Meski diakui, Pancasila masih belum efektif dalam mempersatukan semua sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hal ini terjadi karena cara pandang kita memahami Pancasila sebagai mitos. Ada hal yang berbeda ketika kita memaknai Pancasila sebagai mitos dan ideologi. Karl Mannheim, dalam bukunya Ideologi dan Utopia, mengungkapkan perbedaan mitos dan ideologi. Dalam mitos, sifatnya irrasional dan kepentingannya untuk konsensus. Sedangkan ideologi sifatnya rasional dan berguna untuk kepentingan.

Itulah yang terjadi ketika memaknai Pancasila sebagai mitos.

Mitos dalam pemaknaan Pancasila dikaitkan dengan proses sejarah bangsa ini, yang memang sejak awal sudah Bhinneka Tunggal Ika. Dari sinilah timbul kepercayaan, yang eksistensinya bisa lumpuh pada kondisi yang normal. Artinya, dalam beberapa keadaan, masyarakat terkadang mengabaikan Pancasila karena memahami pada tataran kesejarahan, sedangkan masyarakat yang merasa tidak ikut berdinamika dalam proses kesejarahan itu, belum menemukan garis penghubung mengapa harus Pancasila. Inilah yang membedakan bila Pancasila dipahami secara ideologi, yang berbasiskan pada intelektualitas.

Dengan berbasis intelektualitas, maka Pancasila bisa dimaknai dengan begitu dalam hingga pada nilainilai yang terkandungnya. Untuk itulah, dengan merasionalkan nilainilai Pancasila, maka tantangan terbesarnya adalah mengubah cara pemasyarakatannya agar lebih mudah dipahami, diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cara pemasyarakatan Pancasila inilah yang perlu menjadi prioritas dalam untuk menguatkan pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Agar masyarakat tidak mudah terpicu, terprovokasi, menjelek-jelekkan, terhadap kelompok yang berbeda pandangan. Secara sosial budaya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya nalar dan sikap masyarakat untuk lebih jernih dalam menilai persoalan.

Biarkanlah hukum berjalan sesuai aturannya, namun jangan biarkan masyarakat Indonesia bersikap tanpa etika yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Semoga. (*)

Teroisme Merupakan Tantangan Global

Aksi teror yang dilakukan seorang residivis teror, lanjutnya, menunjukkan hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera. Sekaligus petanda masih adanya jaringan yang memberikan dukungan, dan komando untuk menjalankan aksinya.“Selalu ada skenario dan ada yang menggerakkan. Terlihat faham betul dengan momen memperkeruh suasana,” terang Karding.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar Kepala Divisi Humas Mabes Polri

Sambungan Halaman 1 mengatakan, polisi masih terus memeriksa pelaku teror bom rakitan di Gereja Oikumene, Samarinda, Minggu (13/11). Hingga saat ini, Densus 88 Anti Teror sudah menangkap 19 orang yang diduga punya kaitan dengan Juhanda, si pelaku teror. “19 orang itu ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Tapi, kami belum menetapkan status tersangka kepada mereka. Kami masih lakukan pemeriksaan,” ujar Boy Rafli di Mabes Polri, Jakarta Selatan,

Selasa (15/11).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, polisi punya waktu 7x24 jam untuk menahan dan melakukan pemeriksaan, sebelum menetapkan statusnya.

AksiterorbomrakitandiGereja OikumeneSengkotek,Samarinda, hari Minggu(13/11), menyebabkan empat orang anak menderita luka bakar. Bahkan, salah satunya, Intan Olivia Marbun berusia 3 tahun, belakangan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit AW Sjahranie Samarinda.

Ungkapan belasungkawa terus berdatangan terhadap keluarga Intan Marbun. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga Intan Olivia Marbun. Ungkapan belasungkawa itu disampaikan Presiden selesainya memberikan arahan di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Bandung, Selasa (15/11).

Presiden juga mengatakan, aksi teror itu merupakan tindakan di luar batas kemanusiaan.“Tidak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam rasa duka cita saya atas mening-

Positif Narkoba WAKAPOLSEK...

Balongbendo.Kitacaritahukenapa tersangka itu bisa lari,” katanya.

Sementara itu, untuk penahanan terhadap AKP. Harianto terkait adanya bukti kuat terhadap kepemilikan 2 poket narkoba jenis Methampethamineseberat0,3dan 0,8 yang tersimpan di saku celana pendek. Dan alat isap (bong) yang berada di atas meja. Selain itu, ditemukan juga senpi rakitan jenis

Sambungan Halaman 1 revolver lengkap dengan 7 buah butir peluru.

“Setelah kami lakukan pemeriksaan dan melakukan test urine, hasilnya yang bersangkutan ternyata positif menggunakan sabu-sabu,” tegas AKBP. Muhammad Anwar Nasir.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukanpemeriksaanterhadap dua buah mobilToyotaYaris Nopol

Hormati Keputusan AHOK...

Satu Jam Melalui gelar perkara ini, penyidik akan memutuskan tentang kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut dan jika ada maka kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menambahkan saksi ahli yang diperiksa berjumlah 18 orang. Mereka telah didengarkan keterangannya dalam gelar perkara tersebut. Dari 18 orang itu, 7 Saksi ahli dihadirkan oleh pihak kepolisian, 6 saksi ahli dari pelapor dan 5 ahli dari terlapor.

“Masing-masing tim ahli diberi waktu selama satu jam untuk menyampaikan pendapatnya yang belum dijelaskan dalam BAP. Kemudian pimpinan gelar perkara kasus pidato Ahok, yakni Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan timnya malam ini merumuskan kesimpulan sementara,” kata Boy, semalam.

Hasilnya, apakah kasus Ahok akan naik ke penyidikan atau berakhir di sini, akan diputuskan Rabu. Jika kasus ini naik ke

Sambungan Halaman 1 penyidikan, maka polisi akan melanjutkan kasusnya hingga tuntas.“Namun jika ucapan Ahok di Kepulauan Seribu dinilai tidak ada unsur pelanggaran pidana, maka kasusnya dihentikan. Para pelapor juga tak dapat melaporkan Ahok lagi dengan kasus yang sama,” demikian Kadiv Humas Mabes Polri.

Menghormati Terpisah, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengimbau agar masyarakat menerima dan menghormati apa pun keputusan penegak hukum terkait kasus dugaan pensitaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.“Meski penegakan hukum belum begitu baik sesuai dengan harapan, tetapi kita harus menghormati apa pun keputusannya,” kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Apa pun hasilnya, kami tidak ingin membuat bangsa ini harus rugi karena masalah ini. Jangan korbankan negeri ini karena Pilkada DKI,” lanjut dia. (ant/kps/nii)

L 1576 YS dan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol P 1908 NT. Dari hasil pemeriksaan itu, dua kendaraan tersebut diketahui tak berdokumen resmi.

“Mobil Xenia ini, merupakan mobil yang biasa dia pakai. Yang jelas,keduamobiltakberdokumen lengkap,nomorrangkadannomor mesin juga plat nomornya tidak sesuai. Enggak tahu darimana asal muasalmobiltersebut.Kamimasih melakukanpengembanganterkait mobil tersebut,” katanya.

Kini, lanjut kapolresta, polisi masih melakukan pengembangan terkait adanya dua kasus yang hampirbersamaantersebut.Yakni, kaburnya seorang tahanan narkobadanpenemuannarkobamilik Wakapolsek Balongbendo.

Lebih lanjut diungkapkan KapolrestaSidoarjo,AKPHariantosudah dua kali mendapat hukuman disiplin.Pertama,tersangkapernah mengalami hal yang sama yakni postif mengonsumsi Narkoba di tahun 2011. Teguran kedua, yakni

galnya Intan. Itu sudah di luar batas kemanusiaan. Karena ini anak-anak kita,” kata dia.

Presiden juga menyatakan, aksi kekerasan dan terorisme merupakan tantangan global yang juga dihadapi oleh negaranegara lain di dunia. Selain itu, Presiden menginstruksikan jajaran Komandan Kodim dan Komandan Korem di seluruh Indonesia untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Dalam sehari dua hari ini kita akan menyiapkan sebuah narasi besar agar masyarakat betul-betul merasakan ketenangan, bukan kekhawatiran,” kata dia. (ant/udi)

tahun 2014. Tersangka mendapat teguran tertulis lantaran melawan perintah saat dilakukan test urine.

“Saat itu, yang bersangkutan enggak mau ditest urine,” ujar AKBP Anwar Nasir.

Menurut dia, pasal yang akan dikenakan terahdap AKP. Harianto adalah berlapis. Selain itu, juga dijeratdenganpelanggarankodeetik profesi.Karenanya,selainancaman pemecatan juga tidak menutup kemungkinan bakal dikenai hukuman penjara. (cls/udi)

DPP Golkar Tegur Aburizal Bakrie JAKARTA (BM) - DPP Golkar melayangkan surat teguran kepada Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie terkait pernyataan yang bersangkutan meminta penegak hukum tegas dan transparan dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T. Purnama.

“Ada. Saya sih terus terang baru sampai semalam saya mengikuti itu yang saya baca substansinya itu enggak salah, cuma caranya,” kata Koordinator Bidang Polhukkam Golkar, Yorrys Raweyai, di Jakarta, Selasa.

Yorrys mengatakan DPP Golkar harus satu suara, dan apabila ada persoalan maka Dewan Pakar atau Dewan Kehormatan Golkar melakukan pembahasan dengan DPP Golkar secara internal.

Menurut dia, DPP Golkar telah menggelar pertemuan dengan Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar pada 10 November 2016 yang bertujuan meminta masukan terkait refleksi akhir tahun dan dinamika politik terkini.

“Kita belum bikin (pernyataan sikap) namun dewan pembina sudah menyampaikan (sikap).

Substansinya betul, cuma caranya saja,” ujarnya.

Yorrys mengatakan surat teguran itu tidak mengganggu hubungan DPP Golkar dengan Dewan Pembina Golkar.

Surat tersebut bernomor B-834/GOLKAR/XI/2016 tertanggal 9 November 2016, ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Isi surat tersebut: Dengan hormat, Setelah mencermati pernyataan pers Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang disampaikan pada tanggal 8 November 2016, DPP Golkar langsung menggelar rapat harian terbatas. Dalam rangka merespons pernyataan pers tersebut dan disepakati untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa substansi terkait peristiwa unjuk rasa tanggal 4 November 2016 sudah disampaikan Ketua Umum DPP Golkar dalam pidato politik pada peringatan HUT Partai Golkar

ke-52 di Surabaya tanggal 6 November 2016.

2. Pernyataan Pers yang disampaikan melalui siaran TV One dan disiarkan ulang melalui media elektronik tersebut tidak perlu dilakukan oleh Dewan Pembina DPP Partai Golkar, karena disamping bertentangan dengan Anggaran Dasar pasal 25 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 21 juga bisa mengganggu keharmonisan antara DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang selama ini telah berjalan dengan baik.

3. DPP Golkar telah menentukan pertemuan dengan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar pada 10 Novembet untuk mendapatkan masukan mengenai berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bahan refleksi akhir tahun.

4. Ke depan, DPP Partai Golkar berharap agar hubungan dengan Dewan Pembina tidak hanya berjalan harmonis sesuai aturan organisasi tetapi juga produktif. (ant/nii)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 14 NOVEMBER 2016

-2.22% IHSG 5,115

-1.0% STI

1.7% NIKKEI

2,786

17,675

0.2% FTSE 6,746

-1.1% KLCI 1,617

0.2% DJIA

18,848

0.5% NASDAQ

HARGA EMAS

5,237

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

526,781

505,710

1,220.10 IDR/USD: 13,363

SUMBER: GERAIDINAR 15 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 14 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

Tingkatkan Daya Saing di MEA

Kadin Jatim Kebut Sertifikasi Halal UMKM SURABAYA (BM) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menargetkan separuh atau sekitar 50 persen dari total 6 juta UMKM di wilayah setempat mempunyai produk yang tersertifikasi halal, untuk persaingan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Wakil Ketua Umum Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi, Diar Kusuma Putra a mengaku akan terus mendorong pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya. Sebab, kata Diar, total UMKM dan Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikasi halal hanya sekitar 15 persen dari 6 juta UMKM di Jatim.

“UMKM kita melimpah namun produk kita masih sulit menembus pasar luar negeri. Sebab produk UMKM Jatim tak memiliki sertifikasi resmi. Oleh karena itu produk kita banyak ditolak, padahal kualitasnya bagus,” ucap Diar dalam acara dialog dan sosialisasi sertifikasi halal serta sehat, Selasa (15/11).

Ia mengatakan, apabila tidak memiliki sertifikasi tersebut, produk UMKM Jatim pada MEA terancam terus tergerus dan kalah dengan produk asal Malaysia. Bahkan, produk Malaysia juga sudah mulai mendominasi pasar di Jatim, seperti makanan, minuman dan kosmetik yang mudah ditemukan. “Itu karena produk mereka sudah memiliki standarisasi dan sertifikasi yang bagus,” katanya.

Kepala Kompartemen Jaringan Usaha Antar Provinsi Kadin Jatim, Tri Prakoso dalam kegiatan yang sama mengatakan diperlukan adanya per-

KURS MATA UANG

JUAL USD SGD EUR AUD

BELI

13372.00 13352.00 9483.58 9463.58 14476.95 14376.95 10142.34 10062.34

KEMBANGKAN JALUR KA

SINGLE TRACK: Genangan air yang kerap terjadi di Porong, menjadi kendala utama kelancaran kereta dari Surabaya ke arah timur atau pun Malang karena masih gunakan jalur tunggal.

Rusia Survei Rute Surabaya-Malang

FOTO ISTIMEWA

TERINTEGRASI: Niat Pemprov Jatim untuk mendorong UMKM mendapat sertifikasi halal, didorong Kadin Jatim. Pada 2017, dari 6 juta UMKM di Jatim, ditarget 50 persen sudah kantongi sertifikasi halal.

ombakan sistem manajemen di UMKM. Sebab, menurutnya manajemen UMKM di Jatim masih berpatokan pada sistem tradisional dan tidak mau jika diajak melakukan sertifikasi pada produknya.

“Padahal, harga untuk melakukan sertifikasi halal maupun PIRT cukup terjangkau, yakni untuk setiap produk

dikenakan Rp2-3 juta dan sertifikasi harus diperbarui setiap dua tahun,” katanya.

Tri Prakoso menyebutkan, selain masih tradisional, juga karena tidak adanya regulasi wajib dari pemerintah bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, padahal itu penting untuk

mendongkrak penjualan.

“Kami dari Kadin Jatim siap kerja sama dengan MUI maupun BP POM untuk menekan harga sertifikasi produk.

Jika perlu kami ajukan pinjaman ke bank, agar 50 persen UMKM tersertifikasi pada 2017 bisa terwujud,” katanya. (at/epe)

JAKARTA (BM) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menawarkan kepada Rusia untuk menjajaki dan mengembangkan jalur kereta api (KA) Surabaya-Malang. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono, mengatakan pihaknya juga berharap agar pembangunan jalur KA di Kaltim dapat segera dilanjutkan setelah investor Rusia menyatakan minatnya.“Kemenhub sudah mengundang pihak Rusia untuk berdiskusi mengenai tindak lanjut atas rencana tersebut,” katanya.

Prasetyo mengatakan Kemenhub memprioritaskan pengembangan lintas Surabaya-Malang. Menurut dia, jalur KA dengan panjang 92 Km tersebut termasuk jalur yang padat sehingga perlu adanya pengembangan.“Untuk menunjukkan ketertarikan pada kegiatan ini, pihak Rusia bahkan saat ini telah mengirimkan perwakilan untuk berkunjung ke lokasi dan melakukan survei pada lintas tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menilai bahwa proyek tersebut akan bersifat komersial sehingga memang diarahkan kepada investor Rusia, namun bentuk kerja sama dan besaran nilai investasi belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap awal pembicaraan. Dia menambahkan bahwa kondisi jalur KA yang masih “single track” (jalur tunggal) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk fokus pada pengembangan jalur tersebut. (at/epe)

Sektor Non Migas Sumbang 11,647 Juta Dolar AS

Oktober, Ekspor Indonesia Meningkat 0,08 Persen

JAKARTA (BM) - Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2016 mencapai 12,68 miliar dolar AS atau meningkat 0,88 persen dibandingkan dengan September 2016.

“Jika dibandingkan dengan Oktober 2015 kenaikannya meningkat 4,60 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/11).

Peningkatan ekspor Oktober 2016 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebanyak 1,22 persen dari 11,507 juta dolar AS menjadi 11,647,7 juta dolar AS, sementara ekspor migas justru turun 2,85 persen, yaitu dari 1.601,5 juta dolar AS menjadi 1.031,1 juta dolar AS. Untuk kategori peningkatan terbesar ekspor nonmigas pada Oktober 2016 terhadap September 2016 terjadi pada lemak dan minyak hewani atau nabati senilai 287,1 juta dolar AS atau 19,02 persen. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada

bijih, kerak dan abu logam 158,8 juta dolar AS atau menurun 37,28 persen.

Komoditas lainnya yang juga meningkat nilai ekspornya adalah bahan bakar mineral 107,0 juta dolar AS atau meningkat 8,43 persen, kapal laut 72,5 juta dolar AS atau meningkat 537,95 persen, besi baja 53,5 juta dolar AS atau meningkat 31,76 persen, serta alas kaki 53,4 juta dolar AS meningkat 15,65 persen.

Sedangkan komoditas lainnya yang mengalami penurunan nilai ekspor adalah besi dan baja 93,0 juta dolar AS atau menurun 47,76 persen, perhiasan 75,4 juta dolar AS atau turun 18,83 persen, kemudian pakaian jadi bukan rajutan 71,6 juta dolar AS turun 22,83 persen serta mesin-mesin mekanik 56 juta dolar AS atau turun 10,69 persen.

Secara nominal keseluruhan untuk ekspor nonmigas pada bulan Oktober

2016 mencapai 11,65 miliar dolar AS atau naik 1,22 persen dibandingkan September 2016. Sementara jika dibandingkan ekspor Oktober 2015 naik 8,43 persen.

Ekspor nonmigas Oktober 2016 terbesar menuju ke negara Tiongkok yang mencapai 1,68 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 1,3 miliar dolar AS dan Jepang 1,14 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 35,37 persen.

Sementara ekspor ke Uni Eropa ke sebanyak 28 negara sebesar 1,22 miliar dolar AS. Sedangkan, menurut asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari hingga Oktober 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 21,06 miliar dolar AS sebesar 17,98 persen, diikuti Jawa Timur 15,34 miliar dolar AS naik 13,10 persen dan Kalimantan Timur senilai 11,2 miliar dolar AS dengan kenaikan 9,57 persen. (at/epe)

EMAS HITAM: Pekerja memilah kopi yang akan diekspor ke China. Nilai ekspor non migas Indonesia ke luar negeri naik 0,08 persen di banding bulan sebelumnya.

Apartemen Madison Avenue Sambut Thanksgiving Siapkan Mobilio Bagi Pembeli yang Beruntung

SURABAYA (BM) - PT Kertabakti Raharja kembali memberikan kesempatan langka jelang akhir tahun dengan mempersilahkan kepada pembeli Apartemen Madison Avenue Surabaya untuk memilih unit dengan berbagai keuntungan per 16 November 2016 di Hall Putat Indah No 1 A, Surabaya.

Hanya dengan harga Rp 170 juta per unit dan cicilan Rp 1,3 juta perbulan, Apartemen Madison Avenue Surabaya bisa menjadi investasi menguntungkan pembeli. Berbagai hadiah menarik juga disediakan bagi pembeli yang sudah memilih unit, berupa mobil Honda Mobilio dengan syarat dan ketentuan khusus.

“Kesempatan memilih unit sudah dibuka.

Apartemen Madison Avenue menawarkan spesial unit dengan harga yang sangat terjangkau.

Prospeknya cukup menguntungkan jika digunakan untuk investasi,” kata Henry J. Gunawan CoOwner Apartemen Madison Avenue Surabaya.

Saat ini, Madison Avenue dianggap sebagai salah satu apartemen terbaik di Surabaya yang bisa dimiliki dengan harga terjangkau. Beberapa agen properti ternama bahkan berlomba menjual produk apartemen Madison Avenue seperti saat launching tower I dan tower II tahun lalu.

“Inisebagaibentukthanksgivingkamiyangkami berikan.Tentusajayangkamipasarkansangatmenguntungkan untuk investasi karena harganya lebih mudah dari model sejenis dan jumlahnya limited,” ujar pengusaha properti ternama ini.

Dia menjelaskan, Madison Avenue dibangun dengan konsep Eco-Cozy dan Smart Living dan membidik semua lapisan masyarakat seperti karyawan, mahasiswa, profesional, pengusaha muda maupun para star-up. Fasilitasnya cukup lengkap seperti kolam renang terpanjang 100 meter, fitnes centre dan gym, pusat bisnis dan eco garden seluas 1,2 hektar.

Lokasi Madison Avenue sangat strategis berada di Jl Jemur Andayani Surabaya. Kawasan disekitarnya merupakan daerah industri (SIER), kampus PTN dan swasta seperti PETRA dan UBAYA, Mall, pusat bisnis dan perkantoran.

Selain itu, kawasan ini secara akses sangat didukung dengan jalan protokol Jl A. Yani dan pintu tol Waru dan Bandara Juanda.

“Insfrastruktur disekitar Madison Avenue ini membuat penghuni bisa dengan mudah pergi kemana-mana di Surabaya. Sangat strategis dan banyak dicari,” kata mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jatim ini. (has/epe)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

September 2016, Wisman ke Jatim Naik 4,61 Persen SURABAYA (BM) – Kujungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jawa Timur (Jatim) selama September 2016 melalui pintu masuk bandara Juanda Surabaya mencapai 19.907 kunjungan atau naik 4,61 persen dibanding Agustus 2016 yang hanya 19.029 kunjungan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Teguh Pramono mengatakan, sementara secara kumulatif, jumlah wisman mulai Januari–September 2016 mencapai 155.210 kunjungan atau naik 5,06 persen dibanding

jumlah wisman periode yang sama tahun 2015 yang mencapai 147.741 kunjungan.

Dikatakan Pramono, perpariwisataan mulai bergairah sehingga tempat-tempat wisata di daerah kabupaten/kota banyak dikunjungi wisaman atau wisatawan nusantara (Wisnu) daert berbagai daerah di Indonesia. Dengan banyaknya wisatawan ke Jawa Timur tempat-tempat penginapan/hoten cukup bergairan dibarengi tempat-tempat belanja juga dipenuhi wisatawan.

Selama September 2016, wisman terbanyak berkebangsaan adalah masih Malaysia, jumlahnya mencapai 4.746 kunjungan atau naik 29,53 persen, diikuti kebangsaan Singapura 2.579 kunjungan atau naik sebesar 38,73 persen, dan kebangsaan Tiongkok sebanyak 1.662 kunjungan atau naik sebesar 1,52 persen dibanding Agustus 2016.

Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa Timur pada September 2016 mencapai 60,63 persen atau naik 2,87 poin

dibanding TPK bulan Agustus 2016 yang mencapai 57,76 persen. Menurut klasifikasi bintang, TPK hotel bintang 4 pada bulan September 2016 mencapai 77,04 persen dan merupakan TPK tertinggi dibanding TPK hotel berbintang lainnya. Selanjutnya TPK bintang 2 sebesar 56,23 persen, diikuti hotel bintang 3 sebesar 54,97 persen, bintang 1 sebesar 52,84 persen, dan hotel bintang 5 sebesar 48,80 persen.

Sedangkan rata-rata lama menginap tamu (RLMT) Asing

pada hotel berbintang bulan September 2016 mencapai 2,48 hari, turun masih 0,33 poin dibanding dengan bulan Agustus 2016 yang sebesar 2,81 hari.

Untuk RLMT Indonesia pada bulan September 2016 mencapai 1,69 hari, mengalami peningkatan 0,05 poin dibanding bulan Agustus 2016 sebesar 1,64 hari. Secara keseluruhan RLMT pada bulan September 2016 sebesar 1,73 hari atau tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan bulan Agustus. (ant/udi)

Pakde Karwo Berbagi Solusi Penyusunan KLHS Pegunungan Kendeng SURABAYA (BM) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Dr. H. Soekarwo, berbagi solusi dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Pegunungan Kendeng di Ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Provinsi Jateng di Semarang, Selasa (15/11). Sharing yang dilakukan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim itu, sebagai titik awal untuk pembangunan pabrik semen di Kawasan Pegunungan Kendeng.

Pakde Karwo menyampaikan tiga solusi, yaitu pemerintah harus memperhatikan dampak sosial dari pembangunan di sekitar kawasan Pegunungan Kendeng, Sebagai contoh, Pabrik Semen Holcim di Tuban itu berada di karst 3 yang diizinkan un-

tuk pembangunan pabrik semen. Namun, terdapat konflik sosial karena tenaga unskillnya diambil dari tempat lain.

“Jadi untuk mengatasi konflik sosialsepertiini,tidakhanyadibuat KLHS saja tetapi tenaga kerja utamanya unskill harus diambil dari daerah tersebut. Begitu tenaga kerjanya diangkat dari daerah tersebut dan dibangunkan SMK KhususolehSemenHolchim,permasalahan sosial tersebut teratasi,” ujar Pakde Karwo.

Selanjutnya, solusi kedua, Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa Jatim telah membagi kawasan karst menjadi tiga bagian yakni karst 1, karst 2, dan karst 3.

Meskipun dalam PP No. 46Tahun 2016 tidak menyebutkan pembagian karst, tetapi pembagian

karst ini memudahkan dalam merumuskan kebijakan untuk industrialisasi di kawasan itu.

Dijelaskan pula oleh Pakde Karwo, pada karst 3 boleh didirikan pabrik untuk semen, sedangkan karst 1 tidak boleh dibangun pabrik semen karena terdapat fungsi konservasi pada karst tersebut dan fungsi itu harus dijaga dan dipertahankan.

“Pembagian karst ini sangat penting karena dapat memberikan kepastian kepada industri semen dalam menjalankan operasi usahanya,” jelasnya Lebih lanjut disampaikan, melalui pertemuan ini diusulkan bahwa badan geologi sebagai lembaga yang kompeten tentang kawasan bentang alam karst untuk dilibatkan dalam menentu-

kan karst 1, karst 2 dan karst 3.

Menurutnya, Badan Geologi, ini berperan penting penyusunan KLHS terutama menyangkut permasalahan geologi.

Karena cekungannya di kawasan Pegunungan Kendeng itu meluas antar provinsi sehingga diskusi yang melibatkan kabupaten/kota terutama di perbatasan Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro.

“Pertemuan ini penting buat kami agar ada kesamaan antara Jatim dan Jateng, karena memang daerahnya hampir sama seperti Kendeng, Rembang, Randu Belatung sampai Tuban, Bojonegoro.Ada kawasan pembangunan dibentuk antar bupati di lingkungan kawasan Pegunungan Kendeng yang perlu mema-

sukkan ahli geologi,” jelasnya.

Solusi ketiga, Pakde Karwo mengatakan bahwa KLHS yang nantinyatelahdisusunsetelahpertemuan ini bisa dimasukkan ke dalamperencanaantataruangdan tata wilayah (RT/RW) di kabupaten/kota yang berada dalam kawasanPegununganKendeng.

“Saya setuju yang diusulkan Bupati Tuban, Lamongan, Bojonegoro bahwa setelah menyusun KLHS ini, harus dimasukkan ke dalam RT/RW dari daerah tersebut. Sehingga kawasan itu tidak lagi menjadi abu-abu,” imbuh Pakde Karwo.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan,dalampenyusunanKLHSKawasan Pegunungan Kendeng ini harusmemilikisatukesamaanuta-

manyapolitiksemendiIndonesia.

Negara harus konsisten betul terhadap apa yang diputusukan.

“Panjang sekali perjalanan dalam membahas kawasan Pegunungan Kendeng ini. Seluruh pabrik semen, pakar, bupati/ walikota dikumpulkan agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Terima kasih kepada istana yang telah mengumpulkan kita semua dalam mengelola sumber daya alam,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KementerianLingkunganHidupdan Kehutanan Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc berharap pelaksanaanrapatkaliinibisamemberikan gambaran kebijakan-kebijakan daerah yang berpengaruh ter-

hadap keberlanjutan Kendeng, mendapat masukan tentang isu strategis wilayah tersebut, serta mendapatkan informasi untuk pelaksanaankajianlebihlanjut.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Bupati Pati, Bupati Rembang, Bupati Grobogan, Bupati Blora, Bupati Kudus, Wakil Bupati Tuban, Wakil Bupati Lamongan, Asisten II Pemkab Bojonegoro, Kepala Bappeprov Jateng, Kepala Bappeprov Jatim, Kepala BLH Prov. Jatim, Kepala BLH Prov. Jateng. Tujuan dilaksanakannya rapat ini sebagai kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka menyelesaikan persoalan pengolahan wilayah kawasan Pegunungan Kendeng. (dre/udi)

Suara DPRD Surabaya soal Peningkatan Pelayanan Kesehatan

di situ hanya terpasang kipas angin, mestinya kan sudah Air Conditioner (AC). “Hal kecil seperti ini, seharusnya bisa diupayakan sendiri oleh pihak rumah sakit secara mandiri dengan mengelola uang karcis dan pendapatan lain,” tegasnya.

Selain mengkritik RSUD Dr Soewandhie, Agustin juga memberi solusi agar warga Surabaya yang sakit bisa terlayani dengan baik. Ia menjelaskan, untuk mengurangi beban RSUD Dr Soewandhie, sebaiknya Dinas Kesehatan mengoptimalkan fungsi puskesmas dalam memberikan layanan medis bagi warga yang sakit.

Menurut Titin, jika seluruh puskesmas di Surabaya memiliki fasilitas yang lengkap termasuk layanan rawat inap hingga dokter spesialis, maka pasien bisa langsung ditangani. “Rumah sakit milik pemkot hanya dua, yakni RSUD Dr Soewandhie dan BDH. Itupun kondisinya terus penuh, dan untuk saat ini masihbelumdiperbolehkanolehMenteri Kesehatan untuk membangun rumah sakit baru,” ungkap ketua Komisi

D DPRD Surabaya ini.

Karenanya,lanjutdia,jumlahrumah sakit di Kota Surabaya sudah sangat banyak, tentu yang bisa dilakukan hanyameningkatkanlayanandipuskesmas dan RS pembantu,” urainya.

Titin mengakui, jika keberadaan dokter spesialis di Dinas Kesehatan Kota Surabaya jumlahnya masih minim. Karenanya, penanganan pasien di puskesmas hanya dilayani dokter umum. Namun, kata dia, hal itu bisa disiasati dengan menggalakkan program beasiswa untuk para dokter yang ingin meningkatkan kualitasnya. “Perlu adanya program peningkatan SDM, bila perlu Pemkot membuat program beasiswa untuk para dokter umum yang tugas di Puskesmas, melanjutkan pendidikan ke spesialis penyakit, “ imbuh Titin.

Para dokter yang bersedia, cukup menandatangani kontrak pengabdian ke pemkot setelah menyelesaikan studinya nanti. Kalau membangkang, biaya pendidikan harus dikembalikan kePemerintah,”pungkasnya.(adv/has)

BM/HAS

BERKEMBANGNYAjumlahpasien di RSUD Dr Soewandhie memaksa perubahan sistem layanan pasien ke arah lebih baik. Banyaknya keluhan pasienatasburuknyapelayananRSUD Dr Soewandhie harus bisa diminimalisir untuk warga Kota Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana menyatakan, keluhan masyarakat terhadap buruknya layanan rumah sakit milik pemerintah kota (pemkot) ini tak jarang sampai terdengar hingga di gedung DPRD Kota Surabaya. Untuk itu, dia memandang perlu adanya perubahan sistem pelayanan pasien di RSUD Dr Soewandhie.

“Kami mendapatkan laporan, jika pelayanan pasien kelas III, ternyata ada perbedaan dengan pasien umum. Apalagi dibandingkan dengan pasien kelas VIP dan VVIP. Padahal ini tidak boleh terjadi, pelayanan pasien kelas apapun harus diperlakukan sama,” ucap Agustin yang juga akrab disapa Titin saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Dr Soewandhie, Kamis (3/11).

Berdasarkan pantauannya, terdapat sejumlah catatan penting untuk segera dilakukan perbaikan sistem layanan pasien. Menurut dia, rumah sakit yang dibiayai APBD Kota Surabaya itu perlu melakukan peningkatan fasilitas, agar pasien RSUD Dr Soewandhie merasakan nyaman.

“Antrean panjang masih terjadi, begitu juga ruangan pasien untuk antre juga perlu ditingkatkan agar lebih nyaman,” ucap politikus dari PDIP itu.

Lebih lanjut Titin membeberkan,

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana

BM/ANDRE

BERBINCANG: Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, berbincang hangat dan santai bersama kepala staf kepresidenan, Direktur Jenderal KHLS dan Gubernur Jawa Tengah dalam acara rapat KHLS di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Komisi B Minta Pemerintah Hidupkan Potensi Wisata Desa SURABAYA (BM) - Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) berharap pemerintah lebih menggalakkan dan menghidupkan potensi pengembangan desa wisata yang ada di Jatim.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Suharti SPsi MM, Selasa (15/11). Dikatakan Suharti, pengembangan dan menggalakkan kembali potensi desa saat ini perlu dilakukan karena mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Apabila potensi desa ini digalakkan multiefeknya akan membuat desa menjadi berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitarnya,” ujar anggota Fraksi PDIP Jatim itu.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pariwisata baik tingkat provinsi dan kabupaten/Kota di Jatim agar dapat melakukan pembinaan dan memperhatikan potensi wisata desa di Jatim. Hal itu bisa dilakukan melalui pembinaan maupun memberikan pelatihan kepada masyarakat di sekitar desa yang memiliki potensi wisata.

“Untuk masalah anggaran pengembangan wisata desa ini, bisa dilakukan oleh pihak desa sendiri dengan menggunakan ADD atau

melakukan kerjasama sharing dengan pemerintah daerah tersebut,” ujarnya.

Selain itu dia menyampaikan, beberapa daerah di Jatim cukup memiliki wisata alam yang belum mendapat penanganan secara maksimal dari pemerintah, utamanya daerah terpencil.

Karena itu dalam penataan wisata yang perlu dilakukan di antaranya akses jalan harus diperbaiki, serta sosialiasi dilakukan pihak Pemprov bersama Pemkab agar kerjasama untuk memajukan pariwisata di daerah tersebut. “Apalagi presiden sudah sejak lama meminta sektor pariwisata didorong untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Chusainuddin juga setuju untuk menghidupkan dan menggalakkan kembali potensi wisata desa di Jatim, sehingga ekonomi masyarakat di desa wisata bisa berkembang. “Wisata desa ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah baik pusat, daerah hingga kabupaten/kota agar kehidupan ekonomi di desa menjadi meningkat serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat di desa juga tidak perlu jauh datang ke kota untuk men-

ISTIMEWA

Dewan Minta RSUD Dr Soewandhie Tingkatkan Pelayanan Publik

Suharti

cari pekerjaan lagi,” ujarnya.

Politikus Fraksi PKB itu menambahkan, ada beberapa potensi wisata di Dapilnya yang layak menjadi wisata desa salah satunya di Dusun Ngelon dan Jengglungharjo, Kecamatan Tanggugunung Kabupaten Tulungagung yang memiliki obyek wisata pantai.

“Apabila pemerintah setempat mau bekerjasama maka potensi wisata desa pantai tersebut bisa berkembang dan ekonomi masyarakat bisa terangkat,” ujarnya. (rdl/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

Tim Anggaran Legislatif-Eksekutif Adu Debat

Gara-gara Mutasi, Pembahasan P-APBD Memanas JEMBER (BM) - Pembahasan final Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jember tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan Badan Anggaran (Banggar) legislatif bersama Tim Anggaran eksekutif di DPRD Jember, Selasa (15/11), memanas bahkan nyaris deadlock.

“Ada perdebatan antara Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD terkait dengan kehadiran Asisten 2 Slamet Urip Santoso yang merupakan anggota Tim Anggaran Pemkab Jember yang baru, setelah dilakukan mutasi oleh Bupati Jember. Sedangkan kami minta Pak Asisten 2 yang baru tidak mengikuti rapat finalisasi P-APBD itu,” kata Ketua DPRD JemberThoif Zamroni.

Slamet Urip menggantikan Assisten II Pemkab Jember yang sebelumnya dijabat oleh MuhammadThamrin di tengah proses pembahasan P-APBD 2016 karena Bupati Jember Faida melakukan mutasi di lingkungan Pemkab Jember pada Jumat (11/11).

Menurut dia, berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah

Provinsi Jatim menyebutkan Pemkab Jember diminta menghadirkan tim anggaran lama untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD 2016, sehingga secara otomatis Slamet Urip sebagai Asisten 2 yang baru tidak diperkenankan hadir dalam rapat finalisasi P-APBD Jember itu.

“Sedangkan Tim Anggaran Pemkab Jember bersikeras, agar Slamet Urip bisa mengikuti rapat finalisasi P-APBD karena sebagai Asisten 2. Seluruh fraksi dan pimpinan sepakat untuk melaksanakan hasil konsultasi dari Pemprov Jatim,” ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.

Bahkan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengancam Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan melakukan “walkout”, apabila pembahasan finalisasi P-APBD tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Asisten 2 Slamet Urip.

“Saya secara pribadi menilai bahwa pelantikan pejabat (mutasi) yang dilakukan oleh Bupati Jember adalah cacat hukum, sehingga kami tidak ingin pembahasan P-APBD ini juga cacat hukum. FKB akan

BONDOWOSO (BM) – Jenazah Kurdiyanto (40), tenaga kerja Indonesia (TKI) yang jadi korban tewas dalam tenggelamnya speedboat di perairan Tanjung Bemban, Batu Besar, Batam (2/11), akhirnya tiba di rumah duka, Selasa (15/11) di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Bondowoso.

“Pesawatnya tiba di Juanda Surabaya pukul 18.00 WIB dan keluar dari kargo pukul 20.00 WIB. Kami sedikit terlambat sampai di rumah duka, karena mengambil jalan memutar yakni lewat Jalur Pantura Situbondo,” kata Staf Lokal Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya, Imam Buchori.

Kurdiyanto menjadi salah satu korban dalam kecelakaan tragis yang setidaknya menelan korban jiwa seratusan penumpang tersebut, 10 di antaranya termasuk Kurdiyanto merupakan TKI asal Jatim.

“Dari 10 korban meninggal dunia di Jawa Timur, sudah kami antarkan jenazahnya ke rumah duka masing-masing dan juga

termasuk di sini. Tetapi masih ada tujuh korban meninggal lainnya yang sampai saat ini belum teridentifikasi,” katanya.

Sementara itu, salah seorang korban selamat yang merupakan paman korban, Harianto (50) warga Desa Pejagan, Kecamatan Jambisari Darussholah, mengaku ketika kejadian hanya berjarak sekitar satu meter dari korban sebelum “speedboat” yang ditumpanginya terbalik.

“Saat peristiwa itu saya tidak melihat keponakan saya, dan saya selamat karena saat kapal terbalik menemukan drum kecil yang digunakan sebagai pegangan untuk mengapung hingga akhirnya ditolong oleh nelayan yang sedang melaut,” katanya.

Ia mengungkapkan, dirinya sudah seringkali keluar masuk Malaysia dengan menggunakan jasa ‘tekong’ atau perantara melalui jalur ilegal. Dan terakhir kali berangkat ke Malaysia, Hardiyanto bersama korban pada 27 November 2014. (at/epe)

walk out dan tidak bertanggungjawab jika terjadi konsekuensi hukum di kemudian hari,” katanya, menegaskan.

Ia juga meminta pihak eksekutif menghargai hasil konsultasi yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Jember kepada Pemprov Jatim,agarpembahasanP-APBDtetapdilanjutkandemikepentinganmasyarakatJember.

Bahkan, beberapa fraksi seperti dari PKS, PDI Perjuangan, Gerindra dan PPP juga menyuarakan hal yang sama untuk tidak melanjutkan pembahasan, apabila dilakukan bersama Tim Anggaran Pemkab Jember yang baru dan rapat paripurna penetapan P-APBD 2016 yang dijadwalkan pada Selasa malam terancam ditunda.

Melihat situasi tersebut Tim Anggaran Pemkab Jember sempat mengajukan waktu skorsing rapat sebanyak dua kali dan pimpinan dewan memberikan waktu skorsing 10 menit untuk mempertimbangkan keputusan Badan Anggaran DPRD Jember.

“Maaf, saudara Slamet Urip tidak bisa ikut pembahasan finalisasi pembahasan P-APBD 2016, karena akan mengikuti MoU

Pemkab Jember dengan perwakilan Negara Belanda pukul 13.00WIB di Kantor Pemkab Jember,” kata Pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Jember Bambang Hariono kepada peserta rapat pembahasan finalisasi P-APBD 2016.

Rapat pembahasan finalisasi P-APBD 2016 akhirnya dilanjutkan dan Asisten 2 Slamet Urip terpaksa meninggalkan ruangan rapat karena kehadirannya tidak disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Jember.

Dalam nota pengatar P-APBD 2016 tercatat pendapatan menurun sebesar Rp 236,82 miliar atau 6,88 persen dari anggaran semula pada APBD 2016 sebesar Rp 3,44 triliun menjadi Rp 3,20 triliun.

Kemudian dari sisi belanja mengalami kenaikan Rp 97,52 miliar atau 2,75 persen dari anggaran APBD awal 2016 sebesar Rp 3,54 triliun menjadi Rp 3,64 triliun, sedangkan untuk pembiayaan P-ABD 2016 direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp 334,35 miliar atau 324,26 persen dari anggaran semula Rp 103,11 miliar menjadi Rp 437,46 miliar. (at/epe)

Keluarga Histeris Sambut Jenazah Speedboat Tenggelam

menemukan dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatan tersangka,” kata Kasi Pidsus Nur Hisyam kemarin.

Sekalipun dua alat bukti tersebut tidak disebutkan secara rinci, namun Hisyam menyatakan dalam KUHP dua alat bukti itu bisa berupa keterangan saksi dan dokumen atau surat menyurat.

“Yang pasti unsur dua alat bukti terpenuhi,” ungkapnya.

Sebelumnya, kejaksaan telah me-

FOTO ISTIMEWA

DOA TERAKHIR: Keluarga dan kerabat Kurdiyanto yang jasadnya baru tiba kemarin, menggelar doa bersama sebelum korban speedboat tenggelam di Batam tersebut dimakamkan.

nahan Kepala Administrasi Bagus Hariyanto dalam kasus yang sama. Bagus merupakan bekas atasan Ermi, pada saat dugaan korupsi terjadi, Baguss menjabat Kepala Bagian Umum. “Ermi adalah tersangka ke 2 dalam kasus ini,” imbuhnya.

Kasus korupsi ini terkuak setelah beredar hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan itu menyebut ada kebocoran dalam APBD 2014 sebesar Rp 20 miliar. Salah satu terdeteksi pada

pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum senilai Rp 5,8 miliar.

BPK menemukan potensi korupsi di Bagian Umum senilai kurang lebih Rp 3,2 miliar. Modus yang dilakukan yaitu memalsukan stempel dan kwitansi dan memanipulasi laporan. Petunjuk inilah yang digunakan jaksa menahan Bagus dan Ermi. “Kalau ada tambahan bukti lagi, akan ada tersangka lain,” tandasnya.(mdc/epe)

Jadi Pembicara di Indonesia Economic Forum

Emil Promosikan Potensi ‘Tersembunyi’ Trenggalek

TRENGGALEK (BM) – Jadi pembicara di Indonesia Economic ForumyangberlangsungdiJakarta, Senin (14/11), dijadikan kesempatan Emil Elestianto Dardak untuk mempromosikan Trenggalek sebagai daerah yang prospektif untuk investasi.

“SayaberbicaramengenaiTrenggalek, kabupaten yang bisa menjadi contohdaridaerahyangmempunyai prospek, namun membutuhkan infrastruktur dan sinergitas dari semua pihak untuk memaksimalkan potensi yang ada,” kata bupati yang baru berusia 32 tahun tersebut.

Isu infrastruktur dan pengembangan daerah pinggiran seperti Kabupaten Trenggalek dan sekitar itu kerap kali disampaikan Emil dalam berbagai forum nasional maupun internasional seperti UNHabitatIII,ForumPemkabSe-AsiaPasifik atau UCLG Aspac, Forum Pemkab Sedunia hingga saat diundang di forum khusus PBB. Dalam visi dan strategi kebijakan yang dia paparkan, ia mengatakan, pembangunan daerah

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

FOTO ISTIMEWA

VISIONER: Emil Dardak (kanan) menerima sertifikat usai jadi pembicara dalam Indonesia Economi Forum di Jakarta. Pemaparan pembangunan yang harus selaraskan kepentingan publik dan swasta bisa jadi solusi memajukan Trenggalek.

di Trenggalek merupakan model pembangunan kawasan berkelanjutan untuk menekan kesenjangan

TIM PENDAMPING: Untuk memantau dan menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di Pamekasan, aparat Kodim 0826 dilibatkan sebagai tim pendamping.

Stok Pupuk Subsidi Aman PAMEKASAN (BM) – Ketersediaan pupuk bersubsidi kerap jadi momok petani memasuki musim tanam.

Termasuk di wilayah Pamekasan. Namun kali ini, kekhawatiran itu bisa sedikit ditepis dengan pernyataan Ketua Komisi II DPRD setempat, Moh Hosnan Achmadi yang menyebutkan persediaaan pupuk bersubsidi kali ini aman. “Kami sudah melakukan pemantauan di sejumlah kecamatan dan gudang penyangga pupuk yang ada di Pamekasan,” terangnya, Selasa (15/11).

Hosnan menjelaskan, sejak awal musim tanam hingga saat ini, pihaknya turun ke lapangan melakukan pemantauan, serta berkoordinasi dengan para ketua gabungan kelompok tani. “Namun kami tetap membuka pintu jika ada keluhan dan segera bisa dilaporkan.

Karena bisa jadi, selama ini lancar, lalu berubah langka, karena faktor gangguan atau ada oknum yang sengaja melakukan permainan,” ucap Hosnan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, selain berkoordinasi dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Pamekasan, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan tim pendamping, yakni dari Kodim 0826 Pamekasan.

Kuota pupuk bersubsidi 2016 di Kabupaten Pamekasan tahun ini sebanyak 49.880 ton. Jumlah itu meningkat dibanding 2015 yang hanya 47.984 ton. (at/epe)

Sistem Salibu Untungkan Petani

Kejaksaan Tahan Pejabat Bangkalan

BANGKALAN (BM) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, akhirnya menahan Kasubag Keuangan Bagian Umum, Sekertariat Kabupaten Bangkalan, Ermi, setelah menetapkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2014. Penahanan ini dilakukan usai memeriksa Ermi hampir 7 jam dari pukul 11.00 hingga 17.00 WIB, Senin (14/11).

“Dari pemeriksaan tadi, kami telah

KILAS

ekonomi antara wilayah utara dengan selatan Jatim.

Menurutdia,masalahinfrastruk-

tur dan akses transportasi menjadi kuncipentingdalampembangunan daerah tertinggal di pesisir selatan Jatim, termasukTrenggalek dan sekitarnya.Emiloptimistispegembangan kota maritim di Prigi akan menarik banyak investor.

Sebab, kata dia, rencana pembangunan pelabuhan barang di Prigi akan memacu akses transportasi laut yang mudah dijangkau sehingga membuat biaya produksi dan distribusi jauh lebih efisien.

Indonesia Economic Forum 2016itudiikutiolehbeberapakalangan seperti pengusaha, perwakilan kamar dagang, pejabat pemerintahan, dan akademisi.

Wakil Ketua APKASI Bidang Infrastuktur, Lingkungan Hidup dan Kerja Sama Luar Negeri ini menjadi salah satu pembicara bersama beberapa tokoh seperti Menko Perekonomian Damin Nasution, Ilham Habibie, Gita Wiryawan, dan CEO Gojek Nadiem Makarim.

Dijelaskan Emil, Indonesia Economic Forum ini merupakan pertemuan tahunan ketiga yang

mempertemukan para pebisnis dan pembuat kebijakan. IEF, lanjutnya, dianggap penting, pasalnya perubahan perekonomian dunia berlangsung sangat cepat.

Menurut Emil, hidup dalam lingkungan yang saling terkait dengan adanya teknologi terobosan, pergeseran demografi, dan transformasi politik memiliki implikasi luas jangkauannya. IEF 2016 mengusungtema,“MengemudiInovasi: Mengasah Kembali Perekonomian Indonesia”.

Tematersebutmenggarisbawahi perubahan besar yang tengah berlangsung di kawasan terbesar perekonomian saat ini. Perlunya pergeseran dari ketergantungan pada sumber daya alam ke bidang jasa dan manufaktur sebagai pengungkit perekomomian baru.

Dalam paparannya Emil Dardak, yang juga Co-President UCLG ASPAC, membahas pentingnya infrastruktur daerah guna menumbuhkan iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah. (at/epe)

NGAWI (BM) – Pemkab Ngawi mengembangkan penanaman padi dengan sistem“Salibu” atau Salin Ibu untuk meningkatkan produktivitas padi di wilayah setempat, dalam mendukung upaya ketahanan pangan nasional.

Bupati Budi Sulistyono mengatakan, teknologi penanaman padi dengan sistem “Salibu” telah dilakukan sejak 2015.

Pada sistem tersebut, kata bupati, padi yang sudah dipanen, dibiarkan bertunas kembali dan dipelihara sampai panen kembali. Sistem tersebut terus dikembangkan karena hasilnya terbukti mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi dan dinilai menguntungkan petani yang imbasnya juga menambah stok pangan nasional. “Selain meningkatkan produktivitas padi, sistem tanam ‘Salibu’ juga menghemat biaya produksi Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per hektar,” ujar Budi Sulistyono.

Karena terus mengembangkan penanaman padi dengan sistem “Salibu” dalam mendukung upaya ketahanan pangan nasional, Ngawi telah menjadi salah satu tujuan kegiatan “Media Visit” Panen Raya Jawa Timur yang digelar oleh Kementerian Pertanian, selain Tuban.

Panen raya padi dengan sistem “Salibu” dilakukan Senin (14/11) di Dusun Katak, Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo, Ngawi. Ia menambahkan selain mendorong pengembangan penanaman padi “Salibu” dengan terus menambah “demplot”.

Pemerintah Kabupaten Ngawi juga memotivasi petani setempat agar mengikuti Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai jaminan perlindungan petani terhadap bencana banjir, kekeringan, dan serangan organ pengganggu tanaman. (at/epe)

Bom Molotov Diamankan Saat Ekskusi Toko PONOROGO (BM) - Eksekusi bangunan toko peralatan olahraga oleh PN Ponorogo nyaris ricuh. Pemilik bangunan toko ngotot tidak bersedia dieksekusi. Di lokasi, polisi bahkan mengamankan sejumlah bom molotov yang diduga disiapkan untuk mengganggu jalannya eksekusi.

Pemilik toko Silly Suryono, warga Jalan Gatot Koco, bahkan mengusir petugas panitera PN Ponorogo yang akan melakukan eksekusi. Dia ngotot merasa masih memiliki hak atas bangunan toko seluas 43 meter persegi tersebut. “Masuk ke rumah ini sama dengan membangun kuburan disini,” sergahnya, Selasa (15/11).

Kasus ini bermula ketika anak Silly Suryono meminjam uang ke Bank Danamon Ponorogo sebesar Rp 90 juta. Dalam prosesnya, beban pinjaman hanya diangsur Rp 40 juta sedangkan sisanya belum terbayar. Karena itu, Danamon lantas melelang bangunan dan dimenangkan Bambang Setiawan Hadi Suprapto, warga Jl Jenderal Sudirman senilai Rp 102 juta.

Meski mendapat penolakan, juru sita PN Ponorogo berhasilmelakukaneksekusidanmembacakansuratkeputusan pengadilan dibawah pengawalan ketat Polres Ponorogo, Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran. (dtc/epe)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Masuk Paripurna, Nasib Guru GTT Masih Tarik Ulur

GRESIK (BM)- Tahapan Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2017, Selasa (15/11), nasib Guru Tidak Tetap (GTT) atau non-PNS SMA sederajat masih tarik ulur. Hal ini setelah

pengelolaan SMA/SMK/SLB diambilalih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), sementara Pemprov tidak sanggup mengkover gaji para GTT. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dalam jawabannya, tidak mempermasalahkan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan hibah kepada SMA/SMK/SLB. Peraturan yang menjadi dasar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 hingga perubahannya.

Dana hibah itulah yang ren-

cananya akan digunakan untuk membayar gaji GTT SMA sederajat. Total dana hibah yang diusulkan dalam draf Raperda APBD 2017 sebesar Rp 16 miliar.

Hal ini berbeda dengan pendapat sejumlah Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik. Abdul Hamid,

Ketua DPRD Kabupaten Gresik membenarkan, jika Pemprov tidak mengkover gaji untuk GTT. Selain itu dia mengungkapkan, saat konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk tidak menganggarkan hibah untuk SMA sederajat,

hingga keluar peraturan baru yang menjadi acuan.

“Lah ini, aturan yang disampaikan Bupati adalah Permen­ dagri tahun 2011. Tapi setelah saya koordirnasi ke Kepala Dinas Pendidikan Gresik, akan ditinjau ulang,” tandasnya. (sgg/yog/dra)

FOTO: BM/MOCH. SUGENG

PARIPURNA : Rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2017 di gedung DPRD Gresik, Selasa (15/11).

Paripurna Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi

Bupati Siap Amankan Pendapatan Parkir Sesuai Rekom Fraksi GRESIK (BM)-Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2017, digelar di gedung DPRD Kabupaten Gresik Selasa (15/11). Dalam rapat paripurna pemandangan umum sebelumnya, sejumlah Fraksi di dewan menyoroti pendapatan pajak dan retribusi parkir. Fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, PKB PAN, PPP, Golkar dan Fraksi Gerindra.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menyampaikan, pajak parkir dan retribusi parkir adalah dua jenis pendapatan daerah yang berbeda. Karcis yang digunakan juga berbeda, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih pemungutannya. Pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum dipengaruhi oleh tidak berlakunya retribusi berlangganan. Namun upaya untuk meningkatkan pendapatan

dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, serta penerapan sanksi bagi juru parkir yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, tambahnya, peningkatan retribusi parkir dilakukan dengan upaya melaksanakan hasil kajian pengelolaan parkir, pembinaan dan pengawasan juru parkir harus kontinyu. Dilakukan penataan sistem perparkiran dengan mengembangkan sistem parkir online. “Sedangkan target pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp 2,5 miliar. Guna merealisasikan target tersebut akan dilakukan pemetaan potensi titik objek pajak parkir serta meningkatkan pengawasan dan monitoring,” ujarnya.

Retribusi pelayanan parkir tersebar di 72 lokasi dengan target Rp 5 miliar pada tahun 2017.

Sedangkan lokasi untuk pajak parkir ada 130 titik. Pendapatan parkir dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai tugas

dan kewenangan. “Penentuan target retribusi parkir di tepi jalan umum telah dilakukan perhitungan potensi secara cermat,” ujar Bupati Gresik.

Sebelumnya, juru bicara Fraksi PKB, Syafi’ AM mengusulkan, penyederhanaan masalah parkir.

Sehingga, target retribusi parkir sebesar Rp 5 miliar sangat realistis.

Sebab, saat ini melihat kemajuan tata niaga Gresik, serta pusat perniagaan sudah sangat mungkin target retribusi parkir ditingkatkan. Parkir ditangani instansi berbeda yaitu, Dinas Pehubungan (Dishub), dan Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik.

“Terkait dengan itu Fraksi PKB juga mengusulkan e-parkir agar bisa diujicoba di perkotaan,” ungkapnya.Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid mengatakan jawaban Bupati ini akan dibawa ke dalam rapat-rapat fraksi.(sgg/adv)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Bojonegoro Usulkan UMK 2017 Rp 1.511.000 BOJONEGORO(BM)Pemer intah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, akhirnya mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 sebesar Rp1.511.000 per bulan, meningkat dibandingkan UMK tahun lalu yang hanya Rp1.462.000 per bulan. “Hasil pengkajian dewan pengupahan besarnya UMK 2017 yang semula ditetapkan Rp 1.677.000 per bulan turun menjadi Rp.1.1511.000 per bulan, karena tidak menyertakan kenaikan sektor migas sebagai pertimbangan,” kata Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, di Bojonegoro, Selasa.

Menurutnya, kalau kenaikan sektor migas dijadikan acuan untuk menentukan UMK bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari kalau sewaktu-waktu protensi

FOTO: BM/IST

TUNTUTAN : Para pekerja menuntut UMK sesuai dengan kondisi di lapangan, maka mereka melakukan demo untuk memperjuangkan haknya.

migas di daerahnya habis.

Karena itu, Bupati Bojonegoro

Suyoto meminta dewan pengupahan mengkaji ulang UMK

2017 yang sudah ditetapkan Rp1.677.000 per bulan tanpa

memasukkan kenaikan sektor migas sebagai pertimbangan.

“Kalau potensi migas habis akan menimbulkan masalah dikemudian hari kalau UMK diturunkan,” tuturnya. Meski demikian, disekitar proyek migas di daerahnya ada buruh yang memperoleh upah diatas UMK yang disebut Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK).

“Besarnya UMSK selalu diatas UMK, tapi sifatnya hanya selama proyek migas berjalan,”jelas dia.

Lebih lanjut dijelaskan dewan pengupahan sudah mengirimkan usulan UMK 2017 Rp1.511.000 per bulan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pekan lalu.

Besarnya UMK 2017 daerahnya itu akan ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bersama dengan UMK 2017 di

HUT Gelar Akad Nikah Massal di Pendopo Pemkab

TUBAN(BM)-Sebanyak enam pasangan pengantin ini melaksanakan akad nikah di Pendopo Krido Manunggal. Disaksikan langsung sejumlah pejabat Tuban, serta masing-masing memberi uang mahar kepada mempelai wanitanya sebesar Rp. 1 juta.

Enam pasangan pengantin itu adalah Kardi dan Hestriningsih asal Kecamatan Semanding. Trismuji dan Yuni dari Kecamatan Merakurak. Sedangkan 4 pasangan lainya berasal dari Kecamatan Jatirogo yaitu Suradi dan Sari, Mudi dan Parmi, Mulyadi dan Katimah serta Tasrip dan Rasmi.

Awalnya calon pengantin sebanyak 18 pasangan. Namun setelah pemeriksaan administrasi, hanya 6 pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat melakukan pernikahan secara massal.

Para pasangan pengantin itu mendapatkan fasilitas nikah, karena menjadi peserta nikah massal Pemkab Tuban dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Tuban ke 723. Kegiatan itu pertama kali dilaksanakan selama PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

PENGANTIN : Sebanyak enam pasangan mengikuti akad nikah massal di pendopo kabupaten.

peringatan hari jadi Tuban.

Bupati Tuban, Fathul Huda mengatakan masih ada permasalahan masyarakat yang sudah hidup serumah

atau berumah tangga, namun secara hukum belum menikah secara resmi.

Hal itu menjadi permasalahan dan harus ada solusinya, ini yang menjadi

tanggungjawab pemerintah daerah.

“Permasalahan ini merupakan tanggungjawab pemerintah, masih banyak terjadi di masyarakat,” jelasnya.

Bupati menegaskan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi Tuban. Serta sebagai bentuk keprihatinan pemerintah daerah, sehingga akan menjadi kegiatan rutin. “Bentuk keprihatinan kami, ada warga yang sudah hidup berumah tangga selama bertahun-tahun tetapi masih belum menikah secara hukum,” sambung Bupati.

Keprihatinan juga sangat dirasakan atas kondisi masyarakat yang masih belum sesuai dengan slogan Tuban Bumi Wali. Meski penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi yang melaksanakan sholat katanya kurang dari 50 persen. “Kita sudah buat peraturan daerah tentang Akhlaqul Karimah dan anak yang ingin masuk sekolah SMP harus memiliki sertifikat TPQ, itu bentuk upaya kita,” jelasnya. (tur/dra)

seluruh Jawa Timur, pada 21 November.

“Kemungkinannya besarnya UMK 2017 yang diusulkan bisa naik atau turun,” ucapnya. Pihaknya optimistis UMK 2017 Rp1.511.000 per bulan tidak ada penolakan, sebab dalam menetapkan juga dihadiri perwakilan buruh, pengusaha, perguruan tinggi (PT), Disnakertransos, juga pihak lainnya yang masuk tim dewan pengupahan.

“Pengalaman di tahun-

tahun sebelumnya di Bojonegoro tidak pernah ada gejolak terkait besarnya UMK,” ucapnya, menambahkan.

Terkait upah umum pedesaan (UUP) 2017, kata dia, tidak ada perubahan sama dengan tahun lalu yang sudah ditetapkan Rp1.005.000 per bulan. ”UUP yang ditetapkan tahun lalu tidak ada perubahan, sebab sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro berlakunya UUP selama lima tahun,” ujarnya.(bor/dra)

KILAS

Calon Kades Ditarik Biaya Pendaftaran, Dewan Nyatakan Pelanggaran TUBAN(BM)-Komisi A DPRD Kabupaten Tuban menegaskan bahwa calon Kepala Desa (Kades) tidak boleh dibebani biaya Pilkades. Hal itu sesuai dengan aturan perundangan daerah yang sudah dilegalkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dibebankan pada APBD dan APBDes. Sehingga adanya aturan tersebut calon Kepala Desa dibebaskan dari biaya pendaftaran maupun biaya lainnya.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto mengatakan sesuai dengan aturan tersebut, calon Kades dibebaskan dari biaya pendaftaran. Sebab biaya pelaksanaan Pilkades semuanya ditanggung oleh daerah dan desa serta panitia tidak diperbolehkan meminta uang pendaftaran.

“Kalau ada panitia yang meminta biaya kepada calon itu jelas-jelas melanggar aturan,” kata Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto.

Agung menambahkan sebelum pelaksanaan Pilkades pihaknya berjanji akan melakukan kunjungan maupun melakukan rapat kerja dengan panitia. Sehingga dalam pelaksanaan Pilkades tidak menuai masalah, apalagi sampai berlarut-larut. “Kita akan segera melakukan sidak atau memanggil panitia yang menyalahi aturan yang ada,” sambungnya.

Dalam pelaksanaan Pilkades, Pemkab Tuban memberikan bantuan untuk operasional setiap desa sebesar Rp 10 juta. Serta bantuan setiap hak pilih sebesar Rp 7.500 dikalikan jumlah pemilih di masing-masing desa. Diberitakan sebelumnya, biaya pendaftaran yang dibebankan bagi Bakal Calon (Balon) Kades wilayah Kecamatan Soko dikeluhkan. Karena dibebani biaya Rp. 5 juta sampai Rp. 24 juta tiap calon, meski ada desa yang menggratiskan biaya pendaftaranya.(tur/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Masuk Paripurna, Nasib Guru GTT Masih Tarik Ulur

GRESIK (BM)- Tahapan Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2017, Selasa (15/11), nasib Guru Tidak Tetap (GTT) atau non-PNS SMA sederajat masih tarik ulur. Hal ini setelah

pengelolaan SMA/SMK/SLB diambilalih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), sementara Pemprov tidak sanggup mengkover gaji para GTT. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dalam jawabannya, tidak mempermasalahkan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan hibah kepada SMA/SMK/SLB. Peraturan yang menjadi dasar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 hingga perubahannya.

Dana hibah itulah yang ren-

cananya akan digunakan untuk membayar gaji GTT SMA sederajat. Total dana hibah yang diusulkan dalam draf Raperda APBD 2017 sebesar Rp 16 miliar.

Hal ini berbeda dengan pendapat sejumlah Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik. Abdul Hamid,

Ketua DPRD Kabupaten Gresik membenarkan, jika Pemprov tidak mengkover gaji untuk GTT. Selain itu dia mengungkapkan, saat konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk tidak menganggarkan hibah untuk SMA sederajat,

hingga keluar peraturan baru yang menjadi acuan.

“Lah ini, aturan yang disampaikan Bupati adalah Permen­ dagri tahun 2011. Tapi setelah saya koordirnasi ke Kepala Dinas Pendidikan Gresik, akan ditinjau ulang,” tandasnya. (sgg/yog/dra)

FOTO: BM/MOCH. SUGENG

PARIPURNA : Rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2017 di gedung DPRD Gresik, Selasa (15/11).

Paripurna Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi

Bupati Siap Amankan Pendapatan Parkir Sesuai Rekom Fraksi GRESIK (BM)-Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2017, digelar di gedung DPRD Kabupaten Gresik Selasa (15/11). Dalam rapat paripurna pemandangan umum sebelumnya, sejumlah Fraksi di dewan menyoroti pendapatan pajak dan retribusi parkir. Fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, PKB PAN, PPP, Golkar dan Fraksi Gerindra.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menyampaikan, pajak parkir dan retribusi parkir adalah dua jenis pendapatan daerah yang berbeda. Karcis yang digunakan juga berbeda, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih pemungutannya. Pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum dipengaruhi oleh tidak berlakunya retribusi berlangganan. Namun upaya untuk meningkatkan pendapatan

dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, serta penerapan sanksi bagi juru parkir yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, tambahnya, peningkatan retribusi parkir dilakukan dengan upaya melaksanakan hasil kajian pengelolaan parkir, pembinaan dan pengawasan juru parkir harus kontinyu. Dilakukan penataan sistem perparkiran dengan mengembangkan sistem parkir online. “Sedangkan target pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp 2,5 miliar. Guna merealisasikan target tersebut akan dilakukan pemetaan potensi titik objek pajak parkir serta meningkatkan pengawasan dan monitoring,” ujarnya.

Retribusi pelayanan parkir tersebar di 72 lokasi dengan target Rp 5 miliar pada tahun 2017.

Sedangkan lokasi untuk pajak parkir ada 130 titik. Pendapatan parkir dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai tugas

dan kewenangan. “Penentuan target retribusi parkir di tepi jalan umum telah dilakukan perhitungan potensi secara cermat,” ujar Bupati Gresik.

Sebelumnya, juru bicara Fraksi PKB, Syafi’ AM mengusulkan, penyederhanaan masalah parkir.

Sehingga, target retribusi parkir sebesar Rp 5 miliar sangat realistis.

Sebab, saat ini melihat kemajuan tata niaga Gresik, serta pusat perniagaan sudah sangat mungkin target retribusi parkir ditingkatkan. Parkir ditangani instansi berbeda yaitu, Dinas Pehubungan (Dishub), dan Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik.

“Terkait dengan itu Fraksi PKB juga mengusulkan e-parkir agar bisa diujicoba di perkotaan,” ungkapnya.Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid mengatakan jawaban Bupati ini akan dibawa ke dalam rapat-rapat fraksi.(sgg/adv)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Bojonegoro Usulkan UMK 2017 Rp 1.511.000 BOJONEGORO(BM)Pemer intah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, akhirnya mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 sebesar Rp1.511.000 per bulan, meningkat dibandingkan UMK tahun lalu yang hanya Rp1.462.000 per bulan. “Hasil pengkajian dewan pengupahan besarnya UMK 2017 yang semula ditetapkan Rp 1.677.000 per bulan turun menjadi Rp.1.1511.000 per bulan, karena tidak menyertakan kenaikan sektor migas sebagai pertimbangan,” kata Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, di Bojonegoro, Selasa.

Menurutnya, kalau kenaikan sektor migas dijadikan acuan untuk menentukan UMK bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari kalau sewaktu-waktu protensi

FOTO: BM/IST

TUNTUTAN : Para pekerja menuntut UMK sesuai dengan kondisi di lapangan, maka mereka melakukan demo untuk memperjuangkan haknya.

migas di daerahnya habis.

Karena itu, Bupati Bojonegoro

Suyoto meminta dewan pengupahan mengkaji ulang UMK

2017 yang sudah ditetapkan Rp1.677.000 per bulan tanpa

memasukkan kenaikan sektor migas sebagai pertimbangan.

“Kalau potensi migas habis akan menimbulkan masalah dikemudian hari kalau UMK diturunkan,” tuturnya. Meski demikian, disekitar proyek migas di daerahnya ada buruh yang memperoleh upah diatas UMK yang disebut Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK).

“Besarnya UMSK selalu diatas UMK, tapi sifatnya hanya selama proyek migas berjalan,”jelas dia.

Lebih lanjut dijelaskan dewan pengupahan sudah mengirimkan usulan UMK 2017 Rp1.511.000 per bulan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pekan lalu.

Besarnya UMK 2017 daerahnya itu akan ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bersama dengan UMK 2017 di

HUT Gelar Akad Nikah Massal di Pendopo Pemkab

TUBAN(BM)-Sebanyak enam pasangan pengantin ini melaksanakan akad nikah di Pendopo Krido Manunggal. Disaksikan langsung sejumlah pejabat Tuban, serta masing-masing memberi uang mahar kepada mempelai wanitanya sebesar Rp. 1 juta.

Enam pasangan pengantin itu adalah Kardi dan Hestriningsih asal Kecamatan Semanding. Trismuji dan Yuni dari Kecamatan Merakurak. Sedangkan 4 pasangan lainya berasal dari Kecamatan Jatirogo yaitu Suradi dan Sari, Mudi dan Parmi, Mulyadi dan Katimah serta Tasrip dan Rasmi.

Awalnya calon pengantin sebanyak 18 pasangan. Namun setelah pemeriksaan administrasi, hanya 6 pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat melakukan pernikahan secara massal.

Para pasangan pengantin itu mendapatkan fasilitas nikah, karena menjadi peserta nikah massal Pemkab Tuban dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Tuban ke 723. Kegiatan itu pertama kali dilaksanakan selama PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

PENGANTIN : Sebanyak enam pasangan mengikuti akad nikah massal di pendopo kabupaten.

peringatan hari jadi Tuban.

Bupati Tuban, Fathul Huda mengatakan masih ada permasalahan masyarakat yang sudah hidup serumah

atau berumah tangga, namun secara hukum belum menikah secara resmi.

Hal itu menjadi permasalahan dan harus ada solusinya, ini yang menjadi

tanggungjawab pemerintah daerah.

“Permasalahan ini merupakan tanggungjawab pemerintah, masih banyak terjadi di masyarakat,” jelasnya.

Bupati menegaskan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi Tuban. Serta sebagai bentuk keprihatinan pemerintah daerah, sehingga akan menjadi kegiatan rutin. “Bentuk keprihatinan kami, ada warga yang sudah hidup berumah tangga selama bertahun-tahun tetapi masih belum menikah secara hukum,” sambung Bupati.

Keprihatinan juga sangat dirasakan atas kondisi masyarakat yang masih belum sesuai dengan slogan Tuban Bumi Wali. Meski penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi yang melaksanakan sholat katanya kurang dari 50 persen. “Kita sudah buat peraturan daerah tentang Akhlaqul Karimah dan anak yang ingin masuk sekolah SMP harus memiliki sertifikat TPQ, itu bentuk upaya kita,” jelasnya. (tur/dra)

seluruh Jawa Timur, pada 21 November.

“Kemungkinannya besarnya UMK 2017 yang diusulkan bisa naik atau turun,” ucapnya. Pihaknya optimistis UMK 2017 Rp1.511.000 per bulan tidak ada penolakan, sebab dalam menetapkan juga dihadiri perwakilan buruh, pengusaha, perguruan tinggi (PT), Disnakertransos, juga pihak lainnya yang masuk tim dewan pengupahan.

“Pengalaman di tahun-

tahun sebelumnya di Bojonegoro tidak pernah ada gejolak terkait besarnya UMK,” ucapnya, menambahkan.

Terkait upah umum pedesaan (UUP) 2017, kata dia, tidak ada perubahan sama dengan tahun lalu yang sudah ditetapkan Rp1.005.000 per bulan. ”UUP yang ditetapkan tahun lalu tidak ada perubahan, sebab sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro berlakunya UUP selama lima tahun,” ujarnya.(bor/dra)

KILAS

Calon Kades Ditarik Biaya Pendaftaran, Dewan Nyatakan Pelanggaran TUBAN(BM)-Komisi A DPRD Kabupaten Tuban menegaskan bahwa calon Kepala Desa (Kades) tidak boleh dibebani biaya Pilkades. Hal itu sesuai dengan aturan perundangan daerah yang sudah dilegalkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dibebankan pada APBD dan APBDes. Sehingga adanya aturan tersebut calon Kepala Desa dibebaskan dari biaya pendaftaran maupun biaya lainnya.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto mengatakan sesuai dengan aturan tersebut, calon Kades dibebaskan dari biaya pendaftaran. Sebab biaya pelaksanaan Pilkades semuanya ditanggung oleh daerah dan desa serta panitia tidak diperbolehkan meminta uang pendaftaran.

“Kalau ada panitia yang meminta biaya kepada calon itu jelas-jelas melanggar aturan,” kata Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto.

Agung menambahkan sebelum pelaksanaan Pilkades pihaknya berjanji akan melakukan kunjungan maupun melakukan rapat kerja dengan panitia. Sehingga dalam pelaksanaan Pilkades tidak menuai masalah, apalagi sampai berlarut-larut. “Kita akan segera melakukan sidak atau memanggil panitia yang menyalahi aturan yang ada,” sambungnya.

Dalam pelaksanaan Pilkades, Pemkab Tuban memberikan bantuan untuk operasional setiap desa sebesar Rp 10 juta. Serta bantuan setiap hak pilih sebesar Rp 7.500 dikalikan jumlah pemilih di masing-masing desa. Diberitakan sebelumnya, biaya pendaftaran yang dibebankan bagi Bakal Calon (Balon) Kades wilayah Kecamatan Soko dikeluhkan. Karena dibebani biaya Rp. 5 juta sampai Rp. 24 juta tiap calon, meski ada desa yang menggratiskan biaya pendaftaranya.(tur/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

Lebih lanjut Kapolsek menerangkan, tersangka hanyalah tamatan Sekolah Dasar. Dirinya mengaku susah mendapatkan pekerjaan. Karena nekat mengedarkan obat terlarang untuk biaya hidup.

“Apapun alasannya, mengedarkan obat terlarang tidak dibenarkan secara hukum,” tandas AKP Rokhib.

Tersangka diamankan di Mapolsek Gresik Kota beserta barang bukti. Sejumlah barang bukti yang diamankan antara lain 15 tik pil koplo seharga Rp200 ribu, satu tik isi 15 butir pil koplo. “Saat ini tersangka kami amankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (sgg/yog/dra)

KILAS

FOTO BM/IST

MENGGEMBIRAKAN : Nelayan lobster saat memanen yang dipelihara di Pulau Bawean.

FOTO BM/MOCH. SUGENG

K E C E WA : P e n g u n j u k r a s a menggelar aksinya di depan kan­ tor Bupati Gresik, Senin (14/11).

Pameran Mega Industri yang Berbudaya

Ratusan Toko Modern Bercokol di Gresik GRESIK (BM)-Perkembangan jumlah toko modern di Gresik mengalami perkembangan. Data Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik sudah ada 153 toko modern di Kota Gresik.

Rinciannya, Alfamart sebanyak 51 oulet, Indomaret 91 oulet, Alfamidi ada 8 outlet, Ramayana Robinson ada 1, hypermart matahari 1 dan Giant 1 outlet.

Kabid Pengembangan Investasi BPMP Gresik, Farida Hasnah, Senin mengatakan, semua pendirian toko modern harus ada izinnya. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) merupakan izin operasional. Sedangkan izin fisik antara lain prinsipal, IPR, izin dokumen LH, HO dan IMB. Penerbitan IUTM, lanjut dia sudah diatur dalam Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kemudian Permendag RI Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang pedoman, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada Perda Kabupaten Gresik No. 13 Tahun 2011 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di kabupaten Gresik.

Itu semua sudah diatur, penyebutan untuk toko modern, seperti minimarket atau toko swalayan, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan atau pusat grosir.”Pembeda hanya pada luasan lantai penjualan,”ungkap Farida.

Saat dikonfirmasi terkait toko modern yang pindah lokasi ke tempat baru karena kontrak persilnya habis, Faridah mengatakan, “Pemilik atau pengelola toko modern tersebut harus mengajukan lagi izin fisik baru, terutama yang berbentuk waralaba sedang prinsipal biasanya milik sendiri bangunannya.” Jelasnya.(sgg/ yog/dra)

FOTO BM/MOCH. SUGENG

DISALURKAN : Kegiatan baksos Baznas Gresik di Cerme, Senin (14/11).

FOTO

PERAN SERTA : Istri pejabat Eselon III Pemkab Gresik saat mengikuti pelatihan bertajuk “Ladies Program Personability and Socia

berita metro

www.beritametro.co.id PENEGAKAN : Anggota Satpol PP Gresik mengikuti diklat di Pusdiklat PMI Gresik, Selasa (25/10).

KILAS

FOTO BM/MOCH. SUGENG

Dinilai Langgar Kesepakatan, P

TUBAN(BM)-Kegiatan eksplorasi sumur tua dan pengeboran minyak di Dusun Gegunung, Desa Mulyagung, Kecamatan Singgahan menyisakan masalah.

Ini terkait system perekrutan tenaga kerja yang dinilai masih syarat kepentingan.

Padahal sesuai hasil kesepakatan dalam pertemuan hampir dua bulan lalu antara Komisi A DPRD Tuban, perwakilan pemuda, BUMD dan PT TGE telah sepakat perekrutan tenaga kerja dilakukan secara terbuka. Pola diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, namun prakteknya hingga saat ini belum dilakukan.

Terbukti sejumlah tenaga kerja baru yang masuk tanpa adanya pengumuman lowongan kerja. “Tidak ada pengumu-

man, masuk kerjanya melalui seseorang.

Siapa yang dekat, dia yang dapat kerja.

Ini tidak baik untuk masyarakat yang memiliki hak yang sama,” ungkap salah satu pemuda.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto akan menggendakan pemanggilan atau rapat di kantor dewan dengan para pihak terkait. Karena kesepakatan bersama waktu itu belum dijalankan, meski sudah berulang kali diingatkan.

“Segera akan kita Raker di dewan.

Pada prinsipnya adanya industrialisasi dan BUMD itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat termasuk rekrutmen tenaga kerja secara adil dan

peningkatan pendapatan tegasnya.

Diketahui, selain fakto dana sosial perusahaan dipertanyakan pemuda. watirkan akan ada perma diharapkan adanya keterb masyarakat. Selain itu, keb di sumur tua yang dikelo ini masih terpasang. Casin penambang liar itu belum akan menjadi milik siap dan diganti baru. Sedangk sumur tua peninggalan be rut pimpinan Pertamina E IV, sepenuhnya menjadi (tur/dra)

Jelang Pilkades Serentak, Polres Siagakan 1.540 Per BOJONEGORO(BM)- Guna pengamanan jalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Bojonegoro, Kepolisian Resor Bojonegoro segera (Polres) menyiagakan 1.540 personel.

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro tentang kesi­ apan jalannya Pilkades serentak di Bojonegoro 30 November 2016 di Polda Jawa Timur, Rabu (9/11) kemarin.

“Pasukan pengamanan, Polres Bojonegoro sudah mempersiapkan secara matang seluruh kekuatan personel Polres Bojonegoro,”ungkap Kapolres. Kapolres menjelaskan, Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Bojonegoro akan berlangsung di 32 desa. Sampai sekarang, pihaknya sudah mengawal setiap tahapannya. Mulai dari persiapan, penetapan calon, hingga pelaksanaan.

“Polres telah mempersiapkan ploting anggota sesuai dengan kerawanan tingkat TPS,” ungkapnya. Total ada 32 desa dan pihaknya sudah mengidentifikasi peta kerawanan masingmasing tempat. Lebih lanjut Kapolres mengatakan, persiapan akhir, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 68.914 jiwa, bakal calon kades ada 85 orang, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 101 TPS. “Sebanyak 32 desa itu, ada kriteria tingkat kerawanan yang dipetakan. Ada rawan I sebanyak 3 desa, rawan II sebanyak 19 desa dan kriteria aman sebanyak 10 desa,” jelasnya. Kapolres mengungkapkan, dari total 1.540 personel pengamanan yang dibutuhkan, Polres Bojonegoro mendapat bantuan pasukan BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari Polda Jawa Timur sebanyak 1.034 personel.

Komisi C

“Hal itu dikarenakan pelaksanaan pemilih dengan Festival HAM di Kabupaten Bojoneg GRESIK (BM)-Komisi C cananya akan dihadiri oleh Presiden RI dan tam dengan Dinas Pendidikan (D tutur Kapolres. MenurutKomisi Kapolres jajaranya tela bidang pembanguna dengan matang untuk menghadapi moment terse fisik Dispendik tahun angga

M Syafi’, Ketua Komisi C kan hearing untuk mempers Pendapatan dan Belanja Da terian Dalam Negeri (Keme Sebab 30 November sudah d Daerah. Rapat ’dengar pend Markasim Halim W. Ang hearing itu, komisinya mem sarana dan prasarana (sarpr Rp53,6 miliar yang masuk d Plafon Anggaran Sementara “Data itu tidak masuk di garan, makanya kami minta s Rabu (19/10). Sedangkan, Ke pihaknya sudah menyetorka anggaran rehabilitasi kategor Rp9,6 miliar, pengelolaan Da Sekolah Dasar Rp8,3 miliar PERSIAPAN : Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sr daerah bidang pendidikan R agakan sejumlah personelnya Dijelaskan guna pengamanan jala secara detail, k Kepala Desa serentak di Bojonegoro Mulai dari persia Menengah Pertama Negeri ( calon, hingga pelaksanaan. dari 20 sekolah, pembangun delapan sekolah, serta tiga la

www.beritametro.co.id

RABU, 16 NOVEMBER 2016

BPLS Bongkar Paksa 250 Bangunan Berakhirnya Batas Waktu Sejak Pelunasan Tahun 2014

SIDOARJO (BM) - Sebangyak 250 di Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dibongkar paksa oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Pembongkaran itu dilakukan menyusul telah habisnya batas waktu yang diberikan sejak akhir pelunasan Tahun 2014 lalu.

Pokja I Pemberdayaan Masyarakat BPLS Sidoarjo, Dendy Arisandi mengatakan, pembongkaran bangunan berupa rumah sebanyak 250 unit itu melibatkan dua unit alat berat. “Hari ini kita lakukan pembongkaran keseluruhan bangunan,” jelasnya, Selasa (15/11).

Ditambahkan Dendy, pembongkaran bergerak dari titik depan Stasiun Kereta Api (KA) menuju Utara di belakang taman dan seterusnya. Jadwal pembongkaran dilakukan selama 20 hari sampai Desember mendatang.

Nantinya, pembongkaran melintasi jalan raya protokol Porong menuju jalan di Kelurahan Mindi di samping rel KA. “Kendala yang dihadapi dalam pembongkaran, adanya saluran kabel PLN dan Telkom. Selain itu, juga adanya beberapa bangunan rumah

yang tidak mau dijual oleh pemiliknya.

Karenanya, kami harus berhati-hati,“ ungkap Dendy.

Lebih lanjut dijelaskan Dendy, pembongkaran bangunan yang dilakukan ini berlangsung lancar. Karena, sebelumnya warga diberikan waktu kelonggaran sejak pelunasan pada tiga tahun silam. “Kami juga melakukan sosialisasi terlebih dulu, serta meberi surat teguran hingga 4 kali pada pemilik bangunan yang sudah dibayar lunas,“ katanya.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Mindi, Moh Asrol mengatakan, pihaknya juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan teguran kepada warga terkait rencana pembongkaran itu.

Diungkapkan Asrol, ada 7 unit rumah di lingkungan RW.1 RT.06 dan RT.07 yang tidak dijual pemiliknya.

“Alasan persisnya tidak mau menjual saya kuran tahu persis. Sebagian pemilik adalah orang tidak mampu. Mereka beralasan khawatir uang yang diperolehnya tidak dapat dipergunakan beli rumah lagi karena ukuran rumah miliknya kecil,“ katanya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

DIROBOHKAN: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menggunakan alat berat untuk membongkar paksa 250 banguna rumah di Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan Tersangka, Penjual TKD Renojoyo Langsung Ditahan SIDOARJO (BM) – Tersangka Sunarto, Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong cuma bisa mengucapkan takbir saat digelandang petugas menuju Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng. “Allahuakbar,” pekiknya singkat.

Sunarto digelandang menuju Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesudahnya ditetapkan sebagai tesangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Selasa (15/11).

Dia dituding sebagai orang paling bertanggungjawab dalam pembebasan lahan seluas 10 hektare yang di dalamnya ada 2,8 hektare yang merupakan Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo, Kecamatan Porong.

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa, tersangka langsung kami lakukan penahanan karena tersangka paling bertanggung jawab dalam pembebasan lahan TKD

FOTO: BM/MUCHLIS

DIKAWAL: Petugas Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengawal tersangka Sunarto saat akan digelandang menuju Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (15/11).

2,8 hektare tanpa melalui prosedur yang benar,” terang Kepala Kejari Sidoarjo, M Sunarto melalui Kasi Intel Andri Tri Wibowo, Selasa (15/11) petang.

Lebih jauh, mantan Kasi Intel Kejari Batam ini menjelaskan, saat ini tersangka Sunarto ditahan dalam tahap penyidikan selama 20 hari ke depan. Peranan tersangka yakni melakukan penjualan TKD untuk para korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo yang direlokasi ke Perum Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong.

“Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tersangka dijerat pasal itu karena menjual tanah kepada para pengungsi (korban lumpur Lapindo) tanpa ada prosedur yang dilewati,” imbuhnya. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Tawarkan Menu Khas Rajungan

SIDOARJO (BM) - H Moh Taufiqulbar M.Si, nama yang tidak asing lagi di Kabupaten Sidoarjo. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo ini ternyata selain menggeluti dunia politik juga mempunyai sebuah usaha kuliner.

Rumah makan ‘Cak Taufik’ yang berlokasi di Ruko Puri Mas di kawasan Rungkut UPN Surabaya itu menyuguhkan menu khusus rajungan. Dia memilih rajungan sebagai menu utama usaha kulinernya karena gizi dan protein yang terkandung lebih tinggi dari kepiting. “Tingkat kolesterolnya rendah. Rajungan juga merupakan komodi ekspor dan biasa disajikan di restoran,” katanya, Selasa (15/11).

Karena pertimbangan itu, dia lantas memilih rajungan sebagai menu utama. “Jadi, tidak ada salahnya kalau masyarakat umum juga bisa menikmati rajungan ini tanpa harus khawatir kena asam urat atau kolesterol tinggi,” ungkap sarjana Geofisika ITS ini.

Menu andalan dari rumah makan Cak Taufik ini adalah kare rajungan. harga yang dipatok untuk menu inipun relatif murah. ”Harga mahasiswa kelas pengusaha merupakan motto dari rumah makan Cak Taufik, jangan takut mahal kalau makan di sini,” jelasnya. (cls/udi)

Sulap Limbah Pabrik Gula Jadi Pupuk Organik SIDOARJO (BM)- Berawal dari kepeduliannya terhadap lingkungan dalam penggunaan pupuk berbahan kimia. Sudarsono 35 tahun, pria asal Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo berhasil mengolah limbah yang berlimpah di pabrik gula dan kotoran sapi menjadi pupuk organik.

Sampah organik seperti kotoran sapi dan blotong tebu yang selama ini sering menjadi polemik di masyarakat karena bisa mencemari lingkungan dan menimbulkan bau busuk, di tangan Sudarsono blotong justru dapat menghasilkan rupiah yang jumlahnya hingga miliaran.

Bersama dengan tiga puluh karyawan yang merupakan warga sekitar, bapak dua anak ini ‘menyulap’ limbah pabrik gula tebu atau juga biasa disebut blotong menjadi pupuk organik yang memiliki nilai ekonomis. ”Memang awalnya coba-coba, tetapi lamban laun banyak petani yang menyukai pupuk organik daripada pupuk berbahan kimia. Saat itu sekitar tahun 2013 dengan modal awal 500 juta utang di Bank. Dengan ucapa bismillah saya memulai usaha pengolahan pupuk organik,” pungkas pria yang sebelumnya mengaku sebagai pengerajin tas dan kulit ini, Selasa (15/11).

C organic adalah kompos paling banyak kandungannya, terdapat pada blotong. Maka blotong digunakan sebagai bahan baku utama pupuk organik, untuk segala macam tanaman.

Dikarenakan blotong mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanah.

Tata cara proses pembuatan blotong menjadikan pupuk organik cukup mudah dan sederhana. Langkah pertama, blotong harus dijemur kurang lebih selama 7 hari. Setelah proses pengeringan selesai, blotong dibawa menuju tempat pengolahan.

FOTO: BM/MUCHLIS

USAHA KULINER: Taufiqulbar bersama beberapa karyawannya di rumah makan miliknya di kawasan Rungkut UPN Surabaya.

Soal Putusan Ijazah Palsu Rifai, JPU Banding

FOTO: BM/MUCHLIS

TERAMPIL: Sudarsono menunjukkan tumpukan pupuk organik yang merupakan hasil kreativitasnya. Pupuk organik itu dibuat dengan menggunakan limbah pabrik gula sebagai bahan baku.

Selanjutnya tahap dua, yakni tempat mixing (pencampuran) bahan baku antara Blotong dengan KS (Kotoran Sapi), dan Kaptan (Kapur Pertanian).

Sedangkan Kaptan berfungsi untuk mengurangi PH, serta mengurangi ke asaman tanah.

Dan ditambah lagi bahan baku lain, yaitu Mixtro 1 % (bahan mikroba bakteri dari Petrokimia). Ketiga bahan baku itu, bercampur menjadi satu.

Tahap berikutnya adalah pengadukan, dengan cara manual agar mendapatkan hasil yang bagus.

“Setelah pengadukan rata, ketiga bahan baku dimasukkan kedalam

pan generator (pembutiran) dan langsung masuk ke drayer (mesin pengeringan), setelah itu masuk ke mesin Culer (mesin pendingin). Dari pencampuran bahan baku, hingga proses akhir pengemasan menjadi pupuk dan penyebaran pupuk ke tanah membutuhkan waktu 45 menit,“ ucap suami Khotimah ini.

Pupuk organik, selama ini dipergunakan oleh petani dari Jawa dan Bali.

Pupuk organik yang dikelolahnya ini dalam sebulan bisa menghasilkan 1000 ton atau setara dengan uang 1 milliar rupiah. Setiap satu bulan sekali pupuk organik made in PT Nito Nur Utama

ini di kirim ke pabrik besar seperti Petrokimia, di Gresik.

Tidak hanya pada tanaman maupun tumbuhan lain, pupuk organik buatan Sudarsono ini juga dipakai para petani tambak untuk ditaburkan ke area tambak sebelum kolam di isi benih ikan. Kerja kerasnya kini, menuai pujian Sudarsono juga membantu mayarakat sekitar yang sebelumnya menganggur kini mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, perannya yang dilakukannya saat ini turut membantu program pemerintah tentang swasembada pangan mewujudkan ketahanan pangan nasional. (cls/udi)

SIDOARJO (BM) - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akhirnya menentukan sikap dengan menyatakan banding atas putusan mantan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo nonaktif, M Rifai, yang diputusan 1 tahun masa percobaan tanpa menjalani kurungan penjara.

Tim JPU menilai, putusan itu jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan tim JPU yang menuntut 2 tahun penjara. Selain itu, banding itu dianggap penting karena dianggap belum memenuhi tuntutan keadilan. “Kami sudah menyatakan banding atas putusan terdakwa M Rifai,” terang Kepala Kejari, FOTO: BM/MUCHLIS M Sunarto M Sunarto, Selasa (15/11).

Sikap banding itu, lanjut Sunarto yang juga mantan Aspidsus Kejati Gorontalo itu, diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur di Surabaya dianggap penting. Alasannya, lantaran putusan yang dijatuhkan tim majelis hakim belum memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat. Selain itu, berbanding terbalik dengan tuntutan JPU yang sudah menuntut terdakwa 2 tahun kurungan penjara.

“Karena itu, JPU menyatakan banding. Materi bandingnya sudah diajukan kemarin,” tegasnya.

M Rifai dijatuhi bersalah menggunakan ijazah palsu Strata Satu (S1) dengan gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai I Gede Komang Wijaya Adhi menjatuhkan vonis satu tahun tanpa kurungan, satu tahun percobaan dan denda beban perkara Rp 5.000. (cls/udi)