Berita Metro 21 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Kontestasi Pilgub DKI 2017

I INDEKS

Survei SMRC, Ahok Masih Perkasa JAKARTA (BM) – Pasangan AhokDjarot masih perkasa! Demikian hasil survei terbaru yang dilakukan Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) terkait elektabilitas cagub DKI. Dalam survei tersebut, Ahok-Djarot menempati urutan pertama dengan mengantongi angka 45,4%, disusul Agus-Sylvi dan Anies-Sandy dengan angka yang sama 20,7%.

“Ahok itu incumbent, kalau tidak luar biasa, akan sulit mengejar petahana, apalagi kalau hanya mengandalkan charming atau personal saja.

Bus Harapan Jaya Tabrak Pagar Pondok LDII BACA HALAMAN

04

Tetapi yang lebih penting soal kinerja, apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Jakarta. Itu yang diperlukan untuk ketiga pasangan calon untuk mempertahankan atau meningkatkan elektabilitas,” kata Direktur SMRC, Sirojudin Abbas, dalam rilis Survei SMRC di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).

Penelitian dilakukan pada 1-9 Oktober 2016. Populasi survei adalah warga DKI yang sudah berusia di atas 17 tahun. Dalam survei ini, jumlah

sampel acak sebanyak 810 orang yang dipilih secara multistage random sampling. Responden diwawancara secara tatap muka dan margin of error sebesar 3,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Quality control dilakukan secara random ke 20% secara random terhadap total sampel. Dalam quality control, tak ditemukan kesalahan berarti.

Dari hasil survey terbaru SMRC, elektabilitas Ahok berada diangka 44,4 persen. Sedangkan Agus Yudhoyono Baca: Ditemukan... Hal. 7

BNN Tangkap Penyelundup 69,2 Kg Sabu Menkumham: UU Merek Indikasi Geografi Tumbuhkan UMKM BACA HALAMAN

08

Gus Ipul Pastikan Lindungi Pelapor BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) – Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotik dan obat/bahan berbahaya jenis sabu-sabu seberat 69,2 kilogram dalam mesin pompa di Demak, Jawa Tengah, Sabtu (14/10).

“Sabu-sabu tersebut disinyalir berasal dari Thailand, tapi dikendalikan dari bandar di Malaysia dengan modus jalurjalur laut dengan pengiriman barang secara legal,” kata Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas, saat konferensi pers bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Gedung BNN di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (20/10).

Sabu-sabu sebanyak 69,2 kg tersebut diseludupkan mela-

lui lima unit mesin pompa, dan penangkapan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari.

“Tim berhasil mengamankan lima orang pria sebagai tersangka yang berinisial YT (34), WD (36), TO (29), WJ (28), dan YS (28). Penangkapan pertama dilakukan terhadap YT, WJ dan TO di Jalan Raya Suradadi, Tegal, Jawa Tengah saat membawa ransel besar berisi 56 bungkus sabu-sabu seberat 58,083 kg dari Demak ke Cikampek pada hari Sabtu (15/10),” kata Buwas pula.

Menurut keterangan para tersangka, diketahui jaringan tersebut dikendalikan oleh WD Baca: Jakarta... Hal. 7

09 FOTO: BM/TITO

UNJUK RASA: Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya, Kamis (20/10).

Mahasiswa Tuntut Realisasi Nawa Cita Dewan Setengah Hati Sikapi TPST Lingkar Timur BACA HALAMAN

NARKOBA: Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (kiri) menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu di kantor BNN, Jakarta, Kamis (20/10).

12

SURABAYA (BM) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Jaringan Mahasiswa Pejuang ( JMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya, dalam rangka peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), Kamis (20/10).

Koordinator aksi, Wildan mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang

belum diselesaikan oleh Jokowi - JK. Misalnya tidak kunjung tuntasnya permasalahan hukum yang sampai sekarang masih belum jelas.

Wildan mencontohkan, hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), justru dipeti-eskan di masa pemerintahan Jokowi. Tidak ada tidaklanjut

kepastian hukum atas kematian aktivis kontras itu.

“Hasil TPF sudah diserahkan ke Pemerintahan Jokowi - JK, tapi anehnya masalah tersebut hilang alias tidak berkelanjutan,” ujar Wildan.

Tidak hanya itu, permasalahan bangsa ini begitu kompleks. Para mahaBaca: Gagal... Hal. 7

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

ICW: Reformasi Kejaksaan dan Polri Tidak Maksimal Pemerintahan Jokowi-JK genap dua tahun pada 20 Oktober 2016 kemarin. Beberapa ahli, dan elemen masyarakat memberikan penilaian atas keberhasilan ataupun kekurangan yang dicapai kedua sosok pemimpin bangsa ini. Berikut laporan selengkapnya.

Mahasiswa Tuntut Realisasi Nawa Cita Tuntut bukti, bukan janji

INDONESIA Corruption Watch (ICW) yang fokus mencermati dinamika hukum di Indonesia menilai, agenda reformasi di Kejaksaan dan Kepolisian tidak berjalan dengan baik selama dua tahun pemerintahan JokoWidodo-Jusuf Kalla.

Peneliti dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar mengatakan, saat ini kedua lembaga penegak hukum tersebut masih

memiliki masalah terkait independensi, rekruitmen dan mutasi internal.

Ia menilai, tidak tepat keputusan Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung HM Prasetyo yang berlatar belakang partai politik dan tetap mempertahankanya hingga sekarang. Reformasi Kejaksaan akhirnya berjalan tanpa monitoring dan evaluasi.

Sementara reformasi di Kepolisian baru mulai sejak Jenderal Tito Karnavian

memimpin Polri.

“Agenda reformasi Kejaksaan dan Kepolisian belum berjalan baik. Di Kepolisian perlu waktu lebih panjang,” ujar Aradila di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/10/2016).

“Di Kejaksaan, masih saja muncul keluhan atau ketidakpuasan soal pembinaan di Kejaksaan. Mulai dari rekuitmen, pendidikan untuk jaksa, mutasi, promosi dan penunjukkan pejabat struktural di Kejaksaan,” tambah dia.

Baca: Penurunan... Hal. 7 EVALUASI : Beberapa elemen masyarakat melakukan evaluasi kinerja Jokowi-JK, bertepatan 2 tahun pemerintahannya.

FOTO : BM/IST

ICW: Reformasi Kejaksaan dan Polri Tidak Maksimal Ayo didorong..

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN SUHU : 27 - 31°C

HUJAN RINGAN SUHU : 27 - 29°C

BERAWAN SUHU : 23 - 34°C

BERAWAN SUHU : 23 - 33°C

SeƟap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pasƟlah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.

- Ibnu Mas’ud -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Ungkap Tuntas Pembunuhan Berencana Aktivis HAM Munir

KILAS

Presiden Jangan Hanya Retorika JAKARTA (BM) - Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan keberpihakan negara untuk menyelesaikan kasus Munir Said Thalib adalah ujian penting guna menunjukkan bahwa negara mampu dan mau bertanggung jawab pada agenda keadilan dan HAM secara keseluruhan di Indonesia.

“Kita tidak boleh terbiasa untuk mendengar ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membangun retorika, standar ganda, dan seakan-akan mengecilkan masalah pelanggaran hukum dan ketidakadilan yang muncul dalam isu HAM,” kata Haris dalam konferensi pers “Pernyataan Sikap Kontras Terhadap Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di kantor Kontras Jakarta, Kamis.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari banyak pernyataan Presiden Jokowi bahwa di Indonesia tidak ada praktik diskriminasi kepada kelompok minoritas. “Pernyataan lainnya juga ia lontarkan ketika ia mendukung penuntasan kasus hukum kematian Munir,” ujarnya.

Namun, langkah Presiden Jokowi menjadi gamang dan ambigu ketika diketahui dokumen berkas penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir menghilang di Kan-

merintah dalam penegakan HAM di Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam penegakan HAM tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai negara demokrasi yang melindungi HAM. Ia menyatakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo BambangYudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa pembunuhan terhadap Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN).

“Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tetapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkap ke publik,” ujarnya.

tor Sekretariat Negara.

“Presiden pun tidak mampu menjawab perintah Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mencari dokumen tersebut dan mengumumkan isi dari dokumen kepada publik malah Presiden menunjuk Jaksa Agung HM Prasetyo yang tidak memiliki mandat melacak keberadaan dokumen itu,” tuturnya.

Agenda Penting Sebelumnya, Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra juga mengingatkan pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla untuk menuntaskan kasus pembunuhan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.

“Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasuskasus pelanggaran HAM di masa reformasi,” kata Ardi Manto dalam konferensi pers Imparsial “Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Pada Bidang Hukum dan HAM, Pertahanan dan Keamanan” di kantor Imparsial Jakarta.

Menurut dia, terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan kurangnya komitmen pe-

Masih Mencari Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mencari dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan pegiat hak asasi manusia (HAM) Munir. “Sampai saat ini, pencarian masih terus dilakukan,” kata Ke-

ISTIMEWA

Haris Azhar, Koordinator Kontras

pala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum di Jakarta, kemarin.

Bahkan, kata dia, Jaksa Agung juga sudah menugasi jajaran Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) untuk mencari dokumen tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung berupaya menghubungi bekas anggota TPF pembunuhan Munir guna mendapatkan dokumen hasil investigasi tim tersebut. “Kami sedang mencari, menghubungi mereka yang dahulu jadi anggota TPF,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menelusuri dokumen tersebut karena Presiden RI Joko Widodo

sudah memberikan instruksi untuk menelusuri keberadaannya.

“Yang penting sekarang bagaimana dokumen itu ditemukan, kalau memang ada,” katanya.

Presiden RI Joko Widodo meminta proses hukum dijalankan jika ada bukti baru dalam kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. “Kalau memang ada novum (bukti baru), ya, diproses hukum,” kata Presiden beberapa waktu lalu.

Kasus Munir mengemuka kembali ketika Komisi Informasi Publik memenangi gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan meminta pemerintah segera mengumumkan isi dokumen tersebut. (ant/nii)

Sidang Perkara Pembunuhan Berencana dengan Sianida

Jessica Ragu Bisa Bebas dari Hukuman JAKARTA (BM) – Jessica Kumala Wongso, terdakwa perkara pembunuhan berencana atas korban Wayan Mirna Salihin, mengatakan dirinya mulai ragu bisa bebas dari persidangan hukuman. Keraguan itu diungkapkan terdakwa Jessica saat menyampaikan duplik dalam sidang PN Jakarta Pusat, Kamis (20/10).

Terdakwa mengaku keraguan itu mencuat setelah adanya wawancara dari Tante Mirna, Roosniati Salihin, di salah satu televisi swasta. Dalam wawancara tersebut, Roosniati menyatakan bahwa sidang peradilan perkara kematian Wayan Mirna Salihin ini telah menghamburkan banyak uang dari pihak keluarga Mirna. “Tetapi mendekati akhir persidangan ini, ada sedikit keraguan di hati saya, terutama pada saat saya melihat rekaman Tante Mirna mengatakan dalam persidangan banyak mengeluarkan biaya untuk persidangan ini,” ujar Jessica.

Sambil menahan tangis, Jessica menyampaikan bahwa sejak kasus ini bergulir, dirinya optimistis dapat bebas meskipun banyak orang berpikir ia naif, namun gadis lulusan Billy Blue College of Design tersebut tetap teguh pada pemikirannya bahwa tidak ada bukti kuat yang membuktikan ia sebagai pembunuh Mirna.

Oleh karenanya, ia meminta kepada para Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk memerhatikan haknya dalam persidangan berdasarkan bukti tanpa inter-

Kodam V Juara III Piala KSAD SURABAYA (BM) - Ribuan prajurit Angkatan Darat menyambut tim petembak Kodam V/Brawijaya yang berhasil menempati peringkat tiga pada kejuaran Tembak Piala Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 2016. “Penyambutan ini sebagai apresiasi terhadap tim yang sukses meraih prestasi pada kejuaraan Piala KSAD tahun ini,” ujar Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI I Made Sukadana, yang turut menyambut di Makodam V/Brawijaya Surabaya, Kamis (20/10).

Penyambutan digelar dengan mengarak seluruh atlet yang terdiri dari prajurit AD dari beberapa kesatuan mulai GOR Brawijaya hingga halaman utama Makodam V/Brawijaya. Di sepanjang jalan, ribuan prajurit beserta pegawai negeri sipil Kodam berdiri dan bertepuk tangan saat kontingen yang menumpang mobil jeep terbuka melintas.

Pangdam V/Brawijaya bersama Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Rahmat Pribadi, yang didampingi sejumlah Komandan Korem dan perwira menyambutnya dengan mengalungkan bunga sebagai bentuk apresiasi.

Menurut dia, posisi ketiga pada kejuaraan kali ini merupakan prestasi membanggakan hanya kalah dengan juara bertahan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Divisi Infanteri-1/Kostrad. “Itu artinya, jika dibandingkan sesama kodam maka tim kami yang terbaik. Terima kasih kepada para atlet dan pelatih karena ini adalah buah dari ketekunan dan kedisiplinan selama latihan. Pertahankan terus, bahkan ke depan harus bisa lebih baik,” ucap Pangdam.

Piala dan medali yang diraih, masing-masing Juara I karaben beregu (match 3), Juara I menembak serangan regu (serangan dan SO) Match 4, Juara II menembak Senapan Otomatis (SO) Match 2, Juara II menembak pistol putri beregu match 3, dan Juara II Karaben Match 5 (plat baja), Juara II menembak pistol eksekutif (Plat baja).

Kemudian, Juara III Karaben Match 1, juara III menembak Pistol putra Match 1, juara III menembak Senapan Match 3, juara III menembak senapan otomatis (SO) match 1, dan juara III menembak Senapan Otomatis (SO) match 2. (ana/nii)

Kahmi Dukung Anies - Sandi JAKARTA (BM) - Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mendapat dukungan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), terutama dengan misinya memajukan kota sekaligus membahagiakan warga Jakarta. “Bung Anies sudah punya pengalaman sebagai manajer yang beradab. Motto-nya juga bagus, artinya setiap kebijakan dibuat dengan memikirkan warga, bukan kepentingan lain,” kata salah satu tokoh KAHMI, Kamil Harun, usai Forum Diskusi Insan Cita Sejahtera (ICS) di Jakarta, Rabu malam.

Selain mengapresiasi, Anies merasa terhormat mendapat dukungan dari organisasi masyarakat yang dianggapnya telah banyak berkarya bagi Republik ini.

Fordis ICS ini kumpulan aktivis masyarakat yang selama 50 tahun terakhir ikut memikirkan dan berbuat banyak untuk Indonesia. Harun Kamil salah satunya, pernah terlibat dalam proses amandemen konstitusi. “Saya merasa mendapat kehormatan diberikan dukungan dari individu-individu kredibel ini,” Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku sangat memaknai dukungan KAHMI, karena berdasarkan beragam karya, pengalaman, dan kapasitas intelektual yang mumpuni, KAHMI memilih mendukung Anies-Sandi dibanding dua pasangan calon lainnya.(ant/nii)

Kopertis Diubah Jadi L2 Dikti

ISTIMEWA

PEMBUNUHAN BERENCANA: Terdakwa Jessica mulai ragu bisa bebas dari hukuman saat persidangan makin mendekati pembacaan putusan.

menggambarkan bahwa dirinya mendapat ruang tahanan dengan fasilitas paling mewah di Polda Metro Jaya. “Kabarnya sel tersebut telah diperbaiki. Ruang tahanan yang menurut jaksa penuntut umum mewah adalah ruang serba guna yang digunakan oleh tahanan lain juga.

Kenapa jaksa penuntut umum tega bahwa foto itu adalah ruang tahanan saya,” kata Jessica.

vensi dari pihak luar. Bahkan, Jessica mengaku ia rela dihukum seberat-beratnya jika ada orang yang bisa membuktikan bahwa ia pembunuh Mirna. “Kalau ada yang bisa membuktikan saya adalah seorang pembunuh, maka saya rela dihukum seberatnya,” kata Jessica.

Pada bagian lain, Jessica menjelaskan sejumlah foto-foto yang ditampilkan oleh jaksa yang

Dalam penyampaian dupliknya itu, Jessica membantah bahwa foto-foto yang ditampilkan jaksa penuntut umum dalam sidang replik Senin (20/10) lalu, adalah ruang tahanannya selama empat bulan di Polda Metro Jaya.

Adapun foto-foto yang ditampilkan Jaksa memperlihatkan Jessica sedang duduk sambil berselonjor di sofa berwarna cokelat.

Tidak seperti pada sidang

pledoi sebelumnya, desak tangis Jessica hanya terdengar sedikit dan terlihat tegar membacakan dupliknya di hadapan majelis hakim. Jessica sebelumnya dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh JPU karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana menggunakan sianida atas korban Wayan Mirna Salihin. (ana/nii)

SURABAYA (BM) - Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tersebar di 14 wilayah di Indonesia, sudah waktunya diubah. Hal itu dikarenakan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sudah mengamanatkan membentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) sebagai penggantinya.

Koordinator Kopertis Wilayah VII Jatim, Prof Suprapto mengatakan, pergantian kopertis menjadi L2 Dikti akan dilakukan pada awal 2017. Menurut dia, persiapan kini sedang dilakukan.Terutama tentang pemenuhan sumber daya manusia (SDM) ketika berganti menjadi L2 Dikti.

Nantinya, L2 Dikti akan menjadi perwakilan Kemenristekdikti di wilayah-wilayah. Tugas L2 Dikti juga akan berbeda dengan kopertis. Jika selama ini tugas Kopertis melayani perguruan tinggi swasta (PTS), maka L2 Dikti juga melayani perguruan tinggi negeri (PTN). “Tugas yang selama ini dilakukan di Jakarta dilimpahkan ke wilayah (di L2 Dikti, Red), jadi SDM harus ditambah, ini sedang dipersiapkan,” katanya, Kamis (20/10).

Salah satu contoh pelayanan seperti untuk mengurus prodi baru. Selama ini, proses pengurusannya dilakukan di Kemenristekdikti yang berlokasi di Jakarta. Demikian juga dengan pendirian PTS baru. Ke depan, urusan itu perlahan-lahan akan dilimpahkan pada L2 Dikti yang ada di wilayah-wilayah. Sehingga, pihak kampus yang mengurus dokumen tidak perlu bolak-balik ke Jakarta. “Sedikit-sedikit, perlahan-lahan pelimpahan tugas dilakukan sambil tunggu SDM,” tuturnya. (sdp/udi)

Menyorot Kiprah Pimpinan Jilid IV KPK

Mulai OTT Bupati, Ketua PN Sampai Vonis Ringan Saipul Jamil Menghitung hari. Sampai dengan Kamis (20/10), sudah 304 hari lima orang pimpinan jilid IV KPK bertugas. Tak hanya pelaku suap terhadap jaksa yang diringkus KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT), pelaku suap terhadap bupati dan aparat pengadilan juga diciduk tim anti rasuah itu. Selain itu, saudara Saipul Jamil pun diciduk lewat OTT dengan tuduhan suap atas vonis ringan Saipul.

Subang, Ojang Sohandi, pada 11 April 2016. Ia diamankan bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Jajang Abdul Holik, dan istri Jajang, Lenih Marliani.

Ketiganya disangka menyuap Jaksa Kejati Jabar yang menangani perkara itu yaitu Devianti Rochaeni dan Fahri Nurmalo.

2016. Kali ini, KPK melakukan OTT terhadap panitera Pengadilan Jakarta Pusat Edy Nasution. Ia disangkakan menerima suap Rp150 juta dari pengusaha Doddy Aryanto Supeno untuk mengurus tiga perkara yang di-

ISTIMEWA

EMPAT OTT pertama itu sepertinya hanya sekadar pemanasan bagi tim KPK dalam melakukan aksi pemberantasan korupsi, terutama lewat penangkapan langsung. Hanya berselang dua pekan setelah OTT, KPK kembali menuai hasil berupa OTT kelima.

OTT kelima dilakukan tim anti rasuah itu terhadap Bupati

Dalam pengembangannya, Ojang juga disangkakan menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Selang Sembilan hari kemudian, KPK melakukan OTT keenam, tepatnya pada 20 April

KASUS SAIPUL JAMIL: Sidang perkara Saipul Jamil yang menyita perhatian publik juga diwarnai OTT terhadap saudara Saipul yang dituduh menyuap panitera untuk mendapatkan vonis ringan.

hadapi Lippo Group di PN Jakarta Pusat.

KPK pun sudah menggeledah rumah Sekretaris MA Nurhadi, namun KPK tampak kehilangan arah karena tidak kunjung menemukan supir Nurhadi bernama Royani yang menjadi penghubung kegiatan Nurhadi selama ini.

Kasus Saipul Jamil OTT ketujuh, masih terkait tubuh pengadilan, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Janner Purba, Panitera Pengganti PN Bengkulu Badarudin Bacshin, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Toton, mantan Kabag Keuangan

RS M. Yunus Safri Safei, dan mantan Wakil Direktur Umum, dan Keuangan RS M.Yunus Edi Santoni pada 23 Mei 2016.

Hakim Janner dan Toton diduga menerima Rp780 juta dalam perkara tipikor dalam terkait honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu TA 2011 yang melibatkan Edi Santoni dan Safri.

Sekitar satu bulan kemudian, KPK kembali mengejutkan publik dengan OTT yang melibatkan selebritas. Pada OTT Kedelapan, KPK melakukan OTT terhadap kakak pedangdut Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah bersama pengacara Saipul Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji, dan Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Utara Rohadi, pada 15 Juni 2016.

Samsul, Bertha dan Kasman diduga menyuap Rohadi sebesar Rp300 juta untuk mengatur majelis hakim dan mengurani putusan Saipul dalam perkara asusila.

Dalam pengembangannya, KPK juga menetapkan Rohadi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi karena ditemukan uang Rp 700 juta di mobil Rohadi saat OTT padahal bukan dari Samsul cs.

Rohadi yang bergaji Rp 8 juta per bulan itu juga disangkakan tindak pidana pencucian uang karena memiliki sejumlah rumah mewah di Jakarta hingga rumah sakit, kapal dan usaha rental mobil di Indramayu. (des/ana/nii-bersambung)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Legislator Desak Pemkot Surabaya Bertindak Tegas

Profil

Ada Pungli di Pasar Sememi

Jalur Monorail Diubah

buhkan iklim ekonomi bagi warga Surabaya. “Ini sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo dalam mempidana praktik pungli, pelaku pungli di pasar milik Pemkot Surabaya harus dihilangkan,” katanya.

Ia mengatakan Dinas Koperasi mempunyai tanggung jawab menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. “Jadi pedagang yang sudah beli stan tidak berani menyampaikan, jangan diberi dan hak stan dicabut,” katanya.

Dari laporan yang diterimanya, lanjut dia, sudah ada tiga pedagang yang mengaku sudah membeli. Hal itu dibuktikan dengan kuitansi yang sudah masuk ke meja Komisi C DPRD Surabaya.

Hanya saja, tidak semua pedagang barani mengaku. “Saya juga

minta praktik pungli yang dilakukan oleh oknum paguyuban pasar lama ini segera dilaporkan ke polisi karena itu sudah masuk ranah pidana,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada lurah, camat, dan dinas koperasi melakukan verifikasi ulang, mulai dari jumlah stan hingga jumlah pedagang lama. Tujuannya untuk mendata para pedagang lama supaya bisa terakomodir dengan baik. “Pemkot menyiapkan 290 stan yang dikhususkan kepada warga Surabaya,” katanya.

Diketahui relokasi pedagang Pasar Sememi sampai saat ini masih belum beres karena pedagang harus mengeluarkan uang sekitar Rp 35 juta untuk menempati stan di pasar yang baru dibangun oleh Pemkot Surabaya.

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Senyampang Pemerintah Pusat sedang melakukan Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar), Pemkot Surabaya didesak agar bertindak tegas terhadap pelaku pungli di Pasar Sememi.

“Praktik jual beli stan di pasar milikpemkotmasukkategoripungutan liar (pungli). Karena itu, Dinas Koperasi Surabaya harus mampu mengamankan aset Pemkot Surabaya,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya, SaifuddinZuhri,saatrapatdengarpendapat bersama para pedagang Pasar Sememi di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Kamis (20/10).

Menurut dia, Dinas Koperasi memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengamankan aset pemkot berupa pasar. Tujuannya adalah untuk menum-

ISTIMEWA

PASAR SEMEMI: Petugas polisi lalu lintas sedang mengatur pengendara di depan Pasar Sememi yang biasa crowded pada pagi hari.

Pembina paguyuban Pasar Sememi Karmijan mengatakan pedagang tidak bisa langsung pindah ke pasar baru dikarena-

BM/ISTIMEWA

VONIS 15 TAHUN Terdakwa Triono Agus Widodo akhirnya dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis kemarin.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 82 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Berita di bagian lain halaman ini.

kan pengurus Pasar Sememi lama memberikan tarif senilai Rp 35 juta untuk menempati stan yang berukuran 1,5 meter.

“Jadi stan di Pasar Sememi baru ini dijual belikan, padahal ini kan pasar Pemkot,” katanya.

Meskipun pedagang lama, lanjut dia, diwajibkan untuk membeli stan. Padahal, Pasar Sememi merupakan pasar yang dibangun oleh Pemkot Surabaya. Harga per stan bervariasi, ada yang dibanderol Rp 20 juta, Rp 25 juta, hingga Rp 35 juta.

Ia mengatakan yang mematok tarif jutaan rupiah adalah oknum yang berasal dari paguyuban pengelola Pasar Sememi lama. “Bayarnya di kantor paguyuban pasar, oknumoknum ini yang menjual stan pasar milik pemkot,” katanya.

Menurut Karmijan, penarikan uang dari paguyuban pengelola Pasar Sememi lama sudah ada sejak dulu. Hanya saja, para pedagang tidak berani buka suara karena sering mendapatkan intimidasi sehingga mereka memilih diam.

Karmijan menegaskan paguyuban pengelola Pasar Sememi lama ini selalu mengancam pedagang jika tidak mematuhi permintaannya. Terbaru, jika pedagang lama tidak mau membeli stan, mereka terancam tidak akan bisa jualan lagi.

“Kalau tidak bayar, maka nanti relokasi tidak akan kebagian stan,” katanya. (ant/nii)

Mahasiswa Ubaya Dukung Survivor Kanker Payudara SURABAYA (BM) - Bulan Oktober merupakan bulan peduli kanker payudara internasional (breast cancer awareness) yang diperingati di seluruh dunia untuk menunjukkan dukungan moral dan solidaritas

terhadap wanita penderita kanker payudara. Dalam rangka memperingati bulan kanker payudara ini, dua mahasiswa Jurusan Desain Fahion dan Produk Lifestyle Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

HIAS BRA: Stephanie Clarine (kanan) dan Daniel (dua dari kanan) menunjukkan bra hiasannya kepada mahasiswa Ubaya, Kamis (20/10).

(Ubaya) menghias bra.

Daniel Agung Santoso memilih konsep Sexy Rouge, karena wanita identik dengan keseksian, tidak terkecuali para wanita survivor kanker payudara. Mahasiswa semester 3 ini memadukan bahan-bahan seperti lace, prada dan mutiara untuk mendapatkan kesan elegant dan cantik.Warna merah dipilih karena melambangkan keberanian dan keseksian.

Melalui konsep ini, mahasiswa kelahiran tahun 1995 itu berharap para survivor kanker payudara tidak malu dan tetap percaya diri.

“Wanitaidentikdengankeseksian, sekalipun survivor kanker payudara yang payudaranya harus diangkat diharapkan tetap bisa menonjolkan keseksian itu,” ungkap Danielyangmenghabiskanwaktu

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan rekomendasi perubahan jalur angkutan massal cepat jalur barat timur berupa monorail dari Lidah Kulon di ujung barat hingga di Keputih di ujung timur.

Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Bappeko Surabaya AA Gedhe Dwija Wahrdhana, mengatakan berdasarkan kajian terbaru, rute monorail lebih baik diAA Gedhe Dwija ubah untuk lebih banyak yang menerima manfaatnya. “Perubahan rutenya tidak akan banyak. Sebelumnya jalur monorail yang direncanakan tidak akan melewati Jalan Ir. Soekarno. Tapi sekarang ini kita rekomendasikan untuk lewat Jalan Ir. Soekarno dengan motong rute awal mulai Mayar Kertoarjo. Nanti angkutan massalnya akan lewat ke Dharmawangsa,” kata Dwija di Surabaya, Kamis, .

Menurut dia, rencana sebelumnya monorail melewati Kenjeran-Kenpark-Mulyosari Utara-Mulyosari Tengah-Kalidami-Bundaran ITS-Kertaja Indah-Manyar Kertoarjo-Stasiun Gubeng-Jalan Pandegiling-Terminal Joyoboyo-Mayjend Sungkono-HR Muhammad-Bukit Darmo Golf.

Sedangkan untuk rute saat ini akan sedikit diubah dari pemberhetian di Kertajaya Indah tepatnya di depan KONI Jatim tidak akan diteruskan ke Manyar Kertoarjo, melainkan naik ke Jalan Ir. Soekarno dan akan dilanjutkan belok ke arah Jalan Dharmahusada dan tembus ke stasiun gubeng. “Baru seterusnya akan sama dengan rencana semula,” katanya.

Dwija mengatakan perubahan rute ini memang masih rekomendasi hasil kajian dengan pertimbangan kalau dilewatkan Jalan Ir. Soekarno, maka akan lebih banyak melewati tempat publik, seperti pusat perbelanjaan, lalu juga ada area kampus. Maka kalau jalur itu dilalui oleh angkutan massal akan lebih banyak bermanfaat,” kata Dwija.

Rencana itu, lanjut dia, juga ada sinyal positif atau dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun masih membutuhkan ACC dari kementerian perhubungan juga.

Selain itu, lanjut dia, semula ujung timur angkutan massal ini juga adalah di Kenjeran. Namun di rekomendasi perubahan rute angkutan monorail nanti untuk ujungnya akan dicabangkan melewati Keputih tepatnya akan berujung di komplek rusun Keputih. Di lokasi tersebut juga akan dibangunkan depo sebagai stasiun akhir angkutan massal monorail.

“Nanti untuk ujungnya monorail ini juga akan lewat di median jalan lingkar luar timur. Kan JLLT cukup lebar, nanti di tengahnya jalan ada median yang juga akan dipakai untuk jalurnya angkutan massal cepat,” kata Dwija. (ana/nii)

kurang lebih dua hari dalam proses pembuatan karya tersebut.

Sementara Stephanie Clarine Suryadi memilih konsep Fall Winter yang terinspirasi pergantian ke musim dingin di negaranegara yang memiliki 4 musim.

Konsep ini memadukan bahanbahan seperti lace, mutiara dan bulu sintetik. Warna putih dipilih karena sesuai dengan konsep yaitu salju, selain itu putih juga melambangkan kesucian dan Harapan.

Dalam menghias bra, mahasiswa kelahiran Surabaya ini menjahit dengan tangan dan menghabiskan waktu sehari untuk menyelesaikannya. “Saya berharap agar para penderita kanker payudara bisa selalu memiliki harapan untuk sembuh dan bisa terus berjuang

melawan kanker,” ungkap mahasiswa semester 5 ini. Kreasi dua mahasiswa FIK Ubaya merupakan hasil dari mata kuliah fabric material yang diasuh oleh Ninik Juniati.

Sebelumnya kedua mahasiswa ini berpartisipasi dalam kegiatan Brativity Competition yang diadakan oleh Tunjungan Plaza dalam rangka bulan peduli kanker payudara. Keduanya berhasil meraih juara 2 dan 4 dalam perlombaan ini. “Menghias bra ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap para penderita dan survivor kanker payudara. Perlombaan ini merupakan sarana dalam menyalurkan kepedulian kami,” ungkap Daniel, peraih juara 4 dalam Brativity Competition. (sdp/nii)

Kilas

Predator Dovonis 15 Tahun SURABAYA (BM) – Triono Agus Widodo alias Aan, terdakwa predator anak-anak di bawah umur akhirnya dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Dalam sidang PN Surabaya, Kamis (20/ 10) kemarin, warga Jalan Bandarejo II Surabaya itu dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

“Memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triono selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana dengan kurungan 6 bulan penjara,” kata hakim dalam amar putusan, Kamis (20/10/2016).

Putusan vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Irene Ulfa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya yang mengajukan 20 tahun penjara kepada tersangka. Namun, hakim memiliki pertimbangan lainnya. Menurut hakim persidangan, perbuatan yang meringankan yaitu terdakwa belaku sopan selama menjalani persidangan dan kooperatif.

“Sementara itu, yang memberatkan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan yang menjadi korbannya ada 23 anak,” ujar dia.

Terpisah Fariji kuasa hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lacak mengaku akan memikirkan putusan hakim untuk langkah selanjutnya. “Masih pikir-pikir dan akan kita bicarakan dengan klien mengenai putusan hakim tersebut,” kata Fariji. (ssn/nii)

Sehari Pasca Ancaman Bom di Kantor dan Rumah Dinas Walikota Surabaya

Ketegangan Masih Terasa, Empat Metal Detector Dipasang Ketegangan masih terasa sehari setelah ancaman peledakan bom di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan rumah dinas Walikota Surabaya. Untuk meningkatkan pengamanan, di pemkot mulai dipasang metal detector. Polisi sedang mendalami nomor penelepon dan identitas si pengancam yang bernama Helmi itu.

PEMASANGAN alat metal detector dilakukan di beberapa titik sejak Kamis (20/10) kemarin.

Alat tersebut antara lain di pasang di pintu depan dan belakang Balai Kota Surabaya, kemudian di Pintu Masuk Kantor Pemkot Surabaya (Gedung Sawunggaling), dan satu alat di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya.

Selain pemasangan alat metal detector, beberapa petugas Linmas juga berjaga di dekat

gate detector. Setiap pengunjung non pegawai, yang mau masuk ke Balai Kota maupun Kantor Pemkot Surabaya, harus melewati alat itu dan masih harus diperiksa oleh petugas linmas dengan alat hand detector.

Sementara di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, metal detector tampak terpasang di pintu masuk tapi dalam keadaan mati. Empat petugas linmas berjaga di lokasi. Pagar rumah

dinas yang biasanya terbuka, kali ini tertutup. Petugas tampak sangat selektif menerima tamu, termasuk wartawan. Tapi sua-

sana di rumah dinas tampak lengang karena tak ada kegiatan.

Soemarno Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Per-

BM/ISTIMEWA

ANCAMAN BOM: Petugas gegana menyisir kantor Walikota Surabaya yang diancam bom oleh seorang pria bernama Helmi, Rabu lalu.

lindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) membenarkan ada peningkatan keamanan di lingkungan Pemkot Surabaya pasca ancaman peledakan sehari sebelumnya. “Sudah kami teruskan ke atasan dan sudah ada perintah agar selain petugas, ada alat yang diterapkan untuk deteksi hal-hal yang mencurigakan,” ujarnya.

Selain itu, Soemarno mengakui ada penambahan petugas pengamanan, anak buahnya, sejumlah 30 personel di lokasilokasi sekitar Balai Kota Surabaya.

Di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, misalnya, biasanya lokasi yang termasuk objek vital ini dijaga empat petugas linmas.

Pasca ancaman ini, ada 12 or-

ang petugas yang berjaga.

Wakasat Sabhara Polrestabes Surabaya, Kompol Sartono yang melakukan patroli pengamanan di kawasan Balai Kota Surabaya dan KediamanWalikota, telah menempatkan petugas Sabhara dan Pam Obvit untuk selalu melakukan patroli.

Kapolsek Genteng Kompol Danni Yulianto memastikan gedung balai kota Pemkot Surabaya aman dari ancaman bom.

Dari hasil pemeriksaan petugas tim gegena setelah menyisir sekitar lokasi dipastikan steril.

“Dari hasil pemeriksaan dipastikan tidak ada atau steril. Sementara seperti itu yang kita dapat,” kata Kompol Danny Yulianto.

Sementara itu, terkait nomor telepon yang mengancam menaruh bahan peledak, kepolisian akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pelaku yang mengaku bernama Helmi. “Masyarakat tidak usah resah, kita akan melakukan pendalaman untuk mengatahui siapa pelakunya,” kata Danni Seperti diberitakan, Rabu sore pukul 15.23, seorang pria mengaku bernama Helmi menelepon ke nomor pos penjaga Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, meminta agar Lokalisasi Dolly dibuka kembali. Bila tidak dibuka dalam waktu tiga hari, dia mengancam akan meledakkan rumah dinas dan kantor Walikota Surabaya. (ssn/lic/has/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Bus Harapan Jaya Tabrak Pagar Pondok LDII

MOJOKERTO (BM) – Sebuah bus PO Harapan Jaya mengalami kecelakaan yakni menabrak bagian depan Ponpes LDII Riyadlul Jannah di By Pass Mojokerto, Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kamis (20/10) sore sekitar pukul 15.30 WIB. Diduga sopir sedang menggunakan handphone selular saat mengemudi. Kecelakaan tunggal bus bernopol AG 7134 US tidak menimbulkan korban jiwa. Kondektur bus terluka terkena pecahan kaca depan serta merusak gapura desa, pagar, papan nama dan bangunan asrama santri putri pondok.

Sopir bus, Sunawan (35) mengatakan, bus yang dia kemudikan melaju dari arah Jombang menuju ke Surabaya. Tiba di tikungan Desa Brangkal-By Pass Mojokerto, dirinya

mengurangi kecepatan menyusul banyaknya antrean truk di depannya. Selepas tikungan Brangkal, pria asal Jalan Kemerdekaan, Kecamatan Ngronggo, Kota Kediri ini memilih mendahului antrean truk di depannya melalui lajur kiri yang saat itu sepi kendaraan. Saat kecelakaan, kata Sunawan, bus mengangkut 13 orang penumpang dan seorang kondektur.

Akibat benturan itu, kaca depan bus pecah, sedangkan bagian depannya yang ringsek menyangkut di pagar pondok dan roboh. “Penumpang selamat semua sudah saya pindah ke bus lain,” ujarnya.

Sesepuh Ponpes Riyadlul Jannah yang juga Wakil Ketua DPD LDII Kabupaten Mojokerto, Sumardiana (57) memastikan, tak ada korban

jiwa dari pengurus pondok maupun santri. Karena, saat kejadian para santri putri sedang berada di masjid untuk menunaikan salat Ashar berjamaah.

Sumardiana belum bisa memastikan kerugian material yang dialami pondok akibat kecelakaan ini.

“Kami minta kepada manajemen bus untuk membenahi kerusakan pada pondok kami agar menjadi seperti semula,” tandasnya. Sementara Iptu Agus S Satlantas Polres Mojokerto mengatakan dugaan sementara kecelakaan tunggal bus Harapan Jaya disebabkan sopir asyik mengoperasionalkan handphone sambil mengemudi. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah Jombang ke Surabaya tersendat hingga beberapa jam.(gie/dra)

Prajurit Korem dan Kodim Ikut Garjas

MOJOKERTO(BM)-Dalam rangka memelihara kebugaran dan ketangkasan Prajurit, Personel Korem 082/CPYJ, Kodim 0815 dan Bapras wilayah Mojokerto melaksanakan kegiatan test kesegaran jasmani (Garjas) Periodik Semester II TA. 2016 di Lapangan Cikaran dilaksanakan mulai 18 -21 Oktober 2016.

Giat garjas diawali dengan pengecekan kesehatan (tensi) Tim Kesehatan dari Denkesyah 05.04.02 Mojokerto dilanjutkan pengarahan oleh WS Kajasrem 082/CPYJ Lettu Kav Rohyadi, kemudian dilanjutkan dengan senam pelemasan oleh Tim Jasrem 082/CPYJ. Kegiatan garjas periodik tersebut diikuti 223 personel terdiri dari Militer dan PNS dari jajaran Korem 082/CPYJ wilayah Mojokerto, namun ada 72 personel tidak dapat melaksanakan garjas karena Tensi Tinggi (TT) yang di stempel warna merah oleh Tim Kesehatan, rencananya mereka akan dilakukan test ulang.

FOTO BM/PRAYOGI

LAKUKAN TES : Dandim 0815 turut memantau langsung pelaksanaan Garjas yang diikuti prajurit dan PNS dari jajaran Korem 082/CPYJ wilayah Mojokerto.

Selesai kegiatan Test Kesegaran Jasmani (Samapta A dan B) kemudian dilanjutkan dengan test ketangkasan renang jarak 50 meter

bertempat di kolam renang Wisata Desa (WD) Ds. Randugenengan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. (gie/dra)

FOTO BM/PRAYOGI

TELEDOR : Diduga sopir memakai handphone saat mengemudikan bus, akibatnya mengalami kecelakaan tunggal menabrak asrama putri sebuah pondok pesantren.

Peragaan Busana Muslim di Stasiun Kereta Api MOJOKERTO (BM) - PT KAI Daops 8 Surabaya menggelar lomba peragaan busana muslim di stasiun Mojokerto. Kegiatan dalam memeriahkan hari Santri itu diikuti puluhan pelajar putra dan putri SMP, Kamis (20/10). Selain tampil di panggung para peragawati dan pragawan juga menunjukan kemampuannya di peron stasiun dan didalam kereta api.

Bahkan di dalam gerbong KA Jenggala yang kebetulan transit di Stasiun Mojokerto pukul 10.30 WIB. Kendati berjalan di catwalk yang tak biasa, para peserta tetap mampu menunjukkan kebolehannnya, baik di peron maupun di dalam gerbong Jenggala. Meski dalam hitungan menit, peragaan busana ini mampu membuat penumpang KA jurusan Mojokerto-Surabaya ikut terpana.

“Saat diatas kereta tadi sebenarnya agak gerogi, karena baru pertama kalinya ikut peragaan busana seperti ini. Sempat takut jatuh,” kata salah seorang peserta lomba peragaan busana muslim, Johana Kristina Avinska (13). Manajer Humas PT KAI Daops 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko mengatakan, lomba peragaan busana muslim kali ini memperingati Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. Sedikitnya 93 pelajar SMP sederajat di Kota Mojokerto mengikuti perlombaan ini.

Lomba fashion show dengan catwalk yang tak biasa ini, lanjut Garut, untuk memperkenalkan para pelajar dengan kereta api agar tumbuh kecintaan terhadap moda transportasi massal itu. “Perlombaan ini juga untuk mencari bakat fashion di kalangan pelajar. Kami juga berharap sejak dini pelajar kita terbiasa memakai busana muslim,” ujarnya.

Gatut menambahkan, lomba fashion show tak hanya berhenti kali ini saja. Kedepan, Daops 8 Surabaya akan

menggelar lomba serupa untuk pelajar SMA sederajat.

“Kami akan ada pencatatan pemenang lomba, pada ajang nasional atau ajang intern PT KAI akan kami usulkan untuk mengikuti,” tandasnya. (bud/gie/dra)

FOTO BM/PRAYOGI

GROGI: Peserta lomba peragaan busana saat tampil di peronstasiun kereta api Mojokerto dan di dalam gerbong.

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Diburu Hingga Kalimantan, Pengeroyokan Warga Bobang Diringkus

FOTO BM/IBAD

RINGKUS: Petugas saat menunjukkan barang bukti berupa sebilah bambu yang digunakan oleh kelima pelaku pengeroyokan di Desa Bobang Kabupaten Kediri.

KEDIRI(BM)-Polres Kediri Kota, berhasil menangkap lima pelaku pengeroyokan di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Kelima pelaku yakni Budiono, Ahsan Riyadi, Andik Wintoro, Feri Efendi, dan Miftakhul Huda dan kelimanya warga Desa Puhsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Setelah kejadian pengeroyokan itu, tiga pelaku Miftakhul Huda, Andik Wintoro dan Budiono sempat melarikan diri ke Balikpapan Kalimantan Timur dan akhirnya

berhasil diamankan petugas kepolisian.

Sedangkan Ahsan Riyadi ditangkap saat berada dirumah keluarganya di wilayah Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan Feri Efendi menyerahkan diri ke Polres Kediri Kota. Kelima pelaku, melakukan pengeroyokan terhadap Susheri warga Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Kelima pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Susheri karena saling bersenggolan saat melihat pertunjukan jaranan di Desa Puhsarang Kecamatan Semen

Kembali Berlaga, Penjualan Atribut Persik Alami Peningkatan

KEDIRI(BM)-Bergulirnya kompetisi sepak bola mendapat sambuatan dari pelaku usaha atribut sepakbola khsusnya atribut Persik Kediri.

Penjualan atribut mulai menunjukkan angin segar bagi penjual. Hal ini dipengaruhi oleh Persik yang sudah kembali berlaga setelah hampir

dua tahun vakum dari pentas sepakbola nasional.

Skuat macan putih saat ini sedang berlaga di pentas Indonesian Soccer Championship (ISC) B 2016. Setelah dua tahun vakum, kini Persik kembali dengan kekuatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini juga dirasakan

warga Kediri, khususnya para penjual atribut Persik.

Seperti yang dirasakan Turmudzi, salah satu penjual atribut Persik yang berada di kawasan Stadion Brawijaya.

Sekarang dirinya merasakan omzet penjualannya kembali normal, meski tidak sebaik tahun 2.000-an. Karena, pada

masa kejayaan Persik Kediri, Turmudzi bisa maraup untung hingga puluhan juta rupiah.

“Alhamdulillah mas, sekarang sudah kembali stabil. Pendapatan saya meningkat daripada dua tahun silam, karena saat itu hanya beberapa potong saja yang laku dan bahkan tidak laku sama sekali. ya walaupun

omzet ini tidak sebanding dengan tahun 2000an,”ungkapnya.

Suzani penjual atribut lainnya merasakan hal yang sama. Bahkan omzet penjualannya saat ini mencapai Rp 7 juta per bulan. Dirinya mangaku dimasa kejayaan Persik, keuntungannya bisa mencapai Rp 30-60 juta rupiah per bulan. (roj/dra)

Sidang Paripurna, Bahas Raperda APBD Perubahan Tahun 2016

NGANJUK (BM)-Dalam menyesuaikan kebijakan pemerintah seperti menyesuaikan kegiatan DAK dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, menyesuaikan dan mengakomodir pergeseran dan perubahan belanja daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target program dan kegiatan yang direncanakan pada TA 2016. Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan TA 2016 sekaligus menyampaikan Pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan TA 2016.

Penyesuaian ini, karena adanya PERWAKILAN

rapat DPRD Nganjuk.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nganjuk Jianto didampingi Ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santuso dan Wakil Ketua DPRD, II, dan III beserta Anggota DPRD, Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus, dan para kepala SKPD. Dijelaskan Bupati Taufiq bahwa Pendapatan pada PeruFOTO BM/KAMTO PARIPURNA: Suasana sidang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ten- bahan APBD TA 2016 ditargetkan sebetang APBD Perubahan TA 2016 sekaligus menyampaikan Pengantar Nota Keuangan APBD sar Rp 117 milyar target ini menurun Perubahan TA 2016. sekitar 10 %, DAK sendiri dipotong Rp perubahan target pendapatan dae- kebijakan perimbangan keuangan 20 milyar. “Saya mengharapkan agar rah sesuai perkembangan potensi dan Pemerintah Pusat. Penyampaian oleh penyampaian ini segera dilaksanakan, laporan realisasi pendapatan daerah Bupati Taufiq, pada rapat Paripurna untuk kebutuhan fasilitas umum,” kata TA berjalan, serta penyesuaian dengan DPRD Nganjuk, Kamis, (20/10) di ruang Taufiq. (kam/dra)

Kabupaten Kediri, beberapa waktu lalu.

Pada penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti sebuah bambu sepanjang 1 meter yang digunakan para pelaku untuk memukul Susheri. Akibat pukulan para pelaku, Susheri meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah dibagian

kepala.

Kapolres Kediri Kota AKBP Wibowo mengatakan, kelima pelaku telah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Kediri Kota untuk proses hukum yang berlaku.” Pelaku akan kita proses sesui dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.(bad/dra)

KILAS

Mayoritas Warga Belum Terlindungi Asuransi KEDIRI(BM)- Warga Kota Kediri masih banyak belum yang memanfaatkan asuransi. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Slamet Wibowo, menjelaskan warga Kota Kediri yang sudah tercover asuransi diperkirakan hanya sekitar 2 persen saja. Padahal dirinya berharap agar semua warga Kota Kediri kedepan dapat terlindungi asuransi maupun program lainya yang bisa melindungi warga ketika terjadi musibah. “ Harapanya sih semua warga apabila terkena musibah tetap terkover pembiayannya,” ujarnya.

Pihaknya mengaku rendahnya warga yang tercover asuransi dikarenakan beberapa sebab. Diantaranya adanya stigma bila ikut asuransi sulit untuk mengklaimkan ketika ada musibah. Bahkan ada stigma saat berhenti ikut asuransi juga sulit.

“Selain itu warga berpikir ketika ikut asuransi disuruh membayar per bulan, sementara belum tentu terjadi musibah,”ujarnya.

FOTO BM/IBAD Padahal asuransi itu sangat pen­ Slamet Wibowo ting. Karena untuk mengantisipasi adanya resiko. Baik resiko terhadap kesehatan maupun pendidikan. “ La itulah pentingnya melakukan edukasi terhadap masyarakat pentingnya ikut asuransi,” ujarnya lebih lanjut.

Bahkan dirinya berpendapat agar lembaga asuransi menawarkan program micro yang bisa menjangkau masyarakat kalangan menengah bawah. Seperti pembayaran yang setiap bulanya hanya sekitar Rp 100 ribuan.”

Menurut saya warga tidak akan keberatan kalau pembayaranya murah,” pungkasnya.(bad/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Kemenristek Dikti Ancam Potong Tunjangan Profesor Malas

MALANG(BM)– Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengancam akan memotong tunjangan profesor atau guru besar. Ancaman itu disampaikan Menristek Dikti, M Nasir, Kamis (20/10). Dia mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti para guru besar yang malas menulis dan tidak kreatif. “Tunjangan-

nya akan dipotong jika malas menulis,”papar dia.

Menurut dia, guru besar itu harus rajin mempublikasikan karya ilmiahnya secara Internasional dan nasional. “Mereka harus produktif membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnaljurnal,”tandasnya. Menristekdikti meminta agar rektor memantau kinerja guru besar

di kampus masing-masing.

Dia tidak ingin setelah meraih gelar guru besar, kinerja membuat publikasi ilmiah justru semakin menurun.

Nasir menegaskan, menulis publikasi ilmiah tidak hanya untuk mendapatkan gelar guru besar. Dia menjelaskan nominal tunjangan guru besar yang rata-rata sekitar satu kali gaji pokok. Dia tidak ingin

kebijakan Kemenristekdikti dinilai sebagai upaya menakutnakuti.

Dietagsakan, kebijakan ini semata-mata untuk meningkatkan daya saing karya ilmiah Indonesia dimata internasional.“Minimal satu kali publikasi setahun. Di Malaysia saja publikasinya sudah dua kali setahun,” katanya.

Intinya pemerintah akan

memberikan perlakuan yang adil untuk guru besar produktif dan yang tidak produktif.

“Selain menjaga produktivitas, kami juga membuat trobosan memperlancar usulan menjadi guru besar. Syarat harus dipenuhi, hanya waktu usulan menjadi guru besarnya akan dipercepat, jadi tak perlu ngendon berbulan-bulan,” jelas dia. (lil/dra)

Lepas Kontingen Popda, Wawali Titip Pesan MALANG (BM) - Wawali Sutiaji melepas kontingen Popda Kota Malang, Kamis (20/10). Mereka diharapkan bisa mengukir prestasi terbaik dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda).

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Malang, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang menyelenggarakan kegiatan Pelepasan Kontingen Kota Malang pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI Kota Malang Tahun 2016 pada Kamis, (20/10) bertempat di Ruang Sidang Balaikota Malang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji; Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur, Drs. Nuzul Nurcahyo; Perwakilan KONI Kota Malang; dan rombongan kontingen yang meliputi pelatih dan atlet pelajar

Tekan Kebocoran, Dewan Desak Perda Parkir Direvisi

FOTO BM/CHOLIL

TARGETKAN : Wawali Malang Sutiaji melepas kontingen Popda Kota Malang untuk mengikuti pertandingan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI Kota Malang Tahun 2016

daerah Kota Malang.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Malang, Dr. H. Sutiaji menyampaikan rasa terimakasih atas 13 cabang olahraga (cabor) yang telah lolos MALANG (BM) - Komisi C DPRD Kabupaten Malang mendukung eksekutif merevisi Perda parkir. Sebab, kebocoran parkir sudah sangat luar biasa. “Guna menekan kebocoran, perdanya perlu direvisi. Kami di dewan sangat mendukung,” kata Anggota Kmoso C, Amarta Faza, Kamis

pra-kualifikasi dan berharap bahwa 13 cabor dapat mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah menjadi target di POPDA XI Tahun 2016.

“Alhamdulilah saat ini han(20/10). Menurut dia, dewan merekomendasikan agar dilakukan pengawasan secara ketat. Sehingga bisa menekan angka kebocoran pendapatan parkir di Kabupaten Malang.

Dijelaskan selama ini, restribusi parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup be-

ya meninggalkan satu cabang olahraga saja yang tidak ikut.

Ini adalah berkat kerjasama dan keuletan dari semuanya.

Saya juga berharap bahwa POPDA ke-XI kali ini dapat sar. Sehingga restribusi parkir tidak boleh bocor. “Komisi C mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan revisi Perda terkait perparkiran,” paparnya.

Dikatakan, saat ini pihaknya bersama eksekutif sedang membahas rencana revisi Perda Parkir. Sedangkan

memenuhi target dan kalo bisa dapat melebihi target yang sudah ditentukan.” Ujar Sutiaji.

Terkait hal itu, Sutiaji menyampaikan bahwa berkaitan dengan UU No. 3 Tahun 2005, Pasal 5 menjelaskan bahwa unsur utama dalam keolahragaan itu adalah unsur keadilan yang menurutnya berkaitan dengan unsur pemerataan, sportivitas, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Sutiaji pun berharap bahwa para atlet nantinya dapat memenangkan pertandingan secara sportivitas demi mengharumkan Kota Malang.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur, Drs. Nuzul Nurcahyo menyampikan bahwa maksud dan tujuan mengikuti penyelenggaraan POPDA XI Tahun 2016 adalah untuk menjaring atlet berbakat dalam rangka mengembangkan bibit-bibit olahragawan. (lil/dra) upaya ini dilakukan karena besaran tarif parkir dinilai tidak relevan lagi, sehingga harus ada regulasi baru. Selain yang dibahas revisi tarif jasa parkir, juga direncanakan akan dilakukan kajian terkait pembedaan tarif berdasar zonasi. Dua pembahasan tersebut diharapkan mampu

KILAS

Kapolresta: Kasus ST, Oknum DPRD Jalan Terus MALANG(BM)-Kapolres Kota Malang, AKBP Decky H menegaskan kasus ST, oknum anggota DPRD Kota yang dilaporkan menipu jalan terus. Penegasan itu disampaikan Kapolres Kota Malang ini terkait spekulasi bahwa kasus ST dipetieskan. “Kasusnya jalan terus. Apalagi ini ada laporan baru yang juga mengaku korban ST,” kata Decky H. Sebagaimamana diketahui, ST dilaporkan melakukan penipuan terkait praktik “Calo Mahasiswa Baru” Universitas Brawijaya Malang. ST menjanjikan bisa memasukkan dua orang calon mahasiswa ke fakultas kedokteran UB. Korban percaya dan sanggup membayar uang ratusan juta. Ternyata, janji itu tak terbukti. Sehingga ST dilaporkan ke polisi.

Tragisnya, kasus yang dilaporFOTO: BM/KHOLIL kan ES warga Bandulan belum AKBP Decky H tuntas, kali ini seroang warga Lowokwaru melaporkan hal yang sama. Menurut informasi, pelapor yang berinisial AW warga jalan Raya Gilimanuk, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang melaporkan ST ke Polres Malang Kota Rabu (19/10). Tuduhannya sama yakni penipuan seperti yang dialami ES beberapa bulan lalu. AW merasa dirugikan sebesar Rp 50 juta. Menurut istri dari pelapor berinisial NL awalnya ST mengaku bisa memasukkan anaknya ke UB. “Anak saya yang paling pertama mau masuk kuliah di Fakultas Ekonomi UB. Dapat informasi dari seseorang bernama Subur bisa bantu, lalu suami bertemu dengan Subur,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Kota Malang, AKBP Decky H mengakui adanya laporan tersebut. “Ya memang ada korban lagi yang lapor,” katadia saat didampingi Kasubbag Humas Polres Malang Kota,AKP Nunung Anggraeni. (lil/dra) memaksimalkan penerimaan PAD dari sektor perparkiran.

Amar ta menjelaskan, satu rekomendasi Komisi C yang menarik adalah adanya penjajagan penerapan elektronik parking atau e-parkir.

Menurut dia e-parking ini bisa diterapkan pada gedung pemerintahan, mal atau ban-

gunan modern lainnya.

Kemungkinan adanya kebocoran dari restribusi parkir bisa berkurang. Sebab, semua kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat akan diketahui berapa jumlah yang masuk area parkir. “Itu kalau sistem komputersisasi dilakukan,” kata dia. (lil/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Lupa Matikan Kompor, Rumah Kebakaran PASURUAN(BM)– Diduga lupa mematikan kompor, sebuah rumah milik Sofyan, warga Desa Sumberdawe, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan mengalami kebakaran.

Penyebabnya, pemilik rumah lupa mematikan kompor yang berada di dapur rumahnya tersebut. Akibatnya, dapur tersebut ludes terbakar.

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat anak korban, Irma sedang menggoreng kerupuk. Namun, pada saat ia akan selesai menggoreng kerupuk tersebut. Tiba-tiba handphone miliknya berdering.

Mendapati hal tersebut, Irmapun langsung bergegas menuju ke bunyi telepon dan lupa mematikan kompor. Sontak

saja, kompor yang digunakan untuk menggoreng kerupuk dengan berbahan bakar elpiji 3 kilogram itu langsung meledak.

Seketika itu pula, api kemudian membasar dan menghanguskan seisi dapur dan sebagian bangunan rumah.

“Waktu itu saya sudah mau mencoba mencabut selang di tabung. Namun, dikarenakan

api sudah membesar, jadinya saya memilih untuk keluar rumah menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga agar dibantu memadamkan api,” kata Irma, kemarin.

Sejumlah warga yang mengetahui kejadian ini, langsung bergegas menuju ke rumah korban guna melakukan pemadaman dengan alat sead-

anya. Alhasil, api akhirnya bisa dipadamkan meski kondisi dapur rumah sudah dalam keadaan ludes terbakar.

“Setelah kami mendapat keterangan dari pemilik rumah.

Kebakaran ini disebabkan karena kelalaian korban yang lupa mematikan kompor,” pungkas Kapolsek Grati, AKP Suyitno. (pas/dra)

KILAS

Ditangkap, Sopir Nyambi Ngecer Sabu PASURUAN(BM)-Solihudin bin Husen (40) seorang sopir warga Dusun Sumur Gemuling, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Kamis (20/10/2016) kemarin, mendekam di tahanan Mapolres Pasuruan di Bangil. Solihudin ditangkap petugas Buser Sat Narkoba di rumahnya sendiri karena menyimpan sabu. Petugas menyita sebanyak 4 kantong plastik berisi 0,19 gram.

Keempat sabu tersebut siap edar dan diantarkan ke calon pembelinya.

“Pelaku selama ini memang jadi sasaran kami, karena Solihudin di kawasan Beji dan sekitarnya menjadi pengecer, kurir dan pengguna sabu. Makanya ketika kita tangkap di rumahnya kita dapatkan barang bukti sabu 4 kantong plastik. Sabu tersebut sudah siap edar dan siap antar.

Sedang sebagian lainnya dikonsumsi sendiri,” papar AKP Yusuf Anggy, SH, MM, mendampingi Kapolres AKBP M. Aldian, SIK, MH. Sebelum dilakukan penangkapan petugas dapat informasi kalau Solihudin sering kepergok warga sedang konsumsi sabu. Kecurigaan warga ini dibenarkan oleh pelaku sendiri saat cerita di warung-warung.

Petugas melakukan pendalaman, malam kemarin dan terus menyanggong pelaku di sekitar rumahnya. Ada informasi PERWAKILAN

kalau malam itu pelaku sedang persiapkan diri untuk nyabu di rumahnya.

Setelah ditunggu lama tidak keluar dari dalam rumahnya, petugas terus mencari kepastiannya. Begitu yakin kalau memang pelaku ada di dalam rumahnya, langsung digerebek.

Benar saja, pelaku saat itu sedang ada di dalam kamarnya.

Begitu digeledah, petugas menemukan 4 kantong plastik kecil berisi sabu. Masing-masing seberat 0,16 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 0,18 gram. Barang bukti lainnya yang juga disita adalah berupa 1 pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sisa sabu seberat 1,1gram.

Ditemukan lagi 5 buah pipet kaca kosong, 1 bendel plastik klip, 5 sedotan plastik, 8 korek api gas, 1 botol bekas You 1000 yang sudah terpasang sedotan (alat bong), 1 timbangan elektrik dan 2 HP. Pengakuan pelaku di hadapan petugas penyidik, dirinya mengenal sabu sejak 1 tahun lalu. Selam itu pula dirinya sudah menjadi pengecer. Tapi barang yang diecer tidak begitu besar.

“Fee yang didapat itulah digunakan untuk beli sabu untuk dikonsumsi sendiri,” ungkap pelaku. Sesuai pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika maka pelaku diancam hukuman 10 tahun penjara. (umr/kd/dra)

FOTO BM/UMAR

LOKASI BARU : Tersangka Boby pengecer sabu yang ditangkap di Stasiun KA Bangil.

LakukanTransaksi Narkoba di Stasiun KA

FOTO BM/UMAR

SAMBILAN: Tersangka Solihudin terpaksa mendekam di tahanan Mapolres Pasuruan di Bangil. karena menyim­pan dan menjual sabu

PASURUAN(BM)- Pelaku narkoba di wilayah hukum Polres Pasuruan di Bangil sepertinya sulit untuk mencari tempat transaksi. Hampir semua tempat transaksi sudah berhasil diendus petugas dan ratarata pelakunya berhasil ditangkap. Pelaku yang satu inipun akhirnya menjadikan stasiun Kereta Api (KA) dijadikan sebagai ajang transaksi. Seperti , Boby Abdi Wijaya (29) pengangguran asal Dusun Karanglo, Desa/ Kecamatan Sukorejo.

Boby dibekuk petugas Buser Sat Reskoba ketika sedang menunggu pembelinya di depan Stasiun KA di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil. Awalnya pelaku sempat mengelak dan membantah kalau dirinya sebagai pengedar sabu. Tapi setelah petugas menemukan 1 kantong plastik sabu seberat 0,21 gram, pelaku tidak berkutik. Dia akhirnya mengakui perbuatannya.

“Pelaku mengaku kalau dirinya ngecer sudah sekitar 1 tahunan,” ungkap Kasubbag Humas Polres Pasuruan AKP Yusuf Anggy, SH, MM, mendampingi Kapolres AKBP M. Aldian, SIK, MH. Kata Yusuf pelaku mendapatkan sabu dari seseorang asal Kecamatan Pandaan.

“Nama atau identitas pemasok sabunya sudah kami kantongi, sekarang tinggal mengejar,” tandas Kasubbag yang juga menyatakan kalau pengepul sabunya jadi DPO (Daftar Pencarian Orang).

Dalam pengembangan kasusnya, masih terus dilakukan pemeriksaan. Kemungkinan masih ada pengecer lainnya yang dipasok oleh tersangka. Selain sebagai pengecer dan pengguna, pelaku juga seringkali dijadikan sebagai kurir. “Kita kembangkan terus, dan sementara ini pelaku sedang kami mintai keterangan.

Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara.(umr/kd/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

TC VI Timnas Indonesia

TSC 2016

Delapan Pemain Belum Bergabung

JADWAL PERTANDINGAN

YOGYAKARTA (BM) – Jadwal ketat plus perburuan posisi lebih baik di kompetisi TSC 2016, ternyata membawa dilema bagi persiapan pembentukan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2016. Ini terlihat dari pemain yang hadir padaTC tahapVI yang akan berlangsung, 20-26 Oktober.

Dari 26 nama yang dipanggil, baru 18 pemain yang hadir dalam latihan perdana kali ini.

Pelatih Alfred Riedl mengatakan, para pemain yang belum hadir disebabkan kendala dalam perjalanan, ditambah Irfan Bachdim yang masih dalam proses penyembuan cedera hamstring.

“Ada lima pemain yang masih di jalan. Karena cuaca buruk lima pemain pesawatnya terpaksa turun di Solo. Besok mungkin akan genap 24 ditambah tanggal 23, DediKusnandarakandatang,karena kompetisi di Malaysia sudah selesai,” kata Riedl kepada wartawan setelah latihan kemarin.

Riedl lalu menjelaskan, latihan hari pertama ini belum masuk dalam program latihan fisik meski dia juga membantah disebut latihan ringan. “Hari ini latihan fisik, namun belum masuk materi fisik.

Mungkin besok baru masuk ke materi tersebut,” jelasnya.

Jika alasan itu sesuai kenyataan, tidak menjadi persoalan.

Justru akan menjadi lain jika beberapa pemain yang belum hadir, ternyata masih memperkuat klubnya di laga TSC. Hal ini menyusul keberatan beberapa pelatih ketika Riedl memasukkan nama-nama pemain di TC kali ini. Di sisi lain, TSC yang memasuki pekan ke-25, masih berjalan ketat dan butuh kontribusi pemain kunci yang ratarata dipanggil TC. Kondisi ini bahkan sempat

memicu dilema bagi pelatih Bhayangkara FC, Ibnu Grahan.

Di tengah krisis gelandang ketika akan menghadapi Madura United akhir pekan ini, Evan Dimas Darmono dan M Hargianto justru harus berpisah demi panggilan timnas. “Sebenarnya kami sangat membutuhkan dalam laga melawan Madura United. Namun ini panggilan timnas bagaimanapun harus diprioritaskan apapun resikon-

ya,” terang Ibnu.

Situasi ini juga disadari Evan Dimas, eks kapten Timnas U-19.

Dia bahkan masih menyisakan hatinya di Surabaya ketika berangkat memenuhi panggilan TC bersama Hargianto. “Mau gimana lagi, harus berangkat.

Sebenarnya juga sayang harus meninggalkan tim, apalagi kondisinya mau tanding. Saat ini saya harus fokus untuk Timnas,” katanya.

Jumat, 21 Oktober Pusamania Borneo FC

vs

PSM Makassar

(live Indosiar, 16.00 WIB)

Seperti diberitakan sebelumnya, di tim BFC ada dua pemain yang mendapat panggilan mengikuti TC tahapVI di Sleman Yogyakarta, yakni Evan Dimas dan Muhammad Hargianto.

Keduanya akan mengikuti TC di SlemanYogyakarta untuk persiapan timnas menjalani uji coba laga tandang di Myanmar (4/11) diYangon dan melawanVietnam di Hanoi (8/11) sebagai persiapan Piala AFF 2016. (dbs/epe)

Sabtu, 22 Oktober Perseru Serui

vs

Bali United

Persib Bandung

vs

Persegres Gresik United

(live SCTV, 15.30 WIB) Persiba Balikpapan

vs

Mitra Kukar

(live Indosiar, 16.00 WIB) Madura United

vs

Bhayangkara FC

(live Indosiar, 21.00 WIB) Minggu, 23 Oktober Sriwijaya FC

vs

Persija Jakarta

(live SCTV, 18.30 WIB) PS TNI

vs

Semen Padang

(live O’Channel, 21.00 WIB) KLASEMEN PEKAN 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Madura United Arema Cronus Persipura Bhayangkara FC Sriwijaya FC Semen Padang Mitra Kukar PSM Makassar Pusamania BFC Persib Bandung Perseru Serui Bali United Persiba Balikpapan Persija Jakarta Persegres GU Persela Lamongan PS TNI Barito Putera

24 24 24 23 24 24 24 24 23 23 24 24 24 24 24 24 23 24

14 13 12 13 11 11 9 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4

6 7 7 3 7 5 9 5 6 6 6 7 5 8 7 6 4 6

4 4 5 7 6 8 6 9 8 8 10 10 12 10 11 13 14 14

39-28 30-11 33-20 35-23 42-23 33-21 32-26 36-33 36-28 25-26 24-30 21-34 27-34 20-32 25-44 25-39 26-47 29-39

48 46 43 42 40 38 36 35 33 33 30 28 26 26 25 21 19 18

TOP SKOR Gol 16 : Marcel Silva Sacramento ISTIMEWA

BUTUH KETEGASAN: Pelatih Alfred Riedl dan asistennya Wolfgang Pikal dihadapkan pada ketidaklengkapan skuat dalam TC tahap VI.

Gol 14 : Rodrigues Aracil Pablo, Alberto Goncalves Gol 13 : Luis Carlos Junior Gol 12 : Shohei Matsunaga

Jelang Persib vs Persegres GU

Indonesia Peringkat 179 FIFA

Gol 11 : Marlon Da Silva De Moura, Thiago Furtuoso, Boaz Solossa, Cristian Gonzales

Sama-sama Pincang

JAKARTA (BM) – Rangking Indonesia di daftar anggota FIFA perlahan mulai naik pasca dicabutnya pembekuan. Per 20 Oktober 2016, Indonesia kini berada di peringkat ke-179, naik dua tingkat dari bulan sebelumnya. Rangking Indonesia setara dengan Bhutan dan Fiji dengan perolehan poin yang sama, yakni 93 poin.

Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih empat setrip di bawah Laos yang bercokol di peringkat ke-175 dengan 107 poin. Sementara Filipina masih yang menduduki peringkat tertinggi FIFA untuk kawasan Asia Tenggara. The Azkals berada di peringkat ke-124 dengan 271 poin.

Di posisi kedua ditempati Vietnam dengan menempati 136, mendulang 231 poin.Vietnam naik lima peringkat dari posisi ke141 bulan lalu. Hasil positif bagi tim arahan Alfred Riedl tampaknya setelah Garuda bermain imbang 2-2 dengan Vietnam di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Lonjakan lebih tinggi lagi diraih Vietnam karena mengalahkan Korea Utara 3-1 pada laga uji coba awal Oktober lalu sebelum imbang lawan Indonesia.

Skuat Garuda mulai merangkak naik setelah mengalami peringkat terburuk di FIFA pada Juli dan Agustus 2016. Pada dua bulan itu Indonesia berada di peringkat ke-191. Kemudian, timnas naik 10 peringkat pada September 2016. PSSI lepas dari sanksi pembekuan FIFA pada Mei 2016 setelah sanksi jatuh pada Mei 2015. (cnn/epe)

BEKASI (BM) - Tuan rumah Persib Bandung dan Persegres Gresik United sama-sama pincang saat keduanya menjalani bentrok di StadionWibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (22/10). Sejumlah pilar utama dari kedua kubu dipastikan tak bisa bermain karena berbagai sebab yang berbeda.

Dari kubu tim tamu, Persegres dipastikan tak akan memainkan Oh In-Kyun dan Gustavo Giron Marulanda. Manajemen tim menyebutkan, Giron

tak bisa merumput karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Sedangkan In-Kyun mengalami cedera.

“Kami harus siap dengan kondisi yang ada. Misi kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membawa pulang poin dari Bekasi,” ujar Eduard Tjong, head coach Persegres.

Sedangkan Maung Bandung tak diperkuat tiga penggawa inti.

Mereka adalah Sergio van Dijk, Zulham Zamrun dan Rudolof Yanto Basna. Sergio tak bisa

tampil karena menerima sanksi dari Komisi Disiplin. Sedangkan Zulham dan Yanto Basna memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Pengganti mereka sudah kami siapkan,” tegas pelatih Persib, Djadjang Nurdjaman dalam laman resmi klub. Untuk pengganti Sergio dan Zulham, Djadjang menyiagakan Samsul Arif Munip dan Atep. Sedangkan pilihan di lini belakang adalah Vladimir Jujovic dan Diogo Ferreira. (bln/epe)

Pilkades Paksa Madura United Terusir BANGKALAN (BM) - Madura United dipastikan tak akan bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang kala menjamu Bhayangkara FC. Fabiano Beltrame dkk bakal menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Delta Sidoarjo akhir pekan ini. “Status pertandingan ini, Madura United tetap sebagai tuan rumah,” kata Manajer Tim Haruna Soemitro.

Madura United sebelumnya direncanakan bakal menjamu Bhayangkara FC di kandang mereka Stadion Gelora Bangkalan.

Stadion Gelora Delta sendiri selama ini memang menjadi homebase Bhayangkara FC. Namun, Madura United juga sempat menggunakan stadion ini kala mendapat hukuman usiran beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Haruna membeber alasan timnya menggelar pertandingan kontra Bhayangkara FC di luar Bangkalan. Menurutnya, hal ini tak lepas dari adanya agenda Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di Bangkalan.

“Kami menghormati masa tenang Pilkades Serentak di Bangkalan dan juga saran dari beberapa pihak, utamanya pihak pengamanan. Semoga pelaksanaan Pilkades Serentak berjalan sukses dan damai sehingga pertandingan selanjutnya bisa digelar di Bangkalan lagi,” tuturnya. (bln/epe)

BM/ISC

KEHILANGAN PENYEIMBANG: Salah satu kunci sukses Persegres ketika menaklukkan Persib di putaran pertama adalah kerja keras Oh In-Kyun (kanan) yang mendominasi lini tengah.

lintas arena

SIRNAS-MILO School Competition

SMPN 12 Wakili Surabaya di Final Beregu Putri SURABAYA (BM) – Tuan rumah SIRNAS-MILO School Competition seri V Surabaya, menjaga asa membawa pulang gelar setelah tim beregu purti SMPN 12 Surabaya lolos ke babak final. Keberhasilan ini diperoleh setelah melaluji perjuangan keras di babak semifinal ketika bertemu SMPN 3 Jember dan menang dengan skor 2-1, Kamis (20/10).

Mercy Gracia/Salfa Hiva Permata menjadi penentu kemenangan setelah di partai terakhir nomor ganda, menaklukkan Savira Nurul/Indy Eprita dengan rubber game (21-17, 12-21, 21-14). Di babak final, SMPN 12 Surabaya akan bertanding melawan SMPN 3 Wates Kab. Kediri yang menyingkirkan SMPN 5 Probolinggo dengan skor mudah, 2-0.

“Saya sempat merasa pesimis karena kalah di set kedua, namun berkat dukungan dari pelatih dan orang tua serta keinginan yang kuat untuk menjadi juara, saya dan Mercy kembali bersemangat dan bisa memenangkan pertandingan.

Semoga hari Sabtu nanti kami bisa bermain dengan fokus dan tetap tenang. Semoga tidak hanya untuk sekolah, tetapi saya juga bisa dapat menjadi kebanggaan untuk kota Surabaya,” ungkap Salfa.

Pelatih SMPN 12 Surabaya Anwar Daeng Limpo menyebut, kemenangan ini patut disyukuri. Apalagi sesuai prediksi duel akan berjalan ketat. “Pertandingan hari ini sangat kompetitif, lawan yang dihadapi juga cukup tangguh. Namun syukurlah Salfa dan Mercy menunjukkanpermainan yang kompak hingga berhasil masuk ke babak final. Saya optimis dan yakin mereka dapat memboyong Piala MILO ke sekolah,” tegasnya.

Sedangkan pada kategori beregu SMP Putra, terjadi All Surabaya Final ketika SMP Jaya Sakti A bertemu dengan SMP Jaya Sakti B. Seluruh nomor final akan digelar sabtu (22/10) di GOR Sudirman. Rencananya, legenda bulutangkis Indonesia peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996, Rexy Mainaky dan Ricky Soebagdja, akan hadir sekaligus memberikan coaching clinic teknik dasar bermain bulu tangkis. (epe)

KONI Ingin PON Remaja II Berlangsung Sederhana Pusat dengan KONI Provinsi Seluruh Indonesia di Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Peningkatan PrestasiKemenporaGatotSDewa Broto dan Kadinpora Jawa Tengah, Budi Santoso. “Sesuai kesepakatan, PON Remaja tetap ber-

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - KONI memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2017 di Jawa Tengah tetap berjalan sesuai jadwal meski pihaknya menginginkan pelaksaannya dilakukan sederhana karena terkendala anggaran. Keputusan tersebut didapat pada Rapat Koordinasi KONI

NYARIS JADI YANG TERAKHIR: Pembukaan PON Remaja I di Jatim, kendati berbiaya murah tak mengurangi kemeriahan.

jalan. Kalau memang ada kendala masalah anggaran kita harus sesuaikan. Gak perlu gunakan hotel mewah. Bisa saja gunakan asrama-asrama,” kata Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman setelah rapat koordinasi.

Kelangsungan PON Remaja padaJuni2017saatinimemangterganjal dengan keluarnya surat Kemenporaper14Oktoberyangtidak memberikan rekomendasi pelaksanaan kejuaraan dua tahunan khususuntukatletusiadibawah17 tahunitu.Salahsatualasannyaadalahefesiensianggaran.

Selain itu, PON Remaja keberadaannya hampir sama dengan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017 yang pelaksanaannya juga akan dilakukan di Jawa Tengah pada September. Apalagi atlet yang bakal turun 90 persennya adalah atlet PON Remaja.

Dengan tidak ada rekomendasi dari Kemenpora bisa dipastikan PON Remaja tidak akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Saat ini dana tinggal mengandalkan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah. Hanya saja, dana yang sebelumnya dianggarkan dilimpahkan ke pos lain.

Menurut Tono, PON Remaja sangat penting dilakukan karena untuk pembinaan dan selanjutnya akan menjadi pelapis kedua dan ketiga atlet senior. Selain itu, PON Remaja juga mempunyai jenjang yang lebih tinggi yaitu proyeksi Asian Youth Games maupun OlimpicYouth Games.

“Cabang olahraganya nanti juga kita sesuaikan. Untuk saat ini cabang olahraganya memang belum ditetapkan. Yang jelas cabang olahraga olimpiade akan menjadi prioritas,” kata Tono

Suratman menegaskan.

Sementara itu Kadinpora JawaTengah Budi Santoso membenarkan jika anggaran PON Remaja telah dilimpahkan ke pos lain setelah tidak mendapatkan rekomendasi dari Kemenpora.

Hanya saja, pelimpahan pos tersebut belum ditetapkan oleh DPRD Jawa Tengah. “Baru akan ditetapkan pada rapat 1 November nanti. Jadi masih ada waktu untuk diusahakan,” katanya saat dikonfirmasi.

Meski sebelumnya sudah mengganggarkan, pada rapat koordinasi KONI ini belum terungkap berapa besar dana yang dibutuhkan untuk PON Remaja. Jika berkaca pada PON Remaja sebelumnya di Surabaya, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 50 miliar. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan ada 16 cabang. (at/epe)

ISTIMEWA

PENENTU: Aksi pasangan Salfa Hiva Permata/Mercy Gracia membawa kesuksesan bagi SMPN 12 Surabaya dengan meraih tiket final.

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Telaah Islam ‘Yes’, Politisasi ‘No’

TAJUK

Cegah Pengangguran dan Kemiskinan

B

erdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan Februari 2015 (YoY), yang mencapai 7,45 juta orang. Di Jawa Timur sendiri, angka pengangguran mencapai 849.330 orang, atau menurun dibandingkan Agustus 2015, yaitu 907 ribu orang.

Meski menurun, namun angka tersebut tergolong masih tinggi.

Angka itu kemungkinan bakal naik di bulan-bulan berikutnya, seiring dengan makin banyaknya lulusan siswa tingkat SMA ataupun perguruan tinggi. Mengutip pernyataan Kepala Disnakertransduk Jawa Timur, Sukardo, berdasar pengalaman tahun sebelumnya, sebanyak 40 persen atau sekitar 165 ribu yang lulus, tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena tidak ada biaya, dan berpotensi menambah angka pengangguran.

Masih tingginya angka pengangguran itu, secara langsung ataupun tidak langsung berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Dan parahnya, berdasar data BPS, saat ini kemiskinan di desa justru meningkat, sementara kemiskinan di perkotaan menurun.

Artinya, pemerintah sudah selayaknya mencermati fenomenafenomena ini. Bukankah, tujuan dari pembangunan ini untuk mengentas kemiskinan dan menyejahterakan rakyat. Dengan fenomena kemiskinan itu, patut dipertanyakan, seberapa besar keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, yang hidup di pelosok desa? Inikah hasil kebijakan pemerintah yang pro rakyat?

Koran Berita Metro edisi Kamis (20/10), menaikkan berita yang cukup menggelitik. Yang pertama, berita terkait rencana penutupan 9 pabrik tebu di Jawa Timur. Dan yang ke dua, terkait rencana pemerintah untuk ‘mengimpor’ guru besar dari luar negeri.

Dua persoalan yang termuat dalam pemberitaan tersebut, telah mendapatkan sambutan dan respon dari para ahlinya, dan pejabat yang kompeten.

Terkait wacana impor guru besar, pada intinya, dari diskusi para guru besar yang datang dari ITS dan Unair, sepakat untuk memberi catatan. Bahkan sebagian di antaranya menolak rencana itu.

Sedangkan, terkait rencana penutupan pabrik gula, Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur M Samsul Arifin juga menyatakan tak sepakat. Penutupan itu hanya akan menambah pengangguran.

Dan Jawa Timur siap mengambilalih pengelolaan pabrik-pabrik itu.

Pemerintah pusat hendaknya jangan hanya bergerak dan bekerja di ‘awang-awang’, melayang-layang tak jelas pijakannya.

Seharusnya menyadari, dengan iklim ekonomi yang masih sulit ini, semua pihak, termasuk pemerintah pusat ekstra hati-hati mengambil kebijakan. Utamanya di sektor riil.

Sudah saatnya, pemerintah kembali memelototi dinamika perekonomian yang ada di tingkat menengah ke bawah. Jangan hanya bereuforia dengan pembangunan infrasturtur yang spektakuler, yang tak jelas arahnya. Siapa yang paling diuntungkan, rakyat dapat apa?

Kembalikan arah kebijakan pembangunan yang benar-benar pro rakyat, fokus pada realisasi pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat bawah. Totok Hartana

Gagal Ciptakan Keharmonisan MAHASISWA ... siswa juga menagih program Nawa Cita yang didengungkan Jokowi saat pertama kali dilantik sebagai presiden. Menurutnya, program yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut tak ubahnya seperti boneka.

Nawa cita hanya dimainkan ketika pemenangan dalam pesta politik Pilpres dua tahun yang lalu. Kemudian dibuang dan dilupakan ketika telah menjabat menjadi penguasa negeri ini.

“Sekarang realita yang terjadi, justru bertolak belakang dengan apa yang diharapkan masyarakat,” kritik Wildan.

Paket kebijakan ekonomi Jokowi tak luput dari sorotan mahasiswa. Mereka menilai, paket yang dibuat hanya menguntungkan investor asing.

“Ini adalah bukti negara tidak hadir disaat masyarakat dilanda kemiskinan. Negara saat ini hanya sebatas panggung impian semata,” tegas Wildan.

Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi - JK juga dianggap gagal menciptakan keharmonisan antar menteri di kabinet kerja. Mencuatnya kasus papa minta saham adalah salah satu buktinya.

Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga mendesak pemerintah segera melakukan reformasi agraria. Reformasi perlu segera direalisasikan untuk menjamin hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

“Kita mendesak pemerintah

Sambungan Halaman 1 secara prular dalam reformasi agraria yang akan diselenggarakan,” pungkasnya.

Sementara anggota komisi C yang akrab disapa Cak Kadar menerangkan, kami menyambut baik atas kritikan dan masukan dari adik-adik mahasiswa.

Namun menurutnya, DPRD kota Surabaya akan melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan pelaksanaan pemerintahan kota Surabaya. “Jadi, adik-adik perlu memahami dan memilah mana-mana yang menjadi domain kami. Tetapi kami akan membantu untuk melaporkan semua tuntutan adik-adik ke DPR RI,” terang Sukadar.

Dia juga menlanjutkan, jika pemerintahan Jokowi-JK dalam janji politiknya lewat Nawa Cita itu. Biarlah pemerintahan ini berjalan sampai tuntas dulu.

Inikan baru dua tahun pak Jokowi-JK bekerja. Jadi adikadik perlu memahami programprogram yang telah dilakukan oleh mereka berdua sebagai presiden dan wakil presiden RI. “Mari kita kawal pemerintahan ini sampai habis masa jabatannya. Kalau pak JokowiJK punya janji politik yang harus ditepati. Maka kalau janji itu melenceng dari Nawa Cita, mari secara bersama-sama semua elemen bangsa ini untuk menegor pelencengan dari janji politik yang disampaikan pada saat Pilpres dua tahun yang lalu,” pungkas cak Kadar. (has/tit)

FOTO: BM/TITO

TAGIH JANJI: Puluhan aktivis mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya, menagih janji Jokowi, Kamis (20/10).

B

elakangan ini umat Islam di Indonesia bergejolak hanya gara-gara perbedaan pilihan dan dukungan politik. Begitu yang tergambar di media sosial, seperti Facebook, Twitter, maupun WhatsApp. Gejolak di tubuh umat Islam mengingatkan kejadian 46 tahun silam. Ketika itu pada 1970-an Orde Baru menyederhanakan sistem kepartaian hanya tiga, yakni PPP, Golkar, dan PDI. Di masa itu partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berpretensi dan mengklaim diri sebagai satu-satunya wadah penyaluran politik umat Islam. Dengan kata lain umat Islam mesti memilih partai Islam. Bila tidak, maka komitmen keislamannya dipertanyakan.

Para jurkam PPP dengan enteng menyebut bahwa memilih selain partai Islam adalah haram. Bahkan menghianati Islam.

Jutaan pemilih Golkar dan PDI yang menjadi “silent majority” resah. Mereka “dipaksa” mempertanyakan kembali keimanan masing-masing.

Minimal harus membela diri bila ada yang mempertanyakan kenapa tak memilih partai Islam. Padahal, tak ada yang bisa membantah pemilih Golkar dan PDI juga dalam keseharian menunaikan shalat, zakat, puasa, dan bahkan berhaji.

Pendek kata, realitas sosial ketika itu menunjukkan banyak orang Islam dengan komitmen keisla-

man tinggi, integritas baik, tetapi merasa nyaman berada di luar partai Islam.

Kini, di era digital, kejadian 46 tahun lalu terulang lagi. Bermula pada Pilpres 2014 ketika pendukung Prabowo dan Jokowi terbelah, lalu dilanjutkan pada Pilkada 2017. Pilkada DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan calon, yakni duet Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pada 2014 pendukung Prabowo merepresentasikan umat Islam. Kini lawan politik Ahok yang merepresentasikan umat Islam. Maka lawan politik Ahok membelah umat Islam dengan “pedang” yang serupa: mempertanyakan komitmen keislaman pada para pendukung Ahok.

Ruang Privat Bedanya dulu, arena yang memanas ialah ruang-ruang publik seperti panggung kampanye, masjid, pengajian, atau warung kopi. Ketika itu umat yang tidak memilih partai Islam dapat memilih menjauh dari ruang publik tersebut secara diamdiam. Kini arena yang memanas menyebar hingga ke ruang privat, bahkan hingga ke kamar tidur yang masuk melalui grupgrup terbatas maupun terbuka di medsos pada telepon pintar kita.

Anehnya grup-grup intelektual pun disesaki isu tersebut.

Oleh: Destika Cahyana SP MSc Ketua DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar Beruntung pada 1970, ada seorang cendikiawan Muslim bernama Nurcholis Madjid, membasuh keresahan umat dengan sebuah lontaran gagasan “Islam Yes, Partai Islam No” di pidatonya di Taman Ismail Marzuki pada 2 Januari 1970.

Nurcholis Madjid, yang lebih akrab dipanggil Cak Nur, menunjukkan jalan bahwa rumah dan kendaraan politik umat Islam dapat dilakukan dengan banyak pilihan, bukan sematamata melalui partai Islam.

Cak Nur, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga menawarkan wajah Islam yang lebih inklusif dan ramah. Tentu tak dapat dipungkiri, lontaran ide Cak Nur tersebut mendapat kritik, kecaman, bahkan hujatan dari ulama dan politisi Muslim, bahkan menjadi polemik.

Namun, seiring waktu ide tersebut memperoleh pembenaran. Setelah pidato tersebut Cak Nur bertahun-tahun rutin menjelaskan gagasannya melalui ceramah dan tulisan yang menenteramkan umat Islam yang selama ini menjadi “silent majority”.

Menyelamatkan Iman Ia juga menulis buku terkenal “Keislaman, Keindonesian, dan Kemodernan” yang mengu-

raikan dengan gamblang titik temu keislaman, kebangsaan, dan kemodernan. Maklum, ketika itu umat Islam seperti ragu memosisikan relasi Islam dengan Pancasila dan Islam dengan dunia modern.

Ide-ide Cak Nur banyak diterima karena menenangkan umat, terutama dari kalangan menengah ke atas yang terdidik. Melihat peran Cak Nur, penyair Goenawan Mohamad, pernah melukiskan, “Setiap kali saya mendengarkan Nurcholish Madjid, setiap kali saya merasa ada yang terselamatkan dalam iman saya.”

Kini, di saat rakyat kembali terbelah, adakah intelektual atau ulama yang mampu menenangkan umat yang resah?

Beruntung beberapa kyai dari Nahdatul Ulama, seperti Kyai Haji Mustofa Bisri alias Gus Mus masih konsisten memberikan penerang kepada umat untuk menampilkan wajah Islam yang ramah, bukan marah.

Islam yang menerangi, bukan menyerang. Umat Islam rindu ulama-ulama kampung yang secara konsisten menerangi umat tanpa dicampuri kepentingan politik praktis.

Barangkali kita juga rindu lontaran Cak Nur di masa lalu.

Ungkapan Cak Nur layak dimodifikasi menjadi: “Islam Yes; Politisasi Islam No?” Mari kita jadikan Pilkada DKI Jakarta 2017, bahkan pemilihan umum di masa mendatang sebagai pang-

gung demokrasi yang kaya gagasan, ide, dan rekam jejak positif.

Bukan panggung kemarahan dan sarana untuk saling mempertanyakan keimanan masingmasing.

Sementara untuk umat beragama yang lebih luas, mari kita gaungkan: “Agama Yes; Politisasi Agama No” Karena sesungguhnya di era post-modern, memilih calon di pilkada atau di pilpres berdasarkan persamaan keyakinan dan menolak karena perbedaan keyakinan menunjukkan demokrasi yang dibangun umat beragama di negeri ini belum dewasa.

Islam atau agama apapun di Indonesia tidak bisa dipisahkan, tetapi tetap dapat dibedakan.

Agama yang dibawa para nabi cukup menjadi sumber inspirasi gerakan politik profetik yang universisal. Politik profetik dapat dimaknai sebagai semangat perjuangan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kehidupan yang beradab sebagaimana dicontohkan para nabi. Politik profetik bukan “membungkus” agama sebagai alat mengalahkan lawan politik, tetapi mengkhianati hati nurani.

Sebagai penutup, sesungguhnya di era post-modern, memilih calon di pilkada atau pilpres berdasarkan persamaan keyakinan dan menolak karena perbedaan keyakinan menunjukkan demokrasi yang dibangun umat beragama di negeri ini belum dewasa. (*)

Ditemukan Keanehan SURVEI..

Sambungan Halaman 1

ada diperingkat kedua dengan angka 22,3 persen. Anies Baswedan sendiri diperingkat terakhir, 19,9 persen. Sementara yang masih tidak tahu atau rahasia 13,4 persen.

Sementara, bila mengukur elektabilitas bakal cagub bersama pasangannya, elektabilitas Ahok-Djarot 45,4 persen. Sementara pesaingnya Agus-Sylvi 20,7 persen dan Anies-Sandi 20,7 persen. Responden yang tidak menjawab 11,6 persen.

“Kalau secara matematis, pasangan Ahok - Djarot masih sulit digeser. Tinggal persaingan antara Agus - Sylvi dengan Anies - Sandi, tetapi kan masih 3 bulan lagi.

Bisa jadi berubah dalam waktu 2 sampai 3 bulan lagi. Anies - Sandi masih terbuka. Soal kinerja, seberapabaikcarasosialisasimereka, terkait aspek penting DKI, itu akan meyakinkan pemilih, siapa yang lebih meyakinkan kita tidak tahu,” katanya.

Cambuk Menanggapi hasil survei

SMRC tersebut, Sandiaga Uno mengatakan bahwa hasil survei menjadi penyemangat baginya.

Itu berarti dia dan Anies harus bekerja lebih keras.

“Ini berarti kita harus kerja lebih keras lagi. Dan dari survey sebelumnya berartikan kita turun, jadi tim lagi mengkaji apa fenomena ini. Ini harus jadi cambuk untuk lebih kerja keras,” kata Sandi di Rusun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).

Sementara itu, bakal calon gubernur DKI Jakarta, Agus HarimurtiYudhoyono mengaku akan terus berusaha meningkatkan elektabilitas dirinya bersama Sylviana Murni yang akan mendampinginya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Agus menyampaikan hal itu untuk menanggapi hasil survei terkait Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan Saiful Mujani Research Center (SMRC).

“Saya bersyukur, saya monitor dan tentu harapan saya, saya bisa terus melakukan banyak

hal untuk bisa meningkatkan elektabilitas,” kata Agus, usai mengunjungi makam Pitung, di Rawa Belong, Jakarta Barat, Kamis (20/10/2016).

Menurut Agus, ia dan Sylviana masih memiliki cukup waktu untuk menyaingi elektabilitas pasangan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Perjuangan masih lama dan saya tetap optimistis. Saya dan Bu Sylvi bisa terus menyapa masyarakat, semakin mengenalkan profil dan pemikiran kita berdua,” ujar Agus.

Keanehan Peneliti Denny JA mempertanyakan keanehan survei SMRC yang dilakukan oleh Saiful Mujani. Menurut Denny, total persentase responden lebih dari 100 persen. “Keanehan pertama survei SMRC (Saiful Mujani), jumlahnya total semuanya lebih dari 100 persen,” ujar Denny lewat kicauan di Twitter-nya, Kamis (20/10), dengan menambahkan emoticon tertawa.

Denny mengunggah bagan hasil pertanyaan, “Seandainya pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilaksanakan sekarang ini, siapa yang akan ibu/bapak pilih di antara tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berikut?”

Bagan pertama pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mencapai 45,4 persen. Bagan kedua Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murnia (22,4 persen).

Bagan ketiga Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uni (20,7 persen) dan tidak tahu/ rahasia (11,6 persen). Jika ditotal maka hasilnya mencapai 100,1 persen.

SMRC Tanggungjawab Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menegaskan hasil survei yang keluarkan soal pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dapat dipertanggungjawabkan. Survei, kata dia, dilakukan secara saintifik tanpa intervensi pihak pemodal.

“Ini biaya sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia, sebelum memulai pemaparan hasil survei SMRC di Jakarta, Kamis (20/10).

Pihaknya pun berani jika memang lembaga surveinya diaudit, baik itu secara metodologi ataupun pembiayaannya.

Menurut dia, hasil surveinya dilakukan melalui proses yang benar. “Kami yakin metodologi dilakukan dengan baik dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Sirojudin menjelaskan, sebelum melakukan survei, pihaknya telah menentukan responden mana yang akan diwawancarai secara tatap muka. Dari total 100 persen responden, 80 persennya telah diwawancarai secara langsung.

Sisanya dinyatakan tidak bisa ditembus atau tidak bisa diwawancarai. Responden yang tidak bisa ditembus ini, kata dia, tidak diganti. “Jadi kami biarkan apa adanya, supaya benarbenar terlihat riil. Jadi tidak ada penggantian (responden),” kata dia. (rep/det/kom/tit)

Jakarta Ketat, Masuk Pintu Lain BNN...

Sambungan Halaman 1

yang diamankan BNN di Jalan Raya Babadan Walureja, Tegal beberapa saat setelah penangkapan tiga rekannya.

“Menurut keterangan WD dari total barang bukti yang diamankan sebanyak tujuh bungkus seberat 7.278 gram akan diserahkan kepada seorang kurir yang berinisial YS. Selanjutnya BNN melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan YS di kawasan Cikopo, Cikampek,

Jawa Barat,” kata Buwas lagi.

DirjenBeaCukaiHeruPambudi mengatakan sebagai salah satu instansi pemerintah yang melindungi masyarakat dari peredaran narkoba, Bea Cukai secara gencar lakukanpenindakanterhadappara penyelundup narkoba.

Kali ini, Bea Cukai bekerja sama dengan BNN berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabusabu seberat 69,2 kg.

“Kronologi penggagalan

upaya penyelundupan narkoba ini, pada 28 September 2016 BNN menyampaikan informasi bahwa akan ada importasi sabusabu melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Selanjutnya unit intelijen Bea Cukai meneliti dan menganalisis data impor. Hasilnya didapati kontainer berisi lima buah water purifier yang dicurigai membawa narkoba tersebut,” kata Heru Pambudi.

Para sindikat narkoba mulai berpikir untuk menyelundupkan barang terlarang tersebut melalui pintu lain, seperti Sema-

rang, Kalimantan dan Sulawesi, selain Jakarta, katanya pula.

“Pintu masuk Jakarta sekarang ketat, jaringan ini berpikir bagaimana memasukkan narkoba dari pintu lain, seperti Semarang, Kalimantan dan Sulawesi, jadi entri point lain selain Jakarta meski sebagian barang balik lagi ke Jakarta.

Kami ikuti pergerakan mereka dan perintahkan jajaran di daerah waspada, daerah jauh dari Jakarta dijadikan tempat entri point,” kata Heru Pambudi lagi.

Selain barang bukti narko-

ba, BNN juga mengamankan dua unit kendaraan yang digunakan para tersangka saat dilakukan penangkapan. Seluruh tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor BNN pusat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya kelima tersangka terancam pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. (ant/tit)

Penurunan Angka Kemiskinan Semu ICW...

Aradila menjelaskan, ketika Presiden Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada 20 November 2014, banyak pihak yang pesimistis mengenai kinerja dan reformasi Kejaksaan.

Kejaksaan, kata Aradila, rawan adanya intervensi politik dan tersandera kepentingan politik. Selain itu, kekhawatiran lain yang muncul adalah soal loyalitas ganda.

Selain loyal kepada Presiden, Jaksa Agung yang berasal dari Parpol diduga juga akan loyal kepada pimpinan partai dimana dia bergabung.

Aradila menuturkan, keraguan banyak kalangan ini sebenarnya harus dijawab HM Prasetyo dengan kerja dan mempercepat agenda reformasi

Sambungan Halaman 1 di kejaksaan serta independensi institusi.

Namun, dalam dua tahun terakhir reformasi di Kejaksaan timbul tenggelam. Kejaksaan tidak pernah secara terbuka menyampaikan capaian hasil reformasi yang sudah dilakukan.

Di sisi lain penilaian aparatur sipil negara berdasarkan prestasi kerja tidak berjalan dengan baik.

Promosi jabatan di Kejaksaan seringkali dicurigai dan dinilai tanpa ada tolak ukur yang jelas.

Rekam jejak seringkali tidak digunakan untuk mempromosikan seorang jaksa. Jaksajaksa yang merasa berprestasi memberantas korupsi tiba-tiba “dilempar” atau dimutasikan. “lntensitas politik masih saja terdengar sebagai upaya me-

nyingkirkan Jaksa yang berprestasi,” kata Aradila.

Belum selesai dengan persoalan reformasi di Kejaksaan, citra institusi korps Adhyaksa kembali tercoreng dengan sejumlah penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap jaksa yang diduga menerima suap.

Kondisi serupa juga terjadi di tubuh Kepolisian. Meski upaya reformasi dinilai mulai berjalan, menurut Aradila, gebrakan reformasi di Kepolisian oleh Tito Karnavian belum terlalu terlihat.

“Upayapemberantasankorupsi di internal Kepolisian baru terlihat sebatas pembersihkan praktik pungutan liar yang mayoritas dilakukan satuan lalu lintas,” kata dia.

Penurunan Kemiskinan Sementara itu, Institute for Development of Economics and

Finance (Indef) memberikan penilaian kinerja Jokowi-JK di bidang perekonomian. Indef melihat penurunan angka kesenjangan dan kemiskinan selama dua tahun terakhir, namun itu terlihat masih semu.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, penurunan bersifat semu.

Faktanya terlihat dari penurunan kesenjangan yang lebih didorong faktor rendahnya konsumsi pada masyarakat kaya bukan karena naiknya pendapatan masyarakat miskin.

“B e g i t u j u g a d e n g a n kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin tinggi jadi bukti bahwa orang miskin makin dalam jatuh ke jurang kemiskinan,” tutur Bhima di kantor Indef, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Tercatat, pada Maret 2016 berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 sebanyak 28,51 juta orang.

Menurut Bhima, pemerintah ke depan harus membangun sektor industri di berbagai daerah untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan akhirnya mengurangi kemiskinan dan melakukan pemerataan pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi makin kurang berkualitas, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 110 ribu lapangan kerja, dulu saat boom commudity 1 perse pertumbuhan mampu menyerap 500 ribu orang,” paparnya. (kom/det/tit)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 20 OKTOBER 2016

-0.10% IHSG

-0.2% STI

1.3% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.0% KLCI

0.2% DJIA

0.0% NASDAQ

5,403

2,838

17,222

7,000

1,669

18,203

5,246

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

530,199

508,991

1,253.60

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,109 SUMBER: GERAIDINAR 20 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 20 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13010.00 9368.92 14313.61 9999.95

BELI 12990.00 9348.92 14213.61 9919.95

Lindungi Kekayaan Intelektual Indonesia

KILAS

Menkumham: UU Merek Indikasi Geografi Tumbuhkan UMKM

Menkominfo Dorong Penggunaan 4G

JAKARTA (BM) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografi yang saat ini tengah dirampungkan pemerintah akan menumbuhkan industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat memasarkan produk lokal ke luar negeri.

“Kita ini punya indikasi geografis yang sangat besar, contohnya lada muntok, sebelum indikasi (harganya) hanya Rp 30 ribu, sekarang Rp 230 ribu setelah terdaftar. UU Merek dan Indikasi Geografis sudah kita buat perlindungan hukumnya dan ini akan mendorong UMKM,” kata Yasonna usai mengadakan telekonferens di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Kamis (20/10).

Yasonna mengatakan RUU Merek dan Indikasi Geografi tengah diram-

pungkan pengesahannya, yakni pada tahap pembicaraan pertama dan menurut rencana akan disahkan pada 27 Oktober 2016 setelah dibahas pada rapat paripurna DPR. Menurut dia, adanya perlindungan hukum terhadap produk tradisional akan mendorong tumbuhnya perekonomian terutama di sektor UMKM. Produk-produk yang termasuk indikasi geografis saat ini jumlahnya mencapai 40 item dan dapat dijual di pasar Uni Eropa, mengingat Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman terkait penjualan produk indikasi geografis. “Kita tidak sadari bahwa ubi cilembu sudah terdaftar, kopi mandailing, kopi kintamani.

Kita akan dorong agar kekayaankekayaan tradisional kita dihargai dunia,” ujar Yasonna.

Sementara itu, pelaksana tugas Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud mengatakan pengesahan RUU Merek dan Indikasi Geografis ini untuk menggantikam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

“Dalam RUU Merek tersebut akan memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pemalsuan barang yang menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia. Tentunya masih ingat di benak kita, ada 197 bayi teridentifikasi vaksin palsu yang disuntik di 37 faskes (fasilitas kesehatan) termasuk 14 RS yang tersebar di Jabodetabek,” ujar Aidir.

Kemenkumham pada Juli lalu telah mengesahkan UU tentang Hak Paten dan akan terus memperbaiki sejumlah undang-undang agar sesuai perkembangan zaman. (at/epe)

FOTO ISTIMEWA

PERLINDUNGAN HUKUM: Menkumham Yasonna Laoly berharap RUU Merek dan Indikasi Geografis melindungi kekayaan intelektual RI di mata dunia.

Malaysia-RI Sepakat Aktifkan Lagi KUALA LUMPUR (BM) - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukito sepakat mengaktifkan kembali Desk Malaysia-Indonesia (Desk Malindo) untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.

“Desk Malindo segera diaktifkan. Nanti ke depan di antara dua kementrian kita sama-sama taruh orang. Jadi banyak hal

yang bisa kita lakukan,” ujar Enggartiasto di sela-sela Forum Bisnis Malaysia-Indonesia Business Forum di Kuala Lumpur, Kamis (20/10).

Sebelumnya Enggartiasto Lukito bersama rombongan Ketua Kadin RI, Rosan P Roeslani diterima oleh PM Najib di parlemen setempat di sela-sela agenda pertemuan perdana menteri bersama anggota parlemen. “Kita akan segera aktifkan dengan

melibatkan asosiasi terkait. Desk Malindo itu menangani berbagai hal menyangkut hubungan dagang Indonesia-Malaysia secara keseluruhan. Nanti direktur bilateral yang akan aktif,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Enggartiasto dan Najib juga membahas mengenai label halal. “Halal Malaysia diterima di Indonesia.

Halal Indonesia tidak diterima di Malaysia.

Ini tentu akan kita bahas,” katanya.

Pameran Produksi Indonesia 2016

Kemenperin Dorong Industri Lokal Penuhi Alat Kesehatan SURABAYA (BM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong agar industri lokal mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan dalam negeri, sebab data Kemenkes menunjukkan baru 40,38 persen yang dapat dipenuhi

dari total Rp 15,4 triliun besaran pengadaan alat kesehatan nasional.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Syarif Hidayat saat membuka Pameran Produksi Indonesia 2016 di Grand City Surabaya, Kamis (20/10), mengata-

FOTO: IST

MODAL ASING: Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek, sedang melihat aktivitas produksi di pabrik benang bedah nasional pertama di Indonesia, PT Triton Manufactures, di kawasan industri Sentul September 2015.

kan, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk alat kesehatan.

Tujuannya, kata Syarif, adalah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional dengan didukung aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). “Untuk alat kesehatan dari 40,38 persen, sedikitnya 70 persen sudah mampu menggunakan TKDN, sedangkan untuk mesin pertanian masih mencapai 40 persen,” katanya.

Ia menyebutkan, jumlah industri alat kesehatan saat ini sekitar 234 perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10 persen per tahun. “Kami optimistis industri dalam negeri perlahan-lahan akan mampu memenuhi kebutuhan alat secara nasional, sebab harga produk lokal sangat bersaing, bisa 20-30 persen lebih murah

dibandingkan produk impor,” katanya.

Syarif mengatakan untuk mendukung hal itu Kemenperin terus melakukan pengembangan dengan basis produksi dan fasilitas, agar teknologi pengolahan menjadi lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah juga membuka pengadaan alat-alat kesehatan maupun pertanian melalui katalog elektronik atau “e-catalogue”, yang diharapkan bisa memenuhi volume bisnis, sehingga memunculkan industri-industri baru.

Pameran ini digelar hingga 23 Oktober dengan menampilkan aneka produk seperti industri alat dan mesin pertanian. Selain itu, industri alat kesehatan dan laboratorium 17 perusahaan, dan industri jamu serta herbal, pendidikan, hingga klinik informasi serta sertifikasi di lingkungan Kemenperin. (at/epe)

Tiga Pelaku Wisata Jatim Ikut Serta

90 Industri Pariwisata Indonesia Ikuti ITB Asia 2016 JAKARTA (BM) - Sebanyak 90 industri pariwisata Indonesia mengikuti kegiatan travel trade show terbesar di Singapura, International Tourisme Bourse (ITB) ITB Asia 2016, salah satu event business to business meeting terkemuka, 19-21 Oktober 2016 di Marina Bay Sands, Singapura.

Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) I Gde Pitana, di sela ITB Asia 2016, mengatakan Indonesia secara rutin mengikuti ITB Asia, yang tahun ini merupakan tahun ke sembilan. “Keikutsertaan kali ini adalah untuk mempromosikan sekaligus mempertahankan eksistensi pariwisata Indonesia di dunia khususnya kawasan

Asean,” ujarnya, Kamis (20/10).

Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ITB Asia 2016 juga sebagai upaya untuk semakin mempopulerkan brand pariwisata Wonderful Indonesia di salah satu negara fokus pasar wisata utama yakni Singapura.

“ITB Asia adalah tempat yang potensial untuk mempromosikan pariwisata Indonesia karena merupakan pameran business to business yang memungkinkan para pelaku industri di Indonesia memperluas jejaring pasar mereka,” katanya.

Peserta yang bergabung dengan booth Indonesia terdiri dari 90 industri pariwisata Indonesia (TA/TO, Hoteliers, DMO) yang berasal dari 14 destinasi

dari berbagai provinsi. Tiga diantaranya asal Jatim. Selain itu ada dua Dinas Pariwisata Daerah yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang membawa serta 7 industri pariwisata dan juga dua peracik kopi yang akan menawarkan kopi khas Indonesia.

“Kami membawa delegasi yang akan aktif berpartisipasi terdiri dari 90 industri dari destinasi-destinasi unggulan di Indonesia. Mereka akan membawa paket-paket wisata yang tentunya sudah siap untuk ditawarkan kepada para buyers,” kata Pitana.

Selain sebagai ajang mempromosikan Wonderful Indonesia, lanjut Pitana, ITB Asia

diharapkan bisa menghasilkan transaksi bisnis paket wisata dalam upaya mendatangkan wisatawan mancanegara skala besar ke Indonesia.

Sebelumnya secara terpisah Menteri Pariwisata (Menpar ) Arief Yahya menilai ITB Asia 2016 di Singapura merupakan momentum yang paling potensial untuk menjaring lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Kementerian Pariwisata mencatat jumlah wisman asal Singapura mencapai 1.571.982 wisman pada 2015. Tahun ini pada periode Januari-Agustus, telah mencapai 939,231 wisman. Sekitar 50 persen dari target sebanyak 1.800.000 orang. (at/epe)

Dia mengatakan pihaknya juga akan duduk bersama mengenai CPO kedua negara menghadapi kampanye negatif mengenai kesehatan. “Sekarang dinaikkan lagi isu kanker. Tadi bahkan perdana menteri bilang kalau mereka tetap melakukan seperti itu.

Mari kita berdua. Kita stop juga ndak usah beli barang-barang dari Perancis. Kita nggak usah beli air bus. Kita pindah aja ke Boeing,” katanya. (at/epe)

JAKARTA (BM) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menginginkan ponsel 4G dapat menjadi perangkat yang dapat dimiliki oleh banyak orang di berbagai pelosok atau seringkali dianalogikan ‘sejuta umat’. “Kita ingin, seperti Nokia dulu, 4G sejuta umat,” katanya, Kamis (20/10).

Dengan perangkat 4G yang dimiliki, maka masyarakat akan dapat lebih banyak menerima manfaat dari teknologi internet. Untuk itu, ia menginginkan agar harga perangkat juga dapat semakin murah, sehingga masyarakat banyak dapat memiliki.

Rudiantara mengatakan, bila saat ini harga perangkat 4G sudah ada yang di bawah Rp 1 juta, maka pada 2019 ia menyakini harganya dapat mencapai Rp 400 ribu-Rp 500 ribu. “Bayangkan pada saat itu daya beli masyarakat sudah lebih besar, sehingga ekosistem dari broadband lebih tumbuh,” katanya.

Seiring dengan semakin murahnya harga perangkat, Pemerintah sendiri, menurut dia, juga membangun infrastruktur broadband, sehingga teknologi 4G tersebut dapat dimanfaatkan di seluruh daerah Indonesia.

Program Palapa Ring yang kini telah memasuki tahap pembangunan, merupakan salah satu upaya untuk menyediakan fasilitas broadband di seluruh daerah.

Yakni program pembangunan serat optik di wilayah-wilayah yang dinilai tidak ekonomis oleh para operator. Melalui program tersebut, maka diharapkan seluruh kota di Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia sudah dapat memanfaatkan layanan internet yang cepat pada 2019 awal.

Saat ini, baru sekitar 400 kabupaten/kota yang terhubung dengan internet berkecepatan tinggi (broadband). Sementara seratus lebih kabupaten belum mendapatkan layanan internet yang cepat bahkan ada daerah yang belum terjangkau. (at/epe)

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Disperindag: Tidak Ada Daging Kerbau dari India di Jatim

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Perindustri-

Dr Ir Moch Ardi Prasetyawan

an dan Perdagangan (Disperindag) memastikan, tidak ada peredaran daging kerbau impor dari India di pasaran. Kepastian itu, disampaikan setelah selama dua hari dilakukan pengawasan.

“Bisa saya pastikan tidak ada daging kerbau impor seperti yang diberitakan. Kita cek di pasar-pasar di Surabaya dan kabupaten/kota lainnya, kami tidak menemukan daging kerbau,” kata Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir Moch Ardi Prasetyawan usai sidak di Pasar Wonokromo.

Hasil sidak, kata Ardi, tidak menemukan pedagang di Surabaya menjual daging kerbau. Mereka

tetap menjual daging sapi lokal dengan harga Rp 105.000 per kilogram. “Untuk seluruh wilayah Jatim, rata-rata harganya Rp 104.000 per kilogram,” jelasnya.

Ardi menjelaskan, pemerintah pusat memang mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor daging kerbau melalui Bulog sebanyak 70 ribu ton selama September hingga Desember. Hingga kini telah terlaksana 9.500 ton yang dilewatkan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Impor itu, kata dia, hanya untuk wilayah Jabodetabek saja khususnya bagi industri. Oleh karena itu, dapat dipastikan daging kerbau itu tidak dijual di luar Jakarta

apalagi ke Jatim.

Meski begitu, kata Ardi, Disperindag Jatim bersama Dinas Peternakan Jatim terus meningkatkan pengawasan di jalur darat yakni di Mantingan ataupun di Tuban.

Sampai kini, lanjutnya, belum ada laporan dari masyarakat yang membuktikan ada daging kerbau.

Meski begitu Disperindag tetap menerima laporan dari masyarakat jika ditemukan daging kerbau.

“Bisa saya pastikan lagi di Jatim tidak ada daging kerbau. Pak Gubernur juga telah mengeluarkan larangan impor daging,” tandasnya.

Menurut Ardi, pentingnya menjaga agar daging kerbau impor yang

harganya jauh lebih murah dibandingkan harga daging sapi, tidak beredar di Jatim, karena suplai daging di Jatim lebih dari mencukupi.

Data Dinas Peternakan Jatim menyebutkan, setiap tahun kebutuhan daging di Jatim sekitar 97.000 ton. Sementara produksinya mencapai 119.463 ton, atau setara dengan 25 persen dari kebutuhan daging nasional.

Selain menggelar sidak ke pasar dan industri, Pemprov Jatim juga mulai melakukan pemantauan di sejumlah titik check point di wilayah perbatasan masuk Jatim.

Seperti, Tuban, Ngawi, dan beberapa titik wilayah lain. (dre/udi)

Gus Ipul Pastikan Lindungi Pelapor SURABAYA (BM) – Masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan jika menemukan indikasi terjadinya pungutan liar (pungli). Diharapkan pula, masyarakat tidak takut melapor karena sepenuhnya identitasnya akan dirahasiakan.

Hal itu dikemukakan Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf, di selasela melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pelayanan P2T di lingkungan Pemprov Jatim, Kamis (20/10).

“Masyarakat juga harus ikut mengawasi. Kalau sudah mengerti dan menemukan adanya indikasi pungli, segera laporkan. Pasti segera akan ditindaklanjuti. Kita akan memberikan perlindungan bagi siapapun yang mau lapor. Identitas pelapor pasti kita rahasiakan,” ujar wakil kepala daerah yang juga akrab disapa Gus Ipul itu.

Lebih lanjut dijelaskan Gus Ipul, jika ada laporan dugaan praktik pungli, satgas akan bekerja dan melakukan pemeriksaan awal. Jika memang diindikasikan terbukti kuat melakukan pungli, maka bisa dikenakan sanksi tegas seperti pemecatan dan lain sebagainya.

Satgas antipungli ini dibentuk Gubernur Jatim Soekarwo sejak dua hari lalu. Satgas ini terdiri Sekdaprov Jawa Timur sebagai wakil ketua umum, Ketua Hari-

an adalah Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jawa Timur Mudjib Affan dan Wakil Ketua Harian Inspektur Jawa Timur Nurwiyatno.

Untuk Sekretaris I Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jawa Timur Setiajid dan Sekretaris II adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Sedangkan anggota terdiri Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala BKD, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Satpol PP Jatim.

Tugas satgas ini adalah melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat, menindak tegas pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan Pungli atau menerima suap.

Kemudian melakukan sosialisasi bersama kabupaten/kota mengantisipasi terjadinya pungli dan melakukan koordinasi den-

gan pemangku kepentingan atau instansi terkait.

Saat sidak di kantor P2T Jalan Pahlawan, Surabaya, Gus Ipul sempat berbincang-bincang dengan masyarakat. Hasilnya, masyarakat yang ditemuinya mengakui pelayanannya sudah bagus dan tidak ada pungli. “Tadi saya tanya ke masyarakat di sana, apakah dipungut biaya di luar ketentuan (pungli). Katanya tidak ada. Masyarakat yang saya temui juga mau melaporkan jika menemukan pungli. Tapi mereka tidak menemukan pungli,” tandasnya.

Kedatangan Gus Ipul bersama rombongan disambut Kasi Non Perizinan P2T BPM Provinsi Jatim, Ahmad Basofi. Selain sidak ke kantor pelayan P2T, Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli ini dalam waktu dekat juga akan inspeksi ke kantor pelayanan lainnya di

Stan Pasar Sememi Diperjual Belikan

BM/HASAN

HEARING: Sejumlah Pedagang Pasar Sememi saat melakukan hearing di ruang sidang Komisi C DPRD Kota Surabaya.

pedagang tidak berani buka suara, lantaran sering mendapatkan intimidasi. “Karena itu, pedagang memilih diam,” sambungnya.

Dia menegaskan, paguyuban pengelola Pasar Sememi lama selalu mengancam pedagang jika tidak mematuhi permintaannya. Terbaru, jika pedagang lama tidak mau membeli stan, mereka terancam tidak akan bisa berjualan lagi. “Kalau tidak bayar, maka nanti relokasi tidak akan kebagian stan,” terang Karmijan. (adv/has) BM/MADJI

supaya bisa terakomodir dengan baik. “Pemkot menyiapkan 290 stan.

Dan ini dikhususkan kepada warga Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, pembina paguyupan pasar Sememi, Kamijan memaparkan, pemindahan pedagang ke Pasar Sememi baru tidak bisa langsung dipindahkan. Namun, lanjut dia, harus terlebih dahulu menyetorkan dana Rp 35 juta guna menempati stan baru di pasar Sememi itu. “Jadi stan di pasar Sememi baru ini diperjualbelikan, padahal ini kan pasar Pemkot,” ujarnya usai hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya.

Karmijan menceritakan, modus yang digunakan adalah pemutihan stan. Meski pedagang lama, diwajibkan untuk membeli stan. Padahal, Pasar Sememi merupakan pasar yang dibangun Pemkot Surabaya. Harga per stan bervariasi, ada yang dibandrol Rp 20 juta, Rp 25 juta, hingga Rp 35 juta.

Dia menambahkan, tarif jutaan rupiah itu diminta oleh oknum dari paguyuban pengelola Pasar Sememi lama. “Bayarnya di kantor paguyuban pasar, oknumoknum ini yang menjual stan pasar milik pemkot tersebut,” terangnya.

Menurut Karmijan, penarikan uang dari paguyuban pengelola Pasar Sememi lama sudah ada sejak dulu. Hanya saja, para

Saifuddin Zuhri

anan P2T agar tidak lagi memanfaatkan calo untuk mengurus perizinan yang memang rawan terjadinya praktik pungli. Sebab,

untuk mendapatkan surat izin yang dimaksud, tidak dikenakan biaya alias gratis dan bisa diurus dengan cepat. (dre/udi)

BM/ANDRE

SIDAK PUNGLI: Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf, saat melakukan sidak ke kantor pelayanan P2T di lingkungan Pemprov Jatim, Kamis (20/10).

DPRD Dukung Satgas Antipungli

Suara DPRD Kota Surabaya soal Aduhan Para Pedagang Sememi

RELOKASI pedagang Pasar Sememi sampai saat ini masih belum beres. Hal itu dikarenakan pedagang masih harus mengeluarkan uang Rp 35 juta untuk menempati stan di pasar yang baru dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri menilai, praktik jual beli stan di pasar milik pemkot masuk kategori pungutan liar (pungli). Karena itu, Dinas Koperasi Surabaya harus mampu mengamankan aset Pemkot Surabaya.

“Dinas koperasi harus mampu menertibkan. Stan belum diresmikan dan belum diserahterimakan,” ujarnyadi ruang sidang Komisi C DPRD Kota Surabaya, Kamis (20/10).

Menurutnya, Dinas Koperasi memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengamankan aset pemkot berupa pasar. Tujuannya, untuk menumbuhkan iklim ekonomi bagi warga Surabaya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo dalam memidana praktik pungli, pelaku pungli di pasar milik Pemkot Surabaya harus dihilangkan.

“Pemkot melalui Dinas Koperasi punya tanggung jawab, maka dinas koperasiharusmenyelesaikanmasalah ini dengan cara yang baik. Jadi, pedagang yang sudah beli stan tidak berani menyampaikan, jangan diberi dan hak stan dicabut,” tegasnya.

Politisi yang juga akrab disapa Cak Ipuk itu mengungkapkan, dari laporan yang diterimanya, sudah ada tiga pedagang yang mengaku sudah membeli dengan bukti berupa kwitansi yang sudah masuk ke meja Komisi C DPRD Surabaya. Hanya saja, tidak semua pedagang barani mengaku. “Saya juga minta praktik pungli yang dilakukan oknum paguyuban pasar lama ini segera dilaporkan ke polisi. Karena itu sudah masuk ranah pidana,” ucapnya.

Lebih lanjut Cak Ipuk mengatakan, Komisi C meminta kepada Lurah, Camat Benowo, dan Dinas Koperasi untuk melakukan verifikasi ulang. Mulai dari jumlah stan hingga jumlah pedagang lama. Tujuannya, untuk mendata para pedagang lama

lingkungan Pemprov Jatim.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul sempat pula mengingatkan kepada pengunjung kantor pelay-

SURABAYA (BM) - Upaya membersihkan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mendapat dukungan dan respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Husnul Aqib, anggota Komisi A DPRD Jatim mengaku sangat mendukung upaya pemprov untuk membersihkan praktik-praktik uang pelicin yang masih sering terjadi di berbagai instansi. “Langkah ini sangat baik dan kami sangat mendukungnya,” kata politisi dari PAN itu.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Satgas yang akan bertugas menertibkan praktik pungli di seluruh instansi pemerintahan di Jatim itu, dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf dan beranggotakan seluruh kepala

masyarakat lebih SKPD nonpelayanan. baik,” paparnya.

Menurut Husnul Tugas utama satgas Aqib, dengan adanya antipungli bentukan satgas ini diharapkan Pemprov Jatim adalah mampu memperbaiki melakukan investigapelayanan umum si menyeluruh teryang selama ini banyhadap seluruh dugaan ak dikeluhkan mapraktik pungli yang syarakat. Tanpa adanada di SKPD Pelayanya pungli, maka mean. Jika menemukan kanisme pelayanan praktik pungli, maka akan kembali pada atusatgas akan langsung ran yang sebenarnya. memproses di kantor “Memang terkait Inspektorat dan langpungli ini adalah Husnul Aqib sung memberikan oknum yang tidak sanksi administrasi. bertanggung jawab.

Selanjutnya, jika memang diteSehingga, masyarakat lah yang menmukan adanya tindak pidana, maka jadi korban. Pelayanan, jika sesuai satgas juga akan langsung medengan mekanismenya pasti tidak limpahkan kasus ini ke kepolisian mempersulit. Semoga Satgas Pemuntuk diproses lebih lanjut sesuai berantasan Pungli bisa melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. pengawasan secara menyeluruh, se(ant/udi) hinga kita bisa memberi pelayanan BMISTIMEWA

Pemberantasan Pungli di Lingkungan Pemprov

Sosialisasikan Perda Lewat Pentas Seni Budaya Politikus PKS: Cara Ini Justru Lebih Efektif SURABAYA (BM) – Legislasi atau pembuatan peraturan daerah (Perda) adalah salah satu di antara tiga tugas pokok DPRD Jawa Timur, disamping controlling (pengawasan) dan budgeting (anggaran).

Sampai saat ini, DPRD Jatim berhasil mengesahkan 12 Perda. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap Perda yang sudah disahkan sehingga masyarakat mengetahui Perda yang menaungi mereka.

Sadar pentingnya sosialisasi Perda kepada masyarakat, dengan mengambil momentum Hari Jadi ke-71 Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD Jatim asal Dapil III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) melakukan sosialisasi 12 Perda yang sudah disahkan tersebut.

Di antaranya Perda Perlindungan Nelayan dan Perda Perlindungan Ketenagakerjaan. Sosialisasi itu dikemas dalam acara pentas seni budaya yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Bondowoso.

“Pentas seni budaya ini digelar untuk menghibur masyarakat Bondowoso sekaligus menyampaikan informasi terkait Perda yang sudah dis-

ahkan oleh wakil mereka di parlemen,” terang Irwan Setiawan, Kamis (20/10).

Politikus PKS yang juga wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim ini berharap sosialisasi terhadap Perda yang telah disahkan harus terus dilakukan kepada masyarakat secara meluas. Hal itu untuk mendorong masyarakat agar memahami kebijakkan regulasi yang disahkan oleh DPRD Jatim.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut, sosialisasi ter-

hadap Perda tidak selamanya dilakukan secara formal. Tapi bisa juga secara informal dengan media pentas seni budaya seperti tari tradisional maupun wayangan. Terkadang, cara informal ini justru lebih efektif ketimbang cara-cara formal.

“Sebagai wakil rakyat dari Dapil III, kami juga punya kewajiban mengangkat khazanah budaya lokal. Karena itu kami gelar pentas seni budaya sambil sosialisasi Perda. Alhamdulillah masyarakat antusias mengikuti acara yang digelar di alun-alun Bondowoso tersebut,” tuturnya. (rdl)

BM/ROFIQ

SOSIALISASI PERDA: Para anggota DPRD Jatim dari Dapil III saat sosialisasi Perda di Alun-alun Bondowoso.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Tindaklanjuti Laporan Masyarakat yang Mangkrak

KILAS

Kejagung Periksa Penyidik Kejari Situbondo

Dewan Usut Reklamasi Bermasalah

SITUBONDO (BM) - Inspektur 5 Jaksa Muda Pengawas (Jamwas) dari Kejaksaan Agung memeriksa atau mengklarifikasi Kasi Pidana Khusus dan Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur terkait sejumlah penanganan dugaan kasus korupsi yang selama ini mendapatkan keluhan dari masyarakat.

“Tim Inspektur 5 Jamwas Kejagung yang datang ke Kejaksaan Negeri Situbondo, mengklarifikasi atas laporan masyarakat terkait penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang selama ini ditangani oleh kejaksaan,” ujar Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Situbondo Aditya, Kamis (20/10).

Ia mengemukakan bahwa kedatangan Jamwas Kejagung ke Kejari Situbondo mengklarifikasi kasus dugaan korupsi yang ditangani penyidik kejaksaan, di antaranya dugaan korupsi proyek pembangunan Tugu Anyer-Panarukan dengan anggaran sekitar Rp 609 juta dari APBD 2014, proyek pembangunan Jembatan Limpas yang anggarannya sekitar Rp 3,2 miliar.

Selain itu, terkait pengadaan buku Kurikulum 2013 (K-13) yang anggarannya sekitar Rp 1,850 miliar APBD 2013, dan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK (E-learning) berupa laptop, printer dan lainnya dengan besar anggarannya Rp 3,240 miliar APBD 2014.

FOTO: ISTIMEWA

DUGAAN KORUPSI: Pembangunan Tugu Anyer-Panarukan di Situbondo yang diduga bermasalah dalam penggunaan APBD 2014.

“Intinya beberapa jaksa di Kejari Situbondo dimintai klarifikasinya terkait kasus dugaan korupsi yang ditangani selama ini atau menindak lanjuti laporan

masyarakat pada Kejagung RI. Selain itu pelapor atau masyarakat yang mengadukan kasus dugaan korupsi tersebut hari ini juga dimintai keterangannya,” tuturnya.

Menurut Aditya, selama ini penyidik kejaksaan negeri setempat telah menangani kasus dugaan korupsi sudah sesuai prosedur. “Akan tetapi jika masih ada masyarakat yang melaporkan atau mengadukan kasus korupsi yang kami tangani ke Kejagung, mungkin saja mereka tidak puas dengan apa yang kami lakukan.Yang pasti kami melaksanakan tugas sudah sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LSM Gerakan Pemuda Sakera Situbondo, J. Hidayat mengaku bahwa dirinya juga diperiksa dan dimintai keterangannya terkait sejumlah dugaan korupsi di Situbondo, yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI. “Tadi saya ditanya tim Jamwas Kejagung seputar pelaporan saya. Ya saya jelaskan semuanya agar dugaan korupsi yang ditangani Kejari Situbondo berjalan sesuai prosedur,” ucapnya.

Ia mengatakan, dirinya melaporkan penyidik kejaksaan negeri setempat ke Kejagung RI, karena sejumlah penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejari Situbondo tersebut tidak ada kejelasan.

“Seperti proyek pembangunan Jembatan Limpas tidak jelas sampai sekarang.

Bahkan dugaan korupsi pengadaan buku Kurikulum 2013 dulu sudah ada dua tersangka, juga tidak ada kejelasan sampai sekarang,” sebutnya. (at/epe)

SMPN 1 Sukodono ‘Diguncang’ Protes Pungli Dipungut Rp 125 Ribu Per Siswa

(BM/SAIFULLAH)

TERBAIK: Anggota Satpol PP Kab Probolinggo ketika menerima piala utama di dampingi Kasat Pol Muh Abduh Ramin di Malang.

Juara Umum Jambore Satpol PP se-Jatim

Kabupaten Probolinggo Borong Tiga Gelar PROBOLINGGO (BM) – Korps Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo, membawa pulang prestasi mengesankan dari ajang Jambore Satpol PP se- Jatim ke XIV yang digelar di wisata Coban Rondo, Malang. Tidak tanggung-tanggung, tiga gelar terbaik direbut dari empat kategori yang dilombakan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, M Abduh Ramin merinci, tiga gelar itu adalah juara 1 lomba cerdas cermat I kategori penguasaan peraturan daerah, juara lomba disiplin dan kekompakan dalam baris berbaris. “Alhgamdulillah. Ini berkat kerja keras seluruh anggota dan dukungan penuh Pemkab serta warga Kabupaten Probolinggo yang akhirnya sukses membawa pulang piala bergilir,” terangnya,

Kamis (20/10).

Dalam jambore yang berlangsung selama empat hari, 16-20 Oktober, Satpol PP Kab. Probolinggo mengirim 20 anggotanya yang selama ini sudah tak asing dalam tugas kesehariannya dengan materi lomba.”Dan pembinaan rutin tersebut akan terus kami laksanakan meski tanpa agenda- agenda besar seperti jambore,” ungkapnya.

Dari keberhasilan memborong piala itu, pihak penegak perda sendiri kata Abduh, mengapresiasi dukungan penuh Bupati Hj P Tantriana sari serta bimbingan dari Muhtasyar NU Drs H Hasan Aminuddin. “Dukungan itu yang membuat Satpol PP Kabupaten Probolinggo, bisa seperti sekarang ini. Kami tentunya sangat bersyukur,” pungkasnya. (sip/epe)

LUMAJANG (BM) - Karena merasa tidak memperoleh penjelasan yang akurat, Muhammad Usman, salah seorang wali murid kelas IX SMPN 1 Sukodono melancarkan protes tunggal dengan mendatangi sekolahan, Kamis (20/10). Tujuannya, untuk bertemu langsung dengan kepala sekolah menyusul keberatannya atas pungutan sebesar Rp 125 ribu.

Tapi, sudah ditunggu lama, Muhammad Usman tidak berhasil menemui kepala sekolah SMPN1 Sukodono karena sedang ada acara di luar sekolah. Muhammad Usman menyatakan keberatan untuk membayar pungutan tersebut, karena sebelumnya tidak ada rapat wali murid.

Usman sangat menyayangkan pungutan ini, karena disampaikan kepada siswa secara lisan dan tidak ada surat edaran. Sehingga orang tua siswa tidak tahu untuk apa penggunaan dana tersebut. “Ini tidak ada koordinasi dengan wali murid, tahu-tahu anak saya minta uang Rp. 125 ribu katanya untuk kepentingan OSIS dan ulang tahun sekolah. Suratnya saja tidak ada pak,” terangnya.

Pihak sekolah seperti keberatan untuk menemui Usman.

Setelah seorang pegawai disekolah itu menemui Usman, taka da lagi yang berani menemui Usman, walaupun sudah ditunggu lama.“Kita tidak bisa memberikan penjelasan pak.

Biar nunggu kepala sekolah saja pak,” dalih salah seorang staf SMPN 1 Sukodono.

Pungutan itu berdasdar pengakuan sejumlah siswa, infonya untuk ulang tahun sekolah. Jumlah siswa disekolah ini sekitar 800 siswa dari kelas VII sampai IX. Jika seluruh siswa membayar pungutan ini, dari pungutan akan masuk dana sekitar Rp 100 juta. “Ya pak semuanya dikenakan. Katanya untuk acara ulang tahun sekolah,” kata salah seorang siswa kepada koran ini.

Selang beberapa jam kemudian, Kepala Sekolah SMPN 1 Sukodono baru ada disekolah dan menemui sejumlah wartawan untuk memberikan penjelasan perihal pungutan tersebut. “Memang kita belum sampaikan kepada orang tua siswa. Kita sudah bicarakan dengan komite sekolah. Rencananya saat pembagian nilai UTS kepada orang tua siswa kita akan bicarakan masalah ini,” dalih Siswanto, Kepala SMPN 1 Sukodono kepada wartawan. (pri/epe)

PAMEKASAN (BM) - Komisi I DPRD Pamekasan, berencana memanggil pengusaha dan instansi dinas di lingkungan pemkab, terkait kasus reklamasi pantai di pesisir Tlanakan yang kini dipersoalkan masyarakat sekitar. “Pemanggilan para pihak itu untuk memperjelas persoalan reklamasi pantai di pesisir pantai selatan Pamekasan yang kini diprotes warga,” kata Ismail Ketua Komisi I, Kamis (20/10).

Ismail menjelaskan, para pihak yang akan dimintai keterangan terkait kasus reklamasi pantai itu, antara lain Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, serta administratur pelabuhan pesisir Branta, Kecamatan Tlanakan. “Kami akan meminta penjelasan secara langsung, apakah reklamasi pantai di pesisir selatan Pamekasan itu sudah prosedural atau belum,” katanya.

Selain mempertanyakan tentang perizinan reklamasi yang dijadikan tempat usaha itu, Komisi I juga akan mempertanyakan proses pengalihan hak milik tanah negara di sepanjang pesisir pantai Tlanakan itu, menjadi milik pribadi warga. Kasus itu mencuat sejak Group Wiraraja membangun restoran dengan mereklamasi pantai sebelumnya. Protes bahkan sudah terjadi sejak awal 2016, namun tidak ada titik temu dan proyek tetap terus berjalan. (at/epe)

Proyek JLT Tulungagung Dilanjutkan TULUNGAGUNG (BM) – Pasca kantongi persayaratan administrasi lintas kementerian pusat terpenuhi, proyek pembangunan jalur lingkar timur (JLT) Kota Tulungagung, dipastikan segera dilanjutkan. “Saat ini BBPJN (balai besar pemeliharaan jalan nasional) sedang mengurus surat-surat dan administrasinya ke Kementerian PU untuk melanjutkan proyek tersebut,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya setempat, Sutrisno kemarin.

Setelah administrasi pencairan anggaran terpenuhi, ia berharap tahapan tender proyek bisa dilanjutkan dalam waktu dekat. “Sebenarnya dalam perencanaan tender sudah di bulan-bulan kemarin, tapi rupanya masih terkendala kebijakan anggaran di tingkat Kementerian Keuangan saat itu,” ucapnya.

Hasil rapat koordinasi antara dinas PUBMCK Tulungagung bersama tim BBPJN perwakilan di Kediri, kata Sutrisno, proyek tahun jamak yang telah dimulai sejak 2015 dan sempat terhenti selama hampir 10 bulan tersebut akan kembali dilanjutkan.

Ia memperkirakan, paling lambat pelaksanaan bisa dimulai awal 2017 dengan pelaksanaan pekerjaan diperkirakan rampung hingga 2019.“Sebagai proyek tahun jamak, biasanya jangka waktu pengerjaan memilik durasi tiga tahun. Namun itu jika dukungan anggarannya dari pusat konsisten, kalau tidak kan jadi menyesuaikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, seluruh akses jalur sepanjang 12 kilometer tersebut sepenuhnya menjadi ranah BBPJN, karena akses jalan masuk kategori jalan nasional. Pemerintah dalam proyek JLT hanya dibebani tanggung jawab pembebasan lahan untuk pelebaranjalandariruasbadanjalanyangtelahadasaatini.“Hampir semua sudah kami tangani (bebaskan), hanya beberapa yang saat ini masih proses,” kata BupatiTulungagung Syahri Mulyo.

Syahri menjanjikan sisa tanggung jawab pembebasan lahan untuk pelebaran jalan itu tuntas pada akhir 2016 atau maksimal pertengahan 2017. Ia menjelaskan, JLT sepanjang 12 kilometer nantinya berfungsi untuk mengurai kemacetan di Jembatan Ngujang. Proyek JLT seluruhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, satu paket dengan pembangunan Jembatan Ngujang 2. (at/epe)

Iklan Kehilangan STNK L 2077 JN, NK 263565, NM 357339, A/N INDRA KURNIAWAN STNK N 6283 ZT, NK 790342, NM 1791070, A/N ZAHro ISRIYAH STNK N 4026 ZF, NK 933249, NM 933249, NM 1726670, A/N SUSIATI STNK N 3570 UJ, NK 060200, NM 1060003, A/N ACHMAD SULI STNK N 4583 UH, NK 031219, NM 2022554, A/N KHURIYATI STNK N 8620 YD, NK 064754, NM 49671, A/N ADIE SUGIANTO STNK N 3041 WH, NK 160027, NM 116257, A/N SUMIYATI STNK N 6443 UF, NK 287399, NM 28774, A/N JAROT STNK N 5011 UE, NK 115624, NM 1114461, A/N ROMY HARDIYANSYAH

Sinergi Pelindo III-Pemkab Untuk Tingkatkan Wisatawan

MS Silver Discover ‘Perawani’ Tanjung Wangi SURABAYA (BM) - Pelabuhan Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi kali pertama disandari kapal pesiar MS Silver Discover yang berbendera Bahama dengan panjang 102 meter, Kamis (20/10). “Kapal MS Silver Discover yang sandar perdana di Pelabuhan Tanjung Wangi membawa sedikitnya 81 wisatawan asing dari berbagai negara dan 150 kru kapal, dan ini bagian dari upaya Pelindo III untuk meningkatkan wisatawan melalui kedatangan kapal pesiar ke Indonesia,” kata General Manager Pelindo III Tanjung Wangi, Bangun Swastanto, Kamis (20/10).

Ia mengatakan, beberapa pelabuhan yang berada dibawah kewenangan Pelindo III kini telah dilengkapi

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

fasilitas untuk sandar kapal pesiar, seperti di Pelabuhan Tanjung Wangi yang memiliki fasilitas dermaga sepanjang 543 meter dengan kedalaman mencapai -12 sampai -14 Meter Low Water Spring (MLWS).

Ia mengatakan, dermaganya juga telah memenuhi persyaratan keamanan internasional, yaitu dengan “Comply International Ship and Port Facility Security” (ISPS Code) sehingga semua kapal internasional dapat langsung sandar.

Bangun mengatakan, pada saat wisatawan turun dari kapal juga disambut tarian daerah dan alunan lagu gamelan khas Banyuwangi, kemudian sejumlah wisatawan melanjutkan ke beberapa lokasi wisata

di Banyuwangi. “Penyambutan para turis ini kami lakukan secara apik, karena dilakukan melalui sinergi antara Pelindo III dan Pemkab Banyuwangi,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Pelindo III sedikitnya 130 kapal pesiar telah berkunjung ke pelabuhan yang berada di bawah kewenangan perusahaan tersebut pada tahun 2015.

Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi Mohamad Yanuarto Bramuda mengaku mendukung penuh upaya Pelindo III dalam mengembangkan wisata dengan kedatangan kapal pesiar, khususnya di Banyuwangi.

“Kami juga telah menyiapkan destinasi wisata berbasis ecotourism di

Banyuwangi, sekaligus memberikan suguhan yang paling menarik dan pelayanan berkesan bagi wisatawan cruise ini, sehingga dapat terus merangsang jumlah wisatawan asing untuk berkunjung ke Banyuwangi,” katanya.

Ia berharap, dengan adanya kunjungan kapal pesiar akan meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Banyuwangi yang ditargetkan mencapai 50.000 wisatawan pada akhir 2016. “Kunjungan turis mancanegara selama periode tahun 2015 tak kurang dari 40.000 wisatawan ke Banyuwangi. Dan kami optimistis pada tahun 2016 turis mancanegara bisa mencapai 50.000 wisatawan,” katanya. (at/epe)

MUTIARA UJUNG TIMUR: Turis satu keluarga yang pesiar dengan kapal MS Silver Discover, menginjakan kaki ke pelabuhan Tanjung Wangi yang menjadi pintu masuk wisata Banyuwangi dari perairan.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Disinyalir TKD Hendak Disertifikatkan,Warga Desak BPN Anulir

GRESIK (BM)- Ratusan orang yang mengaku sebagai warga Dusun Ngabetan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, Gresik meluruk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik, Kamis (20/10). Menggunakan mobil bak terbuka dan kendaraan bermotor lainnya, ratusan warga langsung menuju pintu gerbang Kantor BPN di Jl. Permata, Perumahan Bunder Asri dengan berorasi dan membentangkan spanduk tututan.

Mendapat pengamanan puluhan personil Polres Gresik, para perwakilan warga berorasi di mobil komando.

Salah satu tuntutannya ada-

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

PERINGATKAN : Ratusan warga Dusun Ngabetan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, Gresik berunjuk rasa di depan Kantor BPN Gresik, Kamis (20/10).

lah warga mendesak BPN menganulir atau menghentikan proses sertifikat atas nama Abdul Muin maupun ahli warisnya. Penyebabnya, tanah yang diklaim pihak ahli waris mantan Kepala Desa Kepatihan tersebut merupakan Tanah Kas Desa (TKD).

“Ratusan warga yang datang ke BPN ini tuntutannya adalah kalau ada pengajuan sertifikat atas nama Abdul Muin agar diverifikasi terlebih dahulu.

Sebab tanah yang disertifikasi secara sepihak tersebut merupakan Tanah Kas Desa (TKD).

Tanah itu seluas 390 meter persegi,” kata Diar Sudarmaji, Bayan Dusun Ngabetan, Desa

Golkar Gresik Targetkan 4.500 Kader Struktural Aktif GRESIK (BM)-Dalam peringatan HUT Golkar ke 52, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim menentapkan tahun 2016 ini sebagai tahun konsolidasi. Jika konsolidasi rampung, targetnya akhir 2016 Golkar Gresik memiliki kader aktif sebanyak 4.500 orang.

“Saya targetkan, November 2016 konsolidasi pemetaan wilayah serta musyawarah desa dan kecamatan sudah harus rampung di 360 desa, keluarahan. Selesainya konsolidasi ini, maka DPD Golkar Gresik sudah memiliki 4.500 kader struktural aktif,” terang Nurhamin saat menggelar tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar ke-52 di kantor DPD Golkar Gresik, Jl Panglima Sudirman Gresik, Kamis (20/10).

Konsolidasi yang dimaksud adalah konsolidasi program kerja yang dimulai 2015 yakni mulai tingkat kabupaten hingga ranting. Kemudian, dilanjutkan dengan konsolidasi pemetaan wilayah. Bila 4.500 kader struktural aktif sudah terbentuk di semua desa dan kelurahan, tambah mantan Wakil Ketua DPRD Gresik itu, maka Golkar akan

kuat. Masih kata Nurhamim, selama 54 tahun ini, Golkar banyak memberikan warna dalam membangun bangsa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. “Makanya sebagai pengurus dan kader partai sesepuh, organisasi tertua, harus bangga atas kiprah Golkar,” katanya.

Golkar pada era reformasi atau pada Pemilu 1999 pernah diprediksi akan hilang. Sebab, gelombang protes terhadap keberadaan Golkar dan Orde Baru sangat dahsyat. Namun, ketakutan itu tidak terbukti.

Kondisi ini dibuktikan dengan kemenangan Golkar pada urutan ke-2 pada Pemilu 1999 setelah PDI Perjuangan. “Ini menunjukkan masyarakat masih menghendaki, cinta dan butuh Golkar,”ungkapnya.

Karena itu, tambah Nurhamim pihaknya meminta kepada semua kader dan pengurus Golkar agar tidak terpengaruh dengan suara-suara tidak benar.

“Kita harus berupaya untuk menguningkan Gresik. Tahap awal ini kita buatkan 1.000 baju kuning,” pungkasnya. Ahmad Nurhamim menambahkan, diusai ke-52 tahun, Golkar semakin

FOTO BM/M SUGENG

KHIDMAT : Acara tasyakuran HUT Golkar ke-52 di kantor DPD Golkar Gresik, Jl Panglima Sudirman Gresik, Kamis (20/10).

matang dalam berorganisasi.

Maka itu, Nurhamim mengajak semua pengurus dan kader Golkar akan terus memperjungkan Golkar agar tetap di hati masyarakat.

“Golkar di Gresik harus tetap menjadi partai yang diterima masyarakat dan menjadi partai pemenang,” katanya. Hadir dalam kegiatan tasyakuran Ketua DPRD Gresik Abdul Ha-

mid, Bendahara Golkar Erry Sucahyo dan beberapa anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik seperti Bambang Adi Pranoto, Miftakhol Jannah dan Khomsatun.(sgg/yog/dra)

Kepatihan, Kamis (20/10) Tidak berselang lama, pihak BPN langsung mempersilahkan 20 perwakilan warga untuk mediasi tertutup di dalam kantor BPN. Perwakilan BPN yang diwakili oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Asep Heri mengatakan bahwa selama ini belum ada pengajuan sertifikat tanah atas nama tersebut kepada pihak BPN Kabupaten Gresik.

“Kalau ada pengajuan sertifikat Abdul Muin/Abd Muin/H.

Abdul Muin, (menurut warga merupakan inisial satu orang), maka kami akan lebih hati-hati dalam memprosesnya. Namun hingga saat ini belum ditemukan pengajuan sertifikat atas nama tersebut,” kata Asep Heri, Perwakilan BPN. Setelah bermediasi dengan pihak BPN, massa langsung bergerak menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik untuk berdiskusi terkait masalah ini.(gbr/yog/dra)

KILAS

Belum Dimerger, Ratusan SDN Kekurangan Murid GRESIK-Ratusan Sekolah Dasar di wilayah Gresik mulai kekurangan murid. Sebanyak 147 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Gersik kekurangan murid. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, jumlah siswa dalam satu kelas atau rombongan belajar (rombel) minimal 20 anak. Faktanya, ratusan SD itu jumlah siswanya kurang dari 20 murid dalam satu rombel, sehingga diperlukan merger atau penggabungan. Rinciannya sebanyak 36 SD memiliki siswa kurang dari 50 mulai dari kelas satu sampai enam, sedangkan 111 SD lainnya memiliki siswa kurang dari 100. Jika melihat PP 74/2008, dalam satu SD minimal memiliki 120 siswa.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik, Mahin, beberapa waktu lalu. Dia mengaku dilema lantaran tidak bisa serta-merta melakukan merger. “Sekarang masih kita mapping, banyak dampak yang akan muncul jika kita memaksakan untuk merger. Mapping ini untuk meminimalisasi dampak itu,” ujarnya.

Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah siswa mengundurkan diri ketika sekolahnya digabung dengan sekolah lain yang lokasinya lebih jauh dari rumahnya. “Kita klasifikasikan dulu, kalau digabungkan dengan sekolah yang jaraknya satu kilometer kurang, menurut saya tidak akan masalah, kalau lebih dari dua kilometer ini yang bisa menimbulkan masalah,” tandasnya.

Dampak lain adalah pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) atau guru Sukarelawan (sukwan) di sekolah yang demerger tersebut. Mahin menambahkan, jika tidak melakukan penggabungan sekolah, guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah yang kekurangan murid itu tidak akan memperoleh tunjangan profesi. Ketentuan ini diatur dalam PP 74/2008.

Lebih lanjut Mahin menjelaskan, ada banyak alasan kenapa ratusan SD itu kekurangan. Di Gresik ini masyarakatnya religius, diantaranya mereka ke Pondok Pesantren. Selain itu juga, banyak sekolah swasta yang kualitasnya jauh lebih baik dari SD Negeri tersebut.(sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Bupati Ajak Masyarakat Giat Usaha dan Inovasi BOJONEGORO(BM)Puncak Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-339 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-71 di Alon-alon Bojonegoro, Kamis (20/10). Acara yang diikuti ratusan pelajar dan seluruh SKPD dilingkup Pemkab Bojonegoro ini dan seluruh perguruan silat di Bojonegoro yang mendeklarasikan Bojonegoro Kampung Pesilat.

Bupati Bojonegoro, Suyoto, sebagai inspektur upacara menyampaikan bahwa masyarakat Bojonegoro yang lahir di Bojonegoro dan tinggal di Bojonegoro karena pekerjaan merupakan bagian penting dari perjalanan Bojonegoro. Masyarakat Bojonegoro dibagi menjadi 3 kemungkinan. Sebagai lokomotif pembangunan di Bojonegoro, orang yang mengikuti

kemajuan, dan orang yang memilih menjadi penonton.

Warga Bojonegoro dituntut untuk tidak dengan cara-cara yang biasa dan menyerahkan segala urusan pada alam.

Namun hidup di Bojonegoro harus penuh usaha, perjuangan dan inovasi.

“Saya mengingatkan untuk terus mencari terobosan baru dan memperbarui niat untuk hidup yang lebih baik.

Seperti meningkatkan pertanian, membangun industri di pedesaan, serta menggalakan wisata yang mulai menggeliat di Bojonegoro. Kita tidak bisa bergantung pada alam, tapi bergantung pada tangan dan otak kita. Mari hilangkan kebencian, tetap bersinergi dan melangkah bersamasama,”ujarnya.

Dalam upacara peringatan HUT Bojonegoro ke 339 di-

Bojonegoro Wakil Indonesia Dalam OGP

BOJONEGORO(BM)- Festival Open Goverment Partnership 2016 yang bertujuan menginspirasi daerah lain, di Indonesia maupun negara lain untuk menerapkan pemerintahan terbuka. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang pada April lalu terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan dalam ajang Open Government Partnership (OGP) atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro lolos bersama dengan 14 daerah dari negara lainnya, seperti Madrid, Paris, Sao Paulo dan Seoul. OGP merupakan upaya global yang membuat pemerintah lebih transparan, efektif dan akuntabel dalm memberdayakan warga negara dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Festival OGP 2016 yang diresmikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur, SE, M.Si bersama Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto M.Si bertempat di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam festival OGP diisi dengan deklarasi aksi dari Kabupaten Bojonegoro sebagai percontohan OGP, diskusi panel, pameran praktik penyelenggaraan pemerintahan terbuka dan peresmian gedung Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

“Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah percontohan OGP yang disandingkan dengan daerah-daerah di negara lain merupakan bukti kepercayaan internasional pada Kabupaten Bojonegoro. Saya akan memanfaatkan kepercayaan ini untuk memajukan Kabupaten Bojonegoro. Pemerintahan terbuka bagi Kabupaten Bojonegoro adalah kebutuhan pola hidup dalam tata kelola pemerintahan. Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan pemerintahan terbuka sejak tahun 2008, strategi transformasi yang diimplementasikan oleh saya dan Wakil Bupati Setyo Hartono untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto M.Si atau yang akrab disapa Kang Yoto.

Sejak tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro melaksanakan “Dialog Publik” yang diadakan satu minggu sekali setiap hari Jumat. BerbaPERWAKILAN

gai kalangan masyarakat yang hadir dalam “Dialog Publik” dapat mengutarakan keluhan, pengaduan dan aspirasinya langsung ke Bupati Bojonegoro yang akan dijadikan pertimbangkan untuk perumusan kebijakan serta pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kabupaten Bojonegoro menjadikan Festival OGP sebagai forum berbagi pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam mempraktikkan penyelengaraan pemerintahan yang terbuka, sehingga menginspirasi daerah lain di Indonesia maupun negara lain di dunia dalam implementasi pemerintahan terbuka. Berbagi pengalaman dan pembelajaran sekaligus menjadi bagian penguatan Summit OGP yang akan dilaksanakan pada 7-9 Desember 2016 di Paris.(ano/dra)

FOTO: BM/IST

WAKILI : Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur, SE, M.Si didampingi Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto M.Si melihat hasil kerja sistem pemerintahan terbuka yang dijalankan oleh Kabupaten Bojonegoro, kemarin.

lakukan penyerahan penghargaan kepada 10 Pemerintah Desa Terbaik Kategori Menuju Desa Terbuka, yakni Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo, Desa Kapas Kecamatan Kapas, Desa Sukoharjo kecamatan Kalitidu, Desa Ngasem Kecamatan Ngasem, Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang, Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo, Desa Dengok Kecamatan Padangan,

Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro, Desa Samberan Kecamatan Kanor dan Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras.

Selain itu juga diserahkan penghargaan bagi pemenang lomba tertib administrasi Kabupaten Bojonegoro untuk kategori SKPD dimenangkan oleh Disnakertransos sebagai juara 1, juara 2 Dinas Kesehatan, juara 3 Badan Lingkungan

Hidup. Sedangkan kategori kecamatan juara 1 Kecamatan Kanor, juara 2 Kecamatan Kalitidu, juara 3 Kecamatan Gayam.

Penghargaan kerajinan batik Jonegoroan, inovasi papan layar sentuh dengan menggunakan remote game, serta pemenang lomba essay Membangun Bojonegoro Berkelanjutan (SDGs). (ndo/ dra)

Seorang Anak Ditelantarkan, Kades Plesungan Merespon BOJONEGORO(BM)-Aparat Desa Plesungan Kecamatan Kapas, Kamis (20/10) melakukan lankah cepat dengan mendatangi langsung lokasi warganya, setelah mendapat informasi dari jejaring sosial mengenai penderitaan seorang gadis berusia 21 tahun yang mengalami kelumpuhan dan ditempatkan di sebuah dapur yang bercampur dengan kandang ayam dan tanpa penerangan.

Kepala Desa (Kades) Plesungan, M. Khoiri bersama seluruh perangkat dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta warga yang memberikan informasi melalui media sosial, melakukan rembukan di balai desa membicarakan masalah yang menimpa Iva Rahmawati. M.Khoiri menjelaskan yang bersangkutan merupakan warga Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo putri pasangan Bapak Efendi dan Ibu Muidah.

“Bapak Efendi memang warga Plesungan namun menikah dengan warga Sidoarjo dan menetap disana,”ujarnya. Menurut informasi, Iva mengalami cacat bawaan sejak lahir. Iva sebenarnya pada usia 12 akan diasuh oleh pamannya yakni saudara dari ibunya Eva dibawa kepanti asuhan, namun suami dari Ibu Patri menyatakan diri siap merawat dan mengasuh Iva. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya terjadilah kejadian ini .

“Hingga pada akhirnya diasuh oleh Patri adik sang nenek, sesekali dia dibawa ke Sidorajo namun lebih lama tinggal di Plesungan Kapas,”tambah Kades. Setelah adanya upload dimedia sosial akhirnya pihaknya segera melakukan tindak lanjut. Akhirya aparat Desa

Plesungan bersama Tim Sagasih Desa Plesungan melakukan pemeriksaan, langkah awal adalah memandikan Iva dan memindahkan Iva ke rumah depan.

“Jika selama ini didapur kini dia kembali ditempatkan di rumah depan.”tambahnya.

Setelah adanya laporan ini pihak desa segera memerintahkan aparat desa untuk membuat kamar tidur yang layak. Jadi inti masalah kasus ini adalah kurang responsifnya lingkungan dengan situasi tersebut sehingga menimbulkan kesan terlambatnya penanganan . Selama ini Ibu Patri yang sejak 8 tahun merawat Iva tak pernah bercerita atau melaporkan kondisi Iva. Kemudian Kades memberikan pilihan apakah Patri tetap merawat Iva dengan perawatan yang semestinya dan tidak lagi menempatkan di dapur. Jika tidak sanggup akan dikembalikan kepada orang tuanya.(ndo/dra)

FOTO: BM/SANDI S

EMPATI: Aparat Desa Plesungan bersama warga memandikan anak yang diduga ditelantarkan karena mengalami kelumpuhan.

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

Dewan Setengah Hati Sikapi TPST Lingkar Timur Memilih Bungkam dan Belum Agendakan untuk Hearing SIDOARJO (BM) – Persoalan yang muncul terkait permasalahan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Jalan Lingkar Timur terus menggelinding. Namun, sebagian anggota DPRD terkesan mendiamkan dan memilih menolak berkomentar saat dimintai tanggapannya.

Salah seorang anggota Komisi C yang membidangi masalah pembangunan tibatiba saja menolak mengomentari saat ditanya soal TPST yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur.

Padahal, sebelum-sebelumnya dia dikenal suka ceplas-ceplos setiap kali diminta menggapi permasalahan yang muncul.

“Maaf, jangan ke saya. Coba kepada teman-teman komisi atau dewan lainnya. Saya kapan hari sempat ditegur dan diingatkan ketua komisi,” elak seorang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo sewaktu dimintai komentarnya soal permsalahan yang terjadi di TPST Jalan Lingkar Timur.

Sebelumnya, sejumlah anggota komisi C mengaku sempat kaget saat mengetahui adanya permasalahan soal keberadaan TPST Jalan Lingkar Timur. Terlebih, setelah mengetahui lahan yang diperuntukkan pembangunan TPST itu ternyata sewa kepada pihak lain.

Juanasari ST dari Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo sempat mengatakan, dalam

kegiatan dijadikan satu pada unit pengolahan sampah di sisi Utara. Semua paving di sekitar unit pengolahan sampah di sisi Selatan juga dibongkar dan dipindahkan ke sekitar lokasi unit pengolahan sampah di sisi Utara.

Pembongkaran dilakukan karena separo lebih lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunannya ternyata bermasalah dengan pihak lain.

Lahan itu milik warga yang kemudian disewa DKP. Namun, belakangan pemilik lahan

menolak saat akan dilakukan perpanjangan sewa.

Soal pembongkaran untuk direlokasi ke sisi Utara, anggota dewan yang juga politisi Partai Demokrat itu mengatakan akan menanyakan langsung kepada dinas terkait. Sejauh ini belum ada agenda untuk hearing (dengar pendapat) dengan DKP terkait permasalahan TPST di Jalan Lingkar Timur. Juanasari hanya mengatakan secepatnya akan menanyakan langsung ke dinas terkait, termasuk anggaran untuk relokasinya. (cls/udi)

1. Pembangunan TPST Sedati Gede (lelang ulang) dikerjakan CV Cipta Abadi Rp 1,5 miliar.

2. Pembangunan TPST Kawasan Tulangan dikerjakan CV Surya Cemerlang Rp 1 miliar.

3. Pembangunan TPST Kawasan Tambak Rejo Waru dikerjakan CV Tata Graha Utama Rp 1,5 miliar.

4. Pembangunan TPST Kawasan Bareng Krajan dikerjakan CV Surya Indah Rp 1,2 miliar.

5. Pembangunan TPST Kawasan Taman dikerjakan CV Sukoharjo Rp 1,5 miliar.

6. Pembangunan TPST Kawasan Candipari dikerjakan CV Rizki Abadi Rp 1,5 miliar.

Enam TPST Lain Juga Bermasalah

FOTO: BM/MUCHLIS

BERMASALAH: Pembangunan TPST di Kecamatan Tulangan yang diduga bermasalah.

beberapa kali hearing (dengan pendapat) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak pernah disinggung kalau lahan itu ternyata sewa kepada pihak lain. ”Saya sebelumnya tidak pernah tahu kalau lahan untuk pembangunan TPST itu ternyata sewa kepada pihak lain, bagaimana juga pola sewanya.

Kalau sekarang ternyata malah bermasalah, saya juga baru tahu sekarang,” katanya.

Te m p a t p e n g o l a h a n sampah berbasis 3 R (reduse, reuse, recycle) yang lokasinya tepat di depan Pasar Ikan Baru Jalan Lingkar Timur belakangan menjadi sorotan banyak pihak.

Pasalnya, belum genap setahun TPST yang pembangunannya menelan anggaran ratusan juta rupiah itu dibongkar dan direlokasi.

Sebagian unit pengolahan sampah di sisi Selatan sekarang tak lagi difungsikan secara maksimal. Untuk selanjutnya,

TEMPAT Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Jalan Lingkar Timur bukanlah satu-satunya milik milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo yang bermasalah.

Pasalnya enam TPST lain yang dibangun pada tahun 2016 juga ditengarai memunculkan persoalan dalam proses lelang dan pembangunannya.

Salah satunya, pembangunan TPST di Kecamatan Tulangan juga diduga bermasalah. Proyek pembangunan TPST dengan anggaran Rp 878.296.328 dari APBD Sidoarjo itu, dikerjakan CV Surya Cemerlang.

Dari perjalanan proses pemenangan melalui sistem lelang, Pembangunan TPST di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 ini sebanyak 6 unit itu sejak jauh hari juga mendapatkan sorotan dari berbagai

pihak karena ditengarai sengaja ‘dimainkan’ dan ada upaya pengaturan untuk pemenangnya.

Ketua LSM Government Watch Jatim, Reynaldi, mengaku pesismis terhadap kualitas bangunan TPST ini. Pasalnya, indikasi dimainkan sudah terlihat dari awal proses lelang. “Rekanan yang mengerjakan pembangunan TPST di Tuolangan tidak punya spesifikasi untuk pembangunan TPST. Tapi, tetap dimenangkan.

Terus bagaimana bisa bagus kualitas bangunannya kalau gitu,” tegasnya saat ditemui di lokasi pembangunan TPST Tulangan..

Secara visual, dia bisa melihat adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. “Pondasi yang ada kedalamannya kurang, ditambah lagi adonan semen pasir yang terlihat

Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair di GOR Delta

SIDOARJO (BM) – Ribuan pencari kerja dari berbagai pelosok di Sidoarjo memadati acara Bursa Kerja Terbuka (BKT) 2016 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Kamis (20/10).

Para pencari kerja itu sudah nampak memadati tempat dilangsungkannya BKT atau yang juga disebut Job Fair di Lapangan Tennis Indoor GOR Delta sejak pagi. Mereka rela menunggu di luar sampai acara itu resmi dibuka.

Penyelenggaran job fair kali ini adalah yang kedua dalam tahun 2016.

Sebelumnya, pada Mei 2016 juga digelar acara serupa yang juga ditempatkan di Lapangan Tennis Indoor GOR Delta.

Kegiatan itu, untuk memfasilitasi perusahaan dengan para pencari kerja.

Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah SH,M. Hum selesainya membuka kegiatan itu mengatakan, terdapat 55 perusahaan yang menyediakan 12 ribu lowongan pekerjaan yang ikut ambil bagian dalam BKT tahun ini.

“Kegiatan ini semata-mata untuk untuk memberikan pelayanan kepada

FOTO: BM/MUCHLIS

PENCARI KERJA: Sebagian pencari kerja saat mencoba mengisi lowongan pekerjaan yang ditawarkan dalam BKT 2016. Kegiatan itu dilangsungkan di Lapangan Tennis Indoor GOR Delta, Kamis (20/10).

para pencari kerja. Semua orang yang ingin mendapat pekerjaan bisa ikut. Semua orang memiliki hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan, termasuk orang berkebutuhan khusus atau difabel,” jelas bupati.

Dikatakan pula, saat ini pekerja dihadapkan pada era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kedatangan tenaga asing dari luar tidak lagi dapat dibendung. Oleh karena itu, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi dituntut

memiliki standar kompetensi yang mumpuni. “Mau tidak mau, siap tidak siap, MEA pasti hadir di tengah-tengah kita. Maka lulusan sekolah maupun perguruan tinggi dituntut harus memiliki standar kompetensi yang mumpuni,” ujarnya.

Secara terpisah, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Drs. Ec. Asrofi, MM mengatakan, Kabupaten Sidoarjo adalah daerah urban. Banyak pendatang ke Sidoarjo dengan tujuan mencari pekerjaan. Pasalnya Kabupaten Sidoarjo terdapat banyak perusahaan.

Usaha industri, perdagangan maupun jasa berskala besar, kecil maupun UMKM ada di Sidoarjo. Melihat hal itu, pemerintah perlu memberi informasi kerja yang dilakukan melalui BKT. Dengan penyelenggaraan BKT, kata dia, para pekerja yang telah memiliki kartu pencari kerja berkesempatan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, melalui kegiatan seperti ini akan membantu pemberi kerja atau perusahaan dalam memberikan informasi kerja. (cls/udi)

Asosiasi Pengusaha Sepatu Keluhkan Layanan BPJS

SIDOARJO (BM) – Sejumlah pengusaha sepatu di Sidoarjo mengeluhkan buruknya pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu terungkap saat dilangsungkannya audensi Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) di aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Acara itu, juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Disnakertrans Pemprop Jatim, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta Kadin Sidoarjo. “Kami sudah terlanjur memotong gaji karyawan setiap bulan untuk pem-

TPST DIDUGA BERMASALAH:

bayaran iuran BPJS. Kenyataannya, banyak karyawan yang megneluh karena kartunya tak bisa digunakan,” keluh Ferry salah satu pengusaha yang hadir dalam acara itu.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo, Dwi Hesti Yuniarti, menyatakan permohonan maaf atas kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan. Dia berjanji, akan perbaiki sistem pelayanan agar semuanya ke depan bisa terlayani dengan baik.

Pada kesempatan itu, Kajari M Sunarto juga menyatakan, pihaknya akan mendampingi seluruh instansi yang sudah melaksanakan MoU dengan Kejari Sidoarjo termasuk BPJS.

FOTO: BM/MUCHLIS

AUDENSI: Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, M Sunarto, saat memberikan arahan pada acara audensi Aprisindo dan BPJS di aula Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Menurutnya, pendampingan hukum itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI melalui surat kuasa khusus atas nama negara atau pemerintah.

“Kami berharap, para tenaga kerja dijadikan sebagai mitra pengusaha, bukan menjadi sapi perahan. Karena mereka dilindungi UU HAM. Audiensi ini penting untuk wawasan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Di samping itu, perusahaan wajib mengikutsertakan karyawannya masuk dan mendaftar ke dua jenis BPJS yakni Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” tandasnya. (cls/udi)

lebih banyak pasirnya. Biarlah rekanan kerjakan dulu sambil kita terus melakukan pengawasan,” jelas Reynaldi.

Ditambahkan Reynaldi, pembangunan TPST itu mempunyai subbidang khusus dan tidak sama dengan pembangunan gedung pada umumnya. “Tapi pihak DKP terlihat memaksakan rekanan pemenang lelang melalui para pokja yang ada di ULP, dan ingat dana yang digunakan ini uang rakyat ”pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo Widyantoro saat dikonfirmasi tentang hal ini, selulernya tidak aktif Dari pantauan di lokasi pembangunan TPST Tulangan, terlihat pekerjaan pondasi telah selesai dikerjakan. Ada pembersian dan di bagian belakang mulai memasang batako. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Pengedar Narkoba Jaringan Lapas Porong Ditangkap SIDOARJO (BM) – Peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) masih terjadi di Jawa Timur (Jatim). Satreskoba Polrestabes Surabaya menangkap seorang pengedar sabu-sabu, saat melakukan transaksi dengan modus ranjau. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 3 poket sabu seberat 14 gram dan 15 butir pil ekstasi.

Polisi menangkap Acun (32), warga Jalan Simokerto Surabaya saat mengambil narkoba di depan Rumah Sakit Marinir jalan Gunung Sari Surabaya.

Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Anton Prasetyo mengatakan, penangkapan Acun dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba yang dilakukan di depan RS Marinir Jalan Gunungsari Surabaya. “Setelah ditangkap, Acun dikeler untuk menunjukkan narkoba yang ternyata ada di bungkusan plastik hitam berisikan 14 gram sabu-sabu dan 15 butir ekstasi,” ujarnya, Kamis (20/10).

Sementara itu, pelarian Muhajir (39) berakhir setelah ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Porong. Warga Jalan Sidotopo Klatuk I, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya itu, diringkus di tepi jalan jurusan Surabaya–Malang di Kawasan Buduran.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Porong, Kompol Hery Mulyanto menjelaskan, saat hendak dilakukan penangkapan tersangka sempat berusaha kabur menggunakan motornya. Namun, tersangka yang tadinya nongkrong bersama seorang rekannya berinisial R berhasil ditangkap petugas yang langsung mengejarnya. “Saat dilakukan penggeledahan, anggota mendapati dua poket sabu-sabu seberat 1 gram yang disimpan terpisah di saku depan celana. Untuk teman tersangka (R) yang melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan, saat ini masih terus dilakukan pengejaran,” ujar Kompol Hery, Kamis (20/10).

Menurut dia, penangkapan terhadap tersangka berawsal dari laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Porong. ”Pengejaran yang dilakukan anggota sampai ke Surabaya, dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap di Jalan raya Buduran,” terang Kompol Hery.

Kepada petugas, tersangka yang mempunyai dua anak dan bekerja serabutan itu mengaku sabu-sabu baru dibeli dari temannya di Surabaya seharga Rp 700. Rencananya, sebagian dipakai sendiri dan sisanya akan dijual setelah dikemas menjadi paket hemat dengan harga Rp 200 ribuan per poket. (cls/udi)

BPN Sidoarjo Antisipasi Praktik Pungli

SIDOARJO (BM) - Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo, Jawa Timur, mengantisipasi praktik pungutan liar di kantor setempat dengan cara membatasi jumlah tamu yang ingin rapat koordinasi dengan pejabat setempat.

Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo, Agus Nandang Taruna mengatakan, pembatasan terse-

but sebagai salah satu langkah untuk memerangi, mencegah dan memberantas pungutan liar dalam pelayanan terkait urusan pertanahan. “Selain itu, kepada semua tamu yang bertemu pejabat BPN untuk rapat kordinasi untuk program layanan, sidang konsolidasi tanah, rapat mediasi sengketa, konflik, perkara pertanahan,

maka harus menaruh tas atau ransel di loket yang disediakan di loby keamanan,” katanya.

Ia mengatakan, aturan di internal sendiri juga diberlakukan. Misalnya, dalam menemui tamu yang berkepentingan, dirinya maupun pejabat yang lain tidak boleh menemui orang luar kantor di ruangan kerja.

“Peraturan ketat ini diber-

lakukan untuk memerangi praktik pungli sesuai instruksi dan arahan BPN pusat,” katanya.

Ia menjelaskan, jika ingin menemui tamu di dalam kantor juga sudah disediakan ruangan khusus yang mendapatkan pengawasan penuh dari petugas keamanan setempat. “Kalau di dalam kantor untuk menemui tamu, sudah disediakan ruan-

gan khusus yang mendapat pengawasan dari aparat keamanan,” katanya.

Ia menambahkan, guna mendukung pencegahan praktik pungli, dirinya mengimbau kepada masyarakat yang akan mengurus surat-surat sah pertanahan, agar diurus sendiri, tanpa melalui pihak-pihak lain. (ant/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

TERSANGKA SABU: Tersangka pengedar sabu-sabu yang biasa beroperasi di wilayah Porong ditangkap petugas Satreskrim Polsek Porong. Saat ini, tersangka diamankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.