Berita Metro 16 Maret 2016

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

RP 3.500,Iklan/ Langganan: 081216327858

www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Risma Takut Dimarahi Warga Surabaya BATANG (BM) -Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menghadiri Festival Anggaran yang diselenggarakan Pemkab Batang, Jawa Tengah, Selasa (15/ 3). Risma tiba di rumah dinas Bupati Batang menggunakan mobil dan langsung disambut sekitar 200 petani. Dalam lawatannya tersebut, Risma sempat disebut-sebut sebagai ke-

FOTO: BM/IST

KUNJUNGAN: Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini (kiri) saat berkunjung ke Pemkab Batang - Jawa Tengah, Selasa (15/3).

pala daerah yang cocok maju Pilgub DKI Jakarta. Risma menegaskan sampai saat ini dia tidak pernah dicalonkan untuk maju ke DKI Jakarta. Ia berulang kali menyebutkan kalau ajaran agamanya melarang meminta-minta jabatan. Risma juga berusaha menghindari pertanyaan dari wartawan seputar Pilgub DKI Jakarta. “Enggak pernah dicalonkan, siapa yang bilang mau? Kamu yang bilang. Di agama saya tidak boleh meminta

jabatan,” kata Risma di rumah dinas Bupati Batang, Selasa (15/3). Risma tetap dicecar pertanyaan tentang isu tersebut dan lagi-lagi ia menghindar. Ketika ditanya soal perintah partai, Risma menegaskan dirinya tidak mau menjawab. “Saya tidak akan menjawab itu, sampai kapanpun ditanya. Surabaya itu juga tiba-tiba,” tandasnya. Usai diwawancara wartawan, Risma dan Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo keluar rumah dinas dan me-

nemui ratusan petani Batang yang sudah menanti. Mereka kemudian berdialog berbagai hal mulai dari masalah Batang hingga isu Risma maju Pilgub DKI Jakarta. “Bu, tetep di Surabaya ya, jangan pindah DKI ya bu,” ujar seorang perempuan yang matanya berkaca-kaca. “Lho bu, ojo nangis,” timpal Yoyok. “Mboten-mboten, bu,” tandas Risma menenangkan. Baca: Risma ... Hal 7

Jokowi Digugat Rp 1 Triliun JAKARTA (BM) – Perseteruan internal Partai Persatuan Pembangunan(PPP)berbuntutpanjang. Bukan hanya konflik antar kubu, tetapisudahmerambahkeeksternal. Kubu Djan Faridz menggugat pemerintahRp1,007triliun.Namanama yang tergugat adalah PresidenJokoWidodo(Jokowi),Menko PolhukamLuhutPandjaitan,serta Menkum HAMYasonna Laoly. Gugatan PPP Muktamar Jakarta ini terkait dengan sikap pemerintah yang dinilai mengesampingkan putusan Mahkamah Agung (MA). Ketua Umum PPP Muktamar

Jakarta Djan Faridz bersama Sekjennya Achmad Dimyati Natakusuma memberi kuasa ke Humphrey Djemat untuk menggugat pemerintah, yaitu menggugat Presiden RI, Menko Polhukam dan Menkum HAM. Sidang perdana ini dimulai pada pukul 11.30 WIB di Ruang Candra PN Jakpus, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Namun dikarenakan pihak Tergugat II dan III tidak ada perwakilannya maka sidang ditunda dan kembali akan digelar pada Selasa (29/3) mendatang.

FOTO: BM/IST

SAHKAN PUTUSAN MA: Ratusan massa PPP kubu Djan Faridz saat berunjuk rasa di depan gedung Kemenkum HAM Jakarta, Selasa (15/3). Mereka menuntut Menkum HAM Yasona Laoly mengesahkan kepengurusan PPP Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta.

Baca: Ratusan ... Hal 7

Demokrat Persiapkan Ani Yudhoyono Capres 2019

Luhut Kejar Pengemplang Pajak Ribuan Triliun JAKARTA (BM) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kegeramannya atas masih maraknya pengemplangan pajak. Selama delapan bulan ini, Kementerian Polhukam telah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan menemukan adanya beberapa oknum yang belum membayar pajak dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah. Baca: Manipulasi ... Hal 7

PDIP: Selamat untuk Bu Ani

FOTO: BM/IST

KOLEKSI BATIK: Ibu Ani Yudhoyono berpose di stan yang memajang koleksi kain batiknya di pameran Gelar Batik Nusantara 2015, di Jakarta Convention Center, Rabu (24/6).

JAKARTA (BM) - Nama Ani Yudhoyono tiba-tiba merebak di dunia maya, muncul sebagai sosok calon presiden RI 2019. Menanggapi fenomena tersebut, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengucapkan selamat kepada Ani Yudhoyono yang sudah mulai dipersiapkan Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang. “Kami menyampaikan selamat

kepada Bu Ani dan Partai Demokrat yang pada jauh-jauh hari mempersiapkan calon presidennya,” kata Hendrawan, Selasa (15/3). Hendrawan mengatakan, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilaksanakan berbarengan pada 2019 mendatang. Oleh karena itu, figur yang diusung sebagai calon presiden sangat menentukan.

Kasus Kecelakaan Kerja Karyawan PT KAI Daop 8

Korban Lumpuh, Tak Ada Perhatian SURABAYA (BM) - Belum kelar kasus dugaan penggelapan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang membelit PT KAI, kini telah muncul kasus baru. Kasus tersebut adalah dugaan tidak adanya perhatian dan/atau kelalaian PT KAI Daop 8 terhadap kasus kecelakaan kerja yang

Baca: Peluang ... Hal 7

Baca: Siapkan ... Hal 7

Ilmuwan Indonesia Temukan Obat Obesitas

Ekstrak Kedelai Mampu Hancurkan Lemak Kelebihan berat badan atau obesitas menjadi masalah serius bagi kebanyakan kaum dewasa, utamanya kalangan ibu-ibu. Dari catatan World Health Organization (WHO), kasus obesitas ini telah meningkat hingga dua kali lipat sejak tahun 1980. Penyakit itu merupakan kondisi di mana telah terjadi penumpukan lemak dalam tubuh seseorang.

Risma Takut Dimarahi Warga Surabaya Ya nggak usah ke Jakarta bu..

BERAGAM cara dikembangkan ilmuwan untuk mengurangi kasus obesitas. Selain mendorong gaya hidup sehat, ada prosedur menyedot lemak, operasi lambung, sampai penggunaan obat-obatan untuk menghancurkan lemak di bawah kulit. Terkait penggunaan obat

Jokowi Digugat Rp 1 Triliun Kena batunya neh..

penghancur lemak tersebut, peneliti Dr dr Reza Yuridian Purwoko, SpKK, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengatakan sayangnya obat yang ada sekarang masih didapatkan memberikan efek samping. Gejala yang muncul bisa bercak kemerahan, rasa tersengat, rasa nyeri, pembengkakan kulit, dan

pada beberapa kasus kerusakan kulit akibat luka pascasuntikan. Menurut dr Reza dan telah dibuktikan oleh studi yang ada bahwa hal itu terjadi karena zat tambahan dalam sediaan obat yaitu sodium deksikolat (SD) dapat menyebabkan nekrosis (kematian sel) dan menimbulkan inflamasi. Berangkat dari keinginan membuat obat yang lebih aman dan efektif, dr Reza meneliti penggunaan senyawa fosfatidilkolin (FK) dari bahan alami yaitu biji-bijian kedelai yang biasa dijadikan untuk tempe. Baca: Obat ... Hal 7

PRAKIRAAN CUACA

FOTO: BM/IST

Dr dr Reza Yuridian Purwoko, SpKK

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN SEDANG Suhu 26 - 34°C

HUJAN RINGAN Suhu 26 - 33°C

BERAWAN Suhu 26 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 32°C

“Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.” - Ibnu Mas’ud -


02 P O L H U K A M

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

DPR Beri Isyarat, Jenderal Bintang Tiga Amat Berpeluang

SEKTOR HILIR

Bursa Calon Kapolri Mulai Bergulir

Kurtubi: Ada Apa Pemerintah Ngotot Tarik DKE

JAKARTA (BM) – Menjelang memasuki masa pensiun Kapolri pada Juli mendatang, bursa calon Kapolri mulai bergulir. Bahkan sejumlah elemen sudah memunculkan siapa calon yang layak dan bersih untuk menjabat Kapolri mendatang. Beberapa bulan kedepan proses pemilihan Kapolri akan dilakukan. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki pensiun pada Juli mendatang. Dalam proses pemilihan Kapolri, setelah ditetapkan presiden akan melalui proses di DPR. Komisi III DPR yang nantinya melakukan fit and proper test hingga pemilihan yang kemudian ditetapkan untuk mendapat pengasahan melalui paripurna di DPR. “Setiap jenderal bintang tiga punya kesempatan jadi Kapolri,” kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/3). Bambang

FOTO : BM/IST

SIAPKAN: Kapolri Jenderal Badrotin Haiti akan memasuki masa pensiun Juli mendatang. Sejumlah calon pengganti mulai banyak dimunculkan oleh elemen masyarakat.

memberi sinyal, biasanya seorang calon Kapolri berasal dari Bareskrim. Tapi memang semuanya bergantung kepada presiden yang akan memberi keputusan. Sementara menurut Anggota Komisi III DPR Didik Mukriyanto, seorang calon Kapolri adalah kader terbaik Polri yang memiliki kinerja dan prestasi. ”Jabatan Kapolri adalah amanah jabatan yang penentuannya melalui mekanisne administrasi sesuai aturan main yang diatur dalam UU. Melalui seleksi di internal kepolisian, diajukan ke Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR,” urai Didik. “Pengangkatan Kapolri berasal dari ragam karier kader terbaik Polri. Banyak juga yang dari Kapolda maupun jabatan lain. Basis integritas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi serta rekam jejak menjadi dasar penentuan dari Kapolri,” tutup dia.(nas/dra)

Di-black Campaign, Ade Tetap Maju Caketum JAKARTA (BM) - Tak ingin masuk dalam jebakan Batman terkait pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar, Tim sukses Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo menilai, adanya jebakan Batman dengan beredarnya surat perjanjian bahwa Ade tidak akan mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di partai berlambang beringin itu. Namum calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin tidak mau ambil pusing soal kampanye hitam untuk menjegal dirinya jadi orang nomor satu di partai. Ade menilai serangan itu tak akan berpengaruh. ”Tadi, saya sudah

menyampaikan. Saya enggak mau jadi radio putus. Cukup, titik. Saya tetap maju dan titik. Saya tidak boleh jadi radio butut,” kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3). Ade menjelaskan, perannya sebagai Ketua DPR dijalankan dengan tulus, dorongan terhadap dirinya agar maju dalam bursa caketum juga sudah dipertimbangkan. Dia memastikan, kinerja sebagai Ketua DPR tidak akan menganggu proses pencalonannya. “Saya punya niat yang tulus dan saya tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang melanggar peraturan dan undang-undang yang ada. Jadi, saya nggak

FOTO:BM/IST

Ade Komarudin

merasa terganggu,” ujarnya. “Surat ini agak janggal. kader punya hak untuk memilih dan dipilih. Munculnya surat ini jebakan batman yang diciptakan seseorang untuk menjegal Ade,”

kata Bambang, Ketua Komisi III ini menegaskan, beredarnya surat perjanjian bahwa Ade tidak akan maju menjadi calon ketua umum pada Munas Golkar mendatang, semakin mengonfirmasi adanya pihakpihak atau calon tertentu yang memang sejak awal ingin menjegal Ade.”Untungnya, serangan hitam itu ibarat tembakan pakai peluru hampa,” tambah Bambang. Bambang menyesalkan kampanye hitam yang ditujukan kepada Ade. Apalagi Partai Golkar terkenal sebagai partai tertua dan berpengalaman. ”Tindakan mereka membuat jebakan Batman terhadap sesama kader, jelas tindakan tidak terpuji

yang merugikan dan mempermalukan partai Golkar sendiri. Apalagi surat tersebut lalu sengaja disebarkan ke publik melalui media massa oleh timses calon tertentu,” ujar dia. Bambang menambahkan, perbuatan itu jelas membuat persaingan calon ketua umum Partai Golkar semakin memanas. Dia pun mengimbau timses kandidat caketum Golkar agar bermain sehat dan menghindari praktik pembusukan terhadap lawan.Bambang menggarisbawahi, pada poin kedua dalam perjanjian tersebut, bahwa Ade tidak akan maju sebagai kandidat caketum hingga Munas Bali berakhir. (nas/dra)

DPR Beri Syarat Tambahan Calon Kepala Daerah

FOTO:BM/IST

FOTO : BM/IST

SELEKSI: masa kampanye pilkada serentak tahun lalu akan dievaluasi dan diperketat soal persyaratan calon pimpinan daerah, utamanya bidang kesehatan.

JAKARTA (BM) - Terkait ditangkapnya Bupati terpilih Ogan Ilir yang terjerat kasus narkoba, saat ini pemerintah sedang menyusun langkah untuk memperketat syarat kesehatan bagi calon kepala daerah yang

akan mencalonkan diri. Bahkan Komisi II berencana memberikan aturan tambahan bagi kepala daerah agar tidak menggunakan narkoba. Aturan itu akan dimasukkan dalam Undangundang Pilkada yang saat ini

masih dalam tahap revisi. “Seperti semua kepala daerah setiap satu tahun wajib tes urine, atau tes bebas narkoba. Ini bisa saja dimasukkan di UU Pilkada,” kataWakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Selasa (15/3). Usulan ini muncul agar tak lagi adakepaladaerahyangtertangkap karena narkoba seperti Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi. “Ini Itu bisa jadi bagian dari good govermentand clean goverment,” ujar politikus Gerindra ini.Selain itu, Riza berharap partai politik juga terlebih dahulu menyaring ketat calon yang bakal diusung untuk maju dalam Pilkada. Parpol harus benar-benar mengawasi bakal calon yang akan diusung. “Ini menjadi catatan penting kita ke depan, kita cari solusinya, solusinya rekrutmen diperketat,

Ini menjadi catatan penting kita ke depan, kita cari solusinya, solusinya rekrutmen diperketat, rumah sakit yaang ditunjuk juga agar menjadi perhatin bagi IDI, KPU, dan Bawaslu,” AHMAD RIZA PATRIA WAKIL KETUA KOMISI II

rumah sakit yaang ditunjuk juga agar menjadi perhatin bagi IDI, KPU, dan Bawaslu,” jelas dia.Riza juga mengaku mendukung adanya keterlibatan Badan Narkotika Nasional dalam proses Pilkada. Usulan ini pun segera ditindaklanjuti.”Enggak masalah, kita dukung. Nanti kita minta KPU melibatkan BNN,” ujar dia.(nas/dra)

Khawatir Teroris, Bupati Atur Khotbah Jumat KARAWANG (BM) - Guna meminimalisir paham radikal ke masyarakat dan membuahkan beda persepsi. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mendukung langkah untuk memfilter khotbah Jumat di seluruh masjid di Karawang. Hal itu dilakukan untuk menangkal paham radikal di masyarakat. Nantinya setiap penceramah harus membacakan buku pedoman penanganan paham radikal saat Jumat. Cellica menyebut pemahaman radikal telah menyebar di sebagian masyarakat Karawang, sehingga harus diluruskan. “Teroris itu punya pemahaman lebih, bahkan ibadahnya yang lebih rajin dari kita-kita, sehingga pemikirannya jadi kompatibel,” ujar Cellica, Selasa (15/3). Guna menangkal paham radikaldimasjid-masjid,rencana-

nya pemda Karawang akan mengutus ulama kompeten dan pilihan. Sementara kepala Polisi Resor Karawang, Ajun Komisaris Besar Andi Mochammad Dicky Pastika Gading mengatakan para ulama nantinya akan didampingi aparat babinkamtibmas. “Itu diberlakukan di wilayah yang dianggap kritis. Zonasinya sudah diatur,” ucap dia. Dicky menjelaskan, wilayah kritis paham radikal di Karawang, akan dikategorikan sebagai zona merah. Ada pula zona kuning dan hijau. “Zona merah jadi perhatian khusus karena paling berbahaya. Akan jadi wilayah yang paling diawasi, karena dipastikan penganut faham radikal bermukim disana,” ujar Dicky. Dicky mencontohkan, setelah dipantau intel setahun terakhir, ada suatu mesjid di Kara-

FOTO:BM/IST

Cellica Nurrachadiana

wang yang masuk zona merah. “Karena ada orang berpaham radikal jadi jamaah di mesjid itu. Sementara mesjid di sekitarnya menjadi zona kuning karena ditengarai ada simpatisan,”

Dicky tidak berbicara banyak ihwal lokasi tepat zona merah itu. Ia pun enggan menyebut nama mesjid yang masuk zona merah. Ia hanya menjelaskan jika penetapan zonasi itu ber-

dasarkan pantauan dan temuan intel. “Sudah sejak lama dipantau. Ada beberapa titik di Karawang,” kata Dicky. Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Karawang Sujana Riswana, mengatakan, zona merah itu terdapat di Kecamatan Klari dan Cikampek. “Saya tidak berwenang menyebutkan lokasinya. Yang jelas saat ini akan diberlakukan tiga tahap. Tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan,” ucap Sujana. Beberapa teroris tercatat pernah tinggal di Kecamatan Klari dan Cikampek. Sunakim alias Afif, pelaku penembakan di Sarinah Januari lalu pernah tinggal di Klari. Disana, ia tercatat pernah mengontrak rumah di Desa Duren, Kecamatan Klari. (net/dra)

JAKARTA (BM) - Adanya sikap ngotot dari pemeritah untuk memungut Dana Ketahanan Energi (DKE) tersebut dari sektor hilir energi atau dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat, ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya justru tidak memihak kepada masyarakat. Hal ini dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari komisi energi (VII), Kurtubi. Dirinya mengingatkan pemeritah agar berhati-hati dan tidak menambah beban bagi rakyat dalam memungut dana ketahanan energi (DKE). “Dana ketahanan energi ini harus hati-hati terlebih ini akan dibebankan di sektor hilir,” tuturnya di Ruang GBHN Nusantara V, MPR RI Jakarta, Selasa (15/3). Lebih lanjut dikaatakan jika hal itu terjadi maka tidak ubahnya dengan pajak enegi. Dijelaskan bahwa pajak energi adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna atau pembeli BBM agar mendorong rakyat menggunakan transportasi umum dan mengurangi pengguFOTO:BM/IST Kurtubi naan kendaran pribadi. Namun pajak energi tersebut diterapkan apabila sarana transportasi umum sudah terbangun secara baik, namun faktanya sekarang pemerintah belum mampu secara maksimal menyediakan sarana transportasi umum untuk publik. “DKE ini mirip-mirip seperti energy tax, pajak yang dibebankan kepada pengguna atau pembeli BBM, tujuannya dengan pajak BBM yang tinggi, rakyat terdorong untuk tidak menggunakan kendaraan sendiri lalu menggunakan angkutan umum, ini boleh kalau sitem angkutan umum sudah baik,” tuturnya. Dirinya menilai kebijakan pemerintah untuk memungut DKE dari sektor hilir, sangat tidak tepat.“Maka kalau dibebankan lewat sektor hilir komponen penjualan BBM, ini saya pikir tidak tepat,” pungkasnya.(nas/dra)

SELIDIKI

Pasca Ledakan, TNI AL Bentuk Tim Investigasi JAKARTA (BM) - Insiden kebakaran di dalam tabung chamber diRuangPulauMiangas,gedungRUBTlamaRSTNIALMintohardjo terjadi Senin 14 Maret, menjadi atensi TNI Angkatan Laut (AL) membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ledakan tabung chamber di Ruang Udara Bertekanan Tingg (RUBT) Lama RSAL Mintohardjo,JakartaPusat.Timinvestigasiberisianggotagabungan TNI AL, kepolisian dan Ikatan Hyperbarik Indonesia. ”Kami akan bentuk tim investigasi bersama pakar-pakar lain supaya bisa mengetahui penyebabnya secara tepat. Hasilnya segera kami publikasikan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama M Zainudin, Selasa (15/3). Tim akan menyelidik sebab pasti terbakarnya tabung chamber. Zainudin masih menampik adanya kesalahan standar operasional prosedur (SOP) dalam insiden terbakarnya chamber. “Mulai dari jam tangan, cincin, ponsel, sabuk, tidak boleh dibawa masuk. Ini sudah sesuai SOP,” kata Zainudin. Saat kejadian, tabung instalasi terapi hiperbarik itu tengah diisi empat pasien. Mereka semua tewas. Keempat korban itu adalah mantan Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia Irjen (Purn) Abubakar Nataprawira (65), anggota DPD/Ketua Umum PGRI Sulistyo, Edi Suwandi Suryaningrat (67) dan Dimas Qadar Radityo (28).(nas/dra)

PEMBAHARUAN

RUU KUHP Ubah Hukum Pidana Indonesia JAKARTA (BM) - RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas akan menjadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Saat ini PanitiaKerja(Panja)KomisiIIIhampirmenyelesaikanpembahasan buku satu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). “Saya perkirakan, Juli atau Agustus buku satu selesai. Kemudian memasuki buku dua,” kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3). Politikus PKS itu mengatakan, sesuai dengan asas kebangsaan dan mengadopsi tuntutan perkembangan global. Nasir menjelaskan, ada pembahasan alot terjadi antara pemerintah dengan Panja RUU KUHP terkait penetapan hukuman mati. Sebab, pihak eksekutif belum FOTO:BM/IST satu suara apakah penetapan Nasir Djamil hukuman mati masuk dalam pidana pokok atau khusus. “Kami memahami hal tersebut. Tapi kami bersyukur, pemerintah masih mencantumkan hukuman mati meskipun dilakukan sangat selektif,” terang Nasir. Selain itu, komisi hukum itu juga menginginkan agar semua hukum yang berkembang di tengah masyarakat diakomodir dan dimasukkan dalam RUU KUHP. Pasalnya, hampir seluruh wilayah Indonesia masih menganut hukum adat. “Tapi, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, ada beberapa hukum adat yang bertentangan dengan hukum pidana,” terang Nasir. Dicontohkan kasus pria yang membawa lari kekasihnya dianggap hal biasa di daerah Bali. Sebaliknya, jika dimasukkan dalam hukum acara pidana, hal itu bisa dikenakan sanksi. Karenanya, dibutuhkan pembahasan mendalam untuk memasukkan hukum adat dalam RUU KUHP. Sehingga, kitab hukum pidana baru ini tidak menjadi perdebatan baru di tengah masyarakat. “Nah bagaimana ini kita akomodir dalam KUHP, ini butuh pendalaman. Karenanya, Panja melakukan kunjungan ke beberaoa daerah untuk melihat hukum daerah, jangan sampai nanti menimbulkan perdebatan,” ujarnya.(nas/dra)


HUKUM & KRIMINALITAS 03

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Pesta Sabu Digerebek jelaskan penggerebekan tersebut berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada salah satu rumah warga dijadikan pesta narkoba. "Berdasarkan laporan dari personel betul ada pesta narkoba. Kemudian kita lakukan penggerebekan," terang Sunardi, Senin (14/3). Saat penggerebekan, sambung Sunardi, petugas yang berjumlah sekira 30 personel ini melakukan operasi senyap. Sehingga tiga warga dan sejumlah BB berhasil diamankan. Lalu pelaku dan BB dibawa ke Kodim untuk dimintai keterangan. "Kita juga akan kembangkan informasi dari ketiga warga itu. Nanti setelah diperiksa, mereka akan diserahkan ke Polres bersama BB. Supaya ketiga warga ini diproses sesuai aturan hukum," ujar Dandim.(bjt/nii)

Disayangkan, Perkara Yoyok Mandek

ISTIMEWA

BANGKALAN (BM) – Tindak pemberantasan penyalahgunaan narkoba memang tanggung jawab semua. Mendapat informasi adanya pesta sabu, anggota Kodim 0829/Bangkalan bersikap proaktif menggerebek sebuah rumah di Desa Parseh, Kecamatan Socah. Ternyata betul, tiga orang warga yang disinyalir sebagai pengguna dan bandar narkoba pun dibekuk. Mereka adalah I (44), warga Surabaya, serta AM (24) dan SB (26) warga Desa Parseh. Selain mengamankan para tersangka, aparat juga menyita sejumlah barang bukti (BB) di antaranya sabu seberat 28,46 gram, 17 bong/alat hisap, 8 HP, 1 timbangan elektrik dan bukti transfer bank BCA sebesar Rp 15 juta. Dandim 0829/Bangkalan, Letkol Inf Sunardi Istanto, men-

kilas

BARANG BUKTI: Kodim 0829/Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menunjukkan barang bukti hasil penggerebekan sebuah rumah tempat pesta sabu di Desa Parseh, Kecamatan Socah.

Kalah Lagi di Praperadilan

inilah jaksa menunda penentuan sikap. "Kalau sudah menerima, kami minta petunjuk pimpinan terkait upaya PK," ujar Joko. Kata Joko, atas putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Toni Wijaya tidak sah, dengan begitu pi-

Empat Saksi Lagi Diperiksa SURABAYA (BM) - Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, kembali memeriksa saksi-saksi kasus dugaan korupsi dana hibah pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim. Pemeriksaan saksi-saksi diharapkan rampung pekan ini, sehingga bisa diberkas dan diserahkan kembali berkas-berkasnya ke jaksa Kejati Jatim. "Hari ini penyidik memintai keterangan kembali 4 saksi," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa (15/3). Argo menerangkan, ada 15 saksi yang dimintai keterangan kembali. Dari 15 saksi, tinggal 4 saksi lagi yang periksa lagi. "Kita harapkan pekan ini 15 saksi sudah dimintai keterangan lagi," tuturnya. Berkas perkara kasus dugaan korupsi dana hibah Pilgub Jatim di Bawaslu Jatim sudah diserahkan ke Kejati Jatim. Namun, berkasnya dinilai belum lengkap, sehingga dikembalikan lagi ke penyidik Polda Jatim. Untuk memenuhi kekurangan berkas yang dikembalikan jaksa, penyidik SubditTipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, kembali memeriksa tersangka ketiga komisioner dan 15 saksi (staf hingga rekanan Bawaslu Jatim). "Jika pemeriksaan sudah rampung, akan kita berkas lagi. Setelah itu, mungkin minggu depan kita serahkan ke jaksa," tandasnya. SubditTipikor Polda Jatim menyelidiki kasus dugaan korupsi pada dana hibah Pilgub Jatim tahun 2013. Setelah melakukan pemeriksaan 87 saksi (termasuk anggota Panwaslu kabupaten dan kota se Jawa Timur), mengamankan barang bukti serta mendapatkan hasil audit dari BPKP yang menemukan kerugian negara sekitar Rp 5,6 milliar, penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka. (det/ssn/nii)

Toni sendiri dijadikan calon pesakitan atas laporan Bambang Sudarmadji. Bambang adalah rekan Hj Fauna yang melakukan ikatan jual-beli tanah dan bangunan di Jl Kapasari. Toni sendiri muncul dan mengaku sebagai pembeli lain berdasarkan akta jual-beli saat proses berlangsung. Setelah ditelusuri, ternyata di dalam akte notaris itu terdapat keterangan yang dipalsukan. Bambang pun melaporkan Hj Fauna ke Polrestabes Surabaya dan kini pidananya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Laporan Bambang akhirnya berkembang ke Toni. Usut punya usut, ternyata keterangan palsu dalam akte notaris itu merupakan perintah dari Toni. Toni sendiri pernah diburu hingga ke pengadilan karena dinilai tidak kooperatif. Puluhan anggota polisi yang memantau sidang, ditugaskan menangkap pengusaha itu karena Toni tidak mengindahkan panggilan penyidik saat kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan. "Kami diperintahkan membawa Toni, tapi dia tidak pernah hadir di sidang," jelas Suroso. (arn/nii)

FOTO: BM/ANDRE

Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan.

haknya tidak akan melakukan pelimpahan tahap 2 (tersangka dan barang bukti). "Karena majelis menyatakan demikian, jadi kami menghormati," tegasnya. Sebelumnya, melalui amar putusan, Musa menetapkan jika penetapan tersangka atas Toni Wijaya tidak sah. Sebab penyidik tidak memiliki hukum yang mengikat. "Pernyataan 'sempurna' (P21) oleh jaksa penuntut umum pada Kejari Surabaya pada berkas pemohon tidak sah dan bertentangan dengan hukum," urai Musa. Menanggapi putusan, kuasa hukum pemohon, Pieter Hadjon menilai jika putusan majelis bisa menjadi pelajaran bagi polisi dan kejaksaan agar tidak bersikap arogan. "Mereka menerjunkan pasukan lengkap, padahal penetapan tersangka masih diuji keabsahannya dalam proses praperadilan," ujar Pieter. Menurut dia, penetapan oleh polisi juga hanya berdasarkan keterangan saksi dan ahli yang tak kompeten. "Kalau seperti ini, semua orang bisa jadi tersangka dan dipenjara," sindirnya.

KERJA SAMPINGAN: Selain memulung sampah, kedua pelaku juga memulung HP dan uang. Mereka diringkus anggota Crime Hunter Polsek Gubeng.

Dua Pemulung Dibekuk

Pemilik 2,7 Kilogram Sabu Disidang Topan juga Kuasai 3.158 Butir Ekstasi SURABAYA (BM) - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyidangkan perdana kasus kepemilikan sabu-sabu 2,7 kilogram yang melibatkan Mohammad Seli alias Topan (37). Warga Jl Griya Amarta Permai, Candi, Sidoarjo, ini didakwa oleh penuntut umum dari Kejati Jatim karena diduga sebagai kurir. Sebelumnya, Topan diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim. Jaksa Rahmad Hari Basuki yang mendakwa Topan mengurai, selain 2,7 kilogram sabu-sabu, Topan juga terbukti memiliki 3.158 butir ekstasi. Penangkapan atas terdakwa setelah Topan mengantar pesanan sabu-sabu ke seseorang dengan sistem ranjau di sekitaran alun-alun Sidoarjo. Usai diamankan, lanjut Hari, terdakwa kemudian digelandang ke rumahnya. Di sana ditemukan pula sabusabu di samping dan belakang rumah Topan. Jika ditotal berat narkotika jenis sabu-sabu mencapai 2,7 kilogram. "Barang bukti yang diamankan di rumah terdakwa atas pengakuan sendiri," ujar jaksa. Akibatnya, Topan bisa saja diancam pidana mati sebagaimana jeratan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang RI No 35/2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Menanggapi dakwaan itu, Topan menyatakan hanya sebagai pesuruh. Menurutnya, yang dilakukan selama ini karena desakan ekonomi. "Saya sadar pak hakim. Tapi saya nekat karena kebutuhan hidup," ujar Topan. Sayangnya, majelis yang diketuai Musa Arif Aini memintanya diam dan menjelaskan alasannya berdagang narkotika ketika dimintai keterangannya sebagai terdakwa.

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Untuk kedua kali dalam waktu kurang dari sebulan, korps adhyaksa di Jatim kalah dua kali dalam gugatan praperadilan. Setelah sebelumnya Kejati Jatim kalah dalam gugatan praperadilan oleh Kadin Jatim, kini giliran kejari Surabaya mengalami nasib ssama dalam permohonan praperadilan yang diajukan Toni Wijaya di PN Surabaya. Toni Wijaya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya atas kasus pemalsuan akta jualbeli tanah yang kemudian berkasnya dinyatakan sempurna alias P21 oleh Kejari Surabaya. Polrestabes dan Kejari Surabaya, duduk sebagai pihak termohon. Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan menyebut, pihaknya belum memastikan akan mengajukan upaya hukum lain setelah status tersangka Toni dibatalkan majelis hakim. Padahal kejaksaan berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan hakim tunggal Musa Arif Aini tersebut. Menurut Joko, pihaknya belum menerima putusan dari pengadilan. Atas dasar

ISTIMEWA

Kejaksaan Hormati Putusan Pengadilan

SIDANG PERDANA: Terdakwa Topan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (15/3).

"Sudah, nanti dijelaskan kalau sudah waktunya," tutup Musa. Topan dibekuk pada 23 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30WIB. Saat itu, petugas BNNP Jatim sudah melakukan pengintaian di rumah terdakwa selama beberapa waktu. Tak lama setelah diintai, petugas lantas ditangkap usai mengirim sabu-sabu di alun-alun Sidoarjo. Adapun 2.158 butir ekstasi ditemukan di kamarnya. PenangkapanTopan berbuntut penangkapan lain terhadap sesama kurir dan bandar. Adalah Rudianto, Razali Zaenal, Nova Anca Yudi Burnia dan Nico Dimas Irawan. Dari para pelaku diamankan 22,8 kilogram ganja. (arn/nii)

SURABAYA (BM)- Dyah Torissiah alias Susi menyayangkan sikap pihak kepolisian yang tak kunjung melimpahkan berkas perkara bandar narkoba Yoyok ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Padahal, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dilimpahkan 60 hari lalu. Amirul bahri, kuasa hukum Susi, mengaku tak terkejut. Ia sudah mencium adanya upaya meloloskan Yoyok dari pertanggungjawaban hukum atas kepemilikan 50 kg sabu-sabu. "Di persidangan sudah ada tanda-tanda meloloskan Yoyok tersebut. Meski disebut yang memiliki barang namun hasil konfrontir Yoyok tak pernah dimasukkan berkas," ujar Amirul. Amirul menduga adanya skenario besar untuk memutus jaringan narkoba yang dikendalikanYoyok dengan mengorbankan orang-orang suruhannya termasuk Susi yang diakui Amirul tak pernah menerima untung apapun dari bisnis narkoba Yoyok. "Susi hanya mengenalkanYoyok dengan Abdul Latif, setelah itu Susi tak pernah mengetahui apa yang dilakukan Yoyok dengan Abdul Latif," tambahnya. Amirul dengan sangat meminta agar pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini untuk tidak mempermainkan nyawa manusia. "Ini masalah hukuman mati lho, masalah nyawa seseorang jadi jangan dibuat main-main," tukasnya. Seperti diberitakan Berita Metro, Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyandi geram karena Polrestabes Surabaya tak kunjung mengirim berkas perkara bandar narkoba Yoyok. Padahal, tiga anak buah Yoyok, sudah divonis hukuman mati melalui sidang terpisah. Yoyok adalah pimpinan dari peredaran 50 kilogram sabu-sabu yang melibatkan Aiptu Abdul Latief, Anggota kepolisian Polsek Sedati yang bulan lalu divonis mati. (bjt/nii)

SURABAYA (BM)- Dua pemulung yang sehari-hari mengais rezeki di Ngagel Jaya, tiba-tiba diringkus Unit Crime Hunter Polsek Gubeng. Pasalnya, kedua pemulung diduga memiliki kerja sampingan, mengais HP sekaligus uang yang ada di warung. Kedua warga Jalan Kalimas Utara yang sekarang meringkuk ditahanan Polsek gubeng itu adalah BD (39) dan MM (16). Kejadian penangkapan tersebut bermula saat kedua pelaku melakukan aktivitasnya pada pukul 04.30 WIB. Ketika melintas di depan dealer Suzuki Ngagel Jaya Selatan, langkah kedunya terhenti. Bukan tanpa alasan, ternyata mereka tertarik dengan warung milik Irul (30). Ketertarikan bukan untuk membeli jajan yang tersedia, tetapi lantaran melihat Irul tengah tertidur dengan HP tergeletak di atas meja. Sejurus kemudian, keduanya langsung menggasak HP merk Advan. Tak puas mengambil Hp, kedua pelaku juga membuka isi laci warung untuk mengambil semua uangnya. Naas, saat itu Irul langsung terjaga dari tidur. Melihat kedua pelaku mengobok-obok laci, sontak ia berteriak maling.Teriakanya mengundang warga sekitar untuk merapat. Kedua pelaku akhirnya tertangkap. Kapolsek Gubeng, Kompol Edo Satya Kentiko, SH, SIK melalui anggotanya ketika melakukan penyidikan, pelaku mengaku aksi semacam itu ternyata sudah dilakukan sekian kali . "Sudah berulang kali pelaku menjalankan aksi yang serupa yakni di stasiun Kereta ApiWaru, daerah Tambang Boyo, Jl. Kertajaya di bawah rel Kereta Api saat orang sedang tidur," paparnya, Selasa (15/3). Dari penangkapan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebuah HP merek Advan warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 530.000. Lantaran salah satu pelaku usianya masih dibawah umur, selanjutnya petugas berkoordinasi dengan SCCC (Surabaya Children Crisis Center). Sedangkan untuk tersangka BD, diambil langkah sesuai pasal yang berlaku.(dre/nii)

Revisi UU Pilkada

Salah satu warisan pemerintah SBY kepada pemerintah Jokowi adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sempat terjadi pro kontra hendak mengebiri hak politik rakyat dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Presiden SBY waktu itu mengeluarkan Perppu yang isinya pemilihan Gubernur, bupati/walikota tetap secara langsung oleh rakyat. Kini materi UU Pilkada itu akan direvisi. Rapat terbatas membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, itu digelar Selasa (15/3) sore di Kantor Presiden. Rapat dipimpin

langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam pengantarnya, Presiden berharap agar rancangan undang-undang Pilkada tersebut tak hanya sebatas tambal sulam yang menutupi kekurangan undang-undang sebelumnya. Tetapi, RUU tersebut dapat menjadi tameng antisipatif apabila terjadinya masalah di kemudian hari. "Saya tidak

ingin bersifat tambal sulam hanya tutupi kekurangan lalu. Harus antisipatif di masa yang akan datang," kata Jokowi. Selain itu, Jokowi menegaskan RUU tersebut harus bersifat jangka panjang demi membawa penyelenggaraan Pilkada untuk lebih baik ke depana. RUU tersebut haruslah disertai perbaikan yang didasari dari pemikiran yang matang. "Saya ingin pelaksanaan pilkada mendatang lebih lancar aman dan disertai perbaikan dari kekurangan ada. Perlu ada perbaikan regulasi memayungi pelaksanaan pilkada selanjutnya sehingga lebih baik," ujar Jokowi. Jokowi juga meminta kepada pihak-pihak yang menyusun RUU tersebut harus bersikap hati-hati saat mem-

bahasnya. Sebab, dia tak ingin nantinya justru ada pasal per pasal yang menjadi multitafsir. “Perbaikan regulasi itu bukan hanya menindaklanjuti putusan MK, tetapi juga melakukan koreksikoreksi, melakukan penyempurnaanpenyempurnaan yang sifatnya substansial, berdasarkan pengalaman praktik pilkada yang kemarin. Juga bisa memuat aturan-aturan baru yang belum diatur dan tentu saja sifatnya antisipatif ke depan," kata Jokowi. Soalnya, kata Jokowi, UU yang akan dibahas itu memakan energi, waktu dan biaya. Untuk itu, Jokowi berharap regulasi dapat benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya jangka panjang. Dia meminta menterimenterinya melakukan pemetaan

ISTIMEWA

Tak Tambal Sulam, Tak Multi Tafsir

REVISI UU PILKADA: Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas tentang Pilkada Serentak, Selasa (15/3) di Kantor Presiden.

masalah yang komprehensif. Jokowi juga minta rumusan pasal-pasal dalam revisi UU pilkada itu lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir saat nanti dijalankan. "Saya minta diperhatikan betul re-

visi UU pilkada yang tidak terjebak pada perangkap-perangkap kepentingan jangka pendek. UU ini harus menjamin proses demokrasi di daerah agar bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil," demikian Jokowi. (mer/ssn/nii)


04 O P I N I

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Revitalisasi atau Redefinisi MPR? (3-Habis)

Kembalikan Majelis kepada Majelis

Memilih Pemimpin

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, periode tahun 2017. Pilkada akan diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Di antara daerah-daerah yang bakal melaksanakan Pilkada, DKI Jakarta memang yang paling menyedot perhatian. Meski berada di Jakarta, namun gemanya sudah menasional. Partai politik, Ormas, dan bahkan masyarakat luas sudah mulai menggeliat, mencari-cari sosok pemimpin yang tepat untuk DKI. Nama-nama beken yang mencuat ke permukaan antara lain, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwan Kamil, mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, mantan Menpora Adhyaksa Dault, raja dangdut H Rhoma Irama, Ahmad Dhani, dan tentu saja petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain menggalang kekuatan, para pendukung dan para sponsor sudah mulai bergerilya mendekati masyarakat dengan cara masing-masing. Sebagaimana dalam berkampanye, selain mengunggulkan sang calon, tim sukses juga mulai berani menyerang lawan, yang bisa dikatakan sebagai black campaign. Yang berbahaya, bila kampanye hitam itu mulai mengarah kepada isu SARA. Seperti yang terungkap dalam pemberitaan di berbagai media, saat ini telah muncul isu agama, maupun kesukuan. Hal demikian, tentunya tak ada urgensinya. Masyarakat yang sudah cerdas, tentu tak mudah terseret dalam isu SARA. Dan itu jelas tidak profesional, tidak sesuai dengan semangat reformasi yang sedang digalakkan pemerintah. Tak mudah memang, memilih dan menentukan sosok pemimpin yang benar-benar sesuai harapan.Yang dikampanyekan, yang disuarakan ke publik, tak menjamin adanya realisasi di saat telah terpilih dan menjabat. Bahkan, janji-janji kampanye itu kebanyakan ‘bohong’. Kebanyakan pula, masyarakat lebih banyak dicekokin dengan harapan-harapan, dengan penampilan-penampilan di permukaan. Rakyat pun tak tahu bagaimana isi hati yang paling dalam sang calon. Bahkan rekam jejak pun, belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya. Pencitraan-pencitraan, telah memunculkan kepalsuan, kekaburan dan fakta yang bias. Sesungguhnya, secara akademik maupun praktis, sudah sangat jelas, bagaimana kriteria seorang yang layak menjadi pemimpin. Mereka harus memiliki pengetahun dan wawasan yang luas, memiliki kapabilitas dalam mengelola sumber daya (manajerial), mempunyai kapasitas sebagai pemimpin, memiliki rekam jejak yang baik, berintegritas, dan lain-lain. Mungkin ada satu hal penting yang terlupakan, dan itu sangat penting dalam kepemimpinan. Yaitu menyangkut visi-misi pemimpin itu sendiri. Apalagi dalam jabatan politis, maka sesungguhnya kita tak cukup menilai apa yang ada di permukaan. Idealnya, kita bisa mengendus apa sesungguhnya yang ada di balik peristiwa itu. Misi apa yang diemban di balik pencalonan itu. Jangan sampai, jabatan itu hanya sebagai kendaraan untuk mencapai misi pribadi atau kelompoknya. Sebagai contoh konkret, seorang pengusaha mendirikan sebuah media, dengan misi tertentu. Untuk diketahui, misi politis itu bisa tertulis, maupun tak tertulis. Pendek kata, perusahaan media itu ingin dijadikan kendaraan politik, untuk mengusung kerabatnya menjadi kepala daerah. Iapun menyediakan uang tak terbatas, bermiliar-miliar demi mencapai tujuannya. Demikian juga pemimpin di media tersebut, memiliki kewajiban mengemban misi yang telah ditetapkan, untuk meng-goal-kan kerabatnya menjadi seorang kepala daerah. Maka, berapapun uang habis untuk operasional perusahaan, itu menjadi tidak penting lagi. Asal, kerabatnya bisa menjabat sebagai kepala daerah. Nah, itu sepintas contoh konkret, bagaimana misi yang terselubung disematkan pada seorang calon pemimpin politik. Bagaimana nanti menyejahterakan masyarakat, tentu nomor berikutnya, meski tetap diangkat dalam jargon politiknya. Oleh sebab itu, patut berhati-hati menentukan pemilih. Bukan sekedar melihat apa yang kasat mata. Tetapi rekam jejak yang lebih dalam harusnya bisa diinformasikan, secara terbuka. Memang, dari akumulasi visi-misi, dan tujuan akhir dari sebuah kampanye sampai terpilihnya seorang pemimpin, adalah kesejahteraan rakyat. Komoditas ‘kesejahteraan rakyat’ inilah yang diolah dan digoreng oleh para calon, sebagai bahan kampanye dengan kemasankemasan yang menggiurkan. Sekali lagi, utamanya para aktivis, petinggi partai, petinggi ormas, dan tokoh masyarakat harus hati-hati dan waspada dalam memilih seorang pemimpin. Rakyat membutuhkan guidance, petunjuk yang benar untuk menentukan pilihannya. Jangan sampai para politisi penentu kemenangan itu justru masuk angin, jangan sampai ada penyuapanpenyuapan, demi mengaburkan fakta rekam-jejak, apalagi menutupi misi terselubung calon pemimpin. Sampaikanlah pencerahan-pencerahan yang lebih mendalam tentang sosok pemimpin yang ada. Agar rakyat lebih mudah menentukan pilihan, agar negeri ini semakin maju dalam iklim yang kondusif. (Totok Hartana)

DARI REDAKSI Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter. Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis. Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com. Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

K

ita mungkin perlu menengok kembali sejarah awal berdirinya Republik Indonesia. Walaupun UUD 1945 secara nyata menyebutkan pada pasal 1 ayat (2): Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun MPR sendiri saat itu belum ada.Waktu itu baru ada embrionya dalam bentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). MPR sendiri baru benar-benar eksis setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Sekadar menghangatkan ingatan, Dekrit Presiden itu berisikan: - Pembubaran Konstituante; - Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950; - Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai berikut : MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerahdaerah dan golongan-golongan. Anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah. Setelah peristiwa 30 September/1 Oktober 1965, yang kemudian diikuti desakan pembubaran PKI, MPRS hasil dekrit pun dianulir. Pemegang kekuatan politik saat itu kemudian membentuk MPRS yang bebas dari keanggotaan tokoh-tokoh PKI. MPRS yang diketuai AH Nasution ini kemudian bahkan mengesahkan pembubaran PKI dan menyatakan ajaran MarxismeLeninisme sebagai terlarang. Era Reformasi Indonesia baru betul-betul memiliki MPR yang keanggotaan-

nya terdiri dari DPR hasil pemilu ditambah utusan daerah dan golongan sejak usai Pemilu 1971. Hal yang menarik adalah Ketua MPR selama masa Orde Baru itu sekaligus merangkap Ketua DPR. Pemisahan jabatan Ketua MPR dari Ketua DPR baru terjadi di era reformasi. Berdasarkan hasil Pemilu, DPR dipimpin oleh Akbar Tandjung, sedang MPR dipimpin oleh Amien Rais. MPR hasil pemilu pertama era reformasi yang dipimpin Amien Rais waktu itu, harus diakui, sebagai MPR yang paling produktif dalam menata ulang konstitusi kita. Mulai dari mengembalikan tentara ke barak (dwi fungsi ABRI dihapus), menegaskan sistem presidensial dalam sistem pemerintahan, membentuk Mahkamah Konstitusi, membentuk DPD, memberikan porsi yang memadai tentang hak-hak warga negara, menghapus DPA dan GBHN, sampai “menurunkan” level MPR sendiri dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara saja. Serta masih banyak lagi amandemen yang dilakukan MPR saat itu. Kalau kita boleh berpikir kritis, ada satu hal yang mungkin seharusnya dilakukan MPR era Amien Rais tetapi tidak mereka lakukan. Apa itu? Meredefinisi MPR itu sendiri, bukan sekadar menjadikannya sebagai lembaga tinggi negara tetapi“mengembalikan majelis kepada majelis”. Apa Maksudnya? Kalau kita perhatikan teks awal UUD1945, sesungguhnya terbuka penafsiran yang berbeda dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kelem-

Oleh: Noor Ipansyah Iskandar (Wartawan Berita Metro)

bagaan politik Republik Indonesia. Mari kita simak lagi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 asli. Bunyinya “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Kita tak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran para the founding fathers, khususnya yang aktif sebagai anggota PPKI, ketika merumuskan pasal dan ayat tersebut dalam UUD’45. Mengapa, misalnya, mereka tidak menggunakan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau Badan Permusyawaratan Rakyat atau Mahkamah Permusyawaratan Rakyat untuk membedakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, lembaga lain yang dibentuk saatitusemuamenggunakankata Dewan atau Badan atau Mahkamah: Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kembali ke Makna Kata Menarik andai kita bisa tahu siapa yang pertama kali mengusulkan nama lembaga tertinggi negara itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Siapa gerangan beliau? Saya tidak tahu. Tetapi, secara imajiner, kita bisa menduga kemungkinan penafsiran yang lebih terbuka atas penggunaan istilah “Majelis” itu. Sebelum kita mencoba menafsirkan, mari kita simak makna kata majelis dalam kamus. KBBI mencatat ada tiga makna kata majeli. Ini kutipannya: majelis1/ma·je·lis/ n 1 dewan yang mengemban tugas tertentu

mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas: — hakim; — Permusyawaratan Rakyat; 2 pertemuan (kumpulan) orang banyak; rapat; kerapatan; sidang: berhimpunlah semuanya dalam — yang besar; ketua —; 3 bangunan tempat bersidang: gedung — tinggi dan — rendah; Akan tetapi patut dicatat, tiga arti majelis itu termaktub dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer. Pertanyaannya, apakah masyarakat di tahun 1945 juga memaknai majelis itu sebagai (1) dewan; (2) pertemuan/ rapat/sidang; dan (3) bangunan/ gedung? Saya ragu. Makna dewan untuk majelis boleh jadi terbentuk setelah adanya fakta tentang MPR yang berbentuk dewan. Sedang asal kata majelis lebih pada makna kedua dan ketiga. Menarik saya kira jika ada ahli sejarah dan bahasa yang meluruskan pandangan ini. Memaknai majelis dengan arti kedua sebagai pertemuan/ rapat/sidang membuka peluang kita untuk melakukan redefinisi atas sosok MPR. Dalam pengertian ini, maka MPR itu seharusnya bukan berbentuk lembaga seperti dewan, sebagaimana sosok MPR sejak MPRS Orde Lama, MPR Orde Baru, hingga MPR Orde Reformasi. MPR baru disebut MPR jika ada pertemuan, rapat, atau sidang yang anggotanya adalah anggota DPR dan DPD sebagaimana diatur UUD ’45 yang sudah diamandemen. MPR itu adalam pertemuan, rapat, sidang yang anggotanya adalah anggota DPR, dan utusan daerah dan golongan sebagaimana diatur UUD’45 yang belum diamandemen.

Anggaran Lembaga Tinggi Negara (Miliar Rupiah) LEMBAGA TINGGI NEGARA

APBN-P 2014

R-APBN 2015

Mahkamah Agung DPR BPK MPR Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Konstitusi RI

7,159.9 2,888.2 2,595.0 713.1 670.7 208.2

6,743.3 2,768.4 2,895.9 611.3 762.3 213.8

JUMLAH

14,235.1

13,995.0

MPR itu adalah sidang/pertemuan/rapat itu saja. Persis ketika kita menyebut majelis taklim, maka yang dimaksud adalah pertemuan yang anggotanya sibuk mengkaji ilmu. Majelis hakim baru disebut majelis hakim ketika bersidang di ruang sidang. Di luar ruang sidang, anggota majelis hakim itu disebut hakim saja. Majelis dalam redefinisi ini bukan dewan atau lembaga sebagaimana lembaga MPR selama ini. Dalam redefinisi ini, MPR sepatutnya bukan beranggotakan anggota DPR dan DPD hasil pemilu sebagaimana diatur dalam UUD hasil amandemen. MPR dalam definisi baru ini sepatutnya kembali pada rumusan pendiri republik yang menunjuk pada anggota DPR hasil pemilu ditambah utusan daerah dan golongan. Lalu siapa utusan daerah dan golongan dimaksud? Di masa pemerintah Orde Baru, kita tahu, keanggoatan utusan daerah dan golongan ini dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan rezim Orba. Tetapi di era reformasi, rekrutmen utusan daerah dan golongan ini bisa diperoleh melalui proses seleksi yang lebih demokratis dan transparan. Para gubernur di semua provinsi di tanah air, yang dipilih oleh rakyat di wilayahnya, tentu layak menjadi anggota majelis sebagai utusan daerah. Juga ketua DPRD provinsi. Bagaimana dengan para bupati, walikota, dan ketua DPRD kabupaten/kota? Hal itu tentu butuh kajian tersendiri. Tetapi, poin dari rangkaianartikeliniadalahbahwaalihalih melakukan revitalisasi, langkah redefinisi MPR akan jauh lebih efektif dan efisien dalam kehidupan kita bernegara. Mengapa lebih efisien? Karena anggota MPR tak perlu gaji, tunjangan ini itu, dan lain-lain. Cukup honor, biaya perjalanan dan akomodasi setiap kali sidang saja. MPR (dan DPD) hasil redefinisi tak butuh anggaran besar lagi. Dalam APBN 2015, misalnya, MPR dan DPD mendapat alokasi anggaran Rp 1,3 triliun (lihat tabel). Dana sebesar itu akan lebih bermanfaat jika digunakan langsung oleh rakyat, bukan untuk biaya wakil rakyat. (*)

Menolak Kemiskinan Melalui Pendidikan

B

erdasarkan riset terbaru para ahli ekonomi, ternyata selama ini sektor pendidikan hanya menyumbang sedikit bagi negara, yakni sekitar 16,1% per tahun, pertumbuhan produk domestik bruto rata-rata negara di dunia (Greg J Duncan: 2010). Di samping memercayai bahwa investasi di bidang pendidikan memang sangat strategis dan signifikan, terutama pendidikan prasekolah, para ahli ekonomi menyarankan agar dunia pendidikan memiliki kepekaan pasar dalam rangka menumbuhkan semangat entrepreneurship di kalangan para siswa. Memadukan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan dunia kerja merupakan sebuah keniscayaan yang harus ditekuni para pengambil kebijakan bidang pendidikan. Namun, masalah yang kerap kali muncul ialah dunia pendidikan saat ini sangat bergantung pada situasi politik dan ekonomi sebuah negara. Karena itu menjadi jelas bahwa pendidikan bukan merupakan satusatunya alat untuk mengurangi kemiskinan, apalagi jika dilihat dari konteks politik dan sistem ekonomi yang dianut, katakanlah, liberalisme seperti di Indonesia. Tidak ada yang meragukan tenaga kerja berpendidikan lebih baik dan lebih mungkin menik-

mati pendapatan yang lebih tinggi. Orang miskin benar-benar membutuhkan lebih banyak pendidikan dan pelatihan keterampilan. Akan tetapi, mereka juga membutuhkan suatu konteks ekonomi di saat pertumbuhan sejalan dengan suasana politik yang kondusif. Selama beberapa dekade terakhir, seperangkat institusi dan normanorma yang secara historis mempertahankan hubungan antara keterampilan dan pendapatan telah berkurang. Hal itu menyebabkan sulitnya mengangkat orang miskin menjadi lebih terdidik dan memiliki keterampilan. Meskipun keyakinan para ekonom tersebut bisa saja salah, karena meyakini bahwa pendidikan hanyalah obat parsial untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, jelas sekali pandangan mereka hanya menjadikan pendidikan sebagai prasyarat bagi seseorang untuk memasuki dunia kerja. Padahal dalam pendidikan ada banyak spektrum yang bisa menjadikan seseorang memiliki kepekaan sosial yang kuat untuk menjadikan ekonomi sebuah bangsa juga semakin kuat. Jepang merupakan contoh baik bagaimana menjadikan pendidikan sebagai nilai yang seharusnya disandingkan dengan

Oleh: Hasian Sidabutar (Pemerhati Masalah Sosial dan Pendidikan)

persoalan budaya dan kepercayaan sebuah bangsa. Salah satu problem mendasar di Indonesia yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama penyelesaian masalahmasalah kebangsaan ialah lemahnya otoritas pendidikan kita dalam merumuskan road-map yang Ssesuai dengan kondisi sosial dan budaya bangsa. Ambil contoh masalah akses terhadap pendidikan, yang tak kunjung selesai sejak Indonesia merdeka, bahkan mungkin menjadi lebih buruk. Untuk memudahkan mengevaluasinya, kita dapat melihat data statistik jumlah sekolah di Indonesia. Menurut data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014/2015, jumlah sekolah di Indonesia mencapai 264.686. Jumlah itu terdiri dari 174.020 sekolah dasar (SD/MI), 55.623 sekolah menengah pertama (SMP/MTs), dan 34.043 sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/MA/SMK). Dari jumlah tersebut, SD negeri sebanyak 134.558 (77,32%), dan SD swasta sebanyak 39.462 (22,68%). Jumlah SMP negeri sebanyak 24.006 (43,16%), sedangkan SMP swasta sebanyak

31.617 (56,84%). Jumlah SMA/ kejuruan negeri sebanyak 10.600 (31,14%) dan SMA/kejuruan swasta 24.433 (68,86%). Angka-angka tersebut seakan memastikan dua hal. Pertama, jelas sekali masalah aksesibilitas masih menjadi kendala bagi proses pendidikan kita sampai saat ini. Jika jumlah sekolah dasar lebih besar dari SMP dan SMA/SMK, berarti ada problem mendasar soal rentannya anak putus sekolah. Kedua, data itu juga menunjukkan kepada kita bahwa dukungan masyarakat atau pihak swasta teramat signifikan untuk dikesampingkan begitu saja oleh pengambil kebijakan bidang pendidikan di negeri ini. Data tersebut bahkan mengonfirmasikan, jika separuh saja dari jumlah sekolah swasta bermasalah dan mengalami kendala dalam hal operasional, angka putus sekolah dipastikan akan bertambah banyak. Karena itu, dimensi sosial sekolah swasta kita harus dihitung secara benar dalam perencanaan pendidikan nasional. Selain itu, data statistik tentang jumlah sekolah itu memberikan gambaran kepada kita bahwa masih banyak anak miskin yang bersekolah di tingkat sekolah dasar dan pasti menemui kesulitan untuk melanjutkan pen-

didikan mereka jika tidak dibantu dengan banyaknya sekolah yang dikelola masyarakat (swasta). Tak sedikit sekolah swasta yang berada di kampung-kampung dan desa terpencil tutup hanya karena mereka tak memiliki dana operasional yang cukup dalam menjalankan proses belajar-mengajar. Dalam All Together Now: Common Sense for a Fair Economy (2006), Jared Bernstein menegaskan pentingnya sebuah program yang secara sistemis mampu menolong orang miskin supaya memperoleh pendidikan yang baik dan layak untuk dan dalam rangka menjawab secara sungguh-sungguh problem menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara. Selain itu, memiliki program perlindungan terhadap masa depan masyarakat miskin melalui pendidikan yang didasarkan pada peraturan perundangundangan dan norma sosial yang berlaku akan mempersempit ruang kaum borjuis yang serakah dan tamak untuk terus membiarkan kemiskinan menjadi penyakit sosial yang tak berkesudahan. Apakah pemerintahan Jokowi-JK menyadari kondisi ini dan mampukah mereka menyelesaikannya? Itulah yang menjadi pertanyaannya. Kita tunggu saja, semoga. (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Subairi Amar Bachan, Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Asisten Redaktur: Dian Kurniawan. Reporter: Arina, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Jefri Y, Andre Septia Hadi. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Irfan HA, Luthfi. Desain Grafis: Khalid "Klied" Sekretaris Redaksi: Faisal Bin Ali. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Marcella (Kord), Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Syaikhul Hadi. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani, Wahyudi. Probolinggo: Yusron Fuadi. Kediri: Budi Arya. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Timur Raya/Situbondo: Edi Sudibyo. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/ Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270 Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris). Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)


OLAH RAGA 05

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Gol Tunggal Okazaki Menangkan Leicester

ISTIMEWA

SELEBRASI : Pemain Leicester City merayakan go tunggal pemain asal Jepang, Shinji Okazaki. Leicester menang 1-0 saat menjamu Newcastle, Selasa (15/3) dinihari WIB.

LEICESTER (BM) – Leicester City terus menjaga asa meraih gelar Premier League Inggris musim ini. Menjamu Newcastle United di Stadion King Power, Selasa (15/3) dinihari WIB, Leicester menang tipis 1-0 lewat gol pemain asal Jepang, Shinji Okazaki di menit ke-25. Tendangan saltonya menjebol gawang Newcastle, yang kini

BARCELONA

berada dalam posisi kian terjepit. Newcastle sangat membutuhkan kemenangan agar bisa keluar dari zona degradasi. Tetapi dengan kenyataan ini, klub berjulukan The Magpies ini masih berkubang di zona merah, tepatnya di urutan ke-19, dengan raihan 24 poin. Mereka tertinggal satu angka dari Sunderland di batas akhir zona aman.

Sedangkan bagi Leicester, kemenangan ini membuat mereka kembali menjauh dari kejaran rival terdekat, Tottenham Hotspur. Kini, pasukan Claudio Ranieri mengumpulkan 63 poin, unggul lima atas Hotspur. Hasil ini pun menjadi debut negatif bagi manajer baru Newcastle, Rafael Benitez. Mantan pelatih Real Madrid, Liverpool, Chelsea dan Inter Milan ini ditunjuk menggantikan Steve Mc-

Claren pada Jumat (11/3). Tampil sebagai tuan rumah membuat Leicester lebih mudah dalam mendominasi jalannya pertandingan melawan Newcastle. Kendati demikian, Newcastle mampu sering memberikan serangan balik berbahaya pada 20 menit pertama. Pada menit ke-25 Leicester berhasil membuka keunggulan 1-0. Gol tersebut dicetak Shinji Okazaki dengan melepaskan tendangan akrobatik usai men-

JADWAL PERTANDINGAN

ARSENAL

LEG II BABAK 16 BESAR CHAMPIONS LEAGUE

(agg : 2 - 0)

Tak Ada Keajaiban di Camp Nou Barca Diprediksi Menang Mudah BARCELONA (BM) – Arsenal mengemban misi berat saat melawat ke Camp Nou untuk menantang Barcelona di Leg II Babak 16 Besar Liga Champions, Kamis (17/3) dinihari WIB. ‘The Gunners’ harus menang dengan selisih skor minimal tiga gol. Sebaliknya, Barca hanya butuh main aman untuk bisa lolos ke Perempat Final. Bahkan jika kalah pun asal selisih satu gol, Barca tetap saja melaju. Di Leg I, Barca sukses mencuri kemenangan 2-0 pada pertandingan di Stadion Emirates. Celakanya, Arsenal yang membawa misi wajib menang justru tidak bisa menampilkan susunan pemain terbaik mereka. Arsene Wenger tidak bisa menampilkan beberapa pemain yang biasa mengisi skuad utama Arsenal. Ini tentu akan menghambat rencana Arsenal untuk membalikkan agregat atas

PRAKIRAAN PEMAIN BARCELONA (4-3-3) : Stegen; Alba, Mascherano, Vermaelen, Alves; Rakitic, Busquets, Iniesta; Neymar, Suarez, Messi. ARSENAL (4-2-3-1) : Ospinia; Gibbs, Gabriel, Mertesacker, Bellerin; Coquelin, Flamini; Sanchez, Ozil, Welbeck; Giroud.

HEAD TO HEAD 23-02-2016 08-03-2011 16-02-2011 06-04-2010 31-03-2010

Arsenal Barcelona Arsenal Barcelona Arsenal

02:45

02:45

LIVE RCTI ISTIMEWA

KAMIS (17/3) PKL.02:45 WIB

Barca. Aaron Ramsey, Nacho Monreal, Laurent Koscielny dan Petr Cech dipastikan tidak bisa ambil bagian. Absennya empat pemain ini tentu saja membuat Arsenal kehilangan sebagian kekuatan mereka. Namun, ini tidak berarti tugas Barca untuk bisa membekuk Arsenal akan berjalan semakin mudah. The Gunners masih memiliki pemain-pemain yang memiliki potensi untuk menyulitkan Barca. Alexis Sanchez, Theo Walcott dan Danny Welbeck bisa membuat gebrakan di lini depan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, tiga pemain ini bisa menjadi ancaman bagi gawang Barca yang di kawal oleh Ter Stegen. Untuk menunjang kinerja tiga pemain tersebut, Wenger bisa mengandalkan Mesut Ozil sebagai pengatur serangan. Sementara Coquelin dan Flamini bisa diandalkan untuk bertarung merusak permainan kombinasi Sergio Busquets, Ivan Rakitic dan Andres Iniesta. Ozil harus tampil apik pada pertandingan ini. Pemain asal Jerman tidak boleh melempem seperti pada pertandingan besar sebelumnya. Ia harus memastikan aliran bola kepada para penyerang Arsenal dengan baik. Ozil harus menempatkan bola pada lokasi yang tepat. Tugas berat diemban para pemain belakang Arsenal. Tanpa diperkuat Koscielny, maka Arsenal mengandalkan Gabriel dan Mertesacker untuk melum-

0 3 2 4 2

-

2 1 1 1 2

puhkan pergerakan barisan depan Barca yang dihuni trio MSN, Messi, Suarez dan Neymar. Menilik Trio MSN memiliki kemampuan mengombinasikan

Arsenal Barcelona R Vallecano Eibar Barcelona

0 2 1 0 6

-

2 1 5 4 0

Barcelona Sevilla Barcelona Barcelona Getafe

kecepatan dan akurasi umpan, ini menjadi tugas berat bagi Gabriel dan Mertesacker. Tak heran Barcelona yang bermain di Camp Nou, jelas leb-

B MUENCHEN (4-2-3-1) : Neuer; Bernat, Alaba, Benatia, Lahm; Alonso, Vidal; Thiago, Costa,Muller; Lewandowski. JUVENTUS (4-4-2) : Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pogba; Dybala, Mandzukic.

di empat musim terakhir ini juga tengah menanti kondisi penyerang utama mereka, Mario Mandzukic. Mantan penyerang Bayern Munchen tersebut tengah dipantau kondisinya setelah mengalami cedera ringan pada pahanya saat melawan Sassuolo akhir pekan lalu. Andai tanpa Mandzukic, Allegri tampaknya akan mempercayakan nama Alvaro Morata untuk mendampingi Paulo Dybala. Bukan hanya itu. Kabar terbaru yang tak menggembirakan dari markas Juventus juga menyebutkan bahwa Claudio Marchisio juga bisa absen pada lawatan ke Jerman kali ini. Gelandang tangguh Si Nyonya Tua tersebut dikabarkan mengalami cedera pada otot betisnya. Dari kubu tuan rumah, Bayern Munchen, pelatih Josep Guardiola juga memiliki

ih diunggulkan. Hampir dipastikan tidak ada keajaiban bagi ‘The Gunners’. Barca pun diprediksi menang telak dengan skor 2-0. (dbs/azt)

LIMA LAGA TERAKHIR ARSENAL 28-02-2016 03-03-2016 05-03-2016 09-03-2016 13-03-2016

Man United Arsenal Tottenham Hull City Arsenal

3-2 1-2 2-2 0-4 1-2

Arsenal Swansea City Arsenal Arsenal Watford

DATAR (BM) - Valentino Rossi antusias menyambut seri pertama MotoGP 2016 di Losail, Qatar. Begiitu pentingnya seri pembuka itu, Rossi pun bertekad tampil abis-habisan demi podium. MotoGP 2016 akan mulai bergulir pada 20 Maret alias akhir pekan ini. Para pebalap baru mempunyai kesempatan mengintip kekuatan lawan pada tes pramusim. Dalam tes yang sudah dihelat di Sepang, Phillip Island dan Qatar, juara dunia sembilan kali itu memang tak selalu jadi yang tercepat. Tapi, dia menunjukkan potensi besar untuk masih bisa memberikan persaingan sengit. Ujian pertama akan dihadapi pebalap MovistarYamaha itu di Losail, Qatar. Di sirkuit itu Rossi menjadi yang tercepat. Dia pun bertekad mengulangnya. “Akhirnya kita ngobrol soal balapan! Saya sangat gembira musim baru bakal dimulai. Hasil tes cukup positif tapi balapan adalah hal lain,” kata Rossi seperti dikutip Crash. “Sepanjang tes kami mempelajari banyak hal, ban baru dan elektroniknya. Tapi, masih banyak hal lain yang harus kami temukan. Dan karena ini race pertama maka akan jadi race yang amat penting untuk memahami potensi motor dan para pebalapnya,” katanya. (dtc/azt)

DATA & FAKTA

Kans Besar Muenchen Bungkam Juve

PRAKIRAAN PEMAIN

SELASA (15/3) WIB Granada 1 - 1 Espanyol Ruben Rochina 40' Miguel Lopes 82'(OG)

Rossi Ingin Ulang Tercepat di Losail

(agg : 2 - 2)

menanti beberapa pemain andalannya yang tengah menjalani pemulihan cedera. Minus Martin Caceres yang dipastikan absen karena mengalami cedera parah, Bianconeri juga masih menanti kondisi dari bek tangguh Giorgio Chiellini yang kondisinya terus dipantau hingga menit-menit akhir jelang pertandingan. Selain Chiellini, jawara Serie A

LA LIGA SPANYOL

ISTIMEWA

JUVENTUS

KAMIS (17/3) PKL.02:45 WIB

SELASA (15/3) WIB Leicester City 1 - 0 Newcastle United Shinji Okazaki 25'

Valentino Rossi

24-02-2016 29-02-2016 04-03-2016 06-03-2016 12-03-2016

LIVE INDOVISION

PREMIER LEAGUE INGGRIS

lintas arena

BAYERN MUENCHEN

MUENCHEN (BM) - Juventus mengemban misi berat dalam lawatannya ke markas Bayern Munchen, Allianz Arena, Kamis (17/3) dinihariWIB. Selain dituntut meraih kemenangan, Bianconeri juga mengemban tugas sebagai satu-satunya wakil Italia yang tersisa di kompetisi tertinggi Eropa. Hasil imbang 2-2 di Leg I Babak 16 Besar Liga Champions memang tak menguntungkan bagi Juventus. Namun penampilan yang ditunjukkan anak asuh Massimiliano Allegri di pertemuan pertama jelas menjadi sinyal ancaman bagi Bayern Munchen karena hasil itu didapat setelah Die Roten unggul dua gol lebih dahulu. Bertandang ke Jerman, Juventus memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri setelah laga berat melawan Sassuolo akhir pekan lalu. Namun, Allegri juga tengah was-was

KAMIS (17/3) WIB Barcelona v s Arsenal (agg : 2 - 0) Live RCTI Bayern Muenchen v s Juventus (agg : 2 - 2) Live Indovision

HASIL PERTANDINGAN

BORONG GOL: Lionel Messi yang memborong dua gol kemenangan Barcelona atas Arsenal di Leg I. Kamis (17/3) dinihari WIB, Messi bersama Neymar dan Suarez diprediksi kembali menghancurkan Arsenal di Leg II.

LIMA LAGA TERAKHIR BARCELONA Barcelona Arsenal Barcelona Arsenal Barcelona

erima umpan sundulan dari Jamie Vardy. Setelah gol tersebut skuat asuhan Claudio Ranieri bisa menekan lebih gencar ke lini pertahanan Newcastle. Namun, hingga jeda Leicester tetap unggul 1-0. Tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi pada babak kedua. Leicester tetap berusaha mendominasi jalannya pertandingan, sedangkan Newcastle mengandalkan serangan balik. (kcm/azt)

masalah cedera di lini belakang mereka. Nama Jerome Boateng (cedera betis) dan Holger Badstuber (cedera engkel) akan absen pada laga tersebut, sementara nama Javi Martinez -yang sudah kembali berlatih- bisa kembali bermain meskipun tak dari awal pertandingan. Dengan target yang lebih mudah, yakni minimal bermain imbang tanpa gol atau imbang tak lebih dari satu gol untuk lolos ke perempat final, tuan rumah memiliki kans besar untuk lolos. Apalagi nama-nama seperti Arjen Robben, Arturo Vidal, Douglas Costa hingga Robert Lewandowski siap untuk bermain. Bahkan tiga nama pertama diistirahatkan Guardiola saat melawan Werder Bremen akhir pekan lalu. Skor diprediksi menang Bayern Muenchen dengan skor tipis 2-1. (dbs/azt)

- Bayern tim paling banyak melaKukan tembakan percobaan di Liga Champions musim ini (150 kali). - Bayern juga jadi tim paling banyak mencatat shots on target (62) dan paling banyak berbuah gol (21 gol). - Thomas Muller mencetak 13 gol dari 14 penampilannya di Liga Champions. - Robert Lewandowski mencetak 11 gol dalam penampilannya sepanjang 2016. - Juventus tak terkalahkan di Serie A sejak 28 Oktober 2015. - Bayern Munchen tak terkalahkan di kandang dalam penyisihan grup. - Rekor Juventus melawan tim asal Jerman di dua leg adalah menang 13 kali dan kalah tiga kali. - Juventus kalah dua kali di final Piala Champions melawan tim Jerman.

HEAD TO HEAD 24-02-2016 11-04-2013 03-04-2013 09-12-2009 01-10-2009

Juventus Juventus B Muenchen Juventus B Muenchen

2-2 0–2 2–0 1–4 0–0

ISTIMEWA

B Muenchen B Muenchen Juventus B Muenchen Juventus

MOTOR GOL : Tomas Mueller menjadi motor gol saat Bayern Muenchen menjamu Juventus di Leg II Babak 16 Besar Liga Champions, Kamis (17/3) dinihari WIB. Muenchen diprediksi menang.


06 METRO SPORT

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

April, Akhir Pembekuan PSSI?

JAKARTA (BM) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku sedang menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo setelah menerima kunjungan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar. "Saat ini saya belum dengar langsung. Informasi dari presiden juga belum kami terima," kata Menpora Imam Nahrawi usai melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Selasa (15/3). Menurut dia, dengan belum mendapatkan arahan dari istana, pihaknya belum bisa memberikan keterangan dengan detail. Pada prinsipnya, pihak Kemenpora akan segera menyelesaikan permasalahan persepakbolaan nasional. Saat ini, kata dia, pihaknya baru menyusun poin-poin yang akan dibicarakan dengan FIFA. Induk organisasi sepakbola dunia itu sebelumnya mengirimkan surat balasan yang di-

antaranya berisi permintaan poinpoin yang nantinya akan dibicarakan. "Kami sudah siapkan poin-poin itu diantaranya masalah infrastruktur hingga rencana liga. Sebenarnya poin-poin itu sudah pernah kami laporkan," kata politisi PKB asal Bangkalan tersebut. Kemenpora, dalam suratnya yang dikirimkan ke FIFA beberapa waktu lalu menyertakan bahwa pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi ke markas induk organisasi sepak bola dunia itu guna membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan sepakbola nasional. Hanya saja siapa dan waktunya belum ditetapkan. Sebelumnya Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara tanpa didampingi oleh Menpora Imam Nahrawi seperti pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, pria yang juga Ketua Umum DPP Pebabri ini mengaku mencurahkan isi hati

ISTIMEWA

Menpora Pilih Menunggu Arahan dari Presiden

SINYAL PENCABUTAN: Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tanpa Menpora Imam Nahrawi di Istana Negara, Selasa (15/3).

atau curhat terkait dengan kondisi persepakbolaan nasional yang selama ini terbelenggu dengan pembekuan dari Kemenpora hingga sanksi dari FIFA. "Saya mohon bisa secepatnya selesai karena selama kita terus kena sanksi FIFA kita sangat terpuruk dan terkucil dengan dunia luar yang berkaitan dengan sepa-

kbola," katanya. Pada pertemuan tersebut, Agum mengaku Presiden telah memberikan petunjuk kepada Menpora Imam Nahrawi terkait dengan penyelesaian masalah persepakbolaan nasional. Informasi yang diperoleh, pencabutan pembekuan PSSI oleh Menpora akan dilakukan April 2016. "Saya

dijanjikan akan dicabut. Sebab, kata dia, pihaknya tidak bisa memaksa kepada siapa pun hanya berharap Presiden memberikan petunjuk yang pasti kepada Menpora. Sayangnya, Agum tidak bisa memaksa jika Menpora tetap tak mencabut keputusan yang sudah membuat kompetisi reguler sepakbola nasional ini mandeg. Agum juga sempat menegaskan domain Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang sebelumnya dijadikan salah satu dari 9 syarat pencabutan dari menpora. “Memang tidak dibicarakan tadi. KLB kan sudah sering saya utarakan itu domainnya ada di anggota PSSI, pemegang hak suara di PSSI, bukan Menpora, bukan Ketua Umum PSSI, bukan Ketua Komite Ad-hoc. Kalau 2/3 pemegang hak suara PSSI menginginkan kongres luar biasa, itu bisa meminta. Atau, 50 persen plus 1 keseluruhan anggota PSSI menginginkan KLB itu baru bisa. Itu aturannya begitu. Jadi tidak bisa harus KLB,

mohon (kisruh) bisa cepat selesai karena selama ini kita terus kena sanksi FIFA. Kita sangat terpuruk. Kita terkucil dengan dunia luar yang berkaitan dengan sepakbola," tuturnya. Agum mengatakan, pada kesempatan itu Presiden mengaku sudah memberi sinyal waktu pencabutan pembekuan. "Beliau kemudian menyampaikan bahwa sudah memberi petunjuk kepada Menpora bahkan menanyakan kapan (kiruh) ini selesai (dan sanksi) dicabut. Kata dia April ya, katanya... Jadi, Menpora menjanjikan bulan April. Itu kata Presiden," ujar Agum. Agum sangat yakin bahwa pencabutan sanksi terhadap PSSI itu akan segera dilakukan. "Saya rasa positif sekali dan beliau sangat menyadari betul bahwa kompetisi ini sangat dominan peranannya dalam proses pembinaan sepak bola di Tanah Air. Beliau sangat mengerti," kata Agum. Pihaknya akan menunggu sampai April hingga sanksi tersebut

kilas arena

CLBK, Persegres Gaet Liestiadi

16 Cabor PON Ditiketkan

ISTIMEWA

GRESIK (BM)– Cinta lama bersemi kembali (CLBK) tengah melanda Persegres Gresik United. Manajemen sudah mantap untuk menunjuk Liestiadi sebagai pelatih. Mereka juga mencoba menarik para pemain lama yang turut membantu Persegres menjadi pemuncak klasemen QNB League 2015. Sebelum liga ini akhirnya dibubarkan oleh PSSI karena intervensi pemerintah melalui Kemenpora. Kepada awak media, manajemen sudah mengabarkan bahwa Liestiadi kembali menukangi Persegres. Arsitek asal Medan ini bukan sosok asing di Gresik. Ia sudah menjadi pelatih Persegres pada kompetisi Indonesia Super League (ISL/QNB) 2015 dan Piala Presiden. Setelah itu, Liestiadi hijrah ke luar Jawa dan bergabung dengan PSM Makassar. "Untuk pelatihnya, manajemen memanggil kembali Bang Liestiadi ke Gresik. Kami juga merencanakan kembali memulai latihan lagi pada, Jumat (18/3) mendatang," ucap manajer Persegres Bagoes CahyoYuwono, Selasa (15/3). Rencana skuat berjuluk Laskar Joko Samudro menggelar latihan di Stadion Petrokimia ini adalah yang perdana setelah mereka meraih hasil buruk pada turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Bagoes juga mengabarkan bahwa sesi latihan perdana ini bakal dipimpin langsung oleh Liestiadi. Proyek tim kebanggaan Ultrasmania ini berlanjut dengan rencana manajemen Persegres yang ingin memanggil sejumlah penggawa lama. Mereka diproyeksikan untuk memperkuat tim ini di kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2016. Diharapkan pemain yang sempat memperkuat tim lain bakal bersedia kembali. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi kekuatan inti dan kini tak berada di Kota Pudak adalah Riko Simanjuntak, Bima Sakti, Fitra Ridwan, Yusuf Efendi dan beberapa nama lain. Hanya saja, Bagoes tak menyebutkan nama-nama pemain yang diminta hadir dalam sesi latihan perdana, Jumat (18/3) besok. Berdasarkan informasi, sejumlah penggawa musim lalu yang akan dipanggil adalah para putra daerah. Sebut saja nama David Faristian, Kacung Khoirul Munif, Habib Syukron danWismoyo. "Ada beberapa pemain musim lalu yang masih layak kami panggil lagi, dan mereka siap datang," tandasnya. (dek/epe)

GACOAN GRES: Zulfin Zamrun menjadi pemain lokal terbaru yang digaet oleh Persela Lamongan setelah striker asing Herman Dzumafo diperpanjang masa kerjanya.

Pastikan Gaet Dzumafo dan Zulfin LAMONGAN (BM) – Persela Lamongan sudah memastikan mendapat rekrutan anyar menghadapi even yang akan datang pada April mendatang. Pemain asing Herman Dzumafo dan penggawa lokal Zulfin Zamrun dipastikan menjadi bagian tim kebanggaan publik Kota Soto ini. Bahkan, tim pelatih berani menyebut sudah mengantongi kerangka skuat Persela. Meski masih menggelar seleksi untuk pemain asing, skuat Persela sebenarnya sudah mendekati komplet. Sejumlah pemain lokal dan asing mengikuti latihan sekaligus ajang seleksi sejak, Senin (14/3) kemarin.

"Jika bicara kerangka tim, sebenarnya gambaran skuat Persela ini sudah ada. Tinggal melengkapi saja," ucap asisten pelatih Persela Didik Ludiyanto, Selasa (15/3). "Kami ingin mendapatkan skuat yang lengkap dan komplet. Oleh sebab itu, kami masih mendatangkan pemain dan menyeleksi pemain asing," tambahnya. Untuk pemain asing, Persela sudah dipastikan merekrut mantan striker Persegres Gresik United, Herman Dzumafo Epandi. Menyusul kemudian mantan gelandang Pusamania Borneo FC Zulvin Zamrun telah mencapai kesepakatan dengan manajemen un-

tuk memperkuat Persela. "Pemain lokal yang telah kami dapatkan adalah Zulvin. Dia sudah deal dengan kami. Sedangkan pemain asing yang saat ini kami seleksi ada lebih dari lima orang," ungkap manajer Persela Yunan Achmadi pada kesempatan terpisah. "Pemain asing yang sudah positif kami akan perpanjang kontraknya adalah Dzumafo. Sedangkan yang lainnya masih memperebutkan posisinya masing-masing. Para pemain yang seleksi ini mendapat jatah membuktikan kemampuannya dihadapan Stefan Hansson selama tiga hari," tuntasnya. (dek/epe)

Pra-PON Sepakbola Jatim

Sertakan Satu Pemain Profesional pemain profesional. Yakni Sahrul Kurniawan dari Surabaya United. Sebenarnya tim pelatih ingin ada dua pemain lagi, tapi terkendala dengan berbarengan even Piala Bhayangkara 2016," lanjutnya. Tim sepakbola Jatim sendiri telah berangkat ke Bandung dengan menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Juanda, kemarin. Lebih awalnya keberangkatan ini untuk proses adaptasi lapangan dan suasana. Apalagi, Dendy Sulistyawan dkk belum terbiasa menjalani pertandingan malam. "Untuk adaptasi, kami akan gunakan lapangan tiga kali untuk

latihan sebelum pertandingan pertama Pra-PON, Minggu (20/3). Kami ingin para pemain bisa adaptasi dengan baik. Anakanak bisa mengetahui struktur lapangan maupun cuaca yang berbeda dengan Surabaya," ujar pelatih Jatim Hanafing ketika ditemui di Juanda. Sesuai jadwal dari PB PON, perjalanan Jatim untuk dapat merebut salah satu tiket ke multieven empat tahunan ini cukup padat. Dalam tempo tiga hari, bumi Jer Basuki Mawa Beya ini melakoni tiga pertandingan beruntun. Jatim hanya mendapat sekali istirahat. (dek/epe)

DAFTAR PEMAIN JATIM KIPER: M. Irfan, Anas Fitrianto, Yusuf Wahyu BEK: Erik Vaisal, Obet Choiri, Septian Nugroho, Ardi Yuniar, Imam Mahmudi, Muhammad Lessy, Feri Eko Prasetyo, Muhammad Zaenuri, Muhammad Zakamabruri, Sahrul Kurniawan n TENGAH: M Sidiq Saimima, Iman Budi Hernandi, Dwi Andika Cakra Putra, Kurnia Rizaldi, Bagus Prasetyo, Zakaria Firdaus, Imam Baihaqi n DEPAN: M Ridho, Ricky Hamzah, Fahmi al Ayubbi, Dendi Sulistyawan, Safrizal Harahap, Muslim Habibie n PELATIH: Hanafing n n

FOTO:BM/TOVAN BEKA

SIDOARJO (BM) – Misi lolos ke perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat cabang olahraga (cabor) sepakbola disampirkan ke pundak skuat Jatim. Guna memenuhi target lolos, Jatim dipastikan diperkuat satu pemain profesional untuk menghadapi PraPON di Bandung, 2030 Maret mendatang. Sebanyak 26 pemain dipersiapkan pelatih Hanafing untuk bersaing di Grup A yang terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Mantan pemain Niac Mitra itu membawa tiga penjaga gawang, 10 pemain belakang, tujuh gelandang dan enam penyerang. "Tim ini dibentuk sudah lama dengan persiapan cukup matang, jadi kami optimis Jatim lolos dari Pra-PON. Kami percaya tim ini bisa menghasilkan poin penuh di setiap pertandingan," ujar Project Officer sepakbola Jatim M Hasdianyah, Selasa (15/3). "Dari pemain yang dibawa, kami hanya menyertakan satu

atau saya bilang KLB, tidak bisa,” terangnya. Titik terang akan kembali bergulirnya kompetisi disambut Surabaya United dengan fokus kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2016 meskipun belum jelas kepastiannya. “Punya dua bapak tidak bagus. Membingungkan karena pilih yang satu, yang lainnya marah. Mending tidak memilih dua-duanya,” tukas CEO Surabaya United, I GedeWidiade, beberapa waktu itu. Untuk itu, I Gede Widiade menyatakan bahwa Surabaya United sepertinya akan fokus saja ke kompetisi yang diakui resmi oleh konfederasi sepakbola dunia atau FIFA, yakni ISL. I GedeWidiade juga mengisyaratkan tidak akan mengikutsertakan Surabaya United di turnamen-turnamen lagi. “Yang lebih penting nanti, tim kami menang. Buat apa ikut turnamen sana-sini kalau tim saya sering kalah?” ucapnya. (at/dbs/dek/epe)

SUDAH SIAP: Skuat Jatim sudah berada di Kota Bandung untuk menghadapi Pra-PON cabor sepakbola yang akan mulai bergulir, Minggu (20/3) mendatang.

BANDUNG (BM) - Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX dan Peparnas XV/2016 Jawa Barat akan memberlakukan tiket bagi penonton di 16 cabang olahraga. "Pemberlakuan tiket bagi penonton berlaku untuk menonton pertandingan di 16 cabang olahraga, sedangkan untuk cabang olahraga lainnya tidak bertiket atau gratis," kata Ketua Bidang Promosi dan Usaha PB PON XIX, Hening Widyatmoko, Selasa (15/3). Menurut Hening, pemberlakuan sistem tiket untuk penonton PON XIX/2016 itu hanya berlaku untuk cabang olahraga yang populer di masyarakat serta dipertandingkan di dalam gelanggang olahraga. Sedangkan untuk cabang olahraga yang digelar di ruang terbuka untuk umum atau tidak bertiket. Cabor yang tidak gratis itu adalah sepakbola, voli indoor, bulutangkis, tarung drajat, tinju, renang, renang indah, sepak takraw, wushu, basket, tenis, gulat, judo, futsal dan dance sport. Hening menyatakan, cabang olahraga itu memiliki potensi untuk bisa mengundang penonton menyaksikan pertandingan itu. Menurut dia, keputusan sistem tiket itu sudah menjadi ketentuan dari PB PON XIX/2016. Meski demikian, pihaknya belum menetapkan berapa harga tiket yang akan diberlakukan untuk tiket masuk pertandingan ke-16 cabang olahraga itu. "Harga tiketnya akan ditentukan kemudian disesuaikan dengan cabang olahraga masing-masing, yang jelas dipastikan terjangkau masyarakat," katanya. Sistem tiket juga akan diberlakukan untuk Upacara Pembukaan dan Penutupan PON XIX/2016 yang rencananya digelar di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Khusus untuk upacara pembukaan, menurut Hening pihaknya hanya akan menyiapkan 6.000 tiket untuk umum. "Untuk upacara pembukaan hanya 6.000 tiket yang akan dilepas kepada umum. Sedangkan bagi anggota kontingen yang tidak ikut devile kontingen, nanti akan ditangani oleh masing-masing kontingen, syaratnya sebagai pemegang ID Card dengan kuota yang akan ditetapkan," kata Hening. Lebih lanjut, Hening menyebutkan, Bidang Promosi dan Usaha akan berkoordinasi dan berkolabirasi dengan bidang penyiaran media dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka tahu dan ikut berpartisipasi memeriahkan PON XIX/2016 yang digelar di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat. Bagi cabang olahraga di luar 16 cabang itu, menurut dia, penonton digratiskan alias tidak diberlakukan sistem tiket. "Di luar ke-16 cabang olahraga itu, penonton bebas masuk ke venue namun tetap mengikuti aturan memasuki tempat pertandingan," katanya. Sedangkan untuk meningkatkan efektifitas tiketing, menurut Hening, pihaknya akan melayani pemesanan tiket dengan sistem online. Pemesanan tiket dengan sistem online yang bekerja sama dengan Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan melalui website PON XIX/2016 Jabar. Khusus bagi anggota kontingen, kata Hening, pemegang ID-Card akan diberi label tempat pertandingan atau fasilitas apa saja yang bisa diakses dengan menggunakan tanda pengenal yang mereka gunakan. "ID-Card untuk setiap panitia dan anggota kontingen itu beda-beda aksesnya, ada yang bisa masuk ke setiap lokasi, ada juga yang hanya sebagian sesuai dengan label yang tertera.Tiket juga diberlakukan bagi pengguna ID-Card bila tidak ada aksesnya ke venue yang bersangkutan," katanya. (at/epe)

Loncat Indah, DKI Waspadai Jatim JAKARTA (BM) - Atlet loncat indah DKI Jakarta mewaspadai Jawa Timur yang dinilai akan menjadi lawan tangguh dalam ajang Pekan Olahraga Nasional XIX tahun 2016. "Kalau untuk lawan terberat, menurut saya ada di nomor sinkro dari Jawa Timur," kata atlet loncat indah DKI Jakarta Andriyan, Selasa (15/3). Menurut dia, Muhammad Nasrullah dan Luthfi Nico Abdillah yang pernah merasakan sama-sama jadi atlet pelatnas, kemampuannya tetap terjaga kendati kini sudah tak muda lagi. Hal ini dibenarkan Adityo Restu Putra, pasangan Andriyan di nomor sinkro. "Tidak beda jauh dengan (penilaian) Andriyan, mereka kan pernah ikut di pelatnas juga," tukas Adit. Adit berpendapat, pengalaman jadi pembeda sehingga tetap jadi musuh berat bagi DKI. "Mungkin karena mereka lebih berpengalaman, lebih lama bermain dari pada kita yang baru tiga tahun.Tapi kita tidak akan menyerah, terus optimistis," ujar Adit. Menurut dia, salah satu langkah efektif yang bisa membantunya untuk menyamakan kemampuan dengan Nasrullah dan Luthfi adalah dengan meningkatkan porsi dan tingkat kesulitan latihan. (at/epe)


SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Ratusan Massa Demo Menkum HAM SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jokowi ... “Kemenkum HAM kantornya berada di wilayah Jakarta Selatan sehingga pihaknya berada di luar wilayah hukum Jakarta Pusat. Kami memberi waktu hingga 2 minggu. Jadi ditetapkan sidang 2 minggu lagi tanggal 29 Maret,” ujar majelis hakim yang diketuai Baslin Sinaga. Adapun Presiden telah menunjuk utusan dari Setneg untuk kemudian diteruskan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Sementara Menko Polhukam dan Menkum HAM belum mengirim utusan sebagai perwakilan. “Presiden memberi tugas kepada Setneg untuk hadir dan menyatakan surat kuasa diberikan ke Kejaksaan Agung untuk mewakili presiden. Di mana, Presiden Jokowi akan diwakili Kejaksaan Agung. Mengenai Menko Polhukam dan Menkum HAM belum hadir, oleh karena itu dipanggil lagi untuk tanggal 29,” jelas Humphrey usai persidangan ditutup. Humphrey menjelaskan gugatan terhadap pemerintah didasari adanya perbuatan melawan hukum. PPP menyatakan ada pemerkosaan hak-haknya yang dilakukan pemerintah dengan cara mengesampingkan Muktamar Jakarta sebagai kepengurusan yang sudah dike-

tok Mahkamah Agung (MA). “Jadi gugatannya dasarnya perbuatan melawan hukum dari pihak pemerintah. Ada hubungan hukum terkait sangat kuat antara 3 pihak tersebut, oleh karena itu ketiganya harus digugat. Apa yang dilakukan Menkum HAM jadi tanggung jawab Presiden dan Menko Polhukam. Oleh karena itu ketiganya diajukan dalam pihak tergugat,” terang Humphrey. “Terakhir malah Menkum HAM mengeluarkan SK kembali ke Muktamar Bandung yang merupakan melanggar hukum. Tidak bisa, karena putusan MA sudah menilai tegas kepengurusan Muktamar Bandung tidak efektif,” imbuh Humphrey. Kubu Djan juga menilai pemerintah melanggar UU Partai Politik. Akibat putusan Menkum HAM yang kembali ke Muktamar Bandung, PPP kubu Djan merasa banyak dirugikan. Alhasil pihaknya menuntut pemerintah ganti rugi material berupa tidak dapat diterimanya dana bantuan partai politik tahun 2015 sebesar Rp 7 miliar dan kerugian immaterilnya senilai Rp 1 triliun. “Immateril PPP itu merasa kepastian hukum untuk hak politik hilang, kepercayaan kader PPP se-Indonesia hilang ter-

hadap Muktamar Jakarta. Terakhir sekarang terjadi keresahan dalam tubuh PPP. Dengan dasar itu tak terhingga kerugian immateril PPP, tapi jika dihitungkan keruguian bisa mencapai Rp 1 triliun,” kata Humphrey. “Kami mengajukan permohonan provisi sudah diminta menghukum pemerintah dan mengesahkan Muktamar Jakarta. Meminta SK Menkum HAM dinyatakan tidak sah dan batal. Sehingga apa yang dilakukan Menkum HAM sekarang dinyatakan tidak boleh dilakukan, termasuk muktamar atau muktamar luar biasa,” pungkas Humphrey. Seperti diketahui, kubu Djan keberatan dengan putusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang memperpanjang SK kepengurusan Muktamar Bandung. Sebab menurutnya, kepengurusan Muktamar Jakarta sah di mata hukum berdasarkan putusan kasasi di MA pada tanggal 2 November 2015. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan alot, dua seteru kepengurusan PPP pun akhirnya duduk bersama dalam diskusi yang digelar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis (10/3) lalu. Disaksikan Yasonna, diskusi tersebut menyepakati kedua kubu untuk islah sebagai jalan keluar menghadapi konflik internal. Meski sebelumnya sempat alot, kubu

Manipulasi Pajak SAMBUNGAN HALAMAN 1

Luhut ... “Kami mencoba membuat random, berapa bayar pajak yang angkanya triliunan rupiah, tapi hanya bayar pajak, misalnya, Rp2 triliun, seperti kasus di Sulawesi Selatan dan banyak tempat lain,” kata Luhut dalam seminar di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (15/3). Menurut Luhut dia mendorong pemberian pengampunan pajak (tax amnesty) sehingga perkara pajak perusahaan masa lalu segera selesai dan bisa memfokuskan pada target pajak saat sekarang dan akan datang. “Dan ke depan kami akan membuat tindakan tegas dan terukur buat orang-orang yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Luhut yang juga menjabat Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Luhut menjelaskan rasio pajak negara masih kurang 11 persen berdasarkan data tahun lalu. Padahal rata-rata negara Asia Tenggara berada di tataran 14 persen hingga 16 persen. Menurutnya, rasio pajak yang rendah karena inefisiensi di pemerintahan yang sangat tinggi. “Bagi yang punya usaha, coba buat asosiasi-asosiasi juga untuk mengorganisir mem-

bayar kewajiban. Kami akan turunkan,” kata Luhut. Menurut dia pengampunan pajak akan diturunkan dari 25 persen menjadi 18 persen. Ribuan Pemerintah menyatakan akan secara ketat mengawasi pelaporan pajak yang disetor perusahaan-perusahaaan. Ini dilakukan seiring dengan banyaknya perusahaan di Indonesia yang diindikasikan telah melakukan pengemplangan (manipulasi) guna menekan besaran pembayaran pajak. “Perusahaan yang selama ini tidak pernah bayar pajak jumlahnya besar sekali, mungkin di Jakarta sudah ratusan. Kalau di Indonesia masuk kategori ribuan,” ujar Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, kemarin. Bambang mengungkapkan, umumnya praktik manipulasi dilakukan dengan menurunkan nilai aset dan mengelabui petugas pemeriksa pajak. Bahkan, tak jarang ribuan dari perusahaan tadi juga mengurangi potensi pendapatan perusahaan sehingga angka kewajiban pembayarannya jauh lebih rendah dari yang asli. “Ini perusahaan yang sepanjang masa hidupnya lebih banyak tidak bayar pajak tapi tetap

hidup sehat, gaji direksinya tidak pernah dipotong, gaji karyawannya tetap naik. Tidak pernah melakukan lay off, bahkan tetap melakukan ekspansi,” imbuh Bambang. Sementara itu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Edi Slamet Irianto memperkirakan perusahaan yang tak membayar pajak sesuai kewajibannya mencapai 4 ribu badan usaha. Edi menuturkan, umumnya perusahaan tersebut merupakan perusahaan dengan status pemodal asing (PMA). “Jadi selama ini mereka melaporkan rugi terus menerus. Data yang mereka laporkan tidak sesuai dengan nilai penjualan mereka. Ketika penjualan cendering di under price, supaya penghasilannya lebih kecil, maka pajaknya juga akan mengecil,” kata Edi. Berangkat dari hal tadi, Edi bilang pihaknya pun akan membekali diri dengan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan acuan (benchmark) dalam melakukan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga kedepan, kata dia praktik manipulasi data semacam ini bisa dihindari. “Kita sudah buat benchmark, sehingga nantinya kita deteksi dini yang mencoba melakukan cara-cara itu,” katanya. (cnn/det/tit)

Siapkan Gugatan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Korban ... menimpa salah satu pegawainya hingga menyebabkan cacat seumur hidup. Korban yang dimaksud adalah Yakub (48) warga Tanah Merah, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kenjeran. Yakub mengalami cacat seumur hidup dengan kelumpuhan di kakinya. Selain itu, kaki Yakub terpaksa diamputasi lantaran terlindas roda kereta api pada saat melakukan pekerjaannya. Kesalahan Komunikasi Permasalahan dana JHT dengan terlapor Kepala Daerah Operasi (Daop) 8, Wiwik Widayati, hingga saat ini masih ditangani Polrestabes Surabaya. Humas Daop 8, Suprapto membantahnya, ia menyatakan bahwa kasus tersebut adalah kesalahan komunikasi. “Kami pastikan bahwa kasus tersebut adalah kesalahan komunikasi, jadi ada miss komunikasi. Dan bagian hukum kami masih turut menanganinya,” ucap Su-

prapto Kepada Berita Metro ketika dihubungi via Ponselnya, Senin (14/3). Winarto, kuasa hukum pelapor dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mengatakan, kasus tersebut masih terus berjalan. Bahkan, dirinya mengatakan masih punya data lagi terkait kesalahan yang dilakukan pihak PT KAI Daop 8. “Biarkan saja dia mengelak, itu hak dia, karena kami punya kasus lain terkait kesalahan managemen,” ucap Winarto didampingi Heru, eks karyawan PT KAI beberapa waktu lalu. Pengacara Lantaran kasus ini, Abdul Salam SH MH Ketua PeradiVersi Jeniver Girsang berencana akan melakukan gugatan secara hukum ketika telah mendapatkan surat kuasa dari Yakub. “ Untuk Pak Yakub, jika pelimpahan kuasanya sudah saya pegang, saya akan melakukan

tindakan. Karena saat ini saya sudah berkomunikasi melalui SBSI,” ujar pengacara yang berkantor di Jl Ketintang Baru Surabaya. Pria yang akrab disapa Salam ini menjelaskan kejadiannya sekitar bulan Juni 2015 lalu. “Pak Yakub yang bertugas sebagai mandor dan sekaligus pemoles pelumas wesel rel yang berfungsi sebagai pemindah arah jalur kereta api itu mengalami kecelakaan saat bekerja. Akibat kecelakaan tersebut, Pak Yakub tidak hanya mengalami cacat seumur hidup, namun kaki kanannya turut lumpuh,” katanya. Alasan menempuh jalur hukum, bagi Salam karena dianggap PT KAI Daop 8, tidak ada perhatian dan terkesan tutup mata. “Bahkan jaminan kecelakaan kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT KAI pun tidak ada ujung pangkalnya. Ini menunjukkan bahwa mereka-mereka ini sudah tak punya hati nurani,” pungkasnya. (dre/tit)

Djan dan kubu Romi sepakat duduk bersama dengan disaksikan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly di kantornya lalu berdiskusi mengenai proses islah. Rencana islah PPP akan dirumuskan dalam pertemuan tim kecil perdana pekan depan dan dihadiri oleh pihak Kemenkum HAM. Nantinya akan dihasilkan keputusan untuk menerbitkan SK yang tidak bertentangan dengan hukum. “Saya yakin sebelum Pilkada sudah islah. Automatically SK itu perlu dong. Tapi itu SK bersama namanya. Jadi SK Kumham itu jelas tidak bertentangan dengan keputusan hukum MA,” terang perwakilan kubu Djan, Dimyati Natakusuma usai berdiskusi dengan kubu Romi, Kamis (10/3). Sahkan Putusan MA Ratusan massa dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepengurusan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta, siang kemar-

in menggelar aksi demo di depan Gedung Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM). Ketua Angkatan Muda Kabah (AMK) PPP, Sudarto mengatakan, aksi demo di depan Gedung Kemenkum HAM bertujuan untuk meminta Menteri Hukum dan Ham,Yasona Laoly untuk segera melaksanakan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan PPP 2014-2019 adalahpengurushasilMuktamarVIII Jakarta di bawah Djan Faridz. “Karena tugas Menteri Hukum dan HAM adalah melaksanakan tata kelola administrasi. Mencatat saja pengesahan partai politik. Karena kalau sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, itukan putusan yang sudah final,” papar Sudarto di depan Gedung Kemenkum HAM, Selasa (15/3). Ia menilai, Yasonna tidak melakukan pengesahan hasil putusan tersebut. Menkum HAM dinilai membuat tafsiran

Humphrey Djemat

sendiri terkait putusan MA. “Karena sampai sekarang, Menkum HAM belum juga mengesahkan kepengurusan muhtamar Jakarta yang sudah dimenangkan di Mahkamah Agung,” tegasnya. Sudarto beranggapan bahwa Yasonna telah melakukan rekayasa serta intervensi terhadap PPP karena menginginkan rapat politik. “Oleh karena itu, rekayasa-re-

kayasa yang dilakukan oleh Menkum HAM segeralah dihentikan. Maka kita meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengingatkan Menkum HAM ini, untuk melaksanakan dan mendukung program yang dicanangkan Presiden Jokowi yaitu melaksanakan penegakan supremasi hukum dan memperkokoh demokrasi, melakukan pembangunan masyarakat yang demokratis,” paparnya. (det/kom/tit)

Risma Dielu-elukan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Risma ... Sementara, ketika Risma mengisi forum dialog pada acara Festival Anggaran di pendapa kantor Pemkab Batang, ia sempat menyebutkan warga Surabaya bisa marah-marah jika ia maju Pilgub DKI Jakarta. Risma mengaku tidak tahan dengan tagihan masyarakat yang masih menginginkannya di Surabaya. Hal itu diungkapkan ketika ada warga Batang yang meminta Risma memberi saran kepada Yoyok agar maju lagi menjadi Bupati Batang tahun depan. “Maju saja pak, ngapain susah. Saya itu tidak bisa menghindari tagih. Saya itu juga tidak menyiapkan (periode) yang kedua, tiba-tiba ada rekomendasi dari Bu Mega. Saya bingung iki majune piye. Kemarin itu bisa 85% saya enggak nyari. Saya bilang saya tidak punya uang, ibu-ibu

bilang,’saya punya bu, enggak usah khawatir’. Mereka ingin. Soal DKI itu warga bisa marah, geger kalo marah, hehe,” terang Risma. Gelak Tawa Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo langsung nampak akrab ketika bertemu di rumah dinas Bupati Batang. Risma bahkan mengeluarkan joke yang menyulut tawa seiring ruangan. Risma yang mengenakan setelan busana cokelat langsung bersalaman dengan Yoyok yang menggunakan seragam PDH keki. Risma bercanda kalau Yoyok terlihat seperti meminjam seragam orang lain. “Seragame sopo disilih (seragam siapa itu dipinjam)? Aku sudah lima tahun ga pake cokelat. Bu, (memanggil istri Yoyok), iki

seragame sopo?” tanya Risma disambut gelak tawa di ruang tamu rumah dinas Bupati Batang, Selasa (15/3). “Saya sudah lima tahun enggak pakai cokelat itu,” imbuhnya. Belum sempat Yoyok menjawab, Risma sudah “menyerang” dengan joke lagi. Risma menunjuk salah satu ajudan Yoyok dan berkata, “Njenengan diajak jejer, dikiro bupatine (kamu diajak sebelahan, dikira bupatinya),” tandasnya diikuti tawa yang makin menggelegar. Yoyok hanya senyum-senyum mendengar joke itu. Setelah itu, mereka ngobrol akrab disusul Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Djafar yang datang setelah mengisi seminar. Risma direncanakan menjadi pembicara dialog dalam rangkaian acara Festival Anggaran. Dielu-elukan Kedatangan Risma di acara

Festival Anggaran disambut sekitar 200 petani. Para petani itu berebut bersalaman dengan Risma yang mengenakan setelan busana cokelat. Ada beberapa yang kecewa karena tidak bisa bersalaman. “Enggak sempat tadi, lha begitu tadi (penuh sesak),” kata seorang petani perempuan, Selasa (15/3). Risma langsung masuk ke ruang tamu rumah dinas dan hanya mengucap sepatah kata, “Sek-sek aku tak leren sek, bingung iki (sebentar saya istirahat dulu, bingung ini),” kata Risma. Sekitar 15 menit kemudian, Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, menyusul Risma setelah salat berjamaah di Masjid alunalun. Para petani sempat curhat ingin bertemu Risma. “Kalau mau ketemu tunggu dulu,biaristirahatdulu,biarfresh,” ujarYoyokkepadaparapetaniyang menunggu di depan ruang tamu rumah dinasnya. (det/tit)

Peluang Menangkan Pemilu SAMBUNGAN HALAMAN 1

PDIP... PDIP sendiri hingga saat ini belum menentukan calon yang akan diusung. “Tentu kami diuntungkan karena memiliki incumbent. Tetapi, sekali lagi, siapa yang diusung tergantung dari dinamika dan politik yang akan datang dan itu juga sepenuhnya kewenangan ketua umum,” ucap Wakil Ketua Fraksi PDIP ini. Satu hal yang pasti, lanjut Hendrawan, partainya saat ini masih fokus untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga masa jabatannya berakhir pada 2019 mendatang. Banyak Dukungan Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan partainya berencana mengusung Ani Yudhoyono sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2019. Anggota Komisi III itu menuturkan banyak rakyat Indonesia yang masih ingin dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Ruhut menambahkan, saat partainya mengadakan temu rakyat di beberapa kota (Tour de Java) banyak yang meminta agar SBY kembali mencalonkan diri sebagai presiden. “Jadi kita kan Tour de Java, memang jujur saja masyarakat masih mencintai Pak SBY. Masyarakat itu masih meminta

‘Pak maju lagi dong’. Kita tahu kan bapak (SBY) kita itu taat hukum. Aturan (maju capres) itu kita liat sama-sama, memungkinkan enggak. Dan rakyat kita yang sudah sangat cerdas ini, ya mereka mengatakan ‘Kalau memang bapak enggak, ya apa salahnya Ibu Ani?’ Itu rakyat yang meminta,” tuturnya, Selasa (15/3). Meski banyak yang meminta Ani untuk maju sebagai bakal capres 2019, Ruhut menambahkan, ada juga masyarakat yang meminta agar Pramono Edhie juga maju sebagai bakal capres pada pemilu mendatang. Medsos Partai Demokrat mulai mempersiapkan AniYudhoyono untuk diusung sebagai calon presiden pada 2019. Di media sosial, sudah ada unggahan foto yang menggambarkan pencapresan Ani Yudhoyono. Dalam foto tersebut, AniYudhoyono menggunakan baju berwarna biru khas Demokrat melambaikan tangan dengan latar belakang bendera Merah Putih. Foto dilengkapi tulisan “Lanjutkan!” dan juga tagar “#AniYudhoyono2019”. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membenarkan bahwa foto tersebut memang dibuat oleh tim DPP Partai Demokrat. Sebab, sudah ada masukan

dari masyarakat agar Demokrat mengusung istri Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai capres. Ruhut mengatakan, masyarakat yang ditemui dalam kunjungan Tour de Java sebenarnya meminta SBY untuk maju kembali sebagai capres. Namun, SBY yang sudah 10 tahun memimpin pemerintahan menyadari aturan tidak memungkinkan untuk maju kembali hingga periode ketiga. “Rakyat kita yang sudah sangat cerdas ini, ya mereka mengatakan, ‘Kalau memang Bapak enggak, ya apa salahnya Ibu Ani?’ Itu rakyat yang meminta,” ucap Ruhut di Jakarta, Selasa (15/3). Nama Ani sempat masuk bursa calon presiden 2014. Namun, SBY ketika itu menegaskan istrinya tidak akan maju dalam Pilpres 2014. Hal yang sama disampaikan Ani dalam buku biografinya. Ani mengaku pernah ditanya seorang siswa yang berkunjung ke Istana Negara. “Ibu Ani, apakah ibu nanti akan menggantikan SBY jadi presiden? Seperti Hillary Clinton?” tanya siswa tersebut. Dalam bukunya, Ibu Ani mengatakan, “Aku tersentak mendengar pertanyaan itu. Jauh di luar bayanganku. Bagiku, mendampingi SBY hingga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik adalah tujuanku dan bila tercapai itu sudah cukup melegakan. Jika SBY sudah tidak jadi

presiden, maka kedudukan paling terhormatku adalah tetap menjadi nyonya SBY, bukan menjadi presiden.” Peluang Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meyakini Ani Yudhoyono memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pemilu presiden 2019. Dia meyakini pengalaman Ani selama sepuluh tahun mendampingi suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono, bisa menjadi modal besar. Hal serupa terjadi di Amerika Serikat, di mana Hillary Clinton mencalonkan diri sebagai Capres setelah suaminya Bill Clinton sudah mengakhiri jabatan selama dua periode. “Bahkan Ibu Ani Bisa lebih hebat dari Hillary Clinton,” kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3). Nurhayati menambahkan, dorongan dari internal kader agar Ani Yudhoyono melanjutkan kepemimpinan SBY sebenarnya sudah muncul sejak lama. Bahkan, dorongan ini sudah muncul sebelum pemilihan Presiden 2014. Namun, SBY memutuskan Ani untuk tidak mencalonkan Ani saat itu. “Memang kader sudah menginginkan sejak lama, kalau SBY tidak bisa maju lagi, bagaimana kalau Bu Ani saja,” ujarnya. (kom/tit)

Obat Obesitas yang Aman SAMBUNGAN HALAMAN 1

Ekstrak ... Alasannya karena ekstrak kedelai yang telah dipurifikasi dalam studi sebelumnya terlihat memiliki senyawa FK. “Kedelai kalau buat pangan kan yang diambil proteinnya tapi lemaknya dibuang. Tapi itu bisa dipakai dan telah diteliti banyak negara kalau FK tempe itu memang bisa menghancurkan lemak,” kata dr Reza saat mem-

presentasikan penelitiannya sebagai syarat pengukuhan doktor di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (15/3). “Jadi supaya FK itu bisa masuk ke dalam sel menghancurkan lemak, SD dipakai sebagai perantaranya dan senyawa itu keras efeknya. Maka dari itu kita di sini mencoba membuat penggantinya yaitu dengan senyawa

namanya liposom dari kedelai yang juga bisa menghantarkan FK ke sel lemak,” lanjut dokter yang sehari-hari praktik di Klinik Ergia Jakarta. Hasil tes di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar ekstrak kedelai ini mampu memiliki efek menghancurkan lemak lewat cara yang aman yaitu apoptosis (kematian sel yang terseleksi) berkat liposom . Hanya saja harus diakui kemampuannya tidak sehebat

obat penghancur lemak dari senyawa FK dicampur SD. “Memang benar (tidak lebih kuat, red) tapi jadi jauh lebih aman. Enggak apa-apa obat pelan-pelan bekerja tinggal ini ditambah penelitian lebih lanjut,” kata dr Reza. dr Reza mengatakan harapannya senyawa dari kedelai ini bisa dipakai dan diterapkan lebih lanjut sebagai pengganti untuk obat obesitas yang lebih aman. (det/tit)


08 www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016 INDEX HARGA -0.57% SAHAM SUMBER: IMQ21.COM

IHSG

4,849

-0.7% NIKKEI

17,117

-0.3% STI

2,839

-0.6% FTSE

6,138

-0.6% KLCI

1,691

-0.4%

-0.5%

DJIA

NASDAQ

17,168

HARGA EMAS

JUAL (Rp/gr)

515,814

4,729

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

495,182

1.229,35

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13.190

SUMBER: KLIKBCA.COM 15-Mar-2016 / 16:23 WIB

SUMBER: GERAIDINAR

USD

JUAL

BELI

13180.00

13160.00

SGD

9550.72

9530.72

EUR

14660.81

14560.81

AUD

9881.95

9801.95

PJB Kembangkan Listrik Tenaga Rumput Laut SURABAYA (BM) - Pembangkit Jawa Bali (PJB) segera menggandeng beberapa perguruan tinggi (PT) untuk pengembangan listrik berbahan rumput laut yang menghasilkan tenaga listik 10 Mega Watt (MW). Rencana pengembangan tersebut akan dilakukan di Minahasa, Sulawesi Utara. Direktur Utama PJB, Mulyo Adji AG mengatakan, pengembangan tenaga listrik berbahan rumput laut di kawasan Minahasa saat ini masih sebatas rencana dan dalam penelitian yang dilakukan pihak universitas. “Ada tiga universitas yang melakukan penelitian ini di antaranya Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi

Sulawesi Utara dan Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil penelitian itu nantinya kami akan kembangkan dengan membangun infrastrukturnya di kawasan itu,” terang Mulyo Adji saat ditemui Berita Metro di kantor pusat PJB di Surabaya, Selasa (15/3). Menurut pria kelahiran Semarang Jateng tersebut, PJB masih belum bisa memastikan berapa nilai invesatasi dalam pengembangan listrik bertenaga rumput laut tersebut. Namun bisa terbaca jika kondisi pengembangan listrik bertenaga rumput laut sudah dilakukan penelitian. “Kami tidak bisa menyimpulkan berapa nilai investasi

pengembangan listrik bertenaga rumput laut ini. Dan pastinya, kami akan melihat dulu hasil penelitian tersebut. Untuk pengembangan ini pastinya, kami akan bekerjasama dengan petani rumput laut untuk bahan mentah pembangkit ini untuk pasokan bahannya,” ujar alumnus Universitas Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Adji mengatakan dalam pengembangan energi terbarukan, PJB menggunakan sistem segitiga emas, yakni kerja sama dengan tiga komponen penting yang meliputi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, manufaktur dan PJB. “Karena itu, PJB setiap tahun selalu menggelar pertemuan

PJB DUKUNG ENERGI TERBARUKAN

Kami tidak bisa menyimpulkan berapa nilai investasi pengembangan listrik bertenaga rumput laut ini. Dan pastinya, kami akan melihat dulu hasil penelitian tersebut.”

BM/TOVAN BEKA

Dukung Energi Terbarukan, Gandeng Tiga Universitas

- MULYO ADJI AG Direktur Utama PJB

teknologi dengan melibatkan tiga komponen penting tersebut. Sehingga, apabila mereka mempunyai pengembangan teknologi terbarukan, kita selalu menampung,” katanya. “Listrik tenaga rumput yang akan kita kembangkan itu seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang sudah kita

Mulyo Adji AG

buat di lingkungan PLTA Cirata, Purwakarta, Jawa Barat yakni hanya bertujuan untuk riset.” Selain pengembangan listrik bertanaga rumput laut anak perusahan PT PLN ini juga akan mengembangkan listrik berte-

naga gelombang ombak laut di daerah Flores Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengembangan ini sebagai upaya PJB mendukung progaram energi keterbarukan yang dilakukan oleh pemerintah. “Sep-

Pelaku UMKM Butuh Percepatan Perangkat Teknologi SURABAYA (BM) - Percepatan teknologi menjadi kebutuhan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam bersaing di pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Hal itu ditegaskan Head of Product Acer Indonesia, Riko Gunawan. Menurutnya, di era serba digital ini, TI (Teknologi Informasi) menjadi peranan utama akses pelaku UMKM dalam melakukan tranformasi bisnis secara cepat, tepat dan efisien. “Sebagai bagian dari edukasi dan pemanfaatan TI yaitu Windows 10 Pro dan perangkat notebook 2-in-1 multifungsi. Acer dan Microsoft didukung delapan perusahaan Original Equipment Manufacturer (OEM) mencatat lewat studi NewWorld of Work sebanyak 92 persen karyawan UMKM di Indonesia telah memposisikan diri sebagai pekerja mobile atau mobile workers,” jelasnya di Surabaya, Selasa (15/3). SementaraWindows Business

Group Lead Microsoft Indonesia, Linda Dwiyanti menambahkan, ada 200 juta pengguna perangkat mobile teknologi, 76 persen-nya atau 22 juta orang berada di segmen korporasi. “Jumlah UKM di Indonesia kurang lebih 57,9 juta dan di Jatim 6,825 juta. Ini artinya masih besar peluang untuk capai target 1-2 tahun ke depan, satu miliar pengguna terpenuhi,” paparnya. Dia menambahkan, ada tiga varian produk Windows 10 yakni windows home, windows pro untuk kebutuhan UKM dan windows enterprise. Sedangkan penetrasi pasar, sebutnya, dari pekerja yang merasa sudah terfasilitasi perangkat dan sistem yang tepat untuk menghadapi tantangan dalam gaya kerja baru masih di angka 29 persen. “Pemasaran produk secara online bisa terdata melalui search engine, market place, media sosial, dan website online shop masih ada peluang sekitar

64,3 juta orang yang belum terlayani saat belanja dan transaksi tanpa add to chart (registrasi aktivasi),” papar Rhein Mahatma, pengamat enterpreneur-

ship dunia digital. Sedangkan online shopper, lanjutnya, masih berada di angka 8,7 juta dari jumlah total 72 juta sosial media aktif. Secara

revenue berarti sekitar 2,8 lebih tinggi pelaku UKM lah yang membanjiri transaksi secara elektronik lewat perangkat mobile teknologi.(jey/rdl)

SURABAYA (BM) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat nilai ekspor wilayah itu pada Februari 2016 naik 41,75 persen, yakni dari Januari 2016 yang mencapai 1.313 juta dolar Amerika, menjadi 1.861,13 juta dolar Amerika. Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono, Selasa (15/3) mengatakan kenaikan itu karena dorongan kenaikan ekspor migas ditambah sejumlah komoditi non migas termasuk perhiasan dan permata yang mengalami kenaikan, dan mencapai nilai 753,19 juta dolar AS. “Kalau secara kumulatif nilai ekspor Januari sampai Februari tahun 2016 mencapai 3.174 juta dolar AS, atau turun 3,10 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2015 yang mencapai 3.275 juta dolar AS,” ucapnya. Teguh merinci untuk ekspor migas dari Jawa Timur pada Februari 2016 sebesar 66,61 juta dolar AS, atau naik 102,89 persen dibanding ekspor migas Januari 2016 yang mencapai 32,83 juta dolar AS. Sedangkan ekspor non migas selama Februari 2016 sebesar 1,794 miliar dolar AS atau naik 40,18 persen dibanding Januari 2016 yang mencapai 1,280 miliar dolar Ameria. “Tertinggi perhiasan atau emas, diikuti lemak dan minyak hewan/nabati, kemduian kayu dan barang dari kayu, ikan dan udang, serta bahan kimia organik sebesar 65,13 juta dolar Amerika,” katanya. (ara/rdl)

TAMU BISNIS

Yama Bellatrixiana

BM/JEFRI YULIANTO

PERANGKAT MOBILE: Pengenalan perangkat mobile kebutuhan UMKM yang diadakan Acer dan Microsoft di Surabaya, Selasa (15/3).

ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga sinergi dengan kebijakan perekonomian nasional,” terang Pinto. Saat ini, kata Pinto, jumlah pelanggan listrik di Jatim mencapai 10,2 juta pelanggan. Sementara untuk target tahun ini PLN Jatim menargetkan 570 ribu pelanggan. “Saat ini beban puncak di Jatim mencapai 5.200 MW (MegaWatt). Untuk itu, kami ber-

harap dengan adanya dua kebijakan ini bisa merangsang konsumen dan calon konsumen listrik untuk memanfaatkan kesempatan ini,” harap Pinto. Disinggung soal tunggakan rekening pembayaran listrik untuk pasca bayar, Pinto mengatakan, hingga saat ini mencapai Rp 43,3 miliar (2015). Sementara di tahun sebelumnya mencapai Rp 51,6 miliar.

Penunggakan pembayaran listrik pasca bayar ini diakui Pinto karena pelanggan masih kurang paham dan memiliki kesadaran. “Walaupun tahun sebelumnya nilai uang tunggakan rekening listrik cukup besar, namun kemudian mengalami penurunan berkisar 10 persen lebih. Artinya, sebagain para pelanggan listrik pasca bayar ini mulai ada kesadaran,” tutup Pinto.(top/rdl)

Properti Crown Group Australia Didominasi Konsumen Asal Indonesia

Investasi hingga Kelanjutan Studi Jadi Faktor Kepemilikan Bisnis properti tak lagi mengenal batas pangsa pasar, bahkan sudah menembus lintas negara. Crown Group memanfaatkan kondisi dengan membidik pasar usia produktif dari Indonesia. JEFRI YULIANTO – SURABAYA CROWN GROUP, pengembang properti dari Australia, mencatat total transaksi Rp 420 miliar mendominasi konsumen lokal Indonesia dari nilai total transaksi global Rp 3,8 triliun penjualan apartemen Infinity by Crown Group. “Jumlah penduduk yang tinggal di Parramatta, Sydney ada 179.000 jiwa yang didominasi usia produktif antara 20 hingga 34 tahun. Hal ini menjadi alasan optimis kami, pasar properti terus terus meningkat,” jelas General Manager Strategi

dan Corporate Communication Crown Group, Bagus Sukmana di Surabaya, Selasa (15/3). Dia menambahkan, dua proyek yang masih dipasarkan di Indonesia yakni Oasis by Crown Group di Ashfield dan V by Crown Group di Parramatta. Sedangkan fokus saat ini, kata Bagus,memasukitahappembangunan V by Crown Group senilai Rp 3 triliun diprediksi selesai akhir 2017 dengan memasuki tahapan membangun Sky Bar. Sky bar, menurut Bagus,

erti tadi kami katakan, dalam program ini kami masih dalam penelitian dan hasilnya dikembangkan,” tutup Mulyo. (top/rdl)

Februari Naik 41,75 Persen

(Senior Manager KCSR PT PJB)

Traveling, Metode Ampuh untuk Komunikasi

dibangun dengan konsep view city berada di puncak pemandangan spektakuler dari Blue Mountains, Sydney CBD dan Sydney Harbour Bridge untuk menarik minat konsumen lebih meningkat baik sebagai investasi maupun rumah tinggal.

Artinya, pertengahan smester kedua tahun ini (Mei mendatang) diharapkan ada tambahan sekitar Rp 600 miliar didapat dari pembeli Indonesia. “Saat ini okupansi rate harga jual investasi properti di Australia di bawah 2,5 persen. Artinya,

BM/JEFRI YULIANTO

LINTAS NEGARA: Bagus Sukmana (kanan), dua proyek Crown Group masih dipasarkan di Indonesia.

kepercayaan yang tinggi dari pasar Indonesia terhadap kualitas produk Crown Group yang dipasarkan terjadi kenaikan sekitar 3 persen mengikuti harga dolar AS,” terang Sales Director Surabaya Office Crown Group, Veronica Tanujaya. Dilihat dari daya tarik melakukan investasi properti ke Australia selama dua tahun ini, Veronica mencatat Surabaya berkontribusi penjualan Rp 150 miliar untuk proyek crown group yang dipasarkan di Indonesia. Menurut Veronica, ada tiga faktor kepemilikan investasi properti orang Indonesia di Australia. Yakni sebagai tipe Investor, pembeli ingin mengirimkan anaknya untuk melanjutkan studi di Australia dan melakukan migrasi ke Sydney. (*)

TUGAS menjadi ‘nakhoda’ Corporate Social Responsibility (CSR) dituntut mengatahui sakaligus mengusai segala aspek operasional perusahaan yang mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan. Tentunya, jabatan ini tidak gampang diembani tanpa skill mumpuni. Adalah Yama Bellatrixiana, Senior Manager Komunikasi Korporasi dan CSR PT PJB mengaku, dirinya harus mengatahui semua karakter orang yang dijumpai di kantor maupun di lapangan. Caranya? Wanita kelahiran Surabaya 10 Agustus 1975 itu mengaku lewat traveling. Kok? Metode ini disebutnya lebih leluasa mengenal karekter orang karena berkomunikasi secara langsung. “Sebenarnya tidak jauh-jauh dari jabatan yang saya emban saat ini, dimana harus turun langsung di lapangan. Apalagi sejak dulu saya hobi berat jalan-jalan dengan tujuan dan misi jelas,” papar Yama dalam perbincangan santai dengan Berita Metro di kantor pusat PJB di Surabaya, Selasa (15/3). Menurutnya, metode traveling lebih ampuh jika dibandingkan dengan metode lainnya. Sebab, metode ini lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Hal itu, kata Yama, akan lebih memudahkan menjalankan tugasnya yang diberikan perusahaan. “Metode inilah sampai saat ini saya lakukan selama ini jika terjun ke lapangan dalam menjalankan misi dan visi di perusahaan. Menyukai traveling bukan berarti digunakan happy saja tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk perusahaan,” ujarnya. Wanita periang ini mengaku traveling disukai sejak usia remaja dan mendarah daging hingga kini. “Kok bisa klop ya dengan jabatan saya ini, he.. he..” katanya sambil terkekeh. (top/ rdl)

BM/ALI TOPAN

han Daya (PB/PD) bagi konsumen bisnis dan industri dengan daya 100 kilo volt ampere (kVA)–200 kVA. Deputi Manager Komunikasi danBinaLingkunganPTPLNDistribusi Jatim, Pinto Raharjo mengatakan, kebijakanbaruinisebagai langkah untuk memberi layanan dan mempermudah pelanggan. Di sisi lain kebijakan tersebut juga dari PLN pusat. “Kebijakan baru

LISTRIK BERTENAGA GELOMBANG OMBAK LAUT Daerah pengembangan: Flores, Nusa Tenggara Timur. Penelitian: Menggandeng tiga universitas. Nilai investasi: belum diketahui.

Ekspor Jatim

PLN Keluarkan Kebijakan Baru untuk Pelanggan SURABAYA (BM) - Upaya meningkatkan layanan kelistrikan di Jawa Timur, mulai Selasa (15/3), PT PLN Distribusi Jatim membuat dua kebijakan baru. Pertama, memberi layanan gratis untuk tambah daya dan penyambungan 900 Volt Ampere (Va) ke 1.300 Va pada pelanggan. Kedua, memberi diskon 20 persen untuk tarif standar Pemasangan Baru dan Peruba-

LISTRIK BERBAHAN RUMPUT LAUT Daerah pengembangan: Minahasa, Sulawesi Utara. Tenaga listrik yang dihasilkan: 10 Mega Watt (MW).


09 www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

SMA Rujukan, 17 Sekolah Jadi Pilot Project Hasil Kerjasama Kemendikbud dengan Dindik Jatim SURABAYA (BM) – Seiring pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menerima program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namanya SMA rujukan. Sekolah rujukan ini bakal dimulai pada tahun ajaran 20162017. Total mencapai 17 lembaga yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman menerangkan, tahun ini pihaknya akan mulai merintis sekolah rujukan untuk SMA. Sekolah rujukan merupakan model lembaga pendidikan yang unggul tidak hanya dalam hal prestasi akademik. Lebih luas dari itu, sekolah juga memiliki karakter yang kuat pada satu keunggulan non akademik tertentu. “Tahun ini akan dimulai untuk 17 SMA sebagai pilot project. Berikutnya, setiap sekolah wajib melakukan pengimbasan ke sekolah lain,” katanya, Selasa (15/

PROGRAM SMA RUJUKAN DESKRIPSI: Model lembaga pendidikan yang unggul tidak hanya dalam hal prestasi akademik, juga memiliki karakter yang kuat pada satu keunggulan non akademik tertentu. DIMULAI: Tahun ajaran 20162017. PILOT PROJECT: 17 Sekolah TARGET: Setiap sekolah wajib melakukan pengimbasan ke sekolah lain. DUKUNGAN DANA: pusat dan pendampingan dari provinsi.

Tahun ini akan dimulai untuk 17 SMA sebagai pilot project. Berikutnya, setiap sekolah wajib melakukan pengimbasan ke sekolah lain.” - SAIFUL RACHMAN Kepala Dindik Jatim

3). Di samping SMA, sekolah rujukan juga akan diikuti oleh enam SMK di Jatim. Sekolah rujukan ini, lanjut Saiful, merupakan kerjasama antara Kemendikbud dengan Dindik Jatim. Lembaga yang terpilih, akan mendapat dukungan dana dari pusat dan pendampingan dari provinsi. Dengan demikian, pendirian sekolah rujukan benar-benar dapat berjalan efektif. “Pendidikan ini merupakan kepentingan konkuren. Jadi kita harus bisa bersinergi mulai pusat, provinsi hingga daerah,” tutur Saiful. Sehingga, meski di bawah pengelolaan provinsi, lanjutnya, prinsip yang harus dipegang adalah kerja bareng. “Ini bukan soal sekolah milik siapa atau milik siapa. Kita sama-sama ingin menyiapkan SDM yang bagus. Dan ini perlu kolaborasi,” tegas mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu. Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas Dindik Jatim, Bambang Sudarto menambahkan, 17 SMA rujukan yang akan dipilih sampai saat ini telah ditentukan nominasinya. Antara lain SMAN 5 Surabaya, SMAN 2 Bl-

itar dan SMAN 10 Malang. Masingmasing sekolah memiliki karakter sendiri-sendiri untuk pengembangan non akademik. “Secara akademik sekolah yang ditunjuk sebagai rujukan mungkin sama dengan sekolah lain. Tapi, akademik saja tidak cukup,” jelasnya. Bambang mencontohkan, di SMAN 5 Surabaya memiliki karakteristik dalam hal literasi. Sementara di SMAN 2 Blitar punya karakteristik yang unggul di bidang lingkungan. Kemudian SMAN 10 Malang punya karakteristik unggul dalam membangun leadership

melalui model boarding school. “Syarat utamanya memang punya akreditasi A dan rata-rata memang eks RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional),” tutur Bambang. Sekolah Kluster Tidak hanya sekolah rujukan, program lain yang juga akan dikembangkan Dindik Jatim yakni sekolah kluster. Konsep ini diterapkan di sekolah agar memiliki kerjasama internasional. Ada tiga kerjasama internasional, yakni dengan Jepang, Korea dan China. “Saat ini

Jatim Bahas Kerjasama dengan Sundown Papua Nugini SURABAYA (BM) – Provinsi Sundown, Papua Nugini, melakukan penjajakan kerjasama dengan Jawa Timur. Kerjasama bidang perekonomian dan ketahanan pangan menjadi fokus dalam pertemuan kedua belah pihak. Pasca pertemuan, kedua belah pihak berharap kerjasama ini segera terjalin. Apalagi sebelumnya Jatim telah menjalin kerjasama dengan Papua Nugini. Kerjasama perdagangan sudah berlangsung, yaitu ada 2015 ekspor Jatim mencapai sekitar 16 juta dolar AS, sedangkan impornya mencapai sekitar 4 juta dolar AS. “Melihat gambaran tersebut, Jatim ingin membangun dan mempererat kerjasama lebih erat dengan Papua Nugini, khususnya Provinsi Sundown,” ucap Gubernur Jatim, Soekarwo usai pertemuan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/3). Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo — sapaan akrab Gubernur Soekarwo — memperkenalkan wilayahnya ke Gubernur Sundown, Papua Nugini, Hon Amkat Mai. “Gubernur Sundown

Akhir Maret, Dewan Sidak Persiapan UNBK

BM/MADJI

ana mewanti-wanti kesiapan Dispendik Surabaya agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan ujian, sebagaimana tahun lalu. Menurutnya, kekurangan di tahun lalu bisa menjadi bahan evaluasi, karena dalam UNBK, jaringan internet maupun lokasi ruang selalu jadi kendala. “Kalau ada hambatan, kasihan para siswa. Kami minta hal itu menjadi perhatian,” tegasnya. Politikus PDI Perjuangan ini berencana memantau persiapan ujian di sejumlah sekolah. Dia memperkirakan inspeksi mendadak (sidak) akan dilakukan akhir Maret ini. Seluruh anggota Komisi D akan memantau beberapa sekolah SMA/SMK di lima daerah pemilihannya. “Kita pantau bagaimana kerjasamanya Dinas Pendidikan dengan PLN,” tegasnya. Pihaknya meminta, karena pelaksanaan ujian nasional di Sura-

BM/MADJI

BF Sutadi

baya seluruhnya berbasis komputer tidak ada pemadaman listrik. “Jangan sampai hari H ada pemadaman, karena ujiannya kan 3 gelombang,” terangnya. Sementara mengenai kesiapan perangkat teknologi informasi yang digunakan, dia berharap tak ada penurunan bandwidth. Untuk itu, pihaknya meminta Dispendik memaksimalkan kerjasama dengan pihak ketiga. “Menjelang pelaksanaan kita koordinasi lagi. Kemarin sudah kita undang,” paparnya. Agustinmengakui,darihasilhearing beberapa waktu lalu dengan beberapa pihak terkait, masih ada kekurangan, terutama terkait pengadaan perangkat komputer. “Tapi sesegera mungkin ditangani untuk dicukupi, alternatifnya bisa meminjam pada wali murid,” katanya. Perempuan yang kerap disapa Titin ini mengatakan, agar pelaksanaan pada UNBK 2017 nanti tak ada kendala pada kesiapan komputer, PemkotSurabayapada2016iniakan mengadakan lelang pengadaan komputer sekitar 2.200 unit. “Pada DAK 2015 sudah ada 500 unit, kalau sekarang kelang 2.200 unit, jadi 2.700 unit,” paparnya. Dia berharap, pada lelang komputertahuninitakadakendala.Pasalnya,meskispecksama,apabilamerek barangberbedatidakbisa.“PadaPermendikbud atau pengadaan barang dan jasa boleh, tapi ini barang-bartangkomputerjadiadapembatasan,” tandasnya. (adv/dji)

BM/FAIZAL ABDILLAH

BAHAS KERJASAMA: Gubernur Soekarwo (kanan) menerima kedatangan Gubernur Hon Amkat Mai di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Selasa (15/3).

ingin tahu bagaimana Jatim menjalankan roda pemerintahan dan perekonomiannya. Ini sebuah kehormatan besar bagi Jatim,” ujarnya. Pakde Karwo juga menjelaskan ke gubernur Sundown yang datang beserta delegasinya bahwa Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jatim dengan penduduk 38 juta yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Pada kesempatan sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pemban-

gunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo menilai kerjasama antarkedua provinsi itu untuk menjaga hubungan diplomasi Indonesia dan Papua Nugini menjadi baik. “Meskipun baru pertama kali datang di Jatim diharapkan kerjasama dapat ditingkatkan lagi di berbagai bidang,” katanya. Sementara Gubernur Sundown Hon Amkat Mai mengaku ingin mengenal lebih dekat dan menjalin kerjasama dengan kota-kota di Indonesia,

khususnya Jatim. “Tidak hanya menjalin kerjasama bidang perdagangan, sosial, politik dan potensi lainnya yang ada, tapi lebih ke persaudaraan,” katanya. Ikut dalam rombongan tersebut, antara lain Deputy Governor John Nos, Consul General of PNG in Jayapura Jack Aria, Mayor (Walikota) Wewak Mr Charles Malenki, Consulate of Indonesia in Vanimo and MFA Elmar Iwan Lubis,Vice Consul Allen Simarmata dan beberapa pengusaha lainnya.(zal/rdl)

Swasembada Daging, Pemprov Akan Bentuk BUMD

Agustin Poliana

BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Siswa SMA/ SMK akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 4-7 April 2016. Untuk menyukseskan pelaksanaan ujian tersebut perlu dipersiapkan secara matang. Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya meminta kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk menyiapkan sarana dan prasarananya secara dini. Sistem pengerjaan komputerisasi di dalam ujian ini diikuti 37.718 siswa dari 526 SMA/SMK se-Surabaya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan ujian tingkat SD/SMP akan diikuti sekitar 370 sekolah pada bulan Mei. Anggota Komisi D, BF Sutadi meminta kepastian tentang kesiapan sejumlah sekolah yang mengikuti UNBK, terutama sekolah swasta. “Kami minta sekolah swasta khususnya, agar juga diperhatikan. Apakah mereka juga siap menghadapi ujian berbasis komputer ini,” ujarnya, Selasa (15/3). Untuk SMA/SMK negeri, legislator dari Partai Gerindra ini yakin semuanya sudah siap. Namun untuk sekolah swasta, terutama di kawasan pinggiran Surabaya, dia minta perhatian lebih dari Dispendik. “Dinas Pendidikan harus memastikan, sampai sejauh mana mereka sekarang dalam menghadapi UNBK. Kami minta dicek kesiapannya,” ungkapnya. Ketua Komisi D, Agustin Poli-

yangsudahberjalanbaruJepang.Dua sekolah yang ditunjuk ialah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan SMAN 1 Pandaan,” tutur Bambang. Sekolah kluster, lanjutnya, memiliki jalinan kerjasama dalam hal pengembangan bahasa dan akademik. Dalam hal ini, Dindik Jatim menggandeng Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) hingga Konjen Jepang. “Kalau kita melihat Jepang unggul dari sisi sains, maka kita akan berusaha mengembangkan itu melalui kerjasama dengan Jepang,” tuturnya. (sdp/rdl)

SURABAYA (BM) – Pemprov Jatim akan membentuk Badan Umum Milik Daerah (BUMD) untuk memuluskan program swasembada daging nasional. Hal ini dibutuhkan karena penggemukan sapi berbentuk feedloter. Namun bisa saja menggunakan BUMD yang sudah ada. “Lihat mana yang paling potensi, yang potensial yang paling dekat untuk mengelola. Banyak BUMD milik Jatim yang berpeluang. Terkait lembaga tergantung Pak Gubernur,” ujar Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jatim, Maskur. Tahun ini ratusan ribu ekor sapi diperkirakan akan masuk Jawa timur. Rencananya ada 500 ribu ekor sapi impor direkomendasikan ditampung di beberapa lahan milik TNI. Ini merupakan bagian dari progam pemanfaatan lahan TNI

untuk penggemukan sapi sebagai upaya penguatan ketahanan pangan. Menurut Maskur, sesuai dengan maping yang dilakukan Disnak Jatim, 10 hektar bisa memuat 10 ribu ekor sapi. Karena itu untuk memperceprat realisasi program ini, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan berbagai pihak. “Target kami tahun ini program harus sudah berjalan,” tukasnya. Menurutnya, program ini merupakan usulan Gubernur Jatim untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang masih kurang. Sehingga berpengaruh pada harga di pasaran. Sehingga Jatim sebagai daerah produsen ingin memberikan suplai lebih terhadap kebutuhan nasional. (zal/rdl)

Raperda Usulan Legislatif Turun di Prolegda 2016

Dalih Beri Ruang Lebih Luas untuk Eksekutif Usulan Raperda inisiatif DPRD Jatim mengalami penurunan di Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016. Dari 21 usulan di 2015, tahun ini hanya 16. Semata-mata untuk memberi ruang eksekutif atau memang tak produktif? ROFIQ KURDI – SURABAYA SALAH satu fungsi legislatif yakni legislasi atau membuat Perda. Namun yang terjadi seringkali Perda inisiatif DPRD Jatim hanya sebatas ‘macan kertas’ karena tidak ada tindak lanjut dari Pemprov lewat Pergub. Bahkan, tak jarang disebut, Pemprov maupun Pemkab/Pemkot enggan merealisasikan aturan karena merasa bukan inisiatifnya. Kondisi ini membuat DPRD Jatim memilih memberi ruang pada eksekutif untuk lebih banyak mengusulkan Raperda, agar benar-benar sesuai dengan ‘kemauan’ berdasarkan kondisi yang mereka pahami di lapangan. Menilik Prolegda 2015, legislatif mengusulkan 21 dari total 31 Raperda. 10 Raperda lainnya inisiatif Pemprov Jatim. Dari jumlah itu, Raperda yang tuntas hingga pengesahan sebanyak 15, sedangkan 16 lainnya belum masuk tahap pembahasan. Memasuki Prolegda 2016, dari total 33 Raperda, 18 usulan legislatif, 15 inisiatif eksekutif. Hingga akhir masa sidang pertama hanya dua Raperda

yang digedok, lima masih dalam tahap pembahasan. “Penurunan usulan Raperda dari legislatif ini karena dewan ingin mendorong eksekutif yang lebih aktif,” ujar Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Jatim, Achmad Heri, Selasa (15/3). Bagi Heri, eksekutif lewat SKPD masing-masing lebih memahami per-

soalan yang terjadi dan kebutuhan soal payung hukum. Jika DPRD yang lebih dominan mengusulkan, dikhawatirkan setelah digedok aturan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. “Akibatnya aturan tersebut hanya menjadi ‘macan kertas’ tanpa ada realisasi di lapangan,” ungkap politikus Partai Nasdem tersebut. Selainitu,tambahHeri,dinamikaaturan dari pusat juga mempengaruhi proses pengedokan Raperda. Ini karena seringnya terjadi perubahan aturan di pusat, sehingga daerah harus menunggu aturan di atasnya hingga tuntas untuk menindaklanjuti dengan Perda. (*)

ISTIMEWA

Achmad Heri


10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Risma Versus Ahok

Awey: Hanya untuk Memenuhi Ambisi Partai

Walikota Surabaya Tri Rismaharini FOTO: BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Santernya isu yang berkembang PDI Perjuangan akan mengutus Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk menandingi kekuatan Ahok dalam putaran pilkada serentak kedua DKI Jakarta. Kalau itu terjadi maka terkesan hanya pemenuhan nafsu ambisi partainya. Elektabilitas Incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya bisa ditandingi pempimpin yang juga mempunyai track record seperti Walikota Risma. Kehebatan Risma tidak hanya menjadi tranding topic di Indonesia, namun prestasinya juga sudah diakui internasional sebagaiWalikota terbaik ke-3 di dunia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Sura-

baya Vinsensius di ruang kerjanya. Dirinya sangat menyayangkan jika Tri Rismaharini yang baru saja dilantik sebagaiWalikota Surabaya, tiba-tiba harus mendapatkan tugas partai dengan konteks untuk memenuhi nafsu partai guna menandingi elektabilitas Ahok. Dengan memaksakan Risma untuk ikut serta meramaikan Pilkada DKI Jakarta, 2017 nanti. “Sayang sekali bila Risma bertarung di Jakarta hanya memenuhi hasrat tersebut. Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan baik, jika dibangun dengan baik oleh pemimpin-pemimpin yang baik pula di masing-masing daerah. Kepala daerah yang memiliki jejak rekam yang baik, berintegritas, kreatif, inovatif, good governance, cakap dalam kepemimpinannya,” papar pria yang biasa disapa Awey ini, Selasa (15/3). Awey berpandangan, bangsa ini seharusn-

ya memberikan kesempatan kepada seluruh putra terbaiknya untuk bisa memimpin dan membangun wilayahnya masing-masing. “Biarkanlah orang-orang baik ada di masing-masing daerah tersebut. Memimpin daerahnya dengan baik pula bukan yang sudah baik diambil. Lalu gimana dengan daerah yang ditinggalkan, belum tentu dengan pemimpin penggantinya sebaik yang dahulu. Biarkanlah Azwar Anas dengan kehebatannya membangun Banyuwangi, Risma membangun Kota Pahlawan, Ganjar di Jatengnya, Ridwan Kamil membangun Bandungnya dan banyak lagi pemimpin daerah yang baik dan bagus di negeri ini,” ungkapnya Awey melanjutkan, mengadu para pemimpin daerah yang mempunyai track record baik dalam sebuah pertarungan di Pilkada, apalagi di wilayah lain, merupakan

Anggaran Terus Meningkat, Kajian Drainase Hanya Copy Paste

1,29 Triliun Anggaran Terserap Dinas PU BMP Guna Pengendalian Banjir SURABAYA (BM) – Anggaran Pemerintah Surabaya yang terserap Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam APBD 2015 untuk pengendalian banjir adalah Rp 550,33 miliar. Sedang untuk belanja daerah mencapai Rp 1,29 triliun dalam hal perbaikan dan pengendalian banjir di Surabaya. Pemkot dalam menetapkan kajian pembangunan termasuk kajian drainase hanya copy paste. Seiring dengan perkembangan tingkat hunian tidak diimbangi dengan konsultan perencanaan yang memadai. Serta pelaksanaan proyekproyek tersebut masih bersifat sporadis, begitu yang dikritisi politikus partai NasdenVinsensius SS (Awey). “Kajian yang mereka lakukan hanya mencontoh dari master plan yang sudah ada. Ini sangat berbahaya bagi kawasan hunian sekitar. Bapeko dalam hal ini, harus melakukan audit perencanaan SDMP (System Drynage Master Plan) yang dipakai sebagai acuan, SDMP itu sudah out off dead (tahun 1998). Padahal ada anggaran yang disediakan Pemkot Surabaya,” ungkapnya. Awey menjelaskan bahwa di Indonesia timur ada 17 perusahaan yang memiliki sertifikasi yang bisa mengatasi kajian Amdal, UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan dan UpayaPengelolaanLingkungan)perencanaan kajian. Dirinya menyarankan, Pertama Bapeko harus melaku-

kan audit perencanaan dan menganggarakan perencanaan SDMP yang barusaatperubahananggaran.Karena, dirinya menilai SDMP yang lama sudah tidak seiring dengan bertambahnyatingkatkawasanhunianyang semakin berkembang. “Banyak data yang mereka lakukan hanya copy paste selama saya mengikuti undangan terkait kajian amdal, UKL-UPL. Seperti beberapa kali saya menemukan objek yang diajukan dengan yang tertulis berbeda. Misalnya objek yang diajukan Citraland ternyata yang tertulis Pakuwon. Ini bahaya bagi kawasan hunian sekitar,” ujar Awey, di ruang rapat Komisi C DPRD Surabaya, Senin (14/3). Terkait hal tersebut, pakar tata ruang kota ITS, Adji Pamungkas juga menanggapi permasalahan itu. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penetapan kajian harus menekankan ketersediaan lahan terbuka hijau sebagai fungsi serapan di perkotaan. Kajian itu juga perlu dilakukan, mana lahan yang bisa dijadikan lahan terbuka hijau yang fungsinya sebagai serapan air. “Ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman DCKTR (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Dalam proses pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) perlu ditekankan tersedianya lahan terbuka hijau atau pembangunan waduk-waduk serapan atau penampungan air. Jika terjadi hujan dengan intensitas

FOTO: BM/MADJI

DRAINASE: Salah satu contoh proyek drainase di kota Surabaya.

tinggi. Sehingga curah debit air tidak lagi meluap ke pemukiman sekitar,” papar Adji. Adji menambahkan, kalau masalah banjir yang terjadi di Surabaya tidak hanya tergantung dari drainase saja. Sebagus apa pun sistem drainasenya, namun banyaknya sampah yang menumpuk juga berakibat pada penyumbatan saluran air. Banyak faktor yang menjadi PR Pemkot terutama di

tingkat hunian yang padat, agar tiap RT/RW tersedia TPS (tempat pembuangan sampah). Sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kalau masyarakat masih banyak membuang sampah dan akhirnya menumpuk. Maka potensi itu akan menyumbat saluran drainase yang bagus. Kedua faktor tersebut harus menjadi kajian yang perlu ditingkatkan.

“Penetapan kajian tata ruang kota juga menjadi hal yang difokuskan pihak Pemkot. Karena semakin berkembangnya kawasan hunian tanpa perencanaan penataan kota yang baik akan menjadi problem. Termasuk juga perencanaan saluran drainase juga dengan perencanaan dan kajian yang baik. Sehingga aliran air dari tersier terkoneksi dengan saluran hulu ke hilirnya,” pungkas Adji. (has/sab)

Pendaftar SNMPTN Turun Drastis SURABAYA (BM) – Sesuai dengan prediksi, jumlah pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Penurunan dapat dilihat dari jumlah pendaftar di beberapa PTN yang ada di Surabaya. Pendaftaran sendiri ditutup Senin (14/ 3) pukul 22.00 WIB. Universitas Airlangga misalnya.Tahun lalu total pendaftar mencapai 36.647. Rinciannya, pemilih Unair sebagai PTN pertama berjumlah 26.201 dan sebagai PTN kedua berjumlah 10.446. Sedangkan tahun ini totalnya 26.267 pendaftar. Dengan rincian, 19.477 pendaftar memilih Unair sebagai PTN satu dan 6.490 pendaftar pilihan kedua.

Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair Suko Widodo mengatakan, beberapa faktor penyebab turunnya pendaftar SNMPTN. Di antaranya kuota yang menurun dibanding tahun lalu dari 50 persen tiap PTN menjadi 40 persen. Selain itu, diberikannya kuota pendaftar sesuai akreditasi sekolah juga turut mempengaruhi jumlah pendaftar. “Itu mempengaruhi jumlah pendaftar secara signifikan secara hukum matematis,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (15/3). Seperti diketahui, kuota SNMPTN dibatasi sesuai dengan akreditasi sekolah. Untuk sekolah berakreditasi A, kuota pendaftar SNMPTN sebanyak 75 persen.

Lalu, kuota 50 persen untuk sekolah berkareditasi B. Sedangkan kuota 20 persen untuk sekolah berakreditasi C. Sementara sekolah yang belum terakreditasi masuk kuota 10 persen. Hal yang sama terjadi di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Total pendaftar tahun lalu mencapai 44.771 siswa. Tahun ini turun menjadi 29.779 pendaftar. Rektor Unesa Prof Warsono menyatakan, pendaftar tahun ini memang tidak terlalu banyak dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu tidak ada pembatasan kuota, jadi semua bebas daftar. Kalau sekarang ada kuota tiap sekolah,” terangnya. Pendaftar terbanyak di Unesa pada pro-

gram studi (prodi) manajemen yang mencapai 3.858 orang. Disusul prodi pendidikan guru SD (PGSD) dengan angka 2.185 pendaftar yang kemudian prodi akuntasi mencapai 2.127 pendaftar. Di sisi lain, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim yang baru tahun ini mengikuti SNMPTN diminati 18.316 pendaftar. Wakil Rektor I UPN Veteran Jatim, Ramdan Hidayat mengapresiasi dengan banyaknya jumlah pendaftar di SNM PTN. “Hampir semua prodi penuh. Tinggal menyeleksi,” ujarnya. Jumlah pendaftar UPN ini meningkat dibandingkan saat Sabtu (12/3) lalu yaitu 13.586 pendaftar. (sdp/sab)

tindakan yang kurang bijaksana. Karena lebih kepada ambisi politik partai pengusungnya. “Janganlah karena ambisi politik lantas mengadu mereka satu per satu dalam pertarungan pilkada. Tentu itu sebuah langkah ambisius yang tidak bijaksana,” bebernya. Sebagai kader partai, Awey mengatakan, bila perlu orang baik harus disebarkan sebanyakbanyaknya di daerah-daerah dan sebagai insiprasibagipemimpindaerah-daerahlain.Dengan membangun daerah-daerah dengan baik itukeyakinankamibisamengantarkanIndonesia menjadi Negara yang terkuat nantinya. “Sekali lagi, orang-orang baik dan mempunyai integritas ini, janganlah diadu dalam suatu perhelatan perebutan Pilkada. Kalau itu dilakukan, tentu tidak bijaksana dan cenderung menunjukkan ambisi kepartaian dan kearoganisasian dalam berpolitik yang sedang kita bangun,” pungkasnya. (has/sab)

Hadiah Terindah Satpol PP Surabaya saat Ulang Tahun

Lima ABG Ditemukan Mabuk di Flyover SURABAYA (BM) – Ulang tahun yang ke-66, Satpol PP Kota Surabaya di kado telernya Anjal di bawah jembatan flyover Kupang-Diponegoro, yang kondisinya masih tertidur dan teler akibat meneguk minuman keras dan Pil Koplo, Selasa pagi (15/3). Ceritanya saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya melakukan operasi rutin, menemukan 5 anak yang masih baru gede (ABG), terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Lantaran kondisinya yang masih teler. Pengakuannya, mereka habis pesta miras jenis oplosan ditambah pil koplo jenis double L yang di beli dari daerah Donowati. “Anjal (anak jalanan) yang berhasil diamankan petugas Satpol PP berinsial TA (21), RP (16), EA (14), PV 14, dan NI (16). Pengakuannya, mereka berlima tinggal di wilayah Kupang Karjan Surabaya. Sehingga tindakan ini dilakukan berdasarkan Perda No 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak,” papar Irvan Widiyanto, Kasatpol PP Surabaya, dikantornya jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya. Diketahui EA (14) yang masih siswa kelas 5 sekolah dasar (SD) ditemukan mabuk bersama 4 orang temannya. Ternyata EA masih mempunyai orang tua lengkap (bapak-ibu), sehari-harinya (EA) berjualan. Gadis belia ini juga mengenakan tato di dadanya, yang bertuliskan ‘Bella’. “Selama ini kami tidak pernah tahu, saat ditanya ibunya, dia mengaku jika itu tato yang bisa hilang dalam waktu seminggu,” ucap orang tua EA, yang sengaja didatangkan ke Mako Satpol PP untuk menjemputnya. Sementara RP (16 tahun), gadis dengan tubuh kecil semampai ini lebih menyedihkan, karena saat dilakukan pendataan oleh petugas Satpol PP, ternyata mengaku jika kondisinya sudah tidak perawan karena pernah menjadi korban trafficking di Ambon. Kini hidupnya lebih banyak di jalan, karena orangtuanyaterkesantidaklagipedulidengandirinya. BahkansaatorangtuanyadihubungipetugasSatpol PP agar mengambil anaknya, orang tua RP tak kunjung datang. Akibatnya, RP harus berusaha untuk hidup mandiri dengan cara bergaul dengan sembarang orang, termasuk dengan beberapa temannya sebagai pecandu pil koplo. Kesempatan berbeda Camat Sawahan Yunus mengaku, prihatin sekaligus geram, terhadap tindakananak-anakusiaremaja ini.Kenapamereka menjadi korban pergaulan bebas dan hidup di jalanan, padahal masih memliki orang tua. “Saya tidak habis pikir, kok bisa anak-anak seusia begini sudah hidup di jalan dan sudah mengenal minuman keras dan pil koplo, mereka berdomisili di wilayah saya dan warga saya,” ucapnya. Spontan Yunus memanggil Lurah setempat agar segera datang dan mendata anak-anak yang terjaring Satpol PP Kota Surabaya karena ditemukan di jalanan dalam kondisi teler (masih dalam pengaruh alkohol dan pil koplo). (has/sab)

Surat Cinta Pemkot ke Dewan Surabaya SURABAYA (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melayangkan surat ke DPRD Surabaya, perihal dasar keputusan panitia khusus (pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) minuman beralkohol (mihol) yang memutuskan Surabaya bebas dari minuman haram itu. Ketua DPRD Surabaya Armuji mengaku telah menerima surat dari Pemkot. Isi dari surat tersebut berkenaan dengan Raperda pengendalian dan pengawasan mihol yang penuh kontroversi dan lika-liku. Sebenarnya pembahasan raperda ini sudah dilakukan oleh anggota dewan sebelumnya, dan ditolak oleh gubernur. Karena banyaknya kejahatan dan kelalaian yang disebabkan

pengguna alkohol, akhirnya Raperda ini diungkit kembali. “Dulu ditolak oleh gubernur, disuruh revisi lagi sampai sekarang ada kayak gini (pelarangan total). Makanya sampai Pemkot mempertanyakan kayak gini,” kata Armuji, Selasa (15/3). Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, sejak finalisasi pada Kamis (10/3) lalu, pansus belum memasukkan berkas raperda mihol ke badan musyawarah (banmus) untuk dijadwal sidang paripurna. “Biarkan pansus yang menjawab nanti. Surat sudah saya kasih ke pansus. Soalnya saya belum terima berkasnya dari pansus,” terangnya. Ketua pansus raperda mihol pen-

FOTO: BM/MADJI

Armuji

gendalian dan pengawasan mihol Edi Rahmat mengaku sudah menyampaikan hasil pembahasan mihol ke pimpinan. Hasil pembahasan dari semua

anggota pansus mengacu pada pelarangan, maka yang direvisi tidak hanya pasal-pasal, tapi juga judul. “Revisi itu kan bisa judul dan bisa pasal. Tapi hasil keputusan teman-teman mengacu pada pelarangan, maka judul akan direvisi dari pengendalian menjadi pelarangan,” ujarnya. Politisi Hanura ini menyebutkan, tidak sedikit daerah yang memutuskan pelarangan. Seperti Gresik, Tangerang, dan Sukabumi. Di Surabaya keputusan akhir bergantung dari Gubernur Jatim, apakah pelarangan total atau hanya pengendalian. Dari awal, lanjut politisi Hanura, pansus berpatokan pada permendag nomor 6 tahun 2015 yang dapat melarang dan

memperbolehkan mihol beredar di hypermart dan supermarket. “Bunyinya permendag itu kan dapat, hypermart dan supermarket dapat melarang dan juga tidak, namuan dari pada hanya di dua tempat itu, kita putuskan larangan total,” tegasnya. Edi menegaskan, jika Gubernur menolak keputusan pansus, maka pihaknya akan mengajukan banding. Jika banding ditolak, maka pansus akan kembali ke peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015. Di tempat berbeda, salah satu anggota pansus dari PDI Perjuangan Baktiono, mengaku dari awal setuju jika hypermart dan supermarket dilarang menjual mihol. Namun, Baktiono tidak

setuju ketika peredaran mihol di Surabaya dilarang total. Pembahasan Raperda mihol adalah pengendalian bukan pelarangan. Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini mengungkapkan, selama menggodok raperda mihol ada anggota yang tidak konsisten. Ketika pansus berkonsultasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) dan kementerian perdagangan (Kemendag). Hasil dari konsultasi itu disepakati yang dilarang hanya supermarket dan hypermart. “Kita konsisten, hanya di dua tempat itu. Selebihnya, hotel bintang tiga ke atas dan bar boleh menjual dengan syarat diminum di tempat, tidak boleh dibawa pulang,” pungkasnya. (dji/sab)


MALANG RAYA 11

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Formasi Geram dengan Maraknya Peredaran Rokok Ilegal

Kecewa Lemahnya Penegakan Hukum dari Bea Cukai gabung dalam Formasi. Sekitar seratusan pengusaha merasa sudah menyumbang cukai bagi negara, tapi peredaran rokok ilegal justru semakin marak di pasaran. “Dampaknya adalah penjualan rokok yang legal yang membeli cukai sekaligus menyumbang bagi pemasukan Negara malah semakin merosot,” tegas Ketua Harian Formasi Heri Susianto di Malang, Senin (14/3). Ia menjelaskan pengungkapan pita cukai palsu dinilai kurang serius sehingga merugikan mereka yang kebanyakan adalah pelaku industri kecil dan menengah. Pengusaha sangat geram karena beredarnya

rokok ilegal bersentuhan langsung dengan pemasaran produk pelaku industri kecil. “Rokok illegal itu tanpa cukai mematok harga murah,” katanya. Konsumen akhirnya memilih produk ilegal ketimbang yang legal. Jelas hal itu merugikan oleh karenanya perlu tindakan lebih tegas dan konsisten dari pihak Bea Cukai. Kekecewaan pelaku industri rokok tersebut karena pengungkapan temuan ribuan bungkus rokok ilegal di Medan, Sulawesi dan Kalimantan, justru pabriknya diduga masih beroperasi. Pengusaha kecil rokok merasa diperlakukan tidak adil, sebab

tarif cukai terus melonjak lantas dipaksa bersaing dengan produk ilegal di pasar. Padahal, industri mereka menyerap tenaga kerja padat karya untuk menumbuhkan perekonomian. “Penegakan hukum lemah. Formasi menyikapi terkesan kurang serius, tidak ada laporan kemajuan temuan besar rokok ilegal. Pabriknya disinyalir masih buka, infonya pabrik sudah ditutup, tapi kenyataannya produk ilegal masih beredar di pasar,” ujarnya. Semestinya industri kecil dan menengah harus dilindungi dengan adanya bukti penegakan hukum yang serius dan tegas. Hal itu, sangat wajar mengingat

mereka memiliki kontribusi dalam memberikan pemasukan kepada negara. “Kami sudah menyumbang cukai ke negara sekitar 7 persen,” tukasnya. Di sisi lain, penegakan hokum ternyata sudah dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur 2 di Malang yang memusnahkan barang ilegal rokok sebanyak 6.172.315 batang dan 1,6 ton tembakau iris. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 1,623 miliar. Jutaan batang rokok ilegal itu hasil penindakan di Malang, Kediri, Tulungagung, Blitar, Madiun, Panarukan, Banyuwangi dan Probolinggo. Upaya itu

Ironis, Pasar Hewan Jadi Tempat Mesum dan Pesta Miras MALANG (BM) – Ironis, pasar hewan di Jalan Agung Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sekarang ini jadi tempat mesum dan pesta miras. Sebab, kawasan tersebut tidak diberi lampu penerangan dam kondisinya selalu gelap. “Warga setempat banyak mengeluhkan soal itu. Sebab, warga yang melintas di kawasan tersebut seringnya melihat pasangan muda mudi berbuat yang tak lazim,” kata Sulianto seorang tokoh pemuda Desa Pujon Lor, Selasa (15/3). Dia mengatakan, sejak berdirinya pasar Patok tersebut, hingga saat ini, pemerintah daerah belum juga member fasilitas lampu penerangan. Padahal, sudah tiga tahun berdiri. “Seharusnya pasar Patok yang notabene sebagai aset pemerintah daerah dirawat dengan baik. Apalagi, terletak di tengah permukiman warga setempat,” papar dia. Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah lewat dinas terkait memperdulikan kondisi itu. Paling tidak memasang lampu penerangan. Dijelaskannya, warga desa setempat sudah berulang kali mengajukan permohonan terkait lampu penerangan tersebut kepada dinas terkait. Namun, permohonan pengajuan tersebut tidak pernah direspon hingga saat ini. “Kalau memang dinas terkait tidak ada anggaran untuk pembiayaan lampu tersebut, kami akan menggalang swadaya terhadap

BPR Tugu Diminta Bantu UMKM BM/AGUS

ALIH FUNGSI: Pasar hewan Patok di Jalan Agung Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang keberadaannya kerap dijadikan tempat mesum dan pesta miras.

warga desa setempat untuk pembiayaan lampu penerangannya,” tandasnya. Itu mengingat, di kawasan pasar hewan itu juga banyak lapak. Nah, lapak-lapak itu malah dimanfaatkan untuk berbuat mesum atau pesta miras

karena tidak ada lampu penerangannya. Terpisah, Kepala Desa Pujon Lor Toni Irawan tidak membantah dengan adanya informasi tersebut. Menurutnya, permintaan warga agar dipasangi lampu penerangan sudah berulang kali

diajukan ke Dinas Pasar setempat.Tapi, lanjut dia, permohonan ke dinas tersebut tidak pernah ada kejelasannya. “Untuk itu, kami berharap kepada dinas terkait supaya menindaklanjuti permohonan yang sering kali kami layangkan,” papar dia.

Buang dengan nada tinggi. Menurut pria yang sudah fa-

miliar di Kota Batu ini, surat perintah membayar (SPM) sudah

BM/AGUS

proyek di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu (Distanhut) Kota Batu. “Pekerjaan kami di distanhut sudah rampung. Namun, hingga kini belum terbayar,” kata dia kesal. Maka dari itu, kata dia dari beberapa kontraktor kini merasa kesal. Mereka, berharap kepada dinas terkait agar menyelesaikan pembayaran proyek yang telah dikerjakan. “Ratusan proyek yang ada di distanhut hingga saat ini belum ada kejelasannya. Menunggu dan terus menunggu dan tidak jelas kapan akan dibayar,” kata

ta warga Dampit Kabupaten Malang yang kos di Sawojajar itu berurusan dengan polisi. Amira yang kesehariannya bekerja sebagai pemandu lagu

BM/KHOLIL

NYAMBI: Amira yang bekerja sebagai PL selain menjadi kurir sabu ternyata juga pengguna. Namun, kini wanita cantik itu ditahan anggota Satreskoba Polresta Malang. PERWAKILAN

kilas

MALANG (BM) - Kecamatan Blimbing Kota Malang optimis bisa meraih Otonomi Award 2016. Makanya, Kecamatan Blimbing, kini sangat antusias mempersiapkan diri, Selasa (15/ 3). Menurut Camat Blimbing Alie Mulyanto, Kecamatan Blimbing yang terdiri dari 11 kelurahan akan mempresentasikan materi sebanyak 10 bidang. Setiap bidang itu merupakan unggulan. Pemaparan materi itu kata dia disampaikan perwakilan di setiap bidang. Di antaranya berkaitan dengan pendidikan, seni budaya, lingkungan, kesehatan, keamanan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pertanian dan ketahanan pangan. “Semua sektor merupakan keunggulan dari Kecamatan Blimbing karena semua sektor diadopsi dari tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Blimbing dan diseleksi hingga masuk level kecamatan,” kata Alie Mulyanto. Mantan kabag Humas Pemkot Malang itu, mengatakan lomba Otonomi Award di Kecamatan Blimbing akan diselenggarakan pada Kamis (17/3), mendatang. “Jadwal tersebut telah diberikan kepada kami dan ditetapkan pada Kamis (17/3), mendatang. Sepuluh bidang yang ada di Kecamatan Blimbing akan dipaparkan dihadapan tim penilai dari Pemkot Malang,” papar Alie Mulyanto didampingi Danramil Blimbing Kapten Hardani serta Waka Polsek Blimbing AKP Misnan. (lil/nov)

Dia pun menegaskan bila seringnya pasar hewan itu dijadikan tempat mesum karena tak ada lampu penerangan. Sehingga, mereka merasa nyaman dan aman melakukan perbuatan maksiat meski kerap dipergoki warga. (gus/nov)

Buang

diajukan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Sementara itu, dari Kontraktor yang tidak mau disebutkan namanya juga mengaku kehabisan modal. Alasannya, la ntaran pekerjaan yang sudah dilakukan tersebut belum juga dibayar. “Ya karena modal kami terbatas. Makanya saya hanya berharap supaya segera dicairkan,” katanya. Sementara itu, Kepala Distanhut Kota Batu belum memberikan keterangan. Sebab, masih belum bisa dikonfirmasi terkait masalah itu. (gus/nov)

Pemandu Lagu Nyambi sebagai Kurir SS MALANG (BM) -Wanita cantik bertato diciduk polisi. Sebab, wanita cantik bernama Amira (23), itu diduga menjalankan bisnis narkoba. Makanya, wani-

matuhi ketentuan dan membayar cukai sesuai kewajibannya. (lil/nov)

Optimis Raih Otonomi Award

Kontraktor Kota Batu Ancam Gugat Pemkot BATU (BM) - Ratusan Kontraktor mengancam akan menggugat Pemkot Batu. Ini lantaran, hingga kini mereka ternyata belum dibayar meski pekerjaannya sudah selesai. Hal itu, diakui seorang kontraktor dari Kota Batu. Buang, seorang kontraktor Batu mengatakan bahwa banyak rekanan yang resah dan gelisah saat ini, Selasa (15/3). Alasannya, karena mereka hingga kini belum dibayar. Padahal, pekerjaan yang digarap telah rampung. Dia contohkan seperti

Ilustrasi rokok ilegal

merupakan aksi nyata dalam menciptakan fair treatment bagi industri rokok yang telah me-

(PL) freelance di tempat hiburan malam di Kota Malang itu kedapatan menjual narkoba sebagai bisnis sampingannya. Seperti yang diterangkan Kasubbag Humas Polresta Malang AKP Nunung Anggraeni, Selasa (15/3). Ia mengatakan bahwa tersangka Amira selama ini ditengarai sebagai kurir sekaligus pengguna narkoba jenis sabu. Dari informasi itulah, akhirnya anggota Satreskoba Polresta Malang melakukan pengintaian dan penyelidikan, hingga pada Senain (7/3), tersangka berhasil ditangkap beserta barang buktinya.

“Dari hasil pengembangan dan penyelidikan, diketahui bahwa IMD alias Amira mendapatkan SS dari tangan tersangka A yang kini juga telah ditahan,” tutur AKP Nununag Anggraeni. Lebihlanjutdiamengatakan,SS itu merupakan pesanan dari salah satu teman tersangka pada Kamis (3/3), lalu. Amira memesan satu gram SS pada A dengan harga Rp 1,1 juta dan uangnya ditransfer ke rekening tersangka A. Dari pengembangan penyidikan, diketahui bahwa wanita berparas cantik dan memiliki tato di lengan kanannya itu ternyata juga mengkonsumsi SS empat bulan lalu. Selain menyi-

ta SS seberat 0,76 gram. Anggota Satreskoba juga menyita wadah pengharum ruangan yang digunakan tersangka menyimpan SS. Juga menyita satu bungkus rokok serta sebuah HP sebagai alat komunikasi pemesanan. “Hingga kini tersangka masih kami tahan guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Akibat dari perbuatannya, Amira dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara dan maksimal 15 tahun kurungan penjara,” pungkas dia. (lil/nov)

MALANG (BM) - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Malang Hj Farida Dewi Suryani meminta agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Kota Malang membantu modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, banyak pelaku usaha dari UMKM yang terjerat rentenir karena susahnya mendapatkan modal usaha. Makanya, Umi Farida berharap BPR Tugu Artha bisa memberikan bantuan modal dengan bunga yang rendah. Sehingga, para pelaku UMKM bisa tumbuh dan berkembang. “Selama ini karena susahnya mendapat dana karena banyak pelaku usaha terjerat rentenir,” kata Umi Farida dalam acara Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan PD BPR Tugu Artha Kota Malang. Ia berharap, warga bisa mensukseskan program BPR Tugu Artha yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD). “Saya harap program BPR itu disosialisasikan, karena BPR Tugu Artha bukan hanya milik PNS saja tapi milik masyarakat umum,” tuturnya. Hal senada diungkapkan Wawali Sutiaji. Menurut dia, Pemkot Malang terus berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi riil dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM. (lil/nov)

Dibantu Pipanisasi, Tak Lagi Sulit Air MALANG (BM) - Warga Dusun Sengon Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, kini merasa lega. Karena, mereka tidak bakal kesulitan air lagi lantaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang memberikan bantuan pipanisasi. “Proyek pipanisasi akan sangat bermanfaat bagi warga walau pemasangannya hanya 1,5 kilometer. Sebab, air akan mengalir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka,” ungkap Kepala Desa Dalisodo Narto, Selasa (15/3). Proyek pipanisasi itu senilai Rp 130 juta. Proyek itu di Dusun Sengon Desa DaliNarto sodo KecamatanWagir Kabupaten Malang. Sesuai rencana memang dibangun pada tahun ini. Proyek pipanisasi itu ditargetkan mampu mengairi 50 Kepala Keluarga (KK) dari 42 RT di 13 RW yang ada di 7 dusun Desa Dalisodo. Diharapkan, warga Desa Kucur juga dapat menikmati air bersih itu. “Di Desa Kucur sudah hampir mencapai 30 KK sudah menikmati air bersih yang berasal sumber sungai Dem yang berada di kawasan coban Glotak,” kata Narto. Sumber air yang digunakan dalam bantuan pipanisasi itu diambilkan dari sumber sungai Dem yang berada di sekitar coban Glotak. Dari lokasi sumber itu, disalurkan melalui pipa ke sejumlah tandon, melalui pipa didistribusikan ke masingmasing rumah. “Pipanisasi yang dilakukan langsung ke pemukiman-pemukiman warga. Jadi, sangat menguntungkan bagi warga,” tambahnya. (lil/nov) BM/KGOLIL

MALANG (BM) - Pengusaha rokok kecil di Kota Malang yang tergabung di Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menyatakan sangat geram dengan semakin maraknya peredaran rokok ilegal. Mereka kecewa dengan kinerja aparat Bea Cukai karena dinilai kurang tegas dalam penegakan peraturan. Dampak dari meluasnya peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut, pengusaha pun akhirnya mengurangi produksi lantaran kesulitan bersaing dengan produk ilegal tersebut. Kekecewaan itu diungkapkan sejumlah pengusaha yang ter-

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30


12 P A N T U R A

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

LAMONGAN l BOJONEGORO l TUBAN l GRESIK

Bupati Ingatkan SKPD Konsisten pada Perencanaan dan Pelaksanaan LAMONGAN (BM) - Bupati Fadeli menyampaikan panduan arah pembangunan pemerintahannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017. Acara yang dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders pembangunan di Lamongan, Fadeli meminta adanya konsistensi dan sinergi antara kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumen perencanaan. “Saya berharap harus ada konsistensi antara dokumen perencanaan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Baik itu dokumen perencanaan seperti RPJMD, maupun Rencana Strategis SKPD,” pesannya di Pendopo Lokatantra, Selasa (15/3). Fadeli menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbagai program inovatif. “Potensi di pedesaan harus

diakselerasi. Sehingga mampu menurunkan kesenjangan antar wilayah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta menumbuhkan pusaran-pusaran perekonomian baru yang mampu mening-

katkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Dia meminta sejumlah indikator yang ada, harus ditingkatkan. Fadeli kemudian menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2015

yang sebesar 6,02 persen, di atas angka Jawa Timur yang sebesar 5,44 persen dan nasional yang tumbuh 4,79 persen. Sementara PDRB per kapita juga naik dari Rp 21.677.830 di tahun 2014, menjadi Rp 24.224.189 di tahun 2015. Bahkan inflasi di Lamongan yang sebesar 1,96 juga terendah kedua setelah Kediri. “Indeks Pembangunan Manusia yang di dalamnya ada indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli yang terkait erat dengan kesejahetraan masyarakat harus menjadi tumpuan dalam mendesain program dan kegiatan,” pungkasnya. Terkait desain APBD Tahun 2017, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agusta Prissa DaryantomenyebutkanPendapatanDaerah tahun2017diestimasinaik2,8persenmenjadi Rp 2.830.521.606.136,37. Sedangkan untuk Belanja Daerah, lanjut Prissa, bahkan ditargetkan bisa naik 23,06 persen menjadi Rp 3.405.883.396.082,37. (zen/dra)

FOTO: BM/ZEN

INGATKAN: Bupati Fadeli menyampaikan panduan arah pembangunan pemerintahannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017.

Pelebaran Jalan Pantura Tuban–Semarang Dikebut TUBAN (BM) - Pembangunan dan pelebaran sejumlah ruas jalan mulai dikebut pengerjaannya, utamanya di jalur Pantura hingga Tuban. Sejumlah ekskavator dan pekerja pelebaran jalan pantura Tuban-Semarang terlihat mulai menggali dan mengeruk tanah agar dapat diisi batu seplit untuk dilakukannya pemadatan jalan, seperti terlihat di dekat terminal baru Tuban sepanjang 800 meter, Selasa (15/3). Dalam pengerjaan ini akan selesai dalam kurun waktu enam bulan menda-

tang, proses pelebaran ini dilakukan pada kiri dan kanan jalan yakni 2,75 meter pada kanan dan kiri jadi sekitar 5,50 meter yang akan dikerjakan dan kemudian ditutup aspal. Namun, proses pengerjaan pengaspalan sedikit terganggu lantaran curah hujan cukup deras dan pekerja sering kali libur. Selain itu proses pengerjaan sangat mengganggu lalu lintas, maka perlu dikejar dan selesai secepatnya, selain itu dalam proses pengerukannya banyak dijumpai kabel dan paralon, sehingga

harus ekstra hati-hati dan cermat. “Batu seplit ini diambil dari Mojokerto agar lebih kuat dan untuk lebih jelas wawancara dengan pak Heri saja sebagai Ketua Pelaksana proyek PT Timbul Persada.” Sementara konsultan Heri menyatakan “Pengerjaan ini terkendala lantaran hujan jadi harus dikerjakan secepatnya , kalau penggalian dan penggurukan terus berlangsung, namun pengaspalan kami hentikan karena terkendala hujan dan FOTO: BM/ZEN harus selesai dalam waktu 5-6 bulan DIKEBUT: Sejumlah alat berat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan pelebaran dan perbaikan jalan. nanti.’’(emi/zen/dra)

Wujudkan Good Governance, Pemkab Adakan Diklat MKO

FOTO: BM/ZEN

TINGKATKAN: Para pegawai saat mengikuti Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi (MKO).

GRESIK (BM) - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik mengikuti Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi (MKO) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik, Selasa (15/3). Diklat yang dilaksanakan selama tiga hari diikuti pejabat Pemkab Gresik yang merupakan lulusan terbaik Diklat PIM

IV Badan Diklat Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. BKD memberikan pembekalan terhadap sejumlah PNS terkait pelayanan publik secara profesional dan memberikan pemahaman terkait format pelayanan sesuai dengan birokrasi dan mendatangkan narasumber dari Badan Diklat Provinsi Jawa Timur serta pakar dari Perguruan Tinggi di

Jawa Timur. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Drs Nadlif. Menurutnya, Diklat Manajemen KepemimpinanOrganisasidiadakanagar paraPNSmempunyaiwawasanyangluas terkait pelayanan terhadap masyarakat danmemberikanpembekalanleadership serta mengasah kemampuan dalam keorganisasian. (mam/zen/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG

FOTO: BM/ZEN

KASUS: Sejumlah pejabat kejari saat melakukan pemusnahan barang bukti di kantor Kejari Bojonegoro.

Kejari Musnahkan Barang Bukti BOJONEGORO (BM) - Kejaksaan Negeri Bojonegoro bersama para pejabat memusnahkan barang bukti kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Bojonegoro. Barang bukti yang dimusnahkan di antaranya beberapa butir obat daftar G dan uang palsu Selasa (15/3). Acara pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Kejari yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri, Heru Khaeruddin dan di saksikan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan pejabat Pemkab, Polres dan kepala Lembaga Pemasyakatan Bojonegoro. Kajari Bojonegoro mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut sengaja dilakukan seremonial seperti ini dan diliput oleh pers untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat agar jangan pakai obat daftar G, Narkoba dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan jargon kenali hukum dan jauhi hukuman, ada juga uang palsu yang dilaporkan kepada petugas yang berwenang,” ujar Kajari. Sementara Kasi Pidum Kejari Bojonegoro Adi fakhruddin SH, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dalam pemusnahan tersebut ada beberapa butir obat daftar G dan uang palsu. Dalam perkara uang palsu ada delapan perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan semenjak tahun 2008 sampai tahun 2016,uang palsu yang dimusnahkan sejumlah 140 Juta dengan berbagai pecahan uang kertas. “Jumlah uang palsu yang dimusnahkan terbanyak adalah pecahan uang palsu kertas Rp 100 ribuan, sedangkan lainnya mulai dari pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu,” ujar Kasi Pidum. (ndo/zen/dra)

berita metro www.beritametro.co.id

Ratusan PAUD dan KB Tak Kantongi NPSN MOJOKERTO (BM) – Ratusan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelompok Belajar (KB) di Kabupaten Mojokerto terancam tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Karena salah satu syarat utamanya adalah harus mempunyai badan hukum. Banyaknya PAUD dan KB, selain belum berbadan hukum jelas, juga lembaga pendidikan non formal ini belum mengantongi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono mengatakan dari pendataan yang dilakukan Diknas akhir tahun 2015, sebanyak 93 PAUD dan 145 KB belum memiliki NPSN. “PAUD yang sudah ber-NPSN sebanyak 417, sedangkan KB sebanyak 455. Sisanya akan kita dorong untuk mendaftar

ke Ditjen PAUDNI Kemendikbud, karena Diknas tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan itu,” terang Yoko usai menghadiri acara Dialog Penyampaian Aspirasi Organisasi Profesi Guru PAUD di Pendopo Pemkab Mojokerto, Selasa (15/3). Yoko menyebut, Pemkab Mojokerto mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan PAUD. Utamanya dalam memberlakukan kebijakan NPSP. Sebab, sesuai petunjuk pemerintah, seluruh PAUD wajib memiliki NPSP, karena data tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam pengusulan anggaran bantuan. “Ini hukumnya wajib dimiliki, karena akan berpengaruh pada bantuan kelembagaan dari pemerintah. Jika PAUD atau KB tidak mengantongi NPSP, maka

FOTO: BM /PRAYOGI

Yoko Priyono

akan sulit untuk mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat,” tegasnya. Ia mengatakan, tahun 2016 ini, PAUD dan KB akan mendapat bantuan operasional dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan (DAK BOP) PAUD. “Juklaknya sudah keluar, masing-masing siswa berusia 4 sampai dengan 6 tahun akan mendapat bantuan operasional sebesar Rp 600 ribu per tahun. Tapi syaratnya, lembaga yang menaungi siswa tersebut harus sudah ber-NPSP,” jelasnya. Masih kata Yoko, untuk mendapatkan NPSN tidak terlalu sulit. Lembaga bersangkutan harus memiliki izin operasional. Sedangkan untuk mendapatkan izin operasional sebuah lembaga harus mempunyai lahan yang mencukupi, punya

Memperingati Hari Kusta Sedunia, Nippon Foundation Kunjungi RS Kusta Sumber Glagah, Mojokerto

Tanpa Canggung Yohei Sasakawa Mencuci Kaki dan Tangan Pasien Kusta Tanpa canggung Yohei Sasakawa mencuci kaki dan tangan pasien penderita kusta. Itulah pesan moral yang disampaikan Chairman Nippon Foundation juga Duta World Health Organization (WHO) untuk Eliminasi Kusta, saat mengunjungi pasien kusta di RS Sumber Glagah, Desa Tanjung Kenongo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, 15 Maret 2016. PRAYOGI WALUYO – MOJOKERTO SEBELUM mengunjungi RS Sumber Glagah yang merupakan rumah sakit rujukan kusta milik Pemerintah Provinsi JawaTimur,Yohei bersama rombongan dan didampingi sejumlah pimpinan RS Kusta Sumber Glagah menyempatkan berbicara di depan masyarakat penderita kusta di Balai Dusun Sumber Glagah. Yohei memberi semangat pada penderita kusta dan PERWAKILAN

mengingatkan agar tidak ada diskriminasi penderita kusta. Bahkan orang yang disebut– sebut sebagai orang terkaya ke7 di Jepang ini berkenan berjabat tangan dengan warga setempat yang menderita lepra. “Penyakit lepra (kusta) adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Kami mengingatkan kembali dan mengimbau pada media untuk menyebarkan pada masyarakat Indonesia agar

jangan ada diskriminasi pada penderita lepra,” kata Yohei dalam bahasa Jepang yang diterjemahkan penerjemah. Saat meninjau RS Kusta Sumber Glagah, Yohei rela mencuci kaki dan tangan pasien kusta di area terapi fisik. “Penyakit ini memang tidak terasa sakit. Segera periksakan, jangan sampai terlambat datang ke dokter, karena penyakit ini tak terasa sakit. Beritahukan ke mereka (penderita kusta lainnya) semua untuk segera datang ke dokter,” kata Yohei kepada Sholeh (30) pasien kusta asal Sampang, Madura sembari mencuci kaki dan tangannya. Yohei menegaskan bahwa penyakit kusta bukan tergolong pengakit yang mudah menular. Penyakit akibat bakteri Mycobacterium Leprae itu kini sudah ada obatnya, sehingga bisa disembuhkan. “Kami tekankan agar pemeriksaan dini

dilakukan terhadap keluarga dan penderita penyakit lepra. Pemeriksaan dini untuk menghindari terjadinya kecacatan fisik dan mental,” tandasnya. Sebagai duta besar pemberantasan kusta di dunia, Yohei ingin penyakit kusta bisa dibasmi dari muka bumi. Sejauh ini, sekitar 16 juta penderita lepra di seluruh dunia bisa disembuhkan. Salah satunya di Indonesia yang menempati urutan ke-3 dunia dengan jumlah pasien kusta terbanyak setelah India dan Brasil. “Namun Indonesia wilayahnya kepulauan dan tempat tertentu sulit dijangkau. Penderita di wilayah pedalaman sulit dideteksi dan diperiksa,” ungkapnya. Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat, saat ini penderita kusta mencapai 4.053 orang. Mereka tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Jumlah tertinggi berada

FOTO: BM/PRAYOGI

PEDULI: Yohei saat mencuci kaki dan tangan pasien kusta RS Sumber Glagah.

di Kabupaten Sampang sebanyak 488 orang. Disusul Kabupaten Sumenep dan Bangkalan 424 dan 319 orang. Sementara di Jember dan Pamekasan sebanyak 295 dan 293 orang menderita kusta. (*)

struktur organisasi yang jelas, terdaftar dalam akta notaris hingga memiliki tenaga pendidik. Terpisah Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa berjanji akan memberikan bantuan berupa seragam dan insentif bagi para guru PAUD di Kabupaten Mojokerto. Bantuan tersebut akan diupayakan terealisasi saat PAK APBD nanti. “Kita ingin kesejahteraan para guru PAUD ini terangkat, karena selama ini mereka bekerja dengan giat dan ikhlas meski digaji minim. Maka itu, saat PAK nanti saya upayakan bisa memberikan anggaran untuk pengadaan seragam dan insentif para guru PAUD,” janjinya. (gie/dra)

Uang Tunai Rp 100 Juta dan 5 Kilogram Emas Raib JOMBANG (BM) – Lempengan emas seberat 5 kilogram dan uang tunai Rp 100 juta di rumah Suwarno (59) di Jalan Kapten Tendean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombanghilangdicuri.HasilolahTKPyangdilakukankepolisianditemukansabitdanparangyangdidugamilikpelaku. Aksi pencurian diketahui Suwarno pada Senin (15/ 3) sekitar pukul 19.00 WIB saat dirinya masuk ke rumahnya yang telah ditinggal selama 3 hari pergi ke luar kota. Suwarno sangat terkejut melihat kondisi bagian dalam rumah acak-acakan. Sontak Suwarno yang keseharian sebagai perajin emas ini mengecek brankas yang diletakkan di dalam kamarnya. Ternyata lempengan emas dagangannya seberat 5 kilogram dan uang tunai Rp 100 juta sudah tidak ada di dalam brankas. Musibah ini di luar dugaan Suwarno. Karena lingkungan tempat tinggalnya tergolong kawasan aman. Selain itu, sebelum ditinggal pergi, seluruh pintu dan jendela dalam keadaan dikunci. Kasus pencurian ini pun memantik dugaan pelakunya adalah yang sudah mengenal kondisi rumah Suwarno. Kapolsek Jombang AKP Yudiono, membenarkan adanya aksi pencurian di rumah Suwarno dengan bukti laporan korban ke kantor Polsek Jombang setelah mengetahui rumahnya disatroni pencuri. Menerima laporan tersebut, beberapa anggota petugas Polsek Jombang langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban. “Dari oleh TKP kami mengamankan sabit, parang yang kita duga masih ada sidik jari tersangka pencurian tersebut,” ujar Yudiono. Diduga, barang hasil curian tersebut dibawa dengan menggunakan tas sekolah berwarna hitam milik anak Suwarno, sebab tas sekolah tersebut juga hilang. “Hingga saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap pelaku,” katanya.(aan/gie/dra)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71


PANTURA 13

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

DPRD Gresik Dukung Program SQ Jilid II untuk Lima Tahun ke Depan GRESIK (BM) - Dalam rangka program lima tahun ke depan pemerintahan bupati dan wakil bupati Sambari Halim Radianto-Mohammad Qosim (SQ) Jilid II untuk lebih memajukan Gresik, peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik sebagai representasi suara wakil rakyat sangat penting. Baik dalam program pembangunan maupun pelayanan terhadap warga Gresik. Dalam program-program yang digagas DPRD Kabupaten Gresik, tak hanya beberapa agenda yang harus dibahas dalam pemerintahan SQ jilid II ini. DPRD Kabupaten Gresik punya beberapa agenda di antaranya, sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Untuk sektor pendidikan misalnya, DPRD Kabupaten Gresik berupaya menekan biaya semaksimal mungkin. Bahkan kalau memungkinkan, biaya pendidikan digratiskan dalam menunjang program pemerintah wajib belajar sembilan tahun. “Selain itu sarana dan prasarana juga harus diperhatikan seperti seragam, buku, alat tulis, try out dan studi wisata,” kata Abdul Hamid Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Selasa (15/3). “Ketika semua itu (pendidikan gratis, red) bisa dimasukan dalam anggaran daerah kenapa tidak? Agar untuk pembiayaan sekolah tidak terlalu membebankan orang tua siswa terutama bagi keluarga yang tidak mampu. Saat ini masalah pendidikan di Kabupaten Gresik menjadi salah satu agenda skala prioritas utama kami,” sebutnya. Tak hanya sektor pendidikan, Abdul Hamid mengungkapkan jika DPRD Kabupaten Gresik juga tengah fokus menggodok program untuk perbaikan kesehatan. Program Kartu Gresik Sehat bagi masyarakat kurang mampu tengah digodok serius agar tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya. Untuk itu, DPRD Kabupaten Gresik berharap struktur pemerintah terendah, yakni Rukun Tetangga dan Rukun Warga bisa mendata warga yang punya hak atas jaminan tersebut. “Jangan sampai program tersebut salah sasaran, selain semua menjadi tanggung jawab pemerintah, kami juga mengutamakan masyarat yang kurang mampu,” terangnya. Pemanfaatan Kartu Gresik Sehat sendiri, lanjut Abdul Hamid, dilakukan ketika ada warga yang berobat dan harus dilakukan rawat inap di Puskesmas maupun Rumah Sakit.

FOKUS UNTUK WARGA: Demi masa depan Kabupaten Gresik lebih baik di masa pemerintahan SQ Jilid II, anggota DPRD Kabupaten Gresik mengedepankan program perbaikan di berbagai sektor untuk masyarakat.

SINERGI: Disaksikan Bupati Sambari Halim Radianto (kanan) dan tiga Wakil Ketua, Ir Abdul Hamid selaku Ketua DPRD Kabupaten Gresik menandatangani KUA-PPAS 2016.

Sehingga mereka sudah mengantongi Kartu Gresik Sehat sebelum mendapat pelayanan medis. “Jadi ketika semuanya sudah memiliki kartu tersebut dan ketika ada apa-apa yang sifatnya berurusan dengan kesehatan kan enak jadinya. Yang melayani enak begitu juga sebaliknya yang dilayani juga enak terkait administrasinya,” terangnya. Menekan Angka Pengangguran Selain program program tersebut, Hamid juga menambahkan program untuk peningkatan bidang ekonomi. Di Kabupaten Gresik banyak berdiri industri, namun masih banyak warga Gresik yang berstatus pengangguran. Dewan berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk mengutamakan perusahaan yang berbasis di Gresik menerima pekerja lokal. “Oleh sebab itu, kami sering sering mengingatkan kepada dinas terkait khususnya Disnakertrans, untuk sesering mungkin mengadakan job fair peluang lowongan pekerjaan,” terangnya. “Even-even job fair

itu salah satunya kan untuk membuka peluang tenaga kerja masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Dari situ kita bisa menekan angka pengangguran warga Gresik seminimal mungkin,” tambahnya. Selain itu, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab ke-42 Tahun dan Hari Jadi Kota Gresik ke529 Tahun, DPRD sepakat bahwa harus didukung semua pihak. Baik dari jajaran pemerintahan maupun swasta. Termasuk individu masyarakat agar lebih terasa gebyarnya. Sebab, acara ini jadi momen karena bertepatan dengan awal pemerintahan SQ Jilid II. Momen tersebut dirasa sangat tepat oleh para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik untuk memberikan sumbangsih besar terhadap laju percepatan pembangunan pada pemerintahan 20162021. "Kami segenap jajaran pimpinan dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Gresik mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Gresik yang ke-529 dan HUT

Pemkab Gresik yang ke-42. Semoga dalam kesempatan ini bisa menjadi langkah awal untuk meneruskan seluruh pembangunan yang sudah berlangsung selama ini," ucap Abdul Hamid. Disebutkan olehnya, pada momen peringatan Hari Jadi Kota Gresik dan HUT Pemkab Gresik kali ini memang lebih terkesan menakjubkan. Sebab pada tahun ini waktunya berdekatan dengan rencana pembahasan program kerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada lima tahun mendatang. Karena itu, salah satu agenda yang disiapkan pimpinan dan anggota dewan adalah memasukkan sejumlah usulan program ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2016-2021. "Pada pembangunan yang sudah berlangsung lima

Nur Qolib, S.Ag. MM

Sholihuddin, Shi. MM

Nur Saidah, SE

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik)

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik)

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik)

PERWAKILAN

tahun ini sudah tergolong sangat bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agarVisi-Misi Pemkab Gresik bisa terlaksana dengan baik,” beber Abdul Hamid. Dalam waktu dekat ini, lanjut Hamid, seluruh Fraksi-Fraksi di DPRD Gresik ini akan memberikan masukan dan catatan pada RPJMD Tahun 20162021 nanti guna penyempurnaan gagasan yang diajukan pemkab dibawah kendali nahkoda Bupati Sambari-Wabub Qosim. Lebih jauh dikatakan Abdul Hamid nantinya akan ada sejumlah gagasan utama dari DPRD yang ditargetkan khusus agar bisa masuk dalam rencana pembangunan pada lima tahun mendatang. Salah satu yang paling krusial adalah pemerataan pembangunan terutama di bidang infrastruktur. Terutama di pelosok desa. “Sudah waktunya pemkab mengalihkan fokus pembangunan ke kawasan yang selama ini belum tergarap maksimal. Sebab, per wilayah mulai dari tingkat RT/RW, Desa, Kecamatan hingga Kabupaten tentu membutuhkan stimulus dan formula baru untuk bisa berkembang. Sehingga seluruh elemen Pemerintah Daerah harus hadir di sana," ungkapnya Selain itu, yang perlu diprioritaskan adalah penetapan peruntukan lahan di setiap kawasan di Gresik. Secara teknis, pemkab harus segera menyelesaikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Gresik. Fasilitasi UMKM Yang juga tak kalah penting menurut Abdul Hamid, adalah segera terealisasinya program-program pro rakyat. Salah satu misi besarnya adalah menyediakan lahan khusus bagi pedagang kaki lima (PKL). Sehingga memfasilitasi para pengusaha menengah kecil. Sebab

keberadaan mereka nantinya sangat vital dalam rangka mengangkat perekonomian di Kabupaten Gresik. “Untuk Manajemen infrastruktur perlu ditata kembali selama lima tahun kedepan. Terutama pada pembangunan infrastruktur monumental yang sudah sudah dilakukan oleh pemkab gresik. Misalnya, Gelora Joko Samudro (GJS), Bendungan Gerak Sembayat (BGS), danWahana Ekspresi Pusponegoro (WEP),”ungkapnya. Namun masih ada yang harus diperbaiki agar seluruh bangunan monumental itu dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh masyarakat Gresik. Salah satunya dalam pembuatan konsep pembangunan tersebut. "Sudah waktunya pemkab membuat aturan detail tentang pemakaian bangunan," jelas Abdul Hamid. Ketua DPRD menambahkan salah satunya Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP). Fasilitas publik yang berdiri sejak tiga tahun yang lalu itu sudah menjadi ikon masyarakat Gresik. Sesuai peruntukan awal, bangunan tersebut menjadi pusat kegiatan. Namun, Sejak dibangun, Wahana Ekspresi tersebut sering dipakai oleh kegiatan masyarakat. “Yang perlu dicarikan solusi adalah upaya untuk memperbaiki infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selama ini pemkab tidak punya wewenang untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur tersebut,” pungkasnya. (gbr/zen/adv)

Ir. H. Abdul Hamid (Ketua DPRD Kabupaten Gresik)

LAMONGAN: Moh. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri, Ainun Fachruddin, Dwi Pratiwi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo, Imam Taufieq. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Gilang Budi Raharja. Iklan/Langganan: 0857 3233 5005.


14 PASURUAN

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Amdal Lalin Usaha Pengepulan Batu Alam Dipertanyakan

Minta Ditutup karena Tak Angkat Perekonomian Desa PASURUAN (BM) - Direktur eksekutif Lembaga Monitoring (L Moral) Nasional H UmarWirohadi SH, mempertanyakan analisa dampak lalu lintas (Amdal Lalin) usaha pengepulan batu alam di Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Dugaan kuat, usaha ini tidak mengantongi persyaratan terkait apakah keberadaan bisnis ini tidak mengganggu lalu lintas atau tidak. ”Melihat lokasinya yang berada di pinggir jalan besar, jelas mengganggu arus lalu lintas. Utamanya pada jam-jam sibuk atau jam-jam padat,” kata Umar. Terlebih ditambahkan dia, saat jam berangkat sekolah dan bekerja serta pada jam pulang kerja serta pulang sekolah.

FOTO: BM / UMAR

DITANYAKAN: Tempat usaha pengepulan batu alam di Desa Kebonrejo Kecamatan Grati yang diduga tidak kantongi Amdal Lalin.

Selama ini, sepengetahuan dia usaha itu seakan tidak mau tahu dengan kondisi setempat. Dijelaskan Umar, kalaupun izin usaha sudah lengkap, tapi apakah bisa dijamin kalau usaha ini sudah memiliki Amdal Lalin. Umar juga menegaskan, jangankan tempat usaha yang

seperti pengepulan batu alam saja, usaha atau setara perusahaan besar ternyata masih ada yang tidak mengantongi Amdal Lalin. Contoh saja, perusahaan besar yang ada di kawasan Kecamatan Purwosari. Perusahaan sebesar itu akhirnya harus memenuhi Amdal

Lalin meski dengan cara yang tidak mudah. Selain menghabiskan biaya besar, juga memakan waktu yang tidak cepat hingga sampai berbulan-bulan. “Oleh karenanya kami mendesak ke Satpol PP supaya turun ke lokasi untuk melihat kelengkapan administrasi. Utama kaitannya dengan amdal lalinnya. Kalau tidak mengantongi, kami minta Satpol PP tak segan-segan menindaknya,” tegas Umar. Sepengetahuan Umar, sehariharinya usaha pengepulan batu alam itu dijaga seorang bernama Imam. Sayang, Imam yang didatangai di lokasi tidak bisa memberikan jawaban apapun. Sementara, warga setempat banyak yang keberatan dengan

keberadaan usaha tersebut. Alasan warga ada dan tidaknya bisnis itu di kampungnya sama saja. Artinya, sama-sama tidak menghasilkan apa-apa yang mampu mengangkat ekonomi warga setempat. “Daripada jadi masalah dan tak menguntungkan mendingan ditutup saja,” kata Umar menirukan ucapan warga. Sayang, terkait dengan masalah tersebut belum diperoleh keterangan dari pihak terkait. Baik dari anggota Satlantas Polres, Dishub atau dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Pemkab Pasuruan. Saat akan dikonfirmasi Kepala Dinas Perizinan setempat menurut seorang stafnya sedang berada di luar kantor. (kd/umr/nov)

Truk Angkut Mamin Terguling di Jalur Tengkorak PASURUAN (BM) - Jalur tengkorak (black spot) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang merupakan jalanan curam, Selasa (15/3), memakan korban. Sebuah truk boks bermuatan makanan dan minuman (mamin) ringan bernopol N 9763 GB terguling di tengah jalan raya Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen. Kecelakaan terjadi karena truk tidak mampu menaiki jalan menanjak. Beruntung, truk tersebut tidak masuk jurang yang ada di sisi kanannya yang kedalamannya mencapai 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Moris Yilistonga (56), sopir truk warga Jalan Garbis Perumahan Magersari Indah Kota Mojokerto ini, hanya mengalami luka ringan saja. Hanyasaja,kecelakaantersebut

FOTO: BM / UMAR

NAHAS: Truk boks yang terguling di badan jalan di jalur tengkorak Lumbangrejo Kecamatan Prigen.

sempat membuat macet jalur Prigen-Trawas (Pacet) hingga berjam-jam. Keterangan Moris, dirinya saat itu sedang dalam perjalanan mengangkut mamin ringan dari Malang menuju ke

kawasan Kecamatan Trawas Mojokerto. Untuk mempercepat perjalanannya,Morismemilihmemotong jalan dengan melintas di jalur alternatif yang ada di Kecamatan

Prigen. Memasuki Pandaan hingga depan Mapolsek Prigen yang jalanan menanjak tidak ada masalah sama sekali. Moris menambahkan kendaraannya saat menanjak berjalan

normal.Namunsaatmelintasdijalan menanjak tajam, dirinya mulai merasakan ada yang tidak beres. Benar saja, begitu berada di jalan menanjak tajam, tiba-tiba truknya tidakmampumerangkaknaik. Justru truknya berjalan mundur. Karuan saja, Moris kalangkabut.Upayauntukmenginjakrem sudahtidakmampudilakukanlagi. Truk lalu terus meluncur mundur. Untukmenghindarimasukjurang, Morislalumembantingstirhingga terguling di tengah badan jalan. Truk yang terguling menutupi badan jalan hingga membuat kemacetan. Warga sekitar yang tahu ada kecelakaan, berhamburan keluar rumah untuk membantu mengevakuasi. Moris akhirnya berhasil dikeluarkan dari kendaraannya. Kanit Laka Polsek PandaanAKPSukiyantomengatakan kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak menguasai medan. (umr/kd/nov)

KEDIRI

FOTO: BM/UMAR

TAGIH JANJI: Puluhan warga Desa Candiwates saat unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Pasuruan untuk menagih janji Bupati Irsyad Yusuf soal pemecatan Kades Sueb.

Puluhan Warga Kembali Luruk Pemkab PASURUAN (BM) – Puluhan warga Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan kembali menagih janji ke Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf. Hal itu, terkait dengan evaluasi SK Putusan Pemecatan Kades Candiwates Kecamatan Prigen Sueb. Sementara, janji Bupati Irsyad Yusuf itu dilontarkan saat pendemo berunjuk rasa ke Kantor Pemkab Pasuruan sepekan lalu. Aksi warga kal ini, tetap mendesak ke bupati supaya Kades Sueb tidak dipecat dari jabatannya karena kasus pemalsuan surat keterangan pengganti ijazah saat mencalonkan diri jadi kades dua tahunan lalu. Aksi warga ini juga menagih tanggapan dari bupati. Dalam kesempatan lalu, bupati berjanji akan memberikan jawaban pada pekan depan. Yaitu, hasil evaluasi terhadap SK yang dikeluarkan Bupati Irsyad Yusuf. “Bupati janji dua minggu akan ada hasil evaluasi. Makanya, sekarang ini sudah dua minggu. Tapi kok tidak ada jawaban sama sekali. Baik jawaban yang ditujukan ke Kades Sueb maupun ke perwakilan warga,” kata Soleh seorang pendemo. Ia menegaskan, jika sampai pecan depan tetap tidak ada jawaban dari bupati, maka ia mengancam akan kembali berdemo dengan mengerahkan massa dengan jumlah massa lebih banyak lagi. Untuk sementara ini, warga masih menunggu jawaban dari bupati. Selama ini, warga terus mempertanyakan masalah itu kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat. Pun, beberapa perangkat desa juga ditanyai warga. Tapi, karena memang belum ada jawaban dari bupati, perwakilan BPD M Sholeh akan mempertanyakan dulu ke pihak kecamatan. (umr/kd/nov)

berita metro www.beritametro.co.id

Kurun Waktu Dua Bulan, BI Temukan 933 Upal

Tahun Lalu, 8.577 Upal Disita di 13 Kabupaten dan Kota KEDIRI (BM) - Kurun waktu dua bulan, Bank Indonesia Cabang Kediri berhasil menemukan ratusan lembar uang palsu (upal). Dengan banyaknya temuan upal ini, pihak BI mengindikasikan masih maraknya peredaran upal di wilayah kerja BI Kediri. Menurut Kepala Unit Operasional Kas BI Kediri Suyatno, dari tahun ke tahun ada peningkatan temuan upal tersebut. Tercatat pada 2014 ada sekitar 5.000 lembar upal. Sedangkan 2015 ada sebanyak 8.577 lembar di 13 kabupaten/ kota yang berada di wilayah kerja BI Kediri. “Peningkatan temuan upal tersebut mengindikasikan jika pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri uang sudah sangat baik. Nyatanya sebelum beredar mereka sudah tertangkap atau mengecek keaslian uang tersebut pada kami”

FOTO: BM / ISTIMEWA

Kantor Cabang BI di Kabupaten Kediri

kata Suyatno. Menurutnya, sebanyak 993 lembar upal tersebut ditemukan

melalui BI. Di antaranya masuk lewat berbankan yang dibawa nasabah atau masyarakat yang

mengecek keaslian uang tersebut ke BI. Dan temuan upal tersebut rata-rata pecahan

kerta seratus ribuan dan pecahan kertas lima puluh ribuan. “Dari Januari-Februari kita sudah menemukan sebanyak 993 lembar di 13 kabupaten/ kota. Dan itu adalah hasil dari olahan BI. Untuk yang berda di kepolisian belum karena masih dijadikan barang bukti di persidangan nantinya” terangnya. Lebih lanjut ia menambahkan untuk menekan peredaran upal, pihak BI terus melakukan sosialisasi tentang keaslian uang. Baik melalui kas keliling, ke sekolah- sekolah atau pun di saat ada event tertentu. “Kita juga memberikan sosialisasi di sekolah- sekolah dengan banyaknya temuan ini berari sosialisasi kita tentang keaslian uang kepada masyarakat sudah bagus dan kita terus akan melakukan kegiatan edukasi ini,” pungkasnya. (bud/nov)

Sebanyak 11 PNS Berebut 2 Jabatan Struktural Pemkot KEDIRI (BM) – Sebanyak 2 jabatan struktural lingkungan Pemkot Kediri, jadi rebutan. Ada 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di eselon III A yang lolos administrasi bakal mengikuti lelang menempati dua jabatan itu. Hal itu, diungkapkan Kabag Humas Kota Kediri Apip Permana. Ada 11 PNS di eselon III A yang akan memperebutkan 2 jabatan struktural. Di antaranya 7 orang yang mendaftar untuk mengisi sebagai Asisten Administrasi Umum. Sedangkan 4 orang lagi mendaftar untuk mengisi jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurut Apip, mulai PERWAKILAN

KILAS

Selasa (15/3), 11 PNS itu sudah berangkat ke Surabaya untuk Assesment (penilaian). “Mereka berangkat ke Balungsari Surabaya untuk mengikuti uji assessment. Di sana sekitar 4 hari. Pada 21 maret akan diterima panitia seleksi (pansel) untuk diseleksi kembali,” ungkap Apip Perman, kemarin. Lebih lanjut, kata Apip nantinya dilakukan seleksi pansel yang diketuai Sekretaris Dearah (Sekda) Kota Kediri. Pansel akan memilih enam peserta untuk 2 Jabatan dengan rincian 3 orang untuk jabatan Asisten III dan 3 orang untuk Kepala BPKAD. “Selanjutnya nama keenam orang itu akan diserahkan ke wal-

FOTO: BM / DOK

Apip Permana.

ikota dan selanjutnya walikota akan memilih dua orang untuk mengisi dua jabatan yang kosong itu,” tandasnya. Sementara itu dari data

dihimpun 11 PNS ini di antaranya untuk mengisi Asisten Administrasi Umum adalah Maria Karang Ngora yang menjabat Kepala Bagian Hukum, Pujiono salah satu Kabid di Sekwan dan Bambang Harmanto. Kemudian, Sekretaris Dinsosnaker, Budi Waluyo Kabag Pembangunan, Sahri Ahmad Salah Satu Kabid Inspektorat, Anton Edi Suwarto Sekretaris Dinas Pertanian dan Agus Dwi Suparyanto salah satu Kabid BPM. Sementara nama pendaftar untuk Jabatan Kepala BPKAD yaitu Heri Ratnawati Sekretaris BKD, Heri Siswanto

dari Diknas, Bagus Alit Pj Kepala BPKAD dan Bambang Priyambodo Kabag Ekonomi. Diberitakan sebelumnya, Pemkot Kediri telah melelang dua jabatan yaitu Asisten Administrasi Umum dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan saat ini proses itu masih berlangsung. Menurut Sekda lelang jabatan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan PimpinanTertinggi Secara Terbuka. (bud/nov)

Oknum Wartawan Dipolisikan KEDIRI (BM) – Diduga melakukan pemerasan, seorang oknum wartawan koran mingguan dilaporkan ke Polresta Kediri. Sebagai pelapor adalah Suyono (51), warga Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Pelapor tersebut mengaku telah diperas untuk menyerahkan sejumlah uang. Kasus ini, diterangkan pelapor bermula saat Suyono pada 12 Maret lalu mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Fe wartawan koran mingguan. Saat itu, Fe menuding Suyono telah selingkuh dengan istri calo Imigrasi. Selanjutnya, Fe mengancam akan memberitakan masalah tersebut di korannya. Terlapor juga memberitahu masalah ini telah diberitahukan ke Pimpinan Redaksinya (Pemred). Kemudian pelapor menelepon Rif dan diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp 30 juta. Namun, pelapor menawar hingga disepakati Rp 15 juta. Tetapi, pelapor tidak membayar uang seperti yang diminta terlapor. Sehingga terbit pemberitaan yang mengulas perselingkungan pelapor pada edisi 8–14 Maret. Kemudian Rif selaku Pemred kembali menghubungi pelapor lagi. Dia mengancam bila tidak segera mentransfer uang kasus perselingkuhannya maka kasusnya akan diberitakan lagi. Akhirnya korban mentransfer uang sebesar Rp 3 juta melalui ATM BCA Alfamart di Jalan Letjend Suprapto Kota Kediri. Selanjutnya korban juga melaporkan kasus tersebut ke Polresta Kediri guna proses lebih lanjut. Kasat Reskrim Polresta Kediri AKP Wisnu Prasetya saat dikonfirmasi mengaku masih menyelidiki kasus pemerasan yang dilakukan oknum wartawan tersebut. “Kasusnya masih dalam lidik dan pelaku masih dicari terkait pelaporan itu,” jelasnya. (syo/bud/nov)

Berantas Penjualan Miras KEDIRI (BM) – Minuman keras (miras) sudah bukan lagi minuman biasa, tapi justru sebagai biang terjadinya kejahatan. Untuk itu, dalam rangka memberantasnya, Polsek Gurah rutin menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Langkah yang dilakukan Polsek Gurah melakukan Operasi Pekat itu menghasilkan puluhan botol miras yang disita. Seperti yang dikatakan Kapolsek Gurah AKP Totok Budi H melalui Kasi Humas Aiptu Joko Widodo mengatakan dalam operasi miras itu adsa 24 botol miras yang diamankan. “Sebantyak 8 botol miras merek cap Orang Tua dan 16 botol miras merek Kuntul semuanya kami amankan dan selanjutnya akan dimusnahkan,” tutur Aiptu Joko, Selasa (15/3). Ia menambahkan, oiperasi itu dilakukan di tempat pedagang toko dan warung kopi yang sasarannya menjual miras. Operasi Pekat itu untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dan kecelakaan lalulintas akibat pengaruh miras. “Saatinikamimelakukanpemeriksaanterhadapparapedagang miras itu untuk mencari penyuplai miras. Karena pengaruh miras banyak sekali terjadi kejahatan,” katanya. (tbn/bud/nov)

Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani, Wahyudi. Iklan/Langganan : 081 336 484 057 Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333


P R O B O L I N G G O 15

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 16 MARET 2016

Pesisir Kraksaan Butuh Tangkis Ombak Sudah Ada Lelang, Anggaran Proyek Rp 968,41 Juta PROBOLINGGO (BM) – Pemukiman yang berbatasan langsung dengan laut sudah lumrah mendapatkan tantangan berupa abrasi laut. Pengikisan oleh air garam tersebut membuat daratan berkurang sedikit demi sedikit. Ada beberapa upaya untuk mengatasi hal itu, salah satunya dengan membangun tangkis ombak. Di Kraksaan sendiri, yang mengalami abrasi serius adalah Desa Kalibuntu, sehingga menjadi perhatian serius oleh warga dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Menurut Kepala Desa Kalibuntu, Badawi, desa yang dipimpinnya mempunyai garis pantai sekitar 3 kilometer panjangnya. Aktivitas perekonomian dari kegiatan perikanan laut sangat intensif di desanya itu.

Sehingga, pihaknya menyadari ada tantangan berupa abrasi pantai yang harus segera ditanggulangi. “Kami juga sudah menghadirkan solusi awal dengan membangun rabat dan prengsengan (turap-red). Kami berharapdibuatkantangkisombakdari batu gajah, itu lho, batu alam yang besar-besar, kalau beli biasanya satu truk isi cuma dua, dan harus pakai alat berat, kata Badawi, Selasa (15/3). Namun dirinya optimis pada Pemkab Probolinggo. Apalagi Desa Kalibuntu sudah ditetapkan sebagai salah satu skala prioritas dalam pembangunan Kabupaten Probolinggo. Rencana tangkis ombak itu memang sudah direncanakan sejak lama. “Bahkan dari Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, dan dinas terkait lainnya sudah pernah datang ke desa ini dan

Latih Petambak Garam Tingkatkan Mutu

survey sendiri,” tambah Badawi. Optimisme Kades Kalibuntu tersebut ternyata benar adanya. Berdasarkan pantauan Berita Metro (BM) di website Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Probolinggo, sudah ada lelang proyek tangkis ombak. Lelang itu berjudul, Pembangunan Tangkis Laut Penahan Abrasi Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan. Pagu anggaran proyek itu sebesar Rp 968,41 juta. Tahapan lelang sudah sampai upload berita acara hasil pelelengan. Itu berarti satu tahap lagi penentuan pemenang proyek. (sip/azt) FOTO : BM/SAIFULLAH

TANGKIS : Plengsengan beton akan dibangun di kawasan pesisir Desa Kalibuntu, Kab Probolinggo untuk menangkis ombak laut cegah abrasi.

Satpol PP Kabupaten Tampil Memuaskan

FOTO : BM/SAIFULLAH

PARADE: Pasukan Satpol PP Kabupaten Probolinggo ketika berbaris dalam lomba parade di GOR delta Sidoarjo.

PROBOLINGGO (BM) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo tampil lincah dalam lomba Pasukan Baris Berbaris (PBB) dan defile di acara (HUT) Satpol PP ke- 66 di Gelora Delta Sidoarjo. Latihan PBB dan defila memakan waktu satu bulan penuh dan bekerja sama dengan Kodim 0820 Probolinggo. Dalam parade pasukan, Kabupaten Probolinggo cukup menyita perhatian para pejabat. Sebab, dari sekian daerah yang mengikuti upacara itu, hanya ada beberapa daerah yang pasukan Satpol PP-nya campuran dari kalangan pria dan perempuan. “Meski tidak mendapat juara, tapi saya sudah puas akibat penampilan anggota saya, karena harus memberikan motivasi terus serta berlatih. Kita kembali lagi, ke rejeki. Karena, persaingannya begitu ketat,”ungkap Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Muhammad Abduh Ramin pada Berita Metro (BM) di lokasi GOR Delta Sidoarjo, Selasa (15/3).

Selain itu, ketika upacara digelar, satu peleton pasukan Satpol PP Kabupaten Probolinggo tidak satu pun tumbang akibat kelelahan . Sebab, fisik dan mental sudah dilatih bersama Kodim 0820 Probolinggo. “Alhamdulillah, pasukan saya tidak ada yang pingsan,”jelas Abduh. Gubernur Jatim, Soekarwo dalam sambutannya menjelaskan, Satpol PP harus menyediakan layanan informasi yang mudah diakses masyarakat. Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial online. “Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada Kepala Daerah agar menempatkan aparatur di Satpol PP dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga menegaskan, keberadaan Satpol PP merupakan salah satu potensi sumber daya aparatur yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. (sip/azt)

PROBOLINGGO (BM) – Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo, memberikan pelatihan kepada petambak garam untuk meningkatkan mutu garam sebagai upaya pengembangan usaha garam rakyat. Kepala Diskanla Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi mengatakan, pelatihan pengembangan usaha garam rakyat itu dimaksudkan untuk memberikan informasi teknologi terbaru dalam kegiatan pergaraman dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petambak garam atau kelompok usaha garam dalam pengolahan lahan garam. “Kami berharap ada perubahan pemikiran dan perilaku petambak garam untuk bisa mandiri dan kreatif dalam mengembangkan usaha garam karena hal itu dapat berdampak pada peningkatan produksi yang dihasilkan, sehingga swasembada garam nasional dapat terwujud,” katanya. Menurutnya, masyarakat pesisir sebagian besar adalah nelayan dan petambak, salah satu kegiatan masyarakat yang memanfaatkan tambak tersebut adalah kegiatan tambak garam. “Kegiatan tambak garam dilakukan masyarakat saat musim kemarau karena menjadi petambak garam dirasakan masyarakat lebih menguntungkan, apalagi musim kemarau dalam kondisi normal kurang lebih berjalan sekitar enam bulan,” katanya. Ia berharap pelatihan tersebut dapat diikuti dengan baik, sehingga informasi yang terkait keilmuan dapat terserap dan disampaikan ke pelaku usaha garam lainnya. Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PSDK) Diskanla Probolinggo Wahid Noor Azis mengatakan pelatihan tersebut bertujuan agar petambak garam dapat meningkatkan mutu garam. “Kami berharap para petambak meningkatkan produksi serta kualitas garamnya berdasarkan swasembada garam, khususnya garam konsumsi sesuai dengan petunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujarnya. (ant/azt)

FOTO : BM/IST

PANEN: Petambak garam beraktivitas saat panen garam

TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

SITUBONDO l BONDOWOSO l LUMAJANG

Puluhan Karyawan PT PMMP Datangi DPRD Mengadu karena Di-PHK Sepihak oleh Manajemen SITUBONDO (BM) – Merasa diperlakukan tidak adil, puluhan karyawan PT Panca Mitra Multi Perdana (PMMP) mengadu ke Komisi D DPRD Situbondo, Selasa (15/3). Mereka mengaku di-PHK sepihak oleh manajeman tempatnya bekerja. Menurut Adi, salah seorang karyawan yang di-PHK, ada 71 karyawan yang di-PHK sepihak oleh perusahaan tempat dia bersama rekan-rekannya bekerja selama ini. Selain itu, lanjut Adi, perusahaan tersebut masih menerapkan sistem kontrak. “Padahal di tempat kami bekerja, jenis pekerjaannya beke-

FOTO : BM/EDO

MENGADU: Puluhan karyawan PT Panca Mitra Multi Perdana (PMMP) saat mengadu ke Komisi D DPRD Situbondo, Selasa (15/3). Mereka mengaku di-PHK sepihak oleh manajeman.

lanjutan. Dan hal itu sudah menjadi kesepakatan pada waktu Komisi D bersama Disnakertrans Situbondo datang ke perusahaan. Tidak boleh aturan yang demikian itu,” kata Adi. Adi juga menyampaikan, dalam hearing dengan Komisi D DPRD Situbondo, selama ini dirinya bersama rekan-rekannya yang di-PHK belum menerima uang pesangon yang dijanjikan perusahaan. “Kesepakatannya kami akan mendapat pesangon dari perusahaan dan itu dua kali akan diberikan. Tapi sampai saat ini, kami belum menerima. Semen-

tara sebagian lain ada yang sudah menerima, tapi masih satu kali,” tambah Adi. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Situbondo, Dra Hj Hasanah Tahir ketika dikonfirmasi usai menerima pengaduan nasib karyawan PT PMMP mengatakan, akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dicarikan solusi tentang nasib para karyawan tersebut. “Berdasarkan pengaduan mereka (karyawan-red), Komisi D akan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi, termasuk juga akan memanggil pihak perusahaan,” jelas Hj Hasanah Tahir. (edo/ed/azt)

Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Terdakwa Pingsan SITUBONDO (BM) – Terdakwa kasus narkoba, Ira Ismawati (32), pingsan saat digiring ke ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, Selasa (15/3). Artis lokal yang terjerat kasus narkoba itu terpukul, setelah mendengar tuntutan jaksayangmenuntutnya1,5tahunpenjara. Wanita yang beken dengan nama Ira Paramesti ini juga menangis.Terdakwa Ira Ismawati tidak sendirian. Dia digiring ke kursi pesakitan PN Situbondo bersama manajernya, Arsiwani (30), yang ditangkap bersama saat menggunakan sabu-sabu di Dusun Sekarputih, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran. Arsiwani juga dituntut hukuman penjara 1,5 tahun. “Fakta persidangan menujukkan mereka telah menyalahgunakan narkoba. Perbuatan itu dilakukan bersamasama, makanya kita juncto-kan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) SofiYuliana, usai persidangan. Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, terdakwa Ira Ismawati tampak menangis. Meskipun kuasa hukum PERWAKILAN

FOTO : BM/EDO

LEMAS: Tubuh terdakwa kasus Narkoba, Ira Ismawati tiba-tiba lemas dan terjatuh di depan ruang tahanan, usai mendengar tuntutan jaksa.

kedua terdakwa, Reno Widigdyo menyatakan masih akan mengajukan pembelaan. Hingga majelis hakim yang diketuai MYusuf menutup persidangan, terdakwa Ira masih tetap menangis. Bahkan, saat petugas kejaksaan menggiring kedua terdakwa keluar dari ruang sidang menuju ruang tahanan, tubuh Ira tiba-tiba lemas dan terjatuh di depan ruang tahanan. Dibantu keluarganya, tubuh terdakwa langsung diangkat menuju ke dalam ruang tahanan. “Bawa masuk saja, tidak apa-apa. Mungkin dia kelelahan,” ujar seorang warga. Ira dan manajernya, Arsiwani ditangkap aparat kepolisian Situbondo. Keduanya digerebek sesaat setelah pesta narkoba jenis sabu, di sebuah rumah di Dusun Sekar Putih Desa Trebungan Kecamatan Mangaran. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua poket sabu, seperangkat alat hisap, korek api, plastik ukuran kecil, satu unit timbangan digital, dan sebuah HP. Aneka barang bukti itu ditemukan dari lemari di kamar rumah Arsiwani. (ed/azt)

Pemkab Jalin Koordinasi dengan Kemendagri LUMAJANG (BM) – Pasca dituntut oleh ratusan anggota AKD (Asosiasi Kepala Desa) Lumajang terkait diberlakukannya Perbup No 30 tahun 2015 tentang pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Bupati Lumajang, Drs As’at Malik MAg akhirnya bersikap melunak dengan menunda penerapannya. Dalam pertemuan tersebut, As’at sudah menjelaskan tentang Perbup No 30 tahun 2015 yang menjadi polemik di tingkat kepala desa. Bupati juga memastikan bahwa pelaksanaan Perbup tersebut ditunda, pelaksanaannya menunggu konsultasi Forkopimda Lumajang dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa. “Kami akan mengajak AKD untuk ikut berkonsultasi ke Jakarta,” ujarnya. Ketika ditanya apakah sebelumnya Pemkab tidak pernah melibatkan pihak desa dalam pembuatan produk hukum? Dengan tegas Bupati As’at mengakui jika sebelumnya dia hanya meminta pendapat sejumlah pejabat yang terkait dengan desa, misalnya Sekda dan bagian Pemdes. “Memang mereka yang seharusnya memfasilitasi, tapi ke depan saya yang akan memimpin sendiri pertemuan dengan Kades supaya tahu apa yang diinginkan mereka,” janjinya. Saat ditanya apakah keputusan ini merupakan bentuk ketakutan pemerintah

FOTO : BM/SENTONO

Drs As’at Malik MAg Bupati Lumajang

menghadapi ancaman AKD yang akan melakukan demo besar-besaran, As’at menegaskan hal itu bukan bentuk ketakutan pemerintah. (pri/azt)

iklan K E H I L A N G A N STNK P 2341 NF, NK 246429, NM 1242444, A/N AGUS BAMBANG SETIAWANTORO STNK N 4754 YU, NK 162175, NM 1182131, A/N ANDI HERMANSYAH STNK N 5195 UH, NK 116121, NM 3105765, A/N AFIN NURDIANA STNK N 6437 YY, NK 897430, NM 1898568, A/N SULASMANI STNK N 4862 YO, NK 301101, NM 2300948, A/N NURHASANAH STNK N 3213 YR, NK 295036, NM 1294413, A/N WIMAN STNK N 6261 ZO, NK 286998, NM 1291540, A/N MUKRI SUHADIYO STNK N 1761 YD, NK 000834, NM 56040814, A/N EKA PINO ARIYANTO

Probolinggo: Yusron Fuadi (koord), Saipul, Iklan/Langganan: 081 336 373 699; Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim; Bondowoso: Bambang; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Iklan/Langganan: 081 249 455 05


16 RABU, 16 MARET 2016

www.beritametro.co.id

FOTO:BM/HADI

Wabup Optimis Bisa Berdayakan PKL Sidoarjo

BAGI TUMPENG: Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Achmad Syaifuddin sedang menerima nasi tumpeng dari Ketua Paguyuban Pedagang Taman Pinang Indah (PPTPI), Joko Purtanto.

SIDOARJO (BM) - Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Achmad Syaifuddin optimis bisa berdayakan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Upaya itu disampaikan Wabup Sidoarjo pada saat menghadiri peringatan satu tahun pedagang kaki Lima Kabupaten Sidoarjo. Peringatan satu tahun PKL bertemakan "Kita Wujudkan Perekonomian Mandiri Kreatif dan Bermartabat di Kabupaten Sidoarjo" itu dihadiri seluruh pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang kaki lima di Sidoarjo. Cak Nur sapaan akra Wakil Bupati Sidoarjo itu mengungkapkan bahwa keberadaan PKL di Sidoarjo merupakan bentuk kegiatan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Segala bentuk aktifitasnya harusnya didukung pemerintah. "Sudah bukan jamannya PKL dihapuskan. Mereka harus kita berdayakan. Karena bagaimana pun juga mereka bagian dari kita," ujarnya.

Senin (14/3) malam. Lebih lanjut, Wabup Sidoarjo menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara materi saja. Namun upaya mensejahterakan pedagang juga masuk di dalamnya. Keinginan masyarakat untuk terus mengembangkan segi perekonomiannya harusnya diapresiasi dan didukung. Karenanya, pemerintah yang saat ini sedang menggodok peraturan daerah tentang pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga dan melestarikan para pedagang. “Raperdanya kan sedang digodok untuk menjadi perda. Itu merupakan salah satu bentuk perhatian kita kepada masyarakat. Jadi, jika nantinya ada persoalan apapun yang menyangkut dengan nasib para PKL, bisa kita musyawarahkan,” jelasnya. Selain itu, pihaknya juga akan memikirkan sebuah tempat dimana

kilas

FOTO:BM/YUNUS

DUKA MENDALAM: Jami’an (kiri), ayah korban yang masih menyimpan duka mendalam atas kematian anaknya.

pa orang pekerja keras, dan sepengetahuan Saya (Khusairi) tidak mempunyai musuh,” Kata Ahmad Ghozali (46). Sebagai seorang Ayah, Jamian mengungkapkan bahwa dirinya dan seluruh keluarga merasa kehilangan. Oleh karena itu Dia mengharapkan agar aparat kepolisian secepatnya bisa menangkap pelaku dan menghukumnya. “Khusairi (Almarhum) juga merupakan salah satu tulang punggung

bagi keluarga kami. Kami harapkan dari Kepolisian untuk bisa secepat mungkin menemukan pembunuh anak Kami, dan Kami minta untuk menghukum seberatberatnya,” harapnya. Keluarga korban mengetahui kematian M Khusairi dari petugas kepolisian Polsek Kota Sidoarjo (13/3) pada pukul 4.30 WIB. Korban meninggal dengan 3 luka yang terdapat di pelipis mata sebelah kanan, diatas

telinga dan di kepala bagian belakang akibat benturan benda keras. Khusairi ditemukan oleh Giovani (21) dalam keadaan meninggal dunia di depan salah satu rumah warga di perumahan Magersari, Kecamatan Buduran Sidoarjo. Korban dalam keadaan tertelungkup dari hidung keluar darah dan memakai sandal jepit, celana hitam dan berkaos. ”Sebelum ada kejadian mereka ribut, sekitar ada 6 orang. Setelah selesai terlibat keributan mereka meninggalkan lokasi, dan setelah itu saya dekati ternyata korban (Khusairi) sudah meninggal dunia,” jelasnya. Melihat orang tak dikenal tewas dirinya melaporkan ke pengurus RT setempat dan ke Polsek Kota. Satreskrim Polres Sidoarjo menemukan sebilah sajam di TKP yang biasanya dipergunakan oleh tukang jagal. Kini sajam tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Sidoarjo guna mengungkap kasus pembunuhan tersebut. “Sajam ini kami amankan dulu, apakah milik orang-orang yang diduga pengeroyok atau milik korban. Dan ini masih kami selidiki, mungkin bisa diambil sidik jarinya,” urai salah satu tim olah TKP. (nus/sab)

SIDOARJO (BM) – Kualitas proyek di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sidoarjo yang menuai masalah, mendapat sorotan anggota Dewan Perwakilkan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. Bahkan, salah satu wakil rakyat tersebut meminta jajaran penegak hukum agar lebih serius dalam penangan terkait hal itu. Seperti disampaikan oleh anggota DPRD Sidoarjo, H Kusman bahwa dari banyaknya pekerjaan yang amburadul dengan jumlah anggaran yang cukup besar yakni mencapai Rp 31 miliar, setidaknya ada dua kerugian yang diderita negara.

ISTIMEWA

Dorong Polisi Cermati Kasus Dinas Pertanian

H.Kusman

Pertama, kerugian material dan yang kedua adalah kerugian inmaterial yakni, nama baik Pemkab Sidoarjo yang serius memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. “Kerugian yang terbesar adalah tingkat kepercayaan masyarakat akan turun dengan banyaknya pekerjaan yang amburadul,” ulas politisi PKS ini, Selasa (15/3) di ruang kerjanya. Kusman menyampaikan hal ini sehubungan dengan proyek jaringan irigasi usaha tani di Dinas pertanian Sidoarjo tahun 2015 senilai Rp 18 miliar, diselidiki pihak Kejaksaan. ‘Saya apresiasi terhadap penegak hukum yang serius melakukan penyelidikan masalah

ini. Dan saya dorong agar dikupas tuntas masalah ini,” tukasnya. Kasi Intel Kejari Sidoarjo Suhartono turun ke beberapa lokasi proyek, yang tersebar di sejumlah wilayah. “Tim sudah turun ke lokasi, untuk mengetahui langsung kualitas pengerjaan,” ujarnya. Beberapa pekerjaan yang sudah dilihat di antaranya pembangunan rumah dan pompa senilai Rp 2,1 miliar. Pembangunan jaringan irigasi senilai Rp 4,2 miliar. Pembangunan rehab jaringan irigasi tersier senilai Rp 4.2 miliar. Pembangunan rumah dan pompa air permukaan senilai Rp 3.7 miliar, dan beberapa proyek yang lain. (kbs/sab)

ISTIMEWA

Korban Pembunuhan di Pagerwojo Sosok Familier dan Pekerja Keras SIDOARJO (BM) - Duka mendalam masih nampak jelas dirasakan oleh keluarga Jami’an (82) atas kematian anak keduanya, M Khusairi (31) yang meninggal pada hari Sabtu dini hari (13/3) akibat benturan benda keras, diduga korban tewas dibunuh. Rumah korban di Jalan Irian Jaya RT 4, RW 1 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo, masih tampak ramai oleh para pelayat yang ikut berbela sungkawa atas kematian M Khusairi. Korban meninggal dunia diduga dibunuh, dan dimakamkan pada siang hari (13/3) di pemakaman desa tersebut. M Khusairi pekerjaannya sebagai pengantar buah ke berbagai Supermarket yang ada di Sidoarjo merupakan sosok yang baik, familier dan pekerja keras. ”Anaknya baik, pendiam, sayang pada keponakan dan sebagai sosok yang pekerja keras,” terang Umi (34) kakak korban, Selasa (15/3). Umi juga menjelaskan lebih jauh, bahwa sebelum kematian korban, keluarga tidak ada firasat apa-apa. ”Selama ini adik saya tidak mempunyai musuh, dan kalau dirumah baik-baik saja suka bergurau dengan keponakan ataupun tetangga,” bebernya. Hal serupa juga diutarakan oleh tetangga korban. ”Khusari anaknya baik, suka menya-

nantinya para PKL bisa berdagang dengan aman dan nyaman. “Tidak perlu lagi ada kucing-kucingan antara PKL dan Satpol PP. Semuanya harus kita bicarakan dengan baik,” tandasnya. Sementara, Ketua Paguyuban Pedagang Taman Pinang Indah (PPTPI), Joko Purtanto mengungkapkan di tahun pertama dalam menjaga hubungan baik antar pedagang di Sidoarjo merupakan bentuk loyalitas para pedagang. Sedangkan acara yang diadakan tahun ini merupakan awal bagi para pedagang untuk selanjutnya terus menjaga hubungan yang sudah dijaga selama ini. Menyikapi persoalan yang terjadi selama ini, pihaknya berharap dengan adanya perda tentang PKL, nantinya bisa memberikan pencerahan dan sebuah pemberdayaan bagi para pedagang itu sendiri. “Kita berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik bagi para pedagang jika nantinya terdapat polemik,” singkatnya. (adi/sab)

MASIH RUSAK: Salah satu jalan rusak yang berada di depan Balai Desa Kesambi, Kecamatan Porong.

M-Bonk Dinilai Kurang Efektif SIDOARJO (BM) – Aplikasi M-Bonk yang dimaksudkan untuk menerima keluhan terkait jalan rusak dan permasalahan jalan dari masyarakat, dinilai kurang efektif. Aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu lalu itu bahkan dianggap pemborosan anggaran. Menurut Heru Sastrawan selaku Ketua Sidoarjo Forum bahwa program yang menelan dana sekitar Rp 200 juta itu dinilai tidak akan memberikan dampak apa-apa terhadap permasalahan jalan rusak di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dia mengingatkan bahwa sebenarnya Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah mempunyai Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M). “Bukankah selama ini Pemkab Sidoarjo sudah mempunyai P3M, kenapa harus membuat aplikasi baru yang sifatnya menerima pengaduan dari masyarakat,” urainya. Heru Sastrawan melanjutkan bahwa selama ini sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait jalan rusak diwilayah Kabupaten Sidoarjo yang masuk ke P3M. Namun belum pernah ada tanggapan yang memuaskan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo. “Disamping itu, hampir setiap hari di salah satu radio swasta siaran Surabaya menerima pengaduan terkait jalan-jalan rusak yang berada di Kabupaten Sidoarjo dari para pendengarnya. Namun hal itu juga nggak ada perhatian dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya. Heru menambahkan, seharusnya P3M itu dimaksimalkan. Percuma membuat program tinggi-tinggi, namun hasilnya tidak ada. Dia juga menuding bahwa program aplikasi M-Bonk hanyalah kedok dari pihak-pihak terkait yang ingin mencari aman. Sebab ada wacana kalau Dinas PU yang berjumlah 3 di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan serta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang akan di merger atau digabung menjadi satu dalam Dinas PU. “Bukti tidak efektifnya aplikasi M-Bonk itu adalah masih banyaknya jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo yang hingga kini belum tertangani. Bahkan tidak jarang menimbulkan kecelakaan yang menelan korban jiwa,” sambung Heru Sastrawan. Dia mencontohkan, seperti halnya yang terjadi di jalan raya Juwet Kenongo-Porong atau jalan raya Krembung-Prambon hingga pabrik kertas Pakerin yang mengalami kerusakan sangat parah dengan lobang yang sangat lebar dan dalam. (bsd/sab)

SIDOARJO (BM) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) diminta untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh anggota Sapol PP dapat mengerti tugas dan fungsinya terutama pada saat bertugas. Demikian disampaikan Gubernur JawaTimur, Soekarwo pada saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-66 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-54 yang bertemakan“Dengan Semangat HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke-54, Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas”di Gedung Olahraga (GOR) Sidoarjo, Selasa (15/3) pagi. Turut Hadir dalam acara ini, para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Bupati dan Walikota se- Jawa Timur, para Pimpinan Satpol PP se-Jawa Timur, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Peserta upacara pada apel besar ini diikuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Polres Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, dan Satpol PP dari seluruh Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur masing–masing 1 peleton, dan 5 peleton dari Linmas. Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim bahwa peningkatan kualitas SDM bagi Satpol PP dan Linmas lantaran tugas dan fungsinya pada saat menjalankan tugas, berkenaan langsung dengan masyarakat. “Satpol PP merupakan garda terdepan Pemerintah daerah untuk menegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,” ujarnya. Lebih lanjut, keberadaan Satpol PP merupakan salah satu potensi sumber daya aparatur yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. Sehingga harus

FOTO:BM/HADI

Garda Depan, Satpol PP Diminta Terus Kembangkan SDM

CINDERA MATA: Gubernur Jatim, Soekarwo sedang menerima cindera mata dari salah satu penari dalam Upacara HUT Satpol PP ke-66 dan HUT Satlinmas ke-54 di GOR Sidoarjo.

dipahami bahwa keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan Kepala Daerah. Karena itu setiap upaya pembangunan di daerah amat sangat mustahil terlaksana

jika ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi salah satu tugas Satpol PP belum direalisasikan. Dia menambahkan, sebagai penegak

peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masayarakat, Satpol PP berperan sentral dalam menjamin dilaksanakannya otonomi daerah. Perbaikan-perbaikan sarana prasarana dan sumber daya manusia, termasuk kesejahteraan anggota Satpol PP, juga harus terus dilakukan. ”Saya sampaikan apresiasi setinggitingginya. Berkat kesiapsiagaan Satpol PP dan Satuan Linmas dan tentunya kerjasama dan komunikasi yang baik antar instansi terkait, pesat demokrasi di daerah dapat berjalan dengan sangat baik. Ini merupakan wujud dari keberhasilan dalam bertugas,” ungkapnya. Tak hanya itu, Satuan Polisi Pamong Praja diimbau tidak boleh gagap teknologi (gaptek). Artinya, dengan memahami teknologi, Satpol PP bisa mengetahui informasi apapun dalam mendekatkan dengan masyarakat. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat den-

gan mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. ”Dengan memahami teknologi, pelayanan yang diberikan masyarakat akan lebih baik. Karena masyarakat saat ini lebih mudah mengakses informasi melalui sarana teknologi yakni internet dibandingkan datang langsung ke lembaga atau kantor yang menyediakan informasi. Satpol PP juga harus menyediakan layanan informasi yang mudah diakses masyarakat. Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial online,” papar Soekarwo. Menginjak ke-66 tahun ini, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyarankan agar Satpol PP lebih progresif. Sebagaimana dalam melaksanakan revolusi mental sebagai perwujudan nawa cita yang telah tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. (adv/adi/sab)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.