Berita Metro 30 November 2016

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

MUI: Rujuk Nasional, Kita Harus Bersatu

Kasus Pasar Turi, Risma Penuhi Panggilan DPR

JAKARTA (BM) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memenuhi panggilan Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR, Selasa (29/11). Pemanggilan Risma oleh DPR tersebut guna menindaklanjuti aduan warga ke Komisi III awal 2016 lalu, terkait kasus Pasar Turi. Sejumlah hal didalami panja. Salah satunya terkait proses penegakan hukum atas kasus kebakaran Pasar Turi tersebut. “Komisi III basanya akan rekomendasikan terkait kasus hukumnya. Kalau tidak benar, bisa saja memberi teguran pada Kepolisian karena ini wilayah Kepolisian,” ujar Ketua Panja Penegakan Hukum, Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016). Terkait pemanggilan Risma, Panja ingin mempertanyakan nasib para pedagang. Risma sebagai wali kota pun ditanya mengenai pertanggungjawaban. “Sejauh ini baik-baik saja enggak ada masalah. Beliau wali kota yang benar. Dengan

nurani memimpin. Jelas kok beliau wali kota yang luar biasa. Sudah melakukan yang terbaik,” kata Desmond. Sementara itu, Risma berharap hakim segera memutuskan persidangan kasus Pasar Turi. Hal tersebut dinilai dapat membantu para pedagang yang selama ini menderita karena tak memiliki tempat untuk berjualan. “Sudah lama sekali. Hampir 10 tahun,” tuturnya. Risma mengaku sedih melihat kondisi para pedagang. Ada yang menjadi gila bahkan bunuh diri. S e b a b, m e r e k a p a d a awalnya adalah pedagang tradisional yang bisnisnya membesar. Para pedagang itu menyimpan barang dagangannya di kios di pasar. “Kemudian enggak pakai asuransi. Itu terbakar habis lah semua barang-barangnya. Jadi banyak yang enggak kuat kemudian meninggal,” tuturnya. Dari hasil penelusuran,  Baca: Percepat... Hal. 7 ­

Aksi 2 Desember Diperkirakan 200 Ribu Orang

JAKARTA (BM) - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin melontarkan gagasan perlunya rujuk nasional untuk menyatukan potensi bangsa. Gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh. Namun Presiden Jokowi menilai, istilah rujuk nasional tersebut kurang tepat.

BM/IST

PASAR TURI: Walikota surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri rapat dengan komisi III di komplek Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016). Risma hadir untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan Pasar Turi.

Charta Politika: Agus Teratas BPK Temukan Fakta Baru Kasus Sumber Waras Kontestasi Pilgub DKI

JAKARTA (BM) – Pilgub DKI 2017 tengah memasuki tahapan masa kampanye. Seperti perhelatan pemilihan kepala daerah pada umumnya, menjelang pencoblosan pada 15 Februari nanti, secara periodik sejumlah lembaga survey melakukan penelitian terkait elektabilitas calon, untuk memprediksi siapa yang berpotensi menjadi pemenang. Info terbaru, Lembaga Charta Politika merilis survei elektabilitas 3 pasangan calon. Elektabilitas pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni tercatat paling tinggi dan hanya beda tipis dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. “Responden ditanya, bila Pilkada dilakukan hari ini, maka pasangan Agus-Sylvi menang dengan 29,5%, disusul Ahok-

“Kita perlu melakukan pertemuan, dialog nasional untuk bisa mencapai rujuk nasional. Jadi rujuk nasional akan menyatukan seluruh potensi bangsa ini, jangan sampai ada kecurigaan, ada prasangka, ada praduga yang tidak tepat dan membuat kesalahpahaman,” ujar Ma’ruf Amin, Selasa (29/11/2016). Rujuk nasional menurut Ma’ruf harus digelar secepatnya setelah aksi damai 2 Desember di Monas. Konsolidasi nasional penting untuk saling tukar pikiran juga mencari solusi bersama guna mempererat solidaritas nasional.  Baca: Yang Berantem... Hal. 7 ­

INDEKS

HASIL SURVEI CHARTA POLITIKA 29,5 %

28,9 %

Agus-Sylvi

26,7 %

Ahok-Djarot

Anies-Sandy GRAFIS: BM/TOTOK HARTANA

Djarot dengan 28,9% dan AniesSandi dengan 26,7 %. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 14,9 %,” kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya. Halitudisampaikandalamrilis

survei di Kantor Charta Politika, Jl Cisanggiri III, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (29/11).  Baca: TIga Survei... Hal. 7 ­

JAKARTA (BM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pekan depan, terkait adanya fakta dan data baru Rumah Sakit Sumber Waras. Ketua KPK Agus Rahardjo, di Tangerang, Selasa (29/11), mengatakan informasi yang diperolehnya, BPK telah mendapatkan data dan fakta baru yang diminta KPK mengenai perkara RS Sumber Waras. Data dan Fakta baru itu adalah permohonan kepada KPK beberapa waktu lalu untuk mengetahui jelas mengenai perkara ini. “BPK mengaku

BM/IST

Agus Rahardjo

telah mendapatkan data dan fakta baru mengenai RS Sumber Waras. Pekan depan kita rencanakan untuk melakukan pertemuan,” kata Agus

Rahardjo ditemui usai acara seminar Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah, di Cipondoh, Kota Tangerang. Agus menegaskan jika perkara RS Sumber Waras hingga kini masih berjalan dan dalam proses pengumpulan data dan fakta baru. “Untuk sumber waras prosesnya masih berjalan. Tak dihentikan dan masih proses pengumpulan data baru,” katanya. Perlu diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DKI

Polsek Wonokromo Amankan 1.000 Katapel

BM/IST

DIAMANKAN: Seribu katapel yang akan dikirim ke Maros Sulawesi Selatan diamankan Polsek Wonokromo.

Ribuan katapel tersebut, kata Lily, dalam keadaan sudah jadi dan siap dikirim. Polisi sudah memeriksa keterangan baik dari pembuatnya maupun orang yang memesannya. Namun, Lily enggan menjelaskan lebih lanjut kasus tersebut.

“Nanti akan dijelaskan sama Kasat (Reksrim) saat rilis,” jawab Lily. 1000 ketapel ini dipesan oleh Citra Romadhoni (38), warga Rungkut yang kini tinggal di Siwalankerto. Ia mengakui jika 1000 ketapel akan dikirim ke Maros atas pesananan saudaranya.

PRAKIRAAN CUACA

“Saudara saya namanya Dedy, mau dijual lagi di sana. Kalau pesan jumlah sedikit kan ya nggak untung, mahal biaya ekspedisinya to,” kata Citra yang pekerjaan sehari-harinya wiraswasta ini. Citra yang biasa disapa Tatra ini mengaku terkejut ketika pesanannya itu dipermasalahkan aparat keamanan. Dirinya pesan 1000 ketapel pada 24 November 2016. ‘Diamankan tanggal 27 November, saya ditelpon pedagangnya disuruh datang. Begitu datang banyak polisi,” katanya.  Baca: Buat... Hal. 7 ­

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN RINGAN SUHU : 27°C

BERAWAN SUHU : 23 - 31°C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 26°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Beberapa BUMD milik Pemkot Surabaya belum bisa menggunakan dana APBD secara maksimal. Padahal dana berupa penyertaan modal ini sebenarnya bertujuan untuk menggenjot PAD Kota Surabaya sesuai dengan fungsi dan perannya. Praktik alokasi dana APBD yang tidak dieksekusi tepat waktu ini dikritisi legislator.

BACA HALAMAN

03

 Baca: Berindikasi... Hal. 7 ­

Waspada Aksi 2 Desember

Polsek Wonokromo, mengamankan 1.000 katapel dari rumah pembuatnya di Jagir, Wonokromo, Surabaya. Katapel dalam jumlah banyak itu sedianya akan dikirim ke Maros, Sulawesi Selatan. “Benar anggota mengamankan katapel, jumlahnya 1.000 di kawasan Wonokromo,” kata Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar, Selasa (29/11/2016).

Dianggarkan APBD, Dana Penyertaan Malah Ngendon

“Banyak orang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banya­k orang masih hidup, tapi seakan mereka mati tak berguna.” - Imam Syafi’i -

Warga Jatim Diimbau Tak Berangkat ke Jakarta Pro dan kontra menyikapi rencana demo 2 Desember 2016 (aksi 212) terus bergulir. Meski banyak kelompok yang menyatakan mendukung aksi unjuk rasa itu, namun tak sedikit pula yang menyatakan kurang sependapat.

BACA HALAMAN

09

Kafe Tak Berizin Marak, Komisi A Minta Kasatpol PP Dicopot

Banyaknya kafe dan rumah hiburan umum (RHU) yang tidak berizin atau belum lengkap perizinannya, mendapat sorotan dari anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.

BACA HALAMAN

12 12


02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

Kasus Dugaan Korupsi PT PWU

Sidang Perdana Dahlan Iskan Ditunda SIDOARJO (BM) - Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha Jatim Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, ditunda karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. “Saya percaya kepada majelis hakim. Namun, sampai dengan saat ini saya belum menerima berkas dakwaan sehingga sampai dengan saat ini saya dan keluarga masih belum menunjuk siapa penasihat hukum yang akan mendampingi saya,” kata Dahlan Iskan di depan majelis hakim yang diketuai M Tahsin di Sidoarjo, Selasa. Pernyataan Dahlan langsung diklarifikasikan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Kami sudah memberikan surat dakwaannya, yang diterima oleh Etik, staf dari penasihat hukum tersangka,” kata JPU Trimo menjawab pertanyaan Hakim. Dahlan pun akhirnya mengakui telah menerima surat dakwaan tersebut. “Maksud saya berkas lain yakni BAP yang belum saya terima,” kata Dahlan. Hakim Tahsin juga meminta jaksa memberikan BAP yang diminta Dahlan Iskan. “Tapi fotocopy-nya bayar sendiri ya,” kata Hakim Tahsin. Kendati demikian, Dahlan mengaku siap surat dakwaan-

SIDANG PERDANA: Dahlan Iskan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di PT PWU Jatim, Selasa kemarin. Karena Dahlan tak didampingi penasihat hukum, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan.

nya dibacakan kendati belum menunjuk penasihat hukum. “Jika diizinkan oleh yang mulia, saya siap kalau dakwaannya dibacakan karena saya menyadari jaksa sudah bekerja keras demi peradilan yang singkat dan cepat,” katanya. Tetapi permintaan Dahlan ditolak hakim, dan menunda persidangannya dalam waktu satu pekan mendatang. “Setelah pembacaan dakwaan, anda dan penasihat hukum anda harus bersikap, jadi saya minta pada persidangan berikutnya

anda sudah harus didampingi penasihat hukum,” kata Hakim Tahsin sambil mengetukkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan ini. Usai persidangan, Dahlan mengaku segera menunjuk penasihat hukum. Namun Dahlan belum bisa menentukan apakah penasihat hukum yang ditunjuknya adalah tim penasihat hukum yang menangani praperadilannya. “Belum tentu mereka yang saya tunjuk bisa saja pengacara yang lain,” terang Dahlan sembari meninggalkan

area Pengadilan Tipikor. Selain Dahlan, Wisnu Wardhana ( WW ) juga menjalani persidangan. Berbeda dengan Dahlan, pembacaan surat dakwaan WW tetap berlanjut. Bahkan majelis hakim yang diketuai M Tahsin tetap melakukan penahahan terhadap mantan Ketua Tim Pelepasan Aset PT PWU ini. Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) WW dijerat melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. “Kami ajukan eksepsi majelis yang mulia,” ucap Dading, penasihat hukum Wisnu Wardhana. Dahlan Iskan ditetapkan tersangka dalam kasus aset PWU berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor Print1198/O.5/Fd.1/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Dia diduga melakukan pelanggaran pada penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada 2003. Waktu itu, Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU dua periode dari 2000 sampai 2010. Sebelum Dahlan, penyidik sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PWUWishnuWardhana sebagai tersangka. Setelah Dahlan jadi tahanan kota, tinggal Wishnu Wardhana yang mendekam di Rutan Medaeng. Sebelumnya Dahlan melakukan perlawanan dalam bentuk praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun upaya Dahlan untuk lepas dari jeratan hukum akhirnya kandas. Ferdinadus selaku hakim tunggal praperadilan menolak permohonan praperadilan Dahlan Iskan dan menyatakan penyidikan dan penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur. (ant/nii)

Ketua KPK Beri Sinyal Ada Tersangka Baru Kasusi e-KTP

Hotma Sitompoel Diperiksa KPK JAKARTA (BM) - KPK memeriksa advokat senior Hotma Sitompoel dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. “Hotma Sitompoel sebagai advokat Kantor Hukum Hotma Sitompoel and Associates diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto),” kata Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Selasa. Hotma sudah tiba di gedung KPK dan tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya tersebut. KPK juga memeriksa Sugiharto sebagai tersangka pada hari ini. Pada 14 November 2016 lalu, KPK juga sudah memeriksa anak buah Hotma, Mario Cornelio Bernardo sebagai saksi dalam kasus yang sama. Hotma diketahui adalah kuasa hukum Kemendagri. Ia pernah menyatakan

Advokat senior Hotma Sitompoel

bahwa pelaksanaan proyek E-KTP itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membantah tuduhan adanya penggelembungan harga yang diadukan beberapa konsorsium ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada 2011 lalu. Menurut Hotma, nilai proyek sebesar

Rp 5,9 triliun sudah sangat efisien berdasarkan harga perhitungan sendiri (HPS) yang sudah dikaji Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tersangka Baru Terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberikan “sinyal” adanya tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi E-KTP di Kementerian Dalam Negeri. “Saat ini proses penyelidikan terhadap kasus E-KTP masih berjalan dan terbuka kesempatan adanya tersangka baru jika alat bukti telah terpenuhi,” ujar Agus Rahardjo ditemui usai acara seminar Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa. Namun Agus enggan menyebutkan secara rinci karena menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penyidik yang sedang bertugas. Tetapi, mantan ketua LKPP ini berjanji jika kasus E-KTP akan

tuntas dan menjadi fokus kerja KPK selain dari kasus - kasus yang lainnya. “Kasus E-KTP adalah utang KPK yang akan diselesaikan dan kini dalam proses pengungkapan,” ujarnya. Perlu diketahui, KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). (ant/nii)

Revisi UU ITE Lebih Manusiawi JAKARTA (BM) - Revisi UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan DPR merupakan perangkat hukum yang lebih manusiawi dan sarana dalam membentuk bangsa yang beradab. “Revisi UU ITE ini dapat menjamin hakhak masyarakat dalam hal ini para masyarakat dunia maya,” kata Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, di Jakarta, Selasa. MenurutpolitisiPartaiKeadilan Sejahtera (PKS) itu, dalam revisi UU ITE itu ada dua semangat utama yang dapat dilihat baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Dia mengemukakan bahwa

dari sisi masyarakat adanya jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat secara sopan dan santun serta tidak boleh melanggar hak orang lain dengan berperilaku buruk atau memfitnah. “Sedangkan dari sisi pemerintah, agar negara tidak dengan mudah menahan seseorang lantaran sikap kritisnya kepada kebijakan publik,” kata Sukamta. Selain itu, masih dari sisi manusiawi, dalam revisi UU ITE juga diatur mengenai hak untuk dilupakan, yaitu semacam rehabilitasi nama dalam dunia ITE. Sukamta mencontohkan, seseorang yang namanya di-

beritakan negatif karena diduga melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, lalu pengadilan memutuskan bahwa dia tidak bersalah, maka semua berita yang menyatakan bahwa dia diduga melanggar hukum wajib dihapus oleh penyedia konten internet, sehingga rekam jejaknya kembali bersih. “Ini lebih manusiawi,” katanya dan menambahkan revisi UU ITE juga menjamin masyarakat dapat menikmati internet sehat, mencerdaskan, membangun, valid, dan bermanfaat. Dia juga mengutarakan harapannya agar dunia maya di Tanah

Air juga tidak menjadi dunia yang seakan-akan seperti rimba raya. Sebelumnya, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi, lebih berkeadilan dibandingkan sebelumnya. Hal ini disampaikan Samuel di Jakarta, saat konferensi pers terkait mulai diberlakukannya UU ITE yang telah direvisi pada Senin, 28 November 2016. Ia mencontohkan, dalam UU tersebut menghindarkan

penahanan serta merta dengan mengurangi ancaman hukuman bagi pelanggaran UU ITE menjadi tidak lebih dari empat tahun. Sementara itu, pakar digital marketing Indonesia dan media sosial, Anthony Leong mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengesahkan revisi Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Ini sebuah potret implementasi norma yang ada di dunia nyata diberlakukan di dunia digital atau media sosial. Sangat penting diberlakukan agar pengguna media sosial punya koridor yang tidak boleh dilanggar,” kata Anthony Leong. (ant/nii)

KILAS

Presiden Bertemu Ketum PKB JAKARTA (BM) – Rangkaian silaturahmi yang digalang Presiden Jokowi dengan para Ketua Umum parpol masih berlanjut. Selasa (29/11) kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka Jakarta. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin tiba di beranda depan Istana Merdeka pukul 12.55 WIB. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik langsung menyambut Cak Imin dengan menyalami pimpinan PKB yang juga mengenakan kemeja batik lengan panjang itu. Seperti terhadap Ketum Parpol lainnya, pada kesempatan itu Presiden Jokowi menjamu Muhaimin Iskandar makan siang bersama. Sambil bersantap siang dengan menu sate, sayur, perkedel kenteng dan ikan bakar, mereka membahas sejumlah persoalan penting. Apa saja itu? Jokowi mengatakan, poin pertama yang dibahas yakni berkenaan dengan dimulainya pembahasan RUU Pemilu di DPR. Kedua, berkaitan dengan perkuatan sistem presidensil. “Dan yang ketiga masalah komunikasi politik dengan partai-partai pendukung yang akan diintensifkan lagi,” kata Jokowi usai minum teh bersama Muhaimin di beranda belakang Istana Merdeka. Dari ketiga poin itu, lanjut Jokowi, poin komunikasi dengan partai politik menjadi yang paling penting. Pasalnya, poin ini akan berdampak pada penyelesaian masalah bangsa. “Tiga hal itu yang tadi kita bicarakan, terutama yang ketiga komunikasi memang kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi. Sehingga semuanya jadi lebih sambung dan permasalahan yang berkaitan dengan rakyat, bangsa dan negara itu bisa dibicarakan bersama-sama,” katanya. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan penyampaian aspirasi politik tidak harus dengan cara berdemonstrasi. “Aspirasi politik sebaiknya disampaikan melalui jalur politik, tidak harus berdemonstrasi,” kata Muhaimin dalam Halaqoh Ulama Rakyat bertajuk “Tabayyun Konstitusi” di Jakarta, Senin (28/11). Dia mengatakan akhir-akhir ini situasi politik nasional memanas dan itu harus disikapi dengan baik. PKB mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi politik melalui DPR atau DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah. “Atau bisa juga aspirasi disampaikan lewat PKB untuk disampaikan langsung pada presiden,” ujar dia. (ana/nii)

Pagi ini, Kejagung Tentukan Sikap JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung menyatakan paling lambat Rabu (30/11) pagi sudah bisa ditentukan sikap atas berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Paling lambat Rabu pagi tentukan sikapnya, tim peneliti terus bekerja,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, di Jakarta, Selasa. Seperti diketahui, penentuan sikap itu terkait apakah berkas sudah lengkap atau P21 atau belum lengkap atau P18 yang disertai dengan petunjuk (P19). Ia menambahkan Kejagung sesuai peraturan sebenarnya memiliki waktu dua pekan untuk meneliti berkas tersebut sejak diterimanya pelimpahan berkas tahap pertama. “Kami akan bekerja secara optimal serta profesional dan proporsional dalam meneliti berkas itu,” katanya. Sebenarnya secara formil dan materil berkas itu sudah terpenuhi, namun demikian tetap harus diteliti lagi. “Jadi sampai sekarang masih diteliti kita akan segera tentukan sikap,” tegasnya. Sesuai dari berkas Ahok yang diterima Kejaksaan, Ahok terancam Pasal 156 dan 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejagung sendiri sudah membentuk 13 jaksa peneliti pascapelimpahan tahap pertama dari Bareskrim Polri pada akhir pekan lalu. “Kami sudah menunjuk 13 jaksa peneliti, 10 jaksa dari Kejagung, dua orang dari Kejati dan Kejari satu orang. Tentunya kami akan melakukan penelitian apakah menurut ketentuan KUHAP sudah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Jumat (25/11). Pihaknya ada waktu dua minggu untuk meneliti berkas tersebut sesuai KUHAP. Pihaknya segera mengambil sikap atas dilimpahkannya berkas tahap pertama itu. “Kami akan segera mengambil sikap, saya tidak akan katakan berapa hari, tapi sesegera mungkin. Yakinlah bahwa kami serius menangani berkas perkara itu,” katanya. (ant/nii)

Memelihara Nasionalisme dengan Peringatan Hari Besar Nasional

Warga Indonesia di Italia Kenakan Kostum Khas “Army Look” Spirit nasionalisme makin kuat terasa bagi anak negeri yang sedang berada jauh di rantau orang. Begitulah yang dialami warga Indonesia yang sedang berada di Italia. Ratusan warga Indonesia memperingati rangkaian hari Pahlawan dan Hari TNI 2016 dengan mengenakan kostum khas “army look”. MASYARAKAT Indonesia di Roma dan sekitarnya dengan berkostum nusantara dan busana bernuansa “army look” serta pelajar yang menuntut ilmu di Italia memeriahkan acara peringatan HUT ke-71 TNI sekaligus Hari Pahlawan di Roma. Acara itu berlangsung di Circolo Ufficiale della Marina Militare, salah satu fasilitas milik Angkatan Laut Republik Italia di pusat kota Roma, akhir pekan lalu. Counsellor Fungsi Pensosbud KBRI Roma, Charles F. Hutapea, Selasa (29/11) mengatakan meski dilaksanakan beberapa waktu setelah tanggal resminya,acara tersebut

diikuti dengan antusias oleh sekitar 150 WNI yang ada di Italia. Atase Pertahanan KBRI Roma, Kolonel (Laut) Bambang Darmawan, menyampaikan tujuan diadakan acara temu masyarakat adalah untuk memperkokoh rasa persaudaraan dan meningkatkan nasionalisme masyakarat Indonesia di Italia. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HUT TNI ke-71, “Bersama Rakyat, TNI Kuat”, ujarnya. Sementara itu, Dubes RI untuk Italia, August Parengkuan, mengatakan Tentara Nasional Indonesia selalu hadir sebagai garda terdepan

Ilustrasi. Busana khas, army look dipadukan dengan hijab.

bangsa, bukan hanya pada saat perang kemerdekaan atau konflik yang membutuhkan operasi militer

lainnya. Tidak sedikit pula prajurit TNI yang juga menjadi pengajar atau tenaga kesehatan di wilayah-wilayah

terpencil manakala dibutuhkan, ujarnya. Untuk itu, bangsa Indonesia patut menghargai dan memuji semaksimal mungkin peran TNI. Selain itu, penting bagi generasi penerus bangsa untuk menghargai pahlawan yang berjasa sekaligus memupuk rasa nasionalisme meski berada jauh dari Tanah Air. Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan film dokumentasi menggambarkan sejarah dan peran TNI serta perkembangannya selama ini sebagai alat negara di bidang pertahanan. Selain itu ditayangkan pula film pendek “Life in Papua” yang menampilkan situasi terkini di Papua. Acara dimeriahkan dengan pertunjukan lagu dan gerak dari anak-anak serta penampilan tari dan musik dari Nusa Tenggara Timur yang

dibawakan secara pelajar Indonesia di Roma. Pemotongan nasi tumpeng dilakukan oleh Dubes yang menyerahkan potongan pertamanya kepada salah satu remaja Indonesia sebagai simbol penyerahan masa depan bangsa. Acara ditutup dengan dansa gemu fa-mi-re oleh masyarakat dengan penuh keceriaan. Seluruh rangkaian acara dirancang dan dibawakan para pelajar yang tergabung dalam PPI Italia di bawah koordinasi Atase Pertahanan dan Fungsi Pensosbud KBRI Roma. Berdasarkan catatan KBRI Roma, jumlah WNI di Italia sekitar 2.400 jiwa mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan pekerja sektor informal. Sementara itu pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Italia tercatat 150 orang. (zey/ant/nii)


SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

Sudah Dianggarkan APBD, Bertujuan Dongkrak PAD

Dana Penyertaan Malah Ngendon SURABAYA (BM) – Beberapa BUMD milik Pemkot Surabaya belum bisa menggunakan dana APBD secara maksimal. Padahal dana berupa penyertaan modal ini sebenarnya bertujuan untuk menggenjot PAD Kota Surabaya sesuai dengan fungsi dan perannya. Praktik alokasi dana APBD yang tidak dieksekusi tepat waktu ini dikritisi legislator. Ahmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian ini mengatakan dana penyertaan modal untuk beberapa BUMD selalu “parkir” di Kas Daerah dalam waktu yang cukup lama, diketahui karena ada kekhawatiran dalam hal pencairannya. “Bayangkan, dana penyertaan modal untuk PD Pasar

Surya tahun 2015 yang nilainya Rp 10 Milyar, ternyata baru cair pada Desember 2016 dan digunakan entah kapan. Artinya setelah ngendon di Pemkot beberapa bulan, setelah cair masih ngendon lagi beberapa bulan,” ucapnya, Selasa (29/11) Politisi PKS ini mengungkapkan, kejadian yang sama terjadi di PDTS KBS (kebun binatang Surabaya), karena dana penyertaan modal tahun 2016 senilai Rp 10 Milyar sampai bulan November ini belum bisa dicairkan. Walaupun bisa cair di bulan Desember, tetapi penggunaannya pada tahun berikutnya. Ironisnya, dana penyertaan modal untuk BUMD termasuk PDTS KBS juga ada di tahun 2017. “Ini pengakuan mereka,

dan katanya pemkot beralasan soal unsur kehati-hatian. Lha kalau memang tidak butuh itu, kan bisa di alokasikan untuk yang lain. Karena setelah dana itu bisa dicairkan, siapa yang bisa mengontrol penggunaannya, sesuai atau tidak, karena kami juga tidak bisa mengetahui, hanya PPATK yang bisa mengecek itu,” katanya. Zakaria berharap kepada Pemkot Surabaya untuk segera menngelontorkan dana penyertaan modal yang sudah tertuang dalam APBD tanpa ragu-ragu. Jika ternyata penyerapan dan penggunannya tidak sesuai dan adanya rasa khawatir mencairkannya, lebih baik tidak perlu mengajukan anggaran dengan nomenklatur tersebut. (dji/nii)

BM/MADJI.

DANA PENYERTAAN NGENDON. Praktik alokasi dana yang tidak tepat waktu masih terjadi Pemkot Surabaya, padahal tujuannya untuk menggenjot PAD. Dana penyertaan modal untuk PDTS KBS (kebun binatang Surabaya) yang dianggarkan 2016, misalnya, hingga November belum juga cair.

KILAS

IKA Unesa Galang Alumni di Medsos SURABAYA (BM) - Guna mempercepat pembentukan pengurus IKA Unesa cabang yang berada di daerahdaerah, pengurus IKA Unesa pusat memanfaatkan media sosial (medsos) untuk menjaring para alumni di daerah. Media sosial yang dipakai adalah facebook. Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Zainal Arifin, mengatakan keberadaan alumni bagi perguruan tinggi sangat penting. Utamanya dalam mendongkrak nilai akreditasi. “Update data alumni itu sangat penting karena dapat mengatrol akreditasi kampus,” katanya, Selasa (29/11). Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan IKA Unesa Pusat, Bambang Sugeng, menambahkan, saat ini baru tiga daerah yang sudah terbentuk susunan kepengurusannya. Antara lain Sidoarjo, Tulungagung, dan Bandung. “Yang belum dikukuhkan Bandung,” ujarnya. Bambang melanjutkan, pihaknya telah membentuk grup facebook IKA Unesa untuk masing-masing kabupaten/kota. “Dengan begitu, kami IKA Unesa pusat berharap semua alumni dari semua angkatan dan fakultas bergabung di grup IKA Unesa kabupaten/kota masing-masing,” tegasnya. Adapun daerah yang sudah ada grup IKA Unesa-nya adalah: IKA Unesa Kediri (kabupaten/kota), IKA Unesa Bangkalan, IKA Unesa Jember, IKA Unesa Banyuwangi, IKA Unesa Jakarta (Jobodetabek), IKA Unesa Jombang, IKA Unesa Madiun (kabupaten/kota), IKA Unesa Bojonegoro, IKA Unesa Gresik. Selanjutnya adalah IKA Unesa Ponorogo, IKA Unesa Pacitan, IKA Unesa Magetan, IKA Unesa Nganjuk, IKA Unesa Trenggalek, IKA Unesa Bali. “Jadikan grup ini sebagai media informasi, koordinasi dan silaturahmi antar alumni Unesa/IKIP Surabaya lintas fakultas, jurusan dan angkatan,” ungkap Bambang. Selain itu, lanjut Bambang, grup ini diharapkan menjadi embrio untuk membentuk IKA Unesa Cabang Kabupaten/kota. IKA Unesa kabupaten/kota bakal menjadi wakil IKA Unesa Pusat yang sekarang ini di bawah pimpinan Ketua Umum R. Soeroso yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jatim. Bambang menambahkan, pihaknya juga akan mendorong dan memotivasi pembentukan IKA Unesa komisariat fakultas dan jurusan. (sdp/nii)

Tangkal Narkoba di Kampus BM/HASAN.

HUT ke-45 KORPRI: Walikota Tri Rismaharini kemarin menyerahkan bantuan dana pendidikan Korpri kepada anak-anak anggota KORPRI.

HUT Korpri ke-45 Pemkot Surabaya

Tingkatkan Kinerja dan Inovasi Pelayanan Publik SURABAYA (BM) - Memperingati Hari Ulang Tahun ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berharap bisa lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya dengan terus memunculkan inovasi dalam pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan Ketua Korpri Kota Surabaya, Hendro Gunawan, seusai upacara peringatan HUT ke-45 Korpri di halaman Taman Surya, Selasa

(29/11). Tampil sebagai inspektur upacara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. “Harapannya sebagai ASN, kami lebih berkomitmen pada pengabdian untuk masyarakat. Kami juga berharap agar pembangunan di Surabaya bisa bersinergi dengan unsur-unsur pemerintah yang lain termasuk swasta,” tegas Hendro Gunawan. Sebelumnya, di tengah sesi upacara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membacakan sambutan tertulis Presiden RI, Joko Widodo. Ada beberapa poin pent-

BM/HASAN.

Pangdam Mayjen TNI I Made Sukadana mengimbau jajaran Korpri di Kodam V Brawijaya untuk meningkatkan kinerja.

ing dalam sambutan tertulis presiden tersebut. Di antaranya harapan agar Korpri meneguhkan mentalitas dan meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara. Dan, pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 2017 mendatang, menjadi ujian profesionalitas Korpri untuk hanya mengabdi pada bangsa dan negara. Pemberantasan pungutan liar (Pungli), pelayanan publik dan menjadi pemenang dalam persaingan global, serta meninggalkn sikap egosektoral dan mental priyayi, juga menjadi harapan presiden pada perayaan HUT Korpri ke-45. “Korpri harus jadi aset bangsa. Saya berharap Korpri jadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncata kemajuan dalam pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih mudah,” tegas wali kota membacakan sambutan tertulis presiden. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya yang juga Ketua Panitia HUT Korpri di lingkungan Pemkot Surabaya, Mia Santi Dewi, mengatakan, perayaan HUT ke-45 Korpri tahun ini berlangsung semarak. Ada banyak acara digelar, di antaranya agenda donor darah bagi karyawan/karyawati dan masyarakat umum di Balai Pemuda, Selasa (29/11). Juga agenda fun bike. “Kami juga memberikan bantuan pendidikan Korpri untuk putra-putri PNS.

Tahun ini ada 72 anak kurang mampu yang kami bantu sebesar Rp 200 ribu per bulan selama setahun. Kami juga berikan santunan untuk yang sakit atau meninggal. Juga bantuan ke panti asuhazn,” jelas Mia Santi Dewi. Tingkatkan Kinerja Terpisah, para aparatur sipil negara yang dinas di Kodam V Brawijaya memenuhi lapangan Makodam Jalan Hayam Wuruk, Kota Surabaya untuk menggelar upacara sekaligus tasyakuran HUT ke -45 Korpri, kemarin. Pada kesempatan itu, selain membacakan amanat Presiden RI Jokowi, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana mengingatkan kepada ASN kegiatan syukuran ini digelar dengan maksud untuk mempererat tali silahturahmi serta rasa kebersamaan Keluarga Besar Korpri Kodam V/Brawijaya. “Saya harap, seluruh anggota Korpri Kodam V/ Brawijaya untuk meningkatkan kinerja dan senantiasa menjaga netralitas terhadap hak politiknya dalam berdemokrasi,” kata Mayjen TNI I Made Sukadana. Selain dihadiri oleh Pangdam, acara itu juga dihadiri oleh Kasgartab III Surabaya, Kasdam V/Brawijaya, Para Asisten serta Kabalak Kodam V/Brawijaya dan para Anggota KORPRI Kodam V/Brawijaya. (hms/has/nii)

SURABAYA (BM) – Lingkungan kampus merupakan lingkungan di mana para mahasiswa menimbah ilmu. Namun, kampus juga bisa menjadi sasaran peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika. Para bandar narkoba kian banyak akalnya mengedarkan narkoba pada siapa saja. Tidak hanya pada orang dewasa yang berpenghasilan, akan tetapi peredaran narkotika saat ini telah menyasar para anak-anak, pelajar dan mahasiswa. Kondisi ini yang terus dijadikan sasaran intensitas dari kegiatan melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba. Sebelumnya Senin malam (28/11), BNNP juga lakukan kegiatan bimtek di lingkungan warga kelurahan Keputran. “Untuk itu BNNP Jatim perlu merangkul semua elemen dan stakeholder bangsa ini untuk turut serta memerangi bahaya narkoba,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jatim, AKBP Ria Damayanti, SH, MH, Selasa (29/11) dalam acara workshop di Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya. Kenapa agenda workshop ini perlu dilakukan? “Karena acara ini sangatlah penting guna menangkal semua kegiatan peredaran dan penyalagunaan narkoba di lingkungan sivitas kampus,” ucap Ria, saat membuka workshop. Ria juga menambahkan, perlunya memerangi bahaya narkoba guna menyelamatkan generasi bangsa ini. “Kalau generasi muda kita sudah dilemahkan, maka yang terjadi bangsa Indonesia sudah ada dalam kondisi kehancuran yang nyata,” paparnya. Dengan acara workshop ini, katanya, diharapkan mampu memberdayakan masyarakat kampus seluruh Jawa timur, untuk ikut serta menjaga lingkungan pendidikan tinggi dari peredaran dan penyalagunaan narkotika. Bimtek P4GN di Keputran Sebelumnya, BNNP Jatim menggandeng masyarakat di kelurahan Keputran dengan agenda bimbingan teknik (Bimtek) masyarakat. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, AKBP Ria Damayanti, SH, itu digelar di ruang serbaguna Kelurahan Keputran, Senin malam. Ria menyampaikan dalam sambutannya, kita perlu bergandengan tangan guna mencegah peredaran dan penyalagunaan narkoba di lingkungan kita yang paling dekat, yakni lingkungan keluarga kita. ”Saya harapkan ibu-ibu dan bapak sekalian yang hadir bisa tahu tentang ciri-ciri dari pengguna narkoba,” ucap Ria. (has/nii)

Sehari Usai Di-warning Wiranto, Beredar Foto Empat Kader Pesta Miras SURABAYA (BM) – Sehari setelah Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, me-warning kader Hanura agar tidak bikin gaduh dan melakukan tindakan tidak terpuji, beredar foto ulah empat orang kader pesta miras. Foto kader yang masih menggunakan atribut partai itu dipaparkan Agus Santoso, Sekretaris DPC Partai Hanura Surabaya. “Ini masalah etika dan moral, sanksinya adalah pemecatan. Karena tidak diperbolehkan bagi anggota partai minum-minuman keras, berjudi, narkoba dan berzina dengan masih mengenakan atribut partai,” papar Agus kepada wartawan di kantor DPC Hanura Surabaya, Selasa (29/11). Sambil menunjukkan foto-foto itu, Agus mengaku tidak mengetahui pasti di mana lokasi kejadian tersebut. Hanya saja, dari foto-foto yang diterimanya itu, dia mengenali empat orang yang ikut serta minum-minuman keras itu.

Mereka adalah pengurus DPD Partai Hanura Jatim. “Saya tidak tahu pasti tempatnya, yang jelas di foto ini ada di tempat seperti kafe atau karaoke. Peristiwanya sebelum tanggal 28 November. Ini ada perempuannya, ada botol minum-minuman, ada karaokenya. Di foto ini jelas terlihat mereka masih berseragam partai,” ungkap Agus sembari memperlihatkan foto-foto di ponselnya. Empat peserta pesta miras dan tampak sedang berkaraoke ria yang dikenali Agus dalam foto di ponsel itu adalah Sekertaris DPD Partai Hanura Jawa Timur yang ditandatangai Plh Chairudin, yaitu Warsito. “Kemudian ada Husain yang tidak saya ketahui jabatannya sekarang. Ada Eko Purwanto, mantan PAC Sawahan yang sekarang diangkat sebagai Bapilu, dan yang keempat adalah I Wayan Dendra, mantan DPC Hanura Sidoarjo yang diangkat sebagai Bendahara DPD

versi Warsito,” paparnya. Agus juga menambahkan, telah melaporkan temuan ini ke DPP Partai Hanura. “Mekanismenya jelas, ini akan dibawa ke Dewan Kehormatan partai. Tugas saya adalah ke bawah, ya meminta maaf kepada masyarakat terkait masalah ini,” tegas Agus. Sementara Warsito, yang disebut Agus ikut dalam pesta miras itu, saat dihubungi wartawan enggan berkomentar. “Saya no coment. Kalau lewat telepon begini saya tidak bisa berkomentar, mending ketemu saja,” singkatnya. Seperti diketahui, saat acara pengukuhan DPC-DPC se Jawa Timur dan Rakerda I DPD Hanura Jawa Timur di Surabaya, Senin, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mewarning anggota partai yang ‘nakal.’ “Saya peringatkan jangan ada yang mencoba bikin gaduh, jangan ada yang mencoba untuk melakukan langkah-langkah tak terpuji yang

menimbulkan friksi dalam tubuh Partai Hanura di Jawa Timur,” tegas Wiranto. Bahkan, Wiranto mengklaim dirinya pasti akan tahu jika ada kadernya yang ‘nakal.’ “Saya akan tahu dan akan ketahuan pasti. Dan sekali lagi, untuk kali ini tdak ada kompromi, tidak ada maaf bagimu, bagi siapapun yang mengacau Partai Hanura,” ancamnya. Kembali dia mengingatkan para kadernya, perpecahan tidak akan bisa mencapai hasil maksimal dalam merebut kemenangan Pemilu 2019 mendatang. “Karena saatnya sudah tepat, kita berjuang ke depan, jangan menengok ke belakang.” “Perpecahan ke dalam membuat kita tidak satu. Dengan tidak satu kita tidak mungkin dapat mencapai hasil maksimal dalam perjuangan politik. Perjuangan politik hanya bisa dicapai kalau kita bersatu, kompak,” tandasnya. (has/nii)

BM/MADJI.

FOTO PESTA MIRAS: Agus Santoso, Sekretaris DPC Partai Hanura Surabaya, memperlihatkan foto di ponselnya kepada wartawan ihwal empat kader Hanura yang tengah pesta miras.


04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

Instruksi Bupati Cabut Izin Operasional PT BNM, Manajemen Panik

MOJOKERTO(BM)-Instruksi Bupati Mojokerto agar PT Bumi Nusa Makmur (BNM) dicabut izin operasionalnya membuat manajemen pabrik karet panik. Mereka pun melakukan sejumlah perbaikan untuk mengurangi penyebaran bau tak sedap yang selama delapan tahun terakhir mengganggu warga sekitar. Direktur Operasional PT BNM, Rudi Tedjo Kumoro mengakui, bau busuk menyerupai kotoran manusia itu berasal dari sejumlah titik di dalam pabrik yang berlokasi di Desa Medali, Kecamatan Puri itu. Bau tak sedap sangat menyengat tercium pada gudang penimbunan bahan baku karet mentah. Pada tempat ini puluhan ton karet mentah ditimbun, sebagian di ruang terbuka. Tak hanya itu, kata Rudi, bau busuk juga dihasilkan pada proses pengolahan karet men-

FOTO: BM/PRAYOGI

PERINGATAN: Takut dicabut izin operasionalnya PT BNM lakukan perbaikan untuk mengurangi penyebaran bau tak sedap yang selama delapan tahun terakhir mengganggu warga sekitar.

tah menjadi bahan baku setengah jadi berupa remah karet. Begitu juga limbah cair yang dihasilkan juga mengakibatkan

bau tak sedap. “Bau dari bahan baku, kemudian proses produksi yang tercium masyarakat,” kata

Rudi kepada wartawan, Selasa (29/11). Kondisi ini yang memicu aksi demo ribuan warga Desa

Medali dan sekitarnya. Warga jengah setelah delapan tahun terganggu bau busuk yang menyebar hingga radius belasan Km dari Desa Medali. Hasilnya, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menginstruksikan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) agar tak memperpanjang izin gangguan (HO) PT BNM setelah habis 9 Desember 2016. Terancam dengan penutupan paksa itu, PT BNM baru melakukan beberapa perbaikan untuk meminimalisir sebaran bau busuk. Menurut Rudi, dengan perbaikan ini pihaknya berharap pemerintah mengabulkan perpanjangan izin HO pabrik karet tersebut. “Adanya perbaikan ini harapan kami Bupati meninjau ulang, kami berharap PT BNM tetap di Desa Medali,” ujarnya. Sementara Konsultan Independen Pelaksana Pekerjaan

Tiga Saran Komisi D untuk Pemkab Mojokerto MOJOKERTO (BM) – Ada tiga masukan yang disampaikan Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto dalam mendukung akselerasi rencana anggaran pendaparan belanja daerah tahun 2017. Itu setelah mengkaji dan mencermati secara seksama dalam rapat Intern maupun rapat kerja dengan Eksekutif, kunjungan lapangan, studi banding dan Konsultasi. Komisi D sangat mendukung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Angaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Komisi D berharap agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperhatikan Angga-

FOTO: BM/PRAYOGI

SARANKAN: Hearing Komisi D bersama Satker membahas RAPBD TA 2017

ran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam penganggaran di setiap Satker lebih akuntabel dan transparan pelaporannya. Sementara dana anggaran kesehatan dan pendidikan agar

disesuaikan dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat dengan asumsi prosentasi yang jelas dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Juga agar dalam program dalam pelaksanaannya lebih cermat

untuk menghindari dan menekan angka Silpa yang besar pada setiap akhir tahun anggaran. Ada 10 satker yang menjadi bahasan dan kajian Komisi D dalam mendukung penetapan rancangan anggaran pen-

dapatan belanja daerah tahun anggaran 2017. Yakni Bagian Kesra, Disporabudpar, RSUD Prof. Dr Soekandar Mojosari, Dinas Sosial, Dinaskertrans, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, RSUD RA Basuni, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) pada penganggaran tanggap darurat bencana, pembentukan desa tangguh bencana, mendapatkan anggaran yang lebih kecil daripada peningkatan pelayanan bahaya kebakaran. Padahal kondisi itu bertolak belakang dari realita di lapangan.

Hal sama juga pada Dinas Kesehatan. Pada tahun 2017 ini terdapat beberapa program dari Dinas Kesehatan ini harus diberikan apresiai, baik berupa anggaran maupun sumber daya sarana dan prasaranannya yang ada. Apalagi Dinas Kesehatan mempunyai program preventif dan promotif yakni Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program Program Pencegahanserta Pembarantasan Penyakit Menular, dengan anggaran yang sudah disediakan, apakah anggaran tersebut sudah cukup. (gie/dra)

Pembenahan Bau Menyengat yang ditunjuk PT BNM, Nunuk Sanhaji menambahkan, perbaikan diantaranya dengan menambah ketinggian cerobong asap hingga 12 meter, memperlancar saluran pembuangan limbah cair ke IPAL, dan penyemprotan bahan baku dengan deodorant rubber (deorub). “Supaya bau karet tak menyebar, kami gunakan deorub, mulai hari ini konsentrasi kami

tingkatkan. Penyemprotan rutin saat bahan baku datang dan dibongkar,” terangnya.Namun, upaya perbaikan untuk menekan bau saat ini baru mencapai 50%. “Target kami perbaikan sampai Februari 2017. Kalau selesai, kami tak menjamin 0%, itu tidak mungkin. Kami upayakan bau tidak menyebar ke masyarakat,” tandasnya. (bud/gie/dra)

KILAS

195 Pejabat Ikuti Pemantapan Sistem Akuntabilitas MOJOKERTO (BM)–Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi membuka acara pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 2016, Selasa (29/11). Kegiatan yang digelar Bidang Organisasi itu diikuti 195 orang dari Kepala SKPD dan pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang juga Ketua Panitia, Didiek Safiqo H., menjelaskan SAKIP untuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang baik serta terpercaya. “Kita ingin menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Peserta sebanyak 195 orang yang terdiri dari Kepala SKPD dan pejabat yang membidangi. Sedangkan peserta pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP tahap I sebanyak 16 SKPD dan sisanya akan dilaksanakan pendampingan pada tahun 2017,” papar Didiek. Wakil bupati dalam sambutannya berharap agar komponen SAKIP bisa diimplementasikan secara konsisten di tiap-tiap SKPD dalam perencanaan kinerja (RPJMD, Renstra, RKT dan perjanjian kinerja) pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja. Mengacu pada visi misi kepala daerah, SKPD harus mampu menjabarkan program dengan memperhatikan tujuan maupun sasaran, terukur dan punya indikator jelas. “Pola pikir dalam pengalokasian anggaran seharusnya bergeser dari ‘berapa besar dana yang dikeluarkan’ menjadi ‘berapa besar kinerja yang akan dihasilkan’ setelahnya,” tandas wakil bupati. Wakil bupati menginstruksikan kepada seluruh peserta, agar mengikuti pendampingan secara serius dari narasumber Tim Kemenpan RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Republik Indonesia agar bisa diterapkan di SKPD masing-masing. (gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro www.beritametro.co.id

APBD Kabupaten Masih Andalkan Dana Perimbangan

Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah,” - JOKO SUSILO Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri

KEDIRI(BM)-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri ternyata masih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sementara untuk dana yang asli dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 10 persen saja. Data yang dihimpun, APBD Kabupaten Kediri 2017 ditaregtkan sekitar Rp 2,4 Triliun. Dana tersebut didominasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Sana Alokasi Khusus (DAK). Sementara untuk PAD Kabupaten Kediri, 2016 kemarin hanya sekitar Rp 291 miliar. Dimunkinkan 2017 PAD Kabupaten Kediri tidak jauh dari jumlah tersebut. Ke p a l a B a d a n Pe n d a p a t a n Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Joko Susilo mengaku memang pendapatan terbesar adalah keuangan dari pusat. Meskipun demikian pihaknya berupaya memacu pendapatan salah satunya

dari pajak, serta badan usaha milik daerah. “ Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah,” ujarnya. Guna menaikkan PAD, pemerintah Kabupaten Kediri segera mengajukan perubahan Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Namun oleh fraksi Nasdem ditolak, saat melakukan pembacaan pandangan umum fraksi terakit perda

Jaminan Asuransi Jadi Variabel Penting Bagi Pekerja

NGANJUK(BM)-Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan BPJS Ketenagakerjaan, Dikarenakan tidak seluruh perusahaan memberikannya, padahal BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan variabel penting bagi pekerja. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal inilah yang dikatakan Suyanto Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Nganjuk. Karena Undang-Undang kita sudah mengamanahkan adanya jaminan sosial bagi pekerja. “Tetapi tidak seluruh perusahaan di Kabupaten Nganjuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, “ujar Suyanto. Ditambahkan, BPJS Ketenagakerjaan yang belum diberikan oleh perusahaan yang beroperasi di Nganjuk utamanya adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Program JPK), Jaminan Hari Tua (Program JHT) dan jaminan pensiun (Program Pensiun). Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan PERWAKILAN

program publik yang memberi perlindungan mendasar bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko social ekonomi yang timbul sehubungan pelaksanaan hubungan kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan dengan menggunakan asuransi sosial serta tabungan wajib yang bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Sementara itu terkait upah minimum kota/Kabupaten (UMK) tahun 2017, dimana besaran UMK Nganjuk Rp 1,527 juta sudah menjadi kesepakatan dewan, dirinya tidak keberatan. Alangkah baiknya jika Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, perlu adanya regulasi di bawahnya. Baik melalui keputusan menteri (Kepmen), peraturan daerah (perda) atau pertauran bupati (perbup). Karena sesuai PP 78 penetapan besaran UMK tidak lagi menghitung kehidupan hidup layak (KHL). Penentuannya hanya berdasar inflasi nasional dan

FFOTO: BM/KAMTO

PENTING: Perlunya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai variabel penting bagi pekerja. Karena pekerja di perusahaan maupun perusahaan sendiri menjadi kewajiban untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan

pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB). “Mengenai PP 78/2015, seharusnya perlu ada regulasi yang mengatur secara teknis, ”terang Suyanto.

Deviasi UMK antara daerah ring I dan ring III terlalu jauh. Daerah yang masuk dalam ring satu misalnya Kota Surabaya, Kota Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Di keempat

daerah tersebut, besar UMK lebih dari Rp 3 juta. Sementara di ring tiga seperti Nganjuk hanya Rp 1,5 juta. “Selisihnya sampai 100 persen,” pungkas Suyato. (kam/dra)

kenaikan retribusi kekayaan daerah . Karena kenaikan retribusi kekayaan daerah tidak signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu besarnya jumlah total pendapatan dari retribusi kekayaan daerah tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan terdapatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tiap tahunnya. Yang tahun 2016 ini saja, Silpa Kabupaten Kediri di estimasikan masih diatas Rp 500 milyar. (bad/dra)

KILAS

Disosialisasikan, UMK Kota Kediri Naik KEDIRI(BM)–Menjelang pergantian tahun, Upah Minimum Kota (UMK) di beberapa daerah mulai muncul termasuk di Kota Kediri yang mengalami kenaikan sekitar Rp 125 ribu per 1 Januari 2017 nanti UMK yang sebelumnya Rp 1. 494 ribu menjadi Rp 1.617. 255. Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Kediri segera mensosialisikan kenaikan upah para buruh ke semua perusahaan di wilayahnya. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Kediri Dewi Sartika mengaku memang sudah muncul UMK baru yang diberlakukan mulai Januari 2017 nanti. Kata dewi, ada kenaikan jumlah upah yang diberikan kepada karyawan, tetapi sejauh ini belum ada perusahaan yang menyatakan keberatan. “Ada beberapa perusahaan yang biasanya menggaji karyawan dibawah UMK dan apabila perusahaan itu berskala kecil atau karyawannya dibawah lima masih ditolerir asalkan ada kesepakan antara perusahaan dan karyawannya”jelasnya. Sementara itu dari tahun ke tahun jumlah UMK Kota Kediri terus naik, pada tahun 2014 Rp 1.165 ribu, tahun 2015 naik menjadi Rp 1.339.750 tahun 2016 sebanyak Rp 1.494 ribu dan tahun 2017 nanti sebanyak Rp 1.617. 255. Kenaikan ini disambut buruh. Salah satunya bernama Cahyo yang seorang karyawan di perusahaan rokok swasta di Kediri. Menurutnya, selama ini sebenarnya perusahaannya telah mengikuti aturan-aturan pemerintah,” jadi pastinya gaji saya naik mas,” ungkapnya.(roj/dra)


MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

Selidiki Jalan Ambles, Polisi Turun Lapangan

MALANG(BM)–Kondisi jalan di kawasan jalan Terusan Bondowoso, Kota Malang tiba-tiba ambles. Aparat kepolisian dari Polresta Malang turun tangan. Polresta Malang menurunkan sejumlah penyidik dari Unit IV Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (29/11). Mereka memeriksa lubang di jalan Terusan Bondowoso, itu untuk mengetahui penyebabnya. Mereka melakukan pemeriksaan sekitar 10 menit. Pantauan di lokasi, selain akses jalan yang ditutup, titik utama di sekitar lubang juga dipasangi police line. Kanit IV Tipikor Polres Malang Kota, Ipda Rudy Hidajanto, ketika dikonfirmasi, tidak membantah adanya pengecekan itu.

RABU, 30 NOVEMBER 2016

FOTO BM/CHOLIL

TINJAU: TimTipikor Polres malang Kota saat mengambil sampel tanah di lubang Jl Bondowoso Kanit Tipikor,Iptu Rudy Widiyanto (dua dari kiri)

Pria yang juga menjabat anggota Exco PSSI Kota Malang itu menambahkan, sebenarnya polisi sudah sempat melakukan pengecekan kemarin (28/11) sore, ketika

lubang baru saja muncul karena amblesnya tanah di bawah jalan itu. Sedangkan pengecekan kali ini merupakan tindak lanjut hasil sebelumnya. Menurut dia, petugas mengam-

bil sejumlah sampel tanah dari lokasi. “Kami hanya mengecek saja, belum bisa menyimpulkan. Kami periksa apakah karena force majeure atau karena hal lain,” tuturnya. (lil/dra)

Ketua Apel Pesimis ADD Terserap Maksimal

BATU(BM)-Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pusat untuk desa di Kota Batu diyakini tidak akan terserap secara maksimal. Hal mini diungapkan Ketua Asososiasi Petinggi Lurah (Apel) Kota Batu, Tri W Efendi, Selasa (29/11). Menurutnya, anggaran ADD itu memang sudah masuk ke rekening kas desa. “Sebab, ditransfer pada tanggal 14 November 2016,” kata Kades Pendem ini. Anggaran yang sudah cair dan itu tidak bakal terserap dengan maksimal. Alasannya, karena pencairan anggaran tersebut sangat mepet dengan berakhirnya masa tahun anggaran 2016. Demi mengejar target waktu, kata dia, anggaran itu dialokasikan untuk program yang cepat selesai. Disebutan seperti pavingnisasi di

FOTO: BM/CHOLIL

Tri W Efendi

beberapa titik jalan yang menuju ke kampung.Itu pun, tegasnya, dalam melaksanakan program pekerjaan tersebut masih menunggu perubahan APBDes. Karena pencairan anggaran dari program ADD tersebut sangat terlambat, sehingga terlalu mepet. “Keterlambatan pencairan bantuan ADD tersebut,secara tidak langsung menjadi penghambat regulasi perjalanan program kerja desa. Makanya, hasilnya tak akan maksimal,” papar dia. Namun,lanjut dia, apapun bentuknya karena untuk kebutuhan masyarakat setempat mau tidak mau harus dikerkakan. “Itu pun semampu mungkin,” kata dia.Mesi begitu, kata dia, harus benar benar hati-hati. Harapannya, supaya tidak bermasalah dengan hukum.(lil/gus/dra)

berita metro www.beritametro.co.id

Pembangunan Puskesmas Grati Jadi RS Disanggah

PA S U R UA N ( B M ) Rencana Pemkab Pasuruan untuk membangun puskesmas Grati menjadi rumah sakit, dipastikan tidak akan berjalan mulus seperti yang diharapkan. Karena proses pemerataan lahan belum dilakukan hingga sekarang. Padahal, proses pemerataan lahan sebagai awal pengerjaan pembangunan fisik gedung. Padahal lelang pengurukan lahan senilai Rp 5,4 miliar dari anggaran P-APBD 2016 sudah dirampungkan dan ditentukan pemenang. Namun masih ada masalah untuk memulai pekerjaan, seiring adanya sanggahan atas kemenangan pemenang

FOTO: BM/IST

Puskesmas Grati

lelang tersebut. Karena, sanggahan tersebut menghambat proses pekerjaan. Padahal, waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan urukan itu, tinggal sebulan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Loembini Pedjati Lajoeng menuturkan, lelang proyek urukan di atas la-

han sekitar satu hektare itu, sudah menemukan pemenang. Terkait adanya sanggahan, pihaknya menyerahkan ke pihak ULP. “Lelangnya kan di ULP. Kalau ada sanggahan, ya itu sudah ranah ULP,” tukasnya. Pihaknya tak memungkiri, jika waktu pengurukan sangat mepet. Meski begitu, pihaknya meyakini,

PASURUAN - PROBOLINGGO

pelaksanaan urukan lahan bisa diselesaikan tahun ini. Sehingga, pembangunan fisik gedung bakal rumah sakit Grati tersebut bisa direalisasikan pada tahun depan. “Kalau pelaksanaan urukan, sepertinya cepat. Makanya kami yakin, pemerataan lahan bisa terselesaikan tahun ini, sehingga untuk fisiknya bisa dilangsungkan tahun depan,” urainya. Seperti diketahui, proyek fisik gedung bakal rumah sakit Grati, direncanakan menelan dana yang tak murah. Anggaran sekitar Rp 20 miliar, akan digulirkan untuk pembangunan gedung Puskesmas Grati pada tahun 2017. (pas/dra)

Festival Ranu Segaran, Sarana Tambah DTW PROBOLINGGO (BM) – Guna menambah Daya Tarik Wisata (DTW) di objek wisata Ranu Segaran, Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Probolinggo akan menggelar Festival Ranu Segaran dalam bentuk Lomba Perahu Dayung, 6 Desember mendatang. Lomba yang rencananya dibuka Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE didampingi anggota Komisi VIII DPR RI Drs H Hasan Aminuddin MSi ini akan diikuti puluhan tim. Pihak Disbudpar akan menyediakan empat unit perahu. “Festival Ranu Segaran merupakan salah satu upaya mempromosikan destinasi wisata dengan cara menambah Daya TarikWisata. Sehingga masyarakat akan tertarik untuk datang ke Ranu Segaran,” kata Kepala Disbudpar Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto. Menurut Anung, kegiatan ini PERWAKILAN

bertujuan untuk memberikan wadah kepada komunitas olahraga dayung di Kabupaten Probolinggo sekaligus memperkenalkan objek wisata Ranu Segaran kepada masyarakat. “Melalui kegiatan ini saya mengharapkan

mampu menambah Daya TarikWisata sekaligus objek wisata Ranu Segaran bisa dikenal lebih luas lagi. Di samping juga mampu memberikan wadah kepada penggila olahraga perahu dayung,” harapnya. (sip/dra)

FOTO BM/SAIFULLAH

WISATA : Danau di sekitar Bromo yang cocok untuk memancing dijadikan destinasi baru untuk DTW MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah


06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

Tingkatkan Kualitas Gerak Jalan Perjuangan SURABAYA (BM) – Gerak Jalan Perjuangan MojokertoSurabaya 2016 sudah usai digeber. Para peserta pemenang event tahunan memperingati Hari Pahlawan tersebut telah menerima hadiahnya. Pihak penyelenggara Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Provinsi Jatim berencana meningkatkan kualitasnya untuk event tahun depan. Acara gerak jalan yang menempuh jarak sejauh 56 km itu diikuti 10.670 peserta. Sementara peserta festival sepeda kuno atau sepeda juang sebanyak 6.400 orang. Event yang digeber dengan mengambil start dari Lapangan Surodinawan Kota Mojokerto, Sabtu (12/11) lalu, berhasil menghibur seluruh masyarakat Jatim. “Syukur Alhamdullilah kegiatan yang kami adakan berjalan sangat lancar. Kegiatan gerak jalan dan festival ini merupakan cara masyarakat dan pemuda Jatim untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan,” ungkap Kepala Dispora Jatim Supratomo, Selasa (29/11). “Kesuksesan penyelenggaran acara ini merupakan motivasi untuk mengulang kesuksesan acara yang sama pada tahun depan. Saya melihat sendiri pelayanan yang diberikan mulai dari start hingga finish sepanjang 56 km sangat baik dibanding tahun-tahun sebelumnya dan itu merupakan penilaian

KILA S

Pokja Wartawan KONI Jatim Gelar Diskusi

BM/DIAN K

SUKSES: Kepala Dispora Jatim Supratomo (tengah) menyerahkan hadiah kepada para pemenang Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya 2016, Selasa (29/11).

obyektif dari masyarakat,” imbuhnya. Sementara hadiah dengan total Rp 118 juta untuk semua kategori lomba juga telah dibagikan pada seluruh peserta. “Ada peserta yang sengaja untuk menang dan ada peserta yang memang ingin berpartisipasi ikut untuk mencari sensasi dan kami apresiasi hal itu, intinya

jangan bilang orang Jatim kalau belum pernah ikut gerak jalan Mojokerto-Surabaya,” tutur Supratomo. Juara untuk nomor perorangan putra dengan nomor peserta 0414 atas nama Didik Wijanarko warga Taman, Sidoarjo. Nomor perorangan putri menjadi milik peserta dengan nomor 0452 Rohyati warga Semarang. Kat-

egori beregu umum nomor 118 Rekarnasi Arsetra Ds Trosobo No 1 Taman, Sidoarjo, menjadi yang terbaik. Sedangkan untuk kategori beregu TNI/Polri kelompok AAL Tanjung Perak Surabaya dengan nomor peserta 008 berhak menjadi yang terbaik. Selanjutnya jawara kategori beregu pelajar direbut peserta

dengan nomor 007 asal SMAN 22 Surabaya. Terakhir, kategori pakaian perjuangan putra, milik peserta bernomor 1402 atas nama Tatok Kurniawan warga Bangil. Kategori yang sama sektor putri juara pertama jatuh ke peserta dengan nomor 0521 atas nama Prasasti Wahju Widjajanti warga Surabaya. (dek)

Semifinal Piala AFF 2016

PSSI Siapkan Bonus Khusus JAKARTA (BM) - PSSI menyiapkan bonus khusus bagi timnas sepak bola Indonesia jika mampu mengalahkan Vietnam pada pertandingan semifinal pertama Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12). Bonus, menurut Sekjen PSSI Ade Wellington, bukan merupakan sebuah permintaan, namun sebuah apresiasi yang diberikan oleh induk organisasi sepak bola Indonesia kepada pemain maupun manajemen timnas setelah mampu memberikan hasil yang terbaik. “Yang pasti kita berikan (bonus). Kata Pak Ketua Umum ini bukan permintaan, tapi kita kasih. Untuk nominalnya kami putuskan nanti,” kata Ade Wellington di sela persiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertama semifinal Piala AFF 2016 di Kantor PSSI Kuningan, Jakarta, Selasa. Melihat perkembangan timnas saat ini, Ade menegaskan, apresiasi memang pantas untuk diberikan. Apalagi dalam enam tahun terakhir prestasi timnas Indonesia jalan di tempat. Prestasi terbaik Indonesia pada kejuaraan dua tahunan ini adalah finalis pada 2010. Setelah menjadi finalis yang saat itu digelar di Jakarta, prestasi timnas Garuda terus mengalami penurunan. Pada Piala AFF 2012 dan 2014 bahkan hanya bisa bersaing dibabak penyisihan. Baru pada 2016 di Filipina, timnas Garuda kembali sukses lolos ke babak semifinal. “Ini adalah kesempatan setelah enam tahun kita menunggu. Harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Peluang sudah ada. Tinggal memaksimalkan,” ucap Ade, menambahkan. Pertandingan pertama semifinal Piala AFF 2016 bagi Indonesia sangat pent-

Sekjen PSSI Ade Wellington

ing karena akan menjadi modal pada pertandingan semifinal kedua yang bakal digelar di Vietnam, 7 Desember nanti. Untuk itu, jika ingin membuka asa ke final kemenangan harus didapat Andik Vermansah dan kawan-kawan. Demi persiapan menghadapi Vietnam, pelatih Alfred Riedl mulai mengumpulkan pemain lagi setelah sebelumnya mendapatkan libur tiga hari setelah menyelesaikan pertandingan babak penyisihan Grup A di Manila Filipina. Latihan perdanapun sudah dilakukan di Stadion Pakansari Cibinong. Terkait dengan kedatangan timnas Vietnam, Ade Wellington mengatakan jika pihaknya telah mendapatkan konfirmasi secara resmi. Sesuai dengan rencana timnas Vietnam akan tiba di Jakarta, Rabu (30/11). “Mereka mulai latihan ‘H-2’. Kami sudah menyiapkan tempat di depan Stadion Pakansari. Baru ‘H-1’ mereka akan menjajal lapangan Pakansari malam hari

sesuai dengan jam pertandingan nanti,” tutur Ketua Panpel lokal Piala AFF, Yeyen Tumena. Soal Tiket Lebih jauh,Yeyen menjelaskan panpel pertandingan semifinal pertama Piala AFF 2016 antara tuan rumah Indonesia melawan Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (3/12), hanya melepas 27 ribu tiket yang dijual secara langsung kepada masyarakat. Jumlah tiket yang dijual ini berkurang sekitar 3.000 tiket dari jumlah kapasitas stadion yang saat ini menjadi markas tim PS TNI. Ada tiga kategori yang dijual secara daring atau “online” yaitu VIP, kategori satu dan kategori dua. “Memang benar, 100 persen tiket dijual secara ‘online’. Yang jelas penjualan tiket dikelola langsung oleh AFF dan untuk penjualan di Indonesia menggandeng ‘kiostix’,” kata Yeyen Tumena. Meski telah merinci kelas tiket yang

akan dijual secara daring mulai besok, Rabu (30/11), Yeyen belum menjelaskan dengan detail jumlah masing-masing kategori tiket yang akan dijual. Namun, untuk harga pihaknya telah menetapkan besarannya sesuai dengan kategori yang ada. “Untuk VIP dengan harga Rp 300 ribu, kategori satu Rp 200 ribu dan kategori dua Rp 100 ribu. Sebenarnya ada kelas VVIP, tapi itu tidak diperjual belikan karena merupakan hak dari AFF,” ujar mantan pemain timnas itu. Jika dilihat kapasitas stadion, jumlah tiket yang tidak diperjualbelikan sekitar 3.000 tiket. Tiket ini, menurut Yeyen akan didistribuksikan kepada pihak-pihak yang menjadi rekanan dari AFF mulai dari perwakilan sponsor, perwakilan pemerintah, kedutaan Vietnam hingga undangan yang lain. Terkait dengan penukaran tiket, Yeyen menjelaskan jika tidak akan ada transaksi secara langsung di Stadion Pakansari. Penukaran tiket pertandingan semifinal hanya akan dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan satu hari sebelum pertandingan. “Intinya yang bisa masuk ke areal stadion adalah pihak yang telah memegang tiket saja. Tapi kami juga mengantisipasi jika ada banyak penonton yang tetap datang ke stadion. Kami akan menyiapkan ‘giant screen’. Ada empat yang kami siapkan,” tutur Yeyen, menegaskan. Jika dilihat animo masyarakat sepak bola Indonesia saat ini, peluang Stadion Pakansari penuh dengan penonton terbuka lebar. Untuk itu segara persiapan termasuk keamanan harus benar-benar disiapkan dengan baik, mengingat pertandingan ini sangat bergengsi. (ant/nii)

SURABAYA (BM) – Prestasi mentereng dicatatkan Jawa Timur (Jatim) pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat, September 2016 kemarin. Berkiprah di event empat tahunan itu, Jatim menjadi runner up dengan torehan 132 medali emas, 138 perak dan 135 perunggu. Sukses bumi Jer Basuki Mawa Bea nangkring di tangga kedua dari 34 provinsi tak lepas dari ketepatan program dan pendekatan IPTEK yang digelar KONI Jatim. Namun, bisa jadi langkah Jatim ditiru provinsi lain untuk menghadapi kalender event yang ada. Berkaca dari situasi itu, Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan KONI Jatim lantas berencana BM/DIAN K menghelat diskusi se- Wawan Triyanto hari. Acara yang mengangkat tema “Evaluasi Prestasi Jatim di PON XIX/2016 Jabar” akan diselenggarakan di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (5/12) mendatang. “Apa yang diraih kontingen Jatim di PON kemarin, memang sangat membanggakan. Kita berhasil menjadi runner up setelah bersaing ketat dengan DKI Jakarta. Tetapi, hasil ini tidak lantas membuat KONI Jatim menepuk dada puas,” kata Ketua Pelaksana Panitia Diskusi Sehari Pokja Wartawan KONI Jatim Wawan Triyanto, Selasa (29/11). “Acara diskusi ini terwujud juga karena ide dari Ketua Umum KONI Jatim, Bapak Erlangga Satriagung. Kami merasa satu visi dengan beliau bahwa posisi peringkat kedua akan menjadi tantangan nyata bagi Jatim di masa depan,” imbuhnya. Pria yang murah senyum ini menjelaskan acara pekan depan itu akan menghadirkan lima pembicara yang berkompeten. Menurut Wawan, panitia mendatangkan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes, Prof. Dr. Tandiyo Rahayu M.Pd yang merupakan Dekan FIK Universitas Negeri Semarang. (dek/nii)

Syuci Indriani

Syuci Indriani Raih Penghargaan BANGKOK (BM) - Perenang difabel Indonesia Syuci Indriani meraih penghargaan sebagai perenang muda terbaik pada ajang Asian Paralympic Committee (APC) 2016 karena prestasi yang diraih pada saat tampil di ajang INAS Asian Championship beberapa waktu lalu. Ketua Umum Pengurus Pusat National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun, mengatakan, pemberian penghargaan sebagai perenang muda terbaik ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand, Senin (28/11) malam. Menurut dia, pemberian penghargaan ini tak lepas dari kesuksesanperenangberusia15tahuntersebutsaattampilpada INAS Championship 2016 pada Januari. “Saat itu Syuci berhasil meraihtujuhmedaliemasdarikategoridifabelkelas14,”katanya. Ia menambahkan, penghargaan ini merupakan yang pertama bagi atlet difabel Indonesia. “Tentunya kami sangat senang dan bangga dengan pemberian penghargaan ini karena merupakan pertama bagi atlet NPC Indonesia dan mudah-mudah bisa berlanjut di kemudian hari,” katanya. Di samping itu, kata dia, penghargaan yang diraih Syuci ini bisa menular ke atlet difabel lainnya dari cabang olahraga yang lain juga. “Tentunya ini diharapkan bisa memotivasi bagi atlet lain untuk bisa meraih prestasi yang baik di ajang internasional,” katanya. Kemudian, lanjut dia, untuk Syuci sendiri diharapkan penghargaaninibisamemotivasiyangbersangkutanuntukmencatat prestasilebihdariyangdicapaisekarangini.Masihbanyakeveneven internasional yang akan dihadapi Syuci. (ana/nii)

Hasil Survey atas Pemain Sepak Bola di 54 Negara

Sebagian Besar Pemain Bergaji Rendah dan Sering Telat Bola bisa mengubah nasib orang miskin menjadi kaya raya. Beberapa pemain bola yang berasal dari keluarga miskin seperti Pele, Messi dan Suarez, menjadi kaya raya setelah menjadi bintang sepak bola dunia. Tetapi, berdasar hasil survey, tidak sedikit pula pemain sepak bola yang mengalami kesulitan keuangan dan menghadapi berbagai permasalahan yang bikin miris. SEBAGIAN besar pemain sepak bola di seluruh dunia masih menghadapi masalah minimnya penghasilan, keterlambatan pembayaran gaji dan intimidasi. Demikian hasil sebuah survei yang dipublikasikan Selasa. Dari hasil survei yang dilakukan persatuan pesepak bola dunia FIFPro tersebut terungkap kondisi sebagian besar pemain sepak bola jauh dari gambaran bahwa mereka punya mobil bagus dan tinggal di rumah mewah. Sebanyak 60 persen dari sekitar 14 ribu pemain yang diwawancarai di 54 negara memperoleh gaji kurang dari 2.000 dolar AS sebulan, dan empat

dari 10 pemain pernah mengalami keterlambatan gaji dalam dua tahun terakhir. “Yang membuat kami frustrasi adalah karena tidak ada yang percaya bahwa klub-klub tida menghormati kontrak dan tidak membayar pemain,” kata Sekjen FIFPro Theo van Seggelen. Ia mengatakan, klub-klub seharusnya merasa malu karena hal tersebut masih terjadi sekarang. “Tidak semua pemain punya mobil lebih dari tiga dengan warna berbeda. Kenyataan dalam industri sepak bola kita sangat berbeda dengan yang orang-orang perkirakan,” katanya.

BINTANG LAPANGAN: Para bintang lapangan hijau seperti Messi, Pele, Suarez mengalami prubahan nasib dari keluarga miskin menjadi kaya raya, tetapi tidak pula pemain sepak bola yang tidak berhasil memperbaiki nasib mereka.

FIFPro menyebutkan bahwa ia surveinya, bekerja sama dengan University of Manchester, mencakup pemain dari Eropa, Amerika Selatan dan Utara, dan Afrika. Persatuan pemain dari beberapa negara penting Eropa seperti Inggris

dan Spanyol yang disebut memiliki kompetisi liga terkaya di dunia, tidak mengisi survei secara lengkap, namun hal itu diimbangi dengan sejumlah negara sedang berkembang yang tidak dimasukkan dalam survei. Terkait gaji pemain, survei menye-

butkan bahwa hanya 40,3 persen yang lebih dari 2.000 dolar AS per bulan. Sisanya, 14,5 persen antara 1.000 2.000 dolar, 24,6 persen antara 300 - 1.000 dolar, dan 20,6 persen kurang dari 300 dolar. Sebanyak 41 persen responden mengatakan bahwa mereka pernah mengalami penundaan gaji. Jumlah terbesar di Malta 79 persen, kemudian 75 persen di Turki, 74 persen di Rumania, 96 persen di Gabon, 95 persen di Bolivia dan 94 persen di Tunisia. Van Seggelen mengatakan, meskipun para pemain dapat mengadu ke FIFA, namun mereka harus tetap menunggu hingga dua tahun untuk mendapat suatu keputusan. “Kami ingin FIFA dan klub-klub mengurangi peraturan terkait toleransi keterlambatan gaji ini menjadi satu bulan. Ini untuk memastikan para pemain selalu menerima gaji tepat waktu dan tidak dipotong. Itu

hak dasar setiap pekerja,” katanya. Kurangnya keamanan kerja juga merupakan masalah, dimana ratarata masa kontrak 22 bulan. Sebanyak delapan persen responden mengatakan bahwa mereka tidak punyak kontrak sama sekali. “Sebagian besar pemain mendapat gaji sekadarnya, karir yang terbatas, keamanan yang minim dan masa depan yang tidak pasti setelah pensiun dari sepak bola,” kata Van Segglen. Hanya kurang dari 10 persen yang mengaku pernah mengalami kekerasan fisik di luar lapangan, baik itu dari suporter, rekan setim atau pengurus klub. Senyak 16 persen reponden mengaku pernam menerima ancaman kekerasan. Skotlandia dan Italia merupakan negara yang paling sering ditemui kasis intimidasi dari suporter, demikian hasil survei itu. (rtr/ant/nii)


OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

TAJUK

Aksi Super Damai KEPOLISIANRI,MajelisUlamaIndonesia(MUI)danGerakanNasionalPengawalFatwa(GNPF)MUItelahbersepakatakanmengawalapayangmerekasebut sebagai‘aksisuperdamai’pada2Desembermendatang.Kesepakatanitutercapai,setelahadanyapertemuanantaraKapolriJenderalPolTitoKarnavian,Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin, Ketua Pembina GNPF-MUI KH Muhammad Rizieq Shihab, dan sejumlah tokoh Islam, bertempat di Kantor MUI – Jakarta. Butir kesepakatan penting itu antara lain, bahwa aksi massa ‘Bela Islam III’ yang semula akan dipusatkan di bundaran HI, akan dipindahkan ke Monas. Aksi-aksi yang dilakukan akan bernuansa ibadah, terkait dengan kegiatan keagamaan, seperti salat Jumat, dzikir dan tausiyah. Kesepakatan itu mencerminkan adanya upaya dan terobosan diplomasi yang cukup sukses, yang dilakukan pemerintah, terutama penanggungjawab keamanan, yaitu Polri. Dengan adanya kesepakatan itu, jelas akan sangat berpengaruh pada iklim politik ibukota yang menghangat belakangan ini. Perlahan tapi pasti, tensi politik diprediksi bakal menurun. Keberhasilan ini, tentu bukan karena buah pertemuan yang tergolong singkatitu.Kesepakatanituadalahmerupakankulminasiprosesdiplomasi,dan pendekatan persuasif yang cukup panjang. Serta melibatkan tangan-tangan dingin, dari para pihak yang menginginkan perdamaian di bumi Indonesia. Namun demikian, tugas dan pekerjaan rumah itu sesungguhnya belum selesai. Pemerintah beserta jajarannya, masih harus menyelesaikan PR besar yang selama ini menjadi harapan rakyat. Pasang mata, pasang telinga lebih tajam lagi, pelajari baik-baik, dan cari solusi atas akar persoalan yang memicu polemik dan kegaduhan selama ini, yang tak lain adalah kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam kondisi yang relatif lebih baik ini, setidaknya pemerintah, terutama PresidenJokowi,harusmendengaraspirasirakyat,memahamisertamengambil hikmah atas dampak apa saja yang timbul akibat rentetan kasus tersebut. Bahwa proses hukum terhadap Ahok dan bahkan Buni Yani sudah bergulir, memang benar. Tetapi Presiden harus bisa membaca dari fenomena yang selama ini terjadi. Salah satunya, ada semacam ketidakpercayaan sejumlah kelompok terhadap penguasa terkait independensi dalam penanganan kasus tersebut. Dalam kondisi yang lebih baik ini, Presiden bersama aparat terkait sebaiknya segera mengeluarkan jurus pamungkas, agar kegaduhan itu segera berakhir. Yang pertama proses hukum harus segera diselesaikan secara profesional dan independen. Langkah berikutnya adalah, Presiden harus berani menyampaikan sikap kepada seluruh masyakarat secara terbuka. Serta mau membangun komunikasi secara sehat dengan rakyat manapun. Sebaliknya, jangan terkesan ‘tertutup’ atau menghindar dari persoalan. Pasca kesepakatan aksi super damai ini, pemerintah dan pihak-pihak terkait hendaknya terus menindaklanjuti dengan langkah-langkah persuasif, membangun komunikasi dan kesepahaman di antara seluruh elemen bangsa. Totok Hartana

Buat Pernyataan

POLSEK..

Kini, 1000 ketapel yang sudah dibayar Rp 5.500.000 belum bisa dikirim ke saudaranya di Maros. Sebaliknya ketapel yang perbijinya seharga Rp 5.500 ini diamankan di kantor polisi. “Aku terima order kakak sepupuku, lumayan mau aku pakai tambahan. Lha kok kena masalah gini,” katanya kepada detikcom. Menurut dia, saat polisi mengamankan ketapel miliknya beralasan karena terkait situasi saat ini. “Ada indikasi dikirim ke Jakarta. Sudah saya jelaskan bahwa ini murni dagangan, tidak ada kaitannya dengan aksi di Jakarta,” tegas pria yang pernah menjadi tim sukses salah satu calon wali kota saat Pilkada Surabaya 2010 lalu ini. Oleh polisi, Tatra kemudian diminta menandatangani surat pernyataan. “Saya kooperatif, saya tandatangani,” ungkapnya melalui sambungan telepon. Penyelidikan Sebanyak 1000 Ketapel yang disita dari Jagir, Wonokromo atas pesanan Citra Romadhoni (38) masih diselidiki. Meski pemesan sudah menjelaskan jika barang itu akan dikirim ke Maros, Sulawesi Selatan namun polisi tak lantas begitu saja percaya. “Kami tak bisa menjelaskan ada dugaan dibawa ke Jakarta atau tidak,” ujar Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar kepada wartawan, Selasa (29/11/2016). Yang Lily tahu adalah bahwa katapel bisa juga digunakan sebagai alat untuk melukai orang. Karena itu polisi melakukan penyitaan sebagai tindakan atau upaya pencegahan preventif. “Menur ut keterangan pemesannya yang di Maros, katapel itu hendak dijual lagi,” kata Lily. Tetapi polisi tetap menyita katapel tersebut karena si pemesan di Maros yang bernama Dedy juga belum bisa ke Surabaya untuk dimintai keterangan. Polisi membutuhkan keterangan Dedy, meski yang memesan

Sambungan Halaman 1 katapel di Surabaya, Citra Romadhoni telah memberikan penjelasan. Lily mengaku belum bisa menerapkan pasal terhadap kasus ini. Karena katapel bukan termasuk senjata api atau senjata tajam yang diatur dalam UU darurat tahun 1951. “Tetapi katapel tetap kami sita,” tandas Lily. Polisi pada Minggu (27/11/2016) mengamankan 1000 katapel siap kirim dari rumah pembuatnya di Jalan Jagir, Wonokromo. Rencananya, katapel yang sudah dikemas itu hendak dikirim melalui kapal pada Senin (28/11/2016). Pernyataan Citra Romadhoni (38) berharap 1000 ketapel miliknya yang diamankan polisi bisa diambil kembali. Surat penyataan telah dibuatnya dan diserahkan ke Polsek Wonokromo, Surabaya. 1000 ketapel yang dipesan di Jagir, Wonokromo itu sedianya akan dikirim ke Maros, Sulawesi Selatan atas pesanan saudaranya bernama Dedy. Ketapel dalam jumlah massal itu akan dijual kembali di Maros dan sekitarnya. “Saya tandatangan surat pernyataan yang isinya penitipan 1000 ketapel dan akan mengambilnya bisa situasi sudah aman,” ungkap pria yang biasa disapa Tatra ini kepada detikcom, Selasa (29/11/2016). Dalam surat pernyataan tertulis yang ditandatangani pada Senin (28/11/2016), Tatra menyebut menitipkan 1000 ketapel ke Mapolsek Wonokromo hingga situasi dan kondisi dirasa sudah aman. Tidak dijelaskan yang dimaksud dengan situasi dan kondisi sudah dirasa aman tersebut. Tatra memastikan bahwa 1000 ketapel yang akan dikirim ke Maros bukan untuk keperluan demo di Jakarta. Dia menyangkal kekhawatiran polisi. “Kata petugas saat itu ada indikasi dikirim ke Jakarta. Sudah saya jelaskan bahwa ini murni dagangan, tidak ada kaitannya dengan aksi di Jakarta,” tegasnya. (det/tit)

M

Tugas Pamungkas Sang Peraih Emas

asih lekat dalam ingatan para pecinta bulu tangkis dengan peristiwa di Pavilliun 4 Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil, 17 Agustus 2016. Di arena untuk memanggungkan cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Rio de Janeiro 2016 itulah, ada peristiwa besar sekaligus begitu bersejarah bagi perbulutangkisan Indonesia. Pada saat itu, pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir sukses mencatatkan namanya dengan tinta emas bagi kasanah bulu tangkis Merah-Putih di arena Olimpiade. Dalam partai pamungkas nomor ganda campuran, Owi/Butet, sapaan karib pasangan asal klub Djarum Kudus ini telah menorehkan sebuah cerita emas yang akan dikenang sepanjang masa. Ya, medali emas Olimpiade Rio berhasil mereka raih lewat pertarungan nan menegangkan. Bagaimana selebrasi Owi/Butet usai Goh Liu Ying gagal menyeberangkan shuttlecock ke bidang permainan lawan karena membentur jaring. Momen ini menjadi penentu keberhasilan Owi/Butet menyabet medali emas setelah menumbangkan wakil Malaysia, Chang Peng Soon/Goh Liu Ying, 21-14, 21-12. Ya, Owi/Butet berteriak kegirangan di tengah lapangan. Plong rasanya! Perjuangan berat mereka sudah berhasil dituntaskan dengan kemenangan. Medali emas cabang bulu tangkis pun untuk Indonesia. Butet langsung lari ke luar lapangan menyerbu Richard Mainaky, sang mentor yang menyambut dengan pelukan hangat. Owi pun kemudian menyusul bergabung bersama orang-orang yang sangat dicintainya dengan berangkulan untuk meluapkan kegembiraan. Tradisi emas pun mampu dipertahankan Indonesia. Setelah Indonesia gagal pada Olimpiade London 2012, tradisi emas pun bisa dikembalikan lagi

oleh Owi/Butet. Pasangan yang diduetkan sejak 2010 ini pun sukses mengikuti jejak para seniornya yang telah menyumbangkan medali emas di pesta olahraga paling akbar tersebut. Mulai dari Susy Susanti dan Alan Budikusuma pada Olimpiade Barcelona 1992, lalu Ricky Soebagdja/Rexy Mainaky (Olimpiade Atlanta 1996), Tony Gunawan/ Candra Wijaya (Olimpiade Sydney 2000),Taufik Hidayat (Athena 2004), dan Markis Kido/Hendra Setiawan (Olimpiade Beijing 2008). Dengan kalungan medali emas seberat 500 gram tersebut, sebenarnya tugas berat yang dibebankan Owi/Butet sudah tuntas. Target PP PBSI dan juga kontingen Indonesia untuk bisa merebut medali emas sudah terwujud. Artinya, sebagai seorang pemain, misi yang diusung keduanya sudah paripurna. Gelar-gelar penting dunia sudah dikoleksi Owi/Butet.Turnamen paling prestisus seperti All England, sudah dikoleksi sampai tiga kali secara beruntun, yaitu 2012, 2013, dan 2014.Titel juara dunia juga sudah direbut, bahkan khusus Butet sampai tiga kali. Yaitu 2005 di Anaheim, AS dan 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia diraih bersama Nova Widianto. Sementara 2013 di Guangzhou, Butet merebutnya bareng Owi. Selain itu, masih ada gelar-gelar di kelas turnamen super series atau super series premier yang digenggam oleh Owi/Butet. Sebagai pemain, mereka sudah termasuk komplet titel juara yang direbutnya. Namun, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau pun ada yang kurang, mereka belum mampu mempersembahkan Piala Sudirman, tropi lambang supremasi bulu tangkis campuran dunia untuk skuat Garuda. Juga memenangi emas Asian Games, serta menjadi kampiun di ajang Indonesia Terbuka yang berlangsung di depan publiknya sendiri. Dengan semua titel juara sudah

Broto Happy W Pengamat Bulutangkis berhasil direbut, sebenarnya kalau mau gantung raket, Owi/Butet bisa melakukannya sekarang. Bonus dan hadiah rumah yang didapat menyusul keberhasilan merebut medali emas Olimpiade Rio lalu, sudah melimpah. Hitung-hitung, totalnya sekitar Rp10 miliar yang diterima. Kalau pun mau pensiun saat ini, pemerintah lewat Menpora Imam Nahrawi sudah mempersiapkan Jaminan Hari Tua dengan nilai Rp20 juta per bulan masing-masing bagi Owi dan Butet. Tetapi, rasanya tidak. Masih banyak tugas yang belum selesai. Sebagai pemain, Owi/Butet masih lapar dengan titel juara. Setelah puasa gelar selama 95 hari sejak merebut medali emas Olimpiade Rio, pekan lalu Owi/Butet menambah catatan prestasi dengan meraih mahkota juara Thaihot China Terbuka Super Series Premier berhadiah total 700 ribu dolar AS di Fuzhou. Kini, ambisi Owi/Butet tetap membara. Mereka tampil di ajang Hong Kong Terbuka Super Series. Sebagai pemain, mereka tetap lapar kemenangandangelarkampiun.Dan gelarHongKongTerbukaSuperSeries pun mereka raih usai mengalahkan juniornya, Praveen Jordan/Debby Susanto di final 21-19 dan 21-17. Mumpung, saat ini para musuh bebuyutan sudah banyak yang gantung raket atau ganti pasangan, Owi/Butet justru harus bisa memanfaatkan peluang besar ini. Ketika, lawan-lawan sengitnya tidak hadir, keduanya harus tancap gas untuk merebut mahkota juara, sekaligus menambah tebal pundipundinya. Seteru bebuyutannya, Zhang Nan/Zhao Yunlei asal China, sudah tidak main. Kedua pasangan asal China dan Indonesia ini, secara head to head paling tidak sudah 19

kali bertemu di berbagai kejuaraan. Hasilnya, hanya 6 kali kemenangan yang diperoleh Owi/Butet, termasuk yang terakhir dan sangat vital, di semifinal Olimpiade Rio. Zhao sudah memutuskan untuk memilih pensiun. Kini Zhang Nan harus berduet dengan Li Yinhui. Pasangan baru ini pun sudah ditekuk Owi/Butet pada final China Terbuka lalu. Begitu juga dengan Xu Chen/Ma Jin. Pasangan asal negeri Tirai Bambu ini sudah ganti formasi seperti pada China Terbuka lalu. Xu Chen duet dengan Tang Jinhua. Di belahan Eropa, masih ada pesaing tradisionial seperti Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen asal Denmark atau pasangan suami istri asal Inggris, Chris dan Gabrielle Adcock. Sementara untuk belahan Asia, juga masih ada Chan Peng Soon/Goh LiuYing asal Malaysia atau Ko Sung-hyun/Kim Ha-na asal Korea Selatan. Yang justru layak diwaspadai adalah pasangan-pasangan muda Tiongkok. Saat ini, paling tidak ada empat ganda campuran Negeri Panda yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada nama Zheng Siwei/ Cheng Qingchen, Lu Kai/Huang Yaqiong, Liu Yuchen/Chen Lu, dan Liu Cheng/Huang Dongping. Ke depan, para young guns China itu akan bisa menjadi batu sandungan bagi Owi/Butet. Mereka memiliki postur tinggi dan ditambah tenaga yang demikian besar. Mereka juga memiliki semangat besar untuk bisa mengalahkan para seniornya. Kalau pun saat ini belum bisa meroket, semua karena faktor jam terbang pengalaman yang masih minim. Tugas lain yang tidak kalah penting bagi Owi/Butet adalah mengatrol performa adik-adiknya di Pelatnas Cipayung. Saat ini, kualitas permainan para juniornya di pelatnas ini memang terbilang jauh. Ada gap yang lebar di sana. Memang, ada Praveen Jordan/ Debby Susanto yang sudah men-

Tiga Survei, Ahok Kalah CHARTA POLITIKA.. Tingkat elektabilitas yang tidak terlalu berbeda terlihat ketika dilakukan dengan mempergunakan simulasi kertas suara, di mana Agus-Sylviana Murni memperoleh 30,4%, Ahok-Djarot 29,3% dan Anies-Sandiaga 26,9%.

BPK.. Jakarta 2014 yang menyatakan pembelian tanah RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar, karena harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga

Sambungan Halaman 1 Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 13,4%. Survei ini dilakukan pada 17-24 November 2016 atau setelah Ahok berstatus sebagai tersangka. Jumlah sampel sebanyak 733 dari 800 yang direncanakan.Metodeacakberting-

kat dengan margin eror 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Yunarto mengatakan bahwa selisih suara antarcalon di bawah margin error, itu berarti tidak ada calon yang mendominasi. Hasil bisa saja berubah sebelum pemilihan pada 15 Februari 2017. Sebelumnya, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

menyebutkan, Ahok-Djarot hanya memiliki elektabilitas 10,6 persen. Pasangan Anies-Sandi memimpin dengan 31,90 persen. Disusul Agus-Sylvi 30,90 persen. Hasil survei Indikator Politik merilis, elektabilitas Agus-Sylvi beradadiangka30,4persen,AhokDjarot, yang berada di urutan kedua dengan elektabilitas 26,2

Berindikasi Rugikan Negara Sambungan Halaman 1 pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan SumberWaras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu, karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan

komersial. Dalam LHP, BPK antara lain merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp3 miliar. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI

Jakarta agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai bahwa pemprov setempat membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta

Yang Berantem Siapa? MUI.. Saat ini dalam pandangan Ma’ruf beredar banyak prasangka buruk. Terjadi jurang perbedaan kesepahaman yang berpotensi memecah persatuan nasional “Karena itu kita perlu bertemu, melakukan dialog nasional untuk bisa mencapai rujuk nasional secara tuntas sehingga tidak ada apa-apa lagi (kecurigaan),” sambungnya. Ma’ruf menuturkan, perlu komitmen bersama menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh ada satu pihak pun yang berupaya mengganggu hal tersebut. “Untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan, prasangka-prasangka sehingga melalui rujuk nasional itu kita menyatukan kembali tekad kita untuk membela NKRI dan untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika,”

Sambungan Halaman 1 imbuhnya. Gagasan rujuk nasional sebelumnya disampaikan Ma’ruf dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di Kantor MUI, Senin (28/11). Menhan Sepakat Gagasan rujuk nasional yang disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) direspons positif Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menurutnya dialog nasional memang perlu dilakukan. “Dialog nasional itu baik sekali, cari solusi bagaimana yang terbaik tapi tetap harus dengan hati bersih jangan ada titip-titipan,” ujar Ryamizard usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-45 KORPRI di Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat,

Percepat Penyelesaian KASUS.. Risma menemukan sejumlah tuntutan pedagang yang tak direalisasikan investor dan pengelola. Investor tak mau mengabulkan tuntutan pedagang karena dianggap tak ada dalam kontrak. Namun, lanjut Risma, kontrak

Sambungan Halaman 1 dibuat atas dasar ke­sepakatan antara pedagang dan investor. “Tapi sedikit-sedikit bayar. Nah, pedagang yang kondisinya kayak gitu kok terus-terusan disuruh bayar, wong dulu enggak mampu bayar uang, kan mahal,” kata Risma.

Selasa (29/11/2016). Menurut Ryamizard, temu nasional harus dilakukan untuk menguatkan kesepahaman antara pejabat negara dan pihak masyarakat. Karenanya, rujuk nasional tidak boleh ‘disusupi’ kepentingan lain. “Kalau ada titip-titipan dari kelompok tertentu urusannya jadi lain. Kalau bersih suci berjalan bagus kok. Kalau susah kita yang rugi,” imbuhnya.

karta, Selasa (29/11/2016). Abdul Kadir mengatakan, temu nasional kegiatan positif untuk membangun silaturahmi. PKB siap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

unjukkan prestasi bagus dengan menggondol juara All England 2016. Namun, di luar itu adik-adiknya masih labil. Prestasinya masih jauh. Di pentas level super series, mereka kerap gagal di babak pertama, seperti yang terjadi di Hong Kong Terbuka kali ini. Ronald Alexander/Melati Daeva Oktavianti dijegal Isara Bodin/Savitree Amitrapai (Thailand), 15-21, 18-21. Alfian Eko Prasetya/Annisa Saufika ditekuk Choi Solgyu/Chae Yoo-jung (Korea Selatan), 12-21, 2119, 17-21. Sementara Hafiz Faisal/ Shela Devi Aulia dihentikan Zheng Siwei/Chen Qingchen, 17-21, 13-21. Prestasi para pelapis ini memang belum moncer. Ronald/Melati baru berjaya di kelas turnamen grand prix gold di Indonesia Masters 2016. Begitu pula dengan Alfian/Annisa, Hafiz Faisal/Shela Devi Aulia, dan Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja, yang menjadi juara Austria International Challenge 2015 dan Makau Terbuka Grand Prix 2014. Inilah tugas peraih emas Olimpiade yang belum tuntas. Owi/ Butet masih punya tanggung jawab, yaitu bagaimana mendongkrak kualitas dan performa adik-adiknya. Setidaknya, dalam dua tahun ke depan hingga Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang, Owi/Butet harus bisa mentransfer ilmu, keterampilan, dan pengalamannya kepada adik-adiknya. Dua tahun ini pula rasanya waktu yang tersisa buat Butet untuk bisa terus mendedikasikan segenap kemampuan untuk bulu tangkis Indonesia. Bersama Owi, dia bisa terus bertanding di turnamen-turnamen yang dipilih atau wajib diikuti. Selama dua tahun ini pula, Butet dan Owi harus bisa membimbing juniornya untuk bisa naik kelas dan menjadi pasangan penerus kejayaan sektor ganda campuran di pentas bulutangkis internasional. Itulah tugas peraih emas, sebelum Owi/Butet benar-benar pensiun! (lip)

persen. Sementara itu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, disebut berada pada urutan ketiga dengan elektabilitas 24,5 persen. Selanjutnya, Lembaga Poltracking Indonesia mencatat, elektabilitas Agus-Sylvi 27,92 persen, Basuki- Djarot 22,00 persen, dan Anies-Sandi 20,42 persen. (det/tem/tit)

Barat itu karena nilai jual objek pajak pada 2014 sebesar Rp20,7 juta per meter persegi. Karena itu, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta diuntungkan mengingat pemilik lahan menjual dengan harga sesuai NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar, sedangkan sesuai harga pasar nilainya lebih tinggi. (akt/tit)

kembali keberadaan Indonesia yang dianugerahi dengan perbedaan dan keberagaman.

PKB Sambut Baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons positif gagasan rujuk nasional yang (MUI). Rujuk nasional dinilai dapat mempererat tali silaturahmi semua pihak. “Segala upaya untuk mengkomunikasikan untuk menjembatani paham-paham salah dan salah paham memeng harus didiskusikan,” ujar Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Ja-

Tidak Tepat Sementara itu, Presiden Joko Widodo mene­gaskan kondisi bangsa saat ini sangat baik. Karena itu, Jokowi menilai gagasan rujuk nasional bukan istilah tepat jika dimaksudkan sebagai silaturahmi nasional. “Rujuk apa? Yang berantem siapa? Saya kira rujuk-rujuk itu, lah, wong kita enggak berantem kok,” kata Jokowi saat menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minum teh bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016). Jokowi mengatakan, pihak­ nya justru ingin mengingatkan

Aksi 2 Desember Sementara itu, menyikapi bakal adanya ‘Aksi Bela Islam III’, Polri telah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi. Aksi yang akan berlangsung pada 2 Desember tersebut diprediksi akan dihadiri oleh sekitar 200 ribu orang. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, jika massa yang datang lebih dari prediksi tersebut maka akan disiapkan tempat lainnya. “Diprediksiadasekitar150-200 ribu massa aksi yang akan datang. Andaikan lebih, silang Monas bisa menampung sampai 600-700 ribu. Itu rumput bisa dipakai untuk ibadah,” kata Boy saat jumpa pers di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).(det/tit)

Risma meminta Komisi III DPR RI bisa membantu proses hukum Pasar Turi agar cepat selesai. Proses hukum yang cepat, kata Risma, bisa membuat para pedagang tidak terkatung-katung lagi, karena selama ini para pedagang masih berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Menurut Risma, kasus Pasar Turi ini awalnya tidak ingin diselesaikan lewat guga-

tan hukum karena prosesnya akan lama dan kasihan para pedagang, tetapi akhirnya ditempuh juga gugatan perdata itu karena memang harus ada kepastian dan kejelasan. Kata dia, gugatan sempat menang tetapi, muncul gugatan baru lagi dari pihak tergugat sehingga tidak selesai-selesai kasusnya. Sementara Desmond Junaedi Mahesa Wakil Ketua Komisi III sekaligus pimpinan

rapat berjanji akan segera menindaklanjuti keterangan Risma agar masalah Pasar Turi baik secara perdata maupun pidana cepat selesai. Selanjutnya, kata Desmond, Komisi III akan memanggil Henry sebagai pihak investor untuk menjelaskan permasalahan Pasar Turi yang berlarutlarut ini. “Kita akan melakukan pemanggilan terhadap Henry Gunawan. Itu aja dulu,” kata Desmond. (kom/ssn/tit)


08 www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 28 NOVEMBER 2016

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

564,156

541,589

1,183.70

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,573 SUMBER: GERAIDINAR 29 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 29 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

Tahun Depan Pemerintah Format Ulang KUR JAKARTA(BM)-Pemerintah segera mereformulasi desain Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017, agar lebih terserap oleh sektor produktif seperti pertanian dan kelautan. Dana sekitar Rp 80 triliun KUR yang terealisasi hingga Oktober lalu, 65%-nya masih mengalir ke sektor mikro, seperti pedagang. Padahal, program ini awalnya lebih ditujukan bagi sektor produktif, semisal petani produksi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, realisasi KUR pada petani dan nelayan ternyata masih minim. Penyaluran KUR selama periode Januari-Oktober

2016 tertuju ke sektor perdagangan, yaitu Rp 42 triliun untuk 1,94 juta debitor. Disusul sektor perburuan, kehutanan, dan pertanian yang menyerap KUR hingga Rp 10,3 triliun (624.068 debitor). Sementara KUR ke sektor perikanan hanya Rp 779,8 miliar (39.026 debitor). “Memasuki bulan Desember kami akan medesain KUR. Bagaimana caranya petani nelayan, pengrajin dan petani memanfaatkan KUR. Pedagang juga mendapat perhatian pemerintah dalam menerima pinjaman KUR, namun porsi KUR untuk pedagang jangan menjadi mayoritas,” kata dia di Jakarta, kemarin.

UBAH: Belum meratanya penyebaran pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka tahun depan pola penyaluran KUR akan didesain ulang.

Soal bunga pinjaman, Darmin menambahkan, segera mengatur dan menyesuaikan dengan kondisi para pelaku usaha. Menurutnya, tahun depan bunga KUR akan kembali diturunkan menjadi 7 % yang saat ini sebesar 9%. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah akan mengkaji ulang plafon KUR mikro yang diterima oleh para pertani, nelayan dan pengrajin. Saat ini, plafon KUR mikro untuk modal kerja atau investasi sampai dengan Rp 25 juta per debitor. Sedangkan, plafon KUR ritel untuk modal kerja dan investasi usaha produktif dari Rp 25 juta sampai Rp 500 juta per debitor. Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Agus Warsito menambahkan, peternak sapi juga perlu mendapatkan KUR. Apalagi, ada target dalam mencapai swasembada susu 40% pada 2020 mendatang. Seperti kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri pada susu olahan di kisaran 3,8 juta ton, kapasitas produksi susu segar dalam negeri baru mencapai 798 ribu ton, atau baru 18% dari kebutuhan. Menurut Agus, KUR bisa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kapasitas produksi sapi perah. Pada 1998, Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) pernah menguasai 35% kebutuhan nasional. Angka ini terus menurun menjadi 22% pada 2008 dan tinggal 18% di pada 2016 ini. Ke depan, bila tidak ada kebijakan wajib serap, maka produksi nasional akan semakin surut dan anjlok di kisaran 13-15%. “Sebab, dari 95 importir susu bubuk dan 51 pabrikan susu saat ini, hanya delapan pabrikan susu yang menyerap susu segar dari peternakan rakyat. Sebanyak 43 pabrikan lainnya masih menggunakan 100% susu bubuk impor,” kata Agus. (nis/dra)

Ribuan Pengusaha UMKM Mendapat Pinjaman Secara Online JAKARTA(BM)-Salah satu kunci penggerak ekonomi di Indonesia ada pada Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Semakin banyak masyarakat Indonesia berinvestasi di UMKM, maka secara otomatis akan memajukan ekonomi Indonesia. Karena itu, perlu ada sebuah inovasi microlending dalam mewujudkan keuangan inklusif dengan platform investasi online Amartha bagi para UMKM. CEO Amartha, Anfi Taufan Garuda Putra mengatakan, Amartha memulai bisnis pinjam meminjam sebagai lembaga keuangan mikro pada 2010. Setelah itu Amartha bertransformasi menjadi Peer to Peer (P2P) landing marketplace yang mempunyai tujuan memberikan layanan meminjam online yang menghubungkan peminjam langsung dengan pemberi pinjaman sejak

2016. “Melalui pendekatan, kami memberikan kenyamanan dan transparan bagi berbagai pihak yang berminat untuk memberdayakan sektor ekonomi informal serta membuat investasi menjadi lebih bermakna,» kata Taufan, di Kemang, Jakarta, Selasa (29/11). Sejak 2010 hingga saat ini, menurut Taufan, Amartha telah melayani lebih dari 27 ribu anggota pelaku UMKM. Amartha juga menyalurkan lebih dari Rp50 miliar pembiayaan bagi pengusaha mikro di pelosok pedesaan seluruh Indonesia. Total pembiayaan sebanyak Rp50 miliar, telah dipercayai oleh ribuan investor untuk menyalurkannya ke pengusaha mikro. «Kita salurkan pembiayaan di bawah Rp10 juta, lebih tepatnya dari Rp3 juta-Rp10 juta.

Range bunganya dari 15-20 persen. Kita banyak salurkan ke Jawa Barat, Bogor, Subang, Bandung, dan sekitarnya,» jelas Taufan. Taufan melanjutkan, pengusaha mikro banyak yang meminjam kepada Amartha. Mereka dengan mudah mendapatkan pembiayaan setelah tim Amartha menyeleksi secara jelas dan cepat. “ UMKM semua sektor. Kredit score, yang menentukan rate, beberapa pembiayaan yang akan diberikan. Baru mau mulai selama ada cash flow dan perputaran bisnisnya bisa kita danain lewat investor. Harus perempuan, yang kita kasih pinjaman tanpa jaminan, banyak orang yang tinggal di desa. Selama ini tidak ada kredit macet, kalaupun macet nanti ada kelompok dari peminjam kredit. Ya warga kampung juga,»jelas Taufan. (jak/dra)

Sinar Mas Group Bidik Pasar Properti Ekspatriat JAKARTA(BM) -Anak usaha Sinar Mas Group, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) yang merupakan pengembang kawasan industri merencanakan memperbanyak kawasan komersial di Kota Deltamas, salah satunya Apartment Le Premier dalam memenuhi permintaan kalangan ekspatriat yang bekerja di wilayah Cikarang. Dalam memperbanyak kawasan komersial, menurut Direktur Independen Puradelta Lestari Tondy Suwanto, mengatakan dalam men-

dorong kinerja perseroan 2017, pembangunan Apartment Le Premier, perseroan memproyeksikan bisa meraup pendapatan berulang (recurring income) di 2017 sebesar Rp150 miliar dan meraih pendapatan berulang sekitar Rp30 miliar per tahun. “Proyek service apartment ini akan mendapatkan pendapatan berulang pada tahun depan, kira-kira proyeksi bisa mencapai Rp150 miliar,» tambah Tondy, Selasa (29/11). Apartment Le Premier, terletak di

DISIAPKAN: Guna memenuhi permintaan hunian dari para askpatriat yang bekerja di sejulah perusahaan di wilayah Cikarang

titik strategis kawasan komersial Deltamas. Bahkan, AEON Mall, dengan lahan seluas 20 hektare tepat di sebelah lokasi Le Premier, akan segera beroperasi dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, prospek Le Premier diyakini sangat cerah ke depannya. Saat ini, seluruh unit di apartemen tersebut kini telah tersewa seluruhnya oleh ekspatriat yang bekerja di kawasan Kota Deltamas. Selain, untuk pengembangan kawasan komersial, DMAS juga berencana meluncurkan ruko awal Desember 2016 dalam memenuhi permintaan ruko di kawasan Kota Deltamas. Perseroan meluncurkan ruko agar semakin menghidupkan aktivitas komersial di kawasan tersebut. Saat ini, DMAS telah berkembang menjadi emiten pengembang kawasan industri berkapitalisasi terbesar di BEI dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp11 triliun. Hingga 30 September2016,penjualanlahanindustriperseroantelahmencapai52,1ha,melampauitarget perusahaan untuk 2016 seluas 50 ha. Salah satu faktor kesuksesan tersebut adalah penjualan lahan seluas 38,3 ha kepada Astra Honda Motor (AHM). Tapi, sebagian besar penjualan tersebut belum dapat diakui pada laporan keuangan kuartal III-2016, sehingga pendapatan usaha DMAS pada periode tersebut mencapai Rp1,01 triliun, sementara laba bersih mencapai Rp494,78 miliar. «Dengan cadangan lahan yang luas, total aset DMAS per 30 September 2016 mencapai Rp7,43 triliun, dengan posisi kas Rp675,46 miliar dan ekuitas Rp 7,13 triliun,» pungkasnya. (jak/dra)

JUAL USD SGD EUR AUD

13577.00 9506.05 14414.06 10171.84

BELI 13557.00 9486.05 14314.06 10091.84

TAMBAH: Dalam mengantisipasi melonjaknya penumpang pada natal dan tahun baru, dilakukan penambahan kursi penumpang

Akhir Tahun, Sriwijaya Air Group Siapkan Kursi Tambahan JAKARTA(BM)-Menjelang natal dan tahun baru maskapai Sriwijaya Air Group, akan menyiapkan 190.790 kursi pesawat tambahan atau naik 206% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 62.240 kursi guna menghadapi musim liburan Natal dan Tahun Baru 2017. Senior Manager Corporate Communication Sriwijaya Air Group Agus Soedjono mengatakan kursi tambahan tersebar pada 1.204 penerbangan ekstra (extra flight) dan mulai dibuka dari 16 Desember 2016 hingga 9 Januari 2017. “Melalui penambahan extra flight ini, maka beberapa rute menyambut Natal dan tahun baru menjadi lebih banyak, baik untuk wilayah intra Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi maupun Sumatra,” katanya di Jakarta, Selasa (29/11). Agus menambahkan rute penerbangan tambahan Sriwijaya Air diantaranya Jakarta-Denpasar (pulang pergi/ PP) dengan frekuensi terbang menjadi tiga kali, Jakarta-Solo PP dengan frekuensi tiga kali sehari. Kemudian JakartaKualanamu PP dengan frekuensi tiga kali sehari, Jakarta-Malang PP menjadi empat kali sehari, Jakarta–Jogjakarta PP menjadi tiga kali sehari, Jakarta-Silangit PP menjadi tiga kali sehari. Sementara NAM Air yang masih

menjadi kelompok bisnis milik keluarga Chandra Lie, juga melakukan penambahan untuk rute Surabaya– Denpasar PP dengan frekuensi dua kali, Jogjakarta–Pontianak PP menjadi dua kali, dan Jakarta–Semarang PP sebanyak tiga kali. “Layanan extra flight ini disiapkan jauh hari untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang akan sangat tinggi menjelang peak season akhir tahun, sehingga extra flight sudah dibuka sejak awal Desember,” ujar Agus. Dia berharap para pelanggan dapat segera melakukan pemesanan agar liburan natal dan tahun baru berjalan lancar, sekaligus menghindari kemungkinan tidak mendapatkan tiket yang diinginkan.Pada saat bersamaan, Sriwijaya Air Group juga masih memantau perkembangan permintaan jasa angkutan udara. Menurut Agus, tidak menutup kemungkinan Sriwijaya Air Group akan menambah kembali layanan penerbangan tambahan. “Apabila terjadi lonjakan permintaan, tidak menutup kemungkinan Sriwijaya Air dan NAM Air akan kembali menyediakan tambahan lagi extra flight. Apalagi, layanan extra flight ini sifatnya flexible respons,” tuturnya. (nis/dra)


09 www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

Terkait Rencana Demo 2 Desember

Warga Jatim Diimbau Tidak ke Jakarta SIDOARJO (BM) - Pro dan kontra menyikapi rencana demo 2 Desember 2016 (aksi 212) terus bergulir. Meski banyak kelompok yang menyatakan mendukung aksi unjuk rasa itu, namun tak sedikit pula yang menyatakan kurang sependapat. KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Pesantren Progresif Bumi Shalawat Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, misalnya. Dia mengimbau kepada masyarakat Sidoarjo untuk tidak ikut rame-rame datang ke Jakarta dalam bela Islam III 212 yang rencana akan dilakukan 2 Desember 2016 mendatang. Kiai yang akrap disapa Gus Ali itu, meminta masyarakat umum dan khususnya Sidoarjo untuk lebih bisa menghormati proses hukum soal dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. “Kita hormati apa yang sedang dilakukan oleh pihak Polri sebagai pihak yang berwenang dalam memproses hukum kepada Ahok. Per-

FOTO : BM/IST

RAZIA BUS: Berbagai upaya dilakukan jajaran kepolisian guna mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan tak diinginkan saat demo 2 Desember 2016. Salah satunya, melarang peserta unjuk rasa membawa senjata tajam, bambu runcing dan bahan berbahaya lainnya. Di Pasuruan, petugas kepolisian merazia penumpang bus antarkota dalam provinsi (AKDP) yang masuk Terminal Untung Suropati, Selasa (29/11).

cayakan masalah ini kepada Polri dan silakan dikawal, tidak perlu turun jalan rame-rame yang bisa mengganggu ketertiban umum,” katanya, Selasa (29/11). Gus Ali menandaskan, bu-

kannya dirinya melarang atau menyalahkan demo. Demo adalah menyampaikan aspirasi dan dilindungi undang-undang. Namun, lanjut Gus Ali, jika sampai mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas

umum serta jauh dari etika kesopanan, ia tidak sependapat. Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim itu juga menambahkan, terlebih demonya itu dipolitisasi dan disusupi pihak yang tidak bertanggungjawab,

seperti bisa mengancam keutuhan NKRI dan Kebhinekaan. “Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para pahlawan, kiai, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi jangan ada kelompok yang mencoba ingin merobek-robek kebhinekaan Indonesia ini. NKRI harga mati,” tegasnya. Di Bangkalan, para ulama sepakat tidak akan ikut berunjuk rasa ke Jakarta pada 2 Desember 2016. Mereka memilih menggelar istighotzah untuk keselamatan bangsa. “Ini berdasarkan hasil silaturrahmi informal dengan para kiai, habaib dan pemuka agama yang kami lakukan selama ini,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M Ridha. Selain melakukan komunikasi informal, lanjut dia, polisi secara kelembagaan juga telah mempersiapkan pengamanan mengantisipasi aksi 2 Desember 2016. “Antara lain melakukan apel gabungan antara Polri, TNI, Banser, Dishub, Satpol-PP dan dan para tokoh agama,” ucap kapolres. Sementara itu, sejumlah

Ansor Sebar Timsus Lacak Akun Penghina Kiai SURABAYA (BM) - Pengur us Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur (Jatim) membentuk Tim Reaksi Cepat ‘Benteng NU’. Tim ini dibentuk sebagai respons atas maraknya unggahan pesan bernada menghina kiai dari akun-akun yang tak bertanggungjawab di media sosial (medsos). Ketua PW Ansor, Rudy Tri Wahid mengatakan, komposisi Tim Reaksi Cepat ‘Benteng NU’ terdiri dari aktivis Ansor dan Barisan Serba Guna (Banser) yang ahli IT dan Medsos. “Pertama, ada tim yang ahli di bidang IT (Cyber),” katanya di sela Konsolidasi NU se Jawa Timur di kantor PWNU Jawa Timur, Jalan Raya Masjid Al Akbar Surabaya, Selasa (29/11). Tim IT, kata Rudy, bekerja untuk melacak pemilik akun media sosial yang mengunggah pesan berkonten hinaan kepada kiai. “Dipelajari dulu konten yang diunggah, dilacak pemilik

FOTO: BM/IST

Rudy Tri Wahid

akunnya siapa dan dimana alamat rumahnya,” ujarnya. Setelah pemilik akun terlacak, lanjut Rudy, tim selanjutnya yang bergerak ialah tim yang ahli negosiasi. Tim ini akan mendatangi rumah dan menemui pemilik akun yang menghina lalu mengklarifikasi pesan yang diunggah berikut tujuannya. “Setelah klarifikasi atau tabayun,

kalau terbukti mengunggah status menghina, kemudian tim sarankan untuk meminta maaf kepada kiai yang dihina. Kalau perlu diajak untuk sowan ke kiai yang dihina,” kata Rudy. Jika tabayun dan negosiasi gagal, maka Ansor akan berkolaborasi dengan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU untuk melaporkan pemilik akun yang menghina ke aparat berwenang. “Karena tradisinya di NU adalah memaafkan, langkah hukum opsi terakhir,” kata Rudy. Sebelumnya, pemilik akun twitter bernama Pandu Wijaya asal Probolinggo mengunggah status bernada menghina mantan Rais Am PBNU, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus. Jadi bulan-bulanan netizen, keluarga Pandu didatangi aktivis AnsorBanser setempat dan diklarifikasi. Pandu lalu sowan ke kediaman Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah. Gus Mus

Anggota Komisi C DPRD Jatim itu menambahkan, terkait langkah selanjutnya untuk menghidupkan kembali pelajaran tentang Pancasila ini, pertama pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini ke Komisi E DPRD Jatim untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat yaitu mendikbud agar menghidupkan kembali nilai pancasila mulai SD hingga SMA. Kemudian mengadakan pertemuan dengan tokoh kecamatan, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan nilai pancasila. Bahkan kalau perlu pihaknya sowan dan menggadeng TNI/Polri untuk me-

mahami nilai - nilai Pancasila tersebut. Lebih lanjut Sri Untari meminta kepada pemerintah agar membuat rumusan resmi dan perjalanan sejarah tentang penetepan hari Pancasila ini, agar masyarakat mulai tingkat bawah hingga elit politik bisa memahami tentang Pancasila. “Dengan adanya perumusan perjalanan tentang sejarah Pancasila diharapkan nilai pancasila dimasyarakat tidak berkurang dan penetapan hari pancasila harus kita amin menjadi keimanan politik di Indonesia,” ujarnya. Sementara anggota DPRD Jatim lainnya, Sugeng Pujianto

besar hati memaafkan. Selain Gus Mus, Rais Am PBNU sekaligus Ketua MUI, KH Makruf Amin, juga jadi korban postingan bernada tidak enak dari akun twitter bernama Boni Hargens dan berakhir maafmemaafkan. Kiai sepuh NU lain yang jadi korban pesan melecehkan di medsos ialah KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen. Penghina Mbah Moen juga sudah sowan dan terjadi maaf-maafan. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, juga jadi sasaran pesan bernada fitnah oleh pemilik akun facebook (Helmy Alattas Rosho) yang tinggal di Kediri, Jawa Timur. Ketua NU Jatim, Hasan Mutawakkil Alallah, mengungkapkan bahwa pemilik akun itu sudah terlacak berada di Kediri. “Mohon doanya kami berencana melaporkan penghina Ketum PBNU ke Polda Jatim,” kata Hasan Mutawakkil. (nt/udi)

mengatakan pihaknya prihatin dengan lunturnya nilai Pancasila di masyarakat saat ini. Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah untuk menghidupkan kembali pelajaran tentang sejarah Pancasila tersebut. “Saya menilai saat ini kurang ada pelajaran tentang sejarah Pancasila. Kami akan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan untuk membuat lembaga khusus tentang sejarah Pancasila ke sekolah - sekolah agar pemahaman Pancasila yang diajarkan tidak dilakukan sepotong - potong, “ ujar Sugeng Pujianto politikus PDIP itu. (rdl/udi)

FOTO: BM/IST

Sri Untari

minggu itu jadwal armada bus yang dimilikinya sudah padat dan tidak ada yang kosong. “Hingga 4 Desember nanti, armada kami sudah berangkat semua. Jadi untuk 2 Desember tidak bisa,” ujar Juna. Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Evon Fitrianto mengatakan, pihaknya sudah mengimbau seluruh perusahaan bus atau angkutan umum agar tidak mengangkut para pendemo Aksi Bela Islam III. “Namun, kami sifatnya tidak memaksa atau melarang, jika mereka ingin menerima tawaran itu ya silakan,” tegasnya. (nt/udi)

PERINGATAN HARI HAM DUNIA

FOTO: IST

PDIP: Pemahaman Pancasila Lemah, Paham Radikal Gampang Masuk

SURABAYA (BM) - Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari menuturkan, Pancasila merupakan ekstraksi dari umat Islam dan kebangsaan yang dapat mempertahankan kemajemukan Indonesia. Namun saat ini makin luntur pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kurangnya dan hilangnya pelajaran sejarah tentang Panncasila saat ini membuat masyarakat tidak memahami tentang Pancasila, sehingga membuat paham radikalisme gampang masuk di Indonesia,”ujarnya, Selasa (28/11).

pengelola bus pariwisata di Pandaan, Kabupaten Pasuruan menyatakan keengganannya melayani rombongan yang akan berunjukrasa ke Jakarta. “Kami tidak melayani rombongan yang menyewa untuk kepentingan demo maupun kepentingan lainya selain pariwisata. Hal ini demi keamanan armada serta keselamatan rombongan,” ujar salah satu pengelola bus pariwisata PO Atmajaya Pandaan, Juna Wida Raharjo. Ia m e n g a k u , s e m p a t menerima order untuk membawa rombongan pengunjuk rasa ke Jakarta. Namun, dalam

RAPAT KOORDINASI: Rapat koordinasi terkait rencana penye­ lenggaraan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang rencananya bakal digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Tuan Rumah Peringatan Tingkat Nasional SURABAYA (BM) - Jawa Timur (Jatim) kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan event tingkat internasional. Kali ini, ditunjuk sebagai penyelenggara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia. Rencananya, Kementrian Hukum dan HAM RI akan menggelar kegiatan itu pada 8 Desember 2016 mendatang di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Kepala Biro Hukum Setdaprov.Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Kemenkumham RI dan Kanwil Kemenkumham Jatim serta stakeholder yang ada. “Untuk menyiapkan penyelenggaraan peringatan HAM ini telah diadakan rapat bersama,” kata Himawan. Acara peringatan Hari HAM se-dunia tingkat nasional ini mengambil topik utama Meningkatkan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakkan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia ( P5 HAM). Kegiatan akan dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, 9 Gubernur, 227 Bupati/Walikota se-Indonesia serta undangan lain seperti, 9 Kakanwil Hukum dan HAM, Sekretaris Bersama Kementrian Hukum dan HAM, Kemensos, Kemendagri dan Bappenas. Rangkaian acara antara lain pemberian penghargaan kepada gubernur sebagai pembina di daerah yang sebagian besar Kabupaten/Kota di wilayahnya peduli HAM, Bupati/Walikota yang daerah binaannya telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten Kota peduli HAM, Kakanwil Kemenkumham selaku instansi vertikal pengkoordinasi wilayah daerah yang sebagian besar Kab/Ko di wilayahnya peduli HAM, serta agenda Launching SIMAS HAM (Sistem Pelayanan Komonikasi Masyarakat Hak Asasi Manusia on-line) oleh Menkumham RI dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Menkumham dan Gubernur Jatim terkait penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan dan pengajuan HAM di Jatim. “Untuk tahun ini, Provinsi Jatim benar-benar extraordinary (luar biasa) karena 38 kabupaten/kota mendapat penghargaan Peduli HAM jadi pantaslah Jatim dipilih sebagai penyelenggara peringatan hari HAM se- dunia tingkat Nasional “ pungkas Himawan. (kmf/udi)

Siasati Penghapusan Nilai UN, Dinas Pendidikan Siapkan Strategi

SURABAYA (BM) – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) mengatur strategi setelah nilai Ujian Nasional (UN) tak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan. Ke p a l a D i n a s Pe n d i d i k a n (Dindik) Jatim, Saiful Rachman mengakui, sejak menjadi bukan penentu kelulusan, nilai UN siswa menurun. “Kalau nanti UN didesentralisasi ke provinsi, kita menyiapkan beberapa strategi. Tentu nanti ada acuan dari pusat dan kami juga menyiapkan standar Jatim,” kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/11). Sejak UN tak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan mulai tahun ajaran 2014/2015, dampaknya memang cukup terasa ketika hasilnya diumumkan. Banyak siswa

meraih nilai di bawah standar yang ditetapkan pemerintah, yakni 55. Berdasar catatan, di Jatim terdapat 427.332 siswa SMA/MA/SMK yang mengikuti UN. Hasilnya, sebanyak 97.728 siswa meraih nilai 55 untuk beberapa mata pelajaran (mapel) yang diujikan. Sedangkan di tingkat SMP/MTs se Jatim, dari 588.598 peserta terdapat 279.645 siswa yang meraih rentang nilai 40-55. Tahun ajaran 2015/2016, peraih nilai di bawah standar untuk tingkat SMA/MA 39,6 persen dari total peserta sebanyak 231.045 siswa. Siswa SMK yang meraih nilai di bawah 55 juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari 199.446 peserta UN di Jatim sebanyak 44,2 persen raih nilai jelek. Pada tingkat SMP/MTs justru parah. Dari total

FOTO: BM/IST

Saiful Rachman

593.218 siswa SMP/MTs se Jatim terdapat 386.475 siswa atau sekitar 65,15 persen yang meraih nilai 55 atau di bawahnya. Saiful Rachman menambahkan, orientasi sekolah sekarang berusaha bagaimana lulusannya bisa masuk ke perguruan tinggi. Khususnya untuk yang tamatan SMA. Untuk mencapai target ini, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi. Ini berbeda dengan tamatan SMK yang meskipun tidak ada UN tidak akan bermasalah. Sebab, orientasi mereka adalah bekerja. Secara terpisah, pengamat pendidikan di Jatim menanggapi rencana penghapusan UN merupakan langkah baru yang tepat. Prof Zainudin Maliki menuturkan,

penghapusan UN harus dilakukan secara total. Bukan didesentralisasikan ke daerah-daerah. “Kalau yang didesentralisasikan cuma ujiannya saja tanpa anggaran. Itu berarti hanya tameng pemerintah pusat karena anggarannya minim,” tutur Zainudin. Mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini mengaku, selama ini dengan adanya UN motivasi belajar siswa hanya palsu belaka. Mereka didorong oleh motivasi ekstrinsik. Bukan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam kesadaran mereka sendiri. “UN itu menjadi alat intervensi untuk belajar. Bukan kesadaran siswa sendiri,” jelasnya. Dalam posisi seperti ini, lanjut Zainudin, peran guru semakin

besar. Mereka dituntut membangkitkan motivasi belajar siswa tanpa alat intervensi apapun. “Kalau tujuan hanya nilai UN, guru tidak perlu mengajar. Cukup siswa di drill dengan prediksi soal-soal UN,” tutur dia. Hal senada diungkapkan pakar psikologi pendidikan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Dewi Ilma Antawati. Jika UN benar-benar dihapus, maka yang harus dibenahi adalah paradigma guru dan siswa dalam menjalani proses belajar mengajar. “Kalau benar dihapus, maka guru harus memahamkan betul untuk apa proses pembelajaran yang sebenarnya. Sehingga tidak menurunkan minat belajar dan kualitas pendidikan,” kata Ilma. (sdp/udi)


10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

Jasa Tirta Bangun Pembangkit Listrik di Blitar BLITAR (BM) - Perum Jasa Tirta (PJT) I mulai membangun PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Lodagung di Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, dengan biaya investasi Rp 40 miliar. “Sesuai PP 46 Tahun 2010, kami PJT I diberikan kewenangan untuk optimalisasi aset. Salah satunya aset kami adalah sumber daya air yang masih potensial kini mulai kami jadikan PLTM di Lodagung. Ini proyek pertama kali yang dilakukan perusahaan secara langsung tanpa ada investasi dari pihak ketiga,” kata Vonny C

Setiawati, Kepala Divisi SPAM dan PLTA/ PLTM, Selasa (29/11). Menurut dia, proyek PLTM Lodagung sendiri diperkirakan akan selesai pada November 2017 mendatang dan bisa menghasilkan listrik sebesar 2 x 650 KW. Dijelaskan pula, PLTM Lodagung merupakan program pengembangan usaha Perum Jasa Tirta I dalam investasi di bidang Energi Baru Terbarukan. “Proyek ini memanfaatkan potensi tinggi jatuh (gross head) sebesar 12,50 meter di bagian pengambilan saluran irigasi Lodagung,” kata dia.

Adapun air irigasi selama ini tersedia sepanjang tahun dengan ketersediaan debit sebesar 8,89 - 13,78 meter kubik perdetik. Air tersebut yang semula digunakan hanya untuk mengairi lahan pertanian dari Kabupaten Blitar hingga Tulungagung, selanjutnya akan dibangkitkan dan dapat menghasilkan tenaga listrik. Sebelum digunakan untuk mengairi sawah, air diambil langsung dari Waduk Wlingi menggunakan pipa intake teknologi siphon, lalu dialirkan melalui pipa pesat (penstock) yang saat ini masih

dibangun. Lalu air memutar turbin dan turbin memutar generator, dan dikembalikan lagi ke saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Rencananya energi listrik tersebut akan diinterkoneksikan dengan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV milik PLN di Gardu Induk Wlingi. Diharapkannya pasokan listrik baru dari PLTM ini mampu menambah dukungan sebesar 1,7 MVA (10,22 persen) dari total kekurangan sebesar 16,62 MVA yang dibutuhkan untuk wilayah Blitar dan sekitarnya. (nt/udi)

KILAS

FOTO: IST

VAKSIN GRATIS: Sebagian unggas di Banyuwangi yang menjadi sasaran pemberian vaksin gratis. Upaya ini dilakukan sebagai langkah menjaga kesehatan ternak sekaligus pencegahan penularan virus flu burung.

Pemkab Vaksin Gratis 399.600 Unggas

FOTO: IST

ALAT BERAT: Pembersihan material longsor di jalur Trenggalek-Ponorogo terus dikebut. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutupi sebagian badan jalan.

Butuh 3 Hari Singkirkan Material Longsor TRENGGALEK (BM) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek bersama sejumlah intansi terkait, terus membersihkan material longsor yang menutup sebagian ruas jalan di KM 16 jalur Trenggalek-Ponorogo KM 16. Pembersihan material longsor juga melibatkan Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional. “Hari ini mulai dibersihkan dan semoga jalur Trenggalek-Ponorogo bisa secepatnya normal kembali,” kata Kapolsek Tugu Iptu Bambang Purwanto, Selasa (29/11). Ia mengatakan, sedianya normalisasi dilakukan sejak Minggu (27/11) sore, namun di-

tunda karena terkendala cuaca. Saat itu, hujan kembali mengguyur wilayah tersebut sehingga sangat membahayakan karena khawatir terjadi longsor susulan. Menurut Bambang, proses pembersihan material longsor diperkirakan memakan waktu sekitar tiga hari dengan asumsi cuaca cerah. Lamanya proses pembersihan itu disebabkan banyaknya material batu bercampur tanah liat yang menumpuk di dua titik ruas jalur Trenggalek-Ponorogo, KM 16 dan KM 18. “Untuk mempercepat proses normalisasi kami kerahkan tiga unit alat berat, dua unit dioperasionalkan di sisi barat (arah

Ponorogo) dan satu alat jenis eksavator ditempatkan di sisi timur (arah Trenggalek),” kata Bambang. Menurut Bambang, upaya percepatan normalisasi jalan nasional tidak bisa optimal karena armada pengangkut buangan material longsor terbatas. “Idealnya ini ada 10 unit armada dump truk yang dioperasionalkan, namun yang tersedia hanya tiga unit,” kata Bambang. Ia berharap, dengan segala keterbatasan sarana proses pembersihan material longsor berjalan lancar dan akses jalur Trenggalek-Ponorogo kembali normal seperti sedia kala. “Tentunya juga dengan harapan

cuaca mendukung dan tidak terjadi longsor susulan,” ujarnya. Sementara itu, sejumlah pengendara dari arah Trenggalek yang hendak menuju Ponorogo maupun sebaliknya memilih jalan memutar melalui jalan sirip jalur pantai selatan dari Trenggalek arah Dongko-PanggulPacitan dan diteruskan menuju Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dari arah Ponorogo sebagian memilih alternatif jalur Pacitan-PanggulTrenggalek atau melalui jalur Ponorogo-Madiun-NganjukKediri-Tulungagung-Trenggalek. Sementara itu, Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan, kondisi tanah long-

sor yang setiap hari terjadi dapat mengancam akses perekonomian Kabupaten Trenggalek maupun daerah sekitar. Mengingat jalan nasional tersebut menjadi akses utama untuk distribusi barang dari sejumlah kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur, seperti Blitar Tulungagung hingga sebagian Malang menuju Jawa Tengah maupun Jakarta. “Saat ini kami melakukan rapat khusus dengan BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) VIII, untuk membahas kondisi longsor tersebut dan beberapa strategi yang akan ditempuh ke depan,” katanya. (nt/det/udi)

BNN: 750 Ribu Warga Jatim Konsumsi Narkoba LUMAJANG (BM) – Kasus penyalagunaan narkoba di Jawa Timur (Jatim) sangat memprihatinkan. Saat ini, sedikitnya 750.000 orang di daerah ini diketahui menjadi penyaguna narkoba. Penegsan itu diungkapkan Kepala Bidang Rehabilitasi (BNNP) Jatim, AKBP Firmansyah. Menurutnya, banyaknya warga Jatim yang terlibat dalam kasus penyalagunaan narkoba itu menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk disembuhkan melalui rehabilitasi. “Mungkin sudah ada jumlah kema-

tian akibat narkoba di Jatim dari penelitian Puslitkes UI (Universitas Indonesia), namun belum keluar,” katanya kepada wartawan usai rapat kerja dan koordinasi bersama BNNK dan Polres Lumajang, Selasa (29/11). Penanganan bagi para penyalahguna tersebut adalah rehabilitasi secara bertahap sesuai dengan kesadaran pengguna. Juga dilakukan proses hukum terhadap mereka-mereka yang terungkap menggunakan barang terlarang tersebut. “Mereka-mereka ini kita rehabilitasi.

Jumlahnya kurang lebih 100 orang penyalahguna. Yang datang memintakan rehabilitasi atas kesadaran sendiri, tidak terlalu banyak dan tidak ada target, berapapun kita terima. Jumlahnya paling banyak 15 orang,” paparnya. Sebanyak 70 persen penyalahguna yang direhabilitasi tidak atas kesadaran sendiri, kata Firmansyah, kebanyakan relaps atau kambuh lagi. 20 persen di antara mereka tidak akan relaps kalau pascarehab ditindaklanjuti dengan rumah damping, diberikan pelatihan dan

lainnya. BNNP Jatim telah menunjuk rumah sakit rujukan untuk rehab medis maupun rehab sosial. Namun BNNP Jatim sebetulnya sangat membutuhkan panti rehab sendiri. “Sejak 2015 lalu diwacanakan membangun panti rehab di Madiun. Namun entah karena masalah apa, kemudian tertunda. Padahal, kebutuhan panti rehab ini sangat penting, karena jumlah penyalahguna banyak. Kalau tidak ada tempat rehab, mereka mau kemana untuk sembuh,” katanya. (nt/udi)

Tahun 2018, Pamekasan Ditarget Bebas Banjir PA M E K A S A N ( B M ) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur menargetkan pada tahun 2018 wilayahnya bebas banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Pamekasan, Achmad Sjaifuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik untuk mewujudkan target itu. Sep-

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

erti di kali Semajid, kali Jombang dan Sungai kali Kloang. “Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, banjir yang terjadi pada saat hujan turun sudah mulai berkurang setelah kami melakukan normalisasi sungai dari Kota Pamekasan hingga ke Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu,” katanya, Selasa (29/11). D i k a t a k a n Ac h m a d

Sjaifuddin, dari sekian daerah yang sebelumnya rawan banjir, saat ini tinggal 13 titik yang belum steril. Salah satunya, Jalan Jokotole, Jalan Brawijaya, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan dan di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan. “Terjadinya luapan air tersebut karena ada saluran yang menyumbat. Makanya, kami lakukan nor-

malisasi di beberapa aliran sungai,” pungkasnya. Selain normalisasi aliran air, pihaknya juga mencegah terjadinya longsor di bibir sungai. Caranya dengan memasang alat penyanggah berupa beton. Diharapkan seluruh perbaikan yang dilakukan tahun ini rampung tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 Pamekasan bebas banjir. (nt/udi)

Achmad Sjaifuddin

BANYUWANGI (BM) - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi guna menjaga kesehatan ternak. Salah satunya, melalui dinas peternakan setempat memberikan vaksin massal secara gratis dan serentak kepada 399.6000 unggas sebagai langkah pencegahan penularan virus flu burung. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan Pemkab Banyuwangi, Beni Handarto mengatakan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan ternak. “Selain itu, juga untuk melindungi unggas khususnya terhadap penularan virus flu burung. Kami ingin sektor peternakan, khususnya unggas, bisa terus berkembang dan produktif. Terhindar dari penyakit, sehingga peternak tetap bisa meraih untung,” kata Beni, Selasa (29/11). Beni menerangkan pula, vaksinasi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi munculnya virus di musim hujan. Karena virus flu burung lebih mudah berkembang di musim hujan daripada musim kemarau. “Selain itu vaksinasi dilakukan secara serentak agar didapatkan imun yang sama pula,” ujarnya. Kegiatan itu, katanya, dilakukan secara merata di 24 kecamatan se Banyuwangi dengan menghabiskan 8.000 dosis/kecamatan. “Inimerupakan vaksinasi lanjutan. Sebelumnya kami juga telah melakukan vaksinasi kepada 207.600 unggas. Sehingga tahun ini total vaksinasi mencapai 399.600 unggas,” katanya. Menurut dia, populasi unggas di Banyuwangi mencapai satu juta ekor lebih. Namun, sasaran vaksinasi masal ini adalah ternak unggas di sektor tiga dan sektor empat. “Vaksinasi ini menjangkau khusus pada ternak unggas sektor tiga dan sektor empat yang penanganan ternaknya belum intensif. Kalau untuk peternakan di atas 10 ribu mereka sudah melakukan vaksinasi sendiri karena sudah menerapkan biosekuriti dengan baik,” ujar Beni. Sektor tiga, adalah peternakan rakyat (small farmers) yang melaksanakan biosekuriti secara terbatas karena terkendala biaya. Perkandangannya terbuka, sehingga terjadi hubungan dengan unggas liar. Sektor empat, yakni peterntradisional (back yard) dengan pemeliharaan ternak tanpa menggunakan kandang dan biosekuriti tidak ada sama sekali. Selain melakukan vaksinasi, lanjut Beni, pihaknya juga melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kandang ungas. Penyemprotan ini juga dilakukan merata di 24 kecamatan. “Penyemprotan kandang ini untuk mematikan maupun menghambat mikroorgnisme yang dapat menyerang ternak,” kata Beni. (nt/udi)

Toko Terbakar saat Listrik Padam PONOROGO (BM) - Sebuah toko di Ponorogo ludes terbakar menyusul adanya pemadaman listrik massal di wilayah Madiun Raya, Trenggalek, Kediri akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan terganggu. Kebakaran terjadi Senin (28/11) malam, dan hingga Selasa (29/11) dini hari api masih terlihat berkobar. Sebelum kejadian, aliran listrik di sejumlah kota memang dipadamkan secara total akibat terganggunya PLTU Pacitan. Daerah yang terkena pemadaman todal itu di antaranya Madiun Raya, Trenggalek, Kediri, dan Ponorogo. Bersamaan pemadaman aliran listrik itu, toko milik Ahmad Choirul Faizin (32) di Jalan Letjend S. Sukowati, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terbakar. Meski tidak sampai ada korban jiswa, namun kobaran api hampir meludeskan seluruh bagian toko. Saat kejadian, Ahmad beserta istri dan anaknya tidur di kamar belakang toko. Sekitar pukul 23.30 WIB, Ahmad terkejut karena mendengar suara ledakan dari belakang. “Korban langsung mengecek sumber suara. Karena memang habis padam listrik,” kata Kasubag Humas Polres Ponorogo, AKP Sudarmanto, Selasa (29/11/2016). Sewaktu membuka pintu, korban kaget karena sebagian ruang belakang tokonya sudah terbakar dan tidak ada lagi barang-barang miliknya yang bisa diselamatkan. Korban hanya membangunkan istri dan anaknya. Mobil pemadam kebakaram (damkar) pun langsung ke lokasi untuk melakukan pembasahan. Namun memang hampir seluruh toko milik Ahmad habis terbakar. Sudarmanto menjelaskan dari hasil olah TKP yang dilakukan Polsek Babadan, kerugian material sebesar Rp 65.000.000. Namun, sampai sekarang belum bisa dipastikan apa penyebab kebakarannya. “Kami masih mendalami kasusnya. Memang korselting listrik. Tapi tidak tahu sumbernya apakah dari kulkas atau barang lain,” katanya. (nt/udi)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, Firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.


GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

42 Pejabat Ikuti Tes Eselon II

GRESIK (BM)-Sebanyak 42 pejabat Eselon III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengikuti tes untuk naik pangkat, ke Eselon II. Mereka semua sudah lolos seleksi administrasi.“Anda semua ini peluangnya sama. Kami laksanakan seleksi ini sesuai aturan, kalau memang hasilnya baik maka akan menduduki jabatan eselon II. Seleksi ini dilaksanakan secara jujur,” ujar Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Selasa (29/11). Mereka akan mengikuti serangkaian tes. Menurut jadwal tes yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik, seleksi akan berlangsung sampai pada hari Jumat

G R E S I K ( B M ) - Ha r i ketiga banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, sejumlah wilayah di Kabupaten Gresik seperti di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun masih terendam banjir, Selasa (29/11). Bagi beberapa orang, banjir dipandang sebagai kejadian yang dianggap bencana. Namun, tidak bagi anakanak dalam pemikiran berbeda soal banjir dimana ada banjir, disanalah anakanak biasa bermain. “Biarkan saja mas mereka main air, kan banjir seperti ini juga tidak setiap hari,”kata Sarni (39), ibu salah seorang anak. Akibat buruk yang terjadi akibat anak-anak bermain air banjir, Sarni malah mem-

depan.Dikatakan, tes selanjutnya adalah tes intern yang soalnya dibuat Bupati Gresik dengan dibantu tim Baperjakat. Bupati mengaku sudah menyiapkan 100 soal yang berisi materi tentang pengetahuan umum masalah pada dinas atau badan dimaksud. Materi soal tersebut diberikan kepada seluruh peserta. “Misalkan seseorang yang ikut tes menjadi Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, tetapi jawaban materi soal tentang arsip dan perpustakaan hasilnya buruk maka yang bersangkutan sulit untuk menjadi Kepala Dinas Arsip dan perpustakaan,” tegas Sambari. Adapun soal-soal dimak-

FOTO BM/MOCH. SUGENG

TES: Para pejabat eselon III Pemkab Gresik mengikuti tes untuk kenaikan pangkat guna menduduki jabatan di eselon II.

sud adalah soal pengetahuan umum tentang Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas

Perpustakaan dan Arsip dan Dinas Kominfo dan Polisi PP Gresik. Materi tes hari pertama Kepala BKD, Nadhif yang

didampingi sekretaris jurusan Fakultas Psikologi Unesa, Olivia Prabandani mengaku, pihaknya menyiapkan lebih dari 100 materi soal. Soal-soal itu meliputi soal tes kemampuan dasar, materi soal tentang pengelolaan kerja, materi soal tentang kepribadian, materi soal tentang managerial dan materi soal tentang Kepemimpinan. “Khusus untuk tes hari Rabu, materi soal tentang pengethuan umum dari materi soal yang dibuat oleh Bupati bersama baperjakat Pemda Gresik. Selanjutnya pada Kamis tes wawancara, dan pada hari Jumat Leadership Group Discussion (LGD),” jelasnya.(sgg/yog/dra)

Banjir, Anak-anak Justru Asyik Bermain biarkan dan dirinya tidak melihat adanya dampak negatifnya. “Apapun tetap kita awasi biar anak-anak mainnya tidak jauh jauh, karena disini dekat dengan bantaran sungai, selain itu bila sakit akibat banjir ini ya belum kelihatan” ujarnya. Banjir yang melanda Kabupaten Gresik memasuki hari ketiga, kondisi banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo belum surut, bahkan beberapa rumah warga di dekat bantaran sungai masih terendam air. Selain itu akibat luapan sungai hingga kedalaman 60 cm masih terlihat di jalan raya Bungah dan menyebabkan kemacetan akibat jalan dibuat siatem buka tutup.(gbr/yog/dra)

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

BANJIR: Luapan air dari sungai bengawan solo yang menggenangi sebagian wilayah Gresik dimanfaatkan anak-anak untuk bermain banjir.

RABU, 30 NOVEMBER 2016

KILAS

FOTO BM/MOCH. SUGENG

TERPILIH: Mohammad Nadjib terpilih kembali menjadi Ketua PMI Gresik 2016-2021.

Nadjib Kembali Terpilih Jadi Ketua PMI Gresik

GRESIK (BM)- Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Mohammad Nadjib dikukuhkan kembali menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gresik untuk jabatan masa bakti 2016-202, Selasa (29/11). Pengukuhan dilaksanakan oleh Ketua PMI Jatim, Edi Purwanto di Gedung Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik. Nadjib terpilih karena dianggap berhasil membangun PMI Gresik. Prestasi yang tampak selama Nadjib memimpin pada 2011-2016 yaitu berhasil membangun Gedung PMI Gresik yang lebih representatif serta menambah sarana dan prasarana PMI dengan peralatan yang lebih canggih. “Ada peningkatan jumlah tranfusi darah dibanding tahun 2011 yang hanya 2.035 per tahun, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 5.751. Demikian juga jumlah pendonor yang meningkat tajam. Pada awal masa menjabat saya yakni tahun 2011 jumlahnya masih 13.235 pendonor, namun pada tahun 2016 jumlah pendonor sudah meningkat mennjadi 23.400 pendonor,” ujar Nadjib saat membacakan laporan pertanggungjawaban di hadapan Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim dan Ketua PMI Jatim. “Saat ini PMI Gresik telah mendistribusikan darah kepada 19 Kabupaten/Kota pada 31 rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang lain,” tambah Nadjib. Menanggapi laporan Nadjib, Perwakilan dari PMI Jatim menyarankan agar seluruh PMI di wilayah propinsi Jawa Timur untuk mendistribusikan darahnya sampai keluar daerah. “Kalau perlu distribusi darah sampai keluar provinsi,”pintanya. Permintaan ini beralasan, saat raker PMI se Jawa Timur masih ada temuan yakni 1,9 persen darah tidak terdistribusi. Memang dari sisi prosentase kecil, namun sayang kalau darah sudah di produksi dari pendonor tapi tidak terpakai. Sementara Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim mengapresiasi kinerja PMI Gresik pada periode 2011-2016. “Kami menyatakan kinerja pak Nadjib ini sukses. Karena dari target 20 ribu pendonor sampai Desember 2016. Namun pada Oktober 2016 target itu sudah terpenuhi. Semoga kedepan PMI semakin baik dan semakin bermanfaat bagi masyarakat Gresik,” ujarnya.(sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Profesionalisme ASN dan Guru, Mutlak Dilakukan

BOJONEGORO (BM)- Peringatan Hari Korpri Ke 45 serta rangkaian hari guru nasional dengan tema “ bersama korpri meneguhkan netralitias dan meningkatkan professionalisme Aparatur Sipil Negara, guru dan tenaga kependidikan mulia karena karya” berlangsung di alun-alun dengan inspektur upacara ,Bupati Bojonegoro Suyoto, Selasa (29/11).. Bupati Bojonegoro menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang hadir. “ Hari ini ada tiga upacara dan ada tiga pesan baik dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pesan dari Kementerian Pendidikan Nasional serta pesan lokal dari Bupati Bojonegoro.”.ujar Bupati. Bupati menjelaskan, bahwa Presiden berpesan transformasi Korpri agar Korps Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi profesi dan harus professional. Pesan yang kedua sebagai orang yang professional harus meneguhkan netrealitas dan meningkatkan kemampuan, seluruh anggota korpri harus professional dan netral secara politik. ASN adalah anak buah

negara, loyalitas pada kebijakan dan peraturan perundangundangan negara. Sejalan dengan tema yakni bersama korpri meneguhkan netralitias dan meningkatkan professionalisme Aparatur Sipil Negara.” Bagi kita yang Pilkada ditahun 2018 belum terlalu mengena namun dibeberapa daerah yang saat ini tengah pilkada tema ini sangatlah relevan. “ Tambah Bupati. Kemudian pesan ketiga presiden adalah hindari berperilaku dan bermental korupsi. Keempat yakni bagaimana menjadikan profesi untuk jadikan energi pada esensi pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. kelima tingkatkan budaya professional mental tanggungjawab, displin, orientasi pada karya. Sementara itu Menteri Pendidikan Nasional berpesan agar guru menjadi professional, pemerintah bersungguh memikirkan masa depan guru agar hidupnya menjadi lebih baik. Oleh karenaya seiring dengan itu, guru harus buktikan dengan karya nyata,terlihat dari hasil belajar,prestasi tena-

ga pendidik. Hasilkan karya yang bagus yang bisa dirujuk sesama agar sistem pendidikan menjadi lebih baik.” Tegasnya. Bupati menegaskan bahwa Kemulyaan,puja,cinta,harta dan tahta tidak bisa diminta,namun akan hadir karena karya yang mulya. “ Jika ada guru yang masih mengatakan pahlawan tanpa tanda jasa berarti dia adalah guru yang tak menghasilkan karya. Korpri Bojonegoro dan PGRI harus menjadi wadah untuk menjadi professional.”ujar Bupati. Dikatakan bahwa saat ini menghadapi global paradocks, banyak negara yang keluar dari globalisasi, namun kecenderungan untuk fokus didalam negeri. Indonesia harus bersiap yakni menghasilkan produknya memiliki daya saing. Jika tidak devisa turun, maka APBN menurun dan target pajak tidak tercapai secara maksimal. Dampaknaya pada tekanan ekonomi, sehingga kenaikan tunjangan tak seperti bayangan. Semua akan bisa bersaing dengan meningkatkan sumber daya manusia yang handal. “Jika kita tak bisa mencipta-

KILAS

Jelang Aksi 2 Desember, Kapolres Sambangi Ketua MUI Bojonegoro FOTO: BM/SUSWONDO

PROFESIONAL : Bupati Bojonegoro Suyoto memberikan sambutan dalam peringatan Hari Korpri Ke-45 di Alun-alun Bojonegoro.

kan generasi yang unggul,maka guru harus turut bertanggungjawab. Saat ini keuangan kita APBD kita akrobat,produktif berdaya saing adalah target kita. Upacara ini.menjadi san-

gat penting untuk meningkatkan professionalisme guru dan ASN. Kita adalah kapten bagi jiwa kita dan kita adalah pemimpin bagi masa depan kita.” jelasBupati.(ndo/dra)

ban, mengungkapkan wilayah Kecamatan Soko, sementara banjir sudah menggenangi sejumlah desa. Desa Menilo merendam 150 rumah, 500 meter jalan desa, 5 hektar lahan pertanian, 4 unit sekolah. Kemudian di Desa Simo merendam 5 rumah warga dan 1 hektar lahan pertanian. Di Desa Glagahsari banjir parah dengan menggenangi 736 rumah dan 6 KM jalan. Serta 18 hektar sawah, 37 hektar perkebunan, 3 sekolah dan 1 Polindes. Kemudian di Desa Kenongo banjir merendam 20 unit rumah, 3 KM jalan, 50 hektar lahan pertanian dan 1 sekolah. Sedangkan di Desa Kendalrejo sebanyak 3 rumah ter-

endam, 3 hektar lahan pertanian warga. Sementara di Desa Mojoagung tidak ada rumah yang tergenang, namun 15 hektar lahan pertanian dan 1 unit sekolah juga kebanjiran. Kemudian di kawasan Kecamatan Rengel, tanaman padi umur 25 sampai 50 hari terendam banjir dan rawan gagal tanam jika genangan masih berlanjut hingga beberapa hari kedepan. Di Desa Ngadirejo seluas 27 hektar, Desa Kanorejo seluas 60 hektar, di Desa Sawahan seluas 35 hektar, Desa Karantinoto lebih sedikit yakni 20 hektar, sedangkan di Desa Bulurejo areal persawahan dengan tanaman padi yang terendam seluas 75 hektar.(tur/dra)

Warga Terdampak Banjir Keluhkan Bantuan

TUBAN(BM)-Akibat luapan Sungai Bengawan Solo menyebabkan sebagian wilayah Tuban bagian selatan tergenang sejak tiga hari lalu. Salah satu kondisi terparah ada di kawasan Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang. Desa itu berdekatan langsung dengan sungai dan berada dalam kawasan luar tanggul atau tidak ada batas tanggul banjir. Informasi di lapangan, memperlihatkan kondisi Desa Kebomlati yang dihuni 200 Kepala Keluarga (KK) terendam dengan kedalaman bervariasi. Jalan poros desa yang terendam sepanjang 3 km dan 56 hektar sawah. Kondisi banjir sudah merepotkan aktivitas warga PERWAKILAN

termasuk aktivitas pendidikan. Meski sudah terendam sejak tiga hari terakhir, belum ada bantuan apapun yang diterima warga. Termasuk pendirian posko atau pelayanan kesehatan. “Masyarakat disini sudah terbiasa, tidak dapat bantuan ya sudah biasa. Terendamnya sudah dalam itu yang arah jalan keselatan sekaligus rumahnya,” ungkap Sa’idah (30), warga setempat. Sebenarnya warga berharap adanya pemeriksaan atau pengobatan gratis. Selain antisipasi terhadap kesehatan warga, juga banyaknya anak bermain air banjir juga sebenarnya dikhawatirkan. “Ya kalau ada itu, saya saja mata sakit tidak bisa

beli obat keluar desa sampai sekarang,” imbuhnya. Warga yang rumahnya terendam tidak terlalu dalam masih bertahan. Namun yang sudah kondisi dalam, memilih mengungsi ke rumah saudaranya yang tidak terkena banjir. “Tidak ada yang mengungsi, tapi kabarnya hulu sungai masih terus naik,” tuturnya. Di Kecamatan Plumpang, banjir juga melanda di kawasan Desa Klotok. Dengan menggenangi lahan pertanian 50 hektar. Kemudian di Desa Kedungsoko juga menggenangi 58 hektar. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tu-

BOJONEGORO(BM) Menjelang pelaksanaan aksi damai yang akan dipusatkan di Jakarta pada 2 Desember 2016 Jumat mendatang, Kapolres Bojonegoro menyambangi Ketua MUI Bojonegoro KH. Djauhari Hasan di kediamannya, Selasa (29/11). Menurut Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro pihaknya mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bojonegoro sebagai tokoh agama untuk menghimbau kepada seluruh ormas Islam dan organisasi kepemudaan Islam untuk tidak ikut ke Jakarta, namun agar ikut giat doa bersama yang dilaksanakan di Bojonegoro. “Saat ini kasus Ahok sudah dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan dan menunggu proses hukum selanjutnya,”ungkap Kapolres. Selain itu, Kapolres juga mengajak seluruh ulama, kiai, ustad, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda maupun organisasi Islam serta organisasi kepemudaan Islam untuk mengikuti dan mensukseskan acara doa serta dzikir bersama yang akan dipusatkan di alunalun Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang. “Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara Negara,”pungkas Kapolres.(ndo/dra).

FOTO: BM/SUSWONDO

SILATURAHMI : Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro menyambangi Ketua MUI Bojonegoro KH. Djauhari Hasan di kediamannya.

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.


www.beritametro.co.id

RABU, 30 NOVEMBER 2016

Korban Lapindo Tuntut Sertifikat Tanah Direlokasi ke Lahan Kaplingan di Desa Ketegan

SIDOARJO (BM) – Sebanyak 147 Kepala Keluarga (KK) korban lumpur Lapindo asal Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mempertanyakan sertifikat tanah dan bangunan rumah mereka. Warga mengemukakan pertanyaan itu saat dilangsungkan pertemuan di Balai Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin. Ke-147 warga yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo itu, mempersoalkan lantaran tanah dan bangunan rumahnya di lahan kaplingan di RW 04 Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin tidak bersertifikat sejak relokasi tahun 2007.

Pertemuan yang berlangsung dua jam itu, dihadiri Camat Tanggulangin, Sentot Kunmardianto, Polsek Tanggulangin, Koramil Tanggulangin, serta Kades dan Ketua BPD Ketegan. Karena menemui jalan buntu, pertemuan akhirnya akan dilanjutkan 24 Desember 2016 mendatang. “Meski warga sudah membentuk tim dalam pengurusan sertifikat maupun dokumen lainnya atas tanah bangunan yang mereka tempati ini namun tetap saja tidak jalan,” ungkap Sentot. Ditambahkan Sentot, H Dulloh penjual tanah berjanji akan bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah yang

dihadapi warga korban lumpur yang direlokasi. Apalagi, warga bersedia menanggung biaya sertifikat itu secara swadaya. “Ada 5 sertifikat tanah dan bangunan yang harus dilalui sesuai Perbup Nomor 35 Tahun 2015, tidak hanya izin pengeringan, tapi juga izin perubahan tanah sawah ke tanah kering, taplak kapling, izin perubahan penggunaan tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Perubahan Pemanfaatan Ruang (P2R) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Selama seluruh proses itu belum dilalui jelas sertifikatnya tak bisa selesai,” imbuhnya.

Prosedurnya, kata dia, seharusnya penjual mensertifikatkan induk tanah itu. Kemudian baru dipecah-pecah atas nama ratusan warga yang direlokasi itu. “Rencananya kami akan memanggil notaris karena semua perjanjian itu harus saling menguntungkan. Saya merekom tim warga didampingi Pak Fatkhul Huda karena berpengalaman dalam pengurusan tanah,” tegas Sentot Kunmardianto. Sementara itu, H Dulloh selaku penjual tanah, mengatakan sanggup mensertifikatindukkan lahan yang ditempati korban luapan lumpur Lapindo di lahan relokasi. Namun, dia meminta waktu ke warga

untuk berpikir dan menentukan langkah-langkahnya. Apalagi sekarang, kata Dulloh, sejak dibeli 2007 hingga akhir 2015 ada pembeli yang belum melunasi pembayarannya. Yang lunas diberi Ikatan Jual Beli (IJB) dan kuasa. “Saya siap tanda tangan dan menerimanya permintaan warga mensertifikatkan induk. Tapi masih butuh waktu dalam mempelajari tahapan dan prosesnya,” pungkasnya. (cls/ udi) FOTO: BM/MUCHLIS

DIALOG: Warga yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo saat menggelar dialog di Balai Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Antisipasi Demo 2 Desember, Gelar Deklarasi Damai

FOTO: BM/MUCHLIS

DEKLARASI DAMAI: Kapolresta Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir, menandatangani kesepakatan pada deklarasi damai yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (29/11).

SIDOARJO (BM) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo menggelar deklarasi damai menyikapi rencana aksi damai bela Islam III, Selasa (29/11). Kegiatan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu, melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, ormas Islam, mahasiswa, dan buruh. Dalam sambutannya, Ketua MUI Sidoarjo mengungkapkan, masyarakat Sidoarjo sepakat jika di Negara Indonesia kokoh dan bersatu. Kegiatan bertajuk Silaturrahim dan Deklarasi Damai ini akan terus menanamkan satu kesatuan NKRI “NKRI harga mati. Dan kami di sini sepakat agar Indonesia ini tidak ada gejolak. Baik persoalan Ras, Agama, maupun perbedaan suku. Ini yang perlu kita jaga,” ujar Kiai Hambali saat berada di Pendopo Delta Wibawa.

Menyikapi persoalan aksi bela Islam III yang direncanakan di Jakarta pada 2 Desember mendatang, dirinya menyatakan tetap tak mengikuti aksi itu. Bahkan, dia hanya berdoa agar aksi yang digelar besok bisa berjalan lancar tanpa ada gejolak bagi Indonesia itu sendiri. “Biarkan persoalan itu di proses secara hukum. Saya meyakini pihak kepolisian akan bekerja secara maksimal untuk menangani persoalan tersebut,” tandasnya. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Anwar Nasir menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan masyarakat Sidoarjo terkait keberangkatannya ke Jakarta. Menurutnya, langkah preventif sudah dilakukan pihak kepolisian bersama pimpinan daerah dan tokoh

Kafe Tak Berizin Marak, Komisi A Minta Kasatpol PP Dicopot

SIDOARJO (BM)- Banyaknya kafe dan rumah hiburan umum (RHU) yang tidak berizin atau belum lengkap perizinannya, mendapat sorotan dari anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. H.Kusman, Sekretar is Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan, pihaknya merasa gerah dengan kafe dan RHU yang belum berizin namun masih ngotot untuk beroperasi. “Kafe dan RHU di wilayah Sidoarjo yang belum berizin, kami anggap jumlahnya masih sangat besar,” katanya, Selasa (29/11). Berdasarkan data yang didapat Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, lebih dari

100 kafe dan RHU yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo akan segera memberikan rekomendasi kepada Bupati Sidoarjo untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas semua pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha kafe, resto maupun RHU. Terlebih, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), tidak tegas dalam melakukan tindakan pada setiap pelanggar Perda. “Tindakan paling tegas yang diambil oleh komisi A adalah rekom penertiban usaha kafe dan RHU, disamping

Pada prinsipnya tertundanya pengadaan mobil operasional desa itu karena Provinsi minta jangan sampai ada pemaksaan anggaran di tahun 2016. Kalau pada tahun anggaran 2017 nanti, itu bisa dimasukkan karena anggarannya sudah longgar,” - H.KUSMAN Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo

itu rekom untuk bisa mengganti Komandan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bila tidak berfungsi dalam penegakan Perda,” tegasnya. Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo juga menyikapi hasil

razia yang dilakukan tim gabungan dari Polresta Sidoarjo dan Satpol PP diwilayah Sidoarjo Utara, dimana di lokasi tersebut ditemukan banyak banyak kafe dan RHU yang tidak berizin serta menyedi-

akan jasa pemandu karaoke maupun minuman keras (miras). “Namun Satpol PP belum juga melakukan tindakan tegas berupa penutupan sementara,” tandasnya. (cls/udi)

Banggar Kebut Pembahasan RAPBD 2017

SIDOARJO (BM) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo bekerja keras guna menuntaskan pembahasan Rancangan APBD 2017. Bahkan, di hari libur Sabtu dan Minggu, Banggar tetap mengagendakan pembahasan agar pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 bisa dilakuka secepatnya. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, hal ini dilakukan agar program kerja yang sudah direncanakan bisa langsung dikerjakan awal tahun 2017. “Kalau pengesahan APBD molor, maka konsekwensinya dewan, pejabat dan PNS tidak menerima gaji selama enam bulan,” katanya. Pengesahan APBD mengacu pada Permendagri No 37 Tahun 2014, APBD harus disahkan paling lambat 30 November. Berkaca pada pem-

FOTO: BM/MUCHLIS

Bupati H Saiful Ilah dan Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan

bahasan RAPBD 2016 lalu bisa disahkan tetap waktu. Karena kondisi mepetnya waktu pembahasan hanya sebulan, tentunya akan dibahas semaksimal mungkin. Artinya, pembahasan anggaran akan dilakukan pada hari libur kerja sehingga Banggar bisa lebih menelaah anggaran yang dia-

jukan SKPD. Kendati demikian, lanjut Sullamul, pihaknya optimis pembahasan bisa berjalan dengan skala prioritas. Apalagi, rencana program 2017 sudah direncanakan dan dimasukkan KUA PPAS. Gambaran umum Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)

tahun 2017 untuk Pendapatan daerah, diproyeksikan sebesar Rp 3.863.202.038.541 Secara umum, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) eksekutif mematok angka Rp 1.308.744.237.292. Untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 4.197.066.189.457. Dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.278.496.199.623. Sementara itu, sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disepakati masuk pada Prolegda 2017.Di antaranya 23 Perda tersebut, 15 Raperda merupakan usulan dari eksekutif dan sisanya 8 Raperda inisiatif dari dewan. Menurut Ketua Banleg DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto, 8 Raperda inisiatif itu meliputi Raperda tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan asing, Raperda Pengembangan Keolahragaan, Raperda Pengaturan Rumah Kos, Raperda Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Disabilitas, serta Raperda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. “Lima Raperda ini merupakan inisiatif komisi D DPRD Sidoarjo,” ujar Tarkit. Selain komisi D, dua komisi lain yakni komisi B dan C juga mengajukan Raperda inisiatif. Yakni, Raperda Perubahan Nama BUMD dan Raperda Perubahan Perda no 7 tahun 2007 tentang Reklame. “Sedangkan komisi C mengajukan Raperda Penanggulangan Banjir,” tegas Ketua Bapemperda ini. Sementara itu, untuk Raperda yang diajukan eksekutif, ada tujuh Raperda perubahan perda antara tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2016. Sedangkan sisanya, Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah yang diajukan DPPKA. Dua Raperda yang diajukan Dinas Pertanian peternakan dan perkebunan. (cls/udi)

tokoh yang ada di Sidoarjo agar tetap menjaga situasi aman dan kondusif. “Jauh-jauh hari sudah kami lakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI, terutama yang berkenaan dengan kamtibmas. Terakhir, silaturahmi ser ta deklarasi damai yang digelar hari ini juga bentuk kesadaran kita agar tetap menjaga kebersamaan. Jangan sampai ada perpecahan maupun gejolak yang terjadi di masyarakat,” kata AKBP. Muhammad Anwar Nasir. Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya berharap agar kebersamaan ini tetap dijaga. Sehingga ke depan masyarakat Sidoarjo maupun bangsa Indonesia aman dan kondusif dan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang merusak keutuhan NKRI. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Peringati HUT ke-17, Dharma Wanita Gelar Donor Darah SIDOARJO (BM)- Memperingati HUT nya yang ke-17, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan sosial Donor Darah, Selasa (29/11). Kegiatan yang sekaligus untuk memperingati HUT Korpri ke-45 itu, diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo Hj. Anik Saiful Ilah, dan Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo Hj. Nun Vino Rudy Muntiawan ikut hadir menyaksikan kegiatan itu. Kegiatan donor darah yang dimulai pukul 08:30 WIB itu, diikuti ratusan peserta. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo serta anggota Korpri Sidoarjo datang dengan sukarela untuk mendonorkan darahnya. Ketua Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo, Hj. Nun Vino Rudy Muntiawan mengatakan, kegiatan yang dilakukan kali ini adalah bentuk dharma bakti Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo kepada masyarakat dan pemerintah. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan darah. Ia mengatakan, hampir setiap ulang tahunnya, Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo selalu menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ia berharap, kegiatan donor darah bersama Dewan Pengurus Korpri Sidoarjo dapat berlanjut dan ditingkatkan. Istri dari Sekda Sidoarjo H. Vino Rudy Muntiawan SH itu juga mengatakan, kebutuhan darah sangat urgent dipenuhi. Stok kantong darah tidak boleh habis di pasaran. Pasalnya, darah sangat dibutuhkan bagi penyembuhan. Ia katakana, sangat berartinya darah dapat diungkapkan satu tetes darah bisa menyelamatkan hidup manusia. Karenanya, ia meminta kepada anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah itu. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

KEGIATAN SOSIAL: Wakil Bupati Sidoarjo ikut menyaksikan kegiatan donor darah yang digelar Dharma Wanita di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (29/11).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.