binder10sep20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Wage, 10 SEPTEMBER 2020

Cegah Kluster Pilkada

Gubernur Imbau Paslon Buat Atribut Kampanye Ajak Patuhi Protokol Kesehatan

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti agar penerapan protokol kesehatan tidak boleh menurun sedikitpun dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar Desember mendatang. Hal itu agar tidak sampai muncul kluster penularan dalam pilkada.

Gubernur Khofifah pun meminta pihak-pihak terkait untuk memperhatikan teknis kampanye hingga proses pemungutan suara secara mendetail. Bahkan kepada Paslon (Pasangan Calon), dirinya berpesan agar melakukan kampanye dengan menyertakan atribut yang bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan.

“Saya menghimbau para paslon supaya membuat atribut-atribut kampanye yang isinya mengajak untuk patuh pada protokol kesehatan. Seperti ajakan bermasker, cuci tangan dan jaga jarak,” ungkap Gubernur Khofifah usai  ke halaman 11

Oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Khofifah :

‘Indonesia Kehilangan Jurnalis Terbaik’ Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan belasungkawa dan duka cita mendalam atas meninggalnya jurnalis senior sekaligus pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama, Rabu (9/9).

“Secara pribadi dan atas nama Pemprov Jatim saya menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Pak Jakob. Semoga beliau mendapat tempat terbaik disisi Tuhan, diampuni segala dosa dan khilafnya dan diterima segala amal dan

Pasca Sanksi, DPRD Awasi Hak Keuangan Bupati Jember Jember, Bhirawa ‘Do’a orang Jember di Ijabah’ demikian komentar Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dalam akun face booknya yang diunggah Selasa (8/9/2020). Komentar singkat Ahmad Halim ini diunggah setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Paranwansa memberikan sangsi kepada Bupati Jember Faida.

Jakob Oetama

keb a i k a n nya,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/9).  ke halaman 11

MITRA

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan sanksi kepada Bupati Faida dengan tidak dibayarkan semua hal keuangan sebagai Bupati selama 6 bulan

kedepan. Sanksi ini diberikan atas keterlambatannya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2020.

“Parlemen akan serius men-

BANYAK hal yang baru di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sejak dikomandoi Dr Alwi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dengan gayanya yang memiliki sisi sosial ke-

masyarakatan dan keagamaan yang tinggi.

Sebagai sarjana agama dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, Alwi memang punya latar belakang agama yang kuat.

Karena itu, Ia kerap menjadi imam shalat berjamah di  ke halaman 11

Dr Alwi

Sentil

Dispendik Surabaya Sebut karena Human Error - Bu guru juga manusia, bisa salah Gubernur Imbau Paslon Buat Atribut Kampanye Ajak Patuhi Protokol Kesehatan - Bakal dapat masker gratis Memasuki Musim Tanam, Stok Pupuk di Jatim Langka - Ini yang membuat petani puyeng

gawasi pelaksanaan hukuman tersebut agar tidak terjadi penyelewengan. Sanksi berlaku sejak Surat Gubernur ditetapkan,’ ujar Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kepada media di Gedung DPRD kemarin, Rabu (9/9).

Menurut Itqon, sanksi Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat menunjukkan Salinan dituangkan dalam SK Gusanksi dari Gubernur Jatim Khofifah yang ditujukan kepada  ke halaman 11 Bupati Jember, Rabu (9/9).

Salah Input Gambar Sekolah Daring

Dispendik Surabaya Sebut karena Human Error

Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (9/9).

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya memberikan klarifikasi soal kesalahan input gambar yang dilakukan oleh salah satu guru pada saat mengajar sekolah daring di program GURUku. Program pembelajaran ini disiarkan secara live oleh SBO TV dan streaming YouTube pada 8

September 2020. Saat itu, lambang negara sila keempat digambarkan kepala banteng mirip logo salah satu partai politik.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo mengatakan, atas nama Dispendik, ia menyampaikan permohonan maaf

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran saat hadir pada acara Apel Komandan Satuan (Dansat) Kodam V/Brawijaya TA 2020 di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya, Rabu (9/9).

karena ada salah satu guru yang mengajar di program GURUku, ada kesalahan input data atau input gambar. Guru tersebut atas nama Afita Nurul Aini yang sudah mengajar di program tersebut sebanyak empat kali.  ke halaman 11

Temui KPU RI, Dewan Tak Ingin Ada Kluster Baru di Pilkada Serentak DPRD Jatim, Bhirawa Tak ingin ada kluster baru dalam pilkada serentak di Jatim, Komisi A DPRD Jatim menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (8/9) di Jakarta. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini “belanja masalah” agar tahapan pilkada bisa berjalan sukses.

Pertemuan ini membahas pelbagai hal diantaranya evaluasi tahapan pencalonan Pilkada.

Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen Jendral TNI (Purn) Istu Hari Subagio.

Ikut serta dalam rombongan Wakil Ketua Komisi A, Hadi Dediyansyah dan Bayu Airlangga, serta sejumlah Anggota lainnya.

“KPU juga mengharapkan peran kami Komisi A untuk bersama-sama mensukseskan pilkada serentak di Jatim,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen Jendral TNI (Purn) Istu Hari Subagio saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Rabu (9/9).  ke halaman 11

Perumda Tugu Tirta dan USAID Pasang Wastafel Portable

Cukup Ditekan Pakai Kaki Air Keluar, Dilengkapi Edukasi Tata Cara Mencuci Tangan Pemberian fasilitas kepada masyarakat umum, untuk menunjang protokol kesehatan dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Sebagai pihak yang memberikan layanan air bagi pelanggan, perusahaan daerah yang kini berganti nama Perumda Tugu Tirta menunjukan komitmennya peduli akan penanggulangan virus corona atau Covid-19.

M Taufik, Kota Malang

Bekerjasama dengan United States Agency for International Development atau Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID), Perumda Tugu Tirta memasang sebanyak 30 wastafel. Selain memasang wastafel, Perumda Tugu Tirta juga ikut mengkampanyekan disiplin pro-

tokol kesehatan pencegahan Covid19 kepada masyarakat. Seperti jarin cuci t angan sebagai langkah untuk menggalakkan hidup bersih dan sehat.

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang M Nor Muhlas mengutarakan, program ini merupakan bantuan dari USAID seiring dengan terus meluasnya penyebaran covid-19 di Kota Malang yang

belum kunjung mereda. Wastafel portabel tersebut dipasang di berbagai fasilitas umum, agar masyarakat Kota Malang rajin melakukan cuci tangan untuk memutus penyebaran Covid 19.

Kegiatan ini, menurut Nor Muhlas, sebagai bentuk PDAM peduli. Jadi anjuran cuci tangan oleh pemerintah ditunjang dengan fasilitas yang disiapkan oleh PDAM. “Kita bekerja sama dengan USAID. Pemasangan wastafel portabel di berbagai lokasi area publik, pasar, kantor- kantor pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat Kota Malang,” kata  ke halaman 11

m taufik/bhirawa

Perumda Tugu Tirta Bekerjasama dengan USAID Pasang Wastafel Portable yang dipasang di 30 titik di Kota Malang.

EKSEKUTIF Bupati dan Forkopimda Minta Bapaslon Ikuti Prokes Kamis Wage, 10 September 2020

Halaman 2

Hindari Penyebaran Covid-19 Kluster Pilkada

Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama jajaran Forkopimda diantaranya Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai, Kajari Situbondo Nur Slamet, perwakilan Bawaslu Situbondo Slamet, Perwakilan KPU Situbondo serta Ketua DPRD Situbondo Edi Wahyudi.

Jajaran Forkopimda tersebut mengikuti rapat koordinasi melalui video confrence (vidcon) di Room Intellegence lantai II Pemkab Situbondo, Rabu (9/9).

Rapat koordinasi diselenggarakan melalui vidcon bersama Menko Polhukam, Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Banwaslu RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kasatgas Covid-19.

Mereka membahas tentang protokol kesehatan Covid-19 yang diabaikan pada saat pendaftaran bapaslon bupati dan wakil bupati di seluruh Indonesia.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan agar pilkada serentak tahun 2020 tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19, seluruh kepala daerah yang melaksanakan pilkada ikut mengawal agar tidak terjadi klaster Covid-19.

Bupati Dadang menambahkan, Forkopimda Situbondo sudah memetakan titik rawan yang bisa memunculkan klaster baru Covid-19 pada pilkad 9 Desember 2020 mendatang.

sawawi/bhirawa

Situasi pelaksanaan video conferensi di Room Intellegence Pemkab Situbondo yang diikuti Bupati Dadang Wigiarto dan jajaran Forkopimda Rabu (9/9).

“Forkopimda Situbondo akan memfasilitasi KPU dan Banwaslu Situbondo supaya menyiapkan komunikasi dengan pasangan calon dan partai pengusung agar tidak mengerahkan massa,” kata Bupati Dadang.

Bupati Dadang kembali menegaskan, kejadian pendaftaran bapaslon bupati wakil bupati Situbondo

KILAS BIROKRASI

Pemkab Jombang Terima Bantuan Mobil dari CSR Bank Jatim Jombang, Bhirawa Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menerima bantuan Mobil dari CSR (Corporate Social Responsibility) dari Bank Jatim.

Acara penyerahan tersebut dikemas dalam Launching Program CSR dan Launching e-BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) di Pendopo Kabupaten Jombang Rabu pagi (09/ 09) yang diawali dengan kegiatan santunan anak yatim.

Ikut hadir dan menyaksikan penyerahan CSR tersebut para Asisten, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Bappenda, serta para Camat se-Kabupaten Jombang.

Tampak hadir juga, Deputi Kepala Perwakilan BI, Provinsi Jatim Imam Subarkah, Direktur TI dan Operasi Bank Jatim Tonny Prasetya, Pimpinan Corporate Secretary Bank Jatim Pusat, Glemboh Priambodo dan Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, Mukti Nur Rahman.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, pada acara tersebut selain menerima bantuan 1 unit mobil dari Bank Jatim, juga menerima uang pecahan 75 Ribu Rupiah dari Bank Indonesia.

Pecahan uang 75 Ribu ini jumlahnya sangat terbatas, tidak akan menjadi alat untuk transaksi jual beli, tetapi akan dijadikan sebagai souvenir pribadi. [rif]

pada 6 September 2020 yang mengerahkan massa dinilai oleh pemerintah pusat dianggap kurang berhasil dalam mengendalikan protokol kesehatan Covid-19.

“Tahapan-tahapan pilkada yang dianggap rawan dengan penularan Covid-19 tersebut diantaranya pengumpulan orang dengan jumlah yang banyak. Misalnya, saat pe-

ngundian nomor urut, kemudian penetapan pasangan calon sangat berpotensi berkerumunanya massa,” papar Bupati Dadang.

Untuk itu, sambung Bupati Dadang, agar bisa menghindari kerumunan atau berkumpulnya massa pendukung bakal calon bupati dan wakil bupati harus ada peran aktif dari KPU dan Banwaslu Situbondo.

“Bawaslu dan KPU Situbondo seharusnya mendatangi para bakal calon dan mengajak mereka untuk tidak melakukan pengerahan massa pada tahapan-tahapan pilkada selanjutnya,” jelasnya.

Dalam hal ini Kemendagri, kata Bupati Dadang, kedepan akan memfasilitasi atau membuat sanksi terhadap bakal pa-

sangan calon apabila tidak bisa mengendalikan pendukung dalam menggalang kerumunan.

“Kemendagri akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi via vidcon ini. Kedepan akan ada sanksi bagi bapaslon yang tidak bisa mengendalikan para pendukung massanya,” pungkas Bupati Dadang. [awi]

Wali Kota Bongkar Bangunan Permanen di Hutan Kasinan Batu, Bhirawa Meskipun sempat berjalan alot, mediasi perseteruan pemanfatan hutan Kasinan yang ada di wilayah Kelurahan Pesanggrahan Kota Batu membuahkan dua keputusan penting.

Mediasi yang dilaksanakan di Rupatama Balai kota Batu, Rabu (9/ 9), dipimpin langsung Wali Kota Batu—Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi dan dihadiri Forkompimda Batu serta dua pihak yang berseteru.

Dalam keputusannya, Dewanti menyatakan menutup operasional wana wisata Alaska yang mendapatkan penolakan warga, dan segera membongkar keberadaan bangunan permanen yang ada di kawasan hutan Kasinan.

Diketahui, pembangunan dan keberadaan wana wisata Alas Kasinan (Alaska) telah mendapat penolakan dari warga Desa Pesanggrahan terutama warga yang tergabung dalam Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam).

Karena wana wisata ini berada di kawasan hutan lindung dan telah menyebabkan kerusakan ekologi

anas bachtiar/bhirawa

Suasana rapat mediasi antara wana wisata Alaska dengan warga Kelurahan Pesanggrahan yang dpimpin langsung Walkota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko di Rupatama Balaikota Batu, Rabu (9/9).

kawasan resapan air. Akibatnya, debit air yang keluar dari Sumber Kasinan sekarang mulai menurun.

Dengan adanya fakta tersebut, pemkot akan melibatkan para ahli lingkungan untuk membuat kajian bersama.

“Kita akan segera memanggil para ahli untuk melakukan kajian terhadap keberadaan (wana wisata) Alaska.

Dan selama menunggu hasil kajian tersebut, saya minta operasional dari

Alaska ini untuk berhenti,” ujar Dewanti Rumpoko, Rabu (9/9).

Pada intinya, lanjut Dewanti, dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat permanen.

Demikian juga dengan keberadaan kolam renang yang informasinya tengah dibangun oleh pihak Alaska.

Untuk itu wali kota bersama Forkompimda Batu mengagendakan peninjauan langsung keberadaan

bangunan di wana wisata Alaska ini.

“Kita akan melhat langsung ke wana wisata Alaska untuk memeriksa keberadaan bangunan di sana. Jika ada yang bersifat permanen maka dengan persetujuan Alaska dan disaksikan oleh warga, kita akan membongkar bersama bangunan tersebut,” tegas Dewanti.

Sementara, Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama yang juga hadir dalam mediasi mengatakan bahwa sebelumnya kedua belah pihak, yaitu wana wisata Alaska dan warga samasama membuat laporan pengaduan ke Polres Batu. Masing- masing mengadukan adanya pengerusakan yang dilakukan lawan berseterunya.

Kapolres menyatakan dukungannya atas keputusan yang dihasilkan kemarin. Dan ia berharap masingmasing pihak yang berseteru bisa sama-sama menahan diri.

“Saya pikir apa yang diputuskan pada siang ini (kemarin) sudah cukup bijak. Untuk itu masing- masing pihak saya harap bisa menahan diri,” ujar Harvi, panggilan akrab Kapolres Batu. [nas]

Bupati Tantri Blusukan Operasi Masker Di Pasar Bayeman, 24 Orang Masih Tidak Bermasker Pasar tradisional menjadi salah satu pilot project dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

diskominfo/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi, menandatangani berita acara pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di Lingkup Pemkot Madiun yang dilantik, di Taman Sumber Wangi, Selasa Malam (8/9) (atas). Wali Kota Madiun, Maidi, membacakan kata kata pelantikan kepada pejabat eselon II, III dan IV di Lingkup Pemkot Madiun yang dilantik, di Taman Sumber Wangi, Selasa Malam (8/9) (kanan).

Diharapkan Penanganan Covid-19 dan Pertumbuhan Ekonomi Biar Lebih Maksimal

Wali Kota Madiun Lantik 238 Pejabat Eselon II, III dan IV di Sumber Wangi Malam Hari Meski acara mutasi 238 pejabat Pemerintah Kota Madiun sekaligus dilakukan pelantikan oleh Wali Kota Madiun, Maidi pada malam hari berjalan khidmat dan lancar tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Pelantikan pertama di Taman Sumber Wangi sebelah selatan Kantor Pemkot Madiun, Selasa Malam (8/9) sebanyak 102 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Kedua pelantikan, Rabu malam (9/9) sebanyak 136 terdiri guru, tenaga kesehatan, analisis keuangan, pranata komputer.

“Dipilihnya pelantikan di Sumber Wangi itu, kita menghindari gedung ber-ac, makanya pelantikan di tempat terbuka ini.Dilakukan malam hari biar hening dan tenang. Kita menghindari adanya klaster perkantoran maupun keluarga,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi pada sambutannya dalam pelantikan maupun kepada wartawan usai acara pelantikan.

Menurut Wali Kota Maidi, pelantikan di luar ruang juga untuk memudahkan dalam pengaturan jaga jarak. Pelantikan juga sengaja terbagi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama Selasa malam (8/9) dan kedua pada Rabu (9/9) malam. Dijelaskan oleh Wali Kota, Taman Sumber Wangi merupakan taman baru.

Pejabat yang dilantik juga diharap memiliki semangat baru dalam bekerja dan berkarya pada jabatan yang baru.

‘’Ini tempat baru, pejabatnya juga baru.Saya berharap segera menyesuaikan. Segera bisa mengikuti pola dan perkembangan kota yang baru. Pola yang sesuai dengan keinginan masyarakat,’’ tegasnya.

Kesempatan itu, Wali Kota menyebut pejabat yang dimutasi tersebut sudah disesuiakan dengan bidang dan keahlian masing-masing.

Baik secara latar belakang pendidikan maupun kemampuan di luar akademi.Penempatan juga tak datang begitu saja.Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah menggodok penempatan pejabat tersebut sejak empat bulan terakhir.

Pertimbangan penempatan ratusan pejabat itu, lanjutnya, juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Madiun sekarang ini.Salah satunya, terkait pencegahan Covid19 dan peningkatan perekonomian. ‘’Kita harus menjalani tatanan kehidupan baru.Pejabat yang dilantik ini juga sudah kita sesuaikan dengan kebutihan untuk mengerem Covid-19 dan ngegas perekonomian,’’ paparnya.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Kepegawaian Daerah

diskominfo/bhirawa

Kepala BKD Kota Madiun, Haris Rahmanudin membacakan nama-nama para pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik Wali Kota Madiun, Maidi, di Taman Sumber Wangi, Selasa malam (8/9).

(BKD) Kota Madiun, Haris Rahmanudin, Rakyat. Drs. Gaguk Hariyono, Insmenyatakan pelantikan itu berda- pektur. Dra. Rully Dwi Ratnawati sarkan Keputusan Wali Kota Madiun Kepala Dinas Penanaman Modal, Nomor : 821.2-401.201/25, 26 /K /2020 Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tentang Pengangkatan Pegawai Koperasi dan Usaha Mikro.

Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Ansor Rasidi. S.Sos, M.Si Kepala Tinggi Pratama, Jabatan Administra- Dinas Perdagangan. Totok Sugiarto, SH. tor dan Jabatan Pengawas di Ling- M.Si, Kepala Dinas Perumahan dan kungan Pemerintah Kota Madiun Kawasan Permukiman. Harum Kutertanggal 7 September 2020. sumawati, S.Sos Kepala Dinas PerPara pejabat yang dilantik Wali Kota hubungan. Ir. Agus Siswanta Kepala Madiun, Maidi, terdiri dr. Agung Dinas Linhkungan Hidup.Sudandi.S.Sos Sulistya Wardani, M.Mkes, Asisten Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Aset Daerah. Ir. Soeko Dwi Handiarto, Rakyat Sekretariat Daerah. Drs. Ahsan MT, Kepala Bappeda. Hanto Margono, Sri Hasto, Asisten Administrasi S.Sos. MM Sekretaris Dinas Kesehatan Pembangunan dan Umum Sekretariat dan Keluarga Berencana. Agus Mursidi, Daerah. Suyoto, SIP Staf Ahli Bidang AP Kepala Bagian Pemerintahan Umum Pemerintahan, Hukum dan Politik. R. Sekretariat Daerah. Dan Sunarto, ST Andriono Waskito Murti, SH, Staf Ahli Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bidang SDM dan Kesejahteraan Kuncen Kecamatan Taman. [dar.adv]

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bekerja sama dengan Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo melakukan operasi penegakan protokol kesehatan pemakaian masker bagi para pedagang dan pembeli di Pasar Bayeman Kecamatan Tongas, Rabu (9/9) pagi.

Operasi penegakan protokol kesehatan yang dipimpin oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi serta Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo ini dilakukan untuk melihat langsung penegakan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker saat pedagang dan pembeli bertransaksi di pasar.

Dalam kesempatan tersebut Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Tongas memberikan sosialisasi dan sanksi sosial untuk mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat paham dan sadar terhadap manfaat memakai masker demi menjaga kesehatan dan

Bupati Tantri beri hukuman sosial bagi tak bermasker.

menghindari terhadap penularan virus Covid -19.

Pada operasi penegakan protokol kesehatan ini terdapat 24 orang yang telah melanggar protokol kesehatan yakni tidak memakai masker saat berada di Pasar Bayeman.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi ringan kegiatan sosial berupa penanaman bibit dengan cara memindahkan bibit tanaman ke polybag, sanksi sosial menyapu dan membersikan kotoran di halaman Pasar Bayeman, woro-woro atau memberikan informasi kepada masyarakat dampak buruknya tidak memakai masker dan pelanggar duduk di dalam mobil jenazah dan berhadapan dengan keranda mayat.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengungkapkan kedatangannya bersama dengan Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo di Pasar Baye-

wiwit agus pribadi/bhirawa

man dilakukan untuk memberikan semangat kepada satgas kecamatan dalam hal penegakan penerapan disiplin protokol kesehatan.

“Sosialisasi telah dilakukan secara massif, tidak hanya untuk sebulan maupun dua bulan saja, namun sudah dilakukan sejak awal pandemi Covid -19. Disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan perlu kita tingkatkan terus,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri memberikan apresiasi atas langkah dan kreatifitas Satgas Covid -19 Kecamatan Tongas yang telah memberikan edukasi sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya kegiatan sosial berupa menanam dengan memindahkan bibit tanaman di tempat polybag sebagai sanksi sosial sebagai wujud nilai sosialisasi edukasi pada masker.

Kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker dalam beraktifitas harus ditingkatkan. [wap]

Kamis Wage, 10 September 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 3

KILAS DAERAH

hilmi husain/bhirawa

Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur, H Aminurokhman (kanan pertama) bersama M Hasjim Asjari (kanan dua) maju sebagai bakal calon Wakil Wali Kota bersama Raharto Teno Prasetyo (kiri dua) sebagai bakal calon Wali Kota Pasuruan.

Maju di Pilwali, Partai Nasdem Siapkan PAW Pengganti Hasjim

Pasuruan, Bhirawa Bakal calon Wakil Wali Kota Pasuruan, M Hasjim Asjari sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan. Surat pernyataan pengunduran diri sudah disampaikan ke sekretariat DPRD Kota Pasuruan.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur, H Aminurokhman menyatakan saat mendaftar di pilwali ke KPU Kota Pasuruan, Hasjim sudah melampirkan pernyataan pengunduran diri dengan tanda terima dari sekretariat DPRD Kota Pasuruan.

“Waktu pendaftaran Pilwali di KPU Kota Pasuruan kemarin, surat pernyataan pengunduran diri sudah dilampirkan. Dengan bukti tanda terima dari sekretariat DPRD Kota Pasuruan,” ujar Aminurokhman, Rabu (9/9).

Pada Pilwali tahun ini, M Hasjim Asjari maju sebagai bakal calon Wakil Wali Kota bersama sang petahana, Raharto Teno Prasetyo sebagai bakal calon Wali Kota Pasuruan.

Pasangan TEGAS (Teno Gandeng Hasjim) diusung oleh 4 parpol dengan total perolehan 9 kursi di legislatif, yakni PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem dan Gerindra. Mereka juga didukung 5 parpol non parlemen yakni Partai Demokrat, Perindo, Berkarya, PBB dan PKPI. Sedangkan penggantian antar waktu (PAW) adalah Jejeb Nur Khamid yang merupakan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan. Pasalnya, berdasarkan ketentuan, Jejeb Nur Khamid peraih suara terbanyak kedua dari Partai Nasdem di daerah pemilihan (dapil) yang sama dengan Hasjim, yakni di Kecamatan Purworejo.

“Nanti ada rekomendasi keluarnya dari KPU berdasarkan tabulasi suara pada waktu Pileg,” kata Aminurokhman. [hil]

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dan Bupati Fadeli saat operasi pasar dan menegaskan ke masyarakat pentingnya protokol kesehatan.

alimun hakim/bhirawa

Bupati Fadeli dan Dandim Tegaskan Masyarakat Harus Patuhi Prokes Lamongan, Bhirawa Bupari Fadeli terus menghimbau dan menekankan kepada seluruh masyarakat Lamongan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer.

Fadeli juga menegaska kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dikenai teguran hingga sanksi tegas. Hal itu berdasarkan perbup nomor 35 tahun 2020 tentang perubahan atas perbup nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Dalam status transisi darurat ke pemulihan, pemerintah Kabupaten Lamongan akan berikan teguran berupa lisan atau tulisan, serta sanksi sosial, Pembubaran massa, Penyitaan KTP, hingga Pencabutan izin sesuai kewenangan jika

tidak mematuhi protokol kesehatan,” tegas Fadeli, Rabu(9/9).

Selain penerapan sanksi tegas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, Aparat Penegak Hukum juga dapat melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itulah TNI-Polri terus menggelar iperasi ptotokol kesehatan di Lamongan, utamanya pada kluster pasar. Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 0812/09 Mantup yang keliling pasar tradisional.Hal tersebut dilakukan guna memutus mata rantai Covid19 di wilayah Kabupaten Lamongan.

Anggota Kodim ditataran paling mendasar Babinsa menekankan kepada masyarakat untuk mematuhi Protokol kesehatan selama melakukan aktivitas berbelanja atau jual beli seperti menghindari terjadinya kerumunan, memakai masker dan tidak lupa mencuci tangan pakai sabun.

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono mengatakan,” Dimasa pandemi ini, kami tidak hanya memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, tapi juga ikut berperan dalam mencegah penyebaran Covid 19 di wilayah binaan,” terang Dandim.

Dandim mengatakan pemantauan pasar tradisional ini, sebagaimana instruksi dari Komando Atas untuk terus memberikan arahan dan himbauan kepada masyarakat.

Bukan hanya itu, masyarakat kita minta menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tentang pendisiplinan Prokes, menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer.

“Kami rutinitas melakukan patroli di tempattempat keramaian, seperti tempat wisata dan pasarpasar yang ada di wilayah binaan,” katanya. [aha]

Tim MA–Mujiaman Belum Terima Hasil Swab Siap Jalani Protokol Kesehatan Jika Memang Positif Surabaya, Bhirawa Banyak pihak yang mempertanyakan status kesehatan Machfud Arifin dan Mujiaman. Apalagi, setelah KPU memberikan keterangan bahwa ada salah satu calon wali kota yang dinyatakan positif Covid19. Namun, hingga Rabu sore (9/9) tim pemenangan belum hasil resmi dari swab tersebut.

Ketua Tim Pemenangan MA– Mujiaman, Miratul Mukmini mengaku belum mengetahui hasil swab yang dilakukan pada Senin (7/ 9). Baik dari pihak RSUD dr Soetomo maupun KPU Kota Surabaya.

“Belum ada,” ujarnya. Pria yang akrab disapa Gus Amik itu menyatakan bahwa Machfud memang sempat menjalani isolasi mandiri sejak 25 Agustus. Sebab, ada salah satu anggota tim pemenangan yang ternyata reaktif setelah dilakukan rapid tes.

“Pak MA kondisinya sehat wal afiat. Tetapi, beliau berinifiatif untuk melakukan karantina karena salah satu tim yang bersangkutan termasuk ring satu,” terangnya.

Pada 5 September, Machfud menjalani swab di RS National Hospital. Hasilnya, Machfud dinyatakan negatif Covid-19. Di hari yang sama, Mujiaman juga menjalani swab. Mantan Dirut PDAM Surya Sembada itu melakukan swab di RS Premier Surabaya. Pria yang

juga ketua RW 3 Kelurahan juga dinyatakan negatif.

Besoknya, tanggal 6 September, keduanya mendaftar di kantor KPU Kota Surabaya di Jalan Adiyawarman.

Semua berkas yang dibutuhkan sudah diserahkan. Termasuk hasil swab yang menyatakan dua paslon tersebut negatif. “Itu memang sebagai salah satu syarat mendaftar dan semuanya dinyatakan lengkap dan diterima,” kata Gus Amik.

Tanggal 7 September, Machfud dan Mujiaman kembali menjalani swab di RSUD dr Soetomo. Hingga Rabu kemarin, tim pemenangan belum menerima hasil swab tersebut. Namu, beredar kabar bahwa salah satu paslon positif Covid.

Gus Amik mengaku belum bisa memberikan kesimpulan. Yang jelas,

Cawali Mahfud Arifin tetap berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh.

jika memang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, pihaknya tentu akan siap mengikuti prosedur yang ada.

“Karena Covid-19 ini bukan aib dan siapa saja bisa kena. Kalaupun hasilnya

andre/bhirawa

demikian, tentu pak MA akan mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan dari pemerintah,” jelasnya.

Namun, mantan bupati Magetan itu menyayangkan adanya ke-

terangan dari komisioner KPU Suprayitno yang memberikan keterangan ke media terkait hasil swab paslon tertentu. Sebab, itu merupakan hasil rekam medik yang bersifat rahasia. Dalam etika medis, hal itu bukan untuk dipublikasikan.

Kecuali, yang membuka adalah orang yang bersangkutan.

“Dan itu sangat tidak etis tentunya,” ucapnya. Menurut Gus Amik, berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jika hasilnya positif bisa dicek ulang setelah lebih dari 24 jam. Jika tetap positif, akan dilakukan terapi sesuai derajat sakitnya.

“Kalau tanpa gejala, cukup isolasi saja. Setelah itu, dicek lagi tujuh hari kemudian. Itu hasil konsultasi saya dengan Dirut RSUD dr Soetomo,” terangnya. [dre]

Gandeng 36 Perusahaan dan Lembaga

Bersama Menanggung Biaya Pendidikan Pelajar SMP Air mata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya tumpah tak tertahan. Ia seakan tak mampu menahan rasa gembiranya. Pasalnya, para pelajar SMP yang berasal dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), nantinya bisa sekolah tanpa memikirkan biayanya. Sebanyak 36 perusahaan dan lembaga sudah siap menanggung biayanya.

Bantuan 36 perusahaan dan lembaga itu berupa pemberian bantuan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) berbentuk beasiswa pendidikan. Pe nyerahan bantuan itu pun telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (7/9/2020).

Dengan sorot bola mata yang berkacakaca, Wali Kota Risma menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada 36 perusahaan dan lembaga yang telah peduli terhadap pendidikan anak-anak Surabaya.

Apalagi, jumlah nominal yang terkumpul sangatlah besar, yakni sekitar Rp 4,3 miliar.

“Atas nama pemerintah dan warga penerima beasiswa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan bapak ibu sekalian kepada anak-anak kami,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Saat mengingat kembali beberapa tahun silam, hati kecil Wali Kota Risma mengaku

seakan teriris. Sebab, ketika di awal ia menjabat wali kota, banyak anak-anak Surabaya yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Hal itu lantas berdampak pada tindakan kriminal dan perilaku negatif yang terjadi pada anak-anak.

Namun, lambat laun kisah pilu itu berangsur sirna. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya dengan berbagai cara untuk mengakomodir semua kebutuhan pendidikan anak dari keluarga MBR. Salah satunya di tahun 2020, pemkot meningkatkan alokasi anggaran di bidang pendidikan, yaitu sebesar 21 persen. Alokasi tersebut, antara lain digunakan dalam urusan sarana dan pra-sarana, infrastruktur, pendidikan gratis, hingga kesejahteraan guru.

Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan siswa keluarga MBR yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta, Wali Kota Risma setiap bulan juga mengajak pegawai di Pemkot Surabaya untuk mengumpulkan

uang pribadi yang dijadikan semacam zakat.

Ketika sudah terkumpul, uang ini yang digunakan untuk membiayai anak putus sekolah hingga membantu daerah lain yang terkena bencana alam.

“Namun saat ini uang itu kami gunakan untuk membiayai penanganan Covid-19, terutama yang pasien sedang melakukan isolasi mandiri. Biasanya kami menggunakan uang itu untuk membiayai mereka (siswa),” paparnya.

Rupanya langkah pemkot mengakomodir kebutuhan pendidikan siswa keluarga MBR dengan cara itu mendapat respon positif dari kalangan swasta. Perusahaan, lembaga, maupun perseorangan itu pun saling bahu-membahu mendukung pemkot membiayai pendidikan anak-anak Surabaya melalui CSR beasiswa.

Atas dasar itulah yang kemudian membuat air mata Wali Kota Risma tak terbendung hingga tumpah. Karena, ia tak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya ketika perusahaan/lembaga ini berkomitmen mendukung pemkot dalam pemenuhan biaya pendidikan anak-anak Surabaya. “Alhamdulillah saya matur nuwun sekali. Sehingga anak-anak bisa sekolah dengan baik tanpa mereka memikirkan dari mana bisa mem-

bayar. Saya terima kasih sekali, karena anak-anak telah dibantu biaya pendidikannya,” tutur Wali Kota Risma.

Presiden UCLG Aspac itu berharap, ke depan tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang tidak bisa sekolah karena masalah biaya. Apalagi, dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya anak putus sekolah itu sangat besar. “Mereka telah terbantu untuk pendidikannya. Alhamdulillah matur nuwun (terima kasih) sekali. Bapak ibu, saya terima kasih sekali atas nama warga,” tutur Wali Kota Risma di akhir sambutannya.

Menariknya, di sela berlangsungnya acara penandatanganan MoU CSR beasiswa itu, rupanya memantik hati kecil salah satu tamu undangan yang hadir. Dia adalah Heru Budi Hartono, Ketua Yayasan Sekolah Tiga Bahasa Xin Zhong School.

Secara spontanitas, dia menyumbangkan uang pribadinya senilai Rp 450 juta. Uang pribadi itu akan diberikan kepada sekitar 50 orang pelajar SMP dari keluarga MBR untuk membiayai pendidikan mereka hingga tahun ketiga.

“Saya pribadi membantu ini supaya bisa membantu anak-anak yang tidak mampu.

Supaya mereka mendapat pendidikan yang bagus. Kemudian mereka dapat berbakti

kepada Indonesia. Itu tujuan saya,” kata Heru Budi Hartono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo mengatakan, berdasarkan data MBR yang tercatat, hingga saat ini total ada sekitar 13 ribu anak yang menerima intervensi bantuan berupa beasiswa itu. Penerima beasiswa itu terdiri dari siswa keluarga MBR jenjang SMP. “Jadi intervensi ini untuk anak-anak yang masuk ke SMP. Kemudian yang kedua melalui sekolah mitra warga. Jadi kalau dari mereka ada yang bersekolah di swasta mereka sudah tidak perlu bayar lagi,” kata Supomo.

Karena itu, Supomo menyatakan, bahwa sekolah swasta yang menerima siswa dari mitra warga tidak perlu lagi khawatir. Sebab, Pemkot Surabaya telah menggandeng perusahaan/lembaga untuk menanggung semua biaya para siswa itu

sampai lulus. Apalagi, saat ini perlakuan sekolah swasta sama seperti di sekolah negeri gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. “Sampai lulus tiga tahun.

Jadi tidak ada biaya uang gedung atau semacamnya. Tapi kalau untuk uang rekreasi sama seperti sekolah negeri mereka membayar sendiri,” jelas Supomo.

Hingga saat ini, ada sekitar 200 sekolah swasta yang tergabung dalam program mitra keluarga. Sedangkan untuk jumlah siswanya, mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya itu menyebut, bahwa hal itu tergantung pada masing-masing sekolah.

“Kalau untuk buku sudah dicover oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) itu masih ada kekurangan. Nah, kekurangan ini lah yang tercover oleh CSR tadi,” pungkasnya. [ADV]

Kamis Wage, 10 September 2020

TAJUK

Sertifikasi Dakwah Pemerintah melalui Kementerian Agama me-wacana-kan penerbitan sertifikat dakwah. Tidak bermaksud menghalangi kegiatan dakwah (semua agama), melainkan memberi jaminan lebih menenteramkan umat. Proses sertifikasi akan menjadi per-kuliah-an juru dakwah sebagai bekal “membimbing” umat. Negara berkewajiban menjamin ketenteraman masyarakat. Sekaligus memiliki kewenangan mengatur kehidupan sosial dalam bernegara.

Pelaksanaan ibadah keagamaan dijamin konstitusi. UUD pasal 28E ayat (1) menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran ….” Begitu pula kinerja profesi juru dakwah agama-agama, dijamin konstitusi. UUD pasal 28E ayat (3), menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sehingga peribadatan, dan kegiatan penunjang peribadatan menjadi “domain” masyarakat.

Paradigma dakwah Islam mengajarkan metode dakwah sebagai rahmatan lil ‘alamiin (kemanfaatan seluruh alam). Ber-visi utama amar ma’ruf (menyeru kepada kebajikan). Namun tak jarang kegiatan dakwah agama menjadi pemicu ke-gaduh-an sosial, dan tawur sosial. Maka negara wajib melindungi kelompok “korban” dakwah, dan kelompok minoritas. Masih banyak pula dakwah agama, nyata-nyata menghina sesama umat se-agama, dan kelompok lain yang berbeda keyakinan agama. Realitanya, masih banyak dakwah agama berisi olok-olok, dan menista kelompok lain. Banyak juru dakwah merasa keyakinannya paling benar, yang lain salah. Menuduh kelompok lain sebagai sesat, dan kafir. Ironisnya, sebagian juru dakwah terpapar ekstremisme, dan radikalisme kelompok transnasional. Terpapar gerakan terorisme internasional. Maka negara wajib mengatur sebagai perlindungan, sesuai konstitusi, tercantum dalam pembukaan UUD alenia ke-empat.

Lebih ironis, karena kelompok ekstremisme dan radikalisme tergolong angat minoritas! Manakala kelompok mayoritas melawan, niscaya akan tertumpas (termasuk secara fisik). Namun kelompok radikalis selalu berlindung di balik konstitusi (UUD), sebagai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Walau gerakannya nyata-nyata bertujuan mengubah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Pada era modern saat ini radikalisme lazim dipandang sebagai akibat sosiologis, atau aksi balasan. Terutama pada suasana kolonialisme (penjajahan), dan diskriminasi yang dikritisi negara-negara seluruh dunia. Tidak seluruh radikalisme dilakukan oleh penjahat residivis. Pada kasus radikalisme non-agama, biasanya dilakukan karena “tekanan” negara terhadap kelompok etnis di kawasan khusus. Namun perjuangan memajukan masyarakat, tidak dapat dilakukan dengan cara kriminal.

Seluruh agama-agama masing-masing memiliki pola membentuk juru dakwah. Antaralain terdapat pesantren, sekolah Alkitab, perkuliah-an berbasis literasi agama. Dalam paradigma agama juga terdapat “hierarkhis sosial” ke-tokoh-an berdasar keilmuan agama.

Ada sebutan ustadz, kyai, ulama, pastor, pendeta, bhiksu, pedande, resi, dan xueshi. Seluruhnya domain internal masyarakat agamaagama. Seluruhnya ber-kinerja dalam koridor kebajikan universal.

Kehadiran (pengaturan) negara melindungi kelompok minoritas yang “mbeling” sekaligus mengarahkan kembali pada keniscayaan pluralisme (ke-bhineka-an) ke-Indonesia-an. Sesuai amanat pembukaan UUD alenia ke-empat, “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia … dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”

Mustahil bisa melaksanakan amanat tujuan pembentukan pemerintah Negara RI, bila suasana dalam negeri tidak damai. Konstitusi juga meng-amanat-kan kepada penyelenggara negara mengatur pelaksanaan kebebasan pada pasal lebih awal (sebelum pasal 28E). Dinyatakan dalam pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Sertifikasi dakwah diproses bersama beberapa Lembaga Negara. Antaralain, BIN (Badan Intelijen Negara), BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme), dan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Tetapi pemerintah masih harus berkonsultasi dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dewasa Berkomunikasi Bersama Menteri Agama Di tengah konsentrasi publik dalam berusaha memerangi penyebaran dan penularan Covid-19 yang masih masiv terjadi di negeri ini, tiba-tiba publik harus dikagetkan dan digemparkan dengan adanya pernyataan yang datang dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tentang “good looking”, yang diungkapkan untuk menggambarkan pola masuknya radikalisasi yang notabenenya paham radikal bisa masuk dari orang-orang yang berpenampilan baik hingga orang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup.

Sontak, pernyataan tersebut berprospek mematik kontroversi yang sejatinya tidak perlu. Namun, karena ada unsur “bawa perasaan” (Baper) maka pernyataan tersebut bisa terartikulasi lain. Pasalnya, secara tidak langsung bisa menyinggung orang yang tidak mempunyai niat buruk alias orang baik-baik. Bahkan, pernyataan Menag Fachrul dapat saja berpotensi memenuhi unsur pidana yaitu menebarkan kebencian terhadap sekelompok orang yang berdasarkan Ras, Etnis dan Agama. Hal itu diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis.

Merujuk dari unsur pindana tersebut, setidaknya kita publik bisa belajar bahwa suatu pernyataan atau ungkapan bisa saja berdampak lebih luas bahkan fatal. Oleh sebab itu, unsur kehati-hatian dalam komunikasi publik mutlak dibutuhkan agar tidak memperkeruh situasi. Belajar dari penyataan Menag semestinya bisa dihindari, karena bisa jadi secara materi komunikasi yang diungkapkan oleh Menag tidaklah salah. Bisa saja faktanya, sistem perekrutan pelaku aksi radikalisme menggunakan langkah seperti Menag ungkapkan. Sebab, untuk mengetahui semua itu, tentu bukanlah hal yang sulit bagi Menag sebagai Jenderal TNI (Purn), yang notabenenya memiliki basis data yang kuat dari berbagai pihak.

Namun, modal data saja ternyata tidaklah cukup. Melalui data yang termiliki, sekiranya perlu dikemas dengan bahasa komunikasi publik yang tepat. Berlaku sebaliknya, jika data yang ada disampaikan dengan komunikasi yang tidak tepat, justru yang muncul adalah respons negatif. Oleh sebab itu, data yang ada perlu terintegrasikan dengan penguasaan dan pemahaman komunikasi publik secara baik dan tepat agar apa yang harus terungkapkan bisa menekan tingkat kesalahpaman di tengah-tengah publik. Jadi, kontroversi Menag terkait “good looking”, semestinya tidak terjadi manakala kita publik bersama-sama bisa dewasa dalam berkomunikasi.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Nasib Demokrasi di Tangan Influencer Beberapa waktu lalu, Juru Bicara (Jubir) presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa influencer menjadi ujung tombak demokrasi di era digital.

Tentu saja pendapat tersebut layak disimak karena bisa menjadi acuan pendapat berbagai ihak. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Jubir itu tentu bisa merepresentasikan kepentingan dan membela kebutuhan negara.

Mengatakan bahwa influencer itu menjadi ujung tombak demokrasi digital bisa mendangkalkan masalah dan membutakan diri pada fakta. Masalahnya tidak sesederhana yang diucapkan oleh Jubir. Juga, kepentingan Jubir lebih melihat pada kebutuhan kelembagaan bukan demokrasi dalam arti sebenarnya. Tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi terkait tema aktual tersebut karena akan menjadi bahan perbincangan dan acuan pengembangan demokrasi di era digital saat ini.

Menjadi Agen Secara sederhana influencer itu bisa diartikan sebagai orang yang punya pengaruh. Tentu saja memengaruhi banyak orang. Entah karena sosoknya, ide, kepribadian, atau teladan yang baik.

Dalam hal ini kita tidak mengartikan influencer sebagai orang yang memengaruhi sikap dan perilaku orang lain dalam berbuat jahat. Influencer kita dudukkan sebagai orang yang bisa memengaruhi secara baik. Meskipun baik tidaknya sangat relatif, namun baik dalam hal ini diakui, didukung, dan secara moral bisa dipertanggunjawabkan.

Orang menolong sesama itu jelas perbuatan baik tanpa harus diperdebatkan.

Sosok influencer ini tentu akan bermakna bias jika sudah berkaitan dengan kepentingan politik. Dalam politik segala cara biasanya akan ditempuh untuk meraih tujuan. Sesuatu yang ideal akan berubah menjadi “alat” jika sudah berkaitan dengan politik.

formasi yang beredar Partai Politik (Parpol) di masyarakat yang sebuah instrumen dalam cenderung liar, misal negara demokrasi. Naberasal dari media somun dalam perkembansial (Medsos). gannya ia bisa tumbuh Oleh karena itu, pentmenjadi organisasi yang ing kiranya menyosialmentingkan kepentingan isasikan kebijakan para pengurus Parpol. melalui influencer. InSementara itu, tujuan idefluencer dipilih dari kaalnya menjadi penyalur langan pesohor agar inaspirasi rakyat ke dalam OLEH : formasinya cepat sampemerintahan.

Nurudin pai ke tujuan. PemiliAspirasi pun bisa sehan bisa jadi bukan cara sepihak diartikan hanya berurusan dengan mendulang pada substansi isi atau komitmen pada suara. Persoalan apakah aspirasi rakyat demokrasi tetapi lebih pada pengaruh bisa disalurkan atau tidak sudah bukan kuantitas penyebaran pesannya. Jika urusannya jika tujuannya sudah terca- sudah demikian, kepentingan pemerpai, misalnya menjadi anggota dewan. intah atas kebijakannya jauh melamMaka kepentingan Parpol dan orang- paui kebutuhan masyarakat.

Dari kasus di atas bisa dikatakan baorang yang terlibat menjadi prioritas.

Mereka hanya akan menjadi populis hawa influencer dibentuk hanya untuk dengan maksud meminta dukungan mendukung kebijakan pemerintah.

Tentu saja pemerintah berkeinginan menjelang pemilihan umum.

Hal demikian juga tidak jauh den- seperti itu karena ia yang membayar gan influencer. Sekarang kita bertan- para influencer tersebut.

Pertanyaannya apakah influencer ya, apa latarbelakang dibentuknya influencer? Mengapa investasi dana itu bisa mendorong penguatan demoyang dilakukan pemerintah sedemiki- kratisasi? Dilihat dari latar belakang an banyak di tengah krisis ekonomi pembentukannya “jauh panggang dari Indonesia yang belum berujung api”. Influencer telah tumbuh menjapangkal? Menurut data dari Indone- di agen kebijakan pemerintah. Ia hansian Corruption Watch (ICW), dana ya perlu melaksanakan “perintah” pemerintah saja. Perkara apakah kebijainfluencer mencapai 90 miliar.

Tentu saja sebagai “institusi poli- kannya berkaitan dengan kepentingan tik” (karena setiap kebijakannya banyak orang itu soal lain.

Dalam hal itu, influencer telah mentidak akan lepas dari keputusan politis) pemerintah berkepentingan juga jadi agen sepihak pemerintah. Pertanuntuk mengerahkan influencer. Seka- yaannya apakah perannya bisa menli lagi negara adalah lembaga poli- dorong demokrasi atau sebagaimana tik. Dengan demikian latar belakang dikatakan Jubir presiden menjadi menggunakan influencer tak lepas ujung tombak demokrasi di era digital? Jika demokrasi dilihat hanya dari dari kepentingan politik pula.

Lalu apakah kepentingan pemerin- kepentingan pemerintah maka perntah atas influencer? Ia akan bertugas yataan itu benar. Namun demikian jika “mendengungkan” kebijakan pemer- demokrasi itu berkaitan dengan kepetintah. Agar masyarakat tahu apa ke- ingan orang banyak maka belum bisa bijakan-kebijakan pemerintah. Pe- dikatakan sebagai ujung tombak.

Jika kita mengacu pada “ajaran” merintah bisa jadi jengah dengan in-

demokrasi dengan esensi utamanya dari, oleh dan untuk rakyat pernyataan bahwa influencer sebagai ujung tombak demokrasi itu mendangkalkan masalah dan membutakan diri pada fakta. Sebab, realitasnya tidaklah demikian. Influencer hanya menuruti kepentingan sepihak ,yakni kepentingan pemerintah semata. Apakah yang dilakukan pemerintah itu lantas salah? Tidak juga. Pemerintah hanya berusaha secara sepihak dengan kebijakan politisnya. Namun klaim bahwa influencer menjadi ujung tombak demokrasi menjadi pernyataan yang buruk untuk dikatakan.

Klaim Sepihak Klaim bahwa influencer itu menjadi ujung tombak demokrasi digital biasanya berasal dari para “pembela” dan pendukung pemerintah. Tidak salah memang, hanya klaim tersebut terlalu menyederhanakan substansi demokrasi yang sebenarnya. Klaim sepihak itu tentu tidak sehat untuk kehidupan demokrasi kita di masa datang. Sebab, klaim sepihak demokrasi akan dimonopoli kembali oleh pemerintah sebagaimana era Orde Baru (Orba).

Untuk pendidikan politik bagi generasi muda juga kurang baik. Seolah kalau sudah menjadi influencer telah berperan dalam proses demokrasi digital. Klaim-klaim sepihak inilah yang sebaiknya dihindari. Itu menjadi penting karena bangsa ini sedang merusaha keras untk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Memakai influencer memang tidak salah, tetapi mengklaim mereka sebagai ujung tombak demokrasi digital sementara tugasnya hanya menjadi “corong” pemerintah tentu jangan. [*] Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Pandemi, Pendidikan dan Amanat Undang-Undang Indonesia menjadi salahsatu negara yang merasakan pandemi Covid-19.

Hal ini terbukti dengan masih meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Data per 30 Agustus 2020 dari situs worldmeters info menunjukkan, bahwa di antara 215 negara di dunia yang terjangkit Covid-19, posisi Indonesia berada pada urutan ke23, dengan jumlah orang positif sebanyak 174.796 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.417 orang telah meninggal dunia. Adapun di tingkat Asia, posisi Indonesia berada pada urutan ke-9 dari negara yang paling banyak terjangkit Covid-19.

Jika mencermati data tersebut, keberadaan Covid-19 tidak boleh dipandang sebelah mata. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh berbagai pihak seolah belum menjadi jaminan bahwa pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Anjuran social distancing (jaga jarak), physical distancing (pembatasan kontak fisik), maupun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan pemerintah belum mampu sepenuhnya menahan laju penyebaran Covid-19 apabila masyarakat masih abai terhadap anjuran protokoler kesehatan.

Dari berbagai sendi kehidupan, sektor pendidikan merupakan salahsatu yang terkena dampak pandemi Covid19. Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kebiasan baru itu salahsatunya berhubungan dengan kebijakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan maupun dengan petunjuk teknis sistem pendidikan. Salah satu juklak maupun juknis sitem pendidikan selama pandemi Covid-19 yaitu proses pembelajaran secara jarak jauh (PJJ), yang dilaksanakan secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan). Akibatnya, pembelajaran yang biasa dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, akhirnya beralih ke rumah masing-masing siswa.

Hal tersebut dilakukan agar warga sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, peserta didik dapat terhindar dari ancaman pandemi Covid-19.

Belajar daring merupakan proses pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet seperti WhatsApp Group , Zoom, Goo-

yang berkaitan dunia pengle Meet, Google didikan. Seperti kebijakan Classroom, Cisco Weperihal tentang pembubex, Kahoot, maupun kaan belajar tatap muka Quizzis. Sedangkan bagi sekolah yang masuk pembelajaran secara katagori zona kuning dan luring merupakan proshijau Covid-19, peneraes pembelajaran denpan kurikulum darurat, gan cara meminjamkan serta bantuan pemberian atau mengirimkan buku paket data internet yang pelajaran kepada siswa diperuntukkan bagi baik melalui kelompok OLEH : siswa, guru, mahasiswa, belajar yang diantarkan Rudi Sirojudin Abas dan dosen dalam masa langsung oleh guru atau pembelajaran jarak jauh. petugas sekolah.

Kebijakan pembukaan sekolah tatap Secara formal, pembelajaran jarak jauh (PJJ) tercantum dalam Surat muka dan penerbitan kurikulum daruEdaran Kemendikbud Nomor 4 rat dikeluarkan oleh Menteri PendidiTahun 2020 tentang Pelaksanaan kan dan Kebudayaan Nadiem MakaPendidikan Dalam Masa Darurat rim bersama pihak terkait dari KemenCoronavirus Disease (Covid-19), ko PMK, Kemenag, Kemenkes, Keyang kemudian ditindak lanjuti den- mendagri, serta BNPB Nasional pada gan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 7 Agustus 2020 lalu. Kebijakan terse2020 tentang Pedoman Penyelengga- but merupakan respon atas beberapa raan Belajar dari Rumah dalam Masa kendala pembelajaran secara jarak jauh (PJJ/daring), baik dari guru, orDarurat Penyebaran Covid-19.

Isi dari surat edaran tersebut salah- angtua, maupun dari peserta didik. satunya mengenai tentang proses pel- Karena selama PJJ, guru merasa keaksanaan pembelajaran. Proses belajar sulitan dalam mengelola pembelajayang biasanya dilaksanakan di sekolah, ran akibat keterbatasan jam waktu kemudian dialihkan ke rumah masing- mengajar. Begitupun orangtua , tidak masing siswa, yang lajim dikenal den- mampu mendampingi putera-puteringan istilah BDR (Belajar dari Rumah). ya selama belajar, serta sulitnya konBelajar dari rumah merupakan proses sentarsi siswa dalam memahami setbelajar yang dilakukan oleh siswa iap materi pembelajaran.

Kurikurum darurat secara formal termelalui metode daring/jarak jauh yang pembelajarannya tetap dipandu oleh cantum dalam Keputusan Menteri Penguru. Kebijakan belajar dari rumah didikan dan Kebudayaan Republik Indigulirkan berkenaan dengan penyeba- donesia Nomor 719/P/2020 yang beriran Covid-19 yang semakin meningkat, si tentang Pedoman Pelaksanaan sehingga belajar dari rumah menjadi Kurikulum pada Satuan Pendidikan solusi agar semua warga sekolah, baik Dalam Kondisi Khusus. Inti utama dari siswa, guru, tenaga pendidikan, mau- kurikulum darurat tersebut yaitu tenpun pihak terkait terselamatkan dari tang penyesuaian satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelawabah pandemi Covid-19.

Namun dalam perjalanannya, bela- jaran. Satuan pendidikan dari mulai jar dari rumah melaui daring/luring pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/ ternyata menyisakan berbagai per- RA), pendidikan dasar (SD/MI), hingmasalahan. Permasalah tersebut sep- ga pendidikan menengah (SMP/MTs, erti kurangnya konsentrasi siswa SMA/SMK/MA) yang berada pada dalam belajar, keterbatasan orang tua daerah yang ditetapkan sebagai daerdalam pengadaan handphone dan ah dalam kondisi khusus oleh pemerkuota data internet, belum meratanya intah pusat atau pemerintah daerah, akses internet ke daerah-daerah dalam hal ini sekolah yang berada di pelosok, serta tidak optimalnya guru daerah zona kuning dan hijau Coviddalam melaksanakan ketercapaian 19 dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pempemenuhan jam pelajaran.

Untuk mengatasi berbagai per- belajaran peserta didiknya.

Setiap satuan pendidikan diberikan masalah tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan kebebasan untuk memilih salah satu

opsi dari kurikulum darurat, semisal tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri yang dilakukan masing-masing stakeholder sekolah, dengan catatan tetap mengacu pada juknis dan juklak kurikulum nasional yang ada.

Kurikulum darurat sejatinya merupakan kurikulum yang dibuat sebagai penyederhanaan dari kurikulum nasional. Di dalamnya terdapat regulasi pengurangan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran, serta penyederhanaan pemenuhan jumlah jam mengajar bagi setiap guru yang beban kerjanya tidak lagi harus minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu.

Untuk mengatasi permasalahan belajar yang lainnya, Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan perihal alokasi anggaran bantuan kuota data internet yang diperuntukkan bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa pembelajaran jarak jauh yang jumlahnya mencapai triliunan. Kebijakan tersebut seolah menjadi angin segar bagi insan pendidikan dalam mewujudkan kualitas belajar selama jaraj jauh (daring/luring). Sebagaimana kita ketahui, permasalahan utama pembelajaran daring adalah keterbatasan dalam pengadaan kuota data internet.

Jika mencermati kondisi pendidikan dan kebijakan pemerintah di atas, penulis menyimpulkan, bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah dalam masa pademi ini sebenarnya dalam rangka mewujudkan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 perihal pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), (2), dan (4) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah pun wajib membiayainya, serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. [*] Penulis, Guru MTs Darul Fitri Leles, Kec. Leles Kab. Garut-Jawa Barat

Kamis Wage, 10 September 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Layani Adminduk

LINTAS PELAYANAN

Pemkab Blitar Siapkan Pelayanan di Desa Kabupaten Blitar, Bhirawa Berikan kemudahan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar siap berikan pelayanan cukup di Desa atau Kelurahan saja.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Luhur Sejati mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera memberlakukan kepengurusan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di setiap Kantor Desa.

“Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi corona,” kata Luhur Sejati.

Lanjut Luhur, saat ini pihaknya masih berfokus melakukan koordinasi bersama seluruh Pemerintah Desa tentang inovasi layanan Ad-

39 relawan Covid-19 saat menjalani pembekalan tambahan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (9/9).

Relawan Covid-19 dapat Tambahan Pembekalan

minduk terbaru yakni salam empat jari. Dimana dengan menggunakan metode ini, nantinya masyarakat dapat mengurus segala layanan Adminduk di Kantor Desa masingmasing wilayah.

“Cukup membutuhkan waktu 4 menit, pelayanan adminduk nantinya bisa diurus di Kantor Desa setempat tanpa harus ramai-ramai antri di Kantor Dispendukcapil,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, adanya terobosan salam empat jari itu bisa memangkas mobili-

tas masyarakat saat mengurus Adminduk, karena pelayanannya dapat diselesaikan di tingkat Desa.

“Kami juga berharap pelayanan Adminduk di Kabupaten Blitar semakin mudah dan cepat, terutama ketika menjangkau di seluruh pelosok,” jelasnya.

Tambah Luhur, berdasarkan hasil koordinasi dan petunjuk dari Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM, direncanakan minggu depan Dispendukcapil Kabupaten Blitar akan segera melaunching beberapa Desa yang sudah siap untuk menerapkan sistem pelayanan tersebut.

“Dan ini akan menjadi percontohan sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan Adminduk yang bisa diurus cukup di Desa saja,” imbuhnya. [htn]

Tulungagung, Bhirawa Seiring terus bertambahnya warga yang terinfeksi Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung memberi tambahan pembekalan pada relawan Covid-19. Pembekalan berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Hadir dalam acara pembekalan tersebut Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, selain juga dua narasumber yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rokhmad, dan Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Suroto.

Seusai acara pembekalan Kasil Rokhmad mengakui jika diperlukan tambahan pembekalan bagi relawan Covid-19 dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulunaggung.

Selain pasien masih terus bertambah, daerah sekitar Kabupaten Tulungagung masih berzona di atas Tulungagung, yakni zona orange dan zona merah.

“Butuh sosialisasi tambahan melalui relawan Covid-19 agar kasus terkonfirmasi Covid-19 di Tulungagung tidak terus bertambah. Sosialisasi agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan sehingga zona kuning di Tulungagung dapat terjaga atau bahkan naik jadi warna hijau,” ujarnya. [wed]

Disperindag Tera Ulang Alat UTTP Pedagang Probolinggo, Bhirawa Untuk memastikan alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan (UTTP) pedagang di Kabupaten Probolinggo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan tera ulang ratusan alat UTTP pedagang di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Sasaran wajib ulang ini adalah semua pedagang toko di lingkungan pasar dan masyarakat di tiap-tiap desa se-Kabupaten Probolinggo yang menggunakan alat ukur, timbang dan takar serta perlengkapannya untuk dilakukan tera ulang.

Untuk bulan September 2020 ini, tera ulang dilakukan di Pasar Maron Kecamatan Maron, Pasar Klenang dan Pasar Banyuanyar Kecamatan Banyuanyar, Kantor Kecamatan Tegalsiwalan, Pasar Sebaung Kecamatan Gending, Kantor Kecamatan Dringu, Pasar Leces Kecamatan Leces serta Kantor Kecamatan Kuripan.

Selasa dan Rabu (8-9 / 9), kegiatan tera ulang dipusatkan di Pasar Maron. Tera ulang ini diperuntukkan bagi para pedagang toko yang ada di wilayah Kecamatan Maron. Dimana para pedagang ini membawa timbangannya untuk dilakukan tera ulang oleh petugas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Taufik Alami mengatakan kegiatan tera ulang ini dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yakni memberikan kepuasan kepada pembeli dapat dicapai.

“Pedagang atau pun masyarakat yang mempunyai timbangan dan perlengkapannya dilakukan tera ulang agar bisa berperilaku amanah. Hal ini dilakukan oleh konsumen percaya bahwa pedagang itu jujur dalam menggunakan timbangannya, “katanya. [wap]

Wali Kota Malang Sutiaji saat melakukan dialog Belanja Online Solusi ditengah Pandemi di RRI Malang Rabu (9/9) kemarin.

Pandemi Belanja Online Jadi Solusi Masyarakat Kota Malang Malang, Bhirawa Transaksi jual beli secara langsung di pasar tradisional terganggu, disaat pandemi Covid 19. Anjuran untuk menjaga jarak atau phyisical distancing membuat kondisi pasar tradisional cenderung sepi sejak pandemi.

Karena itu, sistem belanja online untuk pasar tradisional dinilai menjadi solusi agar ekonomi tetap bergairah.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengutarakan,, sebenarnya sebelum pandemi Pemkot Malang sudah mencanangkan industri 4.0. Tetapi di masa pandemi seperti saat ini, masyarakat semakin dikenalkan dengan sistem belanja online.

Karena itu, belanja online akan semakin dikuatkan dan dikembangkan. Sehingga meski pasar

tidak seramai dulu, transaksi jual belinya tetap ramai karena lewat online.

“Kita harapkan transaksi jual beli tetap ramai,”tutur Sutiaji di sela kegiatan dialog ‘Radio Pasar’ yang digelar LPP RRI Malang, Rabu (9/9) kemarin.

Menurut Sutiaji, di masa pandemi seperti saat ini transaksi jual beli di sektor makanan siap saji berbasis online tumbuh pesat. Artinya, pedagang dan pembeli sudah mulai banyak yang memanfaatkan teknologi ini.

Pertumbuhannya kata Sutiaji, mencapai 123 persen. Peluang tersebut, bisa ditangkap oleh pasar rakyat, dengan harapan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindus-

Dua Tahun Depo Arsip Sidoarjo Harus Berdiri

alikus/bhirawa

Ahmad Zaini

Sidoarjo, Bhirawa Plh Bupati Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM mengatakan dalam dua tahun setelah Perda Kearsipan nomor 51 ditetapkan di Kab Sidoarjo pada tahun 2020 ini, maka keberadaan depo arsip harus bisa berdiri di Kab Sidoarjo.

Menurut Zaini, pembangunan depo arsip pada tahun 2021 yang akan datang sudah disiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar.

“Saat ini, ada tiga lokasi yang

masih akan dilakukan pengkajian, untuk menetapkan lokasi mana yang paling representatip untuk fasilitas depo arsip Sidoarjo tersebut,” kata Zaini, Rabu (9/ 9) kemarin.

Zaini menyebut, pertama di Desa Kajeksan Kec Tulangan, kedua di wilayah Kelurahan Sekardangan Kec Sidoarjo dan ketiga di belakang RS Mitra Keluarga Kec Waru.

Menurut Zaini, pembangunan depo arsip di Kab Sidoarjo mendesak untuk dibangun. Sebab tempat peny-

impanan arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo, saat ini sudah tak mampu menampung arsip – arsip dari OPD di Pemkab Sidoarjo.

Karena di OPD itu tidak mampu lagi menampung arsip – arsip dari OPD di Pemkab Sidoarjo, beberapa tahun ini OPD itu harus menyewa gudang untuk menyimpan arsip di pergudangan save lock yang berada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo.

Informasi yang didapat, sewa

gudang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo di kawasan pergudangan save lock lingkar timur itu, akan berakhir pada Bulan Pebruari 2021. Namun karena pada tahun 2021 masih proses pembangunan Depot arsip, maka sewa akan diperpanjang lagi selama satu tahun.

“Keberadaan depo arsip ini sudah cukup lama dinantikan pembangunannya di Kab Sidoarjo. Semoga pada tahun 2021 fasilitas penyimpanan arsip dari OPD di Kab Sidoarjo itu bisa terealisasi,” katanya. [kus]

trian dan Perdagangan, Wahyu Setianto mengatakan, di Kota Malang saat ini sudah 10 pasar yang menerapkan proses jual beli online melalui website kerjasama Pemkot Malang dengan BRI. Pasar-pasar yang siap melayani belanja online diantaranya Pasar Oro-oro Dowo, Klojen, Madyopuro, Sawojajar, Dinoyo, Bunul, Sukun, dan beberapa pasar lainnya.

Saat ini, masih ada 16 pasar lagi yang sedang disiapkan, untuk menerapkan sistem belanja online. Targetnya, bulan ini 26 pasar tradisional di Kota Malang sudah bisa menerapkan sistem ini.

Penerapan sistem belanja online, lanjut Wahyu, memang masih menemui kendala. Salah satunya upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat agar beralih dari transaksi secara manual ke online.

Awalnya, kata Wahyu, pihaknya berupaya memaksakan sistem online ini, dengan sosialisasi terus menerus.

“Kini pola pikir mereka sudah mulai berubah.

Informasi dari kepala pasar juga transaksinya terus meningkat setiap hari,” ujar Wahyu.

Program belanja online ini mendapat dukungan dari BRI Kanwil Malang. Pihak bank siap memfasilitasi sistem jual beli baik melalui dukungan website maupun layanan pembayaran.

Sementara itu, Kepala BRI Kanwil Malang, Prasetya Sayekti pihaknya melihat UMKM dan pedagang pasar paling terdampak.

“Apalagi mereka pangsa pasar BRI. Untuk itu, kita inisiasi memberikan instrumen layanan digital bagi pedagang pasar tradisional di masa pandemi seperti saat ini,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pedagang yang belum terbiasa dengan sistem online, BRI telah menerjunkan satu petugas di masing-masing pasar. [mut]

PELAKSANA PUBLIK

Halodoc Dorong Penerapan AKB di Jatim Melalui Kampanye Teman Hidup Sehat Halodoc melanjutkan dukungan terhadap penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) khususnya bagi masyarakat di Jawa Timur melalui kampanye #TemanHidupSehat. Dengan akses layanan kesehatan yang praktis dari Halodoc ini maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kesehatan tanpa harus keluar dari rumah.

Selain memberikan inovasi yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, Halodoc juga berkontribusi nyata dalam mitigasi penanggulangan COVID-19 di Jawa Timur melalui berbagai inisiatif, mulai dari edukasi kesehatan, pembagian masker, akses rapid test gratis, hingga harga spesial di layanan Toko Kesehatan dan Tes COVID-19.

Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Peningkatan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dr. Mariya Mubarika turut memberikan arahan terkait panduan AKB, khususnya menjelang dimulainya kegiatan belajar dan mengajar

di Jawa Timur dan juga seiring dengan meningkatnya aktivitas di luar rumah melalui webinar bertajuk ‘Ciptakan Masyarakat Jawa Timur yang Sehat di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru’ oleh Halodoc.

“Saat ini, kita sudah memasuki fase normal baru dengan penerapan protokol kesehatan yang terus dilakukan untuk setiap aktivitas. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana membangun rasionalitas penerapan protokol kesehatan dan diaplikasikan oleh masyarakat,” terangnya, Rabu (9/9). dr. Mariya menambahkan edukasi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam penanganan pandemi ini sebab

penerapan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) berperan memutus transmisi COVID-19.

“Oleh karena itu, pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ini menjadi kunci untuk menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Pandemi juga mendorong kita memanfaatkan teknologi, termasuk akses teknologi dalam bidang kesehatan, guna meminimalisir risiko sejak dini. Telemedisin dalam hal ini juga membantu memberikan layanan kesehatan yang dapat diakses jarak jauh dengan mudah dan nyaman,” jelasnya.

Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. dr. Kohar Hari Santoso, SpAn., KAP., KIC mengatakan penggunaan layanan telemedisin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam penerapan

protokol kesehatan di fase adaptasi kebiasaan baru saat ini.

“Protokol kesehatan di era kebiasaan baru harus dilakukan di semua level masyarakat, terutama yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) dan lebih berisiko jika terpapar COVID-19. Pandemi belum selesai, untuk itu kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan Disiplin, Edukasi, Sanksi, dan Isolasi (DESI). Dalam hal edukasi, telemedisin berperan untuk menyederhanakan informasi kesehatan yang cenderung sulit dipahami masyarakat. Sehingga, ini yang harus terus dikembangkan,” jelasnya.

Sementara itu sebagai manifestasi dari komitmen Halodoc dalam mendukung mitigasi penanganan COVID-19 dan menjadi #TemanHidupSehat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya di Surabaya, Halodoc juga mendo-

nasikan ribuan masker kain dan memfasilitasi lebih dari 50 ribu rapid test gratis hingga akhir paruh pertama 2020 khususnya bagi golongan yang memiliki risiko paparan yang tinggi. Seperti para siswa dan pengajar di sekolah yang dilengkapi fasilitas asrama, pasien rumah sakit jiwa, anak panti asuhan dan orang dengan disabilitas.

Chief Marketing Officer Halodoc, Dionisius Nathaniel mengatakan sejak awal, Halodoc terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya mitigasi penanganan COVID-19. Di Jawa Timur, layanan telemedisin Halodoc mendapat respon yang sangat positif, ini terlihat dari tingginya penggunaan telemedisin pada paruh pertama 2020 yang melejit hingga 100 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Menyambut penerapan

Webinar #HaloTalks, Moderator - Eliza Viyantina (atas), Chief Marketing Officer Halodoc, Dionisius Nathaniel, (bawah) Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. dr. Kohar Hari Santoso, SpAn., KAP., KIC, dan Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Peningkatan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dr. Mariya Mubarika dalam diskusi Webinar yang bertajuk ‘Ciptakan Masyarakat Jawa Timur yang Sehat di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru’.

AKB, Halodoc berkomitmen menjadi #TemanHidupSehat bagi masyarakat Jawa Timur dengan memberikan penawaran khusus yang berlaku hingga tahun depan,” ujar Dionisius.

Penawaran tersebut berupa potongan harga sebesar 25 persen* untuk layanan Toko Kesehatan dengan maksimal potongan sebesar Rp20 ribu0,- yang berlaku hingga April 2021. [riq]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Wage, 10

Khawatir Semangat Belajar Siswa Turun

Wali Kota Mojokerto Mengajar Siswa S Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, ternyata tidak habis akal dalam menghadapi turunnya semangat para siswa tingkat SD, SMP dan SMA, di Kota Mojokerto. Akibat sudah hampir enam bulan terakhir ini mereka tidak bisa belajar di sekolah, akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Hal ini dibuktikan dengan langkah yang dilakukan beberapa hari terakhir ini, Wali Kota perempuan pertama di Kota Onde - onde ini menyempatkan diri menjadi guru, dan mengajar secara Daring untuk para siswa SMP. Agar menarik perhatian siswa.

Bahkan Ning Ika-sapaan akrab

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat menjadi guru daring untuk siswa siswi SMP. hasan amin/ bhirawa

Wali Kota Mojokerto ini, mengagendakan untuk menjadi guru dan mengajar secara Daring untuk para siswa SD pada 16 September mendatang. Setelah sukses menggaet perhatian siswa SMP. Saat menjadi guru dan mengajar secara Daring Selasa (8/9) lalu di Rumah Rakyat Jl Hayam Wuruk, Kota Mojokerto.

Pembelajaran secara Daring yang digelar secara langsung di Rumah Rakyat Jl Hayam Wuruk 50, Magersari itu diikuti ratusan siswa SMP negeri maupun swasta se-Kota Mojokerto. Pada kesempatan ini, Ning Ika memberikan penjelasan terkait ekonomi kreatif yang didalamnya mengandung sosial dan budaya Kota Mojokerto.

"Dalam situasi pandemi Covid 19 ini, hampir lima bulan para siswa ini tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Tentu situasi ini, membawa dampak psikologi bagi para siswa. Nah, setengah

tahun ini pasti memberikan dampak merosotnya semangat mereka dalam belajar akibat kejenuhan.

Maka saya membuat inovasi dengan menjadi pengajar bagi para siswa secara Daring,'' jelasnya.

Lebih lanjut, Ning Ika menambahkan, Pembelajaran dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang memfokuskan pada tema ekonomi kreatif, lebih ditekankan agar para generasi muda dapat menjadi bagian dalam pembangunan Kota Mojokerto kedepannya. Dimana, Kota Mojokerto merupakan kota perdagangan

Siswa SD-SMP Direncanakan Gratis Paket Data Sampang, Bhirawa Kabar gembira bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sampang, rencananya mendapat bantuan voucher paket data secara gratis dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nor Alam, membanarkan adanya rencana bantuan voucher paket data terhadap siswa SD dan SMP. Namun, ia belum bisa memastikan jumlah siswa atau sekolah yang akan dapat bantuan itu.

"Benar kami sudah sepakat akan memberikan bantuan Paket Data dari pemerintah untuk anak didik, besarnya 10 GB per siswa untuk jumlah kami belum bisa sampaikan karena belum diputuskan masih rencana,

yang jelas pasti ada,'' ungkap Nor Alam di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Nor Alam menjelaskannya, pihaknya memprioritaskan wilayah Kota Sampang dan Kecamatan yang dekat dengan Kota agar setiap Siswa mendapatkan bantuan itu. ''Target kami semua lingkup Kota mendapatkan dan Kecamatan yang dekat dengan Kota. Tapi untuk yang lain tetap kami upayakan dapat, sesuai usulan pihak Sekolah,'' jelasnya.

Disinggung dasar memprioritaskan lingkup Kota sementara banyak warga Desa yang dinilai lebih minim secara ekonomi, ia mengaku sesuai usulan Sekolah karena menurutnya banyak sekali di Desa yang belum memiliki android.

"Ini cuma paket data, kalau di desa kami prioritaskan bagaimana jika

androidnya belum ada, kan tidak bisa difungsikan juga, yang jelas semua akan jadi keputusan sekolah, misal 100 siswa ada 10 pegang android yang sudah itu yang diusulkan, sistemnya sekolah sendiri yang akan menentukan, misalkan berkelompok dan semacamnya,'' tegasnya.

Secara penggunaan, menurutnya, paket data itu akan digunakan ketika sekolah menerapkan Daring, karena hingga kini Nor Alam mengaku penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sampang masih 50%.

"PTM masih 50%, sehari di rumah dan sehari di Sekolah. Bahkan, untuk Kota karena masih paling rawan hanya 25% belajar tatap mukanya, lebih fokus di Daring. Di situ paket data ini akan digunakan siswa,'' pungkasnya. [lis]

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nor Alam

Konsisten Berprestasi, Jadi Wisudawan Terbaik Uinsa

BANGKU POJOK

kerin ikanto/bhirawa

Kapolres Gresik saat melaunching Sekolah Tangguh Semeru di SMK Muhammadiyah 1 Bungah.

Kapolres Launching Sekolah Tangguh Semeru Gresik, Bhirawa Untuk menangkal penyebaran pandemik Virus Corona atau Covid 19, Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto melaunching Sekolah Tangguh Semeru di SMK Muhamammadiyah 1 Bungah di Desa Bungah, Kecamatan Manyar, Rabu (9/9). Launching Sekolah Tangguh ini bentuk upaya dari Polres Gresik bersama pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Corona yang hingga kini masih belum berakhir.

Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama - sama berusaha keras memutus mata rantai penyebaran wabah Virus Corona, karena Virus Corona ini masih ada di sekitar kita. ''Unggulan Kapolda Jatim Kampung Tangguh Semeru untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Untuk semangat melawan Covid 19, dilanjutkan tempat ibadah tangguh, tempat wisata tangguh, termasuk sekolah tangguh,'' tandas Kapolres. Selain itu, lanjut Kapolres, ancaman yang sangat berbahaya adalah narkoba. Kapolres mengajak membentengi keluarga dan dewan guru agar menyampaikan bahaya Narkoba untuk menjaga para siswa. ''Mari kita selalu menjaga kesehatan diri beserta keluarga dari Covid 19. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan wabah Virus Corona ini segera sirna,'' tegas mantan Kapolres Ponorogo ini.

Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Muhammadiyah 1 Bungah menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Gresik dan rombongan yang telah melaunching Sekolah Tangguh Semeru di SMK Muhammadiyah 1 Bungah Gresik. Semoga tidak hanya sehat, akan tetapi bisa tangguh dalam menghadapi tantangan prestasi pendidikan dan semakin maju dalam segala bidang. [eri]

Surabaya, Bhirawa Berstatus mahasiswa perantauan tak menjadi alasan bagi Yoga Risnandri untuk tidak berprestasi. Bahkan, selama mengenyam bangku kuliah ia menjadi aktivis hingga menjadi wisudawan terbaik angkatan Ke-91 dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

"Prestasi tak selalu dimaknai sebagai juara satu, dua, dan tiga. Namun bersukur atas hasil dari sebuah proses panjang penuh kesungguhan adalah prestasi yang sesungguhnya,'' kata pemuda yang pernah menjadi finalis Debat Mahkamah Konstitusi ini.

Yoga--sapaan akrabnya kerap tak tidur karena harus menghafal materi kuliah di sela kesibukan organisasinya. Ia pun berupaya konsisten dan disiplin. ''Waktunya belajar ya harus jauh dari HP,'' jelas anak pertama dari pasangan Sungdari dan Muriswati ini.

Tak hanya giat belajar, keikutsertaan Yoga dalam organisasi diakuinya penting untuk melatih jiwa sosial, kepemimpinan, problem solving, serta kemampuan mengambil keputusan.

Sebab, kemampuan membimbing ses-

ama tidak akan didapat hanya pada bangku perkuliahan. Ia menekankan menjadi aktivis bukan berarti tidak bisa berprestasi. Keduanya penting dan saling melengkapi.

"Di akademik melatih kemampuan kognitif dan kecerdasan intelektual, sedangkan di organisasi kita mengembangkan jiwa sosial dan kecerdasaan emosional. Kalau keduanya maksimal, mampu diserap dan dimiliki seseorang,'' ujarnya.

Sebagai pendatang dari Pulau Sumatera, Yoga mengenang awal kedatangannya di Surabaya tanpa sanak saudara.

Berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang seorang diri, ia memanfaatkan ojek online untuk menuju Kampus UINSA. "Nyari kos juga sendiri udah kayak orang ilang. Overall, banyak bahagianya ketemu sama orang - orang baru, bahasa, dan budaya baru,'' kenang Yoga.

Berbagai prestasi telah diraih Yoga selama menempuh pendidikan di UINSA, mulai dari menjadi finalis dalam lomba debat Mahkamah Konstitusi di Manado setahun silam, juga seringkali menyumbang piala kejuaraan untuk kampus dalam kompetisi debat hukum. [ina]

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Kegiatan Pendampingan Tim Doktor Mengabdi UB kep

UB Berikan Pendampingan Kaw Malang, Bhirawa Tim Doktor Mengabdi Fakultas Ilmu Budaya (DM FIB) Universitas Brawijaya (UB) dipimpin Hamamah, PhD dengan anggota Prof Dr Agus Suman SE DEA, Fredy Nugroho Setiawan MHum dan Rizki Nufiarni MA melakukan pendampingan pengembangan kawasan wisata berbasis budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Biru Arema (KBA), Kelurahan Kiduldalem, Kota Malang.

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan solusi berupa pemecahan per-

soalan konsep identitas Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) KBA dengan menghadirkan kekhasan sebuah Kampung Tematik dalam bentuk area wisata dan kerajinan lukis yang akan menunjang branding KBA sebagai representasi sosio - budaya warga masyarakat Kota Malang.

Menurut Dekan FIB UB, Prof Dr Agus Suman, KBA telah diupayakan menjadi destinasi Wisata Kampung Tematik dengan ciri khas warna birunya. Namun pengembangan KBA belum dapat memberikan banyak dampak yang

positif terhadap pat. Mengacu Pengabdian UB Unggulan ber dayaan mas pengembangan Doktor Meng untuk melakuk ingan lanju masyarakat KB berdayakan da produktivitas w Pendampinga kan saat ini dike kegiatan, yaitu pembangunan dolanan, dan lukis cindera m ''Kami ingin UB

Yoga Risnandri dalam berbagai kompetisi nasional ataupun international.

GALERI

SISWA

Sebanyak 30 Sekolah di Sidoarjo Dinilai Peduli Anti Narkoba Sebanyak 30 sekolah yang dinilai peduli terhadap masalah pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kab Sidoarjo, diundang Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, Selasa (8/9) laluk untuk melakukan rapat kerja pemberdayaan masyarakat anti Narkoba di lingkungan pendidikan.

Oleh: Alikus, Kabupaten Sidoarjo

alikus/bhirawa

BNNK Sidoarjo mengundang sejumlah sekolah yang dinilai peduli anti Narkoba, untuk diajak kerjasama dalam menangani P4GN di lingkungan pendidikan.

Acara digelar di Hotel Luminor Sidoarjo ini dihadiri kepala sekolah dari SMPN/ swasta, SMAN/swasta, MA, MTSN, dan SMK. Sekolah setingkat SMP hadir 20 sekolah dan setingkat SMA hadir 10 sekolah.

Kepala BNNK Jatim, Brigjenpol Bambang Priyambada memberikan materinya tentang strategi masyarakat dalam upaya untuk Pencega-

han Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Juga hadir Tim Pembina UKS Kab Sidoarjo, yang memberikan masukan tentang peran aktif dari pihak sekolah untuk melakukan P4GN. Menurut Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Drs Toni Sugiyanto, mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba di Kab Sidoarjo tidak

bisa bekerja sendiri. Tetapi harus ada kerja sama yang solid dengan semua pihak, termasuk lingkungan pendidikan.

"Jangkauan kami terbatas, maka untuk mencegah kejahatan Narkoba, semua lini harus aktif terlibat. Kita tahu sendiri, penyalahgunaan Narkoba saat ini tidak memandang status, sosial usia, pendidikan dan jabatan,'' kata Toni.

Khusus untuk memotivasi pencegahan Narkoba di lingkungan pendidikan, BNNK Sidoarjo berencana memetakan adanya calon pegiat anti Narkoba. Upaya lain, juga akan memotivasi para stake holder di lingkungan pendidikan untuk bisa menyelenggarakan tes urin secara mandiri. Karena di Kab

Sidoarjo sudah ada landasan Perda Nomor 3 tahun 2018.

"Program - program BNNK Sidoarjo sudah berjalan tahun 2020 ini dan akan diteruskan tahun 2021 mendatang.

Program ini serius untuk dijalankan. Sebab para siswa di lingkungan sekolah juga menjadi sasaran empuk pengedar Narkoba. Pengedar mulai menjual dengan jenis Narkoba yang harganya murah lebih dulu, seperti pil koplo. Lama - lama bisa meningkat pada Narkoba yang harganya mahal,'' tandas Toni.

Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini. Siswa tidak masuk sekolah dan bisa jadi berkeliaran di tempat - tempat umum yang tidak semestinya bagi mereka. [*]

AYAAN September 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7 S O S O K

Secara Daring yang didominasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sehingga diawal kepemimpinannya menjabat Wali Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto sejak awal telah membuat program dalam menggerakkan ekonomi kreatif yang berfokus pada pergerakan UMKM. ''Hal ini tidak lepas dari Kota Mojokerto sebagai pusat daerah perdagangan bagi daerah tetangga. Terlebih, kota ini merupakan kota penyangga bagi kota - kota besar di Jawa Timur,'' tandas Ning Ika. Sementara itu, Kepala Dinas Pen-

didikan Kota Mojokerto, Amin Wachid menambahkan, jika nantinya Wali Kota Ning Ika akan memberikan pembelajaran juga bagi siswa SD negeri maupun swasta seKota Mojokerto akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.

"Alhamdulillah, ini tadi semangat para siswa untuk belajar sangat luar biasa saat diajarkan ibu wali kota. Interaksi tanya jawab pun berlangsung penuh semangat. Terlebih, tadi para siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari ibu wali kota juga mendapatkan hadiah istimewa berupa gadget. [min]

Sarankan Pemerintah Bentuk Komite Transplantasi Legalitas pemberian kompensasi kes UU pasal 39 dimana pendonor terhadap pendonor pada transplanta- bisa menerima kompensasi si organ tubuh manusia di Indonesia (penghargaan), tetapi tidak jelas masih menjadi perhatian khusus bagi nominalnya seperti apa. Namun, di DR dr Heri S Widodo MH MARS. pasal 27 dan 28 tidak boleh kedua Pasalnya, dari kesepakatan awal orang melakukan perjanjian dalam antara pendonor dan orang ketiga bentuk apapun. sering tak sepaham hingga kasus "Kasus yang terjadi karena sampai di tingkat peradilan. tidak ada perjanjian diantara kedua Kasus seperti itu, menurut Heri belah pihak ini diingkari,'' imbuh dia. yang juga berprofesi sebagai dokter Maka Heri meminta agar umum ini hampir setiap saat terjadi. pemerintah membentuk komite Sebab, juga melibatkan oknum dari tranplantasi untuk menjembatani pihak RS sendiri. semua orang baik pendonor "Setelah saya dalami kasus ataupun penerima. seperti ini sering terjadi. Karena di Kesehatan pendonor Malang Raya ada 100 lebih yang memerlukan kebutuhan ginjal. Dari segi medis, biaya perawatan tidak ada mesin yang menggantipasca pelaksankan ginjal. Salah satu solusinya aan transplantasi hanya transplantasi ginjal. Fenome- juga harus na yang ada ini jika tidak diimbangi dilindungi dan dengan regulasi yang baik akan dijamin keseterus berulang,'' jabar wisudawan jahteraannya, Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ini.

Heri mengaku pihaknya telah mengkaji dari beberapa DR dr Heri S Widodo regulasi, salah satunya di Kemen-

apalagi jika pendonor dalam keadaan ekonomi yang sulit.

"Transplantasi organ adalah media penanganan, terutama ginjal.

Sebagai gambaran, didunia kebutuhan ginjal sangat tinggi. Dari literatur yang saya baca, di Malang Raya butuh sekitar 1000an lebih per tahun 2019,'' ujar Heri.

Dengan kata lain, Heri menilai tren kedepan kebutuhan ginjal akan semakin tinggi. Apalagi donor darah bukan menjadi solusi. ''Antara kebutuhan dan stok ini tidak imbang.

Sehingga saya berharap Kemenkes mengkaji kembali (terkiat perjanjian) untuk Permenkes Nomor 38 tahun 2016.

Komite tranplantasi nasional atau provinsi harus segera dibentuk,'' pungkas dia. [ina]

Pendidikan Akhlak dan Adab Penting untuk Capai Welfare State Jakarta, Bhirawa Pendidikan akhlak dan adab menjadi bagian penting untuk mencapai welfare state. Karena, akhlak dan adab telah menyatu menjadi bagian dari wajah bangsa. Termasuk menyatu dalam diri para pemegang kekuasaan dan jabatan. Sehingga negara berhasil mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengurangan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya

"Islam, menganggap penting, pendidikan akhlak dan adab. Karena akhlak melandasi cara kita berpikir dan berbuat. Sedang adab, melandasi cara kita melaksanakan pikiran dan perbuatan atau cara kita bertindak,'' ungkap Ketua DPD RI, La Nyala Mahmud Mattalitti saat orasi ilmiah di IAIN Tulungagung, dalam rapat Senat terbuka pengukuhan guru besar Prof Munardji, Rabu (9/9) kemarin.

La Nyala menyoroti, kemerosotan

moral generasi muda dan mentalitas para pejabat. Yang mengutamakan golongan dan kelompok sendiri. Bagi dunia Islam, tidak ada artinya, orang kaya tapi miskin akhlak, atau orang cerdas tapi miskin adab.

Karena hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi.

"Meskipun tidak otomatis negara yang mayoritas penduduknya muslim, lantas berakhlak dan beradab.

Tetapi Islam mengajarkan penting-

nya kedua hal itu,'' tandas La Nyala.

Menurut La Nyala, karena nilai ini bersifat universal, maka kita sering merasakan dan melihat perilaku Islam di Negara - negara non muslim.

Misalnya di Norwegia, Finlandia, Swiss, Selandia Baru dan Jepang.

Masyarakat disana, begitu tertib dan beretika. Sehingga Negara - negara ini selalu berada di peringkat 10 besar survei, negara dengan indek kebahagiaan dan kemakmuran. [ira]

Peringati Haornas, Disparbudpora Jadwalkan Sejumlah Kompetisi

Kabid Olah Raga Disparbudpora Pemkab Tuban, Zainal Maftuhien

Tuban, Bhirawa Memperingati Hari Olah Raga Nasional (Haornas) Tahun 2020, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tuban, menjadwalkan sejumlah kompetisi pertandingan olah raga.

Kabid Olahraga Disparbudpora Pemkab Tuban, Zainal Maftuhien mengatakan, pihaknya telah merancang program dan kegiatan dalam rangka Haornas 2020. Salah satunya kompetisi pertandingan di Cabor Panjat Tebing, Sepatu Roda dan Bola Voli Pantai. "Untuk Cabor yang kita pilih di tahun ini memang panjat tebing, sepatu roda dan voli pantai. Untuk cabor lainnya itu bergili-

ran di Haornas berikutnya,'' kata Zainal, Rabu (9/9).

Alasan lainnya, kata Zainal, ketiga Cabor ini memiliki potensi bibit atlet berprestasi yang cukup baik.

Harapannya saat diperlombakan bakal muncul calon atlet muda berprestasi dari ketiga Cabor unggulan Kabupaten Tuban.

Namun pelaksanaan ketiga lomba itu tetap melihat situasi kondisi Pandemi Covid 19. Perlombaan akan bisa dilaksanakan jika mendapatkam rekomendasi dari Tim Satgas Covid 19 Pemkab Tuban. Jika Tim Satgas memberikan lampu hijau dan rekomendasi penyelenggaraan peringatan Haornas, maka perlombaan ketiga Ca-

bor itu dijadwalkan dilaksanakan pada akhir September ini.

Namun jika situasi Pandemi masih belum normal, pelaksanaan akan diundur pada Oktober atau hingga Tuban masuk zona hijau. Namun pihak dinas belum bisa memastikan penyelenggaraan kompetisi dalam rangka Haornas. Sebab jika kondisi Covid 19 di Tuban tak terkendali, maka program kegiatan peringatan Haornas terpaksa ditiadakan.

Zainal berharap, masyarakat Tuban bisa ikut berperan aktif membantu pemerintah menekan penyebaran Covid 19 di Bumi Wali. Sehingga Tuban bisa masuk zona hijau dan kegiatan kompetisi olah raga dalam rangka Haornas bisa dilaksanakan. [hud]

Tim Voli Sparta Sidoarjo Targetkan Juara AHY Cup 2020 m taufiq/bhirawa

pada masyarakat di kawasan wisata berbasis Budaya.

wasan Wisata Berbasis Budaya

p warga setempada Renstra B dengan Tema rupa pemberyarakat dan n ekonomi, Tim abdi mencoba kan pendamputan kepada BA untuk meman menguatkan warga. an yang dilakuemas dalam dua pendampingan n area wisata pelatihan memata khas KBA. B menjadi bagi-

an dari masyarakat Kota Malang. KBA punya SDM-nya, kami mempunyai ilmunya.

Mari kita bersama-sama memajukan Kota Malang,''ujarnya.

Pendampingan ini, pertama ditujukan untuk pengembangan area wisata, khususnya area dolanan, yang ditujukan untuk menjadi area wisata sekaligus edukasi. Kedua, untuk pemberdayaan SDM yang kurang produktif dan pemanfaatan aset yang ada di KBA, yaitu sampah dan atau barangbarang bekas yang terkumpul di bank sampah KBA yang layak diolah dan dijadikan cindera mata atau hiasan. Ha-

sil dari kedua kegiatan ini diharapkan dapat saling melengkapi dan menguatkan.

Cindera mata, mainan, dan hiasan lukis khas KBA dapat dipajang dan diperjualbelikan di area - area wisata di KBA, khususnya area dolanan.

Sedangkan keberadaan area wisata yang telah terkonsep kemasan, ornamen dan rancang bangunnya akan mampu memunculkan dan menguatkan nilai estetika dan identitas KBA, sebagai Kampung Tematik sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. [mut]

Sidoarjo, Bhirawa Bersamaan dengan peringatan Haornas (Hari Olah Raga Nasional) 2020 Tim Voli Sparta Sidoarjo mendapat kehormatan ikut dalam Turnamen Invitasi AHY 2020. Sebuah pertandingan bola voli tingkat nasional digelar di Lapangan Sport Center Cikeas dan GOR Indoor Lavani Bogor.

Tim Voli Sparta Sidoarjo yang mendapatkan kehormatan khusus, telah diberangkatkan oleh Ketua KONI Sidoarjo Frenki Effendi dan Kepala Disporapar Joko Supriyadi, telah mentargetkan menjadi juara pertama dalam laga yang digelar mulai tanggal 11 hingga 13 September 2020.

Menurut Joko, sebelumnya Tim Voli Sparta Sidoarjo ini pernah diundang dalam pertandingan persabatan oleh Tim Lavani Cikeas Bogor, pada akhir Agustus 2020 lalu, kini diundang secara khusus dalam kompetisi secara resminya.

"Dalam pertandingan ini ada sekitar delapan tim yang sudah terseleksi sebelumnya. Saya berharap, mudah - mudahan Sidoarjo ini bisa menjadi juara pertama dalam turnamen ini,'' harap Joko.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Sidoarjo, Frenki Effendi, sangat mengapresiasi terhadap Tim Bola Voli Sparta Sidoarjo yang telah mendapatkan undangan khusus. Baik itu saat pertandingan persahabatan, dan sekarang undangan untuk kompetisi secara resminya. Harapannya mereka juga bisa menjadi juara yang terbaik. Karena akan mengharumkan nama baik Sidoarjo.

"Mereka juga kami berikan pengertian tentang kondisi pandemi Covid 19 ini agar tetap berhati - hati dan terapkan protokol kesehatan yang ketat. Serta menjunjung tinggi sportifitas saat bertanding. Semoga atlet Sidoarjo ini bisa menjadi juara yang terbaik,'' harapnya.

Jelang Turnamen Bola Voli Piala AHY Cup 2020, Pelatih Tim Bola Voli Sparta Kabupaten Sidoarjo, Slamet Mulyono, telah mematangkan skill anak - anak asuhnya. Latihan pun terus terjadwal padat. Tak ketinggalan pembekalan dan teknik

- teknik dahsyat terus ditransfer kepada anak binaannya, agar tim kebangaan Sidoarjo ini tampil prima dilaga yang akan disaksikan langsung keluarga besar Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY di Cikeas. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua KONI Kabupaten Sidoarjo Frenki Effendi memberikan semangat kepada para atlet voli Sparta Sidoarjo.

KONI Kota Batu Penuhi Janji Beri Jaminan Keselamatan Atlet dan Pelatih Kota Batu, Bhirawa Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) membuktikan janjinya memberikan jaminan keselamatan terhadap atlet dan pelatih yang mengikuti Puslatkor ataupun even kejuaraan. Buktinya telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) KONI Kota Batu dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penandatanganan di Kantor KONI Kota Batu ini disaksikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Rabu (9/9).

Menurut Ketua KONI Kota Batu, Drs Mahfud, kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan itu untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja maupun kematian bagi atlet dan pelatih. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan prestasi olah raga Kota Batu di tahun ini. Jaminan keselamatan kerja ini semakin penting karena situasi dan kondisi saat ini yang masih belum ter-

bebas dari pandemi Covid 19.

"Kami menilai atlet dan pelatih merupakan satu profesi, dimana pekerjaan melatih dan bertanding. Sehingga, ketika dikomunikasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan ternyata itu bisa dilindungi sehingga hari ini (kemarin) didaftarkan dengan menandatangani MoU,''

ujar Machfud.

Mahfud menjelaskan, untuk sementara yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan adalah atlet dan pelatih yang tergabung dalam Pusat Pelatihan Kota (Puslakot) Batu dalam rangka menghadapi Porprov Jatim mendatang. Namun, program itu tidak berhenti sampai

disitu dan akan berkembang sampai selesai Porprov.

Kini tercatat 36 atlet yang didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun yang sudah terkirim baru 32 atlet dari 12 Cabor. Sedangkan untuk pelatihnya ada 12 orang karena ada yang memakai asisten.

"Para atlet yang dijaminkan

masih terus berkembang, sekarang masih ring satu dan Oktober nanti masuk ring dua dengan tambahan sekitar 125 atlet,'' jelas Machfud.

Sedangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan, Imam Santoso, berharap bukan hanya atlet saja yang mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi seluruh unsur pro-

Penandatanganan MoU KONI Kota Batu - BPJS Ketenagakerjaan disaksikan Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi yang digelar di Kantor KONI Kota Batu, Rabu (9/9) kemarin.

fesi kegiatan yang ada di Kota Batu.

"Untuk persyaratannya hanya KTP yang diberikan kepada kami, dan atlet ini diberikan dua program yaitu asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian,'' jelas Imam.

Pemberian jaminan keselamatan kerja bagi atlet dan pelatih ini diapresiasi Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi yang ikut menghadiri penandatanganan MoU didampingi Wawali Kota Batu, Punjul Santoso. ''Dalam rangka Haornas ini KONI bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani MoU untuk bisa memfasilitasi atlet supaya bisa terlindungi, ini sesuatu yang luar biasa. Penandatanganan MoU itu bertujuan agar atlet bisa lebih semangat berlatih dan semakin berprestasi. Semoga dengan adanya tambahan fasilitas ini bukan hanya atlet, tetapi KONI lebih bersemangat untuk bisa mencetak atlet berprestasi,'' harap Dewanti. [nas]

JATIM MEMBANGUN Memasuki Musim Tanam, Stok Pupuk di Jatim Langka Kamis Wage, 10 September 2020

Halaman 8

DPRD Jatim, Bhirawa Kelangkaan pupuk masih saja terjadi di Jawa Timur. Padahal, awal Oktober mendatang sudah memasuki musim tanam. Tanaman padi, jagung ataupun tebu sangat membutuhkan keberadaan pupuk lantaran menjadi syarat yang harus dipenuhi.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/9menyampaikan dia, Jawa timur sebagai gudang pangan, seperti padi, jagung, gula maka keberadaan pupuk menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.

“Jatim ini masih kekurangan pupuk 650 ribu ton. Kami mengimbau oleh semua kios pupuk se-Jatim

memenuhi pupuk non subsidi. Walaupun harganya mahal, ketika petani beli harus ada. Tapi, kita melihat kondisi saat ini, sambatnya petani luar biasa di daerah karena pengaruh pandemi,” katanya.

Politisi Demokrat ini menjelaskan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim juga telah berkirim surat pada 9 Juli lalu yang dituju-

Subianto Anggota Komisi B DPRD Jatim

kan kepada Dirjen Prasarana dan sarana pertanian Kementan RI. Dimana, dengan telah terbitnya Permentan No 10 Tahun 2020 ten-

tang perubahan atas Permentan No 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.

“Jumlah alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Jatim semula 1.349.594 ton menjadi 2.267.827 ton atau bertambah 918.233 ton,” terangnya.

Awal tahun 2020, diungkapkan Subianto, Kementan sudah memangkas pupuk 55 persen. “Tapi, Alhamdulillah atas perjuangan kita semua, itu sudah terealisasi 900 ton,” imbuhnya.

Desakan Komisi B kepada Dinas terkait untuk berkirim surat ke Kementerian pun sudah dilaksanakan oleh Di-

nas Pertanian. “Tapi, sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkap dia.

Padahal, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah memberikan subsidi pupuk tambahan sebesar Rp 3,14 triliun. “Pak Mentan juga sudah berkomentar bahwa subsidi ditambah 3,14 triliun. Artinya, alokasi pupuk sudah ditambah. Namun, sampai saat ini belum juga ada,” jelasnya.

Oleh karenanya, Komisi B DPRD Jatim mengimbau kepada semua kios dan distributor pupuk se-Jatim untuk memenuhi kebutuhan pupuk non subsidi. “Walaupun harganya mahal, ketika petani beli harus ada.

Tapi, kita melihat kondisi saat ini, sambatnya petani luar biasa di daer-

ah. Banyak komoditas yang harganya turun karena pengaruh pandemi,” imbuhnya.

“Jadi kita akan terus memperjuangkan nasib petani agar alokasi pupuk segera terpenuhi untuk Jatim,” tambah Subianto.

Memasuki musim tanam, pihaknya akan menemui Kementan RI. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pupuk di Jatim terpenuhi. “Kalau tidak ada, bahaya ini, akan terjadi gejolak sosial. Kita berpikir, yang pertama mendekati pilkada, kalau masalah pupuk tidak terpenuhi itu akan terjadi gejolak sosial. Ini yang harus kita kawal bersama-sama,” pungkasnya. [geh]

KELANA JATIM Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad hadir untuk beri bantuan kursi roda

Ketua PKK Bantu Pensiunan Guru Derita Stroke Trenggalek,Bhirawa Guru mengambil peran penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak kita sadari kesuksesan yang kita dapati, tidak lepas dari salah satunya peran guru, maka sudah sepantasnyalah bila profesi ini disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa.

Namun dalam kehidupan tuanya tidak semua guru bisa sejahtera dan hidup secara layak, sepertihalnya Siti Isroin warga RT. 20 RW. 06 Surodakan. Perempuan yang dulunya mengabdi di SDN 2 Surodakan yang kini marger menjadi SDN 1 Surodakan ini harus terbaring lemah di pembaringan karena penyakit Stroke yang dideritanya.

Untuk aktifitas keseharian susah dan harus dibantu oleh irang lain. Mendengar hal ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad hadir untuk bisa sedikit memberikan secercah harapan bagi pejuang pendidikan ini.

Kedatangan Istri Bupati Trenggalek ini di kediaman Siti Isroin tidak lain untuk menyampaikan bantuan kursi roda agar perempuan paruh baya ini bisa mudah dalam menjalankan aktifitas keseharian.

“Hari ini kita berkunjung ke rumah Ibu Siti Isroin untuk menyerahkan bantuan kursi roda. Semoga bantuan ini bisa memudahkan beliau untuk menjalankan aktifitasnya,” tutur penggiat perempuan ini usai menyerahkan bantuan kursi roda, Selasa (8/9). [wek]

Komisi IV Geram Perwakilan PT ARS Tidak Sesuai Kapasitas Gresik, Bhirawa Hering Komisi IV DPRD, bersma Disnaker, serikat pekerja independent PT Angkasa Raya Steel ( ARS ). Terkait nasib 41 pekerja yang bersetatus PKWT, ditunda dan membuat anggota dewan geram. Pasalnya, perwakilan pabrik tidak sesuai kapasitan dan tidak bisa mengambil kebihakan.

Hering yang berjalan sekitar 15 menit jadi panas, ketika perwakilan pabrik PT ARS yaitu Gito Sutrisno dari HRD. Mengatakan bahwa secara aturan seharusnya sesuai dan dilakukan evalusi terhadap pekerja. Bila baik bisa jadi karyawan, terkait 41 pekerja tidak paham. Jawaban ini, sontak membuat anggota dewan kaget dan geram.

Anggota Komisi IV DPRD Gresik Noto Utomo langsung interupsi ketua dan berbicara, Karena kapasitan perwakilan pabrik yang tidak sesuai. Rapat dilanjutkan percuma, dan harus di agendakan lagi yang datang harus sesuai dan bisa mengambil kebijakan.

“Ini nasib 41 pekerja, kalau di ambangkan bahkan sampai di pecat jelas melanggar aturan. Apa lagi mereka rata-rata sudah 5 tahun bekerja, yang statusnya setiap tahun perpanjangan kontrak.”ujarnya.

Sementara Ketua Komidi IV DPRD Gresik Mohammad mengatakan, bahwa rapat di pending dan akan kembali rapat hering pada minggu depan dengan hari yang sama. Karena rapat sekerang, perwakilan yang datang tidak bisa mengambil kebijakan. [kim]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda,th.2010, Hitam, AG 6293 RU, a/n. Sulasih, Ds.Betak, Kalidawir – T.Agung No. 7326/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, Honda, AG 6911 RCB, a/n. Arum Hana Pertiwi, Ds. Padangan, Ngantru – T.Agung No. 7327/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 3198 TU, a/n. Untung Widjaya, Dsn. Kedungsingkal RT 01 RW 01 Ds. Ketanon, Kedungwaru – T.Agung No. 7328/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 1482 RK, a/n. Rowland Azir Setyono, Jl P Diponegoro Gg 1/ 55 Tamanan – T.Agung No. 7329/IMB/BI-III/2020

Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo melantik Pj Sekda Kota Pasuruan, Anom Surahno di Ruangan Untung Suropati, Kantor Pemkot Pasuruan, Rabu (9/9) sore.

hilmi husain/bhirawa

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jatim Jadi Pj Sekda Kota Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Masa jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan, Rudiyanto selesai bulan ini. Adapun pengganti Pj Sekda Kota Pasuruan berasal dari pejabat Pemprov Jatim, yakni Anom Surahno yang juga merupakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

Pelantikan Pj Sekda berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur, nomer 821.2/3705/204/2020 tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Penjabat Sekda Kota Pasuruan. Proses pelantikan Pj Sekda berlangsung hikmad oleh Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo

di Ruangan Untung Suropati, Kantor Pemkot Pasuruan, Rabu (9/9) sore.

Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah.

Karenanya, ia berpesan kepada Pj Sekda yang baru dilantik supaya menjadi penggerak, motivator dan teladan bagi birokrasi di Pemerintah Kota Pasuruan yang meliputi eksekutif dan legislatif.

Terlebih juga harus bisa memberikan karya dan inovasi memajukan Kota Pasuruan.

“Untuk itu, kami berharap kepada Pj Sekda yang baru dilantik supaya intens membangun komunikasi yang

baik. Itu untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Pasuruan dan merealisasikan pelaksanaan dilapangan, sehingga mewujudkan Pasuruan Kota Bhakti,” ujar Raharto Teno Prasetyo.

Teno panggilan akrabnya juga berterima kasih kepada Pj Sekda sebelumnya, lantaran sudah mengemban tugas sebagai Pj Sekda selama tiga bulan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudiyanto yang sudah banyak membantu terutama di tengah-tengah masa pandemi saat ini,” tegas Teno.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menambahkan masa jabatan Rudiyanto selaku Pj Sek-

da Kota Pasuruan berlaku selama 3 bulan sejak dilantik pada bulan Juni lalu. Saat ini, proses seleksi Sekretaris Daerah Kota Pasuruan masih berjalan.

“Tahapan wawancara sudah dilalui dan selanjutnya akan diserahkan ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi,” kata Kokoh Arie Hidayat.

Sekadar diketahui, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Bahrul Ulum, purna tugas sejak 1 Juni 2020 kemarin.

Selanjutnya, atas persetujuan Gubernur Jatim, Rudiyanto yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan, ditunjuk menjadi Pj Sekda Kota Pasuruan selama 3 bulan. [hil]

Pabrik Rokok Diharapkan Perhatikan Nasib Petani Tembakau Bondowoso, Bhirawa Tembakau meski bukan termasuk bahan pokok beberapa hari terakhir ini mengalami penurunan harga. Banyak petani tembakau mengeluhkan kondisi ini ., Pemerintah sendiri tidak bisa intervensi, karena itu sudah menjadi kewenangan swasta (Pabrik Rokok).

Akan hal tersebut, Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir berharap terhadap pabrik rokok untuk juga memperhatikan nasib petani tembakau. Penurunan harga tembakau , menurutnya, jangan dijadikan alasan

karena harga cukai naik, lalu kemudian menurunkan harga tembakau.

“Jangan menjadikan alasan menurunkan harga tembakau karena harga cukai naik. Kenyataan dilapangan harga rokok juga naik,” katanya, Rabu, (9/9).

Dijelaskannya, di dalam rokok sendiri terdiri dari beberapa bahan, seperti diantaranya kertas, tembakau, Cengkeh, gabus. Dan juga ada seorang buruh yang bekerja untuk memproduksi rokok tersebut.

“Karena cukai naik, cengkeh naik.

Sehingga mereka berfikir upah buruh

naik. Ya satu-satunya tembakau yang harus turun,”urainya.

Menurutnya, Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman bahwa pabrik rokok tidak bisa berjalan tanoa adanya petani tembakau.

“Di saat petani boikot tidak tanam tembakau maka otomatis pabriknya akan gulung tikar. Karena bahan baku tembakau itu dari tembakau,”jelasnya.

Maka kata dia, antara keduanya untuk saling menghormati yakni anatara petani tembakau dan pabrik rokok.[san]

H Ahmad Dhafir Ketua DPRD Bondowoso

Wabup Ikuti Entry Meeting BPK Terkait Anggaran Covid 19 Lumajang Bhirawa Dalam rangka tertib laporan anggaran untuk Covid 19, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, bersama jajaran OPD terkait, mengikuti entry meeting pemeriksaan pendahu-

luan penanggulangan atas Covid -19 tahun anggaran 2020 pada wilayah Provinsi Jawa Timur melalui virtual, yang bertempat di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (9/9).

Pada agenda video conference tersebut, Wakil Bupati Lumajang tampak menyimak dengan seksama

seluruh paparan dan arahan dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, sebagai pembicara dalam pertemuan tersebut.

Dalam keterangannya pada telekonferensi tersebut , Joko Agus Setyono menjelaskan, bahwa latar belakang atau

alasan pemeriksan yang dilakukan BPK Provinsi dalam hal penanggulangan Covid-19 yakni terkait rincian besaran anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta menjelaskan asal sumbangan pihak ketiga yang berkaitan pada penanganan bencana Covid-19 tersebut.[dwi]

Eks RSUD Sosodoro Djatikoesumo Dibangun untuk 4 Instansi Bojonegoro,Bhirawa Tahun ini, Eks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesumo (lama) yang berada di Jalan dr Wahidin telah di bongkar. Rencananya eks lokasi RSUD Sosodoro Djatikoesomo itu bakal dibangun kembali untuk 4 kantor OPD.

arif yulianto/ bhirawa.

Anggota Koramil 0814/09 Kudu, Jombang bersama warga Desa Kedung Bogo bergotong royong membangun parit, Selasa (08/09).

Keempat kantor instansi tersebut, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos) dan Kantor Satpol PP Bojonegoro. “ Sesuai rencana awal, eks RSUD Lama bakal dibangun 4 kantor instansi,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

(DPKP-CK) Bojonegoro, Adie Witjaksono, kemarin (9/9).

Menurut Adie, mengatakan, meski akan dibangun 4 kantor instansi, namun, ditahun 2020 ini hanya bakal membangun 2 kantor instansi yakni kantor BPN dan DLH. Sedangkan 2 kantor lainnya pembangunannya akan dilakukan ditahun selanjutnya. “ Tahun ini, untuk pemban-

gunan 2 kantor instansi itu dialokasikan anggaran sekitar Rp 21 miliar,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, Beny Kurniawan menambahkan, memang tahun ini akan dibangun 2 kantor instansi yaitu BPN dan DLH. Namun anggaran per paket masingmasing berbeda. “ Untuk BPN sebesar Rp 10.476 miliar lebih, sedangkan DLH sebesar Rp 10.140 miliar lebih,” jelasnya.

Beny mengatakan, untuk pembangunan dua gedung kantor tersebut dikerjakan dua PT ber-

beda, yaitu BPN oleh PT Santoso/KSO dan DLH oleh PT Indokon Raya. “ Sesuai kontrak pelaksanaan 120 hari kalender, yaitu BPN mulai 10 Agustus sampai dengan 7 Desember, dan DLH mulai 19 Agustus sampai dengan 16 Desember 2020,” terangnya.

Hingga kini, proses pembongkaran di lokasi eks RSUD lama itu, masih terus dilakukan guna membersihkan sisa bangunan lama tersebut, nantinya, kalau sudah bersih, proses pembangunan 2 kantor instansi akan segera dilakukan dan target rampung pada Desember 2020 ini. [bas]

Kamis Wage, 10 September 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Ajak Masyarakat Hilangkan Image PKI dari Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun, bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami membuka Sosialisasi Integrasi Bangsa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan dalam tatanan normal baru mewujudkan pemantapan ketahanan bangsa di Kabupaten Madiun yang diselenggarakan, Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun di Graha Eka Kapti Puspem Kab Madiun, Rabu (9/9).

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami (kanan) bersama Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto pada Sosialisasi Integrasi Bangsa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan dalam tatanan normal baru mewujudkan pemantapan ketahanan bangsa di Kabupaten Madiun.

Menurut Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, kalau acara seperti ini sangat penting untuk meningkatkan rasa nasionlisme bagi masyarakat dalam rangka menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Bupati menyampaikan, sekarang ini pentingnya untuk memerangi covid – 19 dan meluruskan sejarah terkait peristiwa pemberontakan PKI September 1948.

Dikatakan oleh orang nomor satu di Pemkab Madiun ini, pemicu peristiwa September di Kabupaten Madiun tidak lepas dari situasi politik nasional saat itu.Tokoh nasional yang tidak legowo, kemudian melancarkan aksi brutal dan sialnya yang menjadi tempat aksinya itu di Kabupaten Madiun.

Sebenarnya, lanjut Bupati, organisasi terlarang ini tidak lahir dari Madiun.Malah orang Madiun menolak, dengan melakukan perlawanan selama 12 hari sebelum akhirnya

berhasil memukul mundur PKI.Dan laskarnya ini menjadi embrio lahirnya tentara Siliwangi.

“Jadi PKI itu cuma 2 hari menguasai Kabupaten Madiun. Tapi ironisnya, image buruknya masih melekat sampai saat ini,” tandas Bupati Madiun Ahmad Dawami seraya mengucap, ini tidak adil.

Untuk itu, Bupati mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk merubah image buruk itu, karena aksi itu bukan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Madiun.

Bahkan Bupati mengajak masyarakat agar menolak jika Kabupaten Madiun dikaitkan dengan peristiwa berdarah 48 itu, sekalipun hanya candaan karena ini menyangkut nasib anak cucu. Apalagi kalau dikaitkan dengan Visi Misi Kabupaten Madiun, maka tragedi September 48 itu sangat kontras dengan kondisi masyarakat Madiun yang religius dan ber-Ketuhan-an. [dar]

Tuban Kembali Lagi ke Zona Oranye

KELANA JATIM

Tak Pakai Masker, Puluhan Warga Disuruh Gali Kubur Korban Covid-19 Gresik,Bhirawa Akibat tidak pakai masker, puluhan warga Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme diberi sanksi oleh petugas mengali kubur korban Covid -19. Sanksi itu diberikan sebagai efek jera bagi warga agar tidak lalai memakai masker saat hendak pergi dari rumah.

Puluhan warga yang terjaring razia itu oleh petugas langsung digiring ke lokasi tempat pemakaman umum desa setempat.”Kebetulan hari ini ada warga setempat yang meninggal karena positif covid-19. Mereka hanya menggali saja tidak ikut mengubur,” kata Camat Cerme Suyono, Rabu (9/9).

Dijelaskan mantan Kabag Humas Pemkab Gresik ini, upaya pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 terus dilakukan oleh Muspika Cerme. Mengingat penyebaran kasus covid terus meningkat di wilayah Cerme.

“Kami bersama TNI - Polri dan Trantib bergerak menyisiri wilayah setiap hari. Menegakan protokol kesehatan covid,” imbuhnya.

Sanksi itu kata Suyono, sudah sejalan dengan Perbup 22 tahun 2020. Dalam Perda itu disebutkan, setiap warga yang melanggar dikenakan sanki kerja sosial dan denda. Namun, lebih banyak warga yang memilih sanksi sosial. [eri]

Tuban, Bhirawa Setelah dua minggu berstatus kawasan zona merah, kabupaten Tuban kembali ditetapkan Zona Oranye. Kabar tersebut diterima setelah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merilis data terbaru perkembangan Covid-19 di Jawa Timur, per tanggal 8 September 2020.

Penetapan Zona Oranye itu dibenarkan oleh, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariyati, ST, M.Kes. yang menyatakan perubahan status Zona Oranye ditentukan 15 indikator.

Dari 15 indikator tersebut 3 diantaranya kasus konfirmasi positif Covid-19 dapat ditekan, angka kematian akibat Covid-19 menurun dan angka kesembuhan meningkat.

“Hal ini sesuai dengan regulasi terbaru perihal Covid-19 yang telah

ditetapkan,” kata Endah Nurul Komariyati, Rabu (9/9).

Endah juga menjelaskan, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di kabupaten Tuban dapat ditekan menjadi 50 persen dari puncaknya. Pada saat berstatus Zona Merah, angka tertinggi kasus terkonfirmasi positif mencapai 72 kasus.

“Dalam kurun seminggu dapat ditekan di bawah 50 persen atau kurang dari 36 kasus baru,” terangnya.

Lebih lanjut, angka kematian akibat Covid-19 juga berhasil diturunkan dalam kurun waktu 1 minggu, dari yang semula 6 kasus menjadi 3 kasus. Selain itu, angka kesembuhan juga terus meningkat sesuai dengan pedoman tentang Penanganan Covid-19 dari Kemenkes RI. Capaian ini berkat sinergitas lintas sektor antara instansi pemerintah, tenaga medis dan masyarakat. Di

kerin ikanto/bhirawa

Lalai Pakai Masker, Kapolres Ancam Tunda Kenaikan Pangkat Kota Blitar, Bhirawa Dianggap sering lalai atau berulang kali kedapatan tidak menggunakan masker pada saat bertugas, Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M. Sinambela siap berikan sanksi ringan sampai berat penundaan kenaikan pangkat kepada anggotanya.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M. Sinambela mengatakan secara tegas, bagi Anggota Polisi yang sering kedapatan atau berulang kali tak pakai masker bisa terhambat dalam proses kenaikan pangkatnya.

“Ini merupakan bentuk mendisiplinkan internal Polri dalam pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Polres Blitar Kota,” kata AKBP Leonard M. Sinambela.

Lanjut AKBP Leonard M. Sinambela, pihaknya menjelaskan jajaran Polres Blitar Kota juga telah membentuk Tim Khusus yang nantinya akan mengawasi setiap personil dalam penggunaan masker pada saat melaksanakan tugasnya setiap hari.

“Bila sekali lalai memakai masker, nantinya personil yang bersangkutan bakal dihukum fisik berupa push up dan sejenisnya,” jelasnya. [htn]

tol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, mendukung penekanan penyebaran Covid-19 di Bumi Wali.[hud]

maka mereka termasuk dalam karyawan perusahaan milik BUMN dan bukan karyawan BUMN. Mereka juga menjadi penerima upah.

“Jika menerima upah dan upahnya di bawah Rp 5juta maka sudah semestinya mereka mendapatkan BSU. Ini sedangkan Kkamis diskusikan kembali, karena mereka menganggap kalau tidak masuk pegawai BUMN. Kami akan sampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja terkait hal ini,” kata Kepala Disnakertrans Jatim,” kata HImawan Estu Bagijo, kemarin.

Di sisi lain, lanjutnya, mereka juga mengadukan agar tidak ada PHK di Pabrik Gula. Memang kini kondisinya sudah ada dua PG yang sudah tu-

tup, hal ini dikarenakan menyusutnya lahan yang berkaitan dengan produksi dan bahan baku, Di sisi lain juga ada PG baru yang ternyata “merebut petani dan hasil tebu” yang sebelumnya binaan dari PG yang lama. Padahal dulunya PG baru itu disyaratkan juga harus memiliki lahan dan petani binaan sendiri. Namun kenyataannya lain.

Hal itu juga disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia Matius T Santoso, menyebut Karyawan PG bukan merupakan karyawan BUMN. Karyawan BUMN tersebut merupakan jajaran direksi dan jajarannya yang berkantor pusat. [rac]

Satu Positif Covid-19, Semua Anggota DPRD Ponorogo Jalani Tes Swab

Kodim 0814 Jombang Gelar Lomba Tari Tradisional Jombang, Bhirawa Demi menumbuhkan kembali nilai seni budaya kepada kaum muda di Kabupaten Jombang Kodim 0814 Jombang menggelar acara pergelaran seni budaya dengan melombakan tari tradisional, di Aula Pamungkas, Makodim 0814 Jombang, Rabu (09/09).

Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono mengatakan, sebagai salah satu upaya untuk melestarikan nilai seni dan budaya, maka, pergelaran seni budaya ini diadakan.

“Peserta terdiri dari sanggar tari yang ada di Jombang,” ujar Letkol Inf Triyono usai membuka acara pergelaran tersebut.

Letkol Inf Triyono membeberkan, akibat pengaruh budaya luar, banyak generasi muda yang lebih memilih budaya barat daripada budaya tradisionalnya. Hal Itu, kata Dandim, karena pola pikir mereka yang menganggap budaya barat lebih modern dan lebih populer. [rif]

samping itu, intensitas penertiban dan penegakan Perbup Tuban No. 65 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Proko-

Keluhkan BSU ke Disnakertrans Jatim Pemprov, Bhirawa Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara atau Asosiasi Pekerja Pabrik Gula mengadukan kepastian untuk bisa mendapatkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) ke Disnakertrans Jatim.

Sesuai ketentuan pegawai BUMN tidak termasuk penerima BSU terutama Direksi dan Pengurusnya. Sedangkan karyawannya yang tergabung dalam serikat pekerja itu mengaku bekerja di perusahaannya milik BUMN, bukan bekerja di BUMN. Artinya mereka bekerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Jika hubungan kerja antara karyawan dengan jajaran BUMN itu ada Perjanjian Kerja Bersama,

Puluhan warga Desa Ngabetan, Kec. Cerme yang disanksi menggali kubur untuk korban pasien positif covid-19.

Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariyati, ST, M.Kes.

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto

Ponorogo, Bhirawa Semua anggota DPRD Ponorogo berikut 15 Staf Sekretariat menjalani tes swab di dua rumah sakit di Ponorogo, Rabu (09/09) dan Kamis hari ini. Komisi A dan B menjalani tes swab di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo, sedangkan Komisi C dan D di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo. Hal ini dilakukan setelah adanya satu anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Berawal dari cek kesehatan rutin Pada 4 september 2020, 44 ang-

gota DPRD melakukan rapid test dan hasilnya 1 orang reaktif. Satu orang itu langsung dilakukan swab dan tadi malam hasilnya keluar positif. Hari ini kita perintahkan kepada semua anggota DPRD untuk melakukan swab, terbagi di Rumah Sakit Muhammadiyah dan RSU Muslimat,” terang Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo.

“Hari ini lingkungan dan ruangan DPRD kita semprot dengan disinfektan. Sambil menunggu hasil swab semua anggota DPRD melakukan isolasi mandiri,” tam-

bah Sunarto.

Edy Iswahyudi, anggota DPRD Ponorogo mengatakan, tes swab baru akan keluar hasilnya 3 - 4 hari ke depan. Dirinya mengaku tidak terlalu khawatir pada hasilnya nanti.

“Tes swab itu antisipasi dan langkah preventif untuk keluarga dan masyarakat. Hanya saja, saya akan tetap melakukan isolasi mandiri sampai hasil tes swab keluar,” ujar Edy Iswahyudi, anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat. [yan]

Peringati HUT ke-75 TNI AL

Koarmada II Gelar Ziarah Ke TMP Kusuma Bangsa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Angkatan Laut ke-75 tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 10 September 2020. Diperingati oleh Koarmada II dengan menggerlar ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Rabu (9/9).

Ziarah ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II, Laksda TNI Heru Kusmanto di dampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II (KDJA), Ny. Yayuk Heru Kusmanto. Serta diikuti personel dan jajaran Koarmada II yang melakukan prosesi ziara nasional di TMP Kusuma Bangsa.

Kegiatan ziarah nasional tersebut diawali dengan penghormatan kepada arwah para Pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga oleh Pangkoarmada II, pembacaan doa, penghormatan akhir kepada arwah para Pahlawan dan dilanjutkan tabur

bunga di pusara para Pahlawan.

“Ziarah ini memiliki arti penting, selain sebagai bentuk penghormatan kepada para Pahlawan yang telah mendarma-baktikan jiwa raganya. Ziarah ini juga untuk mengenang jasajasa para pahlawan yang telah berjuang demi kejayaan NKRI,” kata Laksda TNI Heru Kusmanto.

Heru menambahkan, ziarah ini sangatlah penting bagi Koarmada II. Sehingga Koarmada II bersama jajaran bisa mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pendahulu.

Sehingga dapat meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran.

Pangkoarmada II, Laksda TNI Heru Kusmanto di dampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II (KDJA), Ny. Yayuk Heru Kusmanto melakukan ziara di TMP Kusuma Bangsa, Rabu (9/9).

Istimewa

“Marilah kegiatan ini sebagai perwujudan kita akan betapa besarnya jasa para pahlawan pendahulu,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ziarah terse-

but para Pimpinan Kotama TNI AL wilayah surabaya, Irkoarmada II, para Pejabat utama Lantamal V dan ibuibu Jalasenastri. [bed]

EKONOMI

Kamis Wage, 10 September 2020

Halaman 10

Wuling Cortez CT Type S Mulai Dipasarkan di Jatim Surabaya, Bhirawa Wuling telah resmi memperkenalkan Cortez CT Type S untuk konsumen Jawa Timur khususnya di Surabaya setelah hadir di beberapa kota di Indonesia. Wuling Berkolaborasi dengan mitra diler, PT Arista Jaya Lestari, PT Putra Perdana Indoniaga dan PT Berkat Langgeng Sukses Sejati, meluncurkan varian terbaru Cortez CT ini.

Regional Sales Manager Wuling Motors, Kharismawan Awangga mengungkapkan untuk masyarakat di Surabaya, Cortez CT Type S ditawarkan dengan harga on the road mulai dari Rp216.000.000 dengan dua pilihan transmisi dan konfigurasi bangku.

“Varian terbaru Wuling yakni

Cortez CT Type S ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman berkendara yang powerful dan nyaman, namun dengan harga yang kompetitif. Selain itu, varian ini bisa menjadi pilihan kendaraan untuk keluarga yang sedang mencari MPV dan untuk penunjang operasional

perusahaan,” terangnya, Rabu (9/9).

Kharismawan menambahkan melengkapi seri Cortez CT, Wuling Cortez CT Type S didukung dengan mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder 1.500cc dengan Turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 140 HP serta torsi 250 Nm. Juga dilengkapi dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 6 percepatan dan Continuously Variable Transmission (CVT) yang halus dan responsif.

“Adapun untuk mesin dan pilihan transmisi ini sama seperti Cortez CT Type C dan L yang sudah lebih dulu dipasarkan,” ujar Kharismawan.

Sementara itu berbagai fasilitas berkendara juga ditawarkan oleh

varian MPV terbaru ini seperti Keyless Entry, One Push Start/Stop Button, Remote Open Windows and Trunk, dan Anti-Theft System.

Tidak hanya itu, varian Cortez CT type S juga dilengkapi dengan beragam fasilitas lain, meliputi sistem deselerasi ABS dan EBD, ISOFIX, dual SRS airbags, Advanced 8" Entertainment System, Rear Parking Camera, Rear Disc Brake, Audio Steering and Call Button, hingga USB charging.

“Kami berharap masyarakat di Surabaya dapat menyambut dengan hangat kehadiran varian Cortez CT type S ini sehingga dapat menjadi pilihan konsumen di segmen MPV.

Selain itu, kami juga menghadirkan beragam promo menarik bagi konsumen,” jelas Kharismawan.

Adapun promo khusus untuk pembelian Cortez CT Type S terdiri dari bebas biaya perawatan selama empat tahun/50.000km (mana yang tercapai terlebih dahulu), gratis 100 masker untuk setiap pembelian produk, bayar Rp100.000 dapat voucher hingga Rp5 juta.

Jika pembelian dilakukan secara kredit melalui Wuling Finance, bebas biaya asuransi selama masa tenor atau bunga 0 persen selama 12 bulan, tukar mobil lama dengan produk Wuling untuk mendapatkan voucher bensin senilai Rp3 juta (termasuk pajak) .

Untuk semua promo dapat dinikmati konsumen dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. “Wuling juga didukung dengan tujuh jaringan diler di Surabaya dan sekitarnya, yakni Wuling Arista HR Muhammad, Wuling Arista Tunjungan, Wuling Arista Jemursari, Wuling Arista Sidoarjo, Wuling Perdana Kenjeran, Wuling Perdana Sidoarjo, dan Wuling BLESS Basuki Rahmat,” pungkas Kharismawan.

Harga OTR Surabaya untuk Cortez CT S MT- 8-Seater Rp216 juta, Cortez CT S CVT-Captain Seat (Synthetic Leather) Rp240 juta dan Synthetic Leather serta Captain Seat merupakan optional. [riq]

BURSA EKONOMI

Pemkab Tindaklanjuti Bila Harga Tembakau Dibawah BEP Pamekasan, Bhirawa Tanaman Tembakau menjadi harapan Petani upaya mendongkrak pendapatan perkapita dalam setiap tahun. Ini apabila harga Tembakau rajang itu di atas Break Event Point yang ditetapkan Pemerintah kabupaten Pamekasan.

Di musim panen Tembakau Tahun 2020, sejumlah petani mengeluhkan bahwa harga Tembakau rajang tidak mencapai ketentuan BEP, bahkan anjlok. Petani berharap agar pihak Pemerintah turun tangan untuk membela para petani.

Soal murahya harga Tembakau sempat disuarakan Fraksi Persatuan Pembangunan pada Pemandangan Umum rapat paripurna DPRD Pamekasan, ttg Raperda Perubahan APBD Pamekasan Tahun anggaran 2020.

Sementara Wakil Bupati Pamekasan, H. Raja’e menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti harga Tembakau rajang yang tidak sesuai aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, Pemerintah (Pemkab, Red) akan mengevaluasi tataniaga di gudang-gudang di wilayah kabupaten Pamekasan.

Wabup berharap harga Tembakau di atas BEP yang sudah ditentukan Pemkab Pamekasan, yakni harga Rp. 33.000 sampai Rp 45.000 perkilogram. “Kalau ada harga Tembakau di bawah, memang tidak bisa kita pungkiri. Dan harga itu hanya di tingkat bandul, ini bisa jadi di bawah BEP,” ucapnya.[din]

BPJAMSOSTEK Serahkan Data Calon Penerima BSU Gelombang III ke Kemnaker Jakarta, Bhirawa Sepekan berselang sejak penyerahan data Gelombang II, BPJAMSOSTEK kini menyerahkan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) gelombang III kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (8/9), dengan jumlah 3,5 juta data nomor rekening peserta.

“Jadi total nomor rekening yang telah kami serahkan ke Kemnaker hingga saat ini sebanyak 9 juta data nomor rekening peserta,” ungkap Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK dalam kegiatan Press Conference Virtual terkait Progres Bantuan Subsidi Upah.

Penyerahan berkala ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Kemnaker dan BPJAMSOSTEK agar setiap pekan menyerahkan data penerima BSU dan ditargetkan rampung pada akhir September 2020 untuk total 15,7 juta data nomor rekening pekerja.

“Hal ini kami lakukan untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU. Dalam setiap gelombang, data nomor rekening yang kami serahkan telah melakukan tahapan validasi berlapis agar sasaran penerima BSU ini tepat sasaran,” tegasnya. [geh]

Toyota Astra Motor Memperkenalkan New Yaris 2020 Surabaya, Bhirawa Kendaraan Hatchback masih diminati oleh konsumen hingga saat ini. Terbukti beberapa produsen tetap mengeluarkan tipe terbarunya. Salah satunya adalah TAM (Toyota Astra Motor) memperkenalkan hatchback mereka yaitu New Yaris 2020.

Meski dalam kondisi pandemi atau adaptasi kebiasaan baru saat ini, pihak TAM tetap optimis dalam mengeluarkan unit baru. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Operation Manager Auto2000 Jawa Timur, Judianto mengatakan bahwa minor change memang sudah menjadi agenda dari tahun lalu sehingga tidak mungkin ditunda dan diharapkan pasar hatchback menjadi ramai.

“Strateginya antara lain menggarap pasar di segment anak muda, atau keluarga baru. Menyiapkan program program kepemilikan yang mudah. Serta komunitas-komunitas untuk hatchback juga kita agresifkan,” ujar operation manager Auto 2000 Jatim Judianto.

New yaris 2020 masih menggunakan mesin berkode 2NR-FE 1.500 cc. Dikembangkan sebagai hatchback kompak yang memberikan sensasi lincah berkendara serta menyenangkan dan kini memiliki radius putar yang lebih pendek yaitu 5.1 meter.[ma]

Pelayanan prima diberikan pada setiap pasien dengan aman dan nyaman

JEC-Java Lasik Hadir di Surabaya Penanganam Mata Minus Singkat Aman dan Nyaman Surabaya, Bhirawa JEC-Java @ Surabaya mempermudah masyarakat Surabaya dan Jawa Timur untuk mendapatkan penglihatan bebas kacamata dan lensa kontak dengan layanan ReLEx® SMILE dan LASIK. Layanan ini mampu memulihkan kondisi kelainan refraksi mata hanya dengan waktu tindakan yang relatif singkat, bahkan dalam hitungan detik.

JEC-Java @ Surabaya menjadi klinik utama mata di Surabaya dan Jawa Timur yang menyediakan ReLEx® SMILE dan LASIK sejak 2019. Khusus selama September 2020 ini, JEC-Java @ Surabaya menawarkan tindakan ReLEx® SMILE dan LASIK dengan potongan harga hingga Rp 10 juta.

“Sebagai bagian dari jaringan kuat JEC Eye Hospitals and Clinics, JECJava @ Surabaya terus menghadirkan layanan kesehatan mata yang mengantisipasi kebutuhan masyarakat, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur. Standardisasi kualitas JEC kami

terapkan secara menyeluruh, mulai dari manajemen, operasional hingga layanan dan fasilitas. Dengan demikian, pasien mendapatkan mutu servis yang sama, termasuk penyediaan teknologi dan tindakan perawatan terkini seperti ReLEx® SMILE dan LASIK,” Jelas dokter mata senior di JEC-Java @ Surabaya yang juga menangani ReLEx® SMILE dan LASIK. Prof. DR. Dr. Hendrian Dwikoloso Soebagjo, SpM(K) ReLEx® SMILE (Refractive Lenticule Extraction - Small Incision Lenticule Extraction) merupakan prosedur bedah minimal invasif untuk mengoreksi mata minus dan silinder dengan empat keunggulan: 1) flapless, tanpa pembuatan flap; 2) safer, lebih aman; 3) painless - rasa sakit yang minim; dan 4) faster - lebih cepat. Tak hanya ReLEx® SMILE, JEC-Java @ Surabaya juga menyediakan layanan LASIK yang membebaskan pasien dari kacamata dan lensa kontak.

JEC-Java @ Surabaya adalah salah satu cabang JEC Eye Hospitals and

Clinics yang menyediakan ReLEx® SMILE dan LASIK, serta diperkuat inovasi Carl Zeiss dari Jerman.

Khusus ReLEx® SMILE, JEC telah menyediakan teknologi ini sejak 2016 di JEC @ Kedoya. Jauh sebelum itu, pada 1993, JEC telah menggagas fasilitas Laser Vision Correction (LVC) Center dan menjadi pionir dalam penanganan ketergantungan pada kacamata/lensa kontak dengan berbagai pilihan teknologi meliputi Femtosecond Z-LASIK (7D Z-LASIK dan CoZi-LASIK), LASIK Xtra, No Touch LASIK, M-LASIK dan Surface Ablation (PRK, LASIK dan EpiLASIK). Nyaris selama tiga dekade, LVC Center JEC berhasil mengatasi lebih dari 40.000 pasien yang menderita kelainan refraksi mata.

“Dengan layanan komprehensif dan tepercaya dari JEC-Java @ Surabaya, harapan kami, semakin banyak kalangan yang bisa mendapatkan kembali penglihatannya tanpa perlu kacamata dan lensa kontak. Tak

terkecuali para muda yang berencana mendaftarkan diri ke sekolah kedinasan, tetapi terhalang kondisi mata minus atau silinder,” lanjut Prof.

DR. Dr. Hendrian Dwikoloso Soebagjo, SpM(K).

Bukan hanya ReLEx® SMILE dan LASIK, JEC-Java @ Surabaya juga melayani pemeriksaan mata secara umum, serta menyediakan berbagai fasilitas andalan, seperti Cataract & Refractive Surgery Service, Retina Service dan Glaucoma Service. Berlokasi di Jl. Raya Darmo dan menempati lahan seluas 2.000 meter persegi, JEC-Java @ Surabaya (sebelumnya dikenal sebagai Klinik Mata Java Cataract & Refractive Center) mulai beroperasi pada 2015 dan menangani sekitar 10.000 pasien per tahun.

JEC-Java @ Surabaya bertekad meningkatkan layanan dan memutakhirkan teknologi pendukungnya guna mewujudkan kesehatan mata masyarakat, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur. [ma]

Optimalkan Pemulihan Ekonomi Jatim

Pemprov Launching Penyerahan Kredit Dana Bergulir Kota Madiun, Bhirawa Dampak dari pandemi tak hanya berpengaruh bagi kesehatan saja, tetapi pengaruhnya juga berdampak di setiap lini. Tak terkecuali bagi perekonomian masyarakat. Maka dari itu, sebagi upaya pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaunching penyerahan kredit dana bergulir bagi para pelaku UMKM. Launching tersebut digelar secara virtual dengan diikuti seluruh perwakilan kepala daerah atau OPD seluruh Jawa Timur, pada Selasa (8/9). Pemkot Madiun pun tak ketinggalan dalam launching tersebut, diantaranya diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu KUM.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaunching penyerahan kredit dana bergulir bagi para pelaku UMKM digelar secara virtual dengan diikuti seluruh perwakilan kepala daerah atau OPD seluruh Jawa Timur, pada Selasa (8/9). Tampak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat memberikan pengarahakan lewat vicon. sudarno/bhirawa

“Peluncuran penyerahan kredit dana bergulir merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Saya berharap program ini mampu membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk sejahtera,” jelas Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa

Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kredit dana bergulir tersebut, bertujuan untuk memperkuat permodalan usaha bagi UMKM itu sendiri, yang sumber dananya dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan

perkuatan modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berada di wilayah Jawa Timur.

Sasaran Kredit UMKM, yakni yang meliputi kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum.

Serta pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari bank, pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.”Saya mengimbau kepada kepala daerah untuk bisa ikut mendukung program ini,” pungkasnya.[dar]

SELAYANG PANDANG

UMKM Taman Manfaatkan Bangunan Kosong Buat Pameran Sidoarjo, Bhirawa Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kecamatan Taman Sidoarjo telah memanfaat bangunan kosongi dibuat Mal UMKM. Dibuat ruang pameran hasilhasil produk mereka. Selain itu juga digunakan sebagai tempa workshop kerajinan tangan, sehingga kini hasilnya cukup bagus dan tertata rapi.

“Tempat ini bekas bangunan balai latihan kerja dekat Pasar Sepanjang. Dulu bangunan tersebut terkesan seram, terlihat dari luar karena lama tak ditempati. Akhirnya kami dibersihkan dan tertata rapi.

Sehingga bisa menjadi ajang pamer produk dan workshop kerajinan tangan,” Ketua Koor-

dinator UMKM Kecamatan Taman Sidoarjo Eva Sanjaya, (9/9) kemarin.

Menurutnya, tempat bekas balai latihan kerja ini pernah direncanakan jadi ruang isolasi pasien Covid-19 di wilayah Taman. Meskipun saat itu tempat tidur sudah tersedia, tapi sama sekali ruangan tersebut

tidak terpakai. Hingga perlahan warga yang terpapar Covid-19 berangsur pulih. “Daripada kosong, akhirnya ditata ulang oleh ibu-ibu kelompok UMKM. Kesan seram sudah tidak lagi terlihat. Justru sekarang riuh dengan kegiatan koordinasi pengembangan UMKM dari seluruh Kecamatan Taman,” terangnya.

Ia juga menjelaskan dengan Mal UMKM itu, bisa dimanfaatkan bersama 75 anggota UMKM. Kami berupaya bisa memenuhi setiap permintaan dari konsumen. Baik itu makanan minuman (mamin) atau kerajinan tangan lain, seperti tas rajut, batik, masker atau

tempat tisu. ”Warga Taman dan Sidoarjo jika ingin mengetahui hasil produk dari ibu-ibu di Kecamatan Taman, bisa kesini,” ajaknya.

“Selain tempat pameran, kegiatan setiap harinya diisi dengan kegiatan pengembangan keterampilan. Seperti mem buat motif batik. Yang hasilnya nanti akan dijadikan baju seragam ibu-ibu kelompok UMKM,” pungkas Eva Sanjaya.

Sementara itu Camat Taman Sidoarjo Ali Sarbini yang menghadiri Mal UMKM tersebut sangat mengapresiasi kerjakeras ibu-ibu. Selain memperkuat pemasaran, Mal

Terlihat beberapa pameran hasil produk UMKM Kecamatan Taman yang memanfa atkan gedung kosong. achmad suprayogi/ bhirawa

UMKM ini diupayakan jadi jujukan pusat oleh-oleh khas Sidoarjo. Apalagi lokasi Mal UMKM dekat dengan pasar

dan stasiun kereta api Sepanjang. “Saya berharap, produk UMKM dari wilayah Taman ini sudah bisa merambah luar

kota. Dengan adanya tempat ini, mereka bisa lebih semangat dan berhariah lagi,” harapnya.[ach]

SAMBUNGAN

Kamis Wage, 10 September 2020

Gubernur Imbau Paslon Buat Atribut Kampanye Ajak Patuhi Protokol Kesehatan

Sambungan hal 1 memberi ceramah di Apel Dansat TNI di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya (9/9) pagi.

Selama ini, dirinya mencontohkan selama gowes bersama penyintas COVID-19 di 3 kota/kabupaten, atribut yang digunakan sambil berkeling adalah mas­ker dan kaos yang berisi ajakan “pakai masker”. Format serupa diharapkan bisa menginspirasi paslon untuk kampanye sekaligus bersama melawan COVID-19 “Seperti saat saya gowes bersama penyintas Covid19 tiga minggu terakhir ini, kita terus berkeliling sambil membagi masker dan mengedukasi masyarakat,” tutur Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Orang nomor satu Jatim ini menambahkan, melalui penggunaan atribut-atribut kampanye semacam ini, bisa menjadi momen untuk membangkitkan industri dan UMKM yang bergerak di atribut pilkada. Potensi ini sangat besar, mengingat Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 19 Kab/Kota di Jatim dengan total 19.938.656 pemilih.

Ke-19 wilayah ini, disebut Gubernur Khofifah sebagai wilayah yang besar. Sehingga, penggunaan atribut protokol kesehatan selama kampanye bisa menjadi angin segar bagi UMKM di setiap daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam menjaga perekonomian namun tidak menurunkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

“Dengan demikian, kita bisa mendapatkan format pilkada yang bisa menyeimbangkan gas dan rem, dimana kesehatan tetap terjaga dan ekonomi khususnya industri atribut bisa berjalan,” pungkasnya.

Sementara itu Kodam V/Brawijaya menggelar Apel Komandan Satuan (Dansat) Kodam V/Brawijaya TA 2020. Apel yang diselenggarakan di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya, Rabu (9/9) ini bertujuan untuk mewujudkan kepemimpinan yang profesional guna mendukung tugas pokok satuan.

Apel Dansat dibuka langsung Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah. Dan dihadiri Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa; Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran yang juga memberikan materi dalam apel tersebut. Serta dihadiri pejabat jajaran Kodam V/ Brawijaya dan Komandan Korem (Danrem) jajaran.

“Apel ini bertujuan agar Dansat bisa mewujudkan keberhasilan kepemimpinannya dalam mendukung tugas pokok Kodam V/Brawijaya, khususnya TNI Angkatan Darat. Terutama dimasa pandemi Covid19, penting bagi jajaran untuk ambil bagian dalam pendisiplinan protokol kesehatan,” kata Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Alumnus Akmil 1987 ini mengingatkan para Dansat dan anggota jajaran untuk waspada serta selalu mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya juga menekankan kepada jajaran untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan Pemerintah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terutama keterlibatan Kodam V/Brawijaya dalam penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, tentang tugas mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Namun keterlibatan Kodam bukanlah dalam hal penegakan hukum. Tapi murni membackup dan mendukung sesuai dengan peraturan undang-undang, bahwa TNI mendukung peran Pemda. “Kehadiran TNI di dalam penerapan Inpres, yakni dalam upaya untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar sadar dan bisa menerapkan protokol kesehatan. Seperti sosialisasi dan pendisiplinan kepada masyarakat tentang pentingnya memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak seperti yang sudah sering kita contohkan,” ungkapnya.

Terkait perhelatan Pilkada serentak di Jatim, pihaknya meminta seluruh unsur pimpinan tiap satuan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Serta kemampuan penanggulangan, baik secara internal di dalam satuan, maupun secara eksternal dalam rangka menjaga stabilitas sosial, politik dan keamanan nasional.

“Saya mengingatkan dan menegaskan, agar para pimpinan beserta seluruh anggota satuan jajaran Kodam V/Brawijaya untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi komitmen netralitas TNI dalam Pilkada serentak 2020.Jangan sampai prajurit Kodam V/Brawijaya terpengaruh oleh kepen-tingan politik praktis yang dapat menodai netralitas TNI,” tegasnya. tam, bed l

Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan l

Sambungan hal 1

masjid. Bahkan tak jarang juga kerap menjadi khotib shalat Jumat di sejumlah masjid.

“Kegiatan sosial keagamaan saya rutin hampir setiap jumat menjadi khatib di masjid-masjid. Dan saya lakukan memang sejak lama karena dunia saya memang dunia yang dekat dengan dunia sosial kemasyarakatan,” ujar pejabat asli kelahiran Sumenep yang kerap disapa Abah.

Sebelumnya, saat ramadan lalu Alwi juga rutin memimpin tadarus online yang digagas Gubernur Khofifah di lingkungan Dinas Sosial. Usai Ramadhan juga ia melanjutkan kegiatan tadarus pada setiap hari dengan waktu yang cukup singkat namun rutin dilakukan dan terus berjalan hingga kini.

“Dilanjutkan dengan pertimbangan, di masa pandemi ini kan sudah tidak ada lagi apel pagi maupun fingerprint, maka teman teman semuanya tetap diharapkan untuk datang pada 6.30 Wib ke Masjid Dinas Sosial Jatim untuk berkumpul bersama de­ngan tujuan memperbaiki bacaan dan mempelajarinya secara sederhana. Alhamdulillah, sampai sekarang pukul 7.00 Wib sudah bisa dimulai dan tidak memakan waktu lama, hanya 20 menit,” paparnya.

Ia juga memiliki gebrakan untuk infaq berupa nasi bungkus, yang sebelumnya tidak ada di Masjid Dinsos Jatim. “Sudah berjalan sejak lebaran lalu, ada ngaji bersama ditambahkan infaq nasi bungkus. Ya seiklas mereka dan Alhamdulillah sampai sekarang tidak sampai kosong, selalu saja ada,” katanya.

Sebelumnya, juga ada kebijakan yang Alwi terapkan di Dinsos Jatim, diantaranya mengubah besaran sistem zakat karyawan Dinas Sosial Jatim.

“Alhamdulillah kita bisa mengelola. Yang tadinya mereka di gaji Rp. 1.5 juta ditambah Rp 500 ribu dari dana zakat, namun tidak utuh sebagian kita ikutkan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. [rac]

Pasca Sanksi, DPRD Awasi Hak Keuangan Bupati Jember l

Sambungan hal 1

bernur Jatim nomor: 700/ 1713/ 060/ 2020 tertanggal 2 September 2020. Namun, lanjut dia, baru semalam dokumennya sampai ke tangan Faida maupun dirinya yang menerima salinan.

Gubernur Khofifah menjatuhkan sanksi administratif ke Faida berupa tidak dibayarkannya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, serta apapun bentuk penerimaan yang bersumber dari keuangan negara.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim mengaku pasca dijatuhkannya sanksi, pihaknya akan melakukan koordinasi de­ ngan Gubernur Khofifah mengenai nasib APBD Jember yang belum terbahas.”Ada beberapa hal yang harus kami lakukan bersama-sama Pemprov. Misalkan, bagaimana penetapan APBD 2020 maupun 2021 yang akan datang,” urainya politisi Gerindra.

Menurut Halim, hingga kini Jember masih memakai Perbup

tentang Penggunaan APBD tahun 2020. Anggaran dapat dikeluarkan sebatas kategori wajib dan mengikat yang hanya untuk kebutuhan rutin supaya pemerintahan tidak vakum. “Terdapat sejumlah opsi agar payung hukum pemakai­ an anggaran oleh Pemkab Jember, dari Perbup naik ke tingkat Perda.

Namun kami belum bisa memastikan, apakah nanti akan diselesaikan setelah Gubernur menunjuk penjabat Bupati,” ulasnya pula.Gubernur Khofifah dalam keterangannya beberapa waktu lalu memang akan mengangkat penjabat Bupati/ Walikota yang mengikuti Pilkada serentak 2020.

Sementara, paska dijatuhkannya sanksi oleh Gubernur, hingga saat belum ada keterangan resmi dari Bupati Faida. Bahkan beberapa awak media mengirimkan sejumlah pertanyaan melalui WA, belum ada tanggapan.

Gundul Massal Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) sambut Sanksi Gubernur Jatim kepa-

da Bupati Faida dengan aksi gundul (plontos) massal dihalaman Gedung DPRD Jember Rabu (9/9).

Mereka menyambut gembira atas sikap tegas Gubernur Jatim Khofifah atas keterlambatan Bupati Faida dalam menyerahkan Raperda APBD 2020.” Saya sangat bersyukur atas ketegasan Pemerintah Provinsi Jatim, sehingga kami gundul massal,” ucap KH Ayyub Saiful Rijal atau Gus Saif.

Selain aksi gundul massal, GRJ juga melakukan acara ritual tumpengan dan do’a bersamasama sebagai bentuk rasa syukur hak keuangan Bupati Faida dilucuti.“Gundul massal dan tasyakuran adalah nazar kami dari awal. Kita menyampaikan kebenaran fakta-fakta hukum,” ulas Koordinator JRG, Kustiono Musri Seperti diketahui, Gubernur Khofifah menerbitkan SK nomor: 700/ 17/13/ 070/ 2020 tertanggal 3 September 2020. Isi surat menyatakan Bupati Faida melakukan pelanggaran dalam bentuk gagal menyusun APBD 2020. [efi]

Komisi A DPRD Jatim melakukan audiensi di Kantor KPU RI.

Temui KPU RI, Dewan Tak Ingin Ada Kluster Baru di Pilkada Serentak l

Sambungan hal 1

Menurut Istu, berdasarkan penjelasan KPU RI, wilayah Jatim memang menjadi salah satu atensi di pilkada serentak tahun ini.

Pihaknya menyampaikan, dari penjelasan KPU, terkait banyak massa yang tidak menerapkan protokol kesehatan diluar tanggung jawab KPU. “KPU menyampaikan diluar area KPU itu tanggung jawabnya Pemerintah daerah. Kalau di dalam KPU, itu bisa melarang kalau tidak menerapkan protokol kesehatan.

Tetapi, ini menjadi bahan evaluasi KPU RI dan dijadikan perhatian kita bersama karena menjadi kluster baru pada Pilkada serentak,” terangnya.

Dari audiensi tersebut, lanjut mantan Pangdam Bukit Barisan ini, pada masa kampanye juga diperhatikan. Masa kampanye dibatasi 100 orang. “Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, bagi kita visi misi bagi masing-masing calon bisa tersampaikan dan dimengerti.

Dan masyarakat bisa memilih, agar tidak memilih kucing dalam karung,” paparnya.

Mengingat, sebanyak 19 daerah dari total 38 kabupaten/kota di Jatim menyelenggarakan Pilkada secara serentak tahun ini. Termasuk Ibukota Jatim, Surabaya, yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 2 juta orang.

Pada kesempatan sama, Wakil

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menjelaskan bahwa KPU memberikan beberapa laporan terkini di antaranya terkait dengan evaluasi tahapan pencalonan lalu, Jumat - Minggu (4-6/9/2020) lalu. Yang mana, di antaranya ada 41 pasangan calon yang mendaftar di Jatim.

Selain itu, DPRD Jatim juga menyampaikan adanya indikasi pengerahan massa di pendaftaran lalu. Dengan tanpa mempedulikan protokol kesehatan, hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan cluster baru penularan covid-19.

“Pihak KPU beralasan bahwa area di luar ruang KPU bukan merupakan kewenangannya, melainkan pemerintah bersama aparat penegak perda. Sehingga, memang perlu kerjasama lintas instansi untuk mengantisipasi hal ini,” kata politisi Gerindra ini.

Menurutnya, ke depan hal tersebut masih bisa diantisipasi saat tahapan-tahapan berikutnya berjalan. “Sekarang baru tahapan pencalonan, masih ada kampanye hingga pemungutan suara,” terangnya.

Penerapan physical distance, kewajiban menggunakan masker, hingga pemberlakuan sanksi harus dilakukan apabila hal tersebut memang dibutuhkan. “Kami mendukung penyelenggara bersama aparat lainnya bersinergi,” katanya.

“Terus sosialisasikan penting-

nya protokol kesehatan. Sehingga, pesta demokrasi ini tetap berjalan untuk menghasilkan pemimpin berkual i t as, namun dengan tetap mementingkan kesehatan masyarakat,” katanya.

Rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Sebelumnya, Arief berkomitmen untuk mengantisipasi pengerahan massa kembali oleh pasangan calon di tahapantahapan berikutnya.

Misalnya pada tahapan yang terdekat, yakni perpanjangan massa pendaftaran untuk daerah yang baru memiliki satu pasangan calon.

Di Jatim, ada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri. “Ini yang harus diwaspadai, seandainya ada yang mendaftar lagi, jangan sampai pengabaian protokol kesehatan terulang kembali seperti tanggal 4-6 September lalu,” kata Arief sebelumnya.

“KPU sebenarnya sudah mengatur seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Namun, hal itu diterapkan di dalam kantor KPU saat pendaftaran,’’ katanya.

Arief mengakui pihak KPU tentu tidak bisa menjangkau massa saat berada di masing-masing posko atau saat arak-arakan di jalan menuju kantor KPU. ‘’KPU juga sudah meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan kepolisian setempat,” tutur Arief. [geh]

Halaman 11

Dispendik Surabaya Sebut karena Human Error l

Sambungan hal 1

“Saya mohon maaf atas nama Dispendik karena kemarin ada salah satu guru kami waktu mengajar terjadi kesalahan input gambar. Jadi, Bu Afita ini sudah mengajar empat kali hingga kemarin, dan tiga kali mengajar selama ini, Alhamdulillah sangat baik dan tidak ada masalah,” kata Supomo di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (9/9).

Menurut Supomo, guru-guru yang dijadikan pengajar di program GURUku SBO TV ini adalah guru-guru luar biasa dan guru-guru terbaik di Kota Surabaya, termasuk Afita ini. Bahkan, berdasarkan verifikasi data yang dimiliki Dispendik, Afita ini lulusan perguruan tinggi negeri di Kota Surabaya dengan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) 3,75.

“Bahkan, selama mengajar di SD, dia juga mendapatkan predikat baik, perilakunya juga baik, sopan santunya juga baik. Makanya dia direkomendasikan untuk menjadi guru pengajar di program SBO ini,” kata dia.

Di samping itu, berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Dispendik, Afita ini tidak pernah mengikuti organisasi apapun selama ini. Bahkan, Afita juga mengaku tidak sengaja melakukan ke­ salahan tersebut, hanya karena kurang fokus dan human eror, akhirnya terjadi kesalahan tersebut. “Jadi, ini murni human error, karena bagaimana pun juga manusia adalah tempatnya salah, sehingga tidak ada tendensi apapun dan tidak berkaitan dengan siapapun dan apapun,” tegasnya.

Sementara itu, Afita Nurul Aini, guru SDN Tembok Dukuh IV yang saat itu mengajar juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesarbesarnya kepada seluruh masyarakat luas yang telah menyaksikan tayangan tersebut. Ia mengaku telah lalai dan tanpa sengaja memasukkan gambar yang tidak sesuai dengan materi. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Saya juga menyampaikan terimakasih banyak kepada media yang telah diberikan ruang untuk klarifikasi kelalaian saya ini,” kata Afita.

Perwakilan SBO TV, Wawan Andrianto, memastikan bahwa setelah mengetahui adanya kesalahan pada gambar yang dimasukkan pada saat guru mengajar itu, pihak SBO langsung mengedit gambar tersebut, sehingga dia memastikan bahwa di akun resmi SBO TV sudah tidak salah karena sudah dilakukan pengeditan.

“Jadi, ketika ada kesalahan langsung kami edit, sedangkan yang beredar di luar, itu bukan dari akun resmi SBO TV, karena memang banyak sekali yang mengunduh tayangan tersebut. Setelah kami edit, logo yang salah itu tidak lagi muncul,” pungkasnya. [iib]

‘Indonesia Kehilangan Jurnalis Terbaik’ l

Sambungan hal 1

Khofifah mengatakan, Jakob Oetama adalah salah satu jurnalis sekaligus tokoh pers terbaik yang dimiliki Indonesia. Tentu saja, lanjut Khofifah, meninggalnya Jakob Oetama membawa duka bagi dunia pers Indonesia. “Saya yakin semua insan pers Indonesia mengenal betul siapa Jakob Oetama.

Bahkan apa yang telah diperjuangkan dan diraihnya memberi inspirasi bagi jurnalis-jurnalis muda Indonesia,” imbuhnya.

Khofifah mengatakan, dirinya mengenal Jakob Oetama sebagai sosok jurnalis yang cerdas, humanis, sederhana dan penuh integritas. Inilah kemudian, lanjut Khofifah, yang menjadi modal utama dalam membesarkan Kompas Gramedia.

Jakop Oetama adalah jurnalis senior dan tokoh pers nasional. Lahir di desa Jowahan-BorobudurJateng pada 27 September 1931. Karier jurnalistiknya berawal dari pekerjaannya sebagai Redaktur Majalah Penabur-Jakarta. Bersama sahabatnya Petrus Kanisius Oyong (PK Oyong), Jakob Oetama menerbitkan majalah Intisari, pada 1963. Inilah yang menjadi cikal-bakal Kompas Gramedia.

Kepekaan nya pada masalah manusia dan kemanusiaan-lah yang menjadi spiritualitas Harian Kompas, yang terbit perdana pada 1965. Kompas Gramedia hingga kini menjadi bisnis multi-industri, namun Jakob Oetama tidak pernah melepas identitas dirinya sebagai wartawan. Bagi Jakob, wartawan adalah profesi, sedang hasil usaha-nya sebagai pengusaha adalah keberuntungan.

Jakop Oetama, lulus Seminar Menengah St Petrus Canisius-Mertoyudan. Sambil mengajar di SMP, dia mengikuti kursus B-1 Ilmu Sejarah hingga lulus. Kemudian melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi Massa- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, hingga tahun 1961. Menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2003.

Rencananya, jenazah akan dimakamkan besok, Kamis (10/9) di Taman Makam Pahlawan Kalibata. [tam, ira]

Cukup Ditekan Pakai Kaki Air Keluar, Dilengkapi Edukasi Tata Cara Mencuci Tangan l

Sambungan hal 1

Nor Muhlas, Rabu (9/9).

Ke-30 wastafel portable tersebut dipasang di Stadion Gajayana, Perpustakaan Umum Kota Malang, Kantor Kelurahan Kasin, Lapangan Rampal 1, Lapangan Rampal 2, Velodrome, AlunAlun Merdeka Kota Malang, Kantor Kecamatan Sukun, loket PDAM di Jalan Panglima Sudirman, GOR Ken Arok, Kantor Kecamatan Kedungkandang, Kantor Terpadu 1, Kantor Terpadu 2 (Kantor PDAM).

Selain itu, juga ada di Puskesmas Pembantu Sukun, Kantor Kelurahan Sukun, Puskesmas Mulyorejo, Balai Penyuluhan KB Sukun, Kantor Kelurahan Mulyorejo, Kantor Kelurahan Bakalan Krajan, Kantor Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Pasar Gadang Lama, Kantor Kelurahan Bunulrejo, Kantor Kelurahan Sawojajar.

Bahkan ada juga di Kantor Pertanahan Kota Malang, Kolam Renang Stadion Gajayana, Kantor Kelurahan Tunjungsekar, Kantor Kelurahan Tanjungrejo, Kantor Kelura-

han Klojen, dan Kantor Kecamatan Lowokwaru.

“Wastafel portabel ini juga dilengkapi edukasi tata cara mencuci tangan pakai sabun yang benar. Kemudian masyarakat yang menggunakan juga tanpa bersentuhan karena metode pemakaiannya dengan alat tekan menggunakan alas kaki,” imbuhnya.

Dengan terpasangnya wastafel Portable itu, Perumda Tugu Tirta berharap masyarakat bisa awas dan semakin peduli akan kesehatan. Yakni, dengan cara termudah untuk rajin mencuci

tangan setiap sebelum dan sesudah melakukan aktivitas.

Pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan wastafel ini dengan baik dan menjaga diri masing-masing dengan cara yang paling sederhana.

Disampaikan dia, mencuci tangan sesuai dengan imbauan pemerintah, merupakan salah satu cara paling mudah. Selain melaksanakan protokoler kesehatan karena penyebaran covid-19 ini lebih cepat melalui tangan yang kotor. “Makanya harus sering cuci tangan,”pungkasnya. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA Kamis Wage, 10 September 2020

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Presiden Minta Tim Vaksin Merah Putih Kerja Cepat

Jakarta, (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta Tim Vaksin Merah Putih bekerja cepat dalam pengembangan bibit vaksin Covid-19 yang diteliti dan dikembangkan institusi dalam negeri.

ANTARA

Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) saat mengecek kondisi Gudang Bulog di Cimindi, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (5/9).

Mensos Minta Kajian Beras Bansos Dorong Penurunan Kekerdilan Jakarta, (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta jajarannya melakukan kajian, sejauh mana komoditas pangan dalam hal ini beras memiliki kandungan gizi bisa memberikan kontribusi nyata dalam penanganan “stunting” atau kekerdilan.

“Saya meminta Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) untuk mengkaji hal ini. Pada prinsipnya tentu saja, Kemensos mendukung penurunan ‘stunting’. Itu bisa didorong bila bisa kita pastikan bahan pangan untuk KPM memang mengandung asupan gizi yang baik,” kata Mensos dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Mensos ingin bansos pa­ ngan seperti Bantuan Pangan Non Tunai/ Program Sembako lebih bisa dipastikan kualitasnya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk kualitas gizi di dalamnya sehingga benar-benar memberi kontribusi nyata dalam penurunan angka kekerdilan.

“Saya juga berharap semua jenis bahan makanan yang disediakan di E-Warong memenuhi asupan gizi. Bila ada bahan makanan yang kurang memenuhi asupan gizi, secara bertahap bisa diganti. Namun itu kan tidak bisa dengan lisan langsung kita minta diganti,” katanya.

Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data dan informasi yang valid.

Salah satu informasi yang dianggap layak menjadi rujukan dari hasil dari kajian dari institusi penelitian dan pengkajian seperti BP3S. Mensos menyatakan percepatan penurunan kekerdilan diperlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/ lembaga serta dunia usaha.

Arahan Presiden Joko Widodo, dalam Percepatan Penurunan Stunting agar akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil

LINTAS NUSANTARA Kemenperin Dorong Produk info grafis IKM Miliki Daya Saing Pasar Pekalongan, (ANTARA) - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian mendorong pelaku usaha kecil mikro, khususnya kerajinan batik agar menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi di pasaran dengan mengikuti kemajuan teknologi.

“Pada masa sulit seperti sekarang, upaya adaptasi maupun bertahan dari perubahan pasar menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pelaku IKM,” kata Direktur IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Kementerian Perindustrian E. Ratna Utaria­ ningrum di Pekalongan, Selasa.

Ia menegaskan pelaku bisnis baik di bidang industri maupun jasa merasakan dampak yang signifikan dengan kondisi sekarang ini sehingga mereka harus terus melakukan inovasi agar usahanya mampu bertahan. Kendati demikian, kata dia, meski pada kondisi yang masih sulit, namun perkembangan segmen pasar khususnya kain dan produk batik justru semakin luas, baik secara usia maupun kelas sosial.

“Produk batik telah bermetamorfosis menjadi berbagai produk busana, kerajinan, dan dekorasi rumah yang memiliki nilai tambah tinggi.

Selain itu, sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga merupakan salah satu sektor industri padat karya,” katanya.

Ratna Utarianingrum mengatakan Kemenperin telah melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pembinaan dan pendampingan secara daring yang bertujuan memberikan kiat- kiat dan teknik bagi para pelaku IKM agar dapat bertahan dan mengembangkan bisnisnya.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku IKM melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah menyerahkan bantuan mesin dan bimbingan teknis pada 25 IKM Pekalongantrian agar usaha mereka terus tumbuh dan berkembang.

Disporapar Kalbar Ajak Masyarakat Jaga Kebugaran Pontianak, (ANTARA) - Pada momentum peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2020, Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar mengajak masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga.

“Apalagi di tengah pandemi Covid19 ini, kebugaran sangat penting agar tubuh kita selalu sehat dan untuk itu satu di antaranya dengan berolahraga.

Mari dan terus kita budayakan olahraga,” ujar Kadisporapar Kalbar, Windy Prihastari di Pontianak, Rabu.

Kadisporapar Kalbar, Ia menjelaskan bahwa menjaga Windy Prihastari. kebugaran selaras juga dengan semangat Haornas 2020 yang tercermin dalam logo. Haornas sendiri untuk membuat masyarakat memahami pentingnya berolahraga dalam meningkatkan imunitas tubuh, selain itu tentunya juga sebagai upaya membudayakan olahraga di tengah masyarakat.

“Dalam logo Hoarnas ini melambangkan sinergi, semangat, dan kekuatan dalam meningkatkan kebugaran dan prestasi olahraga melalui dukungan sport science serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sport tourism dan sport industry.

Olahraga yang membudaya dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan masyarakat yang sehat dan juga membuka peluang munculnya bibit-bibit atlet yang mampu meraih prestasi di kemudian hari, baik di dalam maupun luar negeri,” jelas dia. Terkait pembinaan atlet Kalbar di tengah pandemi Covid-19, pihaknya terus mendorong para atlet tetap latihan.

“KONI saat silaturahim telah menyampaikan bahwa atlet kita tetap latihan namun secara mandiri. Begitu juga dari POPSI, para pelajar tetap latihan,” jelas dia. [*]

maupun balita harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi COVID-19.

“Aspek promotif, edukasi, sosialisasi pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting,” katanya.

Dengan demikian, hal ini menjadi gerakan bersama di masyarakat, serta bagaimana upaya penurunan angka stunting berkaitan dengan program perlindungan sosial terutama PKH dan BPNT. Kementerian Sosial bersama dengan Perum Bulog memberikan bansos beras kepada 10 juta KPM PKH selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga di masa pandemi COVID-19.

Bansos diberikan sebanyak 15 kg per KPM, untuk Agustus-September didistribusikan langsung 30 kg pada awal September dan sisanya 15 kg akan disalurkan pada Oktober mendatang. [*]

“Presiden memberi arahan agar tim bekerja cepat terutama untuk pengembangan bibit Vaksin Merah Putih, di mana bibit vaksin diteliti dan dikembangkan institusi dalam negeri,” ujar Ketua Penanggungjawab Tim Vaksin Merah Putih Bambang Brodjonegoro seusai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Bambang Brodjonegoro yang juga Menteri Riset dan Teknologi menyampaikan bahwa saat ini lembaga Eijkman sudah memulai pengembangan Vaksin Merah Putih dengan platform protein rekombinan, di mana prosesnya sudah mencapai 50 persen dari tugas Eijkman mengembangkan bibit vaksin di laboratorium.

Lembaga Eijkman menargetkan pada akhir tahun ini uji vaksin terhadap hewan sudah bisa diselesaikan.

“Sehingga awal tahun depan kirakira Januari, lembaga Eijkman bisa menye­rahkan bibit vaksin kepada PT Bio Farma untuk dilakukan formulasi

produksi dalam rangka uji klinis, baik uji klinis tahap 1, 2 dan 3,” ujarnya.

Setelah uji klinis selesai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan vaksin aman digunakan dan cocok menjaga daya tahan tubuh dari Covid-19 maka akan dilakukan produksi massal oleh Bio Farma.

“Perkiraan pada triwulan keempat 2021 bisa diproduksi dalam jumlah besar dan akan melengkapi vaksin Covid-19 yang awalnya akan didatangkan dari kerja sama dengan pihak luar terutama dengan Sinovac China dan G42 United Arab Emirates. Harapannya tentu proses vaksinasi bisa segera dikerjakan,” kata dia.

Saat ini upaya pengembangan vaksin dilakukan Indonesia melalui dua cara yakni pengembangan mandiri oleh institusi dalam negeri serta melalui kerja sama dengan lembaga asing. Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat pengembangan vaksin Covid-19. [*]

info grafis

Cilacap Optimistis Surplus Beras pada 2020 Cilacap, (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, optimistis wilayahnya tetap surplus produksi beras pada 2020 meskipun mengalami penurunan karena adanya penge­ ringan jaringan irigasi.

“Alhamdulillah, pada tahun 2019, surplus beras di Kabupaten Cilacap masuk 10 besar nasional dan urutan ketiga di Jawa Tengah, dengan kondisi (saat itu) ada pengeringan saluran irigasi,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Supriyanto di Cilacap, Jateng, Rabu.

Kendati diperkirakan ada penurunan, dia mengaku optimistis surplus beras di Kabupaten Cilacap tahun 2020 masih berada di angka 275 ribu hingga 300 ribuan ton.

“Biasanya, surplusnya di angka 350 ribu sampai 370 ribu ton, tetapi karena kondisi ada pengeringan dan hujan juga belum menentu, kami belum berani pasang target surplus di atas angka 350 ribu ton,” katanya.

Terkait dengan hal itu, Supriyanto mengharapkan petani di Kabupaten Cilacap sudah bisa mulai tanam padi untuk musim tanam pertama (MT I) tahun 2020 karena pada 16 September, jaringan induk daerah irigasi Serayu dibuka Akan tetapi, dia tidak yakin jika

area persawahan di daerah irigasi Serayu sudah basah seluruhnya dalam satu pekan karena pola pengalirannya bertahap, tidak langsung dibuka secara penuh, sehingga diperkirakan lahan sawah akan basah semua pada Oktober.

“Kalau ada hujan lebih awal, ya kami optimistis (bisa tanam pada Oktober),” katanya.

Ia mengatakan jika sudah ada hujan, luasan tanaman padi di Kabupaten Cilacap pada MT I 2020 diprakirakan mencapai lebih dari 50.000 hektare.

Jika ternyata sampai Desember belum ada hujan, kata dia, hanya area persawahan di wilayah timur Kabupaten Cilacap yang bisa diandalkan untuk ditanami padi karena wilayah barat belum bisa tanam.

“Di wilayah timur, untuk sawah yang menggunakan irigasi teknis berkisar 13.000-14.000 hektare, sedang sawah yang tadah hujan sekitar 5.600 hektare,” katanya.

Terkait dengan pemanfaatan lahan pada musim kemarau, dia mengatakan pihaknya juga mengusahakan untuk dilakukan penanaman kedelai di wilayah Kecamatan Gandrungmangu, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Sampang, dan beberapa desa di Kecamatan Maos. [*]

sekilas jawa timur

Pemkot Mojokerto Berikan Pelatihan Pengembangan Pariwisata Mojokerto, (ANTARA) Pemerintah Kota Mojo­kerto, Jawa Timur, memberikan pelatihan pengembangan pariwisata kepada 50 orang warga dalam upaya pembenahan Kota Mojokerto sebagai kota pariwisata.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Mojokerto, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan pelatihan itu dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif di bidangnya.

“Sedikitnya 50 peserta dari seluruh perwakilan sektor di Kota Mojokerto yang mendapatkan pelatihan selama empat hari dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pari-

ANTARA

Pelatihan pariwisata kepada 50 orang tenaga volunteer di Kota Mojokerto.

wisata (Disporabudpar) Kota Mojokerto maupun Pemprov Jatim,” katanya.

Pelatihan mengambil

tema pemahaman kebijakan pengembangan pariwisata yakni bagaimana kondisi Kota Mojokerto yang saat ini te­ngah

melakukan perubahan dan pembenahan dalam mewujudkan kota yang berjuluk Kota Onde-Onde sebagai Kota Pariwisata.

“Salah satu faktor pendukung dalam hal tersebut ialah adanya tol Trans Jawa yang melintasi Kota Mojokerto,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini Kota Mojokerto didukung oleh berbagai sumber daya yang lengkap seperti memiliki Perda Cagar Budaya dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sekaligus SDM di semua instrumen industri pariwisata.

“Selain itu, dalam mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota pariwisata tidak

lepas dari Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Gerbang Kertasusila,” kata perempuan yang akrab dipanggil Ning Ita ini.

Dalam menyiapkan strategi pembangunan destinasi pariwisata, Ning Ita telah menyiapkan berbagai kebutuhan instrumen pendukung lainnya.

“Seperti menyiapkan SDM yang unggul dan rekayasa pembuatan destinasi. Guna mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota pariwisata, kami meminta kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan teknologi dan aplikasi sebagai media branding dan promo kepada khalayak,” katanya. {*]