Berita Metro 1 Desember 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 01 DESEMBER 2016

BM/IST

APEL NASIONAL. Ribuan massa dari berbagai elemen memadati kawasan Selang Monas Jakarta, Rabu (30/11). Mereka hadir dalam rangka Apel Nasional Nusantara Bersatu, yang bertujuan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hadir pada acara tersebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasarudin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono, tokoh lintas agama, budayawan, pejabat publik, musisi, artis, dan elemen massa lainnya.

Apel Nasional, Jaga NKRI

JAKARTA (BM) – Ribuan massa dari berbagai elemen mengikuti ‘Apel Nasional Nusantara Bersatu’ yang digelar di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (30/11/2016) pagi. Ada pelajar, mahasiswa, tokoh lintas agama, TNI, Polri dan elemen lainnya.

Semua peserta menggena-

Akom Dicopot, Setnov Resmi Ketua DPR

kan ikat kepala merah putih tidak peduli mereka tentara maupun masyarakat sipil.

Para ulama pun ada yang melepas sorbannya diganti ikat kepala merah putih.

Acara yang digelar mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB didisi dengan orasi bergan Baca: Indonesia... Hal. 7 ­

BM/IST

RESMI KETUA DPR: Setya Novanto (tengah) seusai dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

JAKARTA (BM) — Tuntas sudah ‘drama’ pergantian Ketua DPR RI. Setya Novanto (Setnov) telah resmi dilantik menggantikan Ade Komarudin (Akom), yang sama-sama dari Golkar.

Pelantikan itu dilakukan setelah pemecatan Ade sebagai Ketua DPR RI oleh Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), Rabu (30/11).

Keputusan MKD itu merupakan sanksi ringan dari pelangga-

ran etik yang dilakukannya. Ade divonis bersalah saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI. Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI. Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Un-

Berkas Perkara Ahok P21 La Nyalla Dituntut 6 Tahun Penjara Kasus Penodaan Agama

JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Aho), Gubernur DKI Jakarta nonaktif, sudah lengkap atau P21.

Dalam proses pemeriksaan berkas ini, Kejaksaan bisa menyelesaikan dalam tempo lima hari, dari batas waktu 14 hari yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Hari ini Kejaksaan Agung telah memutuskan, berkas perkara Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok P21. Artinya, berkas hasil penyidikan Bareskrim Polri secara formal dan material sudah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan,” kata Nur-

BM/IST

BERKAS P21: Tim jaksa dan tim penyidik yang menangani kasus Ahok

rohman, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Rabu (30/11/2016) pagi, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Sekarang, Kejaksaan men-

unggu tahap kedua, dimana berkas, barang bukti, dan tersangka dilimpahkan polisi ke Kejaksaan, untuk proses  Baca: Cantumkan... Hal. 7 ­

JAKARTA (BM) – Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. ”Menyatakan terdakwa secara sah bersalah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata jaksa penuntut umum I Wayan Suarnawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

Menurut analisis yuridisnya, jaksa mengatakan La Nyalla

BM/IST

La Nyalla Mattalitti

telah terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1,1 miliar.

Duit itu merupakan kelebihan dari hasil pembelian saham Bank Jatim menggunakan

dana hibah. La Nyalla diketahui membeli saham senilai Rp 5,3 miliar. Lantas ia menjualnya seharga Rp 6,4 miliar. ”Perbuatan terdakwa, yang membeli saham Bank Jatim untuk kepentingan pribadi, dianggap bertentangan. Kalau ada lebih, seharusnya sisa dana diberikan ke kas negara paling lambat lima hari setelah LPJ,” kata Wayan.

La Nyalla sebelumnya menyatakan uang sebesar Rp 1,1 miliar itu hanya ia pinjam. Ia pun mengaku telah mengembalikan uang itu dengan menyerahkan bukti perjanjian utang

Brigjen Teddy Dituntut 12 Tahun, Divonis Seumur Hidup

BM/IST

SIDANG VONIS: Terdakwa Brigjen Teddy Hernayadi saat mengikuti sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Rabu (30/11).

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi terkait korupsi anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap alusista milik TNI yang seharusnya bisa digunakan untuk menjaga NKRI,” ujar ketua majelis hakim

Brigjen Deddy Suryanto dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Milliter Tinggi II, Jalan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (30/11).

Deddy mengatakan anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk modernisasi alutsista TNI sehingga bisa melindungi kedaulatan Indonesia. “Sehingga

PRAKIRAAN CUACA

alutsista TNI menjadi terhambat kemajuannya karena Kemenhan kesulitan melakukan pembayaran yang jatuh tempo,” bebernya.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Teddy menyelewengkan anggaran pembelian helikopter Apache dan pesawat tempur F16.

Anggaran yang diambilnya digunakan untuk berfoya-foya dengan perusahaan rekanan Mabes TNI, Kemenhan dan perusahaan kerabatnya. Selain itu uang tersebut juga digunakan Teddy untuk investasi valas. Padahal itu itu berasal  Baca: Buat... Hal. 7 ­

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN RINGAN SUHU : 27°C

BERAWAN SUHU : 23 - 31°C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 26°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

 Baca: Pelantikan... Hal. 7 ­

INDEKS

Pemkot Ngotot SMA/ SMK Gratis

Pemkot Surabaya berupaya terus memperjuangkan pendidikan SMA/ SMK di kota ini tetap gratis, meski pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi. Hal itu ditegaskanWalikota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (30/11).

BACA HALAMAN

03

 Baca: Yang... Hal. 7 ­

Penyelewengan Dana Pembelian F16 dan Apache

Pelaku korupsi di Indonesia telah menyebar ke mana-mana, tak terkecuali di instansi militer, yang menyeret oknum anggota TNI berpangkat Brigjen. Mereka adalah Brigjen Teddy Hernayadi. Teddy tersangkut kasus penyelewengan anggaran alat utama sistem persenjataan (alusista) milik TNI.

dang-Undang Pertembakauan.

Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang.

Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan.

“Banyak orang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banya­k orang masih hidup, tapi seakan mereka mati tak berguna.”

- Imam Syafi’i -

Pakde Karwo Raih Anugrah IDI

Kesuksesan Jatim menjaga suasana aman dan nyaman mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemprov Jatim dinilai mampu mengembangkan demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik secara kondusif.

BACA HALAMAN

09

Residivis Kambuhan Diringkus Polsek Tulangan

Beberapa kali menghuni lapas, sepertinya sama sekali tak membuat Ansori (40) jera.Terbukti, ia kembali berurusan dengan polisi dan harus mendekam di balik jeruji besi.

BACA HALAMAN

12 12

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

Sudah 1,5 Tahun, MA Didesak Terbitkan Salinan Putusan Kasasi

KILAS

Petugas Kebersihan JIS Hendak PK JAKARTA (BM) - Mahkamah Agung didesak segera menerbitkan salinan putusan kasasi dalam kasus kekerasan seksual di Jakarta International School ( JIS) dengan terpidana lima orang petugas kebersihan. Padahal salinan putusan kasasi itu penting bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).\ Pakar hukum pidana Universitas Nasional, Azmisyah Putra, mengatakan penerbitan salinan putusan itu merupakan salah satu bukti bahwa MA serius mereformasi hukum di Indonesia. “Karena itu menyangkut perjuangan seseorang dalam mencari keadilan,” kata Azmisyah di Jakarta, Rabu.

Sehari sebelumnya, ketika diskusi publik membedah kasus JIS, Azmisyah mengatakan penyerahan salinan putusan kasasi itu merupakan syarat bagi para terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali. Penyerahan salinan itu sekaligus memberikan kepastian hukum bagi terpidana bahwa mereka memang menerima vonis seperti yang disebutkan selama ini. “Jadi, kalau ada orang yang merasa tidak terpenuhi hakhak hukumnya, dia bisa menentukan langkah selanjutnya demi mencari keadilan,” ujar Azmisyah.

Pada tanggal 28 Juli 2015, MA menolak kasasi yang diajukan para terpidana dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, hingga 1,5 tahun berlalu, salinan putusan itu belum diserahkan oleh Mahkamah Agung sehingga upaya hukum PK oleh terpidana masih terganjal.

Dalam tataran akademis,

PUTUSAN KASASI: Para terpidana dalam kasus pelecehan seksual terhadap siswa JIS yang mengajukan kasasi masih belum menerima salinan putusan walaupun vonis MA sudah diputus sekitar 1,5 tahun lalu. Para terpidana dalam kasus kontroversial ini bermaksud mengajukan upaya hukum PK (peninjauan kembali).

Azmisyah meyakini penerbitan putusan kasasi bukan merupakan hal yang rumit sebab amar putusan tersebut sudah ada dan harusnya tinggal dipublikasi sehingga bisa memberikan kejelasan secara hukum.

Oleh karena itu, dia menganggap belum terbitnya salinan putusan kasasi kelima petugas kebersihan yang telah diputuskan sejak 1,5 tahun lalu, adalah sesuatu yang janggal.

“Sekarang semua publikasi kan serba mudah, harusnya hari ini diputuskan besoknya sudah ada salinannya,” ujarnya.

Azmisyah pun menyatakan keseriusan MA dalam mereformasi hukum bisa diragukan jika dalam publikasi salinan putusan saja justru mengundang tanda tanya. “Karena penundaan penerbitan salinan putusan itu, justru menjadi celah pihak-

pihak tertentu untuk memanfaatkan keadaan,” katanya.

Celah Hukum Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting berpendapat bahwa masih ada celah-celah hukum yang mesti diperbaiki secara serius oleh negara. Dalam kasus JIS, katanya, salah satu poin yang mesti dibenahi adalah implementasi sistem peradilan itu sendiri.

IamenganggapdalamkasusJIS inimajelishakimmengambilkeputusan tidak berdasarkan kepastian alat bukti di persidangan.

Menurut Miko, hasil visum siswa JIS yang disebut menjadi korban kekerasan seksual secara materi sudah tidak memenuhi syarat kepastian hukum.

Hal itu karena empat hasil tes tidak membuktikan bahwa

sang anak mengalami luka seperti yang diklaim selama ini. Hal itu juga semakin menguatkan bukti bahwa petugas kebersihan yang menjadi terpidana mesti dibebaskan. “Hakim dalam memutuskan tidak boleh ada unsur keragu-raguan, jadi putusan hakim patut dipertanyakan jika memutuskan berdasarkan hasil visum yang materinya diragukan,” kata Miko.

Selain itu, dia juga menuntut pemerintah meminta maaf secara terbuka terhadap para terpidana JIS. Hal itu karena petugas kebersihan yang jadi terpidana itu sudah dilanggar hak-haknya akibat proses hukum yang dianggap tidak memenuhi prosedur yang seharusnya.

Opini publik Sementara itu, Fauzan Lu, ak-

tivis gerakan solidaritas Kawan8, memandang perlu dorongan publik yang besar untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Hal itu karena dia melihat selama ini hakim cenderung mengeluarkan putusan yang sangat dipengaruhi oleh opini publik. “Selama ini hakim cenderung memuaskan opini publik saja, tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan,” kata Fauzan. Saat ini, gerakan solidaritas Kawan8 fokus pada perjuangan mereka agar keenam petugas kebersihan itu dapat dibebaskan.

Fauzan yakin mereka tidak bersalah mesti dipidana lantaran menjadi korban rekayasa kasus dan investigasi dengan niat jahat. “Kami juga juga ingin mendukung para korban ini untuk memulihkan nama baik mereka beserta keluarganya karena hukuman sosial yang mereka derita juga sangat besar,” kata Fauzan.

Kasus tersebut berawal saat enam petugas kebersihan di JIS dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap seorang murid berinisial MAK. Mereka adalah Afrischa, Virgiawan Amin, Zainal Abidin, Agun Iskandar, Syahrial, dan Azwar (almarhum). Azwar meninggal dunia pada saat investigasi dengan tubuh penuh lebam.

Dua guru JIS kemudian juga dituduh melakukan kejahatan yang sama. Saat ini, ketujuh orang tersebut divonis hukuman bersalah oleh pengadilan.

Sementara itu, ibu dari MAK menuntut ganti rugi ke JIS atas kejadian tersebut melalui gugatan perdata sebesar 125 juta dolar AS atau lebih dari Rp 1,6 trilyun. (ant/nii)

Kasusu Suap Pilkada Kabupaten Buton

KPK Periksa Istri Akil Mochtar JAKARTA (BM) - KPK memeriksa Ratu Rita Akil yang merupakan istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Akil Mochtar terkait gugatan pilkada kabupaten Buton di MK. “Ratu Rita Akil diperiksa untuk tersangka SUS (Samsu Umar Abdul Samiun),” kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu.

Ratu Rita Akil sebelumnya sudah pernah diperiksa pada 23 November 2016 lalu dalam kasus yang sama. Ratu Rita pun tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya hari ini.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka karena diduga memberikan Rp1 miliar kepada Ketua Mahkamah Konstitusisaat itu Akil Mochtar terkait pilkada Buton Suap itu berawal dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Buton pada Juli 2012. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton memenangkan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo. Putusan itu digugat ke MK oleh tiga pasangan calon yaitu La Uku dan Dani, pasangan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry serta pasangan Abdul Hasan Mbou dan Buton Achmad.

Hakim MK yang ditugaskan untuk men-

gadili gugatan itu adalah Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota.

Putusan MK pun memerintahkan KPU kabupaten Buton untuk melakukan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada Mei 2012 sehingga hasilnya memenangkan pasangan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, namun hasil itu kembali digugat ke MK oleh pasangan La Uku dan Dani.

Maka pada Juli 2012, Samsu dihubungi pengacara Arbab Paproeka sekaligus mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan permintaan Akil Mochtar yang meminta agar Samsu menyediakan uang Rp 6 miliar terkait permohonan keberatan. Namun Samsu hanya memberikan sebesar Rp 1 miliar melalui pemindahbukuan ke rekening CV Ratu Samagat yang dimiliki oleh Ratu Rita Akil.

Selanjutnya, pada 24 Juli 2012, MK pun menolak gugatan kedua La Uku tersebut.

Setelah putusan dibacakan Akil mengirim SMS kepada Samsu yang isinya menagih kekurangan uang sesuai jumlah yang diminta tapi Samsu tidak memenuhi permintaan Akil tersebut.

Akil Mochtar dalam perkara ini sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dengan vonis seumur hidup. (ant/nii)

Ratu Rita Akil

Retno Marsudi

Menlu: RI – UE Kerjasama Strategis JAKARTA (BM) - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menilai kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa semakin kokoh dan berperan penting untuk membangun masyarakat di kawasan Eropa dan Asia. “Kerja sama Indonesia dan Uni Eropa memiliki peran strategis, tidak saja bagi pembangunan masyarakat kedua kawasan, namun juga dalam hadapi berbagai tantangan global,” kata Menlu Retno Marsudi, saat membuka Pertemuan Komite Bersama (Joint Committee) Indonesia-Uni Eropa di Brussel, Belgia, kemarin.

Menurut Menlu RI, hubungan Indonesia dan Uni Eropa sejak implementasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif (PCA) pada 2014.

Dia juga berpendapat bahwa kerja sama adalah kata kunci yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia sekarang ini karena tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri. “Di tengah situasi global yang tidak menentu, berbagai kemajuan dalam hubungan Indonesia dan Uni Eropa merupakan pondasi kuat bagi peningkatkan kesejahteraan untuk lebih dari 750 juta rakyat Indonesia dan Uni Eropa,” ujar dia.

Menlu RI menyebutkan bahwa pada 2016 berbagai langkah maju telah tercapai dalam hubugan IndonesiaUni Eropa, salah satunya pencabutan tiga maskapai penerbangan Indonesia (Batik Air, Citilink, Lion Air) dari daftar larangan terbang di kawasan Uni Eropa.

Selain itu, pada 2016 kedua pihak memulai perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) dan meluncurkan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) sebagai jalur hijau bagi ekspor produk kayu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. (ant/nii)

FPP: Loko Demokrasi Mundur JAKARTA (BM) - Fraksi PPP menilai sistem proporsional terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, seolah-olah berarti mengembalikan kedaulatan partai politik kepada elit partai untuk mengutus kaderkadernya ke lembaga legislatif.

Menurut anggota F-PPP Achmad Baidowi, sepertinya dengan diberlakukannya sistem ini akan menarik lokomotif demokrasi mundur ke belakang. “Hal ini karena akan memperkuat bangunan oligarki di dalam partai politik,” kata Baidowi saat Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU Pemilu di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, sistem proporsional terbuka terbatas hanya akan berjalan baik apabila dilakukan pemilihan pendahuluan di dalam internal partai dan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai dan syarat tersebut belum diatur dalam RUU Pemilu.

Baidowi menegaskan, Fraksi PPP berpendirian bahwa untuk pemilu 2019 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka karena dengan sistem proporsional terbuka yang sudah dilakukan selama dua kali pemilu yaitu 2009 dan 2014 telah mendorong suasana demokratis di dalam partai, memperkuat kedaulatan konstituen dan meningkatkan partisipasi politik. “Kita hanya perlu menyempurnakan kembali sistem ini, seperti memperketat syarat seseorang menjadi calon legislatif,” ujarnya.

Menurut dia, hal itu dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada parpol dalam menyeleksi caleg-caleg terbaik dan tidak asal mencalonkan.

Selain itu, ujar Baidowi, perlu dilakukan perbaikan regulasi mekanisme kampanye agar lebih adil, transparan dan pembatasan biaya kampanye. “Serta ketegasan dalam menegakkan pelanggaran hukum pemilu dengan memberikan sanksi yang berat bagi peserta pemilu yang melakukan politik uang misalnya dengan didiskualifikasi. Dan mendefinisikan kembali terminologi pelanggaran tidak harus terstruktur, sistematis dan massif (TSM),” katanya. (ant/nii)

Presiden Jokowi Bertemu Zulkifli Hasan

Demi NKRI, Selesaikan Masalah dengan Cara Indonesia Silaturahmi Presiden Jokowi dengan para Ketua Umum Parpol terus berlanjut. Setelah melakukan acara makan siang bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Selasa lalu, selanjutnya giliran Ketua Umum PAN, Zulkufli Hasan, yang menemui Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (30/11) kemarin.

PRESIDEN Joko Widodo makan siang bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu. Zulkifli Hasan tiba di Istana pada pukul 13.12WIB yang dibukakan pintu oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, langsung disambut Presiden yang juga mengenakan batik panjang di beranda Istana Merdeka.

Presiden langsung menyalami dan melakukan cipika-cipiki selanjutnya berjalan bersama dengan Ketua MPR ini menuju ke ruang oval Istana Merdeka.

Dalam ruang oval ini, Presiden dan Ketua Umum PAN ini langsung menuju meja bundar yang telah tersedia hidangan makan siang dengan hidangan, di antaranya ikan patin,

ayam bakar, lalapan, karedok serta sayur asem..“Ini ikan patinnya pasti enak,” kata Zulkifli Hasan ketika melihat hidangan yang tersedia.

Zulkifli merupakan tokoh politik yang ketujuh yang diundang makan bersama Presiden di Istana Merdeka akhir-akhir ini.

Sebelumnya Presiden mengundang makan sore Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiakto pada 17 November 2016 yang dilanjutkan mengundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (21/11) siang.

Pada keesokan harinya, Selasa (22/11) mengundang tiga tokoh, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diundang sarapan pagi, Ketua Umum PPP Romahurmuziy

Ilustrasi menjaga keutuhan NKRI

diundang makan siang dan sore harinya Ketua Umum Partai Golkar Setyo Novanto.

Sedangkan pada Selasa (29/11) Presiden juga mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Konsolidasi Kebangsaan Kepada wartawan, Presiden Jokowi menyatakan membahas konsolidasi kebangsaan dengan tamunya, Zulkifli Hasan. “Siang Ini saya dan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR dan

Ketum PAN bertemu. Yang pertama, saya sebagai Presiden dan Pak Zulkifli sebagai Ketua MPR punya kewajiban untuk terus mengkonsolidasikan kebangsaan, terutama yang berkaitan dengan pilar-pilar berbangsa kita.

Baik yang berkaitan dengan NKRI, Pancasila UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan, dirinya dan Zulkifli sepakat sebagai negara besar Indonesia memiliki masalah besar yang harus diatasi. Namun ia menegaskan semua masalah itu bisa lebih cepat diatasi jika dimusyawarahkan. “Ketemu didialogkan. Karena kita negara besar dan masalahnya sangat banyak. Itu yang kita bicarakan,” katanya.

Sementara itu Zulkifli Hasan menambahkan dan mengajak semua pihak agar menyelesaikan persoalan dengan cara Indonesia. “Mari semua persoalan yang ada di hadapan kita, kita selesaikan dengan cara kita, cara Indonesia, dengan nilai luhur

keindonesiaan kita. Apa itu? Presiden tadi menyampaikan silaturahmi dan dialog,” katanya.

Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dalam menghadapi aksi damai dan dilaksanakannya dialog terkait aksi 4 November 2016.

“Difasilitasi MUI saling menjaga, saling melengkapi,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk membuktikan Indonesia sebagai negara damai, Islam yang damai dan moderat.

“Oleh karena itu saya mengajak yang besok ini mari buktikan kita negara damai, Islam damai, kita tunjukkan ke dunia bahwa walaupun mayoritas Muslim tapi moderat, Rahmatan Lil Alamin, damai, saling hormati, saling menghargai. Semuanya yang penting persatuan,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah dalam momentum yang tepat agar bisa bekerja dengan baik dan dengan tenang sehingga dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. (ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

RABPD Kota Surabaya 2017 Disahkan

Pemkot Ngotot SMA/SMK Gratis SURABAYA (BM) – Pemkot Surabaya berupaya terus memperjuangkan pendidikan SMA/ SMK di kota ini tetap gratis, meski pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.

HalituditegaskanWalikotaSurabaya Tri Rismaharini kepada wartawanusaimenghadiriRapatParpurna DPRDKotaSurabayadenganagenda pengesahanRAPBD2017diGedung DPRD, Rabu (30/11).

Kata Risma, selain menunggu keputusan uji materi UU nomor 23/2014 di MK, pemerintah kota juga melakukan pendekatan kepada gubernur. Ia akan melobi ke gubernur agar bisa mengelola SMA/SMK, kendati berdasarkan undang_undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah kewenangannnya tetap berada di Gubernur Jatim.

“Pusat juga menyampaikan satu lembar surat dari gubernur untuk pelimpahan pengelolaannya saja, kewenangannya tetap di provinsi,itusudahcukup,”katanya.

Risma menegaskan, alasan pihaknya bersikeras mengelola SMA/SMK, disamping untuk pendidikan gratis, juga untuk menjamin gaji guru terutama Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai TidakTetap (PTT).“Jangan sampai guru tak gajian,” katanya.

Ia mengaku selama ini dalam anggaran gaji guru selalu defisit.

FOTO : BM / MADJI

TANDA TANGAN: Walikota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani berita acara persetujuan bersama Walikota dan DPRD Surabaya tentang rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (30/11).

Untuk membayar gaji guru yang nilainya mencapai Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliar, pihaknya terpaksamengambilsebagianPendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD2017yangnilainyamencapai Rp8,5triliun,pemerintahkotatetap mengalokasikananggaranpendidikan SMA/SMK dalam Bopda.

Pengesahan RAPBD Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Reni As-

tuti mengakui dalam anggaran tersebut, turut pula dianggarkan untuk pendidikan menengah SMK dan SMK Surabaya sebesar Rp 180 miliar. “Anggaran Bopda yang dialokasikan dalam APBD 2017 itu masih dalam bentuk program dan kegiatan. Padahal sudah jelas bahwa dalam aturan penganggaran, pemerintah daerah tidak boleh mencantumkan penganggaran yang bukan dalam kewenangannya dalam bentuk program dan kegiatan.

Maka anggaran Rp 180 miliar di APBD 2017 ini tidak akan bisa dicairkan,” tegas Reni.

Menurut dia, jika bicara penyusunan APBD sudah ada pedoman yang jelas. Jika pemkot tetap ngotot untuk mengalokasikan anggaran dengan tetap menggunakan cantolan anggaran untuk program dan kegiatan, maka alokasi anggaran itu tidak akan bisa dimanfaatkan barang satu persenpun untuk sekolah menengah Surabaya yang ke-

wenangannya sudah beralih ke pemerintah provinsi.

Lebih lanjut, jika memang alokasi anggaran tersebut didasarkan optimisme bahwa tahun depan putusan Mahkamah Konsitusi akan goal dan pengelolaan SMA SMK akan kembali ke pemkot, menurut Reni, hal tersebut sangat riskan.“Padahal seharusnya dalam penyusunan anggaran pijakan hukumnya harus pasti.

Dan jika sampai putusan MK itu sampai tengah tahun putusan belum turun, maka akan sama saja alokasi anggaran itu tidak bisa dipakai,” kata Reni.

Terlebih dalam anggaran Rp 180 miliar itu, lanjut dia, sudah termasuk anggaran untuk siswa tidak mampu. Artinya sampai anggaran ini digodok belum ada jaminan bahwa siswa miskin di Surabaya.

Menurut data yang dimiliki Reni, jumlah siswa miskin di sekolah menengah ada sebanyak 126.178 orang atau sepuluh persen dari total jumlah siswa SMA/SMK Surabaya. “Anggaran yang kita butuhkan setidaknya untuk menjamin mereka yang miskin saja itu hanya butuh Rp 45 miliar. Penganggarannya bisa seperti model pendanaan Dinas Sosial yang memberikan bantuan pendidikan untuk kuliah di perguruan tinggi,” ujar Reni. (dji/nii)

Wacana Desentralisasi Ujian Nasional

Libatkan PTN Agar Ujian Kredibel SURABAYA (BM) - Wacana desentralisasi Ujian Nasional (UN) diharap bisa menjadi pintu masuk bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk terlibat di dalamnya. Hal ini bertujuan agar hasil ujian sekolah tetap kredibel dan dapat digunakan sebagai komponen penggantin UN dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof M Nasih menjelaskan, selama ini komponen UN masih menjadi pertimbangan dalam SNMPTN. Berapa porsinya? Sepenuhnya itu tergantung rektor masing-masing PTN. “Kalau di Unair tetap kita gunakan sebagai dasar indeks sekolah. Indeks tersebut dibuat atas dasar integritas sekolah dan rata-rata hasil UN siswanya,” kata Nasih, Rabu (30/1).

Nasih mengungkapkan, proses belajar mengajar tetap harus memiliki alat evaluasi. Kalau tidak digelar secara

nasional, maka itu bisa dilaksanakan di tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota yang sesuai kewenangannya. “Prinsipnya sepanjang PT dilibatkan, maka itu menjadi modal kepercayaan bagi kami.

Karena kami adalah user bagi lulusan SMA/SMK,” terang dia.

Keterlibatan ini, lanjut Nasih, sebelumnya juga sudah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhajir Effendi. Hanya saja, porsi keterlibatannya yang masih perlu dibicarakan bersama. Apakah sebagai pengawas seperti beberapa tahun lalu atau ikut terlibat dalam pembuatan soal ujian. Selain menambah kepercayaan PTN, hasil ujian juga bisa menjadi bahan penelitian untuk pengembangan di suatu daerah. “Selama ini nilai UN kan juga tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Tiba-tiba kita tahu di koran ada kebocoran.Waktu kita di lapangan (pengawas independen) juga melihat sendiri hal

itu,” terang dia.

Terkait SNMPTN 2017, Nasih mengaku prosesnya baru akan dilaunching 10 Januari mendatang. Sebagai pertimbangan, pihaknya masih bisa menggunakan hasil UN 2016 untuk mengukur indeks sekolahnya.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Prof Abd A’la. Pihaknya mengaku, selama ini UN cukup memiliki peranan dalam penentuan jalur masuk SNMPTN ataupun seleksi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Kami harus rapatkan dulu. Bahkan juga perlu komunikasi dan diskusi dengan para Rektor. Tidak bisa tergesa-gesa. Ini menyangkut nasib anak-anak dan bangsa di masa depan,” lanjutnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jatim Prof Teguh Soedarto menandas-

kan, moratorium UN belum dipastikan berujung pada ada dan tidaknya dalam SNMPTN. “Soal moratorium UN juga masih dikaji. Belum ada keputusan jalan atau tidak. Sebenarnya UN tetap perlu ada Cuma sistemnya yang dibenahi. Bagaimana caranya supaya tidak ada kebocoran, tidak ada keresahan masyarakat,” tegas Teguh.

Soal UN, kata Teguh, kemampuan (siswa) antardaerah berbeda. Apabila kualitas soal UN sama, ada daerah yang tidak bisa mengikuti. Lain kalau standarisasi soal sama, kisi-kisi soal sama maka diperlukan komitmen UN terlaksana dengan baik dan tidak ada kebocoran, tidak ada joki, murni dikerjakan siswa. “Hasil UN sebenarnya untuk acuan sekolah untuk mengejar ketertinggalan.

Sekolah yang tertinggal harus dikirim guru dari sekolah berkualitas,” pungkas Teguh.(sdp/nii)

KILAS

Bu Risma Berbagi Pengalaman SURABAYA (BM) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbagi memanajemen pajak di hadapan delegasi 32 negara di acara internasional bertajuk “Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030” yang digelar di Surabaya pada Rabu hingga Sabtu (3/12).

“Dalam membuat kebijakan pajak (tax policy), bergantung kondisinya,” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, di Surabaya, kemarin.

Risma mengaku senang bisa berbagi pengalaman dalam menyelesaikan berbagai macam masalah perkotaan, utamanya tentang kebijakan pajak. Ia mengatakan ketika ekonomi melambat, Pemkot Surabaya tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Baru kalau ekonomi naik, saya naikkan. Jadi tidak setiap tahun naik, bergantung kondisi ekonominya. Tapi kenapa bisa tercapai dan relatif bisa membiayai program yang kami buat di Surabaya? Itu bagaimana intensifikasi serta bagaimana mengatur uang sehingga uang itu bisa maksimal penggunaannya,” katanya.

Risma mengaku senang Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah agenda ini. “Tentunya ini agenda yang bagus untuk Surabaya menuju kota MICE. Karena semakin banyak acara dan kunjungan ke Surabaya, pendapatan dari pajak hotel dan restoran juga akan meningkat,” katanya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan Surabaya jadi tempat kegiatan internasional ini bukan sekadar asal pilih. Alasan untuk mengadakan agenda yang diikuti perwakilan dari 32 negara berkembang tersebut di Surabaya. “Dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya lebih tinggi capaian nya dari sisi indeks pembangunan dan juga dari sisi capaian peningkatan pajak,” ujarnya. (hms/has/nii)

BNNP Gelar Bimtek di Unitomo SURABAYA (BM) – Guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Jawa Timur, BNNP menggelar acara bimbingan teknik (bimtek) di lingkup pendidikan tinggi.

Bertempat di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu (30/11), acara bimtek dihadiri dari berbagai kalangan perguruan tinggi se Jawa Timur.

Pembantu Rektor III Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ketut Prasetyo, mengapresiasi sikap BNNP dengan menggandeng perguruan tinggi di Jawa Timur untuk memerangi peredaran gelap narkotika. “Sinergisitas ini kami bangun guna meningkatkan dan membantu BNNP dalam pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkotika (P4GN),” kata Ketut Prasetyo, saat acara Bimtek. “Sinergi ini bisa meringankan kita dalam menjaga generasi muda dari ancaman bahaya narkoba,”ujar Ketut.

Kenapa Bimtek dilakukan, alasannya sangat simpel, yakni supaya memberikan pengetahuan tentang narkotika. Sekarang peredaran narkoba sudah memperhatinkan. Sasaran tembak para bandar juga semakin ngawur, yakni anak-anak, pelajar dan mahasiswa.”Generasi muda kita yang jadi incaran para bandar,” papar Ketut.

Pemahaman ini, katanya, bisa diterapkan oleh teman-teman di daerah. “Dengan begitu, paling tidak ada upaya mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika,” terangnya. (has/nii)

Revolusi Dunia Komunikasi sedang Terjadi SURABAYA (BM) – Berkembangnya dunia digital diiringi dengan perubahan gaya komunikasi. Media sosial punya peran sendiri dalam berkomunikasi antar pengguna. Bahkan, data terakhir, sekitar 2,3 miliar orang di dunia menggunakan media sosial. Hal ini seharusnya disadari dan dimanfaatkan media massa serta pejabat informasi publik bila tidak mau tergilas zaman.

Hal itu terungkap dalam Dialog Komunikasi Publik: Inisiasi Kemitraan Kehumasan Perguruan Tinggi di Jatim, yang digelar di Universitas Airlangga (Unair) Kampus C, Rabu (30/11). Dialog tersebut menghadirkan Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jatim Prof Rah-

M/SULUH DWI PRIAMBUDI

DIALOG: Sejumlah humas perguruan tinggi dari Jatim mengikuti dialog komunikasi publik, Rabu (30/11).

mah Ida, Founder dan Editor Good

News from Indonesia (GNFI) Akhyari

Hananto, serta humas perguruan tinggi (PT) se Jatim.

Akhyari mengatakan, kekuatan media sosial dapat dilihat pengaruhnya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Sebelum pemilihan dimulai, Hillary Clinton diprediksi menang mudah melawan Donald Trump. Mediamedia arus utama (mainstream) di AS bahkan secara terang-terangan mendukung Hillary. “Tapi hasilnya dibalik oleh Donald Trump melalui kekuatan grassroots yang menggunakan media sosial,” katanya.

Dia menjelaskan, posisi pengguna internet di dunia saat ini mencapai 3,4 miliar orang. Sekitar 2,3 miliar orang pengguna media sosial dan 2

miliar pengguna mobile media sosial.

Indonesia sendiri, sekitar 127 juta pengguna internet. Dari jumlah itu, sekitar 65% merupakan anak-anak muda. “Mereka sangat besar, massif, dan aktif,” ungkapnya.

Potensi tersebut harus mampu dimanfaatkan humas dan media massa.

Akhyari mengungkapkan, pengguna internet di Indonesia sangat aktif melakukan like, berkomentar, dan membagikan (share). Jadi, sebuah informasi yang dikeluarkan bisa dengan cepat menjadi viral. “Viral ini merupakan teknologi internet yang baru. Efeknya berantai dan panjang,” tuturnya.

Akhirnya, lanjut dia, revolusi dunia komunikasi sedang terjadi. Dan humas maupun media berada di dalamnya.

Prof Rahmah Ida lebih menyoroti posisi humas PT. Menurut dia, beberapa tahun yang lalu humas dijabat orang-orang terbuang. Dampaknya, humas menjadi institusi yang tertidur.

Namun, belakangan ini citra itu mulai berubah. “Bukan lagi orang-orang buangan yang menjadi humas,” ujar Guru Besar FISIP Unair ini.

Dia menjelaskan, humas dan media massa punya kepentingan berbeda. Untuk itu perlu dibangun berdasar beberapa prinsip. Di antaranya membangun hubungan yang baik dan mutual understanding atau sama-sama memahami kebutuhan.

“Yang patut diingat, masing-masing institusi punya karakteristik yang berbeda,” terangnya. sdp

Gelar Kontes KCBT Nasional Diikuti 18 PT SURABAYA (BM) – Sebanyak 18 perguruan tinggi (PT) mengikuti Kontes KCBT (Kapal Cepat Tak Berawak) Nasional selama tiga hari sejak Selasa (29/11) sampai Kamis (1/12).

Ada 34 robot kapal yang beradu dalam tiga kategori lomba Kontes Kapal Tak Berawak, yakni Autonomous Surface Vehicle (ASV), Electric Remote Control (ERC) serta Fuel Engine Remote Control (FERC).

Dengan tema Robot Kapal untuk Rescue (Mitigasi Bencana Nasional), tim Unit Kegiatan Mahasiswa Robotik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) memodifikasi lambung kapal dan konstruksi bangunan atas.

Anggota tim, Muzakki (20) mengungkapkan dengan tema Resque, timnya memilih mengadaptasi lambung kapal yang masih dalam riset.

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

BERLOMBA: Salah satu peserta menyiapkan kapal tak berawak di danau SIER, Rabu (30/11).

“Kami baca literatur lambung kapal yang kami gunakna itu masih dalam riset, jadi sekalian kami buktikan. Karena perkiraannya lambung kapal model kami akan lebih stabil,” katanya, Rabu (30/11).

Untuk membuat roboboat tersebut, mahasiswa semester 3 jurusan teknik otomasi ini mengaku membutuhkan waktu 2 bulan. Dalam hal ini dia juga harus melakukan revisi 2 kali pada kapal timnya. “Pasti ada

perpedaan antara perhitungan dengan ekspektasi, tapi semuanya tuntas tepat waktu,” ujarnya.

Widyo Winarso, Kasubdit Penalaran dan Kreativitas, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengungkapkan ajang tahunan Kemenristekdikti ini sebagai ajang mencari desain yang tepat untuk dikembangkan. “Roboboat ini bisa dijadikan kapal yang bertugas saat terjadi bencana,” ungkapnya usai pembukaan lomba.

Untuk menarik minat peserta, dikatakan Widyo juara setiap kompetisi bisa mendapat kesetaraan sistem kredit semester (SKS) untuk mata kuliah yang linier dengan kejuaraannya.

Sehingga bisa mempercepat

masa studinya dan bebas dari praktik serupa.

“Penyetaraan ini harus dilihat mata kuliah yang linier.

Bisa dibebaskan dari beberapa mata kuliah karena praktiknya sama. Menjadi catatan juga sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Jadi prestasi selama kuliah, kejuaraannya tercatat di dalamnya,” lanjutnya.

Sementara itu,Eko Julianto, Direktur PPNS mengungkapkan lokasi pemilihan lomba di danau SIER sebab memperhatikan akomodasi dan keamanan peserta. Untuk itu persiapan tidak hanya pada penginapan peserta, namun juga pada akomodasi.

“Awalnya mau kami adakan di Kalimas seperti event lomba perahu naga. Tetapi lokasinya tidak mumpuni jadi pindah kesini,” terangnya. (sdp/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

Razia Bus dan Travel Tujuan Jakarta

Antisipasi Pengiriman Sajam dan Bahan Peledak pada Aksi 212

MOJOKERTO(BM)-Polisi merazia bus antar provinsi, travel dan mobil boks di jalur nasional perbatasan MojokertoJombang, Rabu (30/11). Razia selama dua hari ini untuk mencegah pengiriman senjata tajam (Sajam) dan bahan peledak dalam aksi damai bela Islam jilid III di Jakarta 2 Desember nanti. Razia digelar disisi barat tugu perbatasan MojokertoJombang, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung. Petugas menghentikan setiap bus antar kota dalam provinsi, bus antar provinsi, mobil travel dan boks yang melintas di jalur nasional tersebut.

Puluhan personil keamanan yang sebagian diantaranya polwan itu memeriksa setiap barang bawaan penumpang. Sayangnya, razia kali ini dilakukan secara manual tanpa menggunakan metal detector. Polwan yang dilibatkan menggeledah tas setiap penumpang.

“Kegiatan ini untuk mengantisipasi kaitannya aksi damai di Jakarta. Kami razia bus antar provinsi, kendaraan boks, dan staton yang dicurigai. Sasaran kami yang utama adalah senjata tajam, bahan peledak, dan narkoba yang mungkin dibawa penumpang,” kata Kapolsek Trowulan, Kompol M Sulkan di lokasi.

FOTO: BM/PRAYOGI

RAZIA: Para penumpang bus antar provinsi dan juga mobil box diperiksa satu-satu untuk mencegah adanya pengiriman senjata tajam dan bahan peledak ke Jakarta

Sulkan menjelaskan, razia digelar selama dua hari di lokasi yang sama, yakni 30 November dan 1 Desember.

Menurutnya, dalam dua hari itu merupakan saat pemberangkatan peserta aksi damai 212 dari Mojokerto dan sekitarnya menuju ke Jakarta. Titik perbatasan dipilih karena menjadi jalur utama kendaraan menuju ke Jakarta.

Sedikitnya 100 personil dilibatkan dalam razia ini. Mereka dibagi ke dalam tiga regu yang diterjunkan ke lokasi razia secara bergiliran setiap dua jam sekali.

Namun, hingga pukul 13.00 Wib, razia ini belum membuahkan hasil. “Sejauh ini sekitar 50 kendaraan yang sudah kami periksa. Belum kami temukan senjata tajam, bahan peledak, maupun

Tukang Gali Sumur Tewas Tertimpa Batu MOJOKERTO (BM) - Suparno (50), tewas saat menggali sumur warga di Dusun Rungkut, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Rabu (30/11/2016). Kuli bangunan asal Desa Tempuran, Kecamatan Pungging itu tewas akibat kehabisan oksigen setelah tubuhnya terjepit batu besar yang runtuh ke dasar sumur. Kepala Seksi Pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto, Didik Soedarsono mengatakan, saat kejadian korban sedang meneruskan penggalian sumur milik Sutrisno.

Karena, hingga kedalaman 13 me-

ter tak kunjung keluar air.

Batu berdiameter sekitar 70 Cm yang semula berada diatas sumur jatuh menimpa tubuh korban. “Batunya cukup besar, itu pun jatuh menjepit tubuh Suparno yang ada di dasar sumur. Korban sempat teriak minta tolong,” kata Didik.

Mendengar teriakan minta tolong, lanjut Didik, rekan korban yang bertugas diluar sumur bergegas membantu. Namun, karena di dalam sumur berdiameter 1,2 meter membuat rekan korban terpaksa meminta bantuan warga sekitar.

Dibantu anggota Polsek Pung-

ging, relawan PMI dan LPBI NU Kabupaten Mojokerto, warga mengevakuasi tubuh korban dari dasar sumur. Menurut Didik, dibutuhkan waktu hingga enam jam untuk mengeluarkan tubuh Suparno.

Namun, kuli bangunan itu sudah tak bernyawa.

“Setelah dilakukan pemeriksaan jenazah korban oleh tim medis dari PKM Pungging, korban dinyatakan meninggal karena kehabisan oksigen saat di dalam sumur,” tandasnya. Akhirnya polisi membawa jenazah Suparno ke RSUD Dr Soekandar, Mojosari untuk diautopsi. (bud/gie/dra)

narkoba,” ungkap Sulkan.

Tak hanya mengandalkan petugas di lokasi razia, tambah Sulkan, pihaknya juga rutin berkoordinasi dengan petugas di pos lalu lintas simpang empat Kenanten.

Kendaraan menuju ke arah Jakarta yang dicurigai oleh petugas di pos Kenanten diinfokan ke petugas di jalur perbatasan Mojokerto-Jombang untuk diperiksa.

“Kalau ditemukan kami terapkan pidana umum. Membawa senjata tajam kami kenakan UU RI No 12 Tahun 1951, yang membawa narkoba kami proses sesuai UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasti kami tahan pelakunya,” tandasnya. Aksi bela Islam jilid III akan dikonsentrasikan di kawasan Monas, Jakarta. Puluhan ribu anggota ormas Islam akan menggelar salat Jumat dan doa bersama untuk proses hukum dugaan penistaan agama oleh calon Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kabupaten Mojokerto sendiri, anggota ormas Islam yang akan ke Jakarta sekitar 125 orang. 35 orang diantaranya merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI). Mereka akan berangkat ke ibu kota 1 Desember menggunakan mobil pribadi, bus umum dan kereta api.(bud/gie/dra)

KILAS

Tergiur Sepatu Baru, IRT Nekat Mencuri MOJOKERTO (BM) - Saking kepinginnya mempunyai sepatu baru, J (39) nekat mencuri sepasang sepatu di tempat kerjanya. Namun, niatnya memakai sepatu baru sirna setelah ulah Ibu Rumah Tangga (IRT) ini kepergok satpam pabrik. Kanit Reskrim Polsek Ngoro, AKP Iwan Setiawan mengatakan, J belum lama bekerja di pabrik sepatu PT DPS, jalan Raya Ngetreb, Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Bukannya menjaga perilaku baik supaya tetap bertahan di pekerjaannya, ibu rumah tangga ini justru nekat mencuri sepasang sepatu produk pabrik tersebut. Namun, perbuatannya itu kepergok satpam pabrik saat pelaku akan pulang membawa sepatu curian. “Kan ada pemeriksaan satpam di pintu depan pabrik, kemudian ditemukan sepasang sepatu di dalam tasnya pelaku,” kata Iwan Rabu (30/11).

Akibat perbuatannya itu, J diserahkan ke Polsek Ngoro oleh manajemen PT DPS. Sepasang sepatu kets dan tas parasit warna cokelat milik pelaku disita polisi sebagai barang bukti. Kepada petugas, buruh di bagian produksi itu mengaku nekat mencuri lantaran kepingin memakai sepatu baru untuk tampil gaya.

“Pelaku baru sekali mencuri, hanya ingin punya sepatu baru untuk dipakai sendiri,” terang Iwan.

Kendati nilai kerugian yang dialami PT DPS hanya Rp 300 ribu, tambah Iwan, J tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut dia, pelaku dijerat dengan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian ringan dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan penjara.

“Pelaku tidak kami tahan, Selasa minggu depan kami sidangkan tipiring (tindak pidana ringan),” tandasnya. (bud/gie/dra)

Disporabudpar Gelar Workshop Film untuk Pelajar MOJOKERTO(BM)-Era digital yang berkembang memungkinkan setiap orang bisa membuat film. Guna mengembangkan bakat dan kreatifitas perfilman di kalangan pelajar setingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata menggelar workshop film, Rabu (30/11).

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto H. Ustadzi Rois SH. M.Pd mengungkapkan tujuan acara ini agar produksi perfilman dari kalangan pelajar makin bergairah dan berkualitas.

“Semoga industri kreatif khususnya perfilman di Mojokerto berkembang dan dapat memantik bakat sineas muda. Bapak Bupati sangat mendukung kegiatan ini,” ucapnya saat membuka acara tersebut.

Loeloe Hendra pemateri alumnus Institut Seni Yog-

KEDIRI - NGANJUK

FOTO: BM/PRAYOGI

POTENSI: Workshop film agar perfilman di Mojokerto makin berkembang dan berkualitas.

yakarta menjelaskan, potensi pengembangan film masih cukup luas. Apalagi di era digital sangat memungkinkan setiap orang bisa membuat film.

Pemateri asal Trowulan Mojokerto, Setiyo Junaedi membekali kepada peserta lebih kearah teknis mengenal alat dan tahapan pelaksana produksi film.(gie/dra)

berita metro www.beritametro.co.id

Palsu KTP, Divonis 5 Bulan Penjara

KEDIRI(BM)-Nasib naas dialami Roid Malik asal Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren. Setelah menjalani hukuman penjara atas kasus penggelepan sepeda motor, kini dirinya harus menjalani hukuman dugaan pemalsuan KTP. Pantauan di lokasi sidang, majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri akhirnya menjatuhkan vonis 5 bulan penjara atas kasus dugaan pemalsuan KTP. Hal itu lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa sebesar 8 bulan.

Majelis hakim membacakan amar putusannya yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pemalsuan KTP untuk meminjam sepeda motor kawasaki blizt milik Suprapto, warga Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri. Perbua-

FOTO: BM/IBAD

VONIS: Majelis hakim saat membacakan vonis terhadap terdakwa Roid Malik terkait pemalsuan KTP

tan terdakwa melanggar pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akte otentik.

Kuasa hukum terdakwa Ahson Nurhuda, menjelaskan adanya putusan tersebut pihaknya masih berfikir terlebih dahulu, apakah menerima putusan hakim atau melakukan banding. Terdakwa masih diberi waktu selama 7 hari sejak adanya vonis tersebut. “ Ya kita melakukan evaluasi dulu, apakah nanti banding apa tidak,” ujarnya.

Seperti diketahui kasus pemalsuan KTP ini sendiri bermula dari perkara penggelapan motor oleh terdakwa yang telah divonis selama 5 bulan 5 hari penjara. Polisi kemudian mengembangkan kasus itu karena menemukan bukti-bukti baru perihal kasus pemalsuan KTP oleh tedakwa. (bad/dra)

Bea Cukai Sita 83 Bal Rokok Polos

Kediri(BM)-Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, menyita rokok polos atau tanpa pita cukai sebanyak 83 bal. “Kami melakukan penindakan. Ada dua TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan produk yang beda-beda,” kata Kepala Seksi Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Andi Tasmiko di Kediri, Rabu.

Dikatakan, lokasi penindakan rokok polos di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Awalnya, petugas mendapatkan laporan dan setelah diselidiki ternyata benar. Barang tersebut diangkut PERWAKILAN

dengan sepeda motor, namun saat akan dilakukan penangkapan, pengendara sepeda motor justru lari.

Pihaknya menyebut, penangkapan itu dilakukan sekitar awal November 2016 dengan jumlah total barang sebanyak 83 bal. Setiap satu bal barang berisi 200 pak rokok tanpa pita cukai. Barang bukti yang disita, diperkirakan nominalnya hingga Rp27 juta.

Petugas langsung membawa barang-barang tersebut ke kantor untuk dilakukan penelitian lagi, namun petugas tidak menemukan pabrik asal rokok itu dibuat. Petugas hanya mendapatkan barang bukti berupa rokok polos

yang merupakan produksi mesin.

Pihaknya menduga, rokok tersebut diproduksi di Malang. Para pengusaha rokok sengaja memanfaatkan daerah perbatasan untuk penjualan produk mereka. Barang itu diproduksi dalam jumlah banyak dan diedarkan ke masyarakat.

Pihaknya sudah koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Malang terkait temuan tersebut. Diharapkan ada sinergisitias, sehingga bisa lebih mudah untuk mengungkap pemilik serta pembuat rokok tanpa pita cukai tersebut.

“Kami koordinasi dengan kanwil dan kantor Malang

untuk menindaklanjuti temuan ini. Mereka pun juga melakukan pengawasan di Malang,” katanya.

Andi menyebut, penindakan selama November ini sudah yang ketiga kalinya.

Rokok polos mulai marak beredar, sehingga pihaknya intensif melakukan operasi di pasar.Ia berharap, dengan kegiatan itu semakin meminimalisir peredaran rokok polos atau yang tanpa pita cukai tersebut.

Selain itu, bea cukai juga rutin mengadakan sosialisasi pada masyarakat, dan meminta partisipasi aktif dari mereka untuk melapor jika mendapati peredaran rokok

FOTO:BM/SIROJUDDIN

Andi Tasmiko

tanpa pita cukai. Andi mengatakan barang-barang itu masih disita petugas hingga ada keputusan dari kementerian keuangan, sehingga bisa dilakukan pemusnahan. (ked/dra)

KILAS

FOTO: BM/PRAYOGI

GELAR: Forpimda beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Nganjuk menggelar Apel Nasional Nusantara Bersatu.

Apel Nasional Nusantara Bersatu

NGANJUK(BM)-Gelar Apel Nasional Nusantara Bersatu yang melibatkan Forpimda beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Nganjuk, Dilaksanakan di GOR Bung Karno, Begadung, Nganjuk. pada Rabu (30/11) pukul 07.30 wib. Tampak hadir dalam acara tersebut Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman, Wakil Bupati KH Abdul Wakid Badrus, Dandim 0810 Nganjuk Letkol Infantri Akatoto, Kapolres Nganjuk AKBP Joko Sadono, Ketua DPRD Puji Santoso dan Pimpinan lintas Agama serta seluruh SKPD Kabupaten Nganjuk.

Bupati Nganjuk Drs. H .Taufiqurrahman mengatakan, kegiatan apel yang bertajuk Nusantara Bersatu ini, merupakan perwujudan dari bentuk keberagaman yang selama ini tetap terjalin. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati, Maka, permasalahan yang sedang terjadi di Ibukota Jakarta jangan sampai menjadikan kita menjadi terpecah belah. “Saya menghimbau agar kita bersama menjaga persatuan dan kesatuan, Sebagai wujud menjaga persatuan itu tidak harus ke Jakarta,” kata Taufiq.

Kabupaten Nganjuk merupakan bagian dari satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI), Maka harus tetap terjaga kebersamaan dalam keberagaman dan tetap terjalin utuh dalam menyatukan tekad dengan satu tujuan yakni NKRI Harga Mati.

Sementara dalam Apel Nusantara Bersatu, Dandim 0810 Nganjuk Letkol Inf. Akatoto mengatakan, ada 4 konsensus yang perlu menjadi pemahaman bersama yakni Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika serta NKRI. “Kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga, Sebab Keberagaman dan kebersamaan Indonesia saat ini menjadi landasan dan pondasi Dunia, “terang Akatoto. (kam/dra)

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

Ditinjau Wali Kota, Jalan Ambles Langsung Dibenahi

MALANG (BM) - Jalan yang ambles di Jalan Bondowoso mendapat perhatian serius , Wali Kota Malang HM Anton saat meninjau langsung kawasan tersebut, Rabu (30/11).

Saat HM Anton meninjau, sempat geleng-geleng kepala. Makanya, dia menginstruksikan agar langsung dibenahi.

Dinas Bina Marga dan Pengawasan Pembangunan Kota Malang, diminta membenahi jalan ambles itu. Beberapa saat kemudian alat berat pun tiba di lokasi. Pembenahan dan perbaikan langsung dilaksanakan. Jalan ambles yang sempat diperiksa polisi itu langsung kembali normal.

Se m e n t a ra , Ke t u a Komisi C DPRD Kota Ma-

FOTO BM/CHOLIL

TINJAU: Walikota Malang bersama rombongan saat meninjau lokasi jalan yang ambles di jalan Bondowoso Kecamatan Klojen.

lang, Bambang Soemarto, juga sempat meninjau lokasi jalan berlubang di jalan terusan Bondowoso, Kecamatan Klojen itu.

Pria yang juga pengusaha konstruksi itu menilai bagian dalam lubang

yang mengangga tersebut.

Menurut Bambang, secara kasat mata lubang tersebut terjadi memang karena gerusan air.

Namun, dirinya menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Peru-

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

mahan dan Pengawasan Bangunan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. “Semua pihak harus kumpul dan dievaluasi bersama. Tapi adanya gerusan itu dari mana?

Kalau tidak segera diperbaiki, akan segera merugikan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pihak terkait yang dimaksud Bambang adalah DPUPPB dan Polres Malang Kota. Saat melihat bagian dalam lubang, pembenahan tidak bisa hanya dilakukan di titik yang berlubang.

Menurutnya, jalan radius 3-4 meter juga harus ditilik. Melihat kondisi yang ada, tak menutup kemungkinan jalan berlubang juga berpotensi terjadi di titik-titik lain di jalan sekitar. (lil/dra)

Bupati Ingatkan Kinerja SKPD dan Kecamatan yang Buruk MALANG(BM)-Bupati Malang, mengikuti upacara secara seksama. akukan evaluasi kinerja terhadap Rendra Kresna curhat dan meng- Upacara HUT KORPRI di Kabupaten setiap kecamatan dan Satuan Kerja ingatkan beberapa SKPD dan ke- Malang memang mundur sehari. Perangkat Daerah (SKPD). Hasilnya, camatan yang kinerjanya buruk. Hal Itu dikarenakan bertepatan dengan kinerja Kecamatan Kromengan itu disampaikan saat memperingati upacara HUT Kabupaten Malang. dinilai sebagai kecamatan yang mehari ulang tahun (HUT) Korps Pega- Sehingga upacara HUT KORPRI miliki kinerja terbaik. Bahkan, dua wai Republik Indonesia (KORPRI) digelar hari ini. instansi lainnya juga masuk dalam ke-45, Rabu (30/11). Menurutnya, Bersamaaan dengan Upacara kategori tersebut, yakni Dinas Kesmengikuti upacar itu memang be- HUT KORPRI ini, Rendra juga mel- ehatan dan Kecamatan Kromengan. rat. Sebab, kepanasan kena terik Selain itu, kecamatan yang matahari. dinobatkan memiliki kinerja “Bila memang tidak kuat, ya terburuk. Disebutkan seperti minta izin ke atasannya untuk Kecamatan Pakis, Kecamatan tidak ikut upacara. Saya akui ikut Turen dan Bagian Pertanaupacara itu memang berat,” kata han. Penilaian itu dituangkan Rendra mengingatkan peserta dalam surat keputusan Bupati upacara yang mulai gaduh dan Malang nomor 188.45/662/ ramai. kep/35.07.013/2016. Isinya Mendapat per ingatan tentang Panji-panji KeberFOTO BM/CHOLIL semacam itu peserta upacara INGATKAN: Rendra Kresna saat Hari Korpri Ka- hasilan Pembangunan dan korpri langsung tertib. Mereka bupaten Malang Kepemimpinan 2016. (lil/dra)

berita metro www.beritametro.co.id

Pembebasan Lahan Tol Paspro Capai 70 Persen

PA S U R UA N ( B M ) Proses pembangunan tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) akan mulai dikerjakan awal tahun depan.

Ini menyusul setelah proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi yang sudah mencapai 70 persen. Sementara, untuk sisanya akan dilakukan pembayaran sebelum akhir tahun ini.

Pe j a b a t Pe m b u a t Komitmen (PPK) Pengadaan Tol Pasuruan – Probolinggo Kementrian PU – PERA Agus Minarno mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya negoisasi dengan warga yang menolak lahannya dibebaskan untuk pembangunan tol Paspro ini. “Saya besok ke

FOTO BM/IST

DIPROSES: Warga saat mengurus surat pembebasan untuk lahan tol.

Probolinggo untuk sosialisasi ini. Semoga Desember semua warga mau melepaskan tanahnya untuk pembangunan tol ini,” kata Agus usai membayar ganti rugi pembebasan lahan tol di Balai Desa Ranuklind-

ungan , Kecamatan Grati, Pasuruan, kemarin Dikatakan, sekitar 30 persen itu warga menolak dengan harga ganti rugi yang diberikannya. Akhirnya, mereka tetap bersikukuh dan akan berjuang

PASURUAN - PROBOLINGGO

sampai Mahkaham Agung (MA). “Kami fasilitisi kok apa kemauan mereka. Jika mereka ingin menempuh jalur hukum, kami juga siap. Tapi, kami tetap berupaya agar ini bisa selesai tanpa jalur hukum. Sehingga proyek pembangunan tol ini bisa cepat terlaksana,” terangnya.

Agus mengaku, pihaknya sudah memberikan harga yang lumayan tinggi dan disesuaikan dengan harga tanah di lapangan. Yakni, untuk per meternya, pihaknya memberikan harga paling rendah mulai dari Rp 260.000 dan paling mahal dengan harga Rp 580.000.

“Yang jelas, kami memberikan harga maksimal itu,” umkapnya.(pas/dra)

Kades Selingkuh, Ratusan Warga Demo di Balai Desa PROBOLINGGO (BM) - Ratusan warga Posangit Leres Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo melurug balai desa. Warga meminta, agar Kepala Desanya dicopot dari jabatannya lantaran kepergok tengah berselingkuh dengan wanita bersuami. Perselingkuhan Kepala Desa, Edi ini diketahui warga di sebuah hotel kelas melati di kawasan Tongas.

Bahkan, warga ketika itu langsung melakukan tangkap tangan.

Pantauan di lapangan, pihak Muspika berupaya meredam amarah warga.

Mediasi di Balai Desa sempat memanas dan berlangsung alot. Kata warga, ulah kepala desa tersebut sudah PERWAKILAN

FOTO BM/SAIFULLAH

LURUK : Balai desa Posangit Leres Kecamatan Sumberasih diluruk warga desa dan warga menuntut, Kades dicopot.

mencoreng cintra baik desa yang selama ini dikenal kondusif dan aman.

Camat Sumberasih, Ugas Irwanto menyebutkan, Edi tidak bisa serta merta dipecat dari jabatannya.

Sebab, jeratan hukuman

hanya dibawah lima tahun.

“Saat ini yang bersangkutan masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo Kota,” katanya Rabu (30/11) kemarin.

Meski tidak ditahan, Edi

masih enggan pulang. Dia diketahui memilih mengamankan diri di kantor polisi akibat ulahnya terbongkar kasus perselingkuhan itu. “ S e s u a i Un d a n g Undang, kades tidak bisa diberhentikan dari jabatannya,” tegasnya. Diminta tanggapan kasus selingkuh kepala desa itu, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Bunyamin berjanji akan mengawal apa yang menjadi keinginan warga setempat.

“Kita akan mengawal persoalan ini sampai di dewan nantinya,” tandas Bunyamin yang turut menghadiri pertemuan dengan ratusan warga di kantor balai Desa setempat. (sip/dra) MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

Livoli 2016, Indomaret

Gandeng Dua Sponsor

BM/ISTIMEWA.

JELANG SEMIFINAL: Tim merah putih yang berlaga di Piala AFF 2016 siap tempur di babak semifinal melawan kesebelasan Vietnam, Sabtu lusa.

Dikeluhkan, Tiket Semifinal Piala AFF 2016 hanya Dijual On Line

Menpora Minta Penjualan Tiket Dipermudah JAKARTA (BM) – Pembelian tiket pertandingan semifinal Piala AFF 2016 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam yang dilakukan secara online banyak dikeluhkan masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun meminta sistem penjualan tiket itu bisa dipermudah.

“Prinsip dasarnya jelas, masyarakat harus dimudahkan akses mendapatkan tiket. Pastikan tidak ada oknum PSSI yang bermain-main dalam distribusi tiket,” kata Menpora Imam Nahrawi dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Rabu.

Pertandingan semifinal Piala AFF 2016 itu akan digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (3/12), pukul 19.00.

Menpora Imam Nahrawi mengatakan tidak ingin masyarakat bersusah payah mencari tiket pertandingan, namun ada oknum yang menjual tiket dari pintu belakang atau tidak melalui prosedur yang benar.

Seperti diberitakan, penjualan tiket semifinal pertama Piala AFF 2016 semuanya dijual dengan sistem online. Penjualannya sendiri dikendalikan langsung oleh federasi sepak bola Asia Tenggara itu. Hanya saja, untuk pelaksanaannya menggandeng pihak ketiga dari Indonesia.

Ada 27 ribu lembar tiket yang dikeluarkan pihak panitia yang terbagi atas tiga kategori. VIP dengan harga Rp 300 ribu, kategori satu Rp 200 ribu dan kategori dua Rp 100 ribu. Penjualannya sudah dilakukan melalui kiostix.com.

Calon penontonpun tidak langsung mendapatkan tiket meski sudah membeli secara online karena tiket baru bisa didapatkan H-1 sebelum pertandingan. Penukaran tiket dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

“Kami berharap jangan hanya mengejar laba, melainkan mempertimbangkan juga akses publik. Ini peristiwa

kebangsaan, ini soal tim nasional yang mewakili nama Indonesia, bukan konser musik yang sepenuhnya komersial,” kata Imam Nahrawi.

Dengan lolosnya Indonesia ke babak semifinal, Menpora berharap anak asuh Alfred Riedl ini memberikan hasil terbaik. Peluang untuk lolos ke final juga terbuka meski pertandingan semifinal dilakukan sistem kandang dan tandang. “Dan jika masuk final, saya berharap manajemen tiket pun menjadi lebih baik,” kata pria kelahiran Bangkalan, Madura, itu.

Animo pecinta sepak bola Tanah Air atas pertandingan ini sangat besar. Mereka tentu akan berbondongbondong untuk hadir ke Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, guna mendukung perjuangan skuad Garuda. Apalagi pertandingan di kandang ini untuk pertama kalinya bagi Indonesia di ajang turnamen yang sangat bergengsi se Asia Tenggara setelah terlepas dari sanksi FIFA. (ant/tbn/nii)

Kejuaraan Dunia Pencak Silat XVII di Bali

Pesilat Luar Negeri Sangat Antusias JAKARTA (BM) - Sebanyak 42 negara memastikan ikut dalam Kejuaraan Dunia Pencak Silat XVII di GOR Lila Bhuana Denpasar, Bali, pada 3-8 Desember 2016.

“Antusiasme para peserta dari luar negeri itu luar biasa, apalagi menjelang libur akhir tahun. Sejumlah wakil dari beberapa negara juga telah hadir di Bali sejak pertengahan November 2016,” kata Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2016 Edhy Prabowo di Jakarta, Rabu.

Negara-negara yang memastikan hadir dalam Kejuaraan Dunia antara lain Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Belgia sebagai wakil benua Eropa. Sedangkan wakil benua Afrika yaitu Afrika Selatan dan Mesir.

Kemudian, para atlet dari Amerika Serikat, Kanada, dan Brazil akan menjadi wakil para pesilat internasional dari benua Amerika.

Terakhir dari benua Asia Oceania, perwakilan yang memastikan hadir adalah para pesilat dari negara Jepang, Australia, Arab Saudi, Iran, Palestina, Israel dan negara-negara ASEAN. “Kami tinggal berkoordinasi dengan Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bali yang menjadi tuan rumah penyelenggara,” kata Edhy.

Kontingen Pencak Silat Indonesia, lanjut Edhy, berharap dapat meraih prestasi selain kesuksesan penyelenggaraan dan konsolidasi organisasi internasional.

Selain Kejuaraan Dunia, IPSI juga akan menggelar Festival Pencak Silat pada 6-8 Desember serta Musyawarah Nasional PB IPSI pada 4-5 Desember. Musyawarah Nasional IPSI 2016 itu mempunyai program utama pemilihan Ketua Umum PB IPSI periode 2016-2020.

“Festival pencak silat akan berlangsung di lantai dua GOR Lila Bhuana. Sedangkan Kejuaraan Dunia akan berlangsung di lantai satu GOR itu. Festival itu akan menggunakan musik tradisional baik dari Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Sumatera Barat,” kata Sekretaris Umum PB IPSI Erizal Chaniago. (ant/nii)

BM/ISTIMEWA.

PERAHU NAGA. Lomba dayung perahu naga menjadi salah satu incaran tim Indonesia di cabor dayung Asian Games mendatang.

Dayung Bidik 4 Emas Asian Games JAKARTA (BM) - Indonesia membidik empat medali emas dalam tiga rumpun cabang olahraga dayung yaitu dayung, perahu naga, dan perahu kano-kayak pada Asian Games 2018.

“Pada cabang dayung, medali emas kami targetkan dari nomor single skull putra, nomor M8+ putra.

Sebanyak 32 atlet telah menjalani pelatnas dayung di Pangalengan, Bandung, sejak 8 Oktober,” kata Direktur Performa Tinggi Lomba 1 Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Hadi Wihardja di Jakarta, Rabu.

Pada cabang perahu kano dan kaya, lanjut Hadi, Satlak Prima menargetkan satu medali emas yaitu

pada nomor C2 200 meter. “Kami mengharapkan kano nomor C2 200 meter akan ditetapkan dalam rapat koordinasi dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA) nanti. Indonesia punya peluang emas pada nomor itu karena menempati peringkat 17 dunia,” kata Hadi.

Kemudian, dua medali emas berikutnya akan ditargetkan pada cabang perahu naga nomor 12 pedayung jarak 200 meter dan 500 meter.

Hadi mengatakan tim dayung Indonesia akan menjalani perlombaan uji coba pada Kejuaraan Dunia Dayung pada Mei 2017.

“Kami tetap mendukung cabangcabang olahraga untuk mengikuti

laga uji coba meskipun mereka tidak akan bertanding dalam SEA Games 2017. Jika cabang olahraga punya target medali dalam Asian Games 2018, kami akan mempertahankan prestasi mereka dari sekarang,” katanya.

Dukungan Satlak Prima terhadap cabang-cabang olahraga yang akan mengikuti laga uji coba, menurut Hadi, sesuai target cabang itu dalam Asian Games 2018. “Kami mengharapkan cabang-cabang olahraga yang akan turun dalam Asian Games 2018 juga akan muncul dalam pertandingan uji coba jelang Asian Games pada akhir 2017,” ujar Hadi. (ana/nii)

SIDOARJO (BM) - Persiapan yang dilakukan tim bola voli putra Indomaret Sidoarjo terjun di PGN Livoli 2016 tak melulu teknis. Pada ajang yang bakal digeber di Blora, Jawa Tengah, 4-11 Desember mendatang Indomaret menggandeng dua sponsor kelas kakap.

Hadirnya dua sponsor membuat klub yang berbasis Wonoayu ini akan tampil lebih ‘wah’ di Livoli 2016 nanti.

Apalagi dua nama sponsor yang menjalin kerjasama dengan mereka, adalah merek ternama di masing-masing produk. Indomaret Sidoarjo akan memampang produk Anlene dan Top Coffe di jersey.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Anlene dan Top Coffe atas kepercayaannya menjadi sponsor Indomaret di Livoli. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut di eventevent selanjutnya,” harap manajer Indomaret Sidoarjo Sutono, Rabu (30/11).

“Ini bukti bahwa Anlene dan Top Coffee percaya dan yakin dengan program voli di Indomaret,” imbuh mantan pemain bola voli nasional ini. Sutono menjelaskan bahwa Anlene dan Top Coffee tak membebani Indomaret Sidoarjo dengan target muluk.

“Mereka tidak ada target apapun. Tapi dari manajemen yang justru punya beban. Sekarang bagaimana caranya kami bisa memberikan hasil terbaik kepada Indomaret dan kedua sponsor,” imbuh Tono, sapaan akrabnya.

Dengan sokongan dua sponsor besar, Indomaret berharap bisa lebih berprestasi di Livoli 2016. Tim besutan Iwan Dedy Setiawan membidik posisi empat besar.

“Target kami empat besar dulu. Setelah itu tercapai, baru kami bicara grand final,” pungkasnya. (dek/nii)

Sean Gelael

Sean Gabung Tim Arden JAKARTA (BM) - Pebalap muda Indonesia, Sean Gelael, dipastikan bakal memperkuat tim baru pada ajang balapan GP2 2017 yaitu Arden Internasional. Dengan adanya keputusan tersebut kerjasama dengan Campos Racing resmi berakhir.

“Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih pada tim Campos Racing yang telah bekerja sama selama satu musim penuh. Saya banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman. Namun, saya juga membutuhkan suasana dan tantangan baru di musim depan,” kata Sean, Rabu.

Meski hanya satu musim bersama Campos Racing, pebalap yang didukung penuh Jagonya Ayam KFC Indonesia itu mampu meraih 24 poin. Hasil terbaik yang diraih oleh Sean Gelael adalah saat menjadi runner up di Sirkuit Red Bull Ring Austria. Untuk balapan lain sering terkendala setelan kendaraan.

Bersama dengan tim baru, anak pasangan Ricardo dan Rini Gelael ini mengaku siap memberikan yang terbaik meski pada musim 2016 tim yang dibelanya berada di posisi juru kunci klasemen umum. Hanya saja, untuk musim 2017 dipastikan akan perombakan besar-besaran.

Di tim Arden, Sean bakal didukung oleh Gaetan Jego yang merupakan mantan engineer tim ART Grand Prix.

Pria kenyang pengalaman ini dipastikan bakal memberikan kemampuannya terbaiknya. Apalagi, target di musim 2017 bagi Sean harus lebih baik dari musim sebelumnya.

Demi mencapai performa terbaik, pebalap penyuka musik hip-hop ini sudah melakukan adaptasi dengan tim barunya. Proses adaptasi sendiri dilakukan setelah berakhirnya balapan GP2 2016 di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saat latihan, Sean ditemani oleh pebalap runner up GP2 2016, Antonio Giovinazzi.

Dengan berakhirnya balapan satu level di bawah Formula 1 ini membuat tim yang berpartisipasi melakukan perombakan. Seperti yang dilakukan tim juara yaitu Prema Racing. Tim asal Italia ini tidak akan menggunakan jasa sang juara dunia GP2 Pierre Gasly dan Antonio Giovinazzi.

Untuk menggantikan dua pebalap terbaik GP2 2016 ini, Prema Racing menggaet juara GP3 Charles Leclerc dan Antonio Fuoco. Kedua pebalap andalannya ini merupakan pebalap binaan Ferrari.

Tim MP Motosport juga secara resmi telah mengumumkan satu pebalap mereka yaitu pebalap asal Brasil Sergio Sette. Adapun tim ART Grand Prix akan memakai jasa pebalap asal Thailand yang musim 2016 menjadi runner-up di GP3, Alexander Albon. (ana/nii)

Apresiasi untuk Atlet ASEAN yang Raih Medali di Olimpiade dan Paralimpiade 2016

Bangga Berbagi Kehormatan Sesama Rakyat ASEAN JAKARTA (BM) - Atlet-atlet dari negara-negara Asia Tenggara yang meraih medali dalam kejuaran multicabang Olimpiade dan Paralimpiade 2016 di Brazil mengapresiasi penghargaan yang diberikan ASEAN kepada mereka.

Penghargaan itu diberikan di Jakarta, Rabu, oleh Wakil Sekjen Komunitas Budaya-Sosial ASEAN (ASCC), Vongthep Arthakaivalvatee, dan anggota Musyawarah Pejabat Senior bidang Olahraga ASEAN (SOMS), Ahmad Shapawi.

“Saya berterima kasih kepada ASEAN yang memberikan penghargaan ini. Saya juga bangga sudah berbagi kebanggaan dan kehormatan dengan rakyat ASEAN, khususnya Vietnam,” ujar Hoang Xuan

Vinh, petembak asal Vietnam yang berhasil menggondol medali emas dan perak pada Olimpiade 2016.

Menurut Hoang Xuan Vinh, tampil dalam ajang Olimpiade merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan mengharumkan martabat bangsa dan negara, yang otomatis menerbangkan nama regional ASEAN bersinar di kancah dunia.

“Perjuangan saya di Olimpiade berlandaskan motivasi membanggakan keluarga dan mewujudkan kejayaan negara,” tutur dia Pernyataan senada juga diungkapkan atlet loncat indah Malaysia, Pandelela Rinong, yang meraih perak pada Olimpiade 2016 di Rio De Janeiro. “Terima kasih untuk semua yang mendukung karier saya,” tutur

perempuan 23 tahun itu.

Sementara itu, atlet Paralimpiade 2016 asal Indonesia Ni Nengah Widiasih menganggap ASEAN saat ini merupakan kawasan regional yang sudah diakui di dunia.

Hal itu, menurut atlet angkat berat tersebut, terlihat dari banyaknya atlet yang berprestasi baik di Olimpiade dan Paralimpiade 2016. “Kami sebagai atlet berupaya untuk terus menorehkan prestasi. Semoga di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020, kami semua bisa tampil dan membuat pencapaian yang lebih baik. Terima kasih untuk dukungan ASEAN,” ujar Ni Nengah Widiasih.

ASEAN memberikan penghargaan kepada 49 atlet peraih medali Olim-

piade dan Paralimpiade 2016. Para atlet tersebut berasal dari enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. “Prestasi dan pencapaian atlet-atlet ASEAN di Olimpiade dan Paralimpiade 2016 layak mendapat pujian dan penghormatan, karena mereka bisa memberikan kebanggaan dan inspirasi bagi komunitas ASEAN. Kami berharap prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda ASEAN lainnya,” ujar perwakilan Musyawarah Pejabat Senior bidang Olahraga ASEAN (SOMS) Ahmad Shapawi, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Dewan Olahraga Nasional Malaysia. (ant/nii)

Ni Nengah Widiasih

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 01 DESEMBER 2016

Pungli, Musuh Bersama yang Harus Dibasmi

TAJUK

Dana Penyertaan Ngendon P

HARIAN BERITA METRO edisi Rabu (30/11) memuat headline di halaman 3 soal dana penyertaan. Dilaporkan, beberapa BUMD milik Pemkot Surabaya belum bisa menggunakan dana penyertaan modal secara maksimal. Padahal dana penyertaan modal yang dialokasikan APBD ini sebenarnya bertujuan untuk menggenjot PAD Kota Surabaya sesuai dengan fungsi dan perannya.

Diberitakan, seorang anggota legislator kota ini mengkritisi ihwal alokasi dana APBD yang tidak dieksekusi tepat waktu dan sasaran ini. Apalagi, disebut-sebut, penyebab tidak cair dan tidak digunakannya dana penyertaan modal pada sejumlah BUMD itu karena alasan kekhawatiran. Sayangnya, anggota parlemen yang terhormat itu tidak menyebutkan detail kekhawatiran apa dan kepada siapa.

Fakta yang terungkap adalah dana penyertaan modal untuk beberapa BUMD itu selalu “parkir” di kas daerah dalam waktu yang cukup lama. Dana penyertaan modal untuk PD Pasar Surya, misalnya, sudah dialokasikan sejak APBD 2015 dengan nominal Rp 10 milyar. Ternyata dana penyertaan itu baru cair pada Desember 2016. Kapan dana itu akan digunakan? Entah. Artinya, dana itu masih akan ngendon lagi dalam beberapa bulan mendatang.

Hal yang sama terjadi pada dana penyertaan modal untuk PDTS KBS (kebun binatang Surabaya) yang dialokasikan sebesar Rp 10 milyar pada APBD 2016. Hingga akhir November 2016, tidak ada tanda-tanda dana penyertaan itu dicairkan. Kemungkinan dana penyertaan ini baru akan cair di bulan Desember, sehingga praktis penggunaannya baru akan efektif pada tahun 2017. Hal yang ironis justru pada APBD 2017 juga ada alokasi dana penyertaan modal untuk BUMD, termasuk PDTS KBS. Nah. Sedikitnya ada dua hal yang patut menjadi catatan kita di sini.

Pertama, soal alasan kekhawatiran pemerintah kota dalam mencairkan dana penyertaan itu. Apakah itu terkait dengan kekhawatiran dana penyertaan itu akan disalahgunakan? Benarkah begitu?

Kalau hal itu benar, maka sungguh ironis. Sebab, di zaman kini, ketika lembaga pengawasan mulai dari inspektorat, BPKP sampai BPK sudah sangat ketat, maka kekhawatiran dana penyertaan itu akan disalahgunakan sangatlah musykil. Tidak perlu. Bukan berarti dana penyertaan itu tidak mungkin disalahgunakan, tetapi kita bisa percaya bahwa aparat pengguna dana tentu tidak akan sembrono menyalahgunakan dana tersebut. Di ujung sana ada KPK yang menjadi momok bagi perilaku korup.

Kedua, setiap BUMD yang mengajukan usul alokasi dana penyertaan diasumsikan sudah melakukan kajian dan planning penggunaan dana itu. Target akhirnya tentu saja peningkatan pendapatan BUMD dan itu berarti peningkatan setoran untuk PAD. Ketika dana itu tidak cair, pertanyaannya lalu siapa yang salah? Apakah manajemen BUMD ataukah Dinas terkait di Pemkot yang abai?

Lembaga pemeriksa, semacam badan pengawas, inspektorat, BPKP, dan BPK hendaknya juga menelisik mengapa pos anggaran yang sudah dialokasikan, seperti dana penyertaan ini, tidak cair dan digunakan sesuai ketentuan? Ini bukan hanya soal anggaran yang tidak terserap. Ini bukan tak mungkin melibatkan banyak faktor, yang saling berkelindan, yang ujung-ujungnya masuk kategori pemborosan. Pemborosan waktu, tenaga, dan dana yang nganggur alias ngendon. Noor Ipansyah Iskandar

Buat Pernyataan

BRIGJEN..

dari APBN 2010-2014.

Majelis Hakim meyakini Brigjen Teddy korupsi USD 12 juta ketika menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2010-2014.

Duduk sebagai anggota majelis yaitu Brigjen Hulwani dan Brigjen Weni Okianto.

Adapun untuk oditur militer (jaksa-red) yaitu Brigjen Rachmad Suhartoyo. Atas kasus itu, Brigjen Teddy dibela oleh kuasa hukum Letkol Martin Ginting.

Majelis meyakini saat Teddy berpangkat kolonel melakukan serangkaian tindak pidana korupsi anggaran negara yang diperuntukkan buat membeli alutsista. Tapi anggaran ini ia belokkan ke kantong pribadinya sehingga mencapai USD 12 juta.

Brigjen Teddy mendengarkan vonis tersebut dengan berdiri selama tiga jam. Setelah tiga jam berlalu, majelis hakim mempersilakan Teddy

tian, satu diantaranya Yenni Wahid putri Abdurrahman Wahid Presiden Indonesia ke-4.

“Saya bermimpi orang Indonesia yang nanti menjadi pemimpin IMF. Saya bermimpi anak-anak kita nanti bisa terbang ke luar angkasa.

Inilah mimpi kita yang kita canangkan dan tanpa persatuan, mimpi itu tidak akan pernah kita capai,” katanya.

“Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya ingin menutup orasi singkat ini dengan mengingatkan kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa dengan budaya tinggi. Keramahan, ketulusan, senyum adalah modal bagi Indonesia menguasai dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima

Sambungan Halaman 1 TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai. Gatot menambahkan, Gerakan Nasional Nusantara Bersatu merupakan salah satu bukti persatuan Indonesia.

“Indonesia milik kita bersama. Bhineka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi sampai dengan desa semua melakukan yang sama. Ini semua menunjukkan kita semua bangsa patriot, bangsa yang ksatria,” katanya.

Menurutnya, kelompokkelompok yang mengkhianati bangsa ini harus berkaca pada para pahlawan penyatu bangsa yang merebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

menolak“kerjasama” dan tekanan koleganya bahkan mungkin oleh atasannya yang juga berintegritas, dan bermental-akhlak rendah.

Ketiga: DNA (Tabiat dan sifat bawaan). Pungli menjadi subur ketika sektor pelayanan publik ditempati atau dikuasai oleh aparat yang dari lahirnya membawa virus DNA dengan naluri/ sifat mencuri, kleptomania dan gemar/suka ngutil hak orang lain.

Akan semakin sulit dibasmi jika pimpinan lembaga bahkan masyarakat awam menunjukkan pula sikap permisif, acuh tak acuh dan menganggap pungli sebagai hal lumrah.

Pungli dianggap hal lumrah karena sudah terbiasa dan ada di mana-mana. Dampak buruk lanjutan yang diakibatkannya sangat jelas, yakni rakyat yang berurusan dengan aparat pelayanan jasa harus mengeluarkan anggaran ekstra termasuk sektor dunia usaha yang harus menambah beban biaya tambahan dan waktu yang dihabiskan untuk urusan persuratan akan lebih panjang.

Pada akhirnya lahir pula cap citra buruk bahwa pelayanan publik aparatur negara brengsek, buruk dan lelet serta tidak kondusif mendukung kegiatan perekonomian nasional. Sebut saja dampak lanjutan dari dwelling time yang panjang atau sengaja diperpanjang di pelabuhan dll, sehingga menjadi modus pungli aparat korup dan berintegritas rendah.

Sukar Dibasmi?

Warga segenerasi saya (1960) tentu pernah mendengar gerakan anti pungli dan rasuah pada masa ORBA tahun 1980-an, guna membasmi segala bentuk praktek pungli-premanisme yang amat meresahkan rakyat dan dunia usaha dan sejenisnya sebut saja

Sahat Sitorus Pengamat Masalah Sosial OBSTIB, LAKSUS, TROMOL POS 5000, hingga berujung PETRUS yang membuat heboh di kalangan penikmat HAM, di masa ORBA. Nyatanya sudah “babaliut” kata si Ujang dari Padang, karena untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan ternyata tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan.

Upaya membasmi pungli oleh setiap rezim nyatanya belum pernah langgeng di negeri kita, seakan “mati satu tumbuh seribu - patah tumbuh hilang berganti”” meskipun telah menelan dana besar yang dihabiskan untuk memerangi segala bentuk rasuah dan pungli dengan melibatkan aparat pengawasan inter kementerian dan lembaga (polisi-TNI-jaksa, hakim dlsb.)

Serius dan Tegas Sama seperti aksi Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, pada tahun 1980-an Pak Harto turun tangan membasmi Pungli yang marak di berbagai sektor pelayanan publik utamanya di jembatan timbang dan menugasi Pak Sudomo (Pangkopkamtib) untuk memimpin Satgas Operasi Terbib (OBSTIB) anti Pungli dan Rasuah lainnya yang merajalela di jembatan timbang sehingga lahirlah anekdot di Sumut“Sistem Timbang Kernet”.

Yang ditimbang cukup kernet truk yang menyetor uang pungli di dalam kotak korek api kepada petugas korup sementara truk yang ditengarai kelebihan tonase muatan puluhan ton bebas melenggang.

Apa yang terjadi? Biaya retribusi jalan raya yang diperoleh dari operator truk di jalan raya tidak

cukup untuk membiayai pemeliharaan jalan raya dan jembatan.

Jembatan timbang hanya membawa mudarat dan tidak memberi manfaat bagi pemeliharaan jalan raya dan jembatan.

Ulah petugas korup menyebabkan truk raksasa dengan tonase berlebihan melenggang bebas merusak jalan dan jembatan. Kapasitas jalan raya maksimum 20 ton dilalui oleh truk-truk kelebihan tonase hingga berbobot 30-40 ton tanpa terkendali.

Pengawasan jembatan timbang ternyata tidak mudah sehingga Pak Sudomo melakukan kebijakan “bumi hangus” yang hasilnya cukup fatal. Seluruh jembatan timbang ditutup dan pengusaha“cuma dihimbau” agar sadar tonase dan tidak melebihkan muatan truknya”.

Akibatnya truk-truk pengangkut kebutuhan pokok semakin merajalela melenggang di jalan raya dengan kelebihan tonase berlebihan sesuka hati operator truk. Hasilnya? Hampir seluruh jalan negara, provinsi, kabupaten dan jembatan rusak parah dan hancur total di seantero Sumut.

Bisa jadi demikian pula di daerah lainnya di luar Sumatera.

Tenyata kebijakan “basmi tikus dengan membakar lumbung” benar-benar membawa mudarat yang sangat parah.

Untuk membasmi tikus di jembatan timbang, Pemerintah harus membangun sistem IT yang canggih dengan mekanisme check and recheck yang baik dan didukung staff yang memiliki integritas yang tinggi. Pengawasan jembatan timbang perlu dibangun berlapis.

Jembatan pertama dilengkapi IT yang baik cukup hanya untuk menimbang beban dan pembayaran hanya dilakukan dengan sistem elektonik atau bulanan.

Cantumkan Keterangan 41 Saksi BERKAS.. penuntutan di pengadilan.

Seperti diketahui, berkas perkara Ahok diserahkan Polisi ke Kejaksaan Agung, Jumat 25 November lalu.

Sambungan Halaman 1 duduk di kursi terdakwa.

Vonis majelis itu jauh di atas tuntutan oditur (jaksared) yang menuntut Brigjen Teddy selama 12 tahun penjara. Dengan putusan ini, Teddy harus menghuni penjara hingga meninggal dunia.

Hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa korupsi termasuk langka di Indonesia.

Saat ini baru ada dua yang menghuni penjara seumur hidup, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di kasus jualbeli perkara putusan pilkada.

Adapun satunya adalah pembobol Bank BNI Adrian Waworuntu. Akil dan Adrian kini menghuni LP Sukamiskin, Bandung.

Mendengar vonis itu, Brigjen Teddy tegar dan bersikap biasa. Awalnya ia menerima tetapi kemudian ditegaskan lagi oleh majelis hakim. “Saya pikir-pikir,” jawab Brigjen Teddy pendek. (det/tit)

Indonesia Bangsa Damai APEL..

ungli merupakan penyakit yang berulang-ulang dilakukan tanpa rasa bersalah, yang menjadi kebiasaan buruk di sektor Pelayanan Publik.

Oleh sebagian oknum, pungli dianggap sebagai hal biasa dan semakin merajalela akibat pembiaran (ignorance) oleh pengawas.

Jika sebuah kebohongan dilakukan secara berulang-ulang tanpa rasa bersalah, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan dianggap sebagai sebuah “Kebenaran” pada waktunya (Alm. mantan Menlu RI Ali Alatas).

Dimana saja locus delictie Pungli? Sebut saja, salah satu di timbangan jalan raya, pelayanan jasa surat menyurat/perijinan, uji kelayakan, kir, ujian masuk ke suatu lembaga-instansi tertentu dan lainnya.

Pungli ‘believed or not’, masih ada hingga saat ini. Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan perang terhadap pungli dengan memproklamirkan jargon Saber (Sapu Bersih) Pungli.

Akankah nasibnya sama dengan OBSTIB, LAKSUS, TROMOL POS 5000 di masa lalu. Kita harus berani berteriak lantang Tidak! It’s now or never! Pungli adalah ‘klan’ Rasuah-Korupsi dengan 3 (tiga) penyebab utama.

Pertama, Kesempatan (Opportunity). Pungli terjadi karena pelaku ada di posisi menguntungkan dan bekerja di sektor yang menempatkannya harus berhadapan dengan pihak-pihak yang membutuhkan jasanya dan pelaku menjual kekuasaannya dengan menerapkan bayaran melebihi tarif resmi yang tidak diatur dalam aturan main.

Kedua, Tekanan (Pressure).

Pungli terjadi karena si aparat berintegritas rendah, tidak memiliki peluang atau pilihan dan tidak berdaya menghindar atau

LA NYALA.. dan kuitansi pengembalian.

Jaksa mengungkapkan bahwa surat perjanjian dan kuitansi yang diserahkan La Nyalla janggal.

Sebab, bukti surat dan kuitansi baru dibuat setelah ada pemeriksaan oleh kejaksaan terhadap La Nyalla. “Setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena fakta yang bertentangan, surat pengajuan

AKOM..

“Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan,” ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan amar putusan, di Ruang MKD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Sambungan Halaman 1 Berkas itu terdiri dari 826 halaman, dan dilengkapi 16 barang bukti, antara lain rekaman pernyataan Ahok tentang Surat Al Maidah ayat 51.

Penyidik juga mencantumkan keterangan dari 41 orang saksi dan ahli, termasuk Ahok yang waktu itu masih berstatus terlapor.

Ahok tak mau berkomentar panjang terkait hal tersebut.

Termasuk soal pernyataan

Jampidum Noor Rachmad yang menyatakan fakta yang teliti menggambarkan perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur Pasal 156 dan 156 a KUHP. “Saya tidak mau banyak berkomentar jauh. Saya tidak tahu. Nanti kita buktikan saja

Perlu pula menyediakan timbangan gratis bagi armada bus atau truk pengguna jalan sebelum memasuki jalur utama agar tonase truknya dapat diketahui dan tegas melarang truk kelebihan tonase untuk meneruskan perjalanan.

Atau dapat pula dengan cara memaksa truk menyesuaikan beban muatan/tonase sesuai dengan hasil timbangan yang diperbolehkan.

Guna menumbuhkan efek jera yang nyata, pelaku pungli dan penyogok tidak perlu dihukum penjaran namun cukup diwajibkan kerja bakti sosial 2 minggu atau sebulan.

Ada contoh pembelajaran, dari kota Medan, Sumut, pada tahun 1980-an, di masa Gubernur EWP Tambunan yang terkenal sangat tegas anti pungli dan rasuah, dilakukan penangkapan kepada beberapa spekulan pedagang semen dan besi yang melakukan penimbunan bahan bangunan dengan harapan harga akan naik, dan tindakan mereka dikategorikan tindakan subversib ekonomi.

Dagangannya yang ditimbun kemudian disita oleh pemerintah. Pelaku dihukum dengan kerja bakti mengecat pagar kantor Gubernur, Walikota, marka jalan, menyapu jalan raya dan membersihkan saluran air yang pampat dan diliput oleh media massa sehingga menumbuhkan efek jera.

Kata kunci lainnya dari semua aksi anti pungli dan rasuah ini ialah, terus menumbuhkan awareness anti rasuah dan pungli, dan memberikan dorongan kepada segenap masyarakat untuk, lebih bersemangat melaporkan aksi pungli dan rasuah melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh pemerintah.(det)

di pengadilan,” kata Ahok.

Lalu apakah Ahok merasa kasus ini menganggu kampanyenya di Pilgub DKI? “Kalau bagi saya sendiri suruh cuti saja sudah penganggu bagi petahana seperti saya,” katanya. (kom/det/tit)

Yang Memberatkan Terdakwa Sambungan Halaman 1

utang serta kuitansi pengembalian utang adalah fakta yang sebenarnya tidak terjadi,” ucap jaksa Didik Farkhan.

La Nyalla pun dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, mantan Ketua Umum PSSI itu harus mengembalikan uang Rp

1,1 miliar. Jika ia tidak sanggup, harta bendanya akan dilelang.

“Jika tak cukup, akan diganti hukuman penjara 3 tahun 6 bulan,” ujar jaksa Wayan.

Mendengar tuntutan jaksa, La Nyalla mengatakan ia akan membacakan sendiri nota pembelaannya pada persidangan selanjutnya. Menurut dia, ada analisis jaksa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Ya wajarlah yang namanya jaksa kan tugasnya menuntut.

Ya udah biarkan aja,” katanya seusai sidang.

Memberatkan Pelarian La Nyalla ke Singapura menjadi salah satu pertimbangan Jaksa dalam membuat tuntutan pidana. Tindakan tidak kooperatif yang dilakukan tersebut menjadi hal yang memberatkan tuntutan.

“Hal yang memberatkan, terdakwa melarikan diri ke Singapura dan dideportasi,” ujar

Pelantikan Setnov Mulus

Sambungan Halaman 1

Rekayasa Sementara itu, Ade menganggap, pelaporan dirinya ke MKD merupakan rekayasa. “Kelihatan tanda petik itu (laporan MKD) diada-adain, biar publik yang menilai. Saya akan hadapi, ikuti dengan baik saja,” kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Ade mengatakan, sejak menjadi anggota DPR pada tahun 1997, proses PMN selalu menjadi domain Komisi XI karena melibatkan Kementerian Keuangan.

Karenanya, menurut Ade, pengalihan BUMN menjadi mitra kerja Komisi XI dalam proses PMN tidak salah. “Sekarang saya diadukan, rapopo, tadi saya sudah jelaskan. Termasuk saya diproses secara politik, saya akan hadapi, akan proses. Semua terus lanjut ke paripurna,” lanjut pria yang akrab disapa Akom itu.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI Syarifuddin Sudding mengatakan kalau Akom terbukti melanggar pasal 21 huruf b kode etikDPRRI,danterkenatigasanksi.

Jadi ada 3 sanksi yaitu memindahkan pihak teradu dari alat kelengkapan dewan, memberhentikan dari jabatan pimpinan DPR, atau memberhentikan dari jabatan di alat kelengkapan dewan,” kata Sudding.

Akom diadukan dalam dua kasus, yakni pertama terkait soal dugaan penyalahgunaan wewenang terkait inisiatifnya sebagai Ketua DPR memindahkan mitra Komisi VI ke Komisi

“Tidak ada negara lain yang setiap kota, setiap tempat ada makam pahlawan bercerminlah. Mereka tidak menuntut apa-apa bahkan ada yang makamnya tidak ada namanya, tapi mereka berbuat untuk kita semua yang ada di sini,” ujarnya.

Kekuatan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara.

“Untuk itu kita perlu mempererat dan mempertahankan

Jaksa Didik Farkhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11/2016).

La Nyalla diketahui masuk ke Singapura pada 29 Maret 2016.

Seharusnya, izin tinggal La Nyalla hanya berlaku 30 hari.

Namun, La Nyalla menetap di sana hingga dijemput paksa dari tempat persembunyiannya.

Selain soal pelarian, beberapa hal juga menjadi pertimbangan jaksa dalam memberatkan tuntutan. (tem/det/tit)

XI. Ini dalam hal pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN. Laporan kedua adalah yang diajukan oleh anggota-anggota Badan Legislasi (Baleg). Ini terkait RUU Pertembakauan di mana Akom dianggap menunda sidang paripurna untuk pengesahan UU tersebut padahal sudah melalui tahap harmonisasi.

“Pembahasan PMN itu sudah setelah melalui proses persidangan mendengarkan keterangan dari pihak pengadu dan juga dari pihak kementerian BUMN, Menkeu Ibu Sri Mulyani dan saksi-saksi dari pihak kesekjenan,” ungkap Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding.

Pada kasus I, kata Sudding, Akom mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.

“Dalam kaitan pengaduan yang disampaikan oleh Baleg, setelah mendengar dari suatu proses persidangan yang cukup panjang, keterangan saksi,” ujarnya.

Akom dianggap telah melanggar Peraturan DPR RI Pasal 21 Huruf B tentang Kode Etik.

Sebenarnya ada tiga sanksi yang bisa diterapkan yakni pertama pemindahan jabatan alat kelengkapan dewan (AKD), pemberhentian dari statusnya sebagai anggota DPR, dan ketiga pemberhentian jabatan dari AKD. Meski saksi-saksi lain sudah dipanggil, Akom sendiri belum diperiksa MKD. Akom telah melayangkan surat tidak bisa hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini karena tengah ke luar negeri untuk menjalani perawatan di rumah sakit.

“Dalam hukum acara kita sudah layangkan panggilan ke yang bersangkutan, 2 kali.Terakhir tadi ada surat yang bersangkutan tidak hadir. Sesuai hukum acara kita, ketika teradu dia dipanggil secara layak maka MKD bisa ambil keputusan secara inabsensia,” tuturnya.

Novanto Ketua DPR Setya Novanto resmi menjabat sebagai Ketua DPR RI setelah mengucapkan sumpah jabatan. Prosesi tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPR

di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016) sore.

Awalnya, DPR mengambil keputusan terkait usulan Partai Golkar melakukan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.

Dalam penyampaian sikap, tidak ada fraksi yang menolak Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Beberapa fraksi hanya memberikan sejumlah catatan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat paripurna kemudian mengambil persetujuan Novanto sebagai Ketua DPR dan memberhentikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR. Di hadapan para anggota DPR yang hadir, Novanto membacakan sumpah jabatan sebagai Ketua DPR yang dipandu Plh Ketua Mahkamah Agung.

Menurut Fadli, Ketua MA Hatta Ali tengah berada di luar negeri. Hatta kemudian menunjuk Plh Ketua MA untuk memandu proses pengambilan sumpah jabatan.(kom/tem/ det/tit)

NKRI dan persaudaraan kita,” kata Tito.

Dikatakannya, kegiatan tersebut digagas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta didukung semua pihak termasuk jajaran kepolisian.

“Karena kita sangat meya-

kini bahwa hanya dengan bersatu kita bisa mempertahankan NKRI ini,” katanya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan semua jajaran di seluruh Indonesia, di jajaran TNI dan didukung jajaran Polri. Untuk itu, Tito mohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia

agar rakyat Indonesia tetap bersama menjaga NKRI dengan segala kebhinenakaan dan perbedaan-perbedaannya.

“Perbedaan adalah menjadi kekuatan bagi kita bukan untuk menjadi pemecah,” katanya. (tri/kom/tit)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 28 NOVEMBER 2016

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

554,144

531,979

1,182.30

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,572 SUMBER: GERAIDINAR 30 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 30 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13560.00 9521.45 14492.27 10169.31

BELI 13540.00 9501.45 14392.27 10089.31

Lindungi Produk Dalam Negeri, Pemerintah Batasi Impor Ban JAKARTA(BM)- Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban, yang ditujukan untuk mendukung ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Srie Agustina mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, aturan tersebut dibuat guna mendorong pembangunan industri

dalam negeri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan daya saing.

“Selain itu juga melindungi konsumen dalam negeri sebagai pengguna ban dari aspek keselamatan dan keamanan,” kata Srie, Rabu (30/11).

Guna mendapatkan izin importasi produk tersebut, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian. Selain itu juga surat

penunjukan dari prinsipal pemegang merek atau pabrik di luar negeri yang disahkan notaris publik dan atase perdagangan negara setempat.

Ketentuan impor ban mulai berlaku pada 1 Januari 2017. Dalam aturan itu, jenis ban yang diatur importasinya adalah ban luar, ban dalam, ban yang terpasang pada pelek. Secara keseluruhan, pembatasan impor ban itu terdiri dari 38 pos tarif (HS) sepuluh digit.

Mekanisme pengaturan impor ban, hanya bisa diimpor oleh pe-

BM/IST

BERSAING: Produk ban dalam negeri diharapkan dapat lebih berdaya saing seiring adanya regulasi dari Kemendag.

rusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang telah mendapatkan persetujuan impor dari menteri Perusahaan-perusahaan tersebut hanya diperbolehkan mengimpor jika dipergunakan sebagai penunjang atau melengkapi proses produksi. Setiap pelaksanaan impor ban, harus didahului dengan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.

“Dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan ban yang telah diimpor, kepada pihak lain,” kata Srie. Pada pasal 2 dalam aturan yang ditandatangani Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 9 November 2016 itu, menyebutkan bahwa impor ban dibatasi. Persetujuan impor yang dikeluarkan, nantinya akan berlaku selama satu tahun untuk pemilik API-P dan enam bulan untuk API-U. Dalam pasal 23 disebutkan, ketentuan pembatasan impor ban tersebut tidak berlaku untuk barang keperluan penelitian, barang keperluan pameran, barang keperluan olahraga otomotif dan barang contoh yang tidak diperdagangkan.

Selain itu juga, barang dengan spesifikasi khusus untuk keperluan pemerintah, barang ekspor yang ditolak pembeli luar negeri, barang kiriman dan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.(nas/dra)

ASDP Operasikan Ferry Jarak Jauh Surabaya-Lombok JAKARTA(BM)-Penggunaan jasa angkutan laut, kini mulai ditingkatkan rute dan pelayananya. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengoperasikan layanan feri jarak jauh lintas Surabaya - Lombok dengan menggunakan kapal buatan anak bangsa, KMP Legundi, Desember tahun ini.

Rencananya, kapal akan diberangkatkan dari dermaga Jamrud Utara 310, Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Laut Pelindo III Lembar, Lombok.

PLT Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Faik Fahmi mengatakan, ASDP telah berkomitmen untuk mendukung penurunan biaya tinggi logistik dan pengembangan sektor pariwisata melalui layanan feri jarak jauh.

“Pengguna jasa kini dapat menikmati perjalanan dari Surabaya menuju Lombok dengan KMP Legundi yang menyediakan berbagai fasilitas yang memberikan keny-

amanan selama perjalanan. Tentunya, perjalanan dengan kapal ASDP ini lebih hemat, aman dan nyaman,”jelasnya, Rabu (30/11).

Pengguna jasa dapat menikmati indahnya laut yang melintasi Surabaya-Lombok dari sudut jendela ruang penumpang yang full AC. Penumpang juga tidak perlu khawatir, karena PT ASDP memberikan layanan tambahan berupa satu kali makan tanpa biaya. Pelayaran Surabaya-Lombok dijadwalkan dua kali dalam satu minggu, dengan waktu pelayaran sekitar 21 jam.

Dari Surabaya berangkat hari Senin dan Kamis, dari Lombok hari Rabu dan Sabtu.

Sebagai perbandingan, dia mengungkapkan waktu tempuh perjalanan SurabayaLombok melintasi jalur darat dan ditambah penyeberangan Jawa-Bali bisa mencapai lebih dari 30 jam.

Tarif ini belum termasuk tarif jasa kepelabuhan lainnya. “Kami sebenarnya mengkaji juga untuk rute-rute yang lain,

seperti Jakarta-Surabaya. Namun, untuk jangka pendek, rute Lembar-Surabaya dulu,” katanya.

Rencananya, secara bertahap ASDP akan menyiapkan lima unit kapal berkapasitas di atas 5.000 tonase kotor (Gross Tonnage/GT) untuk layanan feri jarak jauh.

Menurutnya, kapal feri yang disiapkan mampu menampung 1.000 penumpang dan 100 truk. Layanan feri jarak jauh, Faik optimistis dapat mengurangi biaya logistik dan mendukung sektor pariwisata setempat. Bahkan, lanjutnya, layanan feri jarak jauh tersebut juga mampu mengurangi kepadatan lalu lintas darat.

Keunggulan penggunaan feri ketimbang angkutan darat antara lain pertama, mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali, sehingga kenyamanan pariwisata dapat lebih terjaga. Kedua, menambah rute baru pariwisata dari Surabaya ke Lombok dengan frekuensi dua kali per pekan.(nis/dra)

IMB untuk Rumah MBR Bakal Dihapus JAKARTA(BM)-Pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi Program Satu Juta Rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Permintaan hunian tiap tahunnya terus bertambah. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan rumah baru tiap tahun sebanyak 800 ribu unit.

Namun merujuk data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) 2014, rumah yang mampu dibangun hanya 400 ribu unit. Jadi, masih kekurangan 400 ribu unit lagi. Guna menutupi kekurangan tersebut (backlog), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya dilibatkan.

Mereka telah siap dengan beberapa strategi. Salah satunya dengan pembebasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk

BM/IST

PANGKAS: Guna memenuhi kebutuhan rumah yang setiap tahun terus bertambah, maka khusus MBR akan dibebaskan dari biaya IMB.

pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Pokoknya kami bebaskan saja perizinan IMB untuk MBR. Selain itu, optimalkan tanah negara atau wakaf untuk rumah susun. Selain identifikasi aset lahan bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewibawaan Endang Try Setyasih di Jakarta, Rabu (30/11).

Selain itu, Kemendagri akan mendata Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri atas kebutuhan rumah sesuai prioritas.Mendorong percepatan pembangunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PNS serta mengurangi bangunan vertikal. Endang juga mengakui, banyaknya keluhan pelayanan di daerah terkait kepengurusan perizinan, sehingga menghambat solusi bagi backlog.

“Izingangguan,banyakpengusahakecewa akan pelayanan yang ada di daerah. Tetapi, kamitelahmenyederhanakanprosesperizinan.

TermasukdalamsuatuwadahPTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” tutur Endang. Endang menyatakan pihaknya terus menyurati gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mendelegasikan kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan melalui PTSP.”Karena memang selama ini di daerah masih kurang menyosialisasikan Inpres Nomor 3 Tahun 2016 ini,”jelasnya. (nis/dra)

BM/IST

TUMBUH: Banyaknya pemintaan akan kebutuhan tempat hunin dan pusat perbelanjaan yang menyatu, menjadikan PP menyiapkan mal baru

Prospektif, PP Properti Siapkan Dua Mal di Surabaya JAKARTA(BM) - PT PP Properti Tbk memperkenalkan tiga mal baru yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat dan dua mal di Surabaya. Direktur Utama PP Properti Taufik Hidayat di Jakarta, Rabu mengatakan tiga pusat perbelanjaan baru yang bernama Lagoon Avenue Mall tersebut akan beroperasi pada 2017 untuk lokasi di Bekasi dan Sungkono Surabaya, sedangkan 2018 pada lokasi Dharma Husada Surabaya.”Bisnis mal merupakan bukti komitmen kami dalam mengembangkan kawasan,” kata Taufik.

Dia memaparkan kawasan mal yang berlokasi di Bekasi seluas 29 hektare dengan 35 sampai 36 menara apartemen yang rencananya terdapat di sekelilingnya. Saat mal Lagoon Avenue di Bekasi beroperasi tahun depan, kata Taufik, akan ada dua menara apartemen yang sudah dihuni. “Saat ini kami

sudah ada satu tower apartemen yang sudah sold out. Dan dua tower sudah 60 persen,” kata Taufik.

Dia mengatakan keberadaan mal Lagoon Avenue yang berlokasi di Bekasi akan menjadi ikon baru Kota Bekasi. Sementara mal yang berlokasi di kawasan Sungkono Surabaya seluas 3,5 hektare dan di kawasan Dharma Husada Surabaya seluas 4,2 hektare yang merupakan bagian dari super blok yang memiliki tujuh menara apartemen.

“Tahun depan dua mal akan beroperasi yaitu di Bekasi dan Surabaya.

Tahun depannya lagi di Dharma Husada Surabya. Hotel kami tahun depan start konstruksi. Saat ini kami juga sedang matangkan analisis visibility mal di beberapa kota besar di Indonesia salah satunya di Pontianak,” kata Taufik. (nat/dra)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

Atraksi Reog Ponorogo Meriahkan Apel Nusantara Bersatu di Kodam V/Brawijaya

Warga Jatim Sepakat Jaga Keutuhan NKRI

SURABAYA (BM) – Atraksi seni Reog Ponorogo, Marching Band Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut dan drama kolosal perjuangan arek-arek Suraboyo ikut mewarnai Apel Nusantara Bersatu yang digelar di Lapangan Kodam V/ Brawijaya, Rabu (30/11).

Diawali penampilan Marching Band Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, disusul Tarian Nusantara dari DPP I ARMI Jatim, Jaranan dan Reog Ponorogo serta drama kolosal perjuangan arek-arek Suroboyo karya Taufik Monyong.

FOTO : BM/IST

DAPAT PENGHARGAAN: Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendapatkan penghargaan berkat kepeduliannya melestarikan lingkungan hidup

Sukses Jaga Keamanan, Pakde Karwo Raih Anugrah IDI SURABAYA (BM) - Kesuksesan Jawa Timur (Jatim) menjaga suasana yang aman dan nyaman mendapat perhatian pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dibawah kendali Gubernur Soekarwo dinilai mampu terus mengembangkan demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik yang tumbuh secara kondusif.

Berkat keberhasilannya itu, pemerintah pusat melalui Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia memberikan Anugrah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 bagi provinsi berprestasi.

Penghargaan diterima langsung Gubernur Dr. H. Soekarwo dari Menko Polhukam Jend TNI (Purn) Wiranto pada acara Pemberian Anugrah dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi

Indonesia di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jendral Sudirman Kav. 86 Jakarta, Kamis (30/11) malam.

Capaian IDI Prov. Jatim terus meningkat sebesar 6.54 poin dari capaian 70.36 pada tahun 2014, selnjutnya tumbuh menjadi 76.90 pada tahun 2015. Bahkan, capaian IDI tahun 2015, melebihi nasional yang hanya sebesar 72.82 persen.

Pakde Karwo –sapaan akrab Soekarwo-menegaskan, kesuksesan menjaga demokrasi di Jatim yakni adanya ruang publik yang dibangun sehingga masyarakat bisa tersampaikan aspirasi-aspirasi dan ditindaklanjuti pemerintah. Menurutnya, dialog menjadi kata kunci di dalam setiap menyelesaikan segala permasalahan yang muncul. (dre/udi)

Merangkai kegiatan itu, juga dilakukan orasi kebangsaan oleh putra pahlawan nasional Bambang Sulistomo yang mengingatkan semua masyarakat Indonesia adalah saudara, yaitu saudara se-Tanah Air. “Kalau yang di sebelah kiri kita dicubit dan sakit, siapa pun dia, apa pun sukunya kita juga ikut merasakan karena kita semua bersaudara,” kata Bambang.

Apel Nusantara Bersatu digagas Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam rangka memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Kegiatan itu dihadiri Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, Kapolda, Kasarmatim, Wagub AAL, Kasgartap III Surabaya. Selain itu, juga ikut hadir Sekdaprov Jatim, Kajati,

tokoh agama, pelajar, mahasiswa, musisi, pemuda, budayawan, organisasi masyarakat dan komponen bangsa lainnya yang ditandai pita merah putih yang diikatkan di kepala.

Dalam Apel Nusantara Bersatu itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana, mengajak warga untuk melakukan doa di daerah masing-masing. Menurut dia, mendoakan keutuhan bangsa bisa dilakukan dimana saja, tidak harus di Jakarta.

Mayjen TNI I Made Sukadana mengaku bangga dengan masyarakat yang masih bersatu dan bersama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan NKRI. (dji/udi)

FOTO: BM / MADJI

DOA NUSANTARA BERSATU: Pengucapan ikrar untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI merangkai kegiatan Apel Nusantara Bersatu di Lapangan Makodam V/ Brawijaya Surabaya, Rabu (30/11). Pada kesempatan itu, masyarakat yang hadir juga diberi kesempatan untuk ikut naik berbagai kendaraan militer.

Dr Abdul Razak Bawazier, SpB, MSc Finacs

RS untuk Menolong Lebih Banyak Orang Tantangan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bisa menjadi trigger yang mengubah jalan hidup seseorang. Seorang ahli bedah, dokter Abdul Razak Bawazier, tentu sudah bisa mapan dalam kehidupan dengan menekuni profesi sebagai dokter spesialis.

Tetapi, tantangan untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat, membuat dia membangun jaringan rumah sakit yang tersebar di beberapa kota. Dalam perbincangan dengan wartawan Harian Berita Metro, Silvia Balhmar dan Bambang Andrias, pria usia 67 tahun ini menuturkan perjalanan karirnya. Berikut cuplikannya.

DR ABDUL RAZAK BAWAZIER, SPB, MSC FINACS

DOKTER Abdul Razak Bawazier menekuni studi kedokteran di Universitas Kairo, Mesir. Ia lulus S-1 pada 1975. Kemudian, ia melanjutkan studi program spesialis bedah di universitas yang sama. “Setelah menyelesaikan program spesialis bedah, saya kemudian balik ke Indonesia pada tahun 1984,” ujar ayah 7 anak ini.

Dokter yang akrab dipanggil Pak Azak ini menerima Berita Metro di ruang kerjanya, Dewan Pengawas Rumah Sakit Bedah Surabaya (RSBS), yang beralamat di Jalan Manyar 9, Jumat sore pekan lalu.

Sikapnya ramah, sehingga sesibuk apapun dia masih mau menyediakan waktu untuk wawancara.

Walau lulusan luar negeri, Abdul Razak tak bisa langsung praktik profesi dokter sesaat tiba di Surabaya. Sesuai aturan Departemen Kesehatan, ia harus adaptasi selamat satu tahun di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Setelah masa adaptasi usai, ia kemudian bekerja sebagai dokter di RS Al Irsyad Surabaya.

Profesi dokter tergolong pekerjaan mulia di tengah masyarakat. Dokter Abdul Razak pun menjalankan profesi itu dengan menolong

banyak pasien memulihkan kondisi tubuh yang sakit. Ia dikenal sebagai dokter yang berjiwa sosial, sering membebaskan biaya pasien tak mampu. Tetapi, ia bukan tipe single fighter yang suka bekerja sendirian. Pria yang hobi sepakbola ini kemudian mendirikan rumah sakit sehingga bukan hanya bisa menolong lebih banyak orang sakit, tetapi juga memberikan kesempatan berkarier bagi rekan sesama profesi, paramedis, serta tenaga kerja lainnya.

“Rumah sakit pertama yang saya dirikan adalah Rumah Sakit Bedah Surabaya (RSBS) yang ada di Manyar ini pada 2010, dan mulai beroperasi Maret 2011, ” katanya.

Setelah menetaskan telur dengan satu rumah sakit, Abdul Razak kemudian mendirikan rumah sakit kedua, ketiga dan seterusnya. Ia selalu membangun RS mulai dari nol. “Saya menghargai proses.

Pengalaman membangun mulai dari awal, memahami seluk beluk dan mengatasi kesulitan dengan solusi yang baik, itu hal yang bagi saya sangat berarti,” ujarnya.

Hingga kini, beberapa rumah sakit bedah sudah tersebar di beberapa kota Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Bali. Anak-anaknya pun, yang juga sejak awal menekuni profesi kedokteran, kemudian memiliki rumah sakit mereka sendiri.

Pengalaman di Bali Membangun rumah sakit termasuk pekerjaan yang ru-

mit, complicated. Tidak hanya soal peralatan medis modern yang mesti sesuai dengan perkembangan teknologi, menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki mental melayani, tetapi bahkan desain arsitektur bangunan rumah sakit pun harus memperhitungkan banyak faktor. Berbeda dengan membangun mall atau plaza yang disediakan bagi orang sehat, rumah sakit dibangun untuk mereka yang sedang mengalami masalah tubuh mereka dan berkehendak untuk segera pulih.

RSBS dibangun dengan arsitektur modern, dengan plafon yang tinggi. Ini membuat siapapun yang hadir merasakan kesegaran alami, lega dan nyaman. Sehingga orang yang sedang sakit pun menjadi bergairah. “Faktor kenyamanan pasien, secara psikologis sangat besar pengaruhnya untuk mempercepat kesembuhan penyakit. Hal itu sangat kita perhatikan di RSBS ini,” tuturnya.

Bahkan soal warna dominan pun turut diperhitungkan.

Berbeda dengan rumah sakit lain yang umumnya menggunakan dasar putih atau warna primer yang bikin silau, atau warna lain yang suram, RSBS justru dominan menggunakan warna orange yang menggairahkan. Psikologisnya, mata pasien dan pengunjung rumah sakit menjadi tak gampang lelah. Mereka menjadi bergairah. “Prinsipnya kita ingin pasien merasa nyaman secara psikis dan fisik sehingga lebih mempercepat proses penyembuhan,” katanya.

Bagi Abdul Razak, seberapa berat pun tantangan membangun rumah sakit, ia enjoy menjalani prosesnya.

Tetapi kesulitan yang tidak mengenakkan bisa datang dari pihak eksternal. Hal itu, misalnya dialami suami dari Lies Hartani ini saat mendirikan rumah sakit di Buleleng, Bali.

Ketika proses pembangunan fisik rumah sakit sedang berjalan, Abdul razak dipanggil jaksa dan diperiksa. Saat itu, dia dimintai keterangan macam-macam oleh jaksa.

Waktu dan tenaganya banyak

terbuang hanya untuk melayani jaksa yang melakukan pemeriksaan ini itu. “Padahal saya berniat baik untuk kesehatan masyarakat di sana, kok, malah dipanggil-panggil untuk diperiksa,” ujarnya.

Buleleng itu kota kecil, tetapi rumah sakit yang dibangun Abdul Razak di kota itu tergolong komplet. Banyak tenaga medis dan paramedis dari Kota Denpasar pun bersedia boyongan ke Buleleng.

“RSB di Buleleng itu memiliki fasilitas yang lengkap dan mewah,” katanya.

Dengan segala kesibukan yang begitu padat, apa resep Abdul Razak untuk dirinya sendiri sehingga tetap sehat dan bugar? “Supaya tidak gampang kena penyakit, apalagi penyakit degeneratif karena usia tua, maka kita harus pandai mengatur waktu, menjaga pola makan, istirahat dan olahraga yang cukup. Olahraga terbaik adalah jalan pagi di bawah sinar matahari, dan tidak lupa makan suplemen,” tuturnya berbagi resep sehat dan bugar. (*)

RUMAH SAKIT BEDAH SURABAYA

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

Pemkot Konsultasikan Pengganti Walikota Pasca Penahanan Walikota Madiun oleh Penyidik KPK MADIUN (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun segera melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan Kemendagri terkait pengganti kepala daerahnya yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun senilai Rp 76,5 miliar.

Kepala Bagian Administrasi Pemkot Madiun, Agus Mursidi mengatakan, kemungkinan besar Wakil Wali (Wawali) Kota Madiun Sugeng Rismiyanto otomatis akan dilantik jadi wali kota menggantikan Bambang Irianto (BI) jika yang bersangkutan

berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman minimal lima tahun. “Dengan demikian, status wakil wali kota akan kosong. Hal inilah yag akan kami konsultasikan untuk meneruskan sisa pemerintahan tahun 2017-2019,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (30/11).

Persoalan tersebut perlu dikonsultasikan karena ada batasan waktu kepala daerah penerus pemerintahan butuh wakil atau tidak. Yakni, jika kurang dari 18 bulan disarankan tidak perlu wakil. “Namun jika perlu, hasil finalnya tergantung dari wali kota definitif nanti. Maka, partai pengusung harus menyiapkan penganti

Sugeng Rismiyanto sebagai wakil wali kota setelah yang bersangkutan dilantik jadi wali kota,” katanya.

Agus menjelaskan, saat ini Bambang Irianto masih sah jadi Wali Kota Madiun meski sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK. Dia baru bisa diberhentikan sementara jika sudah berstatus terdakwa dengan ancaman pidana minimal lima tahun.

Aturan itu sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tanpa perlu persetujuan DPRD. Adapun dasar pemberhentian sementaranya berdasarkan register perkara di

pengadilan.

Selanjutnya, Mendagri akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara. Dengan demikian, otomatis wakil wali kota dapat melaksanakan tugas dan kewenangan wali kota definitif hingga putusan pengadilan keluar yang berkekuatan hukum tetap sesuai pasal 86 ayat 1 undang-udang pemda. Pemberhentian tetap nantinya juga berdasarkan SK Mendagri.

Agus menambahkan, pengganti kepala daerah perlu dilakukan hal itu agar permerintahan dapat tetap berjalan lancar dan tidak mengganggu

layanan masyarakat.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan BI sebagai tersangka dalam perkaragratifikasiproyekpembangunan PasarBesarMadiun(PBM)senilaiRp76,5 miliar pada tahun anggaran 2009-2012.

KPK menjerat BI dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan telah dilakukan penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 November 2016. (nt/udi)

Disbudparpora Bina Pokdarwis Empat Desa SUMENEP (BM) - Dinas Kebudayan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, membina kelompok sadar wisata (pokdarwis) di empat desa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia kepariwisataan.

“Pemberdayaan pokdarwis merupakan salah satu kewajiban yang harus kami lakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus sinergi,” ujar Kepala Disbudparpora Sumenep, Sufiyanto di Sumenep, Rabu (30/11).

Empat pokdarwis yang dibina itu adalah Pokdarwis Desa Kombang Kecamatan Talango, Pokdarwis Desa Bringsang Kecamatan Giligenting, Pokdarwis Desa Banraas, dan Pokdarwis Desa Bancamara, keduanya Kecamatan Dungkek.

Desa Kombang di Pulau Talango memiliki Pantai Pulau Gililabak dan Desa Bringsang di Pulau Giligenting memiliki Pantai Sembilan. Sementara di Desa Banraas dan Desa Bancamara, keduanya di Pulau Giliyang, memiliki potensi alam berupa kandungan oksigen tinggi yang disiapkan sebagai lokasi wisata kesehatan.

“Kami menginginkan pokdarwis yang sudah ada di masing-masing desa yang memiliki potensi dan objek destinasi wisata itu memiliki pemahaman sama dengan kami dalam rangka mengembangkan kepariwisataan,” kata Sofi, sapaan akrab Kepala Disbudparpora Sumenep itu.

Ia berharap, pokdarwis itu menjadi katalisator terwujudnya karakter peduli wisata bagi warga di masing-masing desa.

“Kami harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk mengembangkan wisata di Sumenep. Pokdarwis bisa mem-

Bambang Irianto

KILAS

Soal Provinsi Madura, DPRD Jatim Tak Pernah Dilibatkan SURABAYA (BM) – Upaya pembentukan Provinsi Madura rupanya tak melibatkan seluruh komponen, terutama anggota DPRD Jawa Timur asal daerah itu.

“Kami tidak pernah diajak duduk bersama bagaimana rencana pembentukan Provinsi Madura,” kata Abdul Halim, anggota DPRD Jatim asal Madura, Rabu (30/11).

Menurut dia, anggota DPRD Jatim dari Dapil XI (Madura) ada sepuluh orang. “Kami punya hak untuk ikut mengusulkan pembentukan Provinsi Madura, untuk memaksimalkan rencana tersebut,” katanya.

Di sisi lain, Halim juga menyoroti adanya ego sentris atau ego lokalistik para kepala daerah dalam pembangunan pelabuhan rakyat di Desa Taddan Sampang dan Pelabuhan Pasean Pamekasan.

Padahal, menurut Halim, di dua daerah yang secara geografis tidak dibatasi sungai tersebut terdapat dua program dengan dana yang besar. Akibatnya pengoperasiannya menjadi tidak maksimal dan rakyat yang menjadi korban.

“Sebab tidak ada koordinasi antara kepala daerah dalam program pembangunan, baik dari provinsi maupun pusat sehingga penggunaanya tidak maksimal,” katanya. (rdl/udi)

POTENSI WISATA: Salah satu obyek wisata di Pulau Giliyang yang dimiliki Kabupaten Sumenep.

bangkitkan dan memotivasi kesadaran warga untuk peduli wisata,” ujarnya.

Pembinaan dan pengembangan empat pokdarwis tersebut juga dalam rangka percepatan penyiapan sumber

daya manusia kepariwisataan menyongsong program Tahun Kunjungan Wisata Sumenep 2018.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pari-

wisata yang digagas Disbudparpora Sumenep itu melibatkan instansi teknis lainnya di lingkungan pemerintah daerah dan pengurus Asosiasi Desa Wisata Indonesia. (nt/udi)

Bupati Situbondo Targetkan BUMDes Terbentuk 2017 SITUBONDO (BM) - Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, menargetkan pada 2017 seluruh desa di daerahnya telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menggerakkan roda perekonomian

masyarakat.

“Kami juga sudah menekankan kepada 115 kepala desa lainnya agar BUMDes dapat segera terbentuk, dan sampai sekarang baru 12 desa yang sudah membentuk

FOTO: IST

DILANTIK: Sebanyak 17 kepala desa di Kabupaten Sidoarjo dilantik oleh Bupati Dadang Wigiarto. Pelantikan dilangsungkan di Pendapa Kabupaten Situbondo, Rabu (30/11).

badan usaha di desa dengan menggunakan dana desa (DD),” katanya usai melantik 17 kepala desa di Pendapa Kabupaten Situbondo, Rabu (30/11).

Menurut dia, pembentukan BUMDes penting karena berpotensi menggerakkan perekonomian desa dan pihak desa mendapat pemasukan dari badan usaha itu sendiri.

Pembentukan BUMDes pada 132 desa di Situbondo, lanjut dia, juga harus melibatkan masyarakat di masingmasing desa melalui musyawarah desa (musdes) dengan tujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes. “Kami optimistis 132 desa di Situbondo pembentukan BUMDes akan rampung pada tahun depan dan itu sudah menjadi target kami. Dan penekanan kami kepada kepala desa yang baru dilantik agar dari awal mereka menjabat sebagai kepala desa dapat memberikan warna baru utamanya menggali potensi ekonomi di desa,” katanya.

Dadang menambahkan, kepala desa yang baru diharapkan memiliki inovasi-inovasi baru guna membangun desa serta dapat menggali potensi yang ada dan dikelola, dan salah satunya pembentukan BUMDes. “Seperti yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Situbondo, beliau menceritakan ada salah satu desa di Indonesia yang sudah membentuk BUMDes dan memiliki pendapatan asli desa sekitar Rp6 miliar dalam satu tahun,” katanya menambahkan. (nt/udi)

120 Penyedia Jasa Konstruksi Ikuti Sosialisasi LUMAJANG (BM) - Kebanyakan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Lumajang masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Di antaranya, terkait pemanfaatan sumberdaya manusia, efisiensi, dan belum optimalnya kemitraan dengan masyarakat.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

Hal itu dikemukakan Kabag Pembangunan Setda Lumajang, Sudiono SE, saat berbicara dalam acara Sosialisasi Jasa Konstruksi di Hall Amanda, Rabu (30/11). “Acara ini untuk memberikan informasi tentang jasa konstruksi, baik kepada penyedia jasa konstruksi, maupun

kepada pengguna jasa tersebut,” kata Sudiono.

Sebanyak 120 orang dari perusahaan jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Lumajang hadir pada acara sosialisasi itu.

Melalui kegiatan itu, diharapkan bisa memberi pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku jasa

konstruksi tentang regulasi yang mengatur jasa konstruksi, sehingga dalam kegiatan usahanya sesuai ketentuan.

Menurut Sudiono, saat ini masih sering muncul permasalahan dalam kegiatan jasa konstruksi seperti belum optimalnya mutu produk, waktu pelaksan-

aan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya, belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan perundangan yang ada serta belum optimalnya kemitraan sinergis antar Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan badan usaha jasa konstruksi dengan masyarakat. (pri/udi)

FOTO: IST

TANAM POHON: Warga Dusun Daleman, Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan.

Dewan Sesalkan Penanaman Pohon di Tengah Jalan PAMEKASAN (BM) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Zaiful mengaku kecewa atas aksi penanaman pohon pisang oleh warga di Jalan Dusun Daleman, Desa Kadur, Kecamatan Kadur.

Menurutnya, penanaman pohon pisang di tengah jalan adalah tindakan yang melanggar hukum. Apalagi, hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan yang melintas, baik roda dua atau roda empat.

“Tindakan itu (tanam pisang di tengah jalan, red) sangat tidak baik. Kalau polisi dan pemerintah daerah tahu kenapa membiarkan warga bertindak seperti itu,” tegasnya, Rabu (30/11).

Dia berharap, warga tidak melakukan tindakan yang keliru dengan alasan-alasan tertentu. Sehingga, pemerintah daerah harus bertindak tegas, dan terpenting adalah menjembatani atas tuntutan warga tersebut.

Sebelumnya, puluhan warga Dusun Daleman, Desa Kadur, Kecamatan Kadur Pamekasan melakukan aksi penanaman pohon pisang di tengah jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap pemerintah setempat.

Pasalnya, jalan sepanjang 4 kilo meter yang menghubungkan dengan Kecamatan Pakong tersebut tidak kunjung diperbaiki. Padahal, kondisi jalan rusak parah dan berlubang. Bahkan sering memakan korban lantaran masalah itu.

Oleh sebab itu, warga sekitar sepakat melakukan aksi penanaman pohon pisang di setiap lubang jalan tersebut supaya mendapatkan perhatian dari pihak terkait. (nt/udi)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, Firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Dewan Ketahanan Nasional Kunjungi Industri Gresik

GRESIK(BM)-Dewan Ketahanan Nasional (DKN) melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Gresik selama dua hari, Rabu (30/11) dan Kamis (1/12). Kunjungan DKN ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan sejumlah industri. Menurut Ketua Rombongan, Khoirul Arifin kunjungannya ke Gresik dalam rangka Pengkajian Daerah (Kajida) di Provinsi Jawa Timur guna merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.

“Kami akan mengunjungi beberapa tempat diantaranya PT Semen Gresik, PT Petrokimia Gresik, PT Maspion Gresik serta Pelabuhan Kali Lamong. Kunjungan ini dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional,”

ujarnya.

Lebih jauh Khoirul Arifin mengemukakan, pihaknya mengaku mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait implementasi UndangUndang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka ketahanan nasional. “Banyak hal yang menjadikan Gresik harus dikunjungi. Gresik sebagai daerah industri tentu ada permasalahan lingkungan hidup, Corporate Social Responbility (CSR), tenaga kerja, kelautan, perikanan, dan lainnya,” katanya.

Terkait kunjungan tersebut, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menyampaikan keberhasilan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Meski sebagai daerah industri, Sambari tetap

FOTO BM/MOCH. SUGENG

KUNJUNGAN: Dewan Ketahanan Nasional melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Gresik.

komitmen untuk membangun pertanian. “Saat ini produksi padi di Gresik surplus. Kami tetap mengikuti aturan dengan menerbitkan Perda agar lahan pertanian yang subur tidak beralih fungsi. Dari 37 ribu hektare lahan pertanian saat ini, kami telah mengunci lahan pertanian seluas 24.750 hektare agar tidak beralih fungsi,” katanya.

Selain mengungkap ke-

berhasilan, Sambari juga menyampaikan beberapa permasalahan terutama permasalahan yang ditanyakan oleh anggota tim. Menurut Tim DKN, lahan reklamasi pasca tambang bisa dekelola menjadi aset wisata maupun pertanian. Mendengar uraian tersebut, Sambari menyatakan bahwa lahan pasca tambang di Gresik seluas 360 hektare belum bisa dikelola.

“Sampai saat ini kami belum bisa mengelola terkait kewenangan yang belum kami miliki,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan sulitnya memantau Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS). Keluhan Bupati ini terkait warning tim DKN mengawasi Tenaga Kerja Asing ( TKA). Namun Sambari memastikan TKA ilegal di Gresik tidak ada. Warning pihak DKN terkait TKA, yaitu ada beberapa cara. Ada TKA yang masuk NKRI dengan memakai visa kunjungan wisata dengan berombongan.

“Mereka datang berombongan sampai ratusan orang namun setelah balik kenegaranya jumlahnya berkurang.

Ada yang melalui jalan tikus atau lewat pelabuhan kecil,” katanya Khoirul Arifin.(sgg/ yog/dra)

Siswa SD Muhammadiyah 2, Menangkan Lomba Story Telling

FOTO BM/MOCH. SUGENG

LOMBA: Fajar Xavier Azzuri, siswa SD Muhammadiyah 2 Gresik saat tampil dalam lomba story telling.

GRESIK (BM)-Seorang siswa SD Muhammadiyah 2 Gresik bernama Fajar Xavier Azzuri, berhasil sabet juara I lomba Story Telling tingkat Kabupaten Gresik. Tema cerita Syech Maulana Malik Ibrahim saat menyebarkan ajaran Islam di Gresik, dirinya berhasil memukau para juri. Diapun sempat menunjukkan kebolehannya dalam bercerita dihadapan Wakil Bupati Gresik, Moh. Qosim dan ratusan orang saat acara Gebyar Impelementasi Budaya Baca yang digelar di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Rabu (30/11).

Fajar mengaku tak demam panggung saat bersaing dengan peserta lainnya dalam lomba yang diselenggarakan oleh pemkab Gresik tersebut. Iapun membawakan cerita dengan lancar. Suara lantang dan gerakan tubuh seakan menunjukkan keseriusannya dalam bercerita, dirinya berhasil mendapat apresiasi dari ratusan penonton termasuk

Wabup Qosim yang saat itu menyaksikan kebolehannya.

Melihat kepiawian anak-anak dalam membawakan cerita, Wabup Qosim mengatakan bahwa anak-anak yang tampil sangat luar biasa. “Saya bangga banyak lombalomba di Gresik ini, membuat anak-anak Gresik menjadi luar biasa. Semoga anakanak ini nantinya bisa sukses dan menjadi penerus pemimpin bangsa,” pungkasnya.

Dirinya juga mengapresiasi upaya Kantor Perpustakaan dan Arsip yang mengajak masyarakat Gresik untuk gemar membaca.

Wabup Qosim mengatakan bahwa dengan membaca, maka dapat membaca wawasan dan ilmu yang belum diketahui sebelumnya. “Karena buku memang jendela dunia, maka dari itu budayakan gemar membaca,” kata Wabup Qosim. Dirinya berharap agar komitmen untuk melayani para pembaca harus dijaga sebaik mungkin. (sgg/yog/dra)

KILAS

FOTO BM/IMAM TAUFIK

VONIS: Terdakwa Siti Romlah (kiri) usai mendengarkan vonis dari hakim PN usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Gresik.

Terdakwa Penggelapan Mobil Divonis 6 Bulan Penjara GRESIK(BM)-Terdakwa kasus penggelapan mobil, bernama Siti Romlah (34) warga gang Gambus RT3 RW4 Desa Suci, Manyar, divonis 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Siti Romlah terbukti melanggar tindak pidana penggelapan mobil.

Siti Romlah didampingi pengacaranya terlihat pasrah atas vonis majelis hakim yang dipimpin I Putu Gede Astawa. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasan Efendi masih pikir-pikir terhadap putusan hakim, karena vonis hakim jauh dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan.

“Saya masih pikir-pikir, karena saya menuntut tersangka 1 tahun 6 bulan, dan tadi hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 6 bulan,” ujarnya Selasa (28/11).

Ahmad Drajat pengacara Siti Romlah mengaku masih pikir-pikir terkait putusan hakim. “Kita melihat juga bagaimana langkah JPU nanti,” ungkapnya. Terdakwa Siti Romlah diseret ke pengadilan bersama dua terdakwa lain yang disidang berbeda. Yakni Kusnun Nafidatun Ainia (20) warga Perumahan Dinari Desa Dahanrejo RT3 RW2, Kecamatan Kebomas dan Abdul Halim alias Bobi yang telah diputus 2 tahun. Ketiganya dilaporkan Sayyidatun Nafisah, warga Desa Tebalo Kecamatan Manyar lantaran sama-sama menggelapkan mobil Daihatsu Ayla.(mam/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Bengawan Solo Dinyatakan Siaga Dua

BOJONEGORO(BM)-Luapan bengawan Solo kembali ditetapkan menjadi siaga II atau siaga kuning.

Data yang berhasil dihimpun Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Bengawan Solo kembali pada angka 14.84 peilschal seperti terpantau di papan duga Taman Bengawan Solo (TBS),Rabu (30/11). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjarwo mengatakan diperkirakan ketinggian air akan terus bertambah, apalagi beberapa daerah masih dilanda banjir dan dalam posisi siaga merah.

Menurut Andik perkembangan air yang terus naik pihaknya juga melakukan upaya persiapan diantaranya menyiapkan personil dan kesiapan mengantisipasi dampak terburuk kenaikan atau luapan sungai benga-

wan Solo. Menurut Andik di beberapa daerah yang tengah menyelenggarakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak seperti di Desa Lebaksari Kecamatan Baureno.

“Pihak BPBD menyiapkan armada berupa speedboat untuk membantu kelancaran transportasi bagi warga yang menggunakan hak pilihnya. Dalam memenuhi hak warga yang akan menyalurkan aspirasinya di ajang pemilihan kepala desa,”ujarnya. Seperti beberapa waktu lalu. jika menyentuh angka 14.90 peilschal, maka semua doorlat di sepanjang aliran sungai bengawan solo akan ditutup.

Dikatakan titik doorlat mencapai 52 dan saat ini BPBD tengah melakukan pemeriksaan ulang apakah semua kelengkapan seperti karung

pasir dan kayu masih dalam kondisi yang aman. Saat ini TMA Sungai Bengawan Solo yang terpantau di angka 14.84 peilschal dan saat ini seluruh pejabat dan personil tengah dikerahkan untuk melakukan pengecakan doorlat. Untuk titik pengungsi, saat ini masih di Gedung serbaguna dan sudah disiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi serta disediakan pula posko kesehatan untuk pemeriksaan bagi warga yang terdampak banjir atau pengungsi. Sementara itu berdasarkan data yang masuk di BPBD jumlah pengungsi di Gedung Serba Guna pada malam hari sejumlah 91 jiwa sedangkan pada rabo siang bertambah 18 jiwa. “Jadi 109 jiwa kini tengah mengungsi di gedung serbaguna,”jelas Andi.(ndo/dra)

KILAS

Perda Kawasan Tanpa Rokok Diberlakukan 2017

FOTO: BM/SUSWONDO

TERGENANG : Rumah salah satu warga yang hanyut terbawa banjir, kemarin

Festival HAM 2016, di Bojonegoro untuk Indonesia dan Dunia BOJONEGORO(BM)Gelaran Festival HAM 2016 yang diadakan di Kabupaten Bojonegoro, bertema “Merayakan Praktik Pancasila ditingkat lokal” berlangsung meriah, Rabu (30/11). Acara yang pertama kalinya diadakan di daerah setelah dua kali diselenggarakan di Jakarta.

Sebanyak 500 peserta hadir dalam kegiatan yang dibuka Sidharto Danusubroto Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI. Tidak hanya dihadir i masyarakat, acara juga dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, Akademisi, Pelajar dari berbagai penjuru Indonesia. tamu undangan dari luar negeri juga hadir di acara tersebut diantaranya Perwakilan Kota Lund Swedia dan Gwangju Metropolitan City, Korea Selatan.

Festival HAM 2016 diadakan agar terjadi saling bertukar kabar baik tentang praktekpraktek perlindungan HAM. Bojonegoro merupakan contoh nyata bagaimana praktek dijalankan. Beberapa praktek diantaranya perlindungan PERWAKILAN

FOTO: BM/SUSWONDO

MERIAH : Gelaran Festival HAM 2016 diisi dengan berbagai acara diskusi, gelar budaya, pameran, dan Field Visit ke beberapa tempat di Bojonegoro .

kelompok minoritas, toleransi antar umat beragama serta transparansi pengelolaan anggaran.

Hal tersebut bisa menjadi contoh baik agar seluruh daerah di Indonesia mulai memuliakan dan melindungi Hak Asasi Manusia. “Andai saja 10% kabupaten di Indonesia seperti Bojonegoro, Kulon Progo, Wonosobo, Lampung Timur, maka kita akan melihat perubahan yang lebih baik di Indonesia kedepan.” ujar Sidharto Danusubroto sebagai anggota dewan pertimbangan Presiden dalam

pidatonya sekaligus membuka acara Festival HAM 2016.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) menyampaikan bahwa kebijakan dan praktik ramah HAM akan memberi insentif bagi semua, termasuk elit dan warga negara. Politik yang baik dipilih oleh warga yang baik dan pemimpin yang baik dipilih dari warga yang baik. karena warga Indonesia percaya kebaikan akan dibalas oleh kebaikan.

“HAM adalah alasan kami

hadir dan berkolaborasi menuju kemerdekaan masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri adalah janji memenuhi kebutuhan Hak Asasi Manusia. kami menempuh itu dengan pendekatan dialog dengan masyarakat, tiap jumat pagi kami adakan dialog dengan warga untuk mendengar permasalahannya serta memecahkannya,”ujar Suyoto Bupati Bojonegoro.

Su yo t o m e n c e r i t a k a n bagaimana ada Gereja Betani di Bojoenegoro yang selama 20 tahun tidak bisa digunakan.

Namun saat dirinya terpilih

menjadi bupati Gereja itu bisa kembali digunakan. hal itu tentunya dengan pendekatan dialog dengan kelompok agama dan seluruh elemen masyarakat.

Sementara Ketua Komnas HAM, Imadadun Rahmat mengatakan bahwa diterapkannya Kota, kabupaten ramah HAM, maka akan mempermudah upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia serta pemerintah daerah juga dapat menjadi mitra kerja Komnas HAM. “Upaya pelindungan dan pemajuan HAM tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan daerah yang berperspektif HAM, pendidikan, serta pelatihan bagi aparat dan masyarakat sipil” tambah Imdadun.

Festival HAM 2016 akan berlangsung dari 30 November sampai 2 Desember 2016. Acara diisi dengan berbagai diskusi, Gelar Budaya, Pameran, serta Field Visit ke beberapa tempat di Bojonegoro. Acara yang berlangsung tiga hari itu bertempat di Gedung Baru Pemkab Bojonegoro.(ndo/dra)

TUBAN(BM)Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban memastikan tahun depan penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dilakukan. Saat ini telah dilakukan sosialisasi terkait aturan tersebut. Kepala Dinkes Kabupaten Tuban, Saiful Hadi, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Perguruan tinggi swasta asal Surabaya sudah melakukan sosialisasi terkait Perda No 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTbR) mulai bulan Agustus hingga Desember tahun ini.

Sosialisasinya dipusatkan pada wilayah yang termasuk kawasan KTR dan KTbR. Ada 22 tempat ibadah, 16 tempat umum, seluruh Institusi kesehatan, arena kegiatan anak 4 lokasi dan beberapa angkutan umum. “Sosialisasi juga untuk menentukan titik mana saja yang siap untuk diterapkan,” katanya, Rabu.

Dinkes mulai tahun depan merapkan Perda secara bertaFOTO:BM/IST hap sampai seluruh kawasan Saiful Hadi bebas dan terbatas rokok dilaksanakan. “Bertahap dari per titik kawasan tanpa rokok dan terbatas rokok,” lanjut pria lulusan fakultas kedokteran Unair.

Beberapa tempat yang menjadi fokus aturan tersebut. Diantaranya lembaga pendidikan hingga pondok pesantren, tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas hingga laboratorium kesehatan. Termasuk juga tempat kerja atau perkantoran pemerintah hingga bengkel, tempat bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Serta tempat umum lainnya seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, restoran dan hotel, rest area, terminal angkutan umum dan angkutan barang, halte dan pelabuhan kapal.

Fasilitas yang menjadi sasaran penerapan perda ini akan dilakukan pembenahan secara bertahap pada fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menunjang pemberlakuan perda itu.

“Seperti, nanti akan ada tempat khusus merokok,” tutupnya. Seperti diketahui, pada pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya melalui Peraturan Daerah.(tur/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

KAMIS, 1 DESEMBER 2016

DELTA SINGKAT

FOTO: BM/MUCHLIS

RESIDIVIS: Pelaku pencurian yang merupakan residivis kambuhan diamankan di Polsek Tulangan.

Residivis Kambuhan Diringkus Polsek Tulangan

FOTO: BM/MUCHLIS

GELAR PASUKAN: Kapolresta Sidoarjo, AKBP M. Anwar Nasir, saat memeriksa pasukan dalam gelar apel gabungan yang dilakukan di halaman Mapolresta Sidoarjo, Rabu (30/11).

Amankan Wilayah, Polresta Gelar Apel Gabungan SIDOARJO (BM) - Personel gabungan baik dari Polri, TNI, Satpol PP, Banser dan Senkom, mengikuti gelar apel gabungan yang dilakukan di halaman Mapolresta Sidoarjo, Rabu (30/11).

Apel personel gabungan ini, tidak hanya dilakukan untuk pengamanan wilayah Sidoarjo akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas sehari-hari.

“Personel gabungan ini untuk mengantisipasi menjelang demo yang akan dilakukan di Jakarta lusa (Jumat

besok), dengan harapan bahwa di wilayah Sidoarjo ini tetap kondusif,” Kata Kapolresta Sidoarjo, AKBP M. Anwar Nasir.

Pasukan gabungan akan disiagakan 24 jam, sehingga, bila sewaktu-waktu diperlukan maka dapat langsung diperintahkan guna melakukan tindakan pengamanan.

“Bentuk pengamanan nanti kita lakukan di tempat-tempat keramain umum seperti Terminal, stasiun kereta api, dan tempat-tempat ibadah,” jelas Kapolresta.

Sehari sebelumnya, Polresta Sidoarjo juga menggelar deklarasi damai. Kegiatan

yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu, melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, ormas Islam, mahasiswa, dan buruh.

Dalam sambutannya, Ketua MUI Sidoarjo mengungkapkan, masyarakat Sidoarjo sepakat jika di Negara Indonesia kokoh dan bersatu. Kegiatan bertajuk Silaturrahim dan Deklarasi Damai ini akan terus menanamkan satu kesatuan NKRI. “NKRI harga mati. Dan kami di sini sepakat agar Indonesia ini tidak ada gejolak.

Baik persoalan Ras, Agama, maupun perbedaan suku. Ini yang perlu kita jaga,” ujar Kiai

Bupati Saiful Ilah Apresiasi Kedisiplinan PNS

SIDOARJO (BM) – Bupati Sidoarjo, H.Saiful Ilah SH.MHum, memberi apresiasi seluruh peserta upacara yang sangat hikmat dan teratur dalam mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Alunalun Kabupaten Sidoarjo, Rabu (30/11).

“Saya apresiasi ketertiban dan disiplin para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mengikuti upacara HUT KORPRI 2016 hari ini,” ucap Bupati Saiful Ilah yang langsung disambut tepuk tangan seluruh peserta sebelum membacakan sambutan tertulis Presiden RI, Joko Widodo.

Upacara Peringatan HUT Korpri diikuti ratusan PNS perwakilan dari seluruh SKPD Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan itu, Bupati Saiful Ilah juga bertindak sebagai inspek-

tur upacara.

Dalam sambutan tertulisanya, Presiden Joko Widodo yang dibacakan Bupati Sidoarjo menyatakan penghargaan yang tinggi kepada segenap keluarga besar Korpri yang sudah dan sedang mengemban tugas, tanggungjawab, serta pengabdian kepada negara, bangsa dan rakyat.

Di bagian lain sambutannya, sempat pula disinggung soal pemberantasan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). “Ketika kita bicara tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, tentang memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima, maka sesungguh-nya anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan,” sebut Presiden Joko Widodo dalam sambutan tertulisnya.

Presiden minta kepada segenap PNS agar lebih mem-

fokuskan energi pada intisari dari pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Untuk itu, setiap anggota Korpri harus menjadi aset bangsa yang menjadi bagian dari solusi bangsa dan bukannya bagian dari masalah bangsa.

Artinya, terus melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, makin akurat, dan makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktifitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional.

Pada kesempatan itu, Bupati Saiful Ilah sempat pula menyerahkan kartu multi guna bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurut kepala daerah dua periode itu, kartu multi guna memiliki multi fungsi bagi pemegangnya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

KARTU MULTI GUNA: Bupati Sidoarjo, H.Saiful Ilah SH.MHum, menyerahkan kartu multi guna bagi PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Penyerahan secara simbolis itu, dilakukan bersamaan upacara Peringatan HUT ke-45 Korpri di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Rabu (30/11).

Hambali saat berada di Pendopo Delta Wibawa.

Sementara itu menyikapi rencana demo 2 Desember 2016 (aksi 212) yang terus bergulir, KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Pesantren Progresif Bumi Shalawat Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, mengimbau kepada masyarakat Sidoarjo untuk tidak ikut ramai-ramai datang ke Jakarta dalam bela Islam III 212 yang rencana akan dilakukan 2 Desember 2016 besok.

Kiai yang akrap disapa Gus Ali itu, meminta masyarakat umum dan khususnya Sidoarjo untuk lebih bisa menghor-

mati proses hukum soal dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Pernyataan senada dilontarkan para ulama di bangkalan. Mereka sepakat tidak akan ikut berunjuk rasa ke Jakarta pada 2 Desember 2016.

Mereka memilih menggelar istighotzah untuk keselamatan bangsa. “Ini berdasarkan hasil silaturrahmi informal dengan para kiai, habaib dan pemuka agama yang kami lakukan selama ini,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M Ridha. (cls/udi)

SIDOARJO (BM) – Beberapa kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas), sepertinya sama sekali tak membuat Ansori (40) jera. Terbukti, pekerja serabutan asal Desa Medalem, Kecamatan Tulangan itu, kembali berurusan dengan polisi dan harus mendekam di balik jeruji besi.

Ansori diringkus Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tulangan terkait kasus pencurian TV dan 1 ekor Burung Murai Batu Medan Super milik tetanggannya, M. Abasari (34) dan Suprapto (45), warga Sudimoro, Kecamatan Tulangan. Dia ditangkap saat berada di rumahnya.

Kapolsek Tulangan, AKP Hardyantoro menjelaskan, pelaku sebelumnya sempat berpindah-pindah tempat sehingga sedikit menyulitkan petugas untuk menangkapnya. ”Selain menangkap pelaku, angota juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti di antaranya berupa pesawat TV dan sangkar burung,” katanya, Rabu (30/11).

Ditambahkan AKP Hardyantoro, pelaku melakukan aksinya di dua tempat berbeda. Pertama, di rumah Supratpo yang saat itu ditinggal bekerja. Pelaku mencongkel pintu depan dan mengambil TV yang ada di ruang tengah.

Sementara di rumah M Abasari, dia mengambil seekor burung peliharaan korban. “Perbuatan pelaku sempat dipergoki tetanggannya yang kemudian dilaporkan ke Polsek Tulangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pelaku juga pernah menjadi warga binaan Lapas Sidoarjo dengan kasus tindak pidana pencabulan pada tahun 2008. Setelah keluar dari lapas, dia kembali terlibat tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polsek Jabon. “Menurut pengakuannya, uang hasil tindak kejahatan yagn dilakukan habis dibuat foya-foya,” tandas AKP Hardyantoro. (cls/udi)