Berita Metro 30 Desember 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

Unjuk Rasa Buruh, Tuntut Penetapan UMSK

SURABAYA (BM) – Ratusan massa buruh dari berbagai elemen organisasi buruh kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (29/12/2016). Mereka menuntut, Gubernur segera menetapkan uupah sektoral.

Selain melakukan orasi, para buruh tersebut juga melakukan arak-arakan di sejumlah ruas jalan utama. AKP Antara Kanit Lantas Polsek Bubutan mengatakan, arus lalu lintas dari Jalan Rajawali ke Jalan Pahlawan tersendat di depan Kantor Gubernur karena adanya aksi unjuk rasa. Separuh badan jalan terpakai oleh para pengunjuk rasa yang berada di sisi Timur dekat kantor Gubernur. Namun situasi dan lalu lintas tetap kondusif.

“Tidak ada pengalihan atau penu-

tupan. Arus lalin dialirkan saja. Lalu lintas yang terhambat dari Jalan Kebun Rojo - Jalan Pahlawan. Memang agak tersendat,” ujarnya, Kamis (29/12/2016).

Ada 700-an buruh pengunjuk rasa yang hingga pukul 15.00 WIB masih melakukan orasi. Menurut AKP Antara, proses unjuk rasa tinggal penyampaian hasil mediasi.

Di lokasi, polisi melakukan pen Baca: Pelaku... Hal. 7 ­

DEMO BURUH

Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jl Pahlawan menuntut penetapan UMSK, Kamis (29/12/2016).

FOTO: BM/FAIZIN

Operasi ‘Waspada’, Jatim Panen TKA Ilegal

SURABAYA (BM)- Tujuh tenaga kerja asing berkebangsaan China diamankan petugas Imigrasi Klas I Surabaya dari sebuah perusahaan yang memproduksi besi dan baja ,PT Java Pasific, yang berlokasi di Desa Keboharan Krian Sidoarjo,. Ketujuh tenaga kerja asing ini sudah bekerja, karena saat ditangkap sudah mengenakan seragam kerja.

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

TKA ILEGAL: Tujuh tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina diamankan petugas Imigrasi Klas I Surabaya, Kamis (29/12).

Ketujuh orang WNA berinisial, WG, TY, LX, LJ, YC, WB, dan HJ.,diamankan petugas Imigrasi saat menggelar Operasi Waspada dengan target perusahaan asing pada pukul 15.00Wib.Merekamelanggarketeranganijin

tinggal sementara atau KITAS Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Kelas I Khusus Surabaya, Agus Widjaya menjelaskan, Operasi waspada sengaja dilakukan, mengingat saat ini memasuki pergantian tahun. Operasi Waspada digelar mulai 28 - 30 Desember 2016 untuk memburuWN Asing yang melakukan pelanggaran atau menjadiTKA ilegal. Sasaran operasi tersebut yakni, perusahaan asing, restauran, tempat hiburan, kos, rumah kontrakan maupun hunian yang dicurigai ditempati orang asing.

“Tak hanya perusahaan asing saja, restauran, tempat hiburan, dan hunian orang

asing juga kami lakukan operasi,” ujar Agus saat merilis ketujuh WNA, Kamis (29/12).

Ditambahkan Agus, saat dilakukan operasi yang dimulai sejak hari ini (kemarin, red), petugas mendapati sejumlah 23Warga negara asing berkebangsaan china di perusahaanyangbergerakdibidangIndustribesi danBajatersebut.Namun,ke16wnalainnya sudah memegang izin tinggal terbatas.

“Sedangkan yang tujuh ini hanya pemegang izin tinggal kunjungan B211 yang dikeluarkan di KBRI Beijing dan mendarat di Bandara Juanda,” lanjutnya.

Setelah itu, ketujuh WNA langsung diamankan bersama dengan paspor

Divonis 7 Tahun Penjara, Sanusi Menangis Sopir Ditangkap, Pembunuhan Pulomas

Satu Masih DPO

Kriminolog UI: Bukan Murni Perampokan

JAKARTA (BM) – Polisi kembali menangkap pelaku perampokan disertai pembunuhan sadis terhadap keluarga Dodi Triono di perumahan elit Pulomas, Pulogadung, Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda

Metro Jaya Kombes Rudy Herianto Adi Nugroho menjelaskan, pelaku yang ditangkap atas nama Alfins Bernius Sinaga, berperan sebagai sopir mobil.

Menurut Rudy, pelaku Alfins ditembak di bagian kaki lantaran melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri saat hendak diringkus. “Kita sudah BM/IST

 Baca: Bukan... Hal. 7 ­

Sanusi

JAKARTA (BM) - Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan serta perampasan harta milik Sanusi yang diduga berasal dari tindakan pidana kepada mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Mendengar putusan itu, Sanusi tertegun sejenak, dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, tangis pun pecah.

Vonis 7 tahun penjara dibacakan pada pukul 14.54 WIB di gedung PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis

(29/12/2016). Vonis dibacakan ketua majelis hakim Sumpeno.

“Saya menerima putusan itu karena itu sudah menjadi takdir saya. Saya akan berbicara dengan kuasa hukum saya sebagaimana 7 hari setelah putusan berlaku,” kata Sanusi kepada majelis hakim setelah vonis selesai dibacakan.

Setelah mendengar vonis itu, Sanusi berjalan meninggalkan ruang sidang. Dengan mata berkaca-kaca, dia dipeluk haru oleh keluarga dan kerabat  Baca: Sita... Hal. 7 ­

mereka ke Kantor Imigrasi kelas I Khusus Surabaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 122 huruf a UU Nomor 6Tahun 2011 tentang keimigrasian (penyalahgunaan izin tinggal).

TKA di Kediri Menanggapi adanya laporan dari masyarakat terkait pekerja asing yang bek Baca: Menkumham... Hal. 7 ­

INDEKS

Kapolri: Jabatan Kapolda Jatim akan Diganti

Jabatan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiaji, bakal segera diganti.

Pergantian akan dilakukan awal tahun 2017, karena sudah memasuki masa purnawirawan.

Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kamis (29/12).

BACA HALAMAN

09

Kuliah Tamu di Unair Surabaya

Tito: Kebhinekaan Tidak Bisa Lepas dari RI Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengisi kuliah umum di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga (Unair), Kamis (29/12). Kuliah umum bertemakan ‘Peran dan Kebijakan Polri dalam Menjaga Persatuan Bangsa dalam Kebinekaan di Indonesia’ dihadiri oleh seluruh elemen sivitas akademika Unair dan diisi langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Berikut laporan wartawan Berita Metro, Suluh DP. Di Awal paparannya, Tito menyatakan kebhinekaan merupakan bagian yang tidak bisa terlepaskan dari Indonesia. Berbagai insiden yang baru saja mewarnai publik negeri merupakan sebuah keniscayaan dari kehidupan bangsa yang majemuk. Tito menam-

bahkan bahwa dengan keberagaman inilah bangsa Indonesia bisa bersatu.

“Keberagaman di negara kita ini adalah takdir. Tidak banyak negara di dunia ini yang seperti kita. Keberagaman inilah yang menjadi fondasi terbentuknya negara kita,” terangnya.

Jenderal kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964 juga menjelaskan, kebhinekaan merupakan potensi bagi Indonesia untuk maju dan juga potensi yang bisa memecah belah.

Selain itu, dia juga memaparkan tentang demokratisasi dan perkembangannya. Menurut dia, dampak positif dari adanya demokrasi di negara yang sangat majemuk ini bisa menjaga keseimbangan dan peran rakyat yang menguat. Namun, Tito juga menambahkan, bahwa sistem demokrasi yang terlalu bebas bisa berdampak negatif, misalnya primordialisme dan kebe Baca: Ada... Hal. 7 ­

Bea Cukai Musnahkan Barang Bukti Bernilai Ratusan Miliar KantorWilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I memusnahkan barang bukti bernilai ratusan miliar, Kamis (29/12). Barang bukti sebanyak itu, merupakan hasil penindakan di bidang kepabeanan periode tahun 2016.

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

KULIAH TAMU: Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D saat mengisi kuliah tamu di Unair, Kamis (29/12).

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN RINGAN SUHU : 27°C

BERAWAN SUHU : 23 - 31°C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 26°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

“Banyak orang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banya­k orang masih hidup, tapi seakan mereka mati tak berguna.”

- Imam Syafi’i -

BACA HALAMAN

12

TIDAK TERBIT Diberitahukan kepada segenap relasi, dan pelanggan Berita Metro. Sehubu­ ngan dengan libur (cuti bersama) pada hari Senin, 2 Januari 2017. Maka Berita Metro tidak terbit. Demikian untuk diketahui, harap maklum.

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

PERISAI HIDUP

Presiden Jokowi melakukankan kunjungan ke Markas Komando Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), di Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat, Kamis (29/12) siang.

Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Panglima TNI, Presiden Jokowi disambut dengan penyambutan militer oleh Prajurit Paspampres, kemudian dilanjutkan foto bersama. Tim Secret Servicenya Indonesia ini memiliki komitmen menjadi perisai hidup Presiden dan Wakil Presiden.

FOTO: BM/IST

Sambangi Mantan Bendahara MUI di Tananan KPK

KILAS

Din Syamsudin: Fahmi Adik Saya JAKARTA (BM) - Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menjenguk tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Fahmi Darmawansyah.

“Saya datang untuk meminta izin kepada KPK untuk mengunjungi sahabat Pak Fahmi Darmawansyah. Saya ingin memberikan dukungan moril agar sabar, tabah dan tawakal menghadapi musibah ini. Tentu ketersangkaan oleh KPK ini merupakan ujian dan cobaan,” kata Din usai membesuk keduanya di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Din yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mengakui bahwa Fahmi adalah bendahara MUI periode 2015-2020 seperti yang tercantum dalam laman elektronik MUI. “Memang (Fahmi) ikut bendahara, tapi tidak pernah aktif. Sesungguhnya beliau sendiri tidak bersedia. Tapi di MUI, dulu, beberapa pengusaha muslim diajak. Beliau tidak pernah ikut rapat. Jadi sebenarnya nonaktif dan saya pikir, beliau juga sudah mengundurkan diri secara formal,”

Din Syamsudin

Fahmi Darmawansyah

tambah Din. Din pun menganggap Fahmi sebagai adiknya. “Pak Fahmi Darmawansyah itu bagaikan adik dengan saya.

Justru ketika terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) bersama anak buahnya, beliau bersama keluarga sedang berlibur di Eropa yang sedianya akan pulang tanggal 29 Desember, hari ini ya,” tambah Din. Ia pun kaget mendengar berita bahwa Fahmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. “Namun beliau kaget, mendengar dan mendapat berita itu maka beliau bersegera pulang, sudah sekitar seminggu yang lalu. Bahkan dengan niat baik datang ke KPK walaupun

belum ada surat panggilan, tapi hari itu juga dijadikan tersangka dan ditahan,” ungkap Din. Membantu Negara Din pun sempat diceritakan oleh Fahmi mengenai duduk persoalan kasus tersebut.

“Yang saya dengar dari beliau, beliau berniat membantu negara melaksanakan sebuah proyek pemasangan monitoring satelit di Bakamla, keamanan laut, yang tentu memerlukan modal. Maka perusahaan yang lulus lewat tender resmi beberapa bulan lalu itu membutuhkan modal. Pak Fahmi Darmawansyah sebagai pengusaha, pengusaha muslim, berniat untuk membantu,” tambah Din.

Menurut Din, PT Melati Technofo Indonesia (MTI) yang menjadi pemenang tender pengadaan tersebut belum sepenuhnya dimiliki Fahmi. “Dan perusahaan itu belum resmi menjadi miliknya. Tidak benar bila disebut dia sebagai direktur utama PT Techno itu karena masih dalam proses akuisisi,” jelas Din. Menurut Jubir KPK Febri Diansyah, Fahmi adalah direktur utama PT Merial Esa. Kasus yang menjerat Fahmi bermula dari Operasi Tangkap Tangan KPK pada Rabu (14/12) terhadap Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla merangkap Kuasa Pengguna Anggaran Eko Susilo Hadi dan tiga orang pegawai PT Melati Technofo Indonesia Hardy Stefanus, Muhammad Adami Okta dan Danang Sri Radityo di dua tempat berbeda di Jakarta.

Eko diduga menerima Rp 2 miliar sebagai bagian dari Rp 15 miliar “commitment fee” yaitu 7,5 persen dari total anggaran alat monitoring satelit senilai Rp200 miliar.

Namun KPK baru menetapkan Eko sebagai tersangka penerima suap dan Hardy, Muhammad Adami Okta serta Fahmi

Polri Libatkan Interpol JAKARTA (BM) – Jajaran penyidik Polri melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Interpol untuk mengumpulkan info soal dugaan pengiriman bantuan logistik yang dilakukan lembaga non-pemerintah “Indonesian Humanitarian Relief” (IHR) kepada kelompok teroris di Aleppo Suriah.

“Kami masih jalin komunikasi untuk konfirmasi, melibatkan Kemenlu, Interpol, dan beberapa instansi lainnya. Yang akan kami lakukan adalah pengumpulan info seperti alamatnya ditujukan ke siapa dan apakah ada orang yg ditujukan di sana,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Menurut Martinus, setelah adanya pengumpulan info baru bisa dilakukan verifikasi untuk diketahui kebenaran soal bantuan IHR tersebut. “Hasilnya sampai saat ini belum diketahui,” ucap Martinus.

Sebelumnya, beredar informasi yang menjadi viral di media sosial bahwa bantuan logistik dari IHR bukan ditujukan kepada warga sipil di Aleppo Suriah yang sangat menderita akibat perang, melainkan untuk kelompok teroris, Jaish al-Islam.

IHR melalui keterangan tertulis di laman resminya telah membantah soal beredarnya kabar tersebut.

Dalam keterangannya, IHR telah bekerja sama dengan salah satu lembaga kemanusian yang kredibel di Turki, yaitu Insan Hak ve Hurriyetleri Insani Yardim Vakfi atau dikenal dengan IHH. IHH, menurut IHR, adalah organisasi lembaga kemanusiaan internasional yang telah diakui oleh PBB di mana IHH pernah menjadi inisiator konvoi kemanusiaan “Freedom Flotilla” menuju Gaza Palestina yang diikuti lembaga dan aktivis kemanusiaan dunia.

Dalam rilis yang ditandatangani Mathori selaku Direktur IHR, disebutkan bahwa jika pihak-pihak penebar fitnah tidak menghentikan tuduhannya setelah pernyataan resmi ini, maka IHR akan ambil langkah hukum terhadap para penebar fitnah tersebut.

Dalam laman resminyadisebutkan bahwa IHR adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan dan dikelola oleh aktivis kemanusiaan, paralegal, dan tokoh masyarakat. Berdiri pada tanggal 17 mei 2016 di Jakarta, Indonesia. IHR berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara berkala dan berkesinambungan sebagai bentuk peran aktif masyarakat Indonesia dalam upaya penganggulangan problem kemanusiaan global. (ben/ant/uhr/nii)

sebagai tersangka pemberi suap sedangkan Danang hanya berstatus sebagai saksi.

Eko Susilo Hadi disangkakan pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta sebagai tersangka pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (del/ant/nii)

Negeri Darurat Narkoba

Sinergi dan Strategi BNN Memerangi Kejahatan Narkoba Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang (narkorba) merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan bangsa. Jenis kejahatan tersebut harus diberantas dan ditangani secara komprehensif. Ujung tombak dalam perang melawan kejahatan ini, BNN telah melengkapi diri dengan senjata yang lebih modern serta menambah kekuatan pasukan dengan K9 sebanyak 50 ekor anjing.

SEBAGAI negara yang menjadi salah satu sasaran terbesar dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh jaringan nasional dan internasional, Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi bentuk perang modern.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), harus lebih agresif menanggani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui strategi “demand reduction”. Strategi ini berupa tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat, agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkotika dan “strategy supply reduction” melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera.

Presiden Joko Widodo pada

awal pemerintahannya menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, negara dalam situasi darurat narkoba. Ia menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba.

“Pemerintah telah mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba beberapa waktu lalu. Meski menuai kontroversi dari pihak asing, sebanyak 15 terpidana mati baik WNA maupun WNI kasus narkotika telah dieksekusi, salah satunya adalah Freddy Budiman, gembong narkotika kelas ‘kakap’ di Indonesia, yang kerap terlibat kasus - kasus penyelundupan narkotika dari mancanegara meskipun tengah mendekam di jeruji besi,” kata Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas di Jakarta, Kamis (22/12).

Guna mendukung upaya penegakan hukum yang lebih

Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso

baik dalam memerangi narkotika, BNN mempersenjatai diri dengan senjata yang lebih modern serta menambah kekuatan pasukan dengan K9 sebanyak 50 ekor anjing beserta 100 orang Satuan Tugas (Satgas) K9 BNN. Dengan penguatan yang telah dilakukan, sepanjang tahun 2016 BNN telah mengungkap 807 kasus narkotika dan mengamankan 1.238 tersangka, yang terdiri dari 1.217 warga negara Indonesia dan 21 warga negara asing. Sedangkan barang bukti narkoba yang disita BNN pada tahun 2016 berupa ganja sebanyak 2.687 kilogram dan 20.000 batang serta 16 hektare ladang ganja, sabu-sabu seban-

yak 1.016 kilogram.

Selain itu ekstasi sebanyak 754.094 butir dan 568,15 gram, heroin sebanyak 581,5 gram, morfin sebanyak 108,12 gram, kokain sebanyak 4,94 gram, hashish sebanyak 0,32 liter, Daftar G sebanyak 5.012 butir dan Benzodiazepine sebanyak dua butir.

Narkoba Jenis Baru Sedangkan untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai Rp261,86 miliar lebih. “Dari jumlah terse-

but, jika dibandingkan dengan tahun 2015, pengungkapan kasus narkoba sebanyak 638 kasus dan TPPU sebanyak 15 kasus, maka terjadi peningkatan sebanyak 56 persen dalam pengungkapan kasus narkotika dan 58 persen dalam kasus TPPU,” kata Buwas.

Selain itu, BNN terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman narkoba jenis baru atau News Psychoactive Substance (NPS) tersebut dan sampai akhir tahun 2016 telah mengidentifikasi 46 NPS. Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya sudah masuk dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2014, sedangkan 28 lainnya masih dalam tahap pembahasan dan akan segera masuk dalam lampiran Permenkes, sehingga memiliki ketegasan hukum.

Penangganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Diperlukan sinergi dengan seluruh elemen bangsa untuk bisa memenangkan perang dalam darurat narkoba ini. “Sinergi ini diperlukan sebagai akselerasi terciptanya Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” demikian Budi Waseso. (sus/ant/nii)

PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HAM HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR SURABAYA Jalan Raya Arjuno No 16 – 18 Surabaya Telp. 031-5311523 Fax. 031-5343907 Website: www.pn-surabayakota.go.id Email: mail@pn-surabayakota.go.id

Menemui : Ibu. Diana Ratnawati, SH.,MH. Panitera Pengganti

RELAAS - PANGGILAN Nomor : 819/Pdt.G/2016/PN.Sby. Pada hari ini: K A M I S ,

Tanggal : 29

DESEMBER Dua Ribu Enam Belas,,

Saya : Sujatno, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah : MEMANGGIL : Vika Puspa Hidayat., beralamat dijalan Rungkut Permai Gang 1 / D-9, RT.003, RW.006, Kel. Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai………………………………………………………………Tergugat ; Supaya ia / mereka datang menghadap didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terletak di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya pada : HARI

: Senin

TANGGAL

: 23 Januari 2017

JAM

: 09.00 WIB

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara Perdata Gugatan No. 819/Pdt.G/2016/PN.Sby., dalam perkara : Kenny Soegianto ....................................... sebagai ................. PENGGUGAT ; Melawan : Vika Puspa Hidayat .......................... sebagai ............................ TERGUGAT ; Adapun pekerjaan ini saya laksanakan melalui Koran Harian “Berita Metro” disana saya bertemu dan berbicara dengan : Jurusita Pengganti tsb, Sujatno.

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

Layanan Air Bersih untuk Keputih Timur Pompa Air Mulai 2017

KILAS

Legislator Apresiasi Komitmen PDAM SURABAYA (BM) – Komitmen PDAM Surya Sembada untuk memberikan layanan air bersih kepada warga Keputih Timur Pompa Air mulai 2017 mendapat apresiasi legislator. Solusi yang diambil PDAM tidak perlu menunggu putusan hukum atas lahan yang disengketakan antara Dinas PU pengairan Jawa Timur dengan PT Pakuwon Jati.

Apresiasi itu diberikanVinsensius Awey, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Kamis (29/12) kemarin. “Saya telah mengirimkan surat ke PDAM disertai data lampiran hasil survey terhadap warga Keputih Timur Pompa Air yang berpenghasilan rendah.

Data tersebut bisa bermanfaat bagi PDAM untuk segera mengambil sebuah solusi secepatnya,” kata Awey.

Diharapkan PDAM Surya Sembada Surabaya bisa secepatnya membantu warganya yang masih belum teraliri air bersih PDAM.”Supaya warga yang ber-

Vinsensius Awey

penghasilan rendah itu tidak perlu lagi membeli air bersih setiap hari,” paparnya.

Dari survey yang dilakukannya. Awey berkesimpulan bahwa selama 17 tahun warga Keputih Timur Pompa Air hidup

dalam kesulitan mendapatkan air bersih.

Sementara itu, di sebelahnya berdiri bangunan-bangunan mewah milik Pakuwon Jati. “Ini sangat ironis, karena di kawasan yang berdampingan dengan perumahan mewah ada pemukiman warga Keputih Timur Pompa Air yang selama 17 tahun tidak teraliri air PDAM,” ungkapnya.

Menurut Awey, dilihat dari penghasilan mereka, 90% tergolong masyarakat dengan penghasilan rendah. Kalau mereka ditambah beban setiap hari harus membeli air bersih, jelas kebutuhan hidup mereka jauh dari kategori sejahtera.“Untuk itu saya terus mendesak pihak PDAM segera memasang master meter induk sebelum kuartal pertama tahun depan,” jelas Awey.

Apalagi target 100 % warga Surabaya mendapat layanan PDAN tahun 2018 harus tercapai. Artinya masyarakat Surabaya semua telah mendapatkan aliran air bersih PDAM. Dari master meter induk

itu, baru akan disambungkan saluran pipa tersier ke rumah-rumah warga Keputih Timur Pompa Air. “Diharapkan, mereka bisa hidup layak dan bahagia tanpa beban permasalahan air bersih,” tukas pria yang akrab dengan awak media.

Disinggung soal anggaran, Awey menjelaskan memang PDAM adalah badan usaha milik daerah (BUMD). Jadi segala keputusan terkait anggaran perlu mendapatkan persetujuan komisaris dalam hal ini Pemkot Surabaya.

“Namun, perlu juga diperhatikan tentang tujuan perusahaan BUMD itu.

Selain profit taking juga menjadi perhatian adalah tentang tujuan kesejahteraan warga Surabaya,” terangnya.

Jadi lanjut Awey, perusahaan BUMD tidak semata-mata untuk tujuan bisnis belaka. “BUMD juga harus memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan warganya, sambungnya. (has/nii)

Hearing di DPRD, Villa Bukti Mas Ingin Happy Ending SURABAYA (BM) – Dengar pendapat (hearing) terkait sengketa lahan di kawasan Jalan Villa Bukit Mas kembali digelar di Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Kamis (29/12) kemarin. Hadir mewakili ManajemenVilla Bukit Mas adalah Manajer Perizinan dan Pengadaan Tanah, Didik Purnama Jaya.

Di hadapan peserta rapat, Didik mengaku pihaknya bersedia ikut berpartisipasi dalam menanggung biaya tanggung renteng karena putusan kasasi MA telah in kracht. Ditanya langkah yang akan diambil selanjutnya, dia menuturkan tidak bisa berbuat banyak. Mengingat putusan yang dikeluarkan MA adalah keputusan tertinggi dalam supremasi hukum di tanah air. “Yang jelas kita inginnya happy ending saja. Apalagi Villa Bukit Mas dengan Pemkot Surabaya juga banyak proyek. Kita sinergi sama Pemkot,” kata Didik.

Didik mengungkapkan, jika dilihat dari sejarahnya PT. Inti Insan Lestari sudah banyak memberikan sumbangsih bagi pemerintah kota. Misalnya pembangunan jalan konsorsium dan underpass yang ada di wilayah Benowo. (has/dji/nii)

Sepasopati Peduli Aceh SURABAYA (BM)- Dewan Pimpinan Pusat Serikat Sopir Angkutan Trailer Indonesia (SEPASOPATI) telah melakukan pengumpulan dana untuk bantuan kepada saudara sebangsa yang mengalami musibah di Aceh.

Peduli Gempa Bumi Aceh ini adalah kegiatan pertama yang dilakukan. Selama 15 hari kumpulan para sopir ini mengumpulkan uang sebanyak Rp. 13.430.000,-.

Ketua Umum SEPASOPATI Yulianto mengatakan, mulanya kegiatan yang dirintis ini menemui kendala, banyak yang tidak percaya bahkan mendapat fitnah.

Namun , lambat laun ada kepercayaan dari teman yang rela berbagi sebagian rejeki untuk membantu gempa yang ada di Aceh.

“Ini adalah wujud dari kegiatan yang kami lakukan di jalan Kalianak, mengumpulkan dana dari teman sesama sopir yang nantinya disumbangkan untuk gempa di Aceh,” Katanya.

Penasihat SEPASOPATI, Ahmad Nur Rokhim, mengatakan bahwa penggalangan dana untuk membantu gempa bumi di Aceh ini sebagai kepedulian para sopir yang terenyuh melihat saudaranya mengalami musibah.

Semoga kegiatan yang positif ini, sebagai langkah maju untuk menepis anggapan bahwa sopir itu kerjanya hanya minum-minuman aja. “Kami ingin menepis anggapan masyarakat, bahwa sopir kerjanya hanya minum-minuman. Kali ini kami juga ikut mengurangi beban penderitaan saudara kami di Aceh,” ujarnya.

Ia mengungkapkan uang yang terkumpul, asli dari teman sopir tanpa menguranginya. Uang dibawa ke bank untuk disalurkan kepada warga Aceh yang memerlukannya. “ Kami ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan untuk kelancaran kegiatan ini,” pungkasnya. (dji/nii)

Siaga Malam Tahun Baru FOTO: BM/MADJI

HEARING DI DPRD. Manajemen Villa Bukti Mas yang hadir dalam rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya ingin sengketa tanah yang sudah diputus MA in kracht diselesaikan dengan happy ending.

Pemkot Pilih Tunggu Putusan MK

Dana Bopda SMA/SMK Tetap Dialokasikan SURABAYA (BM) - Gubernur Jatim telah memberikan hasil evaluasi APBD Kota Surabaya untuk tahun 2017. Salah satu perhatiannya adalah alokasi dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) bagi SMA/SMK. Gubernur menyarankan Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan khusus siswa miskin (BKSM) jenjang SMA/SMK. Saat ditemui usai menghadiri Kuliah Umum Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Universitas Airlangga (Unair), Kamis (29/12), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak menyoalkan hasil evaluasi Gubernur Jatim. Dana Bopda tetap dialokasikan untuk SMA/SMK sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Nggak, nggak apa-apa.

Jadi, ya tetap belanjanya begitu. Nanti cuman kita nggak serap sebelum ada putusan MK,” katanya singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti berharap

Pemkot Surabaya membuat formulasi anggaran untuk membantu warganya dalam kondisi apapun. Tentu saja pola penganggaran ini harus menyesuaikan undang-undang yang ada. Di dalam pedoman penyusunan APBD 2017, lanjut Reni, pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bukan menjadi wewenangnya.

“Yang tetap dianggarkan sekarang ini, dalam bentuk program dan kegiatan. Salah satunya adalah Bopda. Yang itu kemudian bisa menjadikan SMA/SMK gratis di Surabaya,” ujarnya. Kalau seperti itu, lanjut Reni, berarti tidak boleh atau menyalahi. Kecuali, jika hasil MK nanti mengabulkan gugatan warga Surabaya atas UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, sebenarnya ada opsi yang bisa diambil Pemkot Surabaya untuk bisa membantu warganya. Sayangnya opsi itu tidak diambil. Opsi pertama

berdasar Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah menjadi Permendagri 21/2011. “Di pasal 47 itu ada formula bantuan keuangan khusus (BKK). Ini bisa sebenarnya dimodel begini agar SMA/ SMK gratis bisa berlanjut,” tuturnya.

Reni menjelaskan, BKK modelnya seperti Bopda selama ini. Dana yang berasal dari Pemkot Surabaya akan diserahkan ke Provinsi Jatim yang selanjutnya disalurkan ke SMA/SMK. Opsi kedua, lanjut dia, adalah melalui Bantuan Kepada Siswa Miskin (BKSM). “Ternyata kedua opsi tersebut tidak diambil pemkot,” jelasnya.

Dengan begitu, Pemkot Surabaya sebenarnya menginginkan SMA/SMK tetap dikelola sendiri. “Ini yang saya sesalkan, pemkot tidak menjamin siswa tidak mampu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengungkapkan, tanpa dukungan dari daerah maka pemprov

tidak akan menerapkan pendidikan gratis. Melainkan yang akan dijalankan ialah pendidikan murah dan gratis bagi siswa tidak mampu. “Kalau Pemkot Surabaya juga tidak mau mengalokasikan BKSM untuk warganya yang tidak mampu juga tidak apa-apa. Provinsi sendiri sudah menganggarkan Rp 64 miliar,” terang dia.

Anggaran tersebut, lanjut Saiful, akan digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa yang tidak mampu. Jumlah sasarannya akan menyesuaikan usulan dari tiap-tiap sekolah. “Setelah dilantik, kepala sekolah akan memasukkan kebutuhan siswa tidak mampu itu dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah),” kata Saiful.

Lebih lanjut Saiful menuturkan, dengan tidak adanya dukungan anggaran dari Pemkot Surabaya. Maka per Januari mendatang SMA/SMK di Surabaya akan menarik SPP. Aturan sebagai payung hukumnya sedang dibahas dan Januari akan rampung. (sdp/nii)

Kasus Kepemilikan Narkoba

Bikin Hakim Kesal, Sarjana Hukum Jalani Proses Hukum SURABAYA (BM)- Perbuatan Dedik Kurniawan tak patut ditiru. Bagaimana tidak, sebagai seorang sarjana hukum, Dedik justru berurusan dengan hukum. Kali ini warga Manyar Sabrangan itu terpaksa diadili sebagai terdakwa atas kasus kepemilikan narkotika.

Dalam persidangan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, majelis hakim sempat dibuat kesal oleh ulah Dedik. Ditanya terkait identitasnya, Dedik seringkali bergaya memelas dan selalu menjawab dengan nada lirih. “Kamu ini sarjana kok ditanya lemes gitu, yang keras jawabnya,” tegas ketua majelis hakim Dewi Iswani ke-

Sumbangan untuk Aceh

FOTO: BM/ANDRE

SARJANA HUKUM. Orang yang tahu hukum karena bergelar sarjana hukum bisa saja terjerat kasus hukum, seperti yang dialami terdakwa Dedik, yang diadili dalam perkara narkoba.

pada Dedik di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri

Surabaya, Rabu.

Dedik pun tetap bergaya

memelas. Bahkan dirinya hanya menganggukkan kepala menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim terkait identitas dirinya. Hakim Dewi pun lantas kembali melanjutkan persidangan.

Sementara itu dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo menerangkan, Dedik ditangkap polisi saat berada di lobbi hotel Zest pada 29 September lalu. Usai ditangkap, polisi lantas menggeledah mobil milik Dedik. “Dalam penggeledahan itu, polisi berhasil menemukan barang bukti sebanyak 14 bungkus plastik klip berisi ekstasi dan ketamine dibawah jok mobil milik Dedik,”

ujar jaksa Damang.

Saat diperiksa polisi, Dedik mengaku bahwa barang haram tersebut didapat dari Indrawan Panji (berkas terpisah). “Kemudian Dedik menjual ekstasi dan ketamine dengan harga antara Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu per paket. Dari penjualan itu, Dedik mendapat keuntungan sebesar Rp 150 ribu,” terangnya.

Atas perbuatannya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai marketing itu dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Tak cukup sampai disitu, Dedik juga dijerat dengan pasal 196 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. (dre/nii)

SURABAYA (BM) - Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya menyiagakan sebanyak 94 tenaga medis untuk membantu pelaksanaan tugas keamanan di bidang kesehatan dalam rangka Tahun Baru 2017.

“Seluruhnya siaga 24 jam atau ‘on call’, jadi siap kapan saja diperlukan,” ujar Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr Soetomo, dr Harsono. kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Seluruh tenaga medis yang disiapkan terdiri dari 64 dokter dari satuan fungsional pelayanan dan 30 dokter dari satuan fungsional penunjang.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Jatim tersebut menjelaskan kesiapsiagaan tenaga medis ini sudah berlaku sejak sebelum Hari Natal hingga setelah tahun baru, tepatnya saat libur cuti bersama yakni 24, 25, 26, 31 Desember 2016 serta 1-2 Januari 2017.

Selain itu, kata dia, tenaga medis jaga diatur seperti biasanya dan tenaga keperawatan juga seperti hari biasa, yaitu oleh kepala unit atau ruangan masing-masing, sesuai jadwal atau ‘shift’ tugasnya.

“Tenaga kefarmasian, penunjang medis lain dan tenaga keamanan administrasi diatur oleh kepala unit sesuai jadwal tugasnya,” tutur mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut.

Sementara itu, terkait sistem layanan siaga 24 jam, ia menyampaikan bahwa operasional IRD juga 24 jam, IBP siaga dua kamar operasi, serta ambulans 118 dan jenazah, radiologi dan CT, layanan laboratorium, obat dan logistik medik, hingga layanan gizi untuk pasien dan petugas siaga sehari semalam. “Rawat inap berjalan seperti biasa dengan cadangan 95 brankar. Pengamanan listrik, air, pengolahan sanitasi dan limbah, kasir dan keuangan, sampai jaringan informasi teknologi tak ada perubahan,” tuturnya.

Kendati seluruh peralatan dan tenaga medis telah siap, namun ia berharap tak ada kejadian menonjol, terutama saat malam pergantian tahun. “Malam tahun baru biasanya masih dilakukan dengan konvoi kendaraan, yang risikonya kecelakaan. Semoga tak ada kejadian menonjol serta berjalan aman dan tertib,” kata Harsono, berharap. (fic/ant/nii)

Kejari Selamatkan Rp 15,6 M SURABAYA (BM) - Sepanjang 2016, tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil memulihkan uang negara dengan nominal cukup sebesar, yakni mencapai Rp 36,8 miliar.

Dari jumlah itu, Kejari Surabaya telah menyelamatkan dan memasukkan ke kas negara sebesar Rp 15,6 miliar.

Sedangkan sisanya, sebesar Rp 21,2 miliar, saat ini masih dalam tahap proses pembayaran.

“Pemulihan uang negara itu didapat dari penanganan perkara korupsi selama 12 bulan di tahun 2016,” kata Roy Revalino, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kamis (29/12).

Menurut dia, sepanjang tahun 2016 ini, Kejari Surabaya telah melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi dengan empat perkara. Kasus yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 19 kasus, 44 kasus lainnya pada tahap penuntutan, dan 12 kasus telah dieksekusi.

“Kalau soal tunggakan penanganan kasus korupsi, sepanjang tahun ini tidak ada,” ujar Roy. (ssn/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

Jelang Tahun Baru, Mobil Boks Dirazia

FOTO: BM/IST

RAZIA : Sejumlah petugas gabungan saat melakukan razia terhadap mobil boks yang melintas di Kota Mojokerto

MOJOKERTO (BM)-Sebagai langkah antisipasi menjelang perayaan tahun baru yang tinggal beberapa hari lagi, sejumlah petugas gabungan menggelar razia terhadap mobil boks dan angkutan barang di jalan Empunala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Kamis (29/12). Razia dengan sasaran penyelundupan minuman keras (miras) maupun barang berbahaya seperti petasan menjelang pergantian tahun baru tersebut didapat dua kendaraan buku uji kir mati.

Razia dilakukan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomasi (Dishubkominfo), Satlantas Polres Mojokerto Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto. Sejumlah mobil boks yang melintas diperiksa surat-surat serta diminta untuk membuka boksnya.

Kabid Lalu-lintas, Dishubkominfo Kota Mojokerto, Kadiran mengatakan, razia kali ini dengan sasaran mobil boks atau angkutan barang. “Kita tanya dari mana dan tujuannya kemana karena dimungkinkan ada penyelundupan minuman yang tidak diizinkan, seperti cukrik termasuk yang beralkohol,”ungkapnya.

Masih kata Kadiran, pihaknya tidak mau kecolongan dengan kejadian pada

pergantian tahun baru 2014 lalu yang menyebabkan belasan orang mayoritas warga Kota Mojokerto tewas setelah menenggak cukrik oplosan. Namun dari beberapa mobil boks yang diperiksa, tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan membahayakan.

“Tidak ada pelanggaran yang ditemukan, surat-surat lengkap sesuai dengan izin jalan tapi ada dua yang uji kirnya mati sehingga diberikan surat tilang oleh Satlantas. Minuman miras atau cukrik, tidak ditemukan. Harapannya kegiatan masyarakat saat pergantian tahun nanti berjalan lancar,” katanya.

Kadiran menambahkan, tidak hanya mobil boks, pihaknya juga melakukan himbauan kepada pengemudi kereta kelinci agar tidak jalan saat tahun baru untuk menghindari kemacetan lalu-lintas.

Karena, kereta kelinci masih melintas di sejumlah jalan protokol di Kota Mojokerto.

“Seharusnya kereta kelinci tidak boleh masuk kota tapi masih banyak ditemukan, namun untuk razia kali ini tidak kami temukan. Selain kereta kelinci, huler dan bentor juga akan kita hentikan jika memaksa masuk Kota Mojokerto,” tegasnya. (moj/dra)

KILAS

Penerima PKH Dapat Dana Bedah Rumah Rp 540 Juta MOJOKERTO(BM)-Dana bantuan bedah rumah bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 15 juta per orang, saat ini sudah masuk ke rekening penerima manfaat. Sri Mujiwati - Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto, Kamis (29/12/2016) mengatakan, dana bantuan bedah rumah totalnya Rp 540 juta, sudah ditransfer ke rekening 36 penerima tanggal 23 Desember lalu.

“Dana Rp 15 juta itu hanya boleh dibelikan bahan material bangunan. Sedangkan ongkos tukang dan konsumsi akan disediakan dana pendamping dari BAZ Kota Mojokerto sebesar Rp 5 juta per orang,”jelas Mujiwati.

Menurutnya, bantuan bedah rumah penerima PKH ini, fokus pembangunannya harus memprioritaskan MCK dan sanitasi didalam rumah. “Setelah itu baru dipakai membangun bagian rumah lainnya, karena tujuan bedah rumah ini untuk menciptakan rumah sehat bagi penerima PKH”, jelasnya.

Sementara untuk pengerjaannya, akan dimulai pada Januari sampai April 2017 dengan sistem gotong royong. “Nantinya dibentuk per kelompok 6 penerima dan semua suami penerima bedah rumah PKH harus ikut kerja membantu renovasi rumah dikelompoknya masing-masing,”pungkasnya.(moj/dra)

Tabrak Truk Parkir, Lima Penumpang Terluka

MOJOKERTO(BM)-Diduga mengantuk saat mengemudikan kendaraan, sebuah mobil ringsek, setelah menabrak sebuah truk parkir. Mobil Terios nopol L 1120 YY menabrak truk parkir dengan nopol W 8084 UE bermuatan besi di depan jembatan jalan raya Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lima orang penumpang mobil Terios mengalami luka, dua diantaranya luka berat.

Menueut keterangan salah seorang petugas jembatan timbang, Yazid mengatakan, mobil Terios berjalan dari arah timur ke barat atau dari Surabaya hendak ke Jombang. “Sampai di lokasi, sepertinya pengemudi mobil Terios mengantuk kemudian oleng

dan menabrak truk muatan besi yang parkir di depan jembatan timbang.

Truk ditabrak di bagian belakang,” ungkapnya, Kamis (29/12).

Masih kata Yazid, akibat tabrakan tersebut truk terdorong hingga 5 meter dari lokasi truk parkir semula, tidak ada bekas pengereman di lokasi kejadian. Sementara lima orang penumpang mobil Terios mengalami luka, dua orang luka berat dan tiga orang luka ringant. Seluruh korban dievakuasi ke RSI Sakinah, Kecamatan Sooko.

“Sopir mobil Terios mengaku ngantuk, pulang dari pengajian di Sidoarjo apa Surabaya gitu. Ini tadi katanya mau pulang ke Jombang. Sopir truk

atas nama Mokhamad Shodikin (32) warga Desa Pasinan Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik,” katanya.

Hingga kini, bangkai kedua kendaraan masih di lokasi kejadian.

Petugas dari Unit Laka Lantas Polrea Mojokerto masih tampak di lokasi kejadian. Mobil Terios mengalami kerusakan di bagian depan, sementara truk muatan besi yang ditrabrak mobil Terios hingga terdorong menutup pintu keluar jembatan timbang Trowulan.(moj/dra) FOTO: BM/IST

TABRAK: Kondisi mobil yang ringsek usai menabrak sebuah truk parkir bermuatan besi.

KEDIRI - NGANJUK

berita metro www.beritametro.co.id

Polres Selama 2016 Ungkap 582 Kasus

KEDIRI(BM)- Selama tahun 2016 Polres Kediri berhasil mengungkap sebanyak 582 kasus.

Pengungkapan tersebut lebih besar dibanding kasus di tahun 2015. Data yang dihimpun, pengungkapan kasus tersebut terdiri dari 106 kasus curat, 14 curas

, 43 curanmor, 40 pencabulan, 188 perjudian dan 191 kasus Narkoba. Dan untuk pelakunya sebanyak 68 orang pelaku Curat,12 Curas, 26 Curanmor , 40 orang pencabulan, 207 perjudian dan 203 narkoba.” Jadi untuk total pelakunya sebanyak

586 orang,”ujar Kapolres Kediri AKBP Sumaryono.

Pria yang juga mantan Kapolres Madiun ini menambahkan bila dibanding dengan tingkat kejahatan ditahun 2015 cendrung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015

Polres Kediri berhasil mengungkap sebanyak 572 kasus. “ Bila dibandingkan tahun sebelumnya,mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen,” ujarnya lebih lanjut.

Sementara untuk kasus korupsi selama 2016 Polres

Kediri berhasil mengungkap sebanyak 2 kasus. Kesemuanya kesemuanya terkait korupsi di Desa Ploso Kidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.” Korupsi kita sudah mencapai target,” imbuhnya. (bad/dra)

Desa Kweden Jadi Kampung Wisata NGANJUK(BM)-Kampung wisata, kini bisa dijumpai di Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Tidak seperti kampung wisata lainnya, kampung wisata di Desa Kweden ini, warga dibimbing serta diarahkan supaya bisa menjual hasil kreasinya di lokasi tersebut.

Di tempat ini wisatawan bisa berkunjung sekaligus belajar untuk membuat usaha kerajinan maupun produk makanan dan minuman.

Tempat yang baru diresmikan pemerintah daerah ini selanjutnya menjadi tujuan wisata alternatif yang ada di Jawa Timur.

Kampung Wisata yang baru saja diresmikan Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus kemarin, banyak didatangi prngunjung. Bahkan para pengunjung disuguhkan pemandangan yang sangat indah serta wahana permainan antara lain taman hammork, tempat gasebo, outbound serta wahana arung jeram. Semua wahana yang baru dibuka untuk umum dan selanjutnya akan menjadikan percontohan bagi desa-desa yang lain di wilayah Nganjuk.

Wakil Bupati Nganjuk KH Abbdul Wachid Badrus mengatakan, adanya kampung wisata yang berasal dari masyarakat ini dapat menunjang taraf ekonomi warga sekitar, sehingga masyarakat dapat mandiri di bidang ekonomi. “Dibukanya sekolah rakyat di Desa Kweden ini pemerintah dapat terbantu dalam bidang pengembangan UMKM, ini perlu dikembangkan,”ujarnya.

Sementara, Siti Nur Imamah, PERWAKILAN

KILAS

Nafkah, Jadi Alasan Istri Ajukan Cerai KEDIRI(BM)-Menjelang akhir tahun 2016, perkara perceraian masih tercatat terbanyak di Pengadilan Agama Kota Kediri. Penyebab utamanya adalah masalah ekonomi yang jadi alasan bagi kaum wanita untuk menggugat hak nafkah dari suaminya.

Data Pengadilan Kota Kediri, perkara yang sudah diputus Hakim pada 2016 sebanyak 443 cerai gugat dan 139 cerai talak. Total secara keseluruhan perkara tersebut, 353 diantaranya adalah masalah melemahnya perekonomian keluarganya. Salah satunya karena suami tidak bekerja lagi dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup anak dan istri.

Katimun,(57), Wakil Panitera Pengadilan Kota Kediri mengatakan memang benar angka perceraian di Kota Kediri masih cukup tinggi. Kebanyakan dari mereka memiliki alasan menggugat suaminya, karena kurang­ nya nafkah untuk kehidupan sehari-hari. “Selama ini terbanyak dari tahun ke tahun alasan yang mereka gunakan untuk menggugat yaitu tentang ekonomi yang lemah,” ujarnya, Kamis (29/12).

Ditambahkan, guna meminimalisir angka perceraian pihaknya berusaha melakukan mediasi sesuai prosedur. Namun hanya 1 orang yang berhasil dan tidak jadi bercerai dalam tahun 2016 ini. “Kami sudah berusaha memediasi. Tetapi sangat sulit diharapkan karena kebanyakan orang yang menggugat bersikukuh ingin bercerai,” cakapnya.(ked/dra)

FOTO: BM/KAMTO

WISATA ALTERNATIF: Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus meresmikan kampung wisata Desa Kweden. Di tempat ini wisatawan bisa berkunjung sekaligus belajar untuk membuat usaha kerajinan maupun produk makanan dan minuman.

tokoh penggerak sekolah rakyat mengajak para warga untuk tetap menjunjung nilai edukasi. Perempuan yang akrab disapan Ima ini berpendapat, sebanyak apapun bantuan yang diterima dari pemerintah tidak akan berdampak banyak tanpa diimbangi edukasi dari penerima bantuan. “Bantuan serta dukungan dari pemerintah akan sangat berarti jika diimbangi dengan edukasi,” jelasnya.

Sekolah rakyat di lokasi tersebut akan terus dimaksimalkan fungsinya, hal itu lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan berkembang tentu akan mengimbangi proses

menuju desa wisata sesuai yang diharapkan. Apalagi jika dilihat perkembangannya yang terus mengalami peningkatan dari sejak dibuka sebagai objek wisata arung jeram Januari 2016 silam.

Para peserta sendiri khususnya warga Kweden mengatakan, diadakan sekolah rakyat seperti ini bisa membatu warga agar bisa bersaing di bidang usaha dan menambah penghasilan yang lebih baik dan mandiri.

“Harapannya wisata ini bisa mendapat perhatian dari wisatawan terutama luar Kabupaten Nganjuk. Dengan itu pasti kesejahteraan masyarakat

Desa Kweden yang mayoritas berekonomi menengah ke bawah bisa terangkat,” tutur Muhammad Wahib, salah satu peserta.

Guna menambah destinasi wisata di kampung wisata Kweden ini menambah wahana wisatanya yaitu flying fox, cafe, dan kuliner paket nasi tiwul. Selain itu ada juga minuman beras kencur alami. Semua produk dari program pemberdayaan masyarakat yang diproduksi oleh siswa-siswi sekolah rakyat. Kedepan tempat wisata ini dapat menjadi salah satu ikon Kabupaten Nganjuk. (kam/dra)

FOTO: BM/IST

ALASAN EKONOMI : Angka perceraian di Kota Kediri masih cukup tinggi. Masalah ekonomi menjadii alasan utama bagi kaum wanita untuk menggugat hak nafkah dari suaminya.

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

Paska Mutasi Besar-besaran, Perkantoran Masih Sepi

MALANG(BM)-Kondisi sepi di perkantoran Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Kabupaten Malang mulai terasa setelah paska mutasi dan serah terima jabatan, 19 Desember dan 28 Desember 2016. Hal ini terlihat sejak beberapa hari lalu tetap ada aktifitas pelayanan publik tetapi kesibukan terlihat cukup longgar.

“Bapak dinas luar, mas. Kita tetap masuk dan kerja mempersiapkan perpindahan kantor nanti,”kata salah satu staf yang enggan disebut namanya disalah satu kedinasan, Kamis.

Hal senada juga diungkapkan di beberapa SKPD yang ditemui.

Rata-rata Kepala Dinas tidak berada dikantor.

“Mungkin sedang sibuk siapkan berbagai berkas untuk perpindahan instansi, mas. Apalagi ini akhir tutup tahun,”ujar salah satu karyawan di dinas lainnya. Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Nasri Abdul Wahid yang

sekarang menjabat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyatakan dirinya tetap bekerja.

“Masih terus kerja selesaikan tugas sampai akhir tahun ini. Selain itu juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tugas baru,”terangnya. Nasri mengatakan memang suasana agak berbeda, tetapi bukan karena akibat mutasi dan lainnya. “Mungkin, karena akan berpisah saja kali yaa. Selama menjabat kan kita sudah serupa keluarga di kantor,”jelasnya.

Tomy Herawanto, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan yang resmi menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah juga mengatakan hal senada. “Tetap masuk mas, tapi memang banyak tugas luar, baik acara sertijab maupun lainnya,”katanya. Dia juga mengatakan sedang mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan tugas barunya nanti di awal Januari 2017.

KILAS

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Terselesaikan dengan Baik

FOTO BM/IST

SEPI : Paska mutasi besar-besaran sejumlah perkantoran di Kabupaten Malang masih terlihat sepi.

“Ya walaupun saya pernah disana (Bappeda, red), tapi saya harus mempersiapkan diri juga,”ungkap Tomy. Di tingkat

kecamatan juga setali tiga uang, sepi. Sebanyak 29 camat yang melaksanakan sertijab, Kamis (29/12) di Pendopo Agung Kab.

Malang juga sibuk mempersiapkan segala perpindahan dan penyelesaian administrasi. (mal/dra)

Wawali Jamin Pedagang Pasar Merjosari Tak Direpresif

MALANG(BM)-Wakil Wali Kota Malang Sutiaji memberikan jaminan kepada pedagang pasar penampungan di Merjosari tidak akan diusik dan digusur, apalagi sampai ada tindakan represif. “Kami tidak akan memperlakukan manusia semena-mena. Sekali lagi, kalau memang terjadi dan ada penggusuran secara tidak bermartabat, itu sudah keluar dari visi misi wali kota. Saya siap kirim surat kepada Kemendagri, lebih baik saya tidak menjadi wakil wali kota jika itu sampai terjadi,” kata Sutiaji, di Malang, kemarin.

Sutiaji menyampaikan beberapa poin penting terkait pedagang Pasar Merjosari yang terus berpolemik lebih

FOTO: BM/IST

Sutiaji

dari satu tahun terakhir ini.

Poin-poin penting tersebut diantaranya terkait dengan penghentian pungutan retri-

busi sampah dan harian bagi pedagang.

“Kalau pungutan retribusi dicabut, ini merupakan konsekuensi dicabutnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang dan kalau pedagang tetap dipungut retribusi, berarti kami menyalahi aturan. Namun, saya jamin keberadaan pedagang Pasar Merjosari tidak akan terusik lagi,” urainya.

Ratusan pedagang Pasar Merjosari mendatangi Balai Kota Malang sambil membawa sampah untuk menagih janji Wali Kota Malang Moch Anton yang akan membahas legalitas keberadaan Pasar Merjosari bersama anggota DPRD setempat. Pasar Merjosari sebelumnya sebagai pasar

penampungan bagi pedagang Pasar Dinoyo selama proses pembangunan.

Namun, setelah pembangunan Pasar Dinoyo selesai dan diresmikan pengoperasiannya sekitar satu tahun lalu, para pedagang menolak untuk pindah dengan alasan spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan site plan yang telah disepakati. Selain bangunan, fasilitas umum juga kurang memadai. Pada awal pembangunan Pasar Dinoyo, Pemkot Malang menjanjikan kepada pedagang bahwa pasar penampungan Merjosari akan tetap menjadi milik pedagang sehingga pedagang memiliki dua pasar, yakni di Merjosari dan di Pasar Terpadu Dinoyo

(bangunan baru).

Namun setelah bangunan Pasar Dinoyo tuntas, ternyata pedagang diminta untuk pindah seluruhnya. Karena pedagang menolak, pemkot setempat tidak mau mengangkut sampah di pasar tersebut selama sepekan sehingga menimbulkan bau menyengat yang akhirnya diprotes warga sekitar pasar. Sejak digulirkannya kebijakan modernisasi Pasar Dinoyo enam tahun lalu, hingga saat ini terus bergolak. Mulai dari penolakan modernisasi pasar, pembahasan site plan, pembangunan pasar penampungan sampai pengoperasian Pasar Terpadu Dinoyo belum juga tuntas persoalannya. (mal/dra)

www.beritametro.co.id

Prihatin Jalan Rusak, Warga Gelar Aksi Tabur Bunga paten Pasuruan. Menurut keterangan sejumlah warga, di jalan ini sudah banyak menelan korban pengendara.

Rusaknya jalan yang menghubungkan Jawa-Bali yakni Pasuruan-Banyuwangi maupun Pasuruan-Surabaya itu, tak ubahnya seperti ranjau yang dipasang di tengah jalan. Sehingga, pengguna jalan harus ekstra berhatihati dalam memacu kendaraannya saat melintas di jalur tersebut.

“Terus terang saja, saya tak berani

melaju secara kencang jika melewati jalan raya ini, karena bisa merusak kendaraan. Bahkan, jika sampai menghantam lubang besar, ban kendaraan bisa pecah,” kata Nur, salah seorang pengguna jalan. Dirinya berharap kepada pihak terkait supaya segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak tersebut, agar lalu lintas di jalur itu bisa berjalan lancar dan tidak sampai lagi terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa.

“Saya berharap pihak terkait bisa memperhatikan kondisi jalan rusak ini untuk segera diperbaiki,”ujarnya.

Adanya kondisi jalan yang cukup memperihatinkan tersebut, membuat sejumlah warga setempat pun menggelar aksi protes agar pihak terkait segera melakukan perbaikan.

Dalam aksinya, mereka melakukan aksi tabur bunga di sebuah lubang paling besar yang ada di jalan tersebut.(pas/dra)

Empat Titik Rawan Kriminal di Polres Probolinggo

PROBOLINGGO(BM)-Aksi kejahatan jalanan (Begal), makin meningkat di wilayah hukum Polres Probolinggo, sepanjang 2016. Aksi tindak kriminal ini, didominasi oleh pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Meski demikian, aksi kejahatan seperti pengeroyokan dan penipuan, justru turun.

Berdasarkan data sepanjang 2015 ada 380 laporan tindak kriminal umum, 24 laporan tindak pidana tertentu dan 36 laporan kekerasan perempuan dan anak. Dari total 440 laporan, 304 kasus dapat diselesaikan Polres Probolinggo.

Pada 2016, laporan kriminal umum meningkat, menjadi 435 laporan, tindak pidana tertentu juga meningkat, menjadi 29 laporan. Sementara kekerasan perempuan dan anak, turun menjadi 26 laporan. Secara keseluruhan, tindak pidana umum mengalami kenaikan sebanyak 11 persen dari tahun 2015, tindak pedana tertentu naik 8 persen, dan kekerasan pada perempuan dan anak naik 52 persen.

Sementara itu, tersangka, masih didominasi oleh pria, dimana terjadi peningkatan pelaku. Pada tindak kriminal umum, pada 2015 ada 269 tersangka.

2016, jumlahnya mencapai 302 orang.

Tindak pidana tertentu, yang tadinya PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

Kepala Disnakertrans Kota Malang, Bambang Suharijadi

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro

PASURUAN(BM)–Para pengendara roda dua maupun empat harus berhati-hati saat melintas di sejumlah jalan raya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Karena kondisi musim penghujan seperti saat ini, banyak jalan yang mengalami kerusakan seperti berlubang dan bergelombang. Salah satu jalan yang mengalami kerusakan cukup parah adalah jalan Raya Surabaya – Banyuwangi km 34, Dusun Kemloko, Desa,Kecamatan Beji, Kabu-

MALANG(BM)-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang telah menangani 63 kasus hubungan industrial yang berujung pada pemutusan hubungan kerja selama tahun 2016. Kepala Disnakertrans Kota Malang, Bambang Suharijadi mengungkapkan, jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK sebanyak 63 orang. Ini merupakan laporan yang masuk ke Disnakertrans.

“Itu kasus yang kami tangani selaku mediator, semuanya berakhir damai meski harus ada PHK. Tidak ada yang sampai dibawa ke jalur hukum,” tutur Bambang, Kamis (29/12). Menurutnya, kasus PHK mayoritas disebabkan hubungan antara karyawan dan atasan yang tidak baik. Bukan disebabkan oleh kondisi perusahaan yang tidak sehat.

“Mayoritas berasal dari sektor wiraswasta seperti pertokoan dan swalayan. Karyawan yang kena PHK dipastikan semua mendapat pesangon,” katanya. Ditanya terkait perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2017, Bambang mengungkapkan, saat ini belum ada pengajuan. Besaran UMK Kota Malang tahun 2017 sebesar Rp 2.272.170.

“Jika tidak ada pengajuan penangguhan, berarti seluruh perusahaan di Kota Malang mampu membayar upah karyawannya sesuai UMK,” tandasnya. Saat ini, jumlah perusahaan di Kota Malang mencapai 15 ribu, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 900 ribu orang. (mal/dra)

FOTO BM/SAIFULLAH

TUNJUKKAN: Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin ketika menunjukan Sabit yang dirampas dari pelaku begal.

sebanyak 32 tersangka pada 2015, turun menjadi 28 tersangka pada 2016, itu berarti ada penurunan sebanyak 14 persen.

Pada tindak pidana kekerasan pada perempuan dan anak, juga mengalami penurunan jumlah tersangka sebanyak 66 persen. Pada 2015 ada 25 tersangka,

turun menjadi 15 tersangka pada 2016.

Pada keadaan tersebut, pihak Polres Probolinggo telah memetakan wilayah dengan kerawanan khusus.

Meliputi, wilayah perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Lumajang, perbatasan Kabupaten Probolinggo

dengan Kota Probolinggo, perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Pasuruan, perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo, dan di kecamatan yang berada di tengah. Tepatnya di sekitar Kecamatan Leces. “Sementara wilayah itu, yang terpantau rawan tindak criminal,” kata Kapolres Probolinggo, AKBP Arman Asmara Syarifuedin.

Kemungkinan pelaku berasal dari daerah lain, sangat besar. Sebab, ratarata kenaikan tindak criminal, mengarah pada pencurian dengan pemberatan, semacam begal dan jambret. Dikatakan kapolres, untuk mengantisipasi dan menekan tindak criminal semacam itu, kesadaran masyarakat juga sangat berpengaruh, dalam menjaga kamtibmas demi kepentingan bersama.“Penting juga untuk meningkatkan kewaspadaan warga seperti, meningkatkan kemampuan cegah dini dari berbagai ancaman kriminal,” ujar Arman kemudian.

Sementara internal kepolisian Probolinggo, petugas dituntut konsisten mengawal kamtibmas, dengan target tercipta suasana aman dan kondusif. Selain itu, armada patrol dan persenjataan, juga telah diperbarui, untuk mendukung pengamanan wilayah hukum Polres Probolinggo.(sip/dra)

KILAS

FOTO BM/SAIFULLAH

SALURKAN : Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo, Ketika menyalurkan bantuan.

Target Baznas 2016, Tak Tercapai PROBOLINGGO (BM) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo menargetkan Rp2 miliar terkumpul melalui Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS) di tahun 2016. Namun, target tersebut tak tercapai, karena hingga akhir Desember ini, pencapaiannya masih Rp1,15 Miliar. Salah satu penyebabnya karena kesadaran masyarakat masih kurang.

Meski tak mencapai target, namun pengumpulan ZIS pada tahun 2016 ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yang mencapai Rp 1,070 Miliar. Sementara, tahun 2016 ini realisasi mencapai Rp 1,158 Miliar. “Memang target kami Rp 2 miliar,” Kata Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H Muzammil Kamis (29/12).

Muzammil mengatakan target Rp2 miliar sendiri sejatinya tak terlalu tinggi jika ukuran Kabupaten Probolinggo.

Sebab, potensi zakat di Kabupaten Probolinggo mencapai Rp 4 miliar.”Makanya target Rp2 miliar ini, kami putuskan separo dari potensi yang ada,” katanya.

Penyebab tak tercapainya target tersebut salah satu penyebabnya karena hingga saat ini kesadaran masyarakat masih rendah. Apalagi Baznas sendiri sampai sekarang masih mengandalkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu penyalur zakat profesi. “Kami sendiri tidak tahu, apakah zakatnya diberikan kepada yang lain, atau justru lupa dengan zakat mereka,” jelasnya.

Salah satu solusinya agar tahun 2017 mendatang ada kenaikan perolehan ZIS, pihaknya berencana akan membuat raperda tentang zakat, sebab ketentuan pelaksanaanya juga sudah turun yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.

Sehingga di lokal Probolinggo juga harus ada perda yang mengatur khusus pengelolaan zakat.

Disinggung mengenai rencana tersebut, sebenarnya draf raperda zakat sebelumnya sudah disusun dan kini dalam proses penyempurnaan. “Semestinya sudah ada Perda soal ini, Mudah-mudahan pembahasan raperda tentang pengelolaan zakat ini segera masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda), karena tahun 2012 lalu kami sudah usulkan , tapi tidak bisa berhasil dibahas oleh dewan,” ungkapnya. (sip/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

KILAS

Operator ISC Siap Tanggungjawab

RUSUN ATLET. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan rusun atlet di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta, kemarin. Rusun akan dijadikan asrama atlet selama perhelatan akbar Asian Games XVIII pada 2018 mendatang.

Presiden Tinjau Persiapan Asian Games XVIII 2018

Rusun Atlet Selesai September 2017 JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan “topping off” atau pengecoran akhir atap rumah susun atlet Asian Games XVIII di Kemayoran Jakarta Pusat. “Ini kita lakukan pengecoran terakhir untuk Blok D10,” kata Presiden usai upacara ‘topping off ’ dan meninjau beberapa ruang di rusun itu, Kamis (29/12).

Ia menjelaskan rusun Atlet Asian Games di Kemayoran terdiri dari 10 menara. “Di Blok D10 ada tujuh menara dan di C2 ada tiga menara,” katanya.

Blok D10 akan terdiri lebih dari 5.400 unit rusun yang akan menampung atlet sementara di Blok C2 akan terdiri dari sekitar 1.900 unit yang menampung jurnalis dan official. Presiden berharap seluruh bangunan akan selesai dan bisa digunakan pada September 2017.

“Saya lihat tadi beberapa ruangan, sudah sangat bagus tinggal penyelesaian,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR menyiapkan 10 menara rusun atlet di Kemayoran. Pembangunan rusun itu sudah dimulai sejak 17 Maret 2016.

Kontraktor yang ikut melaksanakan pembangunan rusun atlet itu antara lain Abipraya-Indulexco KSO, PT Waskita Karya, Adhi Jaya Konstruksi Penta dan Wika Cakra KSO. Rusun dibangun di lahan seluas sekitar 10 hektare dengan total nilai kontrak pembangunan sekitar Rp 3,4 triliun.

Pembangunan tersebut hingga saat ini sesuai rencana dengan rata-rata progres mencapai 44,39 persen untuk Blok C2 dan D10. Progres pembangunan fisik

pekerjaan telah mencapai topping off untuk Blok D10 tower 1 dan 3 (24 lantai) dan Blok C2 Tower 1 dan 3 (18 lantai).

Topping off tower lainnya (32 lantai) akan dilaksanakan bertahap dan direncanakan akhir Februari 2017.

Setelah pelaksanaan Asian Games 2018, bangunan rusun Kemayoran itu akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi penduduk Jakarta yang berhak antara lain untuk masyarakat menengah bawah dan relokasi pemukiman kumuh di Jakarta.

Kawasan Blok C2 dan D10 Kemayoran merupakan aset milik negara atas nama Mensesneg. Rusun yang dibangun bertipe 36 dengan dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan tempat cuci jemur. Diperkirakan dalam satu unit rusun akan dihuni tiga orang sehingga total kes-

eluruhan yang ditampung 22.278 orang.

Pembangunan itu untuk memenuhi ketentuan IOC yaitu tuan rumah Asian Games harus menyediakan tempat tinggal yang mampu menampung hingga sekitar 14.000 atlet.

Pemerintah terus mempersiapkan diri untuk perhelatan Asian Games XVIII Tahun 2018. Selaku tuan rumah penyelenggaraan Asian Games XVIII, Indonesia berusaha keras mensukseskan pesta olah raga bangsa bangsa Asia yang akan digelar di Jakarta dan Palembang 2018.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut ialah Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga dan Pratikno Menteri Sekretaris Negara. (ags/ant/ssn/nii)

JAKARTA (BM) - Operator kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC), PT Gelora Trisula Semesta (GTS), berjanji siap melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yang digelar kepada pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Ini sangat bagus. Kami sudah melakukannya saat pertengahan musim dan kami akan segera mengirimkan pertanggungjawaban karena kompetisi telah selesai. Tapi penyusunan pertanggungjawaban butuh proses,” kata Direktur Utama PT GTS Djoko Driyono di Jakarta, Kamis.

Meski mengaku akan segera mengirimkan pertanggungjawaban pelaksanaan kompetisi ISC, Djoko Driyono belum menjelaskan dengan detail kapan pihaknya bakal memenuhi permintaan dari Kemenpora.

ISC yang merupakan kompetisi untuk mengisi kekosongan saat PSSI dibekukan ini pada pelaksanaannya memang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Untuk itu setelah kompetisi usai Kemenpora menagih pihak operator melaporkan semua kegiatan dan pertanggungjawabannya.

“Kompetisi ini berlangsung berdasarkan rekomendasi dari Kemenpora tertanggal 18 April, jadi kami punya hak untuk mengingatkan agar laporan kegiatan untuk segera dilaporkan ke Menpora,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

Pria yang juga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora menjelaskan selama ini pihaknya juga sudah proaktif dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas sejumlah insiden selama ISC 2016 seperti kejadian konflik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara suporter Jakmania dengan aparat Polda Metro Jaya.

Selain itu kerusuhan saat pertandingan PSS Sleman melawan Persinga. Pemerintah juga turun tangan terkait dengan validitas sejumlah pemain asing yang sempat menjadi kontroversi atas dasar data dari Save Our Soccer (SOS).

Pertanggungjawaban yang diminta pemerintah, kata Gatot diantaranya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat fair play dari setiap klub, sejauh mana tanggungjawa setiap tuan rumah dalam menyelengarakan pertandingan, sejauh mana perberlakukan FIFA Safety Guidelines bisa diterapkan. (bay/ant/nii)

Optimis Ikut Kompetisi, Persebaya Siapkan Tim SURABAYA (BM) – Manajemen Persebaya Surabaya sangat optimis bisa berkompetisi lagi.

Tim yang populer dengan julukan “BajulIjo”inibegitupercayadiribisa kembaliberkompetisiditahun2017 mendatang. Bahkan, manajemen mengaku telah dihubungi sejumlah pemain yang menawarkan diri untuk bergabung.

Optimisme kubu Persebaya meningkat setelah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi di Gedung Graha Pena Surabaya, Rabu (28/12) kemarin.

Kedatangan Edy ke Surabaya membawa angin segar untuk Bajul Ijo, julukan Persebaya.

Keyakinan dapat kembali berkompetisi disampaikan oleh manajer Persebaya, Chusnul Faried. Meski belum ditetapkan dalam Kongres tahunan PSSI, 8 Januari 2017 nanti, ia yakin Persebaya akan ditempatkan di Divisi Utama.

“InsyaAllah, 99 persen Persebaya kembali berkompetisi. Memang kalau di Indonesia Super League (ISL) sudah tertutup, jadi

di bawahnya. Kami bisa menerima kalau di Divisi Utama,” kata Faried dengan nada penuh percaya diri, Kamis (29/12).

Kini, lanjutnya, manajemen Persebaya mulai menginventarisasi nama-nama pelatih untuk tim pujaan Bonek. Dari data yang dihimpun, Persebaya membidik pelatih-pelatih yang pernah memiliki hubungan historis dengan klub ini. “Ada Subangkit, Freddy Muli, Mustaqim dan Fabio da Silva,” ucap Faried.

Nama-nama di atas memang

berhubungan erat dengan Persebaya. Mereka pernah menjadi pemain dan pelatih Persebaya beberapa waktu silam. Meski sudah mulai mengumpulkan namanama pelatih, Faried menegaskan jika manajemen belum mengambil keputusan. “Kami tunggu hasil tanggal 8 Januari nanti seperti apa.

Yang jelas kami akan cari pelatih yang lisensinya sesuai ketentuan liga,” beber Faried.

Tak hanya pelatih, tim yang bermarkas di Karanggayam itu juga mengklaim telah dihubun-

gi sejumlah pemain. Bahkan, Persebaya tengah bersiap memulangkan pemain idola para suporter. Salah satu pemain yang akan ditarik adalah Taufiq.

Sebagai produk asli Persebaya, Taufiq dipastikan tak akan memperkuat Persib Bandung di tahun 2017. Sebab kontrak eks pemain Fatahillah ini tak diperpanjang oleh manajemen Maung Bandung. “Banyak pemain yang menghubungi dan bersedia ikut persebaya, seperti Taufiq,” ujar Faried. (dek/nii)

Mantan Petenis Nomor 1 Gantung Raket Mantan petenis nomor satu dunia yang juga pernah memenangi Prancis Terbuka Ana Ivanovic mundur dari dunia tenis pada usia 29 tahun, demikian dikatakan petenis asal Serbia itu pada Rabu waktu setempat.

“Tidak ada cara lain untuk mengatakan ini, saya memutuskan mundur dari tenis internasional, ini merupakan keputusan sulit namun cukup menyenangkan,” kata Ivanovic. “Tidak sedih, saya tetap optimistis, saya berterimakasih banyak kepada anda semua,” kata kata petenis yang peringkat dunia dia merosot ke urutan 63.

Di usia yang baru menginjak 29 tahun, Ana Ivanovic mengaku telah mantap untuk gantung raket. Ivanovic mengumumkan pengunduran dirinya dari tenis dengan mengunggah video pada akun media sosial facebook miliknya pada Rabu 28 Desember 2016 dini hari WIB. Diketahui petenis asal Serbia tersebut mengalami cedera, dan hanya memenangkan 15 pertandingan selama 2016.

petenis Monica Seles tengah bertanding melalui layar televisi. Hingga akhirnya ia mampu menduduki posisi petenis nomor satu dunia setelah berhasil memenangiturnamen Perancis Terbuka pada 2008 lalu.

vanovic menuturkan, perjalananya selama ini di dunia tenis sangat mengesankan. Ia memulai bermimpi untuk bisa bermain tenis ketika berumur 5 tahun, saat itu ia melihat

Ana Ivanovic

“Itu adalah posisi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya,” tuturnya.

Ivanovic mengakui, saat

ini ia sudah tidak bisa lagi menampilkan kemampuan terbaiknya. Karena itu, keputusan untuk mundur dari dunia tenis dinilai sebagai jalan terbaik. Masih dalam video yang diunggahnya tersebut, Ivanovic mengungkapkan rencana yang akan ia lakukan setelah pensiun dari dunia tenis. Istri dari pemain gelandang Manchester United Bastian Schweinsteiger itu mengatakan ia akan mencoba peruntungannya di dunia bisnis.

“Tenis selalu menjadi hal yang saya cintai tentu saja. Namun setelah ini, saya akan mencoba fokus pada bisnis, kecantikan, dan juga fashion,” ujarnya. Selain itu, ia juga akan menjadi duta besar olahraga dan hidup sehat (Ambassador of sport and healty life), yang ditunjuk oleh UNICEF. “Yang bisa saya sampaikan, saya telah menggapai mimpi saya. dan berharap bisa membantu orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan bersedih, tetap optimistis tentang keputusan yang saya ambil,” ujar Ivanovic dalam video yang berdurasi 2 menit itu. (rtr/pir/ant/nii)

Juru Bicara KOI, Hellen Sarita Delima (kiri)

Nonaktif Jika Jadi Terdakwa JAKARTA (BM) - Posisi dua pengurus Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yaitu DI dan AR tetap aman meski keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik Polda Metro Jaya menetapkan keduanya selaku tersangka terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana “Carnaval 18th Road to Asian Games 2018 Jakarta-Palembang”.

“Statusnya baru tersangka. Dalam AD/ART kami tidak ada aturan jika menjadi tersangka harus mengundurkan diri,” kata Juru Bicara KOI, Hellen Sarita de Lima, di Kantor KOI FX Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan adanya aturan tersebut keduanya tetap menjadi bagian dari KOI. Hanya saja jika kedua anggota komite eksekutif KOI itu statusnya meningkat dari tersangka menjadi terdakwa maka bakal ada keputusan lain yaitu statusnya di non-aktifkan.

“Itupun tidak langsung. Kami harus melakukan rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota komite eksekutif,” ucap Hellen, menambahkan.

Meski dua anggota komite eksekutif yang memegang posisi strategis yaitu sebagai sekretaris jenderal dan bendahara umum tersangkut kasus hukum, pihaknya menegaskan tidak mempengaruhi kinerja KOI karena sudah ada pihaknya yang secara otomatis mengendalikan kinerjanya.

“Wakil sekretaris jenderal dan wakil bendahara umum untuk sementara menggantikan posisi mereka. Jadi tidak ada masalah lagi,” ujar wanita yang juga menjadi salah satu anggota komite eksekutif KOI itu.

Terkait dengan kasus yang menjerat DI ada AR, KOI menegaskan jika sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk itu pihaknya meminta semua pihak terutama cabang olahraga KOI mengkonfirmasi isu-isu masalah tersebut ke KOI. Saat ini proses hukum atas kasus dua tersangka tersebut masih berjalan. Bahkan, salah satu tersangka yaitu AR saat ini mengajukan pra peradilan karena menganggap dirinya telah menjalankan tugas dan fungsinya secara benar. (ana/nii)

POSSI Jatim Cari Ketua Baru SURABAYA (BM) – Sukses menjadi juara umum pada PON XIX/2016 Jawa Barat meningkatkan grade cabang olahraga (cabor) selam Jawa Timur.

Karena itu, figur ketua umum dan kepengurusan baru nanti harus memiliki visi mencetak atlet di level internasional.

Masa bakti kepengurusan POSSI Jatim akan habis pada 2017 dan rencananya Musyawarah Provinsi (Musprov) POSSI Jatim bakal digelar, Januari mendatang. Menurut Sekum POSSI Jatim Mierza Mutaqien sudah wajar kalau grade ketua umum ditingkatkan dari meraih juara nasional menjadi internasional.

Ada dua pemimpin yang menjadi panutan bagi POSSI Jatim lantaran

kerap memberikan prestasi. Pertama adalah ketika di pimpin oleh Erlangga Satriagung sudah banyak prestasi yang disumbangkan baik untuk Jatim maupun nasional. Demikian juga saat Ditto Widyandi ditunjuk sebagai Pj Ketua Umum POSSI Jatim juga berhasil melanjutkan prestasi tersebut. Puncaknya saat selam berhasil mempertahankan juara umum PON XIX Jabar dengan merebut 11 emas, 10 perak, dan 6 perunggu.

“Selam Jatim sudah menjadi barometer nasional. Kini, sudah saatnya peselam Jatim lebih bisa berprestasi di tingkat internasional dan kami berharap ketua umum yang baru nanti bisa mewujudkannya,” kata Mierza, Kamis (29/12).

Selain itu ada beberapa agenda yang

harus bisa dijaga dan ditingkatkan oleh pengurus baru, yakni menjaga regenerasi atlet dengan memperbanyak perlombaan senior dan pemula. “Rencananya selam akan dilombakan di POR SD dan ini bagus untuk pembinaan atlet pemula,” ujar Mierza.

Dihubungi terpisah, Ditto membenarkan kalau Musprov POSSI akan dilaksanakan pada Januari nanti. Selain prestasi di bidang olahraga, organisasi POSSI juga menaungi kegiatan selam non olahraga seperti turut menjaga kelestarian laut dengan mengembangkan kegiatan penyelaman. “Banyak agenda yang akan dibahas di Musprov, termasuk pemilihan ketua umum dan tim formatur untuk membentuk pengurus,” jelasnya. (dek/nii)

BM/DIAN K

BERVISI INTERNASIONAL: Atlet, pelatih dan pengurus POSSI Jatim usai mempertahankan juara umum cabor selam di PON XIX/2016 bakal mendapat pemimpin baru di 2017 nanti.

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

TAJUK

Semangat Tahun Baru TINGGAL sehari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2016, dan segera memasuki tahun baru 2017. Banyak hal yang telah kita lakukan, untuk diri kita sendiri, keluarga, untuk perusahaan, dan mungkin juga teruntuk masyarakat luas. Apapun hasilnya, segala catatan ‘amal’ perbuatan kita tersebut, semoga memberikan pelajaran dan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua.

Di antara kita, mungkin saja ada yang merasa puas atas hasil jerih payah dan kinerja yang telah kita kerjakan. Targettarget terpenuhi, berbagai persoalan telah terselesaikan dengan baik, mendapatkan promosi jabatan, atau meraih berbagai prestasi lainnya.

Bagi yang merasa ‘gagal’, jangan putus semangat, tetap berjuang, mudah-mudahan bisa berhasil dan sukses di masa yang akan datang. Bukankah kegagalan adalah sukses yang tertunda?

Menyongsong Tahun 2017, ke depan, kiranya kita semua berkeinginan bisa menjadi lebih baik dan lebih sukses lagi.

Berharap kita mampu mencapai cita-cita, dan target-target yang mungkin menjadi impian kita.

Sesaat, di penghujung tahun ini, ada baiknya, kita merenung atas capaian kita selama ini. Sudahkah kita mengevaluasinya? Lalu, apa selanjutnya..

Mari jernihkan pikiran kita, lupakan sejenak hiruk pikuk politik, polemik sosial dan berbagai fenomena yang belakangan cukup memperihatinkan itu.

Mari kita tata ulang diri kita masing-masing dan keluarga kita, agar bisa berbuat yang lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih bermakna, untuk diri kita, keluarga dan masyarakat.

Lakukanlah yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita amalkan, sekecil apapun. Sebaliknya, mari bersama-sama menghindari hal-hal yang menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan hal-hal negatif.

Tetap semangat, dan terus berusaha mencapai kesuksesan.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka,” (QS Ar Raad : 11). Seperti pada kutipan ayat tersebut, bahwa kita wajib melakukan usaha dan berbagai upaya untuk mencapai harapan dan cita-cita.

Lebih lanjut, ada baiknya momen Tahun Baru 2017, menjadi semangat baru, menjadi awal perubahan dan kebangkitan kita semua, bangsa Indonesia.

Saatnya membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, jauhi narkoba, jauhi sikap-sikap permusuhan, hentikan provokasiprovokasi yang memecahbelah persatuan bangsa, dan hal-hal negatif lainnya.

Hidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa, saling menghormati antar sesama, gotong-royong dan saling menolong, sopan santun, ramah tamah, dan sebagainya. Bangun nasionalisme, mari bersatu jaga keutuhan NKRI. Totok Hartana

Sita Aset Hasil Korupsi

DIVONIS..

yang menghadiri persidangan itu. Dan, tangis pun pecah.

Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Sanusi dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta.

Dirinya terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, pada Maret 2016. Uang tersebut terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) di Balegda DPRD DKI. Selain itu, Sanusi dijerat dengan pasal pencucian uang. Sanusi diyakini mendapat ‘modal’ Rp 45,28 miliar dari rekanan Dinas Tata Air DKI Jakarta.

Rampas Properti Majelis hakim memerintahkan perampasan 8 unit properti dan mobil milik Sanusi karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Harta milik terdakwa yang

Sambungan Halaman 1 diperoleh pada 2009-2015 patut diduga merupakan hasil tindak pidana sehingga tanah dan bangunan serta kekayaan lain harus disita untuk negara,” kata anggota majelishakimUgodalamsidangdi pengadilanTindakPidanaKorupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Jaksa penuntut umum KPK menuntut perampasan aset hingga berjumlah Rp45,28 miliar yang diduga merupakan harta yang berasal dari Direktur Utama PTWirabayu Pratama DanuWira yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp21,18 miliar; dari Komisaris PT Imemba Contrakctors Boy Ishak yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp2 miliar dan dari penerimaan-penerimaan lain sejumlah Rp22,1 miliar. (det/ant/tit)

Hilangkan Kriteria PMA, Tbk dan BUMN UNJUK RASA.. jagaan dan pengamanan aksi unjuk rasa. “Ada 150 personil yang di lapangan. Tapi khusus (petugas) Lantas ada 25 personil. Saat ini cuaca agak redup. Beruntung juga, sehingga pengunjuk rasa dan kami yang di lokasi tidak kepanasan,” katanya lalu tertawa.

Kanit Lantas Polsek Bubutan ini memastikan bahwa situasi lalu lintas di lokasi berlangsungnya unjuk rasa, ramai lancar. Unjuk rasa juga berlangsung kondusif. Dia pun berharap semoga hingga akhir unjuk rasa dan pembubaran massa juga berlangsung tertib.

“Untuk pengguna jalan, kalau ada aksi seperti ini jangan dilihat.

Apalagi sampai berhenti, buat memfoto. Jalan terus saja, supaya lalu lintas tidak semakin tersendat,” katanya.

Upah Sektoral Massa mendesak gubernur segera menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) Jawa Timur tahun 2017. “Kami meminta gubernur merealisasikan janjinya seperti dia ucapkan pada 21 November

Sambungan Halaman 1 lalu, di hadapan puluhan ribu buruh, untuk segera menetapkan upah sektoral,” kata Jazuli, ketua Gerakan Aksi Tolak Upah Murah (Gastum).

Menurut Jazuli, beberapa daerah saat ini sudah merekomendasikan besaran UMSK 2017. Di antaranya Kabupaten Sidoarjo yang membagi besaran kenaikan UMSK 2017 dalam tiga sektor. Sedangkan besaran kenaikan UMSK Kota Surabaya 5 persen dari UMK 2017.

“Untuk Sidoarjo besaran kenaikan pada sektor satu adalah 11 persen dari UMK, sektor dua adalah 8 persen dan sektor tiga sebesar 5 persen,” kata dia.

Sementara itu, bagi daerah yang belum merekomendasikan UMSK 2017, buruh meminta agar gubernur menetapkannya minimal sama dengan UMSK 2017.

Disamping itu, buruh juga menuntut agar gubernur menghilangkan kriteria PMA, Tbk, dan BUMN dalam menetapkan UMSK. “Semua perusahaan pada hakikatnya sama jadi tidak perlu dibedakan mana yang PMA dan mana yang lokal,” ujarnya.(ssn/det/tit)

D

i tengah suasana keru­ kunan antarumat beragama yang terancam oleh aksi-aksi intoleran, pemikiran Gus Dur, panggilan populer Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi presiden ke-4 Indonesia mencuat kembali ke ranah publik.

Bertepatan dengan haul atau peringatan tahun ke-7 hari wafat Gus Dur, sejumlah kalangan dari berbagai agama dan aliran kepercayaan berkumpul, berdialog, dan bertekad untuk mengimplementasikan gagasan pluralisme yang menjadi karakteristik pemikiran Gus Dur. Pertanyaan penting yang layak dikemukakan di sini adalah: mengapa Gus Dur masih relevan untuk zaman gegap gempita percaturan pemikiran di dunia nyata dan maya sekarang ini?

Tidak adakah penggantinya yang sepadan sehingga publik begitu merindukan dan mendambakan untuk mengimplementasikan pemikiran kiai yang tak jarang kontroversial dalam sepak terjang politiknya itu? Untuk pertanyaan pertama, jawaban yang paling populer adalah: Gus Dur di dalam menghayati keberagamaannya senantiasa berpegang pada prinsip bahwa humanisme yang antara lain terejahwantakan dalam kerukunan sesama manusia, tak peduli apa pun

Khazanah Pemikiran Gus Dur latar belakang agama, ras, dan ideologinya, harus ditempatkan pada posisi tertinggi.

Berbeda dengan beberapa tokoh agama yang cenderung sektarian, yang menempatkan akidah keberagamaan di atas segalanya, Gus Dur justru mementingkan sisi persaudaraan semua umat manusia, bukan cuma bersaudara sesama kaumnya sendiri, yakni umat Islam.

Sikap yang demikian ini tentu menimbulkan banyak salah paham di kalangan umat seiman, yang tak jarang memandang Gus Dur terlalu berpihak pada kelompok di luar komunitas Islam.

Bagi Gus Dur, ketika terjadi konflik antarumat beragama, yang melibatkan pengikut agama Islam berhadapan dengan pengikut non-Islam, Gus Dur justru cenderung menjewer kaumnya sendiri. Begitulah kebesaran jiwa Gus Dur, yang ibarat orang tua menjewer telinga anaknya sendiri ketika sang anak habis berkelahi dengan anak tetangga.

Dengan sikapnya yang cenderung keras ke dalam, ke kubunya sendiri, tak ayal lagi, Gus Dur sering berbenturan dengan tokoh-tokoh Islam sendiri. Ketika sebuah organisasi masyarakat bernama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk, Gus Dur termasuk segelintir dari tokoh Islam yang tak bermi-

M. Sunyoto

nat masuk ke dalamnya.

Baginya, kecendekiawanan adalah predikat yang diberikan kepada mereka yang memiliki kemerdekaan dalam berpikir.

Bersikap dan bertindak untuk kebaikan dan keadilan kepada kelompok yang deiperlakukan tidak adil.

Dengan definisi seperti itu cendekiawan menurut hemat Gus Dur tidak perlu diberi atribut atau adjektiva Muslim, yang sedikit banyak akan cenderung bias ketika memandang persoalan yang beraroma sektarian.

Pluralisme itulah ikon yang disandang Gus Dur. Untuk pertanyaan kedua, jawaban yang natural adalah: setiap era punya tokohnya sendiri. Pascakematian Gus Dur, dari kalangan Muslim, Buya Syafii Maarif agaknya bisa disepadankan dengan Gus Dur meski masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Belakangan, Maarif memperlihatkan kecenderungannya untuk bersikap dan berkiprah seperti Gus Dur yang ujungujungnya berisiko mendapat kecaman dari kalangan internal Muslim.

Di kalangan angkatan muda Muslim yang memperlihatkan

jejak-jejak pemikiran dan sikap religiusitas Gus Dur bisa dilihat pada diri Ahmad Sahal, misalnya.

Sahal yang juga berkecimpung di ormas NU itu sering menyuarakan kembali pemikiran Gus Dur yang memang relevan untuk situasi sekarang.

Tampaknya, semangat pluralis yang dikumandangkan Gus Dur tak pernah sepi dari gangguan dari kelompok yang hendak mengidealkan teokrasi yang beberapa kali dalam sejumlah kesempatan disuarakan oleh mereka yang selama ini dikenal sebagai Islam garis keras.

Dalam pemikiran Gus Dur, Islam sebagai tauhid harus dipisahkan dari kultur yang hidup di jazirah Arab. Ekspresi kultural yang dipersepsikan sebagai esensi ajaran Islam akan ditolak dengan tegas oleh Gus Dur. Pikiran-pikiran orisinal Gus Dur sebagaimana tertuang dalam berbagai risalah atau kolom yang tersebar di berbagai media arus utama di saat dia aktif sebagai penulis bisa dijadikan rujukan bagi generasi muda Muslim yang hendak melanggengkan sekaligus mengimplementasikan gagasan itu.

Salah satu pemikiran yang tak banyak diketahui oleh generasi muda Muslim adalah pendapat Gus Dur bahwa dalam Islam konsep negara Islam tak dikenal.

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

Itu sebabnya Gus Dur seirama dengan napas ke-NU-annya, tak punya keberatan sama sekali dengan Pancasila sebagai ideologi dasar Republik Indonesia.

Di bawah payung Pancasila itulah umat manusia dengan beragam latar agama, keyakinan dari berbagai suku, ras, dan golongan hidup berdampingan dengan hak-hak politik yang sama.

Di bawah naungan Pancasila pula, publik memilih demokrasi, sebagai sistem politik yang paling sedikit buruknya dalam melangsungkan transisi kekuasaan, menjadi pilihan sejarah yang dapat memecahkan problem transisi kekuasaan dalam politik dinasti.

Bagi Gus Dur Islam dan keindonesiaan merupakan produk sejarah yang tak bisa dinafikan dan digantikan dengan mengacu pada Islam yang hidup pada era kenabian dan kekhalifahan beberapa abad silam.

Belakangan, muncullah apa yang disebut sebagai Islam Nusantara, sebentuk teologi yang kurang lebih merupakan percikan pemikiran Gus Dur yang tertuang dalam tulisan-tulisan opini Gus Dur sekitar dasawarsa ‘80 hingga ‘90-an.

Begitulah khazanah pemikiran Gus Dur, yang tentu saja masih relevan hingga kini. (nt/*)

Menkumham Klarifikasi Jumlah TKA OPERASI.. erja di kantor merk HPVivo kediri.

Dinas sosial dan ketenagakerjaan beserta petugas imigrasi, langsung melakukan sidak.

Sidak tersebut menyasar sebuah gudang distributor handphone di perumahan elit Kelurahan Baloweri Kota Kediri. Dari sidak tersebut ditemukan WNA yang mana terindikasi ilegal, karena tidak dapat menunjukan surat-surat. “Kemungkinan besar ini ilegal”, ucap Dewi Sartika selaku Kepala Dinsosnaker Kota Kediri, yang saat itu memimpin langsung sidak.

Dari penggerebekan itu, ada lima WNA yang diduga warga Tiongkok diamankan petugas Imigrasi. Dari kelima orang itu,hanya tiga yang bisa menunjukkan visa. Itupun hanya visa kunjungan wisata, bukan visa kerja.

Selain menahan lima orang WNA tersebut, petugas juga memerintahkan agar kegiatan perusahaan tidak melakukan kegiatan, selama penyelidikan berlangsung. “ini tempat tinggal, tapi digunakan untuk usaha”, ucap Dewi.

Juga juga mengatakan pihaknya akan mengecek semua surat-surat terkait izin usaha.

Tetapi secara kasat mata sudah

SOPIR.. berikan tembakan peringatan tapi dia melawan dan berusaha kabur,” jelasnya.

Rudy mengatakan, pelaku Alfins ditangkap tim gabungan Polda Metro, Polres Jakarta Timur dan Polres Depok di alamat Villamas Indah Blok C, Bekasi Utara sekitar pukul 19.00 WIB (Rabu, 28/12). Ditambahkannya, peran pelaku adalah sebagai joki atau sopir yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga saat mengantar kawanannya dalam melakukan aksi perampokan.

Sebelumnya, dua pelaku pembunuhan, Ramlan Butarbutar dan Erwin Situmorang

Sambungan Halaman 1 jelas, bahwa mereka telah menyalahi aturan yakni menggunakan tempat hunian untuk usaha.

Sementara itu, menindak lanjuti hasil sidak. Nur Khamid, KasieTrantib Satpol PP Kota Kediri langsung menurunkan petugas untuk mengamankan kantor tersebut, yang mana akan dicari dokumen-dokumen serta diteliti barang-barang yang dikirim ilegal atau tidak.

TKA di Mojokerto Sebelumnya, TKA ilegal juga ditemukan di Mojokerto.

Serikat buruh di Kabupaten Mojokerto mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersikap tegas menindak tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Mereka mensinyalir keberadaan TKA ilegal masih marak di Kabupaten Mojokerto.

“Menurut versi kami, serikat buruh memang ada beberapa perusahaan mempekerjakan TKA yang harus kami sidak,” kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto, Eka Herawati.

Oleh sebab itu, lanjut Eka, pihaknya mendesak Disnakertrans Kabupaten Mojokerto segera bertindak tegas. Pasalnya, razia yang digelar Disnakertrans-

basan yang kebablasan. “Hari ini kebebasan yang kebablasan sudah merambah pada banyak hal, media misalnya,” imbuhnya.

Pada penghujung orasi, doktoral Nanyang Technological University Singapura tersebut menyampaikan bahwa sebagai negara besar, Indonesia membutuhkan pemimpin yang

telah meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) ke Disnakertransduk Jatim. Upaya itu sebagai bentuk klarifikasi. “Itu ada tenaga kasar sehingga kami sanksi, kami ingatkan perusahaan supaya tak mengambil tenaga kasar dari luar negeri. Karena buruh kita mampu,” terangnya.

Ke depan, tambahTri, pihaknyaberjanjiakanmelibatkanserikat buruh untuk mengawasi TKA di Kabupaten Mojokerto. Menurut dia, saat ini terdapat 325 TKA yang tersebar di sejumlah perusahaan di Kecamatan Ngoro, Dlanggu, Mojosari, dan Jets.

“Kami akan melakukan informasi ke PUK, tenaga kerja asing di perusahaan ada sekian. Apabila adakelebihanTKAsupayadilaporkan ke Disnaker untuk kami sampaikan ke Tim Pora (pengawasan orang asing) untuk dilakukan penertiban,” tandasnya.

Hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka dan saksi, penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) menyimpulkan motif dari insiden tersebut merupakan perampokan murni. “Sementara motifnya perampokan murni,” kata Kabid Humas PMJ, Komisaris Besar Argo Yuwono, Kamis (29/12).

Namun, Argo belum bersedia menyebutkan sejumlah barang bukti yang diamankan penyidik dalam kasus tersebut.

Menurut Argo, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk memastikan sejumlah benda berharga yang hilang. “Kita harus kroscek dulu dari keluarga korban. Kira-kira apa saja barang yang hilang,” terang

alumni Akpol 1991 itu.

Saat ini, kata Argo, pihaknya masih fokus terhadap pengejaran satu tersangka, Yus Pane, yang belum tertangkap. Eks Kabid Humas Polda Jawa Timur itu berharap, satu tersangka yang belum tertangkap dapat segera diamankan.

“Kita masih fokus amankan pelaku. Kita masih memburu satu orang yang sampai sekarang masih belum kita temukan.

Mudah-mudahan segera kita temukan,” demikian Argo.

Kriminolog UI Berdasarkan penelitian di hampir seluruh penjara, ratarata pelaku pembunuhan dan korban pembunuhan saling kenal. Demikian disampaikan

kriminolog dari Univesitas Indonesia (UI), Eko Haryanto. Eko, yang melakukan penelitian itu sendiri pun menilai setiap kasus pembunuhan akan mudah ditelusuri polisi “Sebab, pelaku pembunuhan tidak jauh dari lingkaran korban,” katanya terkait dengan kasus pembunuhan di Pulomas Utara.

Menurut Eko, kasus tersebut harus didalami lagi untuk memastikan motif dari pembunuhan tersebut. Apakah misalnya pelaku pembunuhan dendam kepada korban atau pelaku adalah pembunuh bayaran. “Yang saya yakini adalah motif pembunuhan di Pulomas bukan murni perampokan,” tandasnya. (rmc/tit)

“Jaga terus kebhinnekaan dan sosialisasikan 4 pilar,” ujarnya.

Tito mengungkapkan, terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan. “Oleh karena itu, semua common interest harus terus ditingkatkan. Nah, perbedaan interest-nya harus di reduksi,” jelasnya. “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang banyak sekali perbedaan latar belakang dengan kepentingannya masingmasing, maka kita harus tetap solid,” imbuhnya.

Terkait kuliah tamu di Unair, Tito mengaku bangga. Pasalnya,

dia memiliki kesempatan untuk sharing hal-hal penting di Unair sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. “Ini menjadi kebanggaan bagi saya mampu berbagi hal-hal penting ini di kampus yang juga penting dan salah satu terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Rektor Unair Prof. Nasih mengatakan Unair memiliki komitmen untuk menjaga Republik Indonesia. “Tidak tergesit sedikit pun bagi kami untuk tidak NKRI. NKRI harga mati,” jelasn-

ya. Menurut Guru Besar FEB tersebut, harus ada persamaan persepsi antara masyarakat terhadap permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga akan memberikan kemajuan dan pembangunan di Indonesia.

“Saya haturkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Kapolri yang berkesempatan hadir untuk memberikan kuliah umum,” tandasnya.

“Marilah kita bersama-sama menjaga dan membangun keutuhan Republik Indonesia,” pungkasnya.(*)

Klarifikasi Maraknyapemberitaanterkait TKAdiIndonesiadiklarifikasiMenteriHukumdanHakAsasiManusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Ia membantah berita masuknya 10 juta pekerja China ke Indonesia dan menjelaskan data mengenai izin tinggal sementara yang sudah diberikan pemerintah ke pekerja dari negara itu.

Bukan Perampokan Murni

Sambungan Halaman 1 ditangkap saat bersembunyi di rumah kontrakan di Rawalumbu, Bekasi. Dalam penyergapan, Ramlan ditembak mati karena berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan. Pelaku Erwin juga ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur.

Dengan ditangkapnya sang sopir, kini polisi masih memburu satu anggota kawanan bernama Yus Pane yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Sedangkan, inisial R alias Ucok yang merupakan adik pelaku Ramlan masih didalami keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Kesimpulan

Ada Perbedaan Kepentingan

TITO..

duk dan Polda Jatim bersama kantor Imigrasi Rabu (21/12), menemukan 29 TKA asal Tiongkok di pabrik Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu.

Dari jumlah itu, 26 TKA kedapatan tak mempunyai izin kerja. Mereka ditempatkan pada pekerjaan unskill (tenaga kerja kasar). Selain itu, keberadaan TKA tersebut melanggar Perda Pemprov Jatim No 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan karena tak bisa berbahasa Indonesia.

“Tadi sudah kami sampaikan ke Kepala Disnakertrans Kabupaten Mojokerto terkait adanya TKA ini harus segera disikapi. Ada sekitar 45 PUK (Pimpinan Unit Kerja) FSPMI akan dilibatkan dalam pengawasan terkait sidak TKA,” ujarnya.

Sementara Kepala Disnakertrans Kabupaten Mojokerto, Tri Mulyanto menampik jika 26 TKA yang terjaring razia beberapa waktu lalu, ilegal. Menurut dia, puluhan TKA itu sudah mengantongi izin. Hanya saja, ada sebagian yang ditempatkan di pekerjaan unskill.

“Kami tidak kecolongan karena ada izinnya itu (TKA). Hanya waktu itu TKA tak pegang izin tersebut, (izin) di agen, setelah kami cek, kami minta ternyata ada izinnya,” ujarnya.

Tri menuturkan, pihaknya

Sambungan Halaman 1 kuat, bersih dari korupsi, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang mampu merangkul semua kelompok serta bisa menyatukan keberagaman.

“Ini tanggungjawab kita bersama untuk menjaga stabilitas nasional dan meminimalisir konflik agar pembangunan terus bisa berlanjut,” jelasnya.

“Itu hoax (cerita bohong), sekarang banyak hoax. Jadi sekarang kami minta, kalau kamu mengatakan ada data 10 juta orang asing atau yang ilegal satu juta orang tunjukin ke kami.

Karena kami sudah menindak lebih dari 7.887 kemudian dideportasi dan ada 329 orang yang pro justisia selama 2016,” katanya di Jakarta, Kamis (29/12/2016) seperti dilansir Antara.

Menurut data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada 31 ribu tenaga kerja asing asal China yang memiliki Izin Tinggal Sementara (ITAS) di Indonesia.

“Data kami memang beda dengan Kemnaker yang menyebut 21 ribu. Data di kami 31 ribu yang ITAS, itu maksudnya dia transaksi perlintasannya.

Jadi kenapa data kami berbeda dengan Kemnaker? Yang bekerja itu 21 ribu tetapi kadang-kadang keluar-masuk, keluar-masuk, data perlintasan kami tentunya harus lebih besar,” ujarnya.

Ia pun menyangsikan kabar tentang serbuan 10 juta tenaga kerja asing asal China tersebut karena dampak kedatangan tenaga kerja sebanyak itu seharusnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

“Seluruh tenaga kerja asing di sini sekitar 70 ribu, jadi yang menyerbu itu siapa?” kata Yasonna. (cls/roj/ssn/tit)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 27 DESEMBER 2016

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

530,981

509,742

1,145.60

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,471 SUMBER: GERAIDINAR 29 DESEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 29 DESEMBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13474.00 9300.97 14125.94 9749.57

BELI 13454.00 9280.97 14025.94 9669.57

Penyaluran Kredit UMKM Pertanian Perlu Prioritas SURABAYA(BM)-Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor pertanian dinilai masih cukup potensial untuk mendapat kucuran kredit dari perbankan pada 2017 mendatang. Bahkan Bank Indonesia mendorong perbankan agar memperbesar penyaluran kredit ke sektor pertanian. Karena, sektor pertanian berkontribusihingga13%daritotal PDRB Jawa Timur yang mencapai Rp 1.382 triliun hingga triwulan III 2016. Sedangkan penyaluran kredit ke sektor pertanian masih sangat rendah.

Total penyaluran kredit per-

bankan di Jatim hingga November 2016 mencapai Rp 383,7 triliun, sektor Pertanian hanya 2,5% saja. ”Minimnya penyaluran kredit ke sektor pertanian tak lepas dari resiko kredit macet yang tinggi. Sebab, usaha sektor ini memang berkaitan dengan faktor alam yang mempengaruhi hasil panen petani. Jika panen gagal, maka kredit jelas akan tersendat,” ujar Kepala Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan BI Provinsi Jatim, Taufik Saleh di Surabaya, kemarin.

Sementara Direktur Operasional PT Bank Pembangunan

BM/IST

TINGGI : Adanya resiko kredit macet yang tinggi, karena adanya faktor cuaca yang sulit diprediksi, diyakini menjadi penyebab perbankan enggan berikan kredit

Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), Rudie Hadiono mendukung sektor pertanian agar membenahi sistemnya. Sebab, olahan hasil tani lebih menjanjikan ketimbang sektor pertanian itu sendiri. ”Adanya sistem olahan yang baik, perbankan tak akan ragu untuk memberikan pinjaman. Karena itu, kami akan tunggu sekltor pertanian Jatim agar terus berbenah,” jelasnya.

Rektor STIE Perbanas Surabaya, Lutfi menambahkan, NPL di sektor pertanian memang pernah melambunghingga8%tahun2014 silam. Hal itu pula yang membuat perbankan seolah trauma untuk menyalurkan kredit ke sektor itu.

Meski begitu, pihaknya menilai penyaluran kredit ke sektor pertanian perlu digenjot. Sehinga pendapatan dari sektor pertanian bisa terus terkerek. Sehingga kontribusi terhadap PDRB juga ikut naik. Sebab, potensi pertanian Jatim sangat besar. ”Karena itu, ini saatnya perbankan mengalihkan kreditnya untuk usaha produk olahan hasil pertanian. Jangan hanya fokus ke pertaniannya saja. Dengan bagusnya industri olahan, maka kinerja pertanian otomatis ikut terkerek,” kata Lutfi. (sur/dra)

BM/IST

TINGKATKAN: Guna meningkatkan produknya, Polytron segera merilis produk baru untuk memperkuat pasar

Genjot Produksi, Kenalkan Produk Baru JAKARTA(BM)-Perusahaan elektronik Polytron segera memperkenalkan sejumlah produk terbarunya pada 2017.

“Perkembangan teknologi digital saat ini berkembang sangat pesat. Polytron menyiasati peluang tersebut pada perangkat elektroniknya,” kata Direktur Pemasaran Polytron Tekno Wibowo dalam rilisnya, Kamis (29/12).

Secara keseluruhan, kata Tekno, Polytron mematok target produksi elektronik naik 15 persen tahun depan. Hal ini berimbang dengan proyeksi pertumbuhan-

PTPN XI Siapkan Alih Fungsi Pabrik Gula SURABAYA(BM)-Rencana alih fungsi enam Pabrik Gula (PG) yang akan dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dinilai kurang produktif menjadi workshop atau

house of maintenance dan wisata heritage.

Direktur Utama PTPN XI, Dolly Parlagutan Pulungan mengatakan rencana alih fungsi tersebut merupakan bagian dari program

BM/IST

DIMANFAAT: Sejumlah pabrik gula yang bernaung di bawah kendali PTPN XI dan berkapasitas kecil akan dialih fungsikan.

regrouping yang diminta oleh Kementerian BUMN guna efisiensi pabrik.

“Jadi pabrik tidak ditutup, tapi hanya berubah fungsi, misalnya di PG Olean Situbondo akan jadi wisata heritage, lalu di bagian barat ada PG Kanigoro akan jadi house of maintenance, dimana karyawan dan masyarakat sekitar akan tetap diberdayakan,” ujarnya, Kamis (29/12).

Adapun 6 PG berkapasitas kecil yang akan berubah fungsi itu adalah PG Kanigoro Madiun, PG Olean, PG Wringin Anom, PG Pandjie, PG Rejosari dan PG Purwodadi.

Dolly menjelaskan pabrik-pabrik tersebut merupakan pabrik yang memiliki kapasitas sangat kecil sehingga dari skala ekonomi sangat sulit dilakukan, apalagi di sekitar 6 PG tersebut sangat minim bahan baku tebu akibat perubahan fungsi lahan tanam menjadi perkotaan serta banyaknya pabrik gula berdiri di sekitarnya. (sur/dra)

Penuhi Kebutuhan Konsumen dengan Teknologi Tinggi SURABAYA(BM)-Berawal dari produksi mesin cuci di Indonesia pada 2008, kemudian 2014 memindahkan lokasi pabrik mesin cucinya dari Pulogadung ke Kawasan Industri Karawang Internasional Industrial City (KIIC), Karawang Barat. Kini telah menempati area lebih luas yaitu 11.400 m2

yang dilengkapi dengan mesinmesin berteknologi terkini.

Seiring dengan peningkatan permintaan yang cukup tinggi, PT SEID meningkatkan kapasitas produksi mesin cucinya 2,5 kali lipat menjadi 1.680.000 unit per tahun.

PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) telah memproduk-

BM/IST

TEKNOLOGI : Penggunaan teknologi tinggi sudah menjadi tuntutan untuk menawarkan kemudahan kepada konsumen.

si 5 juta mesin cuci dua tabung (twin tub) di Indonesia pada Desember 2016, “Dalam waktu 8 tahun, PT Sharp Electronics Indonesia mampu memproduksi mesin cuci sebanyak 5 juta unit,“ ujar Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia, Fumihiro Irie, dalam rilis yang diterima Kamis.

Beragam fitur dibenamkan pada produksi mesin cuci Sharp tipe dua tabung, seperti fitur Low Wattage System yang dapat menghemat listrik karena menggunakan teknologi Planet Gear guna menghasilkan tenaga yang kuat, namun mengkonsumsi listrik yang rendah, Dolphin Pulsator yang dirancang mengadopsi bentuk ekor lumba – lumba untuk memperkuat putaran air sehingga hasil pencucian bersih sempurna, Silvermagic Protection on Pulsator (proteksi Ag + ion) yang melindungi pakaian dari bakteri dan jamur serta desain body kabinet plastik yang mencegah korosi dan anti karat.

“Kami memperhatikan pasar lokal dengan memberikan produk-produk yang dibutuhkan. Beragam fitur ditawarkan sesuai dengan kondisi budaya dan alam di Indonesia, seperti kami mempunyai tipe dimana fitur kontrol panel menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan konsumen mengerti cara penggunaan mesin cuci, sehingga kesalahan pada saat pengoperasian dapat dihindarkan.

Selain itu hemat listrik, memiliki teknologi Super Aquamagic dengan water purification filter 30% lebih besar, mampu mengurangi kandungan zat besi dalam air sebesar 56% sehingga menjaga pakaian tidak berubah warna, karena beberapa daerah di Indonesia khususnya di luar Jawa sulit mendapatkan air bersih, kualitas air tanah yang berbeda sehingga membuat pakaian putih berubah warna menjadi kekuningan,” ujar Herdiana Anita Pisceria, Product Planning General Manager PT SEID. (nas/dra)

nya 15 persen untuk lini elektronik dan smartphone.

Pada lini home appliances, Polytron percaya diri pertumbuhan bakal lebih baik, menurut Tekno, Polytron tidak memasang patok terlalu tinggi. “Mengingat tahun depan Indonesia akan diramaikan dengan banyakanya pilkada.”jelasnya.

Tekno mencontohkan salah satu produk Polytron terbaru yang segera diluncurkan tahun depan adalah mesin cuci Zeromatic Belleza. Hanya satu tombol Easy to Operate, proses mencuci langsung berjalan mudah

dan lebih hemat air serta listrik.

Fitur layar juga dilengkapi dengan Mo-To Control(MovebyTouch)danProximitySensor, sehingga lampu panel akan menyala lebih terang saat panel disentuh dan dioperasikan.

Sementara Public relation Polytron, Shasa Eva Marisah, mengatakan Zeromatic Belleza sangat sempurna dengan adanya fitur atau program baru dalam mencuci, yaitu untuk mencuci baju batik dan baju bayi.“Jadi, pengguna kini tidak perlu khawatir lagi baju batik mahalkesayangannyarusakataupakaianbayi menjadi kasar,” ucapnya.(jak/dra)

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

112 Toko Modern di Pasuruan Langgar Perda

PASURUAN (BM)- Sedikitnya 112 toko modern atau minimarket berbagai brand yang tersebar di Kabupaten Pasuruan dinilai menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011. Sedangkan yang sudah mengantongi izin hanya tiga toko.

Dalam Perda Pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut mensyaratkan, sebelum mendapatkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dari Dinas Perindustrian dan Pedagangan (Disperindag). Toko modern juga harus memenuhi keten-

tuan wajib memiliki kajian sosial-ekonomi, kemitraan dan zonasi baik antara toko modern maupun dengan pasar tradisional.

“Total ada 112 toko modern yang tak sesuai Perda. 56 diantaranya berdiri sebelum adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011, dan 56 lagi setelah ada Perda,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan Edi Suwanto di kantornya Jalan Veteran Pasuruan, Kamis (29/12).

Sebanyak 56 toko modern yang berdiri sebelum Perda

sudah memiliki SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sedangkan 56 toko modern yang berdiri setelah Perda namun tetap beroperasi meski tanpa IUTM yang dikeluarkan Disperindag. “Sama-sama melanggar Perda,” tandasnya.

Edi menegaskan, pihaknya ketat dalam memberi rekomendasi berupa IUTM. Menurut Edi, toko modern yang tetap berdiri tanpa memiliki IUTM, mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Sejak ada Perda Nomor 5 Tahun

2011, hanya tiga toko modern yang kami terbitkan IUTM, lainnya tidak,” tandas Edi. Terkait hal itu, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena sudah kewenangan penegak Perda, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kabid Perdagangan Disperindag, Daya Uji, mengatakan selain 112 toko modern yang tercatat melanggar Perda, masih banyak lagi toko modern yang ‘bodong’ alias tak berizin yang tidak terdata. “Jumlah pastinya kami tak tahu karena memang tak tercatat di kami.

Itu urusan Satpol PP,” tandasnya.

Pihaknya akan memberikan data toko modern yang melanggar perda ke SatPol PP untuk ditindak-lanjuti. “Entah nanti tindakannya apa, harus urus izin atau eksekusi,” kata Edi. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami kegamangan atau ragu ketika akan menertibkan 112 toko modern atau minimarket yang tidak sesuai peraturan daerah (Perda) tersebar di Kabupaten Pasuruan.(det/udi)

MUTASI

Kapolri: Jabatan Kapolda Jatim akan Diganti SURABAYA (BM) - Jabatan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiaji, bakal segera diganti. Pergantian akan dilakukan awal tahun 2017, karena sudah memasuki masa purnawirawan.

Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan kuliah umum bertema ‘Peran dan Kebijakan Polri Dalam Menjaga Persatuan Bangsa Dalam Kebhinekaan di Indonesia’ di Aula Garuda Mukti Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Kamis (29/12).

Tito membuka kuliah umum dengan memperkenalkan rombongan yang datang bersama dirinya. Salah satunya, calon Kapolda Jatim, Irjen Pol Mahfud Arifin. “Datang bersama rombongan yang pertama calon kapolda. Pak kapolda sekarang mau purna. Tanggal 4 Januari nanti,” kata Tito.

Menurut Tito, calon Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin merupakan produk lokal Surabaya yang berasal dari Ketintang. “Saya pikir orang Madura, tapi tidak bisa bahasa Madura. Ternyata orang Ketintang,” ungkap Tito.

Dipilihnya Irjen Pol Mahfud Arifin sebagai pengganti Irjen Pol Anton Setiaji agar bisa membantu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Biar nanti bantu Bu Risma. Karena dia paham betul seluk-beluk Surabaya. Kita sudah kirim Pak Iqbal bantu juga Bu Risma,” tandas Tito. (det/sdp/udi)

FOTO : BM / MADJI

POTENSI MACET Kemacetan jalan Kalianak banyak disebabkan oleh keluar dan masuknya trailer yang panjang itu. Telihat trailer yang melintang selebar jalan, sehingga kendaraan lain harus rela menunggu yang mengakibatkan macet total, Kamis (29/12)

Giliran Saluran Bringinbendo Dinormalisasi SIDOARJO (BM) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Sidoarjo terus gencar melakukan normalisasi saluran guna mengantisipasi terjadinya banjir.

Sesudahnya melakukan pembongkaran bangunan liar (bangli) di kawasan Bringinbendo, Kecamatan Taman, kini dilakukan normalisasi sungai menggunakan eksavator.

Menurut Kabid Operasional, PU Pengairan, Ir Agus Hidayat, banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas sempadan saluran menjadi fokus Dinas PU. “Keberadaan bangunan liar tersebut terindikasi menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir maupun genangan di Desa Bringinbendo. Pasalnya, bangunan yang melanggar batas garis sempadan saluran sangat menyulitkan petugas untuk melakukan normalisasi,”

FOTO : BM/MUCHLIS

NORMALISASI: Pembersihan saluran air di Bringinbendo, Kecamatan Taman, dilakukan PU Pengairan menggunakan alat berat berupa eksavator.

jelas Agus.

Selain itu, keberadaan bangli itu diketahui juga menutupi keberadaan saluran sehingga menyebabkan saluran menjadi tidak berfungsi.

“Jadi harus dibersihkan bangli tersebut dan saluran dinormalisasi,” jelasnya, Kamis (29/12).

Lebih lanjut dijelaskan

Agus Hidayat, Dinas PU Pengairan saat ini digelontor dana sebesar Rp 8 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pengendalian banjir seperti normalisasi sejumlah saluran air. Selain itu, juga untuk memperbaiki tiga pintu air di Sidoarjo. Di antaranya pintu air Sidokare dan Pucang. (cls/udi)

FOTO: BM/IST

Irjen Pol Anton Setiaji

Sakit Keras, Bupati Ponorogo Dirujuk ke Surabaya PONOROGO (BM) - Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, dikabarkan terkena serangan jantung dan terpaksa dirujuk ke Surabaya. Sebelum dirujuk ke Surabaya, bupati yang berlatar pengusaha itu sempat masuk IGD dan menjalani perawatan di Ruang Eria RSUD dr Harjono.

Direktur RSUD dr Harjono, dr Made Jaren, mengaku tidak berani berkomentar banyak soal kondisi kesehatan Bupati Ponorogo. Dia hanya mengatakan bahwa Bupati Ipong memang ada rencana akan dirujuk ke Surabaya guna mendapatan perawatan lebih intensif. “Rencananya memang dirujuk ke Surabaya.

Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” katanya, Kamis (29/12).

Dia juga tidak mau mengatakan apa diagnosa penyakit Bupati Ipong. Made berala-

FOTO : BM/IST

DIRAWAT: Suasana di IGD RSUD RSUD dr Harjono saat Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, menjalani perawatan sebelum dirujuk ke Surabaya.

san sesuai etika kedokteran tidak memperbolehkan untuk mengemukakan ke pihak luar.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Ponorogo, Joko Waskito, juga terkesan enggan berkomentar. “Dokter belum

memberi tahu bapak sakit apa,” katanya singkat.

Diberitakan sebelumnya, pascamelantik 940 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Bupati Ipong Muchlissoni

langsung drop. Tidak hanya itu, politikus Gerindra tersebut sampai dilarikan ke RSUD dr Harjono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut pada Kamis (29/12).

Bupati Ipong langsung drop setelah selesai pidato pada acara pelantikan itu.

Saat itu juga, dia bergegas turun panggung. Bahkan, saat beberapa awak media ingin wawancara langsung ditampik. “Sebentar, perut saya sakit. Wawancara di sana saja. Jangan disini ya. Sakit ini,” kata Ipong sambil berlalu dan menunjuk ke arah rumah dinas Pringgitan.

Tak lama sesudahnya, mobil dinas AE 1 keluar dari rumah dinas dengan diikuti ambulance RSUD dr Harjono.

Di dalam mobil ambulan itu, Bupati Ipong berbaring untuk dilarikan ke RSUD dr Harjono. (bjt/udi)

Soroti Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan

Harus Libatkan Dunia Industri, dari Hulu ke Hilir

Beragam strategi diwacanakan untuk mengembangkan pendidikan di SMK. Terutama, keterlibatan dunia usaha dan industri. Berikut liputan wartawan Berita Metro (BM), Aziz Tri P. IBARAT menjadi pemacu semangat, Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan ‘angin segar’, sekaligus poin penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK. Pertanyaannya, apakah selama ini pendidikan di SMK masih belum ideal?

“Keberhasilan tentu saja ada. Capaiannya ada. Faktanya, sudah banyak industri kita yang tenaga terampilnya disuplai dari lulusan SMK. Tapi kalau kita bicara statistik, tentu prosentasenya masih kurang,” kata Dr Drs Sukaryantho MSi usai dinyatakan lulus sebagai Doktor Ilmu Administrasi FISIP Untag Surabaya, Kamis (29/12).

Sukaryantho yang juga Ke-

pala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Kota Surabaya, menjalani ujian terbuka doktor dengan disertasi berjudul ‘Evaluasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surabaya’ dan dinyatakan lulus dengan predikat ‘Sangat Memuaskan’.

Dalam perbincangan usai ujian doktor, Sukaryantho menyatakan, selama ini memang sudah banyak lulusan SMK yang diserap dunia usaha dan industri. “Tapi apakah mereka bekerja sesuai bidang yang ditekuninya, itu yang jadi persoalan. Yang ideal, kalau lulusan mesin otomotif ya kerja di bidang otomotif sesuai keahliannya,” katanya.

Ia juga menekankan, harus ada reformasi regulasi, khu-

susnya yang mengharuskan dunia usaha dan industri terlibat secara langsung untuk pengembangan SMK. Mulai dari kurikulum, pelaksanaan, input, proses maupun outputnya.

“Pemerintah, dunia usaha dan industri memang harus duduk, biar ada payung hukum yang menjadi acuan pendidikan SMK ke depan,” katanya.

Seperti apa? Menurut pejabat yang mengawali kariernya sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 3 Krian ini, pemerintah bisa membuat UU yang mengharuskan dunia usaha dan industri menerima praktek siswa SMK. “Perusahaan selama ini memang bebas, menerima atau menolak siswa SMK praktek. Tapi saya berharap semua perusahaan punya empati untuk menerima. Ini dilihat dari segi positifnya,” lanjut ia.

Ia mencontohkan, di Jerman sudah lama ada konsteks vokasional seperti itu. Siswasiswa yang punya potensi atau punya kecenderungan menjadi tenaga terampil di industri, maka pemerintah memberikan ruang.

“Goodwill pemerintah memang sangat penting. Jalan pendeknya, kalau kita ingin melihat lulusan SMK sesuai dengan yang dibutuhkan, maka proses pembelajarannya pun harus melibatkan seluruh struktur dunia industri maupun jasa, dari hulu hingga ke hilir menjadi bagian dari kurikulum kita,” katanya.

Tuntutan Globalisasi Sementara dalam ujian doktor yang dipimpin Ketua Dewan Penguji, Prof Dr drg Hj Ida Aju Brahmasari Dipl DHE MPA, Sukaryantho memaparkan, disertasinya berdasarkan

penelitian di tujuh SMK di Surabaya.

“Capaian pendidikan SMK di Kota Surabaya diorientasikan untuk menyediakan tenaga kerja terlatih dan kompeten, terutama untuk menghadapi tantangan dan tuntutan globalisasi perekonomian pada tingkat regional ASEAN atau MEA,” katanya.

Target tersebut, lanjut ia, hanya bisa tercapai oleh SMK yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, tenaga pendidik di laboratorium dan tenaga kependidikan yang cukup.

“Kurangnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, kurikulum SMK dengan komposisi 70 persen praktek dan 30 persen teori, masih dipersepsi berbeda oleh para pelaksana,” katanya.

Berikutnya, sarana dan prasarana belum bisa didu-

FOTO : BM/AZIZ TRI P

DOKTOR: Drs Sukaryantho MSi saat memaparkan disertasinya sebelum dinyatakan lulus sebagai Doktor Ilmu Administrasi FISIP Untag Surabaya, Kamis (29/12).

kung sepenuhnya oleh anggaran pemerintah. Misalnya, laboratorium, belum bisa seusai dengan jurusan yang dikembangkan. “Sedangkan untuk tenaga pendidik, teru-

tama instruktur laboratorium yang kompeten, masih kurang.

Dampaknya, kemampuan siswa untuk menguasai materi praktikum pun masih kurang pula,” katanya. (*)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

Bea Cukai Madiun Tangani 20 Kasus Penindakan Selama 2016 MADIUN (BM) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pratama Madiun telah menangani sebanyak 20 kasus penindakan atas pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya selama tahun 2016.

“Jumlah penindakan mencapai 20 kasus tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya delapan kasus penindakan saja,” ujar Plt Kepala KPPBC Pratama Madiun Nurtjahjo Budidananto di sela kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan di halaman KPPBC setempat, Kamis (29/12).

Menurut dia, modus dari pelanggaran hingga dilakukan penindakan tersebut di antaranya adalah pabrik barang kena cukai tanpa izin, penyalur minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa izin, tempat pejualan MMEA tanpa izin, pegangkutan MMEA tanpa dokumen, dan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai.

“Semunyanya merupakan tindakan atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tetang Cukai,” kata dia.

Ia menjelasan, peningkatan jumlah penindakan tersebut seiring dengan banyaknya razia yang dilakukan oleh petugas KPPBC Madiun di wilayah kerjanya yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

Selain itu, pihaknya juga banyak menerima

informasi dari masyarakat tentang adanya edaran rokok polos atau tanpa cukai, serta hasil kerja sama dengan pemerintah daerah saat mengadakan operasi pasar tentang peredaran rokok ilegal di kota dan kabupaten wilaya kerja. “Hasil penindakan paling banyak dilakukan untuk wilayah Kota Madiun. Sisanya tersebar di wilayah kerja kami,” kata dia.

Adapun dari 20 kasus penindakan tersebut telah disita barang milik negara yag kemudian dilakukan pemusnahan. Di antaranya barang-barang yang disita tersebut antara lain, 35.830 batang rokok ilegal, 108 bungkus tembakau iris, dan 173 botol mimuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Pihaknya dengan menggandeng instansiinstansi terkait, seperti pemerintah daerah, akan intensif melakukan sosialisasi tentang peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. “Diharapkan dengan adanya penindakan ini tidak ada lagi rokok ilegal, kemudian diharapkan pabrik-pabrik rokok yang telah memiliki izin untuk menggunakan izinnya dengan baik sehingga pasar akan diisi oleh industri rokok yang sesuai aturan,” kata dia.

Sementara itu, jumlah pabrik rokok legal yang ada di wilayah kerjanya hingga saat ini mencapai 17 pabrik. Dari jumlah belasan pabrik rokok tersebut ada dua pabrik di antaranya yang dilakukan penindakan karena menyalahgunakan Undangundang Nomor 39 tahun 2007. (nt/udi)

BM/IST

BARANG BUKTI: Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pratama Madiun memusnahkan 35.830 batang rokok ilegal dan 173 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di halaman kantor setempat, Kamis (29/12).

Jumlah TKI Asal Magetan Bertambah Terus Bertambah MAGETAN (BM) - Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Magetan yang bekerja ke luar negeri setiap tahun terus bertambah. Penegasan itu diungkapkan Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disosnakertrans Magetan, Agung Budiarto.

Data Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Tranmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Magetan mencatat, sejak tahun 2014 tren jumlah warga Magetan yang mengajukan izin bekerja di luar negeri

terus meningkat.

Pada tahun 2014, katanya, terdapat 1.338 TKI Magetan yang berangkat ke luar negeri, tahun 2015 terdapat 1.380 TKI, dan tahun 2016 hingga 22 Desember tercatat 1.528 orang telah bekerja di luar negeri.

“Jumlah tersebut merupakan data TKI yang direkomendasikan oleh Dinsosnakertrans Magetan atau TKI legal,” ujar Agung Budiarto kepada wartawan.

Dari jumlah ribuan TKI tersebut, paling banyak berasal dari Kecamatan

Lembeyan, Parang, dan Karas. Sisanya menyebar dari sejumlah kecamatan lain di Magetan. “Pengiriman TKI tersebut didominasi oleh kaum perempuan dengan negara tujuan bekerja paling banyak Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia,” kata dia.

Ia menjelaskan, adanya sistem pendaftaran dalam jaringan atau online, dinilai dapat mengurangi jumlah TKI ilegal yang selama ini menjadi masalah bagi pemer intah.

Pihaknya meminta kepada para calon TKI

KILAS

untuk mengurus berkas pekerjaan ke luar negeri secara legal agar memudahkan pengawasan yang dilakukan pemerintah.

“Selain mudah diawasi, hak-hak yang bersangkutan akan dapat terpenuhi jika sewaktu-waktu terjadi risiko pekerjaan di luar negeri,” katanya.

Adapun risiko kerja yang selama ini ditanganinya adalah TKI dipulangkan karena sakit, meninggal dunia akibat sakit, kecelakaan kerja, atau kecelakaan lalu lintas, dan bermasalah dengan majikan. (nt/udi)

Rekanan Keluhkan Lambannya Pencairan Dana Proyek DAK LUMAJANG (BM) – Puluhan rekanan yang mengerjakan proyek konstruksi dan pengadaan barang dengan dana dari DAK (dana alokasi khusus) mengeluh karena tidak bisa mencairkan pengajuan anggarannya.

Padahal, pengerjaan proyek yang mereka kerjakan hampir semuanya sudah rampung sejak sebulan lalu. Tragisnya lagi, para rekanan itu terancam merugi karena harus membayar bunga bank akibat tidak bisa mencairkan dana tepat waktu.

Salah satu rekanan berinisial H yang mengerjakan proyek konstruksi dari dana DAK mengaku kecewa dengan lambannya pencairan dana proyek.

Pasalnya, telah mengerjakan proyek pada bulan November. ”Saya ngecek ke Bank Jatim kemarin sore, masih belum masuk dananya,” keluhnya.

Dia juga mengatakan, ketika mengerjakan proyek harus di-

“

BM/IST

Saya coba tanyakan ke dinas-dinas dulu, karena sesuai prosedur kalau proyek yang dikerjakan oleh rekanan sudah rampung. Seharusnya sudah bisa dicairkan secepatnya,” - DRS. AS’AT MALIK MAG Bupati Lumajang

tuntut tepat waktu dan kualitas bagus, tetapi begitu rekanan ingin mencairkan malah dipersulit. ”Saya harus membayar bunga bank, karena untuk mengerjakan proyek tersebut memimjam unag ke bank,” katanya dengan mimik kecewa.

Ketika ditanya mengapa dananya belum bisa cairkan?

Secara lugas dikatakan, dia sudah menanyakan ke DPKAD dan mendapat penjelasan kalau dana tidak bisa ditarik karena pemerintah pusat belum mentransfer dana DAK itu ke rekening Pemkab Lumajang. ”Gimana bisa cair, dananya nggak ada,” jelasnya.

Rekanan lain mengaku heran

dengan penjelasan pejabat DPKAD yang mengatakan pemerintah pusat belum mentransfer dana DAK. ”Kalau semua dana DAK belum ditransfer, tapi kok ada proyek dari dana pusat yang bisa dicairkan,” katanya dengan heran.

Dia meminta pemkab secepatnya memberikan penjelasan

mengenai tidak bisa dicairkan dana proyek dari DAK, karena rekanan merasa dirugikan dengan molornya pencairan. ”Ini kan aneh, di RKA APBD muncul anggarannya, tapi begitu dicairkan dananya belum ditransfer oleh pusat,” terangnya.

Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik Mag ketika dikonfirmasi belum ditransfernya dana proyek DAK dari pemerintah pusat ke Pemkab Lumajang, mengaku tidak percaya kalau belum ditransfer. ”Mungkin proyeknya saja yang belum selesai dikerjakan oleh rekanan,” katanya.

Bupati berjanji akan menanyakan ke SKPD apakah dana DAK benar-benar memang belum ditransfer. ”Saya coba tanyakan ke dinas-dinas dulu, karena sesuai prosedur kalau proyek yang dikerjakan oleh rekanan sudah rampung. Seharusnya sudah bisa dicairkan secepatnya,” katanya. (pri/udi)

Perayaan Pergantian Tahun di Trenggalek Tanpa Pesta Kembang Api TRENGGALEK (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek meniadakan pesta kembang api dan hiburan pada malam pergantian tahun baru 2017.

Kabijakan diambil sebagai bentuk empati terhadap banyaknya musibah bencana alam selama satu tahun terakhir.

Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan, rencana perayaan tahun baru yang difokuskan di depan pendopo kabupaten akan diganti malam refleksi dan doa bersama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. “Acaranya lebih bernuansa khidmat, menjadi momentum refleksi kaleidoskop 2016 bersama dengan para pejuang bencana alam, ada BPBD, TNI, Polri, PLN, tim pemkab, Basarnas maupun masyarakat,” katanya, Kamis (29/12).

Bupati Trenggalek mengaku, kebijakan terkait malam pergantian tahun itu telah dituangkan melalui surat imbauan yang ditandatangani Sekretaris Daerah

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

“

Acaranya lebih bernuansa khidmat, menjadi momentum refleksi kaleidoskop 2016 bersama para pejuang bencana alam, ada BPBD, TNI, Polri, PLN, tim pemkab, Basarnas maupun masyarakat.”

- EMIL ELESTIANTO DARDAK Bupati Trenggalek

Trenggalek, Ali Mustofa. Dalam surat itu, pemerintah juga memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) di tingkat kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian apabila akan menyelenggarakan hiburan pada malam tahun baru.

Selama satu tahun terakhir, Kabupaten Trenggalek terus menerus diterjang bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor hingga bencana pergerakan tanah. Bahkan, saat ini masih ada ratusan masyarakat yang mengungsi akibat bencana alam. “Kalau untuk tempat

wisata, tetap dibuka seperti biasanya, jadi masyarakat bisa datang untuk berlibur sesuai dengan tempat yang diinginkan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk menyambut membeludaknya wisatawan pada saat libur tahun baru 2017, Pemkab Trenggalek telah melakukan persiapan di tempat wisata maupun jalur-jalur utama menuju lokasi. “Untuk jalan nasional yang sebelumnya rusak parah, seperti Kranding dan Ngetal sudak dilakukan perawatan rutin, sedangkan perbaikan jalur longsor di Durenan-Prigi sudah selesai,” imbuhnya.

Di sisi lain untuk jalur ambrol yang terjadi di KM 14 dan 40 ruas TrenggalekPanggul-Pacitan saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Balai Besar Pameliharaan Jalan Nasional VIII. “KM 14 sudah hampir selesai, kalau KM 40 masih dalam penanganan. Kami juga melakukan perbaikan pada ruas jalan kabupaten yang kondisinya mulai berlubang,” kata Emil. (det/udi)

DESA WISATA: Pembahasan perda desa wisata dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Pemkab dan DPRD Rancang Perda Desa Wisata BANYUWANGI (BM) – Tekad Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk mengangkat potensi wisata di daerahnya, tidak main-main. Saat ini, Pemkab Banyuwangi bersama DPRD setempat tengah merancang perda desa wisata. Upaya ini dilakukan untuk konservasi dan pengembangan desa berbasis wisata di Banyuwangi.

“Di situ diatur meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam, jadi semarak desa yang ingin membangun pariwisata harus menjaga dan melestarikan adat, sosial budaya dan lingkungan alam dengan tidak hanya profit oriented, tapi juga berorientasi pada konservasi,” ujar Ketua Pansus Raperda Tentang Desa Wisata DPRD Banyuwangi, Muhammad Sahlan.

Dalam Perda itu, kata dia, diatur soal regulasi perizinan. Jika biasanya izin langsung diurus di BPPT, dalam raperda ini izin tercantum wajib diawali dari tataran desa. Dengan cara tersebut, diharapkan desa dapat memproteksi atau memilah sejak dini investor yang benar-benar mengembangkan pariwisata di desa yang tak hanya mencari keuntungan saja.

“Dalam Raperda Tentang Desa Wisata, juga mengharuskan investor bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam hal pembagian sharing profit,” tambahnya.

Sahlan menjelaskan, nantinya, pihak ketiga atau pengusaha yang diperbolehkan membuat tempat wisata di desa hanya investor kelas menengah. Selain itu, akan ada kontrak karya yang berisi, tenaga kerja yang direkrut harus dari warga desa setempat, produk yang dikembangkan harus berbasis lokal, tidak merubah nilai budaya lokal serta tidak mencemari lingkungan.

“Dengan begitu, kehadiran desa wisata bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan merata,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, ini merupakan langkah cepat cara daerah merespon perkembangan pariwisata di tingkat desa. Percepatan sektor pariwisata di kawasan desa perlu diberi aturan untuk memproteksi dan mengembangkan pariwisata. Sehingga konservasi adat, sosial budaya dan lingkungan alam tetap terjaga.

“Desa memiliki otonomi kecil dalam mengurus dan mendorong percepatan kawasan perdesaan disektor pariwisata. Kita dorong desa untuk memiliki kreativitas mengelola wisata namun juga memproteksi agar kekayaan di desa tetap ada,” ujarnya. (det/udi)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, Firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Sugeng (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Sopir Jazz, Pelaku Tabrak Lari Ditetapkan Tersangka

GRESIK(BM)- Pengemudi Honda Jazz maut bernama Irwan (35), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kepolisian Gresik. Kepala Satlantas Polres Gresik, AKP Anggi Saputra Ibrahim, menjelaskan hal itu Kamis (29/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, warga RT 01 RW 03 DesaKec. Balongpanggang, Kabupaten Gresik itu diduga kabur setelah menabrak motor di jalan raya Ngembung, Cerme, Gresik malam Natal lalu. Dua orang meninggal

dunia akibat kecelakaan itu, yaitu Handika Setiyawan (18) dan Ari Suprayitno (21) warga Dawarblandong, Mojokerto.

Lebih lanjut, AKP Anggi mengungkapkan, hasil tes urine tersangka negatif. Kecelakaan murni akibat kelalaian. Hasil olah Tempat Kejadian Perkara ( TKP), tambahnya, Jazz merah nomor polisi W 340 BC yang dikemudikan Irwan melaju ke arah Cerme, saat mendahului sepeda motor mendadak ada motor yang dikemuikan korban dari arah berlawanan.

“Saat itu, motor korban juga tengah mendahului sepeda motor. Tapi masih berada di lajur yang benar. Sedangkan, posisi Jazz terlampau melewati marka jalur,” terangnya.Karena terlalu dekat, tambah AKP Anggi, mobil Jazz langsung banting setir ke kiri, makanya kerusakan parah dari Jazz ada pada bodi samping kanan.

Terkait munculnya kabar, jika tersangka memiliki saudara polisi dari Polda, sehingga kasus ini dikaburkan dibantah oleh AKP Anggi. “Tidak peduli saudara siapa,

pastinya kami sudah menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya. Kita akan proses sesuai aturan,” tandasnya.

AKP Anggi menyatakan, saat ini tersangka akan dijerat Pasal 310 Ayat 4 KUHP yang berkaitan dengan tabrak lari. Irwan terancam sanksi penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp12 juta.(gbr/yog/dra)

FOTOBM/GILANG BUDI RAHARJA

KECELAKAAN: Mobil Honda Jazz maut yang menewaskan dua orang ringsek sisi kanan bodi.

Komisi IV Desak Izin Ekspor Kosentrat Freeport Tak Diperpanjang GRESIK(BM)-Izin ekspor kosentrat PT Freeport Indonesia akan berakhir tanggal 12 Januari 2017 mendatang. Komisi VII DPR RI merekokendasikan untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut selama tidak ada progres atau komitmen dari Freeport untuk membangun smelter di Gresik. Hal ini disampaikan Eni Maulani, anggota DPR RI dari Komisi VII saat berkunjung ke Gresik, Kamis (29/12).

‘Intimidasi’ ini diberikan komisi VII, karena hingga saat ini komitmen Freeport membangun smelter di Gresik tidak ada progres, bahkan lahannya belum ada kepastian apakah di kawasan PT Petrokimia Gresik atau di Java International Integrited Port and Estate (JIIPPE).

Jika izin tidak diperpanjang, Freeport terpaksa harus menurunkan produksinya, karena kosentrat yang diizinkan untuk diekspor hanya yang diolah PT Smelting atau hanya 40 persen dari produktivitas saat ini.

Menteri ESDM saat dijabat Achandra Tahar memperpanjang izin ekspor konsentrat Freeport hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat sebelumnya sudah habis pada 8 Agustus 2016.

“Rekomendasi itu kami sampaikan ke Pemerintah dalam hal

FOTO BM/MOCH. SUGENG

KUNJUNGAN : Anggota DPR RI, Eni Maulani (dua dari kanan) saat berkunjung ke Gresik.

ini eksekutif, karena memang tidak ada keseriusan dari Freeport membangun smelter di Gresik. Sekarang tergantung keberanian Pemerintah melaksanakan rekomendasi itu apa tidak,” tandas politisi Golkar tersebut.

Meski demikian, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) GresikLamongan itu psimistis Pemerintah

akan menghentikan izin ekspor kosentrat Freeport “Kami tidak yakin izin itu tidak diperpanjang. Tapi kami punya solusi lain, Freeport harus memberikan jaminan uang senilai investasi pembangunan smelter ke negara,” urainya.

Lebih lanjut Eni mengungkapkan, salah satu alasan Freeport tak kun-

jung membangun smelter, karena menunggu kepastian perpanjangan kontrak pertambangan yang akan berakhir lima tahun lagi. Kontrak karya Freeport akan berakhir pada 2021. Perusahaan tambang raksasa yang berbasis di Amerika Serikat ini terus berupaya melobi pemerintah agar memperpanjang kontraknya hingga tahun 2041.

“Saya sebenarnya sudah memastikan di forum resmi. Tidak mungkin Pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak pertambangan Freeport,” pungkasnya. Sudah dua tahun rencana pembangunan smelter di dalam negeri disuarakan.

Bahkan dalam perhitungan bisnis, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian itu dipastikan akan dibangun di Kabupaten Gresik, bukan di Papua.

Proyek ini menjadi konsekuensi atas penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). UU Minerba melarang perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor mineral mentah, melainkan harus mengolahnya di dalam negeri agar memberikan nilai tambah kepada produk sehingga, harga jualnya pun menjadi lebih tinggi.(sgg/yog/dra)

Gresik Miliki Unit Pelayanan Paspor GRESIK (BM)-Masyarakat Gresik kini tak perlu bersusah payah dalam mengurus paspor ke luar kota. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Kamis (29/12), meresmikan beroperasinya Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak.

Kantornya berlokasi di ruko kompleks Grosir Pasar Ikan Modern, Ambeng-ambeng, Gresik.

Dalam sambutannya, Bupati Sambari menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap jajaran Kantor Imigrasi Tanjung Perak yang telah mendukung semua aktifitas dan program pemerintah Kabupaten Gresik. Khususnya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat Gresik terkait dengan layanan pembuatan paspor.

Diresmikannya kantor Unit Layanan Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak, dirinya mengatakan bahwa masyarakat Gresik tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya untuk mendapatkan layanan pembuatan paspor. “Sehingga percepatan pembuatan paspor lebih terjamin dan masyarakat lebih mudah, nyaman dan cepat untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan

paspor,” ujar Bupati Sambari, Kamis (29/12) Selain itu, dirinya mengatakan bahwa 40% penduduk di Bawean adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Maka dari itu, sangat tepat sekali bahwa kantor Unit Pelayanan Paspor berdomisili di Gresik. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Hasanuddin mengatakan bahwa dengan dibukanya kantor Unit Pelayanan Paspor di Kabupaten Gresik ini diharapkan dapat mengurangi berbagai persoalan pelayanan keimigrasian di wilayah kerja. Lebih dari itu masyarakat dapat terlayani dengan mudah dan cepat serta tepat waktu sesuai kaidah-kaidah pelayanan public yang baik.

Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Ham (Kmeenkumham) Jawa Timur Lucky Agung Binarto juga mengungkapkan bahwa Unit Layanan Paspor di Gresik adalah salah satu target Kemenkum HAM dan sudah terealisasi. “Kami berharap dapat menjawab keinginan masyarakat dalam pelayanan pembuatan paspor,”pungkasnya. (sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Ratusan Hektar Tanaman Padi Rusak Diserang Hama BOJONEGORO(BM)-Lahan seluas 593 hektare di Kabupaten Bojonegoro diserang berbagai jenis hama seperti penggerek batang, hama putih palsu, wereng, potong leher dan tikus, bahkan belakangan ini menyerang tanaman padi di Kabupaten Bojonegoro.

Zaenal Fanani Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, mengatakan, pihaknya sudah mengupayakan untuk menyelamatkan tanaman padi yang diserang hama tersebut bersama dengan petani dan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

“Tanaman padi yang diserang organisme pengganggu hama tanaman itu, diantaranya diserang wereng seluas 26 hek-

tare, tikus seluas 519 hektare, penggerek batang seluas 40 hektare dan Pilikularia seluas 8 hektare,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (29/12).

Berbagai serangan hama tanaman, petani maupun penyuluh sudah melakukan upaya penyelamatan tanaman padi. Caranya dengan memberikan berbagai obatobatan untuk pencegahannya.

Seperti penggunaan insektisida sesuai anjuran, penggunaan fungisida, penggunaan bakterisida sesuai anjuran, sanitasi lingkungan, pengumpanan, pengutipan dan pemasangan perangkap, pengeringan air sawah, sanitasi daun tanaman terserang. “Kita dampingi petani yang lahannya diserang hama,” pungkasnya. (ndo/dra)

KILAS

Bulan Depan, PN Eksekusi Kepengurusan TITD

FOTO: BM/IST

GAGAL PANEN : Tanaman padi di Bojonegoro mulai diserang hama wereng. Dinas Pertanian melakukan upaya penyelamatan tanaman padi.

Pemkab ‘Tuding’ PLN Bantu Tambang Ilegal

FOTO: BM/IST

SESALKAN : Salah satu lokasi tambang batu di wilayah Tuban yang diduga ilegal.

PERWAKILAN

TUBAN(BM)–Pemkab Tuban menganggap Perusahaan Listrik Negara (PLN) melegalkan penambangan liar, terkait aktifitas penambangan ilegal di Kabupaten Tuban.

Karena PLN telah memberikan suplai listrik terhadap para penambang ilegal untuk operasional.

“Itu sama halnya PLN telah membantu kegiatan ilegal,” kata Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, kemarin. Wabup menyarankan agar PLN harus lebih selektif dalam memberikan pelayanan pemasangan jaringan listrik. Jangan sampai PLN yang merupakan perusahaan milik negara membantu kegiatan yang merugikan negara.

“Bila memang dibutuhkan adanya surat himbauan akan kita buatkan,” sambung Wabup.

Sementara itu, Kepala Teknik PLN Tuban, Ali Usman mengatakan, memang PLN tidak sampai melakukan seleksi sampai sejauh itu terhadap permintaan pemasangan baru.

Karena, dalam aturan perusahaanya, tidak ada larangan untuk suplai ke

tempat tambang ilegal. “Kita tidak sedetail itu, selama persyaratan ada akan kita pasang,” tegasnya.

Ali menambahkan bahwa regulasi di PLN tidak ada, sehingga tidak bisa menolak pengajuan pemasangan baru, meskipun dipakai untuk tambang ilegal. Kecuali dari Pemkab ada surat edaran seperti halnya PLN diminta untuk tidak memasang jaringan listrik terhadap tower ilegal.

“Ada orang butuh listrik ya kita layani selama ada persyaratannya berupa KTP dan kegiatan atau usaha yang dilakukan,”sambungnya.

Selain itu, pihak PLN tidak bertanggung jawab bila ada pekerja yang tersengat listrik. Sebab diluar meteran PLN tidak menjadi tanggungjawab PLN. Di Kabupaten Tuban keberadaan tambang ilegal kian menjamur. Dalam operasionalnya sebagian besar membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah banyak.

Selama ini mereka masih mengandalkan pasokan listrik PLN karena lebih murah dibanding memakai tenaga diesel.(tur/dra)

BOJONEGORO(BM)-Pengadilan Negeri Bojonegoro berjanji akan melakukan eksekusi terkait amar putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus sengketa kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hok Swie Bio Bojonegoro. Namun karena aparat kepolisian masih sibuk, eksekusi rencananya akan dilakukan pada tahun depan.

Hal itu disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kamim Tohari SH MH kepada awak media belum lama ini. Menurutnya pengadilan selaku eksekutor tidak bisa melaksanakan eksekusi sendiri tanpa didampingi aparat keamanan. Menurut Kamim, saat ini pihak kepolisian masih disibukkan dengan agenda pengamanan perayaan malam Natal dan Tahun Baru. Sedangkan beberapa waktu lalu, aparat kepolisian juga disibukkan dengan pengamanan Pilkades serentak.

“Kita masih tunggu pihak kepolisian, kita tidak bisa melaksanakan eksekusi tanpa aparat keamanan,” ungkapnya. Karena baru nanti pada Januari 2017 pihak Pengadilan Negeri bisa melakukan eksekusi terkait keputusan MA itu. “Ada juga pertimbangan lain, yakni faktor keamanan dan ketertiban masyarakat.”ujarnya.

Sebenarnya, pihak pengadilan masih menunggu penyerahan secara sukarela oleh pihak termohon eksekusi, Hari Widodo Rahmat alias Tan Tjien Hwat dan kawan-kawan.

“Insya Allah awal bulan Januari mendatang baru bisa kita lakukan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, pihak pengadilan akhirnya melakukan Amaning atau pemberitahuan kepada pihak termohon Tan Tjien Hwat. Ini dilakukan PN setelah menerima amar Putusan MA dan permohonan eksekusi terkait sengketa kepengurusan TITD Hok Swie Bio Bojonegoro yang dimenangkan pihak Gandhi Koesminto alias Go Kian An. Setelah diberikan delapan hari batas waktu untuk menyerahkan secara sukarela kepengurusan, pihak termohon ternyata tak patuh. Mereka tetap tidak bersedia menyerahkan kepengurusan dan bersikukuh bertahan.

Sementara itu, Hari Widodo Rahmad alias Tan Tjien Hwat,saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan bersikukuh menolak eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan, karenanya menganggap bahwa putusan tersebut sudah kedaluwarsa. “Saya akan mempertahankan dan menolak eksekusi, karena putusan dari Makamah Agung tersebut sudah kedaluwarsa. “pungkasnya.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: M Sugeng (Kepala), Asepta Y Permana, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

JUMAT, 30 DESEMBER 2016

FOTO: BM/MUCHLIS

DIMUSNAHKAN: Barang bukti bernilai ratusan miliar dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan stoom wales. Pemusanahan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Kamis (29/12).

Bea Cukai Musnahkan Barang Bukti Ratusan Miliar Hasil Penindakan Tahun 2016, Paling Banyak Miras dan Sex Toys

SIDOARJO (BM) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I memusnahkan barang bukti bernilai ratusan miliar, Kamis (29/12). Barang bukti sebanyak itu, merupakan hasil penindakan di bidang kepabeanan periode tahun 2016.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Decy Arifinsjah menyatakan, komoditi menonjol yang diamankan adalah mesin, seks toys, alkhohol, obat-obatan, cukai ilegal dan narkoba dengan total harga barang Rp 416,3 miliar. “Barang-barang ini masuk

secara ilegal,” tegasnya.

Menurut Decy, pemusnahan barang bukti itu berdasarkan keputusan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya Pabean Tanjung perak Nomor 1430/WBC.10/KPP.MP.01/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah ditetapkan menjadi milik negara.

Dia merinci, untuk jumlah penindakan kepabeanan selama setahun ini mengalami peningkatan.

Tahun 2015, jumlah penindakan sebanyak 885 kasus. “Dan untuk tahun 2016, penindakan kasus

yang dilakukan Kanwil DJBC Jatim l sebanyak 1.163 kasus,” jelas Decy.

Pemusnahan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I bersama KPPBC TMP Tanjung Perak, Juanda, TMPA Pasuruan, TMPB Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro dan wilayah Madura, di Jalan Raya Juanda Sidoarjo.

Secara keseluruhan, kata dia, barang-barang impor yang dimusnahkan senilai Rp 416.323.812.830 dan negara dirugikan sebesar Rp 88.363.861.474. Barang-barang impor itu meliputi mesin, sex toys, makanan

hewan, tekstil, HP, alat kesehatan, obat-obatan dan produk kimia.

Di bidang ekspor, barang yang dimusnahkan senilai Rp 17.402.839.360 dan negara dirugikan sebesar Rp 5.467.355.000. Barang ekspor itu diantaranya produk kayu, minerba, cooperscrapdaningot, zincCPO, stainlesssteel, bronzescrap dan rotan.

Untuk barang berbahaya seperti narkotika yang dimusnahkan nilainya Rp 16.440.128.117. Meliputi, 9.490 gram methamphetamine, 30 butir oxamzepan, 20.000 butir happy five. Sedangkan di bidang cukai ilegal, negara

dirugikan sebesar Rp 31.469.720.311.

Rinciannya, 96.041.620 batang rokok ilegal, 15.468 botol MMEA ilegal dan 21 rim pita cukai palsu.

Sedangkan pemusnahan 348 karton atau 13.920 botol minuman mengandung Etil Alkohol jenis Sojo yang diekspor dari Korea. Total keseluruan kerugian negara tahun 2016 meliputi kepabeanan dan cukai sebesar Rp 125.300.936.785.

“Barang-barang hasil penindakan yang paling menonjol di tahun 2016 adalah rokok. Untuk tahun ini mengalami peningkatan hingga 100

Kapolresta Ancam Tindak Motor Knalpot Brong SIDOARJO (BM) – Kapolresta Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir, menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikit pun terhadap pengendara motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong saat merayakan malam pergantian tahun.

Kapolresta mengatakan, sosialisasi sudah dilakukan dan bengkel-bengkel yang melayani masyarakat yang ingin mengganti knalpot brong diharapkan tidak lagi melayani penggantian knalpot brong.

“Sudah kita pantau untuk semua bengkel. Pasar Larangan dan Candi, knalpot brong dari sana sudah kita amankan dan kita beli dengan harga murah. Arahan ke anggota jangan beri toleransi pemakai knalpot brong, langsung tilang saja karena kami sudah sosialisasi jauh-jauh hari,” kata mantan kapolres Nganjuk itu.

Untuk tindakan preventif,

“

“Arahan ke anggota jangan beri toleransi pemakai knalpot brong, langsung tilang saja karena kami sudah sosialisasi jauh-jauh hari.”

- AKBP MUHAMMAD ANWAR NASIRKapolresta Sidoarjo

FOTO: BM/MUCHLIS

kata dia, akan segera dilakukan karena para pemilik bengkel ini mengaku membeli knalpot brong dari Surabaya. “Kami sedang selidiki produsennya di Surabaya ini dimana,” ujar dia.

Jika pada malam pergantian tahun nanti masih

ditemukan pemakaian knalpot brong, lanjut dia, akan langsung ditilang. Selain itu, sepeda motor yang bersangkutan akan disita minimal 1 bulan baru bisa dikembalikan. Sepeda motor tersebut juga akan diminta untuk dikembalikan ke knalpot

standart. “Knalpot brong itu sudah pasti tidak standart.

Bunyinya ya brong tidak seperti knalpot biasa. Kalau kita tilang itu memang tidak sesuai standart,” katanya.

Menurut dia, dari tahun lalu jumlah kendaraan yang berkanlpot brong berkurang sangat drastis saat malam pergantian tahun. Tahun sebelumnya, hanya ada enam kendaraan dan sampai tahun lalu tidak terdengar lagi. “Jadi strategi kami memang cukup efektif. Upaya preventif terus kami lakukan, tinggal kita

lihat pergantian malam tahun baru besok efektif atau tidak,” ujarnya.

Dia mengimbau, pada warga Sidoarjo atau luar Sidoarjo yang masuk wilayah Sidoarjo untuk melengkapi dokumen saat berkendara termasuk fisik kendaraan.

“Untuk malam tahun baru di Sidoarjo akan ada event di Alun-alun. Bukan car free night tapi ada penyekatan.

Si l a k a n m e ra y a k a n p e rayaan tahun baru, kami akan mengamankan,” ujarnya. (cls/udi)

Ny Ari Djoko Sartono Jabat Ketua Dharma Wanita SIDOARJO (BM) - Ny. Ari Djoko Sartono, Istri Sekda Kabupaten Sidoarjo Djoko Sartono SH,M.Si resmi menjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019 menggantikan Ny. Nun Vino Rudy Muntiawan. Berakhirnya jabatan Ny. Nun Vino Rudy Muntiawan sebagai Ketua DWP Kabupaten Sidoarjo seiring dengan purna tugas H. Vino Rudy Muntiawan SH dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo dilakukan di ruang rapat Kantor

FOTO: BM/MUCHLIS

SERTIJAB: Ny. Ari Djoko Sartono dan Ny. Nun Vino Rudy Muntiawan saat serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019.

TP-PKK Kabupaten Sidoarjo.

Kamis (29/12). Sertijab disaksi-

kan penasehat DWP Kabupaten Sidoarjo Ny. Hj. Anik Saiful Ilah

serta Ny. Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin. Selain itu, juga hadir ketua unsur pelaksana DWP Kabupaten Sidoarjo.

Ny. Ari Djoko Sartono mengatakan, menjadi seorang istri PNS secara tidak langsung harus bersedia dipilih menjadi ketua DPW. Kepercayaan yang diberikan dalam mengemban amanah sebagai Ketua DWP Kabupaten Sidoarjo akan djalankan dengan sebaikbaiknya. Ia juga meminta dukungan dan bantuannya kepada seluruh pengurus untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua DWP Sidoarjo yang baru.

“Mohon bantuannya kepada ibu-ibu dalam menjalankan tugas saya,”pintanya.

Dalam kesempatan itu, Ny. Nun Vino Rudy Muntiawan mengucapkan terimakasih atas dukungannya selama ini dalam menjalankan roda organisasi DWP Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Dikatakan pula, jabatan sebagai ketua DWP Kabupaten Sidoarjo sudah disandangnya 8 setengah tahun. Untuk itu, ia ucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan yang diberikan dalam memimpin organisasi istri PNS di Kabupaten Sidoarjo selama ini. (cls/udi)

persen. Semua kasus rokok ilegal ini sudah P 21,” jelas Dacy.

Dacy menambahkan, selama tahun 2016 pihaknya telah melakukan penyidikan kepabeanan dan cukai sebanyak 14 kasus dengan rincian 11 kasus telah berstatus P-21 dan tiga kasus masih dalam proses.

Dibandingkan tahun 2015 ada kenaikan 100 persen. Jika tahun 2015 hanya 7 kasus dan tahun 2016 sebanyak 14 kasus. Begitu pula dengan jumlah tersangka, jika tahun 2015, sebanyak tujuh orang dan pada tahun 2016 menjadi 14 orang. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Wakapolsek Balongbendo Segera Disidangkan SIDOARJO (BM) - Kasus kepemilikan narkoba dengan tersangka Wakapolsek Balongbendo, AKP Hariyanto, segera disidangkan. Penyidik Polresta Sidoarjo telah melimpahkan berkas dan tersangka kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Tersangka AKP Hariyanto pun telah dimasukkan ke Lapas Delta, Sidoarjo untuk menunggu proses persidangan. “Penyerahan berkas ini terkait ditemukannya narkoba jenis sabu di ruang kerja Wakapolsek Balongbendo. Untuk dugaan kasus lainnya nanti menyusul,” ujar Kapolresta Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir, Kamis (29/12).

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Manang Soebeti menambahkan, untuk kasus dugaan penggelapan dan kepemilikan senjata api AKP Hariyanto masih dikembangkan. Dia berjanji, secepatnya akan melimpahkan berkas kasus kepemilikan senpi ke kejaksaan. Sementara untuk kasus penggelapan mobil masih tahap pendalaman. “Kami sudah memanggil pemilik mobil yang ada di Jakarta dua kali, tapi tidak hadir,” tegasnya.

Secara terpisah, Kasie Pidana Umum Kejari Sidoarjo, I Wayan Sumertayasa, mengatakan tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan kasus tersebut. “Secepatnya akan kita layangkan berkas ke pengadilan untuk segera dilakukan proses sidang,” tegasnya seraya menambahkan, tersangka dijerat Pasal 112 dan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (cls/udi)

FOTO: BM/IST

TERSANGKA NARKOBA: Wakapolsek Balangbendo, AKP Hariyanto, tersangka kepemilikan narkoba sesaat setelah dilakukan penangkapan beberapa waktu lalu.