binder11ags20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Wage, 11 AGUSTUS 2020

Wagub Upayakan Kemudahan Akses BBN dan KUR bagi Petani dan Nelayan Pemprov, Bhirawa Upaya Pemprov Jatim dalam mengembalikan iklim usaha di berbagai sektor terus dilakukan. Tak terkecuali bagi petani dan nelayan di Jatim setelah menghadapi berbagai tekanan di masa pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, kemudahan usaha harus tercipta di Jatim demi mendukung kebangkitan ekonomi para petani dan nelayan.

Misalnya kemudahan legalitas dan akses mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kita menemui langsung kelompok petani dan nelayan, untuk mengetahui kondisi di mereka, apa yang dihadapi hari ini dan kendala-kendalanya,” tutur Wagub Emil saat menemui kelompok tani dan nelayan di Kota Probolinggo, Minggu (9/8). Didampingi Bupati Probolinggo Hadi Zainal Arifin, Wagub Emil mendengar secara langsung keluh kesah petani dan nelayan.

Melalui dialog yang dibangun, Emil Dardak ingin agar kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusi secara praktis sesuai  ke halaman 11 Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat bertemu petani dan nelayan Probolinggo didampingi Kepala Dinas Perikanan Jatim M Gunawan Saleh.

Tak Daftar SKB, Pelamar CPNS Tetap Bisa Ikuti Tes 4.658 Pelamar CPNS Pemprov Ikuti Ujian di 22 Lokasi se Indonesia

Pemprov, Bhirawa Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar CPNS bakal segera digelar.

Hal ini setelah panitia seleksi nasional (Panselnas) melakukan pemetaan lokasi SKB melalui pendaftaran secara daring di sscn.bkn.go.id.

Untuk pelamar di Pemprov Jatim, tercatat sebanyak 4.658 peserta yang telah memilih lokasi SKB. Dari jumlah tersebut, mereka akan mengikuti ujian di 22 titik lokasi se Indonesia.

Namun, dari jumlah tersebut masih terdapat 120 peserta yang tidak me-

nentukan lokasi ujian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menuturkan, terdapat perubahan mekanisme dalam SKB CPNS tahun ini. Yaitu, peserta diminta melakukan pemilihan lokasi tes untuk pemetaan lokasi dan peserta

Bawa Singkong Rebus

 ke halaman 11

Sulistyono SE

Sentil

Terlambat Input e-RDKK, Kuota Pupuk Bersubsidi Jember Tinggal 50 Persen - Jember lagi, Jember lagi Pemkot Larang Warga Adakan Lomba Agustusan - Lombanya ditunda tahun depan Ratusan Anggota PSHT Diduga Rusak Rumah Warga Desa Kayu Putih - Seharusnya pendekar itu tidak merusak

diharapkan mereka bisa ujian di dekat tempat tinggalnya,” tutur Nurkholis, Senin (10/8). Mekanisme ini, lanjut dia, berbeda dengan tahun lalu yang mewajibkan peserta untuk datang ke lokasi ujian sesuai tujuan mereka melamar CPNS. Di Jatim, tercatat 4.778 peserta yang berhak mengikuti SKB. Kendati hanya 4.658 yang melakukan menentukan lokasi, 120 peserta lainnya tetap bisa  ke halaman 11

Pemkot Larang Warga Adakan Lomba Agustusan

MITRA BANYAK cara yang dilakukan agar perut tidak kosong saat bekerja. Seperti yang dilakukan Sulistyono SE yang seharihari menjabat Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sidoarjo, yang membawa bekal berupa singkong dan pisang rebus. Dua makanan itu sering dibawanya di kantor untuk mengganjal perut yang kosong karena tidak sempat makan.

Bahkan saat Sulistyono bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, dirinya tiap hari membawa makanan tersebut. Sebab bertugas di BKD sangat banyak hingga lupa makan dan istirahat. Apalagi saat ada proses mutasi pegawai dan kenaikan pangkat pegawai memaksa Sulistyono lembut hingga larut malam.

Jajanan tradisional yang sangat sederhana tersebut, dari pengalamannya mampu mengatasi perut

SKB. Hal ini seiring dengan situasi pandemi Covid-19 yang diharapakan dapat mengurangi pergerakan peserta dari luar daerah maupun luar provinsi.

Misalnya, pelamar CPNS Pemprov Jatim ada yang berasal dari Kalimantan, mereka tidak perlu datang ke Jatim untuk SKB. “Mereka bisa memilih, akan ujian di kantor regional BKN yang terdekat dengan wilayahnya, atau bisa juga ke datang ke Jatim. Tapi, prinsipnya dengan adanya pendaftaran lokasi ini

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Sekretaris Daerah (Sekda) mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020. SE imbauan tersebut dikeluarkan pada 10 Agustus 2020 dengan nomor 003.1/7099/436.8.4/2020.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kota Surabaya yang sekaligus Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan ada tiga poin yang harus diperhatikan dalam SE tersebut.

Pertama, sesuai perhitungan Identifikasi Risiko Penyebaran Covid-19, pada kegiatan malam tirakatan atau tasyakuran serta lomba-lomba kampung, mendapatkan skor sebagai kegiatan berisiko cukup tinggi dalam penyebaran Covid-19 di tempat kegiatan.

“Kedua, berdasarkan poin pertama, maka kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan lomba dan  ke halaman 11

Waspada Covid-19, Pemkot Pasuruan Evaluasi Jam Kerja ASN

Hilmi Husain/Bhirawa

Seorang ASN Pemkot Pasuruan tengah pulang melewati perkantoran Pemkot Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, Senin (10/8).

Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan memberlakukan efisiensi jam kerja bagi para ASN diwilayahnya. Hal itu dilakukan mengingat munculnya klaster perkantoran di Kota Pasuruan. Apalagi usai adanya seorang pegawai

harian lepas (PHL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Pasurun meninggal akibat terpapar virus korona.

Plt Asisten Pemerintahan Pemkot Pasuruan,  ke halaman 11

Ujicoba PTM SMA/SMK dan SLB Mulai 18 Agustus

Diikuti Tiga Sekolah Setiap Daerah, PTM 25 Persen dari Jumlah Siswa

Salah satu pagelaran budaya dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI, yang diselenggarakan di Candi Singosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang beberapa tahun lalu.

Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim akan melakukan ujicoba pembelajaran tatap muka (PTM) pada 18 Agustus 2020 mendatang. Ujicoba ini akan diikuti tiga sekolah jenjang SMA/ SMK dan SLB baik negeri ataupun swasta di masing-masing kabupaten/kota di Jatim.

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi menu-

turkan, ujicoba pembelajaran tatap muka akan mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2020 untuk SMA, SMK dan SLB di Jatim. Keputusan tersebut dibuat usai Gubernur Jatim mengeluarkan surat edaran. “Hari ini (kemarin, red) akan diterima (Dindik Jatim) dan teknisnya akan ditambahi dari surat Kadindik,” ujar  ke halaman 11

Pandemi Covid-19 di Tangan Pelukis Jombang

Lukisan Berjudul ‘Quality Time’ Bercerita tentang Hikmah Dibalik Pandemi Sebuah lukisan berukuran 120 X 90 centimeter beraliran dekoratif tiga dimensi terpampang di Sabrang Art, di Dusun Tanggungan, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Oleh pemilik Sabrang Art yang juga pelukis lukisan tersebut, Lukmanul Hakim, lukisan itu diberi judul ‘Quality Time’ yang dalam bahasa Indonesia berarti waktu yang berkualitas.

Arif Yulianto, Kab Jombang

Pelukis gondrong yang akrab disapa dengan Cak Luk ini menuturkan, lukisan ‘Quality Time’ ini bercerita tentang hikmah di balik masa pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, terutama harapan dari seluruh keluarga untuk berkumpul dan

bermain meskipun dengan jenis permainan yang sederhana, namun bisa mengena.

“Bisa fokus untuk keluarga.

Mungkin itulah hikmah dibalik pandemi, kita bisa mencurahkan waktu untuk orang-orang terdekat kita. Dengan kegiatankegiatan yang positif tentunya,” ungkap Cak Luk.

Di lukisan itu, digambarkan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua orang anak yakni, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Mereka terlihat santai menikmati waktu bersama.

Gambar dua anak ini terlihat membawa mainan sederhana.

Di bagian atas, digambarkan sejumlah aplikasi handphone (HP) layaknya aplikasi yang biasa terdapat di HP Android.

Seperti Youtube, What’sApp, Facebook, maupun Instagram.

Di sebelah-sebelah gambar aplikasi handphone ini digam ke halaman 11

arif yulianto/ bhirawa.

Cak Luk bersama lukisannya yang berjudul ‘Quality Time’ yang akan dipamerkan di Pameran Seni Rupa ‘Art In The Age Of Covid-19’ di Matahari Johar Plaza, Jember.

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

EKSEKUTIF Gaji Ke-13 ASN Tulungagung Tunggu Peraturan Bupati

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Ratusan Peserta CPNS Bojonegoro Bakal Ikuti Ujian SKB Bojonegoro, Bhirawa Setelah sempat tertunda akibat adanya pendemi Covid 19, ratusan peserta ujian CPNS Kabupaten Bojonegoro formasi tahun 2019 yang dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Februari 2020 lalu, bakal mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Bulan September mendatang. ‘’Sebanyak 843 orang yang sebelumnya lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan pada Februari 2020 lalu, akan mengikuti ujian SKB,’’ ungkap Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Joko Tri Cahyono, Senin (10/8) kemarin.

Menurutnya, para peserta yang sudah lolos Test SKD diwajibkan daftar ulang untuk mengikuti Tes SKB, jika tidak melakukan pendaftaran ulang sudah dipastikan gugur dalam seleksi ini. [bas]

Tulungagung, Bhirawa ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkab Tulungagung harus bersabar untuk mendapat gaji ke-13. Pencairan gaji tambahan ini menunggu terbitnya Peraturan Bupati (perbup).

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, J Bagus Kuncoro, Senin (10/8), salah satu syarat untuk pencairan gaji ke13 adalah Perbup. ‘’Saat ini sedang diproses Perbup-nya oleh Bagian Hukum. Nanti kalau sudah terbit pasti dicairkan gaji ke-13 itu,’’ ujarnya.

Bagus Kuncoro memperkirakan pembuatan Perbup tak akan berlangsung lama, dan semua ASN lingkup Pemkab Tulungagung bakal mendapat gaji ke-13 pada akhir Bulan Agustus 2020. Dan tidak akan me-

nahan pencairan gaji ke-13 jika masing-masing OPD telah menyelesaikan syarat administrasinya. ‘’Begitu ada surat perintah pembayaran akan langsung kami cairkan,’’ tandasnya.

Mantan Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung ini menegaskan, bagi OPD yang telah menyelesaikan administrasinya terlebih dulu maka mereka akan mendapat gaji ke-13 lebih awal. Pencairan gaji ke-13 tidak harus menunggu semua OPD menyelesaikan administrasinya secara bersama - sama.

‘’Jadi kalau OPD ada yang ganisasi Setda Kabupaten sudah menyelesaikan adTulungagung. ministrasinya pencairan bisa ‘’Biasanya TPP diterima dilakukan. Tidak menunggu ASN antara tanggal 5 samOPD yang belum menyepai tanggal 10. Tetapi bulesaikan administrasinya. lan ini tidak bisa diterimaKalau OPD lambat menyekan antara tanggal tersebut lesaikan administrasinya karena ada perubahan nomaka mereka akan lambat menklatur OPD serta perjuga mendapat pencairan pindahan ASN dan ini gaji le-13,’’ paparnya. membuat entry data di BaSementara itu, untuk J Bagus Kuncoro gian Organisasi juga menpemberian Tunjangan Pejadi mundur,’’ terangnya. nambahan Pendapatan (TPP) Bulan Bagus memperkirakan, pemberian Agustus 2020, Bagus menyatakan, TPP baru akan diterimakan kepada ASN tak bisa diterimakan ASN lingkup lingkup Pemkab Tulungagung pada Pemkab Tulungagung pada awal akhir Bulan Agustus 2020. Sama dengan bulan. Masalahnya, BPKAD Ka- pemberian gaji ke-13. ‘’Kira-kira TPP bupaten Tulungagung masih me- untuk bulan ini baru bisa diberikan pada nunggu entry data dari Bagian Or- akhir bulan,’’ bebernya. [wed]

hilmi husain/bhirawa

Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo ST saat Sidak di lima pos pantau di wilayah Kota Pasuruan.

Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan, Lima Pos Pantau Disidak Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan tak main - main dalam hal memutus mata rantai Virus Vorona atau Covid 19 di wilayah Kota Pasuruan.

Tak hanya melakukan sosialisasi gerakan memakai masker, lima pos pantau menjadi perhatian Plt Wali Kota Pasuruan.

Menurut Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo ST, bentuk perhatian itu

dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di lima pos pantau di Kota Pasuruan. Sidak dilakukan untuk memastikan keberadaan pos pantau berjalan dengan maksimal. ‘’Kami terus berkomitmen untuk tak henti - hentinya mengingatkan warga terkait bahaya Virus Corona. Tentu harus memastikan protokol kesehatan kepada

warga berjalan secara baik,’’ ujar Raharto, Senin (10/8).

Ke lima pos pantau itu Exit Tol Kebonagung, kawasan Pengkol, Pohjentrek, Karangketug hingga Blandongan. Warga yang hendak masuk ke Kota Pasuruan dilakukan pemeriksaan di pos pantau itu. Para petugas jaga akan memastikan protokol

Wali Kota Berharap PKK Gugah Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Pembagian masker dalam Program Jatim Bermasker terus dilakukan.

Melalui pembagian masker ini diharapkan masyarakat semakin teredukasi untuk disiplin menggunakan masker. Sehingga angka persebaran Covid 19 dapat ditekan.

Senin (10/8) kemarin, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar bersama Kapolresta Kediri AKBP Miko Indrayana dan Ketua TP PKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abu Bakar memberikan masker secara simbolis kepada perwakilan PKK, Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari dan Muslimat bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Betet. Kurang lebih ada 2000 masker yang akan dibagikan kepada warga di Ke lurahan Betet.

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar mengatakan, dalam mengedukasi masyarakat untuk disiplin menggunakan masker di Kota Kediri melibatkan peran serta organisasi wanita. ‘’Ada PKK, Persit, Muslimat dan Bhayangkari. Kami bekerjasama untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan masker dan juga ini kan ada masker kita bagikan. Sehingga bisa mengurangi resiko penularan dari Covid 19,’’ ujarnya.

Menurut Wali Kota Kediri, wanita memiliki peran yang besar sekali.

Seperti PKK yang biasanya terjun hingga ke tingkat dasa wisma. ‘’Kalau ada yang tidak pakai masker dikasih diingatkan terus untuk dipakai. Karena saling mengingatkan ini penting. Jadi kalau ini dilakukan secara masif kepada seluruh elemen dampaknya akan luar biasa. Kami bisa menekan menyebaran hingga sangat minim sekali,’’ ungkapnya.

Wali kota yang populer disapa Mas Abu ini juga mengingatkan, agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk menekan

penyebaran Covid 19.

Namun keberhasilan itu bisa diraih dengan kolaborasi seluruh elemen yang ada di Kota Kediri. ‘’Nanti yang sakit akan diobati, akan terus ditingkatkan imunitasnya.

Untuk yang terdampak pandemi ini dibantu melalui Kartu SAHABAT dan yang tidak dapat sudah dicover oleh pemerintah pusat. Tinggal ba gaimana kita semua untuk disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan bergerombol dan yang paling penting di tempat-tempat umum harus disediakan tempat cuci tangan dan sabun,’’ pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Ketua TP PKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abu Bakar mengungkapkan, PKK siap untuk bekerjasama menyukseskan Program Jatim Bermasker dengan terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi PKK ini memiliki peran yang sangat startegis. ‘’Kami dari PKK diberi amanah untuk mensukseskan bermasker ini. Tentu ini juga menggandeng ibu - ibu Bhayangkari, para ibu Persit dan ibu ibu Muslimat. Karena tanpa panjenengan semua program ini tidak akan berjalan dengan baik. Semua sama - sama tahu kita bergerak di tingkat paling bawah. Jaringan kami

ini kuat dan luas makanya kita dipilih,’’ ungkapnya.

Wanita yang akrab disapa Bunda Fey ini menambahkan, kesadaran dalam menggunakan masker ini akan terus digugah melalui edukasi ke masyarakat dengan pembagian masker ini. ‘’Memang masih ada saudara - saudara kita yang meremehkan.

Tapi masker ini bisa melindungi orang lain. Masker yang kita pakai ini bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Itu harus kita pahami dan kita tanamkan di pikiran kita. Pak Kapolresnya luar biasa, Pak Wali Kotanya bekerja mati - matian, Pak Dandimnya juga. Tapi bila kita tidak memiliki kesadaran ini semua tidak bisa kita lalui,’’ imbuhnya.

Kapolresta Kediri, AKBP Miko Indrayana menambahkan, berbagai upaya untuk menekan angka persebaran Covid 19 ini tentu telah dilakukan. Melalui Jatim Bermasker diharap penyebaran Covid ini semakin dapat ditekan lagi. ‘’Saya yakin ibu - ibu inilah yang nanti bisa jadi agen di lapangan.

Kalau kita lihat ibu - ibu PKK ini luar biasa. Nantinya para ibu ini bisa menyampaikan ke masyarakat dan keluarga tentang pentingnya menggunakan masker,’’ ujarnya. [van adv.hms]

kesehatan kepada warga yang melintas diterapkan. ‘’Termasuk para petugas yang berjaga, hingga penerapan prosedur protokol kesehatan agar selalu dilakukan. Ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pasuruan untuk mencegah penyebaran Covid 19,’’ kata Raharto Teno Prasetyo.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga terus mengingatkan warganya agar disiplin menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran korona. Sejak 7 Agustus lalu, ke lima pos pantau ini diawasi langsung oleh satuan kerja terkait Pemkot Pasuruan. Pengawasan dilakukan secara bergantian sesuai jadwal bertugas agar operasional pos pantau dapat berjalan dengan baik dan maksimal. [hil]

Daerah Harus Memiliki Perda LP2B

Pemprov, Bhirawa Banyaknya lahan persawahan yang semakin menyusut dikarenakan alih fungsi lahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mendorong daerah agar membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Lahan Pangan Produktif Berkelanjutan (LP2B).

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo, luas lahan petanian di Jatim dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penyusutan luas karena alih fungsi lahan. ‘’Alih fungsi lahan bisa bermacam-macam, ada yang untuk dijadikan perumahan, jalan, maupun kawasan industri baru.

Namun secara detail lahan mana yang dialihfungsikan, tentunya data berada di BPN,’’ katanya, kemarin.

Menurutnya, salah satu penyebab alih fungsi lahan disebabkan belum semua kabupaten/kota memiliki

perda LP2B. Saat ini, daerah yang sudah memiliki Perda LP2B ada sebanyak 14 kota/kabupaten.

Diantaranya Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Gresik. Kemudian, Probolinggo, Lamongan, Trenggalek, Situbondo, Sumenep, dan Lumajang.

Sedangkan 24 kabupaten/kota lainnya belum memiliki perda spesifik tentang LP2B dan masih berupa Perda RTRW. Jika semua daerah di Jatim memiliki Perda LP2B maka para pemilik lahan tidak bisa dengan mudah mengalihfungsikan lahan pertanian produktif menjadi lahan tidak produktif. Untuk menggeliatkan agar daerah mau membentuk Perda LP2B, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Jawa Timur tetap akan sosialisasi kepada daerah yang belum memiliki Perda itu. [rac]

Wabup Sidoarjo Imbau Warganya Jangan Euphoria di Zona Orange Sidoarjo, Bhirawa Perkembangan pandemi Virus Corona atau Covid 19 Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan perkembangan yang baik, upaya pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terus digencarkan. Sehingga wilayah Kabupaten Sidoarjo kini sudah memasuki zona orange.

Maka Wakil Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin, juga menghimbau kepada warganya terlalu euphoria dengan kondisi zona orange.

Hal ini disampaikan dalam sosialisasi pencegahan Covid 19 di Pondok Pesantren An-Nafi’iyah Kenongo Tulangan, Sidoarjo, Senin (10/8).

Nur Ahmad juga mengatakan, menghadapi pandemi Covid 19 tidak boleh diam. Apalagi pasrah terhadap keadaan. Masyarakat harus berusaha untuk mencegah penyebaran Covid 19. Seperti mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19. Kini kondisi Kabupaten Sidoarjo sudah

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati saat menandatangani lembar komitmen penerapan protokol kesehatan.

berada di zona orange. Namun masyarakat diharapkan tidak euphoria atau bergembira dahulu.

Pasalnya penyebaran Covid 19 masih mengancam.

Makanya saya sangat berharap semua pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang

telah dilakukan Ponpes An-Nafi’iyah dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, selama vaksin Covid 19 belum ditemukan kita harus rela menggunakan protokol kesehatan dalam rangka untuk melindungi sesama manusia,’’ harapnya. [ach]

LEGISLATIF

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Halaman 3

Adukan Nasib ke DPRD, Pegiat Seni Kota Batu Ancam Turun ke Jalan Batu, Bhirawa Pada bulan Agustus ini, biasanya para pelaku seni Kota Batu kebanjiran order atau permintaan. Namun kali ini mereka hanya bisa menangisi nasib mereka yang tidak memiliki penghasilan dalam lima bulan terakhir. Akhirnya, Senin (10/8) puluhan pekerja seni Kota Batu ngelurug gedung DPRD Kota Batu. Mereka mengadukan nasib mereka dan mengharapkan solusi agar mereka bisa memiliki penghasilan lagi.

Ada sekitar 50 pekerja seni yang kemarin mendatangi gedung Dewan.

Mereka berasal dari berbagai jenis pelaku seni, mulai dari penari, fotografer, penata rias, musisi hingga penata sound system. Kedatangan mereka disambut Komisi B DPRD Batu yang langsung mengadakan hearing atau dengan pendapat.

Namun hanya 15 orang saja yang mengikuti dialog di ruang komisi.

“50 orang ini mewakili pekerja seni, senilah mata pencaharian kami. Bisanya hanya itu sehingga kami menggantungkan hidup dari berseni ini,”ujar juru bicara pekerja seni, Eko Purnomo kepada Komisi B, Senin (10/8). Ia menyampakan, jika perizinan pekerja seni ini tidak kejelasan dalam dua minggu ke depan, mereka akan turun ke jalan.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Batu, Hari Danah Wahyono mengatakan pihaknya sepakat jika para pelaku seni diberikan kelonggaran untuk berkesenian kembali. Ia tidak ingin ada pelaku seni yang menangis karena tidak bisa manggung dan mendapatkan penghasilan.

“Melalui ketua dewan, saya akan sampaikan hasil rapat ini. Tentu langkahnya akan membantu masyarakat seniman agar bisa bekerja lagi karena selama 5 bulan mereka tidak bekerja lagi,” ujar Hari Danah.

Ia akan mengupayakan agar dalam waktu dekat bisa keluar ketetapan yang

bisa membantu aktivitas para pelaku seni. Komisi B akan menyampaikan aspirasi para pelaku seni ini hingga bisa menelurkan solusi yang diharapkan.

“Karena bagaimanapun para pekerja seni ini memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya,”tambah Danah.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu berniat kem-

bali memperbolehkan para pelaku seni untuk melakukan atraksi atau berkesenian pada bulan Agustus.

Untuk itu Disparta telah menggelar simulasi pertunjukan kesenian di panggung sendratari di Kelurahan Sisir pekan lalu.

Dalam simulasi itu menampilkan Kesenian Reog dari Sanggar Satwika Tungga Wisti, Desa Sumbe-

rejo, Kecamatan Batu, Kota Batu.Selain itu, juga ada penampilan dari komunitas musisi bakti kotaku dari band Majesti dan 90 Persen.

Tentunya, dalam setiap atraksi atau penampilan pertunjukan menerapkan protokol kesehatan.

“Setelah digelar simulasi penampilan kesenian pekan lalu (18/ 9) di Sendra Tari Sisir, para pelaku

seni sudah diperbolehkan untuk tampil dengan beberapa syarat menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini meliputi penggunaan masker, face shield dan physical distancing,” ujar Kadisparta Kota Batu, Arief As Siddiq.

Tak hanya itu, Dinas Pariwisata juga bakal menjadi fasilitator bagi para pelaku seni untuk berkegiatan

di tengah pandemi Covid-19.

Untuk regulasinya, Disparta akan menetapkan setiap kali ada aktivitas kesenian.

“Artinya, nanti setiap akan ada kegiatan pelaku seni harus melalui kami. Terutama kegiatan yang berskala besar, baik bagi pelaku seni dan juga penonton,” pungkasnya. [nas]

Pekan ini Pemkot Lunasi Anggaran Pilkada Surabaya

KILAS DEWAN

Surabaya, Bhirawa DPRD Surabaya kembali menggelar rapat dengar pendapat membahas anggaran Pilkada Surabaya 2020 yang belum dilunasi Pemkot Surabaya, Senin (10/8) kemarin. Rapat dengar pendapat kali ini mengundang pihak Pemkot Surabaya, yang dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

Komisioner KPU Sumenep, Deki Prasetia Utama.

anas bachtiar/bhirawa

Puluhan pegiat seni Kota Batu saat mendatangi gedung DPRD Kota Batu untuk mengadukan nasib mereka yang sudah lima bulan tidak punya penghasilan, Senin (10/8).

samsul arifien/bhirawa

Masa Jabatan Bupati Hanya Tiga Tahun Sumenep, Bhirawa Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilbup yang akan digelar 9 Desember 2020 tidak 5 tahun, melainkan hanya tiga tahun. Hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Komisioner KPU Sumenep Devisi Hukum, Deki Prasetia Utama mengatakan, masa jabatan hasil Pilkada tahun 2020 ini hanya sampai 2024. Namun, sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016, pada pasal 201 point 7 ditegaskan, bahwa jabatan Kepala daerah hasil Pilkada 2020 hanya sekitar 3,5 tahun. Dalam pasal 201, juga disebutkan bahwa di tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional.

“Jadi kalau Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilbup 2020 dilantik Februari 2021, maka masa kerja atau jabatannya diperkirakan 3 tahun setengah. Karena November 2024 akan digelar Pilkada lagi setelah Pileg dan Pilpres,” kata Deki, Senin (10/8).

Kendati demikian, jelasnya, bupati dan wakil bupati yang hanya menjabat 3,5 tahun itu tetap akan mendapat hak gaji pokok selama lima tahun. Buoati dan wakilnya juga mendapatkan hak uang pensiun selama satu periode pemerintahan.

“Hal itu sudah ditetapkan dalam Undang-undang, dan saya yakin semua calon sudah mengetahui itu,” ungkapnya. [sul]

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menjelaskan, alasan Pemkot Surabaya belum melunasi anggaran Pilkada Surabaya 2020, karena masih dalam pembahasan.

“Karenanya Bakesbang Pol Linmas Kota Surabaya tidak hadir dalam hearing karena sedang membahas persoalan itu, seperti yang mereka sampaikan dalam telephone tadi,” terangnya.

Ayu kembali mengatakan Pemkot beralasan keterlambatan pelunasan

anggaran Pilkada 2020, karena ada perubahan terhadap laporan anggaran KPU Surabaya.

“Tapi dalam hearing sebelumnya, KPU Surabaya menjelaskan kalau perubahan anggaran sudah lama disampaikan,” ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut Pemkot Surabaya berjanji akan menggenapi sisa anggaran Pilkada Surabaya dalam minggu ini.

“Mereka berjanji dalam minggu ini akan dilunasi. Kalau nanti tidak

dicairkan seluruhnya atau bahkan tidak dicairkan, kami akan panggil lagi,” tegas Ayu. Ayu kembali menegaskan kalau pelunasan sisa anggaran itu sangat penting bagi tahapan Pilkada Surabaya.

“Sekarang kan sudah akan memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. Tentunya KPU butuh melakukan sosialalisasi lewat alat peraga. Ini kan butuh dana, tidak mungkin mereka menggunakan dana halangan karena itu melanggar hukum,” ungkapnya.

Dalam hearing sebelumnya Naafilah Astri Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mengatakan, dari anggaran Rp101,2 miliar, yang sudah cair

baru Rp41,09 miliar atau sekitar 41 persen.

“Anggaran Rp41 Miliar yang sudah cair tersebut masing-masing rinciannya Rp1 Miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp40 Miliar,” ungkapnya.

Naafilah kembali mengatakan, sesuai Permendagri, seharusnya pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau Rp60 Miliar.

“Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya sehingga kami khawatirkan dapat mempengaruhi proses tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. [dre]

Pilkades di Sidoarjo Digelar Usai Pilkada

Sidoarjo, Bhirawa Penundaan pilkades hendaknya jangan membuat rakyat gontokgontokan. Cakades harus menenangkan massanya bahwa penundaan ini dilakukan pemerintah pusat.

Demikian ditegaskan Anggota komisi A DPRD, A Haris.

Karena itu Haris mengharapkan penundaan ini atas kemauan Pemerintah pusat akibat kondisi tidak normal yakni pandemi covid-19. Kewenangan menentukan tanggal pemilihan memang oleh kepala daerah bila kondisinya normal.

“Sekarang tidak normal makanya pusat yang akhirnya memutuskan. Dan aturan yang lebih tinggi harus ditaati oleh peraturan dibawahnya,” tegasnya.

Rencana matang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Sidoarjo kembali buyar

Wakil ketua komisi A, A.Haris.

setelah turunnya Surat Menteri Dalam Negeri untuk menunda Pilkades sampai usainya Pilkada.

hadi suyitno/bhirawa

Dalam surat bernomor 141/ 4528/SJ yang ditandatangani Senin, 10 Agustus 2020 diperin-

tahkan oleh Gubernur untuk menunda semua rencana Pilkades dan penggantian Kepala Desa Antar Waktu (PAW) selesainya Pilkada yang rencananya akan digelar 9 Desember mendatang. Tidak disebutkan alasan yang mendasari penundaan pesta demokrasi di level desa tersebut.

Hanya diperintahkan saja pada pihak-pihak yang terkait dengan agenda tersebut untuk menjaga stabilitas dan kondusiitas keamanan di wilayah masing-masing.

Sementara itu saat dihubungi melalui WA-nya, Senin (10/8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo, Fredik Suharto membenarkan turunnya surat keputusan terbaru dari Mendagri tersebut. [hds]

Cabup Malang Incumbent Gunakan Dana Pribadi untuk Kampanye Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang HM Sanusi sebagai calon incumbent atau yang kini masih menjabat sebagai Bupati Malang, dalam melakukan kampanye nanti telah mengeluarkan biaya secara pribadi.

Karena hal itu telah banyak ditanyakan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Malang melalui Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang HM Sanusi dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Malang Didik Gatot Subroto (SanDi).

Menurut Ketua Tim Pemenangan SanDi Hari Sasongko, Senin (10/8), kepada wartawan, jika dana kampanye untuk Paslon SanDi sudah disiapkan. Dan secara nominal belum bisa diumumkan, karena hingga kini masih belum dibuat rencana kerja.

Karena untuk mengalokasikan dana kampanye itu, memang dibutuhkan beberapa rencana kerja.

“Dan kami bisa meyakinkan, bahwa dana kampanye untuk Paslon SanDi dikeluarkan atau menggunakan dana pribadi Sanusi,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan dana kampanye juga bisa didapat dari para relawan Paslon SanDi. Karena para relawan ini sangat all out dalam membantu kemenangan Paslon SanDi di Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) Kabupaten Malang 2020.

Oleh karena itu, pihaknya untuk menentukan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk kepentingan kampanye nanti. Sehingga diperlukan perhitungan yang jeli, dan tidak bisa ditentukan dalam kira-kira.

“Jika nanti ada relawan yang membantu dalam kepentingan kampanye SanDi nanti, tentunya akan kita catat dalam bentuk sumbangan apa, dan apakah itu dalam bentuk logistik atau bentuk yang lainnya,” tutur Sasongko, yang juga pernah menjadi Ketua Dewan

yoyok cahyono/bhirawa

Ketua Tim Pemenangan SanDi Hari Sasongko.

Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menegaskan, pada tiba waktunya, tim kampanye SanDi akan

membebrkan jumlah dana untuk kegiatan selama kampanye, dan akan di umumkan secara trasparan kepada masyarakat. Hal itu memang perlu adanya transparan, agar masyarakat

tidak bertanya-tanya. Mengingat calon incumbent ini merupakan masih memiliki jabatan sebagai Bupati Malang.

“Dan wajar jika ada masyarakat yang menanyakan terkait dana

kampanye Paslon SanDi. Sehingga tim kampanye SanDi akan mengumumkan jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan kampanye, dengan cara transparasi,” tegas Sasongko.

Secara terpisah, Bacabup Malang HM Sanusi juga menegaskan, jika dana kampanye untuk Paslon SanDi tidak hanya dari kantong pribadinya saja, tapi dilakukan secara gotong royong antar relawan. Karena dengan dana kampanye dilakukan secara bergotong royong, hal ini untuk meminimalisir dana yang dikeluarkan. Sehingga untuk memenangan Paslon SanDi, para relawan yang menggerakkan.

“Kami sangat yakin jika para relawan untuk kemenangan SanDi mampu dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Malang 2020. Sehingga kami berharap pada tim pemenangan Sandi untuk bersama-sama dengan para relawan dan masyarakat saling bergotong royong untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Malang,” tandasnya. [cyn]

OPINI

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Disiplin Prokes (dan Berharap) Segera “Merdeka Bekerja”

TAJUK

Vaksin Corona Dikebut PENGHARAPAN pengobatan manjur terhadap virus corona makin mendekati kenyataan, seiring tekad pemerintah mempercepat produksi masuknya vaksin. Uji klinis tahap ketiga dimulai pada pekan kedua bulan Agustus ini. Sehingga pada akhir tahun telah siap diproduksi masal sampai 250 juta dosis setahun.

Diperlukan percepatan produksi vaksin anti CoViD-19 sesuai etik dan standar ilmiah. Karena dikhawatirkan ber-adu cepat dengan klaim obat manjur yang berkembang di masyarakat.

Setiap penyakit pasti ada obatnya (yang sesuai), merupakan ajaran agama, sekaligus menjadi “tantangan” kalangan tenaga kesehatan. Wabah pandemi CoViD-19 telah “men-teror” seluruh dunia dengan gejala penyakit flu biasa. Berlanjut dengan warning WHO ((World Health Organisation), bahwa CoViD-19 sebagai ancaman global. Bahkan CoViD-19 memunculkan protokol baru perlindungan kesehatan. Termasuk penanganan jenazah. Hampir 99% kematian ditangani dengan protokol kewaspadaan CoViD-19.

Seolah-olah tiada penyebab kematian lain. Walau sebenarnya, virus corona tidak cukup mematikan. Juga tidak mewabah secara besar-besaran, masih di bawah DBD (Demam Bedarah Dengue). Berdasar data Center for Disease Control and Prevention (dibawahkan World Health Organisastion, WHO), setidaknya terdapat 400 juta kasus demam berdarah di seluruh dunia. Rutin menjangkit setiap tahun. Menurut data WHO, Indonesia menempati peringkat kedua diantara 30 negara endemik.

Realitanya, dampak CoViD-19 mampu meruntuhkan perekonomian dunia. Sehingga seluruh negara mengalami pelambatan perekonomian, memicu resesi global. Tiada negara di dunia yang mampu menghindari dampak wabah pandemi virus corona. Maka wajar seluruh negara belomba bisa menemukan vaksin anti virus. Dibutuhkan lebih dari satu milyar dosis vaksin memerangi virus corona sedunia. Beberapa negara membentuk kerjasama Solidarity Trial dibawahkan WHO. Tujuannya mendapatkan bukti klinis yang valid, efektif, dan aman dalam perawatan pasien CoViD-19.

Perusahaan farmasi besar kelas dunia juga adu cepat bisa memastikan, dan memproduksi vaksin anti virus corona. Termasuk perusahaan farmasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Bio Farma. Bersama Universitas Padjadjaran, Bandung, memperoleh tugas negara menelisik sampel bakal vaksin. Sesuai protokol produksi vaksin. Antara lain penjejakan terhadap asas safety (keamanan), efficiency (efisien), dan imunogenocity (ke-mujarab-an membentuk imunitas).

Tidak sulit memperoleh relawan sebanyak 1.620 orang (sehat) sebagai “subyek” pengujian. Begitu pula persiapan instalasi produksi telah mulai dikerjakan. Sehingga selesai uji klinis tahap tiga (akhir) sekaligus akan menjadi hari pertama produksi vaksin. Diharapkan Indonesia bisa memulai produksi vaksin anti virus corona pada akhir tahun (2020) ini. Bisa jadi, Indonesia akan menjadi negara pertama produsen vaksin anti CoViD-19. Juga dipastikan sebagai vaksin halal.

Pemulihan ketahanan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah pada masa bencana. Tak terkecuali bencana non-alam yang berupa wabah penyakit. Tanggungjawab negara dinyatakan secara tekstual dalam konstitusi Republik Indonesia. Bahkan dalam pembukaan UUD pada alenia keempat, dinyatakan, “ ... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... .”

Terdapat frasa kta “melindungi,” yang bermakna menghindarkan setiap rakyat dari berbagai ancaman. Termasuk wabah penyakit. Amanat dalam mukadimah UUD, di-breakdown dalam batang tubuh konstitusi. UUD pasal 28H ayat (1), menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Maka vaksin corona wajib segera bisa diberikan kepada masyarakat. Termasuk jaminan ke-halal-an, sesuai UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Halal, sekaligus meng-gelorakan partisipasi masyarakat mengikuti imunasi nasional. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kurikulum Darurat Pandemi Covid-19 SEJAK pandemi virus corona positif masuk di Indonesia, dunia pendidikan tidak luput dari dampak penyebarannya.

Akibatnya, berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah dalam menekan tingkat penyebarannya. Salah satunya, dunia pendidikan tanah air memutuskan untuk melalukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, PJJ itupun tidak cukup bisa menyelesaikan masalah dalam proses pencapaian pembelajaran.

Malah justru, PJJ dinilai oleh sebagian publik membawa pengaruh pada perubahan penerapan jadwal pendidikan yang dirasa cukup merepotkan bagi sebagian orang tua atau wali murid. Hingga akhirnya, PJJ itupun menulai sorotan dan polemik di tengah-tengah publik.

Namun, kini polemik PJJ mulai menemukan jalan terang setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Melalui keputusan tersebut, satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Keputusan Kemendikbud tersebut, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus, membuka ruang cela fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Melalui, satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 (tiga) acuan. Pertama, tetap mengacu pada Kurikulum Nasional. Kedua, menggunakan kurikulum darurat. Ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Konkretnya, semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut.

Kesimpulannya, pelaksanaan kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus saat ini telah dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran.

Konkretnya, lebih mengkondisikan guru bersama siswa agar dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Masyud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Penantian Melelahkan Vaksin Covid-19 tan manjur terhadap virus corona makin mendekati kenyataan, seiring tekad pemerintah mempercepat produksi masuknya vaksin. Uji klinis tahap ketiga dimulai pada pekan kedua bulan Agustus ini. Sehingga pada akhir Kalangan buruh akan tahun telah siap dipromenjadi golongan terduksi masal sampai 250 miskin, mencapai 7 juta Oleh : juta dosis setahun. rumah tangga.

Yunus Supanto Diperlukan percepaBerdasar data Survei tan produksi vaksin anti Angkatan Kerja NasionCoViD-19 sesuai etik dan al (Sakernas) 2019, tercatat sebanyak 26 juta pekerja berusaha standar ilmiah. Karena dikhawatirkan sendiri, dan sebanyak 26,5 juta pekerja ber-adu cepat dengan klaim obat manbebas. Kelompok tersebut (52,5 juta jur yang berkembang di masyarakat. orang) menjadi paling rentan kehilang- Sekaligus menjadi “tantangan” kalangan pekerjaan. Tetapi biasanya paling an tenaga kesehatan. Wabah pandemi cepat bangkit, manakala di-fasilitasi pe- CoViD-19 telah “men-teror” seluruh merintah. Begitu pula sebanyak 8 juta dunia dengan gejala penyakit flu pekerja yang terkena PHK (Pemutusan biasa. Berlanjut dengan warning WHO Hubungan Kerja), perlu memperoleh ((World Health Organisation), bahwa perhatian seksama pemerintah. Ter- CoViD-19 sebagai ancaman global.

Bahkan CoViD-19 memunculkan utama perluasan coverages (cakupan) protokol baru perlindungan kesehatan. program Pra-Kerja.

Termasuk penanganan jenazah. Hampir 99% kematian ditangani dengan Segera Gelontor Bansos Pengorbanan masyarakat telah protokol kewaspadaan CoViD-19. cukup menguras daya (harta, dan Seolah-olah tiada penyebab kemaakses usaha perekonomian). Tidak tian lain. Walau sebenarnya, virus mudah hidup dalam kekang PSBB corona tidak cukup mematikan. masih (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di bawah DBD (Demam Bedarah selama empat bulan. Bisa mengubah Dengue). Berdasar data Center for psikologi. Lebih lagi, mustahil meng- Disease Control and Prevention gantungkan hidup pada bantuan sosial (dibawah WHO), setidaknya terdapat (Bansos). Pemerintah (dan daerah) 400 juta kasus DBD di seluruh dunia. tidak memiliki kesiapan menyalurkan Indonesia menempati peringkat kedua Bansos secara tepat sasaran, dan tepat diantara 30 negara endemik.

Ketahanan kesehatan merupakan waktu. Tingkat serapan (realisasi) Bansos sangat rendah. Semakin me- tanggungjawab pemerintah pada masa bencana. Tak terkecuali bencana nonnekan daya beli masyarakat.

Rendahnya serapan anggaran ber- alam yang berupa wabah penyakit. muara pada semakin rendahnya per- Tanggungjawab negara dinyatakan tumbuhan ekonomi. Berdasar data secara tekstual dalam konstitusi ReBPS (Badan Pusat Statistik), pada publik Indonesia. Bahkan dalam pemkuartal kedua tahun 2020 tercatat bukaan UUD pada alenia ke-empat, minus 5,32%. Artinya, dibanding dinyatakan, “ ... membentuk suatu kuartal dua tahun (2019) lalu, tahun Pemerintah Negara Indonesia yang ini melorot tajam, dampak CoViD-19. melindungi segenap bangsa Indonesia Hampir seluruh sektor perekonomian dan seluruh tumpah darah Indonesia berhenti berdenyut. Masyarakat dan dan untuk memajukan kesejahteraan pemerintah dihadapkan pada suasana umum... .” bagai buah simalakama. Terbelit dua ancaman sekaligus: pewabahan virus Kebut Vaksin Halal Terdapat frasa kta “melindungi,” corona, dan resesi ekonomi (global).

Solusinya, tiga aksi nyata dan yang bermakna menghindarkan sesistemik. Yakni, mempercepat pe- tiap rakyat dari berbagai ancaman. nemuan (dan produksi masal) vaksin Termasuk wabah penyakit. Amanat anti CoViD-19, serta menggelontor dalam mukadimah UUD, di-breakBansos, dan memberi insentif usaha down dalam batang tubuh konstitusi. perekonomian. Pengharapan pengoba- UUD pasal 28H ayat (1), menyatakan,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bersyukur perusahaan BUMN (Bio Farma) bersama Universitas Padjadjaran, Bandung, memperoleh tugas negara menelisik sampel bakal vaksin. Sesuai protokol produksi vaksin. Antara lain penjejakan terhadap asas safety (keamanan), efficiency (efisien), dan imunogenocity (kemujarab-an membentuk imunitas).

Maka vaksin corona wajib segera bisa diberikan kepada masyarakat.

Termasuk dengan jaminan ke-halalan, sesuai UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Vaksinasi merupakan kewajiban pemerintah, tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 153, dinyatakan, “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.”

Pemerintah (Wakil Presiden) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa untuk partisipasi masyarakat mengikuti imunisasi.

Sebelumnya, MUI pernah menerbitkan fatwa Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi, karena rendahnya kesertaan masyarakat dalam imunisasi. Disebabkan beberapa vaksin belum memiliki sertifikat halal. Berdasar data MUI, hanya dua jenis vaksin yang telah bersertifikat halal.

Yakni vaksin meningitis dan vaksin flu yang wajib untuk calon jamaah haji, dan umroh.

Realitanya, dampak CoViD-19 telah meruntuhkan perekonomian dunia. Sehingga seluruh negara mengalami pelambatan perekonomian, memicu resesi global. Tiada negara di dunia yang mampu menghindari dampak wabah pandemi virus corona.

Maka wajar seluruh negara belomba bisa menemukan vaksin anti virus. Di dalam negeri diharapkan segera dimulai produksi vaksin anti virus corona pada akhir tahun (2020) ini.

Bisa jadi, Indonesia akan menjadi negara pertama produsen vaksin anti CoViD-19, yang halal. Setiap orang akan bisa bekerja dengan tenteram tanpa ancaman penularan wabah.

melalui berbagai upaya tuhkan teknologi yang yakni dalam bentuk canggih. Obat-obatan pencegahan (vaksin), yang perlu dikonsumsi upaya pengobatan (obat) oleh pasien alternatif bidan upaya pemulihan asanya memanfaatkan (terapi). Ibarat tahapan bahan-bahan alami. Tinbahwa ketiga metode dakan yang dilakukanpun tersebut digunakan sebiasanya berupa pijatan, suai kondisi seseorang. akupuntur, atau hal lain Idealnya upaya pencegayang terkadang di luar han lebih dikedepankan nalar manusia. MeskipOleh : sebagai paya termurah, un pengobatan alternatif Oryz Setiawan termudah untuk digusecara biaya lebih munakan sebelum terjadi rah, pengeluaran yang ((prevention). Kondisi dikeluarkan tidak dapat diperkirakan dengan mudah seperti inilah yang harus didorong terlebih dahulu agar tidak terjadi korban secara pengobatan medis.

Pengobatan jenis ini tidak memiliki luas. Secara karakteristik klaim obat standar yang ditetapkan secara umum suatu penyakit lebih banyak munlayaknya pengobatan di rumah sakit. cul daripada vaksin sebagai upaya Dengan demikian pemerintah melalui pencegahan. Hal ini sangat wajar Badan POM harus benar-benar selektif mengingat saat ini obat dan vaksin dalam menguji “temuan” obat yang merupakan aset sangat berharga bagi acapkali diklaim sebagai obat yang kemanusiaan, produk sexy yang paling mujarab. Kondisi tersebut muncul dicari untuk keselamatan masyarakat manakala momentum masifnya penye- Indonesia dan dunia internasional dari baran virus corona (Covid-19) yang sebaran Covid-19 yang kian masif. meluluhlantakan sendi-sendi kehidup- Pengobatan adalah upaya penyeman kesehatan, sosial, ekonomi dan buhan sekaligus langkah pemulihan aktivitas masyarakat di Indonesia dan (curative and rehabilitative) suatu seluruh dunia sejak akhir tahun lalu kondisi problem kesehatan di sebuah dan awal tahun 2020 yang hingga kini wilayah yang terjangkit.

Namun secara regulasi dan standar masih dinyatakan sebagai pandemi global Covid-19. Secara psikologis setiap obat atau apapun namanya mayarakat bahwa pandemi ini mem- harus dapat dipertanggungjawabkan bawa kondisi tatanan sosial ekonomi karena menyangkut urusan dasar pubmasyarakat pada titik terendah. Pemer- lik dan terkait aspek keselamatan dan intah melalui berbagai kebijakan telah kesehatan publik secara fundamental. menggelontorkan hampir 700 trilyun Oleh karena itu implementasi dalam rupiah untuk mengatasi situasi sulit bentuk pengujian secara ketat. Jangan sampai klaim obat atau apapun harus dalam sejarah peradaban manusia. lolos serangkaian uji klinis dan ijin edar sebelum benar-benar digunakan Klaim Obat Di dunia kesehatan upaya untuk secara luas oleh masyarakat karena penanganan penyakit diintervensi menyangkut urusan nyawa manusia

sekali lagi. Jangan sampai masyarakat yang sedang panik mencari jalan keluar sehingga memahami sesuatu hal itu tidak dengan secara utuh dan benar.

Di era Surge capacity merupakan kemampuan sistem pelayanan kesehatan untuk secara cepat menambah kapasitas melebihi dari kondisi pelayanan normal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis yang meningkat.

Kondisi ini sangat erat dengan upaya akselerasi penemuan dan pengembangan obat atau vaksin Covid-19.

Di sisi lain, Badan POM sesuai fungsinya memberikan otorisasi uji klinik dan inspeksi uji klinik juga melakukan partisipasi aktif mulai dari pengembangan protokol uji klinik.

Skema penggunaan obat Covid-19 diantaranya dengan Emergency Use Authorization yakni penggunaan obat “lama” atau obat yang selama ini digunakan dengan indikasi mirip atau disesuaikan dengan penyakit baru. Hal ini terkait penggunaan klorokuin dan hidroksiklorokuin di Indonesia. Dengan kata lain bahwa Emergency Use Authorization untuk bukan obat baru tetapi dengan indikasi baru. Kemudian juga ada produk uji klinik/Investigational New Drug untuk obat yang benar-benar baru misalnya obat atau vaksin yang sedang dikembangkan. Selanjutnya adalah Compassionate Use, untuk penggunaan obat-obat yang sedang dalam pengembangan dan uji klinik, tetapi belum pernah mendapatkan izin edar untuk indikasi apapun dan dalam kondisi emergensi digunakan untuk pengobatan Covid-19.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Allah tidak meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.’

Mereka bertanya, ‘Penyakit apa itu?’ Beliau menjawab, ‘Penyakit tua.’”

(Hadits Riwayat Imam Ahmad, Juz 4 Nomor 278).

S

etiap penyakit, pasti ada obatnya. Sudah menjadi keyakinan sekaligus tantangan kalangan kesehatan. Hadits (sabda Nabi Muhammad SAW), tercantum dalam berbagai kitab kumpulan hadits shahih. Antaralain dalam Shahih Imam Muslim nomor 2204. Serta dalam kitab hadits Imam Al-Bukhori, nomor 5354, dengan pernyataan lebih tendas. Dinyatakan, “Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.”

Tidak mudah hidup dalam kekang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akibat wabah pandemi CoViD19. Sudah setengah tahun mengikuti jargon anjuran “diam di rumah” sekeluarga. Tetapi tren pe-wabah-an virus corona belum menurun, bagai selalu muncul kluster baru. Sampai pasar tradisional (dan pusat perbelanjaan), serta perkantoran menjadi wahana penularan. Disebabkan abai terhadap protokol kesehatan (Prokes). Namun “denyut kehidupan” perekonomian tidak boleh terhenti.

Niscaya diperlukan kecerdasan, bisa tetap bekerja sembari disiplin melaksanakan Prokes. Disiplin menjadi “vaksin” utama: wajib menggunakan masker, jaga jarak antar-orang, mencuci tangan dengan sabun, dan berolahraga. Selebihnya tawakkal (pasrah diri) kepada Allah, selalu berpikir positif. Tidak takut wabah, karena sesungguhnya CoViD-19 bukan virus mematikan, dan bisa disembuhkan dengan cara sederhana! Istirahat cukup (8 jam sehari), makanan bergizi (empat sehat lima sempurna), dan minum obat sesuai gejala.

Seluruh lapisan masyarakat bagai telah “habis-habisan” bertahan dan menghindar dari penularan. Berdasar penelitian kolaborasi LIPI, Litbang Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, pengangguran bisa bertambah 25 juta orang. Disebabkan kegiatan usaha terhenti, dan tiada pekerjaan untuk pekerja bebas. Bermuara pada rentan kemiskinan baru sebanyak 17,5 juta rumah tangga.

P

Wartawan senior penggiat dakwah social politik

Memahami Fenomena “Obat” Covid-19

erkembangan seputar virus corona memasuki babak baru yakni timbulnya berbagai klaster baru seperti klaster pasar, klaster rumah makan, klaster perkantoran, klaster ASN dan lain-lain. Hal lain yang turut mencuat di publik adalah fenomena penemuan yang diklaim oleh seseorang yang bernama Hadi Pranoto. Perbincangan kian viral setelah beredarnya video antara Hadi Pranoto dan Sang Vokalis Grup Band Drive Anji yang memantik reaksi berbagai pihak . Akhir-akhir ini mulai bermuncul klaim-klaim temuan obat anti Covid-19 yang belum memenuhi kaidah-kaidah atau mekanisme pengujian obat secara ketat, termasuk pengobatan alternatif. Hal ini bukan sesuai yang aneh mengingat dalam dunia kesehatan pengobatan alternatif merupakan salah satu realitas dalam spektrum layanan kesehatan pengobatan di tengah masyarakat. Pengobatan alternatif merupakan jenis pengobatan di luar tindakan medis modern. Biasanya pengobatan jenis ini berupa pengobatan tradisional yang tidak memiliki standar baku dan dilakukan berdasarkan praktif kepercayaan secara turun-menurun.

Ada berbagai macam pengobatan jenis alternatif yang banyak dikenal masyarakat, mulai dari akupuntur, pijat, urut, hipnosis, pengobatan herbal, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat Indonesia memilih pengobtan alternatif karena biayanya yang lebih murah.

Jika dibandingkan dengan pengobatan medis, pengobatan alternatif cenderung ramah di kantong karena pengobatan jenis ini tidak membu-

Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Geliatkan Pro Wes Difa dengan Protokol Kesehatan Halaman 5

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Pemprov, Bhirawa Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (UPT RSBD Dinsos Jatim) menggeliatkan inovasi program wisata edukasi sosial disabilitas daksa atau akrab dikenal dengan Pro Wes Difa. Dibukanya Pro Wes Difa ini dengan menggunakan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi menyampaikan, pihaknya ingin memperkenalkan pada masyarakat umum kalau disabilitas bisa mandiri, tidak lagi dikucilkan di masyarakat, dan berani tampil di masyarakat.

Untuk itulah, para tuna daksa ini dibekali dengan berbagai ketrampilan, seperti ketrampilan service handphone, ketrampilan service elektro, ketrampilan sablon, ketrampilan prothese dan orthese, dan ketrampilan menjahit dan bordir.

“Jika mereka sudah diberikan ketrampilan, maka mereka bisa berusaha mandiri dan harapannya bisa kembali hidup normal dengan selayaknya, meskipun memiliki kekurangan fisik namun mereka masih bisa berprestasi,” katanya, kemarin.

Lebih lanjut, Kepala UPT RSBD Dinsos Jatim, Yoesmanu menambahkan, bagi masyarakat yang ingin berwisata edukasi sosial di UPT RSBD ini, tidak ada pungutan biaya. Masyarakat juga bisa membeli produk yang telah dihasilkan para tuna daksa selama berketrampilan di UPT yang memiliki motto ‘Walaupun Disabilitas, Mereka Berkualitas’.

“Kami siapkan juga satu bangunan untuk diisi dengan berbagai produk hasil kreativitas dari tuna

daksa ini, agar pengunjung juga bisa membelinya. Gedung tersebut, kami berikan nama Difa Mall. Banyak produknya seperti bordir maupun masker,” ujarnya.

Dikatakan Yoesmanu, dengan adanya Pro Wes Difa ini maka pengunjung akan lebih menghargai para disabilitas dan tidak lagi memandang sebelah mata, apalagi dikasihani.

“Para tuna daksa ini lebih ingin dihargai sesuai dengan kemampuannya. Jangan dilihat kekurangannya, tapi kelebihan berupa potensi yang telah dimilikinya,” katanya.

Dalam Pro Wes Difa ini, masyarakat bisa datang dan menikmati liburannya dengan belajar menghargai teman disabilitas. Di UPT ini, ada kolam pancing dan lainnya bisa dibuat hiburan keluarga. “Kedepan, dikembangkan juga flying fox dan sarana keluarga lainnya,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, di UPT RSBD ada 75 orang yang dibina. Namun, banyak lagi diluar sana belum mendapatkan kesempatan mendapatkan ketrampilan tersebut. “Adanya Pro Wes Difa ini maka diharapkan banyak lagi orang yang mengirimkan baik itu saudara, teman, atau anggota keluarga yang disabilitas untuk turut dalam ketrampilan ini,” paparnya.[rac]

Danrem Gembleng Kedisiplinan Bintara Muda

LINTAS PELAYANAN

Kantor Kecamatan Buduran Fasilitasi Sinau Online Sidoarjo, Bhirawa Siswa sekolah di wilayah Kecamatan Buduran dipersilakan untuk memanfaatkan fasilitas wifi gratis, yang berada di Kantor Kecamatan Buduran, di jalan raya H. R. Moch. Mangundiprojo No. 270, Banjarkemantren, Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Camat Buduran, Sentot Kunmardianto SH MM, mengatakan wifi gratis tersebut akan sangat berguna sekali bagi siswa sekolah yang mengalami kesulitan atau kekurangan paket internet, saat mereka melakukan proses belajar di sekolah secara Daring atau online, pada alikus/bhirawa masa pandemi Covid-19 ini. “Silakan Sentot Kunmardianto. dipakai, gratis, bebas 24 jam, tanpa pasword,” ujar Sentot, Senin (10/8) kemarin kepada Bhirawa.

Menurut pejabat Sidoarjo kelahiran Kab Blora, Jawa Tengah itu, fasilitas wifi tersebut punya kapasitas bandwit sebesar 100 MB. Fasilitas ini jaringannya dibangun oleh Dinas Kominfo Kab Sidoarjo sejak tahun 2019 lalu, terkait program smart city.

Sementara untuk keperluan pekerjaan di internal Kec Buduran sendiri, menurut Sentot, sudah tercukupi dengan adanya wifi internal dengan kapasitas bandwit sebesar 20 MB. ”Sehingga kapasitas wifi yang besar itu silakan masyarakat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, eman kalau tidak dimanfaatkan,” kata Sentot.[kus]

UPT RSBD Bangil Pasuruan saat menerima kunjungan kegiatan Pro Wes Difa atau program wisata edukasi sosial disabilitas daksa. Pengunjung dapat melihat langsung aktivitas tuna daksa yang memiliki ketrampilan, diantaranya service handphone.

Surabaya, Bhirawa Komandan Korem (Danrem) 084/ Bhaskara Jaya (BJ), Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo memberikan pembekalan kedisiplinan bagi 27 Bintara Muda. Pembekalan kedisiplinan ini diberikan Danrem saat melakukan wajib apel malam di Makorem 084/BJ, Minggu (9/8) malam.

“Kedisplinan merupakan suatu hal mutlak dan wajib dimiliki oleh seorang prajurit. Terutama bagi prajurit TNI AD,” kata Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Kedisiplinan ini, lanjut Herman, merupakan bekal bagi ke 27 Bintara Muda dalam menghadapi tugas.

Sebab, para Bintara Muda ini nantinya akan dihadapkan dalam tugas sebagai prajurit TNI AD. Sehingga sebelumnya harus diberikan pembekalan, agar nantinya bisa menjadi prajurit TNI yang profesional, membelan keutuhan NKRI

istimewa

Danrem 084/BJ, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo memberikan pembekalan kedisiplinan bagi 27 Bintara Muda, Minggi (9/8) malam di Makorem 084/BJ.

dan dicintai rakyat. “27 Bintara Muda ini akan ditempatkan di Kodim-Kodim yang ada di wilayah teritorial Korem 084/Bhaskara

RS Aisyiyah Siti Fatimah Dapat Mandat Gubernur Jadi Rujukan Pasien Covid-19

Babinsa Koramil Mojoroto-Polsek Kawal Kedatangan 1050 Santri ke Ponpes Lirboyo Mojokerto. Bhirawa Sebanyak 1050 satri yang diangkut sekitar 18 bus dan kendaraan pribadi dari berbagai daerah diataranya dari Jabodetabek, kini telah kembali untuk menimbah ilmu agama di Pondok Pesantren Lirboyo, setelah mereka dipulangkan ke rumah masing masing, karena pandemi corona.

Agar kedatangan mereka tidak terjadi kerumunan dan harus tetap menggunakan protokol kesehatan, Anggota TNI dari Koramil 03/Mojoroto Kodim 0809 Kediri. Korem 082/CPYJ. Mojokerto. Hingga minggu sore (9/8) telah mengawalnya.

Kapenrem 082/CPYJ. Mojokerto. Mayor. Caj. Supranoto didampingi Kapten Inf Masduqi Danramil 0809/03 Mojoroto Kodim Kediri. saat dikonfirmasi Senin (10/8)0, membenarkan atas kembalinya para santri Lirboyo yang berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek baru tiba di Pondok Pesantren Lirboyo.

Kedatangan para santri ini, dalam rangka untuk meneruskan masa pendidikan dan belajar kembaIi di Pesantren, setelah usai diliburkan dan dipulangkan ke kampung halaman masing masing lantaran adanya wabah Covid-19.[min]

Jaya,” tegasnya.

Masih kata Herman, apel malam ini wajib diikuti oleh Bintara Muda. Selain kedisiplinan, menu-

rutnya, apel tersebut digelar dengan tujuan untuk memantau setiap kondisi kesehatan Bintara Muda itu. Sehingga pada saat di lapangan mereka sudah siap mengemban tugas dan menjakankan tugas pokok TNI AD. Apel malam, diakui Herman, juga sebagai bentuk koordinasi antara pimpinan dan satuan tugasnya. Sehingga semua permasalahan selama bertugas dapat dievaluasi dan diharapkan dapat dijumpai solusi disetiap permasalahan.

Pihannya pun berpesan kepada para Bintara Muda untuk selalu menjaga nama baik TNI AD dimanapun tugasnya. Dan menjadi prajurit TNI AD yang profesional dan dicintai rakyat. “Apel malam wajib diikuti Bintara Muda di tempat tugasnya masing-masing. Tetap jadi prajurit yang profesional dan dicintai oleh rakyat,” pungkasnya. [bed]

achmad suprayogi/bhirawa

Direktur RS Aisyiyah Fatimah menjelaskan kondisi ruang isolasi kepada Ketua PD Aisyiyah Sidoarjo.

Sidoarjo, Bhirawa Setelah resmi mendapatkan mandat dari Gubernur Jawa Timur melalui SK 198/310/2020. Kini mulai

Senin (10/8) RS Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo menjadi rumah sakit rujukan pasien corona.

Hal tersebut ditegaskan Direktur

RS Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan, Sidoarjo dr Tjatur Prijambodo MKes saat peresmian ruang isolasi pasien Covid-19.

Ia katakana ada tiga ruangan khusus yang disiapkan dengan klasifikasi, dua ruang isolasi khusus bertekanan negatif dengan 11 tempat tidur, dan satu ruangan tekanan biasa dengan satu tempat tidur. “Untuk membedakan mana pasien yang masuk ruang khusus, maka pasien harus melalui tahapan screaning yang terbagi dalam dua tempat. Yakni IGD khusus dan IGD umum,” tegas Tjatur Prijambodo.

Menurutnya, dari screaning awal ini, pasien dituntut untuk jujur memberikan data dari kondisi kesehatan yang sebenarnya. “Jika pasien mengalami keluhan dan kondisi yang memang diharuskan masuk IGD khusus, maka pasien akan mendapatkan perlakuan khusus, untuk mengetahui terpapar Covid-19 atau tidak,” katanya.

Oleh karena itu, untuk menunjang layanan pasien di ruang

khusus ini, tenaga medis yang disiapkan RS Aisyiyah sebanyak 22 perawat yang bertugas secara shift.

“Itu belum termasuk tenaga dari radiologi dan laborat. Karena evaluasi untuk kesembuhan pasien sebagian besar selain dari kondisi klinis pasien juga hasil pemeriksaan penunjang,” ujar dr Tjatur.

Dari kesiapan RS Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan untuk merawat pasien Covid-19 ini, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Hj. Zubaidah Syafii Sidoarjo berharap seluruh karyawan dan tenaga medis bisa menjaga imun tubuhnya, agar tidak terpapar pasien. Selain itu, harapan paling besar adalah kondisi pasien yang dirawat nanti, bisa sembuh dengan maksimal.

“Dengan ditunjuknya RS Aisyiyah Siti Fatimah oleh Gubernur Jawa Timur ini, harapan kita adalah kesembuhan bagi pasien yang mendapat perawatan di sini.

Datang sakit, maka pulang pasien diharapkan sembuh,” harap Zubaidah.[ach]

PELAKSANA PUBLIK

Antisipasi Tambahan Penderita DB, Dusun Jeding Jalani Fogging Kedua Dusun Jeding yang berada di RW:05 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu kembali menjalani pengasapan atau fogging, Senin (10/8).

Pengasapan ini merupakan kali kedua dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu pasca terdeteksi beberapa warga di kawasan ini yang terjangkit wabah Demam Berdarah (DB).

Diharapkan dengan fogging kedua ini tidak ada tambahan penderita DB di dusun ini. Diketahui, pada pekan lalu ada sebanyak sebelas warga Dusun Jeding yang terdeteksi penyakit DB. Dan pada pekan tersebut, Dinkes langsung melakukan fogging untuk pemberantasan nyamuk.

“Pekan lalu sudak dilakukan fogging. Dan fogging yang kedua ini untuk membasmi nyamuk- nyamuk baru yang pada saat fogging pertama masih berupa jentik,” ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit, Dinkes Kota Batu, dr Susan Indahwati, Senin (10/8).

Susan mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap DB meskipun saat ini mereka tengah fokus pada pandemi covid-19. Karena pengasapan yang dilakukan ini tidak cukup untuk melindungi diri dan keluarga dari ancaman DB. Menurutnya pengasapan ini hanya dapat membunuh nyamuk dewasa. Namun tidak bisa membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada di kubangan air. Selain itu melakukan

pengasapan juga memiliki resiko untuk penghuni rumah.

Dengan kendala ini, Susan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M plus. Ia mengajak setiap rumah untuk melakukan PSN ini, agar seluruh sarang nyamuk bisa dimusnahkan hingga tidak menjadi penyulut serangan DB. “Adapun 3M yang harus dilakukan warga adalah menguras bak mandi dan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air dan mengubur barangbarang bekas yang dapat menampung air,” jelas Susan.

Diketahui, dalam serangan DB di Dusun Jeding pekan lalu, beberapa orang harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan salah satu di antaranya

seorang remaja, Risma, usia 16 tahun harus meninggal dunia. Sementara adiknya juga terserang penyakit yang sama bisa terselamatkan setelah langsung menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Sementara, Kepala Dusun Jeding, Efendi membenarkan adanya serangan DBD di wilayahnya. “Yang meninggal ini adalah warga kami, dan dari keterangan medis kematiannya diakibatkan demam berdarah,”ujar Pendik, panggilan akrab Efendi.

Menurutnya, penyakit demam berdarah ini mulai terdeteksi sejak beberapa pekan lalu. Sejak saat itu warga yang memiliki gejala demam langsung dilarikan ke rumah sakit. Tujuannya, jika ada lagi warga yang terserang DB bisa cepat terdeteksi dan mendapatkan penanganan medis.[nas]

Petugas Dinkes Kota Batu saat melakukan fogging kedua di Dusun Jeding, Desa Junrejo Kota Batu, Senin (10/8).

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Wage, 11

Luring dan Daring Jadi Sistem Pembelajaran Seko Trenggalek, Bhirawa Menyikapi aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang sistem pembelajaran di masa pandemic, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) memberlakukan sistim pembelajaran sekolah dilakukan secara daring. Mengingat wilayah zona merah sekolah belum boleh dibuka pada masa pandemi.

Siti Zaenab

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Trenggalek, Siti Zaenab mengungkapkan, pemerintah memberi izin kegiatan Pembelajar Tatap Muka (PTM) di masa pandemi namun dengan mengikuti berbagai aturan, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Sesuai dengan SKB empat ment-

eri pembelajaran tatap muka bisa dilakukan apabila daerah yang sudah masuk zona hijau, sedangkan Kabupaten Trenggalek merupakan zona orange, merujuk dari hal itu, pembelajaran penuh dilakukan dengan Daring,'' ungkapnya.

Diperjelas lagi adanya Surat Edaran Kepala Dinas pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur, tertang-

gal 6 Juli 2020, menjelaskan proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19 masih dilakukan dengan Daring maupun luring.

"Kegiatan belajar tetap dilakukan secara Daring selain itu kegiatan belajar secara tatap muka bisa dilakukan yaitu dengan kategori luring dan tetap menjaga protokol kesehatan,'' ungkapnya.

Lebih lanjut, Zaenab menjelaskan, banyaknya wali murid yang mengeluhkan metode pembelajaran Daring, menyikapi hal ini pihaknya bersama koodinator kepala sekolah, pengawas se kabupaten Trenggalek untuk memunculkan gagasan agar tidak terlalu memberi

beban orang tua murid saat pembelajaran di masa pandemi.

"Dengan sistim Daring ini banyak wali murid yang mengeluh karena banyak mengeluarkan paket data, sehingga untuk sistim pembelajarannya banyak usulan itu bisa dilakukan dengan sistim luring, tetapi dengan menjaga protokol kesehatan dan jumlah peserta didik juga dibatasi maksimal lima dan mendapat dukungan dari wali murid,'' ujarnya.

Zaenab menegaskan, metode PTM bisa saja di lakukan di Trenggalek mengingat beberapa kecamatan sudah mulai masuk ke zona hijau. ''Hal ini bisa menjadi pertimban-

gan apabila sekolah itu akan melaksanakan PTM tapi dengan menjaga protokol kesehatan,'' tuturnya.

Zaenab mencontohkan, salah satu lembaga yang ada di Trenggalek karena sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi maka akses jaringan internet semua tidak terjangkau "Di Kecamatan Dongko Desa Siki karena memang disana tidak bisa terjangkau jaringan internet, sehingga para tenaga pendidik memohon kepada kepala sekolah dan wali murid untuk dilakukan metode pembelajaran secara tatap muka. Bahkan wali murid bersedia membeli sendiri APD,'' katanya.

Dispendik Kabupaten Probolinggo Siap Gelar PTM

SPP Sekolah Sumbang Inflasi di Kota Probolinggo

BANGKU POJOK

wiwit agus pribadi/bhirawa

KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah pada peresmian gedung MKS.

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Resmikan Gedung MKS Probolinggo, Bhirawa Universitas Islam Zainul Hasan (Unzah) Genggong Kraksaan bekerja sama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Alumni dan Santri Zainul Hasan (Tanaszaha) Genggong, menggelar Haul Almarhum Al-'Arifbillah KH Hasan Saifouridzall Bin KH Moh Hasan Genggong dan peresmian gedung Manajemen Keuangan Syari'ah (MKS) Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan, Minggu 9/8/2020 malam.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin MSi, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan, KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya H Moh Yunus Abubakar, Rektor Unzah Genggong Abdul Azis Wahab serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan Unzah Genggong.

Peresmian ditandai dengan peninjauan sarana prasarana di Gedung Manajemen Keuangan Syari'ah Unzah Kraksaan dan pengguntingan untaian bunga melati. Serta penandatanganan prasasti peresmian gedung kuliah Manajemen Keuangan Syari'ah Unzah Genggong, peresmian Unzah Genggong Kraksaan dan peresmian gedung kuliah Fakultas Tadris Umum Unzah Genggong. Rektor Unzah Genggong Kraksaan, Abdul Azis Wahab, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan dan segenap pihak yang telah memberikan dorongan motivasi percepatan kampus, ketika pihaknya memimpin bagaimana terukur dan mampu mengembalikan kembali menjadi universitas.

"Hanya bedanya kalau waktu diresmikan Universitas Zainul Hasan, tapi ketika sekarang diresmikan ada tambahan Universitas Islam agar penguatan - penguatan nilai Keislaman beda dengan kampus universitas secara umum,'' ungkapnya.

Azis mengaku bersyukur karena selama empat tahun sudah genap menjadi 15 Program Studi (Prodi) dan ternyata ada peluang menurut Keputusan Presiden di bawah Kementerian Agama boleh membuka universitas. ''Alhamdulillah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong baru pertama kali di Indonesia dibawah Kementerian Agama,'' tegasnya.

Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya, H Moh Yunus Abubakar, menyampaikan selamat atas diresmikannya Universitas Islam Zainul Hasan Genggong berbasis pesantren. ''Universitas Islam Zainul Hasan Genggong merupakan satu - satunya yang diberikan SK (Surat Keputusan) oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Semoga bisa memberikan manfaat dan barokah untuk semua santri,'' ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin MSi menambahkan, Almarhum Al-'Arifbillah KH Hasan Saifouridzall ini adalah tokoh yang mampu memberikan perspektif kehidupan beragama dan berbangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Kabupaten Probolinggo. ''Kita berkewajiban mencontoh apa yang menjadi amaliah almarhum Al-'Arifbillah KH Hasan Saifouridzall,'' katanya. [wap]

Probolinggo, Bhirawa Program pendidikan gratis telah berjalan. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo, mencatat kelompok pendidikan menyumbang laju inflasi cukup tinggi di Kota Probolinggo. Selama Juli kemarin, Kota Probolinggo mencatat inflasi 0,16%. Dispendik Kabupaten Probolinggo siap menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Angka ini merupakan inflasi tertinggi dari 8 kota yang melakukan pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur. Sumbangan inflasi terbesar dari kelompok pendidikan, terutama untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

"SPP untuk SD, SMP, dan SMA, SMK negeri memang gratis. Tapi, kan untuk sekolah swasta masih tetap ada biaya.

SPP sekolah swasta ini yang mengalami kenaikan, sehingga menyumbang inflasi,'' ujar Kasi Statistik dan Distribusi BPS Kota Probolinggo, Moch.

Machsus, Senin (10/8) kemarin.

Machsus menjelaskan, jika pengukuran inflasi ini hanya dilakukan di sekolah negeri, maka dipastikan tidak ada inflasi karena biaya dianggap nol.

Jika ada sumbangan pendidikan, itu melalui komite bukan sekolah. ''Tapi, sekolah swasta masuk dalam perhitungan inflasi dan di sana masih ada biaya untuk SPP. Kenaikan biaya SPP ini yang menyumbangkan inflasi di Bulan Juli,'' jelasnya.

Disinggung mengenai pengeluaran orangtua untuk sekolah Dalam Jaringan (Daring), Machsus memastikan biaya pembelajaran untuk daring tidak masuk dalam penghitungan inflasi. Karena pembelajaran Daring ini sifatnya temporer. Jadi, tidak masuk dalam penghitungan inflasi. Namun, SPP sekolah swasta ini tetap ada,'' ujarnya. Selain SPP, sumbangan inflasi juga datang dari kelompok perawatan pribadi. Dari kelompok ini sumbangan yang signifikan berasal dari kenaikan harga emas. ''Harga emas sekarang terus naik, ini memicu terjadi inflasi di Bulan Juli. Emas perhiasan menyumbang 0,0783% untuk sumbangan inflasi Juli,'' terangnya.

Terkait dengan disebutnya SPP

sekolah swasta sebagai penyumbang inflasi, Kepala MA Nurul Yaqin, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Muzammil mengaku tidak yakin.

Apalagi, dikatakan karena ada kenaikan SPP. Sebab, menurutnya di lingkungan madrasah malah tidak ada SPP. ''Di madrasah saya malah tidak ada SPP. Adanya hanya bersifat tabungan untuk biaya ujian kelas XII,'' tuturnya.

Selama ini, Muzammil mengaku mendapatkan suntikan anggaran dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Anggaran itulah yang dikelola untuk menjalankan madrasahnya. ''BOS dari Kemenag (Kementerian Agama), sudah cukup. Untuk bayaran guru dari sertifikasi guru bagi yang mengajar maksimal 24 jam. Bagi yang belum dari dana BOS,'' tandasnya.

Pernyataan serupa disampaikan Koordinator Jaringan Koordinasi Madrasah Aliyah Swasta (Jakmas) Kota Probolinggo, Misbahul Munir. Katanya, di madrasah aliyah swasta tidak ada SPP, semua gratis. ''Sampelnya suruh ke madrasah.

Sejak dapat BOS, rata - rata madrasah swasta tak menarik SPP,'' ucapnya.

Sedangkan, biaya operasional madrasah, kata Munir, pihaknya memaksimalkan dana BOS. Selain itu, ada juga dari usaha sendiri milik madrasah. Seperti, toko dan kantin. ''Ada yang disubsidi yayasan. Seperti yayasan punya sawah, itu suruh kelola madrasah sebagai pemasukan,'' lanjutnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Kota Probolinggo, Rieky Afrianto, juga memastikan SPP di SMK swasta tidak naik. ''Hingga kini tidak ada kenaikan SPP di SMK swasta. Sedangkan, untuk kenaikan dana BOS, baik sekolah swasta dan negeri ini juga belum ada,'' ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Moch Maskur malah mengatakan, ada kenaikan BOS. Baik di tingkat SD maupun SMA sederajat. ''SD semula Rp800 ribu per tahun, naik menjadi Rp900 ribu per tahun. Untuk SMP awalnya RP 1 juta naik jadi Rp1.100.000. Sedangkan SMA dan SMK juga ada kenaikan, tapi saya tidak hafal,'' ujarnya. [wap]

Siswa dari jenjang SDLB, SMPLB hinga SMALB saat mengikuti pem

Minim Media Pembelajaran, Ba

Pantau Kemajuan Belajar S

wiwit agus pribadi/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai disiapkan sejumlah sekolah di Surabaya. Di SLB Widya Tama Kedurus Surabaya.

Misalnya, proses PTM hanya diikuti paling banyak dua siswa dalam sekali pertemuan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sisanya pembelajaran akan dilakukan secara daring.

Kepala SLB Widya Tama, Min Ayuni menuturkan, setiap seminggu sekali siswa mengikuti PTM beserta pengumpulan tugas yang diberikan para guru. Hal ini dilaku-

kan untuk memantau kemajuan siswa selama seminggu belajar dirumah. Selain itu juga mengatasi psikis anak berkebutuhan khusus di masa pandemi Covid 19.

"Kalau kita yang normal bisa cari sampingan untuk mengelola pola pikir sendiri. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus ini kan ketergantungan dengan orang lain. Mangkanya kami ingin melihat kemajuan belajar mereka dalam kesehariannya,'' jelas saat dijumpai Bhirawa di sekolah, Senin (10/8).

Pertimbangan lainnya, bany-

aknya keluhan sekolah dari ora belajar dari rum cenderung tidak disiplin. Disampi jenuhan anak se "Makanya kam gu sekali aga senang dan moo tambah dia.

Terkait jam PT ing siswa hanya jam pembelajara ran. Dalam satu dua anak yang pembelajaran

Pelajar SDN Mangunhajo 1 menggelar Pembelajaran Tatap Muka PTM).

GALERI

SEHAT

Galakkan Kampung Tanggap Kebakaran, Ajak Warga Manfaatkan Sungai Secara Aman Pentingnya Protokol Tanggap Bencana bagi masyarakat di lingkungan padat penduduk perlu ditingkatkan. Maka Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya, melatih warga RT 5 RW 3 Kelurahan Jambangan, Surabaya untuk menjadikan kampungnya wilayah Kampung Tanggap Kebakaran.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Warga Jambangan dilatih manfaatkan air sungai untuk kampung tanggap kebakaran Program Pengabdian Masyarakat Untag Surabaya.

Terlebih lokasi kampung ini berada di dekat sungai agar mudah mendapat sumber air meskipun lingkungannya padat penduduk. Berbagai media edukasi hingga sarana Alat Pemadam Kebakaran diberikan oleh tim dosen Untag 45 Surabaya kepada warga. Hal ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang telah didanai oleh Kemenristek pada tahun 2020.

Dosen inisiator Kampung Tanggap Kebakaran, Febby Rahmatullah Masruchin MT mengungkapkan, Program Kampung Tanggap Kebakaran merupakan program pengabdian masyarakat yang ia ajukan bersama dua rekannya.

Hingga didanai Kementerian dan bisa diimplementasikan ke masyarakat.

"Dalam pembentukan kampung ini, kami membentuk

warga kampung untuk tanggap kebakaran sehingga meminimkan potensi kebakaran.

Sekaligus saat kebakaran bisa meminimkan kerugian kebakaran serta upaya bangkit setelah kebakaran,'' urainya.

Selain menyiapkan warga, edukasi ini diberikan dalam bentuk buku panduan. Serta berbagai alat pemadam kebakaran. Bahkan pihaknya juga membuat video edukasi karena tidak semua warga bisa berkumpul melihat pelatihan saat pandemi "Kami fokuskan ke kampung sesuai dengan potensi utama Surabaya, tiap tahun kami harapkan ada satu kampung percontohan untuk kampung di Kota Surabaya,'' lanjutnya.

Meskipun tidak digunakan sebagai pemadam kebakaran, Febby berharap perlengkapan ini akan bisa dimanfaatkan warga yang selama ini aktif dalam kegiatan lingkungan.

"Jadi karena kampung ini sudah aktif penghijauan, jadi alatnya bisa dimanfaatkan juga secara mandiri menyiram tanaman ataupun menyiram disinfektan,'' pungkasnya Sementara itu, Sri Suwati (60), salah satu warga kampung menuturkan, jika cukup antusias kampungnya mendapat bantuan peralatan lengkap untuk memadamkan api.

Meskipun tidak berharap adanya musibah kebakaran, ia mengaku mendapat cukup edukasi terkait pemakaian alat pemadam kebakaran. [*]

& OLAHRAGA olah di Trenggalek

AYAAN

1 Agustus 2020

Maka Merujuk keadaan di lapangan walaupun tidak ada Surat Edaran (SE) yang menganjurkan, namun hal itu tetap bisa dilaksanakan dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dilaksanakan di salah satu rumah wali murid yang tidak keberatan dilakukan secara bergiliran.

Masih kata ibu berhijab, untuk pembelajaran anak didik kelas 1 dan kelas 2, diingatkan kepada semua pendidik untuk selalu didampingi penuh guna pengenalan terhadap mata pelajaran, karena tidak mungkin akan dilakukan dengan metode daring di tingkatan kelas I dan II. "Yang kita prediksi jangkauan

internet sulit maka, disepakati 1 kali dalam minggu akan dilakukan metode pembelajaran luring dan secara bergantian,'' pintanya.

Selain itu selama kegiatan belajar di masa pandemi Ibu Ramah ini tak bosan mengingatkan jajarannya, untuk selalu memantau pelaksanaan pembelajaran, sehingga hak seorang siswa bisa terpenuhi secara maksimal.

"Setiap hari kami selalu berkoordinasi baik secara online maupun offline kepada pihak Korwil dan kami mohon pihak Korwil, untuk selalu memantau pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid 19,'' tandasnya. [wek]

Halaman 7

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Ahmad Dawami, menerima PGRI Kabupaten Madiun mengadakan audensi untuk menyampaikan perkembangan kegiatan PGRI kepada Bupati Madiun.

Salah satunya mengenai progres pembangunan gedung PGRI yang hingga saat ini sudah mencapai 90%.

PGRI Bukan untuk Guru Saja Tetapi Juga Masyarakat Kabupaten Madiun, Bhirawa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Madiun menggelar audiensi dengan Bupati di Ruang Pertemuan Pendopo Muda Graha, Senin (10/8) kemarin, untuk menyampaikan perkembangan kegiatan PGRI kepada Bupati Madiun.

Salah satunya mengenai progres pembangunan Gedung PGRI yang hingga kini sudah mencapai 90%.

Menurut Ketua PGRI Kabupaten Madiun, Drs Suprijadi MPd, tanggapan Bupati begitu luar biasa terkait Kepengurusan PGRI supaya aktivitas di tengah pandemi tetap berjalan dan dapat meningkatkan kompetensi pendidikan di Kabupaten Madiun. ''Bupati mengizinkan acara peresmian gedung nantinya, namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,'' katanya.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyatakan, telah menyerahkan Surat Keputusan Penugasan Guru sebagai

Kepala Sekolah. Dirinya mengaku bila di masa pandemi ini sangat sulit menjalankan pembelajaran terhadap anak didik. Ada perubahan dalam pelaksan-

aan pembelajaran dan bahkan perilaku mereka semenjak tidak sekolah.

Dengan sistem pembelajaran yang saat ini dilakukan secara daring, lanjut

bupati, dengan harapan orang tua ikut mendidik anaknya dan harus intens mengikutinya. Sehingga bupati memberikan tugas Pengurus PGRI, agar ikut mensosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada guru dan anak didik terakait perencanaan pembelajaran.

Dalam satu tahun kedepan, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemi Covid 19.

Pengurus PGRI yang terdiri dari para senior dapat mengambil andil dalam melakukan inovasi pembelajaran pada anak didik. Tugas PGRI tidak hanya mengawasi guru saja, namun juga memberikan masukan - masukan kepada guru agar dapat berinovasi dalam metode pembelajaran dimasa pandemi Covid 19.

"Sekarang waktunya berbuat, PGRi tidak hanya untuk guru saja, namun juga untuk masyarakat. Jika ada kendala, segera melapor ke Dinas Pendidikan dan mungkin kalau bisa kangsung ke saya,'' tegas bupati. [dar]

Jangan Muncul Kluster Baru di Lingkungan Pendidikan

Skema KBM di Tengah Pandemi Covid-19

foto-foto: oki abdul sholeh/bhirawa

mbelajaran tatap muka di SLB Widya Tama, Surabaya, Senin(10/8).

Nganjuk, Bhirawa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid 19 dunia pendidikan sudah mulai bergerak.

Pemkab Nganjuk mulai mempersiapkan skema pembelajaran sebagai langkah mendukung Pemprov Jawa timur yang akan memberlakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terbatas untuk SMA, SMK, dan PKLK dengan penerapan protokol kesehatan bagi para siswa.

Untuk melakukan persiapan dan koordinasi pelaksakaan KBM terbatas ini, rapat koordinasi telah dilakukan bersama antara Pemkab Nganjuk dengan Kacab Pendidikan Jatim, Dewan Pendidikan, seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PKLK se-Kabupaten Nganjuk Menurut Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat, Pemkab Nganjuk kini serius melakukan persiapan untuk menghadapi Era Kenormalan Baru. Sebab, bagaimanapun, khususnya bidang pendidikan dengan pelaksanaan KBM terbatas di era adaptasi kenormalan baru ini harus betul - betul bisa diterapkan dan diikuti para siswa.

"Kami memang mendukung penuh KBM terbatas, namun harus

diperhatikan dulu bagaimana kondisi penyebaran corona saat ini, lalu kesiapan - kesiapan sekolah itu sendiri dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti apa. Jangan sampai muncul cluster baru di lingkungan pendidikan di Kabupaten Nganjuk,'' kata Novi.

Novi menjelaskan, setelah melihat perkembangan Covid 19 di Kabupaten Nganjuk yang belum selesai saat ini, menjadikan semuanya harus tetap waspada dan hati-hati.

Penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 harus terus dilakukan.

Meskipun sekarang ini dengan mulai diterapkanya adaptasi kebiasaan baru bukan berarti kewaspadaan dan kehati - hatian terhadap Covid 19 mulai diturunkan, akan tetapi justru harus lebih ditingkatkan. "Maka kami senantiasa meminta semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan apapun di era adaptasi kebiasaan baru sekarang ini,'' ucap Novi.

Semetara itu, Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menambahkan, akan diterapkanya KBM terbatas untuk SMA, SMK, dan PKLK di Kabupaten Nganjuk memang harus

dilakukan berbagai persiapan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dimana penerapan KBM tersebut dilakukan dengan cara bertahap, terbatas, dan bersyarat sebagai bentuk kehati-hatian semuanya terhadap Virus Corona.

"Maka kita akan evaluasi tiap tiga bulan pelaksanaan KBM ini, sehingga KBM betul - betul dapat berjalan dengan baik dan tidak berisiko terhadap kesehatan anak - anak, karena itu yang paling penting saat ini,'' tutur Marhaen. [ris]

ristika/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk menggelar Rakor menjelang pelaksanaan KBM terbatas untuk untuk SMA, SMK, dan PKLK di aula SMAN 1 Nganjuk.

nyak Keluhan Diterima Sekolah

Siswa untuk Persiapan PTM Link and Match Perguruan Tinggi dan IDUDA Kunci Pendidikan Vokasi

yang diterima ang tua. Selama mah anak - anak k patuh dan tidak ng itu, tingkat keemakin tinggi. mi buat semingr mereka juga odnya juga baik,''

TM masing - masa mengikuti satu an secara bergiliu hari maksimal bisa mengikuti ini. Selain itu,

sekolah juga melakukan home visit bagi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah. Tujuannya, untuk mengontrol pembelajaran siswa jika ada kesulitan.

"Guru - guru juga saya tugasi untuk menyapa anak - anak di kelas masing - masing melalui video call,'' katanya.

Setidaknya ada 28 siswa dari jenjang SDLB, SMPLB hinga SMALB yang mengikuti pembelajaran tatap muka di SLB Wisdya Tama. "Sebelum kami melakukan PTM, kami buat surat persetujuan dari orang tua untuk

meyelenggarakan guru kunjung atau tatap muka. Mereka bisa memilih mau pakai metode yang mana sesuai dengan kemampuan anaknya,'' tutur dia.

Sementara itu, siswa kelas 12, Wahyu Phandani, mengaku senang dengan PTM. Sebab, selain belajar ia juga bisa bermain dengan media pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. ''Enak belajar di sekolah. Kalau di rumah jenuh. Di rumah gak bisa belajar sambil bermain,'' kata siswa dengan keterbatasan tuna grahita ini. [ina]

Surabaya, Bhirawa Link and match antara Perguruan Tinggi (PT) dengan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUDA) jadi kata kunci mutlak yang harus dikawinkan. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wikan Sakarinto, PT harus menyiapkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurikulum yang disusun bersama dengan IDUDA. "Lulusan berskala global dengan skill yang mumpuni wajib dicetak PT agar SDM Warga Negara Indonesia menjadi 'Raja' di negeri sendiri,''

kata dia dalam webinar yanh diselenggarakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair) beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut dijelaskan, produk paten hasil penelitian terapan dosen vokasi harus terus dipacu sebagai output luaran, selain publikasi internasional terindeks.

Sementara itu, Warek 1 Unair, Prof Dr Ni Nyoman Tri Puspaningsih yang mewakili Rektor Unair menjelaskan dalam mendukung visi misi Unair untuk menjadi 500 World Class Universitity, Prodi telah melakukan berbagai kegiatan internasionalisasi. Seperti KKN interna-

sional, PKL internasional, magang internasional, pengambilan data skripsi di level internasional, student dan staff mobility, adjunct profesor, serta joint international publication.

"Internasionalisasi sudah diimplementasikan oleh Fakultas Vokasi pada khususnya dan Unair pada umumnya. Kami juha sudah mengimplementasi merdeka kampus untuk memaksimalkan kompetensi mahasiswa dan dosen vokasi. Unair juga mendukung penuh link and match PT dan IDUDA,'' katanya.

Ditambahkan Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Unair, Prof Dr Retna

Apsari, 22 mahasiswa Dual Degree antara Fakultas Vokasi Unair dan Asia University Taiwan sudah berhasil lulus dan menyandang gelar bachelor.

Hal itu dilakukan dalam rangka percepatan penguatan link and match. Selain itu, Fakultas Vokasi juga telah berhasil mendapatkan pendanaan dari Dirjen Vokasi untuk tiga kegiatan Program Penguatan Pendidikan Vokasi (P3TV) dibidang Care Services, Ekonomi Kreatif dan Hospitality. Satu proposal terkait dengan penguatan LSP berskala Industri sudah didapatkan pendanaan dari Dirjen Vokasi. [ina]

HUT ke-33 Arema, Penjualan Atribut Masih Bergairah

m taufiq/bhirawa

Meriahkan HUT Arema, pusat atribut Arema mengalami kenaikan omzet di tengah pandemi.

Malang, Bhirawa Covid 19 berdampak pada terhentinya kompetisi sepak bola di Indonesia. Namun antusiasme Aremania untuk merayakan HUT Arema ke 33 masih tinggi. Kondisi ini, terlihat dari, tingginnya tingkat penjualan atribut Arema, menjelang peraan HUT hari ini (11 Agustus), atribut bermerek Arema laku keras.

Apalagi seluruh Pemda di Malang Raya mengeluarkan himbauan, agar setiap instansi menggunakan atribut Arema besok. Meskipun disisi lain di tengah pandemi Covid 19 ini, kegiatan konvoi dilarang.

Pusat penjualan atribut Arema City of Arema, di Jl Trunojoyo Klojen Kota Malang misalnya, dipadati pengunjung. Sejumlah pembeli keluar masuk toko untuk mendapatkan atribut Arema. Mayoritas pembeli berseragam ASN. "Datang kesini untuk beli kaos dan syal Arema untuk dipakai ma-

suk kantor besuk. Selain ada perintah khusus dari Bupati, pakai atribut Arema sudah jadi rutinitas kami setiap tanggal 11 Agustus,'' kata Daman, salah seorang ASN yang bertugas di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Senin (10/8) kemarin.

Menurut Daman, imbauan menggunakan atribut Arema untuk merayakan ulang tahun Singo Edan sangat bagus. Selain untuk mengobati kerinduan euforia mendukung Arema FC, juga sebagai bentuk kebanggaan warga Malang. "Pakai atribut karena saya bangga sebagai warga Malang.

Jika tidak ada imbauan pun kami akan tetap memperingati HUT Arema dengan pakai atribut. Hanya ini yang bisa dilakukan, karena kondisi pandemi juga tidak boleh merayakan dengan konvoi atau kegiatan massa apapun,'' tuturnya.

Pegawai City of Arema, Dwi Rino Aprilian, mengakui jika penjualan atribut Arema melonjak drastis H-1

menjelang HUT Arema. Jenis atribut yang paling dicari adalah kaos berkerah dan kemeja. ''Penjualan atribut melonjak, biasanya omset Rp 1-2 jutaan, sekarang bisa sampai Rp 9 jutaan. Bahkan saat ini stok kemeja dan kaos berkerah sudah habis,'' ujar Rino.

Namun Rino mengakui jika pandemi Covid 19 membuat penjualan atribut Arema beberapa bulan terakhir lesu. Terhentinya kompetisi sepak bola membuat pembeli juga berkurang. ''Biasanya puncak penjualan terjadi kalau Arema menjadi juara kompetisi, tetapi tahun ini kan tidak ada pertandingan bola. Beruntung ada momen HUT Arema yang membuat penjualan naik lagi,'' tandasnya.

Patut diketahui, jika di HUT Arema tahun ini, memang terlihat istimewa, meskipun di jalan-jalan tidak ada konvoi, tetapi semarak Arema akan tersasa diseluruh perkantoran di Malang Raya. [mut]

JATIM MEMBANGUN Angka Positif Corona Bertambah 11 Pasien Baru Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Halaman 8

Situbondo, Bhirawa Hingga saat ini jumlah keseluruhan penderita positif virus Corona di Kota Santri Situbondo terus bertambah. Dari jumlah itu masih ada lima orang pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dan 19 orang pasien sisanya menjalani isolasi mandiri dirumah masing masing.

sawawi/bhirawa

Sejumlah elemen dari lintas OPD ikut melakukan penyemprotan fasilitas umum untuk mencegah penularan virus korona agar tidak bertambah.

Dari data Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo saat ini ada tambahan 11 pasien baru yang terkonfirmasi positif Corona sehingga jumlah total warga Situbondo yang terpapar Coronavirus menjadi 287 orang.

Menurut Dadang Aries Bintoro, Juru Bicara Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo, dari 11 pasien baru tersebut sebagian merupakan kontak erat dari pasien sebelumnya, termasuk tambahan dari karyawan PT PMMP Situbondo yang ikut terkonfirmasi positif.

“Selain itu ada dua pasien asal Desa Kilen-

sari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang masih diselidiki asal usul tertular penyakit akibat virus korona ini,” aku pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Dadang Aries Bintoro, dari 287 jumlah total pasien Covid di Situbondo, tersisa 24 pasien dalam masa pengobatan. Mereka terdiri dari lima orang pasien rawat inap di rumah sakit serta 19 orang pasien sisanya menjalani isolasi mandiri.

“Untuk pasien sembuh saat ini juga ada tambahan sebanyak dua orang. Keduanya berasal dari Kecamatan Asembagus Situbondo. Khusus untuk pasien yang meninggal dunia masih tetap berjumlah 13 orang,” ujar Dadang.

Mantan Camat Sumbermalang itu menegaskan, untuk penyebaran pasien Corona terbanyak ada di Kecamatan Kota Situbondo yaitu sebanyak 66 orang dan 56 orang pasien diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Untuk urutan kedua, sebut Dadang, ada di Kecamatan Panji sebanyak 47 orang.

“Dikecamatan Panji ini pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 41 orang. Selanjutnya Kecamatan Panarukan sebanyak 40 orang pasien dan sebanyak 36 orang pasien juga dilaporkan sembuh,” beber Dadang. [awi]

KELANA JATIM

Kapolres Mutasi Tiga Perwira Sampang,Bhirawa Kapolres Sampang AKBP. Didit Bambang Wibowo Saputro, S.I.K. MH melakukan mutasi tiga pejabat menengah yang di gelar di depan Mapolres Sampang, Senin (10/8) kemarin.

Pelaksanaan mutasi tersebut sesuai surat edaran Kapolda Jawa timur Nomor KEP/1534/VII/2020 yang berbunyi tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan perwira dilingkungan polda Jawa timur.

Diantaranya Tiga pejabat menengah polres sampang yang dimutasi adalah Kabag Ops, Kompol Sulardi dimutasi sebagai Gadik muda SPN Mojokerto. Digantikan oleh AKP. Roycke Hendrik Fransisco, sebagai kabag ops Polres Sampang. Kasat Resnarkoba yang sebelumnya AKP. Hari Siswo Suwarno digantikan oleh AKP. Harjanto Mukti Eko Utomo yang sebelumnya menjabat Akpol Lemdiklat Polri. Sementara AKP. Hari Siswo Suwarno menjabat sebagai Kassubag Humas Polres Sampang. Sementara Ipda Andrik Soejarwanto menjabat sebagai Kapolsek Omben menggantikan AKP. Asni Yabani, yang dimutasi sebagai Bhayangkara penyedia barang perencanaan Polres Sampang.

Dalam sambutannya Kapolres sampang AKBP. Didit BWS berharap kepada seluruh perwira yang melakukan sertijab agar cepat menyesuaikan dengan tugas baru yang diembannya.

“Saya berharap untuk pejabat baru agar bisa memberikan perubahan. Menuju kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif, dan sampang lebih baik,” Pungkasnya. [lis]

Dewan Sudah Merekom Tutup, Pabrik Bulu Masih Produksi Sidoarjo, Bhirawa Pabrik bulu tepung di Desa Kletek, Kecamatan Taman ini sudah direkom Komisi C DPRD Sidoarjo untuk ditutup tapi tetap membandel.

Anggota Komisi C, Anang, Senin (10/8) membenarkan dalam hearing Komisi C dengan eksekutif sudah disepakati untuk ditutup. Dan sudah bolak balik di demo warga yang tidak kuat terhadap bau busuknya yang menyengat.

Legislatif sebagai lembaga kontrol, menurut ketua fraksi Gerindra ini hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi. Tapi eksekusinya tergantung eksekutif. Komisi c pernah melakukan sidak pabrik. Saat itu gagal disidak karena pagar pabrik tidak dibuka.

“Pabrik ini memang mokong. Pernah tutup sebentar saat ributribut. Tak lama buka lagi, “ tandasnya.

Komisi C sudah memberi solusi kepada pemilik pabrik untuk merelokasi pabriknya yang jauh dari pemukiman. Masih banyak lahan luas di Sidoarjo yang bisa digunakan.

Ketua RW 04 Desa Kletek, Agus Hariyono menjelaskan, warga sebelumnya pernah melakukan protes dengan berunjuk rasa di depan tempat usaha. Antara warga dan pemilik usaha juga sudah melakukan pembicaraan di Mapolsek Taman. Bahkan, para warga tersebut juga sudah menyampaikan aspirasinya ke DPRD Jatim dan Sidoarjo.

Dikatakan, usaha yang berdiri sejak tahun 1990 tersebut awalnya hanya menjual bulu ayam saja. Namun sekitar tahun 2016, pemilik mengembangkan usahanya menjadi pengolahan tepung.

“Dari pengolahan tepung itulah warga merasa terganggu dengan bau busuk yang ditimbulkan. Apalagi pembakarannya dengan menggunakan batu bara. Limbah yang dihasilkan juga dibuang ke saluran irigasi hingga membuat warna air menjadi keruh dan berbau,” ungkap Agus Hariyono.

Camat Taman Ali Sarbini mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah akan membongkar usaha tersebut, namun sampai saat ini belum terealisasi.

“Kalau usaha pengolahan tepung ini tidak berizin dan mengeluarkan bau busuk yang mengganggu warga sekitarnya ya harus dibongkar,” tegas Sarbini. [hds]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun H. Maidi, disaksikan Kapolres Madiun Kota AKBP Raden Bobby Aria Prakasa membagikan sayur, telur, susu dan masker kepada warga juga kepada pengendara sepeda motor yang melintasi jalan Pahlawan depan Balaikota Madiun.

Maidi Bagi-bagi Paket Penambah Imun di Depan Balaikota Kota Madiun, Bhirawa Pemerintah Kota Madiun getol melanjutkan kegiatan bagi-bagi paket penambah imun kepada masyarakat. Seperti Seninj (10/8) pagi, di depan Balaikota Madiun, ratusan paket berisi sayuran, telur, susu dan masker dibagikan kepada pengendara yang melintas di area tersebut (jalan Pahlawan) Kota Madiun.

Wali Kota Madiun Maidi bersama Kapolres Madiun Kota, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa dan Dandim 0803 Madiun Letkol.Czi.Nur Alam Sucipto tampak hadir dalam kegiatan tersebut.Forkopimda juga ikut membagikan paket langsung kepada warga yang lewat. ‘’Saya berterima kasih kepada

masyarakat yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Maka, saya tambah dengan paket sayuran, susu, dan telur untuk meningkatkan daya tahan tubuh,’’ kata Wali Kota, Menurut Wali Kota, menjalankan protokol kesehatan saja belum cukup untuk menghadang penyebaran virus corona. Tapi juga dibutuhkan sistem kekebalan tubuh yang kuat agar tidak mudah tertular penyakit.

Tak hanya membagikan paket penambah imun, dalam kegiatan tersebut juga dibagikan masker kepada masyarakat yang melintas. Hal ini sebagai upaya mendukung program Jatim Bermasker di wilayah Kota Madiun. ‘’Menggunakan masker itu pent-

ing. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melindungi orang-orang di sekitar kita,’’jelasnya.

Kesempatan itu, Wali Kotaberharap, agar masyarakat tidak lengah di situasi dan kondisi saat ini.Apalagi, hingga saat ini belum tersedia vaksin covid-19 secara masif. ‘’Untuk itu, mari kita jaga kesehatan dan kebersihan.

Dimulai dari diri sendiri,’’tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Raden Bobby Aria Prakasa dan Dandim 0803 Madiun, Letkol ZCI Nur Alam Sucipto senada dengan apa yang dikatakan oleh Wali Kota Madiun terurai diatas.. Meski begitu, Polri dan TNI akan senantiasa membantu pemerintah daerah untuk

menegakkan disiplin protokol kesehatan. “Warga dari dalam maupun luar kota wajib mematuhi aturan Protokol Kesehatan,” tegasnya.

Terlebih dengan adanya program Jatim Bermasker, Pemkot Madiun bersama Forkopimda lainnya akan segera menggelar kembali kegiatan bagi-bagi masker di wilayah kota.

Baik didrop ke kampung tangguh maupun dibagikan secara berkala di jalanan umum.

“Yang jelas, menggunakan masker adalah aturan dasar protokol kesehatan.Maka, harus dipatuhi oleh siapa saja yang masuk Kota Madiun.

Mari kita jaga kota kita agar semakin terhindar dari penyebaran covid19,’’jelas keduanya. [dar]

Menjaga Ketahanan Pangan, Pemkab Bangun Dua Embung Bojonegoro, Bhirawa Guna menjaga ketersediaan suplai air baku untuk kebutuhan irigasi atau pertanian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang sekaligus untuk menjaga ketahanan pangan di tahun 2020 ini, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air (SDA) sedang membangun 2 embung atau waduk baru, yang berada di Desa Gayam Kecamatan Gayam dan di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu. “ Ada 2 embung baru yang sedang dibangun di Desa Gayam Kecamatan Gayam dan di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu,” kata kepala Seksi

(Kasi) Pemanfaatan Air Baku irigasi, Dinas Pekerjaan Umum SDA Bojonegoro, Dody Sigit Wijaya, Senin (10/8) kemarin.

Menurutnya, selain pembangunan 2 embung baru, pihaknya juga sedang melakukan normalisasi 2 embung yang berada di Desa Gading Kecamatan Tambakrejo dan di Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru. “ Saat ini proses pembangunan 2 embung baru yang berada di Desa Gayam dan Wotangare, masih berlangsung. Sementara kami juga sedang melakukan normalisasi 2 embung yang berada di Desa Gading dan Desa Kepoh,” jelasnya.

Masih kata Dody, dengan dibangunya embung tersebut diharapkan ketersediaan suplai air baku untuk kebutuhan irigasi atau pertanian saat musim kemarau di Kabupaten Bojonegoro tetap terjaga.

Sehingga masa pola tanam para petani di lahan tadah hujan meningkat, yang akhirnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan meningkatkan pendapatan para petani.

“Manfaat lainnya adalah untuk peternakan, di mana pada musim kemarau ada kalanya sulit untuk mendapatkan air untuk minum ternak. Yang tidak kalah penting adalah dalam rangka menjaga ketahanan

pangan,” tuturnya.

Dengan adanya embung tersebut dapat mencegah atau mengurangi luapan air di musim hujan, sehingga dapat menekan risiko banjir dan memperbesar peresapan air ke dalam tanah.

“Selain itu, diharapkan juga akan mengaktifkan tenaga kerja petani pada musim kemarau, sehingga mengurangi urbanisasi dari desa ke kota,” pungkasnya.

Seperti ketahui, pembangunan embung sejak 2013 hingga 2020 ini, Pemkab Bojonegoro sudah membangun sebanyak 513 embung atau waduk, yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. [bas]

Pemkab Berkomitmen Adakan Stimulasi Pendakian Bukit Piramid Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso berkomitmen akan mengadakan stimulasi pendakian di Bukit Piramid, Kecamatan Curahdami. Karena pendakian di kawasan tersebut yang terkenal dengan sebutan punggung naga itu dinilai sangat ekstrim.

Yang telah kembali memakan korban hingga meninggal dunia saat mendaki kesana, pada Minggu (9/8) kemarin. Yakni salah seorang pelajar bernama Arik Multazam (18) yang duduk di bangku sekolah kelas XII SMAN 1 Tenggarang itu.

Hal yang demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si usai takziah ke rumah duka di Gang ABC, Kelurahan Dabasah, Senin (10/8).

“Lahannya sangat ekstrim, ini butuh keahlian khusus. Sehingga kalau memang mau dibuka sebagai lahan wisata. Kita akan menyiapkan pemandu wisatanya. Supaya bagi pendaki betul-betul aman,” katanya.

Wabup Irwan mengaku, bahwa sebenarnya pasca kejadian sebelumnya, meninggalnya pendaki bernama Thoriq Riski Maulidan pada akhir

bulan Juni 2019 lalu, pihaknya telah melakukan penutupan dengan portal. Namun memang masih banyak yang masuk untuk mendaki.

“Sudah ditutup, tapi masih banyak orang yang datang kesana (Gunung Piramid-Red),”urainya.

Karena itulah, kejadian ini menjadi sebuah masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dan segera akan berkoordinasi dengan Perhutani untuk melakukan penutupan.

Politisi PDIP itu pun berharap, kepada masyarakat yang hendak mendaki ke bukit Piramid tersebut, agar didampingi oleh orang-orang yang betul-betul mempunyai keahlian mendaki. Tak hanya itu kata dia, apabila ingin ke Puncak Gunung Piramid maka haruslah betul-betul mempersiapkan secara mental dan harus didampingi oleh pemandu

yang berpengalaman.

Pada kesempatan itu, atas nama Pemerintah dan pribadi Wabup Irwan juga menyampaikan duka citanya atas meninggalnya ananda Arik Multazam.

“Yang pertama saya atas nama pemerintah daerah kabupaten Bondowoso menyampaikan bela sungkawa, duka cita yang mendalam atas berpulangnya mas Multazam. Saya juga mengucapkan berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan keikhlasan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata, Disparpora Kabupaten Bondowoso, Arif Setyo Rahardjo, menjelaskan, bahwa pendakian bukit Piramid belum menjadi destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkab, bahkan belum dikelola oleh Pemerintah Desa setempat.

“Jadi belum ada pengelolanya.

Belum kita tetapkan sebagai destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan,” jelasnya.

Menurutnya, para pengunjung yang melakukan pendakian kesana tidak ada pemberitahuan ke Dis-

Puncak Gunung Piramid Curahdami Kabupaten Bondowoso.

parpora. Hal ini kata dia, berbeda dengan pendaki ke Gunung Raung dan Ijen.

“Area disana juga kewenangannya ada di Perhutani, dan BKSDA,” urainya.

Kata dia, area yang kewenangannya ada di Perhutani dan BKSDA maka pihaknya harus membuat perjanjian kerjasama antara Disparpo-

ra, Perhutani, LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan).

Sementara untuk Bukit Piramid atau punggung naga kata dia, masih diproyeksikan untuk digarap, karena ada banyak pertimbangan.

“Karena memang masuk dalam kategori minat khusus, dengan resiko besar. Sehingga penting untuk dilakukan tahapan-tahapan,” terangnya.

Dok. Ihsan Kholil/Bhirawa

Untuk menghindari jatuhnya korban lagi, maka jalur pendakian akan ditutup untuk dilakukan pengkajian ulang secara komprehensif antar kedua belah pihak.

“Jadi sama prosesnya seperti Kawah Ijen, Kawah Wurung, Solor, Tancak Kembar, Megasari. Jadi sebelum dibuka, ada kajiannya juga,” pungkasnya. [san]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Halaman 9

KELANA JATIM

Gaji ke-13 Disiapkan Rp44 M Kabupaten Blitar, Bhirawa Serera terimakan Gaji ke-13 ribuan PNS Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapkan anggaran mencapai Rp44 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan gaji PNS ke-13 merupakan tambahan penghasilan bagi PNS dengan menjumlahkan beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan melekat.

“Bahkan sebenarnya untuk pencairan gaji ke-13 sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19,” kata Khusna Lindarti.

Lanjut Khusna Lindarti, mulai pertangahan bulan ini untuk gaji ke-13 di Kabupaten Blitar dipastikan akan cair, dimana dasar pencairan gaji ke-13 ini adanya PP nomor 44 tahun 2020, dan tindak lanjut PMK nomor 106 tahun 2020 bahwa pada bulan Agustus ini gaji K-13 akan disalurkan.

“Kami telah menyiapkan anggaran senilai Rp44 miliar untuk seluruh PNS yang jumlahnya sekitar 8.200 orang,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Khusna Lindarti, adapun penerimaan gaji ke-13 setiap PNS nantinya akan berbeda-beda, namun mengikuti standar gaji bulan Juli 2020.

“Dimana terendah setiap PNS bisa menerima sekitar Rp2,5 juta,” terangnya. [htn]

Ratusan Anggota PSHT Diduga Rusak Rumah Warga Desa Kayu Putih Situbondo, Bhirawa Minggu sore hingga Senin dinihari (10/8) kawasan Desa Kayu Putih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sempat mencekam. Ini setelah ratusan anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) diduga kuat melakukan pengrusakan rumah milik warga setempat.

Kabarnya, Minggu sore PSHT Ranting Mangaran melakukan konvoi di jalan desa setempat usai mengikuti sebuah acara pendadaran di Kota Situbondo. Hingga saat ini kasus pengrusakan tersebut masih didalami aparat penegak hukum Polres Situbondo.

Ketua PSHT Situbondo Tulus Prijatmaji mengakui pada hari Minggu ada kegiatan pendadaran di wilayah barat dan wilayah tengah Situbondo. Untuk acara pendadaran di wilayah barat, aku Tulus, dipusatkan di Kecamatan Suboh yang juga dihadiri Wabup Yoyok Mulyadi. Khusus acara pendadaran di wilayah tengah, urainya, dipusatkan di Padepokan milik PSHT. “Setelah pendadaran selesai, adik adik PSHT konvoi dan ketemu massa di wilayah Desa Trebungan. Rupanya itu berasal dari Ranting PSHT Mangaran dan terjadi selisih faham soal bendera.

Padahal sebelumnya sudah saya wanti wanti agar menghindari pengedropan massa, namun tetap terjadi,” ujar Tulus.

Masih kata Tulus, usai kejadian pengrusakan, dirinya bersama pengurus PSHT lain siap untuk mengganti kerugian yang dialami warga termasuk diantaranya kerugian warga yang sakit. Kesepakatan itu dicapai, lanjut Tulus, saat PSHT menggelar pertemuan di Mapolres Situbondo.

“Kami sudah bermusyawarah semua kerugian termasuk yang kecil, sepakat untuk diganti. Sedangkan ulah oknum PSHT silahkan ditindak secara tegas karena saya tidak pernah mengajari yang tidak baik,” papar Tulus seraya mengaku siap menghadirkan anggota PSHT jika diperlukan dalam proses penyelidikan APH. [awi]

Ribuan Aliansi Pekerja Seni Gresik (ASPG) untuk kali kedua melakukan demo di depan gedung DPRD Gresik, Senin (10/8) kemarin. Mereka menagih janji soal izin keramaian agar bisa kembali bekerja.

Ribuan Massa APSG Tagih Janji ke Dewan Gresik, Bhirawa Ribuan masyarakat tergabung dalam Aliansi Pekerja Seni Gresik (APSG), menagih janji kepada DPRD Gresik sebagai fasilisator agar segera membuka izin keramaian agar mereka bisa kembali bekerja, Senin (10/8) kemarin.

Kedatangan APSG, jumlah massa bertambah berkali lipat. Lengkap dengan puluhan mobil yang membawa peralatan sound system, Dengan menampilkan berbagai lagu, tarian serta atraksi seni tradisional. Juga poster yang bertuliskan “akibat suwe gak tanggapan gak iso ketemu mantan”.

Koordinator Utama APSG Erno Setyo Utomo mengatakan, bahwa aksi demo ini sebagai lanjutan dari aksi yang digelar pada Kamis lalu (6/8).

Diantara tuntutan yaitu tentang memberi izin keramaian yang terkesan tebang pilih. Karena fakta dilapangan ada beberapa pihak tertentu yang diperbolehkan, bahkan tidak ada sanksi meskipun tidak menerapkan protokol.

“Kami pekerja seni jelas merasa tidak adil, dan

menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan pekerja seni. Untuk itu lewat para wakil rakyat yang berada di DPRD, berharap keadilan izin keramaian bisa pastinya siap menerapkan protokol sesuai ketentuan Perbup 22/2020 tentang Transisi New Normal,” ujarnya.

Setelah melakukan orasi, perwakilan APSG pun dipersilahkan masuk ke ruang rapat pimpinan DPRD Gresik untuk membahas hal tersebut. Yang juga dihadiri Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani, Kapolres AKBP Arief Fitrianto Gresik, Dinas Pariwisata, Tim Gugus Tugas Covid-19.

Hasilnya, dalam forum tersebut diperoleh kesepakatan bersama bahwa kegiatan hiburan, seni dan budaya dapat dilaksanakan dengan mematuhi pro-

tokol kesehatan. Serta, OPD beserta pegiat seni akan duduk bersama untuk merumuskan Standart Operational Prosedure (SOP) tentang kegiatan pagelaran di masa pandemi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaikhu Busiri mengatakan, agar OPD terkait melilbatkan para pekerja seni untuk menyusun juknis tersebut.

Dalam rapat hearing, di beri waktu maksimal satu minggu untuk menyusun juknis tersebut.

Menurut Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani, pertimbangan tentang tuntutan massa untuk merevisi Perbup 22/2020 selain masih dalam masa pandemi, mekanisme yang harus ditempuh juga memerlukan waktu. Sehingga harus ada jalan tengah dan komitmen bersama, dengan cara membuat petunjuk teknis, lengkap dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara.

“Sudah boleh diijinkan, tapi sesuai dengan protokoler kesehatan Covid-19. Di harapkan seluruh APSG, bisa mendukung dan memperhatikan kesehatan masyarakat secara umum.”ungkapnya. [kim]

Tahun Ini RSUD Srengat Blitar Ditargetkan Beroperasi Pemkot Madiun Ikuti Vidcon Bersama Mendagri Kabupaten Blitar, Bhirawa Mulai tahun ini ditargetkan Pelayanan Umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat Kabupaten Blitar mulai beroperasi.

Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM mengatakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat yang berada di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sudah beroperasi, namun hanya untuk pelayanan khusus bagi pasien Virus Corona (Covid-19).

“Sehingga diharapkan tahun ini

bisa segera beroperasi untuk pelayanan umumnya,” kata Bupati Rijanto.

Lanjut Bupati Rijanto, saat ini secara personil untuk semua petugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat sudah siap, baik dokter spesialis, dokter umum, maupun paramedis. Namun sementara pelayanan hanya bagi pasien Covid-19 karena secara tempat sangat memenuhi syarat, sehingga pihaknya kini tengah mempersiapkan pelayanan umum, atau

Hartono/Bhirawa

Tampak Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM saat Soft Launching RSUD Srengat Kabupaten Blitar dengan menandatangani prasasti peresmian yang bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-696 pada tanggal 5 Agustus lalu.

secara keseluruhan yang ditargetkan bisa beroperasi secepatnya.

“Karena semua sudah siap, kini tengah dipersiapkan dengan catatan tetap melalui mekanisme aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Bupati Rijanto, untuk semua alat yang ada di RSUD Srengat juga canggih, sehingga pihaknya berpesan agar dirawat sebaik mungkin. Bahkan saat ini alat PCR untuk RSUD Srengat juga masih dalam tahap pengadaan. “Dan diperediksi pada awal September 2020 mendatang alat PCR untuk RSUD Srengat sudah datang untuk melayani Swab Covid-19,” jelasnya.

Tambah Bupati Rijanto, saat ini pengoperasian pelayanan umum RSUD Srengat juga masih menunggu tarif layanan, dimana aturannya masih digodok di DPRD Kabupaten Blitar untuk dijadikan Perda, yakni tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu, kerjasama dengan BPJS juga dalam tahap pembahasan.

“Setelah semua perangkat siap, diharapkan langsung segera beroperasi dan bisa melayani kesehatan masyarakat Blitar,” pungkasnya. [htn]

Bahas Realisasi APBD 2020

sudarno/bhirawa

Tampak Mendagri Tito Karnavian yang saat vidcon diikuti oleh Wali Kota Madiun, Maidi di GCIO Kota Madiun, Senin (10/8). Dalam giat tersebut, kemendagri bersama pemerintah kota/ kabupaten dan pemerintah provinsi membahas tentang pencapaian realisasi APBD 2020.

Kota Madiun, Bhirawa Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus dilakukan melalui video conference (vidcon), mereka berupaya agar penyebaran virus corona tidak memengaruhi jalannya pemerintahan.

Salah satunya seperti vidcon bersama Mendagri Tito Karnavian yang diikuti oleh Wali Kota Madiun,

Maidi di GCIO Kota Madiun, Senin (10/8). Dalam giat tersebut, kemendagri bersama pemerintah kota/ kabupaten dan pemerintah provinsi membahas tentang pencapaian realisasi APBD 2020.

Dalam rapat koordinasi tersebut, kemendagri memaparkan realisasi APBD 2020. Daerah yang realisasi APBD-nya masih di bawah rata-rata

diminta untuk segera meningkatkan proses penyerapan anggaran.

Selain itu, dalam vidcon tersebut juga membahas penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak untuk perubahan perilaku baru di masa pandemi covid-19 bersama Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dan Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati.

Mendagri Tito mengimbau kepada kepala daerah untuk meningkatkan gerakan pakai masker di wilayahnya masing-masing.‘’Tidak hanya pengadaan masker dengan APBD, tapi juga menggandeng pihak-pihak yang mampu menyelenggarakan masker untuk masyarakat,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi menuturkan bahwa gerakan pakai masker telah dimulai oleh Pemkot Madiun sejak awal pandemi covid19.Bahkan, banyak warga Kota Madiun yang turut serta membantu pemkot dalam menyediakan masker gratis bagi masyarakat lainnya. ‘’Saat ini masyarakat Kota Madiun sudah patuh dalam memakai masker.Khususnya, saat berada di luar rumah. Tapi gerakan pakai masker ini bagus agar masyarakat semakin terlindungi,’’tegaas Wali Kota. [dar]

Surga Tersembunyi Air Terjun Banyu Anjlok, Peroleh API Award 2020 Potensi tempat wisata di Kabupaten Malang telah banyak diminati para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga dengan keindahan tempat wisata yang dimiliki kabupaten setempat, maka sudah selayaknya mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah Wisata Air Terjun Banyu Anjlok yang berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang telah memperoleh Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2020.

Sedangkan penghargaan yang diberikan API Award itu, karena Wisata Banyu Anjlok sebagai nominasi surga tersembunyi dan terpopuler.

Artinya, lokasi wisata tersebut tempatnya tersembunyi karena jauh dari Pusat Ibukota Kabupaten Malang.

Meski sangat jauh lokasinya, tapi Wisata Air terjun Banyu Anjlok sangat populer hingga mancanegara.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Ma-

lang Mukhlis, Senin (10/8), kepada wartawan mengatakan, jika Wisata Air Terjun Banyu Anjlok telah memperoleh API Award 2020. Dan memang sudah sepantasnya tempat wisata air terjun yang berada di wilayah Desa Purwodadi mendapatkan penghargaan karena keindahannya.

Sedangkan air terjun itu berada di area Pantai Banyu Anjlok. “Keindahan Pantai Banyu Anjlok telah dilengkapi dengan keindahan air terjun, sehingga masyarakat menamakan Air

Terjun Banyu Anjlok,” paparnya.

Menurut dia, untuk para wisatawan jika menuju Wisata Air Terjun Banyu Anjlok harus menenpuh selama 3 jam perjalanan atau startnya dari Alun-Alun Kota Malang, dan itu pun baru sampai di Desa Purwodadi. Karena untuk menuju air terjunnya, wisatawan harus menempuh dengan jalan kaki, dan tempatnya memang tersembunyi.

Selain itu, untuk menuju wisata tersebut, wisatawan harus melewati meeting point atau titik pertemuan Pantai Lenggoksono dan Pantai Wedi Awu. Dan wisatawan bisa saja naik perahu, tapi harus melalui tantangan karena ombaknya besar.

“Banyak wisatawan asing yang sudah mengunjungi Wisata Air Terjun Banyu Anjlok, bahwa wisata tersebut sebagai surga yang tersembunyi, karena keindahannya yang

tidak miliki wisata air terjun di Indonesia,” ujar Muklis.

Dia mengaku, sebenarnya Desa Purwodadi sudah pernah masuk API Award 2017. Namun, penghargaan itu bukan Wisata Air terjun Banyu Anjlok, tapi nominasi destinasi surfing terpopuler, yaitu di Pantai Lenggoksono dan Pantai Wedi Awu. Dan waktu itu, kedua pantai tersebut masuk ke peringkat lima se-Indonesia. Sehingga dengan mendapatkan penghargaan dari API Award itu, maka dampaknya luar biasa, karena membuat kedua pantai itu menjadi semakin terkenal.

“Yang saat itu juga bersamaan Pantai Tiga Warna yang berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malan, juga mendapatkan API Award peringkat kedua dengan nominasi pantai terbersih di Indonesia,” jelasnya. [cyn]

Istimewa/Bhirawa

Wisata Air Terjun Banyu Anjlok di Desa Purwodadi, Kec Tirtoyodo, Kab Malang sebagai surga tersembunyi

EKONOMI

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Halaman 10

Jasa Pariwisata Didorong ke Pembayaran Non Tunai Malang, Bhirawa Era New Normal, usaha jasa pariwisata di Kota Malang, diharapkan mulai bangkit. Namun disaat pandemi ini transaksi didorong untuk tidak mengunakan uang tunai, tetapi beralih ke pembayaran uang digital. “Kami berharap transaksi mulai beralih dengan pembayaran non tunai atau cashless. Selain lebih mudah, masa pandemi Covid19 akan meminimalkan pergerakan kontak erat antar perorangan,” tutur Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, Senin (10/8) kemarin.

Kepala Disparpora Ida Ayu Made Wahyuni saat meninjau pasar wisata Velodrome beberapa waktu lalu.

Pihaknya menyatakan payment system melalui metode QRIS yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sejak awal tahun 2020 lalu ditindaklanjuti kepada sektor usaha jasa pariwisata. “Kita Disporapar juga menindak lanjuti

karena begitu banyak usaha jasa yang terkait dengan sektor pariwisata yang hrs kita lakukan dengan pembayaran non tunai atau cashless tadi,” ujarnya.

Sektor usaha jasa pariwisata di Kota Malang memang menjadi salah

satu yang terdampak Covid-19. Namun, kini segala aktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian perlahan dilakukan.

Karenanya, salah satu upaya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yakni dengan menerapkan sistem transaksi tunai di semua sektor usaha jasa wisata.

“Untuk Wisata Belanja Tugu juga kita lakukan hal yang demikian.

Karena protokol kesehatan Covid19 ini memang mengharuskan kita biar agak jauh dari transaksi-transaksi yang sekiranya berkisaran dengan uang, jadi non tunai itu yang dilakukan,” imbuhnya.

Dalam hal ini pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada sekitar 500 pedagang di sektor usaha jasa

pariwisata untuk membiasakan membuka layanan pembayaran cashless. ”Kita sudah sosialisasi kepada sekitar 500 pedagang. Baik itu wisata Velodrom maupun di Stadion Gajayana, dan pada intinya mereka siap untuk melakukan itu,” jelasnya.

Dengan metode tersebut, menurutnya semakin mempermudah proses penyaluran retribusi ke pemerintah daerah. Sebab, hanya tinggal mentransfer saja tanpa harus menyetorkan uang tunai. “Sehingga kami juga tidak repot, repot untuk menerima uang itu kemudian mengirimkan ke khas daerah. Tapi kalau dengan non tunai itu udah langsung ke Bank Jatim di transfer ke khas daerah. Dan setiap kegiatan sudah pasti tau persisnya,” tandasnya.[mut]

BURSA EKONOMI

Promo Foodiskon GoFood Manjakan Pecinta Kuliner Surabaya, Bhirawa Layanan pesan-antar makanan terbesar di Asia Tenggara GoFood kembali memanjakan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pengalaman kuliner yang #LebiHepi dengan promo Foodiskon yang sedang berlangsung hingga 29 September 2020. Dengan Foodiskon, pelanggan dapat menikmati ratusan ribu menu siap santap dan siap masak dengan diskon 25 persen serta potongan harga hingga Rp50 ribu dari puluhan ribu resto favorit setiap hari.

Head, Regional Corporate Affairs Gojek wilayah Jatim & Bali Nusra, Alfianto Domy Aji mengungkapkan selain itu setiap hari Senin, akan ada brand day ‘Foodiskon Ekstra’ dengan potongan harga hingga Rp75 ribu dari merchant pilihan. Sedangkan setiap setiap hari Rabu, Foodiskon menyediakan flash promo ‘Foodiskon Kebut’ dengan diskon 50 persen.

“Sejak awal tahun kami secara konsisten memberikan promo kepada pelanggan setia seperti #LebiHepi, Harkulnas GoFood, PSBB (Promo Sambil Berbuat Baik) yang sangat diminati pelanggan, terutama di masa pandemi dan menuju adaptasi kebiasaan baru ketika banyak aktivitas dilakukan dari rumah,” terangnya, Senin (10/8).[riq]

Bupati Bakal Pilih Satu Nama Komisaris BPR Pemkab Tulungagung, Bhirawa Kendati panitia seleksi (pansel) telah mengumumkan tiga nama calon komisaris PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda) pada awal bulan ini berdasarkan ranking nilai, namun kewenangan untuk memilih salah satu di antaranya menjadi kewenangan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.

Sekda Tulungagung yang juga Ketua Pansel Calon Komisaris PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda), Sukaji, Senin (10/ 8), mengungkapkan tidak mesti ranking pertama yang akan diangkat sebagai komisaris PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda). “Semua tergantung Bupati. Bupati yang berhak memilih dari tiga nama hasil seleksi,” ujarnya.

Berdasar hasil seleksi yang dilakukan pansel dan telah diumumkan, untuk ranking pertama adalah Nyadin. Ia memperoleh nilai 7,97. Kemudian disusul oleh Fancholiq Joko Prihadi dengan nilai 7,71. Dan ranking terakhir adalah Sugianto dengan nilai 7,58.

Menurut Sukaji, pansel sudah menyelesaikan tugasnya dan telah mengumumkan hasil seleksi. Kini menjadi kewenangan bupati untuk memilihnya. Ia pun menyebut tidak ada batas waktu bagi bupati untuk memilih dari tiga nama yang telah diumumkan hasil seleksinya itu untuk diangkat sebagai komisaris PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda). “Jadi sekarang menunggu keputusan bupati,” tuturnya.[wed]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2044 RBW, Honda, Merah, th. 2012, a/n. Tri Susilowati, Jl. P Diponegoro IV/42 RT 01/RW 02 Kel. Tamanan – T.Agung No. 7220/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 6395 RBY, Honda, Hijau Putih, th. 2012, a/n. Adi Santoso, Ds. Kaliwungu, Ngunut – T.Agung No. 7221/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 4451 RCP, a/n. SUUM, RT 1/1, Sumber Bendo, Pucanglaban – T.Agung No. 7222/IMB/BI-III/2020

TUBAN HILANG STNK, S-6551-ES. An.Dwi Agus Rubaidi, Kel Gedongombo RT 03/02, Kec Semanding, Kab Tuban No. 7223/IMB/BI-III/2020

Humas PT PMMP Situbondo Eko Kridarso bersama Plt Kadinkes Akhmad Yulianto saat menyambut 35 karyawan yang dinyatakan negatif korona mulai masuk kerja kembali.

sawawi/bhirawa

PT PMMP Tidak Akan PHK Karyawan Situbondo, Bhirawa Sejak virus korona merebak di Situbondo, PT Panca Mitra Multi Perdana (PMMP) yang memiliki ribuan karyawan konsisten menerapkan protokol kesehatan dengan dilengkapi sarana tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan tempat kerja yang proposional.

Seiring waktu berjalan, akhirnya ditemukan 35 karyawan pabrik khusus pengepakan udang ini positif terinfeksi Covid-19. Kabarnya pemicu utama sebaran itu bersumber dari seorang sopir asal Kabupaten Bondowoso. Namun usai menjalani karantina, kini ke 35 karyawan tersebut muali kembali bekerja setelah dinyatakan sembuh dari virus korona. Disisi lain PT PMMP Situbondo sangat berkomitmen tidak akan

melakukan PHK kepada karyawan meski dinyatakan positif korona.

Menurut Humas PT PMMP Situbondo, Eko Kridarso, dari 40 orang karyawan asal Situbondo yang sebelumnya dinyatakan positif corona, sebanyak 35 karyawan di antaranya dinyatakan sembuh dan mulai bekerja kembali sejak akhir pekan kemarin.

Eko Kridarso menegaskan, karyawan yang dinyatakan sembuh dan kembali bekerja telah menjalani isolasi dan karantina dalam beberapa hari. “Kami sejak awal berkomitmen, karyawan yang terpapar virus corona akan diterima kembali bekerja. Artinya mereka tidak diberhentikan oleh PT PMMP,” ujar EKo. Masih kata Eko, dirinya membantah keras jika PT PMMP yang beralamat di Desa Landangan Kecama-

tan Kapongan Situbondo itu menjadi kluster baru penularan Covid-19.

Justru sebaliknya, aku Eko, perusahaan malah tertular dari orang luar PT PMMP Situbondo yang berprofesi sebagai sopir angkut karyawan asal Bondowoso.

“Kami membantah jika PT PMMP menjadi kluster baru penularan Covid-19. Sebutan itu sangat tidak tepat, makanya saya sudah menyampaikan kepada masyarakat terkait bantahan itu. Sebab selama ini untuk mengetahui karyawan tertular korona kami sudah melakukan tes cepat dan swab test,” tutur Eko. Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Akhmad Yulianto menerangkan, 35 dari 40 karyawan yang positif terinfeksi virus corona, saat ini sudah dinyata-

kan sembuh. Sebelumnya, lanjut Yulianto, sebanyak 140 orang karyawan PT PMMP melakukan tes usap dan ditemukan 40 karyawan positif Covid-19. “Hingga hari ini masih ada sisa lima orang karyawan yang positif korona. Mereka masih menjalani perawatan dan karantina dan alhamdulillah kini kondisi kelima-nya mulai membaik dari sisi medis,” papar Yulianto.

Pria yang kini juga menjabat Kepala Inspektorat Pemkab Situbondo itu meminta PT PMMP untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Langkah ini sangat penting, aku mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo itu, sebagai salah satu upaya mencegah penularan virus corona di Situbondo.[awi]

Maspion Resmi Kelola Pelabuhan Gresik Gresik, Bhirawa PT Siam Maspion Terminal (SMT) resmi mengelolah Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik, ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT SMT, Maspion Grup di Surabaya, Sabtu (8/8) lalu.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo, ditandatangani perjanjian konsesi oleh Kepala Kantor KSOP Kelas II Gresik, R Totok Mukarto dan Direktur PT SMT Marianus Oei, maka pemerin-

tah secara resmi telah memberikan penugasan dan hak konsesi kepada PT SMT. Selanjutnya, PT SMT akan melakukan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Siam Maspion selama jangka waktu konsesi yang telah disepakati, yakni selama 43 tahun dengan besaran pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari Pendapatan Kotor (bruto).

Dirjen Agus juga menjelaskan, sejak diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah membuka kesempatan seluas - luasnya bagi investor baik swasta maupun BUMN/BUMD untuk menanamkan modalnya dalam bidang kepela-

buhanan. ‘’Konsesi menjadi poin penting dalam memulai investasi baik untuk pengelolaan terminal maupun pelabuhan. Konsesi juga menjadi kunci utama daripada bisnis pelabuhan itu sendiri,’’ katanya.

Dirjen Agus juga memberikan apresiasi kepada PT SMT yang telah menjadi BUP swasta murni pertama di Provinsi Jawa Timur, yang mendapatkan penunjukan konsesi sebagai pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik. ‘’Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah selaku regulator dengan

BUP swasta murni ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional sehingga dapat menekan biaya logistic, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan,’’ ujar Dirjen Agus.

Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas II Gresik, R Totok Mukarto mengatakan, Pelabuhan Gresik memiliki lokasi dan potensi yang sangat strategis. ‘’Pelabuhan Gresik berada di dekat Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan lokasinya sangat strategis untuk dapat menjadi penghubung kawasan barat Indonesia dan timur Indonesia,’’ jelasnya.[fen]

SELAYANG PANDANG

PLN Siap Dukung dan Fasilitasi Pengembangan Industri di Era New Normal General Manager PLN UID Jawa Timur, Nyoman S. Astawa nyatakan kesiapan PLN mendukung dan memfasilitasi pengembangan Industri di Jawa Timur songsong era new normal dalam forum Rakor Kawasan Industri dan Asosiasi Industri, Kamis (6/8).

Forum tersebut juga menghadirkan Kadis Perindag Jatim, Drajat Irawan, Chairperson Enciety Business Consult, Kresnayana Yahya, Sekretaris Jenderal Kemenperin yang diwakili oleh Reni Yanita, Kepala Departemen Teknik dan Industri ITS, Nurhadi Siswanto serta peserta webinar dari berbagai instansi dan asosiasi industri se-Jawa Timur.

Membuka acara, Drajat Irawan menyampaikan pentingnya pertumbuhan industri khususnya saat pandemi. Pertumbuhan ekonomi dari sektor industri ini akan mampu memberikan sumbangsih besar un-

tuk memulihkan perekonomian saat pandemi. “Peran serta dan keterlibatan semua pihak untuk aktif mendorong kemajuan industri di Jawa Timur akan sangat berarti saat ini,” tambahnya. Pihaknya pun tengah mengeluarkan kebijakan penerapan “New Normal,” pada industri besar di Jawa Timur untuk meningkatkan produktivitas dan operasionalnya.

Menyikapi hal tersebut, dalam paparannya, Nyoman menyatakan, saat ini pihaknya menunggu sekali informasi dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengembangan kawasan industri baik yang eksist-

ing maupun rencana kedepan.

“Hal ini tentu berkaitan dengan kesiapan kami menyediakan infrastruktur kelistrikan yang memadai. Sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menghadapi new normal juga perlu diselaraskan dengan program kami, agar saat ekonomi segera tumbuh, era new normal dimulai kita tidak lagi kehilangan momentum karena sudah dipersiapkan dengan baik,” terang Nyoman.

Dengan adanya pandemi Covid-19 dan adanya pemberlakukan PSBB, trend Beban Puncak Tertinggi di Jawa Timur mengalami penurunan drop hingga -6,0% pada bulan April 2020, -6,9% pada bulan Mei 2020 dan -1,7% pada Juni 2020.

“Pandemi covid-19 pun berdampak pada penurunan pertumbuhan kWh golongan industri hingga -3,26% secara

komulatif begitupun pada golongan Bisnis yang turun hingga -3,83%. Namun di periode transisi menuju New Normal, aktifitas perekonomian di Jatim mulai bergerak sehingga terdapat kenaikan serapan Industri pada bulan Juni,” tandas Nyoman.

Komitmen dukungan pengembangan industri ini pun diwujudkan dengan prosedur dan layanan PLN yang semakin mudah terbukti dengan pencapaian Ease of Doing Business Getting Electricity menduduki peringkat ke 86,4 pada tahun 2019. Nyoman pun menyampaikan program stimulus TTL untuk pelanggan sosial, bisnis dan industri berupa keringanan pembayaran rekening listrik (berupa pembebasan rekening minimum dan pembebasan biaya beban/abonemen).[ma]

Kesibukan di ruang kerja para penanggung jawab PLN UID Jatim Era new Normal.

SAMBUNGAN

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Pemkot Larang Warga Adakan Lomba Agustusan l

Sambungan hal 1

malam tirakatan atau tasyakuran serta kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dalam rangka Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020,” kata Irvan, Senin (10/8).

Ketiga, sehubungan dengan beberapa hal tersebut, maka diminta kepada Saudara untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020 di wilayah masing-masing. “SE ini sudah kami sebarkan ke kecamatan dan kelurahan se-Kota Surabaya, sehingga kami harapkan mereka bisa mensosialisasikan dan melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.

Irvan memastikan, sebelum mengeluarkan SE tersebut, pihaknya telah menggelar rapat bersama dengan para pakar atau para ahli, yaitu Prof Bagong Suyanto, perwakilan dari Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), dan juga ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair).

Berdasarkan hasil dari koordinasi itu, perhitungan identifikasi risiko menyebut kegiatan lomba dan tasyakuran dinilai cukup beresiko.

“Karena tasyakuran untuk malam 17 Agustusan itu, pertama jelas ada berkumpulannya. Kedua yang namanya tasyakuran itu pasti makan-makan dan otomatis membuka masker,” jelasnya.

Namun begitu, Pejabat peraih ASN Indonesia Inspiratif 2018 ini mengungkapkan SE tersebut bukanlah pelarangan melainkan bersifat imbauan.

Oleh karenanya, Mantan Kasatpol PP ini menegaskan untuk kegiatan lomba-lomba disarankan agar dapat diganti dengan kegiatan lainnya yang bersifat online.

“Kalau lomba bisa diganti online seperti misalnya Tik Tok. Bisa diganti semacam itu jadi kreatifitas juga timbul dan tumbuh dengan kegiatan berbasis online,” papar dia.

Di kesempatan yang sama, Irvan menyebut meskipun kegiatan ini sudah menjadi budaya, akan tetapi dia tidak berhenti mengingatkan agar masyarakat dapat mempertimbangkan kembali ketika menggelar tasyakuran. Mengingat situasi pandemi saat ini dinilai cukup beresiko.

“Kita kembalikan kepada masyarakat. Kita memahami memang ini budaya dari masyarakat kita semua.

Dan saya yakin ini sudah menjadi culture ya. Saat ini kegiatan cukup beresiko mungkin dapat diganti dengan kegiatan lain,” pungkasnya.

Larang Perayaan Karnaval Langkah yang sama juga diambil Pemerintah Kabupaten Malang yang melarang adanya karnaval untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-75.

Alasannya, kegiatan tersebut bisa mendatangkan kerumuman orang sehingga rawan terjadinya penyebaran virus corona.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat meminta kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk sementara tidak menggelar karnaval. “Tapi, untuk upacara peringatan HUT RI Ke 75 tetap dilaksankan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti pasukan pengibar bendera merah putih hanya dilakukan tiga orang, yang berbeda dengan tahun sebelumnya,” terangnya.

Pada peringatan HUT RI Ke 75, kata dia, dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan tahun sebe­ lumnya. Sehingga dalam upacara Hari Kemerdekaan dilakukan dengan terbatas, dan itu harus menerapkan protokol kesehatan, dan perayaan karnaval juga tidak diperbolehkan karena masih terjadi wabah Covid19. Sehingga dengan pembatasan pasukan pengibar bendera merah putih dibatasi, begitu juga dengan peserta upacara dibatasi.

“Biasanya, dalam upacara HUT RI semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Malang wajib mengikuti upacara, namun untuk tahun ini hanya perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja,” jelas Wahyu.

Karena, lanjut dia, saat ini masih terjadinya wabah Covid-19, maka karnaval untuk memperingati HUT RI juga ditiadakan. Sehingga pihaknya mengintruksikan kepada semua Camat dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 per kecamatan dikumpulkan, untuk segera membahas pelarangan karnaval.

Sedangkan pelarangan kegiatan karnaval tersebut, telah tertuang pada Peraturan Bupati (Perbub) Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatanan Kebiasaan Baru Covid-19.

“Tapi, kami tidak membuat surat edaran tentang pelarangan karnaval, karena di Perbup sudah ada penjelasannya. Sehingga semua kegiatan yang memunculkan keramaian akan kami dibatasi,” tandas Wahyu, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKCPK) Kabupaten Malang.

Dengan adanya pelarangan karnaval di HUT RI oleh Pemkab Malang, maka ada masyarakat yang dirugikan, yakni pemilik Galeri Kostum Turen.

“Kami telah mengalami kerugian akibat pelarangan karnaval di Kabupaten Malang. Karena dirinya sudah memborong kostum untuk karnaval sebesar Rp 7,5 juta. Karena tahun sebelumnya, Pemkab Malang telah menyewa kostum yang bernuansa kerajaan sebanyak 200 buah, dan kostum bernuansa adat Bali sebanyak 200 buah,” ungkap Pemilik Galeri Turen Nunik Endang Wahyuni.

Sedangkan, dia menjelaskan, pembuatan kostum ini pun dibuatkan oleh pemborong pembuat kostum karnaval langgangannya. Dan dari 400 kostum itu, dirinya semestinya harus membayar ke penjahit sebesar Rp 15 juta, namun masih kami bayar Rp 7,5 juta. Sehingga dengan adanya pelarangan karnaval di Kabupaten Malang, maka dirinya telah mengalami kerugian secara finansial. Untuk itu, dirinya telah menghentikan produksi kostum untuk kegiatan karnaval.

“Meski dirinya merugi, tapi ikhlas. Karena mau gimana lagi, memang kondisi sekarang masih terjadi wabah Covid-19. Dan tidak hanya dirinya yang terdampak, tapi masih banyak juga masyarakat Kabupaten Malang yang juga terdampak Covid-19,” pungkas Nunik. [iib.cyn]

Terlambat Input e-RDKK, Kuota Pupuk Bersubsidi Jember Tinggal 50 Persen Jember, Bhirawa Diduga terlambat menginput data Rencana Detail Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), mengakibatkan berkurangnya kuota pupuk bersubsidi bagi petani Jember.

Dari alokasi kebutuhan 90.975 ton pupuk urea (2019), kini ha­ nya 47.018 ton (2020).

“Kesalahan berawal dari keterlambatan menginput data. Input e-RDKK 2019 sampai Desember masih 49 persen, tidak sesuai target. Kalau bisa 90 persen Jember tidak akan seperti ini,” ujar Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jember Sucipto usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD, Senin (10/8).

Keterlambatan input e-RDKK Jember diduga kuat imbas dari tidak adanya SK dari Dinas Tanam­an Pangan kepada penyuluh pertanian yang bertugas mendata kebutuhan pupuk untuk petani.

“Waktu itu Kepala Dinas masih Plt (Pelaksana Tugas) Pak Fauzi (Achmad Imam Fauzi), kerjanya dia tidak bisa maksimal. Akhirnya kejadiannya kayak gini,” ungkapnya.

Hal senada juga disampikan oleh Ketua HKTI Jember Jumantoro. Menurutnya, akibat dari keterlambatan menyusun e-RDKK, petani Jember terpaksa membeli pupuk dari kabupaten lain yang tidak terserap. “Kita ngemisngemis ke kabupaten lain yang tidak terserap. Kasihan kawankawan Kecamatan yang e-RDKK yang sudah selesai. Jember ini barometer pangan, tapi kenyataan

Suasana hearing Komisi B DPRD Jember Dengan Kelompok Tani membahas soal kuota pupuk bersubsidi.

alokasi pupuk tinggal 50 persen,” kritiknya.

Wakil Komisi B, Budi Wicaksono tampak emosional dengan berpindahnya 280 ton pupuk dari Kecamatan Panti ke Kecamatan Ledokombo. “Petani di Panti juga sama-sama punya hak. Bagaimana caranya kita hadapi petani yang teriak-teriak menagih pupuk, tapi pupuknya tidak ada,” ucapnya dengan nada tinggi.

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura yang diwakili oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan Lulus Dewi tidak menguasai persoalan.

Lulus terlihat grogi memberikan jawaban. “Kita carikan solusinya yang terbaik. Setiap masalah ada solusinya, entah nanti bagaimana agar petani mendapatkan pupuk,” ucapnya terbata-bata.

Sementara, perwakilan PT Petro Kimia di Jember Pandika

Hardono berdalih, pihak produsen tugasnya menjalankan keputusan pemerintah setempat. “Kalau realokasi keluar per kecamatan adanya segitu, ya kami menyalurkan segitu,” singkatnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Nur Salim utusan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk wilayah Jember. Menurut Nur Salim, yang bisa dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan sisa pupuk subsidi yang tersedia.

“Alokasi pupuk subsidi jenis Urea pada tahun 2020 hanya 47.018 ton. Stok itu jauh dibawah tahun 2019 lalu yang mencapai 90.975 ton Urea. Saat ini pupuk urea yang sudah disalurkan sebanyak 42.670 ton, jadi sisa 4.348 ton.

Kita berharap ada tambahan subsidi. Namun kalau tidak ada, Pupuk Kaltim akan menyediakan pupuk nonsubsidi Urea Daun Buah dan NPK Pelangi,” terangnya. [efi]

Tak Daftar SKB, Pelamar CPNS Tetap Bisa Ikuti Tes Sambungan hal 1

l

mengikuti ujian. “Sesuai keputusan Panselnas, peserta yang tidak menentukan lokasi SKB tetap bisa mengikuti tes,” tutur dia.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim ini menjelaskan, bagi peserta yang tidak menentukan lokasi, akan ditentukan secara otomatis sesuai dengan lokasi SKD sesuai pelaksanaan SKB di masing-masing instansi. Untuk Pemprov Jatim, pelaksanaan SKB akan dilakukan di Kantor Regional

II BKN Wilayah Surabaya.

Untuk diketahui, jadwal SKB telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat edaran Nomor B/611/M.SM.0100/2020. Dalam edaran tersebut dijelaskan tiga hal terkait SKB antara lain, SKB dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) pada September - Oktober. SKB tambahan diatur oleh kementerian / lembaga dan pemerintah daerah juga pada kurun waktu September

- Oktober. Ketiga, pengumuman dilakukan pada akhir Oktober 2020.

Nurcholis mengungkapkan, pelaksanaan SKB mengunakan protokol Covid-19. Karena itu, membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebab, dalam sehari tes hanya bisa digelar untuk 100 orang kali tiga gelombang, atau tiga ratus per hari. “Makanya dibuat waktu agak panjang mulai September Oktober. Lama karena kapasitas tempatnya cuma sedikit,” pungkas dia. [tam]

Wagub Upayakan Kemudahan Akses BBN dan KUR bagi Petani dan Nelayan l

Sambungan hal 1

kondisi di masyarakat. Khusus untuk kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19, mempermudah iklim usaha sebagai langkah solutif dinilai sangat diperlukan.

“Solusinya adalah kita harus mempermudah iklim usaha.

Yang penting sekarang bagaimana masyarakat bisa bekerja tentunya jangan sampai berdampak negatif

kepada kesehatan,” tutur Wagub yang pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini.

Dirinya mencontohkan, kemudahan legalitas dan akses BBM Bersubsidi bagi nelayan hingga kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jatim dan Pemkot Probolinggo. “Ini tadi kita akan cari landasannya segera,” ungkapnya kembali.

Oleh sebab itu, Wagub Emil me-

mastikan akan terus mengupayakan untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat Jatim di tengah pandemi. Namun, semua upaya tersebut tetap harus sejalan dengan protokol kesehatan.

“Untuk itu, kita membuka ekonomi tetapi harus hati-hati. Kalau kita serampangan mengelola protokol Covid-19, nanti ekonomi Indonesia bisa hancur lagi, maka kita minta harus bisa menyeimbangkan,” pungkasnya. [tam]

“Evaluasi jam kerja ASN tak lain untuk mengurangi intensitas bertemunya dengan orang banyak.

Tapi, pelayanan harus berjalan dengan baik,” kata Kokoh Arie Hidayat.

Adapun evaluasi itu, seluruh ASN akan bekerja lebih ringkas setiap harinya. Senin hingga Kamis bekerja mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 13.00. sedangkan di hari Jumat jam kerja berlangsung pukul 7.30 sampai dengan 11.30.

“Ketentuan itu berlaku mulai 10 Agustus 2020 (hari ini) hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Apabila usai jam 12 siang, jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan bisa diselesaikan di rumah atau kerja dilanjutkan dengan WFH,” jelas Kokoh Arie Hidayat.

Sekadar diketahui, Pemkot Pasuruan sebelumnya menerapkan kebijakan terkait pemadatan jam kerja ASN. Hal itu dilakukan sejak merebaknya virus korona beberapa bulan yang lalu. Saat itu, seluruh ASN setiap harinya hanya bekerja sekitar 4 jam. Akan tetapi, kebijakan itu dicabut pada 1 Juli 2020.

Alasan Pemkot Pasuruan mencabut kebijakan pemadatan jam kerja ASN itu dalam rangka menuju tatanan normal baru.

Lebih dari sebulan kebijakan itu berjalan, Pemkot Pasuruan berencana mengembalikan ketentuan pemadatan jam kerja bagi ASN. Hal itu dianggap perlu dilakukan setelah adanya seorang PHL yang meninggal akibat virus covid-19. [hil]

Waspada Covid-19, Pemkot Pasuruan Evaluasi Jam Kerja ASN

l

Sambungan hal 1

Kokoh Arie Hidayat menyatakan efisiensi jam kerja dinilai penting untuk memutus rantai penyebaran covid-19 dan mengurangi intensitas bertemu dengan banyak orang. Karenanya, aktivitas di lingkungan Pemkot Pasuruan kembali dievaluasi.

“Adanya klaster perkantoran dalam kasus covid-19 di Kota Pasuruan membuat aktivitas ASN dievaluasi,” tandas Kokoh Arie Hidayat, Senin (10/8).

Dalam kondisi saat ini, lanjut Kokoh, harus diantisipasi secara ketat. Hal itu supaya pasien dari klaster perkantoran tak semakin meluas. Meski demikian, kinerja dan pelayanan yang dilakukan pemerintah harus tetap berjalan.

Halaman 11

Ujicoba PTM SMA/SMK dan SLB Mulai 18 Agustus l

Sambungan hal 1

Wahid dalam pembukaan webinar series program bidang PKPLK, Senin (10/8).

Dikatakan Wahid, selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) banyak kendala yang ditemukan. Mulai ke­ terbatasan sarana prasarana di keluarga tidak mampu. sehingga harus pinjam handphone ke tetangganya.

“Ada juga yang punya hp satu bapaknya saja, tapi anaknya banyak butuh PJJ,” tambah dia.

Selaim itu, tak sedikit pula dalam pelaksanaan PJJ, terkendala internet yang terbatas di beberapa wilayah. Serta terbatasnya SDM dalam menggunakan teknologi. Kemudian pertimbangan siswa SMA/SMK dengan kondisi fisik dan badannya sehat, pola pikirnya mampu melaksanakan protokol kesehatan. “Maka dari itu cabang dinas dan kepala sekolah kami minta koordinasi dengan gugus tugas Covid-19. Harus atas persetujuan gugus Covid,” tegas Wahid.

Wahid juga menekankan, jika saran prasarana juga harus disiapkan oleh sekolah. Mulai alat cuci tangan,disinfektas dan lainnya. Begitupun untuk tempat ibadah, ia meminta agar sekolah memperhatikan alat ibadah yang dibawa siswa. “Jangan sampai alat ibadah seperti sajadah digunakan bergantian. Harus bawa sendiri-sendiri,” katanya.

Untuk guru, lanjut dia, juga diminta jaga jarak dan tidak boleh berkeliling kelas. Kantin diminta ditutup dan siswa membawa bekal. “Jadi ada tugas double dari pihak sekolah harus menyiapakan belajar tatap muka dan PJJ, jika ada siswa yang tidak diizinkan masuk sekolah oleh orang tua. Pelaksanaan ujicoba ini selama dua minggu dan akan dievaluasi,” urai dia.

Jika dari hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan baik, maka pada awal September rencananya akan dikembangkan ke kelas yang lebih besar lagi. Ia juga meminta agar semua pihak memantau pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka, sebab akan menjadi pilot projek secara nasional. “Kebijakan bu gubernur dalam ujicoba ini bisa dilakukan kecuali di zona merah,” imbuh dia.

Lebih lanjut, untuk zona oranye, Dinas Pendidikan Jatim hanya memperkenankan 25 persen siswa dari total keseluruhan secara bergiliran. Sehingga jika dalam satu kelas berjumlah 36 siswa, maka saat ujicoba hanya 9 siswa yang diijinkan masuk. “Pembelajaran tatap muka juga hanya setengah. Tidak 8 jam pelajaran, tapi hanya 4 jam. sementara zona hijau bisa 50 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, skema pembelajaran bagi jenjang SLB, Kabid PKPLK, Suhartono menuturkan ada tiga model sistem pembelajaran bagi sekolah berkebutuhan khusus (SLB) selama masa pandemi. Yakni sistem daring, orangtua datang kesekolah dan guru melakukan home visit. tiga sistem pembelajaran ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan MKKS se Jatim dan pengawas pendidikan khusus di Jatim.

“Jadi orang tua bisa memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Jika menggunakan sistem daring, maka peran guru yang didorong untuk membuat model pembelajaran inovatif sesuai kemampuan anak,” papar dia.

Namun, jika wali murid terkendala secara sarana prasarana, dengan kata lain terbatas secara kuota atau media komunikasi maka bisa menggunakam sistem ke­ dua dengan orangtua datang ke sekolah untuk mengambil materi siswa untuk pembelajaran mandiri.

“Atau jika merasa khawatir dengan adanya Covid-19 atau kesulitan dalam pembelajaran siswanya karena hambatan tertentu, guru bisa mendatangi rumah siswa yang betul-betul tidak bisa hadir kesekolah untuk dilakukan pendampingan selama pembelajaran,” jabar Suhartono.

Diakui Suhartono, tiga cara tersebut, dinilainya mampu memfasilitasi pembelajaran dimasa pandemi.

Sebab, selama pandemi controling guru juga terus dilakukan yang juga melibatkan pengawas. “Ini ada laporan. Jadi apa yang dilakukan oleh guru dan siswa setiap akhir bulan ini dilakukan laporan,” jabarnya. [ina]

Bawa Singkong Rebus l

Sambungan hal 1

yang kondisinya kosong karena terlambat makan.

Sehingga bisa mencegah asam lambung tidak sampai naik. “Penyakit ini adalah penyakit kebanyakan umum orang dewasa karena telat makan. Tetapi jangan sampai terus-teusan diremehkan. Bisa berbahaya,” kata Sulistyono menasihati.

Menurut Sulistyono, banyak orang yang mengalami sakit kronis karena sering telat makan. Untuk itu, ia meminta banyak temannya untuk tidak telat makan. Jika tidak sempat makan, bisa diganjal sementara dengan singkong atau pisang rebus.

“Intinya jangan dibiasakan perut dalam kondisi kosong. Jika perut kosong, ditambah fisik yang lelah dan tidak memperhatikan istirahat badan akan mudah terserang sakit. Makanya mengisi perut itu penting.

Jangan sampai kosong,” ujar pejabat kelahiran Solo, 11 September 1968 itu.

Karena kebiasaannya itu, Sulistyono mengaku tidak pernah sakit hingga opname di rumah sakit. Namun demikian, kadang-kadang mantan Sekcam Waru itu, mengaku masih membawa singkong dan pisang rebus tadi.

Kebiasaan lainnya, warga perumahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo ini menyebutkan rutin minum kunir seminggu dua kali, yang ia campur dengan air panas dan madu. “Sejak mengalami asam lambung dulu hingga saat ini, saya tidak pernah minum obat lambung sama sekali,” ujarnya. [kus]

Lukisan Berjudul ‘Quality Time’ Bercerita tentang Hikmah Dibalik Pandemi l

Sambungan hal 1

barkan beberapa layang-layang.

Cak Luk menjelaskan, sejumlah aplikasi handphone yang digambarkan ini memiliki arti, pada masa pandemi Covid-19, aplikasi-aplikasi tersebut banyak digunakan oleh masyarakat.

“Masa-masa pandemi, mengharuskan kita banyak berhubungan dengan lewat WA dan lainnya, Media Sosial lah. Layang-layang itu istilahnya, tetap kita butuh (Medsos) itu, tetapi kita juga harus mengawasi, istilahnya kita kenda-

likan. Kapan kita butuh menerbangkan layang-layang (menggunakan Medsos), kan ada waktu tertentu. Ndak harus setiap saat, setiap hari, setiap waktu.

Itu yang perlu kita kontrol,” papar Cak Luk. Dengan begitu, penggunaaan Medsos pada masa pandemi tidak boleh mengalahkan komunikasi langsung dengan anggota keluarga yang harus tetap berjalan. “Ada permainan yang manual, yang Jadul yang membuatnya juga dari bahan-bahan sederhana,” kata Cak Luk.

Cak Luk mengaku, lukisan berjudul ‘Quality Time’ ini dikerjakan kurang lebih selama dua minggu dan dibuat menjelang terjadinya masa pandemi Covid-19. Rencananya, lukisan ini akan dipamerkan Cak Luk di Pameran Seni Rupa ‘Art In The Age Of Covid-19’ yang bertajuk ‘Pageblug’ di Matahari Johar Plaza Lantai 3, Jember, pada 22 hingga 27 Agustus 2020 yang akan diikuti oleh 20 pelukis dari Jatim dan beberapa pelukis dari luar Jatim. Cak Luk sendiri merupakan satu-satunya pelukis dari Jombang

yang akan mengikuti pameran lukisan tersebut.

Cak Luk merupakan seorang pelukis kelahiran Jombang 12 Juli 1972 yang memilih aliran Dekoratif tiga dimensi sebagai ciri khas lukisan-lukisannya.

Sekitar 150 lukisan telah dihasilkan pelukis ‘nyentrik’ ini sejak ia total fokus mendalami dunia lukisan mulai tahun 2014 hingga sekarang. Lukisan termahal karya Cak Luk pernah terjual hingga 5.000 Dolar Amerika pada tahun 2017 lalu yang dibeli seorang kolektor lukisan dari luar negeri. [*]

UTAMA

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Halaman 12

Tekan Angka Penyebaran Pandemi Covid-19

Polda Terima 100 Ribu Masker Merah Putih Polda Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama Forkopimda terus menggalakkan program pembagian masker pada masyarakat. Gerakan Jatim Bermasker ini mendapat sambutan baik dari sektor swasta. Diantaranya datang dari Maspion Group yang menyerahkan 100 ribu masker merah putih.

anednego/bhirawa

CEO Maspion Group, Alim Markus memberikan bantuan 100 ribu masker dan diterima Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran, Senin (10/8) di Gedung Tribrata Mapolda Jatim.

KILAS DAERAH Kasus The Frontage

Akibatkan Industri Properti Surabaya Rusak Surabaya, Bhirawa Adanya pandemi Covid-19 telah membuat para pelaku bisnis properti kian sulit untuk menjual produknya, ditambah lagi dengan adanya kasus mangkraknya pembangunan apartemen The Frontage membuat bisnis properti di Surabaya semakin memburuk. "Sekarang ini jangan harap bisa mudah menjual unit aparatemen ke konsumen. Jualan dengan gambar dan tanah sudah laku," ungkap praktisi properti Ray White Bukit Darmo Golf, Marcelino Deddy di Surabaya (10/8).

Marcelino mencontohkan kekecewaan konsumen terhadap pengembang proyek The Frontage. Setelah semua kewajiban konsumen ditunaikan, justru pengembangnya tidak bertangungjawab. Bahkan setelah lebih dari 7 tahun sejak unit apartemen itu dijual, saat ini pengembangnya justru tidak jelas.

"Kasus apartemen The Frontage ini ikut merusak kepercayaan konsumen terhadap industri properti di Surabaya. Apalagi manajemennya terus berganti, sehingga konsumen seperti ditinggalkan begitu saja," terangnya.

Menurut Mercelino proyek properti mangkrak seperti The Frontage ini sangat menyulitkan pelaku bisnis properti. Salah satunya profesi broker properti yang berhubungan langsung dengan konsumen. Sebagai penghubung, lanjut Marcelino, posisi broker sangat sulit dan terjepit, bahkan sering menjadi amuk kemahan konsumen. "Seperti konsumen The Frontage itu banyak konsumen yang marah dengan broker. Sementara pengembangnya tidak komunikatif dan belakangan ini semakin tidak jelas," katanya. Itu sebabnya, Marcelino menyarankan konsumen untuk semakin berhati- hati dalam membeli aset properti. Pelajari dan cari tahu latarbelakang dan rekam jejak pengembang. Jangan tergiur nama besar yang belum jelas komitmen dan kemampuannya. [riq]

Pemberian 100 ribu masker ini merupakan inisiasi dari Maspion Group bersama paguyuban masyarakat tionghoa Surabaya.

Penyerahan pun dilakukan oleh CEO Maspion Grup, Alim Markus dan diterima langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran, Senin (10/8) di Gedung Tribrata Mapolda Jatim.

"Maspion Group sudah beberapa kali memberikan bantuan pada kami.

Terutama dimasa pandemi, bantuan ini sekaligus sebagai bentuk

kepedulian akan pencegahan Covid-19 di Jatim, khususnya Surabaya Raya," kata Irjen Pol M Fadil Imran.

Sementara itu, Alim Markus mengaku semangat kebersamaan ini sangat tepa jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga 100 ribu masker ini dibuat dengan corak merah putih. Sekaligus sebagai bentuk kepedulian kami terhadap Kemerdekaan RI, khusunya bagi pencegahan pandemi Covid-19 di Jatim. "Masker merah putih ini sekaligus menun-

jukkan 17 Agustus di Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Apalagi di tengah pandemi, sehingga masker merah putih ini bisa dipergunakan masyarakat," ungkapnya.

Pandemi Covid-19, diakui Alim, membawa pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Terutama sektor usaha amat terpukul.

Seperti transportasi, pariwisata, dan hotel. Untuk memulihkan ekonomi, maka ruang sosial-ekonomi harus dibuka lagi, tentu dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. "Ekonomi tentunya juga terpengaruh, apalagi kalau ada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Sekarang ini agak lumayan karena tidak ada PSBB. Jadi, kalau mau pemulihan, harusnya jangan ada PSBB," ucapnya.

Pria yang juga selaku Ketua Paguyuban Masyarakay Tionghoa Surabaya ini mengaku, pelonggaran PSBB harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu diperlukan agar Covid19 juga bisa ditekan sehingga kondisi diharapkan bisa kembali normal. "Masyarakatnya harus memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan," imbaunya.

Maspion sendiri, lanjut Alim, melakukan gerakan nyata penerapan protokol kesehatan di lingkungan usahanya. "Di Maspion Square, kita pun ada gerakan nyata yang mana siapa pun pengunjung datang ke Maspion Square, di toko-toko itu beli barang seratus ribu ke atas bisa mendapatkan masker satu atau sabun satu," pungkasnya. [bed]

Risma Tiap Hari Pantau Progres Perbaikan GBT Surabaya, Bhirawa Sudah beberapa hari terakhir ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memimpin langsung pengerjaan perbaikan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Setiap kali ke GBT, ia selalu memberikan berbagai arahan supaya GBT siap menyambut Piala Dunia U-20 tahun 2021 mendatang.

Bahkan, ia terus mengevaluasi berbagai arahan yang pernah disampaikannya, apakah sudah dilakukan atau belum. Jika belum dikerjakan, dia pun tak segan untuk menunggu pekerjaan itu dilakukan. Tak heran, jika saat ini GBT tampak sibuk dengan berbagai perbaikan.

Seperti yang terlihat kemarin, Senin (10/8) pagi, Wali Kota Risma juga memimpin langsung berbagai perbaikan itu. Khusus kali ini, dia banyak memberikan arahan tentang parkir khusus pemain dan media. "Coba ini diukur yang sekitarnya muat beberapa bus, langsung ditandai aja," kata Wali Kota Risma kepada jajarannya.

Selain itu, ia juga meminta beberapa perbaikan akses jalan di luar lapangan sisi barat GBT. Rencananya, jalan itu dilebarkan dan akan dibuat taman, sehingga ada beberapa perubahan desain di luar lapangan sisi barat itu. Bahkan, Wali Kota Risma juga sempat meninjau langsung akses jalan baru yang hingga saat ini masih proses pembangunan. Sementara itu, Kabid Bangunan Gedung, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya, Iman Krestian, mengatakan semua pekerjaan terus dikebut karena berdasarkan informasi pada September FIFA akan mengecek lapangan. [iib]

Wali Wali Kota Kota Surabaya Surabaya Tri Tri Rismaharini Rismaharini saat saat melihat melihat langsung langsung progress progress perbaikan perbaikan Stadion Stadion GBT GBT yang yang saat saat ini ini terus terus dikebut dikebut Pemkot Pemkot Surabaya.

Surabaya.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Disnak Jatim Berikan Pelayanan Terbaik untuk Produsen Pakan KATA PRODUSEN PAKAN

Puas Layanan Disnak Provinsi Jatim Keberadaan Laboratorium Pakan milik Disnak Provinsi Jatim ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan dan sangat komunikatif sehingga memudahkan untuk bisa memenuhi persyaratan mendapatkan NPP. Ia berharap untuk parameter pengujian asam amino juga bisa dilakukan di Laboratorium Pakan milik Disnak Provinsi Jatim.

“Sangat memuaskan dengan layanan Disnak Provinsi Jatim. Hasil yang didapatkan juga cepat, kami merasa terpuaskan,” kata, Manajer Quality Control PT. Cheil Jedang Superfeed, Serang, Banten, Harris Syamsudin.

Layanan yang Cepat dan Hasil Akurat PT. Malindo Feedmill, Tbk, Makassar menilai Disnak Provinsi Jatim peduli dengan produsen pakan, dengan cepat merespon peluang yang ada. Mulai dari pengambilan sample yang cepat, pengujian juga cepat, dan hasilnya akurat.

“Bahkan, pernah kami juga dibantu untuk perbandingan hasil asam amino. Kedepannya kami berharap untuk uji asam amino juga bisa dilakukan di Laboratorium Pakan milik Disnak Provinsi Jatim ini, jadinya bisa satu pintu. Kami juga berharap semoga pelayanan yang diberikan bisa meningkat dan dipertahankan,” kata Senior Manajer Legal PT. Malindo Feedmill, Tbk, Makassar, Hasan Ashary.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Disnak Provinsi Jatim) berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelaku usaha peternakan di bidang pakan, dengan pengujian sertifikasi mutu dan keamanan pakan melalui Laboratorium Pakan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Pangan (NPP).

Kepala Disnak Provinsi Jatim, drh Wemmi Niamawati MMA mengatakan, kalau provinsi Jatim merupakan lumbung ternak dan berkontribusi besar terhadap nasional. Seperti sapi potong, sapi perah satu, dan ayam ras petelur masuk peringkat satu nasional, sedangkan kambing, domba, dan ayam pedaging masuk peringkat dua nasional.

Dibalik diraihnya peringkat nasional dibidang peternakan ini, tentunya terdapat pemenuhan kebutuhan pakan untuk ternak. Tahun 2019 di Jatim terdapat sebanyak 34 produsen pakan, dengan total merk dagang sebanyak 944 jenis.

Dengan rincian 579 (61%) merek dagang telah yang telah mempunyai Nomor Pendaftaran Pakan (NPP), 264 (28%) merek dagang dalam proses memperoleh NPP dan 101 (11%) merek dagang yang dalam proses reformulasi pakan.

“Untuk produsen pakan di Jatim cukup besar ada 34 produsen. Ternak bisa berproduksi secara optimal, jika kebutuhan pangan terpenuhi. Biasanya kebutuhan pangan itu antara 50-70 persen dari biaya operasional produksi.

Pakan yang memiliki mutu dan aman, tentunya harus miliki NPP. Dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” jelasnya.

Berdasarkan Permentan Nomor 22/ Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, menyebutkan pakan yang beredar atau diperdagangkan harus memiliki NPP. Saat ini, lanjut Wemmi, banyak pelaku usaha peternakan sudah patuh dalam melaksanakan penerapan Permentan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TImur Wemmi Niamawati sedang menyerahkan sertifikat mutu dan keamanan pangan pada salah satu dari sembilan produsen pakan. Mereka diberikan apresiasi agar kepatuhannya dalam melaksanakan penerapan Permentan Nomor 22 Tahun 2017.

Menilik hal itu, Kepala Disnak Provinsi Jatim mengapresiasi dengan menyerahkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan pada Produsen Pakan Jatim dan luar Jatim yang telah memberikan kepercayaan pengujian sertifikasi mutu dan keamanan pakan pada Laboratorium Pakan Disnak Provinsi Jatim.

Ada tiga produsen dari luar Jatim yang mendapatkan apresiasi, antara lain PT. Malindo Feedmill, Tbk, Makasar, Sulawesi Selatan, PT. Cheil Jedang Superfeed, Serang, Banten, dan PT. Mozda Agritech Sejati, Cibinong, Jawa Barat. “Sudah terdapat konfirmasi untuk pengujian sertifikasi dari luar Jatim antara lain Group PT Cheil Jedang Feedmill Medan, Lampung dan Kalimatan Group PT. Malindo Feedmill, Tbk wilayah Indonesia Timur,” katanya.

Selain itu, apresiasi juga diberikan pada KPSP Setia Kawan, Pasuruan yang merupakan pioner bagi KUD yang memproduksi pakan ruminansian (sapi perah), telah lulus uji sesuai SNI dan berhak

Seluruh jajaran Disnak Provinsi Jawa Timur berfoto bersama produsen pakan dengan melantangkan stop penyebaran covid-19.

menerima sertifikat mutu dan keamanan pakan sebanyak satu sertifikat.

Kegiatan penyerahan Sertifikat Mutu dan Kemanan Pakan dihadiri sembilan produsen pakan antara lain KPSP Setia Kawan, Pasuruan, PT. Panca Patriot Prima, Sidoarjo, PT. Sinar Indochem, Sidoarjo. PT. Malindo Feedmill, Tbk, Makassar.

Selanjutnya, PT. Dinamika Mitra Citra, Mojokerto, PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, Sidoarjo. PT. Cheil Jedang Superfeed, Serang, Banten, PT. Sierad Produce, Tbk Unit Feedmill, Sidoarjo, dan PT.Wirifa Sakti Feedmill, Mojokerto.

Tahun 2021, Laboratorium Pakan Siap Penuhi Sebelas Parameter Uji Dalam memaksimalkan pelayanan terhadap pelaku usaha peternakan dibidang pakan atau produsen pakan ini, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Disnak Provinsi Jatim) berupaya untuk bisa memenuhi seluruh parameter pengujian yang bisa langsung dilakukan di Laboratorium Pakan.

Saat ini Laboratorium Pakan Disnak Provinsi Jatim merupakan satu-satunya milik Pemprov Jatim yang telah melakukan pelayanan sebanyak sepuluh parameter uji. Hal itu sejak tahun 2020 yang didukung Perda No 13 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Jatim No 1 th 2012 tentang Retribusi Daerah.

“Laboratorium Pakan juga telah melakukan pelayanan secara Nasional dan satu-satunya di Indonesia yang telah menggunakan paper security untuk sertifikat mutu dan keamanan pa-

kan,” kata Kepala Disnak Provinsi Jatim, drh Wemmi Niamawati MMA. Kini, kurang satu parameter uji saja yang dilakukan subkontrak yaitu asam amino, dan pada tahun 2021 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan akan difasilitasi peralatan pengujian asam amino, dengan wilayah pengujian selain Jatim juga telah melayani pengujian secara Nasional.

“Satu parameter masih disubkontrak ke PT. Saraswanti Indo Genetech (SIG) Bogor, diharapkan akan mempersingkat waktu rilis sertifikat mutu dan keamanan pakan. Kami berharap, tahun 2021 nantinya Laboratorium Pakan bisa merealisasikan pelayanan untuk asam amino. Ini juga seiring harapan seluruh produsen pakan,” katanya.

Kepala Bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Peternakan Disnak Prov Jatim, Sri Pudji Astuti mengatakan, potensi kinerja Laboratorium Pakan terkait sampel sertifikasi, telah menerima

sebanyak 861 sampel, dengan perincian Tahun 2019 sebanyak 584 sampel berasal dari produsen pakan Jatim dan Tahun 2020 sampai dengan akhir bulan Juli telah menerima sebanyak 277 sampel yang berasal dari Jatim dan luar Jatim.

Laboratorium Pakan telah menerbitkan total sertifikat mutu dan keamanan pakan sebanyak 544 buah, dengan perincian Tahun 2019 sebanyak 413 sertifikat dan Tahun 2020 sampai dengan bulan Juli sebanyak 131 sertifikat.

Sekedar diketahui, Laboratorium Pakan yang telah terakreditasi ISO 17025 se Indonesia sebanyak enam, tetapi yang telah melaksanakan pelayanan pengujian serifikasi mutu dan keamanan baru tiga Laboratorium Pakan.

Antara lain BPMSP Bekasi, merupakan UPT Kementerian Pertanian, Balai Pengujian Mutu Pakan Dan Bahan Pakan (BPMPBP) Cikole, Jawa Barat. (UPTD Provinsi Jawa Barat), dan Unit Kerja Laboratorium Pakan Disnak Prov Jatim. [rac*]

Kepala Disnak Provinsi Jatim, Wemmi Niamawati sedang memberikan pemaparan pada produsen pakan terkait komitmen pelayanan Disnak Provinsi Jatim.