binder12okt20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

www.harianbhirawa.co.id

1968-2020

Senin Legi, 12 OKTOBER 2020

Memantik Berkah HUT ke-75 Jawa Timur Pemprov, Bhirawa Sehari menjelang HUT ke-75 Pemprov Jatim Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyapa warga sekitar Gedung Negara Grahadi dan anak-anak yatim untuk bersilaturahmi sekaligus mendoakan agar Jatim bisa maju, makmur dan sejahtera hingga terbebas dari Covid-19.

Puluhan paket sembako serta tali asih berupa uang diberikan langsung Khofifah didampingi Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono kepada masyarakat dan anak yatim. “Kalau ada HUT Pemprov Jatim, saya rasa kanan kiri inilah yang harus kita sapa, ada yang menjaga pompa, macemmacem lah di tempat TPA situ, itulah yang kita ingin

bersapa di hari dimana besok kita pada HUT ke 75,” kata Khofifah setelah acara pembagian sembako di Grahadi, Minggu (11/10).

Khofifah berharap dengan pembagian sembako dan tali asih ini menjadi keberkahan di HUT Provinsi Jatim ke 75 ta ke halaman 11

trie Diana/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Wagub Emil Elestianto Dardak beserta istri saat memberikan cinderamata kepada Putri Indonesia Terpilih RR Ayu Maulida Putri ketika silaturahmi di Gedung Negara Grahadi, Minggu (11/10).

Bhirawa Tujuh Bulan Surabaya, Terpilih sebagai Putri Indonesia di saat menjadi tantangan tersendiri bagi Menantikan pandemi RR Ayu Maulida Putri. Tidak hanya dalam tugas yang harus sangat berSaat Pulang menjalankan hati-hati, bahkan untuk pulang pun terpaksa Gubernur Raih Penghargaan Pembina K3 Terbaik Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meraih Pembina Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Tahun 2020.

Atas penghargaan tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada semua pelaku usaha di Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan K3.

“Penghargaan ini bukan jadi tujuan utama. Saya ingin semua budaya K3 dapat

di implementasikan oleh seluruh perusahaan di Jatim.

Tidak cuma yang berskala besar, tapi juga menengah dan kecil,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, usai penyematan tanda kehormatan RI Satya Lancana Karya Satya Sabtu (10/10).

Sebagaimana diketahui setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan Keselamat-

MENGANTISIPASI terjadinya bencana alam di Kabupaten Blitar, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Budi Santosa, berharap Desa Tangguh Bencana dan alat pendeteksi tsunami ditambah.

Sebab potensi terjadinya bencana tsunami diwilayah pesisir selatan Jawa sangat besar.

Budi Santosa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi bencana alam, baik gempa bumi maupun gelombang laut tinggi.

Apalagi akhirakhir ini, pesisir selatan laut Jawa Budi Santosa  ke halaman 11

- Selamat HUT Jatim 12 Pegawai Dispendik Kabupaten Probolinggo Positif Covid-19 - Jangan panik dan minder Masih 98 Desa Belum Cairkan BLT Tahap Tiga - Menanti dengan sabar

 ke halaman 11

Trie Diana/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa doa bersama anak yatim piatu dan sejumlah masyarakat.

Jawa Timur Optimis Bangkit dari Tekanan Pandemi

oky abdul sholeh/bhirawa

Tambah Desa Tangguh Bencana

Memantik Berkah HUT ke-75 Jawa Timur

memang sekarang saya stay di Jakarta dan sejak pemilihan sudah tujuh bulan belum pulang karena pandemi dan berbagainya, sehingga kita mengulur waktu untuk pu-

 ke halaman 11

MITRA

Sentil

harus mengulur waktu hingga tujuh bulan.

Pada malam peringatan HUT ke-75 Jatim, keinginan Ayu Maulida untuk pulang akhirnya terwujud dan langsung mendapat kesempatan silaturahmi bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Karena

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah (kiri) dan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran (kanan) saat meluncurkan mobil covid hunter untuk penindakan protokol kesehatan, di Halaman Gedung Grahadi, Surabaya pada pertengahan September lalu.

“Hutang” Kesejahteraan

J AWA T I M U R tetap menjadi pilar penyokong nasional selama 75 berturut-turut. Terutama menyokong ketersediaan pangan, dan keda- maian sosial.

Sejak awal (tahun 1945, Jawa Timur menjadi penentu kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui aksi perang 10 November, yang sangat heroik, dan dikenang dunia. Pada masa wabah pandemi, Jawa Timur juga “bersedih” karena tercatat sebagai salahsatu penyimpan “zona merah” paling banyak.

Namun cepat bangkit.

Hari awal berkantornya gubernur, Raden

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa LIPSUS Momentum HUT ke-75 Provinsi Jawa Timur diperingati dalam suasana pandemi yang belum usai. Tak banyak pesta meriah sebagaimana digelar tahun-tahun sebelumnya. Tentu bukan soal ngirit, tapi lebih karena fokus perhatian sedang benar-benar ditujukan untuk menangani dan mengendalikan Covid-19 yang juga dihadapi 216 negara di dunia.

Sepanjang kurun waktu delapan bulan, Jatim menghadapi bencana non alam pandemi Covid-19. Tercatat hingga 10 Oktober,

kasus kumulatif mencapai 46.715 orang terkonfirmasi positif.

Dari jumlah tersebut, 86,09 persen telah  ke halaman 11

Keseimbangan Gas dan Rem Pengendalian Covid-19 KESEIMBANGAN gas dan rem menjadi prinsip dalam penanganan Covid-19 baik dari sisi pencegahan dan layanan kuratif maupun pemulihan dampak ekonomi yang diakibatkan pandemi. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Jatim pada kuartal II terkoreksi hingga minus 5,9 persen.

Kendati demikian, koreksi ini menjadi yang terendah dibandingkan provinsi besar lain di Indonesia. Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi terkoreksi hingga minus 5,94 persen, Jawa Barat minus 5,98 persen, DKI minus 8 persen, Banten

minus 7 persen, dan DI Yogyakarta minus 7,4 persen.

Untuk mengembalikan gairah perekonomian Jatim, Gubernur Khofifah telah menjalankan berbagai format pemulihan ekonomi.

Di antaranya ialah meluncurkan stimulus permodalan melalui dana bergulir (Dagulir) bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menegah, koperasi, ga ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sambil gowes melakukan sosialisasi memakai masker untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Mengenang Tokoh Legendaris Mantan Gubernur Jatim Asal Sampang

Moh Noer, Penggagas Jembatan Suramadu yang Pernah Menjabat Duta Besar Prancis Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-75, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Forkopimda dan jajaran Bakorwil Madura, melakukan upacara dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jatim Raden Panji H Moh Noer, yang asli putra terbaik Kabupaten Sampang. Beliau dimakamnya di Jalan Merapi, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Nur Cholis, Kab. Sampang

Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Bakorwil IV Pamekasan Drs Alwi MHum dan sebagai perwira upacara yakni Plt Kepala Kasatpol PP Kabupaten Sampang Drs Suryanto MM. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sampang H Abdullah

Hidayat, Wakapolres Sampang Kompol Mukhamad Lutfi, Kasdim 0828/Sampang Mayor Inf. Jupri, Ketua DPRD Sampang Fadol, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang Ifan dan Kepala OPD di Sampang.

Pada upacara sekaligus ziarah tersebut juga dibacakan otobiografi Raden Panji H Mohammad

Noer serta mengheningkan cipta untuk memberikan penghormatan kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Ke-7 tersebut.

Otobiografi Raden Panji Mohammad Noer, lahir di Sampang, Jawa Timur, 13 Januari 1918 – meninggal di Surabaya, Jawa Timur, 16 April 2010 pada umur 92 tahun), adalah Gubernur Jawa Timur pada masa bakti 1967- 1976, beliau salah satu tokoh yang sangat gemilang dan tokoh legendaris.

Diantara karir beliau mulai dari bawah, mulai dari magang di Kantor Kabupaten Sumenep, Asisten Wedana, Patih (Wakil

 ke halaman 11

nur cholis/bhirawa

Forkopimda dan jajaran Bakorwil Madura, melakukan upacara dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jatim Raden Panji H Moh Noer

EKSEKUTIF 12 Pegawai Dispendik Kabupaten Probolinggo Positif Covid-19

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Pemkab Probolinggo, Bhirawa Makin banyak saja pegawai yang terpapar Covid-19. Di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, 12 pegawainya dipastikan positif. Dispendik pun memberlakukan work from home (WFH) pada 81 pegawainya.

istimewa

Warga antusias melewati rabat jalan beton dalam program TMMD 109 Lamongan, Minggu (11/10).

Warga Antusias Lewati Mulusnya Jalan Hasil Program TMMD 109

Surabaya, Bhirawa Satgas TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan menuntaskan pengerjaan rabat jalan beton di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Warga setempat pun antusias melewati jalan yang sudah mulus dan berbeda dari kondisi sebelumnya.

Para petani yang juga pencari rumput peternak di Desa Tebluru pun terbantu dengan adanya jalan ini. Mereka, sudah tidak lagi kesulitan saat mencari atau membeli rumput untuk pakan ternak. Sehingga membantu proses perekonomian warga setempat.

Peltu Saiful selaku pengawas lapangan Satgas TMMD ke 109 Kodim 0812/Lamongan mengaku jalan itu sebelumnya memang rusak. Sehingga menyulitkan para peternak sapi maupun kambing saat mencari rumput, atau damen padi dihadapkan dengan jeleknya jalan.

“Sekarang mereka sudah bisa merasakan mulusnya jalan saat mencari pakan ternak. Kondisi ini berbeda dengan jalan sebelumnya. Jangankan memakai motor untuk angkut pakan ternak, saat jalan kaki dengan membawa rumput juga sangat susah,” jelas Peru Saiful, Minggu (11/10).

Sementara itu, Senawi salah seorang warga Desa Tebluru mengaku senang dengan adanya rabat jalan beton ini.

Diakuinya jalan di Desa nya itu sebelumnya memang rusak parah. Dengan adanya TMMD 109 ini, jalanan di Desa sudah bagus. [bed,aha]

Kebijakan itu diberlakukan mulai Jumat (9/10) sampai 10 hari ke depan. Yaitu sampai Senin (19/10).

Dengan kebijakan WFH tersebut, otomatis Dispendik membatasi layanan selama WFH. Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Minggu (11/10) menjelaskan, kebijakan WFH diterapkan setelah seorang pegawai dinyatakan positif Covid-19. Saat itu, Dispendik langsung menggelar tes swab masal untuk seluruh pegawai Dispendik.

Tes swab masal dilakukan dua hari.

Hasilnya, 11 pegawai Dispendik lainnya dinyatakan positif Covid-19.

“Awalnya ditemukan satu kasus.

Karena itu, kami rasa perlu untuk menggelar tes swab masal. Hasilnya ditemukan 11 pegawai yang dinya-

takan positif,” ujar Rozi. Karena kondisi itu, pihaknya kemudian menerapkan pembatasan layanan.

Bukan lockdown. Menurut Rozi, selama pembatasan layanan itu, masih ada pegawai yang bertugas di kantor.

Kurang lebih sembilan orang.

Sementara, mayoritas pegawai yang lain bekerja dari rumah atau WFH. Jumlahnya ada 81 orang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas.

Seiring dengan kebijakan tersebut, juga dilakukan sterilisasi di seluruh gedung. Gedung menurutnya disemprot disinfektan secara berkala.

Dispendik sendiri menurut Rozi, sebenarnya sudah memberlakukan WFH sebelum ditemukan 12 pegawai positif Covid-19. Dibuat jadwal masuk

kantor secara bergiliran bagi semua pegawai. Setiap harinya, hanya 20 pegawai yang masuk. Sisanya, WFH. Namun, setelah ada 12 pegawai yang positif Covid-19, maka WFH semakin diperketat. Saat ini menurutnya, mayoritas pegawai WFH. “Hanya ada sembilan pegawai yang masuk kantor, sementara lainnya WFH. Walaupun demikian, pengawasan tetap kami lakukan dengan meminta laporan kerja harian selama bekerja di rumah,” tandasnya.

Di sisi lain, Dispendik saat ini lebih memperketat protokol kesehatan.

Penggunaan masker menjadi hal yang wajib. Sebelum masuk ke kantor, tamu wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Lalu, di ruang tunggu diterapkan physical distancing untuk tamu.

“Tak bermasker tidak kami layani.

Protokol kesehatan menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi,” ujar Rozi.

Sementara itu, juru bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19

Kabupaten Probolinggo, Dewi Veronica mengatakan, penyemprotan disinfektan sudah dilakukan di gedung Dispendik. Juga dilakukan pengawasan terhadap 12 pegawainya yang positif Covid-19. Saat ini, mereka semua sedang dirawat di rumah sehat.

“Penyemprotan sudah dilakukan secara periodik. Untuk yang terkonfirmasi positif, perkembangannya terus kami pantau,” tuturnya. Saat ini di Kabupaten Probolinggo orang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 1.102 kasus dengan keterangan 90 kasus masih dirawat dan menjalani isolasi, 953 kasus sembuh dan 59 kasus meninggal dunia.

Lebih lanjut dr. Dewi Vironica mengatakan total kasus baru Covid -19 di Kabupaten Probolinggo berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo hingga 10 Oktober 2020 sudah mencapai 1.102 kasus. Per hari ini terdapat penambahan kasus baru sebanyak 14 kasus. [wap]

Pjs Wali Kota Pasuruan, Dr Ardo Sahak SE, MM berbincangbincang bersama Plt Kepala Satpol PP Kota Pasuruan di lokasi operasi Yustisi di Jl Sultan Agung Kota Pasuruan.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4952 RAX, Honda, th. 2015, Biru Hitam, a/n. Badriyah, Ds. Nglutung, Sendang – T.Agung No. 7452/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, Honda, Merah, th. 2016, AG 6074 RBD, a/n. Sugito, Dsn. Bendil RT 03/04 Panggungrejo – T.Agung No. 7453/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 2625 RAP, Suzuki, Merah Hitam, th. 2014, a/n. Aman Riadi, Lk 7, Ds/Kec. Ngunut – T.Agung No. 7454/IMB/BI-III/2020

PONOROGO Kehilangan BPKB, Honda, th 2015, Hitam, Nopol: AE–6677-SZ, Noka: MH1KF111XFK212075, Nosin: KF11E1218235, a/n. Ajeng Dwi Kusumawardani, jl. Cindewilis I/07 Rt/Rw : 002/001 Kel. Kertosari Kec. Badadan Kab. Ponorogo.

No. 7455/IMB/BI-III/2020

hilmi husain/ bhirawa

Pjs Wali Kota Pasuruan Minta ASN Harus Netral Pasuruan, Bhirawa ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkot Pasuruan diwajibkan netral pada Pilwali Kota Pasuruan Desember mendatang. Seluruh ASN dilarang keras ikut serta dalam mendukung pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan.

“Saya meminta kepada semua ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan untuk wajib netral.

Karena, itu sudah ketentuan undang-undang,”

Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi yang digelar oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang.

ujar Pjs Wali Kota Pasuruan, Dr Ardo Sahak SE, MM, Minggu (11/10).

Adapun UU-nya tertuang pada Peraturan Pemerintah no 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah no 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Adapun sanksi PNS yang tidak netral sesuai Peraturan Pemerintah no 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP no 53 Tahun 2010 tentang disiplin.

Menurutnya, ASN tetap harus berkosentrasi pada tugas kedinasan. Pasalnya, tugas kedinasan ini juga merupakan salah satu mensukseskan pilkada, khususnya di Kota Pasuruan. [hil]

istimewa

Dinas PUPR Jombang Gelar Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan pembinaan jasa konstruksi kepada pengguna dan penyedia jasa konsultasi di Hotel Green Red Jombang, Kamis (24/09) yang lalu.

Dinas PUPR Kabupaten Jombang merupakan pembina jasa konstruksi di Kabupaten Jombang.

Sosialisasi dibuka oleh Asisten II Setdakab Jombang selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Jombang, dan dihadiri sebanyak 60 orang yang terdiri dari 49 perusahaan jasa konsultasi, 2 orang ketua asosiasi, serta 9 orang pengguna jasa konstruksi.

Narasumber/ pemateri kegiatan tersebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Miftakhul Ulum mengatakan, tujuan kegiatan pembinaan jasa konstruksi ini yakni agar peserta bisa lebih memahami ten-

Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno.

irvan cholis/bhirawa

24 Pelaku UMKM Terima Bantuan Dari Perusahaan Daerah 24 UMKM mendapat bantuan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kediri. Penyerahan bantuan peralatan usaha ini dihadiri langsung oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno di Pendopo Kabupaten Kediri, Jumat (9/10). tang tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan dan penga wasan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/ 2018 tentang Bangunan Gedung Negara,” kata Miftakhul Ulum.

Miftakhul Ulum menambahkan, begitu pula dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi.

“Sehingga para penyedia jasa konsultasi lebih bisa meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja di bidang jasa konstruksi,” pungkas Miftakhul Ulum. [rif/adv]

Ketua Pengawas PDAM Kabupaten Kediri, Anik Wuryani, mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk dorongan agar UMKM Kabupaten Kediri terus bergerak maju kendati dalam kondisi pandemi. Harapannya bisa menambah kapasitas produksi, juga mengatasi kendala peralatan yang dialami pelaku UMKM. “Bantuan ini semoga dapat digunakan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan,” jelas Anik. Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, mengatakan

selain pemberian bantuan peralatan ini, juga diberikan pelatihan pemasaran produk melalui media sosial.

Dijelaskan pula bahwa bantuan peralatan usaha yang diberikan hari ini merupakan produk asli UMKM Kabupaten Kediri. “Keberadaan pelaku UMKM di masa pandemi ini begitu vital. Karena saat ini per u s a h a a n b e s a r t e r p a k s a m e la kukan pengurangan pegawai, pelaku UMKM ini hadir menjadi solusi untuk membuka lapangan kerja bagi yang lain.

Oleh karena itu kami mendukung usaha dan produksi UMKM Kabupaten Kediri melalui kemudahan pelatihan, izin usaha, bantuan peralatan, serta pemasaran di media digital,” terang Bupati Haryanti.

“Penjualan melalui media sosial ini menjadi penting karena interaksi fisik dibatasi di kondisi pandemi saat ini.

Melalui strategi pemasaran media sosial diharapkan mampu menjangkau pasar lebih luas, dengan biaya promosi murah melalui gawai (handphone) yang kita miliki,” terang Bupati Haryanti.

Sebagai informasi, bantuan peralatan yang diberikan adalah mesin freezer berdiri, oven elpiji, mixer tabung, mesin spinner, selep sambel, kompor seribu api dan alat penggorengan lengkap, loyang beserta dandang. [van.adv]

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Bhirawa

Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur

Menggairahkan Pajak di Tengah Tekanan Pandemi Kebijakan Gubernur Khofifah Ringankan Beban Wajib Pajak Jadi Kunci Pemprov, Bhirawa Delapan bulan berjalan, Jawa Timur menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19. Aktifitas perekonomian lesu hingga pertumbuhan ekonomi terkoreksi di bawah nol. Di tengah situasi sulit tersebut, pajak sebagai tulang punggung pembangunan menjadi energi yang harus tetap dijaga suplainya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara cepat meluncurkan sederet kebijakan

menyusul penetapan status darurat bencanan non alamat akibat pandemi Covid-19.

Salah satunya ialah kebijakan pembebasan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikeluarkan pada 3 April - 31 Agustus. Kebijakan ini tak lepas dari upaya Pemprov Jatim untuk meringankan beban masyarakat dalam menunaikan kewajibannya di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kebijakan stimulus pajak kembali diluncurkan Gubernur Khofifah dalam bentuk pemberian diskon corona pada 12 Juni - 31 Agustus. Hingga pada 1 September Gubernur Khofifah kembali

menggulirkan stimulus berupa pemutihan pajak yang masih berjalan sampai 28 November mendatang. Tiga rangkaian stimulus tersebut tidak hanya berhasil memberi keringanan bagi wajib pajak, melainkan juga sukses menggairahkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada semester I mencapai 68,67 persen. Pencapaian ini bahkan mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab kondisi serupa tidak terjadi di provinsi lain.

Gubernur Khofifah semakin optimistis penerimaan daerah mampu mengalami peningkatan meski dalam situasi pandemi Covid-19.

Khususnya untuk sektor pajak, pada semes-

ter II tahun anggaran 2020 ditergetkan meningkat sebesar 20,4 persen atau Rp 2,097 triliun. Penyesuaian target penerimaan pajak daerah tersebut tertuang dalam Perubahan APBD tahun 2020 sebesar Rp 12,39 triliun dari target awal Rp 10,28 triliun. Gubernur Khofifah yakin, kenaikan target ini akan dapat dicapai seiring dengan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat Jatim dalam membayar pajak.

"Stimulus keringanan pajak telah berhasil menggairahkan penerimaan pajak di semester I. Maka di semester II ini, antusiasme masyarakat dalam membayar pajak dengan memanfaatkan pemutihan diharapkan juga akan terus meningkat," tutur Gubernur Khofifah.

Selain stimulus keringanan pajak, Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi bagi wajib pajak patuh melalui undian tabungan umroh.

Tahun ini, tabungan Umroh dibagikan hingga dua gelombang pengundian. Pengundian pertama pada 12 Agustus 2020, dan undian gelom-

bang kedua dilakukan menyongsong momentum peringatan HUT ke-75 Jatim pada Kamis 8 Oktober 2020. "Penerimaan pajak daerah ini akan menjadi energi yang luar biasa untuk percepatan pembangunan di Jatim. Kami akan tetap optimis bersama masyarakat Jatim yang semakin tinggi kesadarannya terhadap kewajiban membayar pajak," pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Mohammad Yasin menambahkan, hingga 7 Oktober penerimaan pendapatan telah mencapai Rp 10,25 triliun atau 82,7 persen dari target Rp 12,39 triliun. Pihaknya optimis, dengan berbagai kebijakan dan arahan Gubernur Khofifah target penerimaan pajak akan tercapai.

"Berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan Gubernur Khofifah memberikan energi luar biasa bagi Bapenda Jatim sehingga dapat memaksimalkan potensi pajak dari masyarakat," pungkas Yasin. [tam*]

Target Pendapatan Sektor Pajak dalam PAPBD 2020 Rp 12,39 Triliun Realisasi sampai dengan 7 Oktober Rp 10,25 Triliun

KEBIJAKAN STIMULUS PAJAK DI ERA PANDEMI COVID-19

Pembebasan sanksi administratif PKB BBNKB mulai 3 April - 31 Agustus

Diskon Corona sebesar 5 persen untuk kendaraan Roda 4 dan 15 persen untuk kendaraan roda 2

Pemutihan sanksi PKB dan BBNKB serta pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya

Undian tabungan umroh bagi wajib pajak patuh

PEMANFAATAN STIMULUS OLEH WAJIB PAJAK - Pembebasan Sanksi dinikmati 347.886 wajib pajak, penerimaan Rp 134,83 miliar - Diskon Corona dinikmati 3.357.395 wajib pajak, penerimaan Rp 1,39 triliun - Pemutihan (hingga 6 Oktober) 210.781 wajib pajak, penerimaan Rp 108,32 miliar Total insentif pajak yang diberikan Pemprov Jatim (Loss) Rp 165,78 miliar

BAYARLAH PAJAK TEPAT PADA WAKTUNYA

Senin Legi, 12 Oktober 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 4

Mujiaman Pastikan Majukan Surabaya Berbasis Kampung Surabaya, Bhirawa Calon wakil wali kota Surabaya, Mujiaman memastikan program pembangunan berbasis kampung akan menjadi fokus pemerintahannya bersama calon Wali kota Mahfud Arifin bila terpilih sebagai pemimpin kota Surabaya.

“Kita akan mengembangkan kampung kampung dengan berbagai program pengembangan baik terhadap manusianya maupun fasilitasnya,” ujar Mujiaman saat bertemu

masyarakat di kawasan Semampir Barat, Sukolio, Minggu (11/10).

Pria yang pernah menahkodai PDAM Surya Sembada ini memastikan perbaikan sarana kampung termasuk sarana ekonomi dan pendidikan akan menjadi prioritasnya bila terpilih nanti.

“Program 150 juta per rt/rw adalah tahap awal untuk mendorong perkembangan kampung yang merupakan basis pembangunan di Surabaya. Dan ini

sangat bisa disediakan oleh kota Surabaya untuk mengembangkan kehidupan masyarakat kota,” ujar Mujiaman.

Selain itu untuk mengembangkan sumber data manusia, Mujiaman juga memastikan pendidikan masyarakat akan lebih terjamin. “Pendidikan akan tetap gratis bahkan lebih. Insya Allah,semua yang berkesempatan untuk kuliah akan bisa kuliah tanpa harus berat di biaya,” ujar Mujiaman di hadapan warga RW 04 Medokan Semampir kemarin.

Di akhir pernyataannya Mujiaman memastikan semua program Pemkot yang bagus akan tetap diteruskan bahkan diperbaiki lebih baik. “Ada kabar negatif kalau MAJU menamg maka ada banyak program dipangkas. Dengan ini saya nyatakan kabar itu tidak benar, yang baik akan kita teruskan bahkan lebih baik lagi,” tutup alumnus ITS ini disambut aplaus dari masyarakat. [gat]

gatot suryowidodo/bhirawa

Calon wakil wali kota Surabaya, Mujiaman saat bertemu warga RW 04 Medokan Semampir kemarin.

Iklan Kampanye Paslon Kepala Daerah Diatur PKPU Kabupaten Malang, Bhirawa Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang hingga kini belum meredah, maka hal ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi angka pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

alimun hakim/bhirawa

Astiti Cawabup Nomer urut satu saat blusukan berjanji berikan modal ke pedagang dan Cabup nomer urut 2 Yuhronur Efendi blusukan menawarkan pengoptimalan embung desa dan pariwisata.

Astiti Suwarni Janji Beri Modal Pedagang, Yuhronur Tawarkan Embung Desa dan Pariwisata Lamongan, Bhirawa Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan nomor urut satu dan dua gemar blusukan ke desa - desa yang ada di Lamongan.Keduanya berlomba mengambil hati masyarakat untuk memilihnya di Pemilu Lamongan Tahun 2020 9 Desember nanti.

Cawabup nomor urut satu Astiti Suwarni blusukan menyapa pedagang Blimbing untuk mengetahui kondisi perekonomian ditingkat menengah kebawah. Tak hanya itu daei pantauanya ahirnya Cawabup

pasangan Suhandoyo ini menjanjikan program bantuan modal kepada para pedagang.

Astiti Suwarni yang kerap disapa Astried Wahid kepada wartawan mengatakan, blusukan ke pasar tradisional yang sekian kalinya untuk mengetahui kondisi perekonomian di tingkat menengah kebawah.

“Kami pasangan Suhandoyo-Astiti Suwarni, punya program bantuan modal bagi para pedangan. Itu komitmen kami, demi kemanfaatan

bersama yang lebih besar,” ujar Astiti, Minggu (11/10).

Selain memiliki program bantuan modal kepada pelaku usaha, pasangan nomor urut satu tersebut juga akan mempermudah pinjaman modal bagi para pedagang serta mempermudah perizinan.”Pasti kita akan kita permudah nanti proses peminjaman permodalan dan izin usahanya,” jelas Astried Wahid.

Dengan demikian, program visi misi yang dimiliki Suhandoyo-Astiti Suwarni diharapkan dapat mening-

katkan kesejahteraan masyarakat dibawah, terutama kepada para pedagang diseluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lamongan.

Sementara itu Calon Bupati nomer urut 2 Yuhronur Efendi juga gemar melakukan blusukan.Beberapa kali dirinya turun menyapa masyarakat juga sering mengunjungi para pedagang.

Dalam Blusukan di Blawirejo Kedungpring Yuhronur mengakui akan mengoptimalkan embung di desa - desa untuk pengoptimalan pengairan. [aha.yit]

Sehingga untuk menekan angka penurunan partisipasi pemilih, tentunya harus ada publikasi kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang diberbagai media.

Jika diizinkan, kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nuning Rodiyah, Minggu (11/10), kepada sejumlah wartawan, media untuk diberikan kesempatan membuka spot iklan sepanjang kampanye, dan tidak hanya selama 14 hari saja.

Karena Paslon Kepala Daerah yang maju di Pilkada 2020 ini, untuk melakukan kampanye di media telah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan waktu yang diberikan mulai 22 November-5 Desember 2020.

“Apalagi di masa Pandemi Covid 19 ini, potensi disinformasi sangat banyak sekali, khususnya di masa kampanye paslon seperti sekarang ini.Dan berdasarkan PKPU, paslon tidak diperbolehkan memasang iklan secara mandiri,” jelasnya.

Menurut Nuning, iklan kampanye paslon yang paling aman di media konvesional, seperti televisi, radio, dan media cetak. Sehingga untuk saat ini, para Paslon Kepala Daerah belum diperbolehkan untuk melakukan press conference secara offline, namun bisa dilakukan secara online.

Sedangkan bagi paslon yang akan memasang iklan

kampanye di televisi dan radio, berbentuk komersial atau layanan masyarakat dengan ketentuan, sepert di televisi berdurasi 30 detik. Dan untuk iklan di radio berdurasi 60 detik, serta untuk tayangan iklan per hari maksimal 10 spot pada lembaga penyiaran.

“Untuk tarif telah di sepakati KPI yakni dengan tarif yang kompetitif. Namun, semua itu tergantung dari seberapa kuat anggaran kampanye yang dinsediakan KPU untuk peserta Pilkada beriklan di televisi, radio, dan media cetak,” papar dia.

Disisi lain, Rodiyah juga menyampaikan, dalam Pandemi Covid-19 ini, para jurnalis yang melakukan peliputan tahapan kampanye Paslon Kepala Daerah hingga pelaksanaan pencoblosan paslon, keselamatannya harus mendapatkan jaminan agar tidak terinveksi Covid-19.

Karena tuntutan pekerjaan yang tidak boleh menolak apabila ada undangan dari peserta Pilkada untuk diminta melakukan peliputan. Dan koordinasi dari masing-masing media juga harus di lakukan, bagaimana antar satu media dan media lain harus ada strategi untuk penayangannya.

“Dalam Pilkada 2020 yang digelar secara serentak se-Indonesia, KPI memiliki beberapa kendala KPI. Diantaranya, peretasan website penyelenggara pemilu, yang hal ini kita khawatirkan, lalu politisasi bantuan sosial (bansos) jika ada calon Kepala Daerah incumbent yang mempunyai dana lebih untuk kemudian di salurkan kepada masyarakat secara berlebihan,” tuturnya. [cyn]

Relawan BAGAS Siap Gotong Royong Menangkan Pasangan TEGAS Pasuruan, Bhirawa Para pemuda dari berbagai elemen masyarakat mendukung penuh pasangan calon(paslon)nomerurutdua,RahartoTeno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari (TEGAS).

Relawan yang terdiri dari Banteng Muda, komunitas milenial, Ormas Kepemudaan, Srikandi Berdaulat menyatakan siap memenangkan paslon TEGAS.

Koordinator BAGAS Kota Pasuruan, Jibon menyatakan dukungan tersebut berdasarkan atas komitmen TEGAS dalam upayanya memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

“Para relawan ini sangat solid dan militan menjadi garda terdepan.

Karenanya, kami akan berada di barisan terdepan untuk mengawal

paslon TEGAS memenangkan Pilwali Kota Pasuruan,” tandas Jibon, Minggu (11/10).

Ia menjelaskan dengan prinsip gotong royong dalam pengorganisiran, penggalangan suara untuk memenangkan Paslon TEGAS menjadi Wali Kota Pasuruan mendatang semakin militan dan solid. [hil]

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 5

Perkawinan Anak di Jatim Meningkat Saat Pandemi Surabaya Tertinggi DPRD Jatim, Bhirawa Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih menyebutkan perkawinan anak di Jatim meningkat tajam. Hal ini terlihat dari izin dispensasi usia menikah pada Pengadilan Agama (PA) di Jatim.

“Saat ini sedang kita kaji karena saat ini kan masa pandemi Covid-19, yang harusnya anak-anak dalam kondisi penuh pengawasan orang tua karena sekolah di rumah, kenapa kok justru meningkat,” ujar Hikmah saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi E lainnya ke Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Kota Batu, Jumat (9/10).

Menurut Politisi PKB ini, berdasarkan pengalamannya sebagai pendamping anak, pernikahan anak ini kebanyakan diikuti oleh kekerasan seksual. Bukan perkawinan alami, tapi menurutnya karena married by accident. “Nah kenapa pada masa pandemi ini justru naik, ini yang sedang kita cari penyebabnya,” katanya.

Hikmah mengatakan untuk Madura merupakan daerah tertinggi kekerasan seksual.

Bahkan menurutnya pelakunya tidak sedikit dari tokoh masyarakat. “Ini harus ada intervensi dari provinsi. Kalau sebuah kabupaten/kota tidak ada layanan, menurut Komisi E Pemprov wajib hadir. Ada pembiaran pada pernikahan dini dan kekerasan seksual di Madura,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi E lainnya, Mathur Husyairi mengatakan di Madura kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan memang terus meningkat. Ia menyayangkan 4 kabupaten di Madura ini belum memberikan tempat yang aman bagi korban-korban kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap anak.

“Untuk Bangkalan memang sudah dianggarkan, tapi lahannya belum disiapkan.

Kami berharap Pemprov Jatim hadir. Minimal di Madura ada satu tempat untuk me-

istimewa

Komisi E DPRD Jatim mencari masukan untuk pembahasan Raperda tentang R.APBD TA 2021 ke UPT PSPA Batu, Jumat (9/10).

nampung para korban ini yang nantinya bisa digunakan untuk rehabilitasi menghilangkan trauma,” katanya.

Politisi PBB ini menambahkan pihaknya sudah beberapa kali melakukan pendampingan kepada korban-korban kekerasan seksual. Kebanyakan saat dipanggil untuk sidang, biasanya korban ini mendapatkan ancaman jika tidak dikawal dengan ketat. “Jadi kami berharap Bu Gubernur Khofifah bisa menganggarkan UPT khusus untuk anak-anak yang menjadi korban ini,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Andriyanto mengatakan membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan dispensasi perkawinan anak meningkat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per tanggal 2 Oktober ada 1.221 kekerasan perempuan dan anak, 730 diantaranya pada anak. Sementara itu 49,2 persen kekerasan seksual disusul kek-

erasan psikis baru fisik. Kemudian 61 persen kekerasan itu ada pada rumah tangga.

“Ini fenomena gunung es, bisa jadi yang tidak lapor banyak sekali, ini yang harus diwaspadai,” katanya.

Andri menambahkan untuk perkawinan anak di Jatim tahun 2019 sebanyak 11,1 persen.

Akan tetapi menurutnya tahun 2020 ini bisa jadi meningkat. “Yang paling tinggi adalah Surabaya hingga saat ini sudah mencapai 12.500 dispensasi perkawinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Andri mengatakan dispensasi perkawinan anak adalah misalnya usia menikah perempuan minimal 19 tahun, kalau misalnya dibawah usia itu atau sudah berhubungan suami istri maka pengadilan agama harus memberikan dispensasi.

“Ini tidak bisa menyalahkan pengadilan atau orangnya, tapi yang harus diturunkan adalah penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya adalah faktor pendidikan maupun pekerjaan. Untuk menurunkan ini kita bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). [geh*]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Legi, 12

Adaptasi Kebiasaan Baru, Ubaya Redesign Tempat Wisata Peluncuran Awal Edu Eco Agrowisata IOC Mojokerto, Bhirawa Edu Eco Agrowisata de-Farm Intagrated Outdoor Campus (IOC) Universitas Surabaya (Ubaya) mulai dibuka untuk umum dengan menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru. Pembukaan ini ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita oleh Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, S.Sos., M.M. bersama Direktur IOC Ubaya Traning Center (UTC), Prof. Joniarto Parung Kampus Ubaya III, IOC UTC, Trawas, Mojokerto.

Program Edu Eco Agrowisata deFarm IOC Ubaya akan dibuka mulai Sabtu, 17 Oktober 2020, setiap Sabtu dan Minggu pukul 09.00 - 17.00 WIB ini. Direktur IOC UTC Ubaya, Prof.

Joniarto Parung mengungkapkan memasuki era adaptasi kebiasaan baru, kampus III Ubaya telah mempersiapkan berbagai destinasi wisata bagi kedatangan pengunjung tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Tidak hanya dinikmati oleh mahasiswa, alumni, atau karyawan Ubaya saja, tetapi juga terbuka untuk umum setiap hari "Sebelumnya pengunjung mayoritas dalam kelompok atau rombongan dan didampingi oleh dosen/staf sebagai trainer. Sekarang

disetiap destinasi telah diberikan papan informasi sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan alam dan belajar secara mandiri. Pengunjung juga dapat berkeliling menikmati keanekaragaman tanaman yang diproduksi dan disediakan di IOC seperti salak, cokelat, kelengkeng, durian, dan sebagainya," ungkap pria yang juga Ketua Edu Eco Agrowisata.

Merebaknya Covid-19 membuat aktivitas Edu Eco Agrowisata sempat berhenti pada pertengahan Maret 2020 sampai akhir Juni 2020.

Karenanya, Prof. Joni merasa perlu melakukan adaptasi agar bisa menerima pengunjung serta mendapat penghasilan kembali dari kegiatan

Edu Eco Agrowisata. Adaptasi yang dilakukan oleh tim Ubaya adalah mendesain ulang lokasi wisata sesuai dengan kebiasaan baru (new normal).

"Kami lakukan tahapan desain ulang yang dilakukan tim Ubaya dengan memanfaatkan dana hibah Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) dari Kementerian Riset/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada empat tahapan desain ulang yaitu discover, define, develop, dan deliver," ujar dia.

Prof Joni, menjelaskan untuk tahapan pertama discover, pihaknya mencari alternatif model penawaran paket secara tepat yang memugkinkan pengunjung tidak saling berinteraksi mengingat pemberlakukan protokol kesehatan. Kedua tahapan define, menganalisis setiap alternatif secara detail dengan mengkaitkan kondisi nyata yang dimiliki oleh Edu Eco Agrowisata de-Farm IOC Ubaya.

"Dengan memanfaatkan lahan yang belum termanfaatkan secara optimal untuk ditanami sayuran organik serta membuka lokasi Edu Eco Agrowisata untuk kunjungan perorangan atau keluarga tanpa pe-

Beberapa pengunjung terlihat memberi sapi di Edu Evo Agrowisata IOC Ubaya yang merupakan alternatif wisata edukasi dan konservasi alam.

latihan, merupakan dua alternatif yang paling memungkinkan untuk dijalankan," jelasnya Lebih lanjut, tahap ketiga develop menciptakan pengembangan program hingga melakukan simulasi dan evaluasi seperti pada tanaman sayur organik. Pada tahap ini pula dikembangkan sistem penyampaian informasi yang efektif kepada calon

pengunjung, yang diawali dengan penetapan target pasar utama.

Terakhir, tahap deliver dengan membuat time schedule untuk mengeksekusi kedua alternatif yang feasible. Sementara itu, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, S.Sos., M.M berharap Edu Eco Agriwisata de-Farm Intagrated Outdoor Campus (IOC) Ubaya bisa dikembang-

kan terus. Ia menilai tempat wosata edukasi tersebut sebagai aset untuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ke depan. "Di museum ini menceritakan bagaimana leluhur yang hidup disekitar gunung penanggungan.

Dari sini kearifan lokal jadi ciri khas kehidupan. Sehingga ini yang bisa menjadi daya tarik masyarakat umum," ujar dia. [ina]

Kolaborasikan Pendidikan dan Industri di Kabupaten Malang

BANGKU POJOK

Ditjen Pendidikan Vokasi Perkuat Link and Match

Gelar Bimtek Otomatisasi Perpustakaan Berbasis INLISLite Tuban, Bhirawa Perkembangan teknologi membawa dampak pada pengelolaan perpustakaan dengan lebih modern. Langkah ini menjadi sebuah keharusan agar perpustakaan tetap eksis di tengah hilir mudiknya teknologi informasi.

Menangkap peluang tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tuban mengembangkan pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi, salah satunya dengan mengadopsi program INLISLite atau Integrated Library System.

Kepala Dispersip Tuban, Joko Priyono, SH., M.Hum., menjelaskan INLISLite merupakan perangkat lunak aplikasi otomasi perJoko Priyono, SH., M.Hum pustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang berguna manajemen informasi perpustakaan terintegrasi. Sejak tahun 2017, Dispersip Tuban mulai menerapkan INLISLite pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Tuban. "Yang selanjutnya dikembangkan pada perpustakaan di tingkat kecamatan," ungkap Joko Priyono saat ditemui di ruang kerjanya (9/10).

Keberhasilan penerapan INLISLite pada Perpustakaan yang dikelola Pemkab, menjadikan Dispersip Tuban mengembangkan INLISLite untuk perpustakaan sekolah mulai dari tingkat SMA, SMP, dan SD. Dispersip juga intens memberikan pendampingan dan monitoring terkait otomatisasi perpusatakaan.

"Namun karena adanya Pandemi Covid-19, pendampingan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomatisasi Perpustakaan dilakukan secara virtual," jelasnya. [hud]

Kepala Dinas Pendidikan dsn Kebudayaan Kabupaten Situbondo H Achmad Djunaidi bersama isteri mengikuti simulasi resepsi pernikahan diera pandemi Covid-19.

Dispendikbud Simulasi Resepsi Pernikahan di Masa Pandemi

Situbondo, Bhirawa Pemkab Situbondo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, melakukan simulasi penyelenggaraan resepsi pernikahan di era pandemi Covid 19. Hal itu dilakukan agar warga punya panduan yang ideal, Dispendikbud Kabupaten Situbondo menggelar simulasi kemarin.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Achmad Djunaidi, lembaganya menggelar simulasi acara pernikahan sesuai dengan panduan protokol kesehatan yang helat di halaman kantor setempat. Hadir diantaranya, sebut Djunaidi, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama sejumlah pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Situbondo.

"Termasuk semua karyawan Dispendikbud Kabupaten Situbondo ikut mendukung kegiatan tersebut," jelas mantan Kadisnaker Kabupaten Situbondo itu.

Djunaidi kembali menimpali kegiatan simulasi pernikahan diera pandemi Covid 19 bertujuan untuk memvisualisasikan serta menggambarkan proses sebuah pernikahan dimasa pandemi, Artinya, sebut Djunaidi, prosesi pernikahan dimasa pandemi Covid 19 dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan. "Mulai dari prosesi walimatul nikah sampai acara resepsi pernikahan harus sesuai dengan prokes. Kami berharap, simulasi ini bisa menjadi panduan yang baik bagi masyarakat sebagai salah satu acuan penyelenggaraan pernikahan sesuai dengan prokes," ujar Djunaidi. [awi]

Kab Malang, Bhirawa Dalam meningkatkan kualitas kelulusan pendidikan vokasi di Indonesia, harus ada link and match antara lingkungan pendidikan dan industri. Harapannya, agar kualitas lulusan pendidikan dapat relevan dengan yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto, Minggu (11/10), kepada wartawan menegaskan, untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi dengan industri perlu adanya program link and match.

"Pelaksanaan nantinya akan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pengelola lembaga pendidikan, dan industri.

Sehingga dengan begitu otomatis akan berdampak kepada peningkatan kualitas peserta didik di pendidikan vokasi," jelasnya.

Hal itu, jelas Wikan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpers) Joko Widodo tentang program pembangunan Indonesia dalam jangka waktu lima tahun mendatang, terutama dibidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk bisa mewujudkan program tersebut,

GALERI

Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wika Sakarinto

maka pihaknya melakukan kerjasama dengan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang, yang disepakati dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

"Dengan kerjasama tersebut, maka KEK Singhasari tercatat sebagai KEK pertama di bidang pengembangan teknologi, yang hal ini sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari," terangnya. [cyn]

SISWA

Dua Alumni UK Petra Juarai Kompetisi Tugas Akhir se-Indonesia Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi (kanan) didampingi Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya (paling kiri) di gedung DPRD, Jumat (9/10).

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun pada penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021, di gedung DPRD setempat, Jumat (9/10). Tampak di depan Wali Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun dan kedua Wakil Ketua DPRD.

Pimpinan DPRD dan Wali Kota Madiun Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2021 Tanpa Mengubah Total Pagu Anggaran Belanja Pada Masing-masing Perangkat Daerah Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 antara Pimpinan DPRD Kota Madiun dan Wali Kota Madiun di gedung DPRD setempat Jumat (9/10). Sidang Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya Wali Kota Madiun, Maidi dalam sambutannya maupun kepada wartawan usai sidang menyatakan, Pemkot Madiun bersama DPRD Kota Madiun sepakat untuk melakukan perubahan terkait penambahan kegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tidak terdapat dalam RKPD tahun anggaran 2021 Perubahan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) pada nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan tanpa merubah total pagu anggaran. Rinciannya yakni dari 161 program, 315 kegiatan, dan 763 sub kegiatan dengan total pagu Rp 1.112 triliyun. Setelah penyesuaian berubah menjadi 165 program, 407 kegiatan, dan 987 sub kegiatan. Kala itu, sebenarnya total belanja Pemkot Madiun yang diajukan mencapai Rp 1,278 triliyun. Dikatakan Wali Kota, penurunan itu disebabkan adanya kebijkan penghapusan pajak di beberapa sektor di masa pandemi selama ini.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam menjalankan program dan berharap program tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Madiun. “Kami mengajak seluruh elemen dan masyarakat untuk ikut membangun dan mendorong guna ikut mempercepat langkah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun ini,” kasta Wali Kota Maidi.

Wali Kota juga mengatakan, dengan begi-

Dua alumni Universitas Kristen (UK) Petra program studi Arsitektur torehkan prestasi membanggakan.

Pasalnya, mereka berhasil menjadi juara pada Kompetisi Tugas Akhir Mahasiswa Arsitektur Indonesia ke17. Pada kompetisi ini, UK Petra berhasil memenangkan dua dari lima kategori lomba yang ada.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Surabaya

Wali Kota Madiun, Maidi dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH mengangkat berita acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 disaksikan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya (paling kiri) di gedung DPRD, Jumat (9/10).

tu, target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah di tahun depan masih sesuai dengan dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati bersama dan belum menyesuaikan dengan dinamika peraturan yang ada. “Memang ada perubahan karena SOTKnya berubah. Maka ada beberapa OPD yang pecah lalu menggabung ke OPD lain, ada OPD yang digabungi. Jadi yang dulu mungkin anggarannya OPD ini sedikit karena digabungi menjadi banyak. Ini jelas sudah kita siapkan semuanya,”jelasnya.

Terkait dengan program prioritas di tahun 2021. Wali Kota mengatakan pihaknya memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Disamping itu juga tak mengesampingkan penanganan wabah Covid-19.

“Yang jelas, berita acara kesepakatan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kota Madiun TA 2021 mendatang.

Dengan harapan lebih efisien dan bermanfaat untuk warga Kota Madiun,”kata Wali Kota Madiun, Maidi berharap.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun,

Andi Raya BMS, kepada wartawan usai sidang menyatakan, tidak ada kegiatan lain yang ditambahi dalam KUA-PPAS yang sudah di syahkan atau digedok pada 4 Agustus 2020 lalu. Perubahan KUA-PPAS hanya menyesuaikan pelimpahan urusan dari satu dinas ke dinas lain saesuai amanat permendagri.

“Tanpa mengubah total pagu anggaran belanja pada masing-masing perangkat daerah, ”jelasnya. Ditanya, apakah DPRD Kota Madiun ada target dalam sidang DPRD pada tahun 2020 ini, karena Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 antara Pimpinan DPRD Kota Madiun dan Wali Kota Madiun lebih awal ?.

Spontan Andi Raya BMS menyatakan, memang hasil konsultasi ke Kemendagri mendapat apresiasi. Kota Madiun menjadi daerah yang cukup sigap dan cepat dalam melakukan penyesuaian permendagri. Kemudia turun evaluasi dari Gubernur Jatim untuk dijadikan acuan dalam perubahan KUAPPAS itu. “Karena itulah Kota Madiun dapat acungan jempol,”kata Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS. [dar.adv]

Untuk dapat mengikuti kompetisi ini, mahasiswa yang menjadi peserta haruslah memiliki nilai pada Tugas Akhirnya minimal AB atau diatas B serta harus mendapat surat rekomendasi dari prodi. Kompetisi yang berlangsung secara online tersebut diikuti oleh 80 peserta yang lolos seleksi administrasi dari 22 universitas di seluruh Indonesia. Mengangkat tema Arsitektur Tanpa Studio, kom-

Richard Cahya Nugraha yang meraih juara 1 untuk kategori Cultural and Artistic

Alumni UK Petra yang meraih juara 1 kategori Technical Studies, Patricia Marissa.

petisi ini terdiri dari tiga tahapan.

Yaitu seleksi administrasi, penjurian internal dan penjurian eksternal.

Salah satu alumni UK Petra yang meraih juara 1 kategori Technical Studies, Patricia Marissa. Dalam tugas akhirnya ia mengangkat konsep stadion berstandar internasional yang memiliki desain stadion yang unik dan fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan serta dapat menampung kegiatan olah raga harian atau akhir pekan masyarakat setempat untuk menjaga keberlangsungan penggunaan stadion.

"Surabaya akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2021. Akan tetapi apakah stadion (Surabaya Sports Center) yang ada sudah memenuhi standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA)? Karena itu saya mengangkat isu ini," ujar alumni yang lulus dengan IPK 3,87.

Patricia merinci, masalah utamanya banyak kasus stadion yang dulunya sebagai tempat penyelenggaraan acara sepak bola besar terbengkalai setelah acara usai. Hal itu

ia sayangkan karena masih bisa digunakan untuk perawatan.

"Ekspresi tampilan stadion ini terinspirasi dari Kota Pahlawan Surabaya, yang berupa senjata tradisional Surabaya (bambu runcing / bambu runcing) dan diartikan sebagai tiang-tiang runcing," ujar dia, Minggu (11/10). Patricia menambahkan beragam fasilitas antara lain retail & merchandise store, foodcourt, museum olahraga, hall of fans, bike tour, photo point, sport library, ruang permainan interaktif, hall yang dilengkapi dengan tempat duduk dan panel fun-fact, arena bermain, olahraga taman, dan pusat kebugaran.

"Sehingga masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam penggunaan stadion setiap hari dan mereka dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya berolahraga," kata Patricia. Raihan prestasi juga ditorehkan Richard Cahya Nugraha yang meraih juara 1 untuk kategori Cultural and Artistic. Dalam kompetisi tersebut, Richard membuat karya bertajuk Contextual Sustainable Monastery and Retreat House. [*]

rawa

AYAAN Oktober 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7

JATIM MEMBANGUN

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 8

Usulkan 13 Ribu UMKM Dapat Banpres

Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) telah mengusulkan sekitar 13 ribu lebih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan bantuan Presiden (Bantpres) produktif.

Ditengah aksi demo ricuh di depan DPRD Kabupaten Situbondo, personil polisi sempat membagikan makanan kepada aktivisi PC PMII Jumat (9/10).

Polisi Bagikan Makanan untuk Demonstran Situbondo, Bhirawa Aksi demo menentang pengesahan omnibus law oleh DPR RI di depan Kantor DPRD Kabupaten Situbondo berlangsung ricuh Jumat (9/10). Suasana aksi demo awalnya berjalan normal yang diawali dengan konvoi rombongan mahasiswa PMII mulai dari GOR Baluran hingga Kantor DPRD Situbondo. Setelah ada pembakaran keranda mayat, polisi bersigap dengan melarang mahasiswa dan sempat menyemprotkan water kanon kearah kerumunan mahasiswa.

Pengamatan Bhirawa, disela sela aksi demo ada sejumlah personil polisi yang kelihatan membagi bagikan makanan kepada pendemo. Para

penegak hukum itu tidak canggung menawarkan makanan yang terdiri dari buah semangka serta camilan kepada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Situbondo.

Termasuk juga membagi bagikan kepada Aliansi Masyarakat Situbondo dan elemen yang lain.

Ya kami membagi bagikan makanan ini kepada mahasiswa usai menggelar aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Situbondo,” jelas salah satu polisi.

Sementara itu Asad koordinator aksi demo mengatakan, ia bersama koleganya patut mengucapkan terimakasih kepada personil polisi yang ikhlas membagi bagikan

KELANA JATIM

Pedagang Pasar Batu Sebar Selebaran Tolak Relokasi Kota Batu,Bhirawa Para pedagang Pasar Besar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) belum menyerah untuk menolak relokasi sebagai bentuk penolakan terhadap DED Revitalsasi Pasar yang telah disosialisasikan Pemkot beberapa waktu lalu. Sekarang HPP membuat selebaran tentang penolakan pedagang dengan judul ‘Swarane Wong Pasar’. Kemudian puluhan bahkan ratusan selebaran ini ditempel di setiap sudut Pasar Besar Kota Batu.

Dalam selebaran tersebut, HPP menulis bahwa warga Pasar Besar Batu menolak Detailed Engineering Design (DED) atau rancangan desain detal revitalisasi Pasar Besar Kota Batu.

Dan sebagai bentuk penolakan tersebut maka HPP menyatakan menolak untuk direlokasi. Diketahui, lokasi relokasi pedagang pasar rencananya berada di kawasan parkir Stadion Brantas Kota Batu.

“DED atau denah pembangunan pasar yang disosialisasikan saat ini ditolak, karena mengabaikan saran dan pendapat dari pedagang. Pedagang dipaksa untuk kalah dan mengalah dengan alasan lahan pasar adalah milik Pemerintah Kota Batu, bukan milik pedagang,”ujar salahsatu paragraf yang ada di selebaran yang dibuat HPP, Minggu (11/10).

Dijelaskan Wakil Ketua HPP Kota Batu, Johan Bambang Irawan bahwa pembuatan selebaran ini dilatar belakangi warga pasar yang menuntut kejelasan anggaran dari revitalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dirasa masih belum jelas. Karena dikhawatirkan saat anggaran tidak sesuai dengan awal sejumlah Rp 200 miliar ditakutkan harus merubah desain.

“Kita khawatir ketika alokasinya mengecil dan akhirnya harus merubah desain lagi. Karena secara nasional semua anggaran terfokus buat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Johan. [nas]

makanan kepada mahasiswa usai demo Jumat kemarin.

Bagi Asad, pembagian makanan itu merupakan wujud rasa kebersamaan antara polisi sebagai penegak hukum dengan mahasiswa sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

“Kami berterimakasih,” jelas Asad.

Di sisi lain, Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifa’i menegaskan, dalam aksi demo kemarin pihaknya menerjunkan personil gabungan yang terdiri dari pasukan Dalmas Polres, Brimob Kie 3 Den B Polda Jatim serta personil Kodim 0823 berikut Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbon-

do. “Pengamanan unjuk rasa kemarin kami mengedepankan preventif dan humanis melalui himbauan kepada peserta aksi. Ini agar tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi sehingga berjalan dengan damai,” ujar Kapolres Imam.

Kapolres Imam sangat mengapresiasi kepada peserta aksi demo dari kalangan mahasiswa dan masyarakat serta seluruh anggota TNI/Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan sehingga penyampaian aspirasi berjalan tertib. Selain memberikan himbauan, lanjut Kapolres Imam, ia juga sempat ikut mendinginkan suasana dengan melibatkan Polisi membagikan makanan dan minuman kepada peserta unjuk rasa. [awi]

Disampaikan oleh Kepala Dis- para pelaku Usaha Mikro Kecil Mekoperindag Bondowoso, Sigit nengah (UMKM). Adapun untuk Purnomo, Jumat (9/10). jumlah sasarannya adalah mereka yang tersebut baru sebatas pengusulan mengalami penyusutan omset akibat pandemi Coviddan masih belum ada yang turun. N19. Dalam proses pendataannya sendiri antinya, bantuan akan disalurkan myakni, dilakukan oleh pendamping Uelalui Himpunan Bank Negara (HimMKM yang tersebar di 23 Kecamatan di bara), karena realisasinya berupa nKota Tape ini.

Kata Sigit, upaya on tunai. Diskoperindag dalam hal memulihkan ekonomi UMKM akan ini justru menjadi klaster terakhir. diawali dengan pemberian pelatihan “Jadi kalaupun atau pembinaan peitu usulan dari Dinas, nanti masuknmasaran online. Sebab selama pandya ke rekening. Yang verifikasi dari emi Covid-19, penjualan produk bKementerian,” katanya. erbasis e-commerce dianggap paling eMenurut Sigit, pIhsan Kholil/Bhirawa fektif untuk menjanroses pengusulan Sigit Purnomo gkau konsumen. Pribuan UMKM tersebut dilakukan secara bertahap. enjualan berbasis digital dapat Yang artinya, tergantung kemam- mendongkrak pendapatan usaha puan untuk mengentry, yang dipen- UMKM, sekaligus mempercepat garuhi oleh berbagai faktor. Seperti pemilihan ekonomi.

Selain itu, pihaknya akan mendiantaranya ketersediaan sarana dan prasarana. Kata Sigit, hal itu tidak gelontorkan bantuan pembinaan mungkin semua bisa diakses den- kepada para UMKM yang terdampak Covid-19, dan juga akan gan mudah.

“Kendala-kendala teknis untuk memberikan bantuan alat-alat online kan banyak. Sampai sekarang produksi lainnya, yang tentunya mungkin sekitar 5 ribu data sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Hal ini kita akses,” terangnya.

Dijelaskannya, saat ini Pemerin- untuk mendorong pelaku usaha tah Daerah tengah melakukan pen- a g a r p r o d u k t i v i t a s n y a m e n i dataan untuk recovery ekonomi ngkat. [san]

Masih 98 Desa Belum Cairkan BLT Tahap Tiga Probolinggo, Bhirawa Dana desa (DD) untuk 325 desa di Kabupaten Probolinggo, telah ditransfer ke rekening masing-masing desa. Di tengah pandemi Covid 19, DD diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunas (BLT). Namun, sampai kemarin dari 325 desa se-Kabupaten Probolinggo, 98 desa belum mencairkan BLT DD untuk tahap ketiga. Selain itu 13.192 KPM di 2 Kecamatan Kab Probolinggo ini belum terima BSB (bantuan Sosial Beras).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, Minggu (11/10) mengatakan, penyaluran BLT-DD tahap ketiga masih berjalan.

Penyaluran tahap pertama dan kedua sudah tuntas 100 persen.

BLT-DD tahap pertama mencapai

sekitar Rp 38,4 miliar dan tahap kedua sekitar Rp 39,6 miliar. Sedangkan, penyaluran tahap ketiga sudah mecapai sekitar Rp 26,9 miliar.

“Sejauh ini bantuan untuk warga terdampak pademi Covid-19 belum 100 persen tersalurkan. Dari data kami, terdapat 227 desa yang telah mengalirkan BLT-DD tahap tiga, “katanya, kemarin.

Edy menjelaskan, BLT-DD tahap ketiga sudah mengalirkan kepada 44.860 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu sekitar 69,85 persen dari seluruh KPM BLT-DD. Penyalurannya belum tuntas karena kini menggunakan sistem nontunai di semua desa.

“Semua desa telah melakukan data penerima bantuan. Namun, kuota penerima instruksi masih sama. Ini memang kami tekankan agar bantuan

Warga Sumber saat mengambil jatah bantuan sosial beras.

wiwit agus pribadi/ bhirawa

benar-benar tepat sasaran, “jelas Edy. Dinas PMD juga melakukan pengawasan dan pergerakan penerima penyaluran bantuan langsung. Yak-

ni, dengan menurunkan pegawainya mengecek ke desa-desa. Langkah ini akan dilakukan sampai penyaluran BLT-DD selesai. [Wap]

Pulihkan Ekonomi, Bupati Serahkan Bantuan Meja Dagang untuk Pedagang Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H Fathul Huda memberi perhatian penuh upaya pemulihan ekonomi dan perdagangan di Bumi Wali Tuban pada masa pandemi Covid-19. Salah satunya Bupati memberikan hibah masyarakat terdampak Covid-19.

Penyerahan bantuan hibah berupa meja dagang kepada pedagang di tiga pasar krempyeng, yaitu Pasar Ledok Bonsari, Pasar Bentongan, dan Pasar Jalan Pemuda Kutorejo Tuban ini, diserahkan secara simbolis oleh Bupati pada 15 pedagang di Rumah Dinas Kompleks Pendapa Krida Manunggal Tuban,

Jumat (09/10/2020).

Pada kesempatan itu, Bupati Huda menyampaikan kalau bantuan yang diserahkan memang tergolong kecil namun dapat menjadi stimulus bagi pedagang.

“Harapannya, bantuan tersebut dapat digunakan dengan optimal dalam menjalankan usahanya,” ungkapnya.

Bupati menyatakan pedagang kecil dan kaki lima juga menerima dampak signifikan akibat pandemi covid-19 di kabupaten Tuban. Karenanya, Pemkab selalu mengakomodir keluhan dan aspirasi masyarakat terdampak Covid-19.

Lebih lanjut, Bupati meminta agar masyarakat

khususnya pedagang kaki lima atau pedagang kecil yang membutuhkan bantuan dapatnya menyampaikan apa yang dibutuhkan ke Diskoperindag selaku Dinas yang membidangi.

“Pemkab akan memprioritaskan masyarakat terdampak agar bisa bertahan dan bangkit di masa pandemi saat ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban, Drs. Agus Wijaya menjelaskan bantuan meja dagang dipilih untuk mempermudah pedangan di ketiga pasar tersebut menjual dagangannya. [Hud]

Wabup Minta Bantuan Sosial Beras Tepat Sasaran Pasuruan, Bhirawa Wakil Bupati (Wabub) Pasuruan, KH Mujib Imron meminta agar penyaluran BSB (Bantuan Sosial Beras) di wilayah Kabupaten Pasuruan harus tepat sasaran.

“Terpenting lagi adalah para pendamping juga ikut meng-update terhadap proses pendistribusian BSB ini.

Sebab, pendamping merupakan garda terdepan dalam memantau distribusi bantuan beras ini,” terang KH Mujib Imron, Minggu (11/10).

Pihaknya juga berterima kasih kepada Dinas Sosial hingga Forpimca (Forum Pimpinan Kecamatan) yang berkomitmen untuk mensukseskan seluruh kegiatan pendistribusian beras ke semua penerima.

BSB itu adalah program pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melihat dampak ekonomi masyarakat saat Pandemi Covid-19 yang sudah mencapai 7 bulan.

“Mudah-mudahan Allah SWT menjaga negara ini tetap aman. Terima kasih untuk Dinsos sampai Forpimca yang berperan penting dalam mensukseskan program BSB ini,” jelas KH Mujib Imron,

Minggu (11/10).

Terinci, ada 91.614 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kabupaten Pasuruan menerima BSB. Bantuan itu nantinya didistribusikan mulai hari ini hingga 5 November 2020 mendatang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi menyatakan BSB adalah program jaring pengaman sosial hasil kerja sama antara Kementerian Sosial RI dengan Bulog dan Transportir (DNR). Program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan di masa Pandemi Covid-19.

“Jadwal distribusi sudah ditentukan mulai hari ini sampai 5 November mendatang. Semoga semuanya lancar,” ucap Suwito Adi. Sasaran BSB adalah KPM PKH (program keluarga harapan) yang masih aktif menjadi penerima manfaat PKH pada bulan Juli 2020. Untuk masing-masing KPM menerima bantuan beras 15 kilogram selama 3 bulan, terhitung Agustus hingga Oktober 2020.

Sedangkan beras disediakan oleh Bulog dan selanjutnya didistribusikan oleh Tranportir (DNR) ke KPM. [hil]

Halaman 9

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Fesyar Regional Jawa Akselerasi Ekonomi Syariah Regional Surabaua,Bhirawa Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Jawa 2020 telah selesai digelar pada tanggal 10 Oktober 2020. Rangkaian Fesyar Regional Jawa merupakan rangkaian pembuka kegiatan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF). ISEF yang menginjak kali ke-7 pada tahun ini tengah memasuki babak baru. Penyelenggaraan kegiatan Fesyar dan ISEF yang selama ini dihelat secara offline sekarang dilakukan secara virtual, dengan melibatkan lebih banyak stakeholder dan pencapaian yang fantastis.

Fesyar Regional Jawa Akselerasi Ekonomi Syariah Ekonomian Regional Sebagai bagian dari perjalanan menuju perhelatan ISEF 2020 tersebut, rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Region-

al Jawa 2020 telah selesai digelar dengan tema “Akselerasi Ekonomi Syariah dalam Mendukung Perekonomian Regional”.

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 5 Oktober 2020 hingga penutupan pada malam hari ini, terdiri dari Sharia Fair yang diantaranya mencakup fair, edukasi, lomba dan bussiness matching, & Sharia Forum yang mencakup seminar, talkshow, business coaching dan forum bisnis lainya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah menyampaikan “Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian di atas ekspektasi kami selaku penyelenggara.

Hal ini menunjukkan antusiasme dari seluruh masyarakat untuk terus mempelajari dan menerapkan

prinsip – prinsip syariah dalam seluruh sendi kehidupan, utamanya dalam mewujudkan usaha yang halal dan toyibah”.

“Rangkaian kegiatan sharia forum, yang terdiri dari 8 (delapan) seminar, 9 (sembilan) talkshow dan 9 (sembilan) business coaching.

Minat pelaku usaha untuk mengikuti coaching clinic 1 on 1 juga sangat luar biasa. Jadwal konsultasi selalu terisi penuh dengan total 253 sesi konsultasi, dengan topik antara lain (i) Ekspor, yaitu terkait dengan standarisasi produk, tata cara ekspor dan kepabeanan; (ii) Digitalisasi, terkait dengan optimalisasi sosmed, marketplace; (iii) Sertifikasi, antara lain sertifikasi halal, SNI, HAKI (cipta dan merk); (iv) Visual branding; serta (v) packaging food dan non food”, tambah Difi. [ma]

Selaraskan Langkah, Cegah Covid dan Gerakan Ekonomi Menuju Jatim Makmur Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H. Sutiaji, Mewakili Pemerintah Kota dan segenap warga kota Malang, menyampaikan selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Semoga semakin “Basuki” (Makmur) warganya, tentu untuk menuju dan menggapainya diperlukan energi dan modal yang kuat. Sejalan dengan sesanti Jer Basuki Mawa Bea. Apa saja energi dan modal itu, antara lain bergerak secara dinamis gerak pembangunan dari kota kota dan kabupaten kabupaten yg ada didalamnya. “Termasuk dari kami kota Malang dengan segenap elemen yg ada didalamnya.”ujar Sutiaji.

Pada masa pandemi (covid 19) maka menjadi sangat penting menyelaraskan antara pengendalian kasus covid dengan langkah upaya agar perekonomian daerah tetap bergerak secara positif.

Kota Malang sadar akan hal itu. Karenanya disiplin protokol kesehatan terus dipacu, kampung tangguh yg lahir dari bhumi Arema terus dikuatkan sebagai ujud peran aktif warga untuk cegah dini maupun penanganan kasus secara mandiri dengan dukungan pemerintah, TNI, Polri, Perguruan Tinggi maupun kalangan pengusaha. Inilah spirit pentahelix yg membumi di kota Malang Di sektor ekonomi, kota Malang makin menggeliat. Sektor UMKM menjadi fokus bersama pengembangan e commerce.

Spirit gotong royong dorong ekonomi Kota Malang tetap tumbuh di era pandemi Wali Kota Malang, memproyeksi-

Pemkot Malang terus memacu pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi dengan penguatan pasar online.

Pembangunan Jembatan Kedungkandang menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

kan pada triwulan III/2020, ekonomi di daerah bisa menembus 3,5%. Hal itu dilihat dari indikator ekonomi, seperti realisasi penyaluran kredit perbankan yang masih positif yang mengindikasikan ekonomi masih jalan.”Ini masih berdasarkan proyeksi berdasarkan indikator-indikator karena BPS tidak menghitung pertumbuhan ekonomi per triwulan, melainkan sepanjang tahun,”ujar Walikota Malang yang juga seorang ustadz itu.

Faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, dia menegaskan, yakni sektor perdagangan dan industri olahan, terutama produk makanan olahan. Yang juga mulai tumbuh, sektor pariwisata, seperti perhotelan.

Melihat tren yang menunjukkan masih positifnya pertumbuhan sektor perdagangan, terutama dengan platform daring, maka Pemkot Malang mendorong masyarakat untuk belanja secara online di pasar tradisional di era pandemi yang tambahan positifnya masih terus berlangsung dengan konsep Pasar Rakyat Online sebagai implementasi Malang 4.0 yang ada dalam the future of Malang.

Pertumbuhan transaksi online di Kota Malang sangat signifikan, terutama makanan siap saji. Karena

itulah, tren tersebut perlu ditangkap pedagang yang tergabung di Pasar Rakyat. Ada yang 10 pasar tradisional yang bisa diakses lewat website untuk transaksi, yakni . Pasar Dinoyo (Https://s.id/pasardinoyo), Pasar Blimbing (Https://s.id/pasarblimbing), Pasar Tawangmangu (Https://s.i/pasartawangmangu), Pasar Sukun (Https://s.id/pasarsukunmalang), Pasar Bunul (Https:/ /s.id/pasarbunul), Pasar Oro-Oro Dowo (Https://s.id/pasarood), Pasar Sawojajar (Https://s.id/pasarsawojajar), 8. Pasar Madyopuro (Https://s.id/pasarmadyopuro), Pasar Mergan (Https://s.id/pasarmergan), dan Pasar Klojen (Https://s.id/ pasarklojenmalang).

Dari kota Malang untuk hari Jadi Pemprov Jawa Timur, siap jadi backbone kemajuan Jawa Timur. [adv.humas]

Kemasan rapi barang-barang ini makin diminati dipasar online.

Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko, serta Sekda Wasto selalu kompak.

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 10

Banjir Lumpur Terjang Desa Sumber Brantas Kota Batu Kota Batu,Bhirawa Sabtu (10/10) siang, hujan berkepanjangan mengguyur Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Akibatnya, menjelang Maghrib terjadi banjir lumpur di desa yang menjadi hulu dari sungai Brantas ini. Beberapa rumah warga terendam air yang bercampur lumpur sehingga mengganggu kenyamanan warga.

Kepala Desa Sumber Brantas, Juadi mengatakan bahwa hujan deras memang telah mengguyur desanya selama beberapa hari ini. “Beberapa hari selalu turun hujan, dan pada tiga hari terakhir hujan secara terus menerus,” ujar Juadi, Minggu (11/10).

Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu mencatat tidak ada korban jiwan dalam musibah ini, namun ter-

catat ada lima rumah warga Desa Sumber Brantas yang terendam lumpur. Di antaranya, rumah milik Okmanto, warga RT 4, RW 2 Dusun Lemah Putih. Akibat kejadian ini hampir seluruh perabotan milik Okmanto terendam lumpur.

Kemudian tak jauh dari rumah Okmanto, yaitu rumah Halimah tergenang lumpur di bagian halaman depan rumah. Selain itu, air bercam-

pur lumpur juga masuk dan merusak pada usaha Warung Bakso 09 milik warga Dusun Lemah Putih, Desa Sumber Brantas. Materi lumpur juga menggenangi halaman toko Lismart, serta masuk ke dalam rumah milik Sulikarti yang juga ada di Dusun Lemah Putih.

“Hujan yang turun hampir di seluruh titik di Kota Batu sejak siang mengakibatkan banjir bercampur lumpur turun ke jalan di Desa Sumber Brantas,” kata Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu.

Adapun untuk banjir bercampur lumpur di Desa Sumber Brantas ini, katanya, diakibatkan gorong- gorong yang terlalu kecil, dan tersumbat sampah dan material bawaan banjir yang berupa sisa pakan ternak bercampur tanah. Akibatnya material lumpur meluber ke badan jalan dan mengganggu arus lalu-lintas di desa tersebut.

Ditambahkan Kasi Logistik dan Kedaruratan BPBD Batu, Ahmad Choirur Rochiim bahwa banjir lumpur yang terjadi ini diakibatkan vol-

Hujan berkepanjangan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan terjadinya banjir lumpur di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Sabtu (10/10).

ume hujan yang cukup besar. Sejak siang hari Kota Batu merata di guyur hujan yang deras.

“Hujan deras sejak siang mengakibatkan lumpur dari pegunungan turun masuk ke perkampungan. Karena gorong- gorong yang kecil dan tersumbat sampah campuran sisa pakan ternak serta tanah sehingga menyebabkan banjir lumpur,”jelas Rochiim.

Ia juga menjelaskan bahwa banjir lumpur tidak hanya terjadi sekali di desa ini. Karena itu pihaknya telah melakukan kaji cepat, serta sudah

berkoordinasi dengan perangkat Desa Sumber Brantas dan mendatangkan mobil PMK untuk melakukan pembersihan jalan yang terendam material lumpur.

Dengan kejadian ini BPBD menghimbau kepada semua pihak dan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya banjir susulan. “Selain itu kita merekomendasikan pelebaran gorong-gorong yang sempit untuk penanganan banjir desa Sumber Brantas ke depan,”pungkas Rochim.[nas]

Dewan Minta Pemkot Alokasikan Anggaran untuk Siswa SMA/SMK di Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Meski pengelolaan Sekolah SMA/SMK kini tidak lagi mejadi wewenang Pemkot Surabaya, namun DPRD Surabaya tetap meminta sekaligus mendesak kepada Pemkot untuk tetap memperhatikan nasib dan masa depan siswa-siswa di Surabaya.

Hal ini dikatakan Baktiono, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, yang mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan.

Menurut politisi Fraksi PDIP ini, kedua sektor tersebut merupakan ketentuan wajib yang harus diperhatikan.

“Salah satunya wajib belajar 12 tahun.

Ada perdanya dan harus dilakukan,” jelasnya Selasa (6/10/20) kemarin.

Dia menyebut, jika program wajib belajar 12 tahun ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan di Surabaya program tersebut sudah berjalan pada masa Wali Kota Bambang DH. Dengan adanya program tersebut, kata Baktiono, pemerintah wajib membiayai biaya operasional sekolah.

Semisal biaya perawatan gedung, gaji guru. Untuk sekolah SD SMP negeri semua biaya operasional dibiayai full oleh pemerintah.

Sedangkan untuk sekolah SD SMP swasta pembiayaan operasional sekolah didasarkan pada biaya operasional per siswa (per unit cost) yang diberikan setiap tiga bulan sekali.

“Untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah diperbolehkan mencari sponsor, kecuali sponsor rokok dan

Baktiono Ketua Komisi C DPRD Surabaya minuman keras,” jelasnya. Sementara untuk sekolah SMA/SMK sederajat, kata dia, telah menjadi kewenangan propinsi sejak adanya UU Otonomi Daerah 2014. Namun waktu UU no 23/2014 tersebut ditetapkan pada 2014 hingga 2016 Pemprov Jawa Timur belum mengambil alih kewenangannya.

“Sehingga sejak tahun 2016 ke bawah biaya operasional sekolah SMA/SMK dibiayai Pemerintah Kota Surabaya,” tuturnya. Baru tahun 2017, Gubernur Soekarwo mengambil alih

kewenangan SMA/SMK sederajat sehingga menjadikan sekolah gratis yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya menjadi sekolah bayar yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai gubernur Sukarwo hingga Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Dengan adanya peralihan tersebut banyak warga kota Surabaya yang merasa keberatan dengan biaya sekolah, terutama SPP,” imbuhnya.

Merujuk hal tersebut, Baktiono mengusulkan agar pemerintah kota mengalokasikan anggaran khusus untuk membiayai sekolah siswa siswi berKK dan KTP Surabaya dalam bentuk beasiswa murid tingkat SMA/SMK sederajat pada APBD 2021.

Menurut Anggota dewan lima periode ini banyak siswa siswi SMA/SMK seperti saat pandemi ini yang ijazahnya tidak diberikan karena masih ada tanggungan disekolah. “Buktinya banyak ijazah siswa SMA yang ditahan oleh sekolah. Kenapa? soale durung mbayar,” ucapnya.

“Awak dewe iki bertahun-tahun sudah memberikan beasiswa untuk anak-anak kuliah. Pasti bisa (memberikan bea siswa anak SMA/SMK sederajat,red),” pungkas Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini. [dre.adv]

Tuan Rumah World Habitat Day, Bukti Surabaya Kian Mendunia Suatu kebanggaan bagi Kota Surabaya karena dipercaya menjadi pusat perayaan Hari Habitat Dunia (World Habitat Day) 2020. Perhatian dan sorot mata dunia tertuju pada Surabaya. Ini menjadi bukti sejarah, bahwa Surabaya kian mendunia.

Acara internasional yang digelar secara daring dan luring itu dibuka di Balai Kota Surabaya, Senin (5/10/2020) malam. Delegasi atau undangan yang mengikuti langsung acara itu diwajibkan jaga jarak dan pihak panitia sudah menata meja serta kursi dengan jarak sekitar 2,5 meter. Selain itu, para tamu juga diwajibkan pakai masker dan sebelumnya telah menjalani tes swab dengan hasil negatif.

Saat pembukaan itu, puluhan ribu sorot mata dari belahan dunia tertuju ke panggung yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Panggung itu menjadi tempat penyerahan piagam penghargaan pemenang Scroll of Honour 2020 dan sekaligus menjadi tempat pagelaran seni budaya.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan via virtual. Ia mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi yang menghadiri acara tersebut secara langsung di Surabaya. Menurutnya, sebuah kehormatan bagi rakyat Indonesia bahwa Kota Surabaya dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara The Global Observance of The World Habitat Day tahun 2020.

“Kita bertemu di Kota Surabaya ini untuk meyakinkan kepada dunia bahwa Agenda Baru Perkotaan, New Urban Agenda, tahun 2036 tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saat ini 55 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan.

Di tahun 2050 jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 68 persen. Laju pen-

ingkatan tertinggi terjadi di Benua Asia dan Afrika,” katanya.

Melalui acara Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 ini, Presiden Joko Widodo berharap agar para delegasi dari seluruh negara dapat saling berbagi gagasan, bertukar pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. Di samping itu pula, dapat menjalin kerjasama dan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan ketangguhan kota menghadapi pandemi dan juga bencana lainnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres menyerukan tindakan segera untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dengan jaminan kepemilikan dan akses air, sanitasi, transportasi dan layanan dasar lainnya yang mudah bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak mengingat adanya pandemi Covid-19.

“Akses ke air bersih dan sanitasi, bersama dengan jarak sosial, adalah re-

spons utama terhadap pandemi. Namun, di daerah kumuh terbukti sulit untuk menerapkan langkah-langkah ini,” kata Guterres.

Menurutnya, peningkatan resiko terinfeksi tidak hanya berada di permukiman kumuh, tetapi juga di seluruh kota yang sebagian besar dilayani oleh pekerja sektor informal berpenghasilan rendah, dan mereka tinggal di permukiman informal. Ia pun mendesak kemitraan yang lebih besar, kebijakan pro-kaum miskin, dan peraturan yang diperlukan untuk meningkatkan perumahan di kota.

“Saat ini kami berupaya untuk mengatasi pandemi, mengatasi kerapuhan dan ketidaksetaraan yang telah diekspos, dan memerangi perubahan iklim, sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan potensi transformatif urbanisasi untuk kepentingan manusia dan bumi,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Risma mengatakan menjadi tuan rumah Hari Habitat Dunia 2020 merupakan kesempatan yang patut dibanggakan. Makan-

ya, ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Surabaya sebagai tuan rumah acara global ini. “Namun, karena pandemi, kami harus menggelar acara ini secara hybrid. Pertemuan dilakukan secara virtual dan acara fisik di Surabaya,” kata Wali Kota Risma.

Menurutnya, sepanjang tahun ini, hampir semua negara teruji dengan merebaknya pandemi Covid-19. Salah satu dampak pandemi ini adalah berpengaruhnya daya beli masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak.

Sedangkan Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki tantangan sama dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Khususnya dalam menangani wabah Covid-19.

“Sebelum pandemi, Surabaya menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat di atas angka provinsi dan nasional.

Namun, kami juga mengalami penurunan sepanjang tahun ini akibat Covid-19. Sekarang, Alhamdulillah kami sudah bisa mengendalikan pandemi ini dan perekonomian mulai berangsur pulih,” terangnya.

Setelah pembukaan, keesokan harinya acara internasional itu digelar diskusi panel via virtual. Saat itu, ada tiga topik pembahasan, mulai dari Peluncuran Platform Urban Agenda, Menanggapi Pemulihan Ekonomi yang Tangguh, Inklusif di Pemukiman Informal, dan yang terakhir membahas tentang Pemukiman di Ten-

gah Pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan permukiman di perkampungan menjadi salah satu kunci penyelesaian penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. Dengan tidak mengubah budaya perkampungan di tengah kota, masyarakat lebih bisa bertanggung jawab untuk penanganan Covid-19 di lingkungan terdekatnya masing-masing.

“Kami merealisasikan ini dengan program yang namanya Kampung Tangguh. Jadi, bagaimana permukiman bisa dimanfaatkan juga sebagai sarana penanganan Covid-19,” ujarnya.

Direktur Eksekutif UN Habitat, Maimunah Mohd Sharif berterima kasih kepada semua negara dan kota yang tergabung dalam forum World Habitat Day ini, terutama Kota Surabaya yang telah menjadi tuan rumah yang baik. Kini, sudah banyak kota, pemerintah daerah, kelompok akar rumput serta berbagai sektor yang ingin bekerja dalam kemitraan. “Ini penting untuk mempercepat implementasi agenda perkotaan baru dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG),” kata dia.

Meskipun acara internasional itu sudah selesai, tapi beberapa delegasi masih bertahan di Surabaya. Pemkot pun terus memanjakan mereka dengan mengajak ke berbagai tempat wisata dan sejumlah kampung di Kota Pahlawan. Mereka pun senang dan nyaman berada di Surabaya. [adv]

SAMBUNGAN

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Jawa Timur Optimis Bangkit dari Tekanan Pandemi

Sambungan hal 1 terkonversi negative alias sembuh dan 6,62 persen tercatat sebagai pasien aktif dalam perawatan.

Kendati memiliki caatatan kasus cukup tinggi, upaya keras dilakukan Pemprov Jatim di bawah komando Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Hal ini seiring dengan semakin terangnya peta zonasi penyebaran Covid-19 di Jatim. Sejak, 6 Oktober tidak ada lagi zona merah di 38 kabupaten/ kota se Jatim.

“Terimakasih atas kerja keras semua pihak dan seluruh masyarakat Jatim. Mohon tetap patuh kepada protokol kesehatan sampai berhenti penyebarannya,” tutur Gubernur Khofifah usai mendapatkan informasi terkait peta zonasi penyebaran Covid-19.

Keberhasilan dalam mengendalikan Covid-19 ini tak lepas dari upaya sosialisasi perubahan perilaku dengan kampanye penggunaan masker yang massif oleh para tokoh diikuti dengan operasi Yustisi. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan turun ke daerah-daerah melakukan kampanye pakai masker dengan cara gowes.

“Saya setiap weekend bersama tim dari Forkopimda, Pangdam, Kapolda, Bupati, Wali kota juga pimpinan instansi vertikal seperti BI, BPN, OJK dan para survivor COVID-19 bergantian untuk keliling kabupaten dan kota di Jawa Timur terjun langsung kepada masyarakat dengan cara gowes untuk menyampaikan ajakan “Pakai Masker” sambil membagikan masker gratis dan sembako untuk mengapresiasi kepatuhan mereka kepada protokol kesehatan,” imbuh Khofifah.

Tak hanya peningkatan cakupan penggunaan masker, percepatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) yang lebih masif juga menjadi kunci utama mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Secara kumulatif, testing di Jawa Timur per 10 Oktober 2020 telah dilakukan kepada 1,392.968 orang, dengan rincian rapid test sebanyak 998.111 test dan PCR sebanyak 394.857 test.

“Saat ini, positivity rate Jatim telah turun dari 31% di Bulan Juli menjadi 10% per minggu ini yang artinya testing terus konsisten meningkat sementara semakin sedikit kasus positif Covid -19 yang ditemukan di masyarakat. Ini merupakan pertanda bahwa intervensi kita on the right track,” ujarnya.

Khofifah juga mengungkapkan Bahwa Pemprov Jatim bersama 127 RS Rujukan telah mempersiapkan bed yang cukup untuk Isolasi dengan rincian 6.611 bed isolasi biasa dan 860 bed isolasi tekanan negatif/ICU yang saat ini jumlahnya tertinggi di banding provinsi lain di Indonesia.

“Penurunan kasus juga dapat dilihat di BOR rumah sakit yang konsisten menurun. Dua minggu sebelumnya, BOR RS Rujukan Covid-19 adalah 49%, laporan terakhir dari Kemenkes RI menunjukkan bahwa BOR Jatim saat ini adalah 38%, padahal standar WHO kapasitas bed dikatakan aman bila dibawah 60%. Artinya, tren kasus cenderung menurun,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah menjelaskan, berbagi bantuan permodalan baik yang diluncurkan Pemprov maupun Pemerintah pusat menjadi stimulus penting dalam upaya pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi, Pemprov akan terus berupaya mengendalikan penularan Covid-19.

“Rasanya kalau situasi penularan Covid-19 terus ter­ kendali, pesan Pak Presiden untuk menyeimbangkan gas dan rem akan terwujud,” jelas Khofifah. [tam] l

“Hutang” Kesejahteraan

l

Sambungan hal 1

Mas Tumenggung (RMT) Soerjo. Yakni, 12 Oktober 1945, dicatat sebagai hari jadi Propinsi Jawa Timur. Walau sebenarnya, sidang PPKI telah mengumumkan RMT Soerjo (salahsatu anggota PPKI) sebagai gubernur beberapa hari sebelumnya. Sampai kalangan KNID (Komite Nasional Indonesia, semacam DPRD saat ini) mendesaknya segera berkantor. Karena jabatan gubernur tidak boleh dibiarkan kosong, berpotensi direbut kembali oleh penjajah.

Hari pertama Gubernur (yang pribumi) masuk kantor, bukan hal yang menyenangkang Raden Mas Tumenggung (RMT) Soerjo. Walau sangat mem-bangga-kan, karena pribumi berhasil berpemerintahan sendiri. Namun suasana perang merebut kemerdekaan masih berkobar.

Penjajah Belanda belum mengakui kemerdekaan RI. Sampai saat ini, juga tidak mudah memimpin daerah propinsi dengan penduduk lebih dari 41 juta jiwa.

Dalam suasana transisi kenegaraan tahun 1945, belum ada APBD. Belum ada gaji pegawai pemerintah propinsi.

RMT Soerjo, adalah salahsatu pejuang dan masih memiliki garis trah keturunan kerajaan Mataram (kelanjutan Majapahit Islam). Tak salah Presiden Soekarno memilihannya sebagai gubernur Jawa Timur mengganti pejabat Belanda. Momentum bulan Oktober 1945 juga memiliki nilai filosofis dan heroik nasionalisme, berkait menolak ancaman tentara Sekutu.

Mengawali kerja ke-gubernur-an, simpanan uang hasil pajak sebagai kas daerah juga belum ada. Gaji gubernur beserta seluruh staf, dihitung dengan standar hidup susah.

Tetapi gedung kantor Gubernur (grahadi) sudah dimiliki.

Modal gedung pemerintah sangat penting untuk menggerakkan roda pemerintahan pada zaman awal kemerdekaan.

Keadaan saat ini telah jauh berbeda. APBD Jawa Timur (tahun 2020) mencapai Rp 33 trilyun. Dan pegawai-nya konon, memiliki penghasilan tergolong tinggi pada tataran PNS pemerintah propinsi se-Indonesia. Diharapkan seluruh pegawai (dan pejabat) bisa bekerja profesional. Namun tetap tidak mudah meng-elegan-kan Jawa Timur, terutama “beban” menyangga lumbung pangan nasional.

Ironisnya, hingga kini indeks NTP (Nilai Tukar Petani) masih berkisar pada angka 102. Padahal NTP menggunakan standar tahun 2012. Selama delapan tahun (2012–2020), inflasi secara akumulatif sekitar 36%.

Seharusnya, NTP tumbuh berseiringan laju inflasi, sudah mencapai (minimal) 136. Artinya, saat ini usaha ke-pertanian, tergolong tertinggal. Infeseable, petani rugi.

Motto Jer Basuki Mawa Bea (kesejahteraan diperjuangkan dengan bekal memadai), masih harus terus dikumandangkan. Pada usia ke-75, Jawa Timur memang sudah nampak makmur. Tetapi bukan berarti pemerintah propinsi telah berprestasi. Melainkan hasil kerja keras seluruh rakyat Jawa Timur. Tetapi belum “berbuah” menyejahterakan.

Salahsatu prestasi, adalah ke-taat-an membayar pajak.

Terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Kedua jenis pajak menjadi pilar utama PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sesungguhnya masih terdapat potensi penghasilan “tersembunyi” yang bisa digali. Masih diperlukan kerja lebih keras seluruh aparat peme­ rintah propinsi Jawa Timur. Terutama “mendongkrak” APBD sampai 100%. Bukan mustahil, tetapi tantangan.

APBD yang lebih besar akan menambah berbagai program fasilitasi usaha rakyat. Termasuk pembangunan infrastruktur perekonomian, antaralain, pelabuhan, dan fasilitasi pemasaran produk lokal. Jargon Nawa Bhakti Satya, masih memerlukan inovasi sistemik, dan masif menuju Jer Basuki Mawa Bea. [*]

Halaman 11

151 PMI Deportasi Tiba, Gubernur Beri Bantuan Pemprov, Bhirawa Sesuai surat Kemenlu No. 1152/ WN/10/2020/66 tanggal 6 Oktober 2020, kembali pemerintah Malaysia melaksanakan program deportasi WNI/PMI ke 3 embarkasi di Medan, Jakarta dan Surabaya. Di embarkasi Juanda Surabaya dipulangkan sebanyak 151orang dengan rincian 89 orang warga Jatim dan 62 orang warga non Jatim.

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan, kedatangan deportasi PMI yang menggunakan pesawat charter air asia, telah dibekali hasil swab/PCR test sesuai kesepakatan kedua negara.

Dari hasil test swab/PCR, diveri-

fikasi oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Juanda, para PMI tersebut didata oleh tim helodesk counter disnakertrans Jatim “Kemudian kepulangannya difasilitasi Dinas Perhubungan Jatim ke daerah masing-masing. Bagi deportasi PMI warga non jatim yang berjumlah 62 orang,” katanya.

Ditambahkan Kepala UPT P2TK Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo, kepulangannya ke daerah asal menggunakan fasilitas shelter/gedung penampungan sementara yang ditempatkan digedung BPSDM Prov. Jatim sambil menunggu koordinasi dan penjemputan oleh pemerintah daerah masing-masing atau pulang secara mandiri.

Dalam gelombang 3 deportasi ini, lanjutnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkenan memberikan paket bantuan yang berisi sembako, baju,selimut dan peralatan mandi kepada seluruh PMI. Khusus bagi PMI warga jatim, bantuan ditambah uang sebesar Rp. 500.000,- per orang.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) prov. Jatim. “ banyak terimakasih atas bantuan dan kepedulian ibu gubernur. Sangat bermanfaat untuk membantu uang transport dan kebutuhan di rumah nanti,” kata Sakinah dan Samiasih PMI asal Madiun. [rac]

Jatim dan kita sediakan tumpeng untuk didoakan oleh anak yatim tersebut dan rencananya tumpeng tersebut akan diserahkan kepada Rumah Sakit untuk tenaga kesehatan yang saat ini berjuang menyembuhkan pasien Covid-19,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan bahwa di HUT Jatim ini pihak Pemprov belum bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk para dokter, perawat dan berbgai tenaga kesehatan, akan tetapi ada doa yang dimunajatkan dari Grahadi ini untuk tenaga kesehatan.

“Jika perayaan Hari Jadi Pemprov tahun lalu kita mengundang anak yatim di Bakorwil Madiun dan kita ingin sebenarnya tahun ini giliran di

Balorwil yang lain, akan tetapi karena ada pandemi Covid-19 ini maka kita tetap melaksanakan hajat tersebut di Grahadi,” pungkas Khofifah.

Bagi salah seorang warga seperti Ikawati (38) yang tinggal di belakang gedung Negara Grahadi. Selama musim pandemi Covid-19,dirinya baru pertama kali mendapatkan paket sembako. Sehingga dia sangat berterima kasih kepada Gubernur Jatim.

“Baru pertama kali ini dapat dari bu Khofifah ya, saya senang bangga, semoga Indonesia tambah maju kedepannya terus bu Khofifah terus selalu diberi kesehatan dan selalu ingat sama rakyat kecil lah,” katanya. [tam]

Memantik Berkah HUT ke-75 Jawa Timur l

Sambungan hal 1

hun. “Karena guru saya bilang, kalau kita makan ada orang melihat dan dia ingin tapi tidak kesampaian itu mengurangi keberkahannya,’ tambahnya.

Mantan Mensos tersebut seringkali membagikan paket sembako tiap habis berolahraga maupun dinas keluar daerah. Bahkan di mobil dinasnya selalu siap sembako untuk dibagikan kepada masyarakat. Menurut Khofifah di saat acara penting seperti Hari Jadi Pemprov Jatim ini tetangga dekat justru sering terlupa.

“Hari ini juga saya mengundang 75 anak yatim sesuai dengan usia pemprov

Gubernur Raih Penghargaan Pembina K3 Terbaik l

Sambungan hal 1

an dan Kesehatan Kerja (K3) kepada kepala daerah sebagai pembina K3 dan perusahaan baik besar, sedang maupun kecil. Penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai pembina K3 terbaik pertama di Indonesia diberikan secara virtual oleh Menaker Ida Fauziyah dan diterima oleh kepala dinas tenaga kerja Himawan mewakili Gubernur pada hari rabu (8/10) siang.

Oleh karenanya, Khofifah menghimbau kepada dunia usaha untuk menjadikan K3 sebagai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan agar terjaga dan semakin meningkat.

“K3 dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar mendapat

perlindungan atas keselamatannya,” tuturnya.

Khofifah menyebut, saat ini Pemerintah, pengusaha, hingga pekerja tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya memerangi pandemi Covid-19, serta melindungi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.

Risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama Pandemi Covid19, kata dia, harus lebih ditingkatkan akibat resiko penyebaran Covid-19.

“Saya berharap, pandemi Covid-19 ini dapat menjadi momentum seluruh pihak untuk lebih memahami pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja.

Mengingat tidak sedikit pasien positif COVID-19 tertular penyakit tersebut dilingkungan kerja,” imbuhnya.

K3, lanjut Khofifah menjadi kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja/buruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Khofifah meyakini

apabila seluruh ketentuan dan budaya K3 dilaksanakan sesuai standar plus protokol pencegahan, maka tempat kerja akan terhindar dari penyebaran Covid-19.

“Ini menjadi pekerjaan rumah semua perusahaan.Bukan cuma yang berskala besar, namun juga perusahaan yang berskala menengah dan kecil. Covid-19 tidak memandang besar kecilnya tempat usaha. Semua punya risiko penularan yang sama jika tidak diantisipasi dengan pencegahan secara sistemik,” tambahnya.

Selain kategori Pembina K3 Terbaik 2019, ada juga kategori penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) yang diberikan kepada 226 perusahaan asal Jatim. Penghargaan SMK3 diberikan kepada 318 perusahaan asal Jatim, dan penghargaan program pencegahan HIV-AIDS di tempat kerja di berikan kepada 36 perusahaan asal Jatim. [tam]

Tujuh Bulan Menantikan Saat Pulang l

Sambungan hal 1

lang kembali ke Jatim,” tutur Ayu Maulida saat berkunjung di Gedung Negara Grahadi, Minggu (11/10).

Ayu mengakui, dia tidak pernah membayangkan akan menjadi Puteri Indonesia di tengah dunia menghadapi pandemi. Bahkan ketika pemilihan berlangsung, saat itu pertama kali diumumkan adanya Covid-19 di Indonesia. “Seingat saya itu hampir menjelang malam final,” jelas Ayu. Ayu mengakui, kondisi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Putri Indonesia maupun putri lain yang terpilih. “Bahwa kita tetap harus bertugas menjalankan amanah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Mengajak masyarakat untuk saling mematuhi protokol kesehatan sekaligus tetap produktif meski harus di rumah,” seru dia.

Ayu mengakui, upaya dan kerja keras Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sehingga mampu menekan

angka Covid-19. “Masing-masing provinsi berjuang untuk dapat menangani pandemi ini. Semua negara dan wilayah di dunia juga sedang berjuang untuk terbebas dari pandemi Covid19. Kita berharap pandemi covid-19 segera berlalu,” sambung Ayu. Sebagai wakil dari Jatim, Ayu mengaku sangat bersyukur berhasil membawa pulang mahkota Puteri Indonesja. Karena setelah sekian tahun, Jatim belum beruntung untuk menang.

“Saya sangat bersyukur sekaligus bangga karena membawa nama harum Jatim. Semoga tidak hanya sampai di Indonesia tetapi juga nanti di ajang miss universe,” tandasnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap Yayasan Putri Indonesia mendukung program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Di Jatim, ada 1,6 juta ibu-ibu kepala keluarga yang memiliki status ekonominya rendah. Ini menjadi salah satu tugas untuk memberi mereka dukungan dan sapaan yang bisa memberikan keberdayaan

secara sosial dan ekonomi.

“Banyak perempuan hebat yang membutuhkan uluran kita agar dapat tumbuh kembang dan menemui harapan yang dicita-citakan,” tutur Gubernur Khofifah yang juga mantan Penasehat Yayasan Putri Indonesia.

Peran dari putri dan alumni akan menjadi energi positif bagi perempuan di Jatim. khofifah menegaskan, saat ini bukan era kompetisi tetapi era sinergi dan kolaborasi. “Banyak perempuan yang tidak berani berkata tidak, bukan karena tidak bisa berkata tidak tetapi dia dalam posisi tidak mungkin berkata tidak karena powerless. Maka, ada proses empowering pada perempuan-perempuan yang powerless ini,” ujar Khofifah.

Di Pemprov punya sangat banyak program, khususnya dampak sosial ekonomi Covid-19. Barang kali bisa ke beberapa titik untuk memberi penguatan kepada orang-orang yang terdampak.

“Kita tidak hanya membutuhkan ekonomy recovery tetapi juga psiko sosial recovery,” tandasnya. [tam]

Keseimbangan Gas dan Rem Pengendalian Covid-19 Sambungan hal 1 poktan, BUMDesa, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya.

Sejak Pandemi Covid- 19, Dagulir telah disalurkan sebesar Rp49,5 miliar kepada 84 pelaku UMKM. Skema kredit Dagulir meliputi modal kerja sampai dengan Rp 300 juta (bunga 3%, 4% dan 6%), Kredit investasi sampai dengan Rp 500 juta (bunga 6%), serta Kredit Petik, olah, Kemas, jual sampai Rp.10 Milyar (bunga 6%). Kemudian Kredit untuk IKM sampai dengan Rp. 50 Juta (bunga 4%), dan Kredit dengan pola Rekening Koran (bunga 6%).

Dijelaskan Khofifah, peluncuran kredit Dagulir ini sesungguhnya menjadi lapisan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada program PEN, Jatim awalnya mendapat kuota untuk 1,8 juta UMKM dalam rangka menerima hibah Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) sebesar Rp 2,4 juta. Namun, dalam ratas bersama Presiden, Gubernur Khofifah menyampaikan agar dari 9,78 juta pelaku UMKM di Jatim mendapat dukungan lebih. “Semua (Pelaku UMKM) membutuhkan support, maka Pak Presiden menyetujui menambah kuota untuk 2 juta UMKM,” tutur Khofifah. Hingga awal Oktober ini, Banpres-PUM telah disalurkan ke lebih dari 1,1 juta pelaku UMKM yang belum bankable.

Dukungan terhadap pemulihan ekonomi juga datang dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM yang disalurkan secara bertahap. Pada Juli lalu, tahap I penyeluran telah dilakukan dengan menggulirkan modal sebesar Rp 86,769 M kepada 12 Koperasi. Sedangkan Tahap II di September ini akan disalurkan kepada 8 Koperasi dengan total Rp 138 M. Sehingga total Rp. 225, 45 M akan disalurkan oleh Pemprov Jatim kepada 20 Koperasi. [tam] l

Tambah Desa Tangguh Bencana Sambungan hal 1 diramalkan akan terjadi musibah sehingga harus diantisipasi jauh hari.

“Sehingga di Kabupaten Blitar perlu penambahan jumlah Desa Tangguh Bencana dan alat pendeteksi tsunami,” kata Budi Santosa.

Lebih lanjut Budi Santosa mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sedikitnya ada 12 Desa dari 4 Kecamatan yang berpotensi terdampak gelombang laut tinggi. Untuk itu, segala langkah mitigasi harus dipersiapkan agar tidak terjadi permasalahan.

“Sementara saat ini pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan pemasangan alat pendeteksi Tsunami di pesisir selatan masih terbatas,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Pjs Bupati Budi Santosa pihaknya berharap seiring berjalannya waktu, Destana maupun alat pendeteksi gelombang laut bisa diperluas supaya masyarakat siap dan tidak terlalu panik menyikapi kabar tersebut. “Hal ini dilakukan juga dalama ranga melakukan antisipasi dan juga deteksi dini jika ada halhal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Sementara perlu diketahui, hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana alam seperti gempa bumi dan Tsunami di Kabupaten Blitar ada empat Kecamatan, diantaranya Kecamatan Wonotirto di Desa Gunung Gede dan Desa Ngadipuro, Kecamatan Wates di Desa Ringinrejo, Tugurejo dan Tulungrejo, Kecamatan Panggungrejo di Desa Sumbersih dan Serang, dan Kecamatan Bakung di Desa Plandirejo, Tumpak Oyot, Bululawang dan Sidomulyo. [htn] l

Moh Noer, Penggagas Jembatan Suramadu yang Pernah Menjabat Duta Besar Prancis l

Sambungan hal 1

Bupati), Bupati Kabupaten Bangkalan, Residen (Pembantu Gubernur), Pejabat Sementara Gubernur Jawa Timur, hingga menjadi seorang Gubernur Jawa Timur. Dia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Paris, Prancis.

Mohammad Noer dikenal pula sebagai penggagas Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura, daerah asalnya, yang telah ia impikan sejak menjadi Patih (Wakil Bupati) Kabupaten Bangkalan pada tahun 1950-an.

Sebagai Gubernur Jatim, Noer menggalakkan pertanian di Jatim. Ia kemudian membentuk badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi para petani sebagai produsen pangan.

Program intensifikasi dilakukan dengan cara menyalurkan bibit-bibit unggul dan pupuk kepada petani melalui BUUD tersebut. Hasilnya luar biasa, kenaikan produksi beras naik 36,36 persen dari masa pemerintahan sebelumnya.

Ketika menjabat sebagai Gubernur Jatim, RP. Muhammad Noer pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari fraksi utusan daerah.

Salah satu ungkapan M Noer yang popular adalah ‘Agawe Wong Cilik Melu Gumuyu’ atau ‘Membuat Rakyat Kecil Ikut Tertawa’, yang dia sampaikan dalam pidatonya di sidang MPR pada Maret 1973.

Selain dikenal dekat dengan rakyat, M Noer juga dikenal sering mengeluarkan keputusan tidak populis, misalnya melakukan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dengan kentongan. Tapi program itu berhasil. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pemimpin yang mau mendengar kritik publik.

Maka wajar bila semasa hidup, banyak tokoh Jatim yang berkunjung ke sana meminta petuah dan nasihat.

Disela-sela mengenang jasa-jasa RP Muhammad Noer di makamnya di Sampang, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menyampaikan bahwa banyak yang bisa diteladani dari sosok RP H

Mohammad Noer. “Karir, cita-cita dan kontribusinya untuk bangsa Indonesia, Jawa Timur dan Madura sangat besar,” ucapnya.

Dengan acara ini pihaknya mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya warga Sampang, bahwa di makam ini telah disemayamkan tokoh besar RP Mohuammad Noer, mantan Gubernur Jawa Timur asli dari Sampang.

Sementara itu, Kepala Bakorwil IV Pamekasan menyampaikan jika upacara dan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada almarhum yang merupakan mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus penggagas Jembatan Suramadu.

Pihaknya berharap masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sampang, bisa meneladani sosok almarhum Moh. Noer yang banyak memiliki ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat ketika masa hidupnya. Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa oleh seluruh peserta yang hadir dan meletakkan karangan bunga di sekitar lokasi makam. [ADV]

Ringkasan Riwayat Karier (Raden Panji Mohammad Noer) v v v v

v v v v v v

v

v v v

v v v v

v v v

Juli 1939 -Agustus 1949, Pamong Praja Agustus 1949-Maret 1950, Kapten TNI Maret 1950-Januari 1976, Pamong Praja terakhir Desember 1967-Januari 1976, Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur 1973 -1978, Anggota MPR RI Oktober 1976-Oktober 1980, Duta Besar RI untuk Prancis Agustus 1981-1983, Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 1983-11 Maret 1988, Anggota DPA Periode II 1987, Anggota MPR RI 1989-1997, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) 1989-2010, Ketua Dewan Penyantun seluruh Universitas Negeri di Surabaya dan beberapa Universitas Swasta di Surabaya, Jember dan Madura 1980-2010, Ketua Yayasan Jantung Cab. Utama Jawa Timur 1984-2010, Ketua Yayasan Asma Wilayah Jawa Timur 1985-2010, Ketua Yayasan Aji Dharma Bhakti (bergerak di bidang Sosial Pendidikan) Pemberian beasiswa 2005-2010, Dewan Kurator Universitas Al-Zaytun 1970-an, Komisaris PT Super Mitory Utama (Sidoarjo) 1970-an, Komisaris PT Unilever Indonesia (Surabaya) 1970-an, Komisaris perusahaan properti PT Mas Murni Indonesia 1970-an, Komisaris Bank Tiara 1990-an, Direktur Utama PT Dhipa Madura Pradana 1990-an, Komisaris SCTV (Surya Citra Televisi)

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 12

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Bhirawa

Halaman 13

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Bhirawa

Halaman 14

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Bhirawa

Halaman 15

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Bhirawa

Halaman 16

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 17

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 18

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 19

Senin Legi, 12 Oktober 2020

Halaman 20