Berita Metro 17 November 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

I INDEKS

KPK Pantau Sidang Praperadilan Dahlan Iskan Terjunkan Tim ke PN Surabaya

Pantau Angkot Gratis, Dishub Gunakan GPS BACA HALAMAN

SURABAYA (BM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus proses jalannya sidang gugatan praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan, tersangka korupsi pelepasan aset Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur

Dahlan Iskan

(Jatim), PT Panca Wira Usaha .

Sidang gugatan praperadilan dilakukan tim kuasa hukum Dahlan Iskan yang juga mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara terhadap penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). Sidang gugatan praperadilan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Juru bicara Pengadilan Negeri Surabaya, Efran Basuning, mengaku sudah menerima

surat pemberitahuan dari KPK untuk mengikuti proses persidangan praperadilan Dahlan Iskan. Dalam surat tersebut disebutkan, KPK akan menerjunkan tim untuk memantau langsung jalannya siding praperadilan itu.

“Betul (KPK menyoroti sidang praperadilan Dahlan Iskan). Suratnya sudah diterima pengadilan. Tim KPK nanti akan turun mengikuti dan

merekam jalannya sidang,” kata Efran kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/11).

Efran memaparkan, pantauan KPK itu bukan dalam arti pengawasan. Dia lebih memahami bahwa KPK membantu pengadilan merekam proses sidang. “Nanti hasil rekaman sidang diserahkan ke pengadiBaca: Hakim... Hal. 7

Ahok Tersangka, Tidak Ajukan Praperadilan

04

Bukti Jokowi tak Lindungi Ahok Swasta Bisa Kelola KA Jakarta-Surabaya BACA HALAMAN

08

JAKARTA (BM) - Penetapan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama membuktikan dua hal yang selama ini menjadi wacana publik. Pertama, penegakan hukum berjalan baik tanpa pandang bulu. Kedua, tudingan beberapa pihak bahwa Presiden Joko Widodo melindungi Ahok sama sekali tidak benar.

Demikian rangkuman pendapat yang di-

himpun Berita Metro dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Yogyakarta dan Ketua Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Rabu (16/11) kemarin.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyatakan proses penyelidikan terhadap Basuki Tjahja Purnama alias Ahok akan ditingkatkan ke (tahap) penyidikan. “Saudara Basuki T. Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan

pencegahan agar tidak meninggalkan wilayah RI,” paparnya, seraya menambahkan mulai Rabu kemarin, pihaknya menerbitkan surat perintah penyidikan, dan akan meneruskan perkara ini secepatnya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Haedar Nashir menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah kepolisian yang akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka dan dicekal ke luar negeri sembari menanti proses hukum

lanjutan. Muhammadiyah percaya sepenuhnya bahwa penetapan Ahok sebaga tersangka berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif, yang telah diikhtiarkan dan dijalankan seoptimal mungkin oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Kami juga mengapresiasi komitmen Presiden RI dalam mendukung penegakan Baca: Perbedaan... Hal. 7

Bawa Sabu 930 Gram, TKI Asal Jember Terancam Hukuman Mati Modus Operandi Dimasukkan Gagang Besi Koper Penasihat Hukum Keberatan Husnul Ditahan BACA HALAMAN

09

Peserta Lomba Esai Andai Aku Jadi Anggota DPRD Membludak BACA HALAMAN

BM/MUHLIS

JUMPA PERS: Tersangka penyelundupan narkoba berikut barang buktinya saat dilakukan jumpa pers di Kanwil Bea Cukai I Juanda, Rabu (16/11).

12

SIDOARJO (BM) - Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pebean Juanda kembali menggagalkan penyelundupan sabu sabu.

Kali ini, sabu seberat 930 gram berhasil diamankan.

Upaya penggagalan penyelundupan narkoba jenis sabu itu dilakukan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Direktorat Polda Jawa Timur, Imigrasi Bandara Juanda, LANUDAL, POM AL, dan Avsec PT Angkasa Pura I. Dalam release yang digelar pada Rabu (16/11) di Kanwil Bea Cukai I Juanda, sabu yang dibawa tersangka Nissa Rusmawati (27), TKI asal Dusun Jatian, Kelurahan Pondok Dalem, Kabupaten Jember pada Minggu (6/11) melalui Malaysia

dengan pesawat Air Asia nomer penerbangan XT- 332.

Saat turun di Bandara Juanda, sabu yang disimpan di bawah koper ini, berhasil dideteksi dengan mesin X Ray. “Berdasarkan analisa Xray, ada kejanggalan terhadap 3 koper yang dibawa pelaku,” ujar Kepala kepala KPPBC Juanda, Much.Mulyono, saat menyampaikan keterangan persnya.

Menurut Mulyono, modus operandi yang dilakukan pelaku yakni memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam gagang besi koper yang dibawanya.

Lebih lanjut dijelaskan, kronologis kejadian ini bermula pada Minggu (6/11) di mana sekitar pukul 18.00 WIB pesawat AirAsia nomor penerbangan XT-322 dari Kuala Lumpur, Baca: Hampir... Hal. 7

‘Closing Remark’ Konferensi Internasional ICoCSPA

Jangan Biarkan ‘Public Distrust’ Menyebar di Masyarakat Gawe besar FISIP Unair, Konferensi Internasional ICoCSPA, berakhir sudah. Tak kurang dari Lima profesor turut menyumbangkan pemikiran soal governance. Lalu kesimpulan apa yang didapat dari event tersebut? Berikut laporannya.

Jokowi terbukti tak lindungi Ahok

USAI digelar dua hari, sejak Selasa (15/11) lalu, maka Rabu (16/11) sore, International Conference on Contemporary Social and Political Affair atau Konferensi Internasional ICoCSPA resmi ditutup di hall Garuda Mukti, Unair.

Event besar bertema ‘Reexamining Governance: Strengthening Citizenship in a Changing World’ yang digelar FISIP Unair Surabaya ini mencuatkan sorotan beragam hal penting saat closing remark

Hati-hati kalau menuduh, jangan sampai terjebak fitnah..

KPK pantau sidang praperadilan Dahlan Iskan Dijamin tak ada yang neko-

atau semacam kesimpulan akhir sebelum ditutup. Seperti apa?

Menurut Ucu Martanto, Sekretaris panitia ICoCSPA, fenomena di Indonesia yang terjadi kekinian menunjukkan adanya benih-benih public distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap tatanan politik, ekonomi dan sosial yang ada.

“Kondisi ini dapat dengan cepat ditangkap sebagai persoalan governance

atau tata kelola pemerintahan dalam konteks governing strategies. Oleh karena itu, re-kalibrasi governance di Indonesia perlu dilakukan,” kata Ucu, di sela acara penutupan, Rabu (16/11) sore.

Lalu re-kalibrasi seperti apa atau membandingkan dengan sistem mana, agar ditemukan model governance ideal?

“Belum tahu model governance seperti apa bentuknya, karena ini ada proses. Ini tawaran-tawaran pemikiran yang bisa kita sumbangkan,” lanjut Ucu. Di sisi lain, pada saat yang sama, kata Ucu, konsep kewarganegaraan juga mengalami dinamika. “Kita tidak Baca: Berantas... Hal. 7

PRAKIRAAN CUACA

FOTO : BM/AZIZ TRI P

PANITIA : Sekretaris Panitia ICoCSPA, Ucu Martanto (kanan) saat mendampingi Dekan FISIP Unair, Dr Falih Suedi, Wakil Dekan III Prof Myrtati Astaria dan Ketua Panitia Sulikah Asmorowati, PhD.

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN SUHU : 26 - 33°C

CERAH BERAWAN SUHU : 24 - 31°C

BERAWAN SUHU : 24 - 33°C

BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika Ɵdak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

- Sufyan ats-Tsauri -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Diduga Terima Rp 500 Juta Urus DAK Sumatera Barat

kilas

Kader Demokrat Didakwa Korupsi JAKARTA (BM) - Satu lagi anggota parlemen RI yang terhormat tersandung kasus hukum. Kali ini, I Putu Sudiartana, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, didakwa menerima suap sebesar Rp 500 juta terkait pengurusan penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang tahun anggaran 2016 provinsi Sumatera Barat pada APBN Perubahan 2016.

"Terdakwa I Putu Sudiartana selaku anggota DPR bersama dengan Noviyanti dan Suhemi menerima hadiah uang sebesar Rp 500 juta dariYogan Askan dan Suprapto untuk menggerakkan terdakwa selaku anggota DPR RI membantu pengurusan penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang tahun anggaran 2016 provinsi Sumatera Barat pada APBN Perubahan 2016," kata jaksa penuntut umum KPK Jakarta, Herry B.S Ratna Putra, dalam sidang di pengadilanTindakPidanaKorupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu.

Yogan Askan adalah Direktur PT Faktanusa Ciptagraha yang juga salah satu politisi Partai Demokrat di Sumatera Barat ,sedangkan Suprapto adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman provinsi Sumbar.

Sumbar pada Juli 2016 mengusulkan DAK kegiatan pembangunan dan perawatan jalan di Sumbar pada APBNP 2016 sebesar Rp76 miliar dari total seluruh DAK sejumlah Rp 340,854 miliar.

Terkait usulan itu, orang dekat Putu bernama Suhemi bertemu dengan pihak swasta Desrio Putra dan menyampaikan

BM/ISTIMEWA

I Putu Sudiartana (kanan), Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat bersama Ketua KPK Agus Rahardjo

bahwa Suhemi sebagai teman I Putu Sudiartana dari Demokrat serta bermaksud membantu usulan DAK yang berhubungan dengan infrakstruktu. Suhemi pun minta dipertemukan dengan Suprapto selaku Kepala Dinas Prasarana Provinsi Sumbar.

Suprapto selanjutnya meminta Desrio bertemu Kabid Pelaksanaan Jalan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar Indra Jaya untuk mendiskusikan bantuan alokasi DAK. Indra Jaya bertemu dengan Suhemi, Desrio dan Jefrianto pada November 2016 di hotel Ibis Padang.

Supraprto meminta Indra Jaya mengusulkan DAK kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 530,76 juta melalui surat Gubernur Sumbar No 900/3130-Pelaks/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang salinannya juga diberikan kepada I Putu Sudiartana.

Pada pertengahan November 2015, Suprapto dan Indra Jaya menemui Putu di gedung DPR dan meminta agar Putu mengalokasikan dana DAK sesuai proposal. "Terdakwa menyang-

gupinya bahkan terdakwa memberi masukan agar diusulkan anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung dan air bersih serta meminta Supratpo untuk membuat usulannya. Atas penjelasan dari terdakwa, Suprapto meminta Indra Jaya agar tidak menyerahkan proposal kegiatan pembangunan jalan yang sudah dibawa dan mengubah usulan sehingga mencakup pembangunan jalan, gedung dan air bersih," tambah jaksa Herry.

Sehingga usulan itu disampaikan melalui Surat Gubernur Sumbar No 900/3699-Pelaks/ 2015 tanggal 24 November 2015 dengan usulan keseluruhan berjumlah Rp620,76 miliar. Putu mendapatkan salinan surat kepada gubernur itu pada 17 Desember 2016.

Pada awal Janari 2016 di rumah makan Suaso (Padang),Yogan Askan bertemu dengan Suhemi, Suprapto dan Indra Jaya dengan Suhemi menyampaikan bahwa I Putu Sudiartana sedang berupaya membantu.

Yogan pun meminta untuk bertemu Putu Sudiartana, pertemuan terlaksana pada 29 Mei

2016 di lapangan golf Pondok Indah antaraYogan, Suhemi dan Putu Sudiartana. Dalam pertemuan itu Yogan dan Indra Jaya kembali meminta Putu agar dapat membantu mengalokasikan DAK prvinsi Sumbar dan Putu pun mengatakan akan berusaha membantu. Pertemuan lanjutan dilakukan pada 6 Juni 2016 antara Yogan dan Suhemi yang menemui Putu di gedung DPR menanyakan pengalokasian DAK Sumbar, dimana Putu menyampaikan bahwa usulan masih dalam proses pembahasan.

"Pada 10 Juni 2016, dalam pertemuan antara terdakwa, Suprapto,Yogan, Indra Jaya, terdakwa menyampaikan akan mengusahakan alokasi anggaran DAK pada proyek pembangunan dan perawatan ruas jalan provinsi Sumbar dalam APBN Perubahan TA 2016 senilai Rp 50 miliar," tambah jaksa Herry.

Tapi Suprapto meminta I Putu Sudiartana agar alokasi anggaran tersebut dapat dinaikkan menjadi Rp 100-150 miliar, untuk itu Putu Sudiartana bersedia membantu dan meminta imbalan sebesar Rp 1 miliar.

Putu menanyakan soal "fee" Rp 1 miliar pada 15 Juni 2016, atas permintaan itu Suhemi menanyakan kepadaYogan dan mendapat jawaban sedang diupayakan bersama Suprapto dan Indra Jaya.

Akhirnya disepakati "fee" untuk Putu adalah sebesar Rp 500 juta yang berasal dari Yogan Askan sebesar Rp 125 juta, Suryadi Halim sebesar Rp 250 juta, Johandri sebesar Rp 75 juta dan Hamnasri Hamid sebesar Ro 50 juta, selanjutnya masing-masing mentransfer uang ke rekening Yogan yang selanjutnya akan dis-

erahkan ke asisten Putu bernama Novianti dengan istilah "kaleng susu 500 kotak".

Yogan kembali bertemu dengan Putu pada 23 Juni 2016 di Cafe Bistro Plaza Senayan, kemudian mengatakan sudah tersedia Rp 500 juta untuk Putu dan meminta agar anggaran menjadi Rp 100-150 miliar, sedangkan Putu meminta agar uang diberikan dalam dolar Singapura. Putu lalu menuliskan angka 100 pada tissu, lalu meminta Noviyanti untuk mengantarkan tisu tersebut kepada Rinto Subekti selaku anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi Demokrat maksudnya menanyakan apakah alokasi anggaran untuk Sumbar dapat disetujui sebesar Rp 100 juta, namun Rinto mengatakan bahwa sudah telat.

Karena sudah telat maka Putu mencoba untuk menggunakan kuota anggota Banggar dari fraksi Partai Gerindra untuk mengusahakan DAK provinsi Sumbar. Putu pun meminta Novianti menerima uang dari Yogan Askan.

Uang diberikan melalui transfer berturut-turut sebesar Rp 100 juta melalui rekening Ni Luh Putu Sugiani yang merupakan kerabat Putu pada 25 Juni 2016; sebesar Rp 400 juta melalui rekening Muchlis yaitu suami Noviyanti (Rp 50 juta), Djoni Garyana (Rp 150 juta), dan Rp 200 juta melalui rekening Ni Luh Putu Sugiyani dengan keterangan "sewa villa" sebagaimana arahan Noviyanti pada 27 Juni 2016.

Pada 28 Juni 2016, Putu menghubungiYogan menyampaikan bahwa DAK kegiatan sarana dan prasarana penunjang provini Sumbar sebesar Rp 50 juta sudah disetujui.(ant/nii)

Ketua MPR: Jangan Sampai Terkoyak Seperti Timur Tengah JAKARTA (BM) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan dunia internasional mengakui Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia demokrasi berjalan dengan baik dan bahkan model demokrasi di dunia.

"Kehidupan berdemokrasi di Indonesia berjalan baik dan masyarakatnya hidup rukun, damai, serta saling Zulkifli Hasan menjaga persatuan dan kesatuan," kata Zulkifli Hasan ketika membuka sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diikuti oleh anggota "International Conference-Thoughts on Human Sciences in Islam (IC-ThuSI)", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Zulkifli, kehidupan demokrasi yang baik di Indonesia harus terus dijaga, jangan sampai menjadi negara yang konflik seperti di negara-negara Islam di Timur Tengah yang terkoyak dan terpecah belah.

Indonesia, kata dia, memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang mempersatukan bangsa Indonesia meskipun sangat heterogen. "Setelah memasuki era reformasi, Indonesia disebut sebagai negara yang sangat merdeka atau kebablasan," katanya.

Menurut Zulkifli, setelah era reformasi maka demokrasi semakin terbuka yang ditandai dengan kebebasan menyampaikan pendapat, terutama di media sosial bahkan sampai caci-maki dan provokasi.

Caci maki dan provokasi tersebut, kata dia, tidak sejalan dengan Pancasila, tapi beruntung masih sebatas ucapan.

Zulkifli mengkhawatirkan, ucapan-ucapan yang kurang baik tersebut dapat menurunkan persaudaraan serta kesatuan dan persatuan bangsa. "Hal ini yang harus dihindari, karena bangsa Indonesia adalah bersaudara," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia negara maju yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia internasional.

Menurut dia, bangsa Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan sosial yang cukup tinggi dan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, Zulkifli mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia ini untuk terus membangun karakter dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Masyarakat Indonesia cepat bosan melihat tokoh dan cepat melupakan. Sebagai contoh Pilgub DKI Jakarta saja, masyarakat baru mengetahui calon gubernurnya setelah pendaftaran. Seharusnya, sebelum pendaftaran sudah diketahui publik," katanya.(ana/nii)

KPK Bisa Panggil PLN soal Proyek Mangkrak JAKARTA (BM) - Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendapatkan data mengenai proyek mangkrak pembangunan pembangkit tenaga listrik di FastTrack Program (FTP) tahap 1.

"Itu kan ada 34 proyek yang 20 kalau tidak salah, itu bisa diterus-

kan. PLN sedang melakukan "assesment", 14 terminasi kalau tidak salah. Memang masih pada tahap "land clearing", pembangunan konstruksi jadi tidak bisa dilanjutkan," kata Teten di sela-sela acara International Business Integrity Conference (IBIC) 2016 di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah dalam dalam hal ini PLN kesulitan untukmelanjutkan14proyekyang

BM/ISTIMEWA

Teten Masduki

tidakmungkinditeruskantersebut sementara pemerintah sudah keluarkan uang. "Rp 100 triliun kalau tidak salah tolong cek ke PLN. Makanya, presiden memutuskan "ok"yangbisakamiteruskankami bantu selesaikan, yang memang tidak bisa diteruskan ya pemerintahjanganmenanggungnyasendiri. Ini harus diproses secara hukum.YasayakiraKPKsilakansaja," ucapTeten.

IajugamengatakanbahwaKPK tidakperlumenunggulaporandari pemerintah soal 14 proyek yang tidakbisaditeruskanitu. "Sayakira tidak, karena ini bukan pengaduan dan KPK saya kira bisa langsung ke PLN karena pengadaan pembangkit tenaga listrik itu di PLN," ucapTeten.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan melaporkan pelaksana proyekproyek yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama proyek pembangkit listrik yang tidak bisa diteruskan. (ant/nii)

Ahok Jadi Tersangka, Pendukungnya Mbrebes Mili Banyak orang berpikir bahwa nasib itu sesuatu yang tak bisa dihindari. Mungkin memang sudah suratan tangan Ahok (Basuki Tjahja Purnama) untuk menjalani proses hukum sebagai tersangka kasus penistaan agama. Hal yang mengharukan, para pendukung Ahok mbrebes mili saat mengetahui tokoh pilihan mereka menjadi tersangka.

Beberapa pendukung di Balai Rakyat Rumah Lembang menangis setelah mengetahui petahana calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama yang melibatkannya.

Salah seorang pendukung, Mukti, yang bekerja sebagai sopir taksi sengaja mendatangi Rumah Lembang, tempat warga menyampaikan aspirasi ke Ahok, setelah mendengar berita dari salah satu tv swasta.

“Saya lagi narik trus nonton tv. Langsung saya putar mobil saya ke sini. Hati saya sendiri tetap milih Ahok. Saya sayang sama dia karena Ahok nolong keluarga saya. Tolong Pak Ahok tetap berjuang,”kataMuktidiRumahLembang,Jakarta, Rabu.

Sambil mengusap air mata dan menepuk dadanya, Mukti yang berdomisili di Pejaten Bar-

at, Jakarta Selatan, tersebut mengatakan ia tidak percaya Ahok ditetapkan sebagai tersangka dan tetap mendukung Cagub dengan nomor urut dua tersebut, meskipun proses hukum tetap berjalan.

Menurut dia, selama Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta, banyak bantuan yang ia dapatkan, seperti fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk putra bungsunya dan asuransi BPJS Penerima Bantuan Iuran untuk ketiga anaknya yang lain.

Selain Mukti, pendukung lainnya, Aminah dari Matraman mengatakan ia merasa banyak perubahan berarti di Jakarta dalam dua tahun terakhir. “Baru dua tahun Jakarta akhirnya disiplin, jadi gesit karena anak sekolah masuk lebih pagi, sudah gak banjir lagi, rakyat kecil juga dibiayai rumah sakit. Ini fakta yang berbicara,” ucap

Aminah, sambil terisak menangis.

Seperti diketahui, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto pada Rabu menyampaikan kesimpulan gelar perkara kasus penistaan agama yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka.

Namun demikian, pendukung Ahok-Djarot yangberkumpuldiRumahLembangmasihsetia menyatakan dukungannya dengan menyanyikan lagu“MajuTak Gentar” sembari meneriakkan“salam dua jari”.

Balai Rakyat yang dikelola oleh pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sudah mulai beroperasi sejak Senin (14/11). Ahok, walau berstatus tersangka tetapi tidak ditahan. Ia hanya dicekal tidak boleh bepergian ke luar negeri. Ahok berjanji akan melayani aspirasi masyarakat setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 sampai 10.00WIB di Balai Rakyat yang berlokasi di Rumah Lembang tersebut.

Seperti Rabu pagi sebelum pengumuman

Basuki Tjahaja Purnama

status tersangka Ahok, sejumlah warga dari berbagai wilayah Jakarta menyampaikan kelu-

han di Balai Rakyat yang yang berlokasi di Rumah Lembang.

Salahsatuwarga,AsnanMuhayatdariJakarta Pusatmenyampaikanbahwagurusekolahswasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding sekolahnegeridiJakarta,namunbelummendapat tunjangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Seluruh karyawan Pemda DKI yang berstatus honor dan tata usaha serta guru di sekolah negeri sudah digaji UMP Rp 3,1 juta.

GuruswastaDKIlebihbanyakdibandingnegeri, tapi belum dapat tunjangan sehingga mudahmudahan dapat perhatian walaupun tidak besar,” kata Asnan kepada Ahok di Balai Rakyat Rumah Lembang, Jakarta, Rabu.

Asnan yang sudah menunggu kedatangan Ahok sejak pukul 07.30 WIB itu menyatakan dukungannya kepada calon gubernur nomor dua tersebut, terutama setelah melihat bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu bantuan yang diberikan adalah honor bulanan kepada setiap juru pemantau jentik (jumantik) sebesar Rp500 ribu selama Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.(ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Gara-gara Sertifikat Ganda, Ubaya Tutup Akses Jalan

Profil

Warga Gunung Anyar Tambak Protes SURABAYA (BM) – Sejumlah warga Gunung Anyar Tambak mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (16/11) kemarin. Mereka memprotes adanya penutupan akses Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di kawasan tersebut oleh pihak Yayasan Universitas Surabaya (Ubaya).

Ketua RW 07, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, M Solihin mengatakan proyek pembangunan jalan yang ditutup itu merupakan permohonan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) kepada PT Sipoa Group pada 2 Oktober 2015. “Namun tibatiba, pada 25 Oktober 2016, pihak Ubaya menutup jalan tersebut dengan bantuan Polrestabes Surabaya. Yayasan Ubaya mengklaim tanah yang menjadi akses masuk warga itu adalah miliknya,” katanya.

Menurut dia, warga menjadi resah atas penutupan jalan itu, sebab tanah yang dijadikan jalan masuk warga tersebut diketahui milik salah satu warga, yaitu H Aris Sugianto yang direlakan menjadi jalan masuk warga se-

belum dibangun JLLT. Berdasarkan keterangan Kelurahan Gunung Anyar Tambak ternyata ada kepemilikan sertifikat ganda pada tanah yang dijadikan jalan masuk warga tersebut, yaitu milik Yayasan Ubaya dan H Aris Suginato, warga setempat.

Sesuai SHM Nomor 414 dengan luas tanah 30.510 meter persegi, tanah itu milik Yayasan Ubaya. Sementara berdasarkan SHM Nomor 15 yang dikeluarkan BPN Surabaya Tahun 1985, dengan luas tanah 48.300 meter persegi, tanah tersebut milik H Aris Sugianto.

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena warga yang resah dan marah, warga mendahului dengan mengadukannya ke DPRD Surabaya untuk dicarikan solusi sambil menunggu proses hukum.

Sebab, lanjut dia, pihak Ubaya juga melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya, sedang warga juga mengajukan gugatan ke PTUN berdasarkan surat gugatan tanggal 28 September 2016.

Mendapati hal itu, Wakil Ket-

Anggota DPRD Surabaya Edi Rachmat

Ditunjuk Plt DPC Hanura

BM/HASAN

WADUL DEWAN: Perwakilan warga Gunung Anyar Tambak mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, kemarin. Mereka mengadu karena pihak Ubaya menutup jalan di atas lahan yang ternyata bersertifikat ganda.

ua DPRD Surabaya Masduki Toha yang menemui warga mengakui adanya sengketa tanah di Desa Gunung Anyar Tambak antara warga dan pihak Ubaya, yang sama-sama mengklaim memiliki hak atas tanah sengketa tersebut. “Memang tanah itu menjadi sengke-

ta. Oleh karena itu, kami meminta Komisi A untuk bisa memediasi warga dengan pihak terkait (Ubaya),” kata Masduki.

Ia berharap dari mediasi yang difasilitasi Komisi A DPRD Surabaya nanti, ditemukan solusi terbaik dan tidak merugikan kedua belah pihak yang

bersengketa. “Dari mediasi ini nanti, kita berharap tanah bersengketa ini masih bisa digunakan warga sebagai jalan sambil menunggu putusan hukum yang sudah berjalan.

Mudah-mudahan pekan depan sudah selesai,” ujarnya. (has/ nii)

Warga Kena Retribusi dan Komponen Biaya Lain

Program Sertifikasi BPN tak Gratis SURABAYA (BM) -Program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dari Pemerintah Pusat tidak gratis sebagaimana kabar yang beredar saat ini. Program SMS itu masih dikenakan retribusi sekitar Rp 500 ribu.

Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya, Edi Christyanto, mengatakan hal itu di Surabaya, Rabu (16/11) kemarin.

Menurut Edi, selain dikenakan retribusi sekitar Rp500 ribu, warga juga dikenai biaya lainnya yakni Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Nomor 126 Tahun 2015. "BPN tidak berani menghilangkan

karena hal itu masuk kategori penggelapan pajak," ujarnya.

Seperti diberitakan Berita Metro (Senin, 14 November, halaman 3), program sertifikasi tanah yang dilaunching Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil, di kelurahan Made, 26 September lalu, dikeluhkan warga.

Pasalnya, program sertifikasi massal swadaya (SMS) dengan biaya murah yang dicanangkan oleh BPN RI tersebut, kenyataannya tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Warga menganggap program tersebut tidak berpihak pada masyarakat tingkat bawah, pasalnya biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh BPN RI sebesar Rp 545 ribu

untuk pengurusan sertifikasi tanah dengan ukuran tanah 0 500 M2 ternyata tidak sesuai dengan praktiknya.

Kenyataan di lapangan, warga masih dibebani biaya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penjualan dan pajak pembelian, sehingga biaya yang harus dikeluarkan warga bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Kepastian Biaya dan Waktu Lebih jauh, Edi menjelaskan perbedaan program SMS dengan proses sertifikasi regular terletak pada kepastian biaya dan waktunya. Menurutnya, dalam program SMS tak ada biaya tambahan ke BPN dan waktun-

ya dijamin 98 hari. "Cuma karena banyak pemohon, BPN minta tambahan waktu 120 hari pasti jadi," kata mantan Camat Tegalsari itu.

Ia memastikan melalui program ini warga tak perlu bolak balik tanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan penyelesaiannya. Proses sertifikasi massal menurutnya berlangsung transparan.

"Pusat memantau berkas yang masuk, agar selesainya sesuai jadwal," ujarnya.

Edi menyebutkan hingga saat ini warga yang telah mengikuti program sertifikasi untuk area BPN I Surabaya sekitar 500 bidang tanah. Namun, sebagian warga belum me-

menuhi persyaratan soal PPH dan BPHTB. BPN II Surabaya mencatat jumlah warga yang telah mengajukan sertifikasi sebanyak seratus lebih. "BPN terus mengecek di lapangan. Yang penting alas haknya benar," katanya.

Sementara itu, terkait Program Prona, Edi menyatakan program tersebut dilaksanakan pada tahun 2017. Ia mengakui, pada pelaksanaan prona, warga tak dikenai biaya pengurusan ke BPN, melainkan hanya dikenai biaya PPH dan BPHTB. "Untuk kuota prona terbatas se-Surabaya. Jumlah tanah yang diproses sekitar 1.000 bidang," katanya. (ant/has/nii)

SURABAYA (BM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji meminta jajarannya untuk mengutamakan teguran atau tindakan preventif dalam Operasi Zebra Semeru 2016 pada 16-29 November.

"Selain menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, Operasi Zebra 2016 juga untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru," katanya setelah memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2016 di Mapolda Jatim, Rabu.

Didampingi Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Ibnu Isticha, ia menjelaskan pihaknya mengerahkan 2.572 personel dalam operasi selama 14 hari itu, namun operasi tetap diprioritaskan pada cara bertindak yang bersifat preventif atau teguran.

"Dalam operasi itu, kami

ISTIMEWA

Operasi Zebra Utamakan Edukasi dan Teguran

Irjen Pol Anton Setiadji

akan lebih banyak bertindak edukasi dengan teguran. Tindakan penegakan hukum akan ditempuh pada kejadian yang

berisiko fatal, seperti ngebut di jalan tol yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas," katanya.

Tahun 2015, angka kecelakaan lalu lintas sudah menurun 17 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Tahun 2014 terjadi 2.024 kecelakaan, tapi tahun 2015 tercatat 1.895 kecelakaan atau menurun 375 kecelakaan (17 persen).

"Karena itu, target Operasi Zebra 2016 juga menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, tapi tindakan preventif lebih diutamakan daripada penegakan hukum, untuk meningkatkan disiplin masyarakat di jalan," katanya.

Menurut dia, sikap disiplin akan mendorong masyarakat untuk memperhatikan ramburambu, tidak melawan arus, parkir liar, tidak menggunakan handphone di jalanan, dan sebagainya. "Kalau zerro accident memang tidak mungkin, karena itu seperti mendahului Tuhan, tapi kami akan berusa-

ha angka kecelakaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara," katanya.

Menanggapi rencana aksi 25/ 11 terkait dugaan kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kapolda mengimbau warga Jatim agar tidak ke Jakarta, karena "madharat" lebih banyak daripada manfaatnya.

"Buat apa ke Jakarta, lha wong kami siap menampung aspirasi mereka. Kalau ke Jakarta itu kan butuh ongkos yang tidak sedikit dan di sana juga bisa rawan karena pendemo dan aparat tidak saling kenal.

Itu beda kalau aksi di sini, kita kan saling kenal, sehingga lebih aman," katanya. Budi Suyanto. (ana/nii)

ANGGOTA DPRD Surabaya Edi Rachmat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Hanura Kota Surabaya menggantikan Wishnu Wardhana yang saat ini menjalani proses hukum atas dugaan kasus korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.

"Iya benar. Surat Keputusan (SK) DPP sudah tuEdi Rachmat run hari ini saya ambil di kantor DPD Hanura Jatim," kata Edi Rachmat di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, pelaksana tugas diberikan waktu selama empat bulan kedepan untuk menggelar muscablub. "Sementara ini saya sebagai Plt akan konsolidasi dulu ke bawah, pengurus DPC maupun PAC," katanya.

Sementara itu, lanjut dia, pihaknya akan konsen dulu sebagai tuan rumah digelarnya pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura se-Jatim dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jatim yang akan digelar di Jatim Expo pada 28 November 2016.

"Sebagai tuan rumah tentu selayaknya 'all out' untuk kesuksesan acara ini. Untuk muscablub setelah itu saya akan ajukan ke DPD bila saatnya sudah tiba," ujarnya.

Ketua DPD Hanura Jatim, Kelana Aprilianto sebelumnya mengatakan pihaknya telah menyerahkan dua nama calon Plt Ketua DPC Hanura Kota Surabaya yakni Arie Hafiz Azhari dan I Wayan Dendra ke DPP Hanura. "Keputusan akhirnya ada di DPP siapa yang bakal ditunjuk, karena kewenangan kita hanya mengusulkan," ujarnya.

Menurut dia, dua nama calon Plt Ketua DPC Hanura Surabaya tersebut diniai cukup mampu memimpin Hanura Surabaya sampai digelarnnya Muscablub untuk memilih calon ketua definitif.

Ia mengatakan IWayan Dendra merupakan mantan Ketua DPC Hanura Kabupaten Sidoarjo dan kini menjadi Wakil Ketua DPD Hanura Jatim, sedangkan Arie Hafiz Azhari juga merupakan Wakil Ketua DPD Hanura Jatim. (has/nii)

KILAS

Sambut Liburan, Tiket Diskon SURABAYA (BM) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional 8 Surabaya memberikan diskon atau potongan harga tiket kereta api sebesar 20 persen selama tiga pekan untuk menyambut masa liburan dan sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumen.

Gatut Sutiyatmoko Manajer Humas Daop 8 Surabaya Gatut Sutiyatmoko, mengatakan program pemberian potongan harga itu diberi nama "Early Holiday Sale". "Program itu diberikan pada periode 15 November hingga 7 Desember 2016 untuk keberangkatan setiap Selasa dan Rabu," kata Gatut di Surabaya, Rabu Tarif promo ini, katanya, diberikan kepada pelanggan yang hendak melakukan perjalanan liburan lebih awal, khususnya untuk kereta api komersial jarak jauh. "Ini wujud pelayanan terbaik kami kepada pelanggan," katanya.

Gatut mengatakan, pemesanan tiket promo bisa didapat melalui telepon pusat KAI 121, aplikasi gawai, internet serta beberapa jaringan luar PT KAI yang ada di sejumlah gerai.

"Potongan harga ini kami berikan selama tempat duduk masih tersedia, serta berlaku untuk beberapa subclass dan hanya untuk 1 kali keberangkatan," katanya.

Selain itu, kata Gatut, tiket promo ini tidak dapat digabung dengan potongan harga atau promosi lainnya, dan hanya berlaku tunggal.

Gatut berharap, dengan program ini dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pengguna kereta api.

Sementara itu, jenis kereta api jarak jauh yang mendapatkan potongan harga masing-masing adalah KA Argo Wilis, KA Gajayana, KA Bima, dan KA Sembrani Selain itu, KA Turangga, KA Bangunkarta, KA Harina, KA Gumarang, KA Sancaka, KA Mutiara Timur, KA Malabar, KA Malioboro Ekspress, KA Mutiara Selatan, KA Majapahit, KA Jayabaya, dan KA Kertajaya. (ant/nii)

Ubaya Raih SNI Award 2016

Satu-satunya PT Jatim yang Dapat Penghargaan Kategori Emas Orang seringkali keliru memaknai pencitraan korporasi atau organisasi, sehingga berusaha menampakkan wajah yang bukan jati diri sebenarnya.

Padahal, citra yang baik itu bisa diperoleh melalui hal sederhana, dengan syarat penuh dedikasi dan kerja keras untuk memenuhi kualifikasi standar. Anugerah SNI Award merupakan salah satu bukti dan pengakuan akan kerja keras dan dedikasi memenuhi kualifikasi standar itu secara konsisten.

Universitas Surabaya (Ubaya) untuk kali ketiga mendapat penghargaan SNI Award 2016 kategori organisasi/perusahaan besar sektor jasa. Penghargaan diberikan langsung Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof. Moh. Nasir dan KetuaBadanStandarisasiNasion-

al (BSN) Prof. Bambang Prasetya, Rabu (16/11).

Ubaya menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Jatim yang masuk nominasi dan berhasil mendapat penghargaan kategori emas. "Dengan diterimanya kembali penghargaan SNI Award 2016, bagi Ubaya menjadi keung-

BM/IST

BANGGA: Wakil Rektor II Ubaya Dr. Yie Ke Feliana (kiri) bersama Direktur Penjaminan Mutu dan Audit Internal Ubaya Eric Wibisono usai menerima SNI Award 2016, Rabu (16/11).

gulan tersendiri. Ke depan Ubaya berupaya, berusaha dan berharap mendapat SNI Award Platinum" kataWakil Rektor II Ubaya, Dr. Yie Ke Feliana.

Ubaya sudah berpartisipasi dalam SNI Award sejak 2010, dan memperoleh penghargaan pada tahun 2014 dan 2015. SNI Award adalahpenghargaantertinggiyang diberikan oleh pemerintah melalui BSN kepada organisasi yang konsisten dalam menerapkan standar.

Ada tujuh kriteria penilaian pada penghargaan SNI 2016. Antara lain kepemimpinan, perencanaan strategi, fokus pada pelanggan,manajemensumberdaya, realisasijasa,pengukuran-analisa-

evaluasi dan hasil (kinerja organisasi). Sedangkan terdapat 10 kategoridalampenjuriankaliiniyaitu perusahaan/organisasi kecil-menengah- besar sektor jasa, perusahaan/organisasimenengah-besar sektor pangan pertanian dan perkebunan, perusahaan/organisasi menengah-besar sektor elektro dan logam, perusahaan/organisasi menengah-besar sektor kimia dan serba aneka.

Ubaya melakukan pendaftaran bulan Mei dan mengisi kuesioner Kriteria SNI Award 2016.

Kemudian Kuesioner yang telah diisi, dikirimkan kepada Sekretariat SNI Award melalui email. Pada bulan Oktober, Ubaya mendapatkan kunjungan dari Tim Eval-

uator Lapangan SNI Award.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara SNI Award 2016 dengan tahun sebelumnya, hanya adanya perubahan poin-poin penilaian.

Hampir semua unit kerja Ubaya ikut terlibat dalam mempersiapkan SNI Award 2016. "Tujuan keikutsertaan Ubaya dalam SNI Award 2016 adalah sebagai wujud nyata Ubaya menjaga konsistensi dalam menjalankan standart dan mutu, karena penjaminan mutu seharusnya selain dijaminkan scala internal namun juga eksternal," tandas Direktur Penjaminan Mutu dan Audit Internal Ubaya Eric Wibisono. (sdp/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Pantau Angkot Gratis, Dishub Gunakan GPS

M O J O K E RTO ( B M ) - A r m a d a angkutan sekolah gratis di Kota Mojokerto bakal dilengkapi alat berupa Global Positioning System (GPS). Alat pendeteksi unit ini sedianya dipasang di mobil angkot yang menjadi mitra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat tahun ini.

Kadishubkominfo Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo mengatakan tahun ini pihaknya merencanakan pemasangan GPS setiap angkot gratis yang menjadi mitranya. Sekaligus launching aplikasi Smart Transportasi Sekolah (STS) yang melengkapi GPS. Launching GPS dan aplikasi ini sedianya dilakukan awal bulan depan.

Menurut Gaguk, dengan adanya GPS yang terhubung dengan aplikasi ini, keberadaan armada angkot gratis bisa diketahui publik termasuk orang tua wali murid lewat

FOTO:BM/PRAYOGI

Gaguk Tri Prasetyo

smartphone. “ Orang tua pun bisa melihat keberadaan angkutan yang membawa anaknya cukup lewat GPS. Masyarakat dan anak didik

juga bisa mengadukan kondisi di lapangan melalui media chatting yang tersedia dengan aplikasi ini,” jelasnya.

Secara umum, Gaguk menjlentrehkan jika pemasangan alat ini untuk menata kelola angkutan sekolah.

“Sehingga pelaksanaan program ini berjalan efektif dan Dishub selaku owner bisa memonitor pergerakan armada melalui media TV di kantor kami,” pungkasnya. Rencana penggunaan GPS ini disambut santai oleh awak angkot. Aris warga Jabon yang ditemui saat mangkal didepan SMPN 5 Meri mengungkapkan tak mempermasalahkan pemasangan tersebut. “Nggak masalah Mas. Toh kita cuma bekerjanya pagi dan siang saja, silahkan dipantau,” katanya.

Dikatakan, selama ini dalam menjalankan tugasnya hanya dalam hitungan jam. Dan setelah itu dirinya menjalankan kewajibannya sebagai sopir tanpa terikat kontrak dengan pemda. “Kita nggak nekoneko Mas. Kita manut saja silahkan dipasang,” katanya.(gie/dra)

Program Pemkot Mojokerto, Bayar Pajak Pakai Sampah MOJOKERTO(BM)Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa memakai sampah rumah tangga.

Itulah yang sedang diterapkan Pemerintah Kota Mojokerto kepada warganya. Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengatakan, program bayar pajak dengan sampah ini untuk memberikan edukasi kepada wargaagar tidak membuang sampah sembarangan. Karena, akibat pencemaran sampah rumah tangga, kondisi air tanah menjadi tak layak konsumsi karena mengandung bakteri ecoli yang menyebabkan penyakit diare.

Pihaknya membuka 43 bank sampah di tingkat RT dan RW. “Nantinya mereka sadar sampah ada manfaatnya termasuk untuk mebayar pajak. Warga kota bisa membayar pajak tanpa mengeluarkan uang dari dompet. Jadi, selain

meningkatkan kesadaran taat bayar pajak, program ini juga untuk mewujudkan kota bersih yang berkelanjutan,” kata Mas’ud usai melaunching program bayar PBB perkotaan dengan sampah.

Adanya program bayar pajak dengan sampah, lanjut Mas’ud, target pendapatan PBB perkotaan tahun 2017 naik secara signifikan. “Target pajak Kota Mojokerto sudah maksimal, saya berharap tahun 2017 harus ada kenaikan penyerapan pajak, kenaikan sekitar 20-30%,” ujarnya. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto, Amin Wachid menuturkan, kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Randegan sebagai satu-satunya TPA di Kota Onde-onde saat ini hanya 2,6 hektare.

Meskipun diperluas menjadi 6 hektare dua tahun ke depan,

FOTO: BM/PRAYOGI

BARU: Walikota Mas’ud Yunus didampingi Kepala DKP saat meluncurkan program bayar pajak pakai sampah.

diprediksi akan over kapasitas dalam waktu 10 tahun.

Oleh sebab itu, kata Amin, sampah rumah tangga harus dikelola sejak pada hulu.

Setiap rumah tangga di Kota Mojokerto diharapkan untuk memilah sendiri sampah organik dan non organik.

Sampah non organik jenis

plastik dan kertas bisa dijual ke 43 bank sampah yang sudah berdiri di Kota Mojokerto. Adanya tabungan di bank sampah itu, menurut Amin, warga Kota Mojokerto bisa membayar PBB perkotaan tanpa harus merogoh kocek mereka.

“Mekanisme pembayaran

PBB nantinya petugas dari DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) akan keliling ke bank sampah mengambil pemba­ ya­ran pajak warga,” ungkap­ nya. Kepala DPPKA Kota Mojokerto, Agung Mulyono menjelaskan, target pendapatan daerah dari sektor pajak tahun ini Rp 30,225 miliar. Sampai 31 Oktober 2016, penyerapan pajak daerah mencapai Rp 29,646 miliar atau sudah mencapai 98,08%. Sementara penerimaan PBB perkotaan Rp 8,387 miliar atau sekitar 101% dari target.

“Selain program bayar PBB dengan sampah, kami juga memberikan reward bagi wajib pajak yang membayar PBB sebelum jatuh tempo.

Mereka berhak mengikuti undian menunaikan ibadah umroh gratis untuk tiga orang,” tegasnya. (gie/adv)

KEDIRI - NGANJUK

KILAS

FOTO: BM/PRAYOGI

PANTAU: Wabup Mojokerto Pungkasiadi didampingi Kasatlantas Polres Mojokerto sidak pasukan operasi zebra

Wabup Pimpin Apel Operasi Zebra, Berharap Stakeholder Mendukung MOJOKERTO (BM) - Kepolisian Resor Kabupaten Mojokerto, menggelar apel gelar pasukan Operasi Zebra 2016 yang dipimpin Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Rabu (16/11).

Operasi akan berlangsung selama 14 (empat belas) hari mulai 16 sampai 29 November 2016. Wakil bupati berharap kepada seluruh stakeholder untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif baik dalam teknis maupun strategis agar pelanggaran bisa diminimalisir. Wakil bupati secara seremonial menyematkan pita tanda kesiapan dimulainya operasi kepada perwakilan masing-masing tim.

Apel Operasi Zebra dengan tema Penegakan Hukum Dalam Berlalu Lintas ini diikuti seluruh tim personel dari Satlantas, Polisi Militer, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Wabup yang membacakan sambutan Ka Korlantas Polri (Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia), Agung Budi Maryoto, menjelaskan beberapa pelanggaran yang berpotensi memicu laka lantas (kecelakaan lalu lintas). Dalam operasi yang dilaksanakan sebagai cipta kondisi Operasi Lilin 2016 dan Tahun Baru 2017, pemicu-pemicu diatas bakal menjadi prioritas dalam kegiatan ini.

“Kita tidak bisa diam dalam mengatasi permasalahan lalin, perlu upaya untuk menciptakan situasi kamseltibcar lantas dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk menentukan langkah komperhensif,” terangnya. Pelanggaran yang jadi sasaran dalam Operasi Zebra kali ini kata Wabup adalah pelanggaran rambu-rambu lalin, batas kecepatan dan melawan arus khsusunya kendaraan bermotor roda dua.

Penindakan preventif dan edukatif kepada para pengendara yang melanggar akan diberikan. Kesadaran masyarakat berlalu lintas tetap jadi prioritas. (gie/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

Warga Tetap Tolak Penggusuran Eks Lokalisasi Semampir KEDIRI(BM)-Rencana penggusuran kawasan eks lokalisasi Semampir terus dipersiapkan oleh Pemerintah Kota(Pemkot) Kediri.

Pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi adanya sejumlah rumah yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Caranya, Pemkot akan memberikan perlakuan khusus, mengingat, secara yuridis beberapa orang tersebut memiliki sertifikat tanah.

Tetapi bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal disana yang tidak mempunyai SHM nanti tetap harus pindah, mengingat di lokasi itu memang aset Pemkot dan mereka menempati sertifikat hak pakai.

FOTO:BM/IST

Apip Permana

Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri, Apip Permana mengatakan, sejauh ini pemerintah daerah belum mengetahui adanya warga yang memiliki sertifikat hak milik. Tetapi seandainya, ada nanti tetap ada perlakuan

khusus dan pihaknya fokus terhadap Alih fungsi kawasan milik pemer intah kota.”

Sepengetahuan kami hingga saat ini belum ada warga yang bisa menunjukkan sertifikat hak miliknya,”ujarnya.

Sementara itu Pemkot yang akan melakukan penggusuran terhadap warga eks lokalisasi Semampir , warga masih keberatan. Bahkan warga sudah melayangkan gugatan lanjutan ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN). Mereka meminta agar penggusuran kawasan prositusi ini menunggu hasil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Kedua belah pihak antara

warga dan Pemerintah Kota harus saling menghormati putusan PTUN nanti. Kesempatan ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi kedua belah pihak,” kata Sugianto, selaku kuasa hukum warga Eks Lokalisasi Semampir.

Sesuai rencana, pengalih fungsian akan dilakukan pada 10 Desember nanti. Refungsi dilakukan secara bertahap dengan sosialisasi, pengiriman surat peringatan, surat pemberitahuan hingga nantinya eksekusi.(bad/roj/ dra) FOTO: BM/IBAD

PERSIAPKAN: Lokasi eks lokalisasi Semampir yang akan digusur untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

KILAS

Legislatif Soroti Area Stadion Anjuk Ladang

Diduga Jadi Tempat Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja

NGANJUK (BM)- Gu n a mengantisipasi dan mencegah peredaran narkoba yang sudah merambah hingga kalangan remaja, Legislatif meminta pihak keamanan dan Satpol PP melakukan pengawasan di sejumlah tempat yang dianggap rawan terhadap peredaran narkoba. Adapun tempat yang menjadi sorotan anggota legislatif adalah keberadaan warung di area Stadion Anjuk Ladang.

Hal ini diungkapkan DPRD Nganjuk mengingat persoalan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Nganjuk dari tahun ke tahun nilainya kian meningkat. Legislatif meminta Pemkab Nganjuk dan aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di sejumlah warung kopi maupun kafe yang kini mulai banyak bermunculan.

PERWAKILAN

Menurut Bashori, anggota DPRD Nganjuk dari Fraksi Gerindra mengatakan, pihaknya dengan tegas meminta Satpol PP Kabupaten Nganjuk menertibkan sejumlah warung yang berdiri semi permanen itu. Menurutnya, penertiban sangat beralasan lantaran banyak informasi dari masyarakat jika tempat itu kerap disalahgunakan, termasuk untuk peredaran narkoba. “Menjadi sorotan utama kita, ya di sekitar area Stadion Anjuk Ladang itu,”ujarnya.

Berdirinya sejumlah warung kopi dimanfaatkan untuk berkumpul para remaja nakal, Bahkan diduga lokasi tersebut kerap digunakan transaksi barang haram.

“Ini berdasarkan data dari kepolisian yang beberapa kali mengamankan pengedar maupun pemakai narkoba dari lokasi tersebut, “imbuh

Bashori.

Data yang dihimpun Harian Berita Metro dari Polres Nganjuk, menyebutkan, pada bulan Oktober lalu mengungkapan kasus penyalahgunaan obat terlarang, Polres Nganjuk berhasil menangkap 14 tersangka pengedar pil dobel L dengan barang bukti 2881butir. Selain itu ada juga empat tersangka pengedar sabu juga dijebloskan penjara dengan barang bukti 0,55 gram sabu-sabu.

Menurut Bashori, para pelaku melancarkan aksinya pada malam hari, Sebab saat malam hari warung ramai dikunjungi pembeli. Pada situasi seperti ini yang biasanya digunakan untuk transaksi. ”Satpol PP harus segera mengambil tindakan tegas untuk melakukan penertiban. Malam hari harus tutup dan ada penjagaan ketat, ”pungkasnya.(kam/dra)

FOTO: BM/KAMTO

TERTIBKAN : Legislatif minta petugas keamanan dan Satpol PP mencegah peredaran narkoba di sejumlah titik. Utamanya di area Stadion Anjuk Ladang, tempat berkumpulnya remaja dan pelajar.

Puluhan Pelajar Keluyuran Diamankan NGANJUK(BM) – Puluhan personel gabungan melakukan razia di wilayah Kabupaten Nganjuk, kemarin, seperti di Nganjuk Kota, Kecamatan Kertosono, dan Kecamatan Tanjung Anom. Kepala Satuan Binmas Polres Nganjuk, AKP Alex Chandra menyatakan bahwa operasi giat dilakukan atas permintaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Nganjuk.

Hal ini terkait banyak laporan pelajar yang keluyuran.

Dalam operasi itu sebanyak 72 pelajar diamankan, 2 diantaranya dibawa ke ruang bidang pemuda olah raga dan seni Dikpora karena melakukan pelanggaran berat tindakan asusila.

Keduanya ditangkap saat berbuat mesum disalah satu warnet di Kecamatan Berbek. Mereka adalah pelajar kelas tiga di salah satu sekolah di Kecamatan Loceret. “Kedua orang pelaku tindakan asusila berinisial B dan H. Sanksi yang diberikan membuat surat pernyataan, memanggil kedua orang tua dan memanggil pihak sekolah,” ungkap Kasat Binmas.

Dinas Pendidikan melalui Kasi Olahraga, M Tohari menyatakan akan ada pembinaan baik dari pihak sekolah maupun Dikpora kepada sekolah yang bersangkutan.

Menurut penuturan AKP Alex Chandra, semua pelajar yang tertangkap akan dilakukan pembinaan oleh Dikpora dan direncanakan akan diberikan sanksi mengikuti latihan baris berbaris.(juk/dra)

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Ketua DPD Nasdem Desak Gubernur Percepat Surat PAW

MALANG(BM)–Ketua DPD Nasdem Kabupaten Malang, Setiono SH meminta agar Gubernur Jatim Soekarwo mempercepat surat PAW Lukito. Makanya pihaknya segera menemui Ketua DPRD, Hari Sasongko. “Kami akan menemui Ketua DPRD. Tujuannya, menunjukkan bukti kepadanya bahwa Lukito Eko Purwandono, anggota DPRD yang sudah dipecat dari partai Nasdem, kalah dalam gugatan melawan hukum yang dilayangkan kepada kami,” kata Setiono, Rabu (16/11).

Menurut dia, adanya putusan kasus perdata ini, seharusnya bisa memper-

cepat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Lukito. “Makanya kami akan temui ketua,” tegas dia. Dijelaskan, selain itu pihaknya juga akan bersurat kepada Gubernur Jatim, Soekarwo.

Harapannya untuk mempercepat PAW. “Sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri (PN) seharusnya bisa dipercepat,” sambung laki-laki berkacamata ini. Tidak ketinggalan, dirinya juga akan bersurat kepada Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Rendra Kresna. “Kami juga akan menemui Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk membicarakan masalah ini,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum Lukito, Teguh Prastyo Nur Widianto SH menjelaskan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari PN Kepanjen. Kemungkinan, minggu depan baru mendapatkan hasil putusan sidang. Jika memang pihaknya kalah dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu, mereka akan memanfaatkan hak hukum. Yakni, melakukan banding atas kasus ini.

“Kami akan banding jika memang dinyatakan kalah. Hak konstitusional pak Lukito ini sudah dilanggar, maka kami akan gunakan hak kami yaitu banding,” kata dia. (lil/dra)

Diputus Pacar Nekat Aniaya dan Diamankan

MALANG(BM)-Gara-gara diputus pacar, Afif Sarifudin Widodo (28), akhirnya masuk bui, Rabu (16/11). Karena, dia cemburu dan hendak menusuk pria yang sedang bersama wanita yang danggap pacarnya. Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, saat itu pelaku bermaksud menjemput Divia (23), Sales Promotion Girl (SPG).

Wanita yang juga seorang mahasiswi itu diakui pacarnya.

Saat bertemu, ternyata Divia sudah bersama laki - laki lain. Sehingga, sempat terjadi cek cok. Lalu pelaku mencabut senjata tajam berupa pisau.

“Jadi saat pelaku menjemput Divia yang diakui pacarnya, namun saat itu sudah ada laki - laki lain. Dirinya marah dan cemburu, hingga mengeluarkan sajam,”terang Panit Reskrim Polsek Klojen, Ipda Sapto saat mndampingi Kapolsek Klojen, AKP Andi Yudha Pranata, Rabu (16/11).

Ditambahkan, saat itu sempat terjadi perang mulut yang merupa­kan lanjutan dari pertengkaran sebelumnya.

Tidak ingin terjadi hal - hal yang tidak diinginkan, salah satu ang­gota satpol PP memencet aplikasi Punic Buton on Hand (PBoH), hingga Polisi segera datang dan berhasil meringkus pelaku.

FOTO BM/IST

TUNJUKKAN: Petugas saat menunjukkan barang bukti dan pelaku penganiaya.

Pelaku yang tinggal di rumah saudaranya di Bumiayu sejak tahun 2007 ini, juga beraktifitas berjualan bersama saudaranya. Saat itu, dirinya sengaja membawa senjata tajam karena sudah ada gelagat bahwa pacarnya mempunyai teman laki - laki baru.

“Dirinya sengaja membawa senjata tajam yang disembunyikan dibalik bajunya,” lanjutnya.

Sementara itu, menurut versi Divia

Purbi (23), warga Dusun Tambakasri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, hubungan pacaran dengan pelaku sudah putus. Sehingga ia bersama dengan cowok lain. Dari tangan tersangka, Polisi mengamankan sebilah senjata tajam berupa pisau dapur.

Atas perbuatannya, pelaku terancam UU Darurat tahun 1951 nomor 12, pasal 2 dengan ancaman maksimal 10 tahun.(lil/dra)

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Operasi Zebra Digelar, Ratusan Personel Disiagakan

PASURUAN(BM)– Operasi Zebra 2016 diawali dengan apel gelar pasukan operasi zebra 2016, yang berlangsung di halaman Mapolres Pasuruan, Rabu (16/11). Bertindak sebagai perwira apel, Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Evon Fitrianto, dan sebagai Komandan apel Kanit Reg Ident (KRI) Iptu Pujianto.

Polres Pasuruan dan jajaran polsek secara serentak melakukan operasi penertiban lalu lintas bersandikan ‘Operasi Zebra 2016’. Ratusan personel turut dilibatkan untuk menertibkan para pengendara yang melanggar. Apel tersebut dihadiri oleh Forpimda, Pejabat Utama dan Perwira Staf Polres Pasuruan, serta + 250 personil gabungan dari Polisi (Lalu Lintas, Sabhara, Polsek Jajaran, Reskrim, Intel), Den Pom, Satpol PP, Dishub, dan Senkom selaku pasukan apel.

“Apel gelar pasukan ini

KILAS

FOTO BM/SAIFULLAH

OBSERVASI: Paur Dokkes Polres Probolinggo, Aiptu Hendro Winarno, saat melakukan observasi pendahuluan terhadap Risky.

FOTO BM/IST

TERTIB LALU LINTAS: Polres Pasuruan menggelar apel siaga Operasi Zebra dengan menyiapkan ratusan personel gabungan.

dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya. Sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai den-

gan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan,” kata Waka Polres Pasuruan, Kompol Bagus Ikhwan Christia, dalam sambutannya saat menjadi pimpinan apel tersebut.

Dijelaskan, melalui Ope-

rasi Zebra tahun 2016, yang berlangsung selama 14 hari.

Yakni, mulai 16 s/d 29 November 2016, akan mengedepankan penegakan hukum dalam berlalulintas dengan harapan masyarakat akan lebih patuh

terhadap hukum.“Sehingga kami berharap melalui operasi zebra 2016 ini, dapat membantu mengurangi angka kecelakaan, khususnya di wilayah hukum Polres Pasuruan,” pungkasnya.(pas/dra)

Jaga Kekondusifan KNPI ‘Sarasehan’ Bersama OKP

PROBOLINGGO(BM)-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo mengadakan ‘Sarasehan’ bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lainnya diantaranya, Ansor, IPNU, PMII, Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, FKPPI, GPK, BEM UPM, Amik Taruna, Pemuda Pancasila serta lainnya.

Ketua KNPI Kabupaten Probolinggo Abdul Qomar mengatakan, kalau ngrumpi bareng ini memang perlu dilakukan. Mengingat, di media Sosial tersebut cukup rame soal aksi 4 Nopember lalu. “ Apalagi, dari OKP ini perlu untuk duduk bareng. Karena apa? Ini memang untuk kemajuan Kabupaten Probolinggo.. Tapi, Alhamdulillah Kabupaten Probolinggo kondusif,” jelas Komar Rabu (16/11) kemarin.

Komar mengatakan, pihaknya jauh hari sudah melakukan pemantauan ke berbagai OKP di bawah KNPI. “Di Kabupaten Probolinggo ada angin surga, yaitu PERWAKILAN

tidak adanya yang ikut aksi,” sebutnya.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Probolinggo Agus Mukson membenarkan, kalau aksi 4 Nopember lalu bertepatan hari Jumat, semua pemuda dan ormas serta tokoh agama justru doa bersama di Pondok Hati Toroyan Rangkang Kecamatan Kraksaan bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Aminuddin.”Semua Pemuda di Kabupaten Probolinggo pada hari itu (4 Nopember) doa bersama dan itu mendoakan bangsa dan negara ini.” aku Agus Mukson.

Apalagi dengan doa bersama yang digagas mantan Bupati Probolinggo dua priode itu, sehingga menjadi potret nasional dengan kekondusifannya. “Sehingga Kabupaten Probolinggo menjadi Potret Nasional Kekondusifannya,”terang Agus Mukson.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo Muhclis menyebutkan, soal isu demo susulan yang akan di lakukan

FOTO BM/SAIFULLAH

DISKUSI : Ketua KNPI Kabupaten Probolinggo Abdul Qomar ketika melakukan Sarasehan bersama OKP lainnya.

25 Nopember nanti, pihak OKP mengharap supaya diadakan agenda bersama untuk tidak terjadi pengiriman massa.

“Kita Harus antisipasi dulu. Kalaupun 25 Nopember nanti jadi, pemuda dan ormas lainnya sudah terkover,” ujarnya.

Terkait hal itu, KNPI di desak oleh

OKP untuk melakukan MoU Komitemen soal kekondusifan yang di dalangi oleh KNPI. “Lebih-labih KNPI bisa membuat Komitmen keamanan bersama Polres dan TNI. Karena KNPI ini merupakan organisasi berplat merah,”pungkas Muhclis. (sip/dra)

Putra Berusia 8 Tahun, Idap Penyakit Hidrossefalus

PROBOLINGGO(BM)-Mohammad Rizki Firmansyah (8) harus menanggung beban penyakit Hidrossefalus yang dideritanya selama 8 tahun ini. Kedua orang tuanya, harus penuh kesabaran merawat putra pertamanya sekaligus putra tunggalnya ini. Siti Hayati (42) ibu Rizki dengan penuh senyuman. Bersama suaminya Junaidi (43), satu keluarga ini tinggal di jalan Taruna RT 03 RW 04, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Siti Hayati menuturkan, penyakit hidrosefalus itu dideritanya sejak lahir dan tak kunjung diobati karena keterbatasan ekonomi keluarga. Meski, beberapa tahun lalu Risky pernah menjalani operasi di Surabaya, namun usaha itu tak cukup memberi kesembuhan bagi buah hatinya.

“Lahirnya prematur usia kandungan 7 bulan, berat 1 kilo tujuh ons. Rizki lahir normal. Diagnosa dokter penyakit Hidrossefalus, penyakit ini diderita Rizki sejak usia 3 bulan dari lahir,”papar Hidayati, perempuan ibu rumah tangga ini, saat ditemui dirumahnya, Rabu (16/11) kemarin.

Ironisnya, Risky tidak bisa beraktivitas seperti teman-teman seusianya. Rizky hanya mampu terbaring lemas dengan kondisi tubuhnya yang tak memungkinkan, dirinya hanya bisa menangis dan minta makan bubur saja. Kondisi yang sangat memprihatinkan itu, Rizki mendapat uluran tangan dari Polres Probolinggo. Bocah yang tak pernah mengenyam bangku sekolah ini, rencananya akan di operasi pada Sabtu (16/11) di Surabaya, oleh tim Dokkes Polres Probolinggo.

Menurut Paur Dokkes Polres Probolinggo, Aiptu Hendro Winarno, saat ini pihaknya tengah melakukan observasi pendahuluan terhadap Risky. Observasi ini dilakukan untuk mendata pasien yang nantinya akan diikutsertakan pengobatan gratis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

“Kondisi Rizki sangat memprihatinkan, maka itu kami ingin membantu dalam pengobatan gratis pada pelaksanaan bakti sosial kesehatan yang akan dilaksanakan tanggal 18 dan 19 November,” ujar Aiptu Hendro, ketika mendatangi rumah Rizki.(sip/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

ISTIMEWA

lintas arena

UNGGULI RUSIA: Sri Hartati naik dua kali di podium pertama setelah sabet emas di nomor total angkatan.

Sri Sabet Dua Emas di Kejuaraan Dunia

TARGET MAN: Boaz Solossa mejadi pilihan pertama sebagai target man Indonesia melawan thailand menyusul cederanya Irfan Bachdim yang digantikan Pahabol (foto insert).

Hari Ini Berangkat ke Manila

Status Pahabol Masih Gamang JAKARTA (BM) - Ketua umum PSSI Edy Rahmayadi sudah mengusung target juara di ajang Piala AFF 2016 yang mulai digeber hari ini, Kamis (17/11). Indonesia sendiri baru akan bertanding Sabtu (19/11) melawan raksasa Asia Tenggara, Thailand dengan modal perubahan mendadak di komposisi pemain menyusul cederanya Irfan Bachdim.

Kondisi tidak idela ii tentu saja jadi faktor yang memicu kecemasan pendukung Garuda. Belum lagi problem di internal yang menyebutkan Persipura Jayapura masih menggandoliYohannes Ferinando Pahabol sebagai suksesor Bachdim.Ketua Umum Persipura Benhur Tommy Mano beralasan sangat membutuhkan jasa Pahabol di pekan-pekan terakhir Torabika Soccer Championship (TSC) 2016.

"Kenapa momen pemanggilan pemain ke Timnas selalu krusial. Ini menjadi tanda tanya bagi kami. Pastinya, kami akan mempertimbangkannya (pelepasan)," kata Benhur dalam pesan singkatnya kemarin.

Sinyal ini yang membuat

gamang. Padahal timnas direncanakan berangkat hari ini melalui Jakarta ke Manila. Di satu sisi, Persipura memang tengah butuh semua komponen untuk menuntaskan turnamen dengan status juara.

Mereka menduduki posisi ketiga klasemen sementara TSC, dengan koleksi 50 poin, berselisih dua angka saja dari Madura United dan Arema Cronus.

"Saya pikir, jika ada keadaan seperti ini lebih baik ada komunikasi antara staf pelatih Timnas dan klub. Sebab, kompetisi sedang berjalan. Lagipula, kami sudah melepas penyerang terbaik, Boaz Solossa," ujar Benhur.

"Begini, Dominggus Fakdawer dipanggil untuk melakoni laga uji coba melawanVietnam diYogyakarta, tapi tak dimainkan.

Padahal, saat itu kami membutuhkannya karena Ricardo Salampessy dan Bio Paulin cedera," lanjutnya.

Hingga tadi malam, gelandang mungil tersebut belum menampakkan batang hidungnya di Hotel Yasmin, tempat di mana Timnas menginap. Po-

lemik ini sebenarnya bukan sekali terjadi dan melibatkan beberapa klub. Memang, ada hak dari klub tak melepas pemainnya ke Timnas dalam perhelatan Piala AFF. Sebab, Piala AFF tak masuk dalam agenda resmi FIFA kendati dalam perkembangan terakhir, masuk dalam kalender resmi.

Pelatih timnas Indonesia, Alfred Riedl sendiri memastikan sudah siapkan formasi melawan Thailand di Philippine Sports Stadium, Bocaue. Mengacu formasi dan taktik serangan balik ini, peran Pahabol tentu sangat diharapkan meskipun pelatih asal Austria tersebut enggan beberkan starting line upnya.

"Kami akan memainkan formasi 4-4-1-1 atau semacamnya.

Kami bergantung seberapa kuat lawan kami nanti karena mereka terlalu kuat dan kami punya banyak pemain bertahan. Kami butuh untuk counter attack," kata Riedl. "Terkait line-up, memang di kepala saya sudah ada namanama pemainnya.Tapi kami tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu 24 jam ke depan seperti apa," tambahnya. (vvb/dbs/epe)

Piala AFF 2016 GRUP A Filipina Thailand Singapura Indonesia GRUP B Myanmar Malaysia Vietnam Kamboja JADWAL PENYISIHAN GRUP

Kamboja vs Myanmar Jumat (25/11) 19.00 WIB RCTI Singapura vs Indonesia 19.00 WIB Filipina vs Thailand Sabtu (26/11) 18.30 WIB Vietnam vs Kamboja 18.30 WIB Myanmar vs Malaysia

Sabtu (19/11) 15.30 WIB RCTI Thailand vs Indonesia 19.00 WIB Filipina vs Singapura

JADWAL SEMIFINAL

Minggu (20/11) 15.30 WIB Malaysia vs Kamboja 18.30 WIB Myanmar vs Vietnam

Minggu (4/12) Runner-up Grup B vs Juara Grup A

Selasa (22/11) 15.30 WIB Thailand vs Singapura 19.00 WIB RCTI Indonesia vs Filipina Rabu (23/11) 15.30 WIB Malaysia vs Vietnam 18.30 WIB

Leg Pertama Sabtu (3/12) Runner-up Grup A vs Juara Grup B

Leg Kedua Rabu (7/11) Juara Grup B vs Runner-up Grup A Kamis (8/11) Juara Grup A vs Runner-up Grup B JADWAL FINAL Leg Pertama Rabu (14/12) Leg Kedua Sabtu (17/12)

KONI Jatim Bagi Bonus Dua Termin SURABAYA (BM) - Nominal bonus atlet Jatim peraih medali di PON XIX/2016 Jawa Barat tak hanya kalah dari DKI Jakarta. Melainkan juga penyerahan bonus ke atlet yang harus dalam dua termin. KONI Jatim berencana membagikan bonus termin pertama pada pertengahan Desember 2016 mendatang.

Meski bonus dibagikan Desember, namun para pahlawan peraih medali bagi Jatim itu tidak mendapatkan haknya itu secara utuh. KONI Jatim akan membagikan bonus tersebut dengan cara mencicil. Sebab, anggaran untuk bonus yang dimiliki induk organisasi olahraga se-Jatim tersebut terbatas.

“Bulan Desember dibagikan

SAMA RATA: Cegah gejolak, Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung (kanan) menegaskan, bonus peraih medali PON 2016 akan dibagikan per termin yang dimulai akhir tahun ini.

ke semua peraih medali dengan total sebesar Rp 90 miliar. Sisanya 25 persen dibagikan Februari tahun depan,” ungkap Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung kepada wartawan di

KONI Jatim, Rabu (16/11). Total anggaran yang diajukan KONI Jatim ke Pemprov Jatim untuk bonus peraih medali senilai Rp 130 miliar.”Medali emas tetap Rp 250 juta. Bonus akan kami

bagikan pertengahan Desember. Kami ratakan semua (waktu menerima bonus, red),” kata Erlangga.

Menurutnya, pihaknya sempat mencuatkan opsi akan lebih dulu membagikan bonus untuk peraih medali emas atau cabang olahraga yang paling banyak menyumbangkan medali saja.

Namun, rencana itu diurungkan karena KONI Jatim tidak ingin terjadi gejolak di kalangan atlet yang berhasil meraih emas, perak dan perunggu.

“Kalau dibagikan beberapa cabor, nanti ada protes. Itu yang tidak kami inginkan. Karena itu, dengan model pembagian bonus per termin seperti itu, diyakini bisa meminimalisir gejolak di kalangan atlet,” tandasnya.

Sementara untuk medali emas beregu, yang terdiri dari dua hingga tiga orang, setiap orang KONI Jatim mengusulkan diberikan Rp 200 juta. Sedangkan untuk medali emas beregu, yang terdiri dari tiga hingga enam orang, setiap orang menerima bonus Rp 150 juta. Sedangkan untuk peraih medali perak, KONI Jatim mengusulkan bonus Rp 100 juta dan perunggu Rp 50 juta.

Angka bonus Rp 250 juta dari KONI Jatim ini jauh lebih kecil ketimbang Jakarta yang menggelontor sebesar Rp 1 miliar per emas. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda kepastian kapan kontingen ibukota itu mengantongi bonus besar yang dijanjikan. (dek/epe)

Sirnas Premier Jatim 2016

Pelatnas Cipayung Sisakan Dua Wakil di Perempatfinal SURABAYA (BM) - Dari tiga wakil Pelatnas Cipayung, dua diantaranya melenggang ke babak perempatfinal Sirnas Premier Jatim 2016. Langkah Isra Faradila melaju ke fase berikutnya diikuti Putri Ayu Desiderianti. Hasil itu juga diikuti mantan penghuni Pelatnas Dionysius Hayom Rumbaka.

Wakil pertama Cipayung yang lolos ke babak perempat final terlebih dahulu yakni Isra setelah menundukkan unggulan empat asal USM Semarang, Ana Rovita dengan 22-20 dan 21-16 di GOR Sudirman, Rabu (16/11).

Bagi Isra, ini merupakan pencapaian kedua kalinya lolos ke babak perempatfinal, setelah yang pertama kalinya pada Sirnas

Jawa Tengah Open 2016 di Semarang, Oktober lalu.

"Game pertama cukup merasa sulit karena ini pertemuan pertama kalinya saya dengan lawan. Sempat kebawa permaiannya juga di pertengahan game pertama. Kata pelatih harus berusaha untuk nyepetin lagi hingga bisa menang di game pertama dan kedua tadi," tutur Isra.

Di babak perempatfinal, hari ini (17/11), Isra akan berjumpa wakil Sarwendah Badminton Club, Marsa Indah Salsabila. Sementara rekan sesama pelatnas, Putri menang atas wakil Kejora Badung Bali, Made Deya Surya Saraswati dengan kemenangan 16-21 21-19 dan 21-16. Selanjut-

nya Putri akan berjumpa unggulan dua asal Pertamina Fastron, Febby Angguni.

Sedangkan wakil pelatnas yang gagal lolos adalah Eprilia Mega Ayu Swastika yang takluk di tangan ApriliaYuswandari asal Semen Gresik dengan kekalahan 11-21 dan 24-26.

Comeback apik pasca cedera ditunjukkan Hayom. Andalan PB Djarum Kudus ini meraih kemenangan dari wakil Mentari RBT Tangerang, Christofel Patricia Karinda. Sempat kesulitan di set-set awal, Hayom akhirnya menang 21-19 dan 21-12. Di babak berikutnya, Hayom akan meladeni rekan satu timnya, Thomi Azizan Mahbub. (dek/ epe)

ISTIMEWA

GENGSI: Putri Ayu hari ini akan menghadapi unggulan kedua Febri Angguni yang juga mantan penghuni pelatnas di sekotr tunggal putri dewasa.

ORLANDO (BM) -Indonesia Raya berkumandang dua kali di Kejuaraan Dunia Angkat Berat yang digelar di Orlando, Amerika Serikat, setelah lifter angkat berat putri Indonesia, Sri Hartati merebut dua medali emas. Hasil tersebut membawa atlet asal Lampung ini meraih tiket ke "World Games" di Polandia 2017.

Berdasarkan data yang diterima dari tim media PB PABBSI di Jakarta, Rabu, Sri Hartati yang turun di kelas 57 kg meraih medali emas di jenis angkatan bench press dan total angkatan.Untuk bench press, lifter asal Lampung ini membuat angkatan terbaik 146 kg. Perak dan Perunggu masingmasing diraih Rowena Lopez 137,5 kg dan Ellie Steel dari Inggris 135 kg.

Pada jenis angkatan bench press ini Sri Hartati sekaligus memecahkan rekor dunia, sementara di jenis angkatan squat 205 kg dan deadlift 192,5 kg dengan total angkatan 543,5 kg.Bagi Sri Hartati, keberhasilan menjadi juara dunia adalah untuk ketiga kalinya setelah di Norwegia tahun 2013 dan di Luksemburg 2015 lalu.

Satu emas lainnya dipersembahkan Sri Hartati di jenis total angkatan. Lifter berusia 32 tahun ini berhasil membuat total angkatan tertinggi 543,5 kg. Perak Ryzhkova Anna Rusia 535 kg dan Perunggu Karlysheva Victoria 527,5 kg keduanya dari Rusia.

Ketua Bidang Angkat Berat PB PABBSI Yanto Arifin sangat mengapresiasi pencapaian lifter Indonesia. Bahkan, khusus untuk Sri Hartati langsung mendapatkan tiket ke ajang World Games 2017."Hasil ini memastikan Sri Hartati meraih tiket ke ajang World Games di Polandia 2017 mendatang," ujar Yanto Arifin. (at/epe)

Sinyal Buruk dari Fuzhou JAKARTA (BM) - Tiga ganda putra wakil Indonesia bertumbangan di putaran pertama China open 2016 yang digelar di Fuzhou, Rabu (16/11). Ketiganya adalah Hendra Setiawan/ Berry Angriawan, Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro, dan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi.

Hendra/Berry kalah dari ganda putra Taiwan Jhe-Huei Lee/Yang Lee dalam dua game langsung 19-21, 14-21 selama 27 menit. Sedangkan Ahsan/Rian kalah dari pasangan putra Jepang Takeshi Kamura/Keigo Sonoda dalam 39 menit permainan dengan skor 18-21, 12-21.Kemudian, pasangan Angga/Ricky takluk dari ganda putra tuan rumah Lu Kai/Zheng Siwei 19-21, 14-21 selama 32 menit.

Hendra mengatakan permainannya bersama Berry tidak sesuai dengan tipe permainan lawan dari Taiwan. "Kami terserang lawan lebih dahulu. Kami juga mudah kalah dalam satu-dua pukulan," kata Hendra.

Pelatih ganda putra pelatnas PBSI Aryono Miranat mengatakan permainan Hendra/Berry belum terpadu sehingga kemampuan mereka belum maksimal di lapangan."Sedangkan Ahsan/Rian, mereka sebenarnya punya peluang. Hanya saja, mereka masih banyak melakukan kesalahan sendiri dan tidak mencetak poin dari serangan," ujar Aryono.

Praktis Indonesia tinggal berharap pada Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon yang lolos ke putaran kedua turnamen tingkat super series itu.Kevin/Marcus menang atas pasangan Korea Selatan Kim Jae Hwan/Yoo Yeon Seong dalam dua game langsung 21-18, 23-21 dalam 38 menit permainan.Kevin/Marcus yang menempati unggulan tujuh akan menghadapi pasangan putra Inggris Marcus Ellis/Chris Langridge hari ini. (at/epe)

PBFC Pecat Diego Michiels SAMARINDA (BM) Manajemen Pusamania Borneo Football Club memutus kontrak Diego Michiels, setelah pemain naturalisasi itu mendapat sanksi menyusul tindakan kasarnya saat pertandingan melawan tuan rumah Semen Padang pada akhir pekan lalu."Iya benar, setelah melakukan berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk mengistirahatkan dia hingga akhir musim," kata Presiden PBFC Nabil Husein Said Amin, Rabu (16/11).

Diego Michiels Pada laga lanjutan TSC 2016 di Padang, Diego terlibat insiden fisik dan menendang penyerang Semen Padang, Marcel Sacramento, hingga kemudian mendapatkan kartu merah.Nabil mengaku berat memutus kerja sama dengan pemain yang sudah mencatat 21 kali penampilan bersama PBFC di ajang TSC 2016."Jujur ini keputusan berat, dia salah satu pemain yang saya andalkan.

Tapi, inilah sepak bola profesional," katanya.

Dalam pernyataan resminya, keputusan PBFC memecat Diego tidak hanya terkait insiden di Padang, tetapi pemain naturalisasi itu dilaporkan juga terjerat persoalan hukum.

Kabag Humas Polresta Samarinda Iptu Haris mengungkapkan Diego Michiels dilaporkan polisi atas dugaan kasus penganiayaan."Kami menerima laporan pada Rabu dini hari sekitar pukul 02.30 Wita. DM dilaporkan melakukan tindakan penganiayaan oleh salah satu korban yang merupakan manajer sebuah tempat hiburan," jelasnya. (at/epe)(ant/epe)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Momentum Hukum sebagai Panglima

TAJUK

NKRI Harga Mati

A

ksi dan ancaman teror bom beberapa hari lalu sungguh membuat kita terperangah. Kita mengutuk keras aksi teror bom di Gereja Oikumene Samarinda yang melukai sejumlah anak, bahkan merenggut nyawa seorang balita, Intan Olivia Marbun, yang tak berdosa. Selain itu, kita juga merutuk aksi pelemparan molotov ke vihara di Singkawang dan ancaman bom di gereja Batu Malang.

Kita tidak tahu, apakah aksi dan ancaman bom itu memiliki hubungan satu sama lain, atau tidak; Apakah aksi dan ancaman itu merupakan bagian dari jaringan terorisme yang lebih luas, atau merupakan aksi lone wolf; apakah aksi teror bertujuan untuk teror itu sendiri, atau ada agenda tersembunyi. Biarlah itu menjadi tugas aparat untuk menyelidiki dan menyidiknya.

Kita hanya perlu menggaris-bawahi, bahwa perangkat hukum (dan aparat penegak hukum) untuk mencegah, sekali lagi mencegah, bukan hanya memberantas tindak pidana terorisme, mesti lebih diperkuat. Kita karena itu melihat betapa revisi UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sungguh sangat urgen. Aparat penegak hukum, harus memiliki payung hukum yang lebih memadai dalam upaya mereka mempertahankan keutuhan NKRI. “NKRI harga mati”. Itu mesti dipahami dan disadari bukan sekadar slogan. NKRI itu bukan hanya buah dari perjuangan para pahlawan yang berkorban jiwa, raga, harta; NKRI bukan hanya sekadar cita yang dituangkan dalam konstitusi oleh para pejuang pergerakan kemerdekan yang menjadi founding fathers negeri ini; NKRI bukan sebatas masa depan anak bangsa, bukan hanya kita yang sudah lahir sekarang, tetapi juga mereka yang belum dilahirkan dan masih berada di antara tulang sulbi ratusan juta penduduk Indonesia; NKRI pada akhirnya adalah masa depan yang akan turut menentukan hitam putihnya dunia ini.

NKRI harus menjadi prototipe terbaik negeri muslim yang tertib, tenteram dan damai di bumi ini. NKRI karena itu akan menjadi benchmark bagi negeri manapun yang hendak memetik pelajaran bagaimana ratusan juta anak bangsa yang begitu bhineka dalam suku, agama, ras dan aneka golongan dapat hidup rukun dalam payung Pancasila.

Pancasila yang bisa diterima dan menerima semua agama yang mengajarkan kebaikan, toleransi, persahabatan dan kemanusiaan.

Bersyukur kita memiliki TNI dan Polri, serta petinggi kedua lembaga pertahanan dan keamanan negara itu yang memiliki jiwa besar dan sifat kenegarawanan. Kita respek dan sangat mengapresiasi setiap langkah kebijakan dan pengamanan yang sudah mereka lakukan dalam menjaga keutuhan negeri. Dan kita percaya, ke depan, mereka akan selalu konsisten untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan sosok personal aparat sebagaimana yang direpresentasikan Panglima TNI dan Kapolri, serta penguatan yang lebih memadai pada perangkat perundangan lewat revisi UU Anti Terorisme, kita optimis bahwa frasa “NKRI harga mati” itu sungguh bukan sekadar sebuah slogan. “NKRI harga mati” adalah kebutuhan bersama anak bangsa, bahkan kebutuhan umat manusia di seluruh dunia, sehingga salah satu cita proklamasi, turut menciptakan perdamaian dunia, insyaallah dapat diwujudkan. Noor Ipansyah Iskandar

Hampir Satu Kuintal BAWA..

Malaysia mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

“Petugas mencurigai salah seorang penumpang yang bepergian dari Malaysia dengan membawa tiga buah koper,” ucapnya.

Atas kecurigaan itu, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain memeriksa barang bawaannya dengan menggunakan mesin pendeteksi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan badan juga dilakukan.

Dari hasil pemeriksaan itu, terlihat sesuatu mencurigakan pada masing-masing gagang koper. Selanjutnya, dilakukan pembongkaran terhadap gagang koper dan diketahui terdapat kristal putih kusam yang dibungkus plastik. Pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya kristal putih dipastikan potisif narkoba jenis sabu.

“Pelaku terancam dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyelundupan Narkotika Golongan I. Karena batang buktinya diatas 5 gram, maka ancaman hukuman mati, atau penjara seumur hidup,” jelas Mulyono.

Menurut Mulyono, penanganan kasus itu selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

Saat ini, tersangka berikut semua barang buktinya sudah diserahkan ke Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu di Jakarta, Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis narkoba jenis sabu seberat 100 kilogram dan Erimine 5 sebanyak 300.000 butir.

“Mo d u s o p e ra n d i n y a adalah dengan menyembunyikan narkoba tersebut dalam furnitur yang diimpor melalui Pelabuhan Tanjung Priok dari

Sambungan Halaman 1 Taiwan,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai, Kemenkeu Heru Pambudi di Jakarta, Rabu (16/11).

Heru Pambudi menerangkan, kronologi penggagalan upaya penyelundupan narkoba ini. Pada tanggal 2 November 2016, BNN menyampaikan informasi bahwa akan ada transportasi narkoba melalui Pelabuhan Tanjung Priok. “Pada tanggal 11 November 2016, kontainer keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju sebuah gudang di kawasan Dadap, Jakarta Utara,” kata Heru.

Selanjutnya, dilakukan pengecekan atau ‘controlled delivery’ untuk pengembangan kasus serta mengetahui siapa penerima narkoba tersebut.

Pada tanggal 15 November 2016 Bea Cukai bersama BNN melakukan penindakan bersama di gudang tersebut.

Hasilnya didapati barang bukti berupa sabu seberat 100 kilogram. dan Erimine5 sebanyak 300.000 butir disembunyikan di dalam 11 set sofa atau 33 pieces dan diamankan dua orang tersangka berinisial ZA dan YJ, katanya. “Sebagai tindak lanjut kasus, barang bukti dan tersangka akan diserahkan kepada BNN untuk diproses lebih lanjut,” kata Dirjen Bea Cukai Heru.

Atas perbuatannya para tersangka terancam pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Atas terbongkarnya penyelundupan 100 kilogram shabu dan 300.000 butir Erimine5 di dalam furniture ini, Bea Cukai dan BNN berhasil menyelamatkan sekitar 500.000 jiwa generasi muda Indonesia,” kata Heru. (ant/cls/udi)

Tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu telah menuai kontroversi, hingga muncul aksi pada 4 November 2016 lalu.

Kasus ini merupakan momentum bagi Presiden Jokowi untuk menempatkan hukum sebagai panglima dengan memproses tuduhan ini secara hukum. Demonstrasi oleh masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi merupakan hak, namun untuk penyelesaian kasus ini harus tetap melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

S

ebuah negara tentunya dibangun tidak hanya dengan suatu konsensus masyarakat yang memiliki kepentingan bersama dan terikat pada persamaan nasib, suku bangsa, atau mendiami wilayah tertentu. Untuk mengatur tata tertib berkehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan adanya hukum, baik yang merupakan perintah maupun yang merupakan larangan. Immanuel Kant mengatakan, hukum adalah instrumen yang memberikan batasan terhadap kebebasan manusia, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap hak yang dimiliki masyarakat lainnya.

Dalam banyak kasus, kita dapat menemukan hukum dilanggar oleh orangyangmempunyaikepentingan – bahkan kewenangan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert Seidman yang mengatakan bahwa seseorangbarangkaliakanmematuhi undang-undang atau aturan hukum,

bila kebaikan atau keuntungan dari kepatuhannya itu melebihi kerugiannya bila ia melanggar hukum.

Sehingga dapat diartikan bahwa aturan hukum memiliki subjektivitas tergantung dari pelaku yang menjalankan aturan hukum tersebut.

Kesadaran dan kepatuhan hukum di Indonesia cenderung masih rendah. Salah satunya ditunjukkan oleh Corruption Perception Index 2015 yang dikeluarkan oleh lembaga Transparency International. Lembaga ini mengukur tingkat korupsi pada organisasi publik di 168 negara di dunia di mana peringkat Indonesia berada pada posisi yang cukup rendah yaitu 88. Data tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat dilanggar oleh oknum birokrat untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. Contoh lainnya yang menunjukkan di Indonesia masih rendah dalam kesadaran hukum, yaitu mengenai banyaknya rambu lalu lintas yang masih dilanggar oleh pengguna jalan. Dari data kecelakaan lalu lintas yang dilansir oleh The Indonesian Center for Police and Security Studies, setiap tahun jumlah kecelakaan

Dr. M. Khoirul Huda, S.H, M.H Dekan FH Universitas Hang Tuah Surabaya lalu lintas cenderung mengalami peningkatan dan diiringi dengan korban jiwa maupun kerugian materi yang juga meningkat.

Selain dua kasus di atas, tahun 2016 ini muncul beberapa konflik sosial yang menyangkut SARA. Peristiwa ini terjadi di beberapa daerah seperti Tanjungbalai, Karo, dan Mimika yang diselesaikan secara inkonstitusional oleh pihakpihak yang terlibat. Penyelesaian yang tidak berpedoman pada hukum untuk menyelesaikan konflik tersebut justru akan memperparah keadaan dan menimbulkan akibat hukum baru. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia, hukum harus dijadikan sebagai panglima.

Hukum sebagai penglima bertujuan untuk menciptakan bestuurszorg yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Ketika hukum menjadi panglima maka

kita mengedepankan kedaulatan hukum bukan kedaulatan negara.

Kedaulatan negara mengasumsikan bahwa negara itu berada di atas hukum dan semua aktivitas negara tidak dapat dijangkau hukum – sehingga seringkali menimbulkan tindakan abuse of power oleh rezim yang berkuasa.

Kita mengakui, misalnya KPK sudah bekerja keras untuk menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Tetapi yang kita harapkan adalah bukan kerja lembaga tertentu saja untuk menjadikan hukum sebagai panglima. Semua lembaga penegak hukum harus bekerja keras secara profesional dalam mengedepankan hukum. Dengan begitu, maka semua penjahat tidak akan luput dari jeratan hukum. Kita tidak lagi menggunakan paham yang disebutkan oleh, John Austin bahwa law is a command of lawgiver.

Momentum yang Tepat Kasus yang menimpa Ahok ini merupakan tantangan bagi Pemerintahan Jokow-JK untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam pelaksanaannya. Kekecewaan publik terhadap aparat penegak hukum tentu sudah menjadi pemandangan biasa – sehingga masyarakat yang kecewa dapat melampiaskan kekecewaan tersebut melalui aksi anarkhis. Banyak kalangan menilai bahwa hukum tidak bisa diandalkan, tidak berguna atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Penilaian itu mencerminkan hukum yang tidak berwibawa,

tidak tegas, tidak konsisten apalagi jika dikatakan sebagai panglima.

Maka, jika Pemerintahan JokowiJK harus membuktikan kehendak publik, inilah momentum yang tepat untuk mengedankan kedaulatan hukum. Jika hukum ditegakan maka bonum commune (kesejahteraan bersama) yang didambakan pasti akan tercapai.

Kedaulatan hukum menghendaki bahwa hukum sebagai panglima. Hukum tidak berada di bawah politik, hukum tidak berada di bawah kekuasaan negara, tetapi berada di atas segala-galanya. Oleh karena itu, siapapun yang bertindak untuk menghambat cita-cita bangsa dengan melanggar hukum maka orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya dihadapan hukum. Semua orang adalah sama di hadapan hukum. Dalam sejarah bangsa kita, peluang orang atau golongan yang berkuasa untuk melakukan abuse of power sangatlah besar, meski tidak semuanya. Kenyataan ini seolah-olah menegaskan kebenaran dari ungkapan power tends to corrupt. Maka dalam hal inilah hukum harus benar-benar menjadi panglima tanpa memandang bulu.

Inilah bagian dari tugas negara yang menganut konsepsi welfare state, di mana pemerintah dibebani tugas melayani kepentingan umum dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan demikian upaya menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berkehidupan bernegara adalah mengembalikan kedaulatan hukum sebagai panglima. (*)

Perbedaan Pendapat sangat Tajam BUKTI..

Sambungan Halaman 1

hukum atas kasus penistaan agama tersebut dan melakukan komunikasi dengan berbagai komponen bangsa sehingga tercipta stabilitas nasional,” katanya di Yogyakarta, kemarin.

Ia mengatakan Muhammadiyah memberi penghargaan tinggi pada Kapolri dan jajarannya yang telah menjalankan proses hukum dengan tegas, cepat, transparan, dan berkeadilan.

Proses hukum yang positif itu, diharapkan pada tahap selanjutnya tetap berjalan objektif dan seadil-adilnya. “Seluruh warga negara RI hendaknya belajar dari kasus ini bahwa agama adalah ajaran suci yang mutlak diyakini oleh pemeluknya serta harus dijunjung tinggi keberadaannya sebagaimana dijamin konstitusi,” katanya.

Oleh karena itu, siapapun harus menghormati setiap keyakinan beragama termasuk oleh pemeluk yang berbeda agama dengan sikap luhur dan toleran.

Selain itu, menjauhi segala ujaran dan tindakan yang dapat merendahkan, menodai, menghina, menista keyakinan luhur agama apapun yang hidup dan diakui sah hidup di negara ini

yang berdasarkan Pancasila dan warganya dikenal religius.

“Umat Islam dan semua pihak hendaknya lapang hati menerima proses hukum tersebut, serta mengawal dengan saksama agar hukum tetap tegak pada proses selanjutnya di pengadilan,” katanya.

Muhammadiyah juga menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keberadaan NKRI dengan memelihara kebhinnekaan, ketertiban, kedamaian, kebersamaan, toleransi, dan suasana yang kondusif.

Tudingan tak Benar Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan keputusan Polri yang menetapkan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama menunjukkan tudingan beberapa pihak bahwa Presiden Joko Widodo melindungi Ahok tidak benar. “Putusan Polri menunjukkan Jokowi yang selama ini dituduh melindungi Ahok dan mengintervensi Polri sama sekali tidak terbukti,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan sebagai

sebuah negara demokrasi, tentu apapun keputusan Polri adalah produk institusi penegak hukum yang harus dihormati dan diapresiasi.

Menurut dia, apalagi Polri telah melakukan secara terbuka dan akuntabel dalam menangani perkara Ahok ini. “Dengan putusan ini diharapkan demonstrasi anarkis yang rentan mengundang keterlibatan pihakpihak yang tidak bertanggung jawab bisa dihentikan,” ujarnya.

Hendardi mengatakan meskipun putusan ini tidak kontributif pada pemajuan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Menurut dia, putusan Polri itu akan berkontribusi pada penguatan stabilitas politik dan keamanan Republik Indonesia. “Karena secara pararel, putusan ini akan mencegah hadirnya kekuatan-kekuatan lain dengan agenda berbeda dari kelompok ulama yang memanfaatkan kemarahan publik atas Ahok jika tidak ditetapkan menjadi tersangka,” katanya.

Perbedaan Pendapat Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto merilis urutan hasil kegiatan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias

Ahok. “Dalam rangka menyampaikan hasil progress yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan penyidik seperti menerima laporan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan para (saksi) ahli, (pemeriksaan) terlapor.

Oleh karena itu, saya sampaikan penanganan perkara tersebut,” kata Komjen Ari Dono dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Pada Selasa (15/11), dilakukan gelar perkara penyelidikan di Gedung Rupatama Mabes Polri yang dimulai pada pukul 09.30 - 18.00 WIB. Gelar perkara dipimpin oleh Kabareskrim dengan didampingi Kepala STIK Irjen Pol Sigit Trihadriyanto, Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen, dengan diawasi oleh pengawas internal meliputi Irwasum Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, Baintelkam, serta pengawas eksternal yakni Kompolnas dan Ombudsman RI. Menurutnya, dalam gelar perkara tersebut, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ahli terkait ada tidaknya unsur niat untuk menista/menodai agama. “Ini juga yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antara tim penyidik yang berjumlah 27 orang,” imbuhnya.

Akhirnya diperoleh kesepa-

katan bahwa perkara harus diselesaikan di peradilan terbuka.

“Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke (tahap) penyidikan dengan menetapkan Saudara Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai tersangka dan dilakukan pencegahan agar tidak meninggalkan wilayah RI,” paparnya.

Tidak Praperadilan Kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sirra Prayuna mengatakan bahwa kliennya tidak akan mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. “Saya tegaskan kami tidak akan melakukan langkah hukum praperadilan, karena praperadilan itu adalah sebuah mekanisme terhadap proses penegakan hukum. Apakah sudah memenuhi asas hukum pidana dalam KUHAP atau tidak,” kata Sirra di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu.

Sesuai Peraturan KPU No. 9/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, status tersangka tidak membatalkan kepesertaan pasangan calon nomor urut dua itu dalam Pilkada DKI 2017. Pasangan Ahok-Djarot akan tetap melakukan kampanye. (ant/dtc/nii)

Hakim akan Bertindak Profesional KPK..

Sambungan Halaman 1

lan,” ujarnya.

Kendati diawasi KPK, Efran mengaku, pengadilan tidak melakukan persiapan khusus dalam menyidangkan praperadilan Dahlan Iskan. Hakim akan melaksanakan tugasnya secara profesional.

Kejaksaan Tinggi Jatim sejauh ini belum bisa dikonfirmasi apakah pengawasan KPK pada sidang praperadilan Dahlan Iskan itu atas permintaannya

atau tidak.

Dahlan Iskan menjadi sorotan publik lagi setelah ditetapkan sebagai tersangka pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Dua aset yang dipersoalkan Kejaksaan, yakni di Kediri dan Tulungagung, yang dijual pada tahun 2003. Waktu itu Dahlan menjadi Direktur Utama PT PWU. Dahlan melawan penetapan tersangka itu melalui praperadilan.

Selain menjadi tersangka korupsi aset BUMD Jatim, mantan Direktur Utama PT PLN itu juga dibelit kasus dugaan korupsi mobil listrik yang diusut Kejaksaan Agung dan dugaan korupsi proyek fiktif cetak sawah yang diselidiki Markas Besar Polri. Untuk dua kasus terakhir, dia masih berstatus saksi.

Tiga kasus itu pertama kali diusut hampir bersamaan tahun 2015. Dahlan hanya lolos dari jeratan satu kasus, yakni korupsi gardu listrik yang di-

tangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang juga diusut tahun 2015. Kejati DKI menghentikan kasus gardu listrik dan mencabut status tersangka Dahlan setelah jurnalis senior itu menang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum Dahlan Iskan tersangka kasus dugaan pelepasan aset PT PWU mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (7/11/2016) pagi, dengan pokok

perkara perdata Nomor : 50/ Praper/ 2016/ PN. Sby. Yang menjadi pokok mendasar pada gugatan praperadilan adalah mengenai pokok materi penanganan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dinilai bertentangan KUHAP. Serta mengenai penetapan tersangka Dahlan Iskan sebagai terduga korupsi melakukan pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), berupa tanah dan bangunan milik BUMD Provinsi Jawa Timur. (ant/udi)

Berantas Korupsi di Segala Bidang JANGAN.. bisa lagi menerjemahkan kewarganegaraan dalam bingkai hak dan kewajiban, tapi sudah seharusnya bicara keterhubungannya dengan dengan citizen daily live,” katanya.

Uc u m e n a m b a h k a n , fenomena yang muncul saat ini, membuat konferensi internasional menyoroti governance ini mendapatkan titik poin yang tak kalah pentingnya. “Ini upaya kami mencari model governance seperti apakah yang ideal saat ini, “ katanya.

Sambungan Halaman 1 Program Pemberdayaan Sebelumnya, dua keynote speaker tampil di forum. Prof Gerry Van Klinken, Guru Besar Sejarah Asia Tenggara dari University of Amsterdam, Belanda dan Prof Selichiro Shimamoto, Guru Besar Department of Social Design Studies Kyoto Bunkyo University, Jepang.

Prof Gerry menyoroti Citizenship Struggles in 20th Century Indonesian atau pergulatan dan perjuangan masyarakat Indo-

nesia di abad 20. Dikatakan, masyarakat kelas menengah ke bawah sekarang ini tengah menikmati beragam program pemberdayaan.

“Termasuk program pengentasan pengangguran di berbagai sektor, penjagaan kesehatan maupun sertifikasi tanah yang kian dipermudah,” katanya.

Ia juga menyemangati daerah-daerah yang dinilainya sukses dalam mengembangkan demokrasi. Termasuk Surabaya.

“Perkembangan demokrasi di Surabaya sangat positif. Ini menjadi modal berharga untuk

perkembangan kota,” lanjut ia.

Di sisi lain, Prof Gerry juga menyoroti program anti-korupsi yang kian digencarkan pemerintah. “Salah satu poin penting good governance itu memang memberantas korupsi di segala bidang. Maka anti-corruption agenda sangat penting,” katanya.

Sementara Prof Selichiro Shimamoto yang membawakan sub-tema ‘Governance in the Changing World’ menyoroti soal pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan lewat bantuan CSR (Corporate Social Responsibility). “Pemanfaatan CSR

yang tepat bisa dengan cepat memberdayakan masyarakat miskin. Tapi tentu saja harus dengan pengawasan yang ketat pula,” katanya.

Sebelumnya, di hari pertama konferensi, Selasa (15/11) lalu, tiga profesor telah tampil sebagai keynote speaker. Prof Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Polirik Unair, Prof Vedi R Hadiz, Guru Besar Studi Asia di Asia Institute, University of Melbourne, Australia dan Prof Maciej Henneberg, Guru Besar Biological Anthropology dari University of Adelaide, Australia. (azt/nii)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 16 NOVEMBER 2016

2.11% IHSG

-0.1% STI

1.1% NIKKEI

-0.2% FTSE

-0.2% KLCI

0.3% DJIA

1.1% NASDAQ

5,185

2,796

17,862

6,743

1,628

18,923

5,276

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

528,474

507,335

1,223.90

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,533 SUMBER: GERAIDINAR 16 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 16 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13380.00 9453.76 14385.99 10100.93

BELI 13360.00 9433.76 14285.99 10020.93

Kemenhub Buka Kran Revitalisasi

KARTU TANI

Swasta Bisa Kelola KA Jakarta-Surabaya

Menteri BUMN Resmikan Peluncuran

JAKARTA (BM) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan membuka peluang kepada pihak swasta yang tertarik dengan pengoperasian proyek revitalisasi jalur Kereta Api Jakarta-Surabaya. “Saya pikir itu terbuka saja, kalau dia (swasta) mau ikut saja, kalau tidak ya tidak, tapi bisa dikerjasamakan,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono usai pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan 2016 di Jakarta, Rabu (16/11).

Namun, menurut dia jalur tersebut banyak diminati karena selain jalur yang sudah ada (existing), juga jalur yang dinilai sangat potensial karena tingkat keterisiannya di atas 70 persen. “JakartaSurabaya itu jalur ‘gemuk’ penumpang itu kira-kira okupansinya 70-80 persen, bahkan bisa 100 persen di akhir pekan, Sabtu-Minggu,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, revitalisasi Jalur

KA Jakarta-Surabaya bisa memberikan alternatif moda transportasi selain menggunakan pesawat yang justru memakan waktu lebih banyak. “Orang naik pesawat itu karena tidak ada pilihan, misalnya ada rapat kemudian balik lagi sudah sore,” katanya.

Nantinya, lanjut dia, revitalisasi jalur rel KA Jakarta-Surabaya akan mampu mempercepat waktu tempuh kedua kota tersebut menjadi 5,5 jam dengan kecepatan 160 kilometer per jam. Prasetyo mengatakan studi kelaikan proyek tersebut membutuhkan waktu hingga satu tahun, namun masih bisa dipercepat.

“Karena dari pengalaman SemarangSurabaya parsial Cirebon ‘double track’ (jalur ganda) butuh waktu dua tahun,” katanya.

Dia juga mengatakan proyek tersebut juga diminati oleh swasta asing, salah satunya Jepang. “Banyak yang mau karena memang jalur ‘gemuk’,” katanya. (at/epe)

JALUR GEMUK: Jalur Jakarta-Suabaya menjadi magnet swasta untuk ikut mengelola dengan keluarnya sinyal dari Kemenhub untuk revitalisasi sektor transportasi darat ini.

Klaim Jual Untung

Kadin Sarankan Aset Infrastruktur BUMN Dijual JAKARTA (BM) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyarankan kepada pemerintah agar menjual beberapa proyek infrastruktur yang sudah selesai serta dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijual kepada pihak swasta.

«Mesti ada terobosan dari pemerintah, jual aset, kasih kepada pengusaha, saya yakin akan laku, dan jualnya juga bukan jual rugi, itu mekanisme jual untung,» kata Rosan Roeslani usai membuka Rapat Kerja Nasional Kadin Bidang Perhubungan di Jakarta, Rabu (16/11).

Ia menyarankan agar penjualan termasuk aset dan cash flow-nya, dengan begitu BUMN penjual bisa dapat dana dari kemudian bisa untuk membangun proyek infrastruktur lainnya. Dengan ini ia yakin pembagunan percepatan infrastruktur bisa dicapai.

Rosan mencontohkan aset yang dijual adalah misalnya jalan tol, yang dimiliki oleh Jasa Marga dan sudah jadi, untuk

BEBAN JASA MARGA: Jalan tol yang dimiliki Jasa Marga dinilai Kadin akan lebih menguntungkan jika dijual ke pihak swasta.

dijual. Alasan tersebut adalah karena resiko pembangunan sudah ada dan cash flow juga sudah berjalan, jangka waktu sudah pasti serta jelas, maka pengusaha bisa memperhitungkan.

Selain itu, ia juga menyarankan adanya perubahan dari Permen Kementerian Keuangan yang mencakup pembiayaan portofolio, pensiun dan asuransi jiwa, menurutnya hal

tersebut pantas untuk direvisi.

Karena untuk investasi langsung dalam peraturan tersebut pembatasannya kurang lebih hanya lima persen dari total dari dana yang dikelola terkait uang pensiun dan asuransi jiwa. Jika bisa diperbesar hingga 40 persen akan sangat signifikan dana yang bisa digulirkan. “Pensiun dan asuransi ini adalah pendanaan jangka panjang, daripada

hanya di bank, jika dialihkan ke infrastruktur malah lebih tepat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartato juga mendorong agar terwujudnya sistem rangkaian moda transportasi Indonesia yang efisien dan terintegrasi berskala nasional. “Biaya transportasi dalam satu rangkaian distribusi barang atau produk masih menjadi komponen yang besar dalam struktur total biaya logistik. Oleh karena itu integrasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita.

Dia juga menyampaikan, efisiensi transportasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang berarti penciptaan lapangan kerja baru yang dampaknya tentu bermuara guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat luas. Tol laut menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah yang dilatarbelakangi disparitas harga yang

Gandeng Telkom Tingkatkan Penetrasi UMKM di Dunia Maya

Akhir 2017, Target Pembentukan Kampung Digital JAKARTA (BM) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengupayakan 49 kampung digital rampung terbentuk sampai akhir 2017 dalam dua tahun terakhir pengembangannya.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan PT Telkom dalam program Kampung UKM Digital. “Ini sudah dikembangkan sejak Januari tahun ini, tujuh kampung UKM digital di beberapa titik sudah dibangun dan mulai implementasi,” kata Yuana, Rabu (16/11).

Pihaknya menggandeng Telkom dalam program terse-

but sebagai bentuk kerja sama untuk meningkatkan penetrasi digital pelaku UMKM melalui optimalisasi peran Pusat Latihan Usaha Terpadu (PLUT).

Menurut dia, kerja sama semacam itu sangat perlu untuk dikembangkan mengingat keterbatasan APBN dan APBD untuk membangun infrastruktur digital yang menguntungkan UMKM secara langsung. “Kami akan terus mencari peluang non APBN dengan kerja sama dan sinergi,” katanya.

Ia mengatakan, kampung UKM digital menjadi jawaban dan solusi bagi begitu banyak persoalan UMKM termasuk untuk memperluas jejaring dan pemasaran. “Ini juga un-

OMSET MENINGKAT: Sejak jadi kampung digital, pemasaran ikan hias salah satu andalan produk UMKM di Sukabumi, omsetnya meningkat karena bisa menjangkau pasar lebih luas.

tuk meningkatkan kualitas dan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM,” katanya.

Apalagi saat ini sudah banyak kebijakan yang diluncurkan pemerintah sangat memihak termasuk Paket Kebijakan XIV tentang peta jalan e-commerce.

Yuana mengatakan pihaknya sedang terus membangun dan mengembangkan 49 unit PLUT di 24 provinsi, dengan 293 tenaga pendamping.

Untuk tahap awal, sejumlah PLUT akan disinergikan dengan Kampung UKM Digital, di antaranya PLUT Sukabumi, Subang, Wakatobi, Banten, dan Tarakan.

Yuana menambahkan, nantinya program Kampung UKM Digital PT Telkom diharapkan berperan sebagai katalisator terciptanya ekosistem bisnis melalui pemanfaatan Information Communication and Technology (ICT) secara komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung UMKM. Dengan kemitraan itu, UMKM berpeluang untuk memperluas akses pasar yang semakin luas, cepat, sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saingnya.

Di sisi lain PT Telkom akan memainkan peran sebagai penyedia infrastruktur internet

berkecepatan tinggi mencapai 10-100 Mbps. Di samping itu BUMN tersebut juga akan menyediakan program pendampingan dalam bentuk pelatihan dan penyiapan aplikasi Smart Bisnis sebagai wadah kolaborasi dan promosi antar-UKM. Bahkan untuk meningkatkan transaksi penjualan produk UKM, Telkom secara khusus telah menyiapkan fasilitas transaksi online melalui aplikasi Blanja.com, Jarvis Store, dengan kemudahan pembayaran online atau Fin Pay. Yuana menambahkan, dari hasil survei acak yang dilakukannya terutama di Sukabumi sebagai salah satu Kampung UKM Digital rata-rata omset para pelaku UMKM di dalamnya mengalami kenaikan hingga 60 persen. “Di Sukabumi, sentra UKM bola, sentra ikan koi, dan sentra sandal dengan menjadi kampung UKM digital mereka merasakan kenaikan omset yang sangat signifikan,” katanya.

Melalui kampung UKM digital yang memberikan fasilitas internet gratis pada tahun pertama, kata Yuana, ternyata mampu memperluas pemasaran produk UKM di wilayah tersebut sehingga pada tahun kedua diharapkan mampu membiaya sendiri “spending” akses internet secara mandiri. (at/epe)

tinggi antara wilayah barat dan timur.

Secara prinsip Carmelita mengatakan jika tol laut merupakan penyelenggaraan angkatan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Jawa terutama Tanjung Priok dan Surabaya sebagai pusat sentra produksi ke pelabuhan luar Jawa dari Sumatera hingga Papua dengan memaksimalkan penggunaan kapal laut. (at/epe)

SITUBONDO (BM) - Menteri BUMN Rini M Soemarno, meresmikan peluncuran Kartu Tani di Pabrik Gula (PG) Asembagoes, Kabupaten Situbondo, Rabu (16/11). Kartu Tani adalah kartu berisi basis data yang menunjukkan profil petani secara lengkap, mulai dari luas dan lokasi lahan, jadwal panen, penjatahan pupuk, hingga akses pembiayaan perbankan.

Dalam tahap awal peluncuran ini, ditargetkan Kartu Tani akan dibagikan kepada 31 ribu petani tebu dibawah naungan BUMN produsen gula yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, X, XI dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Untuk petani tebu, data di Kartu Tani dilengkapi dengan rincian transaksi pabrik gula, termasuk jumlah rendemen (kadar gula dalam tebu) dan jumlah produksi gula. Untuk mengakses data di kartu tani, petani bisa menginstall aplikasi di smartphone dan memasukkan nomer kartu taninya atau melalui notifikasi melalui SMS di handphone atau melalui ATM. “Pada dasarnya untuk para petani tebu yang diutamakan adalah bahwa dengan adanya Kartu Tani, pabrik gula juga mengetahui data-data mengenai para petani tebu di wilayahnya yang akan menanam tebu. Selain itu program dari dari Kartu Tani untuk para petani tebu ini juga untuk bagaimana para petani tebu ini bisa mendapatkan pinjaman yaitu Kredit Usaha Rakyat

(KUR). Ini bisa dimanfaatkan oleh para petani tebu untuk membeli, pupuk, bibit baru juga obat-obatan pertanian,” kata Menteri Rini.

Ia menambahkan, dengan Kartu Tani yang diintegrasikan dengan perbankan ini, petani bisa menarik dana KUR untuk biaya hidup bulanan sehingga tidak harus meminjam dana ke tengkulak atau ke pihak lain dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga nantinya saat panen bisa langsung menjual tebunya ke pabrik gula dan dananya itu bisa langsung masuk ke rekening milik petani.

Bagi pabrik gula, Kartu Tani ini juga bisa menjadi solusi untuk memberitahukan kepada petani waktu akan memanen tebu, kemudian pabrik gula memberitahukan kapan gula akan digiling dan kapan petani bisa mendapatkan dananya di rekeningnya sehingga memudahkan para petani. “Para pemegang Kartu Tani mendapatkan kemudahan karena datanya sudah terekam dengan lengkap,” jelas Rini.

Bagi pemerintah, Kartu Tani yang nantinya akan disebar untuk petani di semua komoditas pertanian, bisa menjadi basis data petani yang akurat dan terintegrasi. Pemerintah mengetahui secara detil luas lahan pertanian, waktu panen, kinerja petani, dan berbagai hal teknis lainnya. Hal ini akan memudahkan pemerintah untuk menyusun program kebijakan, subsidi, dan bantuan yang lebih tepat sasaran. (dbs/epe)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Penasihat Hukum Keberatan Husnul Ditahan Mengadu ke Komisi Kejaksaan RI sebagai perwakilan GenerSURABAYA (BM) – Penahal Manager PT Smelting. anan mantan Sekda KabupatUang tersebut diserahkan enGresik,HusnulKhuluk,oleh karena memang hak dari PT Kejaksan Tinggi (Kejati) Jawa Smelting sebagai biaya Timur (Jatim) dan Kejaksaan konservasi atas perjanjian Negeri (Kejari) Gresik dinilai sewa perairan laut antar piberlebihan dan mengabaikan hak PT Smelting dengan norma hukum pada pasal 21 Pemkab Gresik. Dal hal ini ayat 1 tentang KUHAP. Karesudah sesuai SK Bupati Rona itu, Hadi Mulyo Utomo, pebach Ma’sum bernomor nasihat hukum Husnul Khu1441 tahun 2006 serta Perluq mengajukan keberatan. da nomor 9 tahun 2002 Menurut Hadi, dengan Pemkab Gresik tentang tarif menahan mantan Ketua jasa kepelabuhanan,” beber PCNU Kabupaten Gresik itu, pengacara anggota Peradi pada prinsipnya kejaksaan BM/ROFIQ Surabaya tersebut. menyatakan bahwa seakanHadi Mulyo Utomo Menurut Hadi, dugaan akan Husnul tidak kooperakasus ini merupakan dampak dari rancunya kepastian atas tif dalam menjalani proses hukumnya. Padahal, penahanklausu kontrak penetapan harga sewa. Ada dua klausul an Husnul Khuluq jelas sama sekali tidak memenuhi 3 alakontrak yang berbunyi, tarif sewa sebesar Rp 500 permesan subyektif penahanan tersebut. Atas dasar itu, pihaknter dan Rp 300 permeter yang harus diserahkan ke Kasda ya akan melaporkan tindakan jaksa itu ke Komisi KejakGresik. saan RI (Komjak).

“Bahkan melalui Surat Keputusan (SK)-nya, Robach “Klien kami selama ini telah sangat kooperatif dalam meMa’sum, bupati yang menjabat saat itu juga menegaskan menuhi panggilan pemeriksaan penyidikan sebelumnya, sebahwa bunyi kontrak Rp 300 per meter pun memiliki dasar lain itu Husnul Khuluq juga sudah tidak lagi menduduki jabahukum. Namun sayangnya, pemerintah saat itu, juga tidak tan sebagai sekda Pemkab Gresik, sehingga sudah tidak memmenegaskan soal kepastian status soal bunyi kontrak Rp 500 punyai wewenang yang berpotensi menghilangkan alat bukti per meter,” tambah Hadi. atau mengulangi tindak pidananya,” tegas Hadi, Rabu (16/11).

Kerancuan dua ketentuan soal harga sewa ini pun semSoal materi kasus, Hadi juga membeberkan secara depat dijadikan bahan polemik dalam proses penyidikan katail. Dia memastikan bahwa tidak ada kerugian negara yang sus ini ketika masih berjalan diPolda Jatim. Sehingga akhirnditimbulkan sesuai tudingan polisi dan jaksa yang dilakukan ya penyidik menggunakan bunyi kontrak yang Rp 500 per oleh Husnul. “Husnul Khuluq sendiri tidak menikmati uang meter untuk menjerat Husnul Khuluq sebagai tersangka. negara yang ditudingkan polisi dan jaksa tersebut,” ujar ad“Langkah konkret soal pembuktian materi perkara, bakal vokat alumnus Universitas Airlangga (Unair) itu. kita buktikan di pengadilan saja. Saya yakin klien saya tidak Hadi membeberkan, Husnul, telah menyerahkan cek sebersalah,” bebernya. nilai Rp 1,3 miliar kepada PT Smelting, melalui Dukut Imam Untuk diketahui, Husnul bersama dua mantan pejabat Widodo (tersangka lain dalam kasus ini, red). Dan penyerahPT Smelting, Syaiful Bachri dan Dukut ImamWidodo ditetaan itu disertai dengan tanda terima dan adanya bukti pencaipkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jatim atas dugran cek. Selanjutnya, pengakuan Dukut, uang itu diserahkan aan kasus korupsi retribusi sewa perairan laut Kabupaten kepada Syaiful Bahri selaku General Manajer PT Smelting.

Gresik. (rdl/udi) “Cek itu diserahkan saat Dukut Imam Widodo menjabat

Suara DPRD Kota Surabaya soal Anggaran Kesehatan Gakin

DPRD Tetap Anggarkan Pelayanan Kesehatan Gakin DPRD KOTA SURABAYA tetap akan menganggarkanbiayapelayanankesehatan untuk warga miskin (gakin) di Surabaya. Anggaran pelayanan kesehatan ini, tetap dialokasikan termasuk untuk warga miskin pemegang SKTM yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran BPJS. “Langkah ini tetap diambil, lantaran masih banyak warga miskin yang belum terdaftar di PBI BPJS,” ujar Ketua DPRD Kota Surabaya, Ir Armuji, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Armuji menegaskan, seharusnya sesuai Perwali No 53 Tahun 2014 dan Permendagri No 78Tahun 2015. APBD tidak boleh dianggarkan untuk biaya pelayanan kesehatan warga pemegang SKTM. Namun, lanjut dia, penganggaran tetap dilakukan karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak dibanding pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pemegang PBI. “Tahun ini, tetap akan kita anggarkan untuk APBD 2017.Ternyata, masih banyak warga kita di Surabaya yang belum tercover di PBI BPJS. Kalau kita nggak anggarkan, lalu mereka bagaimana bisa memenuhi biaya kesehatan yang mereka tanggung ketika sakit,” kata Armuji.

Jika dirasionalisasi, papar dia, memang hitungan pengeluaran pembiayaan pelayanan kesehatan pemegang SKTM jauh lebih mahal dibanding pemegang PBI. Misalnya, bagi warga miskin yang PBI maka perbulan APBD hanya membiayai Rp 25 ribu per bulannya.

Sedangkan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan pemegang SKTM diharuskan membayar biaya pengobatan dari awal sampai akhir pengobatan, dengan harga normal. “Makanya kita dorong agar pemkot segera membereskan bagi warga miskin di Surabaya untuk tercover dalam PBI,” ujar kader PDIP ini.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana. Politisi PDIP yang juga anggota badan anggaran ini, mengaku belum seluruhnya warga miskin di Surabayasudahterjaminmendapatkanlayanan kesehatan.

“Dari sekitar 300 ribu jumlah warga

miskin di Surabaya, yang tercover BPJS baru 251 ribu orang saja,” kata Agustin.

Artinya, masih ada hampir 50 ribu warga miskin di Surabaya yang belum tercover jaminan kesehatan. Oleh sebab itu di APBD 2017 mendatang akan ditarget warga Surabaya yang tercaover PBI harus bisa mencapai 500 ribu orang.

Selain itu, saat ini masyarakat juga masih belum paham tentang adanya aturan bahwa SKTM hanya berlaku selama dua bulan dan tidak boleh diperpanjang. Padahal, bagi warga miskin SKTM itu adalah berkas yang bisa menjadi penyelamat untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan jika mereka belum terdaftar sebagai PBI di BPJS. “Nggak masalah kalau misalkan warga miskin di Surabaya yang tidak tercover dalam PBI tapi dia tercover karena punya Kartu Indonesia Sehat, nah kalau belum dua duanya maka yang menjadi andalam SKTM. Kalau SKTM nanti dipangkas hanya berlaku dua bulan dan nggak boleh diperpanjang, bagaimana nasib warga miskin yang butuh pelayanan tapi tidak punya biaya,” tandas kader PDIP yang juga akrab disapa Titin ini.

Padahal, menurut dia, setiap tahun

anggaranuntukfungsipelayanankesehatan yang dialokasikan di APBD Kota Surabaya cukup besar. Yaitu, sebesar Rp 161 miliar di APBD murni 2016.

Lalu, dalam perubahan anggaran keuangan ditambah menjadi Rp 181 miliar. Dalam rencana APBD 2017 mendatang,anggaranpelayanankesehatan warga miskin akan ditingkatkan menjadi Rp 170 miliar.

Dengankondisiini,dewanmendorong pada pemkot khususnya pihak RT dan RW di lapangan untuk aktif dalam mendata warga miskin yang ada di wilayahnya. Dimana data itu nantinya segera disetorkan ke Bappemas untuk diverifikasi bagi mereka yang memang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

“Kalau warga miskin semua sudah punya jaminan kesehatan, entah PBI atau KIS, maka mereka bisa tenang.

Tapi kalau belum tentu kasihan warga kita yang memang tidak mampu,” kata wanita berkacamata minus ini.

Karenanya, hingga Bapemas membereskan urusan pendataan warga miskin ini, rencanaynya DPRD akan mendesak agar di APBD di tahun 2017 mendatang tetap ada alokasi pelayanan kesehatan bagi warga pemegang SKTM. (adv/has)

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana

BM/ROFIQ

PERSIAPAN: Berbagai persiapan terus dilakukan terkait pergelaran perayaan awal musim tanam pohon di Gunung Lemongan "Kenduri Pohon".

Aktivis Lingkungan Hadiri Kenduri Pohon 2016 LUMAJANG (BM) - Acara tahunan perayaan awal musim tanam pohon di Gunung Lemongan "Kenduri Pohon" yang diselenggarakan Laskar Hijau tahun ini akan digelar kembali pada 19-20 November.

Kagiatan kali ini, digelar di Camping Ground Gunung Lemongan, Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Seperti sebelum-sebelumnya, acara ini akan dihadiri oleh para aktivis peduli lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia. "Acara ini sudah menjadi ajang pertemuan tahunan para aktivis peduli lingkungan," tutur A'ak Abdullah Al-Kudus, penggagas kegiatan ini.

Yang membuat beda dari Kenduri Pohon tahun lalu, pada kegiatan kali

ini akan dilakukan launching Gunung Lemongan sebagai Geopark yang akan dilakukan Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

Gunung Lemongan memang termasuk gunung yang unik di Indonesia karena memiliki karakter letusan ke samping. Sehingga wajar jika gunung yang pada kurun waktu 17791889 dikenal sebagai gunung paling aktif di Pulau Jawa ini memiliki banyak ranu atau danau.

Adapun bibit pohon yang akan ditanam bersama di Gunung Lemongan ini adalah Bambu Petung, Jambu, Klengkeng, Durian, Alpukat, Sirsak, Manicu, Trembesi dan Suren.

Bibit-bibit tersebut selain berasal dari Laskar Hijau sendiri, juga berasal dari bantuan Pemkab Lumajang,

Perhutani Divre Jawa Timur, dan dari Mapala STIE Mahardhika (Palasdhika) Surabaya dengan total jumlah sekitar 15.000 pohon.

Selain kegiatan menanam bersama, akan digelar juga sarasehan tentang Geopark dan Lingkungan dengan narasumber Eko Teguh Paripurno, geolog dari UPN Veteran Yogjakarta. Akan juga ada pagelaran seni dari peserta Kenduri Pohon, salah satunya dari kelompok musik Splendid Dialog dari Malang.

Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Bagi siapapun yang ingin terlibat di acara ini bisa langsung datang ke Gunung Lemongan, dengan membawa bibit pohon, alat tanam dan alat camping sendiri-sendiri. (rdl/udi)

BNNP Gandeng Kalangan Universitas SURABAYA (BM) – Upaya pencegahan peredaran narkoba di Jawa Timur, dilakukan BNNP Jatim dengan menggandeng kalangan universitas.

Kabid Cegah dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jatim, AKBP Ria Damayanti SH mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya cegah sedini mungkin mengingat peredaran narkoba yang sudah merambah ke semua sektor. “Beberapa waktu lalu BNN berhasil mengungkap penyelundupan narkoba yang berasal dari Cina.

Merekajugamelibatkanaparaturnegara yakniTNI AU,” ungkapnya di kantor Rektorat Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Rabu (16/11).

Untuk itu, kata dia, BNNP mengajak semua kalangan stageholder di lingkunganuniversitasuntukbersamasama memerangi peredaran narkoba di lingkungan perguruan tinggi.

Ria juga menambahkan, kegiatan Pencegahan,Pemberantasan,Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan kampus ini sangat berguna menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.

“Kekhawatiran kita terhadap peredaran gelap narkoba ini perlu kami lakukan secara bersama. Tidak hanya BNNP yang memerangi. Namun semua elemen masyarakat tidak terkecuali di lingkungan masyarakat kampus

di Jawa Timur ini perlu menjaga lingkungannya dari peredaran maupun penyalagunaan narkoba oleh anak-anak kita,” papar Ria saat member sambutan.

Agenda sosialisasi dengan program P4GN di kalangan kampus ini cukup mendapat respon positif dari peserta yang hadir saat itu. Mereka berasal dari semua universitas yang ada di Jatim Baik negeri maupun swasta.

“Alhamdulillah upaya kita untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin tidak terkontrol ini mendapat respon yang menggembirakan,” sambung Perwira yang meniti karier Kepolisian dari Bintara ini. (has/udi)

Dindik Apresiasi Daerah Tetap Anggarkan SMA/SMK SURABAYA (BM) - Peralihan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/ kota ke provinsi efektif dimulai secara menyeluruh per 1 Januari 2017 mendatang. Kendati demikian, kabupaten/kota tidak perlu khawatir karena Dana Alokasi Khusus (DAU) dari pemerintah pusat tidak akan ikut beralih ke provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Saiful Rachman mengatakan, pemerintah pusat tidak akan mengurangi DAU di kabupaten/kota untuk dipindah ke provinsi. Termasuk, yang biasa dialokasikan untuk pembiayaan SMA/SMK. "DAU dari pusat tidak dikurangi, dan provinsi mendapat tambahan dari pusat untuk pembiayaan SMA/SMK," kata Saiful, Rabu (16/11).

Dengan tidak dikuranginya DAU di kabupaten/kota, Saiful berharap, daerah bisa memanfaatkannya untuk mendukung pembiayaan SMA/ SMK. Misalnya dialokasikan untuk gaji guru SMA/SMK non PNS. Hal ini sudah banyak dilakukan sejumlah daerah, termasuk Surabaya yang kabarnya akan mengalokasikan Bopda (Bantuan operasional pendidikan daerah) pada tahun depan.

"Upaya Kota Surabaya untuk mengalokasikan Bopda bagi SMA/ SMK patut di apresiasi. Saya kira daerah yang lain juga harus punya kepedulian seperti itu," terang Saiful.

Sejumlah daerah seperti Banyuwangi dan Bojonegoro disebut Saiful juga

Saiful Rachman

telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembiayaan SMA/ SMK. Disinggung soal aturan pencairan Bopda, Saiful yakin hal tersebut bukan merupakan pelanggaran. Sebab, pendidikan merupakan masalah kongkuren yang menjadi urusan bersama. Di samping itu, Pemkot Surabaya bisa mencairkan langsung ke siswa atau ke sekolah. "Itu cara yang paling mudah. Tinggal di data saja berapa siswa dalam satu sekolah itu yang asli Surabaya, itu saja yang dialokasikan," tandasnya.

Kendati demikian, Saiful tetap akan menghargai langkah Surabaya yang sampai saat ini mencari kejelasan hukum terkait pencairan Bopda.

"Bahkan jika bopda itu batal dicair-

kan kita tidak masalah. Tetap ada anggaran dari provinsi. Siswa yang mampu biar bayar, yang tidak mampu gratis," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dispendik Surabaya Aston Tambunan mengakui, hingga saat ini belum ada kekuatan hukum pasti untuk bisa mencairkan Bopda. Tidak hanya untuk rencana anggaran tahun 2017, anggaran yang telah dialokasikan untuk triwulan IV 2016 ini juga belum pasti kapan diacirkan. Sedangkan permohonan yang diajukan ke Kemendagri juga belum menunjukkan jawaban pasti. "Triwulan akhir ini sudah kita siapkan anggarannya, tinggal tunggu jawaban dari Kemendagri. Sekarang diizinkan, besok bisa kita langsung cairkan," terang dia.

Bopda 2017 untuk SMA/SMK yang rencananya dianggarkan sebesar Rp187 miliar diakui Aston sebagai antisipasi. Bila sewaktu-waktu gugatan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) maka anggaran tersebut bisa dipakai. Atau jika tidak demikian, pihak Kemendagri mengizinkan pemerintah kota mencairkan Bopda untuk SMA/SMK. Sebab, untuk mencairkannya masih membutuhkan aturan hukum yang jelas.

"Perencanaan kan tidak apa-apa untuk jaga-jaga, yang penting realisasinya sesuai aturan. Seperti anggaran bencana alam itu kan untuk jaga-jaga.

Kalau tidak terpakai ya tidak dipakai," pungkas Aston. (sdp/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Puluhan Murid SD di Blitar Keracunan

KILAS

Usai Beli Es Warna-Warni

UMK Kota Madiun Diusulkan Rp 1.509 Juta

BLITAR (BM) – Pelajaran berharga bagi orang tua untuk tidak lepas pengawasan pada buah hatinya ang tengah menempuh pendidikan. Apalagi jika masih berada di tingkat TK atau sekolah dasar. Di Kabupaten Blitar, puluhan murid SDN I Semen mengalami keracunan.

Kasus ini kini jadi atensi Polsek Gandusari. “Tadi ada 29 murid yang diduga keracunan. Tapi, hingga sore ada 22 anak yang sudah diperbolehkan pulang,” kata Kapolsek AKP Purwadi, Rabu (16/11).

Pihaknya mengungkapkan, gejala keracunan mulai dirasakan setelah anakanak mengonsumsi jajan yang dibeli di depan sekolah. Anak-anak membeli saat jam istirahat sekolah berlangsung. Jajan itu dijual penjual makanan ringan yang berjualan di depan sekolah. Jajan yang dijual itu berupa es yang dijual seharga Rp 1.000.

Penjual makanan itu berjualan di luar gerbang sekolah sebab dari aturan sekolah memang siswa tidak dibolehkan keluar sekolah sampai jam pelajaran selesai.

Pihaknya juga mengatakan, pihak sekolah awalnya hanya mendapati sejumlah anak yang mengaku mengeluhkan pusing dan

FOTO ANTARA

DEHIDRASI: Petugas medis Puskesmas Slumbung memeriksa salah satu siswa yang menunjukkan gejala dehidrasi akibat mual dan muntah-muntah usai konsumsi jajanan es yang dibeli di luar pagar sekolah.

disertai muntah-muntah.

Namun jumlah siswa yang mengalami keluhan serupa meningkat dari beragam kelas beberapa jam berselang.

Hingga total mencapai 29 siswa. Tak ingin

kasus ini berakibat fatal, civitas SDN I Semen berinisiatif membawa anak didiknya ke Puskesmas Slumbung karena mengalami dehindrasi akibat muntah terus.

Hasil pemeriksaan tim medis, mereka

mengalami keracunan makanan. Sementara itu, tujuh anak yang masih dirawat di Puskesmas masih mendapatkan perawatan lanjutan sebab kondisi tubuhnya sangat lemah. Mereka diberi cairan infus agar kondisinya segera pulih dan mereka pun hingga kini belum diperbolehkan pulang oleh dokter.

Istini, seorang guru mengatakan, pihak sekolah tidak bisa melarang anakanak untuk membeli jajan. Terlebih lagi jika yang dijual itu jajan yang unik dan baru. “Anak-anak itu seneng ada jajanan baru, ini yang jualan juga baru, kemarinkemarin belum pernah tahu,” katanya.

Namun ke depan pihaknya akan berupaya memberikan imbauan pada anak-anak untuk tidak sembarangan membeli jajan. Pihak sekolah juga akan memberikan masukan agar penjual pun menjual makanan yang sehat dan tidak berbahaya bagi anak-anak.

Hingga saat ini, polisi belum menemukan penjual jajanan tersebut. Dari informasi yang diterima polisi, penjual itu seorang laki-laki yang sudah dewasa berusia sekitar 30 tahun dengan gerobak jualan berwarna warni. (at/epe)

Sanksi Bayangi BupatiLegislatif Sampang

1.000 Obor Sambut Peserta

Tak Kunjung Bahas RAPBD 2017 SAMPANG (BM) – Meski memasuki tutup tahun anggaran 2016, eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sampang belum membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017.

Kondisi itu mengkhawatirkan sejumlah kalangan, karena jika sampai November ini RAPBD tidak disahkan, maka berdampak pada saksi administratif.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 pasal 312 ayat (1), Kepala Daerah dan DPRD Wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Ayat (2), DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayar (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama

6 bulan.

“Jadi jangan sampai ada keterlambatan penyerahan draf RKA RAPBD tahun 2017 ini. Setelah paripurna penandatanganan dilakukan, kami meminta eksekutif untuk segera menyerahkan RKA kepada dewan,” tegas Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah.

Namun, Imam menyampaikan, di ayat (3) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sementara itu, Bupati Sampang A Fannan Hasib menuturkan bahwa eksekutif mengupayakan segera mungkin draf RAK APBD tahun 2017 diserahkan ke dewan. “Kami upayakan secepatnya diserahkan,” singkatnya. (at/epe)

MADIUN (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengusulkan besaran UMK 2017 sebesar Rp 1.509.000 per bulan kepada Pemprov Jatim. “Usulan tersebut sudah kami serahkan ke Gubernur akhir Oktober lalu dan saat ini sedang menunggu penetapan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Madiun Suyoto, Rabu (16/11).

Menurut dia, usulan tersebut diajukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Adapun perhitungannya diperoleh dari UMK tahun 2016 ditambah hasil perkalian antara nilai inflasi nasional tahun 2016 ditambah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 yang mencapai 8,25 persen.

Dari perhitungan tersebut diperoleh UMK tahun 2017 di Kota Madiun naik sebesar Rp 115.000 dari UMK tahun 2016 yang mencapai Rp 1.394.000 per bulan.“Sebelumnya, penentuan besaran UMK yang akan diusulkan ke Gubernur mengalami dead lock karena belum terjadi kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) cabang setempat dengan serikat pekerja (SP),” kata dia.

Padahal selisih usulan dua elemen itu hanya sebesar Rp 47 ribu. Namun setelah melalui pembahasan ulang, akhirnya disepakati Rp 1.509.000 per bulan. Usai penetapan gubernur, rencananya Disnakersos akan segera melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan besar, menengah, dan kecil di Madiun.

Bagi perusahaan yang keberatan atau tidak mampu menggaji pekerjanya sesuai dengan UMK yang ditetapkan tersebut, maka dapat mengajukan penangguhan ke Disnakersos setempat. “Setelah ditetapkan oleh Gubernur Jatim, UMK tersebut berlaku mulai 1 Januari tahun 2017,” katanya. (at/epe)

DIKABULKAN: Demo anti Ahok di Pamekasan beberapa waktu lalu menyusul dugaan penistaan agama yang kini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

‘Auma’ Sambut Positif Status Ahok PAMEKASAN (BM) - Aliansi Ulama Madura (Auma) mengapresiasi langkah yang dilakukan kepolisian atas ditetapkannya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai tersangka penistaan agama. Sekretaris Auma, KH. Fadholi M Ruham mengatakan, penetapan Ahok sebagai tersangka memang menjadi harapan seluruh ulama dan umat Islam. “Kami bersyukur kepada Allah, berarti hukum di Indonesia ini benar-benar

ditegakkan dan memenuhi harapan masyarakat tentang keadilan hukum,” terangnya, sesaat setelah mendengar status calon gubernur DKI Jakarta petahana tersebut, Rabu (16/11).

Sementara terkait bagaimana sikap para ulama setelah ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan ulama sepuh, yang akan dilakukan di Pondok Pesantren Gersempal, Sampang.

“Saya pribadi yakin bahwa polisi akan bertindak, memproses kasus hukum ini sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang ada. Karena ini terkait dengan harapan masyarakat banyak,” imbuh Fadholi.

Tetapi ia berharap proses hukum terhadap Ahok dari proses penyidikan hingga pengadilan bisa berjalan sesuai dengan arahan presiden yakni cepat, transparan dan memenuhi keadilan. (mdc/epe)

JEMBER (BM) – Sebanyak seribu obor menyambut datangnya peserta napak tilas pahlawan nasional KHR As’ad Syamsul Arifin di titik finish di wilayah Garahan, Kabupaten Jember, Selasa (15/11) malam. Obor yang dibawa oleh ratusan siswa dan masyarakat itu dinyalakan di pinggiran hutan menuju Masjid Al Kautsar di Desa Garahan, Kecamatan Silo, yang merupakan tempat rehat paling akhir Kiai As’ad dan pasukannya sebelum menyerbu markas tentara Jepang.

“Ini untuk mengenang perjuangan Kiai As’ad juga yang kala itu menggunakan lampu penerangan obor saat bergerak menuju Garahan,” kata H Musawir, panitia lokal napak tilas.

Setelah beristirahat sejenak dan shalat isya’, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo KHR Ahmad Azaim Ibrahimy yang juga cucu dari Kiai As’ad melanjutkan jalan kaki menuju lapangan Garahan sekaligus memberikan ceramah agama. Ribuan orang, khususnya peserta napak tilas sudah menunggu di lapangan di pinggir jalan utama Jember-Banyuwangi itu.

Rute napak tilas hari kedua itu, menurut Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafiiyah Sukorejo (IKSASS) Ubaidurrahman, medannya lebih sulit dibandingkan dengan hari pertama. Rute hari kedua melewati hutan sejauh sekitar empat kilometer dan sempat diwarnai hujan lebat.

Meskipun demikian, Kiai Azaim tetap memilih melanjutkan jalan kaki menuju garis finish, meskipun panitia menyediakan kuda tunggangan atau kendaraan bermotor. Ubadurrahman mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Garahan dan panitia lokal yang bahu membahu menyiapkan kegiatan di garis finish. (at/epe)

Pansus II DPRD Sumenep Minta Eksekutif Segera Terbitkan Perbup yang Mengatur Pelabuhan SALAH SATU rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sumenep, agar eksekutif segera menginventarisir jumlah pelabuhan yang ada di Kabupaten Sumenep. Sebab, sekitar 115 pelabuhan yang ada di Sumenep perlu diinventarisir agar bisa dikelola baik oleh pemeirntah Kabupaten Sumenep maupun oleh pemerintah desa.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Pansus II DPRD Sumenep, H Moh. Subaidi, SE. MM, Rabu (18/11). Menurutnya, dengan di inventarisirnya sejumlah pelabuhan di Sumenep diharapkan akan semakin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi Sumenep memiliki banyak kepulauan.

“Ada sekitar 115 pelabuhan yang ada di sejumlah wilayah di Sumenep yang

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

perlu diinventariisir dan nantinya bisa diatur untuk di manfaatkan.”ungkapnya.

Dikatakan politisi Pantai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Ketua Komis IV DPRD Sumenep ini, jika Raperda inisiatif DPRD Sumenep yang sudah ditetapkan kemarin tersebut, nantinya diharapkan segera di buat Peraturan Bupati (Perbup) yang secara teknis mengatur tentang persoalan tersebut.

Disamping itu tegas Moh. Subaidi, nantinya secara teknis dan spesifik dibahas di Komisi III bersama eksekutif. Sebab, selama ini, sejumlah pelabuhan yang ada di Sumenep banyak yang tak berijin dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga perlu ditertibkan perijinannnya, agar keselamatan penumpang juga bisa terpenuhi.

H Moh. Subaidi, SE. MM “Yang jelas jika nantinya sejumlah pelabuhan di inventrisir, sarana dan prasarana nya juga memadai akan berdampak

pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Sumenep.”Pungkasnya.(adv/ sur)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Bupati Serahkan 26 Mobil Operasional Puskesmas

GRESIK (BM)-Sebanyak 26 mobil operasional puskesmas keliling diserahkan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto usai upacara memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-52 di halaman kantor Bupati Gresik, Rabu (16/11).

Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono mengatakan puskesmas yang menerima mobil operasional tersebut diantaranya puskesmas Alon-alon, Puskesmas Nelayan, Manyar, Sukomulyo, Gending, Kebomas, Cerme, Dadap Kuning, Balongpanggang, Benjeng, Metatu, Menganti, Kepatihan, Karang Andong, Driyorejo, Wringinanom,Kesamben Kulon, Bungah, Sidayu, Dukun, Mentaras, Panceng, Ujung Pangkah, Sekapuk, Kedamean dan Slempit.

Bupati Sambari mengatakan, penyerahan mobil operasional puskesmas tersebut untuk menunjang pelayanan di bidang kesehatan terhadap

FOTO BM/MOCH. SUGENG

BARU : Penyerahan mobil operasional puskesmas di halaman Kantor Bupati, Rabu (16/11).

masyarakat. Dirinya berharap, masyarakat di Gresik dapat menerima pelayanan kesehatan secara maksimal, sehingga kesehatan masyarakat Gresik dapat terjamin.

Selain itu, Bupati Sambari mengungkapkan bahwa upaya dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang

kesehatan adalah program pengadaan ambulance roda 2. Hal tersebut menyasar pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mobil ambulance.

“Saat ini masih dalam perencanaan dan pembahasan lebih lanjut. Kami berharap, hal tersebut dapat segera terealisasi. Karena semata-mata

kami ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Gresik,” ujar Bupati Sambari.

Dalam upacara HKN, juga diumumkan pemenang lomba Rumah Sakit Bersih dan Rapi.

Hasilnya Rumah Sakit Fatma Medika sebagai juara I, RS Semen Gresik sebagai juara II dan Rumah Sakit Petrokimia Gresik sebagai juara III. Para pemenang lomba puskesmas bersih dan rapi diraih oleh Puskesmas Benjeng sebagai juara I, puskesmas Kebomas sebagai juara II dan puskesmas Cerme sebagai juara III. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, M. Nurul Dholam mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba tersebut dan berharap agar menjadi contoh bagi Rumah Sakit dan Puskesmas lainnya untuk semakin memacu semangat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. (sgg/yog/dra)

Duri Bandeng Disulap Jadi Makanan Enak

FOTO :BM/GILANG BUDI RAHARJA

KREATIF : Siswi SMA NU 2 Gresik mengolah duri bandeng menjadi makanan lezat.

GRESIK(BM)-Duri ikan bandeng dinilai sangat menganggu dan dibuang saat mengolahnya. Namun di tangan siswa-siswi kreatif di Gresik ini, benda yang dianggap berbahaya bila tertelan, kini bisa menjadi bahan makanan melalui proses pengolahan yang tepat.

Berawal dari banyaknya makanan seperti otak-otak bandeng khas Gresik yang proses pembuatannya mengharuskan duri ikan bandeng dibuang. Padahal ada cara cukup banyak pembuat otak-otak di Gresik. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak duri ikan yang terbuang sia-sia setiap

harinya.

Berawal dari situ, enam siswi SMA Nahdlatul Ulama (NU) 2 di Gresik mulai berpikir kreatif.

Pada pemikiran awal limbah yang bisa dibuat makanan, ide pada duri ikan yang merupakan salah satu limbah di Gresik dan hampir tak ada orang yang menggunakannya. Mereka adalah Sheli Viviriantini, Fadhilatun Ni’mah, Sendra Dewi Moekti siswi kelas 12 dan Nur Qomaria, Riza Umamah, dan Uswatun Chasanah yang duduk di bangku kelas 11.

“Kami tahunya duri ikan bandeng saat membuat otakotak dibuang begitu saja. Pada-

hal kandungan dalam duri ikan bandeng kaya akan kalsium dan protein,” ujar Sheli di laboratorium SMA NU 2 Gresik, Selasa (15/11). Adanya dukungan dari guru pembimbing dan pihak sekolah, mereka berkreasi dengan menjadikan duri ikan bandeng itu sebagai produk makanan yang bernilai jual dan kaya gizi.

Setidaknya ada tiga produk makanan yang dihasilkan dari olahan duri ikan bandeng, yakni bakso (pentol), nugget dan sosis yang proses pembuatan ketiga makanan itu sama. Hanya komposisi bumbunya saja yang berbeda. (gbr/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Penertiban Sumur Tua untuk Sejahterakan Masyarakat BOJONEGORO(BM)-Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro kembali melakukan rapat koordinasi terkait dengan rencana penertiban pengelolaan sumur minyak tua ilegal di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (16/11) kemarin.

Hasil rapat menghasilkan beberapa poin, diantaranya penertiban sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan yng rencananya akan difokuskan pada pelaku penambang, penyuling dan perengkek yang berasal dari luar daerah Kecamatan Kedewan. “Penertiban ini bersifat represif sebagai upaya terakhir,” kata Kepala ESDM Kabupaten Bojonegoro, Agus Supriyanto.

Hasil validitas data yang diperoleh, jumlah penambang, perengkek maupun penyuling di sumur tua lebih banyak berasal dari luar daerah. Jumlah perengkek dari Kecamatan Kedewan sendiri sebanyak 71 orang, sedangkan dari luar Kedewan sebanyak 137 orang. Sementara sebanyak 55 orang merupakan investor luar daerah yang ikut dalam pengelolaan sumur tua.

Sedangkan untuk penyuling atau dapu pengelola minyak pada akhir tahun 2015 lalu sebanyak 385 penyuling, saat ini jumlahnya menurun menjadi 180 penyuling yang sebagian merupakan pelaku yang berasal dari luar daerah Bojonegoro. Saat ini jumlah sumur minyak di Kedewan sebanyak 725 sumur dengan jumlah penambang sekitar 2.500 orang.

TUBAN(BM)–Musim penghujan yang turun secara tidak menentu merupakan permasalahan klasik dan belum terselesaikan. Hal itu terlihat hingga saat ini beberapa daerah di Tuban tiap kali musim hujan selalu menjadi langganan banjir. Diantaranya di wilayah Kecamatan Merakurak, sudah bertahuntahun selalu menjadi langganan banjir.

Selain itu, Kecamatan Montong tiap kali musim hujan juga selalu menjadi langganan banjir bandang PERWAKILAN

FOTO: BM/SANDI S

TERTIBKAN : Pemanfaatan bekas lokasi sumur minyak tua ilegal akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Setelah pendataan,pada tanggal 23.11.2016 akan dilakukan sosialsisasi terkait aspek keamanan dan ketertiban,

lingkungan, angkutan tentang migas di jalan, dan aspek tata kelolola migas,” tambah Agus. Menurut Agus rencana sosial-

isasi akan dilakukan di Desa Hargomulyo yang melibatkan sekitar 130 orang dari tokoh pemuda, masyarakat, pemerintah desa, penambang, perengkek dan penyuling. Sosialisasi itu diharapkan menjadi penertiban tidak perlu dilakukan, namun jika masih terdapat penambang, penyuling maupun perengkek yang berasal dari luar daerah pihaknya mengaku terpaksa harus melakukan penertiban.

“Penertiban ini merupakan warning terhadap investor dari luar, perengkek dari luar, penambang dari luar, untuk berhenti dari pengelolaan sumur tua di Wonocolo,” ungkapnya.

Menurutnya penertiban yang dilakukan, merupakan upaya menyejahterakan warga sekitar penambangan sumur minyak tua diWonocolo. Sehingga pelaku penambang, penyuling dan perengkek yang beasal dari Kecamatan Kedewan nantinya akan tetap bisa beroperasi.

“Kegiatan pengelolaan sumur tua tetap jalan dengan dikelola oleh orang-orang sekitar,” terangnya.

Sedangkan untuk perengkek hanya diperbolehkan beroperasi di wilayah sekitar pengeboran saja. Yakni untuk pengangkutan minyak dari mulut sumur ke penyulingan. Penyulingan sendiri nantinya juga akan mendapat pelatihan dari Pertamina EP Asset 4 sebagai pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).”Jadi hasil penyulingannya tidak dijual keluar, tapi disetor ke Pertamina EP Asset 4,” jelasnya.(ndo/dra)

Tuban Masih Rawan Terjadi Banjir disejumlah kawasan. “Kurang sempurnanya saluran air dan minimnya serapan air,”kata Plt. Kepala BPBD Tuban, Joko Ludiono, Rabu.

Beberapa daerah yang berpotensi banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo yaitu Kecamatan Parengan, Kecamatan Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Plumpang dan Kecamatan Widang.

Sedangkan yang berpotensi banjir bandang adalah Kecamatan Grabagan, Kecamatan Rengel, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Se-

manding, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Montong, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Tuban dan Kecamatan Kerek.

Sementara daerah yang berpotensi banjir rob yaitu Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus selalu waspada tiap kali hujan datang. “Di wilayah Tuban berpotensi terjadi hujan sedang, lebat pada malam dan pagi hari,” sambung Joko.

Menurut Joko, pihaknya telah melakukan upaya dengan sosialisasi terhadap daerah yang berpotensi terjadi bencana. Sedangkan Pemkab melakukan upaya normalisasi sungai dan membangun bendungan.

“Kita terus melakukan normalisasi sungai dan melakukan pemetaan tiap kali musim hujan tiba terhadap daerah yang berpotensi banjir,” jelasnya.

Akibat curah hujan tinggi terjadi banjir bandang di Desa Montong Sekar, Ke-

camatan Montong. Akibatnya tanaman padi terendam banjir dan juga merendam akses jalan yang selalu terjadi tiap kali hujan lebat. Sedangkan di wilayah Kecamatan Kerek tepatnya di Desa Gaji, sungai avur meluap hingga merendam rumah warga. Serta air juga membuat puluhan hektar tanaman jagung di Desa Wolutengah terendam banjir dan juga membuat akses jalan menuju Dusun Sidorejo, Desa Gaji tidak dapat dilalui karena ketinggian air hingga 70 cm.(tur/dra)

KILAS

FOTO: BM/IST

KESIAPAN : Apel gelar pasukan mengawali dimulainya Operasi Zebra Semeru

Awali Operasi Zebra Polres Gelar Pasukan

BOJONEGORO(BM)-Mengawali operasi Zebra Semeru 2016 Kepolisian Resort Bojonegoro, Rabu (16/11) melaksanakan apel gelar pasukan. Bertempat di lapangan Mapolres Bojonegoro dengan Inspektur Upacara Kabag Ops Polres Bojonegoro Kompol Teguh Santoso. Operasi Zebra Semeru 2016 akan berlangsung mulai tanggal 16 sampai 29 November 2016 ini melibatkan 289 personil masing-masing dari Kodim 0813 Bojonegoro sebanyak 25 personil, Brimob 25 personil, Polsek jajaran 28 personil, Pama Polres 28 personil, Sabhara 28 personil, Gabungan Staf 25 personil, Satuan Polisi Lalu Lintas 25 personil, Inteljam/Reskoba 25 personil,Reskim 25 personil ,Polisi Militer 8 personil, Sat Pol PP dan Perhubungan sebanyak 50 personil.

Inspektur Upacara membacakan amanat dari Kepala Korps Lalu lintas Polri yang mengajak kepada seluruh stakeholder untuk mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, baik secara taktis teknis maupun strategis agar potensi pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi bisa diminimalisir sehingga tercipta kamseltibcarlantas yang mantap.

Dalam catatan Polri, perlu diketahui bersama data jumlah kecelakaan lalu-lintas pada pelaksanaan operasi zebra tahun 2015 sejumlah 1.895 kejadian mengalami penurunan 375 kejadian -17%. Dibandingkan periode yang sebelumnya tahun 2014 sejumlah 2.270 kejadian. Jumlah korban meninggal dunia operasi zebra tahun 2015 sejumlah 365 orang mengalami penurunan sejumlah 89 orang atau 20% dibandingkan periode yang sebelumya di tahun 2014 sejumlah 454 orang, jumlah pelanggaran lalu lintas operasi zebra tahun 2015 sejumlah 634 orang. Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2015 sejumlah 684.973 pelanggaran dengan jumlah tilang sebanyak 550.772 lembar dan teguran sejumlah 23.515 lembar.

Sementara Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu S Bintoro yang dihubungi mengatakan terkait pelaksanaan Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2016, dikatakan bahwa apel gelar pasukan itu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

Pendidikan Gratis, Pemkab Alokasikan 1,3 T SIDOARJO (BM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk pendidikan gratis tahun 2017.

Anggaran sebesar itu diperuntukkan perbaikan fisik sekolah dan operasional pendidikan seperti gaji guru.

Wakil Bupati (Wabup) H. Nur Ahmad Saifuddin mengatakan, kekuatan APBD Sidoarjo untuk tahun 2017 sebesar Rp 4,2 triliun. Anggaran untuk pendidikan di Sidoarjo tahun 2017, sebesar 1,3 triliun. “Jadi

anggaran pendidikan tahun depan mencapai 32 persen dari kekuatan APBD,” katanya.

Wabup Nur Ahmad yang juga akrab disapa Cak Nur menyebutkan, untuk dana biaya operasional sekolah (BOS) besaran bantuan untuk tingkat anak sekolah dasar negeri (SDN) dan sederajatnya (swasta) nilainya per siswa Rp 29.000. Bila dikalikan jumlah keseluruhan siswa 253.512 dari SDN dan sederajat (swasta) selama setahun, nilai bantuan BOS daerah mencapai

Rp 88.222.176.000 miliar. Jika ditambah BOS pusat, per siswa akan mendapatkan senilai Rp 60.000/siswa.

Untuk BOS daerah SMPN/ MTsN dan sederajat, persiswa akan mendapatkan Rp 70.500.

Jumlah siswa SMP negeri dan swasta, 112.368 siswa. Bantuan keseluruhan untuk BOS daerah senilai Rp 96.755.328.000 miliar.

Nilai total untuk BOS daerah untuk siswa SDN sederajat dan siswa SMPN sederajat, mencapai Rp 184.977.504.000. Belum lagi, ditambah anggaran untuk

FOTO: BM/MUCHLIS

H Nur Ahmad Syaifuddin

fisik sekolah, perbaikan maupun pembangunan dan gaji guru, nilainya mencapai Rp 1,3 triliun.

“Jadi untuk operasional pendidikan, anggarannya sudah mencukupi. Jika ada bantuan lain dari pihak swasta, juga baik bila disumbangkan untuk fisik. Bisa jadi ada bangunan lain di sekolah yang belum tercover dalam tingkat kerusakan maupun lainnya,” saran mantan politikus PKB di DPRD Sidoarjo dalam tiga periode berturut-turut itu. (cls/udi)

Belum Sentuh Pembangunan Kelas Baru

FOTO: BM/MUCHLIS

Hadi Subiyanto

SIDOARJO (BM) – Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pwmkab) Sidoarjo belum sepenuhnya menjawab bermacam persoalan terkait dunia pendidikan di daerah itu.

Pernyataan itu disampaikan anggota komisi D DPRD Sidoarjo, Hadi Subiyanto. Menurutnya, anggaran Rp 1.3 triliun itu belum menjawab soal pendidikan gratis di Sidoarjo. Karena nyatanya, kata dia, anggaran BOS untuk SD di KUA PPAS hanya dianggarkan Rp 25 ribu, sedangkan idealnya 29 ribu.

Anggaran BOS untuk SMP idealnya Rp 70 ribu, namun masih dianggarkan Rp 50 ribu. anggaran di atas juga belum mencover untuk pembangunan kelas baru.

“Kalau perbaikan kelas rusak mungkin iya, tapi kita juga masih butuh membangun ruang kelas baru, sedangkan anggaran tersebut belum mencover untuk pembangunan kelas baru,” tegas Hadi.

Data yang ada, Dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo membutuhkan ruang kelas baru yang mencapai 751 lokal kelas. Kebutuhan ruang

kelas baru ini, sebagai upaya untuk meniadakan shiff pada sekolah dasar yang ada. Saat ini, jumlah rombongan belajar saja mencapai 4.528 rombongan dengan kapasitas ruang kelas sebanyak 3.777 buah.

Perlu diketahui, APBD Sidoarjo untuk tahun 2017 sebesar Rp 4,2 triliun. Anggaran untuk pendidikan di Sidoarjo tahun 2017 sebesar Rp 1,3 triliun atau 32 persen, yang termasuk di dalamnya perbaikan fisik sekolah rusak, dan operasional pendidikan baik gaji guru ataupun BOS. (cls/udi)

Peserta Lomba Esai ‘Andai Aku Jadi Anggota DPRD’ Membludak SIDOARJO (BM) – Jumlah peserta Lomba Menulis Esai yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo bekerja sama dengan DPRD Sidoarjo, ternyata melebihi target perkiraan panitia.

Tercatat, pasca ditutupnya jadwal pengiriman karya esai pada Kamis lalu, sudah lebih dari 100 karya diterima panitia.

Koordinator Lomba Esai PWI Sidoarjo – DPRD Sidoarjo, Ahmad Suprayogi mengatakan, sebelumnya panitia tidak mengira jika antusiasme pelajar dan mahasiswa di Sidoarjo bakal sangat tinggi. Pasalnya, menulis esai dinilai merupakan karya yang cukup sulit. “Ternyata antusiasmenya besar,” katanya usai menggelar rapat dewan juri, Selasa (15/11) siang.

Juri yang nantinya bertugas adalah unsur dari Penasehat PWI Sidoarjo, Ahmad Yani, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin, serta wakil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Nawawi Abdul Manan.

Sementara itu, antusiasme lain juga ditunjukkan para peserta Lomba Foto Jurnalistik dan Foto Selfie/Wefie. Meski batas akhir pengiriman dijadwalkan masih pada Kamis (17/11) hari ini, hingga kini karya yang masuk telah melampaui angka 200 foto.

Ketua PWI Sidoarjo, Abdul Rouf mengatakan, rangkaian lomba dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ini diharapkan bisa terus menumbuhkan rasa nasionalisme pemuda di Kabupaten Sidoarjo.

“Sesuai tema yakni Nasionalisme Pemuda dalam Bingkai Foto, kami berharap antusiasme peserta yang luar biasa ini turut mewakili jiwa nasionalisme mereka,” ujarnya. (kb/udi)

FOTO: BM/IST

DISELEKSI: Panitia lomba menulis esai ‘Andai Aku Jadi Anggota DPRD’ melakukan penilaian terhadap semua karya yang masuk.

DELTA SINGKAT

Gusdurian Ajak Kampanyekan Toleransi SIDOARJO (BM) – Jaringan Gusdurian Indonesia (JGD) kembali mengampanyekan hari toleransi internasional bersamaan Peringatan Hari Toleransi Internasional, Rabu (16/11). Kampanye hari toleransi itu digemakan ke semua elemen masyarakat sebagai wujud untuk menyadarkan kembali betapa pentingnya hidup bertoleran.

Aktivis Gusdurian Sidoarjo, Zen Haq, mengajak berbagai elemen untuk ikut mengampanyekan hari toleransi. ”16 November adalah Hari Toleransi Internasional yang dirayakan untuk mendidik publik bersama-sama menghidupkan kebutuhan masyarakat bertoleransi,” cetus Zen, Rabu (16/11).

Menurutnya, toleransi antarsesama bukanlah semata-mata menghormati dan menghargai perbedaan, baik suku, agama, ras, dan etnisitas, namun juga upaya aktif untuk memastikan bahwa semuanya setara di mata hukum dan undang-undang.

Menurut dia, hal ini sebagaimana yang telah diperjuangkan Gus Dur selama hidupnya, yakni melakukan pembelaan kepada kelompok yang terdiskriminasi dan juga melakukan advokasi serta dialog dengan pihakpihak yang berkonflik.

Menurutnya, pada kesempatan Hari Toleransi Internasional ini melalui Jaringan Masyarakat Peduli KeBhinnekaan Jawa Timur kembali mengajak sekaligus mengingatkan semua pihak bahwa toleransi adalah sikap aktif mewujudkan kesetaraan dalam perbedaan serta mengampanyekan pesan toleransi dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. (sn/udi)

Dua Spesialis Perampas Motor Diringkus SIDOARJO (BM) – Dua pelaku pencurian disertai kekerasan diringkus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Tanggulangin. Kedua tersangka itu masing-masing Jaky Risdianto (20), warga Dusun Wates RT.05 RW.02, dan Heru Pramono (24), warga Desa Kludan RT.01 RW.02, Kecamatan Tanggulangin.

Penangkapan terhadap keduanya dilakukan terkait dugaan telah melakukan tindak pencurian disertai kekerasan terhadap Dicky Reynaldi (20), warga Dusun Jati Alun-Alun RT.01 RW.03 Desa Bancang, Kecamatan Prambon. Keduanya saat ini diamankan Polsek Tanggulangin guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Dijelaskan Kapolsek Tanggulangin, Kompol Sirdi, kejadian bermula saat korban yang mengendarai Honda Beats Nopol W 4491 WS menuju warkop di daerah Candi, Minggu (13/11) sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu, korban berboncengan dengan rekannya, Rasco Arbadi. melintas di Jalan Wates Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin.

Setibanya di SPBU kawasan Dusun Wates, Kedensari, kedua pelaku menghetikan laju motor yang dikendarai korban. “Tanpa suatu sebab, tiba-tiba dihadang kedua pelaku dan dilempari batu paving hingga terjatuh. Saat itu, korban juga bersama beberpa temannya yang samasama mengendrai motor,“ kata kapolsek, Rabu (16/11).

Pada saat korban terjatuh dari motor, pelaku membawa kabur motor korban melaju kencang ke arah Desa Kludan melintasi pinggiran sungai di Dusun Wates.

Beberapa teman korban sempat mencoba melakukan pengejaran, namun tidak berhasil.

Menurut Kompol Sirdi, kedua pelaku ditangkap di rumah masing-masing tanpa melakukan perlawanan.

Selain meringkus kedua pelaku, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti di antaranya berupa 1 unit roda dua Honda Beat,1 buah helm warna biru, 2 buah pecahan paving,1 kayu berukuran 70 cm meter.

“Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.“ tandasnya. (cls/udi)

Tahanan Narkoba yang Kabur Diminta Serahkan Diri

SIDOARJO (BM) – Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir, meminta tahanan kasus narkoba Polsek Balongbendo yang melarikan diri segera menyerahkan diri.

Penegasan itu diungkapkan Kapolresta AKBP Muh Anwar Nasir. “Kita sudah membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk melakukan pengejaran. Selain itu, pihak keluarga juga diimbau untuk menyerahkan tersangka, apabila mengetahui keberadaannya,” katanya.

Menurut mantan Kapolres Nganjuk itu, pengejaran yang dilakukan timsus yang dibentuknya juga dilakukan dengan menyebarkan foto tersangka di sejumlah tempat. Untuk itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka diharapkan pula segera menginformasikan ke kantor polisi terdekat.

Tahanan kasus narkoba Polsek Balongbendo atas nama Selamet (43), warga Kecamatan Prambon, Sidoarjo, berhasil melarikan diri saat dikeler untuk keperluan pengembangan dan penangkapan tersangka lain di ka-

“

Kita sudah membentuk Tim Khusus untuk melakukan pengejaran. Pihak keluarga juga diimbau untuk menyerahkan tersangka, bila mengetahui keberadaannya.”

- AKBP M ANWAR NASIR Kapolresta Sidoarjo

wasan Krian.

Tersangka Selamet sebelumnya ditangkap karena membawa sabu-sabu seberat 13 gram. Tersangka kabur saat dibawa tiga anggota Polsek Balong-

bendo untuk pengembangan penyidikan pada Jumat(11/11). Namun, saat ditinggal di mobil sendiri, sekitar pukul 17.00 WIB, tersangka berhasil kabur.

Ketiga petugas Polsek Balongbendo mengetahui tahanannya kabur setelah diberi tahu warga yang kebetulan melihat saat tersangka keluar dari mobil.

Terkait dua penyidik yang saat itu membawa tersangka ketika dilakukan pengembangan hingga akhirnya tersangka kabur, kata kapolresta, hingga saat ini masih terus dilakukan penye-

lidikan.

“Apabila kedua penyidik tersebut ada unsur kelalaian dalam melakukan pengembangan, akan kita tindak dengan hukuman disiplin. Dan satu tersangka hasil dari pengembangan itu sekarang sudah ditahan di Mapolsek Balongbendo,” tandasnya.

Sementara itu, tersangka Wakapolsek Balongbendo yang tertangkap menyimpan sabu-sabu dan senjata api (senpi) rakitan rencananya akan dipindah ke Mapolda Jatim. Alasannya, sel yang ada di Mapolres Sidoarjo penuh. “Dalam waktu dekat, akan kami pindahkan ke Polda. Karena di sini sudah melebihi kapasitas,” ujar AKBP Anwar Nasir.

Meski penahanannya dipindahkan ke polda, lanjut kapolresta, namun untuk pemeriksaannya tetap akan dilakukan di Polresta Sidoarjo. Tersangka Wakapolsek Balongbendo, AKP Harianto tertangkap tangan menyimpan sabu seberat 4,2 gram dan senpi rakitan jenis revolver beserta tujuh butir peluru yang disimpan di ruang kerjanya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

DIAMANKAN: Dua pelaku pencurian disertai kekerasan diamankan di Polsek Tanggulangin. Keduanya diringkus sesudahnya beraksi di Jalan Wates Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin.