Berita Metro 10 Oktober 2016 by Harian Berita Metro

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Kontestasi Pilgub DKI

I INDEKS

Polda Limpahkan Kasus Ahok ke Mabes Polri Ahli Waris Wadul Komisi III DPR RI BACA HALAMAN

Nestle Beri Penghargaan Peternak Sapi BACA HALAMAN

Gus Ipul Apresiasi Rencana Madura Jadi Provinsi BACA HALAMAN

K Korupsi i di DP3 DP3, Puluhan Kontraktor Diduga Ikut Terlibat BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) – Sejumlah pihak melaporkan Gubernur DKI pesawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Polisi menyusul pernyatannya yang mengutip surat Al-Maidah. Di antaranya adalah, laporan yang diajukan atas nama Habib Novel Chaidir Hasan dengan nomor surat tanda bukti lapor TBL/705/X/2016 tertanggal 6 Oktober 2016. Laporan kedua disampaikan Pemuda Muhammadiyah yang menggunakan nama Forum Anti Penistaan Agama (FUPA). Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/4858/X/2016/PMJ/Dit. Reskrimum, Ahok dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 156 Ayat a KUHP tentang penistaan agama. Sementara itu, Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) melaporkan akun jejaring sosial Facebook “Si Buny Yani” (SBY) ke Polda Metro Jaya terkait potongan rekaman video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Muannas mencurigai akun Facebook SBY sengaja menimbulkan isu SARA kepada masyarakat sehingga

melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono mengatakan, proses hukum terkait laporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Termasuk laporan teman Ahok terhadap pengunggah video dugaan pelecehan Alquran surat AlMaidah 51. “Laporan polisi dibuat, penyidik sudah koordinasi dengan Mabes dan pelimpahan LP teknis saja,” kata Awi, Minggu (9/10). Awi beralasan, pelimpahan kasus tersebut ke Mabes Polri karena sudah ada laporan terlebih dahulu terkait dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Sehingga diputuskan kasus dugaan penistaan agama maupun laporan teman Ahok ditangani Bareskrim. Awi menambahkan, proses hukum laporan Kelompok Baca: Forum... Hal. 7

PILGUB DKI TANPA SARA: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara (LPEN) melakukan aksi di acara Car Free Day di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Minggu (9/10/2016). Mereka mengajak masyarakat agar tidak terjebak dalam isu SARA menjelang ajang Pilgub DKI 2017.

Gus Ipul: Selidiki Perahu Santri Tenggelam SURABAYA (BM) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul, meminta kepolisian menyelidiki penyebab tenggelamnya perahu yang ditumpangi 25 santri Pondok Pesantren Langitan, Tuban, hingga menyebabkan tujuh korban meninggal dunia. “Polisi harus mengungkapnya sehingga diketahui apa yang menyebabkan perahu tenggelam hingga menimbulkan korban jiwa,” ujar Saifullah Yusuf di sela proses penyerahan jenazah Rizki Nur Habib, santri asal Sumatera Utara, di RSUD dr Soetomo Surabaya, Ahad (9/10). Menurut dia, pengungkapan penyebab ini bukan untuk mencari “kambing hitam” dan siapa yang patut disalahkan pada kejadian tersebut, namun lebih sebagai bahan evaluasi agar ke depan tak terulang peristiwa serupa. Baca: Seluruh... Hal. 7

FOTO: BM/ANDRE

KORBAN TEWAS: Gus Ipul secara simbolis memberangkatkan salah satu jenazah santri Pondok Pesantren Langitan – Tuban, yang tewas tenggelam.

Tiga Hari Tak Pulang, Gowinda Ditemukan Tewas SURABAYA (BM) - Ni Made Prabawati Gowinda Dewadatta (18) atau Gowinda meninggalkan rumahnya di kawasan Wiguna Tengah itu sejak Kamis (6/10/2016) lalu. Dengan perasaan panik, orang tuanya melapor ke Polrestabes, Minggu (9/10). Setelah melaporkan ke Polrestabes Surabaya pada Pukul 09.30 wIb, dan hanya berselang beberapa jam, polisi telah menemukan titik terang,

namun mengenaskan. Gowinda yang berparas manis telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Jenazah ditemukan di semak belukar yang berada di belakang Apartemen Puncak Kertajaya Permai di kawasan Arif Rahman Hakim, Surabaya. “Orangtua korban kita ajak ke lokasi penemuan untuk mengecek dan ternyata beBaca: Hubungan... Hal. 7

Satu-satunya Parpol yang Lolos Verifikasi Kemenkum HAM

Dua Arek Cewek Jawa Timur Nakhodai PSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinyatakan lolos dalam seleksi badan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. Dari lima partai politik yang mendaftar, PSI menjadi satusatunya partai politik yang lolos seleksi. Selain terdapat dua arek Jatim yang menakhodai parpol ini, apa sesungguhnya yang baru dan menarik dari PSI? simak laporan berikut.

Polda Limpahkan Kasus Ahok ke Mabes Polri

Danik Aek Rahmaningtyas

Senjata makan tuan.. Dua Arek Cewek Jawa Timur Nakhodai PSI Cowoknya ke mana..

Bukalah laman psi.id dan sesuatu yang baru, atau berbeda, langsung kelihatan di situ. Apa itu? Wajahwajah muda. PSI, memang, didirikan dan dimotori oleh kaum muda. Hal ini pun diakui oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat mengumumkan parpol yang lolos seleksi di Kemenkum HAM.

“Yang daftar baru lima parpol, yang lolos cuma satu, PSI, itu partai anak-anak muda,” ujar menteri Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Gedung Kemenkumham Jakarta, akhir pekan lalu. Tak urung, pengurus PSI pun langsung mengucapkan syukur bisa lolos veriﬁkasi badan hukum di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lewat akun Twitternya, @ grace_nat, Ketua Umum PSI, Grace Nathalie, mengakui bahwa mereka tidak punya media massa dan tidak punya budget untuk beriklan di TV, radio, koran, dan bentuk media lainnya. Tapi PSI bersyukur, media tetap memberikan perhatian. “Terima kasih tlah bri kesempatan kpd PSI utk memperkenalkan diri ke publik& membagi apa yg ingin kami perjuangkan #PSITerimaKasihMedia,” kicau Grace Natalie, Minggu (9/10) kemarin.

PRAKIRAAN CUACA

Nova Rini

Baca: Anak... Hal. 7

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN LOKAL Suhu 27 - 29°C

BERAWAN Suhu 26 - 28°C

HUJAN PETIR Suhu 24 - 33°C

CERAH BERAWAN Suhu 24 - 32 °C

Memerintah atau mengawasi diri sendiri jauh lebih sulit dan lebih baik dari pada memerintah dan mengawasi sesuatu negeri. - Ibrahim bin Adham -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Kasus Dugaan Korupsi PWU Jatim

kilas

Wisnu Jalani Mapenaling di Medaeng SURABAYA (BM) - Wisnu Wardhana selaku tersangka kasus dugaan korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU) menjalani masa pengenalan lingkungan selama enam hari di Rumah Tahanan Medaeng. Mantan Ketua DPRD Surabaya itu dijebloskan ke tahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersamaan dengan pen-

etapannya selaku tersangka. Kepala Kesatuan keamanan Rutan Medaeng, Ardian Nova, mengatakan sesuai prosedur yang ada di dalam lingkungan rutan, setelah tahanan masuk pasti melewati “mapenaling” selama enam hari baru kemudian dipindahkan ke sel tahanan. “Sesuai dengan prosedur memang harus melewati‘mapenaling’ ter-

lebih dahulu sebelum dipindahkan ke ruang tahanan,” katanya saat dikonfirmasi di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jumat. Ia mengatakan sejak masuk ke Rutan Medaeng sehari sebelumnya malam sampai dengan Jumat siang, kondisi kesehatan Wisnu Wardhana masih stabil. “Setahu saya secara kasat mata kesehatannya masih stabil. Ka-

lau syok itu sudah wajar terjadi. Dan dari pengakuannya semalam memang kurang tidur,” katanya. Ia mengatakan sampai dengan Jumat siang dirinya mengaku belum ada keluarga atau pengacara yang menjenguknya karena kemungkinan tahanan ingin menenangkan pikiran terlebih dahulu.

ISTIMEWA

RUMAH TERBAKAR DI JETIS KULON Sebuah rumah di Jetis Kulon Gang 1, Wonokromo hangus dilalap si jago merah, Sabtu (8/10) malam. Berkat kecepatan warga menghubungi PMK, empat mobil PMK yang datang ke lokasi berhasil menguasai api hanya dalam hitungan menit. Selanjutnya dilakukan pembasahan agar bara api tidak menyala kembali akibat hembusan angin.

“Mungkin masih syok dan ingin menenangkan pikiran dahulu. Keluarga atau juga pengacara masih belum ada yang menjenguknya. Namun demikian dirinya mempersilakan kepada keluarga untuk menjenguk, dan tidak ada pembatasan,” katanya. Ia mengatakan, tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada tersangka ini karena memang statusnya sebagai tahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. “Nantinya juga akan ditempatkan di sel khusus koruptor sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya. Seperti diberitakan Berita Metro, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Ketua DPRD Surabaya,WisnuWardhana terkait dugaan kasus korupsi penjualan aset milik Pemprov Jatim senilai Rp 900 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penahanan terhadap mantan Manajer Pengelolaan Aset PT Panca Wira Usaha (PWU) itu, serta mengeluarkan surat pencekalan terhadap bekas Dirut PWU, Dahlan Iskan (DI) (BM, Jumat, 7 Oktober 2016, halaman 1). Sebelumnya, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Ariezyanto mengatakan, kasus dugaan penyelewengan aset PWU diusut Kejati Jatim sejak awal 2015 lalu. Sebanyak 33 aset berupa tanah dan bangunan diduga dijual secara curang. “Jika dihargai sekarang, nilai total aset itu sekitar Rp 900 miliar lebih. Namun demikian, sampai dengan saat ini kami masih belum mengetahui berapa nilai kerugian negara yang disebabkan oleh kasus dugaan korupsi tersebut,” katanya. (ant/bem/nii)

ISTIMEWA

ANUGERAH BINTANG: Kapolri Jenderal Tito Karnavian memperoleh anugerah bintang Bhayangkara Utama.

Kapolri Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian atas jasa pengabdiannya terhadap institusi Polri. Penganugerahan tanda kehormatan ini disematkan oleh Menkopolhukam Wiranto di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/10). “Presiden menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kapolri sebagai penghargaan atas jasa besarnya yang disertai keberanian, kebijaksanaan, ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pengembangan Kepolisian serta tidak pernah cacat selama bertugas,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Irjen Boy mengatakan penghargaan ini merupakan penghargaan paling tinggi yang diberikan Presiden bagi anggota Polri. “Ini prestasi luar biasa bagi seorang personel Polri yang dinilai berjasa memajukan institusi Polri,” katanya. Dalam acara ini, tampak sejumlah pejabat negara hadir diantaranya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta jajaran, tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan. (ana/nii)

KPK Dipraperadilankan JAKARTA (BM) - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan sebagai tersangka korupsi. Siti disangka melakukan korupsi pada pengadaaan alat kesehatan (alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alat kesehatan “buffer stock” (stok penyangga) untuk kejadian luar biasa 2005. “Nanti kita akan jawab gugatannya dalam sidang praperadilan rencananya pada Senin (10/10),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Sabtu (8/10). Gugatan itu didaftarkan pada 9 September 2016 dengan nomor 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dengan rencana sidang dilakukan pada Senin, 10 Oktober 2016. KPK menetapkan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden masa Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam dua kasus korupsi sejak Mei 2015. Siti Fadilah dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 ayat 2 KUHP tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Menteri Kesehatan periode 2004-2009 itu dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan Alkes 1 untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007. Jatah tersebut berupa Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp 1,275 miliar. “Memang butuh proses yang cukup lama karena ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang butuh penghitungan cermat,” kata Priharsa. (ant/nii)

Tersedia 400 Lowongan lewat “Indonesia Memanggil”

KPK Mentarget 3.000 Pegawai pada 2019 JAKARTA (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima tambahan penyidik baru yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. “Masuknya beberapa penyidik baru agar membuat negara ini cepat lepas dari jeratan perilaku korup yang semakin mengkhawatirkan, termasuk di luar pulau Jawa yang dalam banyak kasus belum tersentuh secara sempurna,” kata Wakil Ket-

ua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu (8/10). Tercatat ada sekitar 30 orang penyidik baru dari Polri yang sudah diterima oleh KPK beberapa waktu lalu. Saut bahkan menargetkan KPK akan punya sekitar 3.000 orang pegawai pada 2019. “Dalam pikiran saya, KPK sekarang hingga masa akhir kami berlima pada 2019 paling tidak akan memiliki 3.000 pegawai dari

ISTIMEWA

INDONESIA MEMANGGIL: Ilustrasi Indonesia Memanggil yang dicanangkan KPK untuk merekrut putra-putri terbaik bangsa dalam upaya memperkuat lembaga anti rasuah itu.

sekitar 1.200-an yang ada saat ini. Mereka tentunya terdiri atas berbagai keahlian dan latar belakang yang akan mengisi posisi di jajaran deputi informasi dan data, pencegahan, penindakan, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Rakyat di banyak wilayah saat ini merasakan ketidakadilan dan selalu memanggil-manggil pertolongan dari KPK, ini harus direspon,” tambah Saut. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa KPK saat ini juga sedang mencari tambahan pegawai melalui program Indonesia memanggil. “Saya belum dapat laporan yang terakhir, tapi pada 2016 KPK akan menambah 150 orang pegawai, pada 2017 dapat tambahan 400 pegawai. Semua direkrut pada 2016 sehingga awal 2017 semuanya sudah ‘on board’,” kata Agus. Di Deputi Penindakan KPK saat ini penyidik berjumlah 91 orang yang terdiri atas penyidik

Polri dan penyidik independen yang diangkan sendiri oleh KPK, selanjutnya penyelidik berjumlah 118 orang dan penuntut umum berjumlah 88 orang yang berasal dari Kejaksaan Agung. Padahal pengaduan masyarakat pada 2015 berjumlah 5.694 laporan dengan indikasi tindak pidana korupsi sebanyak 2.807 namun yang ditindaklanjuti oleh KPK ke deputi Penindakan hanya 171 laporan, sisanya ditindaklanjuti ke institusi eksternal seperti Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP, kementerian hingga berkomunikasi dengan pelapor. Aturan pengangkatan penyidik dari Polri di KPK terdapat pada pasal 39 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan penyidik dari polisi ke KPK harus diberhentikan sementara selama 4 tahun dan bisa diperpanjang sebanyak satu kali. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No-

mor 63 Tahun 2005 mengenai Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pada pasal 5 mengatur masa tugas pegawai di KPK adalah selama empat tahun dan dapat diperpanjang selama enam tahun dengan dua tahap yaitu tahap pertama paling lama empat tahun dan tahap kedua paling lama dua tahun setelah pimpinan KPK berkoordinasai dengan pimpinan instansi asal. Dalam pasal itu juga disebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di KPK dapat beralih status sebagai pegawai KPK setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi asal. Diinformasikan KPK kembali membuka lowongan Indonesia Memanggil untuk sekitar 400 posisi, dengan kualifiaksi S-1 lulusan mulai 2013 - 2016. Pendaftaran dibuka sejak 1 Oktober hingga 11 Oktober mendatang. Info lebih lanjut bisa dilihat langsung di laman kpk.go.id. (ana/kgi/nii)

Kasus Pembunuhan Berencana atas Korban Wayan Mirna Salihin

Jessica Dituntut 20 Tahun, Keluarga Korban Berharap Hakim Adil Jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara pembunuhan berencana atas korban Wayan Mirna Salihin sudah menuntut terdakwa Jessica Kumala Wongso hukuman 20 tahun penjara. Ancaman maskimal untuk pasal 340 yang digunakan JPU adalah hukuman mati. Keluarga korban kini berharap keadilan kepadsa majelis hakim yang mengadili perkara ini. KELUARGA korban pembunuhan menggunakan senyawa sianida Wayan Mirna Salihin berharap majelis hakim bersikap menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso. “Saya yakin hakim bijak dan adil menjatuhkan vonis seumur hidup,” kata saudara kembar Mirna, Shandy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/10). Shandy menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Jessica dengan penjara 20 tahun tidak memberikan rasa keadilan bagi

keluargakorbandantidaksebandingdenganmeninggalnyaMirna. Terlebih Jessica, menurut Shandy tidak memperlihatkan penyesalan seperti pembunuh berdarah dingin yang berpotensi membahayakan orang lain. “Dia tidak ada rasa penyesalan dan tidak mengakui perbuatannya, serta tidak ada permohonan maaf,” tutur Shandy. Shandy khawatir tuntutan JPU yang ringan mengancam dan membahayakan orang lain, serta keluarga almarhumah Mirna. Adik kembar Mirna itu me-

nilai Jessica seperti menderita amnesia saat jaksa menanyakan kecurigaan terdakwa saat menyimpan tas kertas (paper bag) dan menggerakkan gelas es kopi Vietnam di atas meja yang dikonsumsi Mirna. Shandy menuturkan Jessica kerap menjawab lupa atau tidak

ingat saat ditanya jaksa, namun terdakwa menjawab lancar ketika pengacaranya bertanya. Hotman Salah Tafsir Sementara itu, ihwal CCTV sebagai bukti persidangan menjadi diskursus yang ramai di media. Nadia Saphira, seorang

BM/ISTIMEWA

BUKTI CCTV: Hotman Paris Hutapea dinilai keliru menafsirkan putusan MK soal alat bukti rekaman CCTV.

pengacara dari Kantor Pengacara Lucas & Partners, menilai Hotman Paris Hutapea salah mendefinisikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sah atau tidak alat bukti kamera tersembunyi terkait pembunuhanWayan Mirna Salihin. “Seharusnya putusan dibaca secara menyeluruh sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dan pemahaman hukum yang sesat,” kata Nadia saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (9/10). Nadia menjelaskan Putusan MK Nomor : 20/PUU_XIV/2016 tanggal 7 September 2016 itu bertujuan menghindari dimanfaatkan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam suatu perkara ketika diperoleh melanggar hak asasi dan privasi seseorang. Nadia juga mengatakan alat bukti rekaman kamera tersem-

bunyi pada kasus terdakwa pembunuhan Mirna, Jessica Kumala Wongso berbeda dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Diungkapkan Nadia, dasar permohonan uji materi yang diajukan Setya Novanto ketika rekaman pembicaraan yang dijadikan alat bukti dilakukan melawan hukum, melanggar privasi dan hak asasi manusia. Pengacara wanita muda itu mengharapkan Hotman mencermati penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11Tahun 2011 tentang Informasi danTransaksiElektronik(UUITE). Secara umum penyadapan didefinisikan kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.

Nadia menyatakan kamera tersembunyi pada kasus pembunuhan Mirna yang dipasang Cafe Olivier bersifat publik sehingga tidak melanggar hak privasi maupun hak asasi manusia. “CCTV jelas merupakan alat bukti yang sah dan harus dipertimbangkan majelis hakim pada kasus pembunuhan Mirna,” ujar wanita mantan model itu. Sebelumnya, pengacara senior Hotman Paris Hutapea mengatakan Putusan MK Nomor 20/PUU_XIV/2016 tertanggal 7 September 2016 menyebutkan bahwa rekaman kamera tersembunyi pada kasus Jessica tidak sah dijadikan alat bukti. Bahkan, Hotman mengancam bakal membubarkan MK jika majelis hakim yang memproses Jessica Kumala Wongso terdakwa pembunuhan Mirna dan tidak mematuhi putusan itu. (ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Profil

Disambut Warga, Ditolak Legislator

Komitmen Air Layak Minum

katanya di Surabaya, Minggu (9/ 10) kemarin. Seperti diberitakan koran ini, Pemkot Surabaya sudah punya rencana matang terkait pembangunan buffer zone atau kawasan penyangga TPA Benowo. Nantinya, area tersebut akan berkonsep seperti hutan dan dilengkapi track untuk bersepeda. “Buffer zone TPA Benowo sudah kita desain menjadi tempat yang indah dan menarik. Dengan demikian, selain memiliki fungsi utama sebagai kawasan penyangga, buffer zone juga dapat dimanfaatkan warga sebagai sarana edukasi dan rekreasi,” kata Wali Kota Tri Rismaharini (Berita Metro, Jumat, 7 Oktober 2016, halaman 3). Menurut Awey, DPRD Surabaya sudah menolak usulan pemkot untuk pengadaan tanah

Vincensius Awey

lahan buffer zone senilai Rp 135 miliar tersebut lewat Perubahan APBD 2016. Meski sudah ditolak, lanjut dia, Pemkot Surabaya rencanaya tetap kembali mengajukan anggaran pembelian lahan seluas 10 hektare tersebut lewat APBD 2017.

Awey menegaskan pihaknya akan tetap menolak jika pemkot memaksakan anggaran itu dimasukkan dalam APBD 2017. Anggota Komisi C ini juga akan menagih komitmen para anggota banggar lainnya yang juga ikut menolak. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mengatakan, kalau memang perlu buffer zone, seharusnya dimaksimalkan dulu lahan kosong yang ada saat ini. “Kalau memang kurang, baru lakukan pengadaan lagi,” ujar Herlina. Tak hanya Herlina, hampir mayoritas anggota DPRD Surabaya belum sependapat dengan usul tersebut. Alasannya beragam mulai dari sifatnya yang dianggap belum mendesak, hingga kekhawatiran anggaran terse-

but tidak terserap maksimal. Sementara itu, Walikota Tri Rismaharini mengatakan buffer zoneTPA Benowo sudah didesain menjadi tempat yang indah dan menarik. Selain fungsi utama sebagai kawasan penyangga, buffer zone juga dapat dimanfaatkan warga sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Dia menjelaskan bentuk buffer zone akan mengelilingi TPA Benowo. Oleh karenanya, lahan yang dibutuhkan sangat besar. Berdasar perhitungan pemkot, setidaknya 37 hektare diperlukan untuk membangun buffer zone. Namun, lanjut dia, pemkot tidak akan langsung membebaskan seluruh lahan tersebut karena keterbatasan anggaran. “Makanya, kita cicil tahun ini rencananya 10 hektare dulu,” kata Risma. (ant/nii)

Kontroversi Status Kepemilikan Tanah Grand City Mall

Ahli Waris Wadul Komisi III DPR RI SURABAYA (BM)- Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir, mengatakan segera menindaklanjuti pengaduan Nuraini, anak almarhum Muhammad bin Ahmad Maghrabi, pemilik sah lahan di Jalan Gubeng Pojok 48-50 Surabaya, Jawa Timur. Lahan sangat strategis di pusat kota Surabaya itu kini berdiri bangunan Grand City Mall, milik Hartati Murdaya. “Sebagai wakil rakyat, tugasnya memang untuk melayani rakyat di seluruh Indonesia, termasuk persoalan yang tengah dialami Nuraini,” ujar pria asal Dapil Jawa Timur I saat menerima Nuraini di sebuah Hotel Pullman dalam rangkaian agenda kunjungan ke Polda Jawa Timur. “Kita memang ada jadwal ke Polda Jatim, terkait maraknya kasus Padepokan Kanjeng Dimas Taat itu. Dan, ini tadi kita baru menerima laporan hari ini. Laporan masuk dari warga Surabaya. Dia (Nuraini) mengatakan, kalau didholimi, karena tanah beliau peninggalan orang tuanya, tiba-tiba beralih status kepemilikan di tangan pengembang, yang saat ini telah berdiri bangunan Grand Cityý Mall dan sudah beroperasi. Ini akan kita lihat, kenapa tanahnya jatuh ke pengembang, dan kenapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat, ini yang akan kita telusuri,” tambah kader Partai Golkar ini. Kata Adies, pihaknya akan membahas pengaduan itu di Komisi II DPR RI. “Jadi semua laporan kita perhatikan, tidak ada yang kita abaikan termasuk laporan Ibu Nuraini ahli waris tanah di Surabaya ini,” lanjutnya. Dikatakan, semuanya akan dilihat dan akan dibahas di DPR RI. Dan, dimungkinkan akan dibicarakan bersama dengan

KOMITMEN pemerintah guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih layak minum dan sanitasi masyarakat Indonesia perlu dukungan berkelanjutan. “Sesuaidenganstandarkelayakan, kondisi air dan kebutuhan sanitasi di lingkungan masyarakat masih perlu dioptimalkan,” kata Zainal ilyas Nampira, Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Zainal ilyas Nampira Surabaya, Sabtu (8/10). Menurut Zainal, sebenarnya, untuk kondisi air bersih dan sanitasi di Jawa Timur masih relatif bagus. “Tetapi, kami masih ingin meningkatkan lagi. Sesuai dengan yang disyaratkan dalam standar kebersihan lingkungan yang lebih universal,” jelas Zainal, saat dikonfirmasi terkait keterlibatan pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Agency for International Development (USAID) dalam upaya membantu meningkatkan pemenuhan standar kelayakan air bersih dan sanitasi di Jawa Timur. Zainal menerangkan, saat ini telah terjalin kerja sama melalui program IUWASH Plus. Program USAID dimaksudkan guna meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi di Jawa Timur. Ada 7 lokasi yang terpilih kota/kabupaten di Jawa Timur. “Kami telah menyepakati kerja sama ini selama 5 tahun melalui program IUWASH Plus itu. Kerjasama yang kami lakukan mulai dari pelatihan, hingga penciptaan inovasi teknologi baru,” papar Zainal. Dan program ini baru pertama kali kami lakukan dengan melibatkan United States Agency for International Development (USAID), imbuhnya. Kesempatan lain, Heather D’Agnes, selaku Deputy Director Environment Office USAID Indonesia mengatakan, program IUWASH Plus merupakan kerjasama kemitraan pemerintah AS dengan pemerintah Indonesia. Selain itu lanjut Heather, USAID juga menjalin kerja sama dengan beberapa provinsi lain di Indonesia untuk menjalankan program IUWASH Plus ini. “Di Jawa Timur sendiri, kami bekerjasama dalam program IUWASH Plus, guna membantu untuk peningkatan standart air bersih dan sanitasi,” tuturnya. (has/nii) ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Walau mendapat sambutan positif warga Benowo, gagasan Pemkot membangun Buffer zone (kawasan penyangga) di TPA Benowo dkritisi anggota DPRD Kota Surabaya. Legislator menilai rencana Pemkot Surabaya yang akan membuat buffer zone di TPA sampah Benowo tidak terlalu mendesak. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vincensius Awey, mengatakan sebetulnya yang lebih penting dari itu adalah teknologi milik perusahaan pengelola TPA Benowo seharusnya bisa menanggulangi dampak negatif dari gunungan sampah seperti limbah cair sampah yang masih mencemari tambak masyarakat. “Dari situ saya menilai berarti teknologi mereka belum bagus,”

ISTIMEWA

Gagasan Pemkot soal Buffer Zone di TPA Benowo

Cara Baru Bayar Pajak

BM/ANDRE

WADUL DPR RI: Nuraini (berhijab) bersama Adies Kadir (kaos putih) saat wadul ihwal lahan yang di atasnya dibangun Grand City Mall.

Komisi II dan III. “Bagi siapa saja, masyarakat di Indonesia yang mengalami hal serupa untuk tidak segan dan bisa mengadukan persoalan yang dihadapi ke DPR RI,” tegasnya. Bukan tanpa alasan, pihaknya mengakui persoalan tanah seperti yang dialami Nuraini masih banyak terjadi di Indonesia. “Nantinya, semua akan kita panggil, untuk kita dengar keterangannya.Termasuk, kita akan bicarakan dengan Komisi II dan Komisi III untuk membahasnya. Dan jika ada kaitannya dengan institusi TNI AL, ýitu tugas-

nya Komisi I, yang membidanginya,” kata dia. Sebelumnya,Nurainibersama juru bicara keluarga Petrus Hariyanto dan didampingi kuasa hukum Arius Sapulette membeberkan, kalau tanah yang saat ini berdiri bangunan Grand City Mall adalah milik orang tuanya. Dia menceritakan,diatastanahitudulu berdiri tiga rumah dihuni keluarganya. Saat itu, sekitar tahun 1990 an‘dipinjam’KKO(Marinir)TNIAL, dalam perjalanannya, kemudian berpindahtangankePTSindoBarongKencana(SBK)tanpasepengetahuanorangtuanyaMuhammad

binAhmadMaghrabi. Kemudian, oleh PT SBK tanah tersebut didaftarkan ke Pertanahan Kota Surabaya II dan terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 174, tanggal 8 Juli 1994. Dalam perjalanan panjang, kemudian tanah itu berpindah kepemilikan ke PT ýHardaya Widya Graha (HWG), dengan sertifikat HGB No 673/ Kelurahan Ketabang, atas nama Hartati Murdaya. “Saya berharap, melalui Bapak Adies Kadir dari Komisi III DPR RI ini, semua menjadi terang, bahwa tanah tersebut me-

mang benar-benar milik orang tua saya. ýSaya ini orang kecil, bodoh, mana mungkin saya memalsukan surat-surat tanah yang saya pegang ini. Kalau saya memalsukan atau mencemarkan nama baik, silakan ditangkap, dipenjarakan. Dan, saya sangat kecewa dengan ucapan Pak Budi bagian Sengketa Tanah di BPN Jatim, yang mengatakan suratsurat tanah yang saya miliki palsu,” urai Nuraini usai pertemuan dengan sekitar lima orang dari Komisi III DPR RI yang tengah berada di Surabaya akhir pekan kemarin. (dre/nii)

PEMKOT Surabaya terus berupaya meningkatkan kemudahan dalam hal pembayaran pajak daerah. Salah satunya dengan cara bekerjasama dengan pihak perbankan. Terbaru, pemkot menjalin kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya, Yusron Sumartono, dan CEO PT BNI Wilayah Surabaya Risang Widoyoko di Graha Sawunggaling, Jumat (7/10). Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, warga kini dapat membayar sembilan jenis pajak daerah via channel Bank BNI seperti melalui teller, electronic data capture (EDC), anjungan tunai mandiri (ATM), kartu kredit/debet, mobile banking system, dan internet banking. Adapun kesembilan jenis pajak antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, parkir, air bawah tanah, bumi dan bangunan serta BPHTB. Yusron Sumartono mengatakan, kerjasama dengan Bank BNI sejatinya sudah dimulai sejak Desember 2015. Namun, kerjasama itu masih sebatas melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) via ATM. Sekarang, BNI telah melayani semua jenis pajak pada semua saluran pelayanan. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, Yusron berharap semakin banyak warga yang membayar pajak tepat waktu. Sebagai informasi, target pajak daerah Kota Surabaya tahun ini mencapai Rp 2,8 triliun dari 664.496 wajib pajak. Realisasi pajak hingga sekarang sudah 79 persen. “Kami yakin target pajak daerah dapat terlampaui sebab berkaca dari tahun sebelumnya, realisasi pajak di atas 100 persen,” ujar mantan Koordinator Kelompok Pemeriksa di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini. Sementara CEO PT BNI Wilayah Surabaya, Risang Widoyoko, menyambut baik kerjasama dengan pemkot ini. Dia menyatakan, pembayaran secara tunai memang memiliki risiko lebih besar. Oleh karenanya, BNI memberikan fasilitas dimana para wajib pajak dapat membayar pajaknya secara nontunai. Selain itu, melalui channel mobile banking system atau internet banking, warga bahkan tidak perlu keluar rumah untuk membayar pajak. (hms/has/nii)

Arek Kedurus Berulah di Banyu Urip Kidul

Gus Lelono Mencoba Peruntungan dengan Modus Datangkan Perhiasan Emas Di Probolinggo, Taat Pribadi bikin heboh dengan sulapan menggandakan uang. Di Surabaya, modus serupa dilakukan Gus Lelono, dibantu rekannya, dengan sulapan mendatangkan perhiasan emas. Hal yang bikin miris, masih saja ada orang yang meliburkan akal sehat, mempercayai modus ini, dan kemudian terpedaya. INI kisah tentang modus melakukan aksi penipuan yang menelan korban yang mengalami kerugian materiil. Adalah Julistiyono alias Gus Lelono warga Kedurus Wonokromo, yang mengaku bisa mendatangkan emas batangan dan perhiasan dengan cara ritual ghaib. Bermodal keris dan mengaku orang pintar untuk meyakinkan korban, Gus Lelono lantas mengajak Dimas, warga Tembok Dukuh, untuk bersekongkol menjalankan aksi penipuan. Mulanya dua orang tersangka itu mendatangi rumah korban Efendi warga Jl. Banyu Urip Kid-

ul dengan mengaku sebagai orang pintar dan bisa mendatangkan emas dengan cara ritual ghaib. Setelah korban percaya, barulah Gus Lelono beraksi. Ia sesumbar jika dengan ritual ghaib bisa mendatangkan emas 1 peti. Untuk mebuktikan omongannya, Gus Lelono lantas meminjam kamar korban untuk melakukan ritual. Setelah sekitar lima menit bersemadi, Gus Lelono kemudian memanggil Efendi untuk masuk kamar. Efendi terkejut dan percaya begitu saja setelah melihat di atas meja ritual bertumpuk kepingan

emas batangan dan sejumlah perhiasan. Gus Lelono mengatakan kepada korban, jika tumpukan perhiasan emas itu baru bagian kecil yang bisa dia ambil dari ritual ghaib. Jika korban ingin yang

lebih banyak, harus setor mahar Rp 30 juta. Korban tak menaruh curiga, dan langasung memberitakan uang Rp15 Juta sebagai mahar (uang muka). Gus Lelono kemudian mem-

BM/ISTIMEWA

MODUS: Warga Kedurus, Gus Lelono, warga Kedurus, dan rekannya Dimas, warga Tembok Dukuh, menggunakan modus serupa Taat Pribadi. Ia seolah bisa mendatangkan perhiasan dengan semedi. Mirisnya, masih saja ada korban yang percaya.

berikan satu gelang emas asli kepada korban dan menyuruh melakukan tes keaslian gelang itu. Korban langsung membawa gelang itu ke Toko Emas di Jl. Blauran. Gelang itu ditawar Rp 2.520.000 oleh pihak toko. Lalu, korban menelepon Gus Lelono kalau gelangnya ditawar dengan harga tinggi. Masih dalam aksi tipu-tipu, Gus Lelono bilang ke korban bila gelang pemberiannya itu bisa dihargai lebih mahal kalau dijual ke temannya, sekitar Rp 2.700.000. Korban pun terpedaya. Dia mengurungkan niat menjual emas itu ke toko emas Blauran. Dia meminta Gus Lelono menjualkan emas itu. Gus Lelono memberikan uang Rp 1.700.000 kepada korban dari hasil penjualan gelang emas itu. Selebihnya uang yang Rp1 juta itu diambil Gus Lelono sebagai uang

transportasi. Setelah Gus Lelono dan Dimas pergi, korban merasa penasaran dengan tumpukan emas yang diproses secara ghaib oleh Gus Lelono. Setelah dibuka dan dilakukan pengecekan, tumpukan emas itu palsu. Korban baru sadar kalau sudah tertipu, dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Sawahan. AKBP Shinto Silitonga Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengatakan, kedua tersangka memang sejak awal bertujuan menipu. Sebelumya tersangka memang mempunyai usaha pengobatan alternatif akan tetapi bangkrut di tengah jalan. “Dalam aksinya, korban diiming-imingi akan diberikan banyak perhiasan dengan melakukan ritual ghaib terlebih dahulu. Akhirnya korban pun terpedaya oleh tersangka dan akhirnya memberikan sejumlah uang ke-

pada tersangka dengan jumlah yang sudah disepakati,” katanya, Minggu (9/10). Barang bukti yang diamankan aparat diantaranya, gelang emas palsu warna kuning, 1 untai emas palsu warna kuning, 8 emas batangan palsu, uang tunai Rp 510.000, 7 buah besi kuning berbentuk lonjong, 8 buah besi kuning berbentuk kepompong, 1 buah minyak puser, 1 buah minyak apel jin, 1 kotak kayu berisi jenglot mainan, 1 buah pusaka berbentuk trisula, 1 buah botol berisi bulu perindu, 1 buah pusaka berbentuk keris, 2 botol minyak misik, 2 botol minyak jafaron, 1 buah tasbih, 1 buah kresek berisi obat- obatan dan 43 lembar brosur pengobatan alternatif. Kedua tersangka dikenai pasal 378 penipuan dengan hukuman empat tahun penjara. (ssn/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

TP PKK Kecamatan Kranggan Dilantik

MOJOKERTO (BM)-Siti Amsah Mas’ud Yunus, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto melantik TP PKK Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Dilantiknya tim penggerak PKK ini menyusul diresmikannya Kecamatan Kranggan sebagai kecamatan baru di Kota Mojokerto. Pelantikan yang berlangsung di ruang PKK jalan Hayam Wuruk Kota Mojokerto yang dihadiri Wakil Ketua TP PKK Ninis Suyitno, Camat Kranggan Rachmi Widjajati, Kepala SKPD terkait dan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mojokerto. TP PKK Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dipimpin Sri Budi Rahayu yang merupakan istri Sekretaris Kecamatan Kranggan. Rachmi Widjajati, Camat Kranggan selaku pembina TP PKK Kecamatan

FOTO BM/PRAYOGI

FOTO BERSAMA : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus, usai melantik TP PKK Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

Kranggan menuturkan bahwa pelantikan ini merupakan momentum yang strategis untuk penguatan kelembagaan baik penguatan program kinerja maupun struktur organisasi. Diharapkan Rachmi bahwa PKK sebagai organisasi yang tumbuh untuk kesejahteraan keluarga diharapkan mampu menggerakkan

keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga dapat berperan dalam pembangunan Kota Mojokerto. “Saya berharap TP PKK Kecamatan Kranggan bisa bekerja dengan sebaikbaiknya dan di periode ini dapat meningkatkan capaian 10 program pokok PKK,” tuturnya. Siti Amsah Mas’ud Yunus

dalam sambutannya usai melantik menyampaikan bahwa PKK memiliki peran aktif dalam ikut serta membangun Kota Mojokerto. PKK memiliki peran yang strategis karena memiliki jaringan yang cukup kuat mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT hingga dasa wisma. Pelantikan jabatan TP PKK Kecamatan Kranggan merupakan upaya untuk penguatan kelembagaan organisasi PKK secara berjenjang. “Saya berharap TP PKK Kecamatan Kranggan terus membina para kader. Terutama pada ibu hamil risiko tinggi. Ini sangat dianjurkan oleh Gubernur Jawa Timur. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” harap isteri Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus ini. Kelompok-kelompok dasa wisma serta masyarakat luas

juga terus didorong untuk bersemangat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. PKK Kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak, sebab di wilayah itulah basis dan pusat kegiatan PKK tersebut berperan. “Karena itu di tingkat ini harus diperkuat dan dipertajam. Agar mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam mendukung program pembangunan Kota Mojokerto,” Kader PKK juga berperan sebagai pelopor dan motor penggerak pembangunan dalam mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri yang diaktualisasikan dalam program pemberdayaan perempuan dalam melakukan pembinaan, pengelolaan serta pengembangan program PKK di daerah masing-masing. (gie/adv)

Ruwat Agung Nuswantoro 1950 Saka-2016 Masehi

MOJOKERTO (BM) Fragmen kolosal ‘Sumpah Amukti Palapa’ dan warnawarni kearifan lokal budaya Majapahit, memeriahkan acara Kirab Agung Nuswantoro yang merupakan puncak seluruh rangkaian even tahunan Ruwat Agung Nuswantoro 1950 Saka/2016 Masehi yang dilaksanakan di Pendopo Agung Trowulan, Minggu (9/10) kemarin. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, yang hadir didampingi istri Ikfina Kamal Pasa, menerima pusaka Pataka Majapahit (lambang Majapahit). Sementara wakilnya, Pungkasiadi yang juga didampingi istri, menerima pusaka Tombak Samudera. Dua pusaka lainnya yakni Songsong Gringsing Udan Riwis (payung bersusun tiga) dan Umbul-Umbul Gulo

FOTO BM/PRAYOGI

SAMBUT : Bupati dan Wakil bersama warga sangat antusias menyaksikan ruwat Agung Nuswantoro yang digelar di pendopo Agung Trowulan, Minggu (9/10)

Klopo (Sang Saka Merah Putih) diterimakan kepada unsur Forkopimda Kabupaten Mojokerto. Parade budaya contohnya dari SMA Negeri 1 Gedeg dengan tema ‘Manggala

Miyak Prahara’ dan SMA Negeri 1 Sooko dengan tema ‘Gumelaring Gulo Klopo’ juga menambah kilau warna kemeriahan.Bupati Mustofa Kamal Pasa optimis terhadap sektor wisata Kabupaten

Mojokerto yang akan terus berkembang kedepannya. “Ruwat Agung Nuswantoro adalah aset pariwisata Kabupaten Mojokerto, khususnya di sektor wisata budaya. Keseluruhan rangkaian acara yang apik, kolosal dan kental dengan kearifan lokal bercitarasa Majapahit ini sangat khas,” ujarnya. Branding dari Ruwat Agung Nuswantoro sendiri lanjut Bupati, sangat kuat, orang-orang tidak mudah lupa. Tidak hanya masyarakat lokal, peradaban Majapahit sudah dikenal dunia. Ini harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi di tahuntahun berikutnya. Sebagai informasi, rangkaian acara Ruwat Agung Nuswantoro 1950 Saka/2016 Masehi, telah dilaksanakan sejak prosesi unduh-unduh patirtaan,

Kamis (6/10), dilanjutkan prosesi pencampuran sapta tirta dan gelar macapat, Jumat (7/10). Ruwat Sukerto massal dan larung Sukerto, Sabtu (8/10) dan puncaknya yakni pameran produk unggulan dan batik Majapahit serta Kirab Agung Nuswantoro Majapahit Jumenengan Gusti Prabu Jayanegara dengan rute Makam Troloyo-Pendopo Agung, Minggu (9/10) kemarin. Seluruh kegiatan di atas, ditutup apik dengan acara Mangesti Suro (puncak acara resepsi Ruwat Agung Nuswantoro), dan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Surono Gondo Taruno dengan lakon Tumuruning Wahyu Sih Nugroho pada malam harinya. (gie/adv)

KEDIRI - NGANJUK

Dewan Pertanyakan Merosotnya Kontribusi BPRS MOJOKERTO (BM) - PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto menjadi sorotan dewan menyusul anjloknya deviden (laba untuk pemegang saham) yang mempengaruhi turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Mojokerto. Bank pelat merah ini berdalih, anjloknya deviden karena sedang menggenjot investasi dengan membuka dua cabang baru. Direktur Utama PT BPRS, Khoirudin tak menampik terjadinya penurunan laba sejak tahun 2015 yang secara otomatis membuat deviden anjlok. Laba untuk Pemkot Mojokerto sebagai pemegang 99% saham, yang seharusnya Rp 1 miliar lebih hanya mendapatkan bagian Rp 300 juta. Padahal, penyertaan modal daerah 2015 mencapai Rp 10 miliar. “Deviden tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini disebabkan PT BPRS Kota Mojokerto tahun 2015 merupakan tahun Investasi. Karena di tahun 2015 terdapat 2 pembukaan cabang sekaligus, yakni Kantor Cabang Mojosari dan Kantor Cabang Pandaan (Pasuruan),” jelas Khoirudin melalui email resmi ke wartawan,kemarin. Khoirudin sekaligus menjawab pertanyaan Komisi III DPRD Kota Mojokerto yang meragukan analisa kelayakan membuka dua cabang baru tersebut. “Setiap pembukaan jaringan atau kantor cabang selalu dilakukan kajian atau studi kelayakan sebagai persyaratan yang telah ditentukan,” tegasnya. Disamping itu, lanjut Khoirudin, anjloknya laba tahu 2015 yang hanya pada angka Rp 600 juta akibat adanya peraturan baru dari otoritas jasa keuangan (OJK). “Contohnya tentang pendapatan administrasi yang tahun-tahun lalu bisa di akui secara langsung sebagai pendapatan, sedangkan di tahun 2015 pendapatan administrasi di amortisasi (pengurangan nilai) sesuai dengan jangka waktu pembiayaan,” terangnya. Anjloknya deviden dari BPRS ini terkuak dalam rapat paripurna P-APBD 2016 bulan September lalu. Komisi III DPRD Kota Mojokerto menyoroti penuruan PAD yang ternyata salah satunya akibat anjloknya pendapatan dari sektor deviden. Tak hanya di 2015, menurut dewan, deviden dari BPRS diproyeksikan anjlok tahun 2016. Dengan penyertaan modal daerah Rp 13 miliar atau naik Rp 3 miliar dari tahun sebelumnya, target deviden untuk Pemkot Mojokerto dipatok Rp 1,2 miliar. Namun, sampai saat ini pembagian laba dari BPRS baru Rp 300 juta. Dewan menilai anjloknya deviden dari BPRS itu sebagai sesuatu yang janggal. Pasalnya, direksi BUMD itu menyatakan Capital Adequacy Ratio (rasio kecukupan modal) mencapai 26% yang artinya sebagai bank yang kondisi keuangannya sangat sehat. (bud/gie/dra)

FOTO BM/PRAYOGI

TURUN : Keberadaan PT BPRS, yang sahamya 99 persen Pemkot Mojokerto hanya memberikan deviden sebesar Rp 300 juta yang menurun dari target

berita metro

www.beritametro.co.id

Dewan Desak Perda Minimarket Segera Diterbitkan

NGANJUK(BM)-Berdirinya sejumlah minimarket atau pasar modern di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Nganjuk menjadi sorotan sejumlah kalangan termasuk anggota DPRD Nganjuk yakni Karyo Sulistyo dari Partai Golkar. Pasalnya, Selain mengancam keberadaan pasar tradisional dan pedagang kelontong, Berdirinya beberapa Minimarket belum dilengkapi Ijin yang harus dipenuhi. Selain adanya aturan yang dilanggar terkait ijin dan sejumlah aturan yang tidak diindahkan, Maka perlu segera diadakan penertiban tentang keberadaan minimarket tersebut. Menurut Karyo, menjamurnya minimarket yang tidak dilengkapi Ijin harus segera diawasi dan ditertibkan. “Kita harus tertibkan berdirinya minimarkret, Dengan begitu kita juga beri memberi ruang untuk pedagang Kelontong. Mereka itu kan tulang punggung ekonomi rakyat kita,”ujar Karyo. Karyo menambahkan, pemerintah harus segera menerbitkan aturan terkait pendirian minimarket dan justru potensi ekonomi mikro yang harus diberdayakan. “Iya perda-nya harus kita desak

FOTO BM/KAMTO

DITERTIBKAN : Anggota dewan mendesak segera dibentuk perda yang akan mengatur keberadaan pasar atau toko modern yang dapat mengamcam keberadaan pasar tradisional

itu, “imbuh Karyo. Bahkan legislator Partai Golkar asal Kecamatan Ngronggot ini secara detail menjelaskan bahwa, Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Penger-

tian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Setiap toko modern wajib mem-

perhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). “Jadi apa yang mesti diterapkan dalam Perda nanti kan sudah jelas ada aturanya di Perpres, “pungkas Karyo. Sementara itu, Widi warga lingkungan Jarakan Kelurahan Kramat kecamatan/kabupaten Nganjuk mengeluhkan berdirinya supermarket ‘mirip’ dengan Indomart disekitar lingkunganya. Keberadaan minimarket ini jelas mengganggu perekonomian pedagang setempat, Sebab selain mengancam pedagang tradisional disekitarnya, keberadaanya juga belum disosialisasikan kepada warga sekitar. “Saya belum pernah dimuntai tandatangan surat terkait ijin HO, “ujar Widi. Namun meski belum semua warga sekitar membubuhkan tandatangan persetujuan, Namun keberadaan ‘Toko Serba Ada’ yang berada di jalan Wilis lingkungan Jarakan ini nekat beroperasi. Belakangan diketahui bahwa pemiliknya adalah Pegawai di BPPT Nganjuk. “Saya dengar pemiliknya orang dari Kantor Perizinan,”jelas Widi.(kam/dra)

Dua Hari Pesta Miras, Tiga Warga Kota Kediri Tewas

KEDIRI(BM)-Tiga orang warga Kota Kediri tewas hampir bersamaan yang diduga akibat overdosis. Sebelumnya, mereka diketahui menggelar pesta minuman keras (miras) selama dua hari berturutturut. Informasi yang berhasil dihimpun, korban bernama Agus alias Oyeng warga jalan Gang Carik, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, Budi Setiono alias Kapen dan Harsono alias Gombloh, keduanya warga jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri. Jenasah ketiganya kini masih disemayamkan di rumah duka masingmasing. Sugianto, Ketua RT 2/ RW 5 Kelurahan Banjaran mengatakan, ketiga korban meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Budi Setiono dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri, pukul 01.00 WIB, Agus dibawa ke RS Baptis Kota Kediri, pada pukul 03.00WIB dan Harsono dibawa ke RS Bhayangkara, pada pukul 06.00 WIB. “Tadi pagi itu saya dikabari kalau PERWAKILAN

pak Harsono sakit parah. Saya kemudian menjenguknya. Dia mengeluhkan perutnya sakit dan nafasnya tersengalsengal. Kemudian saya bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah itu saya pulang, baru memarkir mobil dikabari kalau pak Harsono sudah meninggal dunia,” kata Sugianto, Minggu (9/10/2016). Menurut Sugianto, sebelum masuk rumah sakit, ketiganya minum-minuman keras di pinggir jalan. Pesta minuman keras itu berlangsung selama dua hari, sejak Jumat (7/10/2016) lalu. Beberapa orang warga sempat mengetahui mereka mengkonsumsi miras secara terus menerus. Tetapi, tidak ada yang tahu jenis miras yang dikonsumsi. Namun, berdasarkan informasi dari warga setempat, mereka membeli minuman keras dari sebuah warung di sekitar jalan Patiunus Kota Kediri. Rata-rata korban merasakan sakit perut dan sesak nafas. Hal itu diungkapkan oleh Suyatno, kakak kandung Budi Setiono. Saat berada

FOTO BM/SIROJUDDIN

DISITA : Tempat penjualan miras yang menewaskan tiga orang warga.

di rumah sakit Budi alias Kapen ini mengaku, sesak nafas dan dadanya sakit. “Saat masuk rumah sakit, dia merasa masuk angin dan dadanya terasa sesak untuk bernafas,” katanya di rumah duka. Budi masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) RS Bhayangkara, sekitar pukul

01.00WIB. Suyatno yang menerima kabar, langsung datang. Mereka sempat berkomunikasi beberapa saat, sebelum akhirnya sang adik tewas. Kini jenasah Budi masih disemayamkan di rumah duka. Sesuai rencana, jenasah akan dimakamkan setelah sholat dzuhur. (roj/dra)

KILAS

FOTO BM/IST

MENURUN: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Kediri mengalami penurunan pendapatan lantaran ada kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pendapatan KPP Pratama Kediri Turun

KEDIRI(BM)-Lantaran ada kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Kediri mengalami penurunan pendapatan. Bahkan penurunan tersebut mencapai 8 hingga 9 persen. Data yang dihimpun tahun ini pemerintah menaikkan batas PTKP menjadi Rp 54 juta per tahun atau setara dengan Rp 4,5 juta per bulan. Kenaikan batas PTKP ini tidak hanya berlaku bagi pekerja lajang, melainkan juga para wajib pajak yang telah berkeluarga. Peningkatan PTKP ini tentunya menjadi kabar positif bagi masyarakat, karena mereka yang memiliki pedapatan dibawah Rp 4,5 juta tidak diwajibkan untuk bayar pajak. Namun demikian, dari sisi kantor pelayanan pajak justru berdampak pada penurunan penerimaan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri Idam Budiarso mengatakan, paska peningkatan PTKP, penerimaan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 menurun. Penurunan pajak penghasilan berupa upah, honorarium dan juga tunjangan ini berkisar antara 8 hingga 9 persen “Kalau nominalnya ya masih milyaran,” kata Idam Budiarso. Peningkatan PTKP sendiri berlaku setelah keluar peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.0.10/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Sementara peraturan itu lahir atas perlambatan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan kebutuhan pokok. Faktor utama kenaikan batas PTKP ini berasal dari penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) pada akhir tahun lalu. Banyak pemerintah daerah yang sudah mematok UMP diatas batas PTKP.Disisi lain, kebijakan kenaikkan PTKP ini ditujukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut juga sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat. (bad/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Anggota DPR Desak Pemkab Tuntaskan Distribusi KIP MALANG(BM)-Pemkab Malang didesak segera menuntaskan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Desakan itu disampaian Anggota Komisi X DPR RI,Lathifah Sochieb, Minggu (9/10). Menurutnyaa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, harus segera men-

untaskan pendistribusian KIP. Karena selama ini, pendistribusian KIP di Kabupaten Malang, dinilai lambat. “KIP merupakan program Presiden RI Joko Widodo, untuk membantu biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga jika KIP

lambat dalam pendistribusian, maka hal itu akan menghambat pendidikan bagi anak wajib sekolah yang kurang mampu,” tegas Lathifah Sochieb. Menurut dia, alasan Pemkab Malang hingga kini belum tuntas dalam mendistribusikan KIP kepada yang berhak

menerimanya, karena adanya beragam masalah. Sehingga itu secepatnya harus dicarikan solusinya. Jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka program Presiden RI tersebut akan terhambat. “Kami berharap Pemkab Malang bisa secepatnya men-

IKIP BU Wisuda Ribuan Mahasiswa

MALANG (BM)- IKIP Budi Utomo (IBU) Kota Malang menggelar Wisuda Sarjana S1 dan Pascasarjana S2, Minggu (9/10). Jumlahnya sebanyak 1.152 wisudawan. Ribuan wisudawan itu sebanyak 29 wisudawan merupakan lulusan tahun akademik 20162017. “Acaranya dibikin sesingkat mungkin, namun tetap bermakna dengan dibantu dua dekan, biasanya kan wisuda itu terkesan ceremonial yang memakan waktu lama. Namun kali ini wisuda tidak

FOTO BM/CHOLIL

LANCAR : Prosesi wisuda di IKIP Budi Utomo yang berlangsung secara khidmat.

membutuhkan waktu lama dan bisa selesai pukul 10.00 Wib biasanya wisuda kan

lama bahkan sampai jam satu atau dua,” ucap Ketua Panitia Wisuda, Rianto.SPd.MPd.

Ia menuturkan dengan wisuda yang tidak memakan waktu lama ini, pastinya akan membuat wisudawan nyaman, sehingga prosesi sakral ini bisa terkenang. Para peserta juga mengikuti acara sampai selesai. Dalam prosesi wisuda ada hal yang menarik yakni, ada beberapa wali siswa juga para petugas paduan suara dan petugas yang lainnya yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan lainnya.(lil/dra)

FOTO: BM/KHOLIL

Lathifah Sochieb

cari solusi, serta menyelesaikan penyaluran KIP. Karena keberadaan KIP mempunyai manfaat besar bagi siswa didik dari golongan warga kurang mampu,” tutur Lathifah. Secara terpisah, Badan Koordinator ProDesa Kabupaten Malang Ahmad Kuaseri menegaskan, keterlambatan KIP di Kabupaten Malang ini, karena ada faktor permainan ditingkat bawah. Artinya, jelasnya, KIP tersebut tidak dibagikan oleh perangkat desa, sehingga KIP akan dibagikan setelah ada keluhan atau permintaan masyarakat. Bahkan, KIP akan dibagikan

untuk kepentingan politik lokal, yakni diberikan saat kampanye pemilihan kepala desa (pilkades). Karena ada beberapa jabatan kepala desa yang tersebar di 33 kecamatan akan berakhir. “Seharusnya pendistribusian KIP harus melalui struktur pemerintah, dan bukan melalui anggota dewan. Sehingga pendistribusian KIP bisa juga untuk kepentingan politik di masingmasing partainya. Dan kenapa pendistribusian KIP melalui anggota dewan, sehingga hal itu menjadi pertanyaan saya,” kata dia. (lil/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

L-Moral Ingatkan Walikota Soal Kualitas Proyek PASURUAN(BM)- LSM LMoral (Monitoring Nasional) menghimbau kepada Walikota Pasuruan H. Setiyono, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan seluruh proyek. Alasannya, selama ini fungsi pengawas di setiap proyek di Kota Pasuruan tidak berfungsi maksimal. Banyak pelaksanaan proyek yang melenceng dari bestek. Fakta ini sudah berjalan bertahun-tahun.

“MumpungWalikota Pasuruan masih baru, kami berharap agar dilakukan pengawasan yang ketat. Karena selama ini rekanan yang menggarap proyek terkesan asal-asalan yang penting untung banyak,” pinta H. Umar Wirohadi, SH, Direktur Eksekutif LMoral. Masih kata Umar, garapan paling buruk adalah pekerjaan pada lembaga pendidikan. Diakui Umar, selama petugas PPK dan PPTK di Dinas Pendidi-

kan Kota Pasuruan tidak pernah turun ke lapangan. Makanya jangan kaget kalau ada gedung sekolah yang ambruk akibat kualitas garapan yang jelek. Dikatakan Umar, dirinya sudah membidik beberapa proyek sekolahan lainnya yang disinyalir garapannya buruk. Sebenarnya petugas Tipikor Polres Pasuruan Kota dan Tipikor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sudah banyak menerima laporan

dari masyarakat terkait dengan buruknya garapan berbagai proyek di Kota. Namun selama ini tidak satupun laporan yang masuk ke lembaga hukum ini ditangani serius. Semestinya sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, seluruh laporan tersebut ditindak lanjuti sebagai shock terapy bagi rekanan. Tahun ini garapan proyek di Kota Pasuruan banyak ditemu-

kan menyimpang dari bestek. Mulai dari proyek Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Pengairan, dan dinas lainnya. “Ada plengsengan, aspal jalan, pelebaran jalan, paving, sekolahan, irigasi. Saya mengajak bersama Walikota untuk bareng ke lapangan melihat langsung proyeknya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kualitas garapannya,” tantang Umar.(kd/ umr/dra)

Antisipasi Mirip Dimas Kanjeng, IPI Teguhkan Tradisi Pesantren

PASURUAN(BM)-Fenomena Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mengaku sebagai kaiai dan mempunyai banyak santri mendatangkan keprihatinan tersendiri dari kalangan pengasuh pesantren yang tergabung dalam Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kabupaten Pasuruan. Menanggapi fenomena tersebut, anggota menggelar pertemuan bersama dengan pengurus IPI se-Jawa Timur. “Kami sangat prihatin dengan fenomena Dimas Kanjeng, yang menjadikan agama sebagai tameng atau kedok untuk kegiatan yang meresahkan ummat. Yang jelas padepokan Dimas Kanjeng itu bukan pesantren dan mereka yang disana, hanya pengikut bukan santri,” kata Gus Ahmad Zaini, Ketua Umum IPI, di sela-sela acara pertemuan di Pasuruan,akhir pekan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masyarakat, terutama fenomena padepokan Dimas Kanjeng. Karena dianggap telah mencederai kegiatan keagamaan yang sejak lama diterapkan oleh kalangan Kiai dan Ulama. Penggurus IPI sendiri menilai ajaran yang ada di padepokan Dimas Kanjeng itu tak sesuai dengan ajaran pesantren dan jiwa seorang santri yang sebenarnya. PERWAKILAN

KILAS

Tersambar KA, Ibu Tewas dan Anak Selamat PASURUAN(BM)- Tragis menimpa seorang ibu dan anak asal Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso. Ibu dan anak yang berboncengan sepeda motor tertabrak kereta api jurusan Surabaya – Banyuwangi. Lokasi kecelakaan di perlintasan pintu KA tanpa palang pintu di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Sabtu (8/10) kemarin. Akibat kejadian itu, ibu tewas dan anaknya selamat. Korban tewas, Ny. Soliha (54) dan hari itu juga mayat korban yang sempat dikirim ke kamar mayat RSUD Purut, Kota Pasuruan diambil keluarganya untuk dimakamkan di pemakaman umum desanya. Keterangan Su, anaknya, waktu itu dirinya bersama ibunya sedang berangkat ke rumah salah satu keluarganya yang ada di Kota. Tujuannya untuk melayat. Seperti biasa, kalau bepergian cukup jauh, Su yang mengantar ibunya. Siang kemarin, keduanya melintasi perlintasan KA di Kepel. Karena dianggap tidak ada KA lewat langsung saja ngelonong. Tidak tahunya ada warga yang melihat kalau pengendara motor ini tidak melihat KA. Makanya warga teriak supaya berhenti. Tapi karena sudah tidak dengar, akhirnya moncong motornya tersenggol hingga SU bersama ibunya terpelanting. Kanit Laka Sat Lantas Polres Pasuruan Kota Iptu Jayadi mengatakan, kalau ibunya meninggal, karena benturan kepala ke aspal serta hantaman KA. Korban saat itu langsung dievakuasi ke RSUD Purut, Kota Pasuruan. Kata Jayadi, pihaknya selalu menghimbau agar para pengguna jalan yang melintasi perlintasan KA tanpa palang pintu lebih baik berhenti sejenak tengok kanan dan kiri dulu. (umr/kd/dra)

FOTO BM/IST

SIKAPI: Kalangan pengasuh pesantren yang tergabung dalam Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kabupaten Pasuruan menggelar pertemuan bersama dengan pengurus IPI se-Jawa Timur.

“Kalangan santri yang mondok di pesantren-prsantren sejak dulu hingga sekarang itu tujuannya tidak lain hanya untuk menuntut ilmu ukhrawi dan duniawi, serta membentuk karakter yang berahlakul karimah, dilandasi kelimuan syari’ah maupun tahidiyah. Kalau tujuannya untuk bisa kaya mendapat uang dan mencari kesaktian, itu namanya pengikut yang tujuannya hanya untuk duniawi saja, “tegasnya.

Menurut Gus Zaini, dengan pertemuan itu, diharapkan para pengasuh pesantren semakin bersemangat untuk meneguhkan tradisi pesantren dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan budaya pesantren dan santrinya, diyakini akan mampu mengantisipasi keberadaan aliran-aliran yang tidak jelas seperti yang terjadi di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tersebut. “Kami pengasuh pesantren

harus terus bersemangat menjaga masyarakat, agar karakternya tidak rusak dan tetap berakhlakul karimah,” terangnya. Sementara itu, KH Abdullah Jakfar, Ketua IPI Pasuruan menyampaikan bahwa pesantren yang menjadi penguat dan salah satu tonggak agama Islam, harus menerapkan prinsip rahmatan lil alamin. Selain itu, pesantren yang benar yakni memberikan ilmu yang bermanfaat bagi santrinya untuk bekal di

akherat nantinya. “Kalau meresahkan seperti yang terjadi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi mempermainkan orang dan hanya mengajak untuk urusan duniawi, sama saja dengan penyesatan. Itu jelas bukan pesantren. Karena pesantren selalu mengajak ummat untuk pencerahan kehidupan yang seimbang, bukan hanya duniawi saja namun juga akherat,” pungkasnya.(pas/dra)

FOTO BM/IST

TERTABRAK: Warga menunjukkan lokasi tertabraknya ibu dan anak yang berakibat seorang ibu meninggal dunia.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

HASIL PERTANDINGAN KUALIFIKASI PD 2018 MINGGU, 9 OKTOBER ZONA EROPA Irlandia Utara 4-0 San Marino Jerman

3-0

Republik Ceko

Polandia

3-2

Denmark

Skotlandia

1-1

Lithuania

Slovenia

1-0

Slowakia

PERSAHABATAN Belize

1-2

Honduras

Selandia Baru

1-2

Meksiko

Indonesia

2-2

Vietnam

TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP MINGGU, 9 OKTOBER Bali United

1-2

Persiba Balikpapan

Mitra Kukar

1-0

Sriwijaya FC

Persija Jakarta

3-2

Barito Putera

JADWAL PERTANDINGAN TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP SENIN, 10 OKTOBER PSM Makassar

PS TNI

(siaran langsung O Channel, pukul 19:00 WIB) ISTIMEWA

TETAP SOLID: Absennya pencetak gol terbanyak Bhayangkara FC, Thiago Furtuoso, tak terlalu dirisaukan meski melawan tim setangguh Persib Bandung.

Ladeni Persib, BFC Tanpa Top Skor SURABAYA (BM) – Pencetak gol terbanyak bagi Bhayangkara FC (BFC) dipastikan menjadi penonton saat dijamu Persib Bandung. Thiago Furtuoso yang telah menceploskan 10 gol harus gigit jari menyaksikan rekan-rekannya berduel melawan Persib di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Rabu (12/10) mendatang. Dua kemenangan beruntun menjadi modal bagi BFC kala menantang tuan rumah Persib. Tim yang bermarkas di Jemur-

sari Selatan, Surabaya itu memboyong 22 nama guna menghadapi tuan rumah Persib. Dari 22 nama tersebut, BFC tetap mencantumkan Thiago. Padahal, penyerang asal Brasil itu harus absen karena akumulasi lima kartu kuning. Namun, arsitek BFC Ibnu Grahan berdalih Thiago diboyong agar dapat tetap mempersiapkan diri. “Kami ingin Thiago tetap ikut latihan di Bandung sama kami,” terangnya sebelum berangkat, Minggu (9/10).

Selain membawa serta Thiago, Ibnu menyertakan kekuatan terbaik tim milik Mabes Polri tersebut. Diantaranya dua penjaga gawang, Wahyu Tri Nugroho dan Thomas Rian Bayu. Lini belakang diisi oleh Otavio Dutra, Indra Kahfi, M. Fatchurohman, Dany Saputra, Valentino Telaubun, Putu Gede Juni Antara, M. Sahrul Kurniawan dan Suroso. Untuk barisan lini tengah ada Lee Yoo Joon, M. Hargianto, Khairallah Abdelkbir, Fandi Eko Utomo,Wahyu Subo Seto, Ilham

Udin Armaiyn, Evan Dimas Darmono, Antoni Putro Nugroho, Fitra Ridwan dan Zulfiandi. Ibnu juga memboyong penyerang Rudi Widodo. “Evan dan Putu berangkat dari Yogyakarta usai membela Timnas Indonesia. Kalau Rudi berangkat dari Jakarta,” terang Ibnu. Kehadiran Rudi membuat Ibnu sedikit melupakan absennya Thiago. Sejauh ini, Rudi telah mencetak lima gol. Penyerang berusia 33 tahun asal Pati

itu absen sejak 26 September hingga 8 Oktober kemarin karena mengikut kursus pelatih lisensi C AFC di National Youth Training (NYTC) Sawangan, Depok. “Kursusnya sudah selesai. Rudi sudah bergabung dengan kami, langsung dari Jakarta ke Bandung. Rudi penyerang berpengalaman. Dia pemain serba bisa. Meski sudah tak muda lagi, tapi dia adalah salah satu andalan di lini depan,” tegas Ibnu. (dek/epe)

Surabaya Siap Tuan Rumah Livoli 2017 SURABAYA (BM) – Jarang menjadi tuan rumah even bola voli nasional tampaknya membuat Kota Surabaya ‘iri’. Status sebagai barometer bola voli

membuat Kota Pahlawan berminat menjadi tuan rumah gelaran bola voli nasional. Kejuaraan bola voli nasional yang dihelat di Jatim sering kali

digelar di Gresik yang memiliki GOR Tri Dharma, Gor Tawang Alun milik Banyuwangi, GOR Ken Arok di Kota Malang Malang. Selain itu ada pula Kota

BM/DIAN K

INCAR EVEN: Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua PBVSI Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri sepakat siap bertindak jadi tuan rumah jika ditunjuk.

Kediri dengan GOR Jayabaya serta GOR KI Mageti di Magetan dan lainnya. Publik Surabaya terakhir kali menikmati perhelatan bola voli nasional di ajang Proliga 2009 silam. Artinya, sudah tujuh tahun pecinta bola voli di ibukota Jatim ini dimanjakan sajian langsung bola voli. Sebenarnya Surabaya memiliki fasilitas GOR yang layak untuk menggelar event nasional yakni Gelora Pancasila dan GOR Gelora Bung Karno. Sayangnya, kedua gedung itu tidak pernah dimanfaatkan untuk menggelar kejuaraan bola voli level nasional.Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sulit untuk membangun GOR indoor karena sudah minim lahan kosong di tengah kota. Sedangkan untuk merehab GOR Pancasila juga terkendala karena masih jadi sengketa antara Pemkot Surabaya dengan pihak swasta. Namun Risma mengaku siap jika Surabaya ditunjuk sebagai tuan ruman event nasional seperti Livoli maupun Proliga. Ia melihat animo

masyarakat terhadap bola voli sangat tinggi, sehingga yakin kalau event nasional digelar di Surabaya bakal diserbu penonton. “Surabaya siap jadi tuan rumah, karena ada GOR di komplek Gelora Bung Tomo. Kalau ditunjuk, Surabaya siap. Apapun ajang nasional yang dihelat,” tegas Risma saat ditemui usai membuka Kejuaraan Bola Voli Piala Walikota Surabaya di Gelora Pancasila, Minggu (9/10). Ditemui ditempat yang sama, Ketua PBVSI Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri menyambut baik kesiapan Surabaya bertindak sebagai tuan rumah bola voli nasional. “Kami berharap bisa menggelar Liga Voli Indonesia (Livoli) 2017 di Surabaya,” ujar pria yang juga Kapolrestabes Surabaya ini. Sementara itu pada laga perdana tim putri Bank Jatim yang diperkuat mantan pemain nasional dan PON XIX/2016 Jawa Barat tanpa kesulitan menaklukkan Jenggolo Sidoarjo dengan skor 2-0 (25-20, 25-19). (dek/epe)

KUALIFIKASI PD 2018 SELASA, 11 OKTOBER ZONA EROPA Andorra

Swiss

Belanda

Prancis

Belarusia

Luksemburg

Bosnia-Herzegovina

Siprus

Estonia

Yunani

Gibraltar

Belgia

Kepulauan Faroe

Portugal

Latvia

Hongaria

Swedia

Bulgaria

Kazakhstan

Rumania

ZONA ASIA Australia

Jepang

(siaran langsung FOX Sports, pukul 15:50 WIB) Iraq

Thailand

(siaran langsung FOX Sports, pukul 19:20 WIB) Uzbekistan

Tiongkok

(siaran langsung FOX Sports, pukul 19:50 WIB) Iran

Korea Selatan

Qatar

Syria

PERSAHABATAN Rusia

Belgia

Hong Kong

Singapura

Malaysia

Afghanistan

Kyrgyzstan

Turkmenistan

Lebanon

Guinea Khatulistiwa

Oman

Bahrain

lintas arena

Tingkatkan Teknik Karateka Full Body Contact SURABAYA (BM) – Gelaran Kejurnas Karate Full Body Contact Piala Pangkostrad II/2016 diharapkan dapat meningkatkan kualitas teknik para karateka. Utamanya atlet-atlet karate usia muda juga dapat memperkuat semangat bushido. Panglima Divisi Infantri II Kostrad Mayjen (inf) Benny Susianto dalam sambutannya berharap kejurnas ini bisa menjadi perkembangan positif dalam olahraga karate. Ia menyebut karateka full body contact dan juga FORKI bisa memanfaatkan pesatnya teknologi dan sosial media untuk mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat. Ia juga mneyatakan agar para pengampu karate dapat memanfaatkan sport science dalam meningkatkan teknik setiap atlet. “Kami apresiasi upaya panitia dan pihak pendukung lainnya. Semoga kelak pada Piala Pangkostrad ke-3 lebih banyak atlet yang bertanding dan semakin maju dengan memanfaatkan pesatnya teknologi atau sport

science,” ujarnya di Lenmarc Mall, Surabaya, Minggu (9/10). Kejurnas yang dimotori Forki Jatim ini merupakan even kedua yang digelar setiap dua tahun sekali. Terdapat 98 karateka yang saling bertarung. Kelas yang dipertandingkanmeliputi,Kumite Dewasa Putra -60 Kg, Kumite Dewasa Putra 61-70 Kg, Kumite Dewasa Putra +71 Kg, Kumite Dewasa Putri +65 Kg. Ada juga kelas Kumite Remaja Putra, dengan persyaratan usia maksimal 17 tahun serta berat badan maksimal 60 kg. Terakhir kelas Kumite Yunior Putra, yang mensyaratkan usia maksimal 13 tahun dengan berat badan maksimal 50 Kg. Ketua Pelaksana Rudy Hartono mengatakan kejuaraan ini menjadi jalan bagi karateka full body contact yang ingin berpreISTIMEWA

PERKUAT KUALITAS: Para karateka full body contact unjuk kemampuan pada even Kejurnas Piala Pangkostrad II/2016 di Lenmarc Mall, Surabaya, Minggu (9/10).

tasi di level nasional dan berkiprah di level international. Sebab, even ini menjadi kesempatan karateka untuk mengukur mental dan fisik sesuai ketentu-

an full body contact. “Kejurnas ini juga turut menyaring bibit-bibit atlet untuk bela diri baik untuk tingkat nasional maupun di international. Setiap

dua tahun digelar cukup banyak melahirkan karateka muda yang potensial,” kata Rudy yang didampingi Ketua Panitia KejurnasPaulusTotokLusida.(dek/epe)

ISTIMEWA

LUAPAN KEGEMBIRAAN: Pasangan ganda putra Berry Angriawan/Rian Agung Saputro, meraih gelar juara Thailand Terbuka 2016 usai menang atas Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (9/10/2016).

Bawa Pulang Satu Gelar BANGKOK (BM) – Indonesia membawa pulang satu gelar dari turnamen grand prix gold Thailand Terbuka yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, 4-9 Oktober, melalui pasangan ganda putra Berry Angriawan/Rian Agung Saputro. Berry/Rian mendapatkan gelar setelah bertarung ketat dengan wakil Jepang, Takuto Inoue/Yuki Kaneko, dengan skor 17-21, 21-14, 21-18 pada laga final, Minggu (9/10). Gelar juara ini menjadi akhir manis kebersamaan Berry/Rian. Setelah ini, Berry akan berpasangan dengan Mohammad Ahsan, sementara Rian Agung Saputro akan berpartner dengan Hendra Setiawan. Pasangan baru ini akan diuji dalam turnamen pertama di Denmark Open, 18-23 Oktober 2016 mendatang. Tuan rumah mendapatkan gelar lewat Puttita Supajirakul/ Sapsiree Taerattanachai (ganda putri) dan Tanongsak Sensomboonsuk (tunggal putra). Tanongsak menang setelah mengalahkan wakil Indonesia, Sony Dwi Kuncoro. Jepang berhasil meraih titel juara lewat penampilan tunggal putri Aya Ohori yang menaklukkan wakil tuan rumah Busanan Ongbamrungphan. Adapun Malaysia mendapatkan satu gelar dari Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (ganda campuran). (dek/epe)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Eksistensi Tagana Saat Bencana

TAJUK

Memetik Pelajaran dari Kepulauan Seribu

ilkada DKI Jakarta 2017 belum lama ini telah menyelesaikan tahapan awal, yaitu pendaftaran pasangan calon oleh parpol pengusung. Sejak KPUD DKI Jakarta membuka pendaftaran mulai dari 21 September 2016 sampai dengan 23 September 2016, terdapat tiga pasang bakal calon gubernur/wakil gubernur yang mendaftarkan diri. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (Djarot) diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar. Sedangkan pasangan Anies Baswedan (Anies)-Sandiaga Uno (Sandi) diusung oleh Partai Gerinda dan PKS. Sementara itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (Mas Agus)-Sylviana Murni (Mpok Sylvi) diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN. Beberapa hari setelah menyelesaikan tahapan pendaftaran diri di KPUD, keenam pasang calon dari tiga kubu partai politik itu menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di RS Mintoharjo, Jakarta. Pada saat itu mereka menunjukkan suasana adem-ayem ketika secara kebetulan bertemu di rumah sakit AL tersebut. Mereka saling sapa dan bercanda, bahkan sempat melakukan foto diri sendiri secara mandiri (selﬁe). Dalam selﬁe yang banyak beredar di media sosial, mereka tampak tersenyum ceria. Menggambarkan kedamaian. Seakan-akan mereka bukan sedang bersaing memperebutkan tampuk pimpinan di pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Seiring perjalanan menuju tahapan berikutnya, antar pasangan mulai saling sindir. Ahok menyatakan Sandi tegolong pengemplang pajak karena memiliki dana yang disimpan di luar negeri. Tentu saja Sandi membantah tudingan itu. Gantian sandi mengkritisi trotoar yang dianggap kurang bagus. Agus pun mengkritik trotoar yang dinilai kurang nyaman dan aman bagi pejalan kaki. Sedangkan Anies ecara halus juga mengkritik Ahok, terutama mengenai penggusuran yang belakangan ini sering dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Saling kritik tersebut oleh banyak pihak masih dianggap wajar, lebih-lebih bagi calon yang ingin menarik simpati masyarakat DKI Jakarta. Mengkritisi program kerja calon petahana merupakan hal biasa, sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan fakta dan dilakukan dengan cara yang santun. Tidak menyinggung masalah pribadi, apalagi SARA. Sayangnya, ketenangan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada sedikit terusik oleh pernyataan Ahok ketika dia melakukan kunjungan kerja di Kepuluan Seribu, Jakarta Utara, pada Selasa (27/9). Di situ, Ahok sempat menyebut surat Al-Maidah 51 dan mengaitkannya dengan alasan masyarakat setempat dalam memilih pemimpin dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal itu menimbulkan protes dan kontroversi di tengah masyarakat. Terlepas dari kontroversi tersebut, kita sebenarnya menginginkan Pilkada nan damai. Bagi masyarakat yang multi kultur plus multi strata ekonomi seperti di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, sebenarnya tidak sulit menciptakan rasa damai dalam gelaran pilkada atau pemilu presiden/wapres. Kunci utamanya adalah jangan sentuh wilayah SARA (suku, antar golongan, ras, dan agama). Di DKI Jakarta, banyak sekali bahan/materi yang dapat digunakan sebagai topik perbicaraan untuk menarik simpati masyarakat. Perihal tata kota, misalnya, dapat dikupas bagai mengupas kulit bawang hingga menjadi banyak bagian yang menarik jadi materi bahasan. Belum lagi mengenai kesehatan dan pendidikan, serta peluang usaha kecil bagi masyarakat kelas bawah. Dengan demikian tidak perlu mengutak-atik SARA yang sangat sensitif. Kiranya ucapan Ahok di Kepulauan Seribu itu dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua, baik yang berhubungan dengan pilkada/ pemilu maupun kegiatan lainnya yang melibatkan massa. Kita percaya, kedewasaan masyarakat sudah cukup teruji dalam menghadapi isu SARA. Kerukunan warga tak gampang terusik dengan hal-hal yang berhubungan dengan SARA. Teror atau bom yang meledak di tempat ibadah pada hari khusus, misalnya, beberapa kali terbukti tidak menimbulkan ekses lanjutan di tengah masyarakat. Bahkan pada hari khusus itu, warga saling melindungi tanpa melihat agama dan warna kulit. Namun, kedewasaan itu jangan lantas membuat kita terlena. Takabur. Apalagi bagi calon gubernur, sudah seharusnya menjaga sikap dan ucapan agar tidak menimbulkan kontroversi, lebih-lebih yang berhubungan dengan unsur SARA. Maka, ucapan Ahok di Kepulauan Seribu dapat kita jadikan pelajaran dalam menciptakan suasana harmonis. Baik pada kesempatan pilkada maupun kegiatan lainnya. Semoga kita senantiasa mampu memilihara kedamaian di manapun, di negeri ini. Aaamiiin. -Priyoko

Seluruh Korban Ditemukan GUS IPUL... Gus Ipul, begitu ia akrab disapa, berharap siapa saja penumpang perahu tidak boleh melupakan standar keselamatan untuk mengantisipasi hal tak diinginkan, termasuk penumpang umum yang biasa beraktivitas menggunakan perahu di Bengawan Solo. “Bagaimanapun juga pengemudi kapal harus lebih waspada dan berhati-hati, serta jangan sampai mengabaikan keselamatan,” kata orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut. Selain itu, ia juga meminta pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Langitan mengevaluasi kembali agar kejadian serupa tak terulang. “Sebenarnya, pengasuh pondok sudah melarang mereka menumpang perahu dan menggunakan angkutan umum, tapi ternyata memilih tetap naik perahu karena memang lebih dekat,” katanya. Sementara itu, Pemprov Jatim melalui Biro Administrasi Kesra Setdaprov Jatim memberikan santunan kepada para santri yang menjadi korban sebesar Rp 95 juta, dengan rincian Rp 63 juta untuk 18 santri selamat, dan Rp 35 juta untuk tujuh orang santri meninggal dunia. “Untuk santri yang selamat masing-masing mendapat santunan sebesar Rp3,5 juta dan tujuh santri meninggal masing-masing Rp5 juta,” kata Kepala Biro Administrasi Kesra

Sambungan Halaman 1 Setdaprov Jatim Mimin didampingi Kadishub LLAJ Jatim Wahid Wahyudi. Tujuh korban meninggal dunia adalah Rizki Nur Habib (15) asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Abdullah Umar (12), M. Barikly Amry (12), M. Lujaini Dani (13), ketiganya asal Gresik, Muhsin (16) asal Surabaya, M. Arif Mambruri (18) asal Bojonegoro, serta M. Aﬁq Fadlil (19) asal Brebes, Jawa Tengah. Temukan Korban Peristiwa itu bermula saat 25 santri akan pergi ke Pasar Babat, Lamongan, menumpang perahu melintasi Sungai Bengawan Solo pada Jumat (7/10). Karena diduga kelebihan muatan maka perahu tenggelam, dan tujuh orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 18 orang lainnya selamat. Tim SAR gabungan yang melibatkan Badan SAR Nasional, BPBD Tuban, Lamongan, Bojonegoro, BPBD Jawa Timur dan dibantu TNI serta Polri akhirnya berhasil menemukan seluruh santri korban tenggelamnya perahu penyeberangan di Sungai Bengawan Solo. “Dini hari tadi pukul 03.00 WIB korban terakhir sudah ditemukan,” kata SaifullahYusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur, Minggu (9/10/2016). Korban yang dini hari tadi ditemukan atas nama M Arif Mabruri, santri asal Bojonegoro. (dre/rep/tit)

anjir bandang yang melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 20 September, akibat meluapnya Sungai Cimanuk menyisakan luka mendalam bagi warga Jabar umumnya karena kerusakan masif yang disebabkan si air bah. Bencana yang terjadi pada Selasa (20/9) malam menyebabkan puluhan jiwa melayang dan ribuan orang mengungsi baik ke tempat pengungsian maupun menumpang di rumah saudara masing-masing. Di beberapa titik didirikan dapur umum untuk mendukung pemenuhan konsumsi bagi para pengungsi termasuk relawan. Bagaimanapun dalam kondisi darurat, terutama bagi pengungsi sulit untuk memikirkan makanan. Begitu juga bagi relawan, mereka yang bekerja keras mengevakuasi korban juga butuh makan. Tidak kurang 2.000 nasi bungkus disiapkan untuk sekali makan setiap hari di dapur umum yang dibangun di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Garut dengan beragam lauk seperti telur dan mi goreng. Dapur umum tersebut dioperasikan oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang merupakan relawan dari Kementerian Sosial. Mereka me-

masak di kendaraan dapur umum lapangan (dumlap). Dumlap berupa kendaraan roda empat dilengkapi berbagai peralatan masak dengan ukuran jumbo sehingga dapat memasak makanan dalam jumlah besar. Untuk kebutuhan logistik, pemerintah memastikan tetap terpenuhi dengan menyediakan Cadangan Beras Pemerintah (CBD) yang dapat dikeluarkan sebanyak 100 ton apabila bupati mengeluarkan SK darurat. Jika beras tersebut sudah terpakai habis, maka gubernur dapat mengeluarkan sebanyak 200 ton CBP dengan SK darurat. Apabila juga tidak mencukupi, di atas 200 ton dapat dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Satu Jam Setelah Bencana Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas atau kemarau dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara ﬁsik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Namun kondisi itu juga dapat menimbulkan beberapa akibat

Oleh Desi Purnamawati buruk seperti terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup terus cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Data Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mencatat ada 323 kabupaten/kota yang berpotensi tinggi atau rawan bencana alam. Tercatat sepanjang 2015 setidaknya ada 162 kejadian bencana di Indonesia dan berdasarkan data serta informasi bencana Indonesia disebutkan jumlah korban meninggal mencapai 9.333 jiwa, 22.855 jiwa luka-luka. 1.418.947 mengungsi dan 108.994 unit rumah rusak ringan dan 96.317 unit rusak berat. Sebagai unsur yang terdekat dengan lokasi bencana, Tagana diwajibkan untuk siap hadir di lokasi dalam satu jam sejak bencana terjadi, harus tanggap dan sigap dalam perlindungan sosial terhadap korban bencana, dan memiliki pemahaman

tentang penanggulangan bencana. Tagana harus siap selama 24 jam melayani masyarakat yang terkena dampak bencana. Sebab jika bencana alam kalau tidak segera ditangani akan menjadi bencana kemanusiaan. Tagana pertama kali dibentuk pada 24 Maret 2004. Tagana merupakan wadah relawan terlatih dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Jumlah Tagana pada 2016 sebanyak 29.734 personel tersebar di seluruh Indonesia. Eksistensinya sampai saat ini terus melesat menjadi tenaga yang sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana baik pada masa kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun pascabencana Para relawan tersebut berperan dalam setiap tahap penanggulangan bencana, mulai dari pascabencana dengan tugas melakukan pencatatan tentang jumlah rumah rusak, jumlah korban baik sakit maupun meninggal dunia. Juga membantu Pemerintah Daerah, melakukan kajian dampak bencana, melakukan rujukan, evaluasi serta menyusun laporan. Sementara pada saat bencana, Tagana juga ikut melakukan evakuasi korban selamat serta mendirikan shelter dan dapur umum lapangan.

Sedangkan pada pra bencana, Tagana melakukan latihan secara terus menerus dalam penanggulangan bencana, merencanakan dan menyiapkan jumlah barang bantuan dalam penanggulangan bencana serta bersinergi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Tagana Psikososial Dalam upaya pengembangan kapasitas pelaku tanggap darurat di lapangan dan sebagai bagian dari kesiapsiagaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial secara berkala mengadakan pelatihan bagi Tagana. Baru-baru ini Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tagana Psikososial yang khusus akan memberikan terapi psikososial kepada korban bencana. Mensos Khoﬁfah mengatakan Tagana harus terus memberikan kontribusinya dalam penanganan bencana termasuk memberikan penanganan dan terapi psikososial kepada korban. Karena Tagana yang ada di lapangan dan lokasi pengungsian dan berinteraksi langsung dengan para korban. Tagana Psikososial merupakan relawan yang berlatar belakang sebagai konselor tapi tergabung dalam Tagana. (*)

Forum Muda NU Tolak SARA POLDA..

Sambungan Halaman 1

Relawan Kota Adja (Komunitas Muda Ahok-Djarot) terhadap pengunggah video dugaan pelecehan Alquran oleh Ahok, Buni Yani menunggu kesiapan pelapor untuk diperiksa. Saat ditanya terkait 20 pengacara yang siap mendampingi Buni Yani dalam menghadapi tuntutan, Awi mengaku polisi belum menerimanya. Bukan Orang Politik Buni Yani, pengunggah video Basuki Thajaja Purnama atau Ahok terkait dugaan pelecehan Alquran surat Al-Maidah ayat 51, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kelompok Relawan Kota Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot). Bahkan, Yani sudah mulai mendapatkan ancaman sehingga memutuskan berhenti dari kampusnya mengajar. Meskipun mendapatkan ancaman, Yani belum berpikir untuk melaporkan pengancam ke polisi. Yani masih mempelajari apa yang harus dilakukan terkait ancaman tersebut. “Saya masih mempelajari

kira-kira apa yang cocok untuk ditempuh nanti,” ujar Yani, Minggu (9/10). Yani mengaku akan lebih senang jika persoalan tersebut diselesaikan dengan jalan dialog untuk memecahkan persoalan. Karena itu, Yani berharap persoalan ini tidak dibawa ke arah politik. Namun, Yani menyayangkan dengan sikap pelapor yang membawa persoalan tersebut ke arah politik. Yani merasa video yang diunggahnya memiliki kepentingan politik tertentu. “Saya bukan orang politik, tapi apa yang saya lakukan dianggap kegiatan politik, itu yang saya sayangkan. Mbok saya jadi guru saja, dosen, saya gak ikutikutan,” katanya. Yani menjelaskan terkait ancaman dari seseorang kepada kampusnya tempatnya mengajar. Menurut Yani, terdapat sesorang yang menelpon ke kampus, Sabtu (8/10) menanyakan dirinya dengan nada marah. “Ada yang menelpon bahwa marah-marah, ada yang naman-

ya Yani? Kemudian membentakmembentak mengancam akan membawa orang menyerbu, kok ada yang sampai sejauh ini,” kata dia menjelaskan. Ahok Tidak berniat Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan tidak berniat melecehkan ayat suci Alquran, terkait pernyataannya soal surat Al Maidah dan menyebutkan ia tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci. Pernyataan yang diacu gubernur petahana ini terjadi saat bertemu dengan masyarakat di Kepulauan Seribu akhir September lalu. Melalui akun Instagramnya, hari Kamis (06/10), Ahok menulis, “Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Alquran surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu.” “Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melece-

hkan ayat suci Alquran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Alquran, Alkitab, maupun kitab lainnya,” tambahnya. Tanggapan melalui akun Instagram Ahok sendiri dengan hampir 1.000 komentar sampai Kamis (06/10) ada yang membela dan mengkritik. Akun Fajarprima24 misalnya menulis, “Yang penting kalau kita sudah tahu isi ayat di Alquran seperti itu...jangan dijadikan unsur politisasi malah jadi memecah belah negara ini,” sementara Kikikhairunisa menulis, “Haters pak Ahok mati gaya.” Akun lain Bennyhera menulis, “Kenapa agama cuman dijadikan alat untuk memecah belah,,,bukannya jadi panutan untuk saling mengasihi,,,,tobatlah orang-orang sok suci.” KontroversisuratAlMaidahini juga mencuat setelah kelompok yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air melaporkan Ahok ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta tanggal 27 September lalu karena gubernur petahana dianggap tidak bisa manafsirkan Al Maidah karena non-Muslim.

Tolak SARA Forum Kaum Muda NU Jakarta menggelar halaqoh guna menyatukan sikap terkait dengan agenda Pilkada DKI Jakarta. Halaqoh yang digelar di Hotel Bintang, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat tersebut yang diikuti sekitar 80 ulama muda NU Jakarta itu akan membahas mengenai pentingnya menghadapi Pilkada secara damai dan dijauhkan dari isu SARA. “Kami kaum muda NU di Jakarta ikut bertanggung jawab secara moral untuk bisa berkontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai, yang demokratis, dan menjadikan momentum pilkada ini sebagai adu gagasan dan program,” kata Wakil Sekretaris Tanﬁdiyah PWNU Jakarta, H. A Djunaidi Sahal, disela acara halaqoh, Minggu (9/10). Menurut Djunaidi, ada beberapa garis besar yang menjadi tema dalam halaqoh ini, di antaranya bagaimana merumuskan sikap untuk mengajak masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada DKI Jakarta. (rep/mer/tit)

Hubungan Tak Direstui Orang Tua TIGA... nar korban adalah putrinya,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Bina Gunawan Silitonga, Minggu sore. Penemuan tersebut hanya selama 3 jam setelah orangtua lapor ke polisi. Penemuan ini cukup cepat karena polisi segera melakukan penelusuran terhadap semua kawan korban. “Kita lacak semua. Ada te-

Sambungan Halaman 1 man korban ini pun bisa berkomunikasi dengan yang diduga pelaku hingga kita bisa melacak hingga mengamankannya,” imbuh Shinto. Polisi telah menangkap Aswin Rachmatullah Umar (17). Pemuda asal Keputih Surabaya yang mengenal korban ini mengakui sudah membunuhnya dengan cara dicekik pada Kamis (6/10) malam sekitar pukul

23.00 Wib. Setelah dipastikan tak bernyawa, pelaku lantas membuang korban yang sehari-hari kuliah di Universitas Terbuka ini di lahan kosong belakang Apartemen Puncak Kertajaya Permai yang ditumbuhi semak belukar. “Pelaku kita ajak untuk menunjukkan lokasi,” kata Shinto. Pelaku lantas menunjukkan lokasi pembunuhan dan tempat membuang jenazah korban,” imbuhnya. Shinto menyatakan bahwa polisi akan melakukan pendala-

man untuk untuk mengetahui motif pembunuhan yang diduga berlatar belakang asmara. Tak Direstui AKBP Shinto Silitonga Kasatreskrim Polrestabes Surabaya mengatakan, AR kenal korban sekitar tiga tahun lalu. Mereka berpacaran tapi tidak direstui orang tua korban. Akhirnya tersangka sempat membawa lari korban dan pernah berurusan dengan polisi. “Dia pernah divonis pencu-

likan, setelah masalah itu selesai dia masih berhubungan dengan korban sembunyi-sembunyi,” katanya di lokasi. Hasil penyelidikan sementara, motif pembunuhan ini karena tersangka jengkel hubungan tidak direstui orang tua korban. “Korban dicekik, lalu ditinggalkan di tanah lapang ini. Dugaan kekerasan seksual atau lainnya masih nunggu hasil autopsi dan visum,” katanya. (det/ssn/tit)

Anak Muda Harus Berani DUA... Ungkapan syukur juga diekspresikan sang Sekretaris Jenderal, Raja Juli Antoni. “Untuk lolos veriﬁkasi Kemenkumham bukan pekerjaan mudah,” kata Raja Juli Antoni. Anak muda kelahiran 13 Juli 1977 ini mengatakan, Partainya harus melewati berbagai syarat administratif seperti harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, 50 persen kecamatan. Pengurus parpol juga harus memenuhi keterwakilan perempuan, minimal 30 persen. “Syarat adminstratifnya sangat berat. Mungkin Indonesia adalah negara demokratis yang paling sulit untuk mendirikan partai politik,” kata aktivis Ikatan Remaja Muhammadiyah ini. Namun demikian, kata Antoni, dengan semangat tinggi anak-anak muda yang ada di PSI, seleksi administratif tersebut bisa diatasi. Kuncinya, ada kerinduan nyata di tengah generasi muda Indonesia akan lahirnya parpol yang abnormal, nonmainstream, yang dapat memberi pembaruan tugas dan fungsi

Sambungan Halaman 1 parpol. “Anak muda Indonesia sekarang sudah memiliki rumah politik. Silahkan mampir, menginap dan dandani rumah politik kita ini,” tambah peraih Ph.D dari School of Political Science and International Studies, the University of Queensland-Australia Namun, lolos verifikasi Menkumham saja belum bisa membawa PSI untuk mengikuti pemilu. Kini, tambah dia, PSI akan mempersiapkan berbagai persyaratan agar lolos di Komisi Pemilihan Umum. “ Dua Arek Jatim Di antara para pengurus teras di DPP PSI, tercatat sedikitnya dua orang arek Jawa Timur. Mereka adalah Nova Rini, arek Suroboyo kelahiran 24 Februari 1982 , yang menjadi salah satu Ketua DPP dan Danik Aek Rahmaningtyas, arek Jember kelahiran 25 April 1988 , yang menjadi Wakil Sekretaris Jenderal. Novarini melewati masa kecilnya di Surabaya. Karakter Nova Rini yang mandiri tercermin dari kesenangannya pada olahraga renang dan diving. Di sisi lain

hobby membaca, memasak dan membuat kue membuatnya dekat dengan salah satu DNA PSI yakni keragaman. Masakan yang lezat hanya lahir dari keragaman unsur rempah, bahan dan proses yang khas. Begitu juga dengan kehidupan berbangsa, unsur yang beragam harus diramu dengan kadar toleransi yang tinggi dan diuji dengan persoalan yang makin menguatkan solidaritas satu dengan yang lainnya. Sis Nova percaya hanya dengan itu Indonesia bisa utuh sebagai sebuah rumah bersama yang teduh mengayomi segenap warga Negara Arek Surabaya ini melewati masa kecilnya di Surabaya. Karakter Nova Rini yang mandiri tercermin dari kesenangannya pada olahraga renang dan diving. Di sisi lain hobby membaca, memasak dan membuat kue membuatnya dekat dengan salah satu DNA PSI yakni keragaman. Masakan yang lezat hanya lahir dari keragaman unsur rempah, bahan dan proses yang khas. Begitu juga dengan kehidupan berbangsa, unsur yang beragam harus diramu dengan kadar toleransi yang tinggi dan diuji dengan

persoalan yang makin menguatkan solidaritas satu dengan yang lainnya. Sis Nova percaya hanya dengan itu Indonesia bisa utuh sebagai sebuah rumah bersama yang teduh mengayomi segenap warga Negara. Menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2004, gadis dengan nama lengkap Fitria Sulistya Nova Rini hijrah ke Jakarta. Menurut laman psi.id, Nova pernah berkarier di sebuah stasiun televise swasta. Ibu muda dengan dua anak bernama Matteo dan Aurora ini, sudah terbiasa membagi waktu dengan baik. Justru melihat kedua anaknya, sambil membayangkan nasib anak Indonesia lain yang masih hidup dalam ancaman kekerasan, mendorong Nova untuk terjun ke politik. PSI dipilihnya sebagai tempat untuk memperjuangkan nasib jutaan anak dan perempuan Indonesia, karena menurutnya PSI secara konsisten menolakTindak Kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dalam pernyataannya, Sis Nova mengatakan“SATU suara saya untuk Jutaan anak dan Perempuan Indonesia.”

Danik Eka Rahmaningtiyas Akrab disapa Sis Danik, saat ini sedang menyelesaikan Master di Psikologi Intervensi Sosial, Universitas Indonesia. Gadis berdarah campuran Madura-Jawa-Osing ini lahir di Jember, 25 April 1987, adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ditangannya IPM meraih penghargaan Ten Accomplished Youth Organization tahun 2012 di Bangkok-Thailand. Hobi yang digelutinya cukup ekstrim: wall-climbing, vespa, onthel, silat dan futsal. Prinsipnya, setiap manusia lahir merdeka, namun kemerdekaan individu bukan jadi alasan untuk egois satu sama lain. Nama Danik dikenal luas dalam gerakan sosial terutama yang berkaitan dengan pembangunan komunitas. Prinsip Danik “No Risk No Gain. No Gain Without Spirit and Struggle.” Anak muda tidak boleh takut berpolitik. Bagi Danik politik bukan soal warisan yang menunggu surat wasiat. Jika anak muda ingin perubahan, maka tidak perlu menunggu, harus langsung ambil bagian. (nii/ berbagai sumber)

08 www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 9 OKTOBER 2016

-0.21% IHSG

0.1% STI

0.5% NIKKEI

-0.8% FTSE

0.3% KLCI

0.1% DJIA

0.1% NASDAQ

5,409

2,885

16,900

7,019

1,667

18,191

5,295

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

529,581

508,398

1,252.70

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,026 SUMBER: GERAIDINAR 7 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 7 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

12987.00 9475.01 14569.32 9892.15

BELI 12967.00 9455.01 14469.32 9812.15

Akan Libatkan Desainer Terbaik Tanah Air

KILAS

Bekraf Janji Tingkatkan Kualitas Kerajinan Banyuwangi

Aset Bank Syariah Tembus Rp 305,5 T

BANYUWANGI (BM) - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf berjanji akan membawa desainer untuk membantu meningkatkan kualitas hasil kerajinan produksi Kabupaten Banyuwangi. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Banyuwangi Juang Pribadi , menjelaskan bahwa janji itu disampaikan oleh Kepala Bekraf saat mengunjungi Banyuwangi, Sabtu (8/10) lalu. “Karena sering kali masalah desain pengrajin di daerah adalah susah bikin barang yang baru lagi. Ini tidak salah karena mereka terkungkung dengan rutinitasnya sehingga produknya ituitu saja,” ujar Triawan ditirukan Juang Pribadi kemarin. Kepala Bekraf, kata dia, akan membawa desainer dari Jakarta untuk mempelajari kekuatan kerajinan di Banyuwangi. Setelah itu, para desainer itu ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas desain dari daerah tersebut. “Akan tetapi, tidak harus semua bidang kerajinan.

Contohnya di Banyuwangi, kami pilih bambu atau batok kelapa. Para desainer profesional ini akan membantu Banyuwangi meningkatkan desain produknya,” ujarnya. Selain itu, Bekraf juga akan mengajarkan tentang branding dan pemasaran produk. Kerajinan Banyuwangi disiapkan untuk ditingkatkan brandingnya, desainnya sehingga menjadi suatu kebanggan yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakt dengan nilai tambah yang lebih bagus. “Saya ingin added value sudah ada di Banyuwangi, dikemas di sini untuk diekspor atau dipasarkan di seluruh Indonesia,” ujar Triawan Munaf. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa sinergi dengan Bekraf adalah wujud nyata keinginan pihaknya untuk mendorong ekonomi kreatif tumbuh di daerah. “Tentu ke depan setelah Bekraf turun tangan, ekonomi kreatif di Banyuwangi bakal

lebih dahsyat,” ujar Anas. Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke kabupaten berjuluk “The Sunrise of Java” itu, Triawan mengunjungi sejumlah lokasi industri kreatif. Menurut Juang Pribadi, begitu tiba di Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Triawan langsung melihat sentra pembuatan handycraft bambu di Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi. Di industri kerajinan itu, Triawan berdialog dengan para pengrajin bambu, mulai dari bahan, pembuatan, hingga penjualan. Salah satu yang dikunjungi adalah Winda Handycraft milikWidodo.Widodo yang memulai usahanya sejak 1991 itu mengatakan bahwa produknya tidak hanya untuk lokal Banyuwangi, tetapi sudah merambah pasar ekspor. Widodo memiliki beragam produk kerajinan bambu yang cantik dan menarik. Mulai dari peralatan rumah tangga, seperti tudung nasi, piring bambu, tempat kue, hingga furnitur dari bambu. Selain ke

pengrajin bambu, Triawan juga mengunjungi Kejaya Handycraf di Desa Kedayunan, Kabat. Kejaya handycraf adalah salah satu industri kerajinan Banyuwangi yang rutin mengekspor beragam produk furnitur ke beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Hawai, Jamaika, dan Jepang. Selain pasar luar negeri, juga biasa memasok sejumlah art shop di dalam negeri, seperti Bali, Surabaya, dan Jakarta. Triawan, kata Juang, mengaku kagum dengan kualitas produk olahan yang dipajang oleh Kejaya Handycraf yang nyaris semuanya berorientasi ekspor. Bahkan, Triawan sempat kaget saat mendapati sejumulah produk kerajinan yang banyak dijual di mal Jakarta ternyata dihasilkan dari Banyuwangi. “Oh, ternyata ini buatan asli Banyuwangi, ya. Ini sangat bagus. Saya melihat produk kerajinan Banyuwangi sangat halus dan cantik,” ujar Triawan. (at/epe)

Nestle Beri Penghargaan Peternak Sapi PUJON (BM) – Dalam memperingati HUT Nestle ke-150 Tahun, Nestle Global menggelar kegiatan Apresiasi Peternak 150 Tahun dalam membangun kemitraan dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Acara digelar di Koperasi Susu SAE, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (8/10). Sustainability Agriculture Development Procurement Directorat PT. Nestle Indonesia, R. Wisman Djaja dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi Perusahaan Nestle kepada para peternak susu sapi perah yang selama ini, berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. “Karena itu, para peternak berhak mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang lebih atas produk kualitas susu sapi yang segar dan berkualitas tinggi,” ungkap Wisman. Dimana, pihak Nestle dan para peternak sangat bersinergi dalam hal usaha dan bisnis di bidang makanan dan minuman. “Memang peternak salah satu kunci keberhasilan dalam jangka panjang bagi Perusahaan Nestle. Selain itu, dampaknya juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para peternak di sini, khususnya peternak sasi susu perah,” jelasnya. Disamping itu, kegiatan ini dihadiri para peternak se-Jawa Timur untuk diberikan sosialisasi dan pemaparan bagaimana cara peternak sapi yang dapat menghasilkan kualitas susu yang bagus. Tak hanya itu saja, pihak Nestle juga memberikan penghargaan kepada peternak di kawasan Pujon. Kenaikan Harga Susu Sementara para peternak susu berharap ada kenaikan harga lagi karena biaya produksi yang masih tinggi. Harga susu perah dianggap masih terlalu rendah.

JAKARTA (BM) - Aset industri perbankan syariah domestik hingga Juli 2016 mencatatkan pertumbuhan secara tahunan sebesar 18,49 persen menjadi Rp 305,5 triliun, didorong kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 12,54 persen secara tahunan. “Penghimpunan dana pihak ketiga menjadi Rp 243 triliun yang telah mendorong penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 7,47 persen dari Rp 204,8 triliun menjadi Rp 220,1 triliun per Juli 2016,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Minggu (9/10). Muliaman yang jadi pembicara dalam seminar Keuangan Syariah di Washington DC, Amerika Serikat, yang diselenggarakan oleh World Bank dan Islamic Financial Services Board, menjelaskan, naiknya pembiayaan perbankan syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar syariah di industri perbankan secara keseluruhan menjadi 4,81 persen pada Juli 2016 dari 4,6 persen pada Juli 2015. Pangsa pasar tersebut akan naik menjadi 5,13 persen jika turut memperhitungkan hasil konversi Bank Pembangunan Daerah Aceh menjadi Bank Umum Syariah. Muliaman menekankan keuangan syariah dapat menjadi salah satu upaya untuk mencapai Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). “Prinsip-prinsip khas keuangan syariah yang memihak pada pemerataan pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan, menjadikan pengembangan sistem keuangan syariah menjadi sangat relevan dengan pencapaian target-target SDGs,” kata dia. Keuangan syariah, ujar Muliaman, juga tidak hanya bisa menjangkau aspek pemberantasan kemiskinan. Namun juga mencakup peningkatan kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, antisipasi perubahan iklim dan juga penurunan tingkat ketimpangan tingkat pendapatan. (at/epe)

Satgas Waspada Investasi OJK Libatkan Polri

FOTO: BM/SILVIA

Sustainability Agriculture Development Procurement Directorat PT. Nestle Indonesia, R. Wisman Djaja (Tiga dari kanan) memberikan apresiasi penghargaan kepada peternak sapi di Pujon.

Kenaikan harga susu perah mengalami kenaikan terakhir pada April 2016 lalu sebesar Rp 200 per liter. Saat ini harga mencapai Rp 5 ribu per liter dari peternak ke industri. Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur, Sulistianto mengatakan, peternak memang masih berharap masih ada kenaikan harga. Karena beban biaya masih sangat tinggi. Peternak hanya bisa mendapatkan untung sekitar Rp 15 ribu per ekor sapi. Karena rata-rata produksi satu ekor sapi 10,2 liter dengan harga Rp 5 ribu

per liter. Dengan begitu apa yang didapat peternak masih belum optimal. “Harapannya memang ada kenaikan harga,” ujarnya saat ditemui di sela acara Apresiasi Peternak 150 Tahun PT Nestle di Pujon Malang, Sabtu (8/10/2016). Sustainability Agriculture Development and procurement Director PT Nestle Indonesia, R Wisman Djaya mengatakan masalah harga sebenarnya bukan menjadi masalah. “Buat apa harga Rp 7 ribu tapi yang didapat peternak Rp 500,” tandasnya. Yang utama kata Wisman adalah

meningkatkan produktivitas sehingga jumlah susu bisa terus meningkat. Jika produktivitas meningkat maka pendapatan akan meningkat. PT Nestle Indonesia sendiri sampai saat ini bisa menyerap 500 ribu liter susu dari peternak di Pujon Kabupaten Malang. Jumlah ini belum maksimal karena Nestle bisa melakukan penyerapan hinggga 750 ribu liter. “Penyerapan saat ini menurun. Tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 700 ribu liter per hari. Tapi karena banyak hal, penyerapan mengalami penurunan,” tandasnya. (rel/mlt/tit)

SEMARANG (BM) - OJK melibatkan personel kepolisian dan kejaksaan pada Tim Kerja Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. “Satgas Waspada Investasi kan ada penegak hukum, di antaranya ada dari Kepolisian dan Kejaksaan tetapi kadang-kadang kami terkendala dari masyarakat sendiri,” kata anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani, Minggu (9/10). Dikatakan, terkadang ada masyarakat yang masih enggan melaporkan lembaga tersebut karena berharap uangnya dapat dikembalikan secara kekeluargaan. Di sisi lain, polisi menunggu adanya laporan atau paling tidak ada pengaduan dari masyarakat. “Kalau mengenai pencegahan tetap kami lakukan tetapi memang mengenai tindak lanjut adanya aktivitas ilegal ini kan harus dari kepolisian,” katanya. Meski demikian, bukan berarti tidak ada kasus yang belum pernah ditindaklanjuti oleh OJK bekerja sama dengan kepolisian. Sejauh ini, sudah ada lima kasus yang berhasil dihentikan dan ada beberapa kasus yang masih diproses oleh kepolisian.”Bukan hanya investasi bodong tetapi ada juga yang lain misalnya terjadi ‘fraud’ atau kecurangan di BPR. Dalam hal ini penyidikan terhadap pengurus BPR tersebut juga dilakukan oleh kepolisian,” katanya. Sementara itu, mengenai jumlah Tim Satgas Waspada Investasi yang melibatkan instansi terkait tersebut sudah mencapai 30 yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Mengenai hal tersebut, pihaknya melihat seberapa penting tim satgas tersebut ada di suatu wilayah. “Seperti misalnya di Semarang kami membentuk, di Solo juga ada. Selain itu untuk di Jawa Barat, kami sudah membentuk di Bandung tetapi juga membentuk di Cirebon. Begitu juga di Jawa Timur ada beberapa kota, tidak hanya di Surabaya,” katanya. Pihaknya berharap, dengan adanya Tim Satgas Waspada Investasi tersebut masyarakat dapat semakin terbuka ketika ingin mengadukan maupun menanyakan terkait lembaga keuangan tertentu. (at/epe)

GATF 2016

Hari Kedua, Garuda Catat Penjualan Rp 304 M JAKARTA (BM) - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mencapai penjualan senilai Rp 304 miliar dari 18 kota yang melaksanakan GATF 2016 hingga hari kedua pelaksanaan GATF 2016, Sabtu (8/10). Pencapaian penjualan tersebut termasuk kota Jakarta, yang disebut sebagai pencapaian tertinggi sebesar Rp 185 miliar dengan jumlah pengunjung sebanyak 47 ribu orang. VP Corporate Communications Garuda Indonesia, Benny S. Butarbutar mengatakan tren masyarakat untuk melakukan traveling ke luar negeri maupun ke berbagai kota di berbagai kawasan wisata di Indonesia terus meningkat, terlebih saat ini Garuda Indonesia tengah melaksanakan GATF 2016 fase ke-2 yang

tentunya banyak menawarkan kepada para travelers harga tiket terbaik dan paket wisata yang menarik. “Hingga hari ke-2 pelaksanaan GATF 2016 fase ke-2 ini, total penjualan GATF di kota Jakarta berhasil membukukan total transaksi penjualan senilai Rp 185 miliar, dimana sekitar Rp 52 miliar merupakan penjualan untuk sektor domestik, dan Rp 133 miliar untuk sektor internasional. Sementara untuk jumlah pengunjung hingga hari kedua ini, terdapat sekitar lebih dari 47 ribu orang yang memadati pelaksanaan GATF di kota Jakarta tersebut,” katanya. Pihaknya berharap penjualan di hari terakhir (hari ketiga) pelaksanaan GATF 2016 Fase ke-2 ini akan semakin meningkat, dapat memberikan hasil

yang positif bagi perusahaan dan tentunya dapat melebihi target yang kami tetapkan sebelumnya, yaitu Rp 386 miliar. GATF 2016 Fase ke-2 dilaksanakan serentak di 18 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Lampung, Palembang, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Lombok, Kupang, Balikpapan, Makassar, Manado, Ambon, Timika dan Jayapura. Selama tiga hari pelaksanaan GATF di 18 kota tersebut, Garuda Indonesia menargetkan total penjualan senilai Rp 386 miliar. Agenda ini merupakan kegiatan one-stop-shopping bagi para pelanggan Garuda Indonesia, karena selain menjual tiket penerbangan dengan harga terbaik dan paket wisata menarik, juga ada penawaran hotel,

paket tour, hingga barang-barang perlengkapan liburan lainnya. Pelaksanaan GATF 2016 adalah bentuk dukungan terhadap program #PesonaIndonesia dari Kementerian Pariwisata RI. Melalui acara ini, Garuda Indonesia akan menerbangkan delapan blogger/vlogger ke-8 dari 10 destinasi wisata domestik yang telah menjadi prioritas pemerintah di tahun 2016 ini. Para blogger/vlogger tersebut akan mempromosikan keindahan berbagai destinasi yang menjadi prioritas pemerintah melalui jejaring media sosial. Adapun delapan dari 10 destinasi tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Candi Borobudur, Bromo Tengger, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai dan Labuan Bajo. (at/ epe)

KESEMPATAN: Tiket murah yang ditawarkan Garuda menjadi salah satu buruan dalam Garuda Airways Travel Fair (GATF) 2016 dengan tujuan berbagai destinasi wisata dalam negeri.

09 www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Pemprov Ajak Awasi Bersama Ketenagakerjaan

BM/ANDRE

Sukardo

SURABAYA (BM)-Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertranduk Jatim) Provinsi Jatim mengajak semua dinas ketenagakerjaan di daerah untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. “Kita antara pemerintah haruslah bersinergi. Kalau memang demi kepentingan masyarakat, bisa dilakukan bersama-sama. Hanya kewenangan saja yang berada di provinsi,” ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo, Jumat (7/10) Pada era otonomi seperti ini, kata

Sukardo, sinergi antarinstansi pemerintah sangat diperlukan. Kekhawatiran beberapa daerah tentang longgarnya pengawasan ketenagakerjaan pascaperpindahan wewenang tersebut, ditampik oleh Sukardo. Baginya, meski sekarang berada di bawah Pemprov Jatim tetapi pengawasan ketenagakerjaan bisa dilakukan secara bersama-sama. “Tidak perlu di kapling-kapling kewenangannya,” ungkapnya. Sesuai peraturan, lanjut Sukardo, walaupun kewenangan pengawasan ketenagakerjaan menurut

Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 104 tentang pemerintahan, beralih ke provinsi dan tidak lagi di kabupaten/kota. Namun, pihaknya berharap pengawasan ketenagakerjaan samasama dilakukan oleh provinsi dan daerah. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja, melainkan juga pemerintah daerah. “Meski wewenang di pemerintah provinsi, yang ngawasi sama-sama. Kan ada keterlibatan seperti diatur Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Di Undang-undang 23 tahun 2001 tentang teknis ketanagakerjaan

juga dikatakan dalam pengawasan dilakukan bersama-sama,” paparnya. Dia menambahkan, yang terpenting yakni problem pengangguran dan kemiskinan haruslah diselesaikan dengan segera. Untuk itu, dirinya berharap tetap ada sinergi serta saling menunjang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota guna melakukan pengawasan. Harus ada pengawasan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan pengawasan ketenagakerjaan. (dre/udi)

Gus Ipul Apresiasi Rencana Madura Jadi Provinsi SURABAYA (BM) - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), SaifullahYusuf, mengapresiasi keinginan pembentukan Provinsi Madura yang diajukan elemen masyarakat dan disetujui bupati di empat kabupaten setempat. “Itu bagus selama tujuannya dalam rangka pen-

ingkatan pelayanan dan taraf ekonomi masyarakat,” katanya saat menghadiri pembukaan Perayaan Kesyukuran ke-64 Ponpes Al-Amien Prenduan, Sumenep, Sabtu (8/10). Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, mengaku bisa memahami dan memaklumi adanya ke-

inginan untuk membentuk Provinsi Madura. Namun, itu perlu diskusi yang lebih dalam dan komprehensif. Ia menjelaskan, pemimpin daerah, termasuk warga memang berhak sekaligus wajib untuk mengembangkan daerahnya supaya lebih maju.

Pengembangan daerah untuk lebih maju butuh anggaran dan pelayanan birokrasi yang lebih memadai dan dekat dengan masyarakat. “Kalau kemudian pemimpin daerah dan warga di empat kabupaten di Pulau Madura ingin percepatan pembangunan

IST

BERI APRESIASI: Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (kanan) menghadiri pembukaan Perayaan Kesyukuran ke-64 Ponpes Al-Amien Prenduan, Sumenep, Sabtu (8/10). Pada kesempatan itu, dia sempat memberikan apresiasi rencana pembentukan Provinsi Madura.

dengan membentuk provinsi tersendiri, itu patut dihargai,” kata Gus Ipul. Sebelumnya, bupati di empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, berkumpul untuk membahas adanya aspirasi pembentukan Provinsi Madura. Dalam pertemuan yang digelar di Pamekasan pada Senin (3/10), empat bupati itu menyepakati pembentukan Provinsi Madura. Namun, untuk langkah teknisnya sebagaimana disampaikan Bupati Sumenep A Busyro Karim seusai pertemuan di Pamekasan, akan diserahkan kepada Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M). Sementara Ketua PNP3M, Ahmad Zaini menyatakan, kesepakatan empat bupati itu akan lebih memuluskan rencana pembentukan Provinsi Madura. Gagasan Provinsi Madura sebenarnya telah dideklarasikan elemen masyarakat yang tergabung dalam Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) pada November 2016 di Bangkalan. (ant/udi)

Yakin Amnesti Pajak Tahap II Sukses Periode Pertama Diikuti 10.000 WP dengan Total Tebusan Rp 1,34 Triliun SURABAYA (BM)- Sukses pelaksanaan Amnesti Pajak I, membuat kantor wilayah DJP Jawa Timur (Jatim) II semakin bersemangat melakukan sosialisasi amnesti pajak tahap II. Kepala Kanwil DJP Jatim II,

Irawan, saat melakukan dialog bersama pers di Kanwil DJP Jawa Timur II mengemukakan, secara nasional jumlah uang yang dideklarasikan selama masa amnesti tahap I sebesar Rp 3772 triliun dengan jumlah tebusan menca-

BM/MUCHLIS

WAJIB PAJAK: Petugas Kantor Wilayah DJP Jatim II melayani sebagian wajib pajak saat mengikuti program amnesti pajak tahap pertama.

pai Rp 97,3 triliun. “Untuk wilayah Jatim II, selama periode pertama sebanyak 10 ribu wajib pajak mengikuti amnesti pajak dengan total tebusan senilai Rp 1,34 triliun. Nilai tebusan itu diperoleh dari laporan Badan UMKM mencapai Rp 171 miliar, dan Object Pajak senilai 1,1 triliun dan sisanya OP UMKM,” ucap Irawan. Dari pengalaman laporan tax amnesti tahap I, lanjut Irawan, kemungkinan para wajib pajak akan datang untuk menyampaikan hartanya pada akhir masa pengampunanpajaktahapIIyang jatuh sekitar bulan Desember 2016. “Masih ada peluang besar, untuk mendapatkan uang tebusan dari program pengampunan pajak di tahap II ini,” katanya.

Sementara itu, kata dia, tujuan pertama tax amnesty adalah untuk repatriasi atau menarik dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan nasional. Tidak hanya itu, tujuan tax amnesty juga meningkatkan basis perpajakan nasional. Aset yang disampaikan, dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Sedangkan batas waktu untuk para wajib pajak mengikuti pengampunan pajak tahap II, hingga akhir bulan Desember 2016 mendatang, dan kesempatan terakhir pada tahap lll yakni Maret 2017. “Pasti raihan di tahap berikutnya, akan mencapai lebih banyak lagi,” tandas Irawan.

Pada kesempatan itu, Irawan meminta para pelaku usaha termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) berpenghasilan Rp 4,8 miliar per tahun memanfaatkan program amnesti pajak yang sudah memasuki periode kedua yang berlaku mulai 1 April sampai 31 Desember 2016 mendatang. Hal ini disebabkan prosentasenya masih lebih kecil jika realisasinya dilaksanakan pada periode ketiga yakni 1 Januari – 31 Maret 2017 mendatang. Respon positif masyarakat terhadap program tax amnesty juga terlihat saat menjelang berakhirnya pelaksanaan tahap pertama. Saat itu, petugas yang sebelumnya hanya menyediakan 300 nomor antrean ternyata melonjak dua kali lipat. (cls/udi)

PSI Jatim Target Raih Suara 8 Persen SURABAYA (BM) – Dari lima partai baru yang mengikuti verifikasi faktual dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum Ham), hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang lolos. Partai besutan Grace Natalie ini pun bersiap menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jatim, Shobikin Amin mengatakan, pada Pilkada 2019 nanti, PSI menarget perolehan suara secara nasional mencapai 7 persen. Sedangkan untuk Pilkada di Jatim sendiri, PSI menarget 8 persen. “Jumlah pemilih pemula di Indonesia saat ini cukup besar, kalau kita mau menggarap serius, saya kira PSI bisa mencapai

target,” katanya usai menggelar tasyakuran atas lolosnya PSI sebagai parpol di kantor DPW PSI Jatim, Jalan Gayungan PTT, Surabaya, Minggu (9/10). Terget tersebut sudah melalui kajian yang matang. Shobikin menjelaskan, terdapat kecendurangan masyarakat tidak simpatik dengan partai-partai lama. Sementara pemilih potensial jumlahnya sangat besar. Dengan menyasar pemilih potensial, perolehan suara sebanyak itu cukup besar diraih. “PSI ada karena ingin berikan alternatif kepada masyarakat. Pada prinsipnya PSI sematamata untuk Indonesia yang lebih baik. Maka itu PSI didirikan sejak dua tahun lalu atau 2014 silam,” ujarnya. Shobikin mengungkapkan,

setelah dinyatakan lolos verifikasi faktual Kemekum HAM, pihaknya langsung tancap gas menyiapkan berbagai hal untuk verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bila lolos, baru dapat mengikuti pemilihan umum. “Verifikasi Kemekum

HAM lalu hanya pengurus, kalau KPU juga ada verifikasi anggota,” ungkapnya. Salah satu cara mencari anggota, lanjut dia, bakal dilakukan berbeda dibanding cara-cara partai lama. Namun, dia belum berani membeber cara terse-

BM/SULUH

BERI PERNYATAAN: Ketua DPW PSI Jatim Shobikin Amin (dua dari kiri) didampingi pengurus lain memberi pernyataan usai acara tasyakuran.

but. “Belum waktunya kami sampaikan sekarang,” jelasnya. Meski demikian, untuk menjadi anggota PSI cukup mudah. Shobikin menjelaskan tiga syarat. Pertama harus berusia maksimal 45 tahun, tidak boleh berasal dari partai lain, dan terakhir orangnya baik. “Baik berarti tidak jahat atau belum mempunyai catatan hukum di kepolisian atau lainnya. Dan yang penting, kami menyasar anak-anak muda,” tuturnya. Menurut Shobikin, ada beberapa faktor berdirinya PSI. Di antaranya, ingin merubah mindside atau pola pikir masyarakat terhadap parpol yang mulai redup, dan juga ingin merangkul masyarakat khususnya pemuda-pemudi untuk regenerasi bangsa. (sdp/udi)

kilas

IST

ANTUSIAS: Sebagian masyarakat nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan sosial yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Bandiklat Provinsi Jatim Jalan Balongsari, Surabaya, Sabtu (8/10).

Masyarakat Antusias Ikuti Baksos SURABAYA (BM) – Kegiatan bakti sosial yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan wujud pemerintah provinsi (pemprov) dalam membangun kebersamaan dan persatuan yang lebih baik. Demikian dikemukakan Gubernur Jatim H Soekarwo yang dibacakan Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Sekda Jatim, Mudjib Affan, saat membuka jalan sehat dan bakti sosial Hari Jadi Jatim 2016 bagi warga Kecamatan Tandes di halaman Kantor Badan Pendidikan dan Latihan (Bandiklat) Provinsi Jatim Jalan Balongsari, Surabaya, Sabtu (8/10) pagi. Menurutnya, dengan terbitnya Perda No 6/2007 tentang Hari Jadi Jatim, kini Jawa Timur telah menjadi provinsi yang tumbuh besar dan menjadi salah satu kekuatan tegaknya bangsa Indonesia. Saat ini, kata dia, Jawa Timur selalu berhasil menelurkan ide-ide baru dan unggul, sehingga program Jatim selalu menjadi rujukan di tingkat nasional. Maka dari itu, Jawa Timur bersama rakyatnya bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Bakti sosial yang digelar saat ini merupakan salah satu wujud untuk menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan sebagai rakyat Jawa Timur. Kegiatan bakti sosial diawali dengan jalan sehat. Selanjutnya dilakukan bakti sosial berupa pelayanan umum, check up, konseling gizi, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemberian 50 kaca mata bagi anak, konseling jiwa, pelayanan KB, donor darah, serta pembagian 1.000 paket sembako dan souvenir untuk masyarakat. (dre/udi)

IST

AMBROL: Bagian jembatan yang ambrol di Trenggalek. Kerusakan yang ditimbulkan menyebabkan separo badan jalan membentuk lubang menganga ke arah sungai.

Jembatan Antarkecamatan di Trenggalek Ambrol TRENGGALEK (BM) - Sebuah jembatan antarkecamatan di Desa Ngranyung, Kabupaten Trenggalek, ambrol hingga memakan separo badan jalan akibat tergerus air sungai yang meluap hingga ketinggian tiga meter, Sabtu (8/10). ”Jembatan ambrol sekitar pukul 15.00 WIB. Hujan deras terjadi sejak Jumat (7/10) hingga Sabtu (8/10) sehingga menyebabkan debit air sungai Tawing meluap hingga ketinggian tiga meter lebih,” kata Syuhada, warga Desa Ngrayung, Kecamatan Gandusari memberi kesaksian. Tidak ada korban jiwa maupun harta benda akibat insiden bencana tersebut. Namun, kerusakan yang ditimbulkan menyebabkan separo badan jalan yang terhubung langsung ujung jembatan ambrol hingga membentuk lubang menganga ke arah sungai. “Dulu sudah pernah ambrol, tapi tidak parah dan sudah mau dibenahi sampai akhirnya terjadi banjir bandang kemarin dan kerusakan semakin parah,” ujarnya. Untuk menghindari kecelakaan, warga memasang palang dan papan peringatan di dua arah jalur menuju jembatan untuk membatasi kendaraan roda empat atau lebih melintas. Sementara unt7uk roda dua masih diperbolekan melintas. (ant/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Jalur Lingkar Kota Trenggalek Kembali Normal

KILAS

Sempat Terputus 23 Jam Diterjang Banjir TRENGGALEK (BM) - Jalur lingkar Kota Trenggalek berangsur normal dan bisa dilalui lalu lintas setelah hampir 23 jam terputus total akibat banjir disertai lumpur yang menutup badan jalan sepanjang lebih dari 100 meter dan ketebalan hingga 30 centimeter. Terjangan banjir itu tepatnya di jalan raya Kanjeng Jimat di Desa Rejowinangun yang menjadi jalur utama bus dan kendaraan umum. Namun sejak pukul 14.00WIB jalur sudah bisa kembali digunakan. Hujan deras yang mengguyur wilayahTrenggalek sehari sebelumnya telah menyebabkan akses jalan itu putus total sejak Sabtu (8/10) sore, sekitar pukul 15.00 WIB akibat luapan air sungai di titik Jembatan Kucur tersumbat sampah kayu hutan yang terbawa arus banjir dari lereng bukit setempat. “Hari ini tadi sejak pagi, sekitar pukul 07.00 WIB tim gabungan dari BPBD, TNI, kepolisian, satpol PP dan masyarakat

melakukan pembersihan dibantu dua alat berat untuk menyingkirkan lumpur yang menutup badan jalan maupun sungai,” kata Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, Yani Purwanto kemarin. Setelah hampir enam jam dilakukan kerja bakti masal, kata Yani, jalan lingkar Kota Trenggalek yang hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Terminal Surondakan itu kembali dibuka untuk lalu lintas kendaraan. Tim reaksi cepat BPBD yang masih bertahan di lokasi selanjutnya melakukan pembersihan sisa lumpur yang sebagian masih menggenangi permukaan jalan. “Kemarin sore sebenarnya kami sudah melakukan pembersihan material sampah kayu yang menyumbat jembatan kucur maupun yang berserak menutup badan jalan Kanjeng Jimat ini,” kata Kepala BPBD Trenggalek Joko

Rusianto. Namun karena material lumpur sangat tebal dan memanjang hingga radius 100 meter, kata Joko, upaya normalisasi baru dilakukan pada Minggu pagi dengan melibatkan jajaran TNI, Polri, satpol PP dan masyarakat sekitar. Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang memantau langsung ke lokasi banjir lumpur di jalur lingkar Kota Trenggalek bersama kapolres setempat AKBP Made Agus Prasetya menjelaskan, banjir terjadi akibat jembatan Kucur tersumbat sedimen lumpur dan sampah kayu hutan yang terbawa arus air sungai dari arah bukit di atasnya. “Mau tidak mau jalan sementara kami tutup total hingga pembersihan selesai dilakukan dan akses jalur lingkar ini aman dilalui kendaraan,” kata Emil. Ia memastikan tidak ada faktor keru-

sakan hutan di sekitar lokasi kejadian karena vegetasi hutan pinus di sisi utara jalan raya Kanjeng Jimat dalam kondisi baik. “Curah hujan dua-tiga hari terakhir memang tinggi dampak la nina. Selain di jalan raya Kanjeng Jimat kami juga mendapat laporan banjir dan longsor di beberapa titik lokasi di wilayah Trenggalek, termasuk di daerah Sumbergedong yang jadi langganan banjir,” ujarnya. Dikonﬁrmasi di lokasi pembersihan sisa banjir, Wakil Administratur Perum Perhutani BKPH Kediri selatan, Andi Iswindarto menyatakan, kondisi vegetasi tanaman pinus di kawasan hutan produksi Desa Rejowinangun sangat baik karena tidak pernah dilakukan aktivitas penebangan. “Khusus di petak 79b dan sekitarnya yang ada di kawasan perbukitan sekitar sini sengaja tidak kami lakukan aktivitas penebangan. (at/epe)

Ketel Tahu Home Industri Meledak PROBOLINGGO (BM) - Ledakan keras terdengar Minggu (9/10) petang dari rumah Mustofa di Dusun Watu Gajah, Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Dampaknya sungguh mengerikan. Selain membuat rumah asal ledakan hancur tak berbentuk, tiga rumah di samping kiri dan kanan juga ikut rusak parah. Ledakan diketahui berasal dari ketel uap pemanas tahu. Mustofa selama ini dikenal sebagai produsen tahu di wilayah Kotaanyar dan sekitarnya. Kejadian bermula ketika Mustafa memproduksi tahu di rumahnya sore kemarjn. Informasi yang berhasil dihimpun Berita Metro saat produksi itu, salah satu pekerjanya lupa membuka penutup ketel tahu dari baja, berdiameter 1 meter, setinggi 2 meter. Akibatnya, uap panas yang tertampung dalam tabung itu tertahan. Tidak kuat menahan tekanan, tabung tembaga itu pun meledak hebat. Hebatnya ledakan bisa terlihat dari ketel yang sampai terlontar tiga meter dari lokasinya semula. “Tidak jelas bagaimana mulanya, tiba-tiba ada ledakan. Saya kira suara petir yang menggelegar, tapi ternyata ketel itu yang meledak,” kata Shodiq salah satu tetangga Mustofa. Ledakan ketel itupun, memporak porandakan rumah tersebut, sekaligus tiga rumah lainnya yang berdekatan dengan rumah naas tersebut. Sementara itu, tiga korban dilarikan ke rumah sakit terdekat, RS Rizani Paiton. Mereka adalah Darmo Supandi (56), Suwarni (57), dan Sakdullah (27). Seluruhnya merupakan karyawan pabrik tahu yang baru berdiri sebulan terakhir ini. Kerugian material akibat insiden ini, sekitar Rp 150 juta. Beberapa saat kemudian, Satreskrim Polres Probolinggo, mendatangi lokasi kejadian. Ditemui di lokasi, Kasatreskrim Polres Probolinggo, AKP Harianto Rantesalu mengatakan, dugaan sementara penyebab kejadian ini akibat human error. Dimana salah satu karyawan home industri tahu ini, lupa membuka penutup ketel. Sehingga uap menumpuk, dan menyebabkan tekanan tinggi hingga meledak. (sip/epe)

BENDA ASING: Benda asing yang diduga pecahan material pesawat antariksa ketjka dibawa dari Pulau Gili ke ke Mapolresta Probolinggo dengan cara digotong ramairamai warga.

Diduga Pecahan Satelit

Benda Asing Gegerkan Gili Ketapang PROBOLINGGO (BM) - Benda asing jatuh dari angkasa ditemukan di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Nelayan yang menemukan pertama kali di perairan Gili dan selanjutnya diseret ke pantai, meski awalnya takut dengan benda yang ditemukan. Diduga, temuan benda itu merupakan pecahan satelit yang sebelumnya juga sempat membuat heboh warga Sumenep. Masidun, warga setempat mengatakan, benda itu pertama kali ditemukan Enji ketika melaut, Jumat (7/10) sekitar pukul 14.00. Enji terpaksa menghentikan laju kapalnya saat menyentuh sesuatu dan setelah dilihat kapalnya menabrak benda hitam. Hanya saja Enji dan rekan sekapal tidak langsung menyentuhnya. “Mereka mengira bom. Soalnya

enggak pernah lihat benda seperti itu,” katanya. Setelah dipastikan bukan bom, Enji kemudaian menyeret benda bulat memanjang itu ke pinggir pantai. Tak hanya Enji yang takut, warga setempat juga melihat benda warna hitam itu dari jarak jauh, khawatir meledak. Sehari semalam benda tersebut menjadi tontonan warga sekitar. “Kami yang melapor ke Polsek Sumberasih, kemudian dialihkan ke Polresta Probolinggo,” kata Masidun. Petugas yang kemudian datang ke lokasi, lantas memasang garis polisi untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan sebelum kemudian menyeretnya ke Pelabuhan Tanjung Tembaga. Selanjutnya, barang berbentuk bulat memanjang itu dibawa ke Mapolresta Probolinggo. Informasi sementara yang diterima Kapolsek

Sumberasih AKP Wahyudi, barang berwarna hitam itu pendingin mesin pesawat peluncur roket. Hanya saja dia tidak menjelaskan nama roket dan milik negara mana. Ditambahkan, benda tersebut sama persis dengan yang ditemukan di Semenep. “Informasinya begitu. Detailnya, kami tidak tahu. Kami hanya mengamankan,” tambahnya sesaat sebelum meninggalkan pelabuhan. Sementara itu, Kepala LAPAN Jatim Watukosek Gempol, Dian Yudha Risdianto mengatakan, berdasarkan ciri fisiknya, benda tersebut memang diduga kuat serpihan benda antariksa yang jatuh. Kendati demikian pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan melihat langsung benda tersebut.“Secara ﬁsik luarnya sama, “ungkapnya (sip/epe)

Klaim Kesayangan Megawati, Warning Keras Kader yang Membangkang

Banteng Solidkan Barisan Dukung Bupati Faida JEMBER (BM) - Mulai merebaknya bibit konfrontasi antara legislatif dengan pasangan Bupati Faida dan wakil Bupati A Muqit Arief, nampaknya jadi pertimbangan PDI Perjuangan untuk rapatkan barisan. DPP partai berlambang banteng moncong putih bahkan memberi instruksi kepada kadernya di Kabupaten Jember, terutama yang duduk sebagai

wakil rakyat di DPRD setempat untuk mendukung kebijakan mereka. “Ibu Faida ini kesayangan Bu Megawati. Ibu Mega mempersiapkannya, sehingga kader PDIP di Jember juga harus mendukung Ibu Faida. Jika tidak, silakan angkat kaki,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela rapat konsolidasi partai, pelantikan, serta pengukuhan ranting dan Baitul

DUKUNGAN MEGA: Bupati Faida dan wakilnya A Muqit Arief mendapat dukungan penuh dari PDIP menyusul friksi yang dialami mereka dengan legislatif akhir-akhir ini.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

Muslimin Indonesia Kabupaten Jember, Sabtu (8/10). Tujuh anggota DPRD Jember yang berasal dari kader PDIP juga diminta untuk maju, namun hanya enam anggota hadir, sedangkan Wakil Ketua DPRD Jember NN. Martini yang juga mantan Sekretaris DPC PDIP Jember tidak hadir dalam acara tersebut. “Saya minta mereka untuk memback-up utuh pemerintahan Bupati Faida dan Wabup Abdul Muqit Arief di Jember,” tuturnya. Menurutnya Bupati Faida benar-benar peduli dengan warga miskin atau wong cilik, bahkan bupati perempuan pertama di Jember itu disebut sebagai “ibundanya kaum duafa” karena kepeduliannya kepada orang miskin. “Saya minta PDIP Jember solid untuk mendukung kebijakan pemerintah Bupati Faida danWabup Muqit, sehingga kami tidak mau mendengar suara sumbang di luar yang tidak mendukung kebijakan Bupati Jember,” katanya. Hasto mengaku akan memantau loyalitas kader PDIP yang duduk menjadi anggota DPRD Jember untuk mendukung kebijakan Bupati Faida, bahkan DPP PDIP akan turun ke Jember untuk memantau secara langsung. “Momentum konsolidasi

partai menegaskan PDIP terbuka dalam menyampaikan kritik secara transparan, kebudayaan yang dibangun oleh partai, boleh berbeda tetapi kemudian kita harus bermusyawarah dan keluarnya harus sama, dengan harapan ke depan tidak boleh lagi ada perbedaan,” ujarnya. Ia menjelaskan PDIP mengedepanan program sinergi tiga pilar, partai berlambang banteng moncong putih itu harus bisa memperbaiki diri, setelah mendapatkan masukan dari masyarakat, kemudian bagaimana mendorong antara eksekutif dan legislatif, serta stuktural partai dapat menghasilkan satu kebijakan untuk rakyat dan memihak pada wong cilik. Sementara Bupati Jember Faida meminta dukungan kepada kader PDIP untuk menjalankan roda pemerintahan dan tidak membiarkan bupati berjuang sendiri karena dirinya ingin berjuang bersama PDIP membangun masyarakat Jember yang adil dan makmur. “Saya lebih mementingkan kerja-kerja ideologis sesuai dengan ajaran Bung Karno, apabila ada rakyat yang sakit, laporkan kepada kami. Inilah komitmen kami meningkatkan kesejahteraan wong cilik di kabupaten Jember,” katanya. (at/epe)

Lagi, Pendaki Meninggal di Semeru LUMAJANG (BM) - Pendaki bernama Sahat M. Pasaribu (23) asal Depok, meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Semeru, Sabtu (8/10). “Tim evakuasi sempat memberikan pertolongan kepada korban, namun tiba-tiba napas korban terhenti, tidak ada denyut nadi dan denyut jantung,” kata Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Antong Hartadi saat dihubungi dari Lumajang. Ia mengatakan korban bersama rombongannya berjumlah 13 orang mendaftar di Pos Ranupani pada Rabu (5/10) dan mereka melakukan pendakian, setelah mengikuti pengarahan dari petugas di Resort Ranupani. “Rombongan korban sempat bermalam di Ranu Kumbolo dengan mendirikan tiga tenda dan keesokan harinya pada Kamis (6/10), mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Pos Kalimati yang merupakan batas terakhir pendakian gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut,” tuturnya. Berdasarkan laporan yang diterima pihak TNBTS, korban sempat mengeluhkan masuk angin dan hanya makan sedikit pada malam harinya. Kemudian keesokan harinya pada Jumat (7/10) dini hari, tiga orang dari rombongan korban nekat naik ke puncak Gunung Semeru (Mahameru) yakni Luki Prasetia, Okky Rahmawati, dan Dimas Regaeloni. “Korban sempat keluar dari tenda dan langsung muntah-muntah berupa air, selanjutnya mengeluhkan kepalanya pusing, perut mual, korban dalam posisi duduk diam dan masih muntah-muntah,” katanya. Rombongan korban kemudian berkemas untuk turun menuju ke Ranupani, namun baru sekitar 200 meter dari pondok pendaki di Kalimati, korban Sahat terlihat pucat, bengong, linglung dan pandangan kosong, serta tidak kuat jalan. “Korban sempat digendong untuk turun, namun teman korban tidak kuat dan memutuskan untuk meminta bantuan petugas di Pos Ranupani, sehingga mereka menunggu bantuan di Jambangan,” ujarnya. Selama menunggu bantuan, korban terus muntah dan mengalami mual, serta pusing. Bahkan kondisi korban semakin parah dengan badannya panas, napas sesak seperti mengalami gangguan pernapasan dan tidak bisa diajak komunikasi. “Tim evakuasi berjumlah empat orang tiba di lokasi pada Sabtu (8/10) pukul 00.09 WIB dan memberikan bantuan oxigen kepada korban, namun tiba-tiba napasnya terhenti dan tim evakuasi melakukan pengecekan denyut nadi dan jantung, hasilnya tidak ada denyut nadi dan jantung. Kemudian tetap diberikan pertolongan, namun tidak ada reaksi,” ujarnya menambahkan. Antong menjelaskan korban langsung dievakuasi menuju ke Pos Ranupani dan dibawa ke ruang pemulasaraan RSD dr Haryoto Lumajang sambil menunggu keputusan keluarga, apakah jenazah korban diotopsi atau tidak untuk mengetahui penyebab kematian korban. Data TNBTS menyebutkan selama sepekan terakhir tercatat dua pendaki yang meninggal di jalur pendakian Gunung Semeru. Sebelumnya Chandra Hasan (33) yang beralamatkan di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur meninggal dunia saat melakukan pendakian di sekitar Blok Ladengan Gunung Semeru pada Senin (3/10) malam. (at/epe)

Gus Ipul Dukung Madura Lepas SUMENEP (BM) -Wakil Gubernur Jatim SaifullahYusuf mengapresiasi keinginan pembentukan Provinsi Madura yang diajukan elemen masyarakat dan disetujui oleh bupati di empat kabupaten setempat.“Itu bagus selama tujuannya dalam rangka peningkatan pelayanan dan taraf ekonomi masyarakat,” katanya di Sumenep, Sabtu (8/10). Gus Ipul berada di Sumenep untuk menghadiri dan memberikan sambutan dalam Perayaan Kesyukuran ke-64 Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. “Kami bisa memahami dan memaklumi adanya keinginan untuk membentuk Provinsi Madura. Namun, itu perlu diskusi yang lebih dalam dan komprehensif,” ujarnya, menambahkan. Ia menjelaskan pemimpin daerah, termasuk warga memang berhak sekaligus wajib untuk mengembangkan daerahnya supaya lebih maju. Pengembangan daerah untuk lebih maju butuh anggaran dan pelayanan birokrasi yang lebih memadai dan dekat dengan masyarakat. “Kalau kemudian pemimpin daerah dan warga di empat kabupaten di Pulau Madura ingin percepatan pembangunan dengan membentuk provinsi tersendiri, itu patut dihargai,” kata Gus Ipul. Sebelumnya, bupati di empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, berkumpul untuk membahas adanya aspirasi pembentukan Provinsi Madura. Dalam pertemuan yang digelar di Pamekasan pada Senin (3/10), empat bupati tersebut menyepakati pembentukan Provinsi Madura. Namun, untuk langkah teknisnya sebagaimana disampaikan Bupati Sumenep A Busyro Karim seusai pertemuan di Pamekasan, akan diserahkan kepada Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M). Sementara Ketua PNP3M Ahmad Zaini menyatakan kesepakatan empat bupati itu akan lebih memuluskan rencana pembentukan Provinsi Madura. Gagasan Provinsi Madura sebenarnya telah dideklarasikan elemen masyarakat yang tergabung dalam Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) pada November 2015 di Bangkalan. (at/epe)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

PANTURA 11

berita metro

www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Musim Penghujan Harga Beras Tetap Stabil BOJONEGORO(BM)-Sejumlah pedagang di Kabupaten Bojonegoro, Timur menyatakan harga berbagai macam jenis beras di berbagai daerah Bojonegoro masih stabil, meski panen tanaman padi lokal di Tuban, mulai berkurang dalam dua pekan terakhir. Seorang pedagang beras di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota, Bojonegoro , Hariyanto, di Bojonegoro, menjelaskan, harga berbagai macam jenis beras cenderung stabil, karena Bulog Subdire III Bojonegoro mengurangi pembelian beras. “Bulog masih melakukan pembelian beras, tapi sangat selektif sehingga stok beras di tingkat pedagang masih banyak,” kata dia. Meski demikian, lanjutnya, stok beras di tingkat pedagang tidak sebanyak ketika panen raya. “Saya sendiri biasanya kalau panen raya bisa memperoleh beras rata-rata sekitar 40 ribu ton per hari, tapi sekarang hanya berkisar 10-12 ton per hari,” tuturnya. Hal

yang sama disampaikan pedagang beras lainnya Kharis yang menyebutkan panen tanaman padi tidak terlalu banyak hanya di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, seperti di Kecamatan Kalitidu. Data di Pasar Banjarjo dan Pasar Kota menyebutkan harga beras panenan baru kualitas premium berkisar Rp8.500-Rp8.700 per kilogram. Sedangkan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) Rp7.000 per kilogram dan harga beras kualitas super berkisar Rp9.500Rp10.500 per kilogram.Kharis mengaku membeli beras kualitas premium panenan tanaman padi baru Rp8.300 per kilogram.”Saya mengurangi keuntungan karena saya menjual kembali ke konsumen Rp8.500 per kilogram,” tuturnya. Kasi Usaha dan Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro Didik Hari S., memperkirakan harga berbagai macam jenis beras di daer-

KILAS

Batas Waktu Ditunda, Pengurusan e-KTP Membludak

FOTO: BM/IST

STABIL: Persediaan beras di wilayah Bojonegoro selama musim hujan yang baru tiba dipastikan aman dalam hal persediaan dan harga.

ahnya akan naik selama belum panen tanaman padi musim hujan.”Perkiraan kami kenaikan harga berbagai macam jenis beras bisa mencapai Rp500 per kilogram selama

belum masuk panen tanaman padi musim hujan,” ujarnya. Menurutnya, kemungkinan kenaikan harga berbagai macam beras yang terjadi di daerahnya itu masih dalam

batas kewajaran, apalagi stok beras di tingkat pedagang juga petani masih banyak.”Sampai saat ini harga berbagai macam jenis beras masih dalam batas kewajaran,” ucapnya.(bos/dra)

Tuan Rumah Panen Pedet Nasional

FOTO: BM/IST

PRIORITAS: Anakan sapi atau yang biasa disebut pedet menjadi perhatian para pejabat pemerintah pusat seiring meningkatnya permintaan jumlah sapi.

LAMONGAN (BM) - Kabupaten Lamongan, menjadi tuan rumah panen “pedet” atau anak sapi secara nasional dan akan dipusatkan di Waduk Gondang, Kecamatan Sugio. Kepala Bagian Humas dan Infokom Pemkab Lamongan Sugeng Widodo, dalam keterangan di Lamongan, mengaku bangga wilayahnya menjadi pusat panen pedet secara nasional. “Kami terus mematangkan acara tersebut, dan ini sebuah kehormatan bahwa Lamongan menjadi tuan rumah untuk event berskala nasional, kami akan terus bekerja keras sehingga bisa menjadi tuan rumah yang baik,” katanya. Sugeng mengatakan, acara dihadiri empat menteri, yakni menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta menteri koperasi dan UKM. Sementara itu, pedet yang dipanen sebanyak 5 ribu ekor dengan rincian 2 ribu adalah pedet dari peternak Lamongan, sisanya dari berbagai daerah di Jatim.”Dalam acara itu, juga akan dilakukan temu wicara panen pedet dengan peternak dan Pencanangan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) 2017,” jelasnya. Berdasarkan data Pemkab Lamongan, sampai Juli 2016 tercatat populasi sapi ada 100.397 ekor, kambing sebanyak 95.847 ekor dan domba sebanyak 78.785 ekor.(lam/dra)

Lulusan AKN Banyak Diminati Dunia Kerja

BOJONEGORO(BM)-Ketua Prodi Diluar Domisili (PDD) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bojonegoro Yudi Pramono menyatakan, sebanyak 1.000 lulusan AKN angkatan I dan II banyak yang diterima bekerja di berbagai perusahaan di Jawa Timur. “Data yang kami terima sekitar 60 persen dari 1.000 lulusan program D2 AKN bisa diterima bekerja di berbagai perusahaan,” kata Yudi Pramono, di Bojonegoro,Minggu Menurutnya, mahasiswa program D2 AKN setelah lulus sebagian besar tidak lebih dari tiga bulan sudah bisa diterima bekerja di berbagai perusahaan besar, di antaranya di Surabaya dan Gresik. Seorang dosen AKN Wahyu Setiawan, mahasiswa AKN yang masih menjalani kuliah di prodi Manajemen Informatika, Komputer Akutansi dan Teknik Otomotif, sudah diincar berbagai perusahaan.Disebutkan berbagai perusahaan besar yang sudah mengincar Mahasiswa AKN, antara lain, Indomaret Grup, Yahama Electronic

FOTO: BM/IST

SIAP: Para lulusan AKN diharapkan dapat menyiapkan untuk dunia kerja sesungguhnya, karena itu pembekalan keahlian menjadi prioritas.

Manufacturing Indonesia (YEMI) Pasuruan dan PT Tripatra-Samsung Jakarta. “Mahasiswa AKN yang masih kuliah banyak yang ‘dibidik’ perusahaan-perusahaan besar,” ucapnya, menegaskan. Lebih lanjut Yudi menjelaskan pendirian AKN Bojonegoro berdasarkan Permendikbud No. 161/P/201 yang men-

unjuk Politeknik Negeri Malang untuk membuat Prodi di luar Domisili (PDD) untuk pendirian AKN Bojonegoro. Dalam persyaratan yang harus dipenuhi yakni pemkab harus menyiapkan tanah, juga bangunan gedung perkuliahan dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa melalui APBD.”Sejak AKN

berdiri sudah ada 120 mahasiswa AKN yang memperoleh beasiswa,” ucapnya, menambahkan. Sesuai rencana, lanjut dia, lokasi gedung perkuliahan dibangun di atas tanah seluas 7 hektare di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander. “AKN Bojonegoro menjadi mandiri kalau pemkab menghibahkan tanah dan gedung perkuliahan kepada Kementeristek dan Dikti,” jelas dia. Menurutnya, keberadaan AKN itu sesuai dengan program Pemerintah dan pemkab yang mencanangkan komposisi SMA 30 persen dan SMK atau sekolah kejuruan 70 persen, sedangkan sekarang ini masih SMA 40 persen dan SMK 60 persen. Tujuan perubahan itu, menurutnya, dalam menyiapkan tenaga terdidik yang siap bekerja setelah menyelesaikan pendidikan.”Pemerintah mentargetkan komposisi lembaga pendidikan SMA 30 persen dan SMK 70 persen bisa direalisasikan 2019,” tandasnya.(bor/dra)

Dana Penyelenggaraan Pilkades Serentak Siap Cair TUBAN(BM)-Ada rencana gelaran Pilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam waktu dekan ini. Namun hingga saat ini belum ada satupun panitia pelaksana Pilkades serentak 2016 yang mencairkan dana bantuan pilkades. Meski sudah banyak yang menyampaikan pengajuan permohonan pencairan dana tersebut. Kepala Bapemas Pemdes dan KB Kabupaten Tuban, Mahmudi, mengatakan bahwa berkas-berkas pengajuan untuk pencairan dana bantuan pilkades, namun belum ada yang layak. “Masih tahap koreksi. Kita kembalikan, karena agar diperbaiki dan harus dilengkapi kekurangannya,” katanya. PERWAKILAN

Pedoman pengajuan anggaran sudah lama diberikan kepada 36 desa di 16 kecamatan peserta Pilkades serentak. Pedoman tersebut termuat dalam Perda Nomor 26 Tahun 2016 tentang biaya pemilihan kepala desa serentak. Dalam pengajuan, selain mencantumkan rencana penggunaan anggaran, juga menyertakan kuitansi didepan, rekening Desa, hingga catatan jumlah pemilih tetap Pilkades serentak 2016 kali ini menyedot anggaran yang tidak sedikit yakni Rp 1.185.500.000 yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dana bantuan tersebut tidak hanya untuk

FOTO: BM/IST

SIAP CAIR: Penyelenggaraan pilkades yang akan dilakukan secara serentak di wilayah Tuban membutuhkan dana operasional.

biaya penyelenggaraan, namun juga untuk honor kepanitiaan pula. “Jumlah anggaran sudah disesuaikan dengan besaran seluruh jumlah pemilih pada Pilkades serentak,” tegasnya.

Adanya besaran anggaran pilkades serentak ditentukan besaran daftar pemilih tetap di masing-masing desa, dimana tiap satu pemilih tetap diberi bantuan Rp. 7500. Maka tiap-

tiap Desa akan peroleh besaran anggaran yang berbeda dengan desa lainnya. “Selain itu tiap desa akan menerima biaya pelaksanaan Rp. 10 Juta. Saya perkirakan tiap desa nanti akan dapatkan rata-rata sekitar Rp. 32 Juta,” jelas Mahmudi. Terkait dengan adanya penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, dirinya memastikan bahwa dana bantuan yang bersumber dari APBD itu aman. Tidak ada penundaan, karena Pilkades serentak tersebut masuk prioritas Pemerintah. “Kegiatan dan pendanaan Pilkades serentak tidak mungkin diundur apalagi ditunda,”jelasnya.(tur/dra)

TUBAN(BM)-Adanya intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, belum lama ini yang mengingatkan jika batas akhir waktu perekaman data e-KTP diundur hingga pertengahan 2017. Hal itu membuat masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP berbondongbondong mendatangi kantor kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Tuban. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban, Joni Martoyo, mengatakan dengan adanya edaran Mendagri tersebut membuat pemohon e KTP meningkat. Bahkan perekaman dilakukan hingga di desa-desa yang mengajukan untuk melakukan perekaman, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor kecamatan maupin Disdukcapil. “Setiap harinya ada sekitar 1.000 warga yang melakukan perekaman,” kata mantan Kabag Humas dan Media Setda Tuban, Joni Martoyo,kemarin. Hingga saat ini ada sekitar 2 – 3 persen jumlah wajib KTP di Tuban yang belum melakukan perekaman. Sedangkan wajib KTP sebanyak 1.072.013 jiwa, sehingga yang belum melakukan perekaman sekitar 25 ribu warga. “Kita terus melakukan sosialisasi dan juga memberikan pelayanan hingga sampai tingkat desa agar semua waga ikut perekaman e-KTP,”sambungnya. Joni menambahkan untuk meterial e-KTP di Disdukcapil Tuban dipastikan masih mencukupi untuk pemohonan e-KTP. Sedangkan waktu cetak agak lama yaitu 2 sampai 3 hari, karena keterbatasaan alat cetak yang dimiliki. “Kalau material cukup, namun pencetakkannya tidak bisa langsung jadi karena terbatas alat,” jelasnya. Diketahui sebelumnya, sejak tiga bulan terakhir jumlah pemohon E-KTP terus membludak. Rata-rata per hari mencapai 500 antrean. Sehingga menyebabkan sejumlah warga yang dapat kembali pulang karena kehabisan nomor tunggu. Karena banyaknya permintaan masyarakat yang mengajukan pembuatan e-KTP, instansinya saat ini juga menambah jumlah petugas pelayanan e-KTP sebanyak 18 orang. Meliputi pencatatan sipil, perekaman, foto, dan beberapa petugas pendukung lainnya. Kepada masyarakat dihimbau agar melakukan perekaman e-KTP di kantor kecamatan. Apabila seluruh pemohon mengurus di kantor Disdukcapil, maka pelayanannya juga kurang maksimal. Jika memang diperlukan, pihaknya dapat menugaskan staf memberikan pelayanan e-KTP di kantor desa.“Jika ada e-KTP yang rusak dapat segera meminta ganti dan pengurusan e-KTP tidak dipungut biaya atau gratis,”jelasnya.(tur/dra)

FOTO: BM/IST

MEMANFAATKAN: Diundurnya batas waktu perekaman e-KTP membuat masyarakat berbondong mendatangi kantor kecamatan.

Tabrak Truk Parkir, Warga Menganti Tewas TUBAN(BM)-Kecelakaan yang melibatkan pemotor dengan truk terjadi di jalur pantura pada km 19-20, tepatnya di jalan Tuban Widang , pekan lalu seorang pengendara motor tewas di tempat dalam peristiwa ini. Pengendara sepeda motor yang tewas diketahui bernama Supari (42), warga asal Desa Hendrosari RT 04 RW 04 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ia meninggal dunia setelah menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir. Menurut keterangan Kanit Laka Polres Tuban, Iptu Nungki, saat itu korban yang mengendarai motor nopol W-3360-JX melaju dari arah selatan ke utara. Motor korban langsung menabrak truk gandeng nopol AE-8151-UB, karena korban tidak memperhatikan kendaraan truk didepannya itu sedang parkir. Truk yang dikemudikan Nurhadi (47) warga Waru Kulon, Lamongan itu parkir disisi kiri jalan. Selain itu, kondisi jalan yang licin, karena sedang turun hujan diduga menjadi faktor korban kurang konsentrasi saat mengemudi. Korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. R Koesma Tuban. Kasus ini tengah ditangani Polres Tuban.(tub/dra)

FOTO: BM/IST

CELAKA: Seorang pengendara asal Menganti gresik tewas di tempat kejadian setelah menabrak sebuah truk yang sedang parkir.

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

www.beritametro.co.id

SENIN, 10 OKTOBER 2016

Korupsi di DP3, Puluhan Kontraktor Diduga Ikut Terlibat BPK-P Temukan 10 Paket Bermasalah. Pengalokasian Anggaran Dinilai Tak Tepat Sasaran

Kejaksaan terus mendalami kasus dugaan korupsi Rp 18 miliar di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo. Selain memeriksa sejumlah pejabat terkait, puluhan kontraktor yang diduga terlibat juga dipanggil dan dimintai keterangan. Sejauh mana penyidikan yang dilakukan tim kejaksaan, berikut hasil investigasi Wartawan Berita Metro, Budi Arie Satriyo dan M Muchlis. KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Sidoarjo sepertinya memang masih perlu kerja ekstra dan lebih serius lagi dalam upayanya mengungkap kasus dugaan korupsi Rp 18 miliar di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3) Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya, penanganan yang dilakukan saat ini masih terkesan jalan di tempat. Meski sudah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi terkait proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT), dan sumber air tahun 2015 itu, namun tim penyidik belum juga

menaikkan status penanganan kasus itu ke penyidikan apalagi penetapan tersangka. Tim penyidik kejaksaan sendiri mulai mengawali penanganan kasus yang mendapat sorotan banyak pihak itu, sejak awal 2016 lalu. Sejauh ini, penanganan yang dilakukan masih berkutat pada pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Sunarto menjelaskan, pihaknya sudah memanggil dan memeriksa beberapa saksi terkait proyek senilai Rp 18 miliar ini. “Tim kami

BERIKUT 10 PAKET PEKERJAAN BERMASALAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BM/BUDIARIE

PAPAN NAMA: Salah satu proyek DP3 Kabupaten Sidoarjo yang diduga bermasalah. Papan proyek Pembangunan sarana dan prasarana jalan pertanian dengan pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Dusun Klantingsari, Kecamatan Tarik itu, juga tanpa ditulis nilai anggarannya.

serius bakal mengungkap kasus ini. Karena dari pulbaket dan puldata, sudah ada beberapa tanda dan indikasi dugaan penyimpangan itu,” katanya.

Pejabat dan Rekanan Kelabakan

KESERIUSAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan pengerjaan sejumlah proyek di lingkugan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP3) Kabupaten Sidoarjo, membuat banyak pihak kelabakan. Bukan cuma sebatas pejabat di DP3 Kabupaten Sidoarjo yang kelabakan. Sejumlah rekanan dan konsultan perencanaan yang terlibat dalam pelaksanaan pengerjaan proyek yang saat ini tengah diusut kejaksaan lantaran diduga penuh rekayasa itu pun, belakangan juga ikut-ikutan ‘kebakaran jenggot’. Beredar isu, saat ini sejumlah oknum di DP3 Kabupaten Sidoarjo dan rekanan proyek bermasalah itu terus melakukan berbagai upaya untuk ‘menghentikan’ pengusutan yang dilakukan tim penyidik kejaksaan. Malahan sempat pula beredar rumor yang menyebutkan sejumlah rekanan urunan untuk menutup kasus tersebut. “Yang saya dengar memang begitu. Ada orang dinas (DP3) yang sengaja mengkoordinir teman-teman dari rekanan yang mengerjakan proyek itu urunan untuk berusaha menutup kasus tersebut,” ujar sumber dari rekanan di Sidoarjo, Minggu (9/10). Rekanan lain yang juga menolak disebutkan identitasnya menambahkan, besar tarikan untuk masing-masing rekanan bervariasi yang disesuaikan dengan besar kecilnya nilai proyek yang dikerjakan. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Ir. Anik Pudji Astuti, sejauh ini belum berhasil ditemui untuk dikonfirmasi terkait isu yang belakangan santer beredar di luar itu. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Sunarto, beberapa waktu sebelumnya menyatakan tekatnya untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi di DP3. Menurutnya, saat ini masih terus dilakukan pengumpulan data dan memintai keterangan sejumlah saksi guna mengungkap lebih jauh kasus dugaan korupsi itu. Perekembangan terbaru penangnan yang dilakukan tim penyidik kejaksaan juga mendapati adanya indikasi korupsi berjamaah terkait pelaksanaan proyek jaringan irigasi di DP3 Tahun 2015 senilai Rp 18 miliar itu. Keseriusan kejaksaan untuk menuntaskan pengungkapan kasus dugaan korupsi di DP3, setidaknya juga dibuktikan dengan telah diperiksanya sejumlah pejabat di lingkungan DP3. Para pejabat yang yang sudah diperiksa soal proyek JUT, JITUT, bangunan sumur

“

“Saat ini masih terus dilakukan pengumpulan data dan memintai keterangan sejumlah saksi guna mengungkap lebih jauh kasus dugaan korupsi itu.” - SUNARTO Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo

pompa, dan pengadaan lainnya di antaranya Kepala DPPKAD Pemkab Sidoarjo, Djoko Sartono. Djoko bersama seorang stafnya, Inayah. Selain itu, pejabat yang diperiksa lainya adalah Kepala DP3 Anik Pudji Astutik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Zulkarnaen S, serta PPTK Nur Setyaningtyas. Selain itu, sejumlah rekanan penerima paket proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan APBN (P-APBN) 2015 yang ada di DP3 Kabupaten Sidoarjo itu, juga dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Total rekanan yang diduga terlibat dalam kasus itu sebanyak 63 kontraktor. Hasil penyidikan sementara yang dilakukan tim penyidik kejaksaan didapati, sejumlah rekanan ada yang mendapatkan jatah proyek 3-9 paket pekerjaan melalui PL tanpa dibarengi rekanan pembanding dengan nilai pekerjaan perpaket Rp 175 hingga Rp 195 juta. Sebagian dari rekanan itu, ada yang sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, di antaranya CV Sj, CV Barokah Jaya, CV Syanam dan CV Sumber Agung yang masing-masing mendapatkan 6 paket pekerjaan. Sebagian menggunakan bendera sendiri, dan beberapa di antaranya diketahui menggunakan bendera rekanan lain. (*)

Dalam proyek pengungkapan kasus dugaan korupsi itu, ada beberapa titik yang menjadi perhatian. Di antaranya, bantuan Jitut dan Jides yang diduga diberikan dengan sistem PL (penunjukan langsung). “Pokoknya semua harus ikut mengawasi semua tahapan dan proses penyidikan itu,” tegas Sunarto. Sunarto menolak disebut kurang bersungguh-sungguh dalam menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi di DP3. Malahan, ditegaskan Sunarto, penanganan yang dilakukan tim penyidik kejaksaan juga mulai melebar dengan mulai memelototi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengerjaannya yang tidak sesuai spesifikasi. “Setelah dilakukan pegecekan ke beberapa lokasi, ternyata memang juga didapati sebagian proyek yang kondisinya sudah amburadul. Ini kemungkinan dikarenakan pengerjaannya yang tidak sesuai spesifikai,” ungkapnya. Pengerjaan proyek saluran air berlokasi di Dusun Godeg, Desa Gading, misalnya, saat ini keadaannya sudah ada yang retak-retak. Padahal, bangunan itu tergolong baru. Kalau

dikerjakan sesuai spesifikasi, kondisiya sudah pasti masih akan terlihat bagus. Parahnya lagi, acian plengsengan pada proyek saluran air yang berlokasi di Dusun Godeg, Desa Gading yang pengerjaannya dikerjakan CV Syanam, hanya dilakukan separo pada bagian atas. Di bagian dalam bangunan yang seharusnya terpasang mesin pompa, ternyata juga tidak ada. Temuan serupa, juga didapati di lokasi proyek pembangunan jalan paving penahan jalan di Cemengkalang, Kecamatan Kota Sidoarjo. Seperti proyek saluran air di Dusun Godeg, Desa Gading, pengerjaan proyek pembangunan jalan paving penahan jalan di Cemengkalang, kondisinya juga mengalami kerusakan. Untuk proyek pembangunan jalan paving penahan jalan di Cemengkalang, beberapa bagian pavingnya sudah ada yang terlepas dan pecah. Sebagian lagi, mulai tertutup lumut yang diduga karena penggunaan bahan materialnya kurang bagus. Salah satu lokasi proyek yang didatangi adalah pembangunan Jalan Usaha Tani

Pembangunan JUT Ds. Rejeni Kec. Krembung (Rp 189.290.000) Pembangunan JUT Ds. Klantingsari Kec. Tarik (Rp 167.790.00) Pembangunan JUT Ds. Margobener Kec. Tarik (Rp 189.364.000) Pembangunan JITUT Ds. Mliriprowo Kec. Tarik (Rp 174.360.000) Pembangunan JITUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp 190.949.000) Pembangunan JITUT Ds. Kedinding Kec. Tarik (Rp 174.200.000) Pembangunan JUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp 189.270.000) Pembangunan JITUT Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo (Rp 174.390.000) 9. Pembangunan JITUT Ds. Ploso Kec. Wonoayu (Rp 189.000.000) 10. Pembangunan JUT Ds. Lambangan Kec. Wonoayu (Rp 189.360.000) (JUT) di tengah sawah di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik yang dikerjakan CV Viva Tunggal dengan konsultan CV Indrakila. Salain hasil pekerjaannya dinilai kurang berkualitas, tim kejaksaan yang turun langsung ke lokasi saat itu juga mendapati papan nama proyek tidak mencatumkan nilai anggaran. Belakangan juga terungkap, proyek itu dikerjakan pihak lain yang sengaja meminjam bendera CV Viva Tunggal. Sementara itu, berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK-P) Tahun 2016 juga disebutkan ada alokasi belanja pada DP3 Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 14.382.420.100 tidak tepat sasaran. Besaran rupiah tersebut disepakati untuk alokasi belanja modal pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT), dan sumber air.

Dari 79 paket pekerjaan, ada 10 paket pekerjaan yang yang disebutkan LHP BPK-P Tahun 2016 masuk kategori bermasalah. Salah satu alasannya, pengalokasian anggarannya dinilai tidak tepat sasaran. Seperti diketahui, anggaran proyek APBN Tahun 2015 senilai Rp 18 miliar itu dalam pengerjaannya dipecah-pecah dengan anggaran di bawah Rp 200 jutaan. Sejumlah anggaran Rp 18 miliar itu dibagi di antaranya untuk Pembangunan Rumah dan Pompa (BOR) senilai Rp. 2.139.680.000, Pengembangan Jaringan Irigasi senilai Rp. 4.221.200.000, Pembangunan/ Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Jitut) senilai Rp. 4.221.200.000, Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 1.688.480.000, Pembangunan Rumah dan Pompa (Air Permukaan) senilai Rp. 3.770.000.000 dan Pembangunan jaringan irigasi tersier 17 lokasi senilai Rp. 3.309.529.250. (*)

LSM-Mahasiswa Ikut Mengawal PE N G A N A N A N k a s u s dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3) Kabupaten Sidoarjo, juga mendapat sorotan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan aktivis mahasiswa di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya, sejumlah aktivis mahasiswwa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang memberikan perhatian khusus terkait penanganan kasus itu. Aktivis PMII ini sempat pula menurunkan massanya bersamaan peringatan Hari Pertanian pada 24 September 2016 lalu. Dalam aksinya, para aktivis yang mengenakan almamater biru muda itu mendatangi kantor DP3 dan Kejari Sidoarjo. Selain orasi, mereka juga membentangkan sejumlah poster bertuliskan tuntu-

FOTO: BM/MUCHLIS

ORASI: Sejumlah aktivis PMII saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo beberapa waktu lalu. Mereka sempat untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi di DP3.

tan mereka yang di antaranya mendesak kejaksaan lebih serius dalam upayanya menuntaskan penanganan kasus dugaan

korupsi itu. Di Kejari Sidoarjo, massa PMII sempat meminta penjelasan soal kasus dugaan korupsi di

DP3 Pemkab Sidoarjo senilai Rp 18 miliar yang masih diselidiki tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Sidoarjo. “Kami meminta penjelasan tahapan penyelidikan kasus dinas pertanian sampai dimana?,” pintah Muhammad Mahmuda, Ketua Umum PMII Cabang Sidoarjo. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, M Sunarto, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intel Andri Tri Wibowo secara diplomatis mengatakan, masalah pertanian masih dalam tahap penyelidikan. “Jadi, belum bisa dikonsumsi umum. Kalau mau mendukung penyelidikan silakan membantu memberi dukungan data,” katanya. Sementara itu, sejumlah aktivis LSM di Sidoarjo juga menyatakan akan terus mengawal penanganan yang dilakukan tim penyidik kejaksaan terkait kasus dugaan korupsi di DP3. (*)

Empat Nama Ramaikan Bursa Sekda SIDOARJO (BM)- Sejumlah nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai meramaikan bursa calon sekretaris daerah (sekda). Wakil Bupati ( Wabup) Sidoarjo, H.Nur Achmad Syaifudin mengakui, hingga saat ini sudah ada beberapa nama pejabat yang santer disebut-sebut akan mendaftar dalam pencalonan sekda. Namun, mengenai siapasiapanya dia belum bisa menyebutkan secara pasti karena masih menunggu masa pendaftaran

secara resmi belum dibuka. Namun kabar yang beredar menyebutkan, saat ini setidaknya sudah ada nama pejabat yang bakal ikut meramaikan bursa calon sekda. Keempat nama itu, Ir Sulaksono, Ir Sigit Setyawan, Djoko Sartono SH, dan Bahrul Amig. Nama Djoko Sartono yang saat ini menjabat Kepala DPPKA berhembus kuat karena dia merupakan orang terdekat bupati. Terlebih, Djoko Sartono juga sempat masuk dalam tim sukses bupati saat pemilihan

kepala daerah (pilkada) beberapa waktu lalu. Nama lain yang juga diprediksi memiliki peluang besar adalah Ir Sulaksono yang saat ini menjabat Kepala Bapekap. Sulaksono disebut-sebut mendapat dukungan kuat dari kebanyakan kalangan anggota dewan. Sulaksono dinilai sebagai sosok yang senang berargumentasi dan bekerja dengan logis. “Figur dengan karakter seperti ini harus diberi posisi yang tepat. Tidak banyak pejabat yang yes

men’, tetapi pejabat yang kekeh pada prinsipnya itu yang langka,” jelas H.Dhamroni Chludori, anggota komisi C DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKB. Sebagai anggota Komisi C, Damroni mengaku kerap melakukan hearing (dengar pendapat) dengan Sulaksono. “Dari pengalaman selama ini, sosok dia tidak mudah tunduk pada tekanan. Dalam bebeapa kali hearing, dia juga cukup mampu memberi penjabaran argumen dengan logis,” tegas Dhamroni. Damroni juga menyebut,

sekda itu harus memahami betul soal perencanaan. Hal itu, dikarenakan pembangunan fisik harus diawali dengan perencanaan yang baik, yang teliti sehingga out put yang dihasilkan bisa mensejahterakan masyarakat. Dua sosok lain yang juga disebut-sebut bakal muncul dalam pencalonan sekda kali ini adalah Ir Sigit Setyawan yang menjabat Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, dan Bahrul Amig yang menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). (cls/udi)

Ir Sulaksono

Djoko Sartono SH

Bahrul Amig

Ir Sigit Setyawan