Berita Metro 27 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

I INDEKS

Percepat Tangani Kasus, Kejaksaan Baru Dibentuk di Kota BACA HALAMAN

04

Kadin-Jepang Siapkan Platform Kerja Sama BACA HALAMAN

08

Pasarkan Properti Fiktif, Direktur Perumahan Ditangkap BACA HALAMAN

09

Cegah Kanker Serviks, 1.250 Pekerja Wanita Tes IVA BACA HALAMAN

Kasus Munir, Jaksa Agung akan Temui SBY Syarif Hasan: Periksa Megawati JAKARTA (BM) – Kasus pembunuhan mantan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, kembali mencuat dan menjadi polemik yang makin memanas. Ada wacana yang menginginkan pemeriksaan terhadap mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait hilangnya dokumen asli TPF Munir. Ada juga desakan, agar mantan Presiden Megawati diperiksa.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan akan menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dokumen kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.

“Kalau perlu nanti saya akan menjumpai beliau (SBY), siapa tahu beliau mengetahui keberadaan dokumen aslinya,” katanya di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Tentunya, kata dia, jika dokumen itu sudah ditemukan maka ia akan meneliti rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir tersebut untuk kemudian menentukan sikap.

Sebaliknya jika dokumen itu telah dipenuhi dengan menghukum pelakunya, maka belum tentu akan ditindaklanjuti kembali. “Karena itu, kita telah menugaskan JAM Intel (Jaksa Agung Muda Intelijen), untuk menelusuri dokumen aslinya,” tegasnya.

Kendati demikian, ia memberikan apresiasi

kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkenan memberikan penjelasan dan statemen terbuka kepada media seputar dokumen Munir.

“Dapat kita berikan apresiasi bagaimanapun beliau bertanggung jawab karena pada pemerintahannya, terbentuk TPF,” katanya.

Jaksa Agung juga mengaku saat dirinya masih menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) mengendalikan penanganan kasus itu sehingga pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto atau akrab dipanggil Poly divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama.

Kemudian pada Peninjauan Kembali pada 2008, hukuman Poly diperberat menjadi 20 tahun penjara meski di tingkat kasasi hanya dijatuhi dua tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempersilakan Presiden Indonesia Joko Widodo melanjutkan kasus tokoh hak asasi manusia Munir jika diperlukan.

Baca: Cari... Hal. 7 FOTO: BM/ISTIMEWA

Unjuk Rasa Warga Waduk Sepat

Kejari Tahan Mantan Pejabat PD Pasar Surya

Usut Ruilslag PT Ciputra Surya SURABAYA (BM) - Puluhan warga Waduk Sepat berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Surabaya, Rabu (26/10), menuntut pembatalan ruilslag (tukar guling) waduk antara Pemkot Surabaya dengan PT Ciputra Surya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Mochamad Mahmud mendukung langkah tersebut, dan meminta Kepolisian dan

Kejaksaan mengusutnya.

Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Sepat Lidah Kulon, Dian Purnomo mengatakan, tuntutan warga tetap sama. Selain meminta tukar menukar waduk oleh Pemkot dengan PT Ciputra pada 2008 lalu dibatalkan, Baca: Dewan... Hal. 7

12

FOTO : BM/IST

BATALKAN RUILSLAG: Sejumlah warga Waduk Sepat Surabaya berunjuk rasa di depan kantor DPRD, menuntut pembatalan ruilslag antara Pemkot dengan PT Ciputra Surya, Rabu (26/10).

SURABAYA (BM) – Setelah dilakukan pemeriksaan selama 5 jam lebih, mantan Kepala Sub Seksi Keuangan PD Pasar Surya unit Wonokromo Sukardi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya,Rabu (26/10).

Oknum PNS ini ditahan di Rumah tahanan (Rutan) kelas I Medaeng, Sidoarjo atas dugaan penyalahgunakan jabatan selama menjadi Kepala Sub Seksi Keuangan PD Pasar Surya Unit Wonokromo.

Baca: Tersangka... Hal. 7

Mengungkap Penyelundupan Baby Lobster

Dikirim ke Singapura, Didistribusikan ke Vietnam Beberapa kali kita mendengar adanya penggagalan penyelundupan baby lobster. Ternyata,Vietnam yang merupakan negara penghasil lobster terbesar di ASEAN mendapatkan bibitnya dengan cara ilegal.

Salah satu pemasok utamanyanya adalah Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.

Kasus Munir, Jaksa Agung akan Temui SBY

SINDIKAT penyelundupan baby lobster dari Indonesia ke luar negeri sudah sedemikian rapi dan terselubung. Baby lobster dari Indonesia diangkut secara ilegal melalui Batam menuju Singapura sebelum berlabuh di Vietnam.

“Ini adalah kejahatan kekayaan negara. Dan ini adalah trans national crime,” kata Direktur Tindak Pidana

Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Purwadi Arianto, di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta, Rabu, (26/10).

Menurutnya, kejahatan penyelundupan baby lobster ini seperti kejahatan narkoba. Sindikatnya rapi dan menyelundupkan barang dengan berbagai cara untuk mengelabui petugas.

Bareskrim menemukan setidaknya ada empat modus operandi pengiri-

man baby lobster ke luar negeri.

Pertama, di kirim melalui bagasi penumpang menggunakan koper/travel bag yang berisi baby lobster dikemas dalam plastik yang diisi dengan spons basah beroksigen supaya baby lobster tetap bisa bertahan hidup sampai tujuan yakni Batam, Tanjung Pinang, Singapura hingga Vietnam.

Baca: Penyelundupan... Hal. 7 GAGALKAN PENYELUNDUPAN: Menteri KKP Susi Pudjiastuti menunjukkan barang bukti penyelundupan benih lobster di Gedung KKP Jakarta, Rabu (26/10). Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di Direktorat Tipidter Polri.

FOTO : BM/IST

Bikin lingkaran setan..

Kejari Tahan Mantan Pejabat PD Pasar Surya Aktornya siapa..

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN SUHU : 27 - 32°C

HALIMUN SUHU : 26 - 28°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 33°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu keƟka kamu sehat atau kaya, karena Ɵpe teman seperƟ itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari.

- Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Vonis Kasasi Jadi Dua Kali Lebih Lama

KILAS

MA Hukum Jero Wacik 8 Tahun JAKARTA (BM) – Di tangan majelis hakim kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar, terdakwa koruptor tak bisa berkutik. Kali ini mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang harus menjalani hukum dua kali lipat, dari empat menjadi delapan tahun penjara,

setelah permohonan kasasi penuntut umum dikabulkan MA. Anggota majelis hakim kasasi perkara tersebut, Krisna Harahap, membenarkan diperberatnya hukuman Jero Wacik tersebut dengan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

BM/ISTIMEWA

VONIS KASASI : Jero Wacik dijatuhi vonis 8 tahun penjara di tingkat kasasi.

“Selain itu, hukuman tambahan berupa kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.073.031.442 subsidair 2 tahun penjara,” katanya di Jakarta, Rabu kemarin.

Majelis hakim kasasi yang menangani perkara tersebut dipimpin oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan M.S. Lumme.

Krisna Harahap mengatakan majelis menganggap kasasi yang diajukan oleh KPK itu, antara lain bahwa hukuman 4 tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Krisna juga membenarkan bahwa Majelis Agung yang memeriksa perkara kasasi itu mengesampingkan kesaksian yang menyatakan bahwa sulit memisahkan antara pribadi dan jabatan karena jabatan itu melekat pada diri seorang menteri

selama 24 jam.

Menurut Majelis, negarawan tidaknya seorang penyelenggara negara justru sejauh mana kemampuannya memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.

Mantan menteri ESDM itu tersandung kasus penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM) dan menerima gratifikasi. Sebelumnya, Jero yang juga mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dituntut hukuman sembilan tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Jero juga dituntut membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan, kemudian membayar kerugian negara sebesar Rp18,7 miliar.

Jika uang pengganti tidak dibayarkan, hal tersebut diganti dengan hukuman pidana pen-

jara selama empat tahun. Oleh jaksa penuntut umum, Jero dianggap terbukti melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri atas tiga dakwaan yang menjeratnya.

Namun, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 150 juta serta uang pengganti Rp 5,07 miliar pada Jero pada Selasa (9/ 2) lalu. Jaksa KPK kemudian mendaftarkan banding atas putusan 4 tahun Jero itu. Namun permohonan banding jaksa KPK ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada Jumat (26/8). Alhasil, Jero tetap dihukum 4 tahun penjara, sehingga jaksa KPK pun lantas mengajukan kasasi.

Vonis majelis hakim kasasi ternyata membuat Jero Wacik akan menghabiskan waktu lebih lama lagi di penjara, dari semula 4 tahun menjadi 8 tahun penjara.(ana/det/nii)

MA Dukung Reformasi Bidang Hukum JAKARTA (BM) - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali mendukung pemerintah untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia.

“Kami dukung, semua lembaga sudah beri usulan termasuk MA tapi ini inisiatif Presiden kami akan dukung,” kata Muhammad Hatta Ali di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, setelah pertemuan dan silaturahmi Presiden RI dengan para Pimpinan Lembaga Negara.

Ia mengatakan usulan reformasi yang disampaikan MA dalam rangka reformasi hukum mencakup tiga unsur. Ketiga unsur yang dimaksud yakni reformasi dalam legislasi, penegak hukum, dan budaya hukum yang ketiganya harus berjalan paralel. “Jadi memerlukan proses, regulasi harus diterbitkan dan MA menerbitkan banyak regulasi untuk perbaikan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antar lembaga negara dalam mengupayakan reformasi hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Sebab, kepastian hukum di Indonesia diperlukan agar mampu bersaing di tingkat regional dan global.

“Di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Untuk itu, sinergi dan kerja sama antar lembaga negara sangat penting dalam usaha kita bersama melaksanakan reformasi hukum dari hulu sampai hilir,” terang Presiden.

Pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah bertekad untuk mereformasi hukum di Indonesia secara total. Praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang belum memenuhi harapan masyarakat menyebabkan Presiden Joko Widodo hendak mewujudkan reformasi hukum.

“Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara maupun realita dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan maka bisa memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun

pada institusi-institusi penegak hukum,” ucapnya.

Oleh karena itu, selain bersinergi dengan sejumlah lembaga negara, Presiden Joko Widodo juga mengharapkan dukungan dari para lembaga tersebut untuk mengatasi salah satunya aturan perundangan-undangan yang dinilai tumpang tindih.

Hadir dalam pertemuan

tersebut di antaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Mohammad Saleh, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua KomisiYudisial Aidul Fitriciada Azhari, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.

Sementara itu, tampak mendampingi Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (sek/ant/nii)

BM/ISTIMEWA

REFORMASI BIDANG HUKUM: Pertemuan dan silaturahmi Presiden RI dengan para Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Rabu kemarin, antara lain membahas reformasi bidang hukum.

Hari ini Jessica Kumala Wongso Divonis Polres Metro Jakarta Pusat siap mengamankansidangvonisJessi-

BM/ISTIMEWA

Jessica Kumala Wongso

Jokowi Lantik Pimpinan PPATK JAKARTA (BM) – Kiagus Ahmad (K.A) Badaruddin dan Dian Ediana Rae bertekad membuat PPATK menjadi institusi yang lebih independen dan kredibel. Hal itu disampaikan keduanya usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/10) pagi. Mereka berdua menggantikan M. Yusuf dan Agus Santoso yang telah habis masa jabatannya.

“Lebih bisa bekerja sama dengan segenap stakeholder kita, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan seluruh stakeholder kita. Jadi, secara ringkas apapun untuk kebaikan organisasi, dalam hal mewujudkan negara, bangsa Indonesia menjadi lebih baik,” kata Badaruddin.

Tentu saja, lanjut Badaruddin, tugas-tugas rutin yang sudah dilaksanakan, akan diteruskan. Apa yang sudah baik dalam arti analisis, kemudian penelusuran, dan hal-hal teknis lainnya tentu akan terus dilaksanakan. “Secara umum, kita harus dapat mendeteksi dan mengantisipasi tindak pidana sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pembiayaan terorisme, maupun tindak pidana lainnya seperti yang disebutkan seperti narkoba, human trafficking. Ini tentu sebagaimana diamanatkan undang-undang akan kami laksanakan,” tegas Badaruddin.

Apakah juga akan menelusuri yang menghindari pajak?

“Ya itu nanti kita akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini dengan Direktur Jenderal Pajak. Tentu dalam rangka penegakan, mencegah terjadinya pencucian uang tentu akan kita lakukan,” jelas Badaruddin.

Saat ditanya mengenai pekerjaan utamanya sebagai Kepala PPATK, Badaruddin menjelaskan, pihaknya baru akan ketemu siang nanti. Ia meminta diberi kesempatan untuk bekerja.

“Doakan kami sehat, bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Yang paling penting dukungan dan kerja sama dengan andaanda semualah, yang kita harapkan doakan kami, nantikan beri kami kesempatan untuk belajar sebentar, dan beri kesempatan kami untuk bekerja,” pungkas Badaruddin. (sek/nii)

Penyebar Kabar Bohong Dibekuk

Pengamanan Sidang PN Jakarta Pusat Diperketat JAKARTA (BM) - Petugas gabungan Polda Metro Jaya dan

BM/ISTIMEWA

KA Badaruddin dan Dian Ediana Rae

ca Kumala Wongos, terdakwa pembunuhanberencanaataskorban Wayan Mirna Salihin, di PN Jakarta Pusat, Kamis (27/10) ini.

“Kami perkirakan akan banyak mengundang perhatian publik,” kata Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Suyatno, di Jakarta, Rabu kemarin.

Suyatno mengatakan jumlah petugas yang disiapkan mencapai 393 personel yang terdiri dari 200 anggota Satuan Sabhara, 80 anggota Brimob Polda Metro Jaya, 78 anggota Satuan Intelkam, Satuan Reserse Krim-

inal dan Satuan Narkoba dan 35 personel Polsek Kemayoran.

Suyatno menuturkan jumlah pengunjung sidang Jessica akan memadati ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terlebih dari pihak keluarga korban Wayan Mirna Salihin maupun terdakwa Jessica Kumala Wongso yang akan hadir saat sidang putusan itu.

Suyatno mengimbau seluruh pengunjung sidang menjaga ketertiban agar tidak terjadi kericuhan selama persidangan berlangsung. “Apapun hasil putusannya nanti adalah keputu-

san terbaik,” tutur Suyatno.

Sementara itu, suami Mirna, Arif Sumarko mengharapkan majelis hakim menjatuhkan hukuman yang adil bagi keluarga korban.

Rencananya, pihak keluarga korban akan membagikan 1.000 pin kepada pengunjung sidang sebagai aksi solidaritas terhadap Mirna.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Jessica hukuman 20 tahun penjara dengan tuduhan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. (ana/nii)

JAKARTA (BM) - Pelaku penyebar berita bohong soal Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah ditangkap oleh penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. “Pelakunya sudah kami tangkap, sekarang masih diperiksa,” kata Kasubdit Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pelaku adalah penyebar berita bohong yang menyebut Kapolri Tito memerintahkan Kabareskrim untuk menangkap mantan Ketua MPR Amien Rais.

Penyidik masih menyelidiki motif pelaku yang menyebarkan berita bohong tersebut.

Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkap identitas pelaku kepada awak media.

“Kami lihat dulu hasil identifikasinya, nanti koordinasikan dengan Direktur (Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim),” katanya.

Pada Minggu (16/10), beredar kabar bohong mengenai arahan Kapolri terkait dengan Pilgub 2017. Kabar tersebut muncul beserta slide show berjudul “Arahan Kapolri” yang terdiri dari 14 poin terkait dengan Pilgub DKI 2017.

Berita bohong itu juga membingkaikan wacana Kapolri memerintahkan Kabareskrim Komjen Ari Dono untuk memeriksa mantan Ketua MPR Amien Rais yang ikut dalam aksi unjuk rasa menentang Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa berita yang berisi 14 poin arahan kapolri tentang Pilgub DKI, tidak benar. “Semuanya enggak benar. Sumber juga enggak jelas. Mungkin pelaku sengaja ingin menyudutkan. Mungkin.

Saya minta masyarakat untuk tidak percaya karena itu berasal dari medsos (media sosial),” kata Jenderal Tito. (ana/nii)

Tanggung Jawab Polri dalam Pengamanan Pilkada Serentak 2017 (2-Habis)

SE Kapolri: Proses Hukum Ditangguhkan Sampai Pilkada Selesai Di antara 101 daerah, berupa tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota yang menggelar Pilkada serentak 2017, kontestasi Pilkada DKI Jakarta tentu yang paling panas. Maklum, ini ibukota negara.

Terlebih lagi, ada kontroversi kasus Ahok yang mengutip surah Al Maidah 51, sehingga suhu politik terasa meningkat. Aparat kepolisian menghadapi ujian berat justru dalam mengamankan Pilkada DKI ini.

ANGGOTA Komisi III DPR Syarifudin Sudding menyebut langkah Kabareskrim yang mengusulkan penundaan atau penangguhan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sebagai suatu hal yang tepat. “Langkah yang tepat ketika ada laporan calon yang ikut pilkada kemudian ditangguhkan.

Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga daerah lain,” kata Sudding.

Politikus Partai Hanura itu mengatakan pelaporan ter-

hadap calon yang sedang mengikuti pemilihan kepala daerah sangat rentan bermuatan politik, bukan konteks hukum. Karena itu, Polri harus objektif melihat pengaduan. Hal itu diperlukan agar Polri tidak dijadikan sebagai alat politik, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Polri harus independen, tidak boleh terpolarisasi kepentingan-kepentingan,” ujarnya.

Apabila proses pemilihan ke-

pala daerah telah selesai, kasus tersebut bisa dilanjutkan lagi oleh penyidik dengan buktibukti yang cukup untuk meningkatkan kasus itu.

Sudding mengatakan penangguhan proses hukum terhadap calon yang sedang bersaing dalam pemilihan kepala darah sesuai dengan surat eda-

ran yang diterbitkan saat Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjabat sebagai Kapolri. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VI/ 2014 itu menyebutkan bila sudah memasuki tahapan pemilu kemudian ada laporan terhadap calon kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, maka proses hukum ditanggu-

BM/ISTIMEWA

NOMOR URUT: Tiga pasangan calon Gubernur/Wagub DKI 2017 akhirnya resmi mendapat nomor urut, masing-masing Agus – Sylvi nomor urut 1, Ahok – Djarot nomor urut 2 dan Anies – Sandi nomor urut 3.

hkan sampai pemilihan selesai.

Kampanye Positif Memang sudah seharusnya para calon yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah melakukan kampanye secara positif.

Salah satu calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengajak seluruh pendukung dan relawan untuk berkampanye secara positif. “Mari kampanye dengan pesan-pesan positif. Saya, Mas Sandi, Partai Gerindra dan PKS sudah berkomitmen untuk berkampanye tidak dengan isu SARA,” kata Anies.

Anies mengatakan akan lebih banyak menawarkan isu-isu untuk didiskusikan dan diperdebatkan dalam kampanye, daripada mengusung hal-hal negatif yang akan menyinggung kehormatan orang lain.

Dia bahkan mengatakan akan menyebut nama-nama orang lain, baik yang terlibat langsung dalam pemilihan gubernur maupun tidak, secara terhormat.

“Saya berharap pendukung Anies-Sandi hadir untuk menjaga sila-sila dalam Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab,” tuturnya.

Menurut Anies, keputusannya untuk mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 adalah bagian dari ikhtiar untuk membangun Jakarta yang lebih baik. “Mari jalankan ikhtiar ini dengan ikhlas. Bila kita ikhlas, Insya Allah hasilnya adalah yang terbaik,” ujarnya.

Terkait dugaan penistaan agama yang terjadi, Anies meminta jangan ada yang menyalahkan orang banyak yang tersinggung atas pernyataan Gubernur

DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang merujuk pada ayatayat suci Al Quran. “Introspeksi adalah langkah yang lebih bijak dan dewasa,” kata Anies melalui sebuah tanggapan yang dikirimkan kepada wartawan.

Sama dengan Anies, bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus HarimurtiYudhoyono juga mengingatkan seluruh pendukung untuk melakukan kampanye dengan cara-cara baik.

Menurut dia, semua kandidat sama-sama berjuang untuk merah putih. “Kita ingin demokrasi semakin matang dan maju. Ingat pada akhirnya kita semua merah putih, kita Indonesia, sehingga harus mengedepankan semangat persatuan itu, mari lakukan semua dengan cara-cara yang baik,” ujarnya. (dew/ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Ribuan Orang Asing Masuk Secara Ilegal

Profil

SURABAYA (BM) – Belasan ribu orang asing sudah memasuki wilayah Jawa Timur. Di antara mereka, jumlah orang asing yang tercatat di Divisi Keimigrasian KantorWilayah Hukum dan HAM Jawa Timur sekitar 10 ribu orang. Sedang ribuan sisanya masuk secara illegal.

Imigrasi Jawa Timur karena itu meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Untuk menekan jumlah orang asing ilegal, imigrasi melakukan razia di sejumlah perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan orang asing.

Di wilayah Manyar, Gresik, 54 WNA asal China telah diperiksa anggota timpora Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Rabu (26/10).

Perusahaan pihak ketiga Petro Kimia Gresik, yaitu PT Wuhan Engineering, pihak imigrasi menemukan 42 orang asing yang dipekerjakan di sebuah ban-

gunan untuk penyimpanan amoniak, 10 di antaranya dinyatakan alih status. Ketika melakukan penyisiran di PT Agri Timur Mas, sebuah perusahaan pupuk sawit, ditemukan tiga orang asing. Dan PT Jindal, perusahaan memproduksi stainless steel, mempekerjakan 10 orang asing . “sebanyak10orangdinyatakan alihstatus.Ijintinggalnyabelumjadi, danmasihmenggunakanizinkunjungan. Setelah IMTA atau izin memperkerjakanorangasingjadi, baru dikonversi ke Itas, untuk mendapatkanizintinggalterbatas.

Kebetulan tadi, 10 orang China itu berada di luar pabrik,” tegas Lucky Agung Binarto, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwilkumham Jatim, didampingiKepalaKantorImigrasi Kelas ITanjung Perak.

Sidak warga asing ilegal yang dipimpin langsung Kadiv Keimigrasian, Lucky Agung Binarto,

timpora dibagi menjadi dua wilayah. Satu tim disebar di wilayah Gresik, dan satu tim lainnya disebar di wilayah Mojokerto. Untuk wilayah Mojokerto, masuk wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, operasi yangdipimpinolehKabidIntelijen dan Penindakan, Med Evawadi.

Lucky mengatakan, Timpora Imigrasi Kelas I Tanjung Perak dalam melakukan razia telah dibantu oleh jajaran Polres Gresik dan Kodim 0817/Gresik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diiginkan. Operasi tertutup kemarin, pihak perusahaan sempat memberhentikan para pekerja asing yang tengah bekerja. Semua orang asing, diminta berbaris dan kemudian dibawa ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan satu persatu terkait dokumen.

“Kegiatan ini, serentak dilaku-

kan di Indonesia dalam rangka hari Dharma Karya Dika yang ke71. Sasaran kita memang daerah-daerah seperti Gresik, Tuban, Mojokerto dan beberapa kabupaten lain yang banyak memperkerjakan orang asing. Kalau di Malang, Madiun, Lamongan rata-rata ada, tapi kebanyakan pondok pesantren. Itu juga kita sentuh, tapi bertahap, dan dilakukan oleh Kantor Imigrasi masing-masing,” ungkapnya.

Dari awal Januari sampai bulan Oktober 2016 ini, Imigrasi Jawa Timur sudah menindak sekitar 600 WNA. Mereka ditindak karena melakukan berbagai pelanggaran. “Dari 600WNA itu, ada yang melanggar administrasi imigrasi, langsung kita deportasi. Sementara yang melanggar pro justisia atau pelanggaran pidana imigrasi lebih dulu harus menjalani masa hukuman di In-

donesia sebelum akhirnya dideportasi,” tegasnya.

Lucky menengarai adanya beberapa modus WNA masuk wilayah Indonesia, salah satunya menggunakan izin kunjungan yang akhirnya ditemukan sebagai pekerja. Dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), orang asing bisa bebas masuk Indonesia. Banyak WNA China memanfaatkan momen ini untuk bekerja ke Indonesia .

“Itu yang kita antisipasi, jangan sampai kecolongan. Ratarata penyalahgunaan izinnya bukan yang diinginkan pemerintah. Kebanyakan mereka ini, melakukan aktivitas kunjungan untuk kepentingan bekerja. Itu yang tidak kita perbolehkan.

Tempat-tempat yang sudah kita datangi, kita meminta untuk melaporkan secara berkala,” pungkasnya. (dji/nii)

Rencananya di TMP Kalibata MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 akan dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, DKI Jakarta. “Sampai hari ini, kemungkinan upacaranya digelar di TMP Kalibata. Tindak lanjutnya nanti ada rapat pada Kamis besok,” ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (26/10) kemarin.

Jika peringatan di Jakarta Khofifah Indar Parawansa maka dipastikan pusat upacara tidak dilakukan di Tugu Pahlawan Surabaya seperti tahun sebelumnya.

Pada Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015, saat itu hadir langsung Presiden RI Joko Widodo sekaligus sebagai inspektur upacara dengan didampingi sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

Kementerian Sosial, kata dia, pada peringatan Hari Pahlawan 2016 bertindak sebagai panitia dan mempercayakan kepada putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo, sebagai ketua panitia.

Sementara itu, terkait gelar Pahlawan Nasional tahun ini, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tersebut memastikan ada sejumlah nama pejuang yang akan ditetapkan. “Namun saya tidak bisa menyebutkan karena bukan wewenang Menteri Sosial,” ucap menteri yang juga ketua umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut.

Kendati demikian, ia mengungkapkan terdapat 11 nama yang disampaikan ke Dewan Gelar untuk dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional dalam rangka Hari Pahlawan 2016.

“Saya juga sudah dapat konfirmasinya siapa saja yang dinobatkan, tapi maaf sekali lagi, saya tidak bisa menyebutkannya. Nanti akan diumumkan sekitar 6-8 November di Jakarta,” katanya. (ana/nii) ISTIMEWA

Imigrasi Gencarkan Razia WNA

Hari Pahlawan 2016

kilas

Whisnu Tepis Anggaran Pendidikan Minim BM/MADJI

SIDANG PARIPURNA DPRD SURABAYA Sekretaris Pansus OPD, Herlina Harsono Nyoto, membacakan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Rabu (26/10). Pada Rapat Paripurna kemarin, telah disahkan tiga raperda menjadi perda sebagai keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (26/10).

DPRD Sahkan Tiga Perda Karena dengan adanya Perda ini, ada perubahan susunan perangkat daerah, menyusul adanya mutasi Pejabat SKPD. Menurut Whisnu, pemerintah Kota Surabaya melakukan perampingan struktur organisasi dan mutasi pegawai pasca ditetapkannnya Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BM/MADJI

SURABAYA (BM) - DPRD Kota Surabaya menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kota Surabaya Lantai III, Rabu (26/ 10). Tiga Perda yang telah ditetapkan adalah Perda Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah, Perda Penambahan Penyertaan Modal Pemda kepada PDAM Surya Sembada, dan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Tiga perda ini disahkan DPRD bersama Pemkot Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, dihadiri perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Perda terakhir yang disebut di atas, yakni Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, menjadi sorotan.

Whisnu Sakti Buana

“Perampingan yang dilakukan menindaklanjuti amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, ia menegaskan, restrukturisasi yang terjadi sifatnya hanya penyesuaian. Kita hanya melakukan penyesuaian saja. Kalau ada penambahan juga tak terlalu besar,” tutur Whisnu Sakti Buana, usai menghadiri Rapat Paripurna pengesahan Perda, kemarin.

Whisnu menerangkan, dalam reorganisasi nanti beban beberapa dinas akan semakin berat, karena tugasnya menjadi bertambah. Di sisi lain, dampak restrukturisasi organisasi juga akan terjadi mutasi pegawai.

Hanya saja ia menuturkan, mutasi yang ada akan menempatkan personel sesuai dengan posisi yang tepat. “Jika ada penggabungan tentu ada penambahan personel,” tegasnya.

Evaluasi menyeluruh soal penataan pegawai terus dilaku-

kan sebelum mutasi dilakukan.

Terutama, untuk menentukan kepala dinas dan camat harus melalui mekanisme tertentu.

“Sekarang Kepala dinas atau camat harus melalui pemilihan terbuka,” kata mantan Wakil DPRD Surabaya ini.

Menanggapi perampingan Asisten Sekota, Whisnu mengatakan, jika ada pejabat yang tak menjabat asisten akan ditempatkan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau menjadi tenaga ahli. “Yang pasti nanti bergantung evaluasi ke dalam,” sebutnya.

Setelah perda OPD ini ditetapkan, Pemerintah kota segera membuat perwali guna percepatan penyegaran di lingkungan pemerintah kota.

Ditempat terpisah,Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan, pasca pengesahan perda OPD, pemerintah kota harus menyiapkan

mekanisme seleksi terbuka. Jabatan yang penempatannya harus melalui seleksi terbuka setingkat eselon dua atau pejabat tinggi pratama, seperti kepala dinas maupun kepala badan. Namun sebelum proses seleksi dilakukan, pemerintah kota membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 3 unsur, meliputi pemerintah kota, independen dan pemerintah provinsi. “Selanjutnya bagaimana mendefinisikan ulang peran Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan),” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, sebelumnya Baperjakat mempunyai kewenangan dalam penataan pegawai. Tetapi setelah ada panitia seleksi, maka baperjakat hanya berperan mengurusi pejabat eselon tiga ke bawah. “Beberapa jabatan yang masuk dalam eselon ini seperti Kabag, Kabid dan sebagainya,” ungkapnya. (dji/nii)

SURABAYA (BM) – Sorotan legislator yang menuding alokasi dana pendidikan Pemkot Surabaya hanya sekitar 12,48 20 % membuat WakilWalikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, bereaksi. Ia menepis kabar yang menyatakan besaran anggaran pendidikan di kota Surabaya tak memenuhi ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan nasional yakni minimal 20 persen.

Menurut Whisnu, hasil evaluasi Pemprov Jatim terhadap APBD 2016 bahwa nilai anggaran untuk fungsi pendidikan sekitar 12,48 persen, yang dijadikan sorotan legislator itu tidak tepat. Pasalnya, alokasi anggaran pendidikan tak sepenuhnya berada di Dinas Pendidikan. Apabila anggaran pendidikan di beberapa SKPD digabungkan bisa melebihi ketentuan UU Sisdiknas.

“Anggaran pendidikan juga ada di dinas lainnya, seperti untuk sarana dan prasarana di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dan sebagainya,” terangnya usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Rabu (26/10).

Whisnu mengatakan, ia akan menanggapi hasil evaluasi dari pemerintah provinsi tersebut. Namun sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Mahkamah Konsitusi atas gugatan Pemkot Surabaya soal Pengelolaan SMA / SMK ke Provinsi. Untuk itu, Pemerintah Kota belum mengalokasikan anggaran untuk SMA/SMK. Padahal, alokasi untuk SMA SMK cukup besar. ”Tapi jika keputusan MK sebelum pembahasan APBD bisa kita tambahkan lagi,” terangnya.

Ia menambahkan, evaluasi Gubernur Jatim yang menyebutkan alokasi anggaran pendidikan di bawah UU Sisdiknas berkaitan dengan Perubahan APBD, dan belum APBD 2017.

“Makanya kita masih menunggu dulu keputusan MK nya seperti apa,” katanya.

Whisnu menegaskan, Pemkot Surabaya sudah dua kali mengirim surat ke MK guna mempertanyakan keputusan soal gugatan yang dilayangkan. Namun, lagi-lagi MK tetap meminta agar pemerintah kota tetap menunggu jawabannya. “Kita desak, agar pembahasan APBD tak terkendala,” pungkasnya. (dji/nii)

Lomba Peneliti Belia 2017 Besar Peminat

Surabaya Memiliki Ribuan Siswa dengan Minat Khusus Penelitian Minat dan talenta yang dipupuk sejak muda remaja akan sangat mempengaruhi generasi muda dalam menentukan masa depan mereka. Surabaya patut bersyukur karena ribuan siswa SMP/SMA –sederajat memiliki minat khusus dalam dunia riset. Langkah selanjutnya tinggal memupuk agar minat dan semangat menjadi peneliti itu tidak sampai padam.

LOMBA peneliti belia tingkat SMP dan SMA/SMK kembali digelar Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Rabu (26/10).

Penyelenggaraan pada tahun keempat ini semakin menambah daftar jumlah peneliti belia di Kota Pahlawan. Tahun ini, kompetisi diikuti 1.067 siswa yang terbagi dalam lima kategori lomba, yakni Matematika, Fisika, komputer, life science, dan environmental science.

Kategori Matematika diikuti 48 peserta dengan jumlah penelitian 28, Fisika diikuti 149 peserta dengan 88 judul penelitian,

komputer diikuti 91 peserta dengan 52 penelitian, life science 426 peserta dengan 241 penelitian, dan kategori environmental science 353 peserta dengan 197 penelitian. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Salah satu peserta lomba peneliti belia datang dari SMKN 10 Surabaya. Nada Oktaviani, Ahmad Fatur Alif, dan Faisal Gunawan membuat batu baterai berbahan organik. Siswa kelas X jurusan Multimedia ini memanfaatkan kulit buah yang mengandung vitamin C sebagai

bahan pengganti karbon baterai.

Faisal menjelaskan, dalam penelitian yang pernah dilakukan, batu baterai berukuran A4 dibuka terlebih dahulu untuk diambil karbonnya. Karbon kemudian diganti dengan kulit buah yang sudah dikeringkan dan difermentasi. “Kami sudah

coba pada kulit jeruk, dan berhasil waktu baterai dipasang pada jam dinding ,” kata dia.

Menurut dia, jam dinding sangatsensitif dengantegangansekecil apapun. Baterai tadi pun masih bertahan ketika dipasang dalam sehari.Selainkulitjeruk,kulitbuah mangga, lemon, dan mengkudu

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

PENELITI BELIA: Sebanyak 606 judul penelitian dari 1.067 siswa SMP dan SMA/SMK se Surabaya diikutkan dalam ajang lomba peneliti belia di Balai Pemuda, Rabu (26/10).

jugabisamenghasilkanenergipada baterai.“Tapi kami belum mencoba kepada alat-alat yang membutuhkan tegangan tinggi seperti dinamo,”ungkapnya.

Penelitian yang masuk kategori life science ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan bahan kimia sebagai sumber energi. “Selain bahannya mudah didapat dan bisa daur ulang, kami ingin persoalan dalam pengelolaan energi dapat dikurangi,” jelasnya.

Siswa SMPN 22, Moch Fariz Zulfiannur dan Moch Fajar Aditya Putra juga turut mengikuti perlombaan penelitian di bidang Fisika. Prinsip fisika berupa energi gerak dan energ listrik mereka kembangkan menjadi Shoes Charger Alternative.

“Alat ini merupakan teknologi ramah lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sulit mendapatkan

listrik pada saat berpergian dan perkemahan. Alat ini menggunakan rangkaian sederhana seperti pada lampu sepeda kayuh atau senter melalui penekanan tombol. Yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu gear, motor, resistor, akumulator, dan rangkaian lampu indikator,” papar Fariz.

Dari hasil uji coba yang mereka buat, Shoes Charger ini didapatkan dengan lima langkah kaki menghasilkan tegangan sampai 0,5 volt dan arus sampai 0,180 ampere. Namun, pada hasil keluaran dibuat tegangan sebesar 7 volt dan arus keluaran 1,7 ampere. “Shoes Charger Alternative di harapkan dapat memudahkan seseorang dalam mendapatkan sumber listrik dan dapat diproduksi masal oleh masyarakat,” terangnya.

Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan mengatakan, tahun ini

jumlah judul penelitian mencapai 606. Sementara tahun sebelumnya hanya sekitar 200 penelitian. “Lompatannya secara kuantitas cukup banyak,” kata dia.

Pihaknya, lanjut dia, bukan hanya mencari peneliti belia terbaik. Diharapkan yang sudah dilakukan siswa-siswi ini dapat menginspirasi banyak siswa lain.

Ikhsan menjelaskan, selama 2 hari penelitian anak-anak ini akan diseleksi dan dipilih untuk dipresentasikan. Jumlah peminat lomba ini juga semakin meningkat. “Penelitian anakanak memang ada yang keilmuannya menarik dunia industri. Ada juga yang idenya bagus tetapi keilmuannya kurang dalam. Tergantung industri membutuhkan seperti apa. Karena produk penelitian belum tentu sesuai dengan kebutuhan industri yang bisa menambahkan profit,” pungkasnya. (sdp/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Percepat Tangani Kasus, Kejaksaan Baru Dibentuk di Kota

MOJOKERTO(BM)-Wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto segera mempunyai Kejaksaan Negeri (Kejari) sendiri-sendiri. Itu setelah Kejaksaan Agung membentuk kejaksan baru di Kota Mojokerto. Lembaga adhiyaksa itu akan fokus menangani kasus di wilayah administrasi Kota Onde-onde.

Pembentukan kejaksaan baru untuk Kota Mojokerto sedang berjalan.

Kejaksaan Agung telah menunjuk mantan Koordinator Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Halila Rama Purnama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Halila dilantik oleh Kejati Jatim pada 20 Oktober 2016.

Sejumlah persiapan dilakukan Halila. Seperti, Rabu (26/10), didampingi sejumlah pejabat Pemkot Mojokerto dan Kepala Kejari Kabupaten Mojok-

erto, dia sibuk meninjau bakal kantor Kejari Kota yang akan menempati bekas kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mojokerto di Jalan Raya Surodinawan No 9.

“Di undang-undang kejaksaan (UU RI No 16 Tahun 2004) dijelaskan, bahwa wilayah kejaksaan negeri adalah Kabupaten atau kota. Sehingga adanya undang-undang itu seharusnya (tiap Kabupaten dan Kota) berdiri sendiri,” kata Halila di lokasi.

Selain sibuk menyiapkan kantor sementara di bekas kantor BPM Kota Mojokerto, lanjut Halila, saat ini pihaknya juga fokus melakukan konsolidasi internal dengan Kejati Jatim dan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Itu terkait penyusunan personil dan anggaran operasional setidaknya untuk dua bulan kedepan.

FOTO BM/PRAYOGI

PERSIAPAN: Sejumlah persiapan Kantor Kejari Kota di bekas kantor BPM Kota Mojokerto.

Dia berharap dalam dua minggu kedepan sudah bisa menempati kantor sementara. Selain itu, Kejari Kota Mojokerto juga bisa beroperasi untuk melayani masyarakat. “Setelah itu

ada peresmian keorganisasian oleh Kejagung atau Kejati. Harusnya setelah diresmikan itu sudah efektif melayani masyarakat,” ujarnya.

Halila menegaskan, nantinya

Ditangkap, Pengangguran Bawa Lari Anak Dibawah Umur MOJOKERTO(BM)-Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih saja terjadi di Mojokerto. Kali ini pelakunya adalah Amir Mustofa (39), warga Kelurahan Suratan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Pria pengangguran ini membawa kabur seorang gadis 17 tahun dan mencabulinya selama 10 hari.

Kapolsek Mojoanyar, AKP Margo Sukwandi mengatakan, kasus ini berawal dari laporan orang tua korban yang mengaku kehilangan anak gadisnya. Gadis 17 tahun itu itu pergi dari rumah tanpa pamit sejak 15 Oktober 2016. Dibantu polisi, keluarga berhasil melacak keberadaan korban. Puncaknya Selasa (24/10) sore, petugas bersama keluarga menggerebek sebuah kamar kos di Dusun Lespadangan, Desa Terusan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Di tempat itu korban sedang berduaan dengan Amir. Ternyata gadis yang sempat menghilang itu dibawa kabur oleh bapak

FOTO BM/PRAYOGI

AMANKAN : Pelaku pembawa lari anak di bawah umur yang erhasil ditangkap di tempat kos nya.

dua anak tersebut. “Keduanya digerebek di dalam kos-kosan.

Orang tua pasti marah melihat anaknya dibawa kabur hingga 10 hari dan dicabuli,” kata Margo kepada wartawan, Rabu (26/10).

Margo menuturkan, keluarga korban yang marah sempat menghakimi pelaku. Beruntung

pelaku segera diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Mojoanyar untuk diserahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Mojokerto.

Kepada petugas, Amir mengaku perkenalan singkat dengan korban melalui teman korban.

Setelah menjalin komunikasi melalui media chatting Black-

berry Messenger (BBM), bapak dua anak itu meminta bertemu dengan korban.

Pada 15 Oktober, tanpa pamit ke orang tuanya, korban menemui pelaku di rumahnya.

Terbuai bujuk rayu pelaku, korban pun bersedia diajak ke sebuah hotel di By Pass Mojokerto.

Di tempat itu, korban disetubuhi pelaku.

“Setelah dari hotel, korban tidak diantar pulang, tapi dikoskan di Lespadangan. Korban tidak melawan, mungkin sudah kena bujuk rayu pelaku,” ungkapnya. Selama 10 hari di tempat kos tersebut, lanjut Margo, pelaku dengan leluasa menyetubuhi korban yang masih di bawah umur.

Akibat perbuatannya, Amir dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat 1 UU RI No 35/2014 tentang perubahan atas UU No 23/2002 tentang perlindungan anak. “Ancaman pidananya diatas lima tahun penjara,” tandasnya. (gie/dra)

wilayah Kejari Kota Mojokerto hanya mencakup tiga kecamatan yang ada di Kota Mojokerto, yakni Kecamatan Kranggan, Magersari, dan Prajurit Kulon. Disinggung soal adakah rencana pengambilalihan kasus yang ditangani Kejari Kabupaten, dia enggan menjelaskan secara rinci. “Soal kasus nanti teknisnya kita dengan kejaksaan kabupaten,” terangnya.

Halila menambahkan, penempatan bekas kantor BPM Kota Mojokerto hanya bersifat sementara. Rencananya, kantor baru akan dibangun di atas lahan hibah dari Pemkot yang berlokasi di By Pass Mojokerto. “Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dibangun yang di Jalan By Pass Mojokerto,” tuturnya.

Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota

Mojokerto, Mas Agoes Nirbito menjelaskan, lantaran akan ditempati sebagai kantor Kejari, aktivitas BPM dipindah ke kantor Kecamatan Kranggan di Jalan PB Sudirman. Menurut dia, adanya perombakan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mulai tahun depan BPM akan dihapus.

“BPM akan dihapus karena itu kan menangani pemerintahan desa. Sementara di Kota Mojokerto tidak ada kucuran dana desa dari pemerintah pusat karena kita kelurahan,” paparnya.Agus mengatakan, pemerintah mendukung penuh pembentukan Kejari Kota Mojokerto. Pihaknya telah memberikan hibah lahan seluas 6.000 meter persegi untuk kantor baru Kejari yang berlokasi di By Pass Mojokerto, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan. (bud/gie/dra)

Pangdam Kunjungi Pabrik Sunrice Steel MOJOKERTO(BM)-Panglima KodamV/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana didampingi Kasdam V/Brw Brigadir Jenderal TNI Rahmad Pribadi dan para asisten kasdam V/Brw serta Kepala Penerangan Kodam V/Brw mengunjungi pabrik Sunrice Steel di Mojokerto, pabrik yang memproduksi Galvalum sebagai atap dan rangka bangunan.

Rombongan diterima oleh Danrem 082/CPYJ Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo S.IP, Kasrem 082, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Czi Budi Pamuji, Dandenpom Letkol CPM Kartamizen, President Direktur Hendry Setiawan dan Jimmy Njotoharsojo sebagai Direktur Plann beserta Staf.

Setelah berada di kantor PT. Sunrice Steel, rombongan Pangdam V/Brw, menerima paparan dari Presdir Sunrice Steel dan menyaksikan tayangan profile pabrik . Pangdam berkesempatan menanyakan

FOTO BM/PRAYOGI

KUNJUNGAN: Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana didampingi Kasdam V/Brw Brigadir Jenderal TNI Rahmad Pribadi saat mengunjungi pabrik Sunrice Steel di Mojokerto

beberapa hal yang berkaitan de­ngan proses produksi tentang produk dan kwalitas yang dimiliki oleh pabrik Sunrice Steel.

Pertanyaan demi pertanyaan di jawab langsung oleh presiden director dengan memberikan contoh produk yang dihasilkan pabrik Sunrice Steel, juga kemampuan produksi dari mesin yang dimiliki, mampu memproduksi 120.000 ton per bulan. “Ini akan ditingkatkan

KEDIRI - NGANJUK

lagi, sebagai upaya memenuhi pangsa pasar asia tenggara,” kata Presdir Sunrice Steel.

Guna melengkapi apa yang sudah disampaikan, rombongan PangdamV/Brw diajak untuk meninjau ke tempat mesin produksi yang suhu udaranya cukup panas sebagai akibat dari proses peleburan bahan baku untuk produksi, yang mencapai suhu 600 derajat. (pem/gie/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

Polisi Selidiki Tewasnya Dua Balita Usai Imunisasi NGANJUK(BM)-Polres Nganjuk segera melakukan penyelidikan kepada petugas Polindes di Desa Sonopatik Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk. Hal ini dilakukan terkait tewasnya dua balita paska imunisasi, Sehingga petugas melakukan penelusuran terkait penyebab kematian kedua balita itu, Apakah karena ada unsur kelalaian atau unsur lain dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa yang sempat menghebohkan warga setempat ini, mendapat empati dari berbagai pihak.

Hingga saat ini, belum didapat info dari keluarga korban, termasuk dari Astutik, salah satu ibu balita yang

tewas tersebut.

Dalam keterangannya, Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Trisno Nugroho, menerangkan bahwa pihaknya akan melakukan proses lidik kepada petugas Polindes desa setempat. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah ada unsur kelalaian hingga mengakibatkan meninggalnya dua balita dalam waktu yang hampir bersamaan setelah disuntik imunisasi. “Kita akan melakukan penyelidikan terhadap petugas Polindes untuk mengetahui penyebab kematian dua balita tersebut, ”terang AKP Trisno.

Sementara itu, Kepala Dinas

Kesehatan Nganjuk. Sugeng Budi Wiyono, menjelaskan jika pihak bidan dilarang keras untuk melakukan penyuntikan vaksin imunisasi pada balita dengan kondisi badan sedang sakit. Sebab hal itu bisa berdampak negatif, mulai dari komplikasi hingga menyebabkan kematian terhadap balita. Karena itu pihaknya menghimbau kepada para bidan agar menunda penyuntikan hingga kondisi balita benarbenar sehat. “Kami himbau agar para bidan menunda penyuntikan hingga kondisi balita kembali sehat terlebih dulu,” jelas Kadinkes Sugeng.

Ditambahkan Sugeng, bahwa

terkait tewasnya dua balita di Desa Sonopatik, pihaknya belum bisa menyimpulkan lebih jauh dan hingga kini masih menunggu laporan dari tim yang sedang melakukan pemeriksaan atau pengumpulan data lengkap guna mengetahui penyebabnya, apakah akibat kelalaian dari bidan atau kemungkinan bisa jadi karena faktor lain. “Bila nanti terbukti karena kelalaian dari bidan, maka Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi tegas,”imbuh Sugeng.

Informasi yang dihimpun Harian Berita Metro , mengatakan, dalam waktu sehari dua balita Desa Sonopatik Kecamatan Berbek Kabupaten

Asuransi Petani Kurang Diminati

FOTO BM/SIROJUDDIN

MINIM: Semeru Singgih Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kota Kediri PERWAKILAN

KEDIRI(BM)-Meski diluncurkan setahun lalu, ternyata asuransi petani yang dikelola oleh Jasindo, tidak banyak petani yang minat.

Ada banyak alasan, tetapi hal tersebut terkait dengan tingkat edukasi petani sendiri. Menurut Semeru Singgih Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kota Kediri, pihaknya telah mensosialisasikan terkait asuransi petani. Namun sambutan dari petani tidaklah sesuai dengan harapan. “Ini merupakan progam untuk mensejahteraan petani, tetapi sangat disayangkan masih sedikit petani yang ikut progam tersebut”, keluhnya.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi minimnya petani yang mengikuti progam asuransi. Yakni karena uang untuk premi tidak dikembalikan. “Namanya asuransi ya preminya tidak dikembalikan. Apalagi nilainya sangar murah, cuma Rp 36

ribu per panen”, jelasnya.

Menurutnya nilai tersebut tidaklah banyak, karena Rp 36 ribu digunakan untuk satu hektar sawah. Sedangkan jika sawahnya rusak, maka pihak jasindo akan memberikan asuransi sebesar Rp 6 juta. “Bayangkan hanya dengan Rp 36 ribu, jika rusak dapat ganti Rp 6 juta.

Ini pemerintah sudah mensubsidi banyak”, ungkapnya.

Si n g g i h m e n j e l a s k a n bahwa sampai saat ini yang bisa diasuransikan hanya tanaman padi saja, yang lain belum bisa di asuransikan.

Hal ini yang membuat petani enggan ikut asuransi. Mereka berkeinginan agar tanaman lain, seperti tebu dapat juga diasuransikan. Sementara itu, saat ini masih sedikit yang mengikuti asuransi petani. Jumlah tidak sampai sepuluh hektar dan banyak dilakukan oleh petani dari Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.(roj/dra)

Nganjuk, meninggal usai melakukan suntik imunisasi di bidan desa.

Ditengarai kedua balita malang itu meninggal lantaran saat dilakukan penyuntikan atau imunisasi kondisinya sedang sakit.

Sebelumnya sebanyak 24 anak diimunisasi massal oleh bidan desa setempat, hingga sehari pasca imunisasi, dua balita mininggal dunia.

Kini pihak warga meminta kepada dinas terkait untuk memberikan teguran pada bidan dan memindahkan bidan ke tempat lain dan melakukan langkah aktif serta cepat menangani pemasalahan diatas. (kam/dra)

FOTO BM/KAMTO

SELIDIKI: Astutik, salah satu ibu dari balita yang tewas paska imunisasi

Minim Pasokan Tebu, Sejumlah PG Ditutup KEDIRI(BM)-Minimnya jumlah pasokan tebu dan juga efisiensi PT. Perusahaan Nasional (PTPN) X akan melakukan evaluasi. Diantaranya memastikan menutup dua pabrik gula di wilayah kerjanya. Dua pabrik tersebut adalah PG. Tulangan dan Watu Tulis di Sidoarjo. Direktur Operasional PT.PN X Ir. Tarsisius mengatakan, rencana penutupan sejumlah pabrik gula di Jawa Timur ini karena program efisiensi dan minimnya ketersediaan bahan baku tebu.

“Ditutup kira-kira dua sampai tiga. Pertama kali PG. Tulangan di Sidoarjo, karena kapasitasnya kecil,”kata Tarsisius seusai menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTR) wilayah PT.PN X Surabaya - Jawa Timur di Hotel Insumo Palace, Kota Kediri, Rabu (26/10).

Menurutnya, PG. Watu Tulis di Sidoarjo masuk dalam target awal rencana penutupan. Karena, dalam satu wilayah ini berdiri empat pabrik gula sekaligus. Padahal, jumlah bahan baku tebu relatif sangat minim. Bagaimana dengan nasib PG. Mritjan Kota Kediri.

Pihaknya menjawab, apabila PG. Mritjan juga masuk dalam konsep

rencana penutupan bersama pabrik gula lain. Konsep tersebut, bakal diwujudkan, pada 2017 mendatang.

Seperti PG. Watu Tulis, PG. Mritjan berdiri dalam satu daerah bersama dua pabrik gula lainnya yaitu PG. Pesantren Baru di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan PG. Ngadirejo di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Itu sebabnya, pabrik ini mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku tebu. “Sebetulnya, idealnya sebuah pabrik gula, dalam studi range kapasitas minimalnya sebesar 4 ribu ton. Tetapi yang paling pokok lagi adalah ketika beroperasi HPP (Harga Perkiraan Penjualan) gulanya harus bagus.

Meski pabriknya kecil, tetapi apabila HPP-nya bagus tetap dapat bersaing.Idealnya dibawah 6 ribu per kilogram,” imbuhnya.

Rencana penutupan sejumlah pabrik gula mendapat penolakan dari DPP APTR Pusat.

Menurut APTR penutupan terhadap pabrik gula berdampak buruk terhadap para petani tebu.

Maka itu, pihaknya meminta agar pemerintah meninjau kembali rencana penutupan tersebut.

“Kami meminta agar ada peninjauan kembali rencana

penutupan pabrik gula ini. Sebab, apabila rencana tersebut direalisasikan akan terjadi amal gamasi atau marget antara satu pabrik gula dengan pabrik gula lainnya. Sejak dulu, amal gamasi ini belum pernah berhasil. Sebab, satu pabrik gula belum tentu mau digabung dengan pabrik gula lainya,” tandas Ketua DPP APTR Abdul Wahid.

Lalu bagaimana agar rencana penutupan pabrik gula ini tidak terjadi? menurut Wahid adalah meningkatkan produktifitas gula nasional. Pihaknya mendorong para petani untuk ikut berjuang dalam meningkatkan produk tanaman tebunya, hingga akhirnya dapat memenuhi kapasitas giling yang ditentukan.“Kebetulan saya ada di KomisiVI DPR RI. Kemarin kami didatangi oleh Pemprov Jatim dan teman-teman di Situbondo, mulai dari DPRD-nya, Bupati dan jajaran. Mereka tidak menghendaki adanya penutupan pabrik gula. Supaya buka giling ini diteruskan. Kami sampaikan kepada kalangan DPRD tingkat II, untuk membantu upaya meningkatkan tambahan bahan baku. Bisa melalui konversi tanaman, pembukaan lahan dan lain sebagainya,” jelasnya.(bad/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Pemkot Bentuk Satgas Pungli hingga Kelurahan MAL ANG(BM)-Pemkot Malang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli). Pembentukan Satgas ini akan dilakukan hingga tingkat Kelurahan.

“Ini tidak lepas dari arahan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam waktu dekat, Satgas

ini mulai menjalankan tugasnya,” kata Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu (26/10).

Dikatakan, selain menggunakan nomor pribadinya, kemungkinan juga disediakan nomor khusus untuk pengaduan. “Kepastian teknis semacam itu baru diputuskan

setelah tim ini menggelar rapat,” katanya. Dalam Satgas ini, terdapat sekitar 15 orang yang berasal dari sejumlah SKPD di lingkungan Pemkot.

Sutiaji menyebut, potensi pungli masih ada, terutama pada aspek layanan dasar yang berhubungan langsung

dengan masyarakat.

“Karena itu kami membentuk Satgas, tujuannya mengurangi potensi pungli, terutama untuk pelayanan dasar.

Pelayanan seperti ini banyak ditemui di tingkat kelurahan, kecamatan, dan SKPD pemberi izin,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Inspektur Kota Malang, Subari. “Paling rawan pungli sejauh ini pada pelayanan dasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Pada tingkat kelurahan ada indikasi seperti itu, ini jadi prioritas kami,”tandasnya.(lil/dra)

Satreskoba Polresta Panen Tangkapan

MALANG(BM)-Satuan Reserse Narkoba (SatReskoba) Polres Malang Kota panen tangkapan. Sebanyak tujuh tersangka pengedar narkoba, dua orang diantaranya wanita. Beberapa pelaku di antaranya adalah DPO paling dicari atau pemasok narkoba antar daerah. Dia adalah As alias Sipon (40) dan Adh alias Paijo (34). Keduanya merupakan jaringan luas yang mengedarkan sabu-sabu hingga pulau Bali.

Sementara dua pelaku lain adalah pasangan bukan suami istri (pasangan selingkuhan), WNS (47) dan TSK (37).

Keduanya kedapatan menyimpan sabu-sabu seberat kurang lebih 8 gram yang ditemukan petugas di kawasan Kedung Kandang.

Sedangkan tiga pelaku lain yang merupakan kawanan pengedar ganja, satu pasanga suami istri sah yakni RKY (32) dan HW (31), sedangkan satu lagi adalah AR (21) penjual dan penyedia ganja. Ketiganya ditangkap polisi saat bertransaksi di sebuah hotel ternama di Kota Malang.

Polisi juga menyita beberapa barang bukti, termasuk beberapa gram sabu-sabu, ponsel dan uang tunai hasil transaksi. Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Imam Mustaji, mengatakan, kasus itu belum selesai.

Masih ada pelaku lain yang masih dalam pengejaran.“Pada kasus ini, kami masih melakukan pengejaran pelaku lain,”kata AKP Imam Mustadji saat gelar perkara didampingi Kasubbag Humas,AKP Nunung Anggraeni, Rabu (26/10).

RKY (32) dan suaminya HW (31) harus merasakan pengapnya sel ta-

FOTO BM/CHOLIL

EKSPOS : Kasat Reskoba Polresta Malang,AKP Imam Mustadji didampingi Kasubbag Humas,AKP Nunung Anggraeni saat gelar hasil tangkapan dari Sat Narkoba Polresta Malang.

hanan disebabkan kedua pasutri asal Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, itu ditangkap jajaran Polres Malang Kota atas kepemilikan ganja seberat 5,72 gram. Keduanya ditangkap di sebuah hotel yang ada di Kota Malang sekitar seminggu yang lalu.

Saat itu, pasutri berniat hend a k m e n g a n t a rk a n g a n j a y a n g dibawanya kepada seseorang yang memesannya.“RKY yang kesehariannya menjadi pembantu rumah tangga itu memiliki utang kepada seseorang sebesar Rp 300.000. Orang itu mem-

inta RKY untuk membayarnya dengan ganja,”ungkapnya.

Mendengar permintaan itu,lanjut Kasat Reskoba, RKY lalu menyuruh suaminya, HW untuk mencari ganja sesuai dengan permintaan seseorang yang saat ini sudah menjadi buronan polisi.

“Karena dia mempunyai utang,maka orang yang diutangi itu minta ganja. Kalau sudah ada ganja, utangnya lunas,” tambah Kasubbag Humas,AKP Nunung Anggraeni di dampingi Kasat Reskoba,AKP Imam Mustadji.

Kedua pasutri akhirnya berusaha hingga berhasil mendapatkan ganja seberat 5,72 gram dari tangan pengedar AR (21). HW membeli ganja itu seharga Rp 100.000.

“Saat ganja itu hendak diantarkan kepada yang meminta, polisi menangkapnya,”tambahnya, Sementara AR (21) juga ikut ditangkap berkat pengakuan dari pasutri itu.

AR yang merupakan warga Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang itu ditangkap di tribun ekonomi saat menyaksikan laga Arema Cronus di Stadion Gajayana.(lil/dra)

KILAS

Guru Wajib di Sekolah Delapan Jam Sehari MALANG(BM)-Mulai tahun ajaran 2017 para guru PNS diwajibkan ada di sekolah selama delapan jam.

Ketentuan itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Muhajir Effendy, Rabu (26/10).

Menurut dia, ini merupkan aturan baru dan Kemendikbud akan memberlakukan peraturan baru tersebut. “Jadi tahun depan, sudah langsung (diberlakukan). Kami wajibkan para PNS yang dapat tunjangan profesi dan guru yayasan-swasta yang sudah dapat tunjangan profesi,” kata Muhadjir di Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang.

Aturan tersebut akan diberlakukan untuk guruguru di pedalaman. Sementara itu guru tidak tetap (GTT) tidak diwajibkan. Dijelaskan, jika guru harus bekerja delapan jam perhari, total menjadi 40 jam per minggu. Sejauh ini, guru mengajar 24 jam per minggu.

Perlu diketahui, pemberlakuan ini lebih dikhususkan bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Karena berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 pasal 35 ayat (1) UU. Didalamnya disebutkan ada lima tugas guru, yakni, merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya.

Sedangkan pada ayat (2) juga disebutkan bahwa beban kerja tersebut adalah 24 minimal dan maksimal 40 jam tatap muka.

Untuk itu, kata Muhadjir Effendy, para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 jam mulai tahun 2017. Muhadjir mengatakan, gagasan itu mendorong guru untuk tidak mengurangi porsi materi di sekolah.

Delapan jam di sekolah tidak melulu dapat dimanfaatkan untuk terus memberikan materi namun juga membimbing siswa-siswi dengan kegiatan lain. Ini merupakan cara mengukur profesionalitas guru.“Selain belajar, bisa melaksanakan kegiatan lain Misalnya ada bimbingan, pengawasan, kegiatan ekstrakulikuler, dampingi siswa-siswinya,” katanya.

Masih menurut Muhadjir, sudah seharusnya guru memberikan yang terbaik untuk para siswanya.

“Gaji guru dan tunjangan profesi itu dari rakyat.

Sehingga harus memberikan yang terbaik bagi rakyat,”jelasnya.

Dia mengatakan pekerjaan-pekerjaan administratif yang dilakukan guru harus dikurangi.“Supaya mereka fokus mendidik,” ujarnya.(lil/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Pendonor Mampu Kumpulkan 40.000 Kantong Darah PASURUAN(BM)– Pemkab Pasuruan akan terus mendukung PMI dan PDDI. “Pemkab sudah bangun kantor baru untuk PMI. Semoga bermanfaat. Biarlah pemerintah sebagai pendonor dana,” kata Bupati Pasuruan Irsyad di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti, Rabu (26/10).

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasuruan hingga kini mencatat terdapat 10.969 pendonor tetap. Pada jumlah tersebut produksi darah mencapai 40.000 kantong.

“Kapasitas produksi darah kita mencapai 40.000 kantong sementara kebutuhan darah di Kabupaten Pasuruan sekitar 10.000

FOTO BM/IST

APRESIASI: Bupati Pasuruan Irsyad memberikan penghargaan kepada pendonor aktif di Pendopo Kabupaten.

Musim Tak Menentu, Panen Cengkih dan Kopi Anjlok

PASURUAN(BM)-Cuaca yang tidak menentu hingga saat ini membuat sebagai tanaman mengalami kerusakan. Tidak terkecuali tanaman cengkih dan kopi. Musim hujan yang mulai turun, mulai berimbas pada perkebunan cengkih dan kopi di wilayah Prigen. Di Kecamatan ini, produktivitas cengkih dan kopi menurun. Wilayah Prigen, yang banyak terdapat perkebunan kopi dan cengkih yang dikembangkan di Kelurahan Ledug dan Pecalukan. Demikian juga Desa Jatiarjo dan Dayurejo. Merupakan penghasil cengkih dan juga kopi.

Yani Subandria, petani cengkih dan kopi asal Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen mengatakan, mulai bulan ini, hujan turun tiap hari di Prigen. “Tidak bisa dipungkiri, musim hujan sudah tiba. Di tempat ini, hampir setiap hari hujan turun. Paling sering siang dan malam. Otomatis, panen cengkih dan kopi yang didapat petani berkurang,” terang lelaki yang juga pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Prigen PERWAKILAN

Menurutnya, hujan membuat biji cengkih dan kopi menjadi rontok. Sehingga, saat panen tiba, hasil panen menurun. “Saat ini di lapangan, pengaruh signifikan memang tidak tampak. Tapi, perlahan pengaruhnya terasa,” tuturnya. Saat musim kemarau misalnya, panen kopi maksimal bisa mencapai 10 ton per hektare.

Sedangkan panen cengkih, 3 ton per hektare. Sementara saat hujan mulai turun seperti sekarang, panen kopi hanya 6-8 ton per hektare. Sedangkan panen cengkih, 1-2 ton saja per hektare. “Setiap hujan, kondisi seperti ini tidak bisa kami elakkan. Sebagai antisipasinya, kami lakukan pemupukan maksimal. Utamanya penggunaan pupuk organik. Biar buah berkurang, tapi pohonnya tetap baik,” ucapnya.

Jika tidak dipupuk, imbasnya, musim hujan tidak hanya menyebabkan produktivitas menurun. Namun, juga bisa merusak pohon. Sebab, saat intensitas hujan tinggi, pohon rawan terserang hama atau penyakit.(pas/ dra)

FOTO BM/IST

ANOMALI : Musim penghujan yang terlalu sering turun menyebabkan tanaman cengkeh dan kopi mengalami penurunan produksi.

kantong,” kata Sekretaris PMI Kabupaten Pasuruan, Wiwik Winarningsih saat pelatikan Pengurus Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Kabupaten Pasuruan Wiwik menyebut, Kabupaten Pasuruan mampu membantu kebutuhan darah di daerah lain.

“Kami terus berupaya menambah para pendonor tetap ini,” jelasnya.Pengurus PDDI Kabupaten Pasuruan ini dilantik Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Sebanyak 400 anggota hadir dalam pelantikan terse-

but. “PDDI ini mitra PMI. Ini organisasi mulia karena darah ini tak ada pabriknya jadi harus ada orang yang donor,” jelasnya.

Sementara Bupati Irsyad mengungkapkan rasa terima kasih pada para pendonor.

Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan penghargaan pada perwakilan anggota PDDI yang sudah mendonorkan darah sebanyak 50 hingga 100 kali.“Para pendonor darah merupakan pahlawan kemanusiaan,” katanya.(pas/dra)

KILAS

Curi HP, Babak Belur Dimassa PASURUAN (BM)-Warga asal Dusun Betro, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol bernama Mas Khoirin (19), kini harus mendekam di tahanan Mapolsek Gempol. Karena, pemuda ini tertangkap basah mencuri HP milik Imron (25) yang masih tetangga sendiri. Pelaku tertangkap ketika hendak kabur membawa HP curiannya. Imron sempat dihakimi massa hingga babak belur setelah sebelumnya diteriaki maling.

Guna pengembangan kasusnya, pelaku masih dalam pemeriksaan petugas penyidik polsek. Barang bukti yang diamankan berupa HP. Kasubbag Humas Polres Pasuruan AKP Yusuf Anggy mengatakan, kalau pelaku masuk rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci. Sementara korban sendiri waktu itu sedang Sholat,” jelas Kasubbag Humas, mewakili Kapolres AKBP M. Aldian, SIK, MH. Sesuai keterangan korban, ketika itu HP sedang dicharge diatas meja tengah. Korban usai sholat kaget melihat HP-nya lenyap dari tempatnya. Setelah menengok kanan kiri melihat ada seorang pemuda mencurigakan didepan rumahnya. Tanpa pikir panjang langsung ambil langkah mengejarnya. Tidak disangka, pelaku ikut lari terbirit-birit seakan ketakutan.

Melihat itu korban langsung saja teriak maling.

Warga sekitar pun berlarian mengejarnya. Pelaku berhasil dibekuk dan tanpa dikomando pelaku digebuki beramai-ramai hingga babak belur. Beruntung saat itu massa masih bisa dikendalikan petugas polsek yang datang dan amuk massa berhasil diredam. Pelaku dievakuasi ke mapolsek. Atas perbuatannya Imron dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. (umr/kd/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Ke Bali Demi Tiga Besar angka saja.

Bertandang ke Bali United, BFC memboyong 18 pemain.

Rombongan tim asuhan Ibnu Grahan dijadwalkan berangkat ke Pulau Dewata, hari ini. Dari 18 nama tersebut, Hargianto kemungkinan besar bisa ikut ke Bali. Sebab, ia bersama Ricky Fajrin dan Syahroni sudah terpental dari Timnas Indonesia polesan Alfred Riedl.

sar,” tegas Sumardji yang juga Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim ini.

BFC saat ini duduk manis di peringkat empat dengan perolehan 43 poin. Mereka hanya berjarak enam poin dari pimpinan klasemen sementara, Madura United. Sedangkan gap dengan Persipura Jayapura dan Arema Cronus yang berada di posisi dua dan tiga, hanya tiga

Bonus Olimpiade Cair 2 November

“Kami bawa 18 pemain, Mas. Berangkat besok pagi. Untuk nama-nama pemainnya, akan kami umumkan setelah latihan sore ini (kemarin, red). Untuk status Hargi, kami masih menunggu. Yang jelas, Evan Dimas Darmono masih akan bertahan di timnas persiapan untuk menghadapi Myanmar, 4 November nanti,” ucap pelatih BFC Ibnu Grahan. (dek/epe)

BM/GTS

TETAP FIGHT: Di tengah jadwal padat TSC 2016, Thiago Furtuoso tetap jadi andalan BFC untuk meraih poin di kandang Bali United. Tambahan angka sangat dibutuhkan agar tidak terlempar dari perburuan tiga besar.

JAKARTA (BM) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan bonus bagi peraih medali Olimpiade dan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brasil akan cair pada 2 November dan pemberian simbolis rencananya dilakukan di Istana Negara. “Kami pastikan bonus bagi Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir dan kawan-kawan beserta dengan pelatih akan diberikan pada 2 November,” kata Menpora Imam Nahrawi di sela pemaparan persiapan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Kantor Kemenpora, Rabu (26/10).

Menurut dia, bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali ini sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah sebelumnya. Bahkan, para atlet tidak perlu membayar pajak sehingga bonus yang diterima dalam keadaan utuh. Untuk pajak ditanggung oleh pemerintah.

Bonus tertinggi bakal diterima pasangan Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir yang pada kejuaraan multi event paling bergengsi ini meraih medali emas. Masing-masing bakal mendapatkan bonus Rp 5 miliar. “Kami akan membuktikan jika pemerintah tidak hanya jadi. Tapi betul-betul kami realisasikan.

Mereka bakal menerima utuh,” kata menteri asal Bangkalan tersebut.

Selain pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, atlet yang berhak mendapatkan bonus adalah Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni. Kedua atlet tersebut merupakan peraih perak dari cabang olahraga angkat besi. Masing-masing bakal mendapatkan bonus Rp 2 miliar.

Satu lagi atlet yang berhak mendapatkan bonus adalah Ni Nengah Widiasih. Atlet asal Bali ini sukses meraih medali perunggu pada cabang olahraga angkat berat Paralimpik 2016 dan berhak mendapatkan bonus Rp 1 miliar. Dengan nilai tersebut dipastikan pemerintah tidak membedakan antara atlet olimpiade dan paralimpik. (at/epe)

ISTIMEWA

ung dengan skor tipis 1-0, 18 September lalu.

“Mudah-mudahan anakanak bermain dengan motivasi tinggi. Jajaran manajemen tim bermain maksimal pada pertandingan akhir pekan nanti. Di sisa waktu dan pertandingan yang ada, saya targetkan untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Besar harapan saya kita harus kembali ke tiga be-

Lanjutkan Keangkeran Stadion Petrokimia

Riedl Beri PR di Libur TC

ISTIMEWA

YOGYAKARTA (BM) – Pelatih Timnas Indonesia Alfred Riedl tidak ingin skuatnya instirahat tenang setelah TC tahap enam berakhir. Selama dua hari sampai 28 Oktober, pemain diberi waktu istirahat sebelum kembali jalani pemusatanlatihan di Karawaci, Tangerang. “Selama TC terakhir, kami memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain. Mereka melakukannya dengan baik, disiplin, dan tanggung jawab. Yang jelas persiapan kami belum selesai,” kata Riedl.

Riedl pun mengatakan, selama libur dua hari para pemain juga diminta tak melupakan program latihan. “Kami akan berkumpul lagi pada 28 Oktober nanti, lalu 29 Oktober pagi kami latihan di Karawaci, Tangerang. Selama dua hari, pemain bisa pulang dan istirahat. Pemain juga tetap mendapat PR (Pekerjaan Rumah) dari aplikasi,” tambah pelatih asal Austria itu.

Di samping itu, Riedl mengungkapkan pada pemusatan latihan berikutnya akan diikuti 23-24 pemain. Menyusul, tiga pemain sudah dipulangkan setelah pemusatan latihan di Sleman yaitu Ricky Fajrin, Muhammad Hargianto, dan Syahroni. “Akan ada pemain baru gabung di Myanmar. Pemain yang dicoret tetap stand by list. Ini keputusan sulit memarkir tiga pemain.

Mereka sama bagusnya dengan yang lain, tapi ini bagian dari pekerjaan,” jelasnya. (glc/epe)

Alfred Riedl

GRESIK (BM) – Tiga laga kandang terakhir Persegres Gresik United selalu berakhir manis.

Raihan itu yang membuat Persegres ogah tertunduk di rumah sendiri, Stadion Petrokimia, saat kedatangan Persiba Balikpapan.

Persegres siap mempertahankan rekor laga kandang saat menjamu Persiba Balikpapan, Sabtu (29/10) nanti.

Seperti diketahui, Persegres meraih tiga kemenangan beruntun di kandang sendiri. Pertama saat menjamu Barito Putera, Senin (19/9), yang berkesudahan dengan skor 2-1 untuk Persegres.

Kedua, kala menyambut tim raksasa, Arema Cronus. Skuat berjulukan Singo Edan itu menuai malu kalah dengan skor tipis 0-1 atas Persegres, Jumat (7/10) lalu.

Terakhir, waktu meladeni Pusamania Borneo FC (PBFC), Minggu (16/10) lalu. Skuat Pesut Etam dibekap 1-2 oleh Laskar Joko Samudro. Oleh karena itu manajemen menginginkan ada respons positif dari tim dengan terfokus pada kemenangan pada laga kandang nanti. Apalagi, Persegres baru saja menelan kekalahan kontroversial kontra Persib Bandung pekan lalu.

“Kami menderita kekalahan

secara menyakitkan atau kontroversial pekan lalu. Sekarang sudah waktunya bangkit bukan lagi menyesali. Tim harus fokus pada pertandingan lawan Persiba. Kami ingin tim meneruskan tren positif di kandang,” tegas manager Persegres Bagoes Cahyo Yuwono, Rabu (26/10).

Bersua Beruang Madu, Persegres sedikit diunggulkan untuk bisa meraup poin penuh.

Terlebih jika mampu mengalahkan Persiba, maka peluang untuk memperbaiki posisi dan merangsek ke papan tengah bakal terbuka lebar. Walau posisi Persiba di papan klasemen sementara lebih baik.

“Kami pernah mengalahkan

Barito Putera, Arema dan PBFC di Stadion Petrokimia. Laga di Bandung sudah lewat. Akan jauh lebih baik fokus ke laga berikutnya agar bisa mendapatkan poin pengganti,” pinta Bagoes.

Sementara itu, pelatih Persegres Eduard Tjong mengatakan anak asuhnya siap menghadirkan kemenangan dan telah mempersiapkan diri dengan maksimal.Walau telah mencatat tiga hasil positif beruntun di Gresik, dia meminta tim tetap waspada. “Kami harus memulihkan motivasi dan semangat bertanding saat menjamu Persiba. Secara teknis saya rasa kami tak ada persoalan berat,” ungkapnya. (dek/epe)

BM/GTS

SURABAYA (BM) – Mimpi besar diusung Bhayangkara FC (BFC) saat melawat ke kandang Bali United, akhir pekan ini. BFC datang dengan tekad meraih poin memanfaatkan inkonsistensi tuan rumah. Membawa pulang poin menjadi incaran BFC demi memenuhi ambisi nangkring di tiga besarTorabika Soccer Championship (TSC) 2016.

Menyambangi Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (29/10), performa BFC tengah panas. Dari lima laga terakhir, Thiago Furtuoso dkk tiga kali menang, sekali kalah dan imbang. “Jangan sampai kami tidak mendapatkan poin. Dengan kerja keras, bisa (dapat) poin penuh,” terang asisten manajer BFC AKBP Sumardji kepada awak media.

Bukan tanpa alasan jika tim milik Polri ini optimis bisa meraih poin. Melihat performa Serdadu Tridatu yang inkonsisten ketika main kandang, misi tersebut sangat mungkin tercapai. Melakoni 12 kali pertandingan di depan suporter Semeton Dewata, Bali United tercatat lima kali menang, seri sebanyak lima kali dan dua kali kalah.

Fadil Sausu dan kolega juga gagal memperoleh kemenangan dalam dua laga kandang terakhirnya, yakni lawan Madura United dan Persiba Balikpapan.

Kemenangan terakhir di Gianyar mereka peroleh ketika menumbangkan Persib Band-

lintas arena

Imam Nahrawi

Sampel Urine PON 2016 Dikirim ke India JAKARTA (BM) - Urine sebanyak 473 atlet peraih medali PON XIX/2016 Jabar diperiksa di Laboratorium India untuk memastikan tidak terlibat doping. Menurut Wakil I Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Eman Sumusi, sample urine sebanyak 473 atlet peraih medali PON tersebut dikirim ke laboratorium India pada 29 September 2016.

“Jadi setelah ditutupnya penyelenggaraan PON, langsung dikirim, di mana pengambilan samplenya setelah para atlet memenangkan pertandingan,” terang mantan Sekretaris Panitia Pengarah dan Pengawas PB PON XIX/2016 Jabar tersebut.

Eman mengungkapkan, dipilihnya laboratorium India sebagai tempat tes doping atlet PON karena terjangkau biayanya daripada di negara Asia lainnya. “Cukup mahal pemeriksaan sample urine untuk tes doping ini, hingga ratusan dolar AS per satu samplenya,” tuturnya.

Dia menyatakan, pada Oktober ini juga hasil tes urine doping tersebut sudah bisa diketahui, dan akan disampaikan ke KONI masing-masing daerah, pengurus cabang olahraga beserta atletnya. “Semoga saja tidak ada yang terlibat doping, karena kalau sampai ada pasti akan ada sanksi, bisa dicabut peraihan medalinya,” tegasnya. (at/epe)

TUAH KANDANG: Dukungan penuh dari Ultrasmania jadi pemain ke-12 Persegres GU ketika main kandang.

Pekan Kudeta Pemuncak Klasemen

Partai Away Bisa Jadi Batu Sandungan datang tidak dalam kondisi terbaiknya. Kendati Hamka Hamzah dipastikan kembali bergabung, namun pelatih Milomir Seslija tetap harus mencari cara menutup celah di sektor bek kanan jika Benny Wahyudi yang baru kembali dari TC timnas tidak bisa bermain full.

Sektor ini yang jadi titik lemah ketika Singo Edan takluk dengan skor 2-0 di kandang Persipura Jayapura pada laga terakhir.

“Saat ini kita akan kembali dengan lebih kuat dengan adanya Hamka Hamzah dan Benny Wahyudi, permainan mereka dan mobilitas mereka, bisa menambah agresivitas kita,” terang pelatih asal Bosnia tersebut.

Milo mengaku dapat pelajaran berharga usai kalah di Jayapura. Karena itu, dia berharap Benny Wahyudi maupun Hamka Hamzah bisa langsung tune in dengan strategi yang akan dipasang. “Kita harus lebih terlibat dalam permainan. Organisasi tim juga harus diperhatikan. Semua harus ikut proses menyerang dan bertahan. Ini harus kita mainkan dari awal

pertandingan. Tak perlu menunggu kebobolan dulu,” ungkapnya.

Sedangkan Madura United, usai tertahan ketika lawan Bhayangkara FC, melihat Mitra Kukar sebagai calon lawan yang berpotensi ‘mengkudeta’ posisi jawara klasemen. “Mitra Kukar sebagaimana saya lihat dalam beberapa pertandingan memiliki banyak kemajuan yang harus diantisipasi secara maksimal oleh pemain,” kata pelatih Mar-

io Gomes De Oliviera.

Menurutnya, tren positif yang diperlihatkan tim tuan rumah kepada publik sepak bola tanah air tidak boleh diremehkan. Pasalnya, Naga Mekes (julukan Mitra Kukar) saat ini terus merangsek ke posisi tengah klasemen sementara dengan koleksi 37 poin.

Padahal pada putaran pertama TSC, Mitra Kukar hanya bisa bernafas di posisi buncit. Bahkan, pelatih Mitra Kukar, Sub-

angkit saat itu memilih mundur dari jabatannya setelah tidak bisa memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Namun demikian, setelah putaran kedua dimulai, Bayu Pradana dan kawan-kawan kian menggarong dan terus merebut posisi atas.

“Dua hari ini kesempatan bagi kami untuk menata organisasi permainan di masing-masing lini dengan komposisi pemain yang paling siap secara fisik dan mental,” pungkasnya. (dbs/epe) JAMINAN KETAT: Duel Fabiano Beltrame dengan Marlon Da Silva De Moura bakal kemabli tersaji ketika Madura United dijamu Mitra Kukar akhir pekan ini.

BM/GTS

SURABAYA (BM) – Dua tim penghuni tiga besar asal Jatim, Madura United dan Arema Cronus akan melakoni laga away Sabtu (29/10). Di atas kertas, peluang terbarat justru ada di Arema Cronus yang tandang ke markas Semen Padang, tim peringkat keenam TSC 2016 hingga pekan ke-25. Sedangkan Laskar Sape Kerrab, julukan Madura United sedikit lebih beruntung karena ‘kebetulan’ hanya melawan tim sekelas Mitra Kukar.

Namun melihat hasil perjalanan kedua tim tuan rumah dalam beberapa pekan terakhir, kekhawatiran pantas diapungkan. Di Stadion H Agus Salim Padang, Semen Padang menjelma jadi tim superior. Dari 13 laga home, tim yang diperkuat topskor sementara, Marcel Silva Sacramento dengan 16 gol ini, tidak pernah menelan kekalahan.

Hanya dua tim yang pernah mencuri 1 poin di Padang. Yakni Persija Jakarta dan Persela Lamongan. Terakhir, armada besutan Nil Maizar membenamkan Barito Putera dengan 2 gol tanpa balas. Di sisi lain, Arema

ISTIMEWA

TAMBAHAN AMUNISI: Bergabungnya dua eks asing Persebaya jadi tambahan kekuatan jelang lawan Persema.

Toyo-Carrascao Bergabung SURABAYA (BM) - Persebaya Surabaya terus bersiap untuk laga uji coba melawan Persema Malang yang rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (29/10). Laga ini merupakan bentuk eksistensi kedua klub di masa sanksi PSSI sebelum dicabut pada kongres 10 November mendatang.

Pihak Persebaya pun saat ini juga terus mengurus perizinan untuk laga itu. Selain itu, mereka juga berencana membawa dua pemain asing gaek yang memang sudah malang melintang di pentas sepakbola nasional. Para pemain asing itu diharapkan bisa menambah kekuatan tim Bajul Ijo, yang sementara ini diperkuat pemain-pemain dari klub internal Persebaya. “Ya kan wis (sudah dalam bahasa Jawa) latihan. Ditambah (Cristian) Carrasco, (Antonio) Toyo Claudio, dan dua gelandang asing,” kata Chusnul Faried, manajer Persebaya.

Di lain pihak, Persema juga mempersiapkan diri jelang laga ini. Mereka juga akan diperkuat para pemain muda asli binaan Persema. Jika sanksi kedua klub itu dicabut, mereka berencana untuk mengikuti kompetisi musim depan. (bjt/epe)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Pesan Implisit Jaksa di Kasus Jessica, Antiklimaks?

TAJUK

Angket Mafia Tanah Surabaya

K

omisi B DPRD Surabaya akhirnya sampai pada kesimpulan akan menggunakan hak angket dalam menyelesaikan sengketa tanah Grand City Mall Surabaya. Kesimpulan itu dicapai dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD dengan pihak terkait yang dihadiri Manajemen Grand City, PT Singa Barong Kencana, BPN, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, dan ahli waris Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi, pemilik sah lahan sengketa.

Kabar baiknya, Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji yang juga hadir di forum hearing tersebut menyatakan mendukung penggunaan hak angket untuk menuntaskan perselisihan antara warga dengan Grand City ini. Statemen Armuji disampaikan kepada wartawan seusai hearing.

Hal menarik dan selama ini belum terungkap di media adalah disebutnya lembaga negara Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam silang sengkarut kasus tanah Grand City ini. Ihwal Departemen Pertahanan dan Keamanan ini diungkapkan oleh perwakilan dari PT Singa Barong Kencana yang mengaku memperoleh hak atas tanah di lokasi yang menjadi sengketa melalui proses ruilslag.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengungkapkan, hak angket digunakan sebagai usaha dewan mencari titik temu antara ahli waris dengan pihak-pihak yang terlibat. Perlu diungkap tuntas proses pelepasan tanah dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada PT Singa Barong Kencana sampai lahan tersebut kemudian dimiliki oleh PT Hardaya Widia Graha selaku pemilik Grand City.

Usul hak angket menjadi penting karena nantinya DPRD melalui panitia angket harus memanggil wakil Kementerian Pertahanan dan Keamanan untuk memberikan kesaksian. Pemanggilan semacam itu sah sebagaimana diatur UU nomor 17 tahun 2014 tentang susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tetapi angket ini bisa diperluas bukan sekadar membongkar silang sengkarut kasus tanah Grand City. Ada kasus-kasus tanah lainnya yang membutuhkan penyelesaian secara transparan. Salah satunya adalah kasus tanah milik Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim yang diklaim oleh PT Pakuwon Jati Tbk di Keputih Timur Pompa Air sebagai milik mereka berdasarkan sertifikat tanah HGB yang dikeluarkan BPN II Surabaya. Selain itu, kasus tanah berupa jalan Upa Jiwa yang dikuasai pihak Marvel City juga sepatutnya diselesaikan oleh panitia angket yang akan dibentuk.

Kesimpulannya, pelaksanaan hak angket oleh anggota DPRD Surabaya selayaknya tak hanya dibatasi pada penyelesaian kasus tanah Grand City tetapi diperluas menjadi angket mafia tanah di kota Surabaya. Terbitnya sertifikat tanah-tanah yang jadi sengketa itu memiliki modus yang hampir sama. Salah satu modus adalah hilangnya buku riwayat tanah di kantor kelurahan setempat. Ini yang juga harus diungkap selain proses yang terjadi BPN. Dengan begitu, DPRD Surabaya bisa melakukan tugas selaku wakil rakyat dengan peribahasa, “sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.”

Kini bola masih berada di tangan DPRD. Harusnya, dengan kepemimpinan nasional di bawah Presiden Jokowi yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum, masalah-masalah penyerobotan hak atas tanah warga, yang lazim terjadi di masa pemerintah orde baru dulu, bisa diselesaikan secara tuntas. Semoga demikian. Noor Ipansyah Iskandar

Dewan Mendukung USUT ... warga juga menuntut agar aktivitas pengurukan di Waduk Sepat oleh Ciputra yang saat ini sudah berlangsung, segera dihentikan.

Sekadar diketahui, Dukuh Sepat berfungsi sebagai Waduk yang dinamakan Waduk Sepat.

Wilayah dengan luas sekitar 67 meter persegi ini, terletak di RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

Masyarakat yang tinggal di sekitarWaduk Sepat, secara turun temurun memanfaatkan Waduk sebagai lahan sosial ekonomi.

Baiksebagaiwisatapemancingan, pemeliharaanikan,berjualan,dan aktivitas lainnya. Warga pun menolak tukar menukar oleh Pemkot Surabaya dengan PT. Ciputra Surya, menurut warga, mereka sama sekali tidak dilibatkan.

Tukar menukar ini disepakati pada 2008 lalu, yakni dengan menukar waduk yang diklaim merupakan aset Pemkot Surabaya, dengan lahan Ciputra di daerah Pakal yang kini sudah berdiri Gelora Bung Tomo.

Beberapa pengguna jalan yang melewati unjuk rasa ini melambatkan laju kendaraannya untuk menyaksikan aksi unjuk rasa ini. Hal ini menyebabkan laju kendaraan lain ikut terhambat.

Puluhan petugas kepolisian sudah tampak mengatur jalannya lalu lintas di Jalan Yos Sudarso.

Menanggapi unjuk rasa dan tuntutan warga tersebut, Anggota Komisi C DPRD Surabaya Mochamad Mahmud mendesak pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut kasus ruilslag (tukar menukar) Waduk Sepat pada 2008 lalu.

Dia menilai, ada ketidakberesan dalam nota kesepahaman antara Pemkot Surabaya dengan PT Ciputra Surya pada 2008 lalu.

Adaklausulyangmenyebutkanhal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lokasi waduk.

“Saya baca MoU-nya, di situ disebut bekas waduk. Saya ke lokasi, ya memang waduk, bu-

Sambungan Halaman 1 kan bekas waduk. Ini harus dibongkar, siapa oknum-oknum di baliknya,” ujarnya usai menemui warga Waduk Sepat yang berunjuk rasa di DPRD Surabaya, Rabu (26/10/2016).

Mahmud mengatakan, tidak seharusnya waduk diuruk kemudian dijadikan bagian dari lokasi perumahan Ciputra Surya.

Sebab, menurutnya, waduk itu untuk menampung air hujan.

Apalagi, posisi waduk tersebut berada lebih tinggi dari permukiman warga di sekitar waduk, di Lidah Kulon. “Nah, kalau nanti diuruk, apa engga rumah warga yang jadi waduk?”

Katanya.

Mahmud mengakui, MoU antara Pemkot Surabaya dengan PT Ciputra Surya pada 2008 lalu juga diketahui dan disetujui oleh DPRD Kota Surabaya.

“Saya mendukung agar kasus ini diusut. Ada apa waktu itu, kok bisa berlarut seperti ini. Polisi dan Kejaksaan tahu, bagaimana skema pengusutannya,” ujarnya.

Ketika ditanya, apakah pengusutan juga berlaku untuk persetujuan DPRD saat itu, Mahmud menjawab, pengusutan harus sampai ke sana. “Betul, harus diusut sampai ke sana. Ada apa di balik itu, kok sampai ada persetujuan tukar menukar waduk ini. Siapa saja orangnya,” katanya.

Rohim, warga di sekitar Waduk Sepat yang menjadi satu diantara koordinator aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Surabaya mengatakan, rumah warga memang sudah sering kebanjiran.

“Yang sudah diuruk, waduk di Kelurahan Jeruk. Sudah jadi bangunan sejak lama. Untung saja masih ada ladang sawah, jadi kalaupun banjir, tidak sampai lama surutnya,” kata Rohim.

Selain itu, warga yang biasa memanfaatkan waduk sebagai wadah sosial ekonomi, baik sebagai wisata pemancingan, pemeliharaan ikan, berjualan, dan aktivitas lainnya, kini sudah tidak bisa lagi. (ssn/tit)

A

tribusi adalah bahasan psikologi tentang sebab-musabab perilaku. Disebut atribusi internal ketika perilaku individu lebih disebabkan oleh faktorfaktor pada dirinya sendiri.

Sebaliknya, atribusi eksternal menjadi simpulan manakala faktor-faktor di luar diri individu yang dominan membentuk perilakunya.

Apabila ditarik ke ranah pidana, ihwal atribusi akan berujung pada penentuan status terdakwa. Jika atribusi internal adalah penjelasan atas perilaku terdakwa, maka ia akan divonis bersalah. Kontras dengan asumsi tidak ada intervensi ekstrayudisial, ketika perilaku jahat terdakwa dipandang terjelaskan dengan atribusi eksternal, maka ia akan divonis tidak bersalah.

Fokus jaksa adalah mencari atribusi internal terdakwa. Sehingga, tendensi jaksa adalah memperberat ganjaran sanksi terhadap terdakwa. Penasehat hukum, karena berkutat pada atribusi eksternal si pesakitan, maka kecenderungannya adalah membebaskan atau meringankan hukuman atas diri si pesakitan.

Dalam kasus Jessica, sudah bisa diduga, jaksa menilai terdakwa bersalah. Lebih lanjut, jaksa menyebut lima unsur pemberatan: perencanaan matang, kekejian, hubungan pertemanan antara terdakwa dan korban, kedukaan kelu-

arga korban, dan terdakwa tidak memperlihatkan ekspresi bersalah.

Dari lima unsur tersebut, empat di antaranya merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri terdakwa. Karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku terdakwa disebabkan oleh atribusi internal.

Namun bertolak belakang dengan perkiraan publik, betapa pun dakwaan yang dikenakan terjelaskan sebagai atribusi internal terdakwa, jaksa ternyata hanya menuntut hukuman penjara 20 terhadap terdakwa.

Padahal, Pasal 340 KUHP memungkinkan jaksa mengajukan tuntutan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Semakin mencengangkan jika hal-hal lain, baik yang dikonstruksi jaksa pada sesisesi persidangan maupun opini yang lalu-lalang di masyarakat, juga disertakan dalam sorotan terhadap diri terdakwa. Hal-hal lain tersebut kemudian dipilah sebagai unsur yang meringankan, netral, atau pun memberatkan.

Acuan yang saya gunakan adalah kajian Garvey beberapa tahun silam tentang respon para juri dalam kasus-kasus yang memungkinkan penjatuhan hukuman mati (capital cases).

Terkait diri terdakwa, unsurunsur yang memberatkan adalah pertama, kesan yang sempat dimunculkan jaksa melalui

Oleh: Reza Indragiri Amriel Alumnus Psikologi Forensik Univesrtity of Melbourne

saksi dari kepolisian Australia bahwa Jessica mempunyai riwayat kejahatan.

Kedua, potensi kebahayaan terdakwa pada waktu mendatang, yang dikemukakan berdasarkan keterangan ahli mengenai kemungkinan eskalasi tindakan kekerasan terdakwa.

Terkait diri korban, yang memberatkan terdakwa adalah korbannya berjenis kelamin perempuan. Sedangkan asalmuasal korban dari keluarga yang hangat, merujuk Garvey, bersifat netral, yaitu tidak meringankan dan tidak pula memberatkan.

Dari sisi pihak selain terdakwa dan korban, dua unsur dalam studi Garvey yang juga terdapat pada kasus Jessica ternyata bersifat netral. Yaitu, kegemparan di masyarakat serta harapan sebagian kalangan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya bahkan diganjar dengan hukuman mati.

Merangkum semua unsur pemberatan yang dikemukakan jaksa dan unsur-unsur memberatkan lainnya yang ada dalam penelitian Garvey, kian terlihat bahwa sesungguhnya ada begitu banyak unsur yang memberatkan. Atas dasar itu, secara linear muncul dugaan bahwa terdakwa Jessica akan dituntut jaksa dengan hukuman maksimal.

Sudah barang tentu, ketika khalayak luas terkejut karena jaksa ternyata hanya menuntut terdakwa dengan hukuman dua puluh tahun penjara. Jaksa niscaya berdalih bahwa tuntutan sedemikian rupa sudah tepat. Namun ketidaksinkronan antara banyaknya unsur-unsur yang memberatkan di satu sisi dengan tuntutan jaksa di sisi lain, tak ayal memunculkan tafsiran bahwa jaksa boleh jadi tidak begitu yakin pada isi tuntutannya sendiri.

Dengan kata lain, jaksa pada satu sisi membangun simpulan bahwa aksi terdakwa adalah produk dari atribusi internal.

Tetapi, pada sisi lain, tuntutannya yang hanya dua puluh tahun justru mencerminkan seolah-olah jaksa melihat atribusi eksternal di balik perilaku terdakwa. Bagaimana bisa demikian?

Kembali ke studi Garvey, ketika para juri pada capital cases mempunyai keraguan-raguan atas kebersalahan terdakwa, juri memilih untuk mengajukan hukuman seumur hidup ketimbang hukuman mati terhadap terdakwa.

Hukuman, dengan demikian, menjadi indikator kondisi psikis juri. Juri beranggapan bahwa hanya ketika terdakwa diganjar dengan hukuman seumur hidup itulah proses koreksi terhadap vonis (extortion) tetap mungkin dilakukan suatu saat nanti.

Jika uraian di atas diterapkan untuk mereka-reka suasana

batiniah tim jaksa dalam kasus Jessica, beralasan untuk menduga bahwa mereka pun mengalami kebimbangan serupa.

Jaksa memilih tuntutan 20 tahun penjara, alih-alih hukuman seumur hidup maupun hukuman mati, karena ada sekian persen ketidakyakinan mereka akan kebersalahan Jessica.

Secara tidak langsung, melalui tuntutan 20 tahun, jaksa juga menyediakan peluang andai kelak proses koreksi atas vonis hakim juga dirasa perlu untuk dilakukan.

Di negara semacam Amerika Serikat, extortion kian sering dilakukan seiring dengan kemajuan ilmu forensik, utamanya terkait DNA. Pembunuhan tergolong sebagai kasus dengan jumlah extortion yang tinggi.

Dan penyebab mayoritas dilakukannya extortion pada kasus-kasus pembunuhan di negeri Paman Sam adalah tidak profesional dan tidak etisnya kerja kepolisian, dakwaan yang keliru (dipaksakan), serta buktibukti forensik yang lemah.

Pertanyaannya, apakah diam-diam ketiga faktor itu pula yang menggelayut di benak jaksa pada saat mengajukan tuntutan sebatas dua puluh tahun penjara? Hanya jaksa dan Allah SWT yang tahu jawabannya. Juga, apakah majelis hakim menangkap sinyal kegamangan jaksa itu? Setali tiga uang, hanya hakim dan Zat yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana yang bisa menjawabnya.(*)

Cari Dokumen TPF Asli KASUS..

iden RI keenam yang sudah menjelaskan dokumen TPF Munir.

“Berangkat dari penjelasan Pak SBY kemarin tentang keberadaan dokumen itu, kalau nanti sudah ketemu akan segera kita pelajari, evaluasi dan dari situ baru kami akan bisa menentukan langkah-langkah yang kita lakukan,” kata Prasetyo.

ini bagaimana,” kata Wiranto.

Wiranto menyatakan, agar masyarakat untuk menunggu hasil analisis Kejaksaan Agung jika dokumen asli TPF Munir telah ditemukan.

“Jangan berandai-andai, tunggu dulu tahap itu, hasil analisis dari Kejaksaan Agung menghasilkan sesuatu. Sesuatu itulah nanti yang akan dijelaskan kepada publik,” kata Wiranto.

Bantah Wiranto Menko Polhukam, dalam acara yang sama, membantah bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan mengusut SBY dalam kaitannya dengan TPF Munir.

“Ada berita miring bahwa Presiden perintahkan mengusut SBY, itu saya katakan tidak. Kata menelusuri dan mengusut itu beda, menelusuri itu wajar, ada berita di sana ya ditelusuri, kalau mengusut itu ke ranah hukum,” kata Wiranto.

Dia juga mengatakan, dokumen TPF Munir ini bukan hasil penyelidikan sehingga harus tetap dipelajari dan dianalisis oleh Kejaksaan Agung.

“Namanya dokumen, fakta, bukan hasil penyelidikan. Prosedurnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, baru peradilan, itu hukum, tapi ini katakan fakta, informasi masuk ke kejaksaan, dipelajari. Bobot, nilai dari fakta

Periksa Megawati Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan diminta tidak asal bicara terkait hilangnya dokumenTim Pencari Fakta (TPF) Munir. Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan HAM, Trimedya Panjaitan menegaskan, Syarif tidak mengertisoalkasusinikarenatidak mengikuti alur masalah.

“Syarif Hasan jangan asbun (asal bunyi). Jadi jangan asal ngomong dengan bilang ibu Mega harus dipanggil terkait TPF,” ujar dia di gedung DPR, Rabu (26/10).

Terkait dengan penyataan asbun tersebut,Trimedya meminta Syarif tidak menggeser persoalan hilangnya dokumen TPF Munir.

“Ini kan proses sudah terjadi, bagi masyarakat yang paling penting masa depan penyelesaian kasus hilangnya arsip negara ini. Di RT saja arsip-arsip pasti disusun lebih bagus, masa negara bisa kehilangan arsip ini sesuatu agak janggal,” katanya.

Sambungan Halaman 1

“Selalu ada pintu untuk mencari kebenaran yang sejati, jika memang ada kebenaran yang belum terkuak, oleh karena itu saya mendukung langkah Presiden Jokowi jika akan melanjutkan kasus hukum ini jika memang ada yang belum selesai,” katanya saat memberikan keterangan pers di Pendopo Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat.

Menurut SBY, pemerintah dan jajarannya sudah melakukan yang terbaik sesuai mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah sesuai rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Munir saat itu. (ant/rs Cari Dokumen Asli HM Prasetyo Jaksa Agung menegaskan untuk terus mencari dokumen asli laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis Munir.

“Kami akan mendapatkan aslinya di mana dulu lah. Kalau salinan belum tentu akurasinya kan, makanya kita tunggu dulu perkembangannya seperti apa,” kata Prasetyo, Rabu (26/10/2016).

Prasetyo mengatakan, dokumen asli adalah yang paling bisa dipercaya. Jika sudah menemukannya, maka Kejaksaan Agung akan mempelajari isinya.

Jaksa Agung mengapresiasi Susilo BambangYudhoyono Pres-

Kemarin saat konferensi pers di Cekeas, Bogor, Syarif Hasan turut mengomentari rencana Jaksa Agung HM Prasetyo menghadap SBY. Syarif menyarankan agar Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

“Karena itu kan kejadiannya pada era Megawati, bukan era Pak SBY. Pak SBY yang punya inisiatif buat TPF,” kata Syarif.

Apalagi, lanjut Trimedya, secara terbuka mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengakui arsip hilang tersebut merupakan keteledoran.

“Masa negara bisa kehilangan arsip. Para pembantu presiden SBY ini harus dipanggil, Mensesneg, Kapolri atau siapa saat era SBY harus dipanggil,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu juga meminta Kejaksaan Agung tidak hanya terpaku dengan dokumen asli TPF Munir.

Para anggota TPF itu dinilainya masih punya dokumen asli sehingga bisa segera ditindaklanjuti.

“Dokumen itu bisa menjadi kebijakan penyelesaain pelanggaran HAM, dan juga dalam ketentuannya tidak ada aturan harus bertindak atas dokumen asli,” kata Trimedya.

Pemerintahan Jokowi akan segera menindaklanjuti dokumen TPF Munir tersebut. Perso-

laan dikumen asli atau tidak hal itu masih bisa diminta kepada anggota TPF. “Ini kan persoalan kelanjutan, tapi jangan diserahkan juga semuanya ke Jokowi, presiden Jokowi ini kan melanjtukan pekerjaan yang ditunda pak SBY. Jadi harus ditindaklanjuti,” jelasnya.

Trimedya berharap SBY menyampaikan pernyataan permohonan maaf karena tidak bisa menuntaskan kasus Munir.

“Kalau contohnya pak SBY bilang tidak bisa menuntaskan atau apa yang belum dituntaskan, masyarakat jadi tahu sudah sejauh mana pak SBY mengerjakan ini. Jadi biar tahu sudah sejauh mana kerja SBY ini.

Jangan sampai, nanti disalahkan semua ke Jokowi padahal baru sepertiganya, lalu pak Jokowi yang melanjtukan sisanya tiga per empat misalnya seperti itu,” katanya.

Bahkan, lanjut Trimedya, apa yang disampaikan SBY di Cikeas, kemarin tidak menjawab pertanyaan terkait hilangnya dokumen TPF Munir. SBY juga seharusnya menegur Syarif Hasan yang mengeluarkan statemen di luar substansi permasalahan hilangnya dokumen TPF Munir.

“Syarif Hasan urus saja itu anaknya. Tidak perlu membuat statement yang tidak diketahuinya,” tandasnya. (rmc/ssn/tit)

Tersangka Lain, Tunggu Penyidikan Lanjutan KEJARI...

Suhardi diduga telah menyalahgunakan uang biaya buka segel tempat usaha (stand) selama tahun 2014-2016 sebesar Rp 110 juta yang telah dibayarkan 85 pedagang kepada PD Pasar Surya unit Pasar Wonokromo.

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Didik Farkhan Alisjahdi membenarkan, Sukardi ditetapkan sebagai tersangka dan dita-

Sambungan Halaman 1 han. “Suhardi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Medaeng karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta untuk kemudahan proses penyidikan,” terang Didik, Rabu (26/102/2016).

Ditambahkannya, modus korupsi yang dilakukan tersangka sangat sederhana.

Yakni dari penyegelan stand

pedagang yang telat membayar biaya sewa. Ketika para pedagang membayar lewat Sukardi, segelnya langsung dibuka.

Celakanya, uang titipan itu tidak disetor, tapi digunakan untuk keperluan pribadi.

Disinggung adanya tersangka lain, Kajari asal Bojonegoro ini mengaku, masih menunggu hasil perkembangan penyidikan selanjutnya. Pihaknya berjanji akan menindak semua

pihak yang diketahui terlibat dan memainkan uang buka segel dari para pedagang itu.

“Siapapun yang terlibat akan kami tindak,” ungkapnya.

Seperti diketahui, laporan adanya penyalahgunaan uang buka segel di beberapa pasar di Surabaya telah ditangani Kejari Surabaya sejak awal September lalu. Kepala PD Pasar Surya dan puluhan pedagang pasar Wonokromo telah diminta ket-

erangan Jaksa penyidik.

Dengan dijebloskannya Kasubsie Keuangan PD Pasar Surya Wonkoromo ini, tentu membuat was-was banyak pejabat PD Pasar Surya di wilayah Surabaya. Pasalnya, Walikota Tri Rismaharini sempat blak-blakan menuding PD Pasar Surya ini sebagai sarang para koruptor, bahkan dianggap mengkhianati amanah yang diberikan. (bjt/tit)

Penyelundupan Modus Baru DIKIRIM...

Kedua, dikirim melalui cargo dengan menyamarkan isi muatan dengan pakaian, sayuran dan mengubah atau mengganti airwaybill (surat muatan udara) dan melaporkan kepada petugas sebagai barang aksesoris dengan tujuan Batam atau Tanjung Pinang.

Ketiga, dikirim melalui cargo dengan mengubah atau mengganti airwaybill dengan tujuan Singapura dan Vietnam.

Keempat, dikirim melalui cargo, dengan cara baby lobster

Sambungan Halaman 1 dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan dalam kopor.

Selanjutnya koper di bungkus dengan karung, untuk mengelabui petugas dan dikirim ke Batam atau Tanjung Pinang.

Lewat Koper Cargo Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dengan ujung tombak Bareskrim Polri membongkar modus operandi baru penyelundupan benih lobster (baby lobster) ke

Singapura. Benih tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke Vietnam.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar menjelaskan modus operandi penyelundupan tersebut. Kata dia, baby lobster dikirim melalui bagasi penumpang, di mana para pelaku membawa barang melalui kurir dengan bagasi berupa koper/travel bag. Di dalamnya, baby lobster dikemas dalam plastik yang diisi dengan spons basah beroksigen supaya baby lobster tetap bisa bertahan hidup sampai tujuan

yakni Batam, Tanjung Pinang, Singapura hingga Vietnam.

“Baby lobster dimasukkan ke dalam plastik berisi spons dan air serta oksigen. Dimasukkan ke dalam koper. Satu plastik isinya 200-300 ekor (baby lobster),” terangWakabareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar di di di Gedung Mina.

Petugas menyita sejumlah 30 koper dan menahan 4 tersangka atas kasus ini. Bareskrim akan segera menyerahkan berkas perkaranya ke kejaksaan untuk dinaikkan ke pengadilan.

“Berkasnya sudah selesai,

akan segera kita limpahkan,” kata Komjen Antam.

Penangkapan baby lobster merupakan hasil operasi gabungan di wilayah Batam pada tanggal 24 September 2016. Kemudian di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 26 September 2016.

Wilayah Tempat Pelelangan Ikan Kamal pada tanggal yang sama, tanggal 27 September 2016 di wilayah Tangerang dan tanggal 29September2016diJakartaBarat.

Sebanyak 404.385 ekor benih lobster berhasil diamankan oleh petugas gabungan. (mer/tit)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 26 OKTOBER 2016

0.03% IHSG

-0.9% STI

0.1% NIKKEI

-0.9% FTSE

-0.3% KLCI

-0.8% DJIA

-1.1% NASDAQ

5,399

2,829

17,390

6,924

1,673

18,085

5,250

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

530,526

509,305

1,270.30

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,012 SUMBER: GERAIDINAR 26 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 26 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13012.00 9374.07 14250.14 10044.39

BELI 12992.00 9354.07 14150.14 9964.39

Kembangkan Sinergi UMKM

INVESTASI

Kadin-Jepang Siapkan Platform Kerja Sama

Pengusaha Inggris Jajaki Sidoarjo

JAKARTA (BM) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama sejumlah instansi Jepang menyiapkan platform kerja sama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kedua negara agar bisa saling memberi dukungan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, platform tersebut akan mengkombinasikan data UMKM Indonesia dan Jepang yang berkualitas untuk kemudian bisa bermitra dan meningkatkan bisnis mereka.

Platform berisi informasi UMKM kedua negara akan dipusatkan dalam satu situs pencocokan bisnis (business matching) bernama Trade Tie up Promotion Program (TTPP) yang dioperasikan Japan External Trade Organization (Jetro) serta J-GoodTech (Japan Good Technology-Monozukuri) yang dioperasikan Small & Medium Enterprises and Regional Innovation Japan (SMRJ).

“Mereka(Jepang)sudahpunyaplatformnya.

Di database mereka tercatat ada 18.700 UMKM, tapi yang di Kadin hanya 16.000an. Itu yang ingin kami kombinasikan sekaligus mendata ulang UMKM kita dengan format yang mereka berikan agar bisa dicocokan,” katanya, Rabu (26/10).

Menurut Rosan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan perdagangan, investasi untuk para pelaku UMKM serta membuka peluang kemitraan antara UMKM Jepang dan Indonesia.

Selain penyediaan platform database pelaku UMKM, Kadin bersama Jetro juga akan membentuk Indonesia-Japan Business Matching Support Desk untuk mendukung kemitraan UMKM kedua negara.

Desk khusus untuk pencocokan bisnis kedua negara akan mulai beroperasi pada 1 November mendatang di mana masing-masing negara akan mendelegasikan perwakilan untuk memberikan informasi mengenai kerja sama UMKM Indonesia dan Jepang.

FOTO ISTIMEWA

GRATIS: Industri manufaktur UMKM Indonesia berpeluang digandeng industri otomotif Jepang dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi siap pakai setelah Kadin-Jepang membuka program kemitraan yang digratiskan.

“Akan ada ‘face to face’ (temu muka) dalam beberapa bulan sekali untuk mempertemukan UMKM Jepang UMKM kita. Nanti kami akan bantu fasilitasi kemitraannya,” katanya.

Program yang telah disiapkan selama 8 bulan terakhir itu akan dibuka gratis bagi seluruh sektor usaha dan kalangan pelaku UMKM. “Tidak ada ‘charge’ (biaya) sedikitpun. Dan mulai minggu ini kami akan gencar sosialisasikan,” katanya.

Rosan menjelaskan, meski tidak spesifik di satu sektor, Jepang kemungkinan akan banyak menaruh minat di sektor manufaktur

guna menopang bisnis mereka di Indonesia yang didominasi sektor otomotif. Pasalnya, berdasarkan pengamatan Jepang, produksi satu kendaraan bermotor bisa melibatkan lebih dari 3.000 UMKM. “Kita tidak terpikir UMKM kita bisa bikin suku cadang, tapi justru mereka pikir bisa untuk menunjang industri mobil atau motor. Itu yang akan kita kembangkan juga,” imbuhnya.

Presiden Direktur Jetro di Jakarta Daiki Kasugahara, dalam kesempatan yang sama mengaku fokus untuk menyediakan informasi berkualitas guna memberikan hasil bisnis

Indo Defence Expo 2016

Kesempatan Transfer Teknologi JAKARTA (BM) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) berharap pameran industri pertahanan Indo Defence Expo mendorong terwujudnya transfer teknologi antarnegara yang mengikuti pameran itu.

“Indo Defence Expo melet-

akkan dasar-dasar yang kuat untuk terjaminnya industri pertahanan dalam negeri dan luar negeri terutama mereka yang mencapai taraf global dan internasional yang menguntungkan Indonesia dari transfer teknonologi khususnya

bidang pertahanan,” kata Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Jan Pieter Ate, Rabu (26/10).

Dalam pameran yang berlangsung 2-5 November

FOTO ISTIMEWA

PRODUK LOKAL: Tak kalah dengan produk manca, panser anoa amphibius sempat memikat pengunjung luar dalam Indo Defence Expo sebelumnya.

2016 itu, akan menampilkan teknologi terkini produk pertahanan lintas negara dengan jumlah peserta 844 perusahaan industri baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dia menuturkan dengan penyelenggaran pameran Indo Defence yang ke-7 itu, maka Indonesia dapat memperoleh pengetahuan berbagai produk pertahanan seperti kapal selam sehingga dapat memproduksinya.

Brigjen TNI Jan Pieter Ate mengatakan pihaknya telah mengirim hampir 300 insiyur ke Korea Selatan untuk belajar membuat kapal selam. “Mereka nanti yang akan membuat sendiri kapal selam. Target kita memang ke sana,” ujarnya.

Dengan transfer teknologi melalui pameran produk pertahanan itu, dia berharap ketergantungan Indonesia pada teknologi dan produk luar negeri sedikit dikurangi. “Pada akhirnya kita mencapai kemandirian dari industri nasional untuk memenuhi kebutuhan dari TNI, Polri dan pengguna produk pertahanan lainnya,” tuturnya. (at/epe)

Proteksi 209 Pelaku UKM dari Persaingan MEA

BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Beri JKM-JKK SURABAYA (BM) - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jatim dan Cabang Surabaya Darmo, siap memajukan pertumbuhan dan kesejahteraan para pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Khususnya yang ada di wilayah Surabaya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo, Dani Santoso mengatakan, sebagai bukti nyata adalah partisipasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo pada acara Gebyar UKM 2016 yang diselenggarakan di TVRI Jawa Timur dengan dihadiri oleh kepala dinas terkait.

“Selain berpartisipasi pada acara Gebyar UKM pada Selasa (25/10), BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo juga akan memberikan 209 pelaku UKM

perlindungan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada program Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) selama tiga bulan, yang diharapkan para pelaku UKM ini akan melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka secara mandiri,” katanya, Rabu (26/10).

Ia mengemukakan, bekerja sama dengan MarkPlus, Inc yang mendeklarasikan diri sebagai Social Business Enterprise pada 12 Mei 2015 dengan berkomitmen penuh mendukung tumbuh dan berkembangnya UKM di Indonesia. “Salah satunya dengan menghadirkan berbagai macam program yang inovatif dan tepat guna bagi UKM, di antaranya adalah acara Gebyar UKM

Indonesia 2016 dengan tema ‘Membangun Kewirausahaan Lokal’,” katanya.

Acara ini membuka peluang bagi para UKM untuk menunjukkan kualitas produknya melalui kurasi yang dipilih oleh Staf Khusus Menteri Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Samuel Wattimena dan para kepala dinas provinsi kota terkait.

“Produk yang lulus tahap kurasi akan mendapatkan berbagai benefit di antaranya adalah tempat berpromosi di Galeri Indonesia WOW dan kesempatan pembuatan sertifikat hak cipta dan merek,” katanya.

Acara ini juga mengajak produk-produk UKM lokal untuk melakukan pameran agar lebih dikenal oleh masyarakat. (at/epe)

nyata yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi bisnis kedua negara.

Pihaknyamenargetkanada2.000UMKMyang teregistrasidalamdeskpendukungkerjasamabisnis Indonesia-Jepang hingga 2020 mendatang.

Menurut Kasugahara, upaya pengembangan UMKM dilakukan untuk mendukung perkembangan bisnis mereka yang di Indonesia. “Kami juga ingin mendukung program Nawa Cita Presiden Jokowi serta mendukung perusahaan lokal Indonesia yang punya potensi besar di pasar Jepang melalui kegiatan ini,” tutupnya. (at/epe)

SIDOARJO (BM) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Inggris melirik peluang investasi di Kabupaten Sidoarjo. Rencana itu disampaikan sejumlah petinggi perusahaan asal negeri kerajaan itu usai bertemu Bupati Saiful Ilah, Jumat (23/10).

Chairman British Chamber, Chris Wren mengatakan, kedatangannya ke Sidoarjo ini sebagai salah satu upaya untuk membuka peluang baru potensi investasi yang ada di Sidoarjo. “Saya senang bisa berkunjung di Sidoarjo ini. Setelah sebelumnya hanya fokus di Jakarta saja, tetapi saat ini ingin membuka jaringan yang ada di luar Jakarta seperti di Jawa Timur dan Sidoarjo ini,” katanya kala itu.

Diakuinya, dirinya sangat terkesan selama berada di Sidoarjo ini dan apa yang sudah dikunjungi pada hari ini akan menjadi rekomendasi kepada pengusaha di Inggris.

“Dari kerjasama Kadin mendukung pembuatan bisnis di Sidoarjo bersama, mungkin bisa ekspor impor kerjasama lain di bidang teknologi,” katanya.

Sementara itu, Tim Ahli Kadin Jatim, Jamhadi mengatakan, pihaknya sengaja membawa Kadin Inggris ke Sidoarjo karena melihat potensi yang dimiliki Sidoarjo cukup banyak. “Saya sudah jelaskan tentang potensi yang ada di Sidoarjo dan juga sudah mengunjungi beberapa lokasi perusahaan yang bisa dilakukan kerjasama dengan Inggris,” katanya.

Ia menambahkan, Inggris merupakan investor nomor dua terbesar di Jatim dengan nilai Rp 4,7 triliun dari total sebanyak 47 negara yang melakukan investasi.

“Kami sudah menjelaskan kepada Kadin Inggris bahwa Jawa Timur khususnya di Sidoarjo banyak potensi yang bisa dilakukan investasi karena adanya kemudahan dan juga ditunjang oleh pemerintah setempat,” katanya. (kbc/epe)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Komisi E Minta BPJS Selesaikan Tunggakan di RS Pemprov

BM/SULUH DP

Suli Da’im

SURABAYA (BM) - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) meminta kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan agar segera menyelesaiakan tunggakan Keuangan di sejumlah rumah sakit (RS) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im ditemui di DPRD Jatim, Rabu (26/10) menegaskan, tunggakan BPJS yang dibayarkan di sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jatim di daerah sangatlah minim.

Misalnya, di RSUD dr Soedono Madiun total jumlah tunggakan sebesar Rp 9,9 miliar hanya dibayar Rpn 2,5

miliar, sehingga masih ada sisa Rp 7,4 miliar. Sementara RSUD Syaiful Anwar Malang sebesar Rp 95 miliar hingga kini belum dibayar sepeserpun.

“Dalam waktu dekat kita akan panggil BPJS terkait tingginya jumlah tunggakan. Kalau ini dibiarkan maka akan merugikan rumah sakit akibat cash flownya tak seimbang sehingga proses anggarannya terjadi amburadul,” papar Suli politikus asal Fraksi PAN. Komisi E meminta kepada RSUD pemprov Jatim yang ada di daerah agar selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim. Dengan begitu sejumlah permasalahan di daerah cepat teratasi,

termasuk soal BPJS.”Dengan koordinasi diharapkan tunggakan cepat terselesaikan,” ujarya.

Sementara itu Anggota Komisi E lainnya, dr Banyamin Kristianto mengatakan tunggakan BPJS yang sebegitu besar tidak bisa ditoleransi.

Untuk itu akhir Desember 2016 semua harus clear. Pasalnya, kalau hal ini tidak segera diselesaikan banyak rumah sakit yang tutup karena tidak bisa menutupi biaya operasional.

“Kami akan terus mendorong BPJS agar menyelesaikan masalah ini hingga tuntas. Jika tidak kami akan melapor ke pusat,”ujar dr. Benyamin politisi asal Fraksi Partai Gerindra Jatim. (ant/udi)

Pasarkan Properti Fiktif, Direktur Perumahan Ditangkap Jumlah Korban 63 Orang dengan Total Kerugian Rp 10 M SURABAYA (BM) - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan property. Dalam pengungkapan kasus itu, juga ditangkap tersangka berinisial AKA, Direktur PT Surya Pembangunan Indonesia (SPI) Jalan Kahuripan Nirwana, Sidoarjo.

“Kejadian berawal dari korban yang berniat mencari ru-

mah murah di daerah Surabaya, di mana para korban mendapatkan informasi lewat internet dan brosur bahwa ada perumahan murah yaitu Perum Grand Paradise Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya,” kata Kasubdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Cecep Ibrahim di Surabaya, Rabu (26/10).

Cecep menambahkan, selanjutnya para korban menghubungi marketing kemudian

IST

BARANG BUKTI: Petugas Polda Jatim menunjukkan beberapa barang bukti yagn berhasil diamankan di antaranya berupa brosur dan umbul-umbul.

para korban diajak ke lokasi oleh marketing. Setelah terjadi kesep-

akatan untuk membeli rumah, selanjutnya para korban oleh

para marketing diminta membayar uang tanda jadi.

“Sesuai yang dijanjikan PT SPI selaku developer bahwa lokasi yang akan dijadikan perumahan tersebut pada Maret 2016 di lokasi perumahan tidak ada kegiatan pekerjaan dan pada pertengahan bulan Juli 2016 para korban datang ke kantor pemasaran namun kosong dan tidak ada aktivitas,” tambahnya.

Cecep menjelaskan, korban yang tertipu ada sekitar 63 orang. Sedangkan Total secara keseluruhan uang yang tersanga terima sekitar Rp 10 miliar. “Setelah uang itu terkumpul, tersang-

PENERTIBAN PEKERJA ASING Petugas Imigrasi Jawa Timur (Jatim) saat melakukan razia guna menertibkan keberadaan para pekerja asing. Di Jatim, para pekerja asing yang berasal dari berbagai negara itu tersebar di beberapa daerah.

Namun, kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di Surabaya dan beberapa kota di sekitarnya seperti Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan.

ka lari ke Mataram,” tandasnya.

Iamengemukakan,tanahyang ditawarkan memang tanah tersangkayangdibelinyadenganharga Rp 2 miliar namun dibayar dimuka Rp 1,2 miliar. Sementara untukmeyakinkanpembeli,maka dipasang juga umbul-umbul.

Dari tersangka, polisi menyita barangbuktiberupaIJBatasnama notaris Dyah Nuswantari Ekapsa-

ri, kuitansi, surat pemesanan rumah dan surat pernyataan kesepakatan pesanan rumah.

Selain itu, juga disita brosur dan denah lokasi Perum Grand Paradise, surat kuasa dari notaris dan PPAT Dyah Nuswantari dan bukti setor bank. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 dan atau 226 KUHP. (ant/udi)

RAKOR KEHUMASAN

Dituntut Bisa Bekerja dengan Hati SURABAYA (BM) - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim), Dr. A. Mudjib Affan minta tenaga humas pemerintah melayani masyarakat dengan hati. Pasalnya, humas memiliki peran penting untuk membangun citra positif pemerintah daerah.

Pesan itu disampaikan Mudjib Affan saat membuka Rapat Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim di Hotel Inna Simpang, Selasa (25/10). “Humas memiliki peran strategis di pemerintahan, bahkan bisa dikatakan nomor dua setelah kepala daerah. Karena itu, humas harus bisa mengomunikasikan dua arah, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Caranya bagaimana?Ya dengan hati,” ucap Mudjib.

Dikatakan pula, meski saat ini pemberitaan di media cetak penting, tapi era sekarang adalah eranya sosial media, masyarakat bisa menilai dan berkomentar tentang kinerja pemerintah melalui berbagai sosial media yang mereka miliki.

Karena itulah, lanjut dia, humas dituntut harus melayani mereka dengan sabar, cepat, dan memuaskan. “Itulah kunci humas untuk memenangkan hati masyarakat. Seperti yang disampaikan Gubernur Soekarwo, memanusiakan manusia.

Jangan malah dimusuhi, tapi diajak kerjasama membangun Jawa Timur yang lebih baik,” katanya.

Anom Surahno, SH, M.Si selaku ketua panitia mengatakan, pihaknya berharap melalui rakor ini bisa memberi semangat untuk membangun citra positif pemerintah yang baik, cepat, dan tepat. Rakor ini berlangsung selama 2 hari (25-26 Oktober). (dre/udi)

BM/MADJI

DPRD Dukung Pendirian Tujuh SMK Baru di Jatim SURABAYA (BM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur ( Jatim) menyambut positif dan mendukung penuh rencana pemerintah pusat untuk mendirikan tujuh sekolah menengah keju-

ruan (SMK) baru di Jatim dengan prioritas jurusan perikanan dan kelautan.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus DonoWibawanto ditemui di DPRDJatim,Rabu(26/10)mengatakan, keputusan ini diambil sete-

ISTIMEWA

Agus Dono Wibawanto

lah pengelolaan sekolah di tingkat SMA /SMK diserahkan ke pemerintahprovinsi.“Pemerintah memberi jatah untuk Jatim ada penambahan sekolah negeri di tujuh lokasi. Silakan daerah yang mau menambah sekolah negeri ada kesempatan untuk itu,”ujarnya Agus Dono Politisi asal Fraksi Partai Demokrat Jatim.

Terkait persyaratan, ia menerangkan, nantinya yang melakukan seleksi adalah pihak provinsi. Selain itu, akan ada kebijakan baru dari pemerintah yaitu memperbolehkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk menggaji para tenaga honorer di sekolah. “Kalau dulu tidak boleh dengan penyesuaian dari APBS (Anggaran Pendapatan Belanja

Sekolah). Sekarang boleh sehingga pengelolaan sekolah bisa maksimal,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim, Syaiful Rahman ditemui usai hearing dengan Komisi E menegaskan, sekolah baru tersebut adalah SMK. “Memang tahun depan kita mendapat jatah mendirikan tujuh SMK, yang prioritasnya adalah perikanan dan kelautan,” Syaiful Rahman.

Dijelaskan pula, nantinya memang gubernur akan mengumpulkan terlebih dahulu Dindik kabupaten/kota se-Jatim. Daerah yang berminat atau bersedia harus memiliki lahan untuk dibangun SMK tersebut.

Namun demikian, kata Syaiful Rahman ada beberapa daerah

diutamakan, yaitu yang lokasinya ada di pesisir pantai. “Daerah yang menjadi prioritas kita Sumenep, Jember, Trenggalek, juga Tulungagung,” ujarnya.

Untuk anggaran awalnya, masing-masing SMK mendapat jatah Rp 2,5 miliar. “Anggaran dari pusat ini untuk pembangunan gedungnya saja. Nanti bertahap baru pengadaan sarana penunjang dan lainnya,” ungkap Syaiful Rahman.

Total anggaran untuk masingmasing SMK sebesar Rp15 miliar.

Sehinggauntukkekurangansekira Rp12,5miliarakanditanggungpemerintah pusat dan provinsi.

“Pokoknyadaerahhanyamenyediakantanahnyasaja.Anggaranpembangunanditanggungsharingpusatdanprovinsi,”ujarnya.(ant/udi)

Keluarga TKI Cemaskan Kebakaran Kongsi di Malaysia SURABAYA (BM) – Sedikitnya 60 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yagn mayoritas asal Madura kehilangan tempat tinggal menyusul kebakaran yang terjadi pada kongsi mereka. Meski dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun kejadian itu sempat membuat khawatir sebagian keluarga mereka di Madura.

Sejumlah keluarga TKI di Madura mengaku cemas saat mendapat informasi soal kebakaran itu. “Dari berita-berita

memang disebutkan tidak ada korban jiwa. Tapi kami tetap saja merasa khawatir karena sampai sekarang belum bisa hubungi langsung,” ungkap adenan, salah seorang keluarga TKI di Bangkalan yang kongsinya terbakar, Rabu (26/10).

Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Yusron B Ambary, dalam keterangannya mengatakan, kebakaran tempat tinggal yang biasa disebut kongsi di Precinct 17 Kampung Limau Manis, Kawasan

Konstruksi Putra Jaya, Malaysia, terbakar Selasa (25/10) siang.

“Kebakaran kongsi terjadi siang hari di kawasan konstruksiWeststar. Kongsi dihuni pekerja asing berbagai negara di mana terdapat sekitar 60 TKI, mayoritas asal Madura. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka,” kata Yusron B Ambary, Rabu (26/10).

Yusron yang juga bagian Satuan Tugas PerlindunganWNI KBRI Kuala Lumpur menambahkan, petugas KBRI sudah

turun ke lokasi dan memberikan bantuan logistik darurat berupa bahan makanan, pakaian dan alat masak kepada TKI yang tempat tinggalnya terbakar.

“Satgas juga akan membantu beberapa korban yang kehilangan dokumen,” katanya.

Polisi dan pemadam kebakaran Malaysia, dikatakan Yusron, hingga saat ini masih terus menyelidiki penyebab kebakaran. “Kebakaran kongsi kerap terjadi siang hari saat para TKI

bekerja. Pada 31 Agustus lalu juga terjadi kebakaran di daerah Semenyih,” kata Yusron.

Sementara itu, komunitas warga Indonesia di Malaysia berusaha menggalang bantuan untuk para TKI yang menjadi korban kebakaran di Putra Jaya.

“Kami membuka tabung peduli kebakaran Putra Jaya untuk meringankan beban saudarasaudara kita di sana,” ujar Agus Purwanto Koordinator My WNI Peduli. (ant/udi)

BM/ANDRE

RAKOR: Plh. Sekdaprov Jatim, Mudjib Afan, saat memberikan sambutan sebelum membuka Rakor Kehumasan se-Jatim yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim di Hotel Inna Simpang Surabaya..

ANGKUTAN BERAPLIKASI

Dishub Jatim: Wajib Pasang Stiker Tahun 2017 SURABAYA (BM) - Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan memberlakukan pemasangan stiker khusus untuk angkutan umum berbasis aplikasi pada 2017.

“Mulai tahun depan, seluruh angkutan umum berbasis aplikasi wajib memasang stiker di kaca depan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (26/10).

Dengan adanya stiker khusus ini diharapkan masyarakat bisa dengan mudah mengidentifikasi jenis angkutan umum yang ada di jalanan. Tidak sekadar memasang stiker, pihaknya juga mewajibkan kendaraan pribadi yang diperuntukkan angkutan umum berbasis aplikasi memenuhi kualifikasi, seperti wajib uji kir, memiliki badan usaha, dan sopir harus memiliki SIM khusus angkutan umum.

Sampai saat ini, kata dia, tercatat terdapat 20 perusahaan berbadan hukum yang telah mendaftaran kendaraannya untuk angkutan berbasis aplikasi dengan mayoritas didominasi perusahaan taksi umum. (ant/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Protes Izin Pertambangan Pasir Besi

KILAS

Warga Paseban Tanam Ribuan Mangrove di Pesisir JEMBER (BM) - Ratusan warga Desa Paseban Kabupaten Jember, Jawa Timur menanam 13 ribu pohon mangrove sebagai protes penolakan terhadap tambang pasir besi di kawasan setempat, Rabu (26/10). Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Paseban, Harun Sucipto mengatakan, aksi itu juga melibatkan ratusan nelayan yang tinggal di kawasan pesisir Desa Paseban yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

“Tanaman mangrove kami tanam seluas 40 hektare di kawasan pantai selatan Jember, karena masyarakat tidak ingin pemerintah memberikan izin pertambangan pasir besi di Desa Paseban yang dampaknya dapat merusak lingkungan,” tuturnya.

Menurut dia, warga sepakat untuk menolak pertambangan pasir besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong, sehingga diharapkan dengan penanaman mangrove tidak akan ada lagi aktivitas pertambangan yang akan dilakukan pihak investor. “Kalau masih saja pihak investor dan pemerintah nekat melakukan aktivitas pertambangan, maka masyarakat yang didukung oleh perangkat desa akan melakukan perlawanan,” tegasnya.

Ia menjelaskan aktivitas pertambangan akan menyebabkan abrasi hingga kerusakan lingkungan, sehingga dapat merugikan masyarakat yang sehari-

MACET: Akibat posisi minibus yang melintang ditambah posisi truk menutup jalan dari arah utara, jalur Ranuyoso-Klakah sempat macet berjam-jam.

Dua Meninggal Tergencet Truk dan Minibus

FOTO ISTIMEWA

WAS-WAS BENCANA: Setelah sempat memblokir jalan masuk ke kawasan pantai, warga Paseban menanami areal pesisir dengan ribuan mangrove sebagai bentuk protes keluarnya izin eksploitasi tambang pasir besi yang didapat PT Agtika Dwi Sejahtera.

hari bekerja menjadi petani dan nelayan. “Kami terus melakukan penghijauan di kawasan pesisir pantai selatan, bahkan tidak hanya mangrove saja yang ditanam, namun bibit cemara laut dan waru akan ditanam di pesisir selatan Jember sebagai bentuk kepedulian warga terhadap lingkungan,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa

Paseban Lasidi Agung mengatakan perangkat desa sepenuhnya mendukung keputusan warga untuk menolak aktivitas pertambangan pasir besi di pesisir Desa Paseban. “Selain penanaman mangrove, kami juga sudah memesan benih udang dan kepiting yang nantinya akan di lepas, apabila tanaman mangrove sudah mulai berkem-

POPDA IX Dikucuri Dana Hibah Rp 1,5 M JEMBER (BM) – KONI Jember menghibahkan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur XI yang akan digelar di Kabupaten Jember, 1-6 November 2016.

Ketua KONI Jember Ahmad Halim, mengatakan bantuan dana hibah itu diberikan karena anggaran Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) untuk kegiatan tahunan ini tidak mencukupi. “Dari alokasi anggaran KONI sebesar Rp 5 miliar dalam APBD tahun 2016 untuk pembinaan atlet di seluruh cabang olahraga, kami memberikan dana hibah kepada Kanpora sebesar Rp 1,5 miliar untuk penyelenggaraan Popda Jatim di Jember,” tuturnya.

Menurut dia, proses pencarian dana hibah ini diharapkan bisa segera dilakukan mengingat even sudah dalam hitungan hari. Apalagi dia menerima informasi, sejumlah panitia pelaksanaan harus menggunakan

dana pribadi untuk menalangi sejumlah perbaikan sarana dan prasarana venue cabang olahraga yang akan digunakan untuk Popda.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kanpora Jember Dedi Nurahman mengatakan, anggaran Popda yang dianggarkan dalam APBD awal tahun 2016 sebesar Rp 491 juta. Jumlah itu jauh dari kata cukup untuk menggelar Popda. Anggaran itu awalnya dialokasikan untuk mengirim atlet ke daerah lain sebelum Pemprov Jatim menunjuk Jember sebagai tuan rumah. “Even itu akan melibatkan ribuan atlet dan ofisial dari 38 kota/ kabupaten Se-Jatim,” ujarnya.

Ia mengaku tidak bisa mengajukan tambahan anggaran untuk Popda dalam perubahan APBD 2016 yang kini dibahas di DPRD Jember karena pelaksanaan Popda akan dimulai pada 31 Oktober 2016l, sedangkan penetapan perubahan APBD masih belum jelas. (at/epe)

bang,” imbuhnya.

Ia mengatakan penanaman ribuan mangrove merupakan langkah positif untuk melakukan penghijauan di pesisir selatan Jember dan ke depan direncanakan pesisir Desa Paseban akan dijadikan sebagai destinasi ekowisata, sehingga tidak perlu adanya pertambangan pasir besi di sana.

Desa Paseban bergejolak ketika muncul surat pemberitahuan akan adanya eksploitasi tambang pasir besi di kawasan desa setempat oleh PT Agtika Dwi Sejahtera, beberapa waktu lalu.

Bahkan, investor dikabarkan akan memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta kepada seluruh LSM seKabupaten Jember melalui Aliansi Merah Putih. (at/epe)

Reklamasi Pantai Selatan Pamekasan Masih Bermasalah PAMEKASAN (BM) – Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail menegaskan, kasus reklamasi pantai oleh pengusaha di pantai selatan wilayah itu, hingga kini belum tuntas, sehingga masih membutuhkan pertemuan lanjutan. “Belum ada solusi terkait kasus reklamasi pantai di Pamekasan ini, kami masih mengagendakan kembali pertemuan lanjutan,” katanya, Rabu (26/10).

Kasus reklamasi pantai di pesisir Pantai Tlanakan, Pamekasan ini ditangani komisi I DPRD Pamekasan, menyusul adanya protes dari masyarakat pegiat lingkungan yang meminta agar pembangunan tempat usaha di tepi pantai itu dibongkar. Sebab, selain keberadaannya diduga ilegal, pantai yang merupakan tanah tanah negara itu, justru menjadi milik perseorangan, yakni pengusaha yang melakukan reklamasi pantai.

Ismail menjelaskan, pada pertemuan yang digelar Komisi I DPRD Pamekasan, para pihak yang diundang tidak membawa berkas. Seperti izin usaha, izin lingkungan, serta izin reklamasi. “Kami ingin dokumen lengkap perizinan ditunjukkan, bukan

hanya melakukan pertemuan, dan tidak disertai bukti-bukti,” katanya.

Pesisir pantai selatan Pamekasan yang kini direklamasi itu, terletak di jalur selatan Pamekasan, yang menghubungkan empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Sumenep, Sampang, Pamekasan dan Bangkalan.

Selain direklamasi, sepanjang pesisir pantai selatan Pamekasan mulai dari perbatasan Kabupaten Sampang hingga di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan diklaim milik pribadi warga.

“Jadi sepanjang pesisir itu sudah dikeluarga sertifikat hak milik oleh BPN. Klaimnya seperti itu. Makanya kami butuh bukti benar tidaknya,” beber politikus Partai Demokrat ini.

Luas areal pesisir pantai yang diklaim sudah menjadi hak milik pribadi warga di pesisir pantai selatan Pamekasan itu, mencapai 2 hektare. Sedangkan total luas tanah milik negara di Pamekasan yang kini diklaim milik pribadi warga, mencapai 20 hektare, tersebar di Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pademawu. (at/epe)

Upaya Lestarikan Kekayaan Budaya yang Nyaris Punah

Promosikan Dongkrek Sebagai Tarian Selamat Datang MADIUN (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, memproyeksikan kesenian dongkrek sebagai tarian selamat datang bagi wisatawan maupun tamu undangan yang berkunjung ke wilayah setempat, guna melestarikan kebudayaan tersebut.

“Kami ingin nantinya dongkrek dijadikan semacam tarian selamat datang untuk turis maupun tamu undangan yang berkunjung ke Kabupaten Madiun. Sehingga, dongkrek tidak hanya dipentaskan saat momentum hari ulang tahun Kabupaten Madiun ataupun pawai Agustusan saja,” ujar Kepala Bidang Pariwisata Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata (Diskoperindagta) Kabupaten Madiun Isbani, Rabu (26/10).

Menurut dia, upaya tersebut

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

bertujuan untuk melestarikan kesenian dongkrek yang merupakan budaya asli Kabupaten Madiun yang sudah nyaris punah. Selain itu, juga upaya mempromosikan kesenian dongkrek ke masyarakat luas.

Dalam menyajikan sebagai tarian selamat datang, kesenian dongkrek nantinya dapat dimodifikasi untuk disesuaikan dengan selera masyarakat kini.

“Hal itu agar dongkrek dapat menjadi sebuah tontonan yang menarik. Upaya modifikasi demikian saya pikir sah saja, apalagi jika melihat wayang kulit yang memiliki pakem juga bisa dimodifikasi untuk menjadi tontonan yang apik dan menarik,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya akan menggandeng

ASLI CARUBAN: Tarian Dongkrek yang menggambarkan perjuangan kakek sakti melawan kawanan genderuwo diketahui kesenian asli dari Caruban.

para pegiat kesenian dongkrek yang masih bertahan di Kabupaten Madiun. Maupun paguyuban masyarakat yang fokus pada pengembangan kesenian

dongkrek.

Sementara, kesenian dongkrek sendiri merupakan salah satu jenis pertunjukkan tradisional berupa tarian dan cerita

dari wilayah Mejayan Caruban, Kabupaten Madiun. Kesenian itu mengambil cerita pertarungan antara kakek sakti dengan kawanan genderuwo atau makhluk jahat, pada akhirnya dimenangkan kakek sakti.

Tarian dan alunan musik dalam kesenian tersebut sebagai penanda atas kemenangannya dalam menyelamatkan warga desa setempat dari wabah “pageblug” makhluk jahat.

Isbani menambahkan, Pemkab Madiun saat ini mulai fokus dalam mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya. Ada enam konsep pariwisata yang akan dikembangkan di wilayah setempat. Keenam konsep wisata tersebut adalah wisata alam, wisata buatan, desa wisata, wisata sejarah, wisata religi, dan wisata budaya. (at/epe)

LUMAJANG (BM) – Kecelakaan hebat terjadi di ruas Jalan Ranuyoso Lumajang, Rabu (26/10). Dua pengendara motor tewas seketika dalam musibah tabrakan yang melibatkan truk, minibus dan sepeda motor tersebut.

Dalam kejadian itu, pengendara motor yang berboncengan, tewas seketika akibat tergencet truk dan minibus.

Informasinya, kedua korban tewas berasal dari Bangsalsari Jember. Kanit Laka Satlantas Polres Lumajang Ipda, AKP Joko Triyono mengatakan, kecelakaan diawali ketika minibus Nopol P-7005-NL yang mengangkut 12 orang melaju dari Lumajang ke utara arah Surabaya. Saat sampai di Ranuyoso pada jalanan agak menurun, minibus ini hendak mendahului kendaraan di depannya.

Saat hendak mendahului inilah, minibus tersebut sempat bersenggolan dengan Toyota Kijang Innova yang melaju dari arah utara. Usai bersenggolan dengan Kijang Innova, pengemudi Minibus tak mampu mengendalikan kemudi dan banting setir ke arah kanan.

Saat itulah dari arah utara melaju truk besar Nopol L-8114-TG dan sepeda motor. Tabrakan tak dapat dihindari. Karena posisi sepeda motor persis berada di depan truk, maka pengendera sepeda motor ini tergencet dua kendaraan yang saling adu muka. Selain korban meninggal dunia, empat orang mengalami luka berat dan ringan. Jenazah kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD dr Hartoyo Lumajang. Tak hanya itu, kemacetan parah terjadi hingga 3 kilometer. (jtt/epe)

Pameran HUT Pamekasan Didemo Pedagang PAMEKASAN (BM) - Pedagang dari tiga provinsi yang berencana mengikuti pameran produk unggulan di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, menggelar aksi demo, Rabu (26/10). Mereka memprotes panitia pelaksana yang dinilai tidak profesional lantaran tidak kebagian stan pameran. Padahal telah membayar uang pendaftaran.

“Jika kami tidak kebagian stan pameran seperti ini, kami kan rugi, sedangkan kami sudah datang jauh-jauh kesini,” kata juru bicara pedagang dari Bandung, Diki Gonzales.

Para pedagang ini mendatangi kantor sekretarit pelaksana pameran di moseum Arek Lancor Pamekasan dengan membawa kwitansi pendaftaran yang dipungut panitia. “Jika dari awal kami tahu bahwa panitia pelaksana tidak siap seperti ini, kami jelas tidak akan datang kesini,” kata Diki, menegaskan.

Ia mengaku, biaya transportasi barang dagangan yang dibawanya untuk ikut pameran nasional di Pamekasan itu, mencapai Rp 1 juta. “Jika kami tidak bisa ikut pameran, kan kerugiannya sudah jelas mencapai Rp 1,2 juta, karena uang pendaftaran yang telah kami bayar Rp 200 ribu,” ucapnya.

Pameran produk unggulan dan pembangunan ini merupakan rangkaian kegiatan dari perayaan Hari Jadi Ke-486 Kabupaten Pamekasan. Pelaksananya dikerjakan pihak ketiga, Gogo Production.

Menanggapi aksi itu, Ketua Panitia Pelaksana Pameran Rusdi Gogo memastikan, semua pedagang yang telah mendaftar akan tetap mendapatkan stan pameran.

“Mohon bersabar, ini masih kami upayakan,” katanya.

Protes para pedagang yang tidak kebagian stan ini sempat memanas, namun berhasil diredam oleh petugas dari Polres Pamekasan, Satpol PP dan personil TNI yang bertugas mengamankan lokasi pameran itu. (at/epe)

Potensi SAR Dilatih ‘Water Rescue’ TRENGGALEK (BM) – BNPP menggelar pelatihan teknik penyelamatan di air atau “water rescue” di Waduk Wonorejo, Tulungagung, 25-28 Oktober. Pelatihan ini digelar untuk memaksimalkan potensi SAR dari berbagai unsur. “Bupati Emil Elestianto Dardak membuka langsung acara ini,” kata Kepala BNPP Pos SAR Trenggalek, Alfando, Rabu (26/10).

Pelatihan ini diikuti sedikitnya 71 personel potensi SAR yang ada di wilayah eks-Karesidenan Kediri dan Madiun. Tidak hanya berasal dari lingkungan pemerintahan daerah, kata dia, potensi SAR dari kelompok ormas atau organisasi nonpemerintahan juga turut ambil bagian.

Fando berharap, pelatihan itu dapat meningkatkan kemampuan sekaligus koordinasi seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerjanya. “Jumlah personel BNPP sangat terbatas, sehinga apabila ada kejadian darurat yang membutuhkan pertolongan cepat, komunitas SAR ini bisa membantu,” ujarnya. (at/epe)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Bupati Tanggapi Unjuk Rasa Buruh

FOTO BM/IST

TUNTUTAN : Para buruh yang tergabung dalam Sekeretariat Bersama Serikat Pekerja (Sekber SP) Kabupaten Gresik kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Gresik

GRESIK(BM)– Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Sekeretariat Bersama Serikat Pekerja (Sekber SP) Kabupaten Gresik kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Rabu (26/10). Akibat adanya unjuk rasa ini arus lalu lintas di Kota Gresikmengalami kemacetan panjang terutama di Jalan Dr Wahidin Gresik, saat massa buruh bergerak menuju Kantor Pemkab Gresik.

Massa berkumpul dari Jl Raya Manyar untuk titik utara. Sedangkan titik Kota Gresik berkumpul di Jl Kapten Darmo Sugondo, Kebomas. Kemudian, dari titik Selatan berkumpul di Legundi, Kecamatan Driyorejo dan Menganti. Serikat buruh menuntut tiga hal, yaitu cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, tolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017, dan tegakkan hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik Tuntutan buruh itu akhirnya dipenuhi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Usai mendapat tanaggapan dari Bupati massa buruh meninggalkan kantor Bupati dengan tertib dan mengancam akan unjuk rasa kembali jika janji bupati tidak ditepati. Setelah mendapatkan berita acara kesepakatan tersebut, massa buruh pulang meninggalkan gedung DPRD Gresik. “Kita akan kembali lagi unjuk rasa pada 2 Nopember 2016, jika pak Bupati tidak menepati janjinya,” katanya. Ribuan massa buruh Sekber Gresik dari berbagai titik datang ke kantor Pemkab Gresik menyampaikan berbagai aspirasinya.(ger/dra)

PG Siapkan Konsep Penyaluran Pupuk Komersial

GRESIK (BM)-Pemerintah akan menahan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 1 juta ton dari kuota 9,5 juta ton pada tahun 2017.

Sedangkan pupuk yang disalurkan awal tahun depan hanya 8,5 juta tahun.

“Kuota pupuk subsidi yang diberikan pemerintah untuk petani tahun 2017 sebenarnya sama dengan tahun 2016, sekitar 9,5 juta ton. Tapi yang berbeda dalam penyalurannya, yang 1 juta ton ditahan dulu dan melihat kondisinya,” ujar Yusuf Wibisono, Manager Humas PT Petrokimia Gresik (PG), Rabu (26/10).

Dimungkinkan menjadi potensi kelangkaan pupuk bagi petani.

Tahun 2016 dari total kebutuhan nasional 14 juta ton per tahun, hanya diberikan 9,55 juta ton. Ini justru ’dikurangi’ lagi menjadi 8 juta ton.

Guna mengantisipasi terjadi

kekurangan, PG mengisi ceruk itu dengan menjual pupuk komersial.

Mekanisme penjualannya sangat mudah, pembeli bisa mendapatkan langsung di gudang penyangga, distributor hingga pengecer.

“Kalau jaringannya tetap menggunakan jaringan pupuk subsidi.

Tapi untuk komersial lebih mudah mendapatkannya,” tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan jika harga pupuk komersial saja yang lebih mahal, kemasannya juga berbeda.

Tapi secara kualitas tidak ada yang berbeda dengan pupuk subsidi.

Nanti jenis pupuk komersial yang dijual sama dengan subsidi.

“November ini konsepnya akan kita launching di Bali. Kita pilih Bali, karena serapan pupuk di sana rendah, jadi menyesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas pabrik kita. Kita utamakan dulu pupuk subsidi, baru sisanya untuk pupuk komersial.(sgg/yog/dra)

Citi9 Dirikan Apartemen di Tengah Kota GRESIK(BM)-Keberadaan Citi9 dalam mengembangkan sayap di Gresik, Rabu (26/10) ditandai dengan melakukan pemancangan tiang pertama untuk pembangunan apartemen dan pertokoan yang berada di Jl Tri Dharma Gresik.“Ini adalah pembangunan tahap dua superblock kami di Jl Tri Dharma. Pada tahap ini, kami membangun pusat penjualan gadget dan apartemen tipe studio,” ujar David Antonius, Direktur Pemasaran Citi9 saat ditemui usai ground breaking.

Bangunan tahap dua ini berdiri dengan 17 lantai. Apartemen dibangun dengan total 400 unit. Per lantai ada 34 unit dengan ukuran antara 18 hingga 40 meter persegi tiap unitnya. Harganya antara Rp200 sampai Rp300 juta.

“Menariknya, angsurannya berkisar Rp1,5 juta saja per bulannya,” tandas David.

Targetnya topping off pada triwulan III tahun 2018 mendatang.

Apartemen ini akan memberikan penawaran yang menarik. Sementara untuk targetnya, tidak mematok khusus. Tapi Citi9 menyasar ekspatriat yang belum memiliki tempat tinggal di Gresik. “View dari apartemen kami nantinya juga sangat menarik, bisa melihat langsung laut,” tandasnya.

Sedangkan Oei Seosanto Wibisono, Komisaris Citi9 menambahkan, apartemen ini berdiri di pusat Kota Gresik, tidak terlalu jauh dengan Gresik Kota Baru (GKB) yang saat ini menjadi satu-satunya entertainment area di Gresik.

“Kami optimistis mengembangkan usaha kami di Gresik, total sudah ada sepuluh kawasan yang kami bangun di Gresik.

Ini tidak lepas dari peran Bupati Gresik yang sangat welcome

dengan investor,” ujarnya. Saat ini, banyak investor yang berdatangan di Gresik, tapi menurut Soesanto, kawasan ini sangat minim sekali entertainment area.

Citi9 ingin menghadirkan kawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat Gresik, tentu tetap dengan memperhatikan karakter masyarakat Gresik. Total lahan untuk superblock di Jl Tri Dharma seluas 2,5 hektare.

Kawasan ini dibagi dalam tiga tahap pembangunan. Pembangunan pertama berupa Rumah Toko (Ruko) sebanyak 20 unit. Harganya berkisar Rp2,6 miliar hingga Rp3,7 miliar. Sedangkan untuk tahap dua akan ada 40 tenan.

“Ruko pembangunan tahap I dan II sudah terisi 50 persen,” tandasnya.

Sedangkan tahap tiga nanti dibangun pusat perbelanjaan.

Saat ini Citi9 sudah sepakat den-

gan Lotte Mart dengan nilai investasi Rp25 miliar. Luas bangunan nanti sekitar 6.000 meter persegi.

Kemudian diatas Lotte Mart akan ada Matahari Departemen Store.

Khusus untuk perizinan, sebagian sudah selesai. “Perizinan tahap I dan II sudah clear. Sedangkan tahap dua masih izin lokasi,” terangnya.

Kelebihan dari superblock Citi9 di Jl Tri Dharma itu saat ini sudah ada beberapa brand besar yang mengisi ruko, seperti KFC dan Holland Bakery. Rata-rata pembeli ruko Citi9 di Gresik berasal dari dari luar kota, seperti Surabaya.

“Kelebihan dari ruko kami dekat dengan kawasan PT Petrokimia Gresik yang memiliki 20 ribu karyawan lebih. Kami meyakini ini akan menambah ramai superblock kami,” pungkasnya. (sgg/yog/dra)

FOTO : BM/MOCH. SUGENG

DIMULAI : Direksi,komisaris dan jajaran manajemen Citi9 usai pemancangan tiang pertama pembangunan apartemen dan ruko di Jl Tri Dharma Gresik, Rabu (26/10).

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Karaoke Ilegal Menjamur, Dewan Nilai Satpol PP Tak Maksimal TUBAN(BM)–Masih maraknya tempat karaoke ilegal yang beroperasi dan hingga kini aman-aman saja. Seperti terlihat tempat karaoke di wilayah pinggiran tuban masih menjamur. Hal ini mematik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyebut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab Tuban belum maksimal.

Anggota Komisi B DPRD

Tuban, Cancoko mengatakan akibat kurang maksimalnya penindakan tersebut nengakibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban merugi. Hal itu disebabkan seluruh tempat karaoke tak berizin itu tidak berkontribusi pada Pajak Asli Daerah (PAD). Selain itu juga memiliki dampak negatif sosial lainya, karena keberadaanya tidak mendapat pembinaan dan pengawasan yang berwenang .

“Sekitar 40 tempat karaoke dan itu tersebar di masingmasing kecamatan wilayah pinggiran. Jika dilogikakan, dari 40 karaoke ilegal itu kita sudah dirugikan berapa,” terangnya Menurut politisi asal Partai Demokrat itu mengatakan saat ini di Kabupaten Tuban terdapat 11 tempat karaoke yang sudah memiliki izin. Sedangkan karaoke ilegal berjumlah sekitar 40 lebih dan seluruhnya tersebar berop-

erasi di Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar. Desa Sawir Kecamatan Tambakboyo, Desa Rengel, Desa Kebonagung, Kecamatan Rengel. Desa Sendangharjo, Desa Pacing Kecamatan Parengan.

Selain merugikan Pemkab Tuban, keberadaan karaoke ilegal tersebut jelas merugikan tempat karaoke lain yang sudah berizin. “Kalau ini dibiarkan tanpa ada kontrol, maka jelas yang dirugikan adalah

Desa Sambongrejo Gelar Pakurmatan Agung Suro

FOTO: BM/SANDI S

SYUKURAN: Perayaan rutin Pakurmatan Agung Suro warga Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang Bojonegoro dilakukan setiap tahun.

PERWAKILAN

BOJONEGORO (BM) Para warga Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang mempunyai perayaan rutin yang diberi nama Pakurmatan Agung Suro. Tahun ini berlangsung Kamis 27 Oktober 2016. Seperti disampaikan Eko Prasetiyanto Kepala Desa Sambongrejo mengatakan bahwa acara tersebut sebagai bentuk wujud syukur kepada yang agung dan semua lapisan masyarakat desa .

“Semua unsur masyarakat tua, muda melibatkan diri dalam acara tersebut,”ujarnya.

Menurut Kades dalam acara yang digelar setahun sekali itu akan membawa ikon dalam perayaan yang kental dengan budaya Jawa itu adalah sebuah gunungan besar dan memakai pakaian adat Jawa. “Seluruh perangkat berpakaian adat dan menggunakan udeng. Seremonialnya berupa arakan gunungan besar dari rumah kepala desa untuk dibawa ke balai desa,”

tambahnya.

Setelah gunungan besar disemayamkan di balai desa, malam harinya akan dilakukan upacara adat dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan ritual rebutan. “Sebagai simbol bahwa untuk memperoleh rejeki, haruslah bekerja keras. Selain itu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berebut dalam membuat kebaikan tanpa harus menjatuhkan sesama,” tandasnya.

Sementara itu menurut Sokran warga setempat mengatakan Pakurmatan Agung Suro juga diliputi nuansa mistis, yang mana pada tahun lalu saat acara itu digelar ada kejadian yang aneh yakni saat ritual arak-arakan gunungan dimulai saat itu juga semua lampu padam serta bunga jenis kenanga yang sebelumnya layu, menjadi mekar semuanya. “Dalam kejadian tersebut banyak yang buluk kuduknya berdiri,”ujar Sokran.(ndo/dra)

pemerintah daerah dan pemilik karaoke berizin,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu. Kepala Bidang Penegak Peraturan dan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Tuban, Wadiono mengatakan bahwa untuk memaksimalkan penindakan pihaknya sudah berupaya berkordinasi aktif dengan jajaran Polsek. “Kami berkordinasi dengan muspika, kabar ini juga sudah saya share ke Polres dan Polsek. Mudah-mudahan

segera ditindaklanjuti untuk menuntaskan permasalahan karaoke ilegal,” tegasnya.

Kordinasi tersebut dilaksanakan selain untuk mengajak bersama-sama memberikan tidakan tegas. Juga memberikan informasi jika mengetahui keterlibatan oknum petugas dibalik kerapnya razia yang dilaksanakan tidak membuahkan hasil. Pihaknya tidak memungkiri jika keberadaan praktik karaoke pinggiran yang

masih beroperasi tanpa izin tersebut menyuburkan praktik pungli. Sedangkan upaya memangkasnya, ditegaskan agar segera melapor terhadap petugas bilamana mengetahui praktik tersebut. “Mohon jika mengetahui keterlibatan oknum yg berada dibalik bandelnya para pemilik karaoke untuk segera diinfokan, pak Kapolres dan Kapolsek pun berpesan begitu,” pungkasnya. (ban/dra)

Pemkab Gelar Rakor Jelang Pilkades Serentak BOJONEGORO(BM)-Tim Penggerak PKK dan Pemkab Bojonegoro melaksanakan rapat kordinasi menjelang pelaksanaan Pilkades serentak akhir November,2016, Rabu (26/11), di ruang pertemuan.

Hadir Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Wakil Bupati Bojonegoro, Perwakilan DPRD dan seluruh camat yang akan memggelar Pilkades Serentak.

Anam Warsito dari Wakil Komisi A DPRD Bojonegoro menyampaikan, bahwa dari 21 Kecamatan yang akan menggelar pilkades serentak pada 30 November mendatang antara lain Kecamatan Baureno, Sumberejo, Purwosari dan Tambakrejo. Kelima daerah itu diprediksi rawan dan menjadi magnet tersendiri pelaksanaan Pilkades.

“Aparat kepolisian agar memperhatikan masalahmasalah ini,” ujar Anam Warsito. Karena itu Anam sapaan akrabnya, meminta aparat keamanan memberi penjag-

FOTO: BM/SANDI S

PERSIAPAN: Para peserta Rakor persiapan pelaksanaan Pilkada serentak saat mendapat pengarahan dari Wakil Bupati Bojonegoro.

aan extra .Menurutnya jumlah Pilkades di Bojonegoro untuk wilayah Jatim paling sedikit jika dibandingn wilayah lain.

Dalam pengamanan ini bisa meminta BKO dari jajaran Polres sekitar, jika jumlah polisi siap, namun masalah anggaran harus diperhitungkan.

Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono menyampaikan, agar rakor yang diselenggarakan ini dapat memperlancar pelaksanaan Pilkades di Bojonegoro, sehingga tidak ada kesalahan atau hal lain pada pelaksanaan. Terkait BKO harus diperhitungkan anggarannya secara tepat.

“Apalagi pelaksanaan Pilkades serentak bersamaan festival HAM, sehingga keamanan harus diperketat,” kata Wabup. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah adanya rencana kedatangan Presiden RI. Sementara itu Kabag ops Polres Bojonegoro,Kompol Teguh mengatakan, apakah sudah ada perhitungan acara Pilkades dan kedatangan Presiden. Sebab yang dipikirkan bukan masalah biaya, namun konsentrasi keamanan dalam satu hari ada kunjungan presiden dan keamanan harus VVIP. Disisi lain masalah keamanan Pilkades.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 OKTOBER 2016

Enam Pejabat Rebutan Kursi Sekda DELTA SINGKAT

FOTO: BM/MUCHLIS

FOTO: BM/MUCHLIS

FOTO: BM/MUCHLIS

FOTO: BM/MUCHLIS

FOTO: BM/MUCHLIS

FOTO: BM/MUCHLIS

Sigit Setyawan

Sulaksono

Joko Sartono

M Husni Thamrin

Yohanes Siswoyo

Achmad Zaini

SIDOARJO (BM) – Panitia seleksi (pansel) diminta lebih selektif untuk menentukan tiga dari enam calon sekretaris daerah (sekda) yang nantinya akan disetorkan ke Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H. Nur Ahmad Saifuddin. Saat ini, kata dia, kewenangan

untuk menentukan tiga calon Sekda berada di tangan pansel. Melalui kriteria penilaian yang ada, pansel diharapkan lebih selektif agar didapatkan nama-nama terbaik dari enam calon itu.

“Dari nama-nama yang diseleksi, diharapkan memilih yang terbaik,” katanya, Rabu (26/10).

Dia mengungkapkan,

dari beberapa kriteria penilaian itu nantinya akan diambil tiga terbaik dari enam calon sekda yang mendaftar. Diharapkan, nilai yang disampaikan kepada Bupati Sidoarjo sesuai dengan track record dari para calon.

“Nantinya Pak Bupati akan mengetahui nilai dari calon sekda yang disetorkan,” tukasnya.

Menurutnya, keenam

calon sekda yang mendaftar semuanya memiliki kemampuan.

Namun demikian, nantinya hanya akan dipilih satu sekda yang dinilai mampu berkoordinasi dengan PNS maupun Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

“Saya tidak mau sebut nama. Karena itu masih urusan pansel.

Pastinya, yang terpilih

harus bisa membimbing bawahannya sehingga tidak ada miss komunikasi dalam pengembangan Pemkab Sidoarjo kedepan,” kata mantan anggota DPRD Sidoarjo tiga periode ini.

Enam calon sekda yang ikut tes seleksi itu masing-masing Sigit Setyawan (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga), Sulaksono

(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Joko Sartono (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset), M Husni Thamrin (Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja), Yohanes Siswoyo (Kepala Badan Lingkungan Hidup) dan Achmad Zaini (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu). (cls/udi)

Cegah Kanker Serviks, 1.250 Pekerja Wanita Tes IVA Hari Ini, Puncak Acara Sosialisasi Ditinjau Iriana Joko Widodo dan Mufidah Yusuf Kalla

SIDOARJO (BM) – Sebanyak 1.250 pekerja wanita di Sidoarjo akan menjalani pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) atau mendeteksi kanker leher rahim.

Pemeriksaan dilakukan tim dokter dari Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pelopor di daerah Jawa Timur dan sekitarnya.

Dan diharapkan pula dapat terus berlangsung sebagai bentuk upaya pemerintah untuk penurunan jumlah kanker serviks di Indonesia, serta sebagai upaya pencapaian produktivitas kerja dan peningkatan daya saing pada pekerja perempuan di Indonesia,” kata Plt Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker, Maruli A. H, Rabu (26/10).

Pemeriksaan IVA ribuan buruh yang dilakukan di PT ECCO Indonesia itu merupakan rangkaian kegiatan program pemeriksaan sebelumnya.

Dalam kegiatan ini dilakukan secara pararel kegiatan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan IVA. Menurut Maruli, puncak acara sosialisasi dan pemeriksaan IVA dilakukan Kamis

FOTO: BM/IST

ANTRE: Sejumlah pekerja wanita nampak antre menunggu giliran pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) guna mendeteksi kanker leher rahim. Pemeriksaan IVA ribuan buruh itu dilakukan di PT ECCO Indonesia, Rabu (26/10).

(27/10) hari ini dan akan ditinjau langsung Iriana Joko Widodo dan Mufidah Yusuf Kalla.

Tes IVA merupakan salah satu upaya pemeriksaan awal yang diprioritaskan bagi perempuan Indonesia untuk dapat dilakukan penanganan tepat dan cepat bila diketahui gejalanya. Kegiatan ini juga mendorong upaya nasional dan Internasional untuk menekan jumlah korban akibat kanker.

“Sesuai dengan tujuan untuk mendukung gerakan yang bertemakan revolusi mental, Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) - Kabinet Kerja menyusun program-program yang dapat mengubah pola pikir dan memberdayakan masyarakat agar dapat hidup mandiri, produktif, kreatif, dan berkarakter,” jelas Maruli.

Penciptaan tenaga kerja yang produktif tambah Maruli, merupakan salah satu hal yang

perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Kenyataan yang sudah terbukti bahwa produktivitas merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

“Maka berbagai hal yang berpotensi menimbulkan menurunnya produktivitas pada kaum perempuan harus dideteksi sedini mungkin, pemeriksaan IVA salah satu bentuk upayanya,” harap Maruli.

Sementara Direktur Bina Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker Dewi Rahayu menjelaskan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan kanker leher rahim sejak dini, dan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat baik di rumah maupun di tempat kerja.

Data pemerintah tahun 2015, jumlah penderita kanker serviks pada perempuan Indonesia bertambah setiap tahunnya. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, jika tidak dilakukan tindakan upaya-upaya pencegahan.

Sejak tahun 2015, Kementerian Ketenagakerjaan dan OASE telah melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 7.503 orang pekerja wanita. Jumlah tersebut terdiri dari pemeriksaan di PT Sritex – Sukoharjo sebanyak 4.000 orang, PT Primayuda – Boyolali sebanyak 1.000 pekerja dan PT SAMA – Semarang sebanyak 2.503 pekerja. Dari seluruh jumlah tersebut yang dinyatakan positif atau perlu melakukan pemeriksaan tindak lanjut sebanyak 36 orang (0,48%). (det/udi)

Korban Lumpur Lapindo Menggugat Gelar Workshop

FOTO: BM/IST

BERDISKUSI: Beberapa anggota Korban Lapindo Menggugat (KLM) saat berdialog dalam acara diskusi yang dikemas dalam bentuk workshop.

SIDOARJO (BM) - Korban Lapindo Menggugat (KLM) mengadakan workshop ‘Penelitian Dampak Lumpur Lapindo’ d isalah satu rumah warga anggota KLM di Desa Penatar Sewu, KecamatanTanggulangin.

Workshop yang diikuti puluhan anggota KLM dari desa Kalidawir, Gempolsari , Glagah Arum dan penatar sewu itu sendiri, dimaksudkan untuk mengetahui kerawanan, risiko dan kerentanan lingkungan kawasan semburan lumpur lapindo yang rusak sekaligus merumuskan antisipasinya.

Workshop KLM ini, digelar dengan menghadirkan fasilitator dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Catur dan dosen

Universitas Islam Sunan ampel (UINSA) Surabaya, Mukid dan Nadzir. ”Para anggota KLM ini kan berdekatan dengan daerah bahaya lumpur lapindo. Kondisi pengairan, pertanian dan lingkungannya rusak terdampak lapindo ini,” ungkap Dayat salah satu anggota KLM, Selasa (25/10).

Menurutnya, risiko maupun kerentanan ini perlu diidentifikasi dan dicarikan solusinya,bila terjadi bencana akibat dampak lumpur lapindo ini. Seperti ,bagaimana system deteksi dini dan evakuasinya. ”Pelatihan atau workshop penelitian dampak lumpur lapindo ini dimaksudkan untuk

mempersiapkan warga bila terjadi sesuatu,” cetus Dayat yang juga aktivis Nahdliyin ini.

Lebih jauh Dayat menyampaikan, kemampuan untuk mengetahui ancaman dan risiko yang akan terjadi di sekitar kawasan lumpur Lapindo sebagai upaya mitigasi atau mengurangi kerentanan atas dampak yang terjadi. ”Jadi ini upaya untuk tetap selalu waspada bagi para anggota KLM dan pengondisian bila sesuatu terjadi,” cetus Dayat.

Dia juga menambahkan, pelatihan workshop yang digelar KLM ini sekaligus sebagai upaya pemberdayaan atas lingkungan sekitar. (sdn/udi)

Program SKCK Online Diikutkan Pameran di Busan

SIDOARJO (BM) – Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online berbasis android yang digagas Kepolisian resor Kota (Polresta) Sidoarjo bersama jajarannya rencananya bakal diikutkan dalam pameran di Busan, Korea Selatan.

Kapolresta Sidoarjo, Muh Anwar Nasir mengatakan, keikutsertaannya dalam pameran di

Busan itu atas tugas dari Kapolri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (MenPAN-RB). “Tentunya, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami,” katanya, Rabu (26/10).

Sejak beberapa waktu lalu, Polresta Sidoarjo memang mencoba menerapkan program inovatif berupa pengurusan SKCK

secara online berbasis android.

Dengan adanya program itu, untuk mengurus SKCK sekarang tidak perlu lagi repot-repot membawa rekom dari RT, RW, dan kelurahan. Pemohon cukup membawa E-KTP dan kode Booking.

Dengan sistem ini, waktu yang dibutuhkan cukup 30 menit.

Menurut kapolrsta, pengurusan SKCK secara online berbasis

android adalah merupakan salah satu terobosan inovatif Polresta Sidoarjo dalam upayanya meningkatkan pelayanan dan kemudahan terhadap masyarakat.

Terkait pengamanan program SKCK, mantan Kapolres Nganjuk ini menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan upaya-upaya serangan hacker atau yang lainnya.

FOTO: BM/MUCHLIS

DIAMANKAN: Tersangka pengedar ganja diamankan tim Satreskoba Polresta Sidoarjo.

Dua Tersangka Pengedar Narkoba Diringkus

SIDOARJO (BM) – Aparat kepolisian di Sidoarjo kembali berhasil meringkus tersangka narkoba. Kali ini, Lutvi Awaludin (36), warga Desa Pulungan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo diringkus tim Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Kepolisian resor Kota (Polresta) Sidoarjo setelah kedapatan membawa ganja.

Kepala Satuan (Kasat) Reskoba Polresta Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto menerangkan, penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah tersangka sering dijadikan ajang pesta narkoba.

Selain itu, juga dilaporkan tersangka juga diduga kerap mengedarkan ganja.

“Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Selain meringkus tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya berupa 1 poket sabu seberat 0,24 gram, dan 129,76 gram ganja serta alat isap (bong),” jelas AKP Redik dalam keterangan persnya, Rabu (26/10).

Sementara itu, Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Taman meringkus Junaidi (35), warga Kelurahan Taman, Kecamatan Taman. Dia ditangkap di Jalan Taman Barat usai transaksi narkoba jenis sabu.

Kepala Polsek Taman, Kompol Sujud mengatakan, penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat yang melihat tersangka sedang melakukan transaksi narkoba di sebelah sebuah rumah makan siap saji di Jalan Taman Barat. “Setelah anggota melakukan pengecekan ke lokasi, ternyata benar tersangka dengan ciri-ciri pelaporan tersebut, berada di jalan itu,” ucap Kompol Sujud. (cls/udi)

Prona 2017, BPN Juga Targetkan Tanah Wakaf SIDOARJO (BM) – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk program prona 2017 tidak hanya difokuskan pada bidang tanah hak milik pribadi.

Menurut Kepala BPN Sidoarjo, Ir Nandang Agus Ta r u n a , b i d a n g tanah wakaf, juga bisa diikutkan program Prona 2017.

“Kita juga akan diback up program Proda yang biayanya sama dengan Prona,” ujarnya, Rabu (26/10).

Secara keseluruhan, untuk prona tahun 2017 BPN Kabupaten Sidoarjo menargetkan bisa menuntaskan 11.500 sertifikat bidang tanah. Hingga tahun 2016 ini, biFOTO: BM/MUCHLIS dang tanah di KaIr Nandang Agus Taruna bupaten Sidoarjo yang bersertifikat masih di kisaran 40 persen dari seluruh bidang tanah yang ada.

Diperkirakan, seluruh bidang tanah itu, bisa bersertifikat tuntas pada tahun 2021 mendatang. Secara bertahap, untuk mensukseskan program Presiden tentang sertifikat nasional. (cls/udi)

Lebih lanjut dijelaskan, pemohon SKCK juga bisa mengisi formulir SKCK melalui handphone atau gadget yang sebelumnya terlebih dulu login di www.skckonlinesidoarjo.net.

Sesuah mendapatkan kode booking, bisa langsung mencetak SKCK di Polresta Sidoarjo, polsek FOTO: BM/MUCHLIS terdekat atau di mobil SKCK on- SKCK ONLINE: Kapolresta Sidoarjo Muhammad Anwar Nasir, saat melihat kesiapan launching SKCK online beberapa waktu lalu. line keliling. (cls/udi)