Berita Metro 18 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

I INDEKS

Dishub Turunkan Muatan Truk Lebihi Tonase BACA HALAMAN

04

Daging Kambing Olahan Ala Hotel Berbintang BACA HALAMAN

08

Gubernur Ingatkan SKPD Libatkan Masyarakat BACA HALAMAN

SURABAYA (BM) – Setelah beberapa kali mangkir, Senin (17/10) kemarin, mantan Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha (PWU) Dahlan Iskan akhirnya datang memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dahlan datang sekitar pukul 10.00 WIB, dan baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.14 WIB. Hampir 8 jam pemeriksaan, Dahlan dicecar 38 pertanyaan.

Dahlan Iskan enggan menjawab sejumlah pertanyaan wartawan yang sejak pagi menunggu di kantor Kejati Jatim.

Dirinya hanya melontarkan senyuman meski diberondong pertanyaan puluhan awak media.

Dari keterangan yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Maruli Hutagalung, hingga saat ini status Dahlan Iskan masih sebagai saksi kasus pelepasan aset PT. PWU. “Statusnya masih saksi.

Tadi diberi 38 pertanyaan dari penyidik,” ujar Maruli Hutagalung, senin (17/10).

Pihaknya juga akan terus mendalami kasus ini. Bahkan, Kajati Jatim akan memanggil kembali Dahlan Iskan yang saat itu

menjabat sebagai Dirut PT.PWU ketika terjadi pelepasan aset.

“Besok (selasa) akan kami panggil kembali untuk dilakukan pendalaman. Masih ada beberapa pertanyaan,” ujar Maruli.

Untuk diketahui, Dahlan dipanggil guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di masa dirinya menjabat sebagai direktur utama pada tahun 2000 hingga 2010.

Tidak seperti panggilan-panggilan sebelumnya, pada hari ini, Dahlan akhirnya memenuhi panggilan penyidik, menggunakan kemeja warna biru, Dahlan tiba di kantor Kejati Jatim sekitar pukul 10.00 WIB. Tidak banyak kata yang terlontar dari mulut Dahlan. Sesaat turun dari mobilnya, Dahlan langsung masuk lift menuju lantai 5, tempat penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim melakukan pemeriksaan.

“Apa..? Pertanyaan apa lagi,” singkat Dahlan sembari bergegas

FOTO: BM/FAIZAL

Baca: Tersangka... Hal. 7

DIPERIKSA: Dahlan Iskan (baju biru berkacamata) mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU).

Polda Periksa Marwah Daud dan 5 Sultan SURABAYA (BM) - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim mengagendakan pemeriksaan terhadap 10 Sultan Padepokan Dimas Kanjeng, sebagai saksi kasus dugaan penipuan yang dilakukan tersangka Taat Pribadi.

Namun, hingga pukul 12.00 WIB, Senin (17/10), hanya 5 Sultan yang memenuhi panggilan penyidik.

“Agendanya ada 10 orang dimintai keterangan sebagai saksi. Tetapi yang hadir hanya 5 orang,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Jatim, Senin (17/10).

Argo mengatakan, pemeriksaan

09

Puluhan Jukir Nakal Terancam Ditindak BACA HALAMAN

Diperiksa Delapan Jam, Dahlan Dicecar 38 Pertanyaan

Marwah Daud Ibrahim

12

terhadap kelima orang itu berkaitan dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Ketika ditanya, apakah kelima saksi itu mempunyai ‘jabatan’ di Padepokan Dimas Kanjeng sebagai Sultan, Argo membenarkannya.

“Ya seperti itulah. Semua saksi berkaitan dengan yang bersangkutan (tersangka Taat Pribadi),” tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun, kelima sultan yang diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jatim yakni SE (Sugeng Effendi), S (Syamsudin), Sl (Solikin), AH (Abdul Haris) dan F (Fathurrohman).

Selain memeriksa orang dekat Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mempunyai posisi sebagai Sultan, penyidik juga memeriksa Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Baca: Marwah... Hal. 7

Wali Kota Madiun Jadi Tersangka JAKARTA (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka korupsi proyek Pasar Besar Madiun. “KPK telah menemukan barang bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ke penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif di kantornya, Senin, 17 Oktober 2016.

La Ode mengatakan, saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014, Bambang diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja dan turut serta dalam pemborongan, pen-

Bambang Irianto

gadaan, dan penyewaan proyek multiyears dari 2009 sampai 2012. “Atau menerima hadiah atau janji, padahal patut diketaBaca: Geledah... Hal. 7

Surabaya Digoyang Unjuk Rasa

Buruh Tolak UMP, Tuntut Berlakukan UMSK Sejumlah titik-titik strategis menjadi ajang aksi unjuk rasa beberapa kelompok massa. Sejak pagi, arak-arakan motor melintas di beberapa ruas jalan protokol. Ada 11 titik di Kota Surabaya yang menjadi pusat demonstrasi. Berikut laporan selengkapnya.

Kemarin, Surabaya Digoyang Unjuk Rasa

“Masyarakat dan teman-teman supaya hati-hati dalam beraktivitas.

Hindari titik-titik demo karena akan macet,” himbau Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lilly Djafar, Senin (17/10).

Terpisah, Kurbinops Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Warih Hutomo mengatakan, unjuk rasa pertama digelar oleh sekitar 150 massa SPSI menuju ke gedung negara Grahadi sekitar pukul

08.00 WIB. Unjuk rasa kedua, kata dia, digelar oleh 100 massa dari pemantau kinerja aparatur negara yang di depan kantor DPRD Jawa Timur.

Unjuk rasa ketiga digelar kelompok tapal kuda yang juga menuju gedung negara Grahadi. “Tapi kalau kelompok tapal kuda ini rencananya akan berunjukrasa siang nanti selepas dhuhur,” kata Warih.

Untuk pengamanan ratusan pen-

gunjukrasa, kata dia, unit polisi sudah disiapkan. “Personel juga memantau dan mendampingi pengunjukrasa selama di perjalanan menuju lokasi unjuk rasa,” ujarnya.

Dari Gresik Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP SP-KEP) Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa di Gedung Negara Baca: Buruh... Hal. 7 UNJUK RASA: Sejumlah kelompok massa melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, Jl Indrapura Surabaya, Senin (17/10).

FOTO: BM/FAIZIN

Hari ini goyang dangdut..

Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Tetangga sebelah sudah deg-deg-an..

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH SUHU : 26 - 31°C

CERAH BERAWAN SUHU : 26 - 30°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 35°C

CERAH BERAWAN SUHU : 24 - 32°C

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu keƟka kamu sehat atau kaya, karena Ɵpe teman seperƟ itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari.

- Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Kasus Pembunuhan dan Penipuan dengan Tersangka Taat Pribadi

Profil

Marwah Hadir, Suaminya Absen tim, Senin (17/10).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Ibrahim Tajul diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Taat Pribadi.

“Hari ini lima saksi yang diperiksa yakni para Sultan. Selain ibu Marwah masih menjalani pemeriksaan, suaminya belum datang,” kata Argo.

Argo mengatakan, Ibrahim Tajul diperiksa sebagai saksi karena yang bersangkutan aktif sebagai salah satu koordinator di Padepokkan Dimas KanjengTaat

Pribadi. Sedangkan istrinya, diketahui sebagai KetuaYayasan Padepokkan Dimas Kanjeng. ”Kita tunggu sampai nanti hasil pemeriksaannya seperti apa,” ujarnya.

Kasus yang menjerat Taat Pribadi dengan tuduhan pembunuhan dan penipuan ini hingga saat ini masih menggelinding di Polda Jatim. Pria asal Desa Wungkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo ini ditangkap Polisi karena diduga terlibat dalam pembunuhan Abdul Gani dan Ismail Hidayat (Pengikut Dimas Kanjeng). Di tengah kasus pembunuhan ini bergulir mencuat bahwa pria berusia 41 tahun melakukan

penipuan dengan modus penggandaan uang. Sejumlah korban penipuan, melapor ke kepolisian. Setidaknya, sudah ada lima korban dengan kerugian hingga ratusan Miliar Rupiah.

Keadilan Tuhan Kepala Kepolisian Daerah RI Jawa Timur, Inspektur Jenderal Anton Setiadji, sebelumnya mengatakan, terbongkarnya praktik dugaan penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi karena pembunuhan adalah berkat keadilan Tuhan. “Tuhan Maha Adil. Dari kasus pembunuhan itu terbongkar bahwa di dalamnya ada kasus penipuan dan segala

BM/PRIYOKO

MAFIA PELABUHAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat , di gedung DPR RI, Senayan, Senin (17/10) siang. Rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 di KKP. Dalam rapat itu, Susi sempat ditanya perihal biaya sewa di Pelabuhan Muara Baru yang konon dipermainkan mafia.

macam. Karena apa? Orang yang dipercaya ini mau membuka, maka itu dibunuh. Dan itu pembunuhnya sadis,” kata Anton, saat memberikan sambutan acara Silaturahim Forum Pimpinan Daerah Jawa Timur di Jember, akhir pekan kemarin.

Anton mengaku jengkel. “Ismail (Hidayah) ini dibunuh pas mau salat Maghrib. Orang mau menghadap Tuhan dibunuh.

Bagaimana mau menghadap Kapolda? Menghadap Tuhan saja dibunuh,” katanya.

Anton ingin menyelamatkan banyak orang. “Kasus Taat Pribadi ini sudah saya pantau sejak saya jadi Kapolda Sulawesi Selatan. Saya pesan, kalau mau diundang pengajian besar-besaran dilihat benar. Waktu itu saya mau diundang ikut pengajian 30 ribu (orang jamaah),” katanya.

Begitu tahu jika tokoh agama yang mengundang adalah Taat Pribadi, Anton menolak.

“Kalau saaat itu saya ikut pengajian, mungkin ya kena juga.

Untung Tuhan menolong orang Jember jelek ini,” katanya disambut tawa hadirin.

“Saya waktu itu diundang ke padepokan. Mungkin kalau saya bukan Kapolda Sulawesi Selatan, mungkin saya ikut-ikut ke padepokan itu. Bisa-bisa ikut setor duit juga,” kata Anton, kembali disambut tawa hadirin.

Menurut Anton, Taat Pribadi menokohkan diri sebagai raja diraja. “Itu gelar Raja Brawijaya pertama. Saya katakan ke Pakde Karwo, ‘Pakde, ini raja Brawijaya I hidup lagi’. Saya panas-panasi Pangdam, ‘ini Pangdam V Brawijaya lo,masa ada Raja Diraja Brawijaya’,” kata Kapolda disambut ger hadirin. (zal/bej/nii)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan dunia usaha dalam Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis “Profit” (Profesional Berintegritas). Gerakan ini merupakan aksi kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah korupsi di korporasi.

“Dunia usaha merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. SetidaknAlexander Marwata ya 80 persen ke atas korupsi di Indonesia melibatkan dunia usaha, khususnya swasta dan 90 persen korupsi di daerah melibatkan pengadaan barang dan jasa. Mari kita duduk bersama mencari solusi dan menghentikan praktik bisnis yang tidak profesional dan tidak berintegritas,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam peluncuran Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin.

Alexander mengatakan KPK meyakini bahwa pencegahan korupsi bisa berjalan lebih efektif melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan untuk memperkecil celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut dia, pelaku usaha kerap terseret dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum. “KPK mencatat setidaknya ada 146 pelaku korupsi berasal dari sektor swasta,” katanya.

Alexander menjelaskan tindak pidana korupsi yang umumnya terjadi melibatkan dunia usaha dan pemerintah sebagai regulator, yakni pelaku usaha terpaksa memberikan uang kepada penyelenggara negara karena merasa birokrasi perizinan usaha dipersulit. “Di sisi lain pihak regulator meminta pungutan atau uang pelicin dengan alasan gaji mereka tidak cukup sehingga kedua kebutuhan dari masing-maising pihak menjadikan lingkaran korupsi yang tidak ada habisnya,” jelas Alex. (ant/nii) ISTIMEWA

SURABAYA (BM)- Salah satu saksi kasus pembunuhan dan penipuan yang melibatkan pimpinan Yayasan Dimas Kanjeng, Taat Pribadi, tidak hadir dalam panggilan Penyidik Polda Jatim. Ibrahim Tajul, suami Marwah Daud Ibrahim, Ketua Yayasan Dimas Kanjeng mengaku sedang sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan Penyidik Polda Jatim.

Ibrahim Tajul sedang mengalami sakit syaraf terjepit atau kecetit. “Suami saya sakit.

Syarafnya terjepit. Sakitnya sudah lama,” kata Marwah saat istirahat dari pemeriksaan Penyidik Ditreskrimum Polda Ja-

Berantas Korupsi Gandeng Dunia Usaha

KILAS

Pledoi Jessica, Transkrip Saksi JAKARTA (BM) - Jaksa Penuntut Umum menyatakan nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso hanya berisi substansi 232 halaman dari kurang lebih 4.000 halaman, sementara sisanya hanya berisi transkrip keterangan para saksi.

“Dalam pledoi yang katanya berjumlah 4.000 halaman dengan kertas A4 dan spasi 1,5, hanya berisi substansi 282 halaman saja. Itu pun membutuhkan dua hari substansi pledoi.

Sisanya hanya transkrip keterangan saksi dan lampiran dokumen,” kata salah satu jaksa penuntut umum Meilani Wuwung dalam sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Dalam sidang replik atau jawaban atas nota pembelaan timkuasa hukum, Jaksa Meilani mengatakan proporsi pledoi yang disampaikan kuasa hukum pada sidang ke-28 dan 29 (lanjutan) pada pekan lalu, hanya berisi transkrip keterangan saksi dan ahli serta lampiran dokumen yang menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Menurut jaksa, setelah membaca dengan seksama, pledoi tersebut berisi keterangan yang spekulatif karena dipenuhi asumsi tak berdasar dan kering akan sumber hukum untuk menopang argumentasi kuasa hukum.

Pada bagian lain replik, Meilani mengatakan terdakwa Jessica KumalaWongso sudah mendapatkan fasilitas yang mumpuni lebih dari yang didapatkan tahanan lainnya sehingga tidak seharusnya Jessica masih mengeluh pada aparat penegak hukum. “Perlu disadari kalau fasilitas yang didapatkan terdakwa (Jessica) sudah lebih dari yang didapatkan tahanan lainnya.

Kenapa terdakwa masih mengeluh dan menyalahkan aparat penegak hukum. Di saat seluruh fasilitas mumpuni telah diberikan kepada terdakwa, entah mengapa terdakwa mengatakan dirinya tertekan,” kata Jaksa Meilani pada sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Meilani mengatakan sidang pekan lalu yang beragendakan pembacaan nota pembelaan merupakan sebuah aksi teatrikal dari Jessica dan penasihat hukumnya. “Selama persidangan dan pemeriksaan, tidak terlihat Jessica merasa bersalah, bahkan menangis, namun perilaku tersebut baru terlihat menjelang putusan hukum dari Majelis Hakim,” katanya. (ant/nii)

Partai Pengusung Agus-Sylvi Kian Percaya Diri JAKARTA (BM) - Partai pengusung pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta: Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylvana Murni, kian percaya diri jagoannya bakal memenangkan Pilkada DKI 2017. Suara yang semula mendukung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, diprediksi akan semakin menurun hingga waktu pemungutan suara dan banyak yang pindah mendukung Agus-Sylvi.

Partai pengusung pasangan Agus-Sylvi dikenal sebagai Koalisi Cekeas, terdiri dari Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN. Walaupun dalam berbagai survei perolehan suara pasangan ini selalu nomor tiga dari dua pasangan calon pesaingnya, tapi penambahan perolehan suara pasangan calon ini selalu naik secara signifikan. Boleh jadi pasanganinibenar-benarmenjadikuda hitam dalam Pilkada 2017, yang kemunculannya tak terduga dan memenangkan pertarungan.

Sikap percaya diri tersebut

setidaknya ditunjukkan dua kader PAN, yang diwakili oleh A. Hanafi Rais dan M Ali Taher Parasong. Menjawab pertanyaan Berita Metro, di gedung Nusantara DPR RI, Senin (17/ 10), kedua tokoh PAN ini yakin bahwa Agus-Sylvi bakal menang dalam satu putaran. Hal ini melihat kecenderungan elektabilitas Agus-Sylvi yang terus meningkat secara signifikan, sementara itu mesin partai belum bergerak maksimal.

“Target kami menang. Artinya, memperoleh suara 50 persen plus satu suara,” ujar Hanafi, mantap. “Kami sekarang berpikir untuk memenangkan pilgub DKI. Agus-Sylvi bakal menang,” sambungWakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Hal senada disampaikan Ali Taher, bahwa PAN dan partai pengusung lainnya optimis pasangan Agus-Sylvi bakal menang. Tanpa menyebut persentase perolehan suara, Ali mengatakan bahwa seluruh pengurus partai pengusung mulai menggerakkan seluruh

kekuatan internal untuk mencapai target tersebut.

“Sekarang posisi Agus-Sylvi lumayanlah,” katanya, sehubungan dengan elektabilitas pasangan bakal calon tersebut.

Untuk mewujudkan kemenangan itu, Hanafi menyatakan, program dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Agus-Sylvi sudah disosialisasikan ke masyarakat DKI Jakarta melalui media massa. Baik media konvensional maupun media sosial.

“Jadi, saya kira semua cara akan kami tempuh,” katanya.

Strategi untuk memenangkan Agus-Sylvi keterpaduan ide dan gerakan partai, ormas, dan relawan, serta gerakan-gerakan pemenangan lainnya. Keterpaduan seluruh unsur pendukung itu harus terkoordinas secara sistematis.

“Itu yang pertama. Yang kedua, strategi udara maupun darat. Udara dalam arti menciptakan narasi, menciptakan isu dan gagasan untuk dimunculkan melalui media. Sedangkan strategi darat adalah gerakan

door to door untuk melakukan persuasi dan kampanye jika tiba waktunya,” kata Hanafi.

AliTaher menambahkan, elektabilitas Ahok terus menurun belakangan ini dan bakal terus terjadi sampai dengan pemungutan suara.Menurutnya,penurunanitu dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya soal kepribadian Ahok.

“Menurutpandangansaya,bukan Ahok yang jadi gubernur yang akan datang,” katanya.

Alasannya, ujar Ali, pertama, banyak faktor pembangunan

yang Ahok lakukan tidak mencerminkan posisi kerakyatan. Tidak berpihak kepada rakyat. Penggusuran di manamana dengan cara paksa. Pembangunan tidak mengedepankan faktor sosial dan seterusnya. Ini bagian yang barangkali catatan penting bagi kita, supaya jangan sampai ada pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat.

“Kedua, Ahok tidak memiliki tata krama dalam kehidupan sosial.

Sopan santun, tidak punya,” katanya. (yok/nii)

BM/PRIYOKO

Beberapa pengurus DPP Partai Demokrat bersama Annisa Larasati Pohan, istri Agus Harimurti Yudhoyono, dan Siti Ruby Aliya Rajasa, istri Edhie Baskoro Yudhoyono.

Bongkar Tuntas Sindikat Pembunuhan Aktivis HAM Munir (2-Habis)

Presiden Didesak Bentuk TPF Baru yang Lebih Kuat Upaya membongkar operasi intelejen pembunuhan aktivis HAM Munir sepertinya masih akan melalui jalan berliku. Salah satu kesimpulan laporan Tim Pencari Fakta bentukan Presiden SBY dulu adalah membentuk tim baru yang lebih kuat secara hukum dan politis. Tetapi Presiden SBY dulu tidak menindaklanjuti kesimpulan TPF itu. Bagaimana sikap Presiden Jokowi?

KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengaku skeptis perintah Presiden Joko Widodo kepada Kejaksaan Agung untuk mencari dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM Munir dapat terlaksana, sehingga mampu mengungkap tuntas pelaku pembunuhan aktivis prodemokrasi tersebut. “Ini cuma lemparan pernyataan pemerintah, dari satu pernyataan

ke pernyataan lainnya. Enggak akan ada bukti konkret,” kata Haris Azhar.

Dia mengingatkan, sejak peringatan Hari Hak Asasi Manusia dua tahun lalu hingga beberapa hari terakhir, Jokowi terus mengumbar janji menuntaskan kasus pembunuhanMunir.“Tapipemerintah baru sibuk mencari dokumen TPF begitu ada putusan Komisi Informasi Pusat,” ujarnya.

“Berarti selama ini buat apa?”

Senada dengan Haris, mantan anggota TPF, Hendardi, juga

skeptis dengan realisasi rencana pemerintah membongkar kasus pembunuhan Munir. Apalagi, belum apa-apa, pihak Setneg mengumumkan laporan TPF itu tidak ada di arsip Setneg.

“Laporan itu sudah kami serahkan kepada mereka, sekarang minta arsip kepada kami,” ujar Hendardi yang masih meragukan komitmen pemerintah.

Menurut dia, Jokowi se-

harusnya segera membentuk tim khusus yang lebih kuat, baik secara hukum maupun politis, dibandingkan TPF era Yudhoyono, untuk mengungkap pembunuhan Munir. “Dalam laporan akhir, kami merekomendasikan pembentukan tim baru yang lebih kuat untuk memeriksa beberapa pihak yang tak terjangkau oleh TPF,” ujarnya.

Dia mencontohkan, TPF

gagal memeriksa sejumlah petinggi badan intelijendan mengakses dokumen lembaga itu.

Pesimisme senada disampaikanpengamathukumpidanadari Universitas Indonesia, Chaerul Huda. Ia menilai janji pemerintah hanya sebagai embusan angin surga untuk meredam protes pegiat hak asasi manusia yang kecewa karena pemerintah tak konkret mengungkap kasus Munir. “Kasusnya sudah lama, apa iya bisa ditemukan novum,” ujar Chaerul memperkirakan sejumlah bukti dan petunjuk telah dihilangkan pihak yang terlibat.

Sementara itu, Pollycarpus Budihari Priyanto mengaku tidak mempersoalkan jika pemerintah membuka temuan Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Mantan terpidana kasus pembunuhan Munir ini mem-

persilakan pemerintah membuka temuan TPF tersebut. “Kalau saya sih, ikutin sesuai prosedur saja. Kalau mau dibuka, ya silakan saja,” kata Pollycarpus seperti dikutip Tempo online, akhir pekan lalu.

Pollycarpus mengaku tidak mengikuti gugatan LBH Jakarta dan Kontras itu. Namun, buat dia, temuan TPF tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadapnya. “Saya sekarang tidak ada urusan lagi, tidak ada pengaruhnya buat saya,” kata mantan pilot Garuda Indonesia ini.

Seperti diberitakan, awal pekan lalu (Senin, 10 Oktober 2016), Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terhadap Kementerian Sekretaris Negara

perihal temuan TPF kasus kematian Munir Said Thalib.

KIP memutuskan pemerintah harus segera membuka hasil temuan TPF tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Majelis KIP, Evi Trisulo, menegaskan selain mengumumkan temuan TPF, pemerintah harus memberikan alasan belum mengumumkan hasil penyelidikan TPF atas kematian Munir Thalib.

Munir Thalib meninggal di pesawat Garuda Indonesia ketika dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda pada 7 September 2004. Ia meninggal karena diracun dengan arsenik.

Dalam putusan pengadilan, Pollycarpus disebut sebagai pelaku pembunuhan Munir Thalib dan enjatuhkan vonis 14 tahun penjara. (*)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Perjuangan Ahli Waris Rebut Lahan Grand City Mall Surabaya

Profil

Tuntut Risma - Jokowi Bertindak

Bina Prestasi SMA/SMK

SURABAYA (BM) - Sejumlah warga, Senin (17/10), menggelar aksi teatrikal atas keprihatinan seorang ibu, Nuraini, yang sudah berjuang selama 12 tahun menuntut tanahnya di Jalan Gubeng Pojok 48-50. Tanah tersebut diserobot pihak Grand City Mall Surabaya, milik Hartati Murdaya.

“Pak Jokowi, Bu Risma, tolong kami yang tanahnya diserobot Grand City,” kata Adik Nuraini, Abu Bakar, saat ikut menggelar aksi teatrikal di depan mal Grand City Surabaya.

Ia mengatakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah mencanangkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat dan program Menteri Agraria Sofyan Djalil di Surabaya yang dijadikan pilot proyek percontohan pengurusan sertifikat tanah se Indonesia. “Kali ini diuji dengan bagaimana keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil yang tanahnya diserobot oleh pengusaha, birokrat yang korup dan mafia tanah yang melibatkan banyak unsur,” katanya.

Nuraini sendiri mengatakan dalam kasus tanah Jalan Gubeng Pojok 48-50, yang kini berdiri Grand City Mall, pihaknya selaku ahli waris pemilik sah tanah tersebut sangat mengharapkan agar Pemerintah yang bersih bertindak adil. “Poin Nawa Cita yang katanya negara harus had-

PELIMPAHAN wewenang mengelola pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi tak menyurutkan niat Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk melakukan pembinaan prestasi. Tak terkecuali siswa SMA/SMK yang kini seharusnya telah menjadi tanggung jawab Dindik Jatim.

Kepala Dispendik Surabaya, Ikhsan, mengatakan, saat ini pihaknya telah merancang sejumlah kompetisi yang akan diikuti oleh siswa mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Salah satu program yang terdekat ialah lomba peneliti belia yang akan diikuti tim dari SMP dan SMA/SMK se Surabaya yang akan digelar 26 Oktober mendatang. “Antusiasme anak-anak masih tinggi. Sekarang sudah lebih dari seribu siswa yang akan terlibat,” kata Ikhsan ditemui di kantor Dispendik Surabaya, Senin (17/9) kemarin.

Ikhsan merinci, antusiasme siswa dalam mengikuti program lomba peneliti belia juga dapat dilihat dari jumlah karya yang diusulkan. Di antaranya bidang science 45 usulan, life science 221 usulan, lingkungan 179 usulan, matematika 28 usulan dan fisika 84 usulan.

“Tiap tahun ada peningkatan usulan karya. Dan tahun ini juga demikian,” tambah Ikhsan. Di bidang lain, bina prestasi yang dilakukan Dispendik Surabaya. Misalnya, bidang lomba kesenian, keagamaan dan teknologi informasi.

Selain kompetisi, pembentukan organisasi pelajar yang diikuti oleh seluruh pengurus OSIS SMP dan SMA/SMK se Surabaya tetap akan dilakukan pada 24 Oktober mendatang.

“Tahun ini kita sedang menyiapkan pengurus Orpes generasi kelima,” kata dia.

Di singgung soal tanggung jawab mengelola pendidikan menengah yang telah dilimpahkan ke provinsi, Ikhsan tidak ingin berbicara banyak. Prinsipnya, melalui kegiatan ini dia berharap akan menjadikan para pelajar di Surabaya memiliki persatuan yang kuat. Dengan demikian, akan timbul partisipasi dan peran aktif pelajar dalam membangun dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negaranya. “Ini ajang bagi para siswa untuk saling bertukar ide dan pemikirannya sesama pelajar,” tutur Ikhsan. (sdp/nii)

ir dalam permasalahan rakyat berharap bisa berpihak pada saya,” kata Nuraini.

SebagaiahliwarissahMuhammad bin Ahmad Al Maghrabi, lanjut dia, pihaknya mengaku dipermainkan oleh para mafia tanah. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya sampai kapanpun tidak akanberhentimenuntutkeadilan.

Selama 12Tahun lebih menuntut keadilan yang masih terus dipermainkan. “Kami berharap besar wali kota, Ketua DPRD Surabaya hingga Presiden Jokowi dapat membantu kami,” katanya.

Aksi teaterikal Nuraini dan keluarganya itu ditandai dengan pukul kendil dengan sapu penebah oleh para ahli waris.

Pada saat aksi, pecah kendil simbol matinya keadilan bagi rakyat kecil juga dilakukan. “Saatnya pemerintah Jokowi menghadirkan Nawa Cita untuk Ibu Nuraini yang tanahnya diserobot Grand City Mall,” kata Abu Bakar.

Dalam rangkaian aksi itu, peserta ada yang memakai topeng Jokowi, topeng Walikota Surabaya Tri Rismaharini, sebagai simbol Nuraini meminta dukungan mereka semua untuk mengatasi masalahnya, meminta pemerintah juga adil memperjuangkan tanah miliknya yang diserobot mafia tanah.

Dalam Aksi ini juga digelar pemasangan seni instalasi perjuangan Nuraini berupa pe-

BM/ANDRE

AKSI TEATRIKAL: Perjuangan ahli waris sah atas tanah Grand City Mall Surabaya, kemarin, diwarnai gelar aksi teatrikal menggunakan topeng Walikota Tri Rismaharini dan Presiden Jokowi.

BM/ANDRE

SPANDUK DAN POSTER: Simpatisan keluarga ahli waris juga menggelar spanduk poster perjuangan meminta Presiden Jokowi dan Bu Risma bertindak membongkar mafia tanah .

masangan keranda, dupa, puluhan kendil berbagai ukuran dan penebah di atas kain mori sebagai simbol perjuangan.

Selain itu juga membentangkan spanduk “Nuraini Munggugat” berisikan tulisan “Presiden Jokowi, Tolong Ibu Nuraini yang Tanahnya Diserobot Grand City”. Juga ada spanduk lain yang isinya “Walikotaku Bu Risma, Ketua DPRD Surabaya Pak Armuji, Bantu Ibu Nuraini Atas Tanahnya yang Diserobot Grand City.”

Dalam perjuangan mendapatkan haknya itu, Nuraini akan terus berusaha dan berharap dukungan masyarakat melalui media sosial. Dia ingin masyarakat se Indonesia lainnya yang menjadi korban mafia tanah berani melakukan perlawanan.

Simbol perjuangan Nuraini ditandai dengan pembuatan akun media sosial dengan nama www.nurainigugat.wordpress.com Nuraini menyatakan tekadnya bahwa dia akan terus melawan tirani sampai terungkapnya kebe-

naranyangdiaperjuangkansecara swadayamembuahkanhasil.

Terpisah, terkait kasus ini, ketua DPRD kota Surabaya, Armuji mengatakan bahwa dirinya akan membuat Pansus (Panitia Khusus).” Kami baru terima surat tembusan dari DPR RI dan DPR Kota surabaya akan segera membentuk pansus untuk menggalii asal usul mula tanah atas kepemilikan tanah dan proses pembelian atau pindah tangan kepada Grand City Mall,” terang Armuji. (dre/nii)

ITS dan PSU Berkolaborasi Bangun Jejaring SURABAYA (BM) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya bersama Prince Songkla University (PSU), Thailand, menggelar “Joint Postgraduate Seminar” atau kolaborasi seminar di Ruang Sidang Utama Rektorat ITS Surabaya pada 17-18 Oktober 2016.

“Ini untuk membuka wawasan sekaligus membangun jejaring. Setahun lalu, kami diundang untuk mengadakan seminar serupa di Thailand, kini ganti kami yang mengundang mereka untuk diadakan di ITS,” ujar Ketua Pelaksana Joint Postgraduate Seminar, Dr Heri Kuswanto, di ITS Surabaya, Senin (17/10) kemarin.

Menurut dia, pola penyelenggaraan seminar semacam ini memang jarang dilakukan, padahal ada banyak keuntungan bisa diperoleh antara lain terkait dengan tukar-menukar informasi terhadap tema penelitian yang sedang dikerjakan oleh masingmasing perguruan tinggi.

Keuntungan lainnya, upaya dalam membangun jejaring atau “networking” ke arah kerja sama atau pun kolaborasi dalam penelitian. Kebetulan saat ini salah satu dosen ITS bersama dosen PSU sedang mengadakan penelitian bersama terkait dengan klasifikasi penyakit kanker. “ITS memiliki kepakaran di bidang statsitikanya, sedang PSU memiliki ahli di

bidang kedokteran terkait dengan epidemiologi,” jelasnya.

Ia mengharapkan keterlibatan para mahasiswa pascasarjana, baik dari ITS maupun PSU, dalam seminar ini akan berpengaruh pada atmosfer akademik pada dua perguruan tinggi ini nantinya. “Ke depan pola semacam ini juga diharapkan akan memiliki kontribusi nyata dalam menuju perguruan tinggi berkelas internasional atau world class university,” tuturnya.

Agar seminar ini memiliki bobot yang lebih tinggi dengan tingkat objektivitas terstandar, pihaknya juga mengundang tim peninjau atau reviewer untuk memberikan catatan-catatan

dan masukan kepada para mahasiswa dari dua perguruan tinggi yang melaksanakan joint seminar ini.

“Ada tiga perguruan tinggi yang kami libatkan, yakni ITB, IPB, dan UB,” katanya.

Ke depan, Heri juga berharap joint seminar seperti ini akan ditindaklanjuti oleh institut dalam menjalin kerja sama akademik yang lebih luas, seperti tukar menukar dosen atau tenaga pengajar dan penyelenggaraan pendidikan gelar ganda (double degree).

“Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan seminar internasional statistika yang akan diadakan

pada 19 Oktober mendatang.

Kami memanfaatkan agenda seminar itu dengan mengawalinya melalui kegiatan joint seminar ini,” kata dosen Jurusan Statistika ITS ini.

Dalam joint seminar ini dihadirkan sejumlah pembicara dari kedua universitas untuk memberikan paparan terkait penelitian yang telah mereka lakukan.

Pembicara dimaksud antara lain Dr Yuliani Setia Dewi MSc dari Jurusan Statistika ITS, Hidayatul Khusna dari Jurusan Statistika ITS, Dr Noodchanath Kongchouy dari PSU, Don McNeil dari PSU, dan masih banyak lagi yang lainnya. (ana/nii)

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

TETAP JALAN: Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan (kiri) menjelaskan tentang program Surabaya young scientists club untuk siswa SMP sampai SMA/SMK se Surabaya.

Politik

PAC PPP Geruduk DPW SURABAYA (BM) - Ratusan simpatisan dan pimpinan anak cabang (PAC) PPP Surabaya menggeruduk kantor DPW PPP Jatim, Senin (17/10). Ratusan simpatisan yang dipimpin oleh mantan ketua DPW Surabaya Buchori Imron ini mengadu pada DPW terkait munculnya nama yang tidak tercantum dalam formatur dalam muscab PPP yang dinilai tidak sesuai AD/ART. “Selain itu melanggar Tata tertib partai bahkan masa mengaku akan mencabut mandat atas suara mereka yang disalahgunakan,” demikian disampaikan H Ru’i Fadli ketua PAC Kenjeran.

Menurutnya, aksi ini merupakan lanjutan aksi penolakan keras para simpatisan dan kader partai PPP atas munculnya nama siluman dalam musyawarah cabang muscab PPP. “Ini sikap protes dari pimpinan anak cabang yang berada di bawah naungan DPC partai PPP kota surabaya,” tutur Ru’i.

Kedatangan ratusan simpatisan dari 28 PAC di kantor DPW PPP Jatim yang dipimpin langsung oleh mantan ketua DPC PPP Surabaya yang juga sebagai calon tunggal ketua DPC Surabaya. Mereka, menolak keras atas muncul nama calon ketua DPC PPP Surabaya yang bukan berasal dari kader partai.

Bahkan, lanjut Ru’i, nama calon yang dipilih yang diketahui bernama M. Bashori diketahui tidak pernah menjabat sebagai pengurus PPP Surabaya dan juga masuk dalam formatur muscab. “Masa menilai penunjukan Bashori sebagai calon ketua DPC PPP Surabaya dianggap bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ ART partai dan Tata tertib yang sudah disepakati dalam MUSCAB DPC PPP yang di pilih secara formatur,” terangnya.

Puluhan ketua PAC ini mengaku kecewa setelah mendengar mandat yang sudah diberikan pada perwakilan sekertaris PAC Soeharto yang disalah gunakan dengan memberikan kuasa pada orang lain bukan malah diberikan pada Ketua DPC sebelumnya yang telah disepakati bersama.(has/nii)

Menjadi Pembicara di UN Habitat III

Risma Mengangkat Isu Sentral Persamaan Gender Sukses menjadi tuan rumah Prepcomm 3 UN Habitat III Juli 2016 lalu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini ganti menjadi tamu saat gelar UN Habitat III di Quito, Ekuador. Walikota perempuan pertama di kota Surabaya ini mengangkat isu kesetaraan gender di forum dunia tersebut. Berikut laporannya.

WALIKOTA Tri Rismaharini tengah menjalani pekan sibuk di Quito, Ekuador. Orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu diundang menjadi pembicara di beberapa forum dalam rangkaian konferensi UN Habitat III. Beberapa forum yang dimaksud antara lain, World Mayor Assembly; Special Session on “Public Space”; Side Event “Regional Implementation of the New Urban Agenda” dengan

tema “Kerjasama Antar Daerah”; High Level Panel dengan tema “Kesenjangan terhadap Anak-anak dan Pembangunan Perkotaan”; dan Side Event “Towards a More Equal City” dengan tema Pemukiman dan Pengembangan Kampung.

Dalam World Mayor Assembly, Risma -sapaan Tri Rismaharini- menyinggung persamaan gender sebagai salah satu elemen kunci dalam mewujud-

kan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. “Setiap wanita berhak menikmati pendidikan yang layak, mengekspresikan diri dalam budaya, serta berpartisipasi aktif dalam hal ekonomi dan politik secara setara dengan kaum pria,” ujar Risma saat menyampaikan pidatonya di Agora Casa de la Cultura, Quito, Ekuador, Minggu (16/10) sore waktu setempat.

Menurut alumnus ITS tersebut, persamaan gender merupakan fondasi pengembangan kota. Oleh karenanya, dia mendorong agar lebih banyak perempuan mengikuti pemilihan kepala daerah maupun menduduki posisi dewan perwakilan

rakyat.

Pada kesempatan itu, Risma mengapresiasi para kepala daer-

ah wanita yang hadir dari Eropa, Afrika, Amerika, Timur Tengah dan Asia. Para pemimpin

BM/HASAN

PERSAMAAN GENDER: Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menjadi salah satu pembicara dalam forum dunia UN Habitat III. Dalam pidatonya, Risma mengusung isu persamaan gender di Agora Casa de la Cultura, Quito, Ekuador, Minggu waktu setempat.

wanita, menurut Risma, mampu memberikan contoh positif bagi anak-anak perempuan di seluruh dunia, bahwa mereka semua juga mempunyai hak yang sama untuk berhasil.

Disisilain,mantankepalaBappeko Surabaya itu juga mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dari kaum pria. “Terima kasih atas dukungan anda terhadapperjuangankamidalamhal persamaan gender,” kata Risma di hadapan 300 lebih kepala daerah dari seluruh dunia.

Terpisah, Kabag Humas M. Fikser menuturkan, sebelum Walikota Tri Rismaharini berangkat ke Quito, sudah banyak surat permohonan menjadi

pembicara yang masuk. “Tentu, tidak semua dapat diakomodir karena pertimbangan ketersediaan waktu Bu Walikota di sana (Quito),” terangnya.

Lebih lanjut, Fikser mengungkapkan, sampai saat ini pun masih banyak permohonan menjadi pembicara yang berdatangan sehingga agendaWalikota Surabaya terus berubah.

“Tidak menutup kemungkinan, nanti ada agenda pembicara dadakan yang secara spontan diketahui di sana. Tapi, agenda tersebut dipastikan tidak akan melebihi jadwal kepulangan beliau ke Surabaya,” pungkas mantan Camat Sukolilo ini. (hms/has/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Dewan Pesimis Mega Proyek Gamapala Selesai Tepat Waktu

MOJOKERTO (BM) – DPRD Kota Mojokerto menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mojokerto lamban dalam menjalankan perencanaan mega proyek trotoar dan saluran air di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Pahlawan (Gamapala).

Dewan pesimis proyek senilai Rp 51 miliar itu akan selesai dikerjakan akhir tahun nanti. Sebab pelaksanaan seharusnya dimulai pertengahan Juli lalu, molor sehingga baru sepekan lalu dikerjakan. Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Pradja. Sebagai politisi yang paham betul pekerjaan fisik, dia sangat pesimis proyek Gamapala akan selesai tepat waktu akhir Desember 2016.

Karena, waktu yang tersisa untuk merampungkan pembangunan trotoar dan saluran air pada kedua sisi jalan itu kurang dari 80 hari. “Tanda tanya besar apakah bisa selesai,

FOTO BM/PRAYOGI

PESIMIS : Mega proyek trotoar dan saluran air di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Pahlawan (Gamapala) dinilai lamban pengerjaannya dan diragukan bisa selesai akhir tahun ini.

wong ini dikerjakan manusia biasa. Ini pekerjaan besar, sekarang baru mengerjakan, ya pesimis akan selesai,” kata Edwin.

Sementara kondisi di lapangan saat ini, PT Ardi Tekindo Perkasa sebagai pemenang lelang proyek trotoar dan saluran di Jalan Pahlawan belum juga merampungkan penebangan

pohon. Apalagi proyek senilai Rp 27,44 miliar itu bakal menyertakan keramik khusus tuna netra pada bagian trotoar.

Bahkan di Jalan Gajah Mada belum nampak adanya aktivitas pekerjaan. Proyek saluran dan trotoar senilai Rp 23,55 miliar itu dimenangkan PT Gunadharma Anugerahjaya.

“Namun. Kalau tiga shift 24 jam kerja terus bisa selesai. Kalau normal tak akan selesai. Karena kondisi pengerjaan normal untuk proyek biasa minimal 3 bulan, namun ini kan proyek besar,” ujar Edwin.

Molornya proyek Gamapala akibat adanya pembatalan pemenang lelang pada Agustus

lalu. Dinas PU Kota Mojokerto menganulir pemenang lelang sebelumnya dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara dokumen penawaran dari rekanan dengan dokumen lelang. Khususnya dokumen pendukung terkait pengadaan keramik khusus tuna netra yang wajib dari pabrikan.

Meski waktu kian mepet, Dinas PU nekat melakukan lelang ulang. Tak pelak baru akhir September proses lelang dinyatakan selesai. Pengerjaan proyek pun baru bisa dijalankan awal Oktober. Itu lah yang membuat pelaksanaan mega proyek Gamapala molor.

Atas langkah Dinas PU yang terkesan memaksakan proyek Gamapala, menurut Edwin, mereka harus siap bertanggung jawab jika pekerjaan tak rampung akhir Desember.

Pemerintah diminta tegas memberikan sanksi kepada kontraktor. (bud/gie/dra)

Korban Bentrokan Bertambah

MOJOKERTO(BM)-Korban akibat bentrokan warga dengan anggota dan simpatisan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pada Minggu 16 Oktober tidak hanya terjadi di Kecamatan Puri, Melainkan juga di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kasat Reskrim Polres Kota Mojokerto, AKP Andria Diana Putra mengatakan, terjadi dua insiden berbeda di kawasan Simpang empat Kupang, Kecamatan Jetis Minggu (16/10) dini hari. Insiden pertama sekitar pukul 04.00 WIB, dua anggota SH Terate tergeletak di tepi jalan.

Korban atas nama Dwi Cahyo (19) warga Dusun Magersari, Desa Temuireng, Kecamatan Dawarblandong mengalami luka parah di bagian wajah. Sementara rekannya, Andika Dwi Pratama (17), pelajar asal Dusun Talunsudo, Desa Gunungan, Kecamatan Dawarblandong mengalami luka lecet di bagian wajah.

Sempat beredar kabar kedua korban

dikeroyok warga dalam perjalanan pulang dari acara pengukuhan anggota baru PSHT di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet.

Namun, polisi menepis kabar tersebut.

“Kalau memang dihadang warga, seharusnya korban kembali dikeroyok saat jatuh dari motornya. Sementara korban Andika kondisi pingsan, hanya luka ringan. Selain itu, motor korban rusak bagian depan yang menunjukkan akibat menabrak tiang listrik. Rekaman CCTV dari sebuah toko juga tak menunjukkan adanya kerumunan massa di lokasi saat jam kejadian,” jelas Andria kepada wartawan, Senin (17/10).

Sementara insiden kedua terjadi di kawasan simpang empat Kupang sekitar 100 meter dari lokasi kecelakaan.

Menurut Andria, sekitar pukul 04.30 Wib, rombongan konvoi anggota PSHT yang menuju ke Dawarblandong diserang oleh sekelompok orang . Akibatnya, dua orang pesilat mengalami luka-luka. Kedua

KILAS

Walikota Inginkan PNS Bebas Narkoba MOJOKERTO (BM) –Walikota Mojokerto, Masud Yunus mempresentasikan bebas narkoba dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Mojokerto. Pihaknya tengah mengkaji penerbitan aturan lolos tes urine bagi setiap pamong praja yang naik pangkat atau promosi jabatan. “Kami ikrarkan Kota Mojokerto bersih narkoba, tahun 2019 mendatang. Maka kita awali dari lingkungan PNS, jika mau naik pangkat dan promosi jabatan harus bersih dari narkoba,” tegas Walikota.

Walikota segera memanggil Kepala BKD, Endri Agus.

“Nanti Kepala BKD saya panggil untuk ini. Yang jelas rumusannya dari PP 53 tahun 2010 jika ada PNS yang terindikasi narkoba, maka akan dikenai sanksi ringan hingga berat,” tandasnya. Sanksi tersebut, lanjutnya, bisa berupa administrasi hingga pemecatan. “Bisa dipecat dari kedinasan kalau terbukti,” tambahnya.

Walikota menguraikan, aturan ini meminta siapa saja PNS yang hendak naik pangkat ataupun promosi jabatan di tes narkoba. “Kenaikan pangkat kan setiap empat tahun sekali, ya itu dites dulu. Demikian kalau mau promosi jabatan, salah satu syaratnya harus bebas narkoba. Salah satu caranya dengan tes urine,” katanya. (gie/dra)

Sembilan Kecamatan Rawan Longsor

korban adalah Subandi (25), warga Desa Gunungan, Kecamatan Dawarblandong dan Akson Salahudin (25), warga Kesamben, Lamongan.

Selain itu, massa juga merusak sepeda motor Ahmad Hani Muslim (15), warga Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong. Hani yang bukan pesilat menjadi sasaran massa saat melintas di lokasi. Beruntung korban selamat tanpa luka. “Sementara pemicunya akibat konvoi yang mengganggu warga. Kedua korban sudah dimintai keterangan oleh Polsek Jetis. Kami sudah mengetahui identitas para pelaku,” terangnya.

Sementara Kasat Lantas Polres Kota Mojokerto, AKP Selfi Meidianti menegaskan, korban atas nama Dwi Cahyo tewas akibat kecelakaan tunggal. Menurut dia, korban dibonceng Andika dengan Yamaha Vixion warna putih bernopol W 6206 MP menuju ke arah Dawarblandong usai menghadiri acara pengukuhan ang-

FOTO BM/PRAYOGI

BERTAMBAH: Kasatreskrim Polres Kota Mojokerto AKP Andria Diana Putra me­nunjukkan foto korban bentrokan

gota baru SH Terate di Desa Wiyu, Pacet.

“Motor korban menabrak tiang listrik.

Dugaan sementara penyebabnya motor korban selip karena memakai ban kecil tak standar dan juga kondisi korban mengantuk,” tandasnya. (bud/gie/dra)

MOJOKERTO (BM) - Hasil mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto terdapat lima Kecamatan yang rawan bencana tanah longsor.

Sementara empat kecamatan lainnya rawan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Mojokerto, Tanto Suhariyadi mengimbau penduduk di lima kecamatan tersebut untuk selalu waspada saat hujan turun dengan intensitas tinggi. “Selain faktor alam, potensi longsor juga akibat pembangunan jalan di wilayah tebing yang kurang baik. Kurangnya pemadatan tebing dan tak ada penahan membuat longsor kerap terjadi,” ujarnya.

Dia merinci, titik rawan longsor meliputi Desa Sumberjati, Jabung, Rejosari di Kecamatan Jatirejo; Desa Dilem dan Gumeng di Kecamatan Gondang; Desa Kemiri, Claket, Pacet, Cembor, Padusan di Kecamatan Pacet; Desa Seloliman, Duyung, Penanggungan, Kedungmuti di Kecamatan Trawas; serta Desa Kunjorowesi di Kecamatan Ngoro.

Tak hanya potensi bencana tanah longsor, menurut Tanto, empat kecamatan di Kabupaten Mojokerto juga terancam bencana banjir akibat luapan beberapa sungai. Tak ada faktor lain, banjir di wilayah itu akibat luapan sungai yang tak kunjung dinormalisasi. Saat hujan deras turun, otomatis air akan meluap karena daya tampung sungai yang tak lagi memadai.(bud/gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Dishub Turunkan Muatan Truk Lebihi Tonase KEDIRI(BM)-Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Satlantas Polres Kediri dan Kodim 0809 menindak muatan truk yang nakal dengan menurunkan muatannnya yang melebihi tonase. Pantauan di lapangan razia dilakukan di area Simpang Lima Gumul (SLG).

Puluhan truk yang melebihi muatan berupa pasir dan batu, terpaksa diamankan dan muatanya diturunkan. Selain itu petugas juga memeriksa, kelengkapan surat dan alat-alat mengemudi lainnya.

“Bila terbukti sudah membawa surat tilang, namun masih beroperasi, terpaksa muatannya kami minta untuk diturunkan,” jelas Joko Hariyono, Senin (17/10). Dijelaskan Joko, berdasarkan keterangan sopir truk, material tersebut diambil dari kawasan Gunung Kelud, diambil dari sejumlah titik penambangan yang sebenarnya belum mengantongi izin. “Berdasarkan data kami, ada tujuh pengusaha yang ingin mengajukan izin, namun menunggu rapat koordinasi atas program normalisasi aliran Lahar Kelud,” jelas Kabid Lalu Lintas.

Kewenangan melakukan razia langsung kelokasi penambangan, sebenarnya tugas Kepolisian didukung Satpol PP.

Sementara Dishub hanya melakukan razia atas kendaraan yang membawa muatan melebihi tonase. Joko mengaku, akan menggandeng sejumlah relawan di desa untuk membantu mengantisipasi maraknya truk material yang hilir mudik apalagi bila malam hari.

“Data kami, tiap satu menit, selalu ada truk yang melintas membawa muatan pasir,” jelasnya.

Bila kemudian program normalisasi diturunkan izinnya, tentu kendala yang terjadi adalah faktor ruas dan kerusakan pada jalan. Menginggat dengan tanpa izin saja, jalanan telah dipenuhi iring-iringan truk, apa jadinya bila kemudian diterbitkan izin resmi.

“Paling banyak ada tiga nopol berdasarkan data kami, Nopol S Tuban, AE Madiun dan AG...V merupakan kendaraan Nganjuk, rata-rata mereka mengaku mengirim ke Surabaya dan sebagian ke daerah Jawa Tengah,” jelas Joko Hariyono di selasela razia gabungan.(bad/dra) FOTO BM/IBAD

MELANGGAR: Puluhan truk yang melebihi muatan berupa pasir dan batu, terpaksa diamankan dan muatannya diturunkan.

RSUD Nganjuk Tingkatkan Layanan Kesehatan

NGANJUK(BM)-Guna lebih mengoptimalkan pelayanan publik, Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Nganjuk terus melakukan perbaikan layanan kesehatan, karena selain tuntutan standart layanan yang terus meningkat masyarakat juga semakin kritis terhadap layanan kesehatan oleh pemerintah.

Bentuk komitmen layanan kesehatan oleh Rumah sakit milik pemerintah dituangkan dalam bentuk Maklumat Layanan atau Janji Pelayanan terhadap masyarakat terutama layanan kesehatan untuk menekan angka kematian Ibu dan bayi di Kabupaten Nganjuk.

Direktur RSUD Nganjuk, dr.Achmad Noeroel Cholis, menjelaskan Maklumat Layanan adalah bentuk komitmen Rumah Sakit (RS) terhadap peningkatan layanan kesehatan dengan melakukan hearing atau dengar pendapat terhadap kemauan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat juga ikut berperan dalam peningkatan kualitas layanan. Lebih lanjut Cholis menambahkan, digelarnya maklumat PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

xxx: Dirut RSUD bersama anggota Dewan, memantau pelayanan di rumah sakit

layanan pihaknya berharap masyarakat semakin percaya dan memahami lebih detail kebutuhan layanan dan tindakan yang harus diakukan saat membutuhkan layanan.

Andik Joko salah satu perwakilan masyarakat yang hadir saat Maklumat Layanan digelar mengaku mengapresiasi komitmen RSUD dalam meningkatkan layanaan kesehatan, karena bertambahnya jumlah penduduk menuntut agar layanan kesehatan semakin ditingkatkan. (adv/kam)

Kesbangpol Lakukan Pemahaman Pemilu KEDIRI(BM)-Pemilihan kepala daerah di Kota Kediri masih lama, tetapi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui kantor Kesbangpol sudah mulai memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pemilihan walikota Kediri pada tahun 2018 mendatang.

Bertempat di aula Kelurahan Banjaran, Pemkot Kediri melalui Kesbangpol memberikan pemahaman pada perwakilan elemen kelurahan terkait pemilihan umum, Minggu (16/10), Tanto Wijohari Kepala Kesbangpol mengatakan bahwa pemahaman terkait pemilu sangat penting. Hal ini dikarenakan masa depan suatu negara atau daerah ditentukan oleh pilihan masyarakat, “Jan-

FOTO BM/SIROJUDDIN

SOSIALISASI: Pemkot Kediri melalui kantor Kesbangpol mulai memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pemilihan walikota Kediri pada tahun 2018 mendatang.

gan sampai memilih karena adanya amplop,”imbaunya.

Dalam acara tersebut pemateri yang dihadirkan dari

komisioner KPU Kota Kediri dan selurah komisioner hadir, ada lima komisioner termasuk ketua KPU sendiri. Ifa dari divisi perencanan dan data KPU kota Kediri saat mengisi materi, mengatakan bahwa dalam acara kali ini akan fokus pada undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. “Ini yang terbaru, adanya perubahan ini karena adanya gugatan yang bersifat evaluasi dari masyarakat,”terangnya.

Isi undang-undang tersebut yaitu adanya aturan bahwa pemilihan kepala daerah hanya berlangsung sekali pilih, tidak ada pemilihan ulang.”Kecuali daerah DKI Jakarta dan Aceh Darussalam,”terangnya.(roj/ dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Kejari Periksa Saksi Dugaan Proyek Fiktif Dinas Pasar MALANG(BM)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi terkait proyek fiktif 2014 di Dinas Pasar Kota Malang, Senin (17/10). Kelima saksi tersebut merupakan PNS di Dinas Pasar Kota Malang. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang, Wahyu Triyantono mengatakan saksi diberi sejumlah pertanyaan. Hal itu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka di Dinas Pasar.

Pada pemeriksaan terkait proyek fiktif, ada tujuh jaksa pemeriksa. “Pertanyaaan berkaitan dengan tugas dan tang-

gung jawab mereka, sesuai tidak dengan aturannya,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi awak media diruang kerjanya, Senin (17/10).

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan untuk membawa kasus dugaan korupsi Dinas Pasar ke meja hijau. “Kelima saksi kooperatif saat dipanggil.

Kami menargetkan bulan November kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri,” tuturnya. Setelah pemeriksaan lima saksi, Kejari berencana memanggil saksi lain dari luar Dinas Pasar. Mengingat proyek fiktif juga melibatkan pihak luar.

“Selasa (19/10),kami me-

FOTO: BM/KHOLIL

Wahyu Triyantono

manggil 11 saksi lainnya di luar struktur Dinas Pasar, targetnya bulan depan kami sudah bisa

menetapkan tersangka,”papar Wahyu. Proyek fiktif tesebut diketahui memiliki nilai pagu Rp 300 juta. Sesuai dengan data LPSE, proyek fiktif tersebut menganggarkan jasa dan suku cadang. Namun, pada realisasinya proyek pengadaan jasa dan suku cadang ini tidak ada bentuk fisik, pengajuan anggaran dan berkas lainnya ada, tapi fisiknya tidak ada,” tandasnya.

Sementara dari pantauan di lokasi pemeriksaan, terlihat lima orang terperiksa dimintai keterangannya sebagai saksi,diantaranya, Sulthon Nahari saat itu sebagai PPK, Titin sebagai Tata Usaha dan Keuangan, Widodo selaku PPTK,

EkoWahyudi menjadi Bendahara dan Edy Winarno merupakan orang diluar struktural kepanitiaan.

Sulthon seusai diperiksa tidak banyak berkomentar saat dikonfirmasi wartawan, namun terlihat dia tidak menghiraukan dan memasuki mobil Dinas Avanza warna hitam Nopol N 64 AP. Terpisah, Kepala Dinas Pasar yang lama, Bambang Suhariyadi (saat ini dia menjabat Kadisnakertrans Kota Malang), saat dikonfirmasi Berita Metro via WA mengatakan ,pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang, semuanya sudah dikerjakan. (lil/dra)

Wali Kota Ruwat Kota Malang MALANG (BM) - Wali Kota Malang, H. Moch Anton meruwat Kota Malang, Senin (17/10).

Dia mengapresiasi Kirab Sesaji Ruwatan Kota Malang yang dilakukan di Alun-alun Merdeka.

Menurut Abah Anton, sapaan akrabnya, acara Kirab Sesaji sebagai bentuk dan cara pemerintah menjaga dan melestarikan seni dan budaya di Kota Malang, karena, jika dua hal itu diabaikan, maka warga akan kehilangan jati diri.

“Seni dan budaya ini sebagai peninggalan nenek moyang, karena itu kita harus uri-uri budaya sebagai cara menjaga warisan itu,” kata Abah Anton, saat memberi sambutan pada pembukaan acara Kirab Sesaji

Ruwatan Kota Malang. Sebelum peserta Kirab Sesaji sampai di Alun-alun Merdeka, mereka menjalani proses pemberangkatan di depan kantor Balai Kota Malang.

Beberapa peserta ada yang membawa gunungan, bermain Reog, Kuda Lumping hingga aksi sapu lantai yang merupakan makna simbolis dari ruwatan yang tujuannya membersihkan kota dari ‘Bathoro Kolo’ sosok yang dapat menjerumuskan umat manusia.

Arak-arakan kirab semakin meriah saat berada di Alun-alun Merdeka, beberapa seniman dan budayawan berkumpul bersama menyambut baik acara ruwatan tersebut. “Kirab Budaya

yang kita lakukan tiap tahun dengan menitikberatkan pada seni dan budaya ini adalah bentuk dan cara kita meningkatkan pariwisata, karena acara ini sudah menjadi wisata alternatif even yang mampu menarik wisatawan,” beber Abah Anton.

Abah Anton bersama tokoh budaya juga melepaskan burung dara dari sangkar sebagai upaya simbolik yang memiliki nilai filosofi yang mendalam.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, menambahkan, upaya menjaga seni dan budaya terus dilakukan melalui berbagai program, salah satunya yakni mendukung penuh acara ruwatan ini.(lil/dra)

APRESIASI: Walikota Malang HM Anton melepaskan burung dara dari sangkar sebagai simbolik Kirab Sesaji Ruwatan Kota Malang.

Pemkot Siapkan Bonus Atlet PON Jabar Rp 176 Juta

MALANG(BM)-Atlet Kota Malang yang sukses meraih medali emas PON Jabar diberi bonus Rp 7,5 juta. Bonus diberikan Pemkot Malang melalui WaliKota HM Anton, Senin (17/10). Pemkot Malang menyediakan dana sekitar Rp

176 juta. Wali Kota Malang, HM Aton menyerahkan langsung kepada para atlet. Atlet Malang meraih sebanyak 34 medali. Masing-masing 12 emas, 10 perak dan 12 perunggu. Peraih medali emas mendapat bonus Rp 7,5 juta,

perak Rp 5 juta dan perunggu Rp 3 juta. Sehingga, total bonus yang dianggarkan lewat APBD itu sebesar Rp 176 juta.

Wali Kota HM Anton mengaku bangga dengan prestasi atlet Kota Malang di ajang PON Jabar. Alasannya, karena pres-

FOTO BM/CHOLIL

tasi yang diraih mereka melampaui target. “Kami hanya menargetkan 10 medali emas.

Ternyata target itu terlampaui,” papar dia. Menurutnya, prestasi tersebut patut mendapat penghargaan. Sebab, hal itu menunjukkan bila Kota Ma-

KILAS

Warga Manfaatkan Air Bersih dari Taman Wisata Sumber Sira MALANG(BM) - Taman Wisata Air Sumber Sira di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tapi dimanfaatkan ribuan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari terutama sumber airnya. Sedangkan pengelolaan Sumber Sira dilakukan Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi FOTO: BM/KHOLIL (BPSABS). Sehingga dalam peMursid nyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Malang, tidak hanya dari Perusahaan Daerah Umum Daerah (PDAM), tapi bisa dilayani BPSABS dan BPSABS itu sendiri juga sebagai mitra PDAM. Menurut, Ketua BPSABS Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Mursid, Senin (17/10), , pihaknya sudah melayani warga di wilayah Kecamatan Gondanglegi terkait pendistribusian air bersih, yakni sebanyak 2400 pelanggan. “Target kami pada akhir tahun 2016 ini, bisa menjaring 4000 pelanggan air bersih yang kita kelola,” paparnya.

Dijelaskan, sudah puluhan tahun BPSABS memberikan layanan air bersih bagi warga desa sekitar Desa Putukrejo.

Hingga sekarang tidak ada complain dari pelanggan terkait dengan mutu dan kualitas air yang berasal dari Sumber Sira.

Sehingga saat ini air yang distribusikan kepada pelanggan telah memiliki kualitas air yang cukup bagus dan tidak kalah dengan air bersih yang dikelola PDAM Kabupaten Malang.

“Pada isian kuesioner sebanyak 99 persen pelanggan menyatakan mutu air baik dan berkualitas. Selain itu, berdasar tes sampel air Sumber Sira yang kita bawa ke Jakarta hasilnya sama yakni memiliki kualitas air bermutu baik,” kata Mursid. (lil/dra) lang memang merupakan kota yang dihuni warga berprestasi.

Karena itu dirinya berharap para atlet yang dapat terus meningkatkan serta mengembangkan prestasinya.

Pemerintah Kota Malang kata dia, juga akan terus menin-

gkatkan pembinaan serta memfasilitasi. Selain itu Wali Kota HM Anton menjanjikan pekerjaan serta beasiswa sekolah kepada para atlet yang berprestasi. Sehingga, bisa terus meningkatkan prestasinya.(lil/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Ditangkap Sopir dan Tukang Kayu Ecer Sabu PASURUAN(BM)-Petugas Buser Sat Narkoba Polres Pasuruan kembali menangkap pelaku narkoba. Kali ini dua orang pengguna dan pengecer sabu dibekuk. Keduanya bersama barang bukti berupa sabu seberat 5,27 gram dan 2 HP diamankan di Mapolres Pasuruan di Bangil. Kedua pelaku dibekuk di rumahnya masing-masing.

Kedua pelaku yakni Astro (43) pemotong (tukang) kayu asal Dusun Karangrejo, Desa Gutean, Kecamatan Purwosari dan Heriyanto (27) pekerjaan sopir berasal dari Dusun Kedunglikit, Desa Candibinangun, Kecamatan Sukorejo. Kedua pelaku termasuk pemain sabu yang baru seumur jagung, yaitu sama-sama mengenal sabu sekitar empat bulanan.

Kasubbag Humas Polres Pasuruan, AKP Yusuf Anggy, SH, MM, mendampingi Kapolres AKBP M. Aldian, SIK, MH, menjelaskan, sebelum menangkap

FOTO BM/UMAR

DIBEKUK: Dua pelaku narkoba diamankan Petugas Buser Sat Narkoba Polres Pasuruan bersama barang bukti berupa sabu seberat 5,27 gram dan 2 HP.

Heriyanto, petugas lebih dulu membekuk Astro. Astro tidak berkutik karena tertangkap di rumahnya. Ketika itu Astro

sedang mempersiapkan diri hendak nyabu.

Dari tangan Astro disita sabu seberat

0,35 gram yang digiring ke Mapolres Pasuruan di Bangil, akhirnya membuka kalau sabu tersebut diperoleh dari Heriyanto, temannya asal Sukorejo.

Dinihari kemarin, petugas yang tidak mau kehilangan buruannya langsung melakukan penggrebekan. Heriyanto pun berhasil dibekuk di rumahnya.

Hasil penggeledahan petugas di rumah pelaku didapati 8 kantong sabu siap jual. Masing-masing kantong plastic seberat 1,05 gram, 1,06 gram, 0,4 gram, 0,5 gram, 0,6 gram, 0,55 gram, 0,6 gram dan 0,5 gram. Total seluruh sabu yang disita dari pelaku 5,27 gram. Selain sabu petugas juga mengamankan 4 korek api gas, 1 plastik kosong, 1 pipet kaca kosong dan 1 HP Samsung. “Kita masih terus kembangkan lagi. Karena perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.(umr/kd/dra)

Disperindag Gelar Maslahat Expo

PA S U RUA N ( B M ) - D i nas Per industr ian dan Perdagangan(Disperindag ) Kabupaten Pasuruan, mulai Senin (17/10) hingga Minggu (23/10) menggelar Maslahat Expo dan Pameran Produk Pertanian 2016. Acara yang dipusatkan di lapangan Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari. Jumlah peserta yang mengikuti pameran ini berasal dari SKPD-SKPD Pemkab Pasuruan dan sejumlah IKM. Pameran dibuka langsung Wakil Bupati Pasuruan, H. Riang Kulup Prayudha dan didampingi Kepala Disperindag, Ir. Edy Suwanto dan Sekda Kabupaten Pasuruan, H. Agus Sutiadji. Wabup dalam sambutannya, menjelaskan diadakannya acara ini sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan IKM kepada masyarakat.

PERWAKILAN

Tidak hanya itu, pameran juga sebagai motivasi dan meningkatkan transaksi dagang selama pameran dan sesudah pameran. Minat masyarakat diharapkan mampu menjadi pendorong para IKM untuk bisa lebih memajukan hasil produksinya.

Mulai dari kemasan hingga pemasarannya. Wabup berharap IKM ini nantinya dapat mengikuti setiap pameran, baik di lokal Pasuruan maupun regional hingga nasional dan Internasional.

Sementara itu, Edy Suwanto mengatakan, pameran ini sebagai tolok ukur kekuatan daya saing produk yang dipamerkan. Namun yang tidak kalah pentingnya, kata Edy Suwanto, pameran ini bisa dijadikan sebagai sarana informasi potensi daerah dan penggerak ekonomi di sektor IKM. Dalam kesempatan itu beberapa kelompok

FOTO BM/UMAR

DUKUNG: Wakil Bupati Pasuruan, H. Riang Kulup Prayudha menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para IKM di acara Maslahat Expo dan Pameran Produk Pertanian 2016.

tani mendapatkan bantuan Hand Sprayer dan benih jagung Hibrida dari Dinas Pertanian

dan Tanaman Pangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan berupa

mesin dan peralatan sarana produksi industry kecil. (umr/ kd/dra)

KILAS

Tangani Jalan, Pemkab Dapat Kucuran Rp 56 M PASURUAN(BM)-Pemkab Pasuruan mendapat kucuran dana hingga puluhan miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan jalan di Kabupaten Pasuruan. Selain untuk peningkatan jalan, dana miliaran itu diperuntukkan juga untuk melebarkan sejumlah ruas jalan.

Ada lima titik ruas jalan yang akan ditangani pasca P-APBD 2016 tersebut. Empat diantaranya, merupakan pelebaran jalan. Sedangkan satu titik lainnya, merupakan peningkatan jalan. Total anggaran yang di-support pemerintah pusat, mencapai Rp 56 miliar Dana itu, untuk penanganan lima ruas jalan di Kabupaten Pasuruan. Kepala Bidang Perencanaan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan Gatot merinci, jalan yang akan dilebarkan salah satunya ruas Gununggangsir-Sejo. Selain itu, ruas jalan Gondanglegi-Randupitu, ruas jalan Jetak- Dayurejo dan Blembem-Areng-areng. Sedangkan untuk ruas jalan yang akan ditingkatkan yakni Plososari-Triwung, di Kecamatan Grati. Untuk Gununggangsir, Kecamatan Beji dengan Sejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, akan menghabiskan dana Rp 10 miliar.

Sementara ruas jalan Gondanglegi, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji hingga Randupitu, Kecamatan Gempol, akan digelontorkan dana sebesar Rp 10 miliar. Demikian juga ruas jalan Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan hingga Dayurejo, Kecamatan Prigen, digerojok dana hingga Rp 11 miliar.

Sedangkan Blembeng-Areng-areng, Kecamatan Wonorejo, digerojok dana hingga Rp 10 miliar. “Pada ruas jalan Plososari-Triwung, Kecamatan Grati, dianggarkan Rp 1,5 miliar. Tapi, bukan pelebaran melainkan untuk peningkatan jalan,”imbuhnya.

Panjang ruas jalan masing-masing berbeda.

Seperti Gondanglegi-Randupitu mencapai 6 km.

Sementara Gununggangsir-Sejo, hanya 3,5 km. Meski anggarannya sama, penanganannya berbeda seiring kondisi jalan yang berbeda. Ada yang sebagian mengalami rusak parah, seperti di ruas GununggangsirSejo.

“Pelebaran yang akan dilakukan, antara dua meter hingga tiga meter. Seperti ruas jalan Gununggangsir-Sejo dari yang semula lima meter akan dilebarkan menjadi tujuh meter,” jelasnya. Saat ini, rencana pelebaran jalan baru masuk tahapan lelang. Pihaknya mengancang-ancang, pertengahan November sudah ada pelaksanaan pengerjaan.(pas/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

1 BHAYANGKARA FC

TSC 2016

PERSIBA BALIKPAPAN 0

HASIL PERTANDINGAN (Torabika Soccer Championship)

Senin, 17 Oktober 2016

Modal Ladeni Pemuncak Klasemen

PSM Makassar

2-1

Sriwijaya FC

Bhayangkara FC

1-0

Persiba Balikpapan

Persipura Jayapura

vs

PS TNI

Bali United

vs

Madura United

(live Indosiar, 14.00 WIB) Semen Padang

vs

Barito Putera

(live Indosiar, 16.30 WIB) Persija Jakarta

vs

Arema Cronus

(live SCTV, 21.30 WIB) KLASEMEN PEKAN 24

PEMECAH KEBUNTUAN: Gol heading Thiago di menit 84 menjaga asa BFC untuk meramaikan posisi papan atas. Hanya selisih empat poin, BFC berharap Madura United tergelincir di Gianyar sore nanti.

umnya Dutra tak mampu menyelesaikan tugas sebagai penendang penalti pertama BFC melawan Perseru Serui dan Pusamania Borneo FC. Beruntung, situasi set piece sangat diandalkan BFC di laga ini. Berkat tendangan bebas Otavio Dutra ke kotak penalti disambut Indra Kahfi. Lepas dari jebakan offside, pemain Timnas Indonesia mengirim ke Thiago Furtuoso. Striker asal Brasil ini membukukan gol ke-12 pada menit 84. Hingga laga bubaran, tidak ada gol tercipta.

Pelatih BFC Ibnu Grahan

menjelaskan bahwa Dutra sebenarnya pilihan kedua untuk mengeksekusi penalti. Sedangkan untuk pilihan pertama, ada Evan Dimas dan ketiga adalah Hargianto. Namun, Hargi harus absen pada laga ini. “Sebelum pertandingan sudah kami bikin daftar penendang penalti. Evan Dimas adalah penendang pertama, selanjutnya baru Dutra.

Tapi ternyata Evan tidak siap.

Jadinya Dutra yang menendang,” jelas Ibnu seusai laga.

Mantan pelatih Persela Lamongan U-21 ini menjelaskan kemenangan atas Persiba meru-

pakan modal berharga meladeni Madura United. Sebab, BFC akan dijamu Madura United di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (22/10) mendatang. Madura United tidak bisa menggelar pertandingan di Stadion Gelora Bangkalan lantaran ada gawe Pilkades serentak.

“Dengan hasil ini, kami siap revans ke Madura United. Jika bisa mengalahkan Madura United, poin akan semakin dekat.

Kami ingin memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen,” tandas Ibnu.

Sementara itu, juru racik

Persiba Jaino Matos mengakui Kehilangan konsentrasi di menit akhir membuyarkan ambisi untuk mendapatkan poin di Sidoarjo. Padahal mereka mampu bertahan dan mengimbangi permainan BFC. Sayang kerena kesalahan kecil di penghujung pertandingan, mereka gagal mendapatkan angka.

“Tim saya sudah berjuang maksimal. Performa kami cukup bagus. Tapi kami kehilangan konsentrasi, dan BFC bisa memanfaatkan itu. Secara teknis, kami evaluasi tim lewat data, bukan opini,” kata Jaino. (dek/epe)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18-20 November mendatang. Ini adalah agenda tahunan yang memperebutkan Piala Gubernur Jatim,” kata Pj Ketua POSSI Jatim DitoWidyandi, Senin (17/10).

“Kejuaraan ini mempertandingkan nomor surface maupun bifins. Untuk peserta, panitia mentargetkan diikuti oleh setidaknya 350 atlet selam dari kota/kabupaten di Tanah Air. Untuk diketahui, gelaran sebelumnya 2015 silam diikuti 300

peserta,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Mierza Mutaqien menjelaskan gelaran tahun ini, ada beberapa perbedaan dibanding tahun sebelumnya. Yaitu juara umum kontingen mendapat hadiah uang pembinaan dan atlet terbaik tiap kategori umur membawa pulang hadiah uang pembinaan. “Serta nomor estafet dilaksanakan per kategori umur, tidak ada lagi gabungan seperti

tahun sebelumnya,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Kelompok umur yang dipertandingkan diantaranya kategori Senior A untuk peselam umur 18 tahun keatas, dengan ketentuan kelahiran tanggal 31-12-1998 dan sebelumnya.

Kemudian kategori Junior B diperuntukkan umur 16-17 tahun, lahir tanggal 1-1-1999 sampai 31-12-2000.

Ada juga kelompok Junior C

BM/DIAN K

WADAH PEMBINAAN: Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji bersama GM Bhayangkara FC AKBP Soemardji membuka Kapolda Jatim Cup I/2016 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (17/10) malam.

Asian Games 2018

KOI Minta Kepastian Wisma Untuk Tes Even Games 2018, Indonesia harus membangun Wisma Atlet dan kawasan Kemayoran menjadi lokasi yang ditentukan. Saat ini proses pembangunan sedang berjalan terutama yang berada di lokasi D10. Ada tujuh tower yang saat ini dikerjakan.

Pembangunanannya sendiri berdasarkan dari keterangan dari PPK Rumah Susun Bertingkat Tinggi II yang melakukan presentasi didepan KOI menyatakan jika rata-rata sudah mencapai 24 persen. Prosentasi ini sudah naik dibandingkan satu pekan sebelumnya.

Dari tujuh tower yang saat ini

dalampembangunandiharapkan minimaladaduatoweryangsudah selesai. Hal tersebut terjadi karena wisma tersebut akan digunakan minimal sebanyak 1500 atlet yang akan menjalani test event atau mencoba lapangan sebelum digunakan Asian Games 2018.

“Intinya kami datang ke sini untuk mensupport. Kalau ada apa-apa kami akan berusaha membantu jalan keluarnya.

Apalagi sebentar lagi ada ratas (rapat terbatas). Akan kami sampaikan jika ada kesulitan,” kata Erick Thohir menambahkan.

Dia menjelaskan peninjauan ke pembangunan Wisma Atlet

sangat penting dilakukan. Selain untuk melihat progres pembangunan juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang juga ingin mengetahui persiapan Asian Games 2018.

“Masyarakat Indonesia juga ingin tahu. Ini sangat positif, makanya kita harus saling bantu, kompak dan saling mendukung,” katanya.

Sementara itu, perwakilan PPK Rumah Susun Bertingkat Tinggi II Ditto Ferakhim mengatakan, pembangunan saat ini semuanya sedang berjalan. Progres pembangunan sendiri berbeda-beda antartowernya.

Apalagi kontraktor yang mem-

bangun tidak sama.

“Progresnya bagus. Pembangunan memang berbeda. Ada yang enam lantai, ada juga yang saat ini sudah 13 lantai.Yang jelas, rata-rata pembangunannya 24 persen dan ditargetkan tuntas sesuai dengan jadwal,” katanya saat dikonfirmasi.

Jika dilihat dari lokasi tower, kemungkinan tower yang diharapkan bisa tuntas dan digunakan untuk test event adalah tower D10-1 dan D10-2 yang posisinya paling depan. Saat ini pembangunannya juga masih berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. (at/epe)

14 12 13 11 11 9 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4

5 7 3 7 7 9 5 5 6 6 6 6 5 8 7 6 4 6

4 4 7 6 5 6 8 9 8 8 10 10 12 9 11 13 13 13

39-28 26-10 35-23 42-23 30-18 32-26 31-21 36-33 36-28 25-26 24-30 21-34 27-34 19-28 25-44 25-39 24-44 29-37

47 43 42 40 40 36 35 35 33 33 30 27 26 26 25 21 19 18

JAKARTA (BM) - Sejumlah Pengurus Provinsi PBSI meminta tiga lokasi desentralisasi pemusatan pelatihan nasional di luar pulau Jawa secara bertahap pada 2017. “Kami berharap ketua umum periode 2016-2020 mampu mewujudkan desentralisasi pelatnas di tiga daerah yaitu Sumatera Utara untuk wilayah barat Indonesia, Kalimantan Timur untuk wilayah tengah, dan Maluku atau Papua untuk wilayah timur,” kata Sekretaris Umum PBSI KalimantanTimur, Sofyan Masykur, Senin (17/10).

Sofyan mengatakan desentralisasi itu dilatarbelakangi perbedaan kemampuan pelatihan klub-klub di luar pulau Jawa dengan klub-klub di Jawa untuk atlet-atlet daerah. “Dengan adanya lokasi pelatnas di luar pulau Jawa itu, kami ingin ada standar pembinaan yang sama dengan pelatnas di Cipayung, Jakarta ini,” kata Sofyan.

Selain desentralisasi, lanjut Sofyan, pengurus-pengurus provinsi PBSI juga mengharapkan pembenahan organisasi cabang olahraga andalan Merah-Putih itu dalam bidang keuangan, sumber daya kepelatihan, serta sport science.

Sofyan, bersama 17 perwakilan pengurus provinsi PBSI, menyerahkan berkas dukungan untuk Gita Wirjawan sebagai Calon Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020 kepada Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum PBSI di pelatnas PBSI Cipayung.

Sofyan mengatakan kedelapan belas pengurus provinsi PBSI itu masih menunggu tambahan dukungan untuk Gita Wirjawan dari Pengprov PBSI Jawa Tengah, Pengprov Kepulauan Riau, dan Pengprov Nusa Tenggara Barat. (at/epe)

bagi peselam umur 14-15 tahun yang lahir tanggal 1-1-2001 sampai 31-12-2002. Untuk kategori Junior D bagi umur 12-13 tahun kelahiran tanggal 1-1-2003 hingga 31-12-2004. Kemudian Junior E umur 10-11 tahun untuk atlet yang lahir tanggal 1-1-2005 sampai 31-12-2006. Dan terakhir, kategori Junior F bagi peselam umur 9 tahun kebawah yang lahir tanggal 1-1-2007 dan sesudahnya. (dek/epe)

ISTIMEWA

membina dunia sepakbola yang ada di masing-masing wilayahnya. Khususnya Polres yang berada di naungan Polda Jatim.

Dengan total 42 tim peserta, masing masing tim Polres dibagi menjadi 7 grup dimana dalam satu grup ada 6 tim yang bertanding.

Anton membenarkan kompetisi kali ini, bisa dimanfaatkan BFC untuk menjaring pemain-pemain baru. Dia juga berkeinginan agar pembinaan persepakbolaan tak berhenti disitu saja. Sehingga ada pemain-pemain baru yang akan menjadi penerus selanjutnya. ”Kan bisa saja, ada pemain dari daerah lain yang benar-benar mampu berkompetisi, apalagi masih muda,” tandasnya. (dek/epe)

23 23 23 24 23 24 23 24 23 23 24 23 24 23 24 24 22 23

Tiga Pengprov Tuntut Desentralisasi

Polda Cari Bibit BFC Lewat Kapolda Jatim Cup SIDOARJO (BM) - Kebutuhan akan regenerasi pemain mulai menjadi perhatian Bhayangkara FC (BFC). Kejuaraan bertajuk Kapolda Jatim Cup I/ 2016 menjadi momen bagi BFC mencari pesepakbola mumpuni. Even yang bergulir 17 Oktober hingga 6 November ini diikuti 42 tim jajaran Polda Jatim.

“Even ini untuk mendukung pembinaan BFC. Selain itu, Kapolda Cup ini untuk menyemarakkan dunia persepakbolaan yang ada di Tanah Air,” kata Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji usai membuka kejuaraan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (17/10) malam.

Kejuaran ini diikuti tim dari Polres jajaran Polda Jatim plus tim Brimob, Polair dan Polda Jatim. Diharapkan Polres bisa

Madura United Arema Cronus Bhayangkara FC Sriwijaya FC Persipura Mitra Kukar Semen Padang Psm Makassar Pusamania BFC Persib Bandung Perseru Serui Bali United Persiba Persija Jakarta Persegres GU Persela PS TNI Barito Putera

lintas arena

Diikuti 350 Peselam se-Indonesia

JAKARTA (BM) - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) meminta kepastian kepada pengembang wisma atlet karena sebagian wisma yang dibangun di kawasan Kemayoran akan digunakan untuk atlet yang akan turun pada tes even Asian Games 2018.

Ada 10 cabang olahraga yang akan melakukan test event pada November 2017. Jadi tower mana yang sudah memungkinkan bisa digunakan?,” kata Ketua KOI Erick Thohir di sela peninjauan pembangunan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (17/10).

Guna menghadapi Asian

Persela Lamongan

Selasa, 18 Oktober 2016

Piala Gubernur Jatim SURABAYA (BM) - Gelaran tahunan Kejurnas Finswiming Piala Gubernur Jatim 2016 bakal berlangsung ketat. Sebanyak 350 peselam seluruh Indonesia akan beradu di Kolam Renang KONI Jatim, 18-20 November mendatang.Kejuaraanuntuknomorsurface dan bifins ini akan memperlombakan enam kelompok umur.

“Kami akan menggelar Kejurnas Finswimming antar kota/ kabupaten se-Indonesia pada

1-1

JADWAL PERTANDINGAN

ISTIMEWA

SIDOARJO (BM) - Hanya mampu mencetak satu gol dianggap cukup oleh Bhayangkara FC (BFC). Satu-satunya gol BFC diciptakan Thiago Furtuoso pada menit 84 ke gawang Persiba Balikpapan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (17/ 10) petang. Kemenangan ini dijadikan modal BFC untuk meladeni pemuncak klasemen sementara Torabika Soccer Championship (TSC) 2016, Madura United akhir pekan ini.

Bertindak sebagai tuan rumah, BFC ternyata sangat kesulitan membongkar gawang Persiba. Tak terhitung berapa jumlah peluang tuan rumah yang bisa digagalkan tim tamu. Bahkan, BFC bisa mencetak gol karena kesalahan kecil Beruang Madu di penghujung pertandingan.

BFC memiliki peluang mencetak gol melalui titik putih.

Sebab, tangan I Gusti Rustiawan terkena bola sepakan Evan Dimas di kotak terlarang. Tanpa ampun wasit Hambali langsung menunjuk titik 12 meter. Keputusan pengadil lapangan asal Palembang itu sontak membuat Persiba tak terima. Para pemain Persiba lantas keluar dari lapangan, sehingga laga sempat terhenti dua menit.

Ketika pertandingan dilanjutkan, Otavio Dutra yang menjadi eksekutor gagal menunaikan tugasnya. Ini adalah kegagalan ketiga bek asal Brasil itu. Sebel-

Perseru Serui

Eddyanto Sabarudin

Sirnas Tinggi Animo SURABAYA (BM) – Animo tinggi tersaji pada gelaran SIRNAS-MILO School Competition Surabaya hari pertama yang digelar di GOR Sudirman, Senin (17/10). Sebanyak 700 pebulutangkis muda antusias mengikuti pertandingan kategori beregu SD dan SMP serta kategori perorangan kelompok usia U-13 dan U-15. Total ada 13 tim beregu SD, 19 putra dan 9 putri kategori SMP dari Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Probolinggo, Blitar, Jember dan Pamekasan siap untuk memboyong piala kejuaraan ke sekolah masing-masing.

Kepala Sub Bidang Turnamen dan Perwasitan PP PBSI Eddyanto Sabarudin mengungkapkan tingginya peminat kejuaraan di Surabaya membuktikan Jatim masih layak menjadi gudang pebulutangkis potensial. “Hadirnya Sirnas-Milo School Competition di Surabaya membuktikan bahwa memang banyak bibit-bibit pebulu tangkis yang potensial dari Jatim. Kami berharap putaran kelima ini bisa menjadi pendorong munculnya pebulu tangkis kelas dunia dari Surabaya,” jelasnya.

Salah satu peserta dari kategori beregu SD Putra, Rafarel Razinki mengatakan telah bersiap meraih hasil terbaik. “Saya siap untuk mengikuti pertandingan ini. Saya dapat sesi latihan intensif dari pelatih dan guru di sekolah selama 4 kali seminggu. Saya berharap usaha ini bisa menjadi modal untuk mengharumkan nama sekolah,” harap siswa kelas 3 SD An Nur Surabaya ini.

Sementara itu Business Executive Manager Beverages PT Nestlé Indonesia Prawitya Soemadijo mengatakan agar para peserta bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya selama kejuaraan. “Kami berharap even ini dapat mendorong lahirnya bibit-bibit pebulutangkis berkualitas dari Surabaya. Kepada para peserta, keluarkan kemampuan terbaik kalian dan tetaplah selalu menjaga nilai-nilai olahraga seperti pantang menyerah, sportivitas, kerja sama tim dan percaya diri untuk menjadi juara sejati,” tandasnya. (dek/epe)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Impor LNG, Apakah Sebuah Solusi?

TAJUK

OTT, Jurus Ampuh KPK

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya. Di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas habis korupsi, termasuk pula segala macam bentuk praktik pungutan liar (pungli), institusi antirasuah ini kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Keenam orang yang ditangkap dalam OTT pada Sabtu (15/10) sekitar pukul 10.00 WIB itu, masing-masing Ketua DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo (pegawai negeri sipil), Dian Lestari dan Suhartono (anggota DPRD Kebumen), Adi Pandoyo (Sekda Pemerintah Kabupaten Kebumen), dan Salim (swasta). Mereka menjadi incaran KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (Berita Metro edisi Senin 17/10).

Keberhasilan KPK membekuk para pelaku yang diduga terlibat kasus suap melalui silent operation (OTT) di Kebumen, setidaknya bisa dijadikan semacam acuan bagi banyak pihak agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Disebutkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, pengungkapan kasus di Kebumen yang kemudian ditindaklanjuti dengan OTT itu berawal dari laporan masyarakat. Dikatakan pula, sebenarnya banyak laporan dari publik diterima KPK baik dari Jakarta ataupun luar Jakarta yang saat ini masih terus didalami.

Fenomena penyuapan seperti yang terjadi di Kebumen sebenarnya bukan hal yang baru. Kejadian semacam itu kerap terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi pun dalam beberapa kali kesempatan telah melakukan banyak koordinasi dan supervisi pencegahan agar kejadian serupa dapat dihindari. Salah satunya, dengan berupaya memperbaiki sistem dan mendorong dibentuknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari pusat hingga daerah.

Terkait OTT, KPK sendiri sepertinya juga tidak main-main. Untuk saat ini, pola pengungkapan berbagai kasus korupsi melalui cara ini masih tergolong ampuh mengungkap kasus-kasus penyuapan dan kesepakatan jahat yang selama ini sangat merugikan keuangan negara. Banyak kasus di pusat sampai daerah yang terungkap dan ditindaklanjuti dengan OTT. Sebelumnya, Ketua DPD RI Irman Gusman bersama satu anggota DPD lainnya juga ditangkap dalam OTT di sebuah lokasi di Jakarta Selatan pada Jumat (17/10). Beberapa hari sebelumnya, hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Banyuasin,Sumatera Selatan. Hampir sama dengan pengungkapan kasus di Kebumen, dua perkata di Jakarta dan Banyuasin juga terkait dugaan kasus suap.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, KPK juga melakukan empat kali OTT. Sepanjang tahun 2015, lembaga itu pun berhasil melakukan 5 kali OTT. Dalam operasi itu, KPK menangkap hakim, pengacara, serta anggota DPRD dan DPR. Secara total, selama 2015, KPK telah melakukan 84 penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya.

Ke depan, kita sepertinya masih membutuhkan gebrakan-gebrakan atau manuver-manuver lain dari KPK untuk memerangi praktik korupsi yang masih merajalela dari pusat hingga ke daerah. Kita masih memerlukan langkah-langkah luar biasa KPK untuk menghancurkan praktik korupsi di negeri ini. Diakui atau tidak, OTT adalah salah satu cara ampuh untuk menghentikan sepak terjang para pelaku korupsi.

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang masih terus bermunculan, setidaknya juga menunjukkan bahwa para penyelenggara pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah memang belum juga kapok untuk mengorupsi uang negara demi kantong pribadi. Korupsi yang bersumber dari lingkungan penyelenggara pemerintahan inilah yang kemudian sering melahirkan ‘anak-cucu’ koruptor baru.

Praktik korupsi semacam inilah yang harus segera diakhiri. Ini merupakan pekerjaan rumah yang tak mudah namun harus tetap bisa diselesaikan. Untuk itu, harus ada keinginan bersama dari berbagai pihak untuk menghapus praktik korupsi, terutama dari pimpinan partai politik dan lembaga negara. Kepedulian masyarakat pun berperan besar untuk ikut mencermati dan melaporkan setiap kali menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan uang negara. Budiarie S

Geledah Rumah Pribadi WALI ... hui diberikan berkaitan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Madiun,” ujarnya.

Penetapan Bambang sebagai tersangka korupsi proyek senilai Rp 76,523 miliar itu diteken seminggu yang lalu.

Atas perbuatannya, Bambang disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Senin (17/10) kemarin, KPK menggeledah sejumlah lokasi di Madiun. “Ada lima lokasi yang digeledah di Madiun, satu di Jakarta,” tutur La Ode. Tempat-tempat itu antara lain kantor Wali Kota Madiun, rumah dinas Bambang Irianto, rumah anak Bambang, dan kantor milik Bambang, PT Cahaya Terang Satata. Sedangkan di Jakarta, KPK menggeledah kantor PT Lince Roma Wijaya. “Dari lokasi, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” ucap La Ode. La Ode tak menjelaskan bagaimana modus korupsi yang dilakukan Bambang. Pun nilai korupsi dan kerugian negara masih dirahasiakannya. Ia berjanji akan menjelaskan esok hari. “Besok insya Allah akan ada update yang lebih lengkap, termasuk beberapa sisa kasus sebelumnya,” katanya.

Kaget Selain melakukan penggeledahan ruang kerja Wali Kota Madiun Bambang Irianto di balai kota, tim dari KPK juga mendatangi kediaman pribadi pemimpin daerah tersebut di Jalan Jawa Nomor 31, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin, 17 Oktober 2016.

Bambang tidak menyangka tim KPK datang ke rumahnya sekitar pukul 12.00. “Saya sendiri kaget,” katanya setelah tim KPK keluar dari rumahnya pada pukul 17.00.

Menurut dia, tim dari KPK datang ke rumahnya untuk

Sambungan Halaman 1 melakukan klarifikasi tentang proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Hal itu merupakan lanjutan dari upaya lembaga antirasuah menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp 76,5 miliar yang dijalankan tahun lalu.

Bambang mengaku pernah dimintai keterangan di kantor KPK pada Oktober 2015.

Sejumlah pejabat dari satuan kerja terkait juga sempat diperiksa penyidik KPK di Markas Kepolisian Resor Madiun Kota pada Agustus 2015. “Mungkin ada laporan tambahan sehingga KPK perlu mengecek ulang,” ujarnya.

Dalam klarifikasi itu, Bambang menuturkan, tim dari KPK bertanya tentang aset pribadi, salah satunya berupa barang.

Selain itu, perusahaan pribadi yang dimilikinya, seperti sepuluh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan dua stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). “Tidak ada masalah dan tidak ada barang yang disita (dari rumah pribadi),” tutur wali kota dua periode itu.

Karena itu, ia menyatakan proyek Pasar Besar Madiun pada 2010, 2011, dan 2013 tidak bermasalah, baik dalam proses pembangunan maupun tahap lelang. “Saya tidak menerima suap dari pemborong,” ucapnya.

Meski demikian, Bambang menghargai upaya penyelidikan yang tengah dijalankan KPK. Menurut dia, lembaga tersebut harus tetap ada di Indonesia untuk menangani kasus korupsi.

Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi mengatakan tim dari KPK melakukan pengecekan di sejumlah lokasi. Selain ruang kerja Wali Kota di balai kota, kediaman pribadi dan rumah dinas Wali Kota didatangi tim dari lembaga antirasuah itu. (tec/tit)

D

i tengah perbincangan harga gas industri yang oleh sebagian kalangan dianggap mahal, wacana mengimpor gas atau LNG muncul ke permukaan. Tetapi apakah mengimpor LNG dapat menjadi solusi permanen untuk menurunkan harga gas, tentu memerlukan pertimbangan yang cermat.

Fa k t a m e n u n j u k k a n bahwa harga spot LNG Indonesia yang berasal dari Kalimantan Timur (Bontang) atau Papua (Tangguh), tiba (landed price) di empat terminal penerimaan (regasifikasi) Arun, Lampung, Teluk Jakarta dan Benoa Bali, adalah relatif sama atau lebih murah dari rata-rata di kawasan Asia, sekitar US$ 5/ mmbtu. Harga gas menjadi lebih mahal untuk sampai di plant gate/pabrik pengguna adalah karena biaya tambahan, yaitu biaya regasifikasi (mengembalikan LNG ke fase gas), biaya penyaluran ke pipa utama (transmisi), biaya niaga dan biaya distribusi.

Komponen biaya tersebut terkadang melebihi harga LNG itu sendiri. Komponen biaya ini relatif lebih mahal di Indonesia dibanding dengan di negara lain, karena utilisasi fasilitas yang rendah, tidak sebanding dengan volume gas yang digunakan. Di Sumatera

Utara misalnya, kapasitas terminal regasifikasi maupun pipa transmisi hanya termanfaatkan di bawah 50 persen.

Secara umum, LNG tidak dapat diandalkan untuk menjadi feedstock (bahan baku) untuk industri, dengan beberapa pertimbangan rasional, yaitu: pertama, biaya untuk menjadikan gas menjadi cair (LNG) dan mengembalikan ke fase gas, dengan perbandingan relatif terhadap gas pipa di titik serah hulu menambah biaya sekitar 40 persen. Karena itu, di berbagai negara, LNG lebih banyak digunakan sebagai energi untuk kelistrikan dan transportasi, atau untuk kepentingan rumah tangga.

Kedua, secara umum formula harga LNG yang bersifat jangka panjang adalah diindeks dengan harga minyak mentah. Bervariasi antara 10-14 persen, tergantung kepada commercial terms dan kondisi keseimbangan pasar pada waktu negosiasi. Dengan demikian, apabila harga minyak misalnya bergerak di atas US$ 70/barel, maka harga LNG akan berkisar antara US$ 7 sampai US$ 10/mmbtu.

Data empiris harga gas pipa hulu Indonesia untuk Industri adalah antara US$ 2 sampai US$ 8, dengan rata-rata US$ 5/mmbtu, karena tidak dikaitkan dengan harga minyak.

Ketiga, harga jual produk

Sampe L Purba Praktisi dan Profesional Migas Global.

yang dihasilkan oleh industri berbahan baku gas seperti aromatik, petrokimia, amoniak dan sebagainya, relatif tidak berbanding lurus dengan pergerakan harga minyak mentah. Dengan demikian, akan menjadi rawan apabila bahan baku yang berbasis gas, yang komponen pembentuk harga sekitar 70 persen sampai 80 persen, berganting pada pergerakan harga minyak mentah.

Di beberapa negara yang menggunakan LNG sebagai bahan baku Industri dapat bertahan, terutama adalah karena ada subsidi untuk penggunaan tertentu, infrastruktur yang terintegrasi, atau mata rantai industri hingga produk turunan petrokimia, yang menggunakan subsidi silang keuntungan.

Saat ini, terdapat kelebihan pasok (over supply) LNG di dunia. Berdasarkan laporan BP Statistical Review Energy Outlokk Juli 2016, dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, tingkat permintaan gas dunia hanya bertumbuh sekitara 5-10 persen, sedangkan pertumbuhan sisi supply LNG sekitar 40 persen. LNG dari Qatar, Australia, Sakhalin Rusia, dan penemuan shale gas di Amerika Serikat akan

membanjiri pasar LNG dunia.

Sementara itu, dari Indonesia dalam waktu dekat, akan ada LNG dari Tangguh train 3, IDD Chevron dan ENI di Selat Makasar sekitar 1.200 mmcfd, yang masih memerlukan pemasaran.

Beberapa negara seperti Qatar, Malaysia, atau Brunei Darussalam, akan mencoba memasuki pasar LNG Indonesia, terutama untuk mengincar proyek kelistrikan 35.000 MW, di mana sekitar 30 persen pembangkit listrik (IPP)-nya akan berbahan bakar gas/ LNG. Kemungkinan negaranegara tersebut akan dapat menawarkan harga LNG yang lebih kompetitif (lebih murah) dari LNG domestik. Hal ini dapat terjadi karena akan mengincar pasar jangka panjang Indonesia, over supply di pasar domestiknya, dan gas berasal dari lapangan lapangan lama yang biaya capitalnya telah tertutupi.

Di satu sisi ini secara mikro hal ini dapat dianggap menguntungkan, namun pada sisi lain akan dapat mengancam pengembangan lapangan baru di Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti di Mahakam, dan utilisasi pemanfaatan kilang LNG existing, di samping akan keluarnya devisa untuk membeli LNG. Adanya gap waktu periode memproduksi gas dengan estimasi volume

dan kebutuhan LNG ke PLN hendaknya tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya pertimbangan dalam mengizinkan impor LNG. Pemerintah dan pengambil kebijakan gas Indonesia hendaknya jeli dan bijak membaca dan memanfaatkan situasi. Salah satu yang dapat ditawarkan adalah apabila impor LNG diizinkan ke Indonesia, dengan persyaratan induk perusahaan penjual LNG tersebut sekaligus membangun fasilitas regasifikasi dan terminal penerima LNG baru, terutama yang berkapasitas kecil menengah di wikayah tengah dan timur Indonesia.

Adapun untuk pasar yang sudah stabil seperti kebutuhan kelistrikan proyek 35.000 MW, keempat terminal yang telah ada agar mengutamakan LNG yang diproduksi Indonesia.

Dari uraian di atas patut dipertimbangkan, bahwa memasok LNG untuk pemenuhan kebutuhan industri, tampaknya bukan merupakan solusi yang pas untuk menekan harga gas untuk industri. Tetapi di sisi lain, impor LNG dapat dimungkinkan sepanjang tidak mengganggu pengembangan lapanganlapangan gas di Indonesia, dan ada pewajiban membangun infrastruktur yang diperlukan. (*)

Tersangka Belum Dikonfrontir DIPERIKSA..

Sambungan Halaman 1

menghindari awak media yang sejak pagi menunggu kedatangganya itu.

Sebelumnya, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, memang berharap Dahlan memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya dua kali mangkir panggilan pemeriksaan.

Bahkan, untuk mempermudah pemeriksaan, Kejaksaan mengajukan surat permohonan cekal atasnama Dahlan Iskan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kejaksaan sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Manajet Aset PT PWU Wishnu Wardhana. Mantan Ketua

DPRD Surabaya itu kini sudah ditahan di Rutan Medaeng.

Apakah bakal ada tersangka lagi? “Korupsi itu selalu berjemaah, tidak mungkin satu orang,” kata Maruli.

Tuding Direksi Sebelumnya, Kejati juga memeriksa tersangka Wisnu Wardhana (WW) pada kasus yang sama. Nada keberatan terus dilontarkan pengacara tersangka dugaan korupsi aset PT. Panca Wira Usaha, Wisnu Wardhana (WW). Bahkan mereka menuding Dirut PT.PWU lah yang lebih bertanggung jawab atas persoalan ini.

“Karena WW kan sebagai

kepala biro aset memang tugasnya sesuai keputusan direksi dalam melepaskan aset.

Bukan hanya sepengetahuan dirut ini justru kewenangan dia,” ujar pengacara WW, Dawud Budi Sutrisno, usai mendampingi kliennya, di kantor Kejati Jatim,jl. A Yani Surabaya, Senin (17/8).

Saat pelepasan beberapa aset yang saat ini menjadi masalah, PT. PWU dipimpin Dahlan Iskan sebagai direktur Utama. Terdapat dua aset yang menjadi objek dalam kasus ini, yakni tanah dan bangunan di Kediri senilai Rp.17 miliar dan di Tulungagung senilai Rp. 8,75 miliar.

Dirinya mengakui jika dalam materi pemeriksaan tidak mengkonfrontir antara

WW dengan Dahlan Iskan.

Pihaknya juga mengaku belum melakukan permintaan tersebut. “Tidak ada konfrontir diantara keduanya,” ungkapnya.

Atas penetapan tersangka kliennya, pengacara WW belum berencana mengajukan praperadilan. “Belum ada rencana itu. Masih fokus senin depan diperiksa lagi,” terang Dawud.

Sementara itu, Kasi Penyidikan Kejati Jatim, Dandeni Herdiana menyatakan belum bisa mengkonfrontir antara Wisnu Wardhana dan Dahlan Iskan. “ Belum. Konfrontir itu biasanya dilakukan kalau pemeriksaan untuk kedua belah pihak selesai semuanya,” katanya.

Terkait Pemeriksaan WW, menurut Dandeni dihentikan

karena pihaknya mengeluh sakit. “Saat diperiksa dokter tensinya (darah) memang naik, akhirnya pemeriksaan dihentikan, dilanjutkan senin,” terangnya.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, materi pemeriksaan WW, seputar tugas dan kewenangan WW selama di PT. PWU. Dalam pemeriksaan tersebut WW sempat menyatakan jika pelepasan aset tersebut tidak melalui persetujuan DPRD Jatim.

Dalam struktur pejabat PT.PWU, Wisnu menduduki tiga posisi yakni sebagai Kepala biro aset, Menejer pemasaran Aset dan Ketua tim pelepasan aset PT. PWU. Dirinya Menjabat mulai 2002 hingga 2009. (zal/tit)

Marwah Dicecar Terkait Organisasi POLDA...

Daud Ibrahim, sebagai saksi.

Pemeriksaan para saksi, termasuk Marwah berlangsung di ruang pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Suami Marwah Daud Salah satu saksi kasus pembunuhan dan penipuan yang melibatkan pimpinan Yayasan Dimas KanjengTaat Pribadi tidak hadir dalam panggilan Penyidik Polda Jatim. Ibrahim Tajul, suami Marwah Daud Ibrahim, Ketua

Sambungan Halaman 1 Yayasan Dimas Kanjeng Taat Pribadi mengaku sedang sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan Penyidik Polda Jatim.

Ibrahim Tajul sedang mengalami sakit syarafnya kejepit atau kecetit. “Suami saya sakit.

Syarafnya kejepit. Sakitnya sudah lama,” kata Marwah saat istirahat dari pemeriksaan Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (17/10).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono

mengatakan, Ibrahim Tajul diperiksa sebagai saksi terkiat dugaan kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Taat Pribadi.

Bukan Ketua Yayasan Marwah Daud Ibrahim menjalani pemeriksaan selama 8 jam sebagi saksi atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Marwah membantah bahwa dirinya adalah Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng.

“Dulu ada (Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng). Tapi saya

tidak tahu, kapan, tidak ada,” kata Marwah Daud Ibrahim usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Krimnal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Senin (17/10/2016).

Ia mengatakan, dirinya itu didapuk menjadi Ketua Yayasan Keraton Kesultanan Sri Raja Prabu Rajasa Nagara sejak 11 Agustus 2016. Marwah dicecar sekitar kurang lebih 30 pertanyaan seputar keterlibatannya di Yayasan Keraton Kesultanan Sri Raja Prabu Rajasa Nagara.

“Pertanyaannya di antara-

nya, terkait dengan perkenalan saya dengan Dimas Kanjeng.

Terus tentang yayasan gimana?

Strukturnya gimana? Kapan yayasan berdiri? Tentang organisasi dan fungsinya gimana sebagai yayasan?”

Apakah saat pemeriksaan tadi dirinya juga ditanya tentang keberadaan uang Dimas Kanjeng yang kabarnya disimpan di bunker atau tempat lainnya.

“Enggak ada pertanyaan itu, Saya tidak tahu disimpan (uangnya) di mana. Saya ditanya tentang organisasi saja,” tandasnya. (zal/det/tit)

Buruh Tidak Perlu Resah BURUH...

Grahadi, Senin (17/10/2016) siang. Unjuk rasa kali ini dilakukan guna menolak rencana pemerintah yang akan menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017.

Informasi yang diimpun, sebelum ke Grahadi, massa juga berunjuk rasa di kantor Bupati Gresik, serta kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Dalam aksi kali ini, massa menilai penerapan UMP hanya akan memperburuk rezim upah murah di Jawa Timur. Dengan adanya UMP dikhawatirkan akan dijadikan alasan bagi perusahaan untuk menggaji buruhnya dengan upah murah standar UMP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang pengupahan, UMP disusun berdasarkan UMK terendah di provinsi itu ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, besaran

Sambungan Halaman 1 UMP akan jauh di bawah UMK Gresik.

Selain itu, dalam aksi kali ini, massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik segera menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Gresik tanpa kriteria maupun basis permodalan sehingga UMSK bisa berlaku bagi seluruh perusahaan di Gresik.

Sementara itu, Jamaluddin Koordinator Aliansi Buruh Jawa Timur mengatakan, gelombang penolakan terhadap UMP juga akan terus disuarakan oleh berbagai elemen buruh lainnya.

“Pada Hari Selasa (18/10/ 2016), ribuan buruh dari berbagai daerah juga akan menolak UMP di Grahadi,” kata Jamaluddin.

Selain akan menolak UMP, buruh juga akan menyuarakan penolakannya terhadap penggunaan PP 78/2015 untuk menyusun pengupahan.

Buruh tetap minta jika UMK disusun berdasarkan survei KHL (standar hidup layak).

Upah Minimum Provinsi Menanggapi maraknya aksi demo terkait upah buruh, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur Sukardo meminta buruh tidak perlu resah terkait rencana penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017. Apalagi, meski akan ada UMP, namun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 tetap saja akan ditetapkan.

“UMP akan gugur dengan sendirinya jika UMK ditetapkan. Jadi saya kira temanteman SP (serikat pekerja), tidak perlu berlebihan,” kata Sukardo, Kepala Disnakertransduk Jawa Timur, Senin (17/10/2016).

Menurut Sukardo, UMP 2017 sesuai rencana akan ditetapkan pada 1 November 2017 sementara UMK 2017

ditetapkan pada 21 November 2016. Dengan penetapan UMK, maka dengan sendirinya UMP tidak akan berlaku.

Meski tak akan berlaku, namun UMP 2017 tetap akan ditetapkan karena adanya PP nomor 78/2015 tentang pengupahan. Apalagi, hingga kini hanya tiga daerah saja yang belum memiliki UMP yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Penetapan UMP nantinya akan berpatokan pada nilai UMK terendah yaitu Pacitan, Trenggalek, Ponorogo dan Magetan yang besarannya hanya Rp1.283.000, ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi sehingga besaran UMP memang akan lebih rendah daripada UMK di kawasan ring satu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan yang besarannya sudah di atas Rp3 juta.

“UMP kami tetapkan karena kemarin Pak Gubernur ditegur pemerintah pusat

karena tidak menjalankan amanat PP 78/2015,” ujar Sukardo.

Sementara itu, untuk proses penyusunan UMK 2017, saat ini seluruh dewan pengupahan kabupaten/kota di Jawa Timur juga telah berhasil menyelesaikan proses penyusunan KHL (standar hidup layak) yang nilanya sudah di atas UMK 2016.

“Untuk UMK kami masih menunggu edaran dari Menteri Tenaga Kerja karena penyusunan UMK harus ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, inflasi dan pertumbuhan ekonominya belum dipatok pemerintah pusat,” kata Sukardo.

Jika melihat pidato presiden beberapa waktu lalu, maka pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen dan inflasi sebesar 4 persen sehingga besaran UMK 2017 kemungkinan besar akan naik sekitar 9 persen dibandingkan UMK 2016. (ssn/tit)

08 www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 17 OKTOBER 2016

0.19% IHSG

0.1% STI

0.3% NIKKEI

-0.2% FTSE

-0.3% KLCI

0.2% DJIA

0.0% NASDAQ

5,410

2,817

16,900

6,961

1,654

18,186

5,214

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

526,151

505,105

1,253.60 IDR/USD: 13,109

SUMBER: GERAIDINAR 17 OKTOBER 2016

Jatim Pengekspor Kedua Nasional

Kinerja Ekspor September Turun 1,84 Persen JAKARTA (BM) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada September 2016 yang tercatat sebesar 12,51 miliar dolar Amerika Serikat (AS), menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang 12,74 miliar dolar AS. “Kinerja ekspor pada September 2016 mengalami penurunan sebesar 1,84 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan cukup dalam pada sektor migas sebesar 6,78 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (17/10).

Suhariyanto mengatakan, penurunan yang cukup dalam pada ekspor migas tercatat dari bulan sebelumnya senilai 1,14 miliar dolar AS menjadi 1,06 miliar dolar AS. Sementara untuk sekttor nonmigas dari sebelumnya 11,61 miliar dolar AS menjadi 11,45 miliar dolar AS. “Penurunan terbesar terjadi pada perhiasan permata sebesar 137,03 juta dolar AS atau 25,49 persen. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada benda-benda dari besi dan baja sebesar 94,3 juta dolar AS atau 94,37 persen,” kata Suhariyanto.

Kinerja ekspor tersebut, lanjut Suhariyanto, jika dibandingkan dengan September 2015, juga mengalami penurunan sebesar 0,59 persen. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat September 2016, kata Suhariyanto, mencapai angka terbesar yaitu 1,36 miliar dolar AS, disusul Republik Rakyat Tiongkok sebesar 1,35 miliar dolar AS dan Jepang sebesar

FOTO ISTIMEWA

BERSAING: Ekspor non migas Jatim menduduki peringkat kedua di bawah Jabar dalam menyumbang pendapatan negara.

1,11 miliar dolar AS. “Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 33,28 persen.

Sementara ekspor ke Uni Eropa atau 28 negara sebesar 1,22 miliar dolar AS,” kata Suhariyanto.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-September 2016 mencapai 104,36 miliar dolar AS atau menurun 9,41 persen dibanding periode yang sama

Daging Kambing Olahan Ala Hotel Berbintang SURABAYA(BM)– Sajian olahan dari bahan daging Kambing, banyak yang tidak menyukainya, karena bau kambing yang kuat masih terasa dan ini dapat menurunkan selera makan. Namun tidak halnya dengan yang dilakukan para chef dari hotel berbintang yang ada di kawasan jalan Jemursari, Surabaya. Ditangan mereka daging kambing menjadi sajian yang menarik dan dijamin tidak ada bau.

Di Sekarwangi restaurant menawarkan sajian berbahan dasar daging kambing dengan tampilan yang berbeda. Kambing yang identik dengan tekstur dan aroma yang khas, membuat sebagian orang kurang tertarik untuk menikmatinya. Namun sajian di Sekarwangi Restaurant ini menawarkan citarasa yang berbeda dan tentunya menggugah selera.

Jika umumnya daging kambing diolah menjadi sate dan gule, disini kambing diolah menjadi beberapa menu diantaranya Smoked Spicy Lamb with Vegetables, Pan Seared Lamb with Santika special Curry Sauce, dan Roasted Lamb with Honey Glaze. Semua daging kambing dimasak, diungkep terlebih dulu dengan aneka bumbu sebelum diolah menjadi aneka menu.

Seperti Smoked Spicy Lamb daging kambing yang telah dimasak setengah matang lalu diasapi di atas paprika dan aneka sayuran yang dipanggang.

Asap dari sayuran yang dipanggan akan menambah aroma dan rasa. Menu Pan seared Lamb with Santika Curry, menggunakan irisan daging paha kambing yang ditumis bersama aneka rempah dengan rasa yang tajam. Roasted Lamb with honey glaze semacam steak dari daging kambing yang disiram dengan saus madu yang legit. (rls/dra)

MENARIK: Sajian menu dengan olahan bahan dasar daging kambing mampu menarik penikmat nuliner untuk menyantapnya tanpa rasa dan bau kambing lagi .

tahun 2015, demikian juga ekspor nonmigas tercatat sebesar 94,66 miliar dolar AS atau menurun 6,09 persen.

Dilihat berdasarkan sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada periode yang sama turun 3,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2015, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 17,97 persen, demikian juga ekspor

hasil pertanian turun 17,44 persen.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada JanuariSeptember 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 18,86 miliar dolar AS atau 18,07 persen, diikuti Jawa Timur 13,96 miliar dolar AS atau 13,38 persen dan Kalimantan Timur 9,92 miliar dolar AS atau 9,50 persen. (at/epe)

Tindaklanjuti KPPU Lindungi UMKM

Kadin Jatim Koordinasikan Pembentukan Satgas Kemitraan Daerah SURABAYA (BM) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) wilayah Jawa Timur berencana mengkoordinasikan pembentukan satgas kemitraan di beberapa daerah setempat, yang sebelumnya dibentuk oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Tim Ahli Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi mengatakan, koordinasi dengan beberapa anggota Kadin daerah karena pembentukan satgas sangat positif, karena dapat membentuk kemitraan yang adil dan tidak hanya berpusat pada inti kemitraan saja.

“Selama ini perlindungan terhadap UMKM masih minim padahal potensinya di Jawa Timur cukup besar dengan total 6,8 juta UMKM. Dan dengan adanya satgas kemitraan di daerah diharapkan UMKM terlindungi,” tutur Jamhadi dalam kegiatan koordinasi dengan KPPU. Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja mengatakan, pihaknya saat ini terus gencar mendorong sosialisasi ke daerah tentang keberadaan satgas, sebab dapat mengawasi kemitraan yang melibatkan UMKM. “Pelaku usaha kan marak di daerah, sehingga

KURS MATA UANG

kami ingin daerah juga bisa membentuk satgas agar apabila ada laporan persaingan usaha yang tidak sehat bisa segera tertangani di daerah,” kata Kamser.

Ia mencontohkan, kasus terbaru persaingan usaha yang tidak sehat ditemukan di sektor ayam ternak, yakni peternak mandiri dipasok pakan dan vaksin dengan kualitas lebih rendah dibanding peternak mitra perusahaan.

Akibatnya, jumlah peternak ayam mandiri berkurang drastis dari 80 persen menjadi 10 persen di Indonesia, karena mereka (peternak mandiri) lebih memilih menjadi peternak mitra perusahaan besar. “Kemitraan yang tidak sehat ini juga menimbulkan kartel di pasar, sehingga KPPU pun telah memvonis 12 perusahaan besar melakukan kesalahan,” katanya.

Kamser menyebut, 12 perusahaan itu adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PTWonokoyo Jaya Corp, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo. (at/epe)

SUMBER: KLIKBCA.COM 17 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13070.00 9407.38 14412.09 9964.95

BELI 13050.00 9387.38 14312.09 9884.95

KILAS

Unair Kaji Koperasi Syariah SURABAYA (BM) - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bekerja sama dengan Research Islam dan Lembaga Pelatihan (lRTl/LDB) menggelar seminar internasional untuk mengkaji koperasi syariah sebagai rujukan dan referensi dalam pembelajaran akademik.

“Sistem berbasis ekonomi Islam diyakini mampu menciptakan kebersamaan ekonomi dengan konsep yang adil,” kata Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Raditya Sukmana, Senin (17/10).

Di sela “Lokakarya Tematik pada Koperasi Islam sebagai Organisasi Modal Sosial”, ia mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang potensial dalam penerapan sistem ekonomi Islam seperti pada koperasi syariah. “Untuk menciptakannya masih diperlukan modal sosial dan dukungan dari berbagai pihak. Yang jelas, koperasi ideal dengan masyarakat kecil menengah,” katanya.

Menurut dia, layanan masyarakat berpenghasilan rendah bukan hanya modal keuangan maupun modal intelektual yang dibutuhkan, melainkan mampu menumbuhkan konsep sosial kapital. “Konsep sosial kapital ini mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial. Selain itu juga perlu membangun konsep komunikasi yang sangat dibutuhkan.

Kami di sini akan membahas penerapan modal sosial terhadap koperasi syariah yang berada di berbagai negara,” jelasnya.

Ia mengatakan Koperasi Syariah di Indonesia cukup maju, namun belum ada aturan hukum yang jelas terkait pelaporannya. (at/epe)

Pelayanan Kredit Digital Untuk UMKM MALANG (BM) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Malang, membuka pelayanan pengajuan kredit digital, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wira Usaha (BWU).

Pemimpin BNI Wilayah Malang Yessy Kurnia, mengatakan layanan digital ini sengaja disiapkan khusus bagi para pebisnis UMKM agar dapat mengajukan KUR secara elektronik. “Transformasi teknologi membuat bank harus bersaing memberikan layanan kepada nasabah dengan layanan berbasis digital, dan kami juga menyiapkan melalui laman https://eform.bni.co.id,” katanya, Senin (17/10).

Yessy mengatakan, tujuan layanan digital adalah untuk menggenjot penyaluran KUR dan BWU, serta mempercepat akses dan penyaluran dana kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor BNI untuk pengajuan kredit.

Ia berharap, melalui layanan bernama “digital loan” tersebut, para nasabah dapat mengajukan kredit KUR Mikro BNI hingga Rp25 juta, dan pinjaman itu bisa dicicil hingga 60 bulan dengan suku bunga rendah 9 persen efektif per tahun dan tidak diwajibkan jaminan tambahan. “Dengan tidak adanya biaya profisi dan service fee pada kredit KUR Mikro BNI ini dapat menambah daya tarik tersendiri bagi nasabah,” tuturnya.

Yessy menjelaskan, apabila mekanisme pengajuan kredit nasabah lewat digital loan diterima, maka petugas BNI akan menghubungi nasabah untuk melakukan proses verifikasi sampai dengan keputusan kredit. “Jika nominal di atas belum mencover kebutuhan usaha nasabah, maka kami juga menyediakan kredit usaha berupa BNI Wirausaha dengan kemudahan proses pinjaman cepat hingga Rp1 miliar untuk modal usaha dan investasi hingga 120 bulan dengan jangka waktu 60 bulan,” katanya. (at/epe)

Terobosan Baju Adat Using Jadi Seragam PNS

Perajin Busana UMKM Banyuwangi Kembali Bergairah BANYUWANGI (BM) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan penggunaan baju adat Using menjadi seragam bagi PNS akan semakin menghidupkan usaha para perajin busana berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para perajin UMKM itu mulai dari penjahit, perajin batik, perajin udeng (tutup kepala khas Suku Using), hingga perajin bordir. “Bayangkan, jika seluruh PNS yang jumlahnya sekitar 14.000 orang menggunakan pakaian tersebut. Berapa pesanan yang yang diterima UMKM, mulai dari yang ada di kota hingga pelosok-pelosok desa,” kata Anas, Senin (17/10).

Pemkab Banyuwangi telah menetapkan baju adat khas Suku Using (masyarakat asli Banyuwangi) sebagai salah satu seragam para pegawai negeri

sipil (PNS). PNS perempuan mengenakan kebaya hitam dipadu kain batik khas Banyuwangi, sedangkan PNS lakilaki mengenakan baju adat hitam-hitam dengan penutup kepala khas.

Anas juga mengingatkan agar seragam baru tersebut menambah semangat PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Justru ini harus jadi pelecut karena dengan seragam khas adat yang membumi dan berakar pada budaya rakyat ini kita bisa mengingat kembali bahwa masyarakatlah yang harus diutamakan,” ujar suami Ipuk Fiestiandani tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Banyuwangi Slamet Kariyono telah mengirimkan surat edaran (SE) terkait seragam tersebut. Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa PNS perempuan mengenakan kebaya hitam dipadu kain

batik khas Banyuwangi, sedangkan PNS laki-laki mengenakan baju adat hitamhitam dengan penutup kepala yang juga khas dan biasa disebut udeng. Baju adat khas tersebut dipakai satu kali dalam sepekan, yaitu pada setiap Kamis.

Bupati Banyuwangi mengatakan penggunaan baju adat Using menjadi seragam bagi PNS juga merupakan wujud kebanggaan pemerintah atas kekayaan budaya yang dimiliki daerahnya. “Kebijakan ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk menghargai dan melestarikan budaya daerah. Ini juga merupakan bentuk kebanggaan kita pada budaya kita sendiri. Saat yang lain berlomba membawa budaya global ke tataran lokal, justru kami memperkenalkan budaya lokal kepada publik global,” ujar Anas.

Sementara penggunaan baju adat

USing sebagai seragam dinas PNS di Pemkab Banyuwangi diberlakukan mulai 6 Oktober 2016. Sekkab Banyuwangi mengemukakan pemakaian baju adat itu juga tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2016, tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Banyuwangi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran (SE) Sekretaris Daerah.

Slamet menambahkan, pemakaian baju adat untuk pakaian dinas merupakan salah satu upaya untuk menguri-uri (memelihara) budaya Banyuwangi.“Pariwisata kita telah dikenal luas, yang menunjukkan bahwa tradisi dan budaya kita dikagumi oleh pihak luar. Maka kita pun harus bangga dan terus berupaya melestarikan tradisi kita, termasuk salah satunya dengan mengenakan pakaian adat di kalangan birokrasi,” ucapnya. (at/epe)

DONGKRAK WISATA: Sejumlah PNS Pemkab Banyuwangi dengan baju adat using memulai aktivitas kerjanya.

09 www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Gubernur Ingatkan SKPD Libatkan Masyarakat ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Gubernur JawaTimur (Jatim), Soekarwo, mengingatkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

“Ini juga sebagai bentuk pemberdayaan dan kesejahteraan terhadap masyarakat sehingga wajib diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (17/10).

Menurut dia, kepala SKPD serta kepala unit pelaksana teknis memiliki peran penting untuk mewujud-

Soekarwo

kan kesejahteraan masyarakat karena sebagai pemimpin. Hal ini, kata dia, tidak lepas dari perjanjian antara masyarakat dan pemerintah tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

“Bahkan dalam regulasi juga telah diatur tentang restrukturisasi organisasi yang harus mempunyai komitmen untuk percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Tidak itu saja, sebagai wujud kesejahteraan terhadap masyarakat maka pembenahan pelayanan publik wajib dilakukan.

Kendati Jatim meraih nilai “A”dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sekaligus menjadikan Jatim sebagai inspirator serta percontohan provinsi lain, namun inovasi harus dilakukan.

“Ini karena masih ada celah yang bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadikan masyarakat Jatim bertambah sejahtera,” kata orang nomor satu di Pemprov Jatim itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf menambahkan, meski pembangunan di wilayahnya dinilai sudah bagus,

namun tetap ada tantangan yang harus dicarikan solusi.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, memisalkan adanya informasi yang menyebutkan bahwa jutaan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi pengangguran sehingga perlu penanganan cepat dan penelitian untuk menemukan data akuratnya.

“Ini harus diambil tindakan cepat dan tepat untuk mengatasinya.

Jangan sampai Jatim yang sudah terbukti diakui dalam hal pelayanan publiknya malah menurun,” katanya. (ant/udi)

garuhi kinerja belanja daerah di pemerintah kabupaten/kota di Jatim seperti belanja pegawai maupun proyek pembangunan di daerah. “Kalau penundaan DAU ini membuat kabupaten/ kota di Jatim belanja daerah ter-

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berharap, agar pencairan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertunda bisa cair pada akhir tahun anggaran 2016.

Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, H Akhmad Sukardi, saat menerima kunjungan Komite IV DPD RI yang langsung dipimpin Wakil Ketua Komite IV, HA Budiono di Kantor Gubernur Jatim, Senin (17/10).

“Kami harap DPD Komite IV bisa menyampaikan ke pemerintah pusat agar DAU bisa cair akhir tahun anggaran 2016. Jangan sampai dicairkan tahun 2017, agar cash flow daerah tetap bagus,” ujarnya.

Menurutnya, penundaan DAU ini saat ini bisa mempen-

H Akhmad Sukardi

tunda semua,” ujarnya.

Sementara untuk Pemprov Jatim, untuk sementara ini belum berpengaruh soal DAU. Untuk mensiasatinya, pemprov akan menggunakan kas yang ada dengan mengatur arus kas. Sehingga, tidak mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, juga disampaikan kepada DPD komite IV terkait pengalihan dana untuk SMA dan SMK ke provinsi agar dana bos bisa digunakan untuk membayar gaji untuk guru GTT atau honorer. “Saat ini memang pemprov sudah mengirimkan surat ke pemerintah pusat, namun pihaknya juga berharap kepada DPD juga memperjuangakan anggaran untuk guru GTT tersebut,” ujar Sekdaprov Jatim.

ISTIMEWA

Pemprov Berharap DAU Cair Akhir Desember 2016 Wakil Ketua komite IV DPD RI, HA Budiono mengatakan, saat ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia memang mengeluhkan permasalahan soal punandaan DAU ini. Namun dalam perkembangannya pemerintah pusat telah menjanjikan untuk mencairkan DAU ini pada Desember terakhir.

Pihaknya juga mengakui terlambatnya pembayaran DAU tersebut membuat belanja daerah di kabupaten/Kota di Indonesia juga tertunda baik gaji PNS maupun proyek pembangunan juga tertunda.

“Kita berharap pemerintah menempati janjinya untuk pembayaran DAU tepat waktu, dan DPD RI siap melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pencairan DAU tersebut,” tegasnya. (ant/udi)

BM/FAIZIN

MENOLAK PENERAPAN UMP TAHUN 2017 Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) JAwa Timur untuk menerapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017 terus mengundang reaksi. Di Surabaya dan beberapa kota di sekitarnya, sejumlah buruh turun ke jalan untuk menolak penerapan UMP tahun 2017, Senin (17/10). Di Surabaya sendiri, aksi buruh terkonsentrasi di 11 lokasi untuk kemudian bergerak menuju Gedung Negara Grahadi.

HUMAS

Jatim Dukung Satgas Saber Pungli

BERDIALOG: Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf, menyempatkan bertemu dan berdialog dengan masyarakat di acara penutupan Jatim Fair di Grand City, MInggu (16/10) malam.

Transaksi Jatim Fair 2016 Tembus Rp 58,1 Miliar luh hari sejak Kamis (6/10) lalu itu, mengalami peningkatan meski tidak begitu besar, tetapiWagub yang akrab dipanggil Gus Ipul itu tetap menginginkan adanya peningkatan standar pelaksanaannya di tahun mendatang.

“Tahun depan pameran ini harus tetap diselenggarakan dengan acaraacara yang lebih menarik,” katanya.

Menurut dia, Jatim Fair masih diminati para pelaku usaha dan masyarakat sebagai tempat hiburan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. “Dalam suasana melambatnya pertumbuhan ekonomi, di tempat inilah terlihat optimisme para pelaku usaha untuk menyongsong perkembangan ekonomi yang lebih baik,” jelasnya.

Ia berharap, Jatim Fair mampu berperan sebagai pemicu bagi peningkatan perdagangan, investasi, perluasan lapangan kerja, merangsang

HUMAS

WAKIL Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Drs. H. SaifullahYusuf, secara resmi menutup Jatim Fair ke VII, Minggu (16/10) malam. Pergelaran kegiatan yang dilangsungkan di Grand City Convex, Surabaya itu, dalam rangka Peringatan HUT ke-71 Provinsi Jatim.

Event akbar Jatim Fair 2016 kali ini diikuti lebih dari 550 booth dengan menempati areal seluar 12.500 m2. Sampai hari penutupan pada Minggu (16/10) pukul 22.00 WIB, telah terjadi transaksi sebesar Rp. 58,1 miliar atau naik 5 persen dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai Rp. 54,3 miliar. Untuk jumlah pengunjung mencapai 191.000 orang atau menurun dibanding tahun 2015 yang mencapai 199.670 orang.

Walaupun transaksi dan jumlah pengunjung Jatim Fair ke VII tahun 2016 yang dilaksanakan selama sepu-

STAN TERBAIK: Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf, memberikan penghargaan Stan Pameran Terbaik kepada Dinsos Provinsi Jatim.

inovasi perindustrian, serta mendorong promosi perdagangan untuk lebih bersaing di pasar domestik dan pasar global. “Melalui kegiatan Jatim Fair, produsen dan konsumen bisa bertemu dan melakukan transaksi secara langsung, karenanya semua transaksi dagang yang terjadi harus segera ditindaklanjuti setelah event ini selesai,” pintanya.

Sebagai bentuk dukungan pada UMKM pada Jatim Fair 2016 itu juga menempatkan “Rumah Dekranasda” untuk ikut ambil bagian dan menjadi icon pameran. Hal itu merupakan wujud komitmen dari seluruh stakeholder pembangunan termasuk Dekranasda Prov. Jatim yang jeli terhadap potensi UMKM. Pada kesempatan itu, penyelenggara juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada peserta pameran. Antara lain penghargaan stand open space terbaik kepada Telkomsel, Rollas Nusantara, dan MPM, dan penerima stand terfavorit diraih oleh Dinas Sosial Prov. Jatim.

Selain itu, penyelenggara juga memberikan apresiasi kepada para pengunjung Jatim Fair yang telah ikut menyemarakkan Jatim Fair 2016, dengan memberikan doorprize.

Hadiah utama berupa satu buah mobil Toyota Agya diraih oleh Yeni warga Banyu Urip Surabaya. Pada acara penutupan Jatim Fair 2016 tersebut juga dimeriahkan penampilan band ternama dari ibukota Maliq and d’essential. (adv/dre)

SURABAYA (BM) - Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyambut baik rencana pemerintah pusat yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan pungutan liar.

Mulai dari kementerian, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/kota, UPT hingga satuan terkecil di daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemprov Jatim sudah sejak lama menerapkan Good Government dalam menjalankan pemerintahannya.

“Pada penganugerahan Top 35 In-

ovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 oleh Menpan RB beberapa waktu lalu, Jawa Timur mendapatkan total 14 penghargaan, 6 dari kabupaten/ kota dan 8 dari provinsi. Terima kasih telah bekerja keras memberi layanan terbaik pada masyarakat,” tutur gubernur saat memberi pengarahan pada Kepala SKPD dan UPT se-Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jatim, Senin (17/10).

Ia menjelaskan, pembentukan satgas saber pungli tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Setiap lembaga, baik SKPD dan UPT dapat memberikan layanan pada masyarakat sebagaimana biasanya.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur, meminta agar prestasi inovasi

layanan publik yang telah diraih dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

“Nanti jantungnya Satgas Saber Pungli adalah inspektorat. Kita akan memperkuat Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam menilai dan mengontrol setiap lembaga pemerintahan.

Kerjasama dengan ombudsman juga diperlukan,” terangnya .

Ia menjelaskan, saat ini UU No 23/2014 telah menetapkan PP 18/ 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan. Berdasarkan amanat UU tersebut, pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota diminta untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi kinerja. (ant/udi)

Koperasi Syariah Berpotensi Berkembang di Indonesia SURABAYA (BM) - Sistem berbasis ekonomi Islam diyakini mampu menciptakan kebersamaan ekonomi dengan konsep yang adil. Namun, untuk menciptakannya masih diperlukan modal sosial dan dukungan dari berbagai pihak.

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Raditya Sukmana menjelaskan, koperasi ideal dengan masyarakat kecil menengah. Layanan masyarakat berpenghasilan rendah, disebutnya bukan hanya modal keuangan dan intelektual yang dibutuhkan, melainkan mampu menumbuhkan konsep sosial kapital.

Menurutnya, konsep sosial kapital ini mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial. Selain itu, juga perlu membangun konsep komunikasi yang sangat dibutuhkan.

“Kami di sini akan membahas penerapan modal sosial terhadap koperasi syariah yang berada di berbagai negara,” katanya dalam Lokakarya Tematik pada Koperasi Islam sebagai Organisasi Modal Sosial yang dilaksanakan di Universitas Airlangga, Senin (17/10).

Kegiatan yang dilaksanakan Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Research Islam dan Lembaga Pelatihan (lRTl / LDB) ini akan dikaji dan

dibukukan menjadi rujukan dan referensi untuk pembelajaran di akademik. Karena menurutnya Koperasi Syariah di Indonesia cukup maju, namun belum ada aturan hukum yang jelas terkait pelaporannya.

Sementara itu, Ketua Islamic Development Bank (IDB) Prof Abdul Ghafar Ismail menjelaskan sosial kapital dan koperasi syariah ini sangat tepat jika di Indonesia. Karena sulit ditemukan di timur tengah, eropa atau afrika. “Sosial kapital ini modal sosial yang tidak berwujud ekonomi atau uang. Seperti kepercayaan dan nama baik yang dimiliki koperasi syariah. Sehingga bisa men-

ingkatkan hubungan dari anggota koperasi satu dengan lainnya. Otomatis menambah jumlah anggota koperasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, koperasi syariah di Indonesia ini anggotanya sudah banyak, seperti petani yang menjadi bisa dilihat koperasi ini berhasil.Tetapi koperasi ini bentuknya kecil karena tabungan anggotanya masih sedikit.

Sehingga modal sosial turut menunjang untuk peningkatan anggotanya.

“Pihak akademisi harus melakukan pelatihan jadi bisa menimbulkan kesadaran tentang perlunya sosial kapital. Jadi bisa menumbuhkan best practice,” lanjutnya. (sdp/udi)

BM/SULUH DP

BERBAGI ILMU: Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Unair, Raditya Sukmana (kanan) bersama Ketua IDB Prof Abdul Ghafar di sela Lokakarya Tematik pada Koperasi Islam sebagai Organisasi Modal Sosial.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Sikap Warga Sempat Terbelah

KILAS

‘Ampel’ Tolak Tambang Pasir Paseban JEMBER (BM) - Sekitar 1.000 orang yang terdiri dari warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) berdemonstrasi menolak tambang pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Senin (17/10). Aksi itu dilakukan di depan Kantor Balai Desa Paseban sambil membawa poster dan berorasi secara bergantian untuk menyampaikan aspirasinya kepada perangkat desa setempat.

“Kami mendesak pemerintah untuk memperjelas status pencabutan izin konsesi tambang pasir besi yang rencananya akan dilakukan di pesisir Pantai Paseban,” kata Koordinator aksi M Harun Sucipto.

Menurutnya pertambangan pasir besi tersebut dapat merusak lingkungan pesisir pantai dan menyebabkan konflik horisontal di lapangan, sehingga dapat menyengsarakan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sektor perikanan dan pertanian.

“Pesisir pantai itu semestinya digunakan sebagai kawasan ekowisata yang dampak ekonominya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat dan bukan malah dieksploitasi sumber daya alamnya, karena lokasi pesisir

FOTO ISTIMEWA

TETAP SOLID: Aspirasi warga Paseban agar daerahnya steril dari aktivitas pertambangan pasir sempat memicu pro kontra.

bukan untuk kawasan industri,” katanya menegaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember Moh. Abdurrasosik yang ikut mendampingi aksi damai warga setempat untuk menolak

pertambangan pasir besi di Paseban.

“Warga Desa Paseban sudah cukup lama menderita tekanan batin karena adanya pro dan kontra terkait rencana penambangan pasir besi tersebut, sehingga aksi ini merupakan perwujudan sikap warga yang

tetap kukuh menolak rencana penambangan pasir besi,” tuturnya.

Aksi unjuk rasa itu, kata dia, juga sebagai langkah untuk menepis isu yang beredar bahwa warga tidak lagi solid dalam menolak tambang yang dapat merusak ekosistem pesisir pan-

tai selatan itu. “Masyarakat memang lebih memilih menanam padi dan hortikultura daripada menambang pasir besi. Warga lebih suka lahan di pesisir pantai digunakan sebagai lahan pertanian dan ekowisata bukan area pertambangan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia PMII Jember berkomitmen untuk tetap bersama rakyat dalam menolak segala bentuk ekploitasi lingkungan, terutama tambang pasir besi di Paseban tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Paseban Lasidi Agung S mengatakan pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sepakat untuk menolak tambang pasir besi di pesisir Paseban. “Kami berpihak kepada aspirasi rakyat, sehingga pihak desa tinggal menindaklanjuti permintaan masyarakat yang berunjuk rasa hari ini karena Pansus DPRD Jatim telah menolak rencana penambangan pasir besi di Paseban,” tuturnya.

Lasidi berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Bupati Jember Faida terkait penolakan pertambangan pasir besi tersebut, namun ia juga meminta warga selalu solid menolak rencana pertambangan tersebut. (at/epe)

Desember, Lokasi Parkir Jl PB Sudirman Berubah LUMAJANG (BM) – Pasca pembongkaran separator Jalan PB Sudirman Lumajang, lokasi parkir pun rencananya di pindah ke sisi timur mulai Desember mendatang. Kepala Dinas Perhubungan, Rochani S.Sos mengatakan, keputusan ini sudah diambil tinggal pelaksanaan saja.

“Sekarang ini pembongkaran pembatasnya sudah selesai mas, dan untuk pengecatan marka jalan sudah dilelang.

Mungkin pengecatan marka jalan perlu waktu. Paling lambat Desember sudah dilaksanakan,” janjinya, Senin (17/10).

Rochani juga mengatakan, keputusan memindah parkir salah satu akses jalan terpadat di Lumajang ini, sudah mendapat pertimbangan dari berbagai pihak termasuk Forum Lalu Lintas Lumajang.“Peta parkirnya sudah kita buat juga mas, dimana parkirnya mobil dan dimana sepeda motor kita alokasikan. Nanti kalau marka jalannya sudah selesai, baru akan kita SK-kan perubahan tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Dishub, terang

Rochani juga tengah mencari alternatif lokasi lain megingat pada waktu-waktu tertentu sudah tidak bisa menampung.

“Kita mungkin akan melakukan penataan Pusat Jajan Rakyat (PJR) yang di Jelita itu. Tapi masih belum kita putuskan,” ungkapnya.

Rochani juga mengatakan, Terminal Minak Koncar di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang segera diambilalih pengelolaannya oleh Pemprov Jatim.

“Pengambil-alihan aset dan SDM ini telah diselesaikan administrasinya, serta resmi berlaku mulai 1 Januari 2017 mendatang,” ujarnya.

Pengambilalihan kewenangan pengelolaan ini, mengacu regulasi baru bahwa terminal Tipe B seperti Terminal Minak Koncar Lumajang sesuai aturan, pengelolaannya berada di tangan Pemprov. “Sedangkan untuk terminal tipe A, kewenangan pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” terangnya. (pri/epe)

SOSIALISASI : Deputi Bidang Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Malang, Jaka Setiawan saat seminar sehari bersama Bank Indonesia di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI Nurul Jadid Paiton.

(BM/SAIFULLAH)

Sosialisasi Gerakan Sayang Rupiah

BI: Jangan Sampai Lebih Sayang Mata Uang Asing PROBOLINGGO (BM) - Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat agar menjaga uang kertas rupiahnya agar tidak cepat lusuh dan tidak cepat rusak. Bila mata uang asing saja bisa disayang-sayang, mengapa tidak dengan rupiah?

Pernyataan bernada sindiran itu dilontarkan Deputi Bidang Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Malang, Jaka Setiawan dalam seminar yang digelar Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo Senin (17/10).

Menurutnya, uang itu harus dirawat supaya tidak cepat lusuh dan rusak yang ujung-ujungnya dianggap uang cacat serta tidak layak pakai oleh pihak BI sendiri. “Jangan sampai uang itu dicoratcoret. Ini banyak yang kita temukan. Utamanya oleh pelajar,”ungkap Jaka Setiawan.

Jaka memberi 4 tips agar uang kertas rupiah tidak rusak. Yakni jangan dibasahkan, jangan diremas, jangan dilipat, serta jangan distraples.

“Cara-cara ini akan membuat uang selalu bersih dan tidak mudah lusuh karena terus dijaga. Taruh di dompet yang panjang,” terangnya.

Jaka bahkan menyayangkan perlakuan sebagian besar warga yang lebih sayang pada mata uang asing. Ambil contoh dollar Amerika dengan menjaga jangan sampai terlipat apalagi lusuh. «Hingga dari segi kami, otoritas yang mengeluarkan uang rupiah nantinya cepat-cepat mengganti uang lusuh dengan uang bersih.

Soalnya kan cetak uang perlu biaya mahal, jadi masyarakat agak menghematlah,» pungkas Jaka Setiawan. (sip/epe)

Situs Ngurawan, Sisa Kejayaan Majapahit di Madiun (-2 Habis)

Area Luas, Dinilai Situs Terbesar di Luar Trowulan MADIUN (BM) – Penilaian Balai Arkeologi (Balar) Yogyakarta bahwa situs Ngurawan yang ada di Dusun Ngurawan, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, punya potensi besar sebagai kawasan yang menyimpan peninggalan masa lalu, cukup mengacu pada hasil penggalian.

Ketua Peneliti Situs Ngurawan, Rita Istari mengatakan, pihaknya selama 10 hari sudah temukan berbagai artefak maupun pondasi bagunan yang melihat bekasnya, bisa jadi adalah candi umat Hindu. Rita menjelaskan, berdasarkan survei dan peneltian yang dilakukan oleh timnya, setidaknya ada 20 titik di Situs Ngurawan dan sekitarnya yang menjadi lokasi penemuan tinggalan budaya.

Lebih spesifik lagi, lanjutnya, di sekitar situs juga ditemukan umpak (pondasi tiang bebentuk segi empat) yang kini digunakan warga sebagai salah satu tiang masjid dusun setempat. Dalam umpak tersebut terdapat angka tahun huruf Jawa Kuno yakni 1320 Saka, atau sekitar tahun 1398 Masehi.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

Jika melihat angka tahun tersebut, maka sangat besar kemungkinan Situs Ngurawan merupakan tinggalan budaya zaman Kerajaan Majapahit. “Selain itu, struktur bangunan yang ada sangat mirip dengan Trowulan,” tegasnya.

Kepala Balar Yogyakarta Siswanto bahkan menilai, Situs Ngurawan merupakan situs yang sangat istimewa. Meski pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data untuk menentukan bahwa situs tersebut terkait apa, siapa, dimana, dan tahun berapa pastinya, namun ia mengklaim Situs Ngurawan dulunya adalah sesuatu hal yang besar. “Jika melihat dari umpak-umpak yang ditemukan besar, maka dapat diduga bangunan yang ada di atasnya merupakan bangunan yang kokoh dan besar,” sebutnya.

Selain itu, jika melihat dari banyaknya titik temuan tinggalan arkeologi di daerah setempat yang tidak hanya berada di satu desa, maka diduga situs tersebut merupakan suatu kawasan yang luas.

Siswanto menilai konteks yang ada di

Situs Ngurawan sangat banyak. Meliputi struktur bangunan dan temuan konteks lain yang semuanya saling terkait.

Diperkirakan luasnya bisa mencapai 1 kilometer kali 1 kilometer. Ini merupakan situs terbesar dari segi kualitas dan terbanyak dari segi kuantitas di luar Situs Trowulan. “Di sinilah letak istimewanya Situs Ngurawan,” terang dia.

Namun, untuk menjawab misteri dan kekunoan dari Situs Ngurawan masih diperlukan penelitian dan penggalian yang lebih mendalam lagi. Penelitian yang tak terbatas dan terus berkembang, baik dari segi jumlah areal maupun temuan untuk memperkaya kesimpulan.

“Nantinya, setelah semua penelitian selesai, kami bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun balai pelestarian cagar budaya (BPCB).

Dalam hal ini, Situs Ngurawan masuk wilayah BPCB Jawa Timur,” katanya.

Melalui rekomendasi tersebut, nantinya tim ahli cagar budaya dari pemerintah daerah maupun BPCB akan turun mel-

akukan penelitian dan menetapkan Situs Ngurawan sebagai cagar budaya.

Wisata Sejarah itu, Bupati Madiun Muhatrom menyatakan Pemkab Madiun sangat mendukung proses ekskavasi dan penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta di Situs Ngurawan guna mengungkap sejarah dan kebudaayaan yang ada di lokasi setempat.

Sebab, hal itu merupakan potensi yang luar biasa yang nantinya akan dikembangkan oleh pemda setempat sebagai objek wisata sejarah.

“Kegiatan itu tentu menjadi keuntungan bagi warga desa sekitar dan nantinya Pemkab Madiun. Sebab, jika nanti peradaban yang ada di lokasi tersebut terkuak, maka akan menjadi tempat wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Madiun,” ujar Muhtarom.

Guna mewujudkan hal tersebut, Pemkab Madiun berencana membangun gapura di jalan masuk menuju Situs Ngurawan yang berada di Dusun Ngrawan, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo. (at/epe)

FOTO ISTIMEWA

DAMPAK LINGKUNGAN: Aktivitas alat berat di Dusun Weru milik PT Anang Bakti diklaim belum memulai pertambangan sebelum kantongi izin.

Protes Galian C, Warga Datangi Kades NGAWI (BM) –Warga DusunWeru RT 02/RW 02 Desa Sidolaju sepertinya sudah kehilangan kesabaran akibat aktivitas tambang galian C yang berdampak pada rumah salah satu warga setempat. Mereka mendatangi rumah kepala desa utuk memprotes perizinan tambang.

Beruntung, aksi warga tidak sampai memanas.

Setelah dimediasi Pjs Danramil 0805/11 Widodaren Kapten Arm Ahmad Khotip, Kesbangpolinmas Kabupaten Ngawi dan Kepala Desa Wagi Supriyono, perwakilan pemilik IUP PT Anang Bakti selaku perusahaan tambang, akhirnya dicapai kata sepakat menunda operasional.

“Aktivitas akan kembali berjalan normal jika pengusaha tambang berjanji bekerja sesuai prosedur aturan yang berlaku dan dilengkapi perizinan yang jelas. Sebelum Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), turun mohon jangan operasional dulu,” kata Ahmad Khotip, Senin (17/10).

Terkait hasil mediasi itu, Agil menegaskan jika pihaknya belum melakukan aktivitas galian C. “Kami baru mengupas tanah atas. Sebagai penambang, kami tetap mengutamakan faktor keamanan lingkungan.

Untuk itu apabila saat ini ada permasalahan mari kita selesaikan bersama-sama di forum ini,” terangnya. (dam/epe)

Tim Gabungan Cari Nelayan Tenggelam TRENGGALEK (BM) - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Pos Trenggalek, menggelar operasi pencarian seorang nelayan pencari lobster yang dilaporkan hilang tercebur laut di perairan Munjungan, Senin (17/10). “Kami juga dibantu oleh anggota TNI AL, Polair Prigi, Polsek Munjungan dan nelayan,” kata anggota Basarnas Trenggalek Brian Gautama.

Belum ada tanda-tanda ditemukan sejak nelayan bernama Shoibun (46) diiketahui tercebur laut sekitar pukul 06.30 WIB hingga sore pukul 18.30 WIB. Menurut Brian, tim BNPP pos Trenggalek dibantu jajaran TNI AL, Polair Prigi serta sejumlah nelayan Munjungan masih melakukan penyisiran ke sekitar lokasi kejadian di Pulau Sasah di perairan Munjungan. “Proses pencarian akan difokuskan di sekitar lokasi tenggelamnya korban. Sesuai dengan standar, penyisiran dilakukan selama tujuh hari ke depan,” katanya.

Menurut keterangan saksi rekan korban, Sugenot dan Darmaji, kecelakaan terjadi saat ketiganya berangkat melaut menuju Pulau Sasah, sebuah bukit karang besar di tengah perairan Munjungan untuk menarik jaring klawang yang telah dipasang sehari sebelumnya.

Sugenot mengatakan, jaring besar untuk menangkap lobster tersebut sempat ditarik bertiga dengan jarak radius masing-masing 100-200 meter. “Saat itu tiba-tiba muncul ombak besar sehingga menghempas tubuh Shoibun hingga terjatuh dari lereng pulau ke laut,” tuturnya.

Mengetahui rekannya celaka, Sugenot dan Darmaji berusaha menolong dengan melemparkan tali. Namun usaha itu sia-sia karena korban tidak mampu bertahan sehingga akhirnya tenggelam.

Kapolsek Munjungan AKP Totok Sudarto mengatakan, sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian, sejumlah nelayan terlebih dahulu melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian namun korban tidak ditemukan. (at/epe)

Iklan Kehilangan STNK N 5863 ZT, NK 506580, NM 566671, A/N SULAIMAN STNK N 8001 YD, NK 030270, NM 1109699, A/N MARFINAH STNK L 1163 LF, NK 49923, NM 5385756, A/N HARYO BAYUSENO STNK N 3517 ZN, NK 167789, NM 258565, A/N HENRI SUKINDRA STNK N 5609 YW, NK 291049, NM 1288896, A/N SHOLIHIN STNK N 6411 ZO, Nk 782781, NM 2862, A/N ALIM ZAINAL STNK N 6028 UO, NK 855322, NM 1222559, A/N KRISTIANA PUJI LESTARI STNK N 3493 ZU, NK 838135, NM 1837336, A/N ERLY ZULFRI RESITA STNK N 4088 ZU, NK 343715, NM 93437492, A/N ZAINUL HALIM STNK AE 1722 SM, NK 0499238, NM 7081175, A/N FEBRILIANA STNK N 3426 UF, NK 460408, NM 2460254, A/N NGADMADI STNK N 4541 UA, NK 122935, NM 11123004, A/N KUNOYO STNK N 4242 UG, NK 530613, NM 3512400, A/N AINUN ZAHRO STNK P 9365 NK, NK 251516, NM 760003, A/N EKO AUDIYANTO STNK N 2434 UF, NK 912739, NM 912845, A/N BAMBANG HARIYONO STNK N 3835 UD, NK 763144, NM 1761593, A/N HAYAT ZUPAEDAH STNK N 5984ZE, NK 2108346, NM 2102816, A/N BASORI ALUWI

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Saling Lempar Tanggjung Jawab

Jalan Pantura Rusak, DPU Didemo Buruh GRESIK (BM)-Kerusakan Jalan Pantai Utara (Pantura) Gresik-Lamongan yang seringkali memicu kecelakaan dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Kondisi ini membuat puluhan orang yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Gresik berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Senin (17/10).

Sambil membawa poster dan bendera, pendemo mendesak DPU segera memperbaiki jalan di sepanjang Kecamatan Manyar hingga Sidayu. “Akibat kurangnya pengawasan dari dinas terkait, banyak truk melintas melebihi tonase. Hal ini mengakibatkan rusaknya jalan.

Hampir setiap hari memakan korban,” ujar Fajar Rubianto koordinator lapangan aksi.

Fajar menambahkan, Bupati Gresik sebenarnya sudah membuat Surat Edaran yang melarang truk besar beroprasi

tersebut. Tapi buktinya mana?” tandasnya.

Kepala DPU Gresik, Bambang Isdianto yang menerima pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada puluhan pengunjuk rasa yang peduli terhadap keadaan jalan tersebut. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena itu adalah jalan milik provinsi, sehingga untuk perbaikannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ada tiga status jalan di Gresik ini yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan pemerintah kabupaten. Sehingga kami tidak boleh masuk pada kewenangan pusat dan kami hanya sebatas melaporkan kalau memang terjadi kerusakan di jalan nasional atau provinsi,” ujarnya. “Paling kami hanya bisa melaporFOTO BM/M SUGENG kan kondisi tersebut, kalau kami DEMO: Buruh yang tergabung dalam DPC FSP KEP Gresik berunjukrasa di depan kantor DPU Gresik, Senin langsung mengerjakan terus (17/10). terang kami tidak berani. Bisadi jam-jam padat. Tapi larangan sibuk, berangkat kerja maupun beroperasi. Seharusnya setelah bisa kami dikecrek polisi dan tersebut tidak digubris.”Anda sekolah masih banyak truk ber- ada Surat Edaran dinas terkait jelas-jelas menyalahi aturan,” bisa lihat sendiri pada jam-jam muatan galian C yang leluasa bisa menindak pelanggaran pungkasnya.(sgg/yog/dra)

Laporan Tak Digubris, Mapolsek Dilempari Kotoran Sapi

GRESIK (BM)-Seorang warga Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Bernama Suhud (42), nekad melepari Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Panceng dengan seember kotoran sapi. Akibat perbuatannya, dirinya diamankan di Polres Gresik, Senin (17/10).

Tersangka diduga mengotori tembok kantor, pintu serta komputer dan printer yang ada di Mapolsek. Perbuatannya membuat komputer dan printer menjadi rusak.

Tersangka mengaku mengotori Mapolsek Panceng selama tiga hari berturut-turut. Pada hari ketiga itu dia diamankan polisi. “Kalau saya salah, mes-

tinya dihari pertama saya langsung diamankan, ini kenapa baru dihari ketiga saya mengotorinya diamankan?” ujarnya saat ditemui di Mapolres Gresik.

Tersangka nekad melakukan tindakannya, karena kesal laporan yang dibuatnya tidak digubris oleh kepolisian setempat. “Saya sengaja melempari kantor Polsek dengan kotoran sapi, karena saya melapor kasus penganiayaan hingga lima kali, tapi sama sekali tak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Dia mengaku melaporkan kasus penganiayaan dirinya dan anaknya. “Anak saya yang bernama Rahmad Hadi dianiaya oleh sepuluh orang dengan tuduhan mencuri. Padahal anak

saya sama sekali tidak pernah mencuri. Kalau saya dianiaya oleh oknum perangkat desa, karena saat rapat desa saya protes dan naik ke kursi,” ungkapnya.

Sedangkan Kapolsek Panceng, AKP Sholeh Lukman Hadi dikonfirmasi wartawan mengaku sebenarnya pihaknya tidak bermasalah jika ada masyarakat yang melakukan aksi.

“Asalkan protes yang dilakukan disampaikan dengan tertib,” ujarnya. Sementara, aksi yang dilakukan tersangka dianggap anarkis. “Kami terpaksa mengamankan pelaku karena tindakannya mengganggu pelayanan kami terhadap masyarakat,” pungkas Kapolsek Panceng. (yog/dra)

FOTO BM/ASEPTA Y PERMANA

KESAL: Suhud saat diamankan di Mapolres Gresik, Senin (17/10).

KILAS

FOTO BM/M SUGENG

LANGSUNG : Rombongan SKPD Gresik melihat maket JIIPE, Senin (17/10).

Tujuh Belas Kapal Besar Bersandar di JIIPE GRESIK(BM)-Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengunjungi Java International Integrated Port and Estate (JIIPE), Senin (17/10). Pantauan di lapangan, sarana prasarana di JIIPE sudah tersedia, seperti mobile crane, hooper dan grabe. “Sejak keluarnya izin dari Kementerian Perhubungan, sampai saat ini sudah ada 17 kapal besar, baik kapal antar pulau maupun antarnegara yang sudah berlabuh di dermaga JIIPE,” ungkap Sambari.

Selanjutnya Bupati mengajak rombongan ke kantor JIIPE yang berjarak sekitar 4 kilometer dari dermaga. Rombongan disambut manajemen JIIPE. Wahyu Widodo, perwakilan manajemen JIIPE mengajak pejabat melihat maket kawasan industri dan pelabuhan seluas ribuan hektare tersebut.

“Kami menyiapkan areal industri seluas 1.760 hektare di areal ini,” ungkap Wahyu sambil menunjuk pada lahan di tengah maket.

Wahyu menjelaskan pihaknya tengah membangun tujuh telaga buatan dengan luas total 42 hektare. “Telaga buatan ini kami peruntukkan untuk keseimbangan lingkungan selain sebagai lahan untuk tangkapan air. Terkecil hanya 2,4 hektare,” ungkapnya sambil menunjuk telaga yang ada disebelah kantor manajemen.

Wahyu menambahkan pada tahun 2017 nanti akan ada penambahan alat pelabuhan. “Kami pastikan ada tiga unit alat bongkar muat yang akan melengkapi JIIPE ini. Selain itu, kami akan membangun railway double track, membangun jalan sepanjang 3,5 kilometer yang akan tersambung dengan tol langsung menuju pelabuhan,” tutupnya. (sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Tertutup, Banyak Warga Tuban Terpasung

TUBAN(BM)-Salah satu warga Desa Ngulahan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban bernama Darinah (32) bernasib malang.

Karena dirinya sudah 12 tahun hidup dalam kondisi kakinya ditali. Dirinya diperlakukan demikian, karena diduga mengalami gangguan jiwa, karena patah hati. Sehingga oleh keluarganya dibatasi ruang geraknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di-

inginkan. Jika sebelumnya Mei Dias Jati Irawan (7), warga Desa Ngulahan, Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban yang dirantai mampu menghebohkan para pejabat kabupaten hingga provinsi bahkan politisi senayan. Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf didampingi pejabat Tuban hingga mendatangi rumah anak itu untuk membantu.

Berbeda dengan Darinah, meski rumahnya berjarak

sekitar 100 meter dari rumah Mei, dirinya tidak mendapatkan perhatian serupa.

Dia dirawat kakaknya yang berusia 35 tahun dan ibunya 50 tahun dengan pekerjaan sebagai petani. Kondisi kaki sudah sejak lama ditali tampar, sehingga membatasi untuk beranjak dari tempatnya.

Keberadaan Darinah berhasil diungkap salah seorang petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dwi

Wahyu Ningsih saat melakukan survey lapangan. Dia menyampaikan perempuan tersebut terikat kakinya dengan seutas dadung hampir 12 tahun lebih. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan, karena perempuan tersebut hanya terlihat bisa berbaring saja. Bahkan enggan duduk dan susah mau berinteraksi dengan orang sekitar.

Diduga perempuan itu mengalami depresi berat, se-

DPRD Setujui Penertiban Sumur Tua Wonocolo

BOJONEGORO(BM)-Hasil sosialisasi penertiban tambang minyak ilegal di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro ditindaklanjuti.

Acara yang digelar di ruang Angling Darma Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, DPRD Bojonegoro berharap segera menertibkan pertambangan minyak ilegal di Bojonegoro.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengatakan pertambangan minyak ilegal ini sangat merugikan pemerintah.

Selain itu banyak masyarakat sekitar yang dirugikan. “Sebab banyak pihak yang berkeliaran untuk meraih keuntungan yang luar biasa dengan cara menipu dengan keuntungan minyak dari sumur tua,” ujarnya, Senin (17/10).

Syukur mengatakan hal itu harus segera ditertibkan agar hasil minyak bumi bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah. “Penertiban harus dilakukan agar masyarakat yang terdampak dari sumur tua bisa menjadi aman dan lingkungannya menjadi sehat, sehingga kita perlu berikan sosialisasi kenapa perlu ditertibkan,” ujarnya.

Sukur menambahkan, para penambang bisa memahami akan penertiban ini. Namun selama ini para penambang sudah lama disana, sehingga merasa itu merupakan warisan nenek moyangnya.

Segala sesuatu dinegara ini ada peraturanya PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

SOSIALISASI: Sejumlah pertambangan minyak ilegal di Bojonegoro segera ditertibkan karena merugikan pemerintah dan masyarakat sekitar.

dan ada hukumnya sehingga harus menaati aturan yang ada dinegara ini.

“Kami berharap penertiban ini yang ditertibkan oleh Pemkab bisa berjalan lancar dan dengan penertiban ini bisa menjadi

manfaat bagi penambang di sumur tua,” tandasnya.

Sukur berharap untuk dukungan semua unsur masyarakat agar penertiban tersebut berjalan dengan aman.(ndo/dra)

hingga keluarganya memperlakukan seperti itu. “Katanya, dia diikat karena masalah asmara hingga membuat dia depresi berat,” ungkapnya, kemarin. Pendamping PKH wilayah Kecamatan Tambakboyo itu juga mengaku bahwa Darinah tidak masuk dalam daftar calon penerima program PKH yang diberikan kepadanya. Namun dirinya akan tetap memperjuangkan Darimah untuk bisa mendapat bantuan

dari PKH. “Namanya memang tidak ada dalam daftar calon penerima manfaat PKH. Namun kita akan mengusulkan dan memperjuangkannya, dia termasuk kategori disabilitas berat, semestinya layak,” jelasnya.

Pada penelusurannya, keluarganya juga terlihat tertutup dengan orang luar. Hal demikian membuat orangorang disekitar enggan perhatian dengan nasib wanita.

“Seakan keluarganya sengaja menyembunyikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnaker Kabupaten Tuban, Nur Janah, mengakui masih ada sejumlah warga Tuban yang terpasung. Kasus seperti ini juga tidak semuanya diketahui publik. Karena banyak dari lingkungan keluarga yang sengaja menyembunyikanya.

“Kita juga perlu memberi pemahaman kepada keluarga mereka,” imbuhnya.(tur/dra)

Anggaran APBD Turun, Pagu SKPD Dipangkas BOJONEGORO(BM)-Meski ada penundaan anggaran dari pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tetap mengutamakan program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai dampak turunnya APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 dari target awal, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengalami pemotongan atau pergeseran pagu anggaran.

Hal itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD Tahun Anggaran 2016, dengan Tim Anggaran Pemkab di Gedung DPRD, akhir pekan lalu. “Program tersebut seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya, daripada program-program yang belum terbukti keberhasilannya. Sehingga APBD yang merupakan hak rakyat tidak sia-sia hanya untuk program-program yang berbau eksperimen,” ungkap Ketua Badan Anggaran DPRD Bojonegoro Hj Mitroatin SPd. Melalui pembahasan antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro, diprediksi total pendapatan pada Raperda P-APBD TA 2016 sebesar Rp 3.349.984.491.638,24, atau turun 11,83 persen dibanding APBD sebelum perubahan yaitu sebesar Rp 3.799.272.843.915,59.

Terjadinya penurunan pendapatan sebe-

FOTO BM/IST

TURUN: Sejumlah SKPD harus mengalami pemotongan pagu anggaran sebagai dampak turunnya APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2016

sar Rp 449.288.352.277,35. Rincian pendapatan yang turun adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 43.926.543.119,39, Dana Perimbangan turun sebesar Rp 434.926.491.663,74 dan Pendapatan yang Sah turun sebesar Rp 58.288.403.733.

Dikatakan Mitroatin, berkaitan dengan tahun anggaran yang tinggal tiga bulan lagi, pemkab harus memaksimalkan serapan anggaran yang dicanangkan dan direncanakan.

Begitu pula dengan pelaksanaan programprogram pembangunan infrastruktur harus benar-benar dihitung dengan cermat agar dapat terealisasikan, terutama infrastrukur prioritas dan pendukung akses ekonomi masyarakat dan investasi. ”Jangan sampai ada program pembangunan yang terbengkalai akibat sisa waktu yang pendek ini, hingga nantinya dijadikan alasan besarnya nilai SILPA,” pungkasnya.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

SELASA, 18 OKTOBER 2016

Puluhan Jukir ‘Nakal’ Terancam Ditindak Menarik Retribusi di Areal Parkir Berlangganan

SIDOARJO (BM) – Upaya penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terhadap juru parkir ‘nakal’ belum sepenuhnya membuahkan hasil seperti diharapkan. Terbukti, hingga saat ini masih saja ditemui adanya juru parkir yang nekad menarik retribusi parkir di lokasi-lokasi parkir berlangganan.

Ironisnya, penarikan itu dilakukan terang-terangan dan sedikit memaksa kepada para pemilik kendaraan. “Kalau tidak dikasih, mereka nggerundel.

Daripada malah jadi masalah, ya saya kasih saja,” ungkap seorang pengguna jasa parkir yang tinggal di Perumahan Bumi Citra Fajar saat memarkir kendaraannya di Jalan raya Gajah Mada, Senin (17/10).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo, Joko Santosa mengatakan, pihaknya bukannya tinggal diam terhadap para jukir ‘nakal’.

Dikatakan, sampai dengan saat ini sudah ada 25 juru parkir ‘nakal’ yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya terkait dengan aksi tersebut. “Selain menerjunkan tim pemantau, kami juga menggunakan kamera pengintai untuk memantau setap perggerakan para juru parkir yang ada di Sidoarjo,” katanya.

DELTA SINGKAT

Anggota GOW Dibekali Keterampilan Kerajinan

FOTO: BM/MUCHLIS

BEBAS PARKIR: Areal parkir berlangganan di Jalan Gajahmada seharusnya bebas retribusi. Namun kenyataannya, sebagian juru parkir tetap saja menarik retribusi kepada pemilik kendaraan.

Joko Santosa meminta kepada masyarakat untuk tegas dengan cara tidak memberikan uang jasa retribusi kepada petugas parkir yang ada di lapangan.

“Peran serta masyarakat dengan cara tidak memberikan retribusi parkir kepada petugas parkir juga menjadi salah satu upaya kami untuk memberantas prak-

tik juru parkir nakal,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini di Kabupaten Sidoarjo terdapat sebanyak 227 titik parkir berlangganan dengan jumlah juru parkir sebanyak 514 orang yang terbagi dalam dua sift jam kerja.

“Parkir berlangganan ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang

ada di Kabupaten Sidoarjo di mana pada tahun 2015 berhasil mencapai Rp 27,8 miliar dan ditargetkan pada tahun 2016 ini bisa menembus angka Rp 28,9 miliar,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, Dinas Perhubungan jangan mudah puas dengan

kinerja yang sudah dilaksanakan selama ini.

“Kalau masih ada komplain dari masyarakat, tentunya harus dilakukan upaya perbaikan.

Dan terkait dengan adanya juru parkir ‘nakal’ ini masih menjadi pekerjaan rumah untuk ke depannya dilakukan lebih baik lagi,” katanya. (cls/udi)

SIDOARJO (BM).- Anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pelatihan keterampilan kerajinan tangan pembuatan bros wire mutiara, Senin (17/10).

Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa itu, dibuka Ketua GOW Kabupaten Sidoarjo Ny. Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin. Penasehat GOW Kabupaten Sidoarjo yang juga Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ny. Hj. Anik Saiful Ilah, juga ikut hadir dalam acara itu.

Ketua GOW Kabupaten Sidoarjo, Ny. Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, pelatihan itu diberikan untuk meningkatkan kreativitas anggotanya. Dia berharap, hasil pelatihan dapat dikembangan lagi oleh anggotanya.

Istri Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH itu juga berharap, melalui kegiatan kali ini dapat menumbuhkan semangat berwirausaha anggota GOW. “Mudah-mudahan pelatihan ini dapat menciptakan wirausaha-wirausaha yang sukses sehingga kesejahteraan keluarga semakin meningkat,” ucapnya.

Dalam pelatihan itu, dihadirkan seorang wirausaha wanita asal Kediri Ervina Melpa. Wanita yang mempunyai showroom Rumah Pernik di kotanya itu, mengajarkan cara membuat bros berbahan kawat tembaga yang dipadu mutiara. (cls/udi)

Berubah Jadi Polresta, Sejumlah Pejabat Polres Dimutasi SIDOARJO (BM) – Sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo dimutasi menyusul dinaikannya status institusi kepolisian itu menjadi kepolisian resor kota (polresta).

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri ST/2325/IX/2016 tertanggal 23 September 2016, status Polrs Sidoarjo memang naik menjadi polresta. Dengan peningkatan status itu, secara otomatis AKBP Anwar Nasir yang menjabat Kapolres Sidoarjo, pangkatnya ikut berubah menjadi Komisaris Besar (Kombes) Polisi.

“Insha Allah akan diresmikan sama Kapolda Jatim (Irjen.

Pol Anton Setiadji, red) pada

tanggal 21 besok, jika tidak ada perubahan waktu,” kata AKBP Anwar Nasir Kapolres Sidoarjo.

Menurut dia, dengan perubahan status menjadi polresta, maka beberapa jabatan juga berubah, terutama jabatan para kepala satuan (kasat) yang sebelumnya dijabat dengan pangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi), kini yang menduduki jabatan tersebut pangkatnya Komisaris Polisi (Kompol). “Kemarin Polda Jatim sudah mengeluarkan Surat Telegram mengenai perubahan yang menduduki jabatan para Kasat dengan pangkat Kompol,” ujarnya.

Beberapa pejabat yang dimpindahtugaskan di antaranya AKP Wahyudin Latif yang

FOTO: BM/MUCHLIS

AKBP Anwar Nasir

menjabat Kasat Reskim Polres Sidoarjo akan pindah menjadi Kasat Reskrim Tuban. Sebagai penggantinya, ditunjuk Kompol Manang Soebeti yang sebelumnya menjabat Kanit Lingkungan Hidup Ditreskrimsus

Polda Jatim.

Selanjutnya, AKP Redik Tribawanto yang menjabat Kasat Narkoba Polres Sidoarjo pindah jabatan menjadi Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jabatan yang ditinggalkannya itu ditempat Kompol Sugeng Purwanto yang sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit II Ditresnarkoba.

AKP Suwarto, Kasat Binmas Polres Sidoarjo, dimutasikan ke pama, dan penggantinya Kompol Agus Suwandi yang sebelumnya menjabat sebagai Analisi Kebijakan Pertama Bidang Operasional Polres Sidoarjo.

AKP Yuli Purnomo, dipindahtugaskan dari Kasat Sabhara Polres Sidoarjo untuk menem-

pati jabatn baru sebagai Kaurtu Subbagrenmin Ditlantas Polda Jatim. Untuk penggantinya, Kompol Deddy Iskandar dari Kabagren Polres Jember.

AKP Bayu Prasetyo yang tadinya menjabat Kasat Lantas Polres Sidoarjo dimutasikan ke sebagai Kasat Lantas Polres Lamongan. Jabatannya digantikan Kompol Wahyu Pristha Utama dari Subdit Binggakum Polda Jatim.

AKP Eki Ayatullah yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam, pindah menjadi Kasat Intelkam di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan penggantinya Kompol Anggun Dedy Sisworo dari Ditintelkam Polda Jatim. (cls/udi)

Soal TPST Lingkar Timur, Pejabat DKP Saling Lempar

SIDOARJO (BM) – Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo, terkesan saling lempar terkait pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Jalan Lingkar Timur.

Tempat pengolahan sampah berbasis 3 R (reduse, reuse, recycle) yang lokasinya di depan Pasar Ikan Baru itu, belakangan menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, belum genap setahun TPST yang pembangunannya menelan anggaran ratusan juta rupiah itu dibongkar dan direlokasi.

Sejumlah aktivis lembaga sswadaya masyarakat (LSM) di Sidoarjo mengatakan, pembangunan TPST di Jalan Lingkar Timur terkesan kurang perencanaan. “Kalau perencanannya matang, tidak mungkin kejadiannya seperti itu,” kata Haris Sokran, salah

satu aktivis LSM di Sidoarjo.

Pengamatan di lapangan, sebagian unit pengolahan sampah di sisi Selatan sekarang tak lagi difungsikan secara maksimal. Untuk selanjutnya, kegiatan dijadikan satu pada unit pengolahan sampah di sisi Utara. Semua paving di sekitar unit pengolahan sampah di sisi Selatan juga dibongkar dan dipindahkan ke sekitar lokasi unit pengolahan sampah di sisi Utara.

Pembongkaran dilakukan karena separo lebih lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunannya ternyata bermasalah dengan pihak lain. Lahan itu milik warga yang kemudian disewa DKP. Namun, belakangan pemilik lahan menolak saat akan dilakukan perpanjangan sewa.

Aktivis LSM lainnya menyebut, pembangunan TPST itu juga terke-

san menjadi mubadzir karena memboroskan anggaran daerah. “Dengan dibongkar seperti itu, juga ada kesan memboroskan anggaran daerah. Mestinya, itu tidak terjadi kalau sejak awal perencanannya matang,” timpal Yulius dari LSM Gerakan Sidoarjo Bersih.

Kepala DKP Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amiq, sejauh ini belum berhasil ditemui untuk dikonfirmasi terkait keberadaan TPST yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo Kota itu.

Sementara Kepala Bidang Kebersihan DKP, Widyantoro SH, menolak dikonfirmasi dengan alasan sibuk.”Saya sibuk, ke Pak Kasi saja,” ucapnya sambil mematikan sambungan telepon selelulernya, Senin (17/10).

Kepala Seksi (Kasi) Kebersihan DKP Kabupaten Sidoarjo, Sofyan mengakui,

lahan yang digunakan untuk pembangunan TPST di Jalan Lingkar Timur merupakan lahan milik warga yang disewa DKP. “DKP menyewa lahan tersebut per satu tahun untuk lokasi TPST,” jelasnya.

Ditambahkan Sofyan, karena pihak pemilik lahan akan menaikkan harga sewa dan lahan milik pemkab masih luas maka diputuskan merelokasi TPST yang dibangun pada Nopember 2015 itu ke lahan pemkab itu.

Dijelaskan pula, pembangunan TPST pada lahan milik pemkab ini hanya relokasi dan untuk anggaran yang digunakan dia tidak mengetahui darimana asalnya. ”Kalau masalah anggaran yang digunakan, saya tidak tahu. Untuk jelasnya, silakan langsung ke kepala bidang atau kepala dinas,” elaknya. (cls/udi)

Minuman Beralkohol Dilarang Masuk Karaoke dan Kafe

SIDOARJO (BM) – Berbagai upaya terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penertibkan peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat hiburan.

Salah satunya, dengan melakukan sosialisasi tentang kegiatan rekreasi hiburan umum, peredaran minuman berakohol bersama kantor badan pelayanan perizinan terpadu di aula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Sidoarjo, Senin (17/10).

Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Mulyawan, saat membuka kegiatan yang

FOTO: BM/MUCHLIS

SOSIALISASI: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo mensosialisasikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada pemilik dan pengelola karaoke dan kafe.

diikuti puluhan pengusaha hiburan menegaskan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pemilik tempat hiburan, bahwa tidak semua minuman berakhohol bisa dijual bebas.

“Sosialisasi ini juga sebagai pengingat kepada pemilik tempat hiburan, untuk tidak menjual bebas minuman berakhohol,” jelas Mulyawan.

Dijelaskan Mulyawan, dalam sosialisasi ini ada tiga tempat yang boleh menjual minuman beralkohol, yakni bar, restoran dan hotel. Sedangkan karaoke dan kafe, tidak diperkenankan menjual

minuman beralkohol dengan sembarangan.

“Penjualan miras di bar, restoran dan hotel, itupun dengan syarat jual langsung minum di tempat. Ketentuan lain, pembeli juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mulyawan.

Pengurus asosiasi pengusaha kafe dan karaoke Sidoarjo, Yasin, pada kesempatan itu mengaku pihaknya sudah mengajukan perizinan penjualan minuman beralkohol itu. Namun, diakuinya, hingga saat ini belum ada keputusan karena perizinan yang diajukan masih dalam proses. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

BERI PELATIHAN: Ervina Melpa, saat memberikan pelatihan cara membuat bros berbahan kawat tembaga yang dipadu mutiara kepada anggota Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pelatihan itu, dilangsungkan di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Senin (17/10).

Yatim Mandiri Beri Beasiswa 2.000 Anak Yatim di Sidoarjo SIDOARJO (BM) - Lembaga Yatim Mandiri melalui program Beasiswa Yatim Prestasi (Bestari) telah menyalurkan beasiswa kepada 15 ribu anak yatim di Indonesia. Bestari tahun ini merupakan periode ke 32 dengan total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 5,1 milyar.

Khusus di Kabupaten Sidoarjo, Bestari yang disalurkan Rp 593.610.000 diberikan kepada 2.000 anak yatim.

Selain itu, melalui program ASA (Alat Sekolah Anak), lembaga pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf itu juga memberikan tas dan buku kepada anak yatim mulai tingkat SD sampai SMA. Wakil Bupati ( Wabup) Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, saat menyerahkan secara simbolis program bantuan Bestari kepada anak-anak yatim di Sidoarjo berpesan, untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin.

Ia mengatakan, cita-cita akan memotivasi anak-anak untuk belajar dan menjadi orang yang berhasil. “Saya berharap, anak-anakku mempunyai cita-cita yang tinggi, kita gantungkan itu yang namanya cita-cita lalu kita perjuangkan bersama,” katanya.

Wakil kepala daerah yang juga akrab disapa Cak Nur itu mengucapkan terimakasihnya kepada lembaga Yatim Mandiri. Ia salut terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kali ini. Dikatakannya pula, kehadiran Yatim Mandiri dapat meringankan tanggung jawab pemerintah dalam mengurus yatim piatu dan kaum dhuafa.

Penyerahan program bantuan beasiswa yang dibarengi dengan lomba melukis doa dan cita-cita tersebut digelar di Lippo Plaza Sidoarjo, Minggu (16/10).

Kepala Cabang Yatim Mandiri Sidoarjo Rudy Mulyono mengatakan, kegiatan penyerahan Bestari sengaja dibarengi dengan kegiatan melukis doa dan cita-cita.

Kegiatan bertajuk ‘Inspiring Muharram Indonesia Peduli Pendidikan’ itu, bertujuan untuk memacu semangat anak yatim dalam meraih-cita-citanya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

BERCENGKRAMA: Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, menyempatkan ngobrol dengan bebrapa anak yatim di sela-sela acara penyerahan secara simbolis program bantuan Beasiswa Yatim Prestasi (Bestari) di Lippo Plaza Sidoarjo, Minggu (16/10).