Berita Metro 22 Februari 2017 by Harian Berita Metro

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Aksi 212, DPR Teruskan Tuntutan ke Presiden

Tak Berhentikan Ahok, Mendagri Siap Dipecat

BM/ISTIMEWA

DAMAI: Ribuan massa mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Meski diguyur hujan deras, aksi 212 tersebut tetap berjalan dengan tertib dan damai.

JAKARTA (BM) – Di tengah guyuran hujan lebat, ribuan massa Aksi Bela Islam 212 Jilid II, memenuhi pintu utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Sebanyak 20 ulama yang mewakili massa aksi, diterima Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesetyo dengan did-

Luhut Gertak Freeport

JAKARTA (BM) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggertak PT Freeport Indonesia dengan mengeluarkan ‘kartu merah’ apabila berani menggugat pemerintah Indonesia ke Mahkamah Arbitrase Internasional atas sengketa kontrak pertambangan yang beroperasi di Papua. Dengan lantang Luhut berucap; apabila perusahaan asal Amerika Serikat itu tak mempunyai itikad baik dan membawa urusan tersebut ke arbitrase, maka kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2021 dipastikan tidak akan diperpanjang. “Kalau nanti dia arbitrase, selesai 2021. Ya dia minta gitu ya

sudah kalau kau minta gitu,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (21/2). Bahkan Luhut sendiri tidak merasa khawatir menghadapi gugatan tersebut, malah sebaliknya dia merasa senang karena perusahaan Freeport dirasa selama ini telah membuat pemerintah kerepotan. “Bagus dong kalau arbitrase,

biar ada kepastian (hukum). Gini, itu kan semua aturan ketentuan sudah kita berikan gak boleh dong kita harus di didikte, nggak bisa dong. Kan dia harusnya divestasi 51 persen itu 2009 dia harus bangun smelter, dia kan gak lakukan,” tandas Luhut. Menurut Luhut, hubungan Indonesia dengan Freeport merupakan hubungan bisnis, dan pihak Freeport telah melakukan aktifitas pertambangan yang tidak berkeadilan selama lebih dari 50 tahun. Maka sudah saatnya Indonesia mendapat apa

Menangkan Ahok, Megawati Serukan Konsolidasi KIH

yang menjadi kedaulatan bagi Indonesia. “Masa’ negara berdaulat diancam. Kita tidak mau didikte dan sikap kita selama ini sudah bagus kepada Freeport. Kita mau bisnis to bisnis, tidak ada urusan negara ke negara dia, private sector kok. Dia kan sudah 50 tahun di Indonesia pada 2021. Masak Indonesia gak boleh jadi majority (divestasi 51 persen),” kata Luhut. Untuk diketahui, sebelumnya Bos Besar Freeport, Richard C. Adkerson telah melayangkan surat ultimatum kepada pemer-

 Baca: Penerimaan... Hal. 7

 Baca: Mendagri... Hal. 7

Luhut Binsar Panjaitan

Mulai Diberlakukan, SIUP dan TDP Tak Perlu Perpanjangan JAKARTA (BM) – Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kini tak perlu perpanjangan lagi. Peraturan itu telah diberlakukan mulai kemarin, Selasa (21/2), bersamaan dengan dikeluarkannya surat edaran untuk menghapus kewajiban perpanjangan SIUP dan TDP, yang ditandatangani Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Enggartiasto Lukita

 Baca: Siapkan... Hal. 7

Khaththath, masih kurang lama karena masih banyak yang belum dibicarakan. Al Khaththath mengaku harus menemui massa, mengingat Rizieq Syihab juga datang ke DPR. Saat menemui massa, Bambang Soesetyo menjelaskan bahwa tuntutan aksi 212 telah ditampung dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi. “Pertama, tuntutan menonaktifkan Ahok serta menghen-

intah Indonesia agar membuka ekspor konsentrat dan memberlakukan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam IUPK. Presiden sekaligus CEO Freeport-McMoran itu menuturkan jika dalam waktu 120 hari pemerintah Indonesia tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud, maka dia akan melakukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase. “Kita tidak dapat terima IUPK dari pemerintah dengan lepaskan KK. Januari lalu kita keluar-

JAKARTA (BM) - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin rapat konsolidasi Pemenangan Pilgub DKI putaran dua, Selasa (21/2). Konsolidasi tersebut dilakukan untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Di awal pidato pembukaan, Megawati menyinggung soal sejumlah kekalahan pasangan calon yang diusung oleh PDIP di

Megawati

ampingi Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PDIP Tri Medya dan Mulfahri dari Fraksi PAN. Bambang Soesetyo hadir bersamaan dengan keluarnya delegasi perwakilan pengunjuk rasa aksi 212. “Saya membawa Ketua Komisi III DPR Bambang Soesetyo,” ucap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath. Khaththath menjelaskan, perwakilan massa diterima dengan baik oleh Komisi III DPR. Dalam pertemuan selama satu setengah jam, kata

INDEKS

Banjir Rendam Mojokerto, Aktifitas Warga Lumpuh MOJOKERTO(BM) - Banjir merendam ribuan rumah penduduk di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Selain itu, banjir diakibatkan meluapnya beberapa avur sungai Sadar yang juga melumpuhkan aktivitas warga termasuk dunia pendidikan. BACA HALAMAN

 Baca: SIUP... Hal. 7

Sidang Kasus Pelepasan Aset PT PWU

Dahlan Hadir, Enam Saksi Mangkir Setelah sempat tertunda dua pekan, sidang kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) berupa tanah bangunan di Kediri dan Tulungagung, dengan terdakwa Dahlan Iskan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jalan Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (21/2). Agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan dari Jaksa Penuntut Umum.

BM/ISTIMEWA

SIDANG TIPIKOR: Terdakwa Dahlan Iskan saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jl Bandara Juanda - Sidoarjo.

Ada sembilan orang saksi yang dihadirkan di persidangan yang digelar di ruang Cakra PengadilanTipikor. Sidang dipimpin Tahsin sebagai Ketua Majelis Hakim. Sembilan saksi yang diajukan jaksa adalah Sekretaris DPRD Jatim Achmad Jailani, Pensiunan Pemprov Amirullah, mantan Komisaris PT. PWU Jatim Abdul Ghaffar, Sri Areni, Abdul

Mukti, Mamik, Rinto Harno, Imam Utomo dan Sam Santoso. Dari sembilan saksi tersebut hanya tiga orang yang hadir, yakni Achmad Jailani, Abdul Ghaffar, dan Amirullah. Enam saksi lainnya absen karena ada yang saksi. Contohnya mantan Gubernur JawaTimur Umam Utomo sakit dan harus menjalani perawatan. Ada pula

PRAKIRAAN CUACA

Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, Sam Santoso yang masih sakit, dan Rinto Harno yang juga sakit. “Sebenarnya kita menghadirkan sembilan saksi. Tapi, hanya tiga yang bisa hadir. Karena enam orang saksi ini berhalangan hadir, dengan alasan ada yang sakit dan masih di rawat,” jelas Ketua Tim JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Nyoman Sucitrawan. Dalam keterangan, saksi Ahmad Jaelani menjelaskan jika dirinya baru menjabat sebagai sekretaris DPRD Jatim sejak tahun 2014. Sehingga, dirinya tidak banyak mengetahui perihal  Baca: Ada Kesalahan... Hal. 7

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN PETIR SUHU : 25 - 32 °C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 32°C

BERAWAN TEBAL SUHU : 26 - 33°C

HUJAN SEDANG SUHU : 23 - 31°C

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karena nya, ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk maka perbuatan itu buruk. - Imam An Nawawi -

Perbaikan Jalan Rusak Tuntas akhir Februari

SURABAYA (BM) - Perbaikan jalan nasional yang rusak di Jawa Timur dikebut. Dipastikan, perbaikan jalan akan selesai akhir Februari 2017. BACA HALAMAN

Truk Terguling di Simpang Jalan Pahlawan

SIDOARJO (BM) -Truk engkel dengan nopol L 8106 RN bermuatan hardbord terguling di persimpangan Jalan Raya Jati,tepatnya di sebelah timur Lippo Plasa Sidoarjo,Selasa (21/2).Diduga kecelakaan terjadi disebabkan tonase berlebihan. BACA HALAMAN

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Soal Ahok, Mendagri Akui Pasal 83 UU Pemda Multitafsir

MA Tolak Berikan Fatwa JAKARTA (BM) - Mahkamah Agung menolak memberikan fatwa atau pendapat terhadap status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Isi surat adalah kami tidak memberikan pendapat karena sudah ada dua gugatan TUN (Tata Usaha Negara) yang masuk ke Pengadilan TUN,” kata Wakil Ketua MA bidang Yudisial Syarifuddin seusai seminar “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Implementasi Perma No 13 tahun 2016” di Jakarta, Selasa. Mendagri pada 14 Februari 2017 mendatangi MA untuk meminta fatwa MA terkait dengan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Status Ahok yang saat ini masih menjadi gubernur digugat oleh Advokat Muda Peduli Jakarta (AMPETA) pada 13 Februari 2017 ke PTUN Jakarta karena menilai Ahok harus diberhentikan sebagai gubernur. Selain AMPETA, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) juga mengajukan gugatan ke PTUN pada 20 Februari 2017 dan menuntut agar Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ahok sebagai gubernur. “Fatwa sudah ada kemarin, sudah dikeluarkan ka-

Wakil Ketua MA bidang Yudisial Syarifuddin

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

rena ada dua gugatan TUN mengenai hal yang sama yang sudah dimasukkan ke TUN, mengenai itu, kalau kita berikan fatwa itu akan mengganggu indepedensi hakim,” tambah Syarifuddin. Artinya MA mengembalikan ke Mendagri terkait status Ahok dan menunggu putusan PTUN. “Kalau kita yang memberi fatwa, seperti kita yang memutuskan, kan pengadilan harus berjalan,” tegas Syarifuddin. Juru Bicara MA, Suhadi mengaku bahwa MA memang mencegah diri untuk mengeluarkan pendapat bila persoalan itu sudah atau berpotensi dibawa ke tahap pengadilan. “MA memegang prinsip kalau minta petunjuk atau ada pertanyaan yang materi dari pe-

tunjuk itu ada keterlibatan suatu perkara, maka MA mencegah diri untuk mengeluarkan pendapat soal itu, kalau ada indikasi dalam konteks perkara atau akan jadi perkara maka MA mencegah diri untuk berpendapat karena khawatir mengganggu independensi hakim untuk memutus karena institusi tertingginya sudah memutus misalnya, jadi itu dalam berpraktik,” kata Suhadi dalam acara yang sama. Pasal 83 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/ atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif Pasal 156 huruf a atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 huruf a berbunyi “dipidana dengan pidana penjara selamalumanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Multi Tafsir Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan surat balasan dari Mahkamah Agung terkait permintaan fatwa tentang status Gubernur DKI Jakarta BasukiThahaja Purnama sudah dilaporkan kepada Presiden JokoWidodo, namun Presiden tidak berkomentar. “Sudah. Beliau tidak komentar,” kata Tjahjo Kumolo saat ditanya wartawan sebelum menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden

Jakarta, Selasa. Mendagri mengungkapkan surat dari MA yang menyatakan tidak berpendapat karena masih dalam proses gugatan di pengadilan. Tjahjo menyatakan bahwa Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. “Dia terdakwa tapi diancam hukuman 4 tahun, ya tidak saya berhentikan, maka itu saya menunggu sampai proses hukum akan dilalui,” kata Tjahjo. Mendagri mengatakan hal yang sama juga pernah dilakukan kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terdakwa atas dugaan penghinaan terhadap Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso juga tidak diberhentikan. “Selama 2 tahun jadi menteri sudah banyak saya lakukan ke kepala daerah. Kalau KPK kan lima tahun, sudah pasti ketika terdakwa saya berhentikan. Ini baru ada dua kasus, Gorontalo dan Pak Ahok,” ungkap Tjahjo. Dia mengatakan Gubernur Gorontalo dan Gubernur DKI, yakni dua kepala daerah yang dijadikan tedakwa namun bukan masalah korupsi sehingga tidak diberhentikan karena ada multitafsir menurut hukum. (del/ant/nii)

SIDANG AHOK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuju kursi terdakwa saat sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/12). Sidang lanjutan tersebut beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yaitu Wakil Rais Aam PBNU yang juga sebagai Ahli agama Islam, KH Miftahul Akhyar, ahli agama, Yunahar Ilyas, ahli hukum pidana MUI, Abdul Chair, dan ahli pidana UII Yogyakarta, Mudzakkir.

Rumah Mewah Milik Bandar Beraset Rp 2,8 T

Digunakan BNN untuk Berantas Sindikat Narkoba Selayaknya perumahan mewah, siapa pun yang akan berkunjung ke sana harus melalui penjagaan ketat. Rumah itu merupakan rumah milik istri Pony Tjandra, Santi. Pony Tjandra merupakan bos terpidana narkoba Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati. Memang beruntung dirinya hanya divonis 20 tahun penjara dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) enam tahun penjara. Paling tidak ada tiga gerbang yang harus dilalui menuju rumah mewah itu. Saat memasuki gerbang pertama tamu pun akan ditanyai hendak ke mana atau hendak menemui siapa. Rumah seharga Rp 17 miliar itu berada Perumahan Pantai Mutiara Blok R, Kavling 21, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat melihat perumahan model cluster itu, mata kita pun akan takjub. Bagaimana tidak dari muka saja sudah membuat “keder” tamu, dan setelah melewati ruang tamu bangunan berlantai dua dan bercat putih menyambung ruang keluarga, dari balik kaca terlihat lautan lepas Teluk Jakarta. Di sana ada dermaga pribadi bagi penghuninya. Akan tetapi, kini rumah mewah tersebut resmi dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah Kejagung menyerahkannya untuk menunjang operasional badan tersebut pada Senin (20/2). Kepala BNN, Budi Waseso, mengatakan rumah ini akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional BNN

dalam hal penegakan hukum kasus narkotika. Dalam acara serah terima rumah itu juga, dilakukan penandatanganan kerja sama antara BNN dengan Kejaksaan. Ini merupakan titik terang bagi aparat penegak hukum dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. “Mereka telah memanfaatkan teknologi petugas yang terbatas,” katanya. Kejaksaan Agung sendiri menyatakan rumah barang rampasan itu yang diserahkan kepada BNN itu tidak begitu saja, namun melalui proses atas persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Berkat persetujuan Menteri Keuanganlah maka barang barang rampasan negara yang semestinya dilelang dan hasilnya akan menjadi penerimaan negara itu dapat diubah status pengunaannya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo. Aset Rp 2,8 T Tiga bidang tanah seluas 90.512 meter persegi yang ber-

SERAH TERIMA. Pihak Kejaksaan Agung menyerahkan rumah mewah milik bandar narkoba kepada BNN untuk digunakan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

lokasi di Blok Cibuluh, Desa Sukaharja, Sukamakmur Bogor, Jawa Barat, satu bidang tanah seluas 35.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Pangradin, Kampung Kandang Sapi, Desa Pangradin, Jasinga, Bogor dan satu bidang tanah seluas 10.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Abdul Fatah, Kampung Poncol Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, tiga kendaraan roda empat, merek Ford Ecosport wama biru metalik dengan No. Pol B 1279 URO, Toyota Fortuner dengan No. Pol B 393 PS dan Nissan X-Trail No. Pol B 199 STR. Aset-aset sitaan negara ini secara resmi diserahkan oleh Kejagung kepada BNN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/

KM.6/2016. “Rumah di Pantai Mutiara itu milik istrinya Pony Tjandra, Santi,” kata Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI, Sapto Subrata. Pada 2006, pria bernama Pony Tjandra ini dijatuhi vonis 20 tahun penjara karena kepemilikan 57.000 butir ekstasi dan ditahan di LP Cipinang dari balik teralis penjara dirinya masih mampu mengendalikan bisnis narkobanya dengan keuangan mencapai sekitar Rp 100 juta per bulan. Pada 2014, aksinya itu diketahui dan diamankan oleh BNN setelah mendapatkan kicauan dari pengembangan tertangkapnya sejumlah bandar narkoba, di antaranya Edy alias Safriady serta dua bandar lainnya, yaitu Irsan alias Amir dan Ridwan alias Johan Erick. Saat ini, Pony Tjandra menghuni sel

di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan diketahui seluruh pembayaran hasil berbisnis narkotika dari para bandar tersebut ditujukan ke belasan rekening milik Pony Tjandra yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar. Sehingga dirinya dikenakan pasal pencucian uang. BNN juga mengamankan istrinya bernama Santi (47) di Perumahan Griya Agung, Cempa Baru, Kemayoran. Pony dan Santi dijerat dengan pasal 137 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 3,4,5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Saya juga kaget waktu ada penangkapan pemilik rumah itu, yang saya lihat mereka diborgol,” kata salah seorang pembantu kompleks perumahan itu yang enggan menyebutkan namanya. Bahkan dari informasi, saat penangkapan terhadap jaringan Freddy Budiman itu sempat diwarnai adanya pelaku yang kabur menggunakan speedboat hingga menyerupai film laga “James Bond” saat didatangi petugas BNN kala itu. Dari hasil penelusuran BNN bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sindikat narkoba Pony Tjandra memiliki aset mencapai angka Rp 2,8 triliun. (riz/ant/nii)

Rubrik Konsultasi Hukum Diasuh Oleh: Moh. Samsul Hidayat, SH

Pacar Ingkar Janji, Bisakah Dituntut Hukum? Pertanyaan: Redaksi Berita Metro Yth. Saya adalah seorang wanita. Saya memiliki seorang kenalan yang kemudian jadi pacar. Namun sayang, gaya pacaran kami sudah melebihi batas. Kami kerap kali melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri, yang mana hal tersebut sudah kami lakukan sampai tidak terhitung jumlahnya. Saya mau melakukannya karena pacar saya pernah berjanji akan menikahi saya suatu hari nanti. Jika dilihat dari segi finansial dia sangat siap. Namun dikarenakan suatu hal, hubungan kami akhirnya kandas. Saya mau bertanya, apakah secara hukum saya dapat menuntut janji pacar saya, dan tindakan apa yang dapat saya lakukan? FARIDA alias IDA Rungkut Lor Surabaya Jawaban: Terima Kasih atas pertanyaan saudara, Menanggapi pertanyaan saudara tersebut dapatnya kami sampaikan sebagai berikut : Bahwa apabila mengacu pada peraturan perundanganundangan yang berlaku, kedudukan saudara sangat sulit untuk mempermasalahkan tindakan kekasih saudara tersebut secara hukum, namun sulit bukan berarti tidak bisa. Dalam pokok permasalahan yang saudara tanyakan tersebut, kami akan membedakan pembahasannya menjadi 2 (dua) keadaan, yakni dalam keadaan apabila saudara sudah dewasa dan keadaan apabila saudara masih termasuk dalam kualifikasi anak. (mengingat Kami tidak mengetahui berapa umur saudara). Jika saudara sudah dewasa Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undangundang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), usia Anda sudah dinilai cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Anda lakukan. Bahwa apabila saudara menggunakan ketentuan yang mengatur mengenai pemerkosaan untuk menjerat kekasih saudara, sebagaimana ketentuan Pasal 285 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”, maka pada dasarnya ketentuan tersebut secara hukum tidak memenuhi unsur pidananya, sebab tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan itu (berdasarkan cerita saudara, kami berkesimpulan bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka). Begitu pula apabila saudara menggunakan ketentuan mengenai penipuan untuk menjerat kekasih saudara, sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Maka mungkin saja perbuatan kekasih saudara memenuhi unsur “memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang” karena dia telah berjanji untuk menikahi saudara secara lisan. Namun unsur “memberikan sesuatu barang” dalam ketentuan tersebut menurut hukum tidaklah terpenuhi, karena kata “barang” dalam pasal tersebut tidak dapat diperluas penafsirannya hingga meliputi kehormatan wanita. Memang pernah ada putusan pengadilan pada tahun 2003 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa kata “barang” dalam ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diperluas maknanya , termasuk dalam hal kehormatan wanita. Pertimbangan tersebut didasarkan pada niat atau pemikiran untuk melindungi wanita yang menjadi korban bujuk rayu laki-laki. Namun, Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung karena dianggap kurang tepat. Bahwa walaupun demikian, saudara tidak perlu berkecil hati, karena saudara masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kekasih saudara melalui Pengadilan Negeri dan meminta ganti rugi kepada kekasih saudara karena tak mau bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan saudara tersebut. Langkah tersebut kami nilai merupakan langkah yang dapat saudara tempuh, mengingat Mahkamah Agung pernah menyatakan seorang pria telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan pembayaran ganti rugi, karena melakukan tindakan yang serupa. Jika Saudara masuk kategori anak Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan anak sebagai berikut “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maka apabila kejadian tersebut terjadi kepada saudara yang notabene masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : Pasal 76 D : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Pasal 81 ayat (1) dan (2) : “(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” saudara dan/atau orang tua saudara dapat melaporkan kekasih saudara kepada pihak berwajib. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. -MSHRubrik Konsultasi Hukum ini terbuka untuk seluruh pembaca Harian Berita Metro. Silakan sampaikan keluhan Anda yang berhubungan dengan problem hukum kepada redaksi lewat email: redaksi.beritametro86@gmail. com atau WA ke nomor 0812-3214-204.

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Kasus Dugaan Narkoba Tujuh Sipir Medaeng

KILAS

BNNP Jatim Siap Cari Bukti

Terdakwa Narkoba Divonis Setahun

SURABAYA (BM) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur menyatakan siap membantu mencari alat bukti terkait dugaan peredaran narkoba oleh tujuh sipir Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Fatkhur Rahman mengatakan, hingga saat ini belum memantau koordinasi yang diajukan Kemenkumham Jatim. Namun dirinya menegaskan akan mendalami dan membantu Kemenkumham untuk mencari alat bukti terkait dugaan peredaran narkoba di lingkungan Rutan tersebut. “Dugaan peredaran narkoba di Rutan itu sudah lumrah dan banyak terjadi. Sebab, 50 sampai

Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Fatkhur Rahman

60 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rutan merupakan pencandu dan bandar narkoba,” katanya di Surabaya, Selasa .

Ditanya jika nantinya tidak ditemukan alat bukti keterlibatan tujuh sipir dalam dugaan peredaran narkoba, Fatkhur mengaku akan menyerahkan

proses selanjutnya ke Kemenkumham Jatim. Tapi, jika terbukti melakukan tindak pidana narkoba, pihaknya tak segan untuk menjerat ketujuh sipir Medaeng dengan pasal tindak pidana narkotika. “Akan kita dalami dan kita akan cari tahu bukti-bukti pendukung lainnya. Kalau tidak terbukti ya kita serahkan ke instansi yang bersangkutan. Tidak mungkin kan kita paksakan masuk ke ranah tindak pidana narkotika,” ujarnya. Senada dengan Fatkhur, Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Wisnu Chandra pihaknya tidak menampik jika akan melakukan rapat dengan pihak Kemenkumham Jatim. “Kalau sudah terkumpul alat buktinya,

baru kita ekspose bersama. Kita kan sitemnya menunggu undangan dari Kanwil Kemenkumham Jatim. Inisiatifnya ya dari Kumham,” katanya. Wisnu berjanji akan mengusut tuntas kasus ini apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Jika sebaliknya tidak terbukti, pihaknya akan menyerahkan kasus itu ke pihak Kemenkumham Jatim. “Jika tidak terbukti tindak pidana narkotikanya, kita akan kembalikan ke isntitusi terkait. Bagaimana pun juga pidana korupsi itu tugas kepolisian dan kejaksaan. Tapi jika terbukti unsur tindak pidana narkotikanya, akan kita dalami dan proses,” ujarnya. (ind/wil/ ant/nii)

SURABAYA (BM)- Terdakwa Ariston Ngamel, putra anggota Polsek Mulyorejo atas kasus kepemilikan sabu seberat 1,30 gram, divonis satu tahun penjara oleh hakim Mathiues Samiaji. Dalam sidang sebelumnya jaksa menuntut terdakwa 5 tahun penjara dan denda Rp 800 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Dalam pertimbangan amar putusan hakim Mathiues Samiaji, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dan merugikan diri sendiri menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan vonis hakim. Sedangkan alasan yang meringankan dikarenakan terdakwa masih berusia muda. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan memerintahkan direhabilitasi selama 3 bulan,” ucap hakimMathiues saat membacakan amar putusannya, Selasa (21/2). Vonis hakim ini belum memiliki kekuatan hukum tetap atau in kracht. Pasalnya, terdakwa Ariston maupun Jaksa Damang Anubowo sama-sama belum bersikap. Keduanya masih menyatakan pikir-pikir. Untuk diketahui, terdakwa ditangkap berawal dari laporan warga bahwa terdakwa sering menyalahgunakan sabu di kosnya di Jalan Dukuh Pakis III Surabaya. Dari penangkapan itulah, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa satu pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,30 gram dan satu perangkat alat hisap sabu. Dari pengakuannya saat diperiksa penyidik, terdakwa mengaku bahwa barang haram itu didapatnya dengan cara memesan kepada seseorang bernama Michael alias Mike (DPO). Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (dre/nii)

Ahmad Zakaria

Pemkot Diimbau Kontrol RHU FOTO : BM / MADJI

PETUGAS E-PARKIR

Seminggu sudah pelaksanaan e-parkir di area Balaikota Surabaya, namun kesiapannya belum optimal, sehingga parkir yang sedianya serba elektronik pun masih harus dilakukan manual. Seorang petugas parkir mendata nomor sepeda motor yang masuk dan merangkap sebagai pengepul uang parkir, Rp. 1000,- sekali parkir, Selasa (21/2).

Pendaftar Diimbau Cermati Pilihan Prodi SURABAYA (BM) – Proses veriﬁkasi dan pengisian pangkalan data siswa dan sekolah (PDSS) telah usai. Mulai Selasa (21/2) sampai 6 Maret mendatang, siswa SMA/MA/SMK yang mendapat kesempatan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diperkenankan untuk mendaftar. Mereka pun diminta cermat dalam memilih PTN dan program studi (prodi). Kasubdit Penerimaan Mahasiswa dan Pengelolaan Mata Kuliah Bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Machmuda, mengatakan, siswa yang berhak mendaftar SNMPTN telah mendapat password dari kepala sekolah masing-masing sejak, Selasa (21/2). Dengan begitu, para siswa dimintanya untuk cermat menggunakannya. Sebab dalam

sistem pendaftaran SNMPTN siswa tidak diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pilihan. “Kalau salah milih tujuan ya tidak bisa diulang. Sekali daftar sudah itu saja,” kata Machmudah ditemui kemarin. Salah satu penyebab diterapkan sistem ini lantaran untuk mengantisipasi agar server tidak down. “Kalau satu siswa mengakses laman pendaftaran berkalikali kan bisa jadi beban server. Takutnya down dengan jumlah pengakses sebanyak itu,” kata dia. Dia mengakui, pendaftaran hari pertama kemarin diprediksi masih minim. Sebab, kebanyakan calon pendaftar masih bingung dengan pilihan jurusan. Selain itu, siswa memilih mempelajari terlebih dahulu peluang masuk bila me-

milih suatu prodi. “Kalau hari pertama, pendaftar masih minim. Apalagi, user name dan password baru diberikan,” terang perempuan yang juga menjabat Humas SNMPTN dari ITS ini. ITS tahun ini menyediakan total kuota mahasiswa baru sebanyak 3.415 kursi. Kuota SNMPTN dijatah 30 persen. Machmuda mengungkapkan, pendaftar yang menempatkan ITS sebagai PTN pilihan kedua tetap dipertimbangkan. Namun, ini juga melihat terlebih dahulu semua pendaftar secara keseluruhan. Bila yang menempatkan ITS sebagai pilihan pertama kualitasnya sudah bagus, maka pemilih kedua bisa tersisih. ITS melihat pemilih kedua ketika terdapat prodi yang kuotanya belum terpenuhi. Dia mencontohkan prodi De-

sain Produk Industri dan Desain Interior. Karena pemilih pertama tidak masuk kriteria, maka pemilih kedua dengan kualitas bagus dapat diterima. “Kalau mau daftar ini kan harus menyertakan portofolio gambar. Biasanya pemilih kedua juga banyak yang bagus,” terangnya. Karena proses pendaftaran baru dimulai, ITS saat ini tengah menyusun kriteria calon mahasiswa yang bisa diterima. Dalam SNMPTN, selain menggunakan nilai rapot dan prestasi-prestasi pendukung, akan melihat indeks sekolah. Indeks sekolah dihitung berdasar akreditasi sekolah, nilai ujian nasional (UN) tiga tahun terakhir, dan indeks prestasi alumni sekolah yang berkuliah di ITS. “Dari sini kemudian kami cluster untuk menentukan kuota sekolah,” ujarnya. (sdp/nii)

SURABAYA (BM) – Kalangan DPRD Surabaya mengimbau kepada Pemerintah kota agar mengingatkan dan mengontrol penyelenggara Rumah Hiburan Umum (RHU) agar tak melanggar Perda Pariwisata maupun Undang-undang Pronograﬁ dan Porno aksi. Anggota Fraksi PKS, Ahmad Zakaria menyatakan, sangat terpukul adanya penari striptis disalah satu rumah hiburan, Mega Karaoke yang terletak di jalan Ngaglik Kav.17 Surabaya. Ini adalah bentuk pelanggaran. “Ini demi menyelamatkan warga Surabaya,” tegasnya, Selasa (21/2) Zakaria mengatakan, untuk mengantisipasi agar kasus asusila tersebut tak terulang lagi, ia meminta pemerintah kota tak memperpanjang izin operasional, RHU yang melanggar ketentuan. “Kalau salah peruntukan atau penggunaannnya, gak usah diperpanjang izinnya,” tegasnya. Anggota Komisi B ini mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan Mega Karaoke menunjukkan bahwa, aparat pemerintah kota kecolongan dalam memantau RHU. Aparat pemerintah kota baru bertindak, ketika aparat kepolisian menemukan pelanggaran saat menggelar razia. “Jangan sampai, ada penindakan baru kita kebakaran, kayak pemadam kebakaran,” katanya. Zakaria mengharapkan, Pemkot segera menginventalisir semua RHU yang ada di Surabaya karena jumlahnya terus bertambah. Untuk lebih seksama dalam memantau aktivitas RHU tentunya membutuhkan kerjasama dengan aparat Satpol PP ditingkat Kecamatan. “Ini agar jangan terulang lagi di lain tempat,” pungkasnya. (dji/nii)

Kakak-Adik Lulus Doktor Bersama di Unair SURABAYA (BM) - Peristiwa langka terjadi di Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair). Dua pria yang masih bersaudara secara bersamaan lulus dari program Doktor (S3) Ilmu Hukum FH Unair. Mereka adalah Syaiful Ma’arif yang kesehariannya sebagai advokat dan kurator, serta Amirul Faqih Amza yang berprofesi sebagi hakim di pengadilan negeri (PN) Takalar, Sulawesi Selatan. Faqih menjalani sidang terbuka program Doktor, Senin (20/2). Sedangkan sang kakak, Syaiful, melaksanakan sidang terbuka Selasa (21/2). “Kebetulan saya dan adik punya profesi berbeda, tapi punya hobi kuliah,” kata Syaiful saat ditemui usai ujian di Ruang Boedi Soesetyo, FH Unair. Putra pasangan H Amir Syaﬁudin dan (alm) Sahepa ini melanjutkan, dirinya dan sang adik berkuliah di FH sejak menempuh program sarjana (S1) dan magister (S2). Sehingga, ketika Faqih mendaftar S3 di FH tahun 2010, dia mendaftar juga tahun 2011. “Tahun 2017 inilah, kami akhirnya dapat ujian terbuka dan tertutup

bersamaan di FH Unair,” ujar aktivis mahasiswa di era 90an ini. Dia mengaku terus mendukung adiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan integritas sebagai hakim. Faqih menambahkan, semula tidak ada rencana untuk lulus program Doktor secara bersamaan. Tapi, karena tahapan-tahapan yang dilalui hampir bersamaan, dan orang tua berkeinginan melihat lulus bersamaan, maka koordinasi terus dilakukan. “Apalagi sudah memasuki tahun-tahun studi terakhir,” tuturnya. Rencana untuk lulus bersama ini sempat menemui kendala. Bila tidak ditemukan solusinya, lulus bersama sulit terealisasi. “Saat-saat terakhir, ada berbagai perbaikan-perbaikan. Dan kami hampir tidak lulus bersamaan,” ujar pria asli Pamekasan, Madura, ini. Dengan lulusnya kakak beradik ini, Faqih menjadi Doktor ke 316 FH Unair, sedangkan sang kakak menjadi Doktor ke 317 FH Unair. “Setelah melalui perjuangan berat, akhirnya

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

KOMPAK: Advokat Syaiful Ma’arif (kanan) berfoto bersama adiknya, Amirul Faqih Amza. Keduanya lulus program Doktor FH Unair secara bersamaan.

kami berdua mampu menyelesaikan studi doktor secara bersamaan,” tegas Syaiful. Pasal 244 KUHAP Dalam disertasinya, Syaiful mengambil judul penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mahkamah Agung dalam

Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Bebas Perkara Pidana. “Ini berdasar pengalaman dalam proses penanganan perkara pidana yang saya tangani di pengadilan,” terang Syaiful. Menurut dia, pasal 244 KUHAP yang menurut UU 881 jaksa tidak memiliki kewenangan mengajukan kasasi, ternyata masih diajukan.

“Hasil dari ketidakwenangan inilah yang saya analisa dalam disertasi ini,” jelasnya. Dia mengungkapkan, putusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) tidak memiliki dasar hukum. Dasar yang digunakan jaksa untuk mengajukan kasasi itu berdasar Keputusan Menteri Kehakiman. Padahal, lanjut dia, Keputusan Menteri Kehakiman itu di bawah UU 881. Seharusnya, keputusan Menteri Kehakiman tunduk pada KUHAP. Bukan malah bertentangan dengan KUHAP. “Inilah kemudian yang saya analisa, karena terlalu banyak ‘korban’ dari pasal 244 ini,” ungkapnya. Setelah Syaiful menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata terbukti bahwa jaksa menurut ketentuan pasal 244 KUHAP tidak punya kewenangan untuk mengajukan kasasi. Karena jaksa tidak punya kewenangan untuk mengajukan kasasi, jaksa juga tidak punya alasan untuk mengajukan memori kasasi. “Demikian juga pada MA. MA tidak memiliki dasar untuk memutus,

apalagi putusannya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU),” terangnya. Berdasar penelitian, analisa ini dibenarkan oleh MK. Hanya saja, keputusan MK juga tidak menyelesaikan masalah. Justru memperuncing persoalan penegakan hukum di Indonesia. “Kenapa saya berbicara begitu? Ada konﬂik norma di MA, UU MA, antara pasal 30 yang bertentangan dengan pasal 52 ayat 1 dan pasal 52 yang tidak terselesaikan,” kata Syaiful. Untuk itu dia berharap pasal 244 dengan fase bebas agar dimunculkan kembali. Bagaimana caranya? Menurutnya, dimasukan konsep RUU KUHAP. Apalagi saat ini RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Itu juga sudah diusulkan, pasal 244 tetap harus ada dengan fase bebas. Tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia. Jaksa yang tidak punya hak kasasi tidak boleh kasasi lagi, dan terdakwa yang seharusnya bebas harus bebas,” tandasnya. (sdp/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Banjir Rendam Mojokerto, Aktivitas Warga Lumpuh

MOJOKERTO(BM)- Banjir merendam ribuan rumah penduduk di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Selain itu, banjir diakibatkan meluapnya beberapa avur sungai Sadar yang juga melumpuhkan aktivitas warga termasuk dunia pendidikan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Muhammad Zaini mengatakan, banjir yang terjadi sejak Minggu (19/2) malam, sempat merendam 7 desa di 3 kecamatan. Diantaranya Desa Gayaman, Gebangmalang dan Kepuhanyar di Kecamatan Mojoanyar. Desa Sumolawang, Tambakagung, dan Kenanten di Kecamatan Puri, serta Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Banjir kali ini lebih besar akibat meluapnya sejumlah avur Sungai Sadar yang tak mampu menampung debit air hujan. Di wilayah Mojokerto pada Minggu malam diguyur hujan intensitas sedang dalam waktu cukup lama. “Sebagian besar sudah surut, genangan air di Gebangmalang dan Kepu-

FOTO: BM/PRAYOGI

LUMPUH : Banjir besar melanda wilayah kota dan Kabupaten Mojokerto, akibatnya aktivitas warga menjadi lumpuh

hanyar pukul 10.00 Wib sekitar 60-80 cm,” kata Zaini. Selain di Desa BanjaragungKecamatan Puri, Desa/Kecamatan Sooko dan jalan Garuda di Perumahan Puskopad, Kecamatan Sooko. Ketinggian air mencapai 80 cm. Sementara di wilayah Kota Mojokerto, banjir yang terjadi sejak pukul 22.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB, Selasa (21/2), telah merendam Kelurahan Miji, Kranggan, Jagalan dan Sentanan

di Kecamatan Kranggan, serta Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari. Ketinggian air antara sebetis hingga selutut orang dewasa. Tak hanya masuk ke rumahrumah penduduk, banjir juga menggenangi jalan-jalan lingkungan dan sejumlah jalan utama di pusat kota, seperti Jalan KH Nawawi, Jalan Kartini, dan Residen Pamudji. Kondisi serupa juga terjadi di Lingkungan Miji

Baru 1, Kelurahan Miji yang terletak di utara Sungai Sadar.Bahkan banjir juga meluas ke Kelurahan Meri-Kecamatan Kranggan, Kelurahan Gununggedangan, Kecamatan Magersari, serta Kelurahan Surodinawan dan PulorejoKecamatan Prajurit Kulon. Saat ini kelurahan Meri dan Gununggedangan menjadi yang terparah karena ketinggian air yang merendam jalan-jalan lingkungan dan rumah penduduk mencapai paha orang dewasa. “Banjir di Kelurahan Meri mulai pukul 01.30 Wib karena meluapnya Sungai Sadar,” kata Duwi Susilo (40), warga Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri. Dia mengeluhkan tidak berfungsinya mesim pompa yang baru dipasang Pemkot Mojokerto di sudut simpang empat Makam Pahlawan. Bagaimana tidak, pompa kapasitas besar tersebut tak mampu menyedot air dari saluran pemukiman penduduk untuk dibuang ke Sungai Sadar. Kendati begitu, belum ada pengungsian skala besar yang

dilakukan warga terdampak banjir. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing sembari tetap waspada jika banjir semakin tinggi. Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono mengatakan, Wali Kota Mas’ud Yunus telah menginstruksikan setiap kelurahan yang terdampak banjir agar menggunakan pompa untuk membuang air ke Sungai Sadar. “Kami akan membuka dapur umum di Jalan Benteng Pancasila dan By Pass Gununggedangan, makanan siap saji akan segera kami distribusikan,” tandasnya. Sementara Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dibantu para pelajar SMA Negeri Sooko juga membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para korban banjir. “ Kami langsung mengerahkan para pelajar SMA Negeri Sooko membantu Dinas Sosial untuk memasak makanan,” terang Endang Binarti Kepala Sekolah SMA Negeri Sooko. (gie/dra)

Merajut Kebangsaan di Seminar Nasional MBI Big Fair 2017

MOJOKERTO (BM) - Eksistensi santri dalam membangun Peradaban Bangsa di Era Globalisasi menjadi tema Seminar Nasional Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) Amanatul Ummah (8th MBI Big Fair 2017) dan Silaturrahim Ulama se-Jawa Timur, di Masjid Raya Abdul Chalim Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Desa Kembangbelor, Pacet, Selasa (21/2). Acara yang dihadiri sejumlah pejabat penting antara lain Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang diwakili Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Wiyarto, Pangdam V Brawijaya, I Made Sukadana, Kapolda Jawa Timur, Mahfud Arifin, Danrem 082/ CPYJ, Gathut Setyo Utomo, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, Ketua MUI Jawa

Timur, Abdusshomad Bukhori, Kyai dan Ulama se-Jawa Timur, serta para pejabat penting lainnya. Bupati Mojokerto dalam sambutannya menggambarkan kondisi tanah air yang akhir-akhir ini memanas karena suhu politik, ditambah gempuran aksi kriminalitas seperti terorisme dan kejahatan Narkoba. “Kegiatan ini adalah perwujudan kesadaran kita, terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Toleransi adalah ciri Indonesia, karakter dan jati diri tersebut harus diperkuat. Melalui acara ini, kita dapat mencetak kader-kader muda yakni para santri yang unggul dalam wawasan kebangsaan serta agama,” ujar Bupati Senada dengan bupati, Aster Panglima TNI juga meya-

FOTO: BM/PRAYOGI

MERAJUT : Ulama TNI dan Polri serta Kepala Daerah dan Pejabat saat menhadiri seminar nasional dengan tema Eksistensi santri dalam membangun Peradaban Bangsa di Era Globalisasi

kini bahwa Amanatul Ummah mampu membentuk santri-santri yang kuat secara intelektual, moral dan pola pikir, sehingga ke depannya mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

“Jangan sampai luntur rasa kebangsaan dan agama, ini demi tegaknya NKRI. Dunia bisa saja goyah menghadapi problem krisis pangan, air dan energi. Namun masih ada santri dan para Kyai hebat yang

akan membawa ketenangan dan kesejukan,” tutur Aster Panglima TNI. Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Asep Saifuddin Chalim, pada awal sambutan selamat datangnya memaparkan sedikit visi misi Amanatul Ummah sebagai institusi pendidikan berbasis Islam guna mewujudkan manusia berkualitas. “Amanatul Ummah berusaha untuk menciptakan insaninsan berkualitas, kami mencetak cendekiawan yang punya intelektual dan ahlaqul karimah. Dalam acara kali ini, kita bersinergi demi terwujudnya Indonesia yang kuat dan tidak mudah dikendalikan pihak tidak bertanggung jawab. Salah satu kekuatan negara ada pada Ulama negeri ini,” urai Asep Saifuddin Chalim. (gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

KILAS

Terendam Banjir, Sekolah Diliburkan MOJOKERTO(BM) - Tak hanya merendam pemukiman penduduk, banjir juga melumpuhkan aktivitas belajar-mengajar di Kota maupun Kabupaten Mojokerto. Pihak sekolah terpaksa meliburkan karena kondisi genangan air di dalam kelas rata – rata mencapai 80 cm. Genangan air yang merendam ruang kelas diantaranya di 2 sekolah dasar, yakni SDN Gebangmalang I dan II. Di SDN Gebangmalang II, ketinggian air di sekolah dasar ini mencapai 60 cm, menggenangi ruang kelas. Akibatnya, 232 murid terpaksa diliburkan. “Karena banjirnya tadi cukup tinggi sampai masuk ke dalam kelas, jadi anak-anak kami suruh belajar di rumah,” kata Kepala SDN Gebangmalang II, Moch Zaini. Sementara itu, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mojoanyar, Heri Widodo menambahkan, ada tiga sekolah SDN yang juga tergenang banjir. Diantaranya SDN Gebang Malang I, SDN Gebangmalang II dan SDN Sumberjati II. “Pada SDN Sumberjati II banjir hanya sampai di halaman, jadi aktifitas belajar mengajar tetap berlangsung. Sedangkan untuk SDN Gebangmalang I dan II, siswa terpaksa belajar di rumah terlebih dahulu,” terangnya. Sementara aktivitas pendidikan di 7 sekolah Kota Mojokerto tak bisa berjalan. Diantaranya SDN Jagalan, MI Al Karimah, SDN Meri 1 dan 2, serta SD Permata, TK Permata, dan SMPN 5 Kota Mojokerto. Kepala SDN Jagalan, Hadi mengatakan, pihaknya terpaksa meliburkan para murid karena kondisi sekolah dan jalan menuju ke sekolah masih terendam banjir. Dia khawatir jika 120 murid dipaksakan masuk, justru akan membahayakan anak didik.”Kondisi masih banjir, kalau masuk khawatirnya anak-anak main air dan bisa terpeleset,” ujarnya. Hal senada dikatakan Sulipatin, guru kelas V SDN Meri 2. Para murid terpaksa diliburkan karena ketinggian air di halaman sekolah masih selutut orang dewasa. Air juga sempat menggenangi ruangan guru dan ruang kelas.

FOTO: BM/PRAYOGI

DILIBURKAN : Banjir juga meremdam sekolah, akibatnya beberapa sekolah terpaksa meliburkan muridnya, karena kondisi ruang kelas tidak memungkinkan

berita metro www.beritametro.co.id

Penghunui Rusunawa Banyak Menunggak Uang Sewa KEDIRI(BM)- Penghuni rumah susun sederhana sistem sewa (Rusunawa) di Kota Kediri ternyata masih banyak yang menunggak uang sewa. Padahal biaya sewanya setiap bulan cukup murah, tidak sampai Rp 200 ribu.Data yang dihimpun jumlah warga yang menunggak sekitar sepuluh penghuni. Akibat adanya tunggakan tersebut pihak pengelola rumah susun mengancam akan memutus sambungan listrik bila dalam waktu tertentu penghuni tidak mampu membayar. Keberadaan rumah susun sederhana dengan sistem sewa (rusunawa) setiap bulanya hanya dikenai biaya sekitar Rp 110 ribu. Biaya tersebut sudah disubsidi oleh Pemerintah Kota Kediri. Adanya tunggakan tersebut pihak pengelola langsung menanggapi permasalahan tersebut, karena pihak

FOTO: BM/IBAD

NUNGGAK : Masih banyak penghuni Rusunawa di Kota Kediri yang menunggak uang sewa

pengelola setiap bulan ditarget untuk bisa setor terkait pendapatan dari

persewaaan rumah susun. Kepala UPTD Rusunawa Kota Kediri

Abas Santoso mengatakan yang nunggak ada yang satu bulan ada yang dua bulan. Sejauh ini, pihaknya sudah menerbitkan surat peringatan kesatu kepada para penyewa dan bila nanti belum membayar akan diterbitkan surat peringatan hingga ketiga. “Usai ada Surat peringatan tetap belum membayar maka saluran listrik dan air akan diputus” ungkapnya.Abas membeberkan memang para penghuni rusunawa kondisi sosialnya menengah kebawah, sehingga solusinya mereka harus bekerja keras. Perlu diketahui, sesuai peraturan walikota tarif rusunawa beragam untuk lantai satu sewanya Rp 120 ribu, untuk lantai 2 dan tiga Rp 110 ribu serta empat dan lantai paling atas Rp 100 ribu. Dilokasi ini ada lima twin block masing-masing block berkapasitas 98 unit rumah.(bad/dra)

PWI Akan Gelar Bakti Sosial, Menyantuni Anak Yatim NGANJUK(BM) – Petsatuan Wartawan Infonesia ( PWI ) Nganjuk, akan menggelar kegiatan bakti sosial dengan memberi santunan anak yatim di Nganjuk. Kegiatan tersebut dilakukan guna memperingati rangkaian Hari Pers Nasional (HPN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nganjuk. Selain itu PWI Nganjuk juga melakukan audiensi bersama pejabat pemda setempat, Selasa (21/2). Dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Bupati Nganjuk, Abdul Wachid Badrus, Plt Sekretaris Daerah Nganjuk Ir.Agoes Subagjo yang melakukan dialog bersama perwakilan pengurus PWI. Dalam kesempatan itu, kepada jajaran pejabat Pemkab Nganjuk, pengurus PWI berharap PERWAKILAN

agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan awak media. Selain itu, para pengurus PWI juga menyampaikan pesan moral dengan membagi cinderamata. Dalam sambutannya, KH. Abdul Wachid Badrus, Wakil Bupati Nganjuk, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang dilakukan para pengurus PWI Kabupaten Nganjuk. Pihaknya juga berharap agar kedepan, para pewarta di wilayahnya semakin profesional dalam menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik. Bukan hanya itu, Wabup Gus Wachid juga mendukung program-progran yang akan dilaksanakan oleh PWI Kabupaten Nganjuk. “Kami berikan apresiasi dan program dari PWI

akan kami dukung,” ungkapnya. Sementara itu Sukamto Humas dan Seksi HAL ( Hubungan Antar Lembaga ) PWI Nganjuk menerangkan bahwa, dalam waktu dekat PWI Nganjuk akan menggelar Bakti Sosial, yakni mberi santunan kepada anak yatim di Kabupaten Nganjuk. “ Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita akan membeberi santunan anak yatim di panti asuhan,”terang Kamto. Digelarnya bakti sosial tersrbut diharapkan keberadaan PWI sebagai wadah organisasi wartawan bisa bersinetgi dengan pemerintah setempat maupun masyarakat untuk saling betbagi dengan sesama. “ Semoga kegiatan mulia ini bisa kita lakukan intens setiap tahunnya, “ pungkas Sukamto.(kam/dra)

FOTO: BM/KAMTO

BAKTI SOSIAL : Para pengurus PWI Nganjuk saat melakukan audensi dengan sejumlah pejabat Ngajuk dan persiapan bakti sosial HPN

KILAS

Pengaduan Konsumen Banyak yang Masuk, BPSK Belum Terbentuk KEDIRI(BM) – Jumlah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perlindungan konsumen di Kediri cukup tinggi, sedangkan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih vakum karena SK para anggota sudah habis masa berlakunya sejak pertengahan 2016. Dampak belum adanya BPSK membuat kejahatan yang merugikan konsumen tidak bisa diproses secara hukum dan hanya melalui mekanisme mediasi. Masyarakat Kediri kini tidak mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena per Mei 2016 SK pengangkatan para anggota mulai kadaluarsa. Sedangkan pemerintah provinsi Jawa Timur belum membentuk BPSK yang baru, meskipun demikian sesuai data yang dihimpun banyak sengketa konsumen yang sempat dilaporkan ke BPSK. Bahkan pada tahun 2016 kemarin, ada 20 lebih sengketa konsumen dan akhirnya ditolak karena BPSK yang baru belum terbentuk. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini menyediakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Konsumen di beberapa daerah. Kantor Badan Perlindungan Konsumen ini sebagai pengganti kantor Kemetrologian milik pemerintah provinsi Jawa Timur. Kepala UPT Badan Perlindungan Konsumen Jawa Timur di Kediri Suharno mengatakan, selama belum ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maka pengaduan bisa ke kantor ini sejak 3 Januari 2017. “Sampai sekrang masih ada dua pengaduan yang satunya diterima tetapi yang satunya dikembalikan karena bukan termasuk sengketa konsumen. Diakui suharno, pihaknya hanya bisa melakukan mediasi karena kewenangan arbitrase adalah milik BPSK,”jelasnya. Sementara itu, permasalahan mediasi yang kini tengah ditangani di Badan Perlindungan Konsumen yakni sengketa provider salah satu penyedia jasa telekomunikasi dengan pelanggan. Sedangkan pengaduan yang terbanyak di BPSK ratarata keberadaan oknum debt colector yang dinilai merugikan konsumen.(Roj/dra)

BIRO MOJOKERTO - JOMBANG: Prayogi BIRO KEDIRI - NGANJUK: Ibad, M Siroj, Kamto

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Gelar Workshop SOP dan SOM MALANG(BM) – Dalam meningkatkan perkembangan Koperasi di Kota Malang khususnya koperasi wanita. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mengadakan Workshop dengan tema Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Operasional Manajemen (SOM) Simpan Pinjam Koperasi di Ballroom Hotel Sahid Montana 2, Selasa (21/2). Workshop SOP dan SOM Simpan Pinjam Koperasi ini akan diselenggarakan dua hari sampai Rabu (22/2). Workshop ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari perwakilan pengurus koperasi wanita di Kota Malang Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, Dra. Tri Widyani Pangestuti, M.Si . Selain itu dalam acara tersebut juga di hadiri oleh Kepala bidang

Pengawasan dikembangDinas Kopekan menjadi rasi dan Usalebih baik, ha Mikro, Drs. saya yakin Rabidin serta seluruh kopenarasumber rasi wanita di dari lembaga malang baik Diklat Profesi. dari tingMenurur kat RT samTri Widyani, pai dengan dalam sambRW mampu utannya menyokong FOTO BM/KHOLIL koperasi di TINGKATKAN : Para peserta workshop terlihat perekonomiKota Malang antusias dalam mendengarkan penjelasan pemateri an Kota Mamempunyai terkait SOP dan SOM lang” ujarnya. potensi yang Kota Masangat besar untuk bisa berkembang lang sendiri telah memiliki kopesemakin pesat. ” Saya lihat koperasi rasi wanita pertama yang merupakan wanita di Kota Malang ini potensinya pelopor koperasi-koperasi wanita di besar. Apabila semakin diolah dan Kota Malang yaitu Setia Budi Wanita.

Tri Widyani sendiri berharap koperasikoperasi wanita lainnya bisa berkembang sama seperti Koperasi Setia Budi Wanita. Mampu berjalan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Operasional Manajemen (SOM) koperasi agar nantinya koperasikoperasi tersebut mampu menopang kesejahteraan masyarakat, baik dari segi aspek sosial maupun budaya serta mampu menekan tingkat kemiskinan di Kota Malang. Materi workshop pada hari pertama adalah Pengantar sistem pengendalian intern dengan Narasumber dari UPT diklat koperasi dan UMKM Jatim Maris Abd Muluk, Msi; dan Aplikasi SPI melalui pendekatan SOM dan SOP dengan narasumber Bambang Sigit P. dari lembaga Diklat Profesi.(lil/dra)

Polres Ringkus Pelaku Cunamor Kambuhan MALANG – Sat-Reskrim Polres Malang Kota dalam sepekan berhasil meringkus 8 pelaku curanmor dari beberapa sindikat dan 7 penadah motor curian. Kedelapan pelaku curanmor ini mengaku sudah 20 kali melakukan aksi pencurian di Kota Malang. Mereka adalah komplotan curanmor bermobil yakniYudianto (35) warga Jl Ikan Lodan, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Puridi (41) warga Jl Cucak Rawon I, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan M David Q (21) warga Jl Masjid Al Falah, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.Bahkan karena melawan petugas saat hendak ditangkap, kaki kiri Yudianto dan kaki kiri David terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Penangkapan sindikat

Yudianto Cs ini berawal dari penangkapan penadah motor curian, Ayu Widyaningtyas (30), warga asal Simpang Patimura, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang sehari-harinya tinggal di kawasan Jl Danau Matana VII, Sawojajar, seminggu lalu. Akhirnya mengambang Sirajudin alias Kampret (22) warga Sukolilo, Kecamatan wajak, Kabupaten Malang atau Desa Tajinan, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Kemudian mengembang ke Agus Liswantoro (19) warga Tajinan, Miftakhus Syalik (33) warga Jl Mayjend Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Agus berperan mengenalkan Davit kepada Kampret saat menjual motor curian. Petugas Polres Malang Kota juga menangkap sindikat pelaku curanmor lainnya yakni

komplotan Usman Zakaria (39) warga Jl Arjuno Gang Garuda, Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Usman mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian motor di Kota Malang. Erfien Eko Harianto SE (49), warga Desa Prambon, Kabupaten Sidoarjo yang mengaku sudah motor di Kota Malang sebanyak 1 kali. Sindikat Rizki Yansi (24) dan Ardiyansyah (20), keduanya warga Kidangbang, kecamatan Wajak Kabupaten Malang mengaku sudah 4 TKP melakukan aksi pencurian motor di Kota Malang. Mengaku sudah 4 kali melakukan aksi pencurian motor di Kota Malang. Sedangkan Slamet (24) warga Jl Muharto Gang VB, kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, mengaku sudah 1 TKP melakukan aksi pencurian motor di Kota

FOTO BM/IST

TANGKAP : Delapan tersangka pelaku curanmor saat diperlihatkan dalam press release

Malang. Dari beberapa kelompok curanmor selain sindikat Yudianto masih ada 3 penadah lainnya berhasil diamankan. Kasat Reskrim Polres Malang Kota,AKP Heru Dwi Purnomo didampingi Kasubbag Humas,AKP Nunung Anggraeni mengatakan bahwa pihaknya akan terus membrantas pelaku kejahatan di Kota Malang. ‘Timsus Sat-Reskrim diben-

tuk khusus untuk menangani kasus curanmor. Kami menghimbau kepada para pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Petugas akan terus membrantas para pelaku kejahatan khususnya Curanmor. Petugas akan melakukan tindakan tegas secara prosedural jika sampai ada pelaku yang melakukan perlawanan,” ungkapnya. (lil/dra)

KILAS

FOTO BM/KHOLIL

TANGKAP : Sebanyak 25 Tersangka hasil Ungkap Timsus Polresta Malang beserta barang bukti yang berhasil diamankan,Kabag Ops, Kompol Dodot (tengah pakai kacamata) didampingi Kasat Reskrim, KP Heru Dwi Purnomo (kiri) serta Kasubbag Humas, AKP Nunung Anggraeni (kanan).

Ngaku Polisi, Pelaku Curanmor Dibekuk

MALANG (BM) – Dalam sebulan,timsus Satuan Reserse kriminal (Sat-Reskrim) Polres Malang Kota berhasil meringkus 25 pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus.Sebanyak 15 tersangka merupakan pelaku (pemetik), sedangkan 10 tersangka merupakan penadah. Hal itu terungkap saat Kabag Ops,Kompol Dodot didampingi Kasat Reskrim,AKP Heru Dwi Purnomo serta Kasubbag Humas,AKP Nunung Anggraeni didampingi Kanit Resmob Iptu Sugeng Iriyanto merilis hasil tangkapan tersebut di Mapolresta Malang,Selasa (21/02). “Sukses itu merupakan kerja keras semua anggota Reskrim,hal itu terbukti dengan tertangkapnya 25 tersangka serta barang bukti 11 kendaraan roda dua (R2),3 unit HP,uang tunai sebesar Rp 1 juta,kunci T serta puluhan Plat nomer yang digunakan pelaku,”ungkap Kabag Ops Polres Malang Kota,Kompol Dodot didampingi Kasat Reskrim AKP Heru Dwi Purnomo,Selasa (21.02). Dodot mengungkap berbagai modus kejahatan yang tersangka digunakan, disebutkannya seperti tersangka Karnoto Muis (43) dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian. Warga Jambor Atas, Kelurahan Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan itu berhasil melakukan aksi penipuan sepeda motor di kawasan Pasuruan. Sementara itu,Kasat Reskrim Polres malang Kota,AKP Heru Dwi Purnomo menambahkan,dengan tertangkapnya Karnoto serta penadahnya yakni Khalim dan Totok,petugas berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa Honda Beat warna putih Nopol N 5504 EK, Honda beat warna putih hijau Nopol N 3191 GT, Motor Yamaha Mio GT Nopol N 5689 TAM, Yamaha Jupiter, 6 buah HP dan Nopol kendaraan. (lil/dra)

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Jalur Tol Surabaya – Malang di Randupitu Longsor

Empat Tahun Bupati Tantri Dan Wakilnya Mengabdi

Segudang Prestasi Diraih, Atas Doa Masyarakat Kabupaten Probolinggo

BM/SAIFULLAH

PENGHARGAAN : Bupati Tantri dan Wabup Timbul, seusai memberikan penghargaan kepada warga Kabupaten Probolinggo.

BM/IST

WASPADA : Para pengendara kendaran yang melintas di jalan tol Pandaan diminta kewaspadaannya terkait adanya longsoran

PA S U R UA N ( B M ) – K o n d i s i tebing di jalan raya Tol Surabaya – Malang KM 51 di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan kembali ambrol, Selasa (21/2) siang. Pantauan di lapangan,terlihat meski terjadi longsoran, namun pihak Jasa Marga tol langsung bertindak cepat dengan memberi tanda rambu atau barrier disisi jalan sepanjang 500 meter, sehingga arus lalu lintas tetap berjalan lancar. Asisten Manajer Lalu Lintas dan Aset Jasa Marga Sumantri mengatakan, longsoran ini tidak hanya terjadi pertama kalinya namun sejak sebulan terakhir sudah terjadi berulang kali. “Tetap patut diwaspadai karena cuaca tidak bisa diprediksi. Khawatir ada longsor susulan,” katanya. Terkait kejadian PERWAKILAN

tersebut, pihaknya masih menunggu cuaca membaik untuk pembangunan tanggul di bibir jalan tol agar jika ada longsoran tak masuk ke jalur tol. Guna mengantisipasi adanya

longsor susulan, selain pemeberian tanda hati-hati juga disiagakan penerangan yang memadai saat di malam hari agar para pengendara dapat lebih meningkatkan kewaspadaaanya.(pas/dra)

PROBOLINGGO (BM) - Empat Tahun kepemimpinan Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari dan Wakil Bupati Drs H Ahmad Timbul Prihanjoko (HaTi), Pemkab Probolinggo melakukan tasyakuran atas prestasi yang diraih selama mengabdi pada masyarakat di 325 desa dan 5 Kelurahan yang menyebar di 24 kecamatan. Selain tasyakuran, Bupati Tantri juga melaunching Endless Probolinggo sebagai tagline baru. Sebab tagline baru itu dipilih berdasarkan ikhtiar dan pengalaman. Apalagi, di Kabupaten Probolinggo kaya akan potensi, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Probolinggo. “Endless itu artinya tiada akhir. Harapannya, Kabupaten Probolinggo semakin terkenal dimata Internasional. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat dicapai secara berkesinambungan,” ujar Bupati Tantri, didepan ribuan warga di delan Kantor Bupati jalan raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan, Senin (20/2) malam. Selain itu, Bupati perempuan

BM/SAIFULLAH

MERIAH : Tampak para tokoh terlihat hadir di perayaan Empat Tahun HaTi Mengabdi

pertama di Kabupaten Probolinggo ini juga memaparkan segudang prestasi yang diraih oleh HaTi selama 4 tahun kepemimpinnya di Kabupaten Probolinggo. Utamanya soal diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut – turut dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia. “Alhamdulillah, sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan WTP dari BPK RI,”jelas Bupati Tantri. Selain itu, dalam bidang akuntansi keuangan daerah, Pemkab Probolinggo mendapat nilai B. Padahal, sebelumnya selalu mendapat nilai CC. “Keberhasilan ini bukan karena kami sebagai pimpinan daerah. Apa yang diraih adalah langkah kecil, keberhasilan yang diawali oleh doa masyarakat dan ulama, yang diikhtiarkan dengan

belajar bersama perangkat daerah dan karyawan. Serta dukungan dari Legislator, Forum Pimpinan Daerah dan masyarakat Kabupaten Probolinggo,”jelasnya. Selain prestasi dibidang keuangan, tiap tahun Pemkab melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit. Kemudian ada Jempol Mancep, sebuah pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumberasih. “Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan disana sini. 5 tahun kami berikhtiar dan kami istiqomah agar Kabupaten Probolinggo punya marwah, martabat dan kesejahteraan. Dalam sisa satu tahun anggaran, mendapat hasil yang nyata. Insya Allah akan diberi kesuksesan,” kata istri anggota DPR RI Drs. H.Hasan Aminuddin, MSi. (sip/adv)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

KILAS

Ketua Umum KONI Tono Suratman

Menpora Tantang KONI

LAMPAUI TARGET. Walau hanya pasang target lolos dari fase grup, tim Arema FC berpeluang melaju ke semifinal, bahkan final, Piala Presiden 2017.

Delapan Besar Piala Presiden 2017

Arema – Persib Terhindar Main Bersama JAKARTA (BM) - Tim Arema FC dan Persib Bandung berdasarkan hasil drawing di Jakarta, Selasa, terhindar bermain bersama dalam satu hari pada perempat final Piala Presiden 2017 yang bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, Jateng, 25-26 Februari. Sebelumnya, manajemen kedua tim telah melakukan koordinasi untuk mengusulkan agar tidak bermain pada hari yang sama. Hal itu berkaitan dengan banyaknya dukungan kedua suporter. Apalagi, kedua kelompok suporter ini dikenal kurang bersatu. “Jawaban untuk Arema dan Persib akhirnya terjawab. Kedua tim ini berdasarkan hasil drawing tidak bermain pada hari yang sama,” kata Ketua panitia nasional Piala Presiden 2017, Iwan Budianto, di sela drawing. Berdasarkan hasil drawing, Persib Bandung pada babak perempat ﬁnal bakal berhadapan dengan Mitra Kukar pada Sabtu (25/2). Sedangkan tim Arema FC bakal menghadapi Sriwijaya FC satu hari berikutnya. Kedua pertandingan ini akan dilakukan pukul 21.00 WIB. Sebelum kedua tim dengan

basis massa yang besar ini, empat tim akan bertanding terlebih dahulu pada pukul 18.00 WIB yaitu antara Pusamania Borneo FC melawan Madura United, Sabtu (25/2) dan Semen Padang melawan Bhayangkara FC pada Minggu (26/2). “Berdasarkan hasil drawing tidak ada tim yang pernah bertemu pada babak kualifikasi. Jadi sudah ada tidak masalah lagi. Tinggal menjalankan pertandingan,” kata Iwan Budianto menambahkan. Pertandingan perempat final Piala Presiden 2017 menggunakan sistem single match atau siapa tim yang kalah langsung tersingkir dari turnamen pra-musim dengan hadiah utama Rp3 miliar. Hanya saja pada babak semifinal akan menggunakan mekanisme berbeda yaitu menggunakan sistem home away. Pertandingan pertama dilakukan pada 2 Maret dan pertandingan kedua pada 5 Maret. Dan pertandingan final bakal digelar 12 Maret. Untuk lokasi pertandingan final hingga saat ini masih dalam keputusan awal yaitu di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja, pihak panitia penyelenggara

masih membuka peluang untuk mencari tempat yang lain. Latihan Ringan Sementara itu, Arema FC yang bermarkas di Stadion Kanjuruhan menggelar latihan ringan beberapa hari terakhir.“Kami belum menyentuh taktik dan strategi. Sementara latihan ringan dulu,” kata pelatih Aji Santoso. Rencananya baru Kamis (23/2) besok Ahmad Alfarizi dkk. mematangkan formasi untuk laga selanjutnya. “Sekarang tim juga tidak lengkap karena ada tiga pemain ke timnas U-22. Jadi akan ada sedikit perubahan

dalam sesi latihan,” imbuh Aji. Arema tidak pilih-pilih lawan di perempat ﬁnal. Meski hanya satu pertandingan yang digelar dengan sistem gugur di Stadion Manahan Solo pada 26 Februari, mereka tetap siap melakoni laga itu. “Melawan siapa saja tidak ada masalah. Tapi target kami bisa lolos ke fase selanjutnya (semiﬁnal),” tegas Aji. Arema memang tidak pasang target juara. Bahkan target awal mereka hanya ingin lolos dari fase grup saja. “Seperti kami sampaikan, Piala Presiden hanya perantara sebelum ke kompetisi. Jadi hanya sebagai persiapan.

Kalau bisa juara tentu senang.Tapi kami akan berusaha bermain baik di setiap pertandingannya,” lanjut pelatih 46 tahun tersebut. Selain Arema, tujuh klub yang lolos ke perempatfinal memang punya kekuatan merata, seperti Mitra Kukar, Madura United, Persib Bandung, Semen Padang, Bhayangkara FC, Sriwijaya FC, dan Pusamania Borneo FC. “Tim-tim itu tentu lebih punya kualitas karena mereka sudah melewati ujian di grup. Semua punya kans untuk juara,” sambungnya. Dalam ajang Piala Presiden, Arema tergolong punya catatan bagus karena masuk dalam daftar tim produktif. Tujuh gol berhasil dicetak dalam fase grup dan hanya kebobolan satu gol. Namun ada sebuah catatan yang kini sedang diperbaiki Arema. Mereka terlambat panas pada babak pertama. Sebab, pemain muda masih belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Baru setelah pemain senior masuk pada babak kedua mereka tampil lebih tajam. Buktinya mereka mencetak lima dari total tujuh gol pada babak kedua. (bay/ant/bol/nii)

Musica Salip Mutiara Pimpin Klasemen SURABAYA (BM) - Klub unggulan Musica Champions menyalip posisi Mutiara Cardinal Bandung untuk memimpin klasemen sementara Grup A Djarum Superliga 2017, setelah di pertandingan keduanya, tim Kudus tersebut menggulung Tjakrindo Masters 4-1. Salah satu penyumbang poin bagi Musica, Marc Zwiebler yang ditemui di DBL Arena, Surabaya, Selasa, mengatakan hasil pertandingan tersebut merupakan langkah awal yang baik bagi dia dengan memenangkan partai rubber game menghadapi pemain muda Chico Aura Wardoyo 20-22, 21-16, 21-12. “Ini start yang bagus di pertandingan pertama saya di turnamen ini, walau saya harus bermain rubber, akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan,” kata Zwiebler. Di pertandingan tersebut, Zwiebler menilai lawannya yang merupakan pemain pelatnas junior Indonesia tersebut bermain cukup bagus kala berhadapan dengannya, namun hanya kalah pengalaman dari pemain Jerman tersebut. “Lawan saya kali ini adalah pemain muda

Marc Zwiebler

Indonesia yang sangat berbakat. Saya pernah lihat dia berlaga di kejuaraan dunia junior, tapi saya pikir saya merupakan pemain yang lebih berpengalaman, walau di game pertama saya kalah, tapi saya tetap sabar dan tenang hingga akhirnya saya bermain baik,” kata pebulu tangkis berperingkat 10 dunia tersebut. Zwiebler yang menjadikan turnamen ini sebagai pemanasan menjelang turnamen yang akan ia ikuti berikutnya

yaitu German Open dan All England, berharap timnya bisa menjuarai turnamen Djarum Superliga 2017 ini. “Saya harap kami bisa juara, kamu lihat tiga bintang di dada ini? Seperti tim jerman punya empat bintang, jadi saya akan katakan musica tahun depan akan punya empat bintang,” ujar dia. Senada dengan pemain ganda Musica asal Rusia, Vladimir Ivanov, juga berharap Musica menjadi juara di Superliga tahun ini, mengulangi kesuksesan tahun 2015 lalu ketika dirinya juga membantu usaha tim untuk memenangkan pertandingan. “Indonesian Superliga 2017 adalah pengalaman yang bagus buat saya, saya sudah main tiga kali di sini. Terakhir kali saya menang bersama musica champions dan semoga bisa mengulanginya lagi tahun ini,” ujar dia. Ivanov yang berpasangan dengan Lee Yong Dae di pertandingan kedua Musica ini dan memberikan kemenangan pada timnya, merasa nyaman bisa bermain bersama pemain tenar asal Korea Selatan tersebut. “Saya tadi main bareng Lee,

dan merasa nyaman saat bermain bersama dia, dia tampil bagus, kontrol dan pergerakan serta pertahanannya bagus dan juga tergolong agresif. Ini tentu baik juga bagi saya yang akan mengikuti Jerman Terbuka dan All England, sehingga tampil di sini menjadi ajang pemanasan yang bagus sebelum menjalani turnamen selanjutnya,” kata Ivanov. Dengan kemenangan 4-1 atas tim tuan rumah Tjakrindo Masters, Musica berhasil menyalip Mutiara Cardinal Bandung untuk menjadi pimpinan klasemen sementara Grup A dengan perolehan poin 448-304, hasil dari dua kali kemenangan. Adapun hasil pertandingan Musica pada Selasa (21/2) adalah: 1. Marc Zwiebler vs Chico Aura Wardoyo 20-22, 21-16, 21-12; 2. Lee Yong Dae/Vladimir Ivanov vs Sabar Karyaman Gutama/Franky Wijaya Putra 21-18, 21-12; 3. Jonatan Christie vs Androw Yunanto 21-10, 21-7; 4. Wahyu Nayaka Aryapangkaryanira/Vicky Angga Saputra vs Kevin Ezra/Hendra Gustiawan 14-21, 21-11, 14-21; 5. Anthony S Ginting vs Hang Du Yu 21-11, 21-6. (ric/ant/nii)

Memetakan Pemain Muda Jatim SIDOARJO – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur (Jatim) terus melakukan pembinaan dan pembibitan pemain muda. Setidaknya, saat ini tengah melakukan seleksi pemain U 19, se kab/kota di Jawa Timur menuju nasional. Seleksi pemain U 19 dipimpin langsung mantan pelatih PON Jawa Timur, Hanafing dibantu pelatih lainnya Uston Nawawi dan Nanang Kusyanto. “Kami ditunjuk Asprov PSSI Jatim, untuk melakukan seleksi pemain U 19. Nantinya akan menjadi pemain nasional,” kata Hanafing, di sela – sela pelaksanaan seleksi, GOR Delta Sidoarjo,

Minggu (19/2). Menurutnya, seleksi digeber bukan sekadar memenuhi porsi level nasional, namun sejauh ini seleksi untuk bank data pemain di Asprov PSSI Jatim. “Seleksi ini memang mendadak. Tapi kami setuju dan ide bagus, karena para pemain muda di Jatim bisa kita petakan. Paling tidak kita ( Jatim) sudah ready,” ujar Hanaﬁng. Pelatih lisensi (A) AFC ini, mengatakan pelaksanaan seleksi U19 secara mendadak, hanya diberi waktu oleh Asprov Jatim sehari. Seleksi sehari, ia lakukan denga metode pertandingan 6 lawan

6, dalam waktu 1 x 15 menit. “Nanti akan akan kita pilih menjadi 30 pemain, selanjutnya akan diseleksi lagi oleh pelatih nasional U 19, Indra Sjafri.” Sementara itu, Hasdiansyah Iskak pengurus Asprov PSSI Jatim, menambahkan peserta seleksi pemain U 19 dari seluruh Asprov PSSI se kab/ kota di Jatim. Tiap daerah diminta mengirimkan 5 – 7 pemain untuk mengikuti seleksi. “Kami sudah menerima surat rekomendasi dari seluruh Asprov se Jatim. Jumlah peserta yang ikut seleksi ada 150 pemain lebih,” ujarnya. (ega/kjc/nii)

SELEKSI PEMAIN MUDA. Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur (Jatim) melakukan seleksi untuk memetakan pemain muda di provinsi ini.

JAKARTA (BM) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menantang Komite Olahraga Nasional Indonesia merancang strategi pembinaan olahraga usia dini yang nantinya bakal diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Kita akan melakukan diskusi dengan KONI untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan untuk pembinaan usia muda. Program ini akan menjadi acuan,” kata Menpora Imam Nahrawi di sela pembukaan Musornaslub KONI di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa. Menurut dia, tantangan induk organisasi olahraga Indonesia ke depan memang cukup besar. Apalagi saat ini dihadapkan dengan proses regenerasi atlet yang ke depannya dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan internasional seperti SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Selain menunggu strategi pembinaan dari KONI, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga menunggu hasil nyata atlet selain dari segi prestasi maupun kepelatihan, yaitu disinergikan dengan dunia industri. “Di negara maju sudah ada data berapa besar peran olahraga. Untuk itu kita harus bisa mengikutinya. Ini adalah tantangan,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu. Demi memajukan olahraga Indonesia, pria kelahiran Bangkalan Madura meminta stakeholder olahraga Indonesia mulai KONI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) hingga pengurus cabang olahraga bersinergi. “Semuanya harus bisa bersama-sama untuk memajukan olahraga Indonesia,” kata pria yang juga seorang politis itu. Sementara itu, Ketua Umum KONI Tono Suratman mengatakan pihaknya akan segera membicarakan dengan seluruh anggotanya. Namun, pihaknya menjelaskan saat ini sebenarnya sudah mempunyai program strategis olahraga nasional Indonesia. “Program strategis sebenarnya sudah ada. Kita juga sudah melakukan kajian dibeberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand. Tidak hanya itu, kita juga melihat perkembangan pembinaan di China, Jepang maupun Korea,” katanya saat dikonﬁrmasi. Dalam rencana strategis yang disusun, kata dia, pihaknya juga memfokuskan pada pengembangan cabang olahraga olimpiade. Proses pembinaannya sendiri dilakukan secara menyeluruh. Terkait dengan pendataan tetap mengandalkan dari pemerintah maupun stakeholder lainnya. (bay/ant/nii)

Ketua Asprov PSSI Jawa Timur, Bambang Pramukantoro

Musorprov Digelar 14-15 Maret SURABAYA – Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Jawa Timur diagendakan digelar pada 14 – 15 Maret mendatang. Beberapa pengurus KONI kab/kota, hadir dalam rangka persiapan dan penjaringan calon ketua umum, di Gedung Suhartatik KONI, akhir pekan lalu. Ketua Asprov PSSI Jawa Timur, Bambang Pramukantoro, yang akan mencalonkan masuk bursa pemilihan Ketua KONI, periode 2017 – 2021 juga tampak hadir. Pada acara tersebut, ia mengkritisi beberapa item peraturan dan persyaratan yang dijlentrehkan oleh pihak panitia penjaringan. Meski akhirnya, peraturan dan beberapa persyaratan sudah disepakati oleh seluruh yang hadir. “Beberapa peraturan seharusnya diubah atau dihapus, karena jika dilihat dengan adanya peraturan tersebut, maka akan mengerucut pada aklamasi untuk pencalonan sebelumnya,” kata Bambang, usai acara. Ia mengakui, bahwa dirinya benar-benar mempunyai niat maju di pencalonan Ketum KONI Jawa Timur. “Harus ada perubahan lebih baik dan yang muda yang berperan. Jadi tidak ada salahnya saya berkeinginan mengikuti pemilihan Ketum KONI Jatim,” ujar Bambang. Sekada informasi, selain berminat maju dalam bursa Ketua Umum KONI jatim, Bambang saat ini juga maju dalam pemilihan Ketum Asprov PSSI Jawa Timur, yang akan dihelat pada 25 Maret, mendatang. “Seandainya saya terpilih dua-duanya, saya pasti harus memilih. Apa lagi teman-teman di PSSI bisa diajak bekerjasama dengan adanya hal ini.” (ega/kjc/nii)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

TAJUK

Gonjang-ganjing Freeport

KONFLIK ataupun polemik seputar PT Freeport Indonesia semakin memuncak dengan mundurnya Chappy Hakim, Dirut perusahaan penghasil emas terbesar dunia tersebut, disertai PHK karyawan besar-besaran, serta ancaman gugatan ke arbitrase internasional. Kasus yang membelit penguasa tambang emas asal AS tersebut memanas seiring berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat per 11 Januari 2017. Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, melengkapi Permen ESDM 5/2016, dan Permen ESDM 6/2016. Yang mengatur kembali hilirisasi mineral agar tetap berjalan, tanpa merugikan pihak perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK), serta melindungi perekonomian di daerah setempat. Pemerintahan Jokowi-JK, melalui Permen ESDM 5/2017 mewajibkan para pemegang KK mengubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi bila ingin tetap mendapat izin ekspor konsentrat. Dan pada 10 Februari 2017, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan pihak Freeport. Menurutnya, IUPK tidak memberikan jaminan stabilitas jangka panjang bagi investasi Freeport di Indonesia. Bukan hanya itu, Freeport juga keberatan dengan kewajiban divestasi saham hingga 51persen. Pihak Freeport baru menyetujui divestasi sebesar 30 persen saja. Kini, persoalan tersebut semakin rumit, yang berujung pada ancaman PHK besar-besaran, dan bahkan pihak Freeport telah mewacanakan untuk menggugat ke arbitrase. Tak kalah sengitnya, ancaman itu ditanggapi dengan ancaman gugatan balik pemerintah Indonesia. Mengingat, Indonesia merasa berada dalam pihak yang benar, dan justru menuding Freeport Indonesia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bisnis pertambangannya. Bak gayung bersambut, kalangan DPR dan sejumlah tokoh nasional, memberikan dukungan bagi pemerintah untuk tetap konsisten menegakkan aturan dalam bisnis pertambangan di Indonesia, khususnya di tanah Papua ini. Sepakat dengan yang disampaikan Menteri ESDM, yang berharap tak berlanjutnya proses arbitrase. Sudah saatnya, pihak Freeport membangun kesepahaman dengan pemerintah RI, untuk mencari solusi terbaik bagi ke dua belah pihak. Demikian pula, dengan dukungan yang kuat dari berbagai kalangan di tanah air, kiranya tambang Freeport yang memiliki separuh dari seluruh kandungan emas di wilayah Indonesia ini, dapat dikendalikan anak negeri sendiri, melalui penguasaan saham sampai 51 persen. Yang perlu digarisbawahi, bahwa ‘perebutan’ kendali atas tambang terbesar ini bukan sekedar persoalan bisnis semata. Melainkan juga banyak aspek yang harus diperhitungkan. Bagaimana keuntungan bisnis yang sangat besar ini bisa ikut dirasakan rakyat Indonesia, terutama saudara kita yang di Papua. Termasuk bagaimana pemerintah Jokowi-JK mampu mengemban amanat Undang-undang, yang menyatakan ‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Totok Hartana

Mendagri Siap Dipecat AKSI 212.. tikan kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan mahasiswa,” ujar Bambang. Saat Bambang menjelaskan tuntutan akan ditampung, massa berteriak “buktikan” berkalikali. Bambang juga mengatakan akan bertemu dengan Kapolri untuk membahas tuntutan tersebut. Rizieq Syihab Hadir Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab terlihat mendatangi massa aksi 212 di depan gedung MPR/DPR. Habib Rizieq ikut berorasi dan menyerukan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberhentikan karena berstatus terdakwa. “Hari ini kita datang untuk menuntut pemberhentian Ahok, untuk menuntut mempenjarakan Ahok dan stop kriminalisasi ulama. Stop penangkapan mahasiswa dan menuntut ganyang PKI!,” seru Habib Rizieq dalam orasinya di atas mobil komando di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Sempat dikabarkan tak ikut aksi, Habib Rizieq datang ke lokasi sekitar pukul 12.20 WIB. Dia langsung naik ke mobil komando menyampaikan orasi. Dalam orasinya, Rizieq juga meminta DPR menggunakan hak angket jika Ahok tidak diberhentikan. Rizieq kemudian meminta massa demonstran menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi. Ia pun meminta massa pulang dengan tertib dan aman. “Bapak-bapak kita di dalam Al Khaththath segera keluar dari gedung DPR dan kita samasama pulang dengan tertib dan aman. Jika ada yang mau merusak bukan rombongan kita,” tegas Rizieq di hadapan massa yang memenuhi lajur jalan depan gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta. Demonstrasi yang dimotori Forum Umat Islam (FUI) dan gabungan elemen mahasiwa tersebut menuntut parlemen untuk mendesak pemerintah mencopot jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Sambungan Halaman 1 sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena berstatus terdakwa. Pantauan di lapangan, ada ribuan massa yang berkumpul di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Massa aksi kompak mengenakan jas hujan untuk melindungi badannya dari guyuran hujan. Keberadaan massa yang hampir menutup Jalan Jenderal Gatot Subroto itu membuat lalu lintas di kawasan itu macet. Meski demikian, kendaraan roda dua maupun empat masih bisa melintas di jalan utama tersebut. Siap Dipecat Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tetap berpegang pada keputusannya meski desakan pencopotan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semakin kencang berhembus. Tjahjo menegaskan keputusannya itu mengacu Pasal 83 tentang UU Pemerintah Daerah. Pemberhentian sementara berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tjahjo siap diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri jika dia salah mengambil keputusan terkait status Ahok yang kini menjadi polemik. “Kalau saya salah saya siap bertanggungjawab, saya siap diberhentikan. Siap karena ini yang saya pahami 2 tahun sebagai menteri,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/2). Politisi PDIP ini juga siap mempertanggungjawabkan sikapnya ke Presiden Joko Widodo. Sikapnya ini pun telah disampaikan ke Kepala Negara. Tjahjo mengatakan, sikapnya itu didasari atas dakwaan Ahok yang terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. (akt/mer/tit)

emi ikut berupaya mengurangi derita para korban banjir yang melanda Jakarta akibat hujan tanpa henti pada bulan Februari 2017, Direktur Institut Prestasi Nusantara Aylawati Sarwono mengajak teman-teman beliau menghimpun sumbangsih kemanusiaan berupa mi instan, air dalam kemasan, beras, telur, pakaian bekas, selimut, dan lainlain untuk diserahkan kepada para korban banjir. Sebagian teman Ibu Ayla langsung mengirimkan sumbangsih masing-masing. Sebagian menanyakan bantuan apa saja yang dibutuhkan. Namun, ada pula yang langsung menolak ajakan kemanusiaan Ibu Ayla. Ada yang menolak tanpa alasan. Namun, ada pula yang menolak dengan alasan. Menarik, secara alasanologis menyimak alasan-alasan penolakan menolong sesama manusia dalam derita. Ada yang menolak dengan alasan sudah terlebih dahulu memberikan sumbangsih, baik melalui

Perubahan Nilai Peradaban PMI maupun secara langsung, kepada para korban banjir Jakarta. Namun, ada pula yang menolak dengan alasan korban banjir tidak layak dibantu sebab adalah kesalahan para warga itu sendiri memilih untuk bermukim di kawasan rawan banjir. Ada pula yang menolak dengan alasan adalah kesalahan para warga sendiri bahwa mereka tidak mau dipindah ke rumah susun sewa yang dijamin bebas banjir. Alasan menolak karena warga tidak mau dipindah ke rumah susun sewa sebenarnya sudah rutin terjawab dengan kenyataan bahwa para warga tidak sanggup memikul biaya sewa rusun yang masih ditambah beban biaya listrik, air, keamanan, serta perawatan apartemen di samping letak rusunawa terlalu jauh (sampai 23 kilometer!) dari lokasi, tempat semula warga bermukim dan mencari nafkah. Namun, alasan penolakan bahwa para korban banjir tidak layak dibantu akibat salah mereka sendiri, kok, memilih bermukim di kawasan

Jaya Suprana Seniman dan Budayawan

rawan banjir benar-benar tidak relevan sebab tidak logis sekaligus tidak benar. Perlu disadari bahwa para korban banjir justru bermukim di kawasan yang dinyatakan oleh Gubernur Jakarta sebagai kawasan bebas banjir maka tidak digusur. Memang ada warga yang semula bermukim di kawasan yang digusur. Namun, mereka kemudian sengaja pindah untuk bermukim di kawasan yang tidak digusur yang berarti merupakan kawasan bebas banjir. Maka, jelas bahwa sebenarnya sama sekali bukan kesalahan para korban banjir bahwa mereka telah menjadi korban banjir. Memprihatinkan Sungguh memprihatinkan bahwa warga yang setelah digusur akibat kawasan, tempat mereka bermukim dianggap rawan banjir atau bahkan sumber banjir, lalu pindah atas upaya sendiri ke kawasan yang dinyatakan sebagai

bebas banjir. Namun, ternyata tetap kebanjiran sehingga para warga menjadi para korban banjir kemudian ditolak untuk dibantu oleh para warga bukan korban banjir dengan alasan bahwa para korban banjir tidak layak dibantu akibat dianggap adalah kesalahan mereka sendiri tidak mau dipindah ke lokasi nun jauh berpuluh kilometer dari kawasan, tempat mereka semula bermukim kemudian digusur secara sempurna melanggar hukum akibat bangunan dan tanah yang digusur masih dalam proses hukum di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dengan masih ditambah fakta bahwa para warga yang telah resmi dimenangkan gugatan mereka terhadap pemprov DKI Jakarta oleh majelis hakim PTUN masih dihujat sebagai warga liar, perampas tanah negara, penghambat pembangunan, makelar tanah, bahkan komunis atau kriminal. Perubahan Nilai Mohon dimaafkan bahwa saya menulis sebuah kalimat yang memang layak

RABU, 22 FEBRUARI 2017

memperoleh anugerah MURI sebagai kalimat terpanjang yang paling membingungkan sebab alasan menolak pemberian bantuan kepada para korban banjir di kawasan Bukit Duri memang membingungkan. Sedemikian membingungkan sehingga sulit dihayati untuk dimengerti oleh daya otak saya yang memang sudah merosot akibat makin menua. Wajar apabila daya pikir dan daya tafsir insan lanjut usia seperti saya ini sudah ketinggalan perkembangan zaman yang maju begitu pesat sambil membawa, bahkan memaksakan perubahan pada nilai peradaban. Tampaknya pada masa peradaban yang cenderung lebih mengutamakan kekuasaan ketimbang kemanusiaan ini, memang hukum, HAM, agenda pembangunan berkelanjutan, serta Pancasila perlu direvisi agar lebih sesuai dan selaras dengan kebutuhan serta kenyataan perkembangan zaman. (*/ant)

Penerimaan Negara dari Freeport Sangat Sedikit LUHUT..

Sambungan Halaman 1

kan surat kepada Menteri ESDM yang dimana surat itu tunjukkan perbedaan IUPK dan KK. Dan di situ ada waktu 120 hari dimana pemerintah dan Freeport bisa selesaikan perbedaan itu,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/2). “Jika pemerintah tidak bisa selesaikan maka Freeport bisa gunakan hak-nya untuk selesaikan perbedaan itu. Jadi hari ini Freeport tidak lakukan arbitrase tapi mulai proses lakukan arbitrase. Termasuk hak untuk memulai arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan-ketentuan Kontrak Karya dan memperoleh ganti rugi yang sesuai,” tegasnya. Adapun latar belakang konflik ini menyangkut ketentuan UU Minerba tahun No 4 tahun 2009 dengan Kontra Karya (KK) yang dipegang oleh Freeport.

Penerimaan Sedikit Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit dibanding dengan penerimaan dari sektor lainnya. Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia. Perusahaan tambang asal AS itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK). “Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak? Cukai rokok di Indonesia berapa seka-

rang? Rp 139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget,” katanya saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017). Jonan menyebutkan, PT Freeport Indonesia telah membayarkan royalti dan pajaknya ke negara sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun. Dengan begitu, Freeport memberikan kontribusi Rp 8 triliun per tahun untuk penerimaan pemerintah. Jonan juga membandingkannya dengan devisa negara dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015. Angka itu, menurut dia, jauh lebih tinggi dibanding dengan yang didapat dari Freeport. Ia juga membandingkannya

dengan PT Telkom yang menyumbang penerimaan negara sebanyak Rp 20 triliun. “Kalau PT Telkom bayar ke negara, pajak dan sebagainya itu Rp 20 triliun. Freeport hanya bayar Rp 8 triliun. Jadi, tolong kalau diprotes-protes, saya terima kasih. Bapak-bapak, Saudarasaudara, kita juga kasih tahu ke Freeport, tolong kalau ribut yang proporsional,” ujarnya. Jonan juga menyampaikan nilai jual Freeport yang tidak lagi mahal. Menurut dia, nilai jual Freeport dengan segala tambang yang ada di seluruh dunia hanya sebesar 20 miliar dollar AS. Angka itu jauh lebih rendah dibanding nilai jual PT Telkom Indonesia yang mencapai 29 miliar dollar AS dan Bank Central Asia yang memiliki nilai jual yang sama. Ia juga membandingkannya dengan nilai jual BRI yang mencapai 21 miliar dollar AS.

Nilai Saham Anjlok Dari sisi perkembangan saham, Analis senior PT Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada melihat sikap ngotot PT Freeport Indonesia yang tak mau mengikuti aturan telah berdampak ke penurunan nilai sahamnya Freeport McMoRan Inc di bursa saham AS. Apalagi kemudian, Freeport sendiri malah akan membawa polemik ini ke Badan Arbitrase Internasional. Tentu kondisi itu diprediksi bakal terus menggerus laju saham berkode FCX:US itu. “Makanya kami lihat sikap Freeport ini aneh. Padahal pemerintah sendiri masih mau untuk membuka pintu perundingan atau negosiasi guna mencari titik temu permasalahan perubahan status KK menjadi IUPK itu. Dengan sikap seperti itu akan merugikan pemegang sahamnya,” ujar dia, di Jakarta, Selasa (21/2). (akt/tit)

Siapkan Sumberdaya untuk Bertarung MENANGKAN..

Sambungan Halaman 1

Pilkada serentak tahun ini.Tahun ini PDIP mengalami kekalahan di 44 dari 101 daerah yang menggelar Pilkada. Di Jakarta, pasangan AhokDjarot yang diusung PDIP gagal menang satu putaran. Megawati pun memberikan instruksi kepada kader PDIP untuk memenangkan pasangan calon tersebut di putaran dua nanti. “Instruksi saya, mereka yang ke sini itu sudah membawa bahan untuk dievaluasi, terutama daerah-daerah yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,” kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Men-

teng, Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Menurut Megawati, hasil penghitungan sementara, kemenangan PDIP hampir mendekati apa yang direncanakan. Namun ada daerah yang belum maksimal. “Itu nanti akan dievaluasi,” kata dia. Khusus Pilkada di DKI Jakarta, setelah penghitungan sementara, Mega langsung meminta diadakan rapat koordinasi. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PDIP maupun relawan yang telah semaksimal mungkin memantau dan mengawasi Pilgub DKI. Namun dia mengingatkan

bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dalam menghadapi Pilgub DKI putaran dua nanti. Salah satunya adalah soal banyaknya warga yang belum terdaftar. “Banyak sekali warga yang belum mendapat haknya dalam memilih. Dalam hal ini saya instruksikan lakukan protes ke Bawaslu terkait DPT agar secara teknis hak warga negara dapat disalurkan,” kata Mega. Apalagi, kata dia, hak warga negara adalah sama, sehingga hak memilihnya harus digunakan semaksimal mungkin. Lobi Partai KIH Lebih lanjut Megawati menyatakan, kubu Ahok masih banyak

kekurangan di putaran pertama Pilgub DKI 2017. Akibatnya kandidat yang diusung PDIP yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)Djarot Saiful Hidayat tak bisa menang satu putaran. PDIP, kata Mega, harus menyiapkan tenaga dan sumberdaya untuk bertarung lagi di putaran dua. “Secara positive thinking masih banyak kekurangan di DKI ini. Akibat harus melaksanakan putaran kedua,” kata Mega saat memberikan sambutan dalam Rakor Pemenangan Pilgub DKI Putaran II di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Dia menegaskan, pimpinan PDIP akan mengkonsolidasikan

Ada Kesalahan Prosedur DAHLAN..

Sambungan Halaman 1

peristiwa pelepasan aset saat Direktur Utama PT PWU dijabat oleh Dahlan Iskan pada periode 2000 sampai 2010. “Tugas dan wewenang saya yakni memfasilitasi anggota DPRD terkait dengan urusan surat menyurat. Saya juga membacakan surat hasil dengar pen-

MULAI...

dapat antara Komisi C DPRD Jatim dengan PT PWU tahun 2003 lalu,” tuturnya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo mengatakan kalau yang menjadi titik penting yang bisa diambil terkait dengan pemeriksaan saksi ini adalah adanya keterangan proses

pelepasan aset tersebut. “Tadi disebutkan oleh saksi jika ada rekening yang masuk ke bendahara sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan. Ini yang menjadi kuncinya karena ada kesalahan prosedur,” ujarnya. Di sisi lalin, penasihat hukum terdakwa Agus Dwi mengatakan kalau dalam persidangan ini dirinya juga mengajukan izin ke-

pada Majelis Hakim yang diketuai oleh Tahsin untuk memberikan izin kepada terdakwa berobat keluar negeri. “Hal ini demi kesehatan Pak Dahlan supaya bisa berobat sesuai dengan petunjuk yang dilakukan oleh dokter spesialis,” katanya. Sebelumnya, Dahlan ditetapkan tersangka karena dugaan pelanggaran penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada

SIUP Berlaku Seumur Hidup Sambungan Halaman 1

“(Surat edaran) Sudah saya tandatangani. Harusnya (keluar) hari ini (kemarin, red),” ungkap Enggar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Enggar mengatakan, seluruh wilayah di Indonesia sudah harus mengikuti aturan baru tersebut. Para pengusaha yang sudah eksisting, sudah tidak perlu untuk memperpanjang SIUP dan TDP. “Tadi saya laporkan ke Presiden. Bahwa sesuai dengan perintah Presiden dan rakor Kemenko, yaitu kami Kementerian Perdagangan sudah mencabut atau menyatakan, SIUP tidak perlu daftar ulang. SIUP itu cukup satu kali saja,” kata Enggar Sementara, untuk aturan TDP, Enggar mengatakan akan

dipermudah. Pelaku usaha hanya perlu untuk mengisi satu lembar surat pemberitahuan, bisa secara online mau pun manual. “Yang kedua TDP. Dari formulir sekian banyak, saya pun pusing, jadi sekarang perpanjangannya itu cukup disampaikan dengan online atau manual. Hanya satu lembar pemberitahuan saja. Jadi tidak perlu lagi isi-isi segala macam,” kata dia. “Bikin formulir satu, mereka ajukan, bisa online bisa manual, cukup itu. Kecuali mereka berubah, kalau berubah perusahaannya, namanya, ya kirim saja. Biaya ditetapkan 0 rupiah,” tutupnya. (hns/hns) Kebijakan baru tersebut mendapat sambutan positifWakil

Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutawiyono. Ia menyatakan, keputusan itu sepatutnya ditindaklanjuti instansi terkait, sampai di tingkat daerah. “Ya baik.Walikota atau kepala daerah mestinya menindaklanjuti, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Menteri Perdagangan tersebut” ujarnya, Selasa (21/2).

Pro Bisnis Sekretaris Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih, mengatakan alasan pemerintah menghapuskan perpanjangan izin SIUP dan TDP, karena ingin memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha. Selama ini pengusaha wajib melakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali, padahal tidak mengubah nama perusahaan.

“Ya tentu kita pro bisnis lah. Ya tentunya itu Pak Menteri mengatakan saya akan lakukan cara apa saja untuk memudahkan bisnis di Indonesia,” kata Karyanto, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (17/2). Menurutnya, SIUP ini berlaku seumur hidup, tidak lagi harus diperpanjang setiap 5 tahun. Ia mencontohkan kegunaan program e-KTP yang kini menjadi seumur hidup. “Misalnya punya KTP, masa sih tiap tahun diperpanjang atau tiap 5 tahun, kenapa sih tidak seumur hidup, dulu SIUP itu seumur hidup,” ujarnya. Oleh karena itu, dia ingin menyederhanakan perizinan agar berdampak positif kepada iklim bisnis. Rencananya, aturan soal penghapusan perpanjangan

semua kekuatan untuk melobi semua partai khususnya di gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Kita konsolidasikan semua kekuatan yang kita punya termasuk melobi semua partai yang ada dalam pusaran KIH (Koalisi Indonesia Hebat),” papar Mega. “Saya bicara soal DKI, maka saya lihat kekuatan ke-bhinneka-an kita sangat besar dan dapat diproyeksikan secara maksimal. Indonesia terbentuk akibat persatuan dan kesatuan warga negara, bukan karena ada hal yang diupayakan oleh sejumlah pihak yang melakukan penekanan-penekanan yang sewajarnya tidak dilakukan,” tambah Mega. (det/tit)

tahun 2003 lalu. Waktu itu, Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU dua periode, dari tahun 2000 sampai 2010. Sebelum Dahlan, penyidik terlebih dahulu sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PT PWU,WishnuWardhana sebagai tersangka dan saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. (mer/pjk/tit)

SIUP dan TDP ini akan diterbitkan pada seminggu ke depan. “Makanya sekarang kita mau lihat perintahnya sudah jelas disederhanakan. Nah SIUP itu seumur hidup mestinya tidak boleh (perpanjang lagi), tapi di daerah masih menetapkan SIUP itu daftar ulang tiap tahun, ini kita sudah ketemu identifikasinya mudah-mudahan dalam satu atau 2 minggu dari sisi hukumnya kita bahas,” ujarnya. Nantinya jika izin ini dihapus maka akan menambah minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. “Ya dampaknya pasti lah pokoknya kita apa yang tugas perdagangan iya cara apa pun ditempuh untuk memudahkan bisnis, asalkan tidak melanggar UU,” ujarnya. (has/det/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017 INDEX HARGA SAHAM

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

590.000

527.000

1,227.20

Kemendag: Penghapusan SIUP dan TDP Permudah Pengusaha JAKARTA - Kementerian Perdagangan akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang akan menghapus aturan kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, selama ini pengusaha selalu direpotkan dengan perpanjangan SIUP sesuai dengan peraturan Kemendag. Tapi mulai hari ini ia mengatakan perpanjangan tidak perlu lagi dilakukan. “Presiden saat buka Raker di Istana sudah bilang akan memberikan kemudahan untuk pengusaha. Salah satunya SIUP. SIUP tidak perlu daftar ulang. Cukup sekali saja. Sudah saya tandatangani (surat edaran). Harusnya keluar hari ini,” un-

BM/IST

KEMUDAHAN : Penghapusan persyaratan perpanjangan SIUP maupun TDP dimaksudkan untuk mempermudah para pengusaha di daerah

gkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurutnya, diberlakukannya peraturan baru men-

genai izin usaha ini maka pengusaha di seluruh wilayah Indonesia sudah harus mengikuti aturan baru tersebut. Selain SIUP, juga dikatakan jika pengusaha akan diberi kemudahan juga dalam Tanda Daftar Perusahaan ( TDP). Dimana perpanjangan daftar perusahaan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan yang banyak tidak perlu lagi dilakukan. “TDP dengan formulir yang banyak dan perpanjangan setiap 5 tahun sekali, sekarang cukup dengan online saja. Enggak perlu isi macammaca terlalu banyak. Kecuali nama perusahaannya berubah. Biaya yang ditetapkan juga nol Rupiah,” jelasnya. (nas/dra)

Indonesia Mampu Produksi 3.500 Ton Perhiasan Emas JAKARTA(BM)-Indonesia telah memproduksi 3.500 ton perhiasan emas senilai Rp 21 triliun selama 2016. Jumlah tersebut tumbuh 13 persen dari realisasi tahun sebelumnya.Studi yang dilakukan Euromonitor Internasional menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi global yang terjadi pada

2016 tidak mempengaruhi pertumbuhan industri perhiasan. Secara global, pertumbuhan industri perhiasan meningkat tiga persen pada periode 2015-2016 dengan nilai US$316 miliar. Perwakilan Euromonitor Internasional, Jasmine Seng, mengatakan pasar terbesar

BM/IST

TUMBUH : Industri perhiasan emas di Indonesia selama tahun 2016 lalu mampu tumbuh hingga 13 persen.

perhiasan emas di dunia saat ini berada di Asia Pasiﬁk dengan nilai 61 persen. Adapun Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial di Asia mengingat jumlah penduduknya yang besar. “Dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan pasar di Indonesia naik tiga kali lipat. Ini menunjukkan pasar perhiasan di Indonesia sangat potensial,” ujar Jasmine, di Jakarta, Selasa Komisaris Utama PT Hartadinata Abadi Ferriyady Hartadinata, salah satu pelaku industri perhiasan emas di Indonesia, menyebut bahwa kultur masyarakat Indonesia yang gemar membeli emas karena adanya dorongan status sosial menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menarik. Ferri menyebut, toko-toko emas di Indonesia tak hanya ramai jelang hari raya, bahkan jelang peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus saja masyarakat banyak memenuhi toko perhiasan. Dikatakan, saat ini ada sembilan perusahaan besar yang bermain di industri perhiasan emas di Indonesia. Semuanya masih bermain di pasar lokal karena permintaan dalam negeri yang belum sepenuhnya dapat dicukupi industri. Kendati begitu, ia menyebut bahwa industri perhiasan emas di Indonesia sangat tertutup. Karenanya, Ferri tak tahu persis ada berapa banyak perhiasan emas impor yang dipasarkan di Indonesia. “Saya kira impor tetap ada hanya saja tidak besar.” Ferri berargumen bahwa pangsa pasar di Indonesia kurang cocok bagi perhiasan emas impor. Sebab, desain emas dari luar umumnya kurang diminati oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Perhiasan emas impor biasanya berbentuk kecil, tetapi dihiasi dengan berlian. Adapun masyarakat Indonesia umumnya lebih menyukai perhiasan emas yang terlihat besar. (jak/dra)

Transaksi E-commerce Indonesia Tembus US$4,89 Miliar JAKARTA(BM): Perkembangan bisnis ecommerce atau jual beli online di Indonesia terus mengalami peningkatan drastis sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Data dari Social Research & Monitoring soclab. com menunjukkan, pada 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta dengan 77 persen diantaranya mencari informasi produk dan belanja online. Pada 2016, jumlah online shopper mencapai 8,7 juta orang dengan nilai transaksi sekitar US$4,89 miliar. Vice Chairman & Foreign Relation Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Agus Tjandra mengatakan, tidak heran, potensi bisnis yang menggiurkan dari e-commerce ini membuat banyak orang mencoba peruntungan membangun bisnis online.”Pertumbuhannya sangat luar biasa. Diiringi pula peningkatan pembayaran dengan e-money dimana penggunaan kartu kredit untuk belanja meningkat hingga 50 persen dibanding lima tahun lalu. Sisanya masih menggunakan transfer antar-bank,”

katanya, akhir pekan lalu. Namun bisnis ini justru lebih banyak dinikmati pengusaha-pengusaha asing. Agus mencontohkan, banyaknya perusahaan e-commerce di Indonesia yang pemiliknya sudah berpindahtangan ke pihak pemodal asing. “Ini sebenarnya sangat disayangkan. Banyak orang Indonesia yang pintar bahkan bekerja keras membesarkan bisnis e-commerce. Tapi karena bisnis ini butuh modal besar, akhirnya tergoda juga dengan rayuan pemodal asing. Akhirnya kepemilikan bisnis berpindah tangan,” jelas pria yang lama berkecimpung di ecommerce di sejumlah negara ini. Agus memahami kondisi ini. Sebab, ia tahu betapa menguras keringat membesarkan bisnis e-commerce hingga sampai ke papan atas. Kata dia, modal yang dibutuhkan sangat besar. Hal ini berdasarkan pengalamannya membangun Lojai.com, bisnis e-commerce yang dimilikinya.”Wajar jika inisiator-inisiator asal Indonesia kemudian tergiur dengan tawaran dari pemodal asing. Sebab modal yang dibutuhkan sangat sedikit. Sementara kontribusi pemerintah

Indonesia dalam hal ini masih minim,” katanya. Menggapa pemodal rela gelontorkan triliunan rupiah untuk mensubsidi perusahaan e-commerce? Agus bilang hal ini wajar. Bahkan, katanya, yang terlihat di permukaan pemodal seolah-olah rugi besar ketika melakukan subsidi itu. Agus mencontohkan, ketika sebuah situs belanja memberikan diskon besar untuk produk tertentu yang diperkirakan akan booming. Pemberian diskon tentu menyebabkan perusahaan rugi di awal. Namun keuntungan besar menanti di belakang. “Kita contohkan saja amazon.com atau alibaba.comketika misalnya memberikan diskon Rp1 juta untuk produk tertentu. Produknya laris manis sampai terjual sampai satu juta unit. Kelihatannya dia rugi Rp1 triliun. Tapi coba tengok nilai sahamnya, justru bisa untung puluhan kali lipat dari angka subsidi itu. Mereka bahkan sering mendapatkan omzet ratusan triliun dalam sehari. Jadi tidak ada ruginya buang satu atau dua triliun demi untung puluhan bahkan ratusan triliun,” terangnya. (nas/dra)

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,363 SUMBER: HARGA-EMAS.ORG 20 FEBRUARI 2017

SUMBER: GERAIDINAR 20 FEBRUARI 2017

SUMBER: KLIKBCA.COM 21 FEBRUARI 2017

JUAL USD SGD EUR AUD

13373.00 9407.75 14147.40 10267.57

BELI 13357.00 9387.75 14047.40 10187.57

Beri Kemudahan Akses Informasi dan Tingkatkan Penjualan UKM SURABAYA(BM)- Empat dari lima UKM di dunia kini mulai melihat manfaat nyata transformasi digital. Hal ini berdasarkan studi global yang dikembangkan IDC dan disponsori SAP.Manfaat tersebut mencakup kemudahan akses informasi, meningkatkan penjualan, layanan pelanggan, produktivitas pekerja dan pengurangan biaya. Transformasi digital menjadi syarat penting dalam berbisnis bagi UKM yang ingin memaksimalkan tingkat pertumbuhan dan keuntungan. Studi ini menunjukkan bahwa UKM cenderung bersikap proaktif dan strategis dalam cara mereka berinvestasi pada teknologi digital,” kata Barry Padgett, Presiden Tim SMB (Small and Medium Businesses) SAP, dalam rilis yang diterima pada Selasa Studi tersebut berfokus pada kemajuan transformasi digital UKM di 13 negara. Hasilnya menunjukkan UKM menerapkan pendekatan yang praktis dan taktis terhadap transformasi digital. Hampir 44% UKM telah berinvestasi pada teknologi untuk merasakan perbedaan langsung dalam mendukung proses bisnis mereka saat ini.Usaha menengah dengan 500-999 karyawan lebih memiliki pandangan jangka panjang. Sebanyak 46,5% mengatakan bahwa partisipasi aktif mereka dalam ekonomi digital akan menjadi faktor penting bagi kelang-

BM/IST

KEMUDAHAN: Tranformasi digital yang dilakukan oleh para pelaku UKM mampu memberikan akses infomasi dan penjualan

sungan hidup perusahaan dalam 3-5 tahun ke depan. Penggunaan cloud untuk implementasi telah menyederhanakan transformasi digital bagi perusahaan kecil, di mana dua dari lima perusahaan kecil menyatakan peluncuran solusi pertama mereka lebih mudah dari yang diharapkan atau tidak membutuhkan upaya ekstra. Penggunaan perangkat lunak kolaboratif, manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan aplikasi e-commerce kini meluas di kalangan UKM. Aplikasi ini sering kali berfungsi sebagai titik pertama bagi UKM untuk menuju transformasi digital. Satu dari tiga perusahaan yang lebih kecil yang disurvei mengatakan mereka lebih suka bila aplikasi ini ditawarkan melalui cloud. Sebanyak 73% perusahaan yang telah mengadopsi aplikasi

digital melaporkan bahwa harapan mereka mengenai investasi teknologi telah terpenuhi atau dilampaui.“UKM global semakin menyadari manfaat transformasi digital dan terus menambah sumber daya teknologi canggih. Tapi tantangannya adalah dalam menghubungkan bidang teknologi yang berbeda untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Perusahaan yang melakukan hal tersebut cenderung bertumbuh lebih cepat dan lebih berhasil dalam lingkungan yang semakin kompetitif,” kata Ray Boggs, Wakil Presiden Penelitian UKM IDC.Sebanyak 34% responden telah mengalokasikan bujet, staf dan sumber daya tambahan untuk mewujudkan transformasi digital guna memastikan bahwa UKM akan mampu untuk terus maju seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. (nat/dra)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Perbaikan Jalan Rusak Tuntas akhir Februari Dirjen BM Turunkan Empat Tim ke Jatim

SURABAYA (BM) - Perbaikan jalan nasional yang rusak di Jawa Timur dikebut. Dipastikan, perbaikan jalan akan selesai akhir Februari 2017. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menegaskan hal itu saat memberikan pengarahan kepada satker dan PPK di kantor BBPJN VIII Surabaya, Selasa (21/2). “Kedatangan kami ke Jatim ingin langsung membantu percepatan proses perbaikan Jalan Nasional. Dirjen Bina Marga langsung menurunkan tim untuk memantau perbaikan jalan. Tim kami akan menetap dua minggu di Jatim melakukan pendampingan dan evaluasi secara langsung,” tegas Arie Setiadi. Tim ini, kata Arie, nantinya akan dibagi menjadi empat.

FOTO : BM/IST

MULAI DIPERBAIKI: Kerusakan jalan di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai diperbaiki. Salah satunya, kerusakan yang terjadi pada jalan nasional di daerah Lamongan

Tim satu dipimpin Dirjen Bina Marga (Arie Setiadi-red) bersama kepala BBPJN VIII memantau ke arah Lamongan - Tuban, tim kedua ke Surabaya - Banyuwangi, Tim ketiga ke arah Malang, dan Tim ke empat Ngawi - Madiun. Sengaja tim ini diturunkan ke Jatim agar penanganan jalan rusak lebih cepat langsung mengambil kebijakan di lapangan. Harapannya, tidak ada lagi kecelakaan akibat jalan berlubang. “Penanganan cepat intinya menghilangkan lubanglubang di jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Pasca musim penghujan baru kita akan tangani secara permanen,” ujarnya. Menurut Arie, banyaknya jalan nasional yang rusak di Jatim adalah akibat intensitas

hujan tinggi dan turun secara terus menerus. Hal tersebut ditambah kondisi air yang mudah menggenang karena kurangnya sistem drainase. Selain itu, kerusakan jalan juga diperparah dengan perilaku pengguna jalan yang banyak kelebihan muatannya atau bertonase lebih, sehingga membuat jalan cepat rusak. Selain melakukan perbaikan jalan, Dirjen Binamarga juga melakukan perbaikan dan membuat sistem drainase dengan memanfaatkan bahu jalan sepanjang Pantura. Harapannya tidak ada lagi jalan berlubang akibat genangan air. “Meski drainase ini bukan kewenangan dari Binamarga, kami tetap melakukan perbaikan drainase secara tuntas karena kita juga dari Kementerian PUPR,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Urusan Tata Usaha PPK Tuban - Babat - Lamongan - Gresik, Rahmat mengatakan, perbaikan jalan di ruas Tuban – Babat –Lamongan - Gresik sepanjang 88,13 Km sudah dilakukan sejak awal Januari 2017 dengan menggunakan dana transisi. Progress perbaikan jalan berlubang mencapai 88,54 % dari total lubang 2.530. Dan ditargetkan selesai 28 Februari 2017 semua lubang sudah tertutup. Rahmat mengatakan, tahun 2017 sudah menganggarkan untuk rekonstruksi sepanjang 4,3 Km dengan rincian 0,5 Km di Tuban dan 3,8 Km di ruas Lamongan di Jl Panglima sudirman, Jaksa agung, Widang/Bedahan. Sedangkan batas Kota Lamongan saat ini masih lelang dan awal Maret sudah bisa kontrak. (det/udi)

ANTISIPASI ANTRAKS

Ratusan Ternak Disuntik Antibiotik

DIUNDANG JADI PEMBICARA

FOTO: HUMAS PEMPROV JATIM

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, kembali mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara pada acara yang digelar di kementerian Jakarta. Kali ini, kepala daerah yang juga akrab disapa Pakde Karwo itu diundang menjadi pembicara rapat kerja jajaran kementerian perdagangan yang dibuka Presiden Joko Widodo, Selasa (21/2). Berkat pemikiran-pemikiran progresifnya tentang ekonomi yang sudah dilaksanakan di Jatim, menjadikan dia kerap diundang menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan/acara. Misalnya, pada 23 Januari lalu, Pakde Karwo diundang sebagai pembicara dalam Kuliah Umum di depan praja IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sesudah itu, dia juga diundang memberikan kuliah umum di depan civitas akademika dan beberapa pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan kab/kota di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasa nuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. (era/udi)

KPK Periksa 23 Saksi di Tiga Lokasi Terkait Dugaan Pencucian Uang Walikota Madiun

MADIUN (BM) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (BI). Setelah memeriksa 18 saksi, sekarang KPK kembali memeriksa 23 saksi. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan saksi kali ini tidak dipusatkan di Baramakota Madiun. Namun dilakukan pemeriksaan di tiga

FOTO: BM/IST

Bambang Irianto

lokasi. “Hari ini kami rencanakan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi di Polres Madiun,

4 saksi di Kantor KPK dan 4 saksi di Jombang,” kata Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, saat dihubungi, Selasa (21/2). Febri menjelaskan, para saksi diperiksa untuk tersangka BI dalam penyidikan indikasi pencucian uang. Sayangnya, Febri tidak menyebutkan secara gambalang dari kalangan mana saja saksi yang dipanggil siang itu. “Semua saksi di tiga lokasi pemeriksaan tersangka BI yang kita periksa hari ini terkait dengan perkara pencucian uang,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun, sejumlah penyidik KPK siang itu juga mendatangi Bank BNI KCU Madiun di Jalan Dr Soetomo, Kota Madiun. Sementara itu seorang saksi yang diperiksa siang itu, Ali Fauzi, seorang notaris di Kota Madiun. Usai keluar dari ruang pemeriksaan, Ali menuturkan dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka BI. “Yang jelas soal TPPU dan gratifikasi, bukan tentang proyek Pasar Besar Kota Madi-

un. Mengenai aliran uang, baik itu pemberian, atau penerimaan,” katanya. Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (BI), sebagai tersangka. Kali ini, Bambang disangka melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, KPK juga telah menyita sejumlah uang milik Bambang Irianto di sejumlah rekening di bank. Di antaranya di Bank BTPN, Bank Jatim, dan Bank BTN. (nt/udi)

Pemprov Buka Kesempatan Kerja bagi 3.000 Orang

SURABAYA (BM) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur (Jatim) membuka buka peluang bagi tiga ribu pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan layak melalui Job Market Fair 2017. “Ada tiga ribu lowongan yang kali ini dibuka dengan melibatkan 60 perusahaan,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), ketika membuka Job Fair di Jatim Expo Internasional, Surabaya, Selasa (21/2). Dari data yang ada, jumlah tenaga kerja di Jawa Timur saat ini tercatat 3.054.461 orang dengan rincian 3.049.947 orang merupakan WNI dan sejumlah 4.514 orang Warga Negara Asing (WNA) berstatus legal atau resmi. Terkait TKA, Gus Ipul minta perusahaan untuk ikut peduli dan memperhatikan masalah ini dengan baik. Pemerintah Jawa Timur, akan terus mendata jumlah TKA ilegal agar tidak menjadi kendala ke depannya. Sementara jumlah pengangguran di Jawa Timur secara umum menunjukkan penurunan tiap tahun. Dimana tingkat pengangguran pada Tahun 2016 sebesar 4,21 persen atau berjumlah 839,280 orang, lebih kecil dari 2015 sebesar 4,47 persen atau 906.904 orang. Diharapkan, Tahun 2017 ini jumlah pengangguran semakin turun dengan

TRENGGALEK (BM) - Petugas melakukan penyuntikan cairan antibiotik masal ke ratusan ternak sapi dan kambing yang ada di zona merah dan kuning, sekitar lokasi ditemukannya kasus sapi terjangkit bakteri antraks di Desa Ngepeh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Selasa (21/2). “Penyuntikan ini untuk mencegah penularan bakteri antraks ke ternak lain di sekitar lokasi yang diidentifikasi sebagai titik endemi,” kata Kasi Pecegahan, Pemberantasan Peyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Ririn Haristiani di sela kegiatan penyuntikan di Desa Ngepeh. Ia mengatakan, tindakan tanggap darurat tersebut dilakukan di kawasan ring-1 yang diidentifikasi sebagai zona merah dengan radius satu kilometer dari titik temuan kasus diduga antraks, hingga ring-2 di zona kuning dengan radius hingga tiga kilometer. “Petugas kami sebar untuk melakukan penyuntikan terhadap ternak warga yang berpotensi terpapar penyakit ini,” ujarnya. Tidak terhitung jumlah ternak yang disuntik cairan antibiotik jenis oxtetra ukuran 03 cc untuk ternak kambing dan 0,6 cc untuk jenis ternak sapi maupun kerbau. Ririn memperkirakan, sejak pertama dilakukan gerakan penyuntikan hingga ketiga dilakukan Selasa pagi-siang itu jumlahnya dia yakini mencapai ratusan ekor. “Tapi tidak semua ternak disuntik. Untuk sapi atau kambing yang bunting tidak disuntik obat antibiotik khusus untuk antraks ini karena berisiko keguguran. Demikian juga dengan ternak yang masih kecil atau belum dewasa,” tuturnya. Sebelumnya, Tim Kesehatan Hewan di bawah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek menemukan dugaan wabah antraks yang teridentifikasi di satu desa setempat dan telah menular pada manusia. Ada dua ekor sapi yang dilaporkan mati mendadak dengan gejala antraks, Kejadiannya sekitar dua pekan lalu dan indikasinya sudah menular pada manusia. Dugaan antraks muncul setelah petugas kesehatan hewan secara tidak sengaja mendapat laporan keluhan dari korban Thoimin, warga Desa Ngepeh, Kecamatan Tugu karena menderita luka gores yang didapat saat menyembelih ternak sapinya yang diduga terjangkit antraks, namun tak kunjung sembuh dan bengkak menyerupai bisul. Berdasar hasil pemeriksaan visual tim keswan, luka bengkak mirip bisul akibat luka sayat itu mirip penyakit antraks kulit. (nt/udi)

GIAT PRAJURIT

Peduli Lingkungan, TNI Tanam Pohon Buah

PASURUAN (BM) – Kepedulian anggota Koramil Prigen, Pasuruan terhadap lingkungan, diwujudkan dengan melakukan aksi penanaman pohon buah di DesaJatiarjo, Kecamatan Prigen-Pasuruan. Kegiatan itu, mereka lakukan dengan menggandeng penggiat lingkungan yang terdiri LMDH, Relawan, dan PWK, PT Sorini dan Kaliandra. Acara ini juga dihadiri Danramil Prigen, GM PT Sorini, Perwakilan Kaliandra, Ketua LMDH, relawan dan masyarakat. Jumlah pohon yang ditanam dalam kegiatan ini sebanyak 9.000 batang yang terdiri durian, rambutan, kemiri, rambutan dan mahoni. Penanaman dilakukan dipetak 35 kawasan Perhutani Pasuruan dengan luas lahan 40 hektare. (prm/udi)

FOTO : BM/ERAWATI

PELUANG KERJA: Wakil Gubernur Saifullah Yusuf saat menghadiri Job Market Fair 2017, Selasa (21/2).

target 4,12 persen. Masalah pengangguran ini, Pemerintah Jawa Timur melalui Disnakertrans berkomitmen melaksanakan pemagangan tiap tahun. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kompetensi dan keahlian bagi para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja dan SMK plus. “Tahun ini targetnya 28 ribu orang bisa dilatih Pemprov dan

Pemkab/kota melalui BLK ini. Selain itu, kita juga harus dorong sertifikasi untuk pekerja yang berstandar internasional,” katanya. Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Sukardo mengatakan, tujuan diadakan acara ini untuk memfasilitasi antara tenaga kerja dan pemilik perusahaan.“Di Jatim ada 38.600 perusahaan,” terang Sukardo.

Selain Job Fair, pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada 578 perusahaan atau instansi serta kepala daerah yang berperan dalam meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik. “Dengan penghargaan ini kita ingin mendorong seluruh perusahaan bisa meningkatkan K3 di perusahaan masing-masing,” kata Sukardo. (era/udi)

FOTO : BM/IST

PEDULI LINGKLUNGAN: Beberapa anggota Koramil Prigen, Pasuruan bersama penggiat lingkungan dan masyarakat melakukan aksi penanaman pohon.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

BPBD Tetap Waspadai Banjir Bandang Curah Hujan Februari-Maret Diprediksi Masih Tinggi BOJONEGORO (BM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir bandang mengingat curah hujan selama FebruariMaret diperkirakan masih tinggi. “Banjir yang kemungkinan masih terjadi di daerah kami yaitu banjir bandang, bukan luapan Bengawan Solo, karena curah hujan masih tinggi,” kata Kepala BPBD Kabupten Bojonegoro, Andik Sudjarwo, Selasa (21/2). Ia mengatakan curah hujan yang terjadi sekarang ini mulai terjadi penurunan, dibandingkan sebelumnya. Tetapi, lanjut dia, kondisi tanah di daerahnya sekarang ini sudah jenuh air, maka kalau sekali terjadi hujan deras terutama di wilayah selatan berpotensi terjadi banjir bandang. “Kalau Bengawan Solo masih menimbulkan banjir tidak akan terlalu besar,” ucapnya. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat juga mewaspadai kalau di daerahnya terjadi hujan deras, karena peluang banjir bandang bisa terjadi. “BPBD belum menurunkan status siaga dalam menghadapi ancaman banjir baik banjir bandang juga banjir luapan Bengawan Solo,” tandasnya. Ia menyebutkan, sungai di daer-

ahnya yang berpotensi menimbulkan banjir bandang, antara lain Kali Pacal di Kecamatan Temayang, dan Kali Semar Mendhem di Baureno, selain Kali Kening dari Tuban. “Ketinggian air Bengawan Solo di hilir Jawa Timur, sekarang ini aman jauh di bawah siaga banjir,” ucap seorang petugas Posko Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro Budi Hendro. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro saat ini juga mulai bersiap-siap mengerjakan pembangunan sudetan sepanjang 780 meter di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, untuk mengantisipasi banjir bandang yang ditimbulkan dari Kali Sugihan. “Pemkab sudah mengalokasikan anggaran untuk pengerjaan pembangunan sodetan sepanjang 780 meter di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang,” kata Andik Sudjarwo. Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, pekerjaan pembangunan sudetan Kali Sugihan akan dilakukan secara swakelola. “Pelaksana pembangunan sudetan dilakukan dinas pengairan dengan memanfaatkan alat berat sendiri,” katanya. (nt/udi)

BM/IST

NEKAT: Beberapa warga terlihat nekat dengan menerobos genangan banjir yang terjadi di Bojonegoro, beberapa waktu lalu.

Banyak Keluhan, Panja PDAM Cek Mata Air SAMPANG (BM) - Sejumlah anggota Panitia Kerja (Panja) PDAM Trunojoyo mendatangi salah satu sumber mata air yang digunakan Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang di Dusun Tengah, Desa Gunung Maddah, Kota Sampang untuk mengecek kemungkinan terjadinya kebocoran. Hal itu

BM/IST

DICEK: Anggota Panja PDAM saat mengecek watermeter di salah satu titik sumber mata air di Dusun Tengah, Desa Gunung Maddah, Kota Sampang, yang digunakan PDAM Trunojoyo Sampang.

dilakukan guna menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu anggota Panja PDAM Trunojoyo, Samsul Ariﬁn mengatakan, dari lima titik sumber mata air yang menyuplai ke wilayah Kota Sampang sebanyak 150 liter per detik. Sedangkan jumlah pelanggan diketahui sebanyak 8 ribu pelanggan di wilayah Kota Sampang. “Asumsi kebutuhan air per KK di wilayah Sampang kurang lebih sebanyak 80 liter per detik. Jadi, masih ada 70 liter per detik air yang hilang entah ke mana,” ucapnya kepada sejumlah awak media saat sidak di salah satu sumber air yang digunakan PDAM Trunojoyo di Desa Gunung Maddah, Selasa (21/2). Menurut dia, kedatangan

rombongan anggota Panja PDAM juga dikarenakan selama dua tahun terakhir, kebutuhan air bersih pelanggan PDAM selalu dikeluhkan. “Sehingga sebagai wakil rakyat, beberapa anggota DRPD dirasakan perlu untuk turun langsung mengecek ke lokasi,” katanya. Lebih lanjut dijelaskan, kuat dugaan hilangnya sumber mata air yang menyebabkan PDAM selalu merugi, di antaranya dikarenakan dari 24 titik sumber air yang dimiliki PDAM, hanya ada 4 titik yang dipasang watermeter di pipa induk. Tidak hanya itu, keberadaan watermeter di pipa pelanggan juga diketahui masih kurang hingga 50 persen atau sebanyak 4 ribu pelanggan masih belum memakai wa-

termeter. “Untuk manajemen Direktur PDAM saat ini sudah mulai ada perbaikan, cuma kami rekomendasikan di tahun 2017 untuk memasang watermeter di pipa induk sehingga debet air yang keluar dari sumber air tercatat dengan benar dan tidak lagi ada kebocoran baik yang disengaja oleh oknum atau memang oleh kondisi pipanya sendiri,” tegasnya. Ditempatlain,saatdikonfirmasi, Staf Perencana PDAMTrunojoyo Sampang, Subaidi, tidak mengelak dikatakan hingga saat ini di Kota Sampangmasihkekurangansuplai air. Namun, dia tidak bisa memastikan secara pasti kekurangan air tersebut. “Kalau debet air di sini yaitu 20-30 liter per menitnya,” katanya. (sf/udi)

Ratusan Titik PJU Jember Bakal Diganti LED JEMBER(BM)-Ratusantitikpenerangan jalanumum(PJU)diKabupatenJember,akan diganti dengan ‘light emitting diode’ (LED) untuk penghematan energi listrik. “Ada 250 titik di 12 kawasan yang diganti dengan LED yang telah selesai dipasang pada bulan Desember 2016,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember, Heri Widodo di Jember, Selasa (21/2). Menurutnya, Pemkab Jember telah mengganti lampu PJU di jalan-jalan pro-

tokol Kota Jember dengan daya yang lebih rendah karena lampu PJU lama (retrovit) yang awalnya berjenis high pressure sodium diganti dengan LED yang lebih hemat energi. “Daya yang digunakan pun berubah dari sebelumnya 250 watt menjadi 90 watt, namun penurunan daya lampu tersebut tidak membuat tingkat penerangan berkurang,” katanya. Ia menjelaskan, perubahan LED tersebut akan menambah kesan keindahan suasana karena LED berwarna putih membuat kesan lebih dingin dan tidak silau secara

kasat mata yang akan dipasang di sekitar alun-alun, Pasar Tanjung dan beberapa lokasi yang strategis di kawasan kota. “Ratusan LED itu mendapatkan bantuan dari program Kementerian ESDM dan penggantian lampu PJU menjadi LED itu merupakan upaya Pemkab Jember untuk hemat energi dan juga dapat menghemat anggaran biaya listrik,” tuturnya. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember, 250 LED akan dipasang di seputar alun-alun sebanyak 31 buah, Jalan

Samanhudi dan Jalan DR Wahidin sebanyak 16buah,JalanGajahmadahinggaJalanSultan Agung sebanyak 52 buah, Jalan Cokroaminoto sebanyak 10 buah. Selanjutnya, Jalan Kartini sebanyak 18 buah, Jalan Bengawan Solo sebanyak 16 buah, Jalan Trunojoyo sebanyak 23 buah, Jalan Hayam Wuruk sebanyak 60 buah, Jalan Gatot Subroto sebanyak 13 buah, Perempatan Gladak Kembar dua buah, belakang Pertokoan Matahari sebanyak 5 buah, dan perempatan Polres Jember sebanyak empat buah LED. (nt/udi)

Dewan Minta Perangkat Desa Tingkatkan Pelayanan LUMAJANG (BM) - Ketua DPRD Lumajang, H. Agus Wicaksono, Ssos, mengapriasi pengukuhan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Periode 2017-2022. Dia berharap, pengukuhan itu nantinya juga memacu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Agus Wicaksono mengatakan, jabatan perangkat desa sama dengan jabatan PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. “Anda dikukuhkan oleh bupati sama dengan posisi kepala dinas, saya berterima kasih dan mari kinerja ditingkatkan dalam pelayanan,” katanya. Agus juga mengingatkan agar Pengurus PPDI maupun perangkat desa selalu berkoordinasi satu sama lainnya. Pasalnya, setelah seleksi penerimaan perangkat desa tahun lalu. Ada perangkat yang baru dan perangkat lama. “Meningkatkan solidaritas, PPDI harus menyambut silaturrahmi dengan tujuan saling memberi informasi, dimana persoalan desa berbeda

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

BM/PRIAMBODO

PENGUKUHAN: Bupati Lumajang Drs.As’at Malik,M.Ag mengukuhkan pengurus PPDI periode 2017-2022.

beda, banyak perangkat baru, butuh sharing dengan yang senior,” ujarnya. PPDI, lanjut dia, bukan hanya bekerja memberikan pelayanan di bidang administrasi. Melainkan juga pelayanan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dimana, angka kriminalitas semakin meningkat sedangkan personel kepolisian minim.”Kepolisian tidak

mungkin menjaga keseluruhan keamanan, Ayo mari menjaga bersama keamanan, banyak cara memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pintanya lagi. Bupati Lumajang, Drs. H As’at Malik Mag, juga berharappengurus PPDI yang baru dilantik maupun perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, kata

bupati, nantinya tidak ada lagi keluhan soal pelayanan. “PPDI harus kompak dalam memberikan pelayanan terbaik karena perangkat desa menjadi ujung tombak dari pemerintahan. Kalau mereka bagus, pemerintahan bagus. Namun jika perangkat di desa tidak memberikan pelayanan terbaik, otomatis pemerintah tidak bisa jalan,” katanya. Bupati juga mengingatkan kepada pengurus PPDI dan perangkat desa agar bekerja sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat sehingga pemerintahan dari tingkat Kabupaten Lumajang hingga di level desa bisa maksimal dalam pelayanannya. “Sepintar apapun bupatinya tanpa ada pelayanan maksimal kepada masyarakat, maka akan rapuh. Karena itu, saya berpesan ayo tingkatkan pelayanan,” pintanya. Kepengurusan PPDI sebelumnya mengalami kemunduran. Dimana kurangnya kekompakan dalam menjalankan program. Lebih lanjut dikatakan bu-

pati, pihaknya juga telah membuat peraturan agar jabatan perangkat desa selesai hingga umur 60 tahun. “Alhamdulillah Perbub yang telah kita buat dan sudah dikonsultasikan ke DPR RI Komisi III, menjadi rujukan menyusun aturan terkait dengan berapa tahun perangkat desa menempati jabatan itu,” terangnya. Dalam pengukuhan itu, Bupati dan Ketua DPRD Lumajang berjanji akan memberikan fasilitas kepada PPDI. Fasilitas tersebut berupa kendaraan dinas. Fasilitas serupa juga akan diberikan kepada Asosiasi Kepala Desa. Untuk realisasinya akan dilakukan dalam tahun 2018 mendatang. Ikut hadir dalam acara pengukuhan itu di antaranya Ketua PPDI Jatim, Sujito, SH, sejumlah SKPD dan seluruh perangkat desa se-Kabupaten Lumajang. Mereka yang dikukuhkan antara lain, M. Rosul (Ketua PPDI) dan pengurus. Bupati dan Ketua DPRD masingmasing sebagai pelindung dan penasehat. (adv/pri)

KILAS

BM/IST

DIGELEDAH: Petugas saat melakukan penggeledahan di kantor Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus.

OTT Kades dan 5 Perangkat, Uang Rp 15 Juta Disita SITUBONDO (BM) – Baru beberapa hari dikukuhkan, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Situbondo langsung menunjukkan geregetnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang oknum Kepala Desa (Kades) dan 5 perangkatnya. Tiga perangkat di antaranya Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mereka ditangkap tak lama setelah menarik pungli PTSL dari 2 warga pemohon sertiﬁkat. Penangkapan dilakukan di kantor Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus. Selain menyita uang tunai Rp 15.230.000, hasil penggeledahan tim Saber Pungli juga menyita sejumlah dokumen terkait PTSL atau prona desa setempat. Sebanyak 8 orang terdiri dari oknum Kades, 5 perangkat dan 2 warga pemohon sertifikat sempat diamankan ke Mapolres Situbondo. Namun usai menjalani pemeriksaan, mereka kembali dipulangkan. Karena oknum kades dan perangkatnya dinilai masih harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Unit Pemberantasan Pungli (UPP) juga tidak khawatir mereka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. “Sementara pemeriksaan belum 1x24 jam. Kita pulangkan sementara karena mareka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nanti akan kita datangkan lagi. Mereka tidak akan melarikan diri. Kami masih akan melakukan gelar perkara hasil pemeriksaan pertama ini,” kata Ketua UPP Kabupaten Situbondo, Kompol Edith Yuswo Widodo di Mapolres, Selasa (21/2). Dari 8 orang yang diamankan, baru oknum Kades Kedunglo, Asri Hadiyanto, yang disebut-sebut paling berpeluang dijadikan tersangka kasus pungli terkait penarikan Rp 700 ribu dari tiap pemohon PTSL tersebut. Atas tindakannya tersebut, dia terancam dijerat pasal 12 (e) dan pasal 11 UU 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Masih berstatus saksi. Karena sampai sekarang saya belum menerima laporan terbaru dari Kasat Reskrim selaku Sub Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten, siapa saja yang sudah dijadikan tersangka. Nanti pasti kita ekspose secara terbuka. Masih dikembangkan adakah keterlibatan perangkat yang lain, baik perangkat desa maupun panitia, dalam perkara ini,” papar Wakapolres Situbondo itu. Operasi Tangkap Tangan atau OTT dilakukan Tim Saber Pungli UPP Kabupaten Situbondo terhadap oknum Kades dan panitia PTSL Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Senin (20/2). (det/udi)

Iklan Kehilangan Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 3311 SM. a/n R Herri Purwanto. d/a Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Sampang.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Kediri: Ibad, M. Sirojudin Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Sugeng (Kepala), Asepta Lamongan: Komari Probolinggo: Saifullah Madura: Agus Suroso (Sumenep), Abdurrahman (Pamekasan), Syaiful (Sampang). Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Puting Beliung Terjang Rumah di Pejangganan GRESIK (BM)-Angin puting beliung kembali menerjang Desa Pejangganan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Selasa (21/2). Akibat terjangan angin puting beliung sekitar jam 12.00 WIB beberapa rumah warga dan balai desa atapnya rusak akibat amukan angin dan jatuhan benda-benda keras yang terbawa oleh angin puting beliung. Rodliyah, salah seorang warga mengatakan dirinya panik saat mendengar suara angin bergemuruh di luar rumah.

“Saya sambil gendong anak saya bingung dan panik dengar suara angin diluar dan saya tidak bisa kemana-mana jadi cuma di dalam rumah,” kata Rodliyah. Sementara itu Ahmad Sahroni, saksi mata yang melihat terjangan angin mengatakan bahwa kondisi langit tiba tiba gelap, lalu mulai ada angin kencang dari arah selatan yang membentuk pusaran angin di tengah area tambak ikan. “Pusaran angin itu mengangkat air ditambak hingga keatas,

lalu angin bergerak ke arah rumah warga dan menerbangkan atap rumah warga, balai desa serta kandang ayam milik warga” kata Ahmad Sahroni. Warga dan Perangkat Desa belum bisa memastikan berapa kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat terjangan angin ini. Hingga berita ini di turunkan, belum ada tanggapan dari pihak terkait untuk melakukan penanganan pada bencana ini.(gbr/ yog/dra)

Bupati Gresik Dinobatkan Sebagai Pembina K3 Terbaik GRESIK (BM)-Keberhasilan dalam mengantisipasi angka kecelakaan dan keselamatan kerja di wilayah Kabupaten Gresik, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto tahun ini terpilih sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Penghargaan diserahterimakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf kepada Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim yang mewakili Bupati Gresik di Gedung JX International di jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (21/2). Selain sebagai Pembina Terbaik K3 Provinsi Jawa Timur, Bupati Sambari juga terpilih sebagai Pembina Lembaga Kerjasama (LKS) bipartit. Tak hanya Bupati yang meraih penghargaan, kali ini ada 75 perusahaan di Gresik mendapat penghargaan K3 dan meraih zero accident award. Serta ada 7 perusahaan lain di Gresik yang juga meraih penghargaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) tingkat Provinsi Jawa Timur. Sedangkan peraih LKS Bipartite Award adalah PT Cargill Indonesia. “Terimakasih kami sampaikan juga kepada seluruh perusahaan di Gresik yang dinilai mampu mengantisipasi angka kecelakaan dan keselamatan kerja di lingkungan kerjanya masing-masing,” ujar Wakil Bupati Gresik. Beberapa tahun sebelumnya Bupati selalu mendapat penghargaan sebagai Pembina Terbaik K3. Disini terlihat adanya konsistensi pembinaan sebagai seorang Kepala Daerah. “Selama ini Bupati selalu memberikan arahan dan motivasi kepada semua perusahaan agar selalu menerapkan K3. Utamanya kepada perusahaan yang baru agar lebih giat dalam menerapkan K3 dengan melakukan inovasi baru sehingga tercapainya zero

FOTO BM/ISTIMEWA

PENGHARGAAN : Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim (kiri) mewakili Bupati Gresik menerima penghargaan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf di Gedung JX International Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (21/2).

accident. Kami berharap agar keselamatan kerja serta zero accident ini betul-betul tercapai tak hanya sekedar penghargaan,” tambah Qosim. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik Mulyanto melalui Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi atas diterimanya penghargaan Zero Accident ini, maka hal ini menjadi semangat untuk selalu meningkatkan dan membudayakan K3 di perusahaan di Gresik. “Kami beharap penerapan budaya K3 di seluruh perusahaan di Gresik akan menciptakan tempat kerja yang aman dan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya menunjang daya saing,” ujarnya.(sgg/yog/dra)

LAMONGAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Aksi Tuntut Perbaikan Jalan Pantura Terus Berlanjut LAMONGAN(BM)-Gelombang aksi menuntut perbaikan jalan poros Pantura Lamongan terus terjadi, kali ini ratusan mahasiswa dan masyarakat yang terabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lamongan (AMMPEL), Selasa (21/2) siang melakukan demo di Kantor Bupati setempat. Mereka mendesak jalan pantura segera dilakukan perbaikan agar tidak menambah angka kecelakaan. “Jalan raya antara perbatasan Lamongan-Gresik hingga Lamongan-Tuban yang penuh lubang tersebut sangat meresahkan masyarakat, karena dapat mengancam keselamtan pengguna jalan, untuk itu harus segera diperbaiki agar tidak semakin menambah jumlah korban kecelakaan” kata Korlap aksi AMMPEL, Ahmad Yusuf, Selasa (21/2). Menurur Ahmad Yusuf, sebaiknya Pemkab Lamongan membatalkan rencana

membangun gedung Kantor Pemkab senilai Rp 150 miliar dan anggarannya dialihkan untuk perbaikan jalan poros Pantura.“Pemkab harus pro masyarakat. Anggaran yang diposkan untuk perbaikan Kantor Pemkab sebaiknya dialihkan untuk perbaikan jalan karena selain mengancam keselamatan pengguna jalan, kerusakan jalan tersebut juga menyebabkan akses ekonomi menjadi terhambat” tegasnya. Sementera itu Asisten I Pemkab Lamongan, Heru Widi, saat menemui pendemo menegaskan perbaikan jalan poros Pantura tidak menjadi kewenangan pihak Pemkab Lamongan, tapi menjadi kewenangan pihak pemerintah provinsi.“Upaya yang sudah kami lakukan adalah melakukan koordinasi secara tertulis, maupun datang langsung ke kantornya di Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Na-

sional VIII, red) terkait kondisi jalan yang penuh lubang tersebut” terang Heru Widi di hadapan pendemo. Lebih lanjut, Heru menjelaskan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, sudah melakukan perbaikan jalan berlubang dengan melakukan penambalan di sejumlah titik. “Beberapa titik sudah diperbaikan dengan program kemanunggalan atau pemeliharaan,” ujarnya. Seperti diketahui, tuntutan perbaikan jalan tersebut, Senin (20/2) kemarin juga dilakukan warga di dua titik di Jalur Pantura, yaitu di Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan dan di Desa Waru Kulon Kecamatan Pucuk. Di ketua titik tersebut warga bahkan melakukan aksi di tengah jalan raya yang menghubungkan Lamongan dengan Babat. Mereka mendesak agar kondisi jalan raya yang rusak dan penuh lubang segera

KILAS

Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan Surplus

FOTO: BM/KOMARI

DEMO : Puluhan mahasiswa dan masyakarat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lamongan (AMMPEL), Selasa (21/2) siang melakukan demo di Kantor Bupati setempat.

diperbaiki karena mengancam keselataman pengguna jalan. Bahkan mereka juga sempat

memblokir jalan raya sehingga lalulintas mengalami kemacetan. (kom/dra)

Pembangunan Jalur Lingkar Utara Belum Jelas

FOTO: BM/KOMARI

PERCEPAT : Rel kereta api double track salah penyebab kemacetan lalulintas di jalur pantura Lamongan PERWAKILAN

LAMONGAN(BM)-Hingga saat ini pembanguan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Lamongan yang direncanakan pemerintah pusat belum menampakan kejelasan meski JLU tersebut sudah digagas pembangunannya sejak 2015 lalu. JLU tersebut rencananya akan dimulai dari Dusun Rejosari Deket Wetan sampai Desa Ploswahyu Kecamatan Lamongan. “Pembangunan JLU atau ring road nantinya, membutuhkan lahan seluas 29,5 hektar. Sedangkan dari kebutuhan lahan tersebut yang belum di bebaskan masih mencapai 5,7 hektar dan ditargetkan bisa tuntas pada tahun 2017 ini” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mursyid,MM, Selasa (21/2) Menurut Mursyid, pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran dari APBN sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2015, dan sudah digunakan untuk pembebasan lahan JLU. “Pembangunan JLU sendiri direncanakan dibangun mulai dari Desa

Rejosari, Kecamatan Deket melingkar hingga Desa Plosowahyu, melewati wilayah Lamongan kota untuk menghindari atau sebagai alternatif adanya dua perlintasan rel kereta api double track,” tegasnya. Mursyid berharap semua warga yang ter¬kena gusuran bisa bekerjasama terhadap rencana pembangunan JLU yang diharapkan bisa menjadi solusi dan mengurai kemacetan. “Saya sangat berharap pembangu¬nan JLU cepat terealisasi, menimbang kondisi jalan yang semakin macet seiring diberlakukanya rel ganda (double track) oleh PJKA. Diha¬rapkan JLU bisa mengurai dan mengurangi macet yang selalu terjadi,”harapnya. Sedangkan pelaksanaan pembangunan proyek JLU sendiri direncanakan akan di mulai pada tahun 2017. Sementara, perkiraan biaya sarana dan prasarana JLU sendiri sekitar Rp 400 milar. “Selama ini anggaran yang turun dari APBN hanya sebatas untuk pembebebasan lahan, dan kini masih 30 persen yang belum selesai, “ujarnya.(kom/dra)

LAMONGAN(BM) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan mencatat hingga 30 Desember 2016 kemarin, realisasi PBB Pedesaan dan Perkotaan tercatat surplus 0,15 persen, yakni dari target sebesar Rp 28 miliar, pemasukan pada kas daerah mencapai sebesar Rp 28,040 miliar. “Pajak Bumi dan FOTO:BM/KOMARI Bangunan (PBB) PedeAgus Hendrawan saan dan Perkotaan menjadi komponen pajak daerah yang berhasil melampaui target. Sampai dengan 30 Desember 2016, realisasi PBB Pedesaan dan Perkotaan tercatat surplus 0,15 persen. Yakni dari target sebesar Rp 28 miliar, pemasukan pada kas daerah mencapai sebesar Rp 28,040 miliar” kata Kepala Bapenda Hery Pranoto melalui Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan, Selasa (21/2) siang., Sedangkan, lanjut Agus, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan juga mencatatkan realisasi diatas target yang ditetapkan.“Seperti Pajak Hiburan yang awal tahun ditarget sebesar Rp 3,6 miliar, terealisasi menjadi sebesar Rp 5, 321 miliar. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan dari target Rp. 34, 816 miliar terealisasi Rp 35,535 miliar” ungkapnya. Pada Pajak Air Tanah yang ditargetkan sebesar Rp 90 juta, sampai dengan akhir tahun lalu realisasinya sebesar 338,804 miliar” terang Agus. Komponen pajak daerah lain yang cukup tinggi realisasinya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak yang sebelumnya ditarget Rp 33 miliar ini, terealisasi sebesar 112,44 persen atau menjadi Rp. 37, 103 miliar. “Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar pajaknya. Insya Allah pajak ini akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan” tegasnya serius. Secara keseluruhan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan membukukan realisasi pajak daerah di tahun 2016 sebesar Rp 115,011 miliar. Itu berarti mencapai 104,34 persen dari target yang dipasang sebesar Rp 110,226 persen. (kom/dra)

BIRO GRESIK: M Sugeng (Kepala), Asepta Y Permana, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik. BIRO LAMONGAN: Komari

www.beritametro.co.id

RABU, 22 FEBRUARI 2017

Dua Desa di Tulangan Terendam Debit Meningkat, Sungai Kedunguling Meluap

SIDOARJO (BM) – Sejumlah kawasan di Sidoarjo kembali terendam banjir. Kali ini, giliran jalan Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan yang terendam akibat meluapnya Sungai Kedunguling setelah diguyur hujan deras. Tak hanya jalan desa, pekarangan milik warga juga ikut tergenang. Bahkan, halaman rumah warga yang berjarak sekitar 200 meter juga tergenang air dari luapan sungai tersebut. Beberapa wsarga mengungkapkan, sebelumnya tidak ada tandatanda air sungai akan meluap. Munculnya genangan air Sungai Kedung Uling terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari. Hingga menjelang pagi, mulai ada genangan air naik ke badan jalan dan halaman rumah. Tak lama kemudian, luapan air yang telah merambah dua desa, yakni Desa Kepuh Kemiri dan Desa Grabagan. Kapolsek Tulangan, AKP Nadzir Syah Basri mengatakan, setelah mengetahui ada dua desa di wilayah Tulangan tergenangi banjir, pihaknya bergegas meninjau ke lokasi bersama Forpimka. Tak hanya itu, pihaknya bersama warga setempat juga melakukan kerja bhakti untuk membendung bibir sungai, agar genangan air sungai tersebut tidak sampai

FOTO: BM/MED/MUCHLIS

KERJA BHAKTI: Petugas kepolisian bersama kecamatan dan warga membendung bibir sungai. Langkah itu dilakukan agar luapan air sungai tidak makin meluber.

meluber masuk ke rumahrumah warga. “Bukan banjir. Tapi hanya sisa luapan air sugai menggenang di jalan dan halaman warga,” ujarnya. Ditambahkan, tingginya debit air di Sungai Kedung Uling, karena dampak debit yang terjadi di Rolak Mojokerto. Untuk mengantisipasi

terjadi luapan susulan, pihaknya melakukan pembendungan di sepanjang bibir sungai. Dengan demikian, warga tidak lagi dihantui kekhawatiran adanya banjir yang akan masuk ke pemukiman warga. Secara terpisah, Camat Tulangan Abdul Wahib menuturkan, luapan

air sungai Kedunguling ini memang kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Namun diakui, luapan air sungai kali ini cukup besar dan menggenangi jalan desa. “Air sungai Kedunguling sering meluap. Namun tahun ini meluapnya tergolong cukup besar dibanding tahun-tahun

sebelumnya,” katanya. Wahib mengimbau kepada warga yang berada di pinggir sungai untuk mewaspadainya. Dikarenakan air sungai akan terus bertambah, karena kiriman dari Mojokerto atau rolak 9. “Warga di sepanjang sungai, saya harap waspada,” imbuhnya.

Sidoarjo Kembali Raih Penghargaan K3

SIDOARJO (BM)- Penghargaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2017 diberikan Bupati Sidoarjo Saiful Illah selaku Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas prestasinya dalam membina Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2017 dengan baik. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Drs. H. Saifullah Yusuf kepada Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH. mewakili Bupati Sidoarjo dalam acara Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017 di Gedung JX International, Surabaya (21/2). Seusai acara, wakil bupati menyampaikan bahwa penghargaan ini sebagai perwujudan dari kerja sama semua pihak, khususnya para pengusaha juga dengan tenaga kerja di perusahaan tersebut. “Ini menyatakan bahwa keselamatan kerja di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik. Harapan kami dengan penghargaan ini akan menjadi motivasi dan spirit untuk kita semua agar supaya kita lebih meningkatkan usaha dan prestasi kita di bidang keselamatan kerja” ucapnya. Ia menambahkan, penghargaan ini merupakan perwujudan daripada pres-

FOTO : BM/IST

TERIMA PENGHARGAAN: Wakil Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin, saat menerima penghargaan Program K3 dari Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf.

tasi kita semua. Menunjukkan hubungan industrial di Sidoarjo berjalan baik dan berharap semua normatif berjalan baik sehingga dapat meningkatkan produktifitas dari perusahaan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur saat membuka acara juga menjelaskan Keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas karyawan. Bila perusahaan menerapkan K3 dengan baik, maka produktivitas karyawan juga akan meningkat. Ini berarti, perusahaan tersebut akan mencapai target dan meraih kesuksesan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi M. Husni Thamrin SH. MM. menyebutkan, untuk tahun 2017 ini ada 33 perusahaan di Sidoarjo mendapat penghargaan K3 dan meraih Zero Accident Award, serta 10 perusahaan meraih penghargaan SMK3 (Sistim manajemen kesehatan dan keselamatan kerja), dan 2 perusahaan meraih penghargaan dengan kategori P2-HIV AIDS. “Terkait dengan penghargaan ini, itu bukan hanya sekedar kita mencari penghargaan tapi bagaimana perusahaan itu bisa melakukan hak-hak dan kewajibannya di dalam menyikapi tentang kecelakaan kerja, karena dengan Zero Accident akan berpengaruh kepada produktifitas kerja daripada hasil output yang dihasilkan perusahaan” tambah Kadisnakertrans M. Husni Thamrin. Selama ini Disnakertrans selaku pembina di level teknis, berupaya memberikan pemahaman dan pengertian, baik lewat pembinaan teknis atau melalui bimtek kepada HRD selaku pelaksana dilapangan yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang ada di perusahaan. “Karena semua itu tidak lepas dari konsekuensi daripada owner itu sendiri. Salah satu motto kami adalah perangkat selamat, pekerja selamat, pulang selamat,” katanya. (cls/era/udi)

Perangkat Desa Kepuh Kemiri Lunjiantoro menjelaskan tingginya volume air sungai Kedunguling, diketahui sejak sehari sebelumnya. “Kemarin airnya peres dengan bibir sungai, kemudian tidak lama air sungai meluap,” imbuhnya. (med/ cls/udi)

DELTA SINGKAT

Saksi Sebut MantanWakapolsek Balongbendo Ketergantungan Narkoba SIDOARJO (BM) - Mantan Wakapolsek Balongbendo, Hariyanto (46), yang tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, ternyata memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini terungkap, saat digelar sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan saksi meringankan, Selasa (21/2). Saksi yang meringankan terdakwa adalah dr M Arifin yang berprofesi sebagai dokter Rutan. Saksi mengaku cukup lama mengenal terdakwa. Disebutkan, terdakwa sempat berkonsultasi dengannya lantaran mengaku mengalami ketergantungan narkoba jenis sabu-sabu. “Sekitar Mei 2016, terdakwa mengaku badannya sering sakit-sakitan. Lalu terdakwa bilang mengonsumsi sabu untuk menjaga stamina,” katanya saat memberikan kesaksian di persidangan. Ditambahkan Arifin pula, dirinya sempat pula melakukan pemeriksaan medis dan memang benar darah terdakwa mengandung metapethamine. Waktu itu, terdakwa sempat diberi obat agar bisa berhenti dari ketergantungan. Dihadapan majelis Hakim yang diketuai, Tajudin SH MH, saksi mengakui jika terdakwa ingin terlepas dari ketergantungan narkoba. Namun, semua itu butuh proses. Dalam sidang kali ini, baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun terdakwa Hariyanto yang didampingi kuasa hukumnya tidak memberikan tanggapan terkait keterangan saksi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih seputar keterangan saksi. (med/udi)

Jelang ‘Save our Student’, Kapolresta Ajak Diskusi Kadiknas

FOTO: BM/MED

DISKUSI: Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol M Anwar Nasir, berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo dan bersama beberapa stafnya. Diskusi itu terkait kegiatan ‘save our student’ yang segera akan dilaksanakan.

SIDOARJO (BM) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidaorjo terus gencar mensosialisasikan ‘save our student’ (SOS). Rencananya, kegiatan itu akan dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa pekan depan. Salah satu rangkaian sosialisasi yang dilakukan dengan mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Selasa (21/2). Kapolresta Kombes Pol M Anwar Nasir yang juga didampingi para pejabat polresta diterima langsung Kepala Dinas pendidikan H Mustain bersama beberapa stafnya. Kapolresta Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, kedatangannya untuk melakukan diskusi dengan pihak instansi terkait, menyusul akan dilaksanakannya sosialisasi solusi untuk giat ‘save our student’. Disinggung tanggapan pihak Diknas, sehubungan dengan beberapa usulan dan saran yang telah disampaikan pihak kepolisian, Kapolresta mengatakan, ada respons positif. “Kami juga akan mengundang pihak-pihak yang lain. Di antaranya, Forkopimda, para stakeholder terkait, para kasek, kapolsek dan camat,” tukasnya. (med/udi)

FOTO: BM/MED

TERGULING: Truk yang terguling di sebelah timur Lippo Plasa Sidoarjo menutup badan jalan. Hampir semua muatannya berserakan dan memenuhi badan jalan.

Truk Terguling di Simpang Jalan Pahlawan SIDOARJO (BM) - Truk engkel dengan nopol L 8106 RN bermuatan hardbord terguling di persimpangan Jalan Raya Jati, tepatnya di sebelah timur Lippo Plasa Sidoarjo, Selasa (21/2). Diduga kecelakaan terjadi disebabkan tonase berlebihan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kejadian itu berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB. Mulanya, truk yang dikemudikan Santos (42), warga asal Pacitan itu berjalan dari Surabaya menuju Wonoayu, Sidoarjo. Saat melintas di ti-

kungan di depan pintu ke luar tol, tiba-tiba truk terguling hingga seluruh muatan yang diperkirakan mencapai 4 ton tumpah dan berserakan di jalan. Kejadian itu juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas mulai Jalan Pahlawan hingga menuju pintu masuk Tol Sidoarjo. Kapolsek Sidoarjo Kota, Kompol Rochsulullah, SH mengatakan, kecelakaan terjadi muatan truk yang berlebihan hingga kesulitan menikung dan terguling. “Pasca jejadian, kondisi jalan di seki-

tar lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Tapi, setelah truk dievakuasi arus lalin kembali normal,” ujarnya. Dia menambahkan, meski tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut. Namun, pihak Lantas Polsekta dan Polresta Sidoarjo tetap melakukan pemeriksaan terhadap sopir. Baik terkait kelengkapan surat-surat kendaraan maupun kondisi fisik sopir. “Selain kita periksa kondisi fisik sopir, juga kita periksa kelengkapan surat kendaraan yang dibawanya,” tegas dia. (med/udi)