Berita Metro 17 Maret 2016

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

RP 3.500,Iklan/ Langganan: 081216327858

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Pentolan ISIS Ada di Surabaya SURABAYA (BM) – Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mendeteksi keberadaan 173 anggota ISIS yang masih aktif berada di Jawa Timur. Dari jumlah itu, beberapa pentolan di antaranya berada di Surabaya. EP terdeteksi sebagai penyandang dana dari kegiatan radikalisme ISIS yang berdomisili di daerah Wiyung. Sedangkan AR merupakan residivis tahanan terorisme , yang diketahui berdomisili di kawasanWonokromo dan SB diketahui bertempat tinggal di daerah Gubeng Surabaya. “Di Surabaya itu ada yang di Wonokromo; kemudian diWiyung juga di Gubeng. Bahkan yang di Wiyung ini dia menyiapkan dana persiapan untuk memberangkatkan anggota ke Suriah,” kata Komisaris Jenderal Pol Djoko Mukti Haryono, Kepala Bagian Intelkam Mabes Polri, ketika memaparkan potensi terorisme di hadapan forum pimpinan daerah di Grand City Surabaya, Rabu (16/3). Dia mengatakan, berdasarkan pengamatan intelijen dan interogasi selama ini oleh tim Densus

88 memang diketahui ada pesantren-pesantren radikal di Indonesia yang dimiliki JAT, NII dan JI. “Selain itu, juga ada buku ajaran radikal yang disebarkan, TV, media online, medsos. Ada 2 kelompok teroris jaringan Ibad (JAT) dan MIT jaringan Santoso yang akan lakukan tindakan,” ujarnya. Masih menurut Djoko, jumlah WNI yang kini menjadi anggota ISIS telah mencapai 1.085 orang. Dari jumlah ini, 543 orang diantaranya merupakan anggota inti, kemudian 246 orang merupakan pendukung utama, serta 296 orang masuk kategori simpatisan. “Seluruh anggota ISIS ini kami pantau dan monitor pergerakannya. Bahkan untuk satu anggota ISIS, kami juga kerahkan satu anggota intelijen untuk selalu memantau mereka,” ujarnya. Hingga saat ini, jumlah WNI yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah juga telah mencapai 469 orang. Sementara yang telah dinyatakan tewas berjumlah 59 orang. Baca: Serius ... Hal 7

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

FOTO: BM/IST

Ribuan Unggas Mati Terserang Flu Burung

Kasus RS Sumber Waras

DPR Panggil KPK dan Ahok JAKARTA (BM) - Komisi III DPR RI berencana memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (16/3). Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyatakan bahwa pemanggilan tersebut menindaklanjuti

laporan masyarakat kepada Komisi Hukum DPR RI tersebut. Mereka ingin mengetahui sekuat apa investigasi yang dilakukan KPK. “Untuktanyakenapabelumjalankasusnya,”tegasdia. Bukan hanya memanggil Komisi Antirasuah, pihaknya juga akan memanggil pihak lain, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Baca: Ahok ... Hal 7

Jokowi: Sikat Penyelundupan JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada para pembantunya agar menyusun langkah konkret dalam penyelesaian masalah penyelundupan. Pasalnya, sampai saat ini barang-barang impor selundupan masih marak di pasar domestik sehingga mengganggu produk lokal. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo ketika membuka rapat terbatas di Kantor Kepresidenan

pada Rabu (16/3) siang. Menurut Jokowi, penyelundupan merupakan masalah yang sangat besar karena dapat mengganggu pasar dalam negeri serta melemahkan daya saing. Terutama, untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri sehingga berpotensi mematikan industri nasional. Baca: Tindak ... Hal 7

FOTO: BM/IST

CEGAH FLU BURUNG: Seorang peternak sedang melakukan penyemprotan kandang untuk mencegah Flu Burung.

SURABAYA (BM) – Hati-hati kepada peternak unggas di Jawa Timur. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menemukan dua kasus kematian unggas akibat virus flu burung (H5N1). Dua kasus ditemukan di Banyuwangi dengan kematian sebanyak 5.000 unggas dan di Lamongan sebanyak 700 unggas. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jawa Timur, Iswahyudi menjelaskan, kasus flu burung di Banyuwangi tepatnya di dusun Wringinagung, Desa Sumberrejo, Kecamatan Gambiran. Jenis unggas yang terjangkit dan mengalami kematian yakni itik, mentok, dan ayam. Menurutnya, kematian unggas mulai terjadi sejak awal bulan Maret 2016, tetapi peternak baru melaporkan kepada petugas dinas terkait pada 8 Maret 2016. Kematian 5.000 unggas tersebut termasuk unggas yang mati terjangkit flu burung dan unggas yang dimusnahkan. Secara rinci, jumlah yang mati sebanyak 1.600 ekor dari 7.600 ekor unggas yang tercancam flu burung. Dengan rincian, itik mati 1.000 ekor dari total populasi 5.000 ekor; ayam mati 400 ekor dari populasi 2.000 ekor; dan mentok mati 200 ekor dari populasi 600 ekor. Baca: Penelitian ... Hal 7

Sambut Kembalinya Pasar Legendaris, Pasar Turi Baru

Besuk Grand Opening ’Dahsyatnya Pasar Turi Baru’ Pasar Turi merupakan salah satu ikon kebanggaan warga kota Surabaya. Pasar bersejarah ini menyisakan legenda bagi banyak kalangan. Para konsumen dan pedagang dari Surabaya, Jawa Timur, sampai Indonesia Timur memanfaatkan keberadaan pasar ini, sebagai pasar yang terkenal lengkap pada saat itu. Pernah terbakar empat kali, yaitu tahun 1950, 1978, 26 Juli 2007, dan terbakar lagi 9 September 2007. Sejak kebakaran terakhir itu, Pasar Turi tutup total. Ribuan Unggas Mati Terserang Flu Burung hati - hati cepat menular...

MULAI besuk, para pedagang dan masyarakat sudah bisa menikmati kembalinya pasar legendaris tersebut. Pihak pengelola, PT Gala Bumi Perkasa, telah menyulap pasar tersebut dengan bangunan baru yang modern, arsitek baru, dan tentu namanya pun baru, yaitu Pasar Turi Baru. Baca: Investor ... Hal 7

Pentolan ISIS Ada di Surabaya 173 krucilnya menyebar di Jatim...

FOTO: BM/IST

LEGENDARIS: Pasar Turi saat mengalami kebakaran tahun 2007 (atas). Dan keadaan Pasar Turi Baru yang siap dibuka kembali pada Jumat (18/3). FOTO: BM/TOVAN BEKA

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 34°C

HUJAN SEDANG Suhu 23 - 31°C

BERAWAN Suhu 26 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 32°C

“Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.” - Ibnu Mas’ud -


02 P O L H U K A M

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Pelanggaran HAM Berat, Kejagung Pilih Lakukan Rekonsiliasi JAKARTA (BM) - Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan alasan rekonsiliasi ada lantaran pelanggaran HAM berat sudah lama terjadi. Kemungkinan, pelakunya juga sudah meninggal. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ada titik temu penyelesaiannya sampai saat ini. Karenanya, jalan rekonsiliasi dipilih Kejaksaan Agung, agar kasus tersebut bisa terselesaikan. “Rekon (rekonsiliasi) diharapkan agar masalah segera selesai dan bisa realistis. Peristiwa sudah sekian lama terjadi tahun 65-66. Sudah lima puluh tahun lebih. Mungkin pelakunya juga sudah meninggal,” papar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3). Ia menjelaskan, untuk penanganan HAM berat akan sulit dibawa ke persidangan lantaran saksi-saksinya kemungkinan

sudah meninggal. Karenanya, langkah rekonsiliasi ke keluarga korban dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah. “Jalan paling mudah ya rekonsiliasi. Karena untuk buktikan satu perkara, semua unsur harus terpenuhi ada tersangkanya. Ada saksi-saksi dan barang bukti. Apalagi buktibukti yang lain. Apalagi saksinya,” lanjutnya. Sebagai informasi, Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana akan membentuk tim rekonsiliasi yang terdiri dari barbagai pihak termasuk keluarga korban. Meski demikian, keluarga korban HAM berat tidak setuju dengan langkah Jaksa Agung. Mereka menilai Kejaksaan Agung lebih fokus pada proses rekonsiliasi ketimbang melakukan penyidikan. Kejaksaan Agung juga akan bekerjasama dengan Komisi

FOTO:BM/IST

HM Prasetyo

Nasional HAM dan pihak terkait lainnya untuk memilah-milah mana saja yang termasuk kasuskasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih mungkin ditemukan bukti, saksi, dan tersangkanya. “Tentunya ingin diselesaikan melalui jalur yudisial, tapi kalau

tidak ya apa boleh buat, penyelesaian dengan rekonsiliasi akan lebih efektif dan lebih tepat, supaya perkara pelanggaran HAM berat masa lalu ini segera bisa diselesaikan dan bangsa ini tidak tersandera oleh beban salah masa lalu,” katanya. Prasetyo memaparkan, kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan diselesaikan termasuk tujuh rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketujuh kasus itu antara lain peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talang Sari Lampung 1989; penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; serta peristiwaWasior danWamena 2003. “Kan semenjak diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 Komnas melakukan penyelidikan 10 perkara HAM berat. Tiga sudah diselesaikan, disi-

dangkan, sementara tujuh yang lain belum karena itu akan dilihat kembali,” ujar Prasetyo. Dijelaskan, peristiwa yang sudah lama terjadi akan sulit dicari bukti-bukti, saksi dan tersangkanya, sedangkan hasil penyelidikan yang diterima belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. “Kalaupun dilakukan penyidikan waktunya dibatasi hanya 240 hari atau delapan bulan. Kalau enggak selesai harus dihentikan, kalau dipaksakan untuk diajukan ke persidangan hasilnya juga tidak maksimal. Nanti akan menjadi penyesalan juga,” katanya. Prasetyo menolak bahwa keputusan penyelesaian perkara HAM berat secara rekonsiliasi ini diambil akibat desakan pengadilan internasional rakyat atau International People’s Tribunal 65 yang pengadilannya digelar di Belanda beberapa waktu lalu.(nat/dra)

Diancam Ormas, Pemutaran Film Dokumenter Pulau Buru Batal JAKARTA (BM) – Rencana pemutaran film dokumenter yang akan dilakukan di Goethe Haus, Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat terpaksa dibatalkan penyelenggara, karena ada protes dari salah satu ormas. Pihak penyelenggara berharap para ormas perlu belajar dan harus tahu lebih dahulu isi dari film tersebut, ketimbang buru-buru lontarkan

tudingan dan ancaman. Rencana pemutaran perdana film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ yang sedianya digelar di Goethe Haus, Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3), mendadak dibatalkan. Saat dikonfirmasi, produser film Wisnu Yonar mengatakan pihak Goethe terpaksa membatalkan pemutaran film karya Rahung Nasution itu

karena alasan keamanan. “Goethe mengatakan Kepolisian Sektor Menteng menginformasikan akan ada demostrasi dari ormas tertentu yang tidak setuju dengan acara ini. Pihak Goethe tidak berani mengambil resiko,” ujar Wisnu, kemarin.Wisnu menyayangkan masih adanya bentuk-bentuk ancaman seperti ini di jaman kebebasan berekspresi. Dia juga

mempertanyakan posisi pemerintah dan pihak kepolisian dalam situasi seperti ini. “Pemerintah dan polisi gagal memainkan perannya untuk melindungi masyarakat dengan jelas. Alasan perijinan selalu saja dipakai dalam pembatalan acaraacara seperti ini,” ucap dia.Padahal, sambung dia, acara ini merupakan acara diskusi ilmiah untuk ungkap fakta sejarah Indo-

nesia lewat film yang dokumenter tersebut. Agenda pemutaran film itu juga sedianya juga bakal ada diskusimenghadirkansejarahwan LIPI Asvi Warman Adam dan pembuat film. ”Kalau mereka para ormas mau dialog kami persilahkan saja. Tapi kalau mereka belum pernah nonton filmnya tapi sudah melarang, itu logika macam apa?” ujarnya. (nas/dra)

DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Iuran BPJS JAKARTA (BM) - Rencana kenaikkan iuran BPJS yang akan diberlakukan per 1 April menuai kritik dari masayarakat, utamanya peserta BPJS, kini juga mendapat dukungan dari kalangan DPR RI. Anggota Komisi IX DPR Putih Sari bahkan mendesak pemerintah menunda kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena kenaikan tersebut bukan satu-satunya jalan keluar mengatasi defisit anggaran. “Saya meminta supaya menunda kenaikan premi BPJS Kesehatan. Benahi dulu data peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tidak tepat sasaran,” jelasnya di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). Menurut Putih, persoalan utamanya adalah pembenahan terlebih dahulu beberapa hal yang tidak tepat sasaran, seperti sudah terbukti dengan banyak-

FOTO : BM/IST

DESAK: Rencana kenaikan iuran BPJS dikeluhkan masyarakat dan kini kalangan DPR juga mendukung penundaan kenaikan iuran per 1 April 2016

nya kartu KIS yang tidak diterima masyarakat. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan di fasilitasfasilitas kesehatan yang masih banyak dikeluhkan peserta. “Banyak peserta yang ditolak di rumah sakit dengan alasan kamar penuh, begitu juga sistem rujukan yang tidak berjalan,” kata politisi Partai Gerindra ini.Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Mulai April ini, iuran PBI yang semula Rp 19.250 dinaikkan menjadi Rp 23 ribu per orang. Sedang untuk iuran BPJS Mandiri ditetapkan untuk kelas 3 yang semula Rp 25.500 per orang menjadi Rp 30.000, kelas 2 dari Rp 42.500 per orang menjadi Rp 51.000 dan kelas 1 dari Rp 59.500 per orang menjadi Rp 80.000.(net/dra)

Terkait Kisruh dan Tuntutan PPP

Pemerintah Siap Carikan Jalan Terbaik

FOTO:BM/IST

Djan Faridz

JAKARTA(BM)-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi siap menghadapi gugatan yang dilayangkan PPP tersebut. Ini menanggapi kisruh yang terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepertinya semakin melebar. Karena PPP kubu Djan Faridz menggugat pemerintah sebesar Rp1 Triliun. Ketua tim kuasa hukum PPP

kubu Djan Faridz, Humphrey R Djemat menggugat pemerintah dengan alasan, pemerintah dianggap tidak kunjung menyelesaikan persoalan legalitas sengketa PPP. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Djemat menambahkan, gugatan tersebut khususnya dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat I, Menteri Koordinator

Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan sebagai tergugat II, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai tergugat III. .”Sebagai negara demokrasi dannegarayangmengedepankan hukum, tentunya apa pun yang digugat ya pemerintah akan siap menghadapi itu,” ujar Pramono diKompleksIstanaKepresidenan,

Jakarta, Rabu (16/3). Pemerintah selalu berupaya menyelesaikan sengketa kepengurusan di PPP melalui jalan islah. Karena itu, Pramono menolak jika pemerintah dikatakan abai. “Ya pada dasarnya pemerintah mengharapkan mereka islah, rekonsiliasi dengan cara mereka, aturan main mereka. Sekarang pemerintah memediasi, silakan islah,” pungkasnya,(nat/dra)

Pernikahan Sejenis di Wonosobo Ditolak KUA WONOSOBO (BM) - Kepolisian Sektor Kepil, Wonosobo, menggagalkan rencana pernikahan sejenis yakni sesama lakilaki, antara Andi Budi Sutrisno alias Andini warga Desa Teges Wetan, Kepil dan Didik Suseno dari Pituruh, Kabupaten Purworejo. Kepala Polsek Kepil Ajun Komisaris Surakhman di Wonosobo, mengungkapkan, polisi mendapat laporan masyarakat yang mengetahui rencana per-

nikahan sejenis itu. Menurut Surakhman, kedua mempelai sudah siap melangsungkan pernikahan. Bahkan Didik meminta surat menumpang nikah dari KUA Kecamatan Pituruh serta telah mengurus berkas pernikahan di KUA Kecamatan Kepil. Surahkman menambahkan, calon mempelai perempuan ternyata berjenis kelamin laki-laki, permohonan tersebut ditolak.

“Surat penolakan dari KUA Kepil juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga Suroso, orang tua Andini,” kata Surakhman. Disisi lain pihak keluarga tetap berkeras melanjutkan pernikahan tersebut. Hal itu kemudian diketahui warga sekitar yang menolak dan melaporkan ke Polsek Kepil. “Waktu itu, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kepil Ajun Inspektur Satu Har-

sono mendatangi rumah keluarga Suroso,” ujar Surakhman. Saat di lokasi, polisi mengumpulkan perangkat desa serta tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan penjelasan kepada calon mempelai dan keluarga untuk mengurungkan niat. Saat itu juga diundang seorang tokoh agama yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Iman Tanjunganom, KH Ismail. Akhirnya, setelah

diberikan penjelasan, kedua calon mempelai dan keluarga menyadari akan kesalahan yang telah dibuat serta bersedia tidak melanjutkanpernikahantersebut. “Agar ke depan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa saling peduli dan mengingatkan satu sama lain ketika ada kegiatan yang bertentangan dengan hukum,” tutur Surakhman.(nat/dra)

jaminan bergerak

Rentan Penipuan, Kemenkum HAM Perketat Jaminan Fidusia JAKARTA (BM) - Jaminan fidusia diatur dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memiliki terobosan baru dalam membuat jaminan benda bergerak atau fidusia. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Freddy Harris mengatakan, terdapat persoalan pada jaminan benda bergerak yaitu tak ada sentralisasi data. “Minimnya validitas data tentang fidusia menyebabkan terjadinya fidusia ganda yang rentan praktik penipuan. Bank pun tak berani menerima jaminan dari benda bergerak yang tak valid,” ujar Freddy di Jakarta, Rabu (16/3). Kini melalui inovasi pelayanan publik, Ditjen AHU Kemekumham yang membuat Fidusia Checking Cetar, masyarakat menjadi lebih aman dan terlindungi. “Sistem aplikasi fidusia online ini dapat memangkas waktu mengurus fidusia secara cepat dan transparan,” terangnya. Selain itu, kata dia, database pemohon juga lebih aman, karena berbentuk digital based. Sistem ini juga mempermudah penyelesaian sengketa fidusia dan menekan risiko pembiayaan.”Sampai saat ini layanan Fidusia Checking Cetar dan Publikasi Formasi Jabatan Notaris secara real time berhasil menaikkan pendapatan negara bukan pajak hingga Rp34 triliun,” pungkasnya.(nas/dra)

kunjungan

Fasilitas Haji Jadi Sorotan Menag JAKARTA (BM) - Permintaan perbaikan fasilitas merupakan salah satu hal yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada Saudi, selain soal kuota haji tambahan, kepastian santunan korban jatuhnya crane dan persoalan haji lainnya. Saat ini Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan perbaikan fasilitas haji terutama di Mina, seperti tenda penampungan para jamaah. “Perlu diperkokoh agar tidak terjadi lagi tenda roboh diterpa angin,” kata Lukman di Jakarta, Rabu. Pernyataan Lukman juga telah disampaikan kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi. Perbaikan fasilitas, kata dia, merupakan faktor penting untuk kenyamanan jamaah haji asal Indonesia dalam menjalankan ibadahnya. Selain soal tenda, kata LukFOTO:BM/IST man, fasilitas kelistrikan juga Lukman Hakim Saifuddin diadukan ke pihak otoritas Arab Saudi selaku penyelenggara ibadah haji. Kelistrikan, masih kata Lukamn, sempat bermasalah pada penyelenggaraan haji tahun 2015. Saat itu, terjadi gangguan listrik mati di perkemahan haji. Lukman sejatinya memaklumi berbagai kendala dalam penyelenggaraan haji tetapi jika diupayakan dengan baik maka perbaikan dapat terus dilakukan. Pembenahan di Mina, kata dia, harus dilakukan secepat mungkin sehingga jamaah haji mendapatkan kenyamanan beribadah.(nas/dra)

ambang batas

Calon Independen Hak Warga Negara JAKARTA (BM) - Adanya rencana, bila DPR mewacanakan menaikkan ambang batas syarat terhadap dukungan bagi calon perorangan (calon independen). Sebab, ambang batas saat ini yakni 6,5 persen-10 persen dinilai tak adil. Hal itu dibandingkan dengan ambang batas partai politik (parpol) mengusung calon kepala daerah. Parpol atau gabungan parpol dapat mengajukan jika memenuhi 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu di daerah bersangkutan. Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, persyaratan calon independen tidak perlu diperberat. “Jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup menghalang-halangi calon independen. Karena bagaimanapun demokrasi kita ini sudah terbukti dan mendapatkan pujian dunia internasional,” kata Pramono di FOTO:BM/IST Kompleks Istana KepresiPramono Anung denan, Jakarta, Rabu (16/3). Dia menambahkan, calon independen merupakan keniscayaan dalam demokrasi. “Kemarin dalam ratas Presiden juga memberikan arahan mengenai hal itu. Posisi pemerintah sampe hari ini menganggap bahwa hal yang berkaitan dengan independen sudah cukup diatur dalam UU 8/2015 (UU Pilkada),” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap jangan sampai ada pembatasan bagi seseorang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). “Jangan ada kesan membatasi. Ini hak politik seorang warga negara, masyarakat mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Kita semua ingin jaring calon kepala daerah yang terbaik dan mampu memimpin daerahnya,” kata Tjahjo di Jakarta. Dia meminta tidak terjadi dikotomi calon independen dengan dari parpol. “Jangan ada dikotomi pertentangan. Bakal calon kepala daerah itu bisa diusung satu partai, gabungan partai atau lewat jalur independen,” ujar Pramono. Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan, secara prinsip revisi UU Pilkada antara lain memberikan ruang kepada calon perorangan. “Istilahnya tidak memperberat,” kata Sumarsono. (nas/dra)


HUKUM & KRIMINALITAS 03

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Senpi Diperiksa Mendadak senpi tidak ditaruh sembarangan. Senpi dirawat secara rutin untuk menghindari trouble dalam penggunaan yang mendadak. ”Lulus pemeriksaan kesehatan serta lulus psikotes itu bukan berarti anggota polisi sudah bisa langsung memegang senpi," katanya, Rabu (16/3). Sementara itu, dalam pemeriksaan senpi rutin ini dapat diketahui para pemegang senpi yang SIPSA atau Surat izinnya sudah habis masa berlakunya. Bagi yang masa berlaku telah habis, Kompol Yulianto mengingatkan agar segera memperpanjang masa berlaku surat izin tersebut. "Pemeriksaan senpi secara periodik ini tidak hanya dilakukan oleh Polsek Sukomanuggal saja, setiap fungsi teknis di Polrestabes Surabaya dan polsek jajaran yang lain juga melaksanakan hal demikian dalam waktu yang ditentukan oleh kesatuan masing-masing," kata KompolYulianto. (dre/nii)

Pengelola Radio Dihukum

FOTO: BM/ANDRE

SURABAYA (BM) - Kapolsek Sukomanunggal didampingi anggota Provos dan Kanit Reskrim, mendadak melakukan pemeriksaan Senpi (Senjata api) terhadap anggota. Pemeriksaan dilakukan di halaman Mapolsek Sukomanunggal. Pemeriksaan ini mencakupi hal cek kondisi kebersihan dan kelengkapan surat pinjam pakai serta dapat memonitor perkembangan dan kondisi senpi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari penyalahgunaan wewenang anggota Polri yang menggunakan senjata api. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Yulianto, mengatakan pemeriksaan seperti ini dilakukan secara rutin berkala, tentang syarat peminjaman serta penggunaan senjata api. Menurut dia, senpi anggota adalah barang inventaris sehingga apabila hilang akan diminta ganti rugi. Untuk itu, dirinya meminta

kilas

PEMERIKSAAN SENPI: Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Yulianto sedang memeriksa senjata api anggotanya.

Membandingkan dengan Perkara Lain

MOHON KERINGANAN: Terdakwa kasus Lamborghini maut yang dituntut hukuman 5 bulan penjara mengajukan permohonan agar dihukum ringan.

damaian.Terdakwa juga menanggung biaya pendidikan anak-anak korban sebagai bentuk tanggung jawab," ujar Ronald. Di banyak kasus serupa, kata Ronald, banyak terdakwa yang dipidana ringan melalui persidangan yang dipimpin majelis hakim. Dengan begitu, dia meminta kead-

Utang Berbuah Saling Lapor SURABAYA (BM) - Permasalahan utang piutang bisa berujung pada pecahnya jalinan silaturahmi, bahkan masuk ranah hukum. Itu yang terjadi pada Johan (40), warga Petemon Sidomulyo, dengan kakak beradik Yuliasari dan Tri Retnowati. Mereka saling lapor ke polisi terkait utang piutang. Berawal ketika Johan memberikan utang sebesar Rp 500 juta kepada kakak beradik tersebut dengan beban bunga 3% per bulan. Merasa mempunyai utang, kakak beradik tersebut akhirnya melakukan pembayaran sebanyak Rp.150 juta dengan cara dicicil . ”Saya telah membayar utang dengan cara mencicil, bukti transfernya ada, total yang sudah saya transfer berkisar Rp 150 juta,” ujar Yuliasari kepada wartawan, Rabu (16/3). Anehnya, ketika ditanyakan perihal sisa utang, Johan mengatakan bahwa utangnya masih tetap Rp. 500 juta dan tidak berkurang sama sekali. Singkat cerita, pada suatu hari Johan menagih utang yang tidak kunjung lunas. Ia menagih ke rumah kakak beradik tersebut yang berada di Gedangan. Bersama temanya, Johan menagih dengan cara kasar. Ia memaki serta mengumpat. Merasa tak ada hasil, Johan lalu pulang. Tak hilang akal, Johan baru sadar ternyata kakak beradik tersebut masih memiliki saudara perempuan yang bernama Dina dan tak lain adalah karyawan orang tuanya. Lantas ia berinisiatif untuk memotong gaji Dina. ”Gaji saya dipotong per bulan Rp 2 Juta oleh Johan,” ujar Dina. Dengan memotong gaji ternyata tak membuat Johan puas. Ia lantas membuat laporan dugaan penggelapan yang dilakukan Yuliasari dan Tri Retnowati ke Polrestabes. Tak mau ketinggalan, ternyata kakak beradik tersebut juga membuat laporan Ke Polda Jatim yang kini dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya. Polrestabes kini melakukan pemeriksaan kasus saling lapor ini. (dre/nii)

ilan dari hakim untuk membebaskan Wiyang dari segala dakwaan dan tuntutan. "Kami berharap agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman seringan-ringannya," jelas Ronald. Jaksa Feri Rahman yang menangani perkara ini, memastikan tetap pada tuntutan

saat dimintai tanggapannya atas pembelaan terdakwa. Jaksa Kejari Surabaya ini menolak mengajukan replik secara tertulis. "Kami tetap pada tuntutan yang mulia," kata dia. Dengan demikian, majelis yang diketuai Burhanudin sepakat akan membacakan vonisnya pada pekan depan. "Vonisnya akan saya bacakan pada Rabu, 23 Maret," ucap Burhanudin. Wiyang Lautner (25) diadili setelah menjadi tersangka kecelakaan maut pada 29 November 2015, di Jl Manyar Kertoarjo. Lamborghini seri gelardo miliknya menabrak warung STMJ di sisi kiri jalan, setelah alami selip ban dan oleng ke arah kiri. Ada tiga orang menjadi korban kejadian tersebut. Korban tewas adalah Kuswarijono (51), pembeli STMJ. Sementara korban luka adalah Srikanti (41), istri Kuswarijono dan pedagang STMJ, Mujianto. Wiyang Lautner didakwa Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (arn/nii)

DUA TERSANGKA: Dua dari empat pelaku pemerkosa yang sudah tertangkap dikeler aparat kepolisian.

Polisi Diminta Tangkap Pemerkosa

Motor Tetangga pun Diembat SURABAYA (BM) - Dulu pencuri tak pernah beroperasi di kampung sendiri karena sungkan dan malu. Tetapi sekarang sepeda motor tetangga pun diembat. Keberuntungan di pihak korban karena pelaku pencurian kemudian tertangkap. Korban Marta, warga kapas madya, melaporkan kehilangan sepeda motor Suzuki satria ke Polrestabes Surabaya. “Atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor bernopol L5829 AR itu kami kemudian mengembangkannya,” kata Kasubbag humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lily Djafar, Rabu (16/3). Setelah menerima laporan, petugas langsung turun ke lokasi di Kapas Madya untuk melakukan penelusuran. Alhasil, petugas menemukan dua di antara lima pelaku pencurian tersebut yang tak lain masih tetangga korban. “Ternyata yang melakukan pencurian masih tetangganya sendiri,” imbuh Lily. Kedua tersangka pun diringkus Unit jatanras Polrestabes Surabaya. Mereka adalah MS (23) warga Kapas Madya Surabaya dan FS (21) Pemuda Kapas Lor. Modus yang dilakukan tersangka MS dan FS bersama tiga pelaku yang masih

FOTO: BM/ANDRE

SURABAYA (BM) - Membandingkan kasusnya dengan kecelakaan lalu lintas lain yang merenggut nyawa seseorang, Wiyang Lautner mengiba minta hukuman ringan. Terdakwa kasus Lamborghini maut itu memohon pidana seringan-ringannya melalui pembelaan atau pledoi yang dibacakan penasihat hukumnya. Dalam pledoi, Wiyang mengungkapkan tuntutan penjara lima bulan penjara masih cukup berat baginya. Tuntutan dibacakan Senin (14/3) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feri Rahman. Penasihat hukum Wiyang, Ronald Napitupulu menjelaskan, kliennya tidak layak dipidana karena proses kasus kecelakaan yang menewaskan Kuswarijono tersebut sudah menempuh jalan damai. Adanya perdamaian dan sikap saling memaafkan antara Wiyang dan keluarga korban, mestinya dipandang sebagai hal yang meringankan. "Korban dan terdakwa telah terjadi per-

FOTO: BM/ARINA

Wiyang Minta Hukuman Ringan

MALU DI KAMPUNG: Kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain meringkuk di balik jeruji besi, keduanya juga bakal malu dengan tetangga sekampung.

buron adalah dengan berkumpul di rumah tersangka FS. Tujuannya untuk merencanakan pencurian sepeda motor korban yang rumahnya hanya berjarak sepelemparan baru. Selanjutnya tiga teman tersangka, JT, AD, dan AA (buron, red) pergi ke rumah korban untuk melakukan aksinya dengan cara merusak kunci setir. Sedangkan

dua pelaku lain menunggu di rumah FS. Setelah berhasil mencuri sepeda motor, kelima tersangka melarikan unit curian tersebut ke daerah Bulak Banteng. “Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. (dre/nii)

KULON PROGO (BM) - Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo menjatuhkan hukuman dua bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan serta denda Rp 3 juta kepada terdakwa pengelola Radio Suara Pasar, Yadi Haryadi, Rabu (16/3). Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yakni empat bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Wates, Yadi Haryadi mengakui kesalahan penggunaan frekuensi tanpa dilengkapi izin seperti yang didakwakan dalam persidangan. Meski demikian, dirinya menilai langkah yang dilakukan Balai Monitoring Kelas II DIY tebang pilih. "Di DIY ada lebih dari 200 radio baik komersial maupun komunitas. Dari jumlah itu, sepengetahuan saya yang berizin hanya 20 persen. Tapi kenapa yang lain tidak dilakukan penindakan hukum hanya diberikan surat peringatan saja," kata Yadi. Yadi menambahkan, dirinya sebenarnya sudah sejak 2002-2012 mengajukan proposal perizinan radio yang dikelolanya ke KPID. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas proposal yang diajukannya tersebut. Radio yang menjadi sasaran penertiban hingga sidang di pengadilan tersebut adalah Radio Suara Pasar di Wates, Kulon Progo. Radio itu terjaring dalam penertiban 2015 oleh Balmon terkait pelanggaran penggunaan frekuensi radio yang tidak dilengkapi perizinan dan peralatan tidak bersertifikasi. "Saya mengalami kesulitan prosedur untuk mengajukan izin, tapi akan tetap berupaya mengurus izin," katanya. Sementara itu Plt Kasi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitoring DIY Sugiran mengatakan pada penertiban 2015 hanya ada satu raido saja yang dilakukan proses hukum hingga persidangan yakni Radio Suara Pasar. Sedangkan 2016 ini hingga Maret belum ada yang diajukan hingga pengadilan. "Setiap tahun, kami melakukan pemantauan, apalagi namanya radio komunitas timbul tenggelam, kadang muncul kadang tidak. Kami sudah sering melakukan pembinaan," katanya. (ant/nii)

BANGKALAN (BM) - Keluarga korban pemerkosaan anak di bawah umur meminta agar polisi bisa segera menangkap semua pelakunya, karena dikhawatirkan mereka akan melarikan diri dari Kota Bangkalan. "Dari 11 orang pelaku pemerkosaan itu, baru empat yang ditangkap, sedangkan tujuh orang lainnya belum, termasuk otak pelaku," kata paman korban Abdul Hafid, Rabu (16/3). Korban pemerkosaan itu masih berusia 14 tahun, warga Desa Kompol, Kecamatan Geger, Bangkalan. Menurut Hafid, musibah yang menimpa ponakannya terjadi pada 7 Februari 2016 di sebuah perbukitan di Kecamatan Geger, Bangkalan dengan jumlah pelaku sebanyak 11 orang. "Empat di antaranya telah ditangkap. Tetapi tujuh pelaku lainnya belum, termasuk pelaku utama atau otak di balik kasus pemerkosaan ponakan saya," katanya. Padahal, katanya, polisi telah mengantongi semua identitas pelaku, namun hingga kini belum tertangkap semua. "Kami ingin semua pelaku diberi hukuman setimpal, karena telah merusak masa depan ponakan saya," katanya. Hafid menyebutkan, para pelaku yang telah tertangkap masing-masing berinisial SI, SA, IM, dan AS. Sedangkan yang belum tertangkap, antara lain berinisial IR, IS, SH, SL, NW, DR, dan HA. "Kami juga kurang paham, mengapa sampai saat ini, ketujuh pelaku, termasuk pelaku utamanya belum juga tertangkap," kata Hafid. Ia berharap, polisi bisa bergerak cepat, dengan memanfaatkan jaringan polsek-polsek yang ada di masing-masing kecamatan. Menanggapi tuntutan keluarga korban itu, Kasubag Humas Polres Bangkalan Iptu Ipung Abdul Muis menyatakan, pihaknya telah mengerahkan tim intelijen untuk menyelidiki keberadaan para pelaku. "Yang jelas, semua pelaku telah menjadi target kami. Sabar saja," katanya. Terkait kasus itu, polisi menjerat keempat tersangka yang telah tertangkap lebih dahulu itu, dengan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.(ant/nii)

Sebagian orang mungkin menilai, tes urine di kalangan aparat kepolisian itu hanya tindakan sandiwara untuk pencitraan. Tetapi, kalau faktanya ada anggota yang positif menggunakan narkoba, apakah tes urine itu hanya sebuah tindak pura-pura? Dalam banyak kasus tes urine di kalangan aparat kepolisian, memang hampir tak pernah ada aparat yang terbukti positif menggunakan narkoba. Itu kabar baik sebagai indikasi bahwa aparat tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Tetapi ketika ada hasil tes urine yang positif, maka itu fakta bahwa peredaran narkoba memang sudah merambah ke mana-mana. Namanya juga kasuitis, ada saja oknum yang terlibat penyalahgunaan narkoba. DI Polda Kepri, sebanyak em-

pat dari 205 anggota yang menjalani tes urine secara mendadak usai upacara apel, Rabu (16/3), terbukti positif menggunakan narkoba. "Setelah menjalani tes terbukti sebanyak empat personil yaitu IAS, LG, HA, JA positif mengkonsumsi narkoba," kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono di Batam, kemarin. Ia mengatakan, tes urine tersebut dilakukan secara mendadak atas perintah Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian melalui Wakapolda Kepri

Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah. "Jadi usai upacara apel yang melibatkan semua satker, peserta dilarang bubar. Tiap-tiap satker ada 15 orang yang dicurigai oleh komandannya dites urine. Empat yang positif kini menjalnai pemeriksaan lanjutan," kata dia. Hartono mengatakan, pemeriksaan dilakukan tidak pada seluruh anggota mengingat peralatan yang dimiliki Polda Kepri untuk melakukan tes urine pada seluruh anggota masih terbatas. "Pada anggota yang posirif menggunakan narkoba akan diproses secara hukum maupun pelanggaran kode etik kepolisian. Masih didalami kapasitanya sebagai pemakai atau terlibat jaringan," kata Hartono. Ia mengatakan, upaya tes urine terse-

but juga merupakan salah satu bentuk keseriusan Polda Kepri untuk memerangi peredaran narkoba pada lembaga tersebut. "Kami serius untuk memerangi narkoba termasuk dari internal. Kami juga melakukan razia dan penindakan pada seluruh wilayah sesuai dengn intruksi Presiden Joko Widodo," kata dia. Kabid Propam Polda Kepri, AKBP Naek Pamen Simanjuntak, mengatakan pengambilan sampel urine diambil personel yang bersangkutan di dalam sebuah wadah pada toilet yang diawasi langsung oleh anggota Bidpropam Polda Kepri. Alat yang digunakan oleh Biddokes Polda Kepri adalah alat multi Drug Screen test Monotes yang disaksikan langsung oleh personil yang bersangkutan untuk mengetahui hasilnya. (ant/nii)

ISTIMEWA

Tes Urine di Kalangan Aparat Bukan Sandiwara

BUKAN SANDIWARA: Pemeriksaan urine aparat kepolisian dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.


04 O P I N I

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Anak di Bawah Asuhan Gadget

S

Bukan Perda Syariah

R

aperda tentang minum beralkohol (mihol) di kota Surabaya masih menuai kontroversi. Setelah Pansus DPRD Surabaya memutuskan Surabaya bebas mihol, dalam arti mihol dilarang sama sekali dijual-belikan di kota Surabaya, walikota Surabaya pun menyurati dewan. Lewat surat itu, Pemkot Surabaya mempertanyakan dasar keputusan Pansus Raperda mihol memutuskan Surabaya bebas dari minuman memabukkan tersebut. Pemkot tentu layak mengajukan pertanyaan seperti itu. Dialog eksekutif dengan legislatif merupakan hal yang lazim terjadi. Apalagi menyangkut urusan kepentingan warga kota. Ihwal (ra)perda mihol di kota Surabaya memang memiliki sejarah panjang. Pembahasan Raperda mihol sudah dimulai dari DPRD periode sebelumnya. Waktu itu, Perda mihol ditolak Gubernur Jatim, dengan catatan agar dilakukan revisi. Revisi itu kemudian dilakukan oleh DPRD periode sekarang. Dan Pansus DPRD periode sekarang akhirnya memutuskan pelarangan total atas penjualan mihol di kota Surabaya. Masih ada tahapan yang harus dilalui raperda untuk menjadi perda. Hasil kerja Pansus ini akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu baru diparipurnakan. Lazimnya, hasil kerja pansus disetujui di rapat Bamus untuk selanjutnya dibawa ke paripurna. Tetapi karena ada preseden perda mihol sebelumnya ditolak Gubernur Jatim, sedang konten raperda sekarang bahkan lebih ekstrem dengan sama sekali melarang penjualan mihol di Surabaya, ada kemungkinan tahapan yang lazim itu tak berlangsung mulus sebagaimana biasa. Mengapa? Sekarang mari kita berandai-andai. Andai Raperda hasil kerja pansus yang melarang total penjualan mihol di kota Surabaya itu disahkan di paripurna dewan, bisa dipastikan perda yang disahkan dewan kali ini akan mengalami nasib serupa dengan perda yang dihasilkan DPRD periode lalu: ditolak Gubernur Jatim. Penolakan itu memang kewenangan Gubernur. Ada peribahasa, keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama dua kali. Para legislator di DPRD Kota Surabaya itu jelas bukan keledai. Kita karena itu dapat menduga, pembahasan raperda hasil kerja pansus di rapat Bamus nanti akan alot. Andai rapat Bamus menyetujui hasil kerja pansus untuk dibawa ke paripurna, maka sidang paripurna itupun akan sangat alot. Rapat paripurna dihadapkan pada dilema. Jika rapat paripurna, melalui voting, menolak hasil kerja pansus, maka seluruh pekerjaan pansus berarti muspra. Andai paripurna justru mengesahkan hasil kerja Pansus, maka perda yang sudah disahkan DPRD Kota Surabaya itu berpeluang untuk ditolak Gubernur kembali. Akan tetapi, itu urusan (pansus) DPRD kota Surabaya. Urusan kita sebagai publik kota ini adalah mempertanyakan, mengapa para legislator menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan dana untuk mengerjakan sesuatu yang absurd? Absurd memang. Fakta di lapangan, apakah ada perda mihol atau tak ada perda mihol, penjualan mihol (apalagi di pasar gelap) jalan terus. Di beberapa kota di mana Perda larangan penjualan mihol diberlakukan, konsumen bisa mendapat mihol semudah membeli rokok di kios. Asal penjual mihol tidak demonstratif memajang barang dagangan, aparat tutup mata. Hanya pada saat razia lewat berbagai operasi, aparat menyita mihol yang diperdagangkan. Ketika operasi usai, jual beli mihol kembali ramai. Hal semacam itu hanya akan membuat masyarakat kita bersikap munafik. Sungguh tidak mendidik. Padahal urusan raperda mihol ini sejatinya bisa dijadikan peg (cantelan) untuk melatih warga masyarakat agar bersikap dewasa dan bertanggung jawab. Pansus seharusnya merespon penolakan Gubernur Jatim atas perda mihol periode lalu dengan menyempurnakan kekurangan penataan dan pengendalian itu dan mengakomodasinya dalam raperda yang tengah digodok. Terakhir, kita ingin mengingatkan satu hal kepada anggota dewan yang mulia: perda mihol itu bukan perda syariah. Semoga anggota dewan yang mulia tidak lupa. - Noor Ipansyah Iskandar

DARI REDAKSI Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter. Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis. Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com. Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

aat ini, teknologi telah berkembang sedemikian pesat. Salah satu contoh teknologi yang sangat populer adalah gadget. Bila dilihat dari definisinya, gadget dapat diartikan sebagai perangkat atau alat elektronik yang memiliki fungsi tertentu. Dalam perkembangannya, gadget pun memiliki bentuk bermacam-macam, seperti smartphone, tablet, laptop, kamera, dan sebagainya. Indonesia sendiri termasuk dalam peringkat “lima besar” negara pengguna gadget, khususnya smartphone. Data yang diambil tahun 2014 menunjukkan bahwa pengguna aktif smartphone adalah sekitar 47 juta, atau sekitar 14 persen dari seluruh pengguna handphone. Bila dilihat dari komposisi usia, persentase pengguna gadget yang termasuk kategori usia anak-anak dan remaja di Indonesia cukup tinggi, yaitu 79,5 persen. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Unicef tahun 2014 itu menggambarkan pula bahwa anak menggunakan gadget sebagian besar untuk mencari informasi, hiburan, serta menjalin relasi sosial. Adapun survei yang dilakukan oleh Indonesia Hottest Insight di tahun 2013 bahkan menunjukkan bahwa 40 persen anak di Indonesia sudah melek teknologi, atau disebutjugadenganactiveinternet user. Secara spesifik, 63 persen anaktelahmemilikiakunfacebook, yang digunakan update status, bermain game online, serta mengunggah foto-foto; 9 persen anak telah memiliki akun twitter; dan 19 persen anak terlibat secara aktif bermain game online di internet dari gadget-nya. Tingkat popularitas gadget di

kalangan anak-anak tidak terlepas dari karakteristik gadget yang memang menarik bagi anak-anak. Gadget menyajikan dimensi-dimensi gerak, suara, warna, dan lagu sekaligus dalam satu perangkat. Hal ini tentu saja tidak didapatkan anak-anak pada media lain, seperti buku, majalah, dan sebagainya. Selain itu, materi yang disajikan di dalam gadget sangat variatif. Anak dapat mengakses informasi sekaligus hiburan di dalam gadget-nya, sehingga membuat mereka betah menjalankan gadget-nya berjam-jam. Pisau Bermata Dua Apa dampak dari aktivitas mengakses gadget pada anakanak?Teknologi memang pantas bila diibaratkan pisau bermata dua, dikarenakan ada sisi positif dan negatif dari penggunaannya. Adapun dampak positif antara lain gadget dapat merangsang indera penglihatan dan pendengaran. Hal ini tidak lepas dari karakteristik gadget yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, gadget dapat memperlancar kemampuan komunikasi dan berbahasa pada anak. Joan Ganz Cooney Center di Amerika Serikat, misalnya, telah menemukan bahwa anak-anak berusia lima tahun yang menggunakan aplikasi edukasi Ipad mengalami peningkatan kosakata sekitar 27 persen, sedangkan pada anak-anak usia tiga tahun, mengalami peningkatan kosakata sebanyak 17 persen. Gadget yang memiliki akses tak terbatas juga dapat memberikan sumbangan positif terhadap wawasan dan pengetahuan anak, di mana mereka dapat memperoleh informasi secara

Oleh: Primatia Yogi Wulandari (Ahli Psikologi Anak dari F. Psikologi Unair)

meluas, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik. Di sisi lain, dampak negatif gadget juga tidak kalah banyak. Dari segi kesehatan, penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak terhadap mata yang kering, dikarenakan kurangnya intensitas kedipan mata saat anak berhadapandengangadget.Selain itu, anak juga menjadi lebih pasif, baik dalam aktivitas fisik maupun sosial. Hal ini dikarenakan anak yang cenderung beraktivitas secara individual saat bermain dengan gadget-nya. Dampak negatif gadget juga terkait dengan risiko cybercrime. Laporan Norton Online Family Report (2010) pada anak-anak usia 10-17 tahun di beberapa kota diIndonesiamenunjukkanbahwa 55persenanaktelahmenyaksikan gambar kekerasan dan pornografi, 35 persen anak mengaku dihubungi orang yang tidak dikenal, dan 28 persen anak pernah mengalami penipuan.Tentu saja data ini belum termasuk kasuskasus penculikan atau perdagangan anak, bullying, dan pornografi pada anak yang muncul akibat penggunaan internet melalui gadget pada anak-anak. Begitu dahsyatnya teknologi gadget yang terjadi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bagaimanapun, teknologi memiliki dua sisi mata uang. Lalu, apa yang harus dilakukan orang tua?. Hasil Penelitian Penelitianterbarumenyatakan

anak sebaiknya tidak langsung dikenalkanpadagadget.Usiayang optimal memperkenalkan gadget adalah di atas 2-3 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia di bawah itu, anak masih membutuhkan kegiatan fisik serta interaksi sosial yang lebih banyak dengan orangorang di sekelilingnya. Untuk anak yang lebih besar, misalnya di usia SD, sebaiknya orang tua lebih bijaksana dalam memilih gadget yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Sebagai contoh, handphone yang baru diberikan pada anak saat anak mulai banyak beraktivitas di luar rumah, misalnya di sekolah atau kursus, dikarenakan anak perlu menghubungi orang tuanya. Selain itu, fitur yang ada di handphone pun perlu dipertimbangkan, apakah anak memang sudah membutuhkan fitur-fitur tertentu yang ada di handphonenya tersebut. Orang tua tidak dapat begitu saja melarang anak-anaknya untuk tidak mengakses gadget, apalagi bila anak sudah memiliki teman-teman di luar lingkungan keluarga, karena rasa ingin tahu anak justru akan semakin tinggi bila dilarang. Bila orang tua memang mampu menyediakan gadget pada anaknya, mengingat dampak positifnya sebenarnya juga tidak kalah penting dibandingkan dengan dampak negatif, maka orang tua perlu mengawasi dan mengendalikan penggunaan gadget pada anaknya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, orang tua perlu mengawasi waktu pemakaian gadget. Penelitian menunjukkan bahwa waktu yang optimalbagianak-anakusia3-7tahun maksimalsatujamsetiaphari,sed-

angkan usia delapan tahun ke atas maksimal dua jam setiap harinya. Orang tua juga perlu menerapkan “no gadget time” atau tidak menggunakan gadget pada saat-saat tertentu, misalnya saat liburan atau waktu berkumpul dengan keluarga. Harapannya, anak tetap dapat berinteraksi dengan anggota keluarga lain dan tidak hanya terfokus pada gadget-nya. Secara kualitas, orang tua perlu ikut memperhatikan kesesuaian isi program yang ada di dalam gadget dibandingkan dengan usia anaknya. Misalnya, untuk usia lima tahun ke bawah, sebaiknya anak memainkan aktivitas yang berupa pengenalan warna, bentuk dan suara di perangkat gadget-nya. Aturan penggunaan ini penting, mengingat hanya 30 persen dari orang tua yang turut terlibat dalam fungsi pengawasan dan pengendalian gadget anak-anaknya. Selain itu, orang tua juga perlu berperan aktif untuk mengamankan akses internet anakanaknya. Fitur-fitur semacam privacy setting atau filter yang ada di google ataupun youtube dapat digunakan meminimalkan konten yang tidak pantas diakses anak. Adapun pengaman laman/ situs/website, seperti SurfWatch, Cyber Patrol, Cybersitter, Net Guardian, Net Nanny, dan Net Shepherd yang dapat ditaruh orang tua pada gadget anak. Dengan kata lain, orang tua tidakdapatmengasuhanak-anaknya secara pasif sekaligus berharapanak-anaktidakmendapatkan dampak negatif dari gadget. Orang tua juga perlu melek teknologi seperti anak-anak mereka dan turut mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. (*)

Korelasi Demokrasi dengan Korupsi

K

ota Nogales menjadi terkenal berkat buku “Why Nations Fail” karangan Daron Acemoglu dan James Robinson (2012). Kota itu terbagi dua yaitu sebelah selatan masuk dalam wilayah provinsi Sonora, Meksiko, sedangkan bagian utara merupakan negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Persoalannya, meski kondisi geografis dan etnis masyarakat dua wilayah itu relatif sama, kedua bagian kota tersebut memiliki perbedaan mencolok.Wilayah bagian utara memiliki tingkat pendapatan dan angka harapan hidup lebih tinggi, tingkat kejahatan dan korupsi lebih rendah, kondisi kesehatan dan jalan yang lebih baik serta sistem politik yang lebih demokratis. Perbedaan itu terjadi karena adanya diferensiasi institusi politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko. Dua pengarang buku tersebut berargumen bahwa “institusi pemerintahan yang baik” yang terdiri atas aturan dan implementasi hukum yang dapat memotivasi masyarakat untuk bekerja keras sehingga lebih produktif dan akhirnya menyejahterakan diri mereka sendiri dan seluruh negeri. Persoalannya, apakah konsep tersebut juga berlaku di Indonesia yang berpenduduk 11 ribu kali lipat dibanding kota Nogales yang hanya berpenduduk sekitar 20 ribu orang? Demokrasi Pembangunan Pembangunan demokrasi akan gagal oleh praktik korupsi saat ada persekongkolan elit politik dan konglomerat. Kondisi ini bisa menggagalkan pembangunan demokratisasi. Kita ada dalam kontestasi ini. Tapi yang menarik dalam pemerintahan Jokowi saat ini, Presiden Jokowi hadir dengan kesederhanaan, tidak ada konflik kepentingan, beliau tidak membawa gerbong politik. Beliau tidak ada‘handicap’ untuk mewujudkan pemerintahanyangbesihsehingga sekarang istana relatif ‘clean’ dari praktik korupsi. “Ini pesan keras dan kuat untuk kabinet agar tidak main-main dalam korupsi,” kata

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Jakarta, Selasa. Teten menyampaikan hal tersebut dalam “Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi” yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII). “Program deregulasi dan debirokratisasi terus dilakukan sehinggapemerintahoptimisbahwa Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mencapai skor 50 pada 2019 bisa dicapai dan indeks kemudahan bisnis pada level 40. Target ini cukup ambisius dan sedang dikerjakan oleh kementerian ekonomi,” tambahTeten. Pada 2015, Indonesia meraih skor 36 (0 sangat korup dan 100 sangat bersih) dan menempati urutan88dari168negarayangdiukur. Skor Indonesia ini naik 2 poin namun dalam peringkat naik signifikanyaitu19peringkatdari2014. “Hal fenomenal lain adalah dengan mengubah tata kelola BUMN menjadi ‘holding company’ agar bisa keluar dari perangkap sapi perah yang hampir membuat frustasi, sehingga tangan-tangan yang mau ikut campur di BUMN bisa dieliminasi,” tambah Teten. Selain itu upaya penerapan transaksinon-tunaidalampengadaan barang dan jasa lembaga pemerintah juga akan segera diimplementasikan. “Penerapan transaski non-tunai sudah disetujui presiden dan kalau terjadi, saya kira praktik korupsi 90 persen ditangani KPK terkait pengadaan barangdanjasabisadiatasi.Akibat lanjutan, kehadiran infraksturktur publik yang baik akan menghadirkan pemerintahan yang bersih,” tukasTeten. Tetapi Teten mengakui bahwa tantangan terbesar dalam upaya-upaya perbaikan birokrasi tersebut adalah untuk mempertahankan KPK dan reformasi sistem penegakan hukum. “Kita tahu ada peluang dari berbagai sudut untuk melemahkan KPK, mulai dari penyusunan undang-undang KPK, pengangkatan komisioner, pengangkatan

Oleh: Desca Lidya Natalia (Jurnalis LKBN Antara)

penyidik dan lainnya. Terlalu banyak peluang melemahkan KPK. Beruntung KPK selalu dilindung Allah SWT dan masyarakt sipil tapi tetap banyak pihak yang menikmati korupsi akan melakukan perlawanan,” tambah Teten. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengakui bahwa sistem demokrasi Indonesia masih prosedural dan belum masuk ke demokrasi substantif sehingga belum dapat menghadirkan CPI yang baik seperti negara-negara Skandinavia yaitu Denmark dan Norwegia yang kerap menduduki peringkat atas CPI. “Denmark dan Norwegia yang demokrasinya sudah bagus, nilai antikorupsinya juga tinggi. Mungkin dari segi prosedur kita sudah lumayan bagus, tapi dari sisi substansi kita masih rendah. Jadi jangan heran CPI kiat rendah dan lebih penting lagi perlu. Kualitas tata kelola undangundang kita sangat jelek,” kata Laode dalam acara yang sama. Ia mencontohkan di kota Sorong, Papua Barat. Ia mendapati hanya wali kota dan Ketua DPRD yang merupakan istri dari Wali kota yang dapat mengakses APBD kota tersebut, sedangkan perangkat pemerintah lain tidak punya akses. This is the quality of our democracy, kalau mau memberantas korupsi, cerita seperti itu seharusnya tidak terjadi. Di Madura juga seperti itu, bupati yang terkena narkoba juga anak mantan bupati sehingga korupsi dan demokrasi betul-betul sangat nyata adanya karena itu di KPK sangat penting untuk membicarakan soal ini. Namun KPK sebagai lembaga tidak mungkin menyelesaikan semua itu sendiri. Jumlah penyelidik dan penyidik kurang dari 200 orang. Setiap tahun ada 60-80 kasuskorupsiyangdibawakepengadilan.Kalau365haridibagi80kasus maka setiap lima hari ada kasus korupsi baru KPK yang dibawa ke pengadilan. Apakah ini sudah

mencapaiseluruhIndonesia?Tentu tidak karena laporan dari masyarakat ada 7.000-8.000 laporan. “Kami harap polisi dan kejaksaan juga lebih berperan dalam pemberantasan korupsi,” jelas Laode. Laode menegaskan perlunya penguatan kelembagaan demokrasi yang bukan hanya prosedural di DPR, DPD dan kepala daerah tapi juga perbaikan partai politik. “Satu hulu adalah partai politik, pencalonan sesorang di pilkada cenderung kepada figur karena muaranya uang, dan memicu korupsi politik, korupsi sumber daya alam dan tambang yang berkelindan dengan korupsi politik. Pendanaan partai harus diperkuat, bukan untuk oligarki partai tapi untuk memperkuat eksistensi publik,” ungkap Laode. Zero Tolerance Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini dan ASEAN Casper Klynge menyatakan bahwa salah satu resep Denmark mencapai peringkat pertama CPI dua tahun berturut-turut adalah prisip“zero tolerance” terhadap korupsi. “Salah satu jawaban perjalanan melawan korusi dari pemerintah, media dan masyarakat sipil menerapkan ‘zero tolerance to corruption’. Indonesia harus bisa mencari model terbaik. Bagaimana masyarakat biasa menyatakan tidak terima korupsi itu harus kuat dan menjadi fundamental untuk melawan Casper juga mengatakan bahwa meski Denmark tidak punya lagi lembaga seperti KPK, namun semua fungsi KPK hadir dalam lembaga pemerintahan di Denmark. “Kami sudah lama tidak punya KPK lagi, tapi ada fungsi seperti KPK di setiap institusi. Setiap pegawai dan diplomat bahkan harus mengikuti pelajaran antikorupsi sebelum ditugaskan, kami punya ‘hotline’ untuk pelaporan korupsi dan laporan tahunan untuk tingkat korupsi. Bila ada sektor swasta yang merasa dipersulit oleh lembaga pemerintah maka mereka dapat membuat laporan

langsung,” ungkap Casper. Casper menegaskan bahwa melawan korupsi adalah kunci untuk mendorong pembangunan ekonomi karena memberikan rasa kepercayaan kepada para pebisnis. Sedangkan Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko, juga mengakui bahwa ada korelasi antara demokrasi dan korupsi. “Negara yang demokrasinya buruk maka tata pemerintahnya juga buruk, negara yang gagal mengurusi korupsi maka demokrasinya bisa mengalami kemunduran. Upaya membangun demokrasi, harus menjadi satu gerakan yang sinergis. Korupsi juga menjadi masalah HAM karena korupsi melanggar hak dasar manusia yaitu hak ekonomi, sosial budaya, ada kerugian sosial dari korupsi,” kata Dadang. Ide pelemahan KPK melalui revisi UU KPK juga dinilai Dadang menunjukkan masalah demokrasi Indonesia. “Revisi UU KPK yang lahir dan muncul di DPR artinya demokrasi kita bermasalah. Ide pelemahan KPK lebih banyak diusung para politisi dan hasil survei ‘global corruption barometer’, partai politik adalah lembaga yang paling korup dan sangat bisa dimengerti mengapa revisi UU bertujuan untuk melemahkan sehingga reformasi parpol sangat mendeksak,” ungkap Dadang. Akhirnya, masalah korupsi di negara yang tadinya dinilai kaya dan punya populasi besar, menurut Acemoglu dan Robinson, seperti di Peru, Indonesia dan India terjadi karena penjajahan Eropa di negara-negara tersebut menyuntikkan praktik korupsi dalam institusi ekonomi seperti pemaksaan terhadap tenaga kerja danpengambialihanlahanbeserta kekayaan alamnya. Namun meski praktik tersebut terjadi, bukan tidak mungkin rantai tersebut diputus dengan cara penerapan “zero tolerance” kehidupan institusi-institusi pemerintahan dibantu dengan penegakan hukum oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Subairi Amar Bachan, Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Asisten Redaktur: Dian Kurniawan. Reporter: Arina, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Jefri Y, Andre Septia Hadi. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Irfan HA, Luthfi. Desain Grafis: Khalid "Klied" Sekretaris Redaksi: Faisal Bin Ali. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Marcella (Kord), Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Syaikhul Hadi. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani, Wahyudi. Probolinggo: Yusron Fuadi. Kediri: Budi Arya. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Timur Raya/Situbondo: Edi Sudibyo. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/ Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270 Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris). Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)


OLAH RAGA 05

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

MAN UNITED

JADWAL PERTANDINGAN

LIVERPOOL

LEG II BABAK 16 BESAR EUROPA LEAGUE (agg : 0 - 2) 01:00

Laga Hidup Mati ’Setan Merah’

01:00

01:00

Berpeluang Menang, tapi Sulit Lolos

03:05 03:05

MANCHESTER (BM) – Laga Manchester United menjamu Liverpool di Leg II Babak 16 Besar Europa League, Jumat (18/ 3) dinihari WIB, menjadi ajang bagi Louis van Gaal untuk menyelamatkan kariernya di Old Trafford. Bukan tugas ringan, karena saat Leg I di Anfield, Man United dibungkam Liverpool 0-2. Padahal Van Gaal harus memimpin ‘Setan Merah’ lolos ke Babak Perempat Final Europa League. Misinya pun agak tak masuk akal, karena harus membungkam Liverpool dengan skor minimal 3-0. Menilik rekor head to head kedua tim, Man United punya kans cukup besar memenangkan laga di OldTrafford. Di enam pertemuan terakhir, The Reds hanya mampu menang sekali. Selain itu Liverpool juga punya rekor buruk di Old Trafford. Mereka kalah di 12 kali dari 14 pertemuan terakhir di Old Trafford.

03:05

03:05

03:05

HASIL PERTANDINGAN LEG II BABAK 16 BESAR CHAMPIONS LEAGUE RABU (16/3) WIB Atletico Madrid 0 - 0 PSV Eindhoven (agg : 0 - 0) *Atletico menang adu penalti 8-7 Manchester City 0 - 0 Dynamo Kiev (agg : 3 - 1)

lintas arena ISTIMEWA

STRIKER MUDA: Memphis Depay (kiri) memberi selamat pada striker muda Manchester United, Marcus Rashford. Jumat (18/3) dinihari WIB, Rashford jadi senjata utama MU saat menjamu Liverpool di Leg II Babak 16 Besar Europa League.

LIVE RCTI

PRAKIRAAN PEMAIN

JUMAT (18/3) PKL.03:05 WIB

MAN UNITED (4-2-3-1) : De Gea; Rojo, Blind, Smalling, Darmian; Schweinsteiger, Schneiderlin; Memphis, Mata, Martial; Rashford

Namun performa Liverpool tengah menanjak. Maka rasanya sulit bagi Man United meraih kemenangan besar di Old Trafford. Sehingga peluang mereka sangat kecil untuk bisa lolos ke Babak Perempat Final. Apalagi Van Gaal masih memiliki masalah pelik terkait ced-

LIVERPOOL (4-4-1-1) : Mignolet; Moreno, Sakho, Lovren, Clyne; Coutinho, Can, Henderson, Lallana; Firmino; Sturridge.

HEAD TO HEAD 11-03-2016 17-01-2016 12-09-2015 22-03-2015 14-12-2014

Liverpool Liverpool Man United Liverpool Man United

2 0 3 1 3

JUMAT (18/3) WIB Bayer Leverkusen v s Villarreal (agg : 0 - 2) Lazio v s Sparta Prague (agg : 1 - 1) Live Orange TV Valencia v s Athletic Bilbao (agg : 0 - 1) Live Bein Sport 2 Anderlecht v s Shakhtar Donetsk (agg : 1 - 3) Braga v s Fenerbahce (agg : 0 - 1) Live Orange TV Man United v s Liverpool (agg : 0 - 2) Live RCTI Sevilla v s Basel (agg : 0 - 0) Live Bein Sport 2 Tottenham Hotspur v s Borussia Dortmund (agg : 0 - 3) Live Bein Sport 1

-

0 1 1 2 0

era. Tercatat pemain pilar sekelas Wayne Rooney, Ashley Young, Luke Shaw dan Phil Jones masih belum bisa dimainkan. Tapi Bastian Schweinsteiger, dan Antonio Valencia sudah pulih dari cedera dan siap dimainkan. Pada laga ini Van Gaal kembali memainkan formasi 42-3-1 dengan Marcus Rashford

sebagai ujung tombak. Di belakang Rashford, dipasang Anthony Martial di sektor sayap kiri, Juan Mata sebagai playmaker didukung Schweinsteiger dan Schneiderlin di lini tengah. Di kubu tim tamu, Jurgen Klopp juga punya masalah cedera Martin Skrtel yang masih jadi tanda tanya besar. Tapi Klop leb-

LIMA LAGA TERAKHIR MAN UNITED Man United Man United Liverpool Man United Liverpool

28-02-2016 03-03-2016 06-03-2016 11-03-2016 13-03-2016

Man United Man United WBA Liverpool Man United

0

3-2 1-0 1-0 2-0 1-1

ih tenang, karena Liverpool sudah unggul agregat skor 2-0. Laga ini dipastikan jadi laga ‘panas’.Tertinggal dua gol dari Liverpool, membuat Manchester United mendapat tekanan cukup berat. Tapi faktor Old Trafford membuat ‘Setan Merah’ diunggulkandandiprediksimenangtpis 2-1.Tapi MU harus rela tersingkir karena kalah agregat skor disbanding Liverpool. (dbs/azt)

LIMA LAGA TERAKHIR LIVERPOOL

Arsenal Watford Man United Man United West Ham

26-02-2016 28-02-2016 03-03-2016 06-03-2016 11-03-2016

MAN CITY

Liverpool Liverpool Liverpool Crystal Palace Liverpool

1 1 3 1 2

-

0 1 0 2 0

Augsburg Man City Man City Liverpool Man United

DYNAMO KIEV

0

(agg : 3 - 1)

Imbang Tanpa Gol, City Lolos

ISTIMEWA

FRUSTASI : Striker utama Manchester United, Sergio Aguero terlihat frustasi. City ditahan Dynamo Kiev 0-0, tapi lolos ke Perempat Final karena unggul agregat skor 3-1.

MANCHESTER (BM) – Manchester City meraih tiket Perempat Final Liga Champions setelah bermain 0-0 menjamu Dynamo Kiev di Leg II Babak 16 Besar, Rabu (16/3) dinihari WIB di Stadion Etihad, Manchester. Skor imbang tanpa gol ini sudah cukup bagi City untuk membuat sejarah baru mereka di pentas Liga Champions, karena baru pertama kali menembus Perempat Final. Karena

0

pada Leg I di Kiev dua pekan lalu, City menang telak 3-1. Tapi kemenangan City harus dibayar mahal, karena kehilangan kapten tim, Vincent Kompany pada menit ke-7. Ia harus ditarik keluar akibat cedera. Dia digantikan oleh Eliaquim Mangala. Hanya berselang 17 menit, Nicolas Otamendi juga harus digantikan oleh Martin Demichalis lantaran cedera. Meski kedua tim silih berganti meny-

ATL MADRID

erang, tidak ada peluang berarti yang mengancam jala kedua penjaga gawang. Memasuki babak kedua, kedua tim semakin gencar melancarkan gempuran. City mendapat peluang emas pada menit ke-61. Sayang, sepakan Jesus Navas masih menerpa tiang gawang Kiev. Skor ‘kaca mata’ alias 0-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. (dbs/azt)

PSV EINDHOVEN

ISTIMEWA

Maria Sharapova

PBB Bekukan Status Sharapova NEW YORK (BM) – Lembaga dunia PBB menangguhkan status petenis Rusia, Maria Sharapova sebagai duta kehormatan setelah ia mengaku terbukti positif menggunakan obat terlarang meldonium, pada Australia Terbuka awal tahun ini. Sharapova merupakan duta badan PBB untuk program pengembangan pembangunan (UNDP) sejak Februari 2007. Pembekuan atau penangguhan status ini berlaku hingga selesainya penyelidikan atas kasus ini. Bersama UNDP, Sharapova berkonsentrasi pada penanganan pemulihan korban yang selamat dalam malapetaka kebocoran industri nuklir di Chernobyl Rusia yang terjadi pada 1986. “Pihak UNDP berterimkasih atas dukungan Maria Sharapova atas pemulihan para korban Chernbobyl yang selamat,” kata jurubicara PBB seperti dikutip The Guardian. “Namun berdasar pengumuman dari Nona Sharapova, pekan lalu kami untuk sementara membekukan statusnya sebagai duta hingga penyelidikan selesai dilakukan,” katanya. (kcm/azt)

0

(agg : 0 – 0, Atletico menang adu penalti 8 – 7)

Menang Adu Penalti, Atletico ke Perempat Final MADRID (BM) – Atletico Madrid melaju ke Perempat Final Liga Champions, setelah menyingkirkan PSV Eindhoven di Leg II Babak 16 Besar lewat drama adu penalti, Rabu (16/3) dinihari WIB di Vicente Calderon. Atletico memenangi adu penalti 8-7, setelah tak ada gol tercipta selama 2x45 menit waktu normal plus 30 menit tambahan waktu. Sebelumnya, di Leg I kedua tim juga bermain imbang 0-0 di kandang PSV, Sta-

dion Philips, Eindhoven. Pertandingan di markas Atletico ini berlangsung ketat. Tapi tuan rumah Atletico tetap tampil mendominasi. Di babak pertama, Atletico bermain menekan. Setidaknya ada sembilan peluang yang diciptakan. Tim tamu PSV hanya sanggup dua kali memberikan ancaman di lini pertahanan Atletico. Situasi tak jauh berbeda juga

STATISTIK PERTANDINGAN ATLETICO MADRID PSV EINDHOVEN 26(7) Tendangan (Tepat Sasaran) 10(2) 8 Pelanggaran 17 10 Sepak Pojok 5 5 Offside 0 59% Penguasaan Bola 41% 0 Kartu Kuning 4 0 Kartu Merah 0 2 Penyelamatan 7

terjadi di babak kedua. Atletico bertubi-tubi menebar ancaman di lini pertahanan wakil Belanda tersebut. Fernando Torres, Griezmann, dan Jose Gimenez bergantian memaksa kiper Jeroen Zoet jatuh bangun mengamankan gawangnya. Tapi, kokohnya benteng pertahanan PSV membuat Atletico kesulitan memecahkan kebuntuan. PSV pun memberikan ancaman serius tiga kali melakukannya. Termasuk peluang pada menit ke-58 ketika Oblak dipaksa kerja keras menggagalkan upaya Jurgen Locadia dan Luuk de Jong. Hingga waktu normal berakhir tetap tidak ada gol tercipta. Babak perpanjangan waktu pun digelar. Tapi tetap tidak ada gol tercupta. Pertandingan pun harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Pada drama ini,

tujuh penendang pertama kedua tim berhasil mencetak gol. Tujuh penendang Atletico, Griezmann, Gabi, Koke, Saul Niguez, Fernando Torres, Jose Gimenez, dan Filipe Luis, sukses mencetak gol. Begitu juga dari PSV, Marco van Ginkel, Andres Guardado, Davy Propper, Jeffrey Bruma, Hector Moreno, Maxime Lestienne dan Santiago Arias yang juga mencetak gol.

Tapi, penendang ke-8 PSV, Luciano Narsingh gagal mencetak gol karena eksekusi penaltinya membentur mistar gawang. Sedangkan Juanfran yang tampil

sebagai eksekutor ke-8 Atletico jadi penentu kemenangan Atletico. Eksekusinya yang mengarah ke kiri bawah gawang PSV, gagal dibendung Zoet.

Atletico pun memastikan lolos ke Perempat Final Liga Champions lewat kemenangan adu penalti dengan skor 8-7. (dbs/azt)

SUSUNAN PEMAIN ATL MADRID (4-4-2) : Oblak; Godin (Hernandez 89'), Luis, Juanfran, Gimenez; Koke, Fernandez (Torres 56'), Gabi, Niguez; Carrasco (Kranevitter 75'), Griezmann. PSV (4-4-2) : Zoet; Mirin, Moreno, Arias, Bruma; Willems (Brenet 75'), Propper, Guardado, Ginkel; De Jong (Narsingh 118'), Locadia (Lestienne 87').

ISTIMEWA

LOLOS: Skuat Atletico Madrid meluapkan kegembiraan usai menyingkirkan PSV Eindhoven lewat adu penalti 8-7, Rabu (16/3) dinihari WIB. Atletico pun lolos ke Perempat Final Liga Champions.


06 METRO SPORT

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

kilas arena

FOTO:BM/TOVAN BEKA

Tim Sumsel Agendakan Tour Jawa

PERUBAHAN: Surabaya United bakal mengevaluasi seluruh pemain jelang piala Bhayangkara

Surabaya United

Akan Lakukan Pencoretan Pemain tersebut. "Yang main di Kaltim belum tentu aman. Termasuk pemain pemain lama juga belum benar-benar aman. Ada sekitar enam pemain yang akan kami coret," ungkap eks pelatih Persebaya 1927 ini, Rabu (16/3). Ketika disinggung apakah pencoretan juga melibatkan pemain asing, Ibnu enggan menegaskan. Dia menutup rapat nama-nama pemain yang

Arema Dibanjiri Tawaran Pemain Asia

Ruddy Widodo

Asia sebelum bertanding di Piala Bhayangkarasangatsulitdilakukan. Iamengemukakanmanajemen akan berdiskusi dengan tim pelatih dengan harapan ada format seleksi yang praktis dan bisa disesuaikan dengan agenda tim Singo Edan yang cukup padat. Apakah nanti dilakukan seleksi dulu berdasarkan informasi awal atau semuanya didatangkan untuk ikut seleksi dulu, masih perlu pembicaraan lebih rinci. Rencananya, satu tambahan legiun asing dan lokal itu untuk menutup kebutuhan di sektor depan dan defender. (at/lil/epe)

Surabaya United terjun pada turnamen Piala Gubernur Kaltim. Ibnu beralasan bahwa Surabaya United tidak bisa berlatih di Surabaya, karena lokasi yang biasa mereka gunakan, yakni Lapangan SIER dipakai oleh tim lain. Pun demikian dengan Lapangan Brigif 1 Marinir Sidoarjo. "Tidak ada lapangan. Karena dipakai oleh tim PON Kaltim dan tim PON Sumatera Selatan," elak pelatih berkumis tebal ini. (dek/epe)

Madura United Tak Masalah ISC atau ISL

ISTIMEWA

MALANG (BM)- Manajemen Arema Cronus menerima banyak tawaran pemain asing Asia dari agen untuk mengikuti seleksi, setelah terlontar niatan merekrut satu pemain asing baru. "Kami maunya ada seleksi terlebih dahulu bagi pemain yang akan bergabung pada musimini,sebabkamitidakbanyak tahu kualitas pemain yang ditawarkan agen seperti apa, apalagi stok pemain Asia yang pernah bermain di Indonesia juga sangat minim. Kami juga belum tahu seperti apa proses seleksinya nanti, makanya perlu dibicarakan dengan pelatih," kata General Manajer Arema Cronus, Ruddy Widodo, Rabu (16/3). Manajemen, katanya, berharap tim pelatih bisa melakukan proses seleksi pemain asing Asia baru sebelum menentukan pemain yang benar-benar tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Saat ini setidaknya ada empat nama pemain Asia yang dikantongi manajemen Arema. Hanya saja, lanjutnya, saat ini tim Arema tidak memiliki banyak waktuuntukberlatih,sehinggapeluang mencoba calon pemain asing

akan dicoret. Sebelumnya, manajemen Surabaya United sempat menyatakan jika tiga pemain asingnya, Otavio Dutra, Abel Gebor dan Emile Mbamba tetap dipertahankan. Tim yang berganti nama hingga empat kali ini bahkan menggelar latihan kembali, siang ini. Menariknya, meski menyandang nama Kota Surabaya, Fandi Eko Utomo dkk bakal berlatih di Stadion Jenggolo, Sidoarjo. Ini adalah latihan perdana setelah

SURABAYA (BM) - Madura United mendukung keputusan Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang meminta PT Liga Indonesia (PT LI) memutar Indonesia Super League (ISL). Mereka juga siap menjalankan kesepakatan dalam klub owners meeting beberapa waktu lalu. Madura United menilai klub-klub di Tanah Air membutuhkan kepastian soal kompetisi. Karena itu, mereka tidak masalah dengan putusan dari Exco PSSI. "Ya, kan bagus (keputusan Exco PSSI, red). Bagi klub, mau ISC atau ISL yang penting kompetisi. Karena klub didirikan untuk ikut kompetisi," jelas manajer Madura United Haruna Soemitro kepada Berita Metro, Rabu (16/3). Haruna menyatakan belum mengetahui bagaimana sikap HARUNA

klub-klub lain. Sekedar diketahui, terdapat beberapa klub yang keberatan jika ISL bergulir menggantikan ISC. Klub-klub berdalih persiapan terlalu mepet jika menggelar kompetisi karena kick off ISL, 19 April, merupakan jadwal ISC. "Ya saya tidak tahu sikap klub-klub lain soal memilih ISC atau ISL. Setelah turnamen Piala Gubernur Kaltim 2016 kemarin saya belum berkomunikasi dengan klub-klub lain," akunya. "Tapi, sudah ada kesepakatan dalamclubownersmeetingbahwa jika sebelum kick off ISC pembekuan PSSI dicabut, maka otomatisISCmenjadiISL.Tetapi, jika ISC sudah berlangsung dan di tengah jalan pembekuan PSSI dicabut, maka yang jalan tetap format ISC," terang mantan Ketua Pengprov PSSI Jatim ini. "Madura United pada prinsipnya siap mengikuti keputusan Exco PSSI. Kami secepatnya segera bersiap pasca Piala Gubernur Kaltim." (dek/epe) SOEMITRO BEKA FOTO:BM/TOVAN

SURABAYA (BM) - Kegagalan melaju ke final turnamen Piala Gubernur Kaltim 2016 membuat Surabaya United berbenah. Sebanyak enam nama dikabarkan akan terdepak dari Jemursari, markas Surabaya United. Sejumlah pemain seleksi memang diturunkan Surabaya United pada turnamen Piala Gubernur Kaltim. Pelatih Ibnu Grahan mengatakan sudah mengantongi rapor penampilan mereka selama turnamen

Pra-PON Sepakbola Jatim

SURABAYA (BM) - Motivasi tanding skuat sepakbola Jatim di ajang Pra-PON bakal bertambah. Iming-iming bonus andai lolos ke PON XIX/2016 Jawa Barat, September mendatang, telah menunggu Dendy Sulistyawan dkk. Tak hanya bonus lolos PON, tapi juga bonus kemenangan sebesar Rp 25 juta telah disiapkan. Babak Pra-PON digelar di Bandung, 20-30 Maret mendatang. Jatim yang tergabung di Grup A pada laga pertama akan bertemu DI Yogyakarta. Berikutnya, Jatim ditantang tim JawaTengah, Banten dan DKI Jakarta. "Bonus kemenangan bervariasi besarnya. Untuk laga pertama babak kualifikasi, kita siapkan bonus kemenangan Rp 25 juta," kata manajer tim Pra-PON Jatim Ubaidillah Nurdin. Menurutnya, bonus itu di-

berikan hanya semata-mata untuk merangsang semangat dan motifasi tanding pemain. Sebab, dari segi teknis, tim PraPON Jatim tidak kalah dari lawan-lawannya. Namun, Ubaidillah juga sempat khawatir janji bonus akan menjadi bumerang. Penampilan pemain di lapangan dikhawatirkan buruk. Para pemain tampil tidak maksimal, karena tergiur dengan uang. "Ini pernah dialami pemain ketika beruji coba lawan Persiba Bantul. Tim Pra-PON Jatim yang seharusnya bisa mengatasi tuan rumah akhirnya kalah 0-2. Padahal, manajemen telah menyiapkan bonus pemain yang bisa cetak gol," ungkapnya. Jika mampu melewati laga pertama dengan kemenangan, Ubaidillah makin optimis langkah menuju PON Jabar ter-

FOTO:BM/TOVAN BEKA

Siapkan Bonus Rp 25 Juta Setiap Kemenangan

DIGUYUR BONUS: Pemain PON Jatim saat melakukan ujicoba terakhir di Stadion Jenggolo Sidoarjo, Senin (14/3) lalu.

buka lebar. Untuk itu, dia menyiapkan bonus kemenangan yang lebih besar lagi menghadapi laga kedua melawan Jateng. "Jateng tak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki materi pemain yang sama bagusnya dengan kami. Karena itu, bonus pemain akan kami tambah," tuturnya. Selain Jateng, mantan manajer tim Laga FC ini menyebut Jakarta sebagai lawan terkuat Jatim. Selain materi pemainnya bagus, tim ibukota tersebut punya kemampuan finansial yang melebihi daerah lain. "Faktor non teknisnya lebih besar," cetusnya. "Terpenting Jatim lolos dulu. Perkara menang lawan Jakarta itu belakangan. Saya akan terus mengajak pemain ngobrol dari hati ke hati untuk menghilangkan beban mental pemain sebelum pertandingan," ucapnya. (dek/epe)

PALEMBANG (BM) - Tim sepakbola Sumatera Selatan mengagendakan kegiatan "tour Jawa" dengan menghadapi sejumlah klub pada 16-29 Maret 2016, sebagai persiapan PON XIX Jabar. Ketua Umum Asprov PSSI Sumsel, Musni Wijaya mengatakan, keputusan mengirimkan tim ke Jawa ini karena dilatari kesulitan mendapatkan lawan tanding sepadan. "Mau tidak mau harus ke Jawa. Di sana banyak tim yang bisa dijadikan lawan uji coba. Jika hanya bertahan di Palembang, sangat sulit karena sudah tidak ada tim lagi kecuali Sriwijaya FC dan PS Pusri," kata dia, Rabu (16/3). Musni mengatakan tim dijadwalkan berhadapan dengan Bojonegoro FC pada 16 Maret, Gresik United (18/3), Persela Lamongan (21/3), Persida Sidoarjo (25/3), Metro FC Malang (27/3), dan Arema (29/3). "Harapannya dengan bertemu banyak lawan uji tanding, tim akan lebih kuat dan jauh lebih siap saat berlaga di PON mendatang," kata dia. Ia mengemukakan, uji coba ini menjadi kebutuhan tim mengingat skuat tim sebagian besar belum pernah berlaga di PON. Hanya beberapa atlet saja yang terbilang sudah berpengalaman karena memperkuat Sriwijaya FC. "Setelah uji coba diharapkan formasi ideal tim didapatkan karena akan dilakukan evaluasi terhadap pemain," kata dia. Sumatera Selatan untuk kali pertama mendapatkan tiket ke PON setelah berjuang pada pada Pekan Olahraga Wilayah di Bangka Belitung pada 2015 dengan berhasil memboyong medali emas. Sebelumnya, Sumsel sempat memiliki wakil di PON ke-16 tahun 2004 lantaran mendapatkan 'wild card' sebagai tuan rumah. Pada PON Jabar mendatang, Sumsel menargetkan menembus semifinal dengan mengandalkan sebagian besar atlet putra daerah binaan di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya. (at/epe)

Pengambilan Api PON Bersamaan dengan HUT Jabar BANDUNG (BM) - Api PON XIX 2016 akan diambil dari sumber api abadi di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu tepat pada Hari Ulang Tahun ke-71 Jabar, 19 Agustus 2016. "Rencananya pengambilan Api PON XIX bertepatan dengan HUT ke-71 Jawa Barat," kata Kepala Bidang Upacara PB PON XIX dan Peparnas XV Nunung Sobari, Rabu (16/3). Menurut dia, pada tanggal 19 Agustus itu tepat dengan rencana dan jadwal awal kirab api PON yang akan melintasi 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun demikian, pihaknya masih akan melakukan pamatangan prosesi pengambilan api PON dari sumber api abadi yang juga menjadi sumber api berbagai perhelatan olahraga di tanah air. Pengambilan api abadi itu kata dia akan dilakukan oleh Ketua PB PON XIX yang juga Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan. Pada kesempatan itu menjadi momen yang istimewa karena bertempatan dengan ulang tahun Provinsi Jabar. Sementara itu Bidang Upacara PON XIX memperkenalkan bentuk obor yang akan dipakai untuk Kirab Api PON. Obor yang memiliki filosofi bagi masyarakat Jabar itu rencananya akan diproduksi massal untuk keperluan kirab itu. "Obornya sudah ada modelnya untuk selanjutnya akan disempurnakan. Berbeda dengan penyelenggaraan PON sebelumnya yang memesan obor dari luar negeri, sedangkan untuk PON XIX Jabar akan diproduksi sendiri oleh ahli yang ada di Jabar," kata Nunung. Obor itu memiliki tinggi 70 cm dan berat 2 kg. Bagian atas obor yang dibuat dari kuningan itu juga menampilkan motif batik "Kawung Ece" dari Kabupaten Garut dengan logo PON XIX yakni Kujang. Sedangkan bagian bawahnya menggunakan 'kayu ruyung" yakni kayu dari pohon kawung atau enau. Selain obor, pada kirab api PON itu juga akan disertakan lentera yang berbentuk motif Gedung Sate. Kemudian tungku untuk menyimpan api. Koordinator Bidang Penyutradaraan Bidang Upacara Aat Soeratin menyebutkan, obor, lentera dan tungku itu satu paket yang rencananya akan menyala di tiap kabupaten/kota selama penyelenggaraan PON XIX, 17-29 September 2016. Ia menyebutkan, sepanjang perjalanan Api PON akan dibawa dengan melibatkan 2.052 orang pelari yang direkrut dari anggota TNI. Di setiap kabupaten akan diarak bersama atlet legendaris Jabar. (at/epe)

Praveen/Debby Incar Seeded di Rio JAKARTA (BM) – Juara All England 2016, ganda campuran Praveen Jordan/Debby Susanto membidik posisi unggulan dalam Olimpiade Rio 2016 agar lebih berpeluang meraih gelar juara. "Jika dilihat dari poin Olimpiade, kemungkinan besar kami sudah masuk. Tapi, kami berdua akan lebih nyaman bermain jika ditetapkan sebagai pasangan unggulan sehingga pada putaran-putaran pertama tidak menghadapi sesama pasangan unggulan," kata Praveen setibanya di Tanah Air, Selasa (15/3) malam. Di final All England 2016, peringkat delapan dunia itu mengalahkan pasangan Denmark Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen dalam pertandingan selama 43 menit dengan skor 21-12, 21-17. "Tentu kami sangat bangga dapat menjuarai All England yang merupakan kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia," kata Ucok, sapaan akrab Praveen Jordan. Sementara, Debby tidak memikirkan catatan tujuh kali kekalahan dari pasangan China Zhang Nan/Zhao Yunlei sebelum menjalani pertandingan semifinal turnamen tingkat superseries premier itu. “Rekor pertemuan itu tidak terlalu penting meskipun sedikit berpengaruh. Jika pemain sudah masuk lapangan, mereka punya peluang yang sama. Hanya, siapa yang lebih siap untuk memanfaatkan kesempatan di lapangan," kata Debby. Wakil Sekretaris Jenderal PBSI Achmad Budiharto mengatakan, gelar juara All England 2016 memberikan "angin segar" untuk PBSI dan masyarakat Indonesia. "Paling tidak, Indonesia akan lebih percaya diri dan punya keyakinan untuk mendapatkan hasil terbaik menghadapi Olimpiade," kata Budiharto. (at/epe)


SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Tindak Aparat yang Bermain SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jokowi ... “Saya minta langkah-langkah konkrit harus segera dilakukan untuk menyelesaikan masalah penyelundupan ini,” ujar Presiden. Menurut Jokowi, praktikpraktik penyelundupan mulai dari produk pertanian, barang industri, perikanan, elektronika, dan narkoba masih marak diselundupkan ke ejumlah daerah dari Sabang sampai Merauke. Dia menginstruksikan, se-

mua pihak mulai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepolisian RI, TNI, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi masuknya produk selundupan, terutama lewat jalur tikus dan pelabuhan kecil. “Tingkatkan kapal-kapal patroli, kerjasama operasi bersama-sama dan juga kalau perlu dengan negara tetangga kita.

Polri dan TNI juga harus tingkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan melalui pelabuhan kecil, melalui jalurjalur tikus di perbatasan bisa kita cegah,” kata dia. Dia juga memerintahkan penindakan tegas bagi aparat yang bermain atawa menjadi bagi pelaku tindak penyelundupan. “Saya ingin dilakukan reformasi total, tata kelola perizinan impor semua terintegrasi dalam sistem IT yang baik,” kata Jokowi. (kom/tit)

Penelitian AIRC Unair SAMBUNGAN HALAMAN 1

Ribuan ... Sedangkan kasus flu burung di Lamongan tepatnya terjadi di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Kasus kematian unggas terjadi pada 10 Maret 2016 pada unggas jenis ayam. “Sudah dilakukan kegiatan pengujian dan terkonfirmasi H5N1 pada ternak,” kata Iswahyudi saat dihubungi wartawan, Rabu (16/3). Menurutnya, Dinas Peternakan Jatim bersama tim dari kabupaten setempat telah melakukan upayapengendalian.Untukbangkai-bangkai dan sisa kotoran unggas telah dibuatkan lubang dan dikubur di dalam tanah. Sementara sisa unggas yang belum mati dan tampak sehat dilakukan penerapan Bio Security dengan pembatasan lalu lintas. Artinya, unggas tidak boleh dibawa keluar dan tidak sembarang orang masuk kandang. Selain itu, disemprot desinfektan untuk menurunkan risiko penyakit. Di samping itu, Dinas Peternakan Jatim dan Dirjen Peternakan Hewan Kementerian Pertanian telah melakukan pembinaan kepada 30 peternak unggas di Banyuwangi. Pembinaan terkait masa istirahat kandang agar tidak langsung diisi ternak kembali. Melainkan harus dilakukan pembersihan dengan desinfektan kemudian baru dimasuki unggas baru. Peternak juga dibina terkait cara beternak yang baik agar tidak terjangkit virus flu

burung. Dia menilai, laporan kematian unggas di Banyuwangi tersebut ada keterlambatan. Sebab, selama ini warga menganggap kematian ayam sebagai hal biasa. Namun, karena jumlahnya yang besar akhirnya dilaporkan. Sementara jumlah petugas juga cukup terbatas yakni satu petugas di setiap kecamatan. “Kami sangat butuh partisipasi masyarakat atas kematian unggas agar diketahui secara dini dan bisa menekan angka penyebaran penyakit,” ucapnya. Buru Sampel Dinas Peternakan Jawa Timur bekerjasama dengan Avian Influenza Research Center (AIRC) Universitas Airlangga Surabaya melakukan penelitian atas merebaknya kembali virus flu burung. Kepala AIRC Unair Profesor C.A. Nidom menyatakan telah menerjunkan 14 peneliti untuk mengambil sampel virus di dua lokasi itu. Di Kabupaten Lamongan, misalnya, timnya mengambil 20 spesimen sampel dari tubuh penjual unggas di pasar tradisional dan peternak ayam di sekitar lokasi kejadian. “Kami akan menganalisis sampai seberapa jauh perubahan atau mutasi pada tubuh virus. Termasuk apakah ada potensi virus untuk berubah pindah ke manusia,” katanya. Seorang peternak di Banyu-

wangi bahkan sempat diperiksa karena ikut sakit dan diduga terjangkit zoonosis atau penyakit yang berasal dari hewan. Namun Nidom sudah memastikan yang bersangkutan tidak terjangkit flu burung. Indonesia menjadi salah satu negara endemik virus flu burung tertinggi sejak kasus pertama pada 2004. Dinas Peternakan Jawa Timur mengklaim angka kejadian dan kematian menurun signifikan dari tahun ke tahun. Di Jawa Timur terdapat 50 kasus dengan kematian sebanyak 60 ribu unggas pada 2013. Berikutnya, pada 2014, jumlah kasusnya menurun menjadi 15 kasus dengan kematian 30 ribuan unggas. Lalu pada 2015 turun menjadi sepuluh kasus dengan 10 ribu kematian. Pada kasus pertama tahun ini, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Iswahyudi mengatakan kasus baru dilaporkan oleh peternak pada 8 Maret 2016. Padahal ribuan unggas mereka mati sejak seminggu sebelumnya. “Sebab, mereka menganggap kematian unggas itu biasa. Kalau sapi sakit, baru dilaporkan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu, 16 Maret 2016. Namun, Iswahyudi menambahkan, kedua kasus flu burung sudah terkendali. Dinas Peternakan Jawa Timur, kata dia, menurunkan tim Unit Respons Cepat serta tim Laboratorium Kesehatan Hewan. (rep/tem/tit)

Serius Berantas Teroris SAMBUNGAN HALAMAN 1

Pentolan ... Mereka yang tewas ini diantaranya adalah tokoh-tokoh ISIS Indonesia seperti Asep Setiawan, Abdul Rauf, serta Omar Abdul Aziz yang merupakan anak dari Imam Samudera. Lembaga telik sandi Polri saat ini juga sedang melakukan pemantauan secara mendalam terkait rencana keberangkatan 62 WNI yang akan bergabung dengan ISIS di Suriah. Pola keberangkatan WNI untuk bergabung dengan ISIS di Suriah juga bermacam-macam. Ada yang berdalih menjalankan misi kemanusiaan, ada juga yang memanfaatkan jalur keberangkatan dari negara tetangga, serta ada juga yang menggunakan jalur PJTKI. “Beberapa dari mereka juga alasanmelanjutkanpendidikanke

luar negeri, ternyata bergabung dengan ISIS,” kata Djoko. Polri sendiri, saat ini juga telah memetakan ada delapan agen perjalanan luar negeri yang terindikasi aktif memberangkatkan anggota ISIS ke Suriah. Dari delapan agen ini, mereka biasanya menggunakan titik kumpul di beberapa lokasi diantaranya tiga lokasi di Jawa Timur, dua lokasi di Jakarta dan satu lokasi di Jawa Barat. Para anggota ISIS di Indonesia, umumnya adalah anggota dari sembilan kelompok radikal yang memang sudah menyatakan berbaiat dengan ISIS. Dari sembilan kelompok ini, setidaknya ada dua kelompok yang hingga saat ini masih rajin merencanakan serangkaian serangan terorisme di Indonesia.

Dua kelompok tersebut adalah kelompok Ibad Solo. Ibad merupakan mantan anggota Jamaah Anshorut Tauhid pimpinan Abu Bakar Baasyir. Selain kelompok Ibad, juga ada kelompok Santosoyanghinggasaatinimasih membuat aksi teror di Poso. Sementara itu Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga hadir dalam pertemuan ini mengatakan, Indonesia, saat ini telah menunjukkan pada mata dunia bahwa negara ini serius memerangi terorisme. Bahkan kini Indonesia dikenal dengan kecepatannya karena dalam waktu kurang dari 12 menit mampu melumpuhkan aksi terorisme di kasus Bom Tamrin. “Kita tidak akan menyerah pada terorisme, kita tidak akan tunggu,kitaakanserang,tidakper-

nah menyerah atau tunduk pada tekanan terorisme,” ujarnya. Karenanya, Luhut berharap seluruh masyarakat bisa bersatu untuk memerangi aksi terorisme, termasuk juga aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya masyarakat yang berprilaku tidak wajar. Sekadar diketahui, pertemuan yang dipimpin langsung oleh Luhut kali ini, setidaknya diikuti oleh gubernur, wakil gubernur, kapolda, pangdam, serta seluruh bupati/walikota se Jawa Timur. Selain itu juga hadir komandan kodim, kapolres, serta para camat se-Jawa Timur. Pertemuan dimulai dengan paparan dari Soekarwo Gubernur Jawa Timur, yang lantas dilanjutkan pemaparan dari Komisaris Jenderal Pol Djoko Mukti Haryono, dan terakhir paparan dari Luhut Binsar Panjaitan. (has/ssc/tit)

Ahok: DPR Tidak Profesional SAMBUNGAN HALAMAN 1

DPR ... “Kami panggil pihak-pihak yang terkait. Misalnya Kepala Dinas yang berwenang berikan DOP, kepala anggaran yang berwenang berikan persetujuan pembayaran tanah, baru kemudian termasuk Pak Ahok untuk jelaskan,” paparnya. Diketahui, Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar lewat APBD Perubahan tahun 2014. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 191 miliar dari pembelian lahan seluas 3,7 hektar itu. BPK menilai proses pembelian tidak sesuai prosedur, dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya. BPK sebelumnya juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, serta penyerahan hasil. Namun, sebelumnya KPK sendiri sebelumnya menyatakan belum menemukan ada indikasi korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut. DPR Tak Profesional Gubernur DKI Jakarta Basu-

ki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan rencana Komisi III DPR yang akan memanggilnya terkait dugaan korupsi dalam pemebelian lahan RS Sumer Waras. Terkait rencana pemanggilan itu, Ahok menyebut anggota dewan tidak mengerti UU. Menurutnya, seharusnya yang dipanggil adalah BPK dan KPK, bila ingin menanyakan perkembangan kasus itu. “Menurut saya, panggil saya itu, mereka (DPR) nggak profesional, nggak ngerti hirarki UU,” kata anggota DPR ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (16/3). Ahok menambahkan, pemanggilan untuk KPK, karena KPK yang menangani kasus itu. Sementara pemanggilan untuk BPK, karena instansi itu lah yang melakukan audit investigasi keuangan daerah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. “Komisi III merasa itu sudah ada ketemu. Lalu yang memilih KPK siapa, Komisi III toh? Berarti Komisi III secara logika saja, pernah DPR RI loh saya. seharusnya dia manggil KPK dong, manggil BPK,” tegasnya. “Saya harap teman-teman Komisi III, kerjalah yang profesional. Yang milih anggota BPK anda, yang milih KPK anda. Kalau anda bilang mereka tidak profesional, ya panggil,” sam-

bung Ahok. Lebih lanjut dia mengatakan pemanggilan dirinya akan percuma. Sebab dia tidak bisa memaparkan hasil audit investigasi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh BPK. Sehingga, Komisi III harus memanggil KPK dan BPK untuk memaparkan hasil audit jika ingin ada kejelasan. “Kalau manggil saya, saya nggak boleh buka auditnya BPK. Kalau saya buka, nanti orangorang pinter tadi bilang, ‘eh anda pidana’. Karena membuka hasil investigasi audit. Ini mah namanya kampungan komisi III,” pungkas Ahok dengan nada geram. Tangkap Ahok Komentar pedas dilontarkan Andi Arif, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, dugaan keterlibatan Basuki Tjahaja Purnama dalam pembelian tanah RS Sumber Waras Jakarta Barat sudah terang benderang. “Para penyidik KPK sudah merekomendasikan pada pimpinan KPK untuk #tangkappenjarakanahok,” kicau Andi Arief di akun Twitter-nya @AndiArief_AA. “Hasil pemeriksaan dir (direktur) RS Sumber Waras sudah cukup bagi penyidik KPK untuk #tangkappenjarakanahok,” sambungnya. Mantan Staf Khusus Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lalu menjelaskan, Direktur Operasional RS Sumber Waras sudah buka mulut kepada petugas KPK bahwa mark up nilai jual objek pajak (NJOP) tanah Sumber Waras merupakan inisiatif Ahok. Lahan dibeli dari pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menggunakan NJOP di Jalan Kiai Tapa dengan harga Rp 20.755.000 per m2, padahal faktanya lokasi tanah yang dibeli berada di Jalan Tomang Utara yang harga NJOP-nya Rp 7,44 juta per m2. “Awalnya, dir operasional RS SumberWaras bilang NJOP yang menetapkan Walikota Jakbar, setelah didesak akhirnya akui itu ide Ahok via Kartini,” beber Andi Arief. Kartini yang dimaksud Andi Arief adalah Kartini Muljadi, Ketua Kesehatan SumberWaras. Forbes pernah menempatkan konglomerat taipan itu sebagai orang terkaya nomor 19 di Indonesia. Ibu dari 3 anak ini menurut Forbes, mempunyai kekayaan mencapai USD 1,42 juta atau mencapai Rp 14,2 triliun. Menurut Andi Arief, Direktur Operasional RS Sumber Waras, N, adalah pihak yang pertama kali diminta Kartini mengajukan penawaran tanah kepada Pemprov DKI lalu diminta memperbaiki surat penawaran atas nama YKSW. (ted/tit)

Investor Berpihak Pedagang SAMBUNGAN HALAMAN 1

Besuk ...

FOTO: BM/IST

SILATURAHIM: Menkopolhukam Luhut Pandjaitan melakukan koordinasi dengan para ulama di Jombang, Rabu (16/3).

Ulama Se-Jatim Siap Berantas Teroris JOMBANG (BM) - Puluhan ulama se- Jawa Timur membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (16/3/ 2016). Para ulama mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas radikalisme, terorisme dan peredaran narkoba di tanah air. Pernyataan itu disampaikan para kiai se-Jatim saat bersilaturahmi dengan Luhut di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. “Kami kiai yang hadir sepakat membuahkan pemikiran, usulan dan pernyataan bahwa kami selalu siap bergandengan tangan membasmi narkoba, terorisme, dan radikalisme,” kata Ketua Majelis Pengasuh Ponpes Tambak Beras, KH Moh Hasib Wahab. Surat pernyataan yang merupakan hasil kesepakatan para ulama se Jatim itu berisikan 5 hal. Berikut isi lengkapnya. Menyikapi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, maka kami ulama pesantren menyatakan: 1. Meminta kepada pemerintah untuk benarbenar menjalankan gerakan revolusi mental se-

cara kaffah (konkrit) dan terukur 2. Mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menumpas gerakan yang mengancam Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), UUD 1945 3. Mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menanggulangi gerakan radikalisme, terorisme, dan liberalisme 4. Mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memberantas narkoba dan sejenisnya yang dapat merusak masa depan bangsa 5. Mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk memblokir situs-situs yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan merusak moral generasi yang akan datang. Kiai Hasib Wahab menambahkan, pihaknya berharap ke depan tak hanya ulama di Jatim yang menyatakan kesiapannya membantu memberantas radikalisme dan narkoba. “Suatu ketika kami ingin mengundang seluruh ulama untuk melakukan kerjasama dalam rangka menanggulangi gerakan terorisme dan radikalisme dan narkoba. Mohon pak Luhut hadir juga bersama BNN,” pungkasnya. (det/tit)

Sejumlah pedagang sudah sangat menantikan Grand Opening Pasar Turi Baru, yang akan berlangsung besuk, Jumat 18 Maret 2016. Di antaranya adalah Bambang Sudjatmiko. Ia malah menyayangkan adanya aksi damai yang berlangsung Rabu (16/3) pagi. Dia khawatir aksi itu akan mengganggu acara pembukaan yang telah dipersiapkan pengelola sejak jauh hari. “Kami, para pedagang lama yang sudah melunasi pembayaran, ingin Pasar Turi segera buka dan kembali menjadi ikon Surabaya,” kata pria yang sudah berdagang di Pasar Turi sejak tahun 1959 tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabayatidakadakaitannyadenganmasalahantarapedagangdan pengelola. “Pemkot itu kan hanya menyewakan lahan ke pengelola. Nah, urusan pedagang itu dengan pengelola. Mereka mengeluarkan biaya untuk membangun Pasar Turi lagi, sudah sewajarnya kita membayar,” kata dia. Terlebih lagi, kata dia, pengelola melalui surat terbukanya kepada Tri Rismaharini Walikota Surabaya yang bernomor 019/ DIR/GBP/3, sudah melunak dengan menyetujui penandatanganan addendum perjanjian terkait status hak pakai stan. “Awalnya pedagang sudah membayar Rp10 juta untuk strata title. Tapi kami yakin uang itu akan dikembalikan atau dikonversi,” kata Bambang. Pedagang yang memegang

hak pakai 16 stan tersebut memaparkan, saat ini ada ribuan pedagang yang sudah memegang hak pakai 4.610 stan di Pasar Turi Baru, tengah menunggu pembukaan serentak tersebut. Pengelola Pasar Turi Baru rencananya akan menggelar pembukaan pada Jumat, 18 Maret 2016 dengan acara bertajuk “Dahsyatnya Pasar Turi Baru”. “Pasar Turi Baru ini membangun sekitar 6.500 stan dan 3.780 di antaranya adalah stan pedagang Pasar Turi lama,” ujarnya. Terkait biaya penggabungan stan yang mencapai Rp 200 juta per stan, kata Bambang, adalah harga yang wajar. Dua tahun lalu dia sudah menukarkan dua stannya dengan stan baru yang lokasinya lebih bagus. “Dalam hitung-hitungan dagang, ini wajar. Sekarang, harga stan saya sudah naik drastis. Kalau stan yang akan ditukarkan itu posisinya jelek, tukar dengan jelek, saya akan mengajukan surat permohonan keringanan,” ujar dia. Pro Pedagang Teddy Supriyadi General Manager Pasar Turi menyatakan, pengelola dan investor sudah sangat berpihak pada pedagang. “Saya tidak ngobrol secara langsung dengan Bu Walikota, tapi sudah berkomunikasi dengan Pemkot, dalam hal ini Sekkota dan Asisten II Bidang Perkonomian. Pada prinsipnya

kami diminta berpihak pada pedagang. Paket kebijakan yang kami susun sudah sesuai dengan arahan Pemkot kepada kami, yang penting pedagang bagaimana bisa masuk, dimudahkan dan memulai aktivitas berdagang,” katanya, Rabu (16/3) pagi. Teddy menjelaskan beberapa kemudahan tersebut yaitu, pertama, free service charge sampai 31 Desember 2016. Kedua, penghapusan uang jaminan pengambilan kunci. “Responnya sangat baik, padagang berbondong-bondong mengambil kunci,” ujarnya. Ketiga, sewa gratis atau pinjam pakai stan bagi pedagang yang ingin memperlebar stannya. “Pedagang yang hanya punya satu stan dapat memperlebar jadi dua stan dengan hanya membayar listrik, tidak bayar sewa,” kata dia. Mengenai tagihan-tagihan yang telah ada sebelumnya, kata Teddy, pihaknya bisa menghapus, dengan catatan pedagang akan membuka stannya secara konsisten selama enam bulan ke depan. “Kami juga sudah menyiapkan undian Rp 500 juta untuk mereka yang buka setelah mencapai seribu pedagang buka akan kami undi untuk 50 pemenang,” katanya. Dia menambahkan, pihaknya telah mengundang pedagang untuk ikut dalam pembukaan serentak Pasar Turi pada Jumat (18/3). “Semua pedagang sudah kami undang. Saya sendiri yang menulis surat dan mengirimkan suratnya. Yuk kita kembalikan kejayaan Pasar Turi yang dulu,” ujar dia.

DPRD Surabaya Tak dipungkiri Pasar Turi masih menyisakan masalah. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha menilai, semua pihak perlu bertemu dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah Pasar Turi. Para pihak tersebut adalah Pemerintah Kota Surabaya, pengelola dan pedagang, jika perlu juga DPRD Kota Surabaya. “Selama ini untuk ketemu bersama, sulit sekali. Sampai sekarang di antara pedagang, masih ada friksi-friksi sendiri. Ada yang pro pengelola, kontra pengelola dan ada yang abstein,” ujarnya, Rabu (16/3). Menurutnya, ada dua kelompok aspirasi yang masuk ke dewan, yaitu yang pro dan kontra pada pengelola. “Kami mencoba mencari solusi terbaik. Contoh yang pro, mereka pingin cepat masuk dan berdagang. Sementara yang kontra menolak aturan pengelola. Pemkot harus mencari jalan tengah dan mempertemukan pengelola dan pedagang,” katanya. Dia menambahkan, kalau tidak ada solusi, Pemkot bisa mengundang Bamus DPRD Surabaya, pedagang dan pengembang untuk bersamasama menuntaskan permasalahan Pasar Turi. “Dewan ada di tengah-tengah. Kalau sekarang ada demo mungkin saja besok ada demo lagi dari kelompok yang berbeda. Temukan saja mereka yang pro dan yang kontra. Kuncinya sekarang antara pengembang dan pedagang,” ujar Masduki. (has/ssc/tit)


08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016 INDEX HARGA 0.24% SAHAM SUMBER: IMQ21.COM

-0.8%

IHSG

NIKKEI

4,861

16,974

0.2% STI

2,844

0.5% FTSE

6,172

0.1% KLCI

1,693

-0.0%

0.2%

DJIA

NASDAQ

17,244

HARGA EMAS

JUAL (Rp/gr)

514,372

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

493,797

1.232,35

4,736

USD

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13.275

SUMBER: KLIKBCA.COM 16-Mar-2016 / 16:26 WIB

SUMBER: GERAIDINAR

JUAL

BELI

13270.00

13250.00

SGD

9618.01

9598.01

EUR

14755.34

14655.34

AUD

9940.59

9860.59

Kadin: AS Anggap Jatim Seksi untuk Investasi Sektor Nonmigas Surplus Tiap Tahun SURABAYA (BM) - Neraca perdagangan antarnegara di Jawa Timur dari sektor nonmigas dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 (Januari) mengalami surplus setiap tahunnya. Neraca perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), misalnya, tercatat naik tiga persen setiap tahuna. Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Dedy Suhajadi kenaikan ini akibat kebutuhan AS banyak di sektor nonmigas seperti perhiasan atau emas.

Mereka (AS) menganggap wilayah Jatim paling seksi untuk pengusaha asing berinvestasi.” - DEDY SUHAJADI Wakil Kadin Jatim

11 WILAYAH DITAWARKAN UNTUK TEMPAT INVESTASI 1. Kabupaten Pasuruan 2. Kota Pasuruan 3. Kabupaten Banyuwangi 4. Kabupaten Gresik 5. Kabupaten Mojokerto 6. Kabupaten Sidoarjo 7. Kabupaten Pacitan 8. Kabupaten Tulungagung 9. Kabupaten Jombang 10.Kabupaten Trenggalek 11. Kabupaten Jombang

BM/ALI TOPAN

TARIK INVESTOR ASING: Kadin Jatim menggelar rapat koordinasi dengan pengusaha untuk menawarkan kerjasama antarpengusaha dan daerah bagi pengusaha asing.

Diikuti lemak dan minyak hewan/nabati, kemudian kayu dan barang dari kayu, ikan dan udang, serta bahan kimia organik sebesar 65,13 juta dolar AS. “Dengan kenaikan ekspor Jatim ke AS ini, Kadin Jatim men-

gundang 60 hingga 70 penguasaha asal Jatim untuk bekerjasama dengan pengusaha asal AS ini,” tegas Dedi saat ditemui Berita Metro di sela Eakor pengusaha Jatim dalam rangka kunjungan 31 perusahaan AS ke Jatim

22 Maret mendatang di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (16/3). Menurut Dedi, langkah Kadin ini untuk mempermudah para pengusaha mengekspor produknya ke AS. Selain itu, Kadin Jatim juga mengundang 11 bupati di Jatim untuk menawarkan daerahnya pada AS untuk berinvestasi di daerah tersebut. “Mereka (AS) menganggap wilayah Jatim paling seksi untuk pengusaha asing berinvesatsi,” ujarnya. Sementara peran Ka-

din Jatim, lanjut Dedi, hanya sebatas menjembatani pengusaha untuk menjalin kerjasama dengan negara tersebut. Dedi menagaskan tak hanya AS yang akan berkunjung ke Jatim, negara lain di antaranya Papua Nugini dan Singapura juga berkeinginan menjalin kerjasama dengan Jatim. “Walaupun hanya sebatas penjajakan oleh mereka ini menjadi pelu-

ang besar bagi Pemprov untuk menjalin kerjasama dengan pihak asing,” tambahnya. Di sisi lain Ketua Kadin Kota Surabaya, Jamhadi menyebutkan, walaupun Upah Minimum Kerja (UMK) cukup besar di wilayah Surabaya, bagi pengusaha asing hal itu tidak pengaruh. “Tidak ada masalah walau UMK di Surabaya cukup tinggi bagi mereka (pengusaha asing)

NERACA PERDAGANGAN JATIM–AS TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016

EKSPOR 1.536,52 1.757,46 2.005,92 1.881,03 146,63

IMPOR 1.342,80 1.535,88 1.478,94 1.291,36 73,17

SURPLUS/DEFISIT 193,72 221,58 526,98 589,67 73,46

untuk memperluas jaringan bisnisnya di sini (Surabaya-Jatim),” ucapnya. Jamhadi berharap, pemerintah juga bersinergi dengan pengusaha Jatim dengan memperbaiki infrastruktur di beberapa daerah. Hal ini menjadi peran penting agar para pengusaha asing tidak ragu-ragu untuk berinvestasi. “Kami sih menilai infrastrukturnya masih kurang mendukung. Contoh saja, banyak kita jumpai jalan alami kerusakan. Nah, itu hanya sebagian contoh saja yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan kita selama ini. Untuk itu, kami berharap pemerintah lebih memperhatikan infrastrukturnya,” pinta Jamhadi.(top/rdl)

EKSPOR NONMIGAS JATIM KE AS TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL EKSPOR JATIM 15.537,77 15.053,59 17.983,66 16.495,99 1.281,86

EKSPOR KE AS 1.536,52 1.757,46 2.005,92 1.881,63 146,63

PERTUMBUHAN -0,78% 14,38% 14,14% -6,23% -6,20%

SHARE 9,89% 11,67% 11,15% 11,40% 11,44%

* NILAI DALAM DOLAR AS * SUMBER: BPS JATIM

info produk

Solusi Nelepon Irit, Axis Luncurkan Tarif ’Axis Gaol’ SURABAYA (BM) - Mengusung gaya hidup Iritology (ilmu yang mempelajari gaya hidup irit), melalui Axis, PT XL Axiata, Tbk konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan atas layanan komunikasi dasar berupa layanan nelpon (voice) yang terjangkau. Kali ini Axis menghadirkan solusi irit bagi pengguna telepon melalui Tarif Axis Gaol (Gratis Ngobrol). Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi mengatakan, sebelumnya pihaknya telah meluncurkan layanan berbasiskan internet tanpa melupakan layanan dasar nelepon yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. “Melalui visi Iritology yang sudah memasyarakat, kami mencoba untuk terus menghadirkan dan memberikan layanan komunikasi yang baik dengan biaya yang irit dan terjangkau, baik untuk layanan voice maupun data atau internet,” tuturnya, Rabu (16/3). Desy menambahkan, semakin meningkatnya tarif telepon saat ini membuat Axis mencari solusi untuk pelanggan dan masyarakat pengguna telepon, agar tetap dapat menggunakan fasilitas layanan voice tanpa harus khawatir mengenai biaya yang harus dikeluarkan. (rls/rdl)

BM /JEFRI YULIANTO

TAMU BISNIS

TINJAU SERVICE CENTER: CEO PT Citra Langgeng Otomotif, Arie Christoper melakukan peninjauan di Service Center Surabaya.

Dampak Penambahan Service Center di Surabaya SURABAYA (BM) - PT Citra Langgeng Otomotif (CLO), distributor resmi mobil Ferrari di Indonesia, menargetkan angka penjualan kategori mobil mewah tumbuh 15-20 persen di Surabaya.

“Ya, dengan ditambahnya service center ini, Surabaya sudah mencatat kontribusi penjualan sekitar 50 unit,” jelas CEO PT CLO, Arie Christoper, Rabu (16/3). Arie menuturkan, untuk pertumbuhan populasi Ferrrari di

kota besar di Indonesia, Jakarta menempati urutan pertama dengan di bawah 200 unit. Sedangkan Surabaya menjadi kota kedua untuk menjaring konsumen yang harus diimbangi dengan layanan konsumen.

“Untuk Surabaya service center ini diharapkan mampu memenuhi pelayanan servis 23 unit kendaraan setiap hari. Misalnya perawatan rutin, ketersediaan spare part dan konsultasi perawatan mobil. Tapi untuk penjualan tetap di-handle Jakarta,” imbuhnya.

Selain untuk memperluas jaringan service center tersebut, menurut nya, pasar pertumbuhan di daerah lain saat ini hanya di kisaran lima persen. “Tentu dengan pelayanan di Surabaya ini untuk menjangkau semua wilayah Indonesia timur bisa menigkat,” pungkasnya.(jey/rdl)

Lima Tahun Terakhir, Baru 28 Industri Kecil Menengah di Jatim Ber-SNI

Domisili di Luar Kawasan Industri Jadi Penyebab Utama IKM bakal sulit bersaing jika belum mendapatkan sertifikat SNI. Ironisnya, hingga akhir 2015 baru 28 industri kecil menengah yang mengantongi. Apa yang menjadi penyebab?

Rabu (16/3). Soal peningkatan daya saing mengapa jadi hal pokok,Yannedi menjelaskan industri bersifat

jangka panjang. Di sisi lain, IKM juga menjalankan sistem manajemen mutu yang disebut ISO 9001:2008. “Jumlah ISO sekitar

JEFRI YULIANTO – SURABAYA DARI 811 ribu industri di Jatim, hingga akhir 2015 baru 28 Industri kecil Menengah (IKM) yang mengantongi sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia). Jumlah ini terbilang minim mengingat industri di Jatim didominasi IKM (97 persen), disusul industri menengah (1,7 persen) dan industri besar (0,4 persen). Plh Kabid Standarisasi dan Desain Produk Industri (SDPI) Disperindag Jatim, Yannedi mengaku IKM akan sulit bersa-

ing jika belum mendapatkan sertifikat SNI, khususnya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tengah berjalan. “Faktornya itu ditengarai dari pelaku IKM umumnya berdomisili di luar kawasan industri. Padahal untuk mengurus SNI membutuhkan izin industri yang mewajibkan pelaku industri tersentralisasi di kawasan industri. Kalau dibiarkan ini akan berdampak terhadap daya saing produk,” jelasnya saat ditemui Berita Metro di kantornya,

BM/JEFRI YULIANTO

BUTUH SERTIFIKAT SNI: Boneka buatan perajin produk olahan tangan. IKM butuh sertifikat SNI untuk meningkatkan daya saing.

70 IKM dari 2009 sampai 2015 di Jatim,” tambah Yannedi. Selain sertifikat SNI, hal lain yang perlu diperhatikan yakni HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Hingga kini baru 845 IKM yang mengantongi HKI — mencakup merk, cipta dan desain. “Ada beberapa hal yang belum terjangkau aturan SNI di lapangan, seperti masalah perizinan. IKM itu kalau tidak punya izin industri, tidak bisa urus SNI. Padahal aturannya tidak mengakomodasi,” terang. Selain biaya yang belum secara merata terjangkau di kalangan IKM, keberadaan SNI merupakan bentuk pengakuan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dan industri dalam negeri menghadapi era global.(*)

(Dirut PT Pos Indonesia)

Obsesi Sehebat DHL Worldwide Express UNTUK bisa memenangkan pertarungan bisnis, kuncinya diperlukan kemampuan memetakan tujuan membangun sukses bersama. Hal ini diungkapkan Dirut PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono. “Ya, Pos Indonesia juara, dipilih jadi slogan bukan tanpa alasan. Untuk bisa menang modalnya ada tiga yakni membawa visi yang sama, menumbuhkan kesadaran diri dan berkomunikasi,” jelasnya kepada Berita Metro, Rabu (16/3) Selain konsep sederhana, Gilarsi ingin menjadikan Pos Indonesia seperti DHL Worldwide Express (perusahaan jasa pengiriman internasional) dari timur. Soal kurir service yang menjadi fokus PT Pos Indonesia yakni kecepatan, kepastian, keamanan dan efisiensi biaya (cost kompetitif). Namun ini bisa dibangun dengan fondasi tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh leadership untuk membangun visi bersama. Caranya? Dilakukan pemetaan dari seluruh lokasi dan jaringan yang ada. “Infrastruktur fisik dan SDM jadi bagian utama di dalam membangun ulang perpaduan satu visi dan spirit motivasi bersama,” tegas Gilarsi yang baru empat bulan menjabat Dirut PT Pos Indonesia ini. Lantas bagaimana dengan perbaikan dari sisi bisnis? Gilarsi mencontohkan di Hari Peduli Lingkungan Dunia dan Hari Sampah Nasional pada 21 Februari lalu. (jey/rdl) ISTIMEWA

Pasar Ferrari Ditarget Tumbuh 20 Persen

Gilarsi Wahyu Setijono


09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Minggu Depan, BNN Bakal Setingkat Kementerian Menkopolhukam segera Rapat dengan Lembaga Terkait

BM/FAIZAL ABDILLAH

PEMBERANTASAN NARKOBA: Menkopolkam Luhut Panjaitan dan Gubernur Soekarwo dalam Rakor Forkopimda di Grand City, Surabaya, Rabu (16/3).

SURABAYA (BM) - Seminggu lagi status Badan Narkotika Nasional (BNN) akan berubah setingkat kementerian karena berada langsung di bawah presiden. Langkah ini diharapkan agar lembaga yang dipimpin Komjen Budi Waseso tersebut dapat bekerja secara independen dan mandiri dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Selama ini BNN berada di bawah koordinasi Kepolisian RI (Polri). “BNN statusnya akan sama seperti BNPT (Badan Nasional PenanggulanganTeroris). Mudah–mudahan Perpresnya

bisa selesai minggu depan,” ungkap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri Rakor Forkopimda di Grand City, Surabaya, Rabu (16/3). Keputusan ini, menurut Luhut, diungkapkanPresidenJokoWidodoSelasa(15/3)malam.“Tadimalampresiden menyampaikanitu,”ujarnya.Pihaknya akanmelakukanrapatdenganlembaga terkait pada pekan depan untuk membahas mengenai kenaikan status BNN setingkatdengankementerian. Terkait pemberantasan penyalah-

gunaan narkoba, lanjut Luhut, pemerintah akan lebih meningkatkan sosialisasi secara intensif terhadap jenis-jenis narkoba dan bahaya yang ditimbulkan. Terutama yang terdapat di sekolah-sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, Luhut juga menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang hidup pada wilayah-wilayah rawan narkoba. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja sehingga mereka terhindar dari jerat penjualan narkoba akibat dorongan ekonomi. (zal/rdl)

Anas Tegaskan Tak Maju di Pilgub Jatim SURABAYA (BM) – Untuk kali kesekian, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan tak akan maju di Pilgub Jatim 2018. Saat ini konsentrasinya hanya ingin membangun Bumi Blambangan. “Saya sekarang masih ber-

Saya sekarang masih berpikir dengan serius membangun Banyuwangi, termasuk cara-cara pengembangan sumber daya manusianya.”

pikir dengan serius membangun Banyuwangi, termasuk caracara pengembangan sumber daya manusianya,” kata Anas saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Rektor Universitas Airlangga (Unair) di Kampus C, Rabu (16/3). Karena itu, katanya, dia belum berpikir mengenai Pilgub Jatim yang masih dua tahun lagi digelar. “Jadi saya masih memikirkan Banyuwangi ke depannya, terutama agar semua agenda-agenda bisa jalan,” jelasnya. Bagaimana kalau DPP PDIP memintanya maju? “Itu kan kalau, tapi sampai sekarang saya belum terpikir,” elaknya.

KOMPOSISI KURSI DPRD JATIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PKB: 20 PDIP: 19 Gerindra: 13 Demokrat: 13 Golkar: 11 PAN: 7 PKS: 6 PPP: 5 Nasdem: 4 Hanura: 2

PILGUB JATIM 2018 KANDIDAT Halim Iskandar Khofifah Indar Parawansa Saifullah Yusuf Hasan Aminuddin Abdullah Azwar Anas

PARPOL PKB ? ? Independen PDIP

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang sama-sama kader PDIP, Anas juga mengaku belum berpikir terlalu jauh. “Saya masih mikir, urusannya masih banyak,” tandasnya. Meski saat ini belum berpikir maju di Pilgub Jatim, selalu ada keniscayaan dalam politik, termasuk di harihari terakhir jelang pendaftaran. Apalagi hingga kini, di luar Anas HUMAS PEMPROV JATIM dan Risma, PDIP RAKOR FORKOPIMDA: Gubernur Soekarwo dalam Rakor Forkopimda beserta Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Grand City, Surabaya, Rabu (16/3). yang bermodal

- ABDULLAH AZWAR ANAS Bupati Banyuwangi

DisinggungwacanaPDIPbakal menggandengkan Anas dengan

Penanganan Radikalisme Jadi Perhatian Serius di Jatim SURABAYA (BM) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkomitmen untuk memperkuat keamanan di Jatim. Tiga faktor utama yang menjadi perkuatan keamanan di Jatim yakni Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa (Kades). “Situasi yang aman dan nyaman mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan pembangunan dapat meningkat. Selain tiga itu sebenarnya masih ada satu lagi yakni tokoh masyarakat,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Luhut Binsar Pandjaitan, di Grand City, Surabaya, Rabu (16/3). Perkuatan komitmen keamanan di daerah tersebut sesuai dengan implementasi dari Nawa Cita dari Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang dilakukan di Jatim dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya. Pakde Karwo — sapaan akrab gubernur — dalam paparannya mengatakan, Pemprov Jatim beserta Forkopimda terus berupaya melakukan deteksi dini terkait potensi konflik di masyarakat. Di hadapan ribuan ribuan peserta yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa dalam penanganan konflik terdapat dua

pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, konflik yang bersumber dari keagamaan harus diatasi dengan pendekatan secara agama dan kultural. Sedangkan, konflik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dilakukan pendekatan struktural. Selain itu masalah terorisme, deradikalisme dan faham ekstrem juga menjadi perhatian serius Pemprov Jatim.Untukmengatasinya,menurut Pakde Karwo, harus melakukan sinergitasyangdilakukanantarapemerintah, TNI/Polri, Tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sinergi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi fungsi Babinkamtibmas, Babinsa dan Kades dalam rangka pencegahan dan meluasnya gerakan yang meresahkan masyarakat. “Kami telah menerbitkan Pergub Jatim No 51/2014 tentang larangan keberadaan gerakan ISIS tanggal 12 Agustus 2014,” ungkapnya. Terkait masalah penyalahgunaan narkoba di Jatim, Pakde Karwo memberikan perhatian yang cukup serius. Bedasarkan data Polda Jatim dan BNNP 2013 pengguna narkoba di Jatim sebanyak 740 ribu orang, jumlah ini terus bertambah sepanjang tahun 2014-2015 sebesar 2.050 orang. Sementara kerugian biaya ekonomi narkoba yang di timbulkan sebesar Rp 9,5 triliun. Di bidang tanggap bencana, Pemprov Jatim terus melakukan

upaya dan pencegahan terhadap kejadian bencana di daerah. Tanggap bencana yang dilakukan oleh Pemprov terdiri dari pelatihan penanganan darurat bencana alam, penanganan tanggap darurat bencana alam hingga patroli bersama berbasis kearifan. Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam mengatakan, pihaknya fokus di setiap kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia untuk memberikan pengarahan terkait penanganan terorisme, radikalisme, penggunaan dana desa hingga masalah narkoba. Luhut sepakat dengan Pakde Karwo yang telah memperkuat keamanan di Jatim melalui Babinsa, Babinkamtibmas hingga Kades. Pemerintah, lanjut Luhut, terus berupaya untuk memberikan perhatian kepada permasalahan nasional seperti terorisme, radikalime hingga narkoba. “Saya minta gubernur, bupati/ walikota, camat untuk bahu membahu mencegah dan memperpendek langkah dari teroris yang ada di Indonesia,” ujarnya. Dalam rakor yang bertema Sinergi Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat untuk deteksi dini terorisme, deradikalisme dan paham ektrem demi rasa aman dan nyaman di Jatim dihadiri 2.250 orang. Peserta rakor di antaranya Pangdam, Kapolda, Kajati, Pangarmatim, bupati/walikota, Kapolres, Dandim hingga camat se-Jatim. (adv/hms/zal)

19 kursi di DPRD Jatim belum memiliki sosok yang pantas menandingi popularitas Saifullah Yusuf (Wagub) dan Khofifah Indar Parawansa (Mensos) jika keduanya memutuskan maju. Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) SukoWidodo menilai Anas layak bertarung dalam Pilgub Jatim. Kader Nahdlatul Ulama (NU) itu disebut punya modal intelektual bagus serta sosok visioner. “Rasionalisasinya seperti Pakde Karwo, kalau jadi maju potensinya luar biasa,” ujar Suko. Dia menegaskan, dalam titik tertentu Anas punya keunggulan dibanding tokoh lain yang berpeluang maju. “Dia (Anas, red) punya gaya komunikasi menarik dan persuasif,” tuturnya. Publik speaking-nya, lanjut Suko, bagus. Tidak sekadar lucu, tapi juga memiliki kapasitas intelektual. Bagaimana dengan potensi basis dukungan? Suko menjelaskan, Anas berada di dua sisi. Bisa diterima kalan g a n merah (PDIP) dan hijau (Nahdliyin/ warga NU). “Pak Anas merupakan representatif Abang-Ijo, dia bagus,” ungkapnya.

Menurut Suko, pasangan yang pas untuk Anas berada di luar daerah Tapal Kuda, terutama yang berasal dari wilayah

Mataraman. Terkait potensi calon lain, pertempuran sesama hijau dapat merugikan kelompok tersebut. Pertarungan ini terjadi pada Saifullah Yusuf, Khofifah dan Abdul Halim Iskandar (ketua DPRD Jatim/PKB). “Pertarungan ini justru menjadi peluang bagi Anas,” katanya. Dari ketiga tokoh hijau itu, kata Suko, hanya Halim yang dari sisi administrasi sudah memenuhi syarat karena memiliki partai (PKB 20 kursi). “Sedangkan Khofifah dan Saifullah Yusuf belum memiliki bekal,” tandasnya. (sdp/rdl)

BM/SULUH DP

Pengamat: Dia Bisa Diterima Kalangan Merah dan Hijau

POTENSI BESAR: Abdullah Azwar Anas, ‘kuda hitam’ di Pilgub Jatim 2018.

Forum Silaturahim DPW PPP se-Indonesia Dorong Muktamar Islah

Tiga DPW Tak Hadir, Proses Islah Tak Terganggu Upaya islah di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya tak akan benar-benar tuntas. Tiga DPW — Papua Barat, Yogyakarta dan Lampung — memilih tak hadir di Forum Silaturahim DPW PPP se-Indonesia. ROFIQ KURDI – SURABAYA SEMANGAT islah digaungkan 30 ketua dan sekretaris DPW PPP — dari total 33 DPW — hasil Muktamar Bandung lewat Forum Silaturahim DPW PPP se-Indonesia. Ketua DPW PPP Banten, Muhammad mardiono menyampaikan, pertemuan ini digelar untuk menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan disampaikan ke DPP yaitu meminta islah PPP seutuhnya dilaksanakan hanya melalui muktamar. “Menolak terselenggaranya forum Mukernas islah karena sudah digelar Mukernas IV di Jakarta yang sudah se-

suai dengan AD/ART. Muktamar islah hanya diikuti DPW dan DPC hasil Muktamar Bandung dan menolak mediasi yang ditujukan untuk kompromi-kompromi tanpa dasar AD/ART hasil MuktamarVII, Bandung,” tuturnya. Namun tiga DPW, yakni Papua Barat, Yogyakarta dan Lampung tidak hadir dalam forum tersebut. Terkait ketidakhadiran ketiganya, Mardiono menegaskan, sejak awal DPW yang tidak hadir ada di salah satu kubu dan tidak ingin melebur. “Tapi proses terus berjalan. Jika

ISTIMEWA

TUNTUT ISLAH SEUTUHNYA: DPW PPP se-Indonesia tolak Mukernas yang tak sesuai AD/ART.

harus menunggu segelintir orang maka partai ini akan sulit untuk maju. Jadi kita memutuskan proses tetap berjalan dan mengupayakan untuk semua bisa bersatu kembali membesarkan partai,” katanya. Juru bicara Forum Komunikasi DPW PPP se-Indonesia, Erfandi menambahkan, 30 ketua DPW PPP juga mendesak muktamar islah segera dilaksanakan paling lambat April. Saat ini terdapat enam kandidat yang siap bersaing untuk memperebutkan posisi ketua umum PPP dalam muktamar islah yakni Ispyardi Asda (DPR RI), Ahmad Muqowam (DPD RI), Dr Reny, Ferdita Darwis, Romahurmuzy, Erma Lenna dan Mardiono. “Enam kandidat tersebut muncul dari aspirasi komunikasi 30 DPW PPP se-Indonesia dan mewakili dua kubu yaitu hasil Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya. Dalam muktamar islah para kandidat akan melakukan silaturahim dengan DPW se-Indonesia dan memperebutkan 1.500 pemilik suara sah,” jelasnya. Sedangkan Ketua DPW PPP Jatim, Musyaffa Noer menegaskan, muktamar islah adalah harga mati untuk mempersatukan seluruh tubuh partai dan kembali bersama membesarkan serta mempersiapkan partai untuk meraih kemenangan di sejumlah agenda politik ke depan. “Jika partai ini sibuk terus dengan konflik, maka PPP akan sulit untuk besar. Untuk itu seluruh kader partai harus bersatu demi masa depan PPP,” imbuh politikus yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Jatim itu.(*)


10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

5 Izin Dihapus, PAD Terancam Minim SURABAYA (BM) – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan mendukung DPRD Surabaya atas kebijakan pemerintah pusat menghapus 5 izin yang menghambat investasi, meliputi izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip untuk industri kecil dan menengah, izin lokasi, dan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto mengakui, kebijakan penghapu-

Herlina Harsono Njoto

san itu akan mempermudah pertumbuhan usaha baru, mulai skala kecil, menengah hingga besar. Namun demikian, ia berharap kebijakan yang dikeluarkan tersebut harus dirumuskan secara detail, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang akan menimpa masyarakat. “Jangan sampai gak ada SIUP, Amdal, jika mendirikan bangunan mengganggu

hak masyarakat lainya,” terangnya. Politisi Partai Demokrat ini mengharapkan, untuk mencegah timbulnya dampak negatif, pemerintah menetapkan skala jenis usaha yang mendapatkan kemudahan itu, sekaligus tahapannya seperti apa. “Memang perlu pertimbangan dan aturan pengganti, jika ketentuan yang ada ditiadakan,” ungkapnya. Ia menyatakan bahwa pemerintah

hendaknya melakukan pendataan terhadap jenis usaha dan pajak yang harus dibayar ke pemerintah daerah. Karena, penghapusan beberapa perizinan tersebut juga berpengaruh pada PAD Surabaya. Menurut politisi Partai Demokrat ini, sejauh iklim usaha berkembang baik, meski ada penerapan beberapa perizinan tersebut. “Ini akan meminimalkan pendapatan daerah,” pungkasnya. (dji/sab)

Kritik Dunia Pendidikan Lewat Teater SURABAYA (BM) - Tembang Pangkur Serat Wedhatama menjadi pamungkas dari penampilan anak-anak SMAN 3 Kota Mojokerto saat tampil di Festival Seni Pelajar (FSP) di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Rabu (16/3). Tembang itu menyiratkan makna tentang tujuan dari pendidikan dan keluhuran ilmu. Seperti menghindarkan diri dari angkara bila akan mendidik putra. “Kitainginmenunjukkanremuk-remuknyaduniapendidikan saatini.Adayanghilangsaatpendidikandisekolahdimentahkan dengan pengaruh televisi,” kata Pipit Maruti, pembimbing komunitas teater Bambu Hijau SMAN 3 Kota Mojokerto. Kuatnya pengaruh televisi, lanjut dia, semakin parah dengan guru yang lebih mementingkan uang. Mengajar di sekolah, hanya sebatas untuk menggugurkan tanggung jawab lalu mendapat gaji dan tunjangan. “Pertunjukan ini ada sosok guru sejati, ada sosok guru yang hanya mementingkan sertifikasi,” tutur dia. Riza Agustina, siswa yang kini duduk di bangku kelas X itu memerankan sosok guru yang selalu mementingkan tunjangan sertifikasi. Sehingga anak didik yang seharusnya diperhatikan dengan baik justru diabaikan. “Ceritanya guru itu ingin punya mobil. Terus dia berusaha sebisa mungkin agar mendapat tunjangan sertifikasi. Sampai-sampai kewajibannya mengajar ditinggalkan,” ujarnya. Di sekolah, para siswa yang terlantar pun semakin buruk tingkah lakunya. Meniru gaya anak kekinian, seperti yang biasa terpampang di layar televisi. “Karena siswa tidak punya panutan yang bisa mengarahkan,” kata Riza. Persoalan itu akhirnya dapat ditangani dengan munculnya Rahma Dian Sekar Pramesthi sebagai pemeran guru sejati. Penampilan Sekar digambarkan keluar dari bumi. Memberi pencerahan kepada siswa tentang perilaku mereka yang keliru. “Tembang pangkur itu isinya nasehatnasehat yang bagus bagi siswa,” pungkas dia. Terlepas dari alur cerita teaternya, Sekar masih yakin, sampai saat ini masih ada sosok guru yang sejati. Mengajar tidak sekadar pekerjaan untuk mendapat bayaran. Tapi mendidik agar siswa menjadi cerdas dan bermoral. Burhanul Fatiq Soeharto yang menyutradarai teater itu mengatakan, dirinya ingin memberikan kritik sosial terhadap dunia pendidikan kini. Ketika perkembangan zaman menggerus moralitas anak, maka jawabannya adalah mendekatkan pendidikan dengan budaya.Tembang pangkur adalah simbol budaya yang tepat untuk diperhatikan setiap pendidikan. “Jangan sampai semua proses di sekolah yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan uang itu dengan mudah dimentahkan oleh tayangan televisi,” pungkas Burhan. Dalam festival tersebut, sedikitnya 50 kelompok teater dari jenjang SMA/SMK se-Jatim terlibat. Ketua Penyelenggara FSP Inggrit Endarwati menuturkan, festival ini spesial karena digelar sebagai salah satu rangkaian dies natalis UM Surabaya. Inggrit berharap, masa depan seni dan budaya di Jatim akan terpupuk subur di tangan para pelajar. (sdp/sab)

FOTO: BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

EKSPRESIF: Penampilan komunitas teater Bambu Hijau dari SMAN 3 Kota Mojokerto begitu ekspresif saat ikut FSP di UM Surabaya, kemarin.

FOTO: BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

KERJASAMA: Rektor Unair Prof Nasih (kiri) bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas usai menandatangani kerjasama pembukaan program S2, Rabu (16/3).

PDD Unair Banyuwangi Buka S2

FOTO:BM/TOVAN BEKA

AKSI B3 Ativis lingkungan yang tergabung dalam Posko Ijo mengelar aksi teaterikal terkait limbah sisa hasil usaha yang mengandung bahan bahaya dan beracun (B3) di depan gedung Negara Grahadi, Rabu (16/3). Aksi tersebut mendesak pemerintah menindak pengusaha yang melanggar pengelolaan limbah B3 di wilayah Lakardowo, Mojokerto.

Bayar Pajak Itu Mudah SURABAYA (BM) - Membayar pajak di Surabaya itu mudah, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Yusron Sumartono. Karena, para wajib pajak saat ini dapat memenuhi kewajibannya via online, Rabu (16/3). “Masyarakat kota Surabaya yang menjadi Wajib Pajak (WP) dapat mengakses apakah sudah membayar pajak atau belum dengan meng-klik pajakonline.surabaya.go.id. Ini untuk mengingatkan dan mempermudahWP agar taat membayar pajak,” ungkapnya. Yusron menyebutkan bahwa pajak di Surabaya terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, pajak Bumi dan Bangunan, pajak penerangan jalan dan BPHTB. Menurut data per Maret 2016 disebutkan, ada 600782 objek pajak PBB, 1.712 objek pajak restoran, 570 objek pajak hotel, 1.883 objek pajak parkir, 363 objek pajak hiburan, 555 objek pajak penerangan jalan, 18.676

FOTO: BM/MADJI

JEMPUT BOLA: Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Yusron Sumartono saat menyampaikan kemudahan pembayaran pajak.

objek pajak reklame dan 961 objek pajak air tanah. Ia mengaku, selain lewat online, pihaknya juga mengejar pendapatan Kota Surabaya dengan berbagai sistem. Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Surabaya yang belum terbayar, pihaknya terus mengingatkan, dan membuka pembayaran pajak sampai pada kelurahan, bahkan sampai dor to dor. “Penerapannya dengan jalan

mendatangi setiap rumah WP melalui UPTD yang bertugas. Di Surabaya sendiri ada 8 UPTD yang mendatangi setiap rumah untuk menagih. Kami lakukan semua itu karena juga dituntut untuk berikan pelayanan yang terbaik dengan kecepatan dan kemudahan membayar pajak dan tidak dipersulit,” ujarnya. Pihaknya telah bekerjasama dengan bank pemerintah yaitu Bank Jatim dan BNI untuk melakukan pembayaran PBB. (dji/sab)

SURABAYA (BM) – Pendidikan di luar domisili (PDD) Universitas Airlangga (Unair) Banyuwangi bakal dikembangkan Unair Surabaya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Ini seiring ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) kedua belah pihak, Rabu (16/3). Keduanya sepakat membuka program magister (S2). Pemkab Banyuwangi datang dipimpin langsung Bupati Abdullah Azwar Anas. “Kami ingin memperkuat sumber daya manusia (SDM) di Banyuwangi. Makanya kami kembangkan PDD Unair Banyuwangi dengan membuka S2,” kata dia usai MoU. Menurut Anas, pengembangan SDM masuk skala prioritas pemerintahannya. SDM merupakan kunci meningkatkan daya saing di tingkat daerah maupun nasional. Atas dasar itu, dimasukkan berbagai pihak yang kompeten ke Banyuwangi. Selain kerjasama dengan Unair yang sudah menginjak tahun kedua ini, di Banyuwangi terdapat Politeknik Negeri dan Sekolah Pilot. “Kalau dunia pariwisata butuh promosi yang luas, tapi kalau SDM ini butuh hasil yang nyata,” ungkap Anas. Nantinya, lanjut dia, program studi (prodi)S2diPPDUnairBanyuwangimenyesuaikan skala prioritas, yakni prodi kebijakan publik, hukum, dan pengembangan SDM. Rektor Unair Surabaya Prof Moh Nasih mengatakan, pihaknya sudah dua tahun membuka Unair di Banyuwangi. Semuanya untuk prodi S1. “Prodi S1 sudah berjalan lancar, maka sekarang akan kita buka untuk prodi S2,” jelasnya. Kerjasama dengan Pemkab Banyuwangi ini, kata Nasih, untuk memperluas kemanfaatan Unair. “Meski berdiri di Surabaya, tapi kemanfaatan Unair kini dapat dirasakan pula di Banyuwangi. Kita juga menerapkan standar kualitas yang sama dan ketat untuk Unair di Surabaya maupun Banyuwangi,” katanya. Sejak tahun ajaran 2014/2015, Unair telah membuka empat prodi di Banyuwangi yakni Budi Daya Perairan, Kedokteran Hewan, Kesehatan Masyarakat, dan Akuntansi. Kuota setiap prodi mencapai 50 mahasiswa lewat SBMPTN. “Untuk S2, sesuai kesepakatan dengan Pak Bupati, kami akan membuka tiga prodi yang masing-masing 20 mahasiswa, sehingga birokrat di Banyuwangi tidak perlu ambil S2 di luar Banyuwangi,” katanya. Rencananya, prodi S2 yang akan dibuka mulai tahun ajaran 2016/2017 ada tiga prodi yakni kebijakan publik, hukum, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Jadwal pendaftaran diperkirakan mulai September 2016. (sdp/sab)

Yang Muda yang Berkarya SURABAYA (BM) - Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra (UK Petra) menyelenggarakan pameran yang bertajuk Bharatika Festival yang digelar di Balai Pemuda, Surabaya. Dengan mengangkat tema Punggawa Cipta, dalam ajang kompetisi yang diperuntukkan bagi anak muda se-Indonesia ini menantang untuk berpikir kreatif menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AnetteFirmawanPanghegarselakuketua acaraBharatikaFestival2016,saatditemuidi area pameran mengatakan bahwa dalam ajangfestivalyangditujukanbagisiswaSMA, Mahasiswa maupun masyarakat umum ini akandigelarberbagaikegiatan.Diantaranya lomba,pameranhasilkaryalomba,awarding night,talkshowdanworkshop. “Lomba khusus ditujukan bagi siswa

SMAdanMahasiswa.Sedangkanuntuktalkshowdanworkshopiniterbukabagiumum. Sudah terkumpul 176 karya dari masing– masingkategorilombayangada.Pemenang akan diumumkan pada saat awarding night di akhir acara,” paparnya, Rabu (16/3). Anette mengatakan, terdapat 9 kategori kompetisi yang diperuntukkan bagi mahasiswa di antaranya Print Ad, Packaging Desain, Billboard, Corporate Identity, Visual Merchandising, Lamp Desain, Chair Desain, Workspace Re-design dan Innovation Challenge. Sedangkan untuk kompetisi setingkat siswa SMA ada 3 kategori kompetisi yaitu Photography, TShirt Desain dan Short Clip. “Kompetisi Bharatika Festival ini merupakan ajang kompetisi desain dengan inovasi terbaik yang dibagi untuk kategori

mahasiswa dan siswa SMA. Memperebutkan trofi Gold, Silver dan Bronze. Sedangkan kategori siswa SMA akan memperebutkan trofi Gold,” jelasnya. Pada kegiatan yang diselenggarakan selama lima hari itu, juga terdapat berbagai Talkshow yang bertema Reset Mindset. yang mendatangkan tiga pembicara berkaliber pengusaha kreatif. “Menghadirkan Nani Rosana (seorang perajin Karung Goni), Muh. Rois Abidin (Founder Craftline.co.id) dan Agus Winoto (Sekjen PPPI Jawa Timur) ini akan menjelaskan hubungan antara desain dengan ekonomi kreatif,” tuturnya. Lebih lanjut Anette menerangkan bahwa dengan talkshow bertajuk Opportunity in Creativity akan digelar pada pamungkas pameran yakni pada hari Sabtu

(19/3) dengan menghadirkan narasumber berkelas nasional. “Seperti Iyan Susanto (Creative Director at Leo Burnett Jakarta), Irene Saputra (Senior Graphic Desain at Colman Ideas) dan Ritchie Permadi (Art Director Russel & Rizky),” imbuhnya. Pada gelaran kali ini intinya dibuat untuk para pemuda yang kreatif yang mampu menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, agar ke depannya Surabaya dapat dikenal sebagai penghasil ide kreatif. “Exhibition ini sudah kelima kalinya digelar menggandeng perusahaan dan nantinya para finalis lomba ini karyanya dapat dilirik oleh perusahaan dan selanjutnya dapat diperbanyak dan dipasarkan tidak hanya di Indonesia melainkan di luar negeri,” tukasnya. (bjt/sab)

FOTO: BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

GELAR KARYA: Nampak salah seorang pengunjung sedang mengamati salah satu karya gelaran Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra Surabaya.


MALANG RAYA 11

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Dugaan Korupsi Pembangunan Block Office Kota Batu

BATU (BM)-LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Penyelenggara Keuangan Negara dan Daerah (P2KND), memberi apresiasi terhadap kinerja KejaksaanTinggi(Kejati)Jatim. Sebab, sesuai rencana penyidik Kejati Jatim akan memeriksa Tim 9 ruislag lahan kas Desa Dadaprejo atau pengadaan lahan Block Office (BO). “Memang, kami sudah dapat informasi bila Kejati Jatim sudah berada di Kota Batu sejak Rabu (16/3). Mereka menginap di hotel yang ada di Kota Batu,” kata Direktur P2KND Supriadi SH , kemarin. Menurut dia, anggota Kejati Jatim itu akan melakukan pe-

meriksaan terhadap Tim 9 yang melepas lahan kas Desa Dadaprejo atau yang melakukan pengadaan lahan untuk BO. Pemeriksaan nanti akan dilakukan di Kantor Kejari Kota Batu, mulai kemarin. Supriadi, awalnya sempat tidak yakin kejati serius menangani masalah kasus dugaan korupsi pembangunan BO Kota Batu itu. Bahkan, dia mencurigai bila tim kejati yang sempat meninjau langsung kawasan BO itu justru karena faktor lain. ”Jadi, kami merasa hanya sandiwaral semata. Semacam gertak sambal doang,” kata dia. Apalagi, tandas dia, setelah

tim kejati melakukan penyelidikan dan pulbaket di BO itu sempat tak ada kabar kelanjutannya. Sehingga, pihaknya sempat menganggap kejati tak serius mengungkap dugaan ketidakberesan pembangunan BO itu. Namun, setelah ada informasi tim dari kejati akan melakukan pemeriksaan terhadap Tim 9 Pemkot Batu itu, baru dia sadar dan yakin. Sehingga, dia mengapresiasi langkah yang dilakukan Kejati Jatim itu. Meski begitu, dia berjanji akan terus mengawal penanganan kasus tersebut. “Kami sangat mendukung langkah dari tim Kejati Jatim. Untuk itu kami akan

kawal terus hingga kasus ini tuntas,” kata Supriadi SH. Sementara itu, seorang Jaksa Muda dari Kejati Jatim yang tidak mau disebutkan namanya mengakui bila akan memeriksa Tim 9 dari Pemkot Batu. “Ya, Kamis (17/3), atau hari ini dari kejati bakal melakukan pemeriksaan pada Tim 9 yang berkaitan dengan dugaan korupsi di BO,” katanya. Sayangnya dia enggan menyebut nama-nama yang bakal diperiksa. “Nantinya media akan tahu sendiri. Jadi saya rasa tidak perlu menyebutkan satu persatu. Tunggu saja nanti setelah diperiksa,” cetusnya. (gus/nov)

ISTIMEWA

Penyidik Kejati Jatim Bakal Periksa Tim 9

DISASAR: Gedung Block Office Kota Batu yang ditengarai bermasalah karena dugaan korupsi yang tengah diselidiki pihak Kejati Jatim.

BPJS Kesehatan Akan Naikkan Iuran Kepesertaan antaranya layanan vaksinasi serta alat kontrasepsi bisa dilakukan di Fasilitas KesehatanTingkat Pertama (FKTP) selain puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Malang kata dia sedang memetakan FKTP di wilayah Kota Malang dan berharap segera bisa merealisasikan jasa tersebut meskipun belum bisa memastikan waktunya. ”Saat ini, kami masih petakan jadi belum tahu

kapan bisa direalisasikan. Tapi secepatnya mengikuti iuran baru,” kata dia. Skema iuran baru itu nantinya akan memudahkan peserta untuk mendapatkan vaksinasi lengkap serta pelayanan Keluarga Berencana di semua FKTP di wilayah Kota Malang. Dinkes mencatat saat ini terdapat 15 puskemas, 1 rumah bersalin, 36 klinik swasta dan ratusan dok-

ter praktik mandiri. Dinkes juga melayani sekitar 130 ribu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dengan 26 ribu di antaranya dibayar menggunakan APBD daerah Kota Malang. Sedangkan, 105 ribu yang lain dibayar menggunakan anggaran pusat. “Sebelum Perpres 19 tahun 2016 berlangsung, akses vaksinasi dan alat kontrasepsi hanya ada

BM/KHOLIL

IURAN NAIK: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menaikkan besaran iuran kepesertaan per 1 April 2016.

di puskesmas. Nanti setelah 1 April mereka bisa mengakses ke FTKP lain yang lebih dekat dengan tempat mereka,” imbuhnya. Harapannya, hal tersebut akan meningkatkan layanan kualitas, misalnya dengan memperkecil ongkos transportasi. Namun, Sumarjono mengaku belum bisa memastikan kapan pemetaan FTKP akan selesai dan PBI bisa menikmati layanan baru itu. Apakah akan selesai 1 April nanti atau tidak. “Pemetaan itu mendata apa saja kebutuhan FTKP. Apa yang belum ada dan yang sudah ada. Jika pada 1 April belum tuntas peserta tetap bisa menerima layanan hanya di puskesmas saja seperti sebelumnya,” katanya. Menurutnya, selain PBI Dinkes Kota Malang juga menyediakan anggaran sebesar Rp 3 miliar bagi pasien dengan surat pernyataan miskin (SPM). Sumarjono menyebut rata-rata ada sekitar 100 pengajuan SPM setiap bulan di Kota Malang. Beberapa di antaranya juga banyak yang berasal dari peserta bukanpenerimaupahataumandiri BPJS yang kemudian beralih memakai SPM. “ Ada peserta BPJS mandiri yang kemudian beralih pakai SPM. Untuk SPM klaimnya langsung bayar tidak mengikuti BPJS,” katanya. (lil/nov)

Komisi B Temukan Koperasi Fiktif Terima Bantuan dari APBN ada sekitar 93 koperasi yang ditutup. “Koperasi itu ditutup karena tak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, belakangan mereka malah dapat bantuan dana dari APBN,” kata dia. Dia mengakui bila koperasi itu hanya pengurus dan kantornya saja. Untuk itu, dirinya meminta kepada Dinkop dan UMKM Kabupaten Malang agar melakukan verifikasi terhadap koperasi yang mati segan hidup tak mau alias mati suri.

Dia berharap, Pemkab Malang tidak asal asalan dalam mendistribusikan bantuan pinjaman bagi pelaku koperasi. Menurut dia, harus benar-benar akurat dan tepat sasaran. Sementara, Widodo menjelaskan koperasi penerima bantuan dana dari pemerintah harus melakukan RAT dengan para anggotanya. Dan jika koperasi yang tidak pernah melakukan RAT, maka jangan diberikan bantuan dana. Itu mengingat, masih banyak

koperasi yang aktif, yang berjalan dengan baik. “Kok malah mereka (yang aktif, red) tidak mendapatkan bantuan,” katanya. (lil/nov)

ILUSTRASI

MALANG (BM) - Komisi B DPRD Kabupaten Malang menemukan koperasi fiktif yang menerima bantuan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu, terjadi karena terindikasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinkop dan UMKM), ikut terlibat. Menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kuswantoro Widodo, Rabu (16/ 3), dana bantuan itu sebesar Rp 150 juta. Padahal, sebelumnya

Usai Dibongkar, Nasib 70 PKL Terancam Menganggur MALANG (BM) - Satpol PP Kabupaten Malang telah membongkar 18 lapak milik 70 pedagang kaki lima (PKL) di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Akibat

pembongkaran itu, belasan PKL itu akan jadi pengangguran. Menurut koordinator PKL Banjararum Darsono, para PKL itu kebingungan. “Sebab, mereka tak punya penghasilan tetap

lagi,” papar dia, Rabu (16/3). Padahal, kata dia para pedagang yang selama ini menafkahi keluarga dengan berdagang. “Kami bingung entah mau kerja apa lagi hari-hari selanjutnya.

BM/KHOLIL

MERANA: Seorang PKL Banjararum dengan bekas lapaknya yang dibongkar pihak Satpol PP Kabupaten Malang. PERWAKILAN

Apalagi, setelah lapak dibongkar pemerintah daerah tidak menyediakan lahan baru,” katanya. Sementara, Ketua RT 12 desa setempat Gatot Santoso memberikan keterangan senada. Dia mengaku ikut prihatin atas nasib warganya yang terkena imbas penggusuran tersebut. Gatot merasa tidak tega warganya kehilangan pekerjaan. “Sebagai Ketua RT saya ikut prihatin. Bagaimanapun para PKL yang lapaknya dibongkar adalah warga Desa Banjararum,” ujarnya. Gatot mengaku ikut memikirkan kelanjutan hidup warganya yang tergusur. Sedangkan, Camat Singosari Mumuk Hadi Martono enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait nasib PKL yang kini kehilangan pekerjaan itu. Terpisah, anggota Komisi A Didik Gatot Subroto menyayangkan tindakan pemerintah yang tidak merelokasi para PKL.

Padahal kata dia, Perda jelas memerintahkan agar pemerintah menyediakan tempat (relokasi) ke PKL yang berdagang di lokasi illegal yang lapaknya dibongkar. Ia menambahkan, di Perda nomor 15 tahun 2015 secara jelas menyatakan lahan yang tidak diperuntukkan untuk PKL bilamana digusur harus direlokasi. Namun hingga saat ini, nasib para PKL Banjararum tidak jelas. Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menegaskan tidak mungkin merelokasi PKL yang ilegal. Rencananya, bekas lapak yang dibongkar akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terkait rencana tersebut, anggota Komisi A Didik Gatot Subroto mengaku anggarannya sudah disetujui. “Ya dananya sudah ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA),” pungkasnya. (lil/nov)

Polresta Gencar Sosialisasi PBoH MALANG (BM) - Polresta Malang terus gencar melakukan sosialisasi program Panic Button on Hand (PBoH) di semua kalangan masyarakat. Bahkan sosialisasi itu dilakukan secara door to door. Kasat Binmas Polresta Malang AKP Imam Mustolih, Rabu (16/3) menyatakan bahwa cara door to door sistem merupakan bentuk sosialisasi tercepat untuk bisa merangkul semua kalangan masyarakat. Upaya itu diibaratkan menyelam sambil minum air. Demikian halnya dengan semua jajaran Binmas yang tersebar di tiap kelurahan. Mereka juga rutin memberi arahan terkait kejahatan yang meresahkan seperti curanmor, premanisme, peredaran narkoba, hingga tindak bullying di sekolah. “PBoH sangat penting bagi masyarakat yang butuh kehadiran polisi saat terjadi sesuatu. Karena itu, program PBoH harus dimanfaatkan,” kata Imam Mustolih. Di samping bersosialisasi dengan sambang rumah atau door to door, Binmas juga menyosialisasikannya dengan cara pemasangan spanduk, pamflet dan stiker di lokasi rawan sebagai bentuk imbauan secara berkelanjutan. Itu diharap bisa menghidupkan budaya guyub. (lil/nov)

BM/KHOLIL

MALANG (BM) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menaikkan besaran iuran kepesertaan per 1 April 2016. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang Sumarjono mengakui hal itu, Rabu (16/3). Dia menjelaskan, sejumlah pelayanan juga akan bertambah mengikutiperubahantersebut.Di

kilas

INDUSTRI KREATIF: Walikota Malang Abah Anton saat acara Indonesia Creative Cities Conference 2016 (ICCC 2016).

Majukan Industri Kreatif Gandeng Bekraf MALANG (BM) - Pemkot Malang terus berupaya melakukan trobosan demi memajukan industri kreatif. Makanya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersama Pemkot Malang melakukan sinergi. “Itu dilakukan Walikota Malang Abah Anton karena Bekraf merupakan lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada presiden,” kata Kabag Humas Kota Malang M NurWidianto saat mnendampingi walikota, kemartin (16/3). Ia menambahkan, Bekraf merupakan pihak terdepan dalam mengelola dan menumbuhkembangkan potensi ekonomi kreatif kota-kabupaten di seluruh Indonesia secara sinergis dan berkelanjutan. Dia menjelaskan, hal tersebut juga diungkapkan Triyawan Munaf sebagai Ketua Bekraf saat press conference bersama Walikota Malang Anton di Royal Kuningan Hotel Jakarta. Pernyataan tersebut, kata dia, juga dikuatkan Abah Anton, bahwa untuk mendukung program Bekraf tersebut Kota Malang siap menciptakan wadah bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Harapannya, agar dapat meningkatkan produksi usahanya. Makanya, pencanangannya nanti kata dia, akan dilaksanakan bertepatan dengan HUT ke-102 Kota Malang. (lil/nov)

Pengendara Motor Tewas MALANG (BM) - Gara-gara menabrak truk gandeng yang sedang mogok, Samsudin (61), tewas seketika. Di kejadian Rabu (16/3), tersebut warga Kabupaten Blitar itu diduga mengantuk. Sementara kejadian laka lantas itu di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Kecamatan Blimbing. Menurut informasi yang didapat, Samsudin yang Warga Desa Ngeni KecamatanWonotirto Kabupaten Blitar itu hendak ke Surabaya. Ia melaju dari rumahnya di Blitar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo bernopol AG-4300KU. Samsudin yang bekerja di Surabaya itu melintasi jalur lingkar timur Kota Malang. Sekitar pukul 04.00, korban tiba di sekitar lokasi kejadian. Tiba-tiba saja, motornya nyelonong hingga menabrak truk gandeng yang sedang parkir di pinggir Jalan Raya Sunandar Priyo Sudarmo. Tepatnya, di depan Ruko Honda AHAS. Truk yang dikemudikan Dori (57), warga Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang itu kondisinya sedang mogok di lokasi tersebut. “Korban melaju dari selatan ke utara, tiba-tiba di lokasi kejadian menabrak truk gandeng yang sedang mogok. Truk itu baru saja mogok dan sedang diupayakan diperbaiki,” terang Kepala Unit Kecelakaan Satlantas POlres Malang Kota Iptu Boedi Junaedi. Ketika itu, lampu truk yang mogok itu juga masih hidup. Namun, karena diduga mengantuk Samsudin tidak melihat dan tak mampu mengendalikan laju motornya. Berdasarkan olah TKP, Samsudin juga tidak terlalu kencang mengendarai motornya. (lil/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30


12 P A N T U R A

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

LAMONGAN l BOJONEGORO l TUBAN l GRESIK

Razia Narkoba, Kodim dan Polres Sidak Lapas LAMONGAN (BM) - Petugas gabungan dari Kodim Lamongan, Polres Lamongan serta petugas Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan, melakukan sidak di Lapas Kelas II B Lamongan, Rabu (16/ 3). Hadir dalam Sidak ke lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan di antaranya Kompol Nurdin (Kabag Ops Polres Lamongan), AKP Andik Lilik (Kasat Narkoba Polres Lamongan), Lettu Inf Ali Mahmud (Dan Unit Intel Kodim 0812 Lamongan), dan Slamet Supartono (Kalapas Kelas II B Lamongan). Sedikitnya 50 petugas gabungan melakukan razia kepada penghuni Lapas Kelas II B Lamongan dengan sasaran narkoba dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Petugas menyisir semua sel baik laki-laki dan perempuan serta megeledah setiap kamar tahanan. Slamet Supartono, Kalapas Kelas II B, menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekanrekan dari TNI dan Polri atas bantuannya

sebagai langkah pengamanan . “Jangan sampai diluar aman didalam (lapas) justru tidak aman. Ini upaya preventif ke arah sana. Peredaran narkoba menjadi fokus perhatian. Ini sebagai upaya pembersihan agar lapas Lamongan mempunyai citra positif. Di dalam Lapas sendiri jumlah tahanan keseluruhan 225 orang terdiri dari laki-laki 218 orang dan perempuan 7 orang,” jelasnya. Dalam penggeledahan itu, satu per satu kamar napi disisir. Petugas memeriksa para napi tersebut sebelum dikeluarkan dari kamar tahanannya. Bahkan tim Gabungan melakukan tes urine baik petugas Lapas maupun napi (narapinada) yang berada di Lapas Kelas II B Kab Lamongan. “Dalam razia itu sejauh ini petugas tidak menemukan narkoba. Kami hanya menemukan beberapa 3 Buah Pisau Rakitan, uang tunai Rp 5.000 dan sendok stainless steel dan yang bisa mengancam keselamatan napi,” ujarnya. (han/zen/dra)

FOTO: BM/ZEN

RAZIA: Sejumlah petugas gabungan dari Polres dan Kodim serta petugas Lapas saat melakukan penggeledahan kepada napi di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan

dalam melaksanakan Ops Gaptib dan himbauan Menteri hukum dan HAM

dalam memberantas narkoba. Kegiatan sidak razia dadakan ini sengaja dilakukan

Usai Minum Kopi di Warung, Warga Made Tewas LAMONGAN (BM) - Warga jalan Mademulyo Desa Made Kabupaten Lamongan bernama Sukarno (66) tewas usai meminum kopi di warung milik Ginah (50) di jalan Suwoko Kelurahan Tlogoanyar Kabupaten Lamongan, Rabu (16/3). Sekitar pukul 11.00 WIB, kor-

ban datang ke warung milik Ginah seperti biasa main sambil minum kopi, kemudian korban memesan kopi dan duduk di warung dengan posisi menghadap ke barat dan korban pada saat itu korban datang sendirian didalam warung tersebut. Ginah yang saat itu di dapur,

tiba-tiba mendengar suara jatuh yang kemudian lari ke dalam warung dan ditemukan korban terjatuh dari kursi dengan posisi tergeletak dilantai dengan kepala disebelah timur. Kemudian Ginah meminta pertolongan. Saat itu Ginah mencoba menghubungi keluarga korban, setelah

keluarga korban datang ke warung kemudian mengecek korban yang ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Dr Sugiri Lamongan untuk dimintakan visum. Menurut keterangan pihak keluarga, korban menderita penyakit jantung dan belum lama

ini dirawat di ruang ICU. Paur Subbag Humas Polres Lamongan, Ipda Raksan menyatakan bahwa korban yang meninggal tersebut menderita penyakit jantung dan ditubuh korban tidak ditemukan bekas luka-luka ataupun bekas-bekas penganiayaan. (dwi/zen/dra)

Gerakan 1821 Bentuk Perhatian dan Kasih Sayang

FOTO: BM/ZEN

SOSIALISASI: Pendampingan kepada anak dalam keluarga sangat penting.

BOJONEGORO (BM) - Sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas keluarga dan bentuk perhatian kepada seluruh keluarga baik suami, istri dan anak diperlukan adanya dukungan perhatian dan kasih sayang serta perasaan memahami dan menghormati. Seperti di sampaikan Hj Mahfudhoh Suyoto MSi, Selasa (15/3) saat melakukan pemantauan PIN di beberapa titik di Kabupaten Bojonegoro. Bentuk kasih sayang dan perhatian kepada keluarga dalam hal ini suami, istri dan anak tak semata-mata me-

menuhi kebutuhan materi saja, namun juga pada kebutuhan psikis yakni perlindungan, kasih sayang, saling menghormati dan memahami. Dikatakan istri Bupati Bojonegoro Suyoto, orang tua adalah contoh dan kiblat bagi anak. Jika saat ini kita menyempatkan menemani anak belajar maka kelak anakpun akan melakukan hal yang sama. Begitu juga sebaliknya jika saat ini orang tua hanya menuntut anak belajar sedangkan orang tua terkesan cuek atau bahkan asyik melihat televisi maupun bermain Gadget atau HP, maka kemungkinan anak

kita juga akan melakukan hal serupa. Anak,lanjutMahfudhoh, memilikihak dirumah yakni untuk diperhatikan dan dilindungi serta dihormati. Jadi jika anak belajar kita juga mengimbangi dengan melakukan hal yang positif . Jadi langkah bijak adalah dengan mematikan televisi danmenyimpansementaragadgetmulai pukul18.00WIBsampaidengan21.00WIB. “1821 adalah gerakan bersama untuk melindungi anak kita dan menjaga keluarga kita dengan kasih sayang dan penuh perhatian,” tandasnya. (ndo/ zen/dra)

Pelajar Putus Sekolah Jadi Pengedar Pil Koplo GRESIK (BM) - Seorang warga Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik AAN (17) yang juga anak di bawah umur ditangkap polisi, karena menjadi pengedar pil koplo jenis Double L. Pelajar putus sekolah ini ditangkap saat hendak transaksi dengan seorang pelajar di salah satu warung desa setempat. Selain mengamankan AAN, polisi juga menciduk pengedar lainnya yakni BagusYuliansah (21) yang diketahuiWarga Kecamatan Bungah. Tertangkapnya AAN dan Bagus bermula dari informasi warga yang diterima anggota Polsek Dukun jika ada pemuda Kecamatan Dukun yang menjadi pengedar pil koplo di kalangan pelajar. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, polisi lalu menyamar dan berpura pura bertransaksi dengan kedua tersangka dan langsung digerebek. Di hadapan penyidik, AAN, anak putus sekolah tersebut mengaku menjadi pengedar baru berjalan satu bulan. “Saya beli dari Bagus dan saya jual lagi ke teman-teman dekat saja,” ujarnya. Sedangkan BagusYuliansah mengaku mendapatkan barang tersebut dari Surabaya. Selain diedarkan di kalangan pelajar, Bagus juga mengaku sesekali masih memakai pil setan tersebut.Tersangka mengaku menjual barang haram tersebut seharga Rp 15 ribu per poket berisi 10 butir. Dan dari hasil menjualnya, tersangka mendapat keuntungan Rp 5 ribu per poket. Selain mengamankan dua pengedar, polisi juga menyita barang bukti diantaranya 650 pil koplo jenis Double L, dua buah HP dan uang tunai sebesar Rp 530 ribu beserta satu bungkus rokok. AKP Windu Priyo Prayitno Kapolsek Dukun Gresik membenarkan jika anggota Polsek Dukun berhasil mengamankan dua pengedar pil koplo yang salah satunya masih dibawah umur. Akibat perbuatannya, tersangka terancam Pasal 112 dengan ancaman 5 tahun penjara.(gbr/zen/dra)

FOTO: BM/ZEN

EKSPOS: Para tersangka pengedar pil koplo di kalangan pelajar diamankan.

MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro www.beritametro.co.id

Pemenang Tender Harus Siap Teken K3 MOJOKERTO (BM) - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto menyodorkan Kontrak Kerja Ketegasan (K3) kepada tiga pemenang lelang proyek Multiyears 2015. Proyek GMSC senilai Rp 30.6 Miliar dan Gamapala senilai Rp 52 Miliar bakal digelar April mendatang. Awal tahun lalu, proyek tahun

jamak yang sama yakni pembangunan jembatan Rejoto terlebih dahulu digelar. Perseroan Terbatas (PT) para pemenang tender proyek pembangunan jalan dan jembatan Pulorejo-Blooto (Rejoto), Graha Mojokerto Service City (GMSC) dan rehab trotoar jalan Gajah Mada-Pahlawan (Gama-

pala) harus siap diblacklist jika gagal menuntaskan pekerjaannya tepat waktu. Proyek GMSC dan Gamapala kini masuk tahapan penandatangan Surat Perintah Kerja (SPK). “Dalam penandatanganan kontrak klausulnya jelas tertera berbagai kemungkinan termasuk menyangkut denda akibat

keterlambatan atau bahkan wanprestasi. Ada bermacam sanksi harian atau sanksi administrasi berupa pemasukan daftar hitam,” kata Kepala DPU Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto, Rabu (16/3). Wiwiet mengakui, tempo pengerjaan yang relatif singkat merupakan tantangan berat dari

Walikota Instruksikan SKPD Pelayanan Publik Harus Prima MOJOKERTO (BM) - Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus menegaskan bahwa semua instansi SKPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di Kota Mojokerto harus memiliki program-program pelayanan cepat, tepat dan akurat. Hal ini diterjemahkan dalam bahasa teknis agar rakyat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Mojokerto. Dicontohkan dalam pengurusan pelayanan akta,Walikota meminta Dispendukcapil dapat memberikan kemudahan dengan cara memberikan layanan akta terintegrasi. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan kependudukan baik pengurusan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya. Walikota menghimbau kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat, begitu ada warga yang meninggal, saat itu juga warga melaporkan ke Kelurahan dan diteruskan ke Kecamatan kemudian Dispendukcapil serta mendapatkan pelayan 3 in 1 PERWAKILAN

FOTO : BM/PRAYOGI

tahun lalu sekitar 3000 warga yang meninggal, tetapi yang mengurus akta kematian hanya 600-an orang. Ini artinya ada warga yang sudah meninggal, tetapi datanya masih hidup. “Kita ingin data orang Kota Mojokerto itu valid,” tegasnya. Data kematian sangat diperlukan seperti contoh pada saat pelaksanaan pemilihan umum, warga yang sudah meninggal tidak lagi tercatat sebagai warga

masuk tahu resikonya. Salah satunya adalah penilaian kerja dari konsultan pengawas. “Sebelum lelang perencanaan saja kita sudah menyodorkan mekanisme proyek. Artinya nggak peduli PT ecek-ecek atau tidak mereka sudah tahu metode kerjanya,” katanya. Soal penanganan proyek,

mantan Kadisporabudpar ini menyerahkan kepada masingmasing PT. “Kita tidak masuk ranah teknis. Namun apabila rekanan bekerjasama dengan penyedia jasa misalnya alat berat maka kita memberikan penilaian tersendiri,” pungkasnya. (bm/ gie/dra)

Kapolres Bantah Ada Penganiayaan Tahanan

JANJIKAN: Walikota Mas'ud Yunus saat sidak layanan gratis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto.

plus secara gratis. Tiga itu yakni akta kematian, perubahan kartu keluarga dan perubahan status KTP pasangan yang meninggal. Plus mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 250 ribu. Bahkan Walikota memberikan target pelayanan 3 in 1 plus maksimal tujuh hari setelah kematian warga. Karena itu masyarakat diharapkan lebih proaktif mengurus data administrasi dengan tertib dan benar. Data

pemenang tender. “GMSC dan Rejoto target rampung bulan Oktober atau tujuh bulan kedepan dan Gamapala bulan Desember. Memang butuh metode ekstrim untuk merampungkannya,” cetusnya. Mengingat beratnya beban kerja yang menantang ini, dirinya berharap setiap PT yang

yang mempunyai hak pilih. Sehingga data yang ada di Dinas terkait valid dan dapat menjadi acuan. Sementara untuk menunjang program palayan prima, Dispendukcapil mulai pertengahan Maret membuat program pelayanan prima. Yaitu membuka layanan kependudukan di masing-masing kelurahan. Dan semua kepengurusan kependudukan dilayani secara gratis dan cepat. (gie/dra)

MOJOKERTO (BM) – Kapolres Mojokerto AKBP Budhi Herdi Susianto, akhirnya angkat bicara terkait adanya dugaan penganiayaan di tahanan Polres Mojokerto terhadap Dwi Putra Bayu Candika yang meninggal dalam perjalanan dari Lapas Kelas IIB ke RSUD Kota Mojokerto. “Meninggalnya kan di sana (lapas). Saya juga menunggu investigasinya dari sana. Kita bicara locus delicti. Kami endak mungkin mengawali (penyelidikan) dari sini,” kata Kapolres Mojokerto kepada wartawan, Rabu (16/3). Budhimenjelaskanselamaini tak pernah ada keluhan dari tahanan Polres Mojokerto lantaran dianiaya sesama tahanan. Kondisi kesehatan tahanan Polres Mojokerto selalu dicek. Baik saat pertama kali masuk maupun saat akan dikirim ke Lapas Mojokerto. Selain itu, pengawasan di dalam ruang tahanan juga rutin dilakukan anggotanya. “Sehari dua kali kami melakukan pengecekan. Itu sudah protap kami. Selama disini tidak ada keluhan dari tahanan,” tandasnya. Sementara keluarga korban menyebut penyebab Bayu sakit diduga setelah dianiaya di dalam tahanan Polres Mojokerto. Korban sempat mengeluh saat di tahanan dihajar sesama taha-

FOTO: BM /PRAYOGI

Budhi Herdi Susianto

nan.Ibu korban, Titik Ariyani (51) mengatakan, Bayu ditahan Sat Reskrim Polres Mojokerto pada Juni 2015. Sejak 13 Juli, korban dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Mojokerto. Bayu divonis 7 tahun penjara oleh PN Mojokerto pada 25 Januari 2016 atas kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah. Saat itu, anak ke 2 dari 4 bersaudara ini mengeluh bahwa dianiaya sesama tahanan. “Saat itu dia telepon ke saya, dia bilang kalau dihajar oleh tahanan lainnya di Polres Mojokerto,” kata Titik kepada wartawan di rumah duka. Tak hanya itu, lanjut Titik, saat ditahan polisi Bayu juga memintauntukdikirimiuangRp 1 juta. “Minta uang untuk anakanak di tahanan, katanya untuk biaya konsumsi. Kalau tidak, dia diancam akan dihajar sampai

mati,” ungkapnya. Namun, menurut Titik, setelah dirinya mengkonfirmasi ke Sat Reskrim Polres Mojokerto, pihak polisi menyatakan tak ada permintaan uang tersebut. Hanya saja, diduga akibat dianiaya di dalam tahanan itu, Bayu mengeluh sakit di dadanya. Sakit itu kian parah saat Bayu dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Mojokerto.”Setelah dipukuli di tahanan Polres Mojokerto dia mengeluh sakit di dadanya. Selama 3 bulan terakhir dia mengeluh batuk parah. Sebelumnya dia tidak punya riwayat sakit seperti itu,” ujarnya. Puncaknya siang itu saat Titik mengunjungi Bayu di Lapas Mojokerto. Saat bertemu ibunya, suamiYana Idawati itu batuk hingga muntah darah. Korban punsempatmendapatkanperawatan di klinik lapas. Namun, kondisinya yang lemas membuatnapikasuspencabulananak itu dirujuk ke RSUD DrWahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. “Dia muntah darah, kondisinya lemas kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun, dalam perjalanan meninggal. Kemarin pagi dia telepon saya juga muntah darah. Namun, dia masih bisa tidur,” cetusnya sembari meneteskan air mata. (gie/dra)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71


PANTURA 13

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Proyek TIK E-Learning Rp 1,3 M Tuban Diduga Bermasalah

kilas

I Made Endra menjanjikan pihaknya akan segera melakukan pengumpulan bahan bukti dan keterangan (pulbaket) sebelum resmi melakukan penyidikan dan penyelidikan. Jika ada indikasi, semua pihak yang terlibat tak segan untuk dipanggil. "Sementara ini kami akan segera mengumpulkan data tambahan dan alat pendukung untuk segera melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait. Apabila ditemukan fakta yang melawan hukum kita tak akan segan untuk memanggil kepala sekolah maupun pihak Disdik dan rekanan yang kini masih didugakan dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi berupa mark up," terang I Made Endra ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/3). Disinggung dugaan jumlah sekolah yang terlibat, I Made Endra

Kepala Disdipora Drs Sutrisno.

mengatakan masih butuh pendalaman lagi dan belum bisa dibeber. "Makanya kami akan mengumpulkan dan menggali dulu data-data maupun informasi tersebut,” cetusnya. Sumberkoraninimengungkap, dugaan mark up ini memang jadi

terkait program TIK. Bansos TIK itu, lanjut Sutrisno, merupakan kewenangan Kepala Bidang (Kabid)TK- SD. Dia bahkan sempat agendakan pertemuan dengan Sutarno Kabid TK-SD yang dimaksud karena masih ada agenda kerja di luar kota. Namun setelah tiba masa janjian, Kabid TK-SD justru sulit dan enggan ditemui. Beberapa kali nomor selulernya dihubungi tidak pernah mendapat respon. Kadisdikpora yang dihubungi terkait kondisi ini yang justru menyampaikan permintaan maafnya. "Sama2 mas saya sendiri msh diluar kantor, saya minta maaf. Tadi pak Tarno saat ada rapat koordinasi juga tidak nampak hadir katanya ada kegiatan diluar. Sabar yo mas," kata Kadisdikpora sesuai isi pesan singkat yang diterima Berita Metro. (emi/zen/epe)

bidikan kejari. Dia menyebut laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat penerima bansos banyak kejanggalan. Terutama dalam praktik pembelian serta pembelanjaanya yang diduga tidak sesuai dengan harga pasaran per unitnya. “Salah satunya dari kejanggalan itu terjadi pada satuan harga yang ada karena barang yang dibeli tersebut lebih mahal dari harganormaldipasaran,”bebernya. Berangkat dari dugaan tersebut yang bersumber dari data yang telah dihimpun koran ini mengerucut adanya indikasi kongkalikong antara oknum di DisdikporaTuban dengan pihak penyedia jasa, yakni PT Cakra Buana Info Media (PT CBIM), rekanan yang beralamatkan di Jakarta tersebut. Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Disdipora Drs Sutrisno justru mengaku tidak tahu menahu

FOTO: BM/AHMAD JUREMI

TUBAN (BM) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban melalui Kasi Intel I Made Endra, menegaskan akan memanggil berbagai pihak terkait dugaan penyelewengan dan mark up anggaran dana bantuan sosial (Bansos) dari pos anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa dana bantuan program TIK (Teknologi Informasi dan Komputer) E-Learning yang dialokasikan kepada penerima bantuan pada tahun anggaran 2015. Di wilayah Tuban, ada 25 SD negeri penerima bantuan di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang anggarannya mencapai Rp 1,3 milliar. Dana progam TIK untuk pembelian alat informatika tersebut diantaranya digunakan untuk pembelian laptop, proyektor, modem dan speaker aktif.

FOTO: BM/AHMAD JUREMI

Kejari Incar Dugaan Mark Up Penerima Bantuan

JAGA HARGA: Memasuki musim panen raya jagung, Perhutani Tuban juga berharap harga tetap stabil sehingga tetap menguntungkan masyarakat mitra Perhutani penggarap lahan jagung.

Perhutani Tuban Panen Raya Jagung TUBAN (BM) - Program ketahanan pangan Nasional di petak 56-G RPH Ngembes BKPH Pelumpang KPH Tuban mulai membuahkan hasil. Gerakan menanam dan pengembangan jagung hibrida yang dipelopori Perhutani Tuban di lahan persil miliknya dengan memaksimalkan lahan milik negara yang sebelumnya belum pernah termanfaatkan, kini mulai bisa dipetik dengan mulai menggelar panen raya jagung, Selasa (16/3). Kepala Perhutani Tuban, Ir Susilo mengatakan, program ini wujud dukungan kepada program ketahanan pangan pemerintah yang berharap bisa swasembada pangan. “Dengan keunggulan Tuban sebagai penghasil Jagung, kami akan berkerjasama dengan KPH di setiap Kecamatan dengan mempersiapkan tanah persil, agar hasil panen lebih meningkat. Ketika harapan pemerintah mempunyai target panen tahun ini mencapai 24 juta ton, maka kami akan berusaha mendukung itu,” tandasnya. Wilayah yang memiliki potensi untuk program ini seluas 21 ribu hektar dan terletak di tiga kecamatan. Yakni Jatirogo, Parengan, serta Pelumpang. Perhutani menargetkan, hasil panen raya kali ini sebanyak 4 ton/hektar. Namun harapan itu bisa tidak sesuai target jika ada kendala-kendala yang dialami. Upaya yang akan dilakukan pada saat panen raya akan melakukan kontrol agar harga jualnya tetap stabil. Ir Susilo mengacu pada pengalaman sebelumnya, ketika panen melimpah, harganya malah semakin murah. “Karena itu, jika harga tetap stabil, maka masyarakat juga yang akan diuntungkan,” jelasnya. Sementara Dinas Pertanian akan mengajak kerjasama kepada Bulog untuk ikut ambil bagian dalam mengontrol harga jagung di panen raya ini. “Upaya dan penanggulangan harga panen jagung akan kami lakukan dengan mengandeng Bulog , agar bisa membelinya dengan harga yang sesuai,” kata Mustarikah perwakilan dari Dinas Pertanian Tuban. (emi/zen/epe)

Dinilai Tebang Pilih Salurkan Bantuan

LAMONGAN (BM)- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unisla Veteran, PK PMII Unisda, dan IMM Unisda Lamongan, menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Lamongan terkait potret buram pendidikan di Lamongan, Rabu (16/3). Mereka menilai Dinas Pendidikan Lamongan masih tebang pilih dalam menyalurkan bantuan infrastruktur sekolah. Ketimpangan sekolah di pusat kota dengan kawasan pelosok, baik dari segi fisik bangunan maupun saranan dan prasarana, memperkuat kesan itu. M Rofian, orator aksi menyebutkan, masih banyak bangunan sekolah di kawasan pedesaan yang sudah tidak layak namun Dinas Pendidikan seolah tutup mata. “Beberapa pengaduan yang kami terima, ada sekolahan yang sebagian ruangan sudah runtuh, tapi tidak tersentuh oleh Dinas Pendidikan,” ungkapnya. Selain itu, Aliansi Mahasiswa juga menganggap Dinas Pen-

FOTO: BM/AINUN FACHRUDDIN

Aliansi Mahasiswa Demo Dinas Pendidikan

TIGA TUNTUTAN: Tuntutan ada perbaikan di dunia pendidikan, puluhan aktivis Aliansi Mahasiswa menggelar aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Lamongan, Rabu (16/3). Mereka menyuarakan 3 tuntutan yang kerap diterima ketika menggelar aksi sosial di desa.

didikan Lamongan masih belum mampu untuk mengelola dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dengan maksimal. Seperti yang diungkapkan Fuad Hakim dari salah satu elemen mahasiswa. Dia menyebutkan, beberapa lembaga pendidikan menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

“Penggunaan dana BOS ini tidak merata dan tidak sesuai prosedur, banyak sekali hal-hal janggal di lembaga-lembaga yang tidak dapat menggunakan dana BOS sebagaimana mestinya. Dinas Pendidikan Lamongan juga tidak dapat mengatur dana BOS tersebut. Dinas Pendidikan Juga diindikasikan melakukan pengaturan

pembelian buku kepada rekanan tertentu, dan itu gunakan dana BOS, padahal itu dilarang,” beber Fuad Hakim. Mereka juga soroti nasib Guru Tidak Tetap (GTT) yang kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera. Padahal mereka sudah berkumpul untuk membahas hal itu, namun hingga saat ini masih

belum direalisasikan oleh Dinas Pendidikan. Fuad Hakim mengungkap, seorang GTT hanya mendapat santunan Rp 200 ribu per bulan. “Bahkan ada yang laporan hanya menerima Rp 75 ribu per bulan. Ini kan ironis,” cetusnya. Sementara Kandam, Kepala Bidang Pendidikan menengah Umum dan Kejuruan (Dikmenumjur) Dinas Pendidikan Lamongan yang menemui peserta aksi, menegaskan bahwa penggunaan dana BOS sudah sesuai prosedur. "Sudah ada item dan petunjuknya dari Jakarta, sekolah tidak akan menggunakan dana itu kalau tidak memenuhi 13 item," akunya. Mengenai disparitas bangunan sekolah, Kandam menjelaskan Pemkab Lamongan akan melakukan pemerataan secara bertahap. Sedangkan soal kesejahteraan GTT, Kandam mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah dan penyelenggaranya. "Kepala dinas tidak bisa menemui, tapi insyaallah akan kita sampaikan kepada pimpinan," pungkasnya. (nun/zen/epe)

Serangan Jantung Cabut Nyawa Ismail

Animo Warga Tinggi

LAMONGAN (BM) - AntusiasmewargaLamonganyangberminat memanfaatkan fasilitas pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) di DinasSosialTenagaKerjadanTransmigrasi (Dinsosnakertrans) ternyata cukup tinggi. Tingginya animo bahkan memaksa Dinsosnakertrans membuat daftar tunggu. Kepala Dinsosnakertrans M Kamil menyebutkan, untuk 2016 ada 16 paket pelatihan yang kuotanya 256 peserta. Namun yang mendaftar mencapai hampir 300 orang. Sehingga sisanya harus masuk daftar tunggu. Beberapa pelatihan di antaranya menjahit dan bordir, service

sepeda motor, las listrik, tata rias, teknik service pendingin AC, pertukangan kayu dan batu serta pelatihan otomotif roda 4 berbahan bakar bensin dan solar. “Tahun ini kami sampai harus membuat daftar antrian untuk peserta karena melebihi kuota,” ungkap M Kamil saat pembukaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kompetensi di Aula BLK yang dihadiri Bupati Fadeli bersamaWakil Bupati Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi di Aula Lantai II BLK, Rabu (16/3). Apalagihasilpelatihansebelumnya, beberapa peserta sudah ada yang tertampung di perusahaan.

Bahkan ada yang bisa membuka usahasendiri.Kondisiiniyangmenjadi magnet warga lainnya untuk menempuh kesuksesan serupa. Terkait perkembangan BLK itu, Bupati meminta ada inovasi untuk melakukan jemput bola dengan membuka kerjasama yang melibatkan perusahaan-perusahaan.“Lakukan kerjasama dengan perusahaan. Pegawai dengan kualifikasi keterampilan apa yang dibutuhkan. Sehingga semua lulusan BLK bisa langsung bekerja, karena keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Fadeli. Sementara kepada peserta

FOTO: BM/M. ZAINUDDIN

Bupati Minta BLK Jemput Bola

KOMPETENSI: Bupati Fadeli berbincang dengan peserta pelatihan jahit. Dengan pelatihan berkompetensi, bupati berharap lulusan BLK bisa tertampung di dunia kerja.

pelatihan, Fadeli berpesan agar mereka tetap bekerja keras. Jangan sampai materi dan sertifikat pelatihan tidak bisa membawa perubahan pada peningkatan kesejahter-

aan mereka. “Manfaatkan sebaikbaiknya pelatihan di BLK ini. Karena semua fasilitas pelatihan dibiayai oleh Pemkab Lamongan,” ujarnya. (zen/epe)

LAMONGAN (BM) – Ismail (56) warga asal Dusun Bulak, Desa Sambongpinggir, Kecamatan Karangbinangun, ditemukan tewas di pematang tambak dan kali Dusun Putatrejo, Desa Putatbangah, Senin (15/3) petang. Korban bahkan bisa saja tidak ditemukan seandainya pemilik tambak, Nurikan (45), tidak berencana melihat tambaknya. Karena itu, Nurikan sempat terkejut ketika menyaksikan korban tergeletak dengan posisi terlentang dan kondisi badan sudah kaku. Khawatir akan menjadi urusan hukum, dia lantas memberitahukan temuan tersebut kepada Manaf (35), tetangganya yang lantas bersama-sama menuju lokasi Ismail tergeletak. Setelah yakin korban tak bernyawa, keduanya kemudian memberitahu keluarga korban. Istri korban bersama beberapa kerabatnya, sontak menuju lokasi jasad koran ditemukan untuk memastikan. “Penuturan istrinya, korban memang punya riwayat penyait jantung dan paru-paru yang sudah sering kambuh. Namun ketika izin berangkat mancing sekitar pukul 10.00 WIB, kondisinya masih sehat,” terang Paur Subbag Humas Polres Lamongan, Ipda Raksan menerangkan musibah kematian ini kemarin.(dwi/zen/epe)

Agenda Reses Drs Mubin Anggota DPRD Kabupaten Gresik

TERHITUNG selama sejak 15 hingga 20 Maret 2016, anggota DPRD Kabupaten Gresik menjalani agenda reses dengan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menampung dan menyalurkan berbagai aspirasi warga. Hasil reses nantinya akan dijadikan salah satu bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2017. Seperti yang dilakukan Drs Mubin, anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Dapil I (Kecamatan Gresik dan Kebomas). Dirinya akan menggelar jaring aspirasi di Kelurahan Randuagung dan Dahanrejo di Kecamatan Kebomas. Drs Mubin mengatakan, masa re-

PERWAKILAN

ses merupakan kesempatan terbaik bagi wakil rakyat untuk menjaring semua keluhan warga dari Dapil masing-masing sebagai konstituen yang memberikan suara hingga terpilih sebagai anggota dewan. Selain itu, reses juga jadi momen untuk sosialisasikan program pemerintah pada 2017. "Saya akan mensosialisasikan semua program-program Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 mendatang. Selain itu juga melakukan penjaringan semua aspirasi sesuai dengan tupoksinya selaku perwakilan dari rakyat untuk menjaring semua problem serta masalah-masalah yang ada di masyarakat. Di antaranya adalah menampung serta menyampaikan keluhan, harapan, usulan dan keing-

inan masyarakat yang ada di dapil saya," ungkap legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Tak hanya itu, Mubin juga akan mengecek secara langsung dan memantau sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menginginkan dari kegiatan reses yang akan dijalaninya ini agar dirinya bisa mengetahui langsung dari masyarakat terutama konsituennya terhadap sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Gresik selama ini terutama pada tupoksi yang dibidanginya yakni dibidang pendidikan dan kesehatan.

"Pelayanan utama yang sering dikeluhkan masyarakat ini rata-rata di bidang pendidikan dan kesehatan yang biasanya banyak terjadi problem. Dari reses ini kita juga bisa mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap perhatian dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik terhadap semua lapisan masyarakat khususnya warga yang tidak mampu," ujar Mubin. Mubin menambahkan, problem juga sering kali muncul di daerah kota. Biasanya meliputi infrastruktur jalan dan saluran air yang masih sering dikeluhkan masyarakat Gresik. "Dari sini kita akan mengetahui informasi dari masyarakat terhadap kualitas in-

frastruktur dan di daerah mana saja yang masih banyak masalah terutama tentang Insfrastruktur dan saluran air," terangnya. Selain itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga tidak akan luput dari pantauan reses ini. "Dengan berjalanya kegiatan Reses ini kita bisa mengetahui kondisi riil dan nyata terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan terhadap apa saja yang dikeluhkan masyarakat terhadap kualitas infrastruktur dan pelayanan air," pungkasnya. (gbr/zen/adv)

Drs Mubin (Anggota DPRD Kabupaten Gresik)

LAMONGAN: Moh. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri, Ainun Fachruddin, Dwi Pratiwi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo, Imam Taufieq. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Gilang Budi Raharja. Iklan/Langganan: 0857 3233 5005.

FOTO: BM/GILANG BUDI RAHARJA

Tampung dan Salurkan Aspirasi Masyarakat Gresik Dapil I


14 PASURUAN

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Narkoba Mulai Merambah ke Pelosok Desa

Buruh Tani Ditangkap dengan 2 Gram Sabu PASURUAN (BM) Peredaran narkoba jenis sabu sekarang ini telah merambah ke pelosok desa. Selain jadi pengguna, warga desa kini juga jadi pengecer hingga bandar kecilkecilan. Di Kabupaten Pasuruan pun berkali-kali telah menangkap para tersangka narkoba ini. Kemarin (16/3), anggota Satreskoba Polres Pasuruan kembali menangkap seorang tersangka narkoba. Sento (43), buruh tani warga Desa Lumbang RT 04/RW 05 Kecamatan Lumbang. Sento dibekuk petugas saat dirinya sedang bersiap-siap mengirimkan sabu pesanannya.

FOTO: BM / UMAR

TERKONTAMINASI: Sento yang kesehariannya sebagai buruh tani yang sekarang mulai coba-coba jadi kurir sabu. Tersangka saat diperiksa di Polsek Lumbang.

Dari tangan tersangka disita sabu seberat 2 gram lebih. Barang bukti lainnya yang disita adalah pipet kaca yang ada sisa

sabunya seberat 1,1 gram dan pipet lain yang juga tersisa sabu seberat 0,53 gram. “Tersangka tidak mau

mengakui siapa saja jaringannya. Ia hanya mengakui kalau tidak kenal dengan pengirim sabunya. Adalah hak pelaku untuk tidak mengaku.Yang jelas kami telah mengetahui siapa saja jaringannya,” ungkap Kasubbag Humas Polres Pasuruan AKP Yusuf Anggy mewakili Kapolres AKBP Soelistijono. Selama ini, Sento memang dikenal sebagai pengguna sabu. Hingga, petugas melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap tersangka ini. Dipimpin langsung Kapolsek Lumbang AKP Prasetya Budi Utomo, anggota melakukan penggerebekan di rumah tersangka.

Dari tangan tersangka saat ditangkap disita satu kantung plastik sabu di lipatan celana. Ketika digeledah di kamarnya, petugas menyita lagi 8 poket klip sabu total seberat 1 gram. “Saat ditanya, tersangka mengakui kalau dirinya hanya sebagai kurir saja,” tandas Kasubbag Humas. Yusuf Anggi menambahkan, tersangka mengaku dapat pasokan barang haram itu dari teman yang baru dikenal dan tidak tahu dari mana asalnya. Tersangka akan dijerat dijerat dengan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. (umr/kd/nov)

Harga Cabai dan Bawang Meroket Tajam PASURUAN (BM) - Musim hujan tahun ini menjadikan harga cabai dan bawang merah, naik tajam. Dalam sepekan ini kenaikannya cukup signifikan. Di sejumlah pasar di Kota dan Kabupaten Pasuruan, para konsumen mulai menjerit. Betapa tidak, harga cabai kini sudahmencapaiRp42ribuhingga Rp 45 ribu per kilogramnya. Sedangkan, harga bawang merah sudah melampuai harga bawang putih.Pantauandilapangan,harga cabai di pasar Besar dan pasar Gadingrejo Kota Pasuruan, kenaikan harga cabai merah maupun cabai kecil sudah naik. Harganya berkisar Rp 3 ribu hingga Rp 10 ribu. Contohnya, harga cabai merah yang semula hanya Rp 37 ribu per kilo, sekarang sudah naik menjadi Rp 43 ribu hingga Rp 45 ribu per kilonya. Sedangkan harga cabai kecil yang sebelumnyaRp37ribuperkilonya juga naik menjadi Rp 41 ribu per

FOTO: BM / ISTIMEWA

NAIK TAJAM: Akibat tanaman di pegunungan jumlahnya turun drastis, mengakibatkan harga cabai dan bawang putih di Kabupaten Pasuruan naik tajam.

kilonya. Sampai sekarang, stok cabai kecil maupun cabai merah sudah mulai menipis. Sehingga, para pedagang khawatir kalau pekan depanakankembalinaiksehingga menjadikan harga cabai naiknya semakin tak terkendali. “Sudah harganya mahal, kami

sekarang sulit cari barangnya. Bayangkan, untuk mendapatkan cabai lagi kami harus pesan dulu paling tidak untuk sepekan ke depan,”ungkapNyHjUmiseorang pedagangpasarGadingrejo. Hal senada, juga diungkapkan Ny Jum seorang pedagang pasar Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Karena mahalnya cabai sekarang ini dirinya telah mengurangi kulakandagangannya.Alasannya, kalaustokcabaiditumpukbisajadi tidak sampai sepekan sudah membusuk. Kalau sudah busuk dirinya malah akan merugi besar. Maka dari itu, biar pun harga cabai

melonjak sampai berlipat-lipat, dirinya tetap menunggu kiriman. “Kalau sebelumnya harga cabai hijau hanya Rp 12 ribu per kilonya sekarang sudah naik Rp 3 ribu,” katanya. Sementara itu, Kepala DisperindagKabupatenPasuruanIrEdy S membenarkan terkait kenaikan harga cabai dan bawang putih. “Harga bawang putih harganya sudah mulai sama dengan harga bawang merah,” ujar Ir Edy S. KenaikanhargaitutambahEdy karena cabai di pegunungan jumlahnyaturundrastis.Sementara, cabai yang ada di kawasan rendah stoknya sudah tidak mencukupi. Dengan demikian, maka di pasar pun kehabisan stok danpersediaan.Makanyaharganya punotomatisikutnaik. “Kenaikan ini tidak akan berlangsung lama karena begitu musim hujan selesai, pasti cabai sudah tercukupi kembali dan normal,” ungkap Edy. (umr/kd/nov)

KEDIRI

KILAS

PKB Usung Irsyad Jadi Calon Tunggal PASURUAN (BM) - Meski Pilkada Kabupaten Pasuruan masih kurang dua tahun, tapi aroma perpolitikan sudah mulai menyebar. Masing-masing partai yang akan bertarung dalam pilkada nanti mulai berancang-ancang. Khusus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bersamaan dengan Muscab PKB Kabupaten Pasuruan akhir pekan kemarin, di Ponpes Sunan Bonang Desa Gerongan Kecamatan Kraton, sudah memplokamirkan bakal calonnya. Sesuai prediksi di kalangan perpolitikan, HM Irsyad Yusuf yang sekarang menjabat sebagai Bupati Pasuruan, dipastikan akan ditarungkan lagi. Benar saja, sesuai dengan pernyataan Abdul Halim Iskandar Ketua DPW PKB Jatim, Irsyad Yusuf pada pilkada 2018 nanti diusung kembali PKB. Bahkan, Halim juga memastikan kalau Irsyad adalah bakal calon tunggal. Oleh karenanya, lanjut Halim dalam pernyataannya dia minta kepada semua kader PKB di Kabupaten Pasuruan supaya tidak ikut melenggang atau ikut seleksi sebagai bakal calon. Halim dengan tegas meminta kepada semua kader PKB yang ada supaya jangan marah atau iri dengan Irsyad. Justru, sekarang PKB butuh seorang bakal calon wakil yang mendampingi Irsyad nanti. Diakui Halim, Irsyad saat ini diakui masih sebagai kader PKB yang terbaik. Jenjang karir Irsyad sendiri bukan karbitan, tapi merupakan kader yang berangkat mulai dari bawah. Di ranting juga pernah dipegang Irsyad, di organisasi lain di PKB juga sudah pernah digenggamnya. “Sekali lagi saya tegaskan di Pilkada 2018 Kabupaten Pasuruan nanti PKB akan mengusung Irsyad Yusuf menjadi calon bupati (cabup) periode 2018–2023,” katanya. (umr/kd/nov)

FOTO: BM/UMAR

MASIH KOKOH: Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar pastikan HM Irsyad Yusuf sebagai Cabup Pasuruan periode 20182023.

berita metro www.beritametro.co.id

Puluhan Massa RKI Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Dinilai Perampokan Sistematis dan Tak Manusiawi KEDIRI(BM)-Puluhanmassa yang tergabung dalam Relawan Kesehatan Indonesia (RKI) KPW JawaTimur, menggelar unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penolakan itu karena dirasa memberatkan masyarakat. Aksi yang digelar pada Rabu (16/3), itu dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kediri FeniWidayati. Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi usulan- usulan masyarakat yang kemudian dibahas sebagai pijakan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. “Akan kami ditindaklanjuti usulan mereka

FOTO: BM / ISTIMEWA

TOLAK: Massa RKI Kabupatan Kediri yang melakukan unjuk rasa terkait kenaikan iuran BPJS, di gedung DPRD setempat.

secepatnya,” ungkapnya. Untuk diketahui, dalam orasinya itu massa yang mayoritas perempuan tersebut meminta pemerintah memberi jaminan kesehatan masyarakat

yang berkualitas, manusiawi dan gratis. Sementara, korlap aksi Daniel Arisandi mengatakan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres nomor 19 tahun 2016

merupakan bentuk perampokan sistematis yang sangat tidak manusiawi, serta tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Perpres yang berisi kenaikan

iuran BPJS dinilai tidak manusiawi. Daniel bahkan menganggap, iuran kesehatan tersebut sama halnya seperti bisnis ansurasi yang di belakangnya hanya menyangkut kepentingan untung dan rugi. Bukan malah membantu kelanjutan kehidupan masyarakat yang terhimpit kesulitan. “Keadaan masyarakat akan tetap sama saja. Meskipun pemerintah menurunkan BBM, pemerintah juga tetap menaikkan iuran jaminan kesehatan,” katanya. Sekadar diketahui, kenaikan iuran BPJS berlaku sejak 1 Maret 2016 untuk kelas 1 naik dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000. Untuk kelas 2 dari iuran awal sebesar Rp 42.500 naik menjadi Rp 51.000 per bulan. Sedangkan, untuk kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000. (bud/nov)

Bappeda Apresiasi Peningkatan Sektor Industri Kota Kediri KEDIRI (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Rabu (16/ 3), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2016 di Hall IKCC Hotel Insumo di Jalan Urip Sumoharjo. Dalam Musrenbang kali ini, pemerintah setempat banyak mendapatkan apresiasi positif dari Bappeda Jatim terkait peningkatan ekonomi di sektor industri. Diketahui, acara Musrenbang tersebut dihadiri segenap pimpinan daerah beserta seluruh satuan kerja (Satker) di Kota Kediri. Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga hadir dalam kesempatanMusrenbangkaliini, mendapatkan pujian dari Bappeda Jatim atas peningkatan ekonomi di sektor industri. Walikota Kediri dalam sambutannya menjelaskan prestasi PERWAKILAN

FOTO: BM/ISTIMEWA

TINGKATKAN PEREKONOMIAN : Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar saat mendatangi acara Fashion Street di Jalan Dhoho, beberapa waktu lalu.

yang didapatkan semata-mata adalah bentuk nyata kerja keras para abdi rakyat dalam menjalankan tugasnya. “Prestasi yang kita raih semata-mata adalah kerja keras kita semua. Mulai pegawai pe-

merintah dan juga masyarakat Kota Kediri,” ungkap Mas Abu panggilan akrab walikota saat di depan seluruh Satker Kota Kediri. Mas Abu menambahkan, dalam perencanaan pembang-

unan pihak pemerintah Kota Kediri tidak segan-segan meminta usulan masyarakat dalam sebuah forum yang dikemas dalam obrolan santai atau yang biasa dikenal dengan istilah Kopi Tahu.

“Acara Kopi Tahu, juga bermanfaat dalam menggali ide-ide masyarakat Kota Kediri untuk kemajuan bersama,” pungkasnya. Sementara, Kepala Bappeda Jatim Fattah Jassin, mengatakan Pemkot Kediri harus mewadahi semua usaha masyarakat. Baik usaha kecil, menengah, dan makro guna menjadi Kota industri yang maju dan sejahtera. “Semua usaha masyarakat harus didukung, guna kesejahteraan bersama,” ungkap Fattah Jassin saat memberikan sambutan di depan ratusan peserta Musrenbang. Ditambahkan dia, Kota Kediri juga mengalami peningkatan yang siginifikan. ”Kota Kediri kini telah mengalami peningkatan yang signifikan di sektor ekonomi khususnyaindustri,”pungkasnya. (bud/hms/nov/adv)

FOTO: BM / ISTIMEWA

Lambang Kabupaten Kediri

Dispenda Dilaporkan ke Ombudsman KEDIRI (BM) - Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kediri dilaporkan ke Ombudsman RI oleh LSM Montera. Organsisasi masyarakat itu menilai ada dugaan penyimpangan dalam menentukan nilai Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketua LSM Montera Andik Mafudi, mengatakan Dispenda Kabupaten Kediri telah menyalahi UU nomor 28 tahun 2009. Menurutnya, pengenaan BPHTB dispenda cenderung berpatokan pada harga umum yang ditentukan tim appraisal dispenda. Sementara berdasarkan UU BPHTB ditentukan dari nilai transaksi. “Jika nilai transaksi kabur baru menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Kita sudah laporkan ke Ombudsman karena banyak yang mengeluh soal BPHTB ini, mereka menggunakan harga umum, mereka menentukan nilai taksiran dari mana,” kata Andi pada wartawan. Lebih lanjut, Andi mengatakan dalam jual beli tanah dan bangunan seharusnya pengenaan BPHTB didasarkan pada nilai transaksi yang terjadi saat ini. Namun, dispenda tak peduli dengan NJOP atau nilai transaksi. Petugas dispenda selalu turun langsung untuk menentukan sendiri NJOP untuk menentukan BPHTB. Ada dugaan tindakan dispenda ini akibat tingginya target pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan pada dispenda. Sehingga, dispenda memberlakukan wajib pajak secara tidak obyektif. “Ya akhirnya begini, ditempuhlah cara-cara pemaksaan dengan menggunakan cara yang menyalahi UU 28. Hingga dilaporkan ke Ombudsman,” tandasnya. Dia menambahkan, tak hanya kepala dispenda yang dilaporkan ke Ombudsman, namun Bupati Kediri Haryanti Sutrisno ikut dilaporkan. Sebab, bupati juga terlibat dalam persoalan ini. Sementara Plt Kepala Dispenda Kabupaten Kediri Zuhri saat dihubungi enggan berkomentar terkait hal ini, dia meminta Kabag Humas yang berkomentar. “Siapa yang bilang menyalahi undang-undang, biar Pak Haris saja Bagian Humas yang berkomentar,” dalihnya. Sementara, hingga saat ini ditulis Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi masalah itu. (bud/nov)

Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani, Wahyudi. Iklan/Langganan : 081 336 484 057 Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333


P R O B O L I N G G O 15

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 MARET 2016

Petani Keluhkan Harga Gabah Turun Hasil Panen Tak Maksimal, Kualitas juga Turun PROBOLINGGO (BM) – Menjelang panen raya padi, harga gabah kering di Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan. Kondisi ini membuat petani merugi, sebab selain turunnya harga gabah, hasil panen tidak bisa maksimal lantaran banyak padi tumbang tersapu angin di saat musim hujan. “Harga gabah kering hanya berkisar Rp 3.300 hingga Rp 3.500 per kilogram. Harga ini turun dari harga sebelumnya, yakni Rp 4.800 per kilogram. Sudah hasil turun, harga juga turun, soal kualitas juga kurang baik,”ujar Didik, seorang petani pada Berita Metro, Rabu (16/3). Menurutnya, selain masa panen raya, turunnya harga gabah kering panen juga disebabkan

FOTO : BM/SAIFULLAH

PANEN: Meski harga gabah turun, petani di Kabupaten Probolinggo masih melakukan panen padi di Desa Kamal Kuning, Kecamatan Krejengan.

karena kualitas, sebab beberapa bulan terakhir curah hujan sangat tinggi dan cuaca cukup ekst-

rem. Saat ini hampir semua wilayah di Kabupaten Probolinggo sedang memanen padi.

Djailani (43), petani lainnya mengatakan, cuaca ekstrem sebulan terakhir berpengaruh terhadap kualitas gabah dan kuantitasnya. Lahan, seluas 3.500 meter persegi, biasanya bisa menghasilkan panen 15 kuintal. Tetapi saat ini hanya panen delapan kuintal saja. “Dengan harga Rp 3.300 per kilogram, tentu saya rugi. Biaya tanam saja sudah Rp 2 juta. Kalau petani ya begini nasibnya, sedangkan harga beras di pasaran malah masih tinggi. Ini berbanding terbalik,”paparnya Dari pantauan di pasar tradisional Kabupaten Probolinggo, harga beras untuk kelas medium Rp 10.500 sampai Rp 11.000 per kilogram. Harga itu sudah bertahan sejak beberapa pekan

terakhir dan cenderung standar. Sementara itu, Kepala Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Probolinggo Habibullah Maksum menyebutkan, kalau petani mengeluhkan harga gabah anjlok, SRG siap untuk menampung. “SRG Alas Sumur (Kota Kraksaan-red) daya tampungnya 4 ribu ton. Bagi petani yang ingin menampung, SRG siap,” ungkap Habibullah. Ia melanjutkan, nantinya gabah yang ditampung di SRG mendapat pinjaman dari bank yang sudah direkomendasikan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo. “Kebetulan SRG sekarang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI),” pungkas Habibullah. (sip/azt)

Personel Baru Polres Probolinggo Digembleng PROBOLINGGO (BM) – Polres Probolinggo kedatangan Brigadir Polda yang dinyatakan lulus Diktukba Polri Tahun Ajaran 2015-2016. Kedatangan calon anggota Polres Probolinggo ini, berdasar ketentuan surat Kapolda Jatim nomor: B/117/ 2016/Ro.SDM tertanggal 14 maret 2016 perihal penjemputan dan penempatan Brigadir Polda Jatim di Polres Probolinggo. Mereka langsung mengikuti apel di lapangan Mapolres Probolinggo oleh Waka Polres, Kompol Sujiono. Mereka juga mendapat awal pembinaan tradisi, seluruh calon anggota baru Polres Probolinggo, bahkan disiram dengan air kembang oleh Waka Polres di akhir apel penyambutan. “Semoga, kerasan dan bisa disiplin,” jelas Kompol Sujiono, Rabu (16/3). Usai apel penyambutan, barulah

pembinaan tradisi yang sesungguhnya dimulai. Seluruh calon anggota baru Polres Probolinggo tersebut harus mematuhi dan melaksanakan perintah dari Sat Sabhara Polres Probolinggo, yang dalam hal ini adalah penanggung jawab pembinaan tradisi. Calon anggota baru Polres Probolinggo ini kembali dites tentang kekuatan mental dan fisiknya. Terlihat dari bagaimana semua calon anggota kembali ditempa di lapangan belakang Mako Polres Probolinggo. Jumlah calon anggota baru yang masuk ke Mapolres Probolinggo sementara ini berjumlah 19 personel. Terdiri dari 15 polisi pria dan empat polisi wanita. Nantinya, seluruh calon anggota baru tersebut akan kembali ditempatkan ke Satuan atau Polsek jajaran di Polres Probolinggo. (sip/azt)

FOTO : BM/SAIFULLAH

DIGEMBLENG: Sebanyak 19 personel baru Polres Probolinggo digembleng berjalan di aliran air di sawah dengan di dampingi pelatih dari Satuan Shabara.

Lakukan Pemetaan Munculnya Paslon Pilwali PROBOLINGGO (BM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo mulai melakukan pemetaan terhadap kemungkinan munculnya Pasangan Calon (Paslon) dalam bursa Pemilihan Walikota (Pilwali) Probolingo tahun 2018. Meski tahapan Pilwali Probolinggo baru dimulai mulai Agustus 2017 mendatang, tapi dari perhitungan KPU, Paslon dari partai politik (Parpol) yang mempunyai kursi di dewan, kemungkinan ada empat Paslon. Ketua KPU Kota Probolinggo, H Ahmad Hudri menyebutkan, jumlah kursi di DPRD Kota Probolinggo sebanyak 30 kursi. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 8 partai politik. Rinciannya, FOTO : BM/SAIFULLAH H Ahmad Hudri PDIP 8 kursi, Golkar 5 kursi, Nasdem 4 kursi, PKB 4 kursi, Gerindra 3 kursi, PPP 3 kursi, Demokrat 2 kursi, dan PKS 1. “Ketentuannya enam persen dari jumlah kursi. Berarti, partai pengusung minimal mengantongi enam kursi, bisa memberangkatkan Paslon,” ujar Hudri di kantor KPU, Rabu (16/3) kemarin. Berdasarkan ketentuan itu, lanjut Hudri, hanya PDIP yang dapat langsung mengusung Paslon. Sedangkan partai lainnya harus membangun koalisi untuk memenuhi syarat enam kursi. Soal partai berkoalisi dengan siapa, kata Hudri, itu menjadi ranah di Parpol. Sedangkan untuk jalur independen, Hudri menyebutkan ketentuan 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Probolinggo, yaitu sebanyak 167.211 pemilih. “Sepuluh persen dari jumlah DPT itu berarti logikanya ada 10 Paslon independen. Tapi saya kira mustahil. Sebab, juga ada suara konstituen Parpol yang rasanya mustahil semuanya mendukung Paslon independen,” jelasnya. Konstalasi politik saat ini memang belum memperlihatkan pergerakan mencolok. Walau ada upaya penghangatan atmosfer politik oleh Gerindra dan PKB. Gerindra memunculkan kriteria figur pemimpin muda, cerdas, tegas, dan visioner. Sedangkan PKB, mewacanakan ketua maju dalam Pilwali. “Kalau soal calon, silakan saja tanya ke Parpol. Itu wilayah mereka,” pungkas Hudri. (sip/azt)

TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

SITUBONDO l BONDOWOSO l LUMAJANG

Wisatawan Pantai Bama Tak Nyaman Keberadaan Monyet Liar Dinilai Mengganggu

Gagas Aplikasi Pengaduan Online

FOTO : BM/EDO

LIAR : Keberadaan monyet-monyet liar di kawasan Pantai Bama, Baluran, Situbondo dikeluhkan para wisatawan.

Bama. Apalagi monyet liar itu bisa saja mencelakai pengunjung. Menurutnya, Pemkab Situbondo mestinya bisa memasang pagar dari kawat di sekeliling area Pantai Bama, untuk keamanan. “Tidak harus dikurung,

karena itu adalah hewan liar dan jumlahnya banyak. Namun bisa diantisipasi di sekeliling Pantai Bama dibangun pagar,” kata Ayu yang juga diiyakan oleh Rila, warga Situbondo. Lokasi Taman Nasional Baluran ini berada di antara

wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Selain Pantai Bama, objek wisata lain yang terkenal di adalah Savana Bekol yang mampu memberikan kepada pengunjung suasana yang mirip dengan alam liar. Sehingga Sa-

vana Bekol ini juga sering disebut sebagai ‘Afrika-nya’ Indonesia. Hal ini dikarenakan suasana yang disajikan di sana memiliki kondisi yang mirip seperti alam liar ala Afrika. Pantai Bama berjarak sekitar 4 km dari dari Savana Bekong. (edo/azt)

PIN Polio Situbondo Capai 98,63 Persen SITUBONDO (BM) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo mencatat pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio hingga hari terakhir, mencapai 98,63 persen dari target Kementerian Kesehatan 95 persen. “Dari jumlah yang terlayani 44.663 anak itu juga termasuk gabungan dari balita dan anakanak dari luar Kabupaten Situbondo, pada saat petugas melakukan PIN Polio di tempat keramaian,” ujar Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingPERWAKILAN

kungan (Kabid P2PL) pada Dinas Kesehatan Situbondo, Edy Suprapto, Selasa (15/3). Ia mengemukakan, target PIN PolioDinasKesehatanKabupaten Situbondo semula 44.591 balita dan anak-anak, namun dari data targetitumenggunakandatalama atau tidak melakukan pendataan ulang sehingga saat pelaksanaan angkanya bertambah dan melebihi target. Meski demikian, kata dia, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sudah melebihi target yang sudah ditentukan oleh Ke-

menterian Kesehatan (Kemenkes), yakni 95 persen. “Kami masih akan cek kembali data yang masuk dari teman-teman di setiap puskesmas di 17 kecamatan Kabupaten Situbondo serta data target PIN Polio,” katanya. Menurut Edy Suprato, petugas Dinas Kesehatan yang tersebar di seluruh puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu, berjumlah lebih dari 3.000 orang, 50 persen di antaranya terjun ke lapangan guna menyukseskan PIN Polio yang

dilakukan serentak. Dalam pelaksanaan program PIN Polio 2016, lanjut dia, pihaknya sempat mengalami kesulitan karena ada beberapa wilayah di Situbondo yang akses jalannya sulit,yaknididaerahpegunungan. “Selain itu juga kesulitan kami, ada beberapa orang yang tidak mau diimunisasi, karena adanya isu vaksin polio dibuat dari hal yang kurang meyakinkan. Padahal MUI sudah memperbolehkan atau menghalalkan. Tapi yang tidak mau diimunisasi karena isu itu hanya

beberapa saja,” ujarnya. Ia juga menambahkan, untuk menyukseskan program PIN Polio 2016, sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo telah melakukan terobosan dengan berkoordinasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat akan pentingnya imunisasi untuk kesehatan bagi balita dan anak-anak umur 0 hingga 59 bulan. “Untuk jangka pendek dan jangka panjang imunisasi polio itu penting, agar tidak mudah terkena penyakit,” tuturnya. (ant/azt)

SITUBONDO (BM) – Warga Kabupaten Situbondo berharap, Dinas Kebersihan membuka fasilitas aplikasi pengaduan masyarakat, untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan sehat. “Maka Dinas Kebersihan bisa bekerja lebih fokus, karena diaplikasi tersebut masalah-masalah kebersihan tampil dengan lebih detail,” kata Azis, warga Kelurahan Mimbaan, Situbondo, Rabu (16/3). Lewat aplikasi berbasis media sosial ini, kata ia warga dapat melaporkan masalah utama lingkungan melalui unggahan foto yang akan direspon oleh Dinas Kebersihan atau dinas terkait lainnya. Dalam aplikasi ini, lanjut Azis, tiap laporan akan ditandai dengan status pelaporan yang terdiri dari tiga warna, sesuai statusnya. Warna merah berarti masih menunggu ditindaklanjuti, warna kuning berarti sedang ditangani dan warna hijau berarti masalah sudah ditangani. “Dinas Kebersihan akan terbantu dengan aplikasi pengaduan masyarakat. Ini untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan sehat,” katanya. Sementara menurut Ali Munir, Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Situbondo, pihaknya sangat merespon usulan tersebut. “Namun untuk sementara hal itu belum diajukan untuk dianggarkan. Tapi itu sangat positif dan kami akan berupaya mewujudkannya,”

FOTO : BM/EDO

SITUBONDO (BM) – Pantai Bama di kawasan Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo. Tapi sayangnya para wisatawan mulai mengeluhkan soal banyaknya monyet yang berkeliaran dan meresahkan pengunjung. Monyet liar itu sangat menganggu kenyamanan. Di tuturkan oleh Ayu salah seorang pengunjung Pantai Bama dari Banyuwangi, Rabu (16/3). Saat memasuki Pantai Bama, makanan dan minuman yang dibawa disabet monyetmonyet tersebut, Mersa tidak nyaman di area tersebut, ia memilih untuk keluar lagi dari kawasan Pantai Bama. “Saya dan keluarga merasa tidak nyaman kalau monyetnya sampai terus-menerus mengganggu kami. Mau makan dan minum saja harus cari tempat yang tertutup,” keluh Ayu. Ia berharap Pemkab Situbondo mampu .memberikan kenyamanan pada wisatawan yang berkunjung ke lokasi Pantai

“Namun untuk sementara hal itu belum diajukan untuk dianggarkan. Tapi itu sangat positif dan kami akan berupaya mewujudkannya,” ALI MUNIR KABID KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS CIPTA KARYA SITUBONDO

kata Ali Munir. Untuk sementara. kata Ali, warga bisa melaporkan masalah lingkungan melalui unggahan foto. Hal itu yang akan direspon oleh Dinas Kebersihan atau dinas terkait lainnya. “Sangat membantu. Situbondo perlu berubah dan berani berubah. Itu berarti mampu membuat terobosan,” ujar Ali. (edo/azt)

Probolinggo: Yusron Fuadi (koord), Saipul, Iklan/Langganan: 081 336 373 699; Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim; Bondowoso: Bambang; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Iklan/Langganan: 081 249 455 05


16 KAMIS, 17 MARET 2016

www.beritametro.co.id

BBPJN-V Beralasan Kekurangan Dana dan SDM

SIDOARJO (BM) - Tewasnya pengendara yang disebabkan banyaknya jalan berlubang (rusak) masih bergulir. Komisi C DPRD Sidoarjo melakukan dengar pendapat (hearing) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN-V) dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (16/3). Anggota Komisi C, bidang Pembangunan, Tarkit Erdiyanto mengungkapkan bahwa penanganan jalan rusak milik Nasional yang tak kunjung di lakukan pembenahan hingga berujung maut kepada pengguna jalan, maka bisa dipidanakan sesuai undangundang yang berlaku. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut memungkinkan setiap pengguna jalan raya negara, Provinsi, Kabupaten atau Kota bisa menuntut pemerintah untuk mengganti rugi atas kecelakaan yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia. "Kerusakan jalan Nasional yang ada di Sidoarjo, itu merupakan kelalaian. Seharusnya Jalan nasional yang rusak bisa segera diperbaiki sebelum adanya korban jiwa. Apalagi korban meninggal di jalan milik nasional itu warga Sidoarjo yang berjumlah 7 orang. Dan penyelenggara bisa dipidanakan," ungkap Tarkit.

Bukan tanpa alasan pihaknya menyebut terjadinya korban jiwa pada pengguna jalan yang disebabkan banyaknya jalan nasional yang rusak merupakan sebuah kelalaian. Pihaknya kerap menemukan masih banyaknya jalan Nasional yang ada di wilayah Sidoarjo rusak dan tak kunjung dilakukan pembenahan. Seperti di akses Jalan Waru, Taman, Krian hingga Balongbendo. "Lebih dari dua bulan jalan milik pusat ini tak kunjung di perbaiki. Dan lagi-lagi korbannya warga Sidoarjo. Apa harus nunggu jatuhnya korban lagi. Dan untuk melakukan perbaikan, saya kira pasti ada anggaran tanpa harus menunggu dari pusat. Alokasi dana itu pasti ada," katanya. Pihaknya menginginkan agar jalan Nasional yang rusak ini segera diperbaiki. Sehingga tidak ada lagi jatuhnya korban berikutnya. Dan harus ada regulasi khusus yang disampaikan pusat kepada daerah. Sehingga dalam penanganannya tidak bisa saling menunggu. Sementara, Kasie Prefersi Bidang Pelaksanaan II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Jawa Timur (BBPJNV), Purnyoto mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku miris ketika mendengar kecelakaan di jalan Nasional tersebut. Namun ada keterbatasan peralatan dan keterbatasan dana. Dana yang diturunkan dari pusat tidak sesuai dengan

FOTO:BM/HADI

Anggota Komisi C Sebut Pelaksana Lalai

DIANGGAP LALAI: Kasie Prefersi Bidang Pelaksanaan II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Jawa Timur (BBPJN-V), Purnyoto saat memberikan penjelasan di ruang rapat Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo.

kebutuhan yang ada. Adapun untuk regulasi baru itu sendiri, pihaknya mengaku tidak dapat memutuskan. Karena pihaknya yang hanya selaku pelaksana. "Mungkin nanti bisa disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR. Kita hanya pelaksana saja. Saya akui keterbatasan kami dalam peralatan dan dana. Dimana dana yang turun hanya sekian, dan dana itu kita bagi di seluruh

yang ada di wilayah Jatim. Tanpa melihat unsur kebutuhan. Dengan adanya dana yang terbatas, ada program-program yang diusulkan. Sehingga mengurangi ketersediaan anggaran jalan," ujarnya. Adapun kendala lain, pembenahan sistem drainase tidak dapat terlaksana karena terkendala pembebasan lahan . Bahkan penyedia jasa belum terbiasa

dengan paket long segment. Selain itu, curah hujan yang masih tinggi, membuat kecepatan bertambahnya lubang dengan kecepatan penanganan tidak seimbang. Bahkan, ada batasan waktu yang membuat pembenahan jalan tidak maksimal. Seperti, Kepadatan lalu lintas yang sedang macet sehingga tidak bisa maksimal dalam menangani jalan rusak.

kilas

FOTO:BM/HADI

Sinergi Dewan dan Pemkab Sidoarjo Tangani Banjir

TANGANI BANJIR: Suasana hearing Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pembahasan penanganan banjir.

ada 8 kecamatan yang terancam banjir dan harus segera dilakukan penanganan. Yaitu Kecamatan Waru, Taman, Sedati, Gedangan, Buduran, Sidoarjo, dan Candi. "Setiap daerah sudah kami

cari apa masalahnya dan bagaimanacaramenyelesaikannya,"ujarnya. Dia menyebutkan, sejatinya, 8 kecamatan ini menjadi prioritas dalam penanganan banjir. Hanya saja, semuanya disesuaikan den-

gan kemampuan anggaran. "Sampai saat ini kami kan belum tahu anggaran PAK ada berapa yang bisa digunakan untuk penanganan banjir, jadi belum bisa memetakan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Ahmad Amir Aslichin menanyakan langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pihak eksekutif dalam menangani banjir ini. Sebab dirinya menilai selama ini normalisasi sudah sering dilakukan, namun banjir juga masih terjadi di Sidoarjo. "Kalau perlu langkah cepat yang bisa dilakukan saat ini adalah normalisasi secara keseluruhan dan besar-besaran," ujar politisi PKB ini. SedangkanKetuaDPRDSidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan yang juga hadir dalam hearing tersebut menyebutkan perlu adanya strategi khusus dalam menjalankan semua rencana yang sudah disampaikan oleh Bappeda. Bahkan jika memungkinkan rencana tersebut bisa diwujudkan tanpa menunggu PAK digedok. (adi/sab)

ISTIMEWA

SIDOARJO (BM)- Permasalahan banjir yang melanda Sidoarjo pada Februari lalu ditanggapi serius oleh pemerintah Sidoarjo baik legislatif maupun eksekutif. Rabu (16/3) Komisi C DPRD Sidoarjo mengundang Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo untuk menuntaskan masalah banjir tersebut. Dalam hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi C Ahmad Amir Aslichin tersebut, Kepala Bappeda Sidoarjo Sulaksono mengatakan pihaknya sudah menyiapkan empat alternatif untuk menangani banjir.Yaitu pelebaran sungai, penertiban bangunan liar di sepanjang sungai, normalisasi sungai, dan pengendalian dam. Menurut survei yang dilakukannya selama 2 pekan terakhir,

CURI MOTOR: Kedua tersangka pencurian motor bersama barang bukti motor curiannya.

Maling Motor Dihajar Massa

yang diterimanya. “Jika naik ya pelayanannya harus meningkat pula,” ujarnya. Dia mengungkapkan, semua anggota keluarganya sudah diikutkan BPJS kesehatan secara mandiri. Sehingga, setiap bulan harus membayar sesuai dengan kelas dan jumlah keluarga yang diikutkan BPJS kesehatan. “Jika naiknyabanyakyaterasa,”keluhnya. Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau disebut peserta mandiri naik, yaitu iuran kelas III Rp 30 ribu, kelas II Rp 51 ribu dan kelas I Rp 80 ribu. Pada peraturan sebelumnya, iuran kelas III Rp

25.500, kelas II Rp 42.500 dan kelas III Rp 59.500. Adapun iuran untuk peserta PBI di aturan sebelumnya sebesar Rp 19.225 per orang per bulan dan saat ini menjadi Rp 23 ribu per bulan. Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Sidoarjo SetyoWinarno mengatakan, BPJS kesehatan akan mensosialisasikan kenaikan iuran BPJS kesehatan dengan sisa waktu yang ada. Dengan pemahaman tersebut diharapkan peserta BPJS mengerti dengan kondisi kenaikan iuran tersebut. “Semua kan demi pelayanan kesehatan masyarakat di Sidoarjo,” jelasnya.

ISTIMEWA

Warga Keluhkan Kenaikan Iuran BPJS SIDOARJO (BM) – Rencana kenaikan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dikeluhkan sejumlah warga Sidoarjo. Kenaikan iuran ini nantinya akan disesuaikan dengan kelasnya. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perpres pada 29 februari 2016. Per 1 April iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional naik. Salah satu warga Magersari Catur Andi Herlambang mengaku, baru mendengar rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan. Kenaikan iuran tersebut diharapkan bisa meningkatkan fasilitas kesehatan

BAYAR IURAN: Salah seorang peserta BPJS mandiri sedang membayar iuran.

Dia mengungkapkan, bahwa pelayanan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kelasnya. Namun demikian, hal tersebut hanya berhubungan dengan fasilitas yang

"Sebetulnya kita tidak diam, beberapa wilayah sudah kita lakukan perbaikan. Dan batas waktu kita dalam mengerjakan itu hanya pukul 22.00 sampai 04.00 wib, memang percepatannya tidak begitu frontal. Tapi saat ini sudah kita lakukan pembenahan secara frontal sejak 11 maret lalu, kita minta satuan kerja yang sedang longgar untuk membantu. dan kita juga sudah dibantu oleh Satker I dan SKPD serta penyedia jasa juga sudah kita turunkan. Kemungkinan dalam waktu dekat juga sudah selesai," urainya. Saat ditanya seputar aturan UndangUndang yang menyatakan penyelenggara bisa terdampak hukum atas kelalaian tersebut, Purnyoto menyampaikan bahwa pihaknya sudah memasang ramburambu di tempat jalan rusak agar pengguna berhati hati dalam berkendara. Di sisi lain, pihaknya juga sudah berupaya dalam melakukan perbaikan-perbaikan jalan rusak tersebut. Di antaranya, dengan cara sapu lobang di jalan-jalan berlobang. "Kita akui atas keterlambatan itu. Tapi kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Yakni dengan cara sapu libang. Dalam waktu dekat memang itu yang kita upayakan. Untuk insiden itu, kita juga sudah memasng rambu-rambu agar pengguna tidak melintasi jalan berlobang tersebut," tandasnya. (adi/sab)

diterimanya. “Obatnya dan pelayanan oleh tenaga kesehatan ya sama saja yang membedakan hanya fasilitas kamarnya,” tandasnya. (adi/sab)

SIDOARJO (BM) – Kecekatan Deni Setyo Adiputra (29) yang langsung berteriak begitu melihat motornya dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Mengantarkan Hariski (33), warga Kenjeran RT 01 RW 02, Kota Surabaya dan Hanafi (40), warga Jl Sidonipah 51B, Kelurahan Simolawang RT 07 RW 04, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya ke balik jeruji besi. Tertangkapnya kedua tersangka ini bermula saat Deni Setyo Adiputra, warga Perumahan Pondok Jati, Sidoarjo keluar dari kamar kos milik Antok dikawasan Desa Larangan RT 06 RW 02, Kecamatan Candi, Sidoarjo dan melihat motornya yang bernopol W 3750 TL dibawa kabur oleh salah seorang dari tersangka. Mengetahui halitu secara refleks Dia berteriak minta tolong. Teriakan Deni itu didengar oleh warga sekitar yang langsung berhamburankelokasiteriakandanberhasilmenangkaptersangka. Mereka menghadiahi bogeman mentah kepada keduanya. “Saat mengetahui motornya tidak ada di tempat, korban langsung lari ke jalan raya dan berteriak minta tolong. Warga yang saat itu berada di lokasi langsung mendatangi dan menghajar massa,” ujar Kompol Kusminto, Kapolsek Candi saat ditemui wartawan di Mapolsek Candi, Rabu (16/3). Dirinya menambahkan, bahwa komplotan ini terdiri dari empat orang. Dua orang berhasil membawa kabur motor Beat dan duanya lagi yakni Hariski dan Hanafi gagal membawa kabur motor milik Deni. Polisi yang tiba dilokasi, langsung mengamankan kedua tersangka dari amukan massa dan berhasil mengamankan barang bukti. “Dari lokasi, kami berhasil mengamankan sebuah kunci T yang dibuat pelaku dalam menjalankan aksinya dan sepeda motor Scoopy milik korban. Sedangkan dua pelaku lainnya yang berhasil membawa kabur motor beat, sedang kita lakukan proses pengejaran,” jelasnya. (stk/sab)

SIDOARJO (BM) - Dinas Pendidikan Provinsi jawa Timur dan Komisi E DPRD JawaTimur mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Rabu (16/3). Mereka meminta kejelasan tentang nasib siswa jenius SD Multilingual Anak Shaleh Waru Pato Sayyaf yang tidak bisa mengikuti UN, dikarenakan lembaga pengelola pendidikannya yang belum memiliki izin operasional. Tamu dari provinsi Jawa Timur yang datang beserta ayah siswa jenius Pato diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo M Khusaini dan beberapa stafnya. Pembicaraan berlangsung tertutup. Usai melakukan pembicaraan, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Agatha Ratnasari menyatakan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Dindik provinsi Jawa Timur, masalah yang menimpa Pato Sayyaf

siswa SD Multilingual Anak Shaleh Waru yang tidak bisa mengikuti UN. Pada hari ini pihaknya beserta dengan Dindik Provinsi JawaTimur sudah melakukan pembicaraan dengan Dindik Sidoarjo. “Semoga ini menjadi titik terang, dan tadi orang tua siswa juga hadir, hanya saja permasalahan ini sebatas pembicaraan, karena yang berhak memutuskan adalah Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo. Saat ini Beliau sedang menjalankan ibadah umrah,” jelas Agatha. Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan pendidikan Khusus Dindik Provinsi JawaTimur Nuryanto menjelaskan bahwa yang menentukan dan menetapkan sekolah penyelenggara ujian sekolah untuk SD/MI adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan hasil penetapan tersebut diserahkan ke Dindik Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Dindik

Provinsi Jawa Timur bersama dengan Komisi E DPRD Jawa Timur meminta keterangan terkait permasalahan siswa SD Multilingual ini. “Kami minta ke Dindik kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan orang tua siswa dan pihak sekolah, namun ternyata pihak sekolah tidak hadir,” ungkapnya. Ditambahkan Nuryanto, pada prinsipnya dari pemerintah tidak boleh merugikan siswa sepanjang siswa tersebut telah melalui aturan umum yang berlaku. Pato Sayyaf ini telah menyelesaikan satuan pendidikan dan memiliki rapor dan saat ini tercatat sebagai siswa kelas 6, yang berarti sudah terpenuhi semua. “Semestinya dengan dipenuhinya berbagai satuan pendidikan yang sudah ditetapkan kementerian pendidikan melalui puspendik, siswa ini bisa mengikuti UN,” jelasnya.

SD Multilingual anak saleh yang menyelenggarakan kelas akselerasi bagi siswa yang mempunyai kepandaian diatas ratarata meski tanpa adanya izin dari Dinas pendidikan dalam menyelenggarakan program tersebut. “Ini merupakan kesalahan dan kelengahan pihak sekolah dan Dindik Sidoarjo, dan yang perlu ditindak, bukan siswanya,” pungkasnya. Sementara Sekretaris Dindik Sidoarjo M Khusaini saat dikonfirmasi di kantornya terkait hasil pertemuannya dengan Dindik Provinsi Jawa timur dan Komisi E DPRD JawaTimur,engganmemberikanpernyataan. "Saya tidak berhak memberikan pernyataan, yang berhak adalah kepala dinas. Kita hanya mengumpulkan data dari pembicaraan tadi dan selanjutnya akan menjadi bahan laporan ke kepala dinas,” tukasnya. (adi/sab)

FOTO:BM/HADI

Keputusan Siswa Jenius Ikut UN di Tangan Kepala Dispendik Sidoarjo

CARI SOLUSI: Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Provinsi Jawa Timur Nuryanto (kanan) didampingi anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Agatha Ratnasari.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.