binder13ags20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Legi, 13 AGUSTUS 2020

Pramuka Diharapkan Jadi Speaker Disiplin Protokol Kesehatan Pemprov, Bhirawa Keberadaan Pramuka semakin diperhitungkan dalam menangani persoalan. Tak terkecuali terkait Covid-19.

Pramuka diharapkan menjadi speaker yang aktif dalam mengedukasi masyarakat agar semakin sadar dan disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela Upacara Peringatan Hari Pramuka ke

59 di Gedung Negara Grahadi, Rabu (12/8).

Khofifah menegaskan, pihaknya ingin melanjutkan pesan Presiden agar Pramuka semakin peduli dan disiplin. Pramukan juga diharapkan bisa menjadi speaker yang lebih kuat dan lantang dalam menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini pandemi Covid-19 belum selesai.

“Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat  ke halaman 11

Oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerima photo juara satu dari lomba pramuka asia pasifik ke-19 (kiri). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat memberikan secara simbolis 100.000 masker kepada Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Timur Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (12/8).

Tracing Klaster Dispendukcapil, 19 Pegawai Positif Covid-19 Pasuruan, Bhirawa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan melakukan tracing klaster ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Hasil tes swab 20 pegawai Dispendukcapil Kota Pasuruan pasca satu orang meninggal, 19 orang terkonfirmasi positif covid-19.

“Hasil dari 20 tes swab, sebanyak 19 terkonfirmasi positif Covid-19 dan satu negatif,” ujar Humas Gugus Tugas Percepatan Penangan-

an Covid-19 Kota Pasuruan, Kokoh Ari Hidayat, saat dikonfirmasi, Rabu (12/8).

Menurutnya, ke-19 pegawai yang konfirmasi positif Covid-19 menjalani isolasi di shelter yang ada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Purworejo.

“Mereka yang yang terkonfirmasi positif corona tidak mempunyai gejala. Saat ini mereka di shelter,” ungkap Kokoh Ari Hidayat.  ke halaman 11

Setiajit dan Fattah Jasin Mundur dari ASN Maju Pilkada Serentak 2020

Pemprov, Bhirawa Sehari setelah menerima rekom PDIP maju sebagai calon Bupati Tuban, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim Setiajit akhirnya mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (12/8).

Gubernur Khofifah menegaskan, surat pengunduran diri Setiajit telah sampai di mejanya.

Namun, untuk Kepala Bakorwil Pamekasan Fattah Jasin secara belum dia terima.

MITRA

Massifkan Penggunaan Masker MASKER diyakini menjadi alat yang ampuh untuk membendung penularan virus corona atau Covid-19. Untuk itu Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, makin memasifkan penggunaan masker kepada masyarakat Kabupaten Jombang.

Hal ini setelah Forkopimda Provinsi J a w a Timur (Jatim) m e launching Gerakan Jatim Bermasker

beberapa waktu yang lalu.

Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, pendistribusian masker kepada masyarakat dilakukan Forkopimda Jombang.

“Jadi ada yang lewat Polres, ada

Fattah Jasin

Setiajit

“Pak Setiajit sudah menyampaikan surat untuk mengundurkan diri. Nanti kita sambil menunggu proses pendaftarannya. Pak Fattah sudah pernah me ke halaman 11

Sentil

Setiajit dan Fattah Jasin Mundur dari ASN - Mencoba peruntungan baru Harga Terjun Bebas, Petani Tomat Kelimpungan - Sudah menjadi nasib petani seperti itu Kapolres Minta Durasi Jam Malam di Tulungagung Dikurangi - Corona tidak hanya muncul pada malam hari saja ya pak

Pemprov, Bhirawa Wajib pajak kendaraan bermotor semakin dimanjakan dengan berbagai stimulus yang diberikan Pemprov Jatim. Betapa tidak, setelah mendapatkan pembebasan sanksi

administrasi dan diskon pajak, kini Pemprov Jatim menggulirkan hadiah spesial bagi wajib pajak yang patuh dalam melakukan pembayaran sebelum lewat  ke halaman 11

Jadi Pilot Project, SMKN 6 Gelar Simulasi PTM

Oky abdul sholeh/ bhirawa

Kepala SMKN 6 Surabaya Bahrun (kanan) melihat proses simulasi tatap muka di ruang kelas industry kimia, Rabu (12/8).

 ke \halaman 11

Hj Mundjidah Wahab.

Apresiasi Wajib Pajak Patuh, Gubernur Khofifah Tambah Hadiah Umrah

Surabaya, Bhirawa Pembelajaran tatap muka (PTM) akan dimulai 18 Agustus mendatang. Sejumlah simulasi protokol kesehatan, dilakukan sekolah yang menjadi pilot project pelaksanaan PTM. Diantaranya

SMKN 6 Surabaya. Mulai dari petunjuk arah masuk dan keluar, pengecekan suhu, physical distancing hingga cuci tangan sebelum masuk kelas, dilakukan dengan tertib oleh para siswa.

Kepala SMKN 6 Surabaya,

Bahrun menuturkan, adanya simulasi itu untuk mengetahui kesiapan dan kekurangan pihak sekolah dalam penyelenggaraan PTM. Sebab, penerapan protokol kesehatan tidak hanya  ke halaman 11

Kota Surabaya segera memiliki unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang terbesar dan pertama di Indonesia.

PLTSa Pertama di Indonesia Siap Beroperasi di Surabaya Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya segera memiliki unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang terbesar dan pertama di Indonesia. PLTSa di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo ini, merupakan kerjasama antara Pemkot Surabaya

dengan PT Sumber Organik (SO) yang menggunakan teknologi Gasifikasi Power Plant. Dari teknologi gasifikasi itu mampu menghasilkan listrik 12 megawatt melalui pengolahan sampah 1000 ton per hari.  ke halaman 11

Mengajar di Sekolah Terpencil SDN Resongo IV

Harus Menyeberang Melewati Jembatan Bambu untuk Mengajar Sulitnya akses jalan menjadi cerita sehari-hari para guru di SDN Resongo IV, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Untuk mencapai sekolah itu, para guru harus melewati jembatan bambu yang tak layak. Jika tidak, mereka harus melewati jalan kecamatan yang jarak tempuhnya 10 kilometer lebih jauh.

Wiwit Agus P., Kab Probolinggo SDN Resongo IV Kuripan, Kabupaten Probolinggo, terletak di perbatasan dengan Desa Legundi, Kecamatan Bantaran.

Juga masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Ada lebih dari satu akses jalan yang bisa dipilih untuk mencapai SDN Resongo IV. Di antaranya,

melewati wilayah Kecamatan Kuripan, dengan jarak paling jauh dibandingkan dengan akses jalan yang lain. Selain itu, kondisi jalan yang dilalui rusak.

Karena jauh, guru-guru SDN Resongo IV yang berasal dari wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya memilih lewat jalan lain. Yaitu, melalui Desa

Legundi, Bantaran. Untuk mencapai SDN Resongo IV, mereka harus melewati jembatan bambu. Jembatan ini terletak di perbatasan Desa Legundi, Kecamatan Bantaran dengan Desa Resongo, Kecamatan Kuripan.

Masalahnya, kondisi jembatan bambu tersebut sangat mengkhawatirkan. Bahkan, bisa dikatakan tidak layak.

Jembatan yang dibuat oleh warga setempat itu, sangatlah sempit. Lebar jembatan hanya 1 meter. Lebar jembatan kirakira hampir sama dengan lebar setir sepeda motor. Karena itu,  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Para guru SDN Resongo IV melintasi jembatan bambu untuk bisa mengajar.

EKSEKUTIF

Kamis Legi, 13 Agustus 2020

KILAS BIROKRASI

Perkuat Modal BPRS Wali Kota Serahkan Sertifikat Mojokerto, Bhirawa Usai Pemkot Mojokerto dipilih oleh Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah Daerah se Jatim Bali sebagai tempat Rapat Koordinasi. Guna membangkitkan kembali UMKM yang ada di Kota Onde - onde ini.

Kini Pemkot Mojokerto mengambil langkah strategis dengan menambah kelengkapan penyertaan Modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah milik Pemkot Mojokerto. Berupa penyerahan sertifikat Bank oleh Wali Kota Mojokerto, Ning Ita kepada Dirut BPRS, Choirudin, Selasa (11/8) di Jl Hayam Wuruk Nomor 50, Mojokerto.

Walikota Mojokerto, Ning Ita menjelaskan, sertifikat yang diberikan merupakan aset tanah milik Pemkot. Aset tanah dan bangunan itu sudah ditempati sejak 2011, awal beroperasional nya BPRS Kota Mojokerto, namun sebagai kelengkapan penyertaan modal sertifikat belum diserahkan, selanjutnya sertifikat akan dibalik nama oleh BPRS dan dicatat nilainya di neraca agar diakui oleh OJK,’’ jelas Ning Ita. Sementara itu, Dirut Choirudin, menyampaikan terimakasih atas penyerahan kelengkapan penyertaan modal dari Pemkot. ‘’Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Mojokerto, khususnya kepada Ning Ita, karena sudah tiga kepala daerah yang mengawal proses inbreng ini, dan baru selesai di era beliau. [min]

Bupati Ajak Masyarakat Manfaatkan Lahan Kosong Bojonegoro, Bhirawa Guna mendukung program swasembada pangan seperti yang dicanangkan pemerintah pusat, sektor pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019).

Namun disisi lain sektor pertanian di Bojonegoro masih mengalami permasalahan di berbagai faktor. Hal ini terbukti Bojonegoro berada dalam urutan sembilan di Jawa Timur dalam kontribusi PDRB dengan poin 3.29%.

Menanggapi hal ini Pemkab Bojonegoro mengadakan FGD guna meningkatkan kembali kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Acara berlangsung di Creative Room Gedung Pemkab dihadiri 40 peserta dari beberapa OPD, perwakilan dari kecamatan, Kepala Desa, LSM serta Gapoktan. FGD juga menghadirkan narasumber DPR RI serta BPS Bojonegoro.

Menurut Kepala Bappeda, Mokhamad Anwar Mukhtadlo, sektor pertanian memiliki peran utama regional dan nasional sumber penyedia pangan dan penyeran tenaga kerja terbanyak.

Sektor pertanian menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar sebanyak 39% dari total penduduk Bojonegoro. Sektor pertanian bersama sektor industri diharapkan bisa selaras bekerja sama untuk menggerakkan pembangunan di Bojonegoro. [bas]

Halaman 2

Bupati Berharap Seluruh Kelurahan Mereplikasi Pelayanan Sekarputih Pintar Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin mengharapkan, semua kelurahan dan tempat pelayanan di Kota Tape ini bisa mereplikasi pelayanan yang ada di Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel. ‘’Saya menghimbau pada Kelurahan lain agar bisa seperti di Sekarputih ini,’’ harap Bupati saat meninjau langsung tentang inovasi pelayanan Sekarputih Pintar, Rabu (12/8).

Bupati Salwa menuturkan, program inovasi pelayanan Sekarputih Pintar ini mendapat respon baik dan antusiasme masyarakat sangat tinggi, sehingga memudahkan pelayan yang ada di kelurahan. ‘’Saya datang kesini, untuk melihat langsung pelayanan Sekarputih Pintar itu, yakni pelayanan efektif tanpa antri. Adapun keunggulan Kelurahan Sekarputih Pintar yanki kemudahan dalam pelayan yang bisa

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Drs KH Salwa Arifin saat meninjau langsung inovasi Sekarputih Pintar yang memudahkan pelayanan warga setempat.

diakses dari rumah masing - masing warga Kelurahan setempat. Bedanya, pelayanan ini di akses dari rumah dan diantarkan langsung oleh petugas dari Kelurahan. Dan tanpa

dipungut biaya,’’ jelasnya.

Sementara itu, Lurah Sekarputih, Supilih menerangkan, tujuan dari inovasi Sekarputih Pintar karena dari banyaknya warga yang ingin dilayani melalui

telfon atau whatshapp. Berawal dari sebuah problem itu, akhirnya melalui inovasi Sekarputih Pintar ini masyarakat bisa dilayani melalui handphone. ‘’Cukup mengakses, http://bit.ly/gosekarputih, warga bisa mengakses pelayan dari rumahnya,’’ jelasnya.

Supilih menjelaskan, perangkat pendukung Sekarputih Pintar ini yakni dengan dibentuknya RT Pintar, dari hal inilah untuk memudahkan warga yang tidak mengakses link tersebut atau warga yang tidak mempunyai handphone untuk mengaksesnya. ‘’Masyarakat sangat terbantu, terutama saat pandemi ini. Tidak usah ke kantor Kelurahan, tetap bisa dilayani dan diantarkan,’’ tutupnya.

Informasi dihimpun, Sekarputih Pintar ini telah mengikuti lomba inovasi tingkat Jawa timur. Dalam Top 45 besar dari lomba inovasi itu, Sekarputih Pintar masuk dalam peringkat 22. [san]

Golkar Menjadi Mitra untuk Membangun Jombang Ke Depan Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Jombang di Ball Room Hotel Yusro, Jombang, Rabu (12/08).

Bupati Mundjidah Wahab menyebutkan, Partai Golkar dan Parpol lainnya merupakan mitra untuk membangun Kabupaten Jombang ke depan. ‘’Partai Golkar merupakan satu mitra kami untuk membangun Jombang ke depan lebih baik. Jadi pada intinya, semua Partai Politik di Kabupaten Jombang diharapkan menjadi mitra pemerintah. Bersama-sama membangun, menuju Jombang yang lebih baik, dan mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing,’’ ungkap Bupati Jombang.

Pada konteks Musda ini, Bupati Mundjidah Wahab memberikan apre-

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat menghadiri Musda ke-X Partai Golkar Kabupaten Jombang di Ball Room Hotel Yusro, Jombang, Rabu (12/8).

arif yulianto/ bhirawa

siasi kepada Partai Golkar Kabupaten Jombang yang dalam kondisi pandemi Covid-19 bisa melaksanakan Musda yang ke-X. ‘’Dengan harapan, mudah - mudahan berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang

diharapkan masyarakat, terutama dari warga Golkar,’’ kata Bupati Mundjidah Wahab.

Siapapun yang terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jombang imbuh Bupati, merupakan mitra dari pemerintah. Musda ke-X Partai Gol-

kar Jombang kali ini juga dihadiri Partai Politik di Kabupaten Jombang.

Selain itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji juga ikut menghadiri pembukaan Musda X Partai Golkar Jombang di Ball Room Hotel Yusro, Jombang itu. [rif]

Tangguhkan Desa Pancasila

Bupati Fadeli Ingin Masyarakat Rawat Persatuan dan Kesatuan

arif yulianto/bhirawa

Pertemuan di Disdikbud Jombang untuk membahas langkah - langkah persiapan Pembelajaan Tatap Muka (PTM), Rabu (12/8).

Disdikbud Siapkan Langkah untuk Persiapan PTM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang tengah menyiapkan langkah – langkah, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengeluarkan kebijakan dibukanya kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pertemuan membahas hal itu dilaksanakan di Aula I Disdikbud Kabupaten Jombang yang diikuti Kepala Bidang (Kabid) SD, SMP, PAUD, dan Kasi Kurikulum dan Penilaian, Kabid Pembina PTK, serta Pengawas dan Penilik mulai jenjang TK, SD, hingga Penilik SMP, Rabu (12/8).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jumadi menerangkan, kebijakan itu

akan menjadi rujukan satuan pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada masa era baru pandemi Covid 19. ‘’Ditambah lagi dari Kelompok Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta, dan SD,’’ ujar Sekretaris Dinas (Sekdin) Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi.

Jumadi menerangkan, pelibatan Kelompok Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan sejumlah elemen itu

dilibatkan dalam pertemuan tersebut karena mereka tahu persis kondisi di sekolah masing - masing.

Jumadi berharap, dengan adanya masukan - masukan dari para peserta itu mulai Kamis (14/8) (hari ini, red), mereka sudah menyetorkan regulasi dari masing-masing jenjang. ‘’Setelah usulan terkumpul, selanjutnya dibentuk Tim Perumus Kesiapan Kabupaten Jombang untuk membuat kebijakan itu. Setelah dirumuskan, dicoba lagi dikumpulkan seperti ini.

Artinya kami harapkan nanti ada masukan - masukan di tingkat kelembagaan,’’ papar Jumadi. [rif/adv]

Lamongan, Bhirawa Bupati Fadeli meresmikan tiga tempat ibadah tangguh semeru di Desa Pancasila, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kab Lamongan, Rabu (12/8). Tiga tempat peribadatan itu tempat ibadah Umat Islam (Masjid), untuk Umat Kristen (Gereja) dan Umat Hindu (Pura).

Seluruh kesiapan protokol kesehatan juga diberikan Satgas Covid 19 setempat demi kembali normalnya aktivitas peribadatan tetapi tetap memperhatikan anjuran pemerintah.

Menurut Bupati Lamongan, Fadeli, Pemerintah Daerah sudah banyak meresmikan Tempat Ibadah Tangguh yang ada di Lamo-

ngan.Kami mengucapkan terima kasih atas Satgas Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid 19 yang telah banyak meresmikan tempat Ibadah Tangguh.

Dan tak kalah penting Pimpinan Satgas GTPPC ini menginginkan agar persatuan dan kesatuan terus dirawat dan dijaga di Kabupaten Lamongan. Sebab, Kabupaten Lamongan mempunyai icon Desa Pancasila yang selalu merawat keberagaman dengan budaya toleransi. ‘’Kepada seluruh warga Desa Balun, Kecamatan Turi yang telah menjaga persatuan antar umat beragama. Sebab, Desa Balun merupakan Desa Pancasila. Dalam kondisi pandemi ini kami juga me-

ngajak masyarakat supaya tetap menjaga kesehatan, memakai masker dan jaga jarak,’’ umbuh Fadeli.

Selain meresmikan tiga tempat peribadatan untuk tangguh di masa pandemi, Bupati juga meresmikan pembangunan Patmasana di Pura Sweta Maha Suci.

Mangku Tadi, Salah satu pengurus tempat peribadatan umat agama Hindhu Pura Sweta Maha Suci mengungkapkan, Pemeluk Hindu di Desa Balun, Kecamatan Turi sebanyak sekitar 300 orang dari 65 KK. ‘’Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan donatur atas bantuan pembangunan Patmasana Desa Balun, Kecamatan Turi,’’ ungkapnya. [aha/yit]

Dekranasda Gelar Vicon Bahas Strategi

Optimalisasi Bisnis Produk Mamin di Tengah Pandemi Madiun, Bhiarawa Beragam upaya dilakukan seluruh pihak guna menggerakkan kembali perekonomian yang lesu akibat pandemi. Diantaranya, melalui optimalisasi bisnis produk Makanan dan Minuman produksi UMKM dan IKM yang ada di setiap daerah.

Maka sebagai organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni, untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur, menggelar webinar bertema Optimalisasi Strategi Bisnis Produk Makanan dan Minuman

Jawa Timur Dalam Masa Pandemik Covid 19 yang digelar pada Rabu (12/8).

Ketua Dekranasda Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak mengatakan, kunci agar UMKM dan IKM di bidang Makanan dan Minuman bisa bertahan dengan beradaptasi. Adaptasi yang dilakukan harus seiring dengan kondisi yang ada di sekitar wilayahnya. ‘’Siapapun yang bisa bertahan dia mampu bertahan karena beradaptasi. Kemampuan beradaptasi harus dioptimalkan agar UMKM dan IKM tetap hidup. Adaptasi yang dilakukan bisa dengan cara menggali potensi yang ada di sekitar,’’ katanya dalam sambutan. [dar]

Pembinaan dan Pengarahan APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Bupati Minta APIP Bisa Maksimal Mengawasi Dana Penanganan Pandemi Bupati Mojokerto, H Pungkasiadi wanti - wanti kepada segenap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Mojokerto, untuk mengawasi secara intensif penggunaan dana penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa penanganan keadaan darurat, dan juga pengelolaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau social safety net, di tengah pandemi Virus Corona.

Hal ini diamanatkan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, dalam pembinaan dan pengarahan pada APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto 2020, di Pendapa Graha Majatama, Rabu (12/8) kemarin. ‘’Inspektorat Kabupaten Mojokerto saya minta kolaboratif dan intensif dalam pengawasan intern area area berisiko tinggi di masa pandemi ini. Lakukan pengawasan intern, namun eksekusi anggaran yang sudah siap tak boleh terhambat.

Akuntabilitas itu penting, tapi kecepatan pelaksanaan juga diperhatikan. Susun audit universe sebagai acuan pengawasan intern yang akan dilaksanakan,’’ pesan bupati didampingi Sekdakab Hery Suwito dan OPD. Lebih lanjut, ditambahkan Bupati jika Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kami sebut sebagai harapan besar masyarakat Indonesia saat ini. APIP adalah bagian penting

dalam mengawal pelaksanaan PEN untuk mencapai hasil optimal.

Bupati yang akrab disapa Abah Ipung ini menitipkan beberapa instruksi penting yang harus dilaksanakan APIP. Antara lain membangun kesadaran pentingnya pembangunan sistem IT mendukung Tupoksi dalam rangka penerimaan dan belanja daerah.

Bupati juga minta agar APIP mampu membangun kepercayaan publik pada pemerintah karena adanya perkembangan teknologi, khususnya pada sektor pelayanan berbasis IT. Bahkan, APIP juga dituntut menguasai audit digital. ‘’Tekan digital fraud (palsu atau curang) dengan memperkuat kapasitas APIP. Data dan informasi digital akan menjadi salah satu fokus utama audit. Bahkan, teknologi itu sendiri juga harus bisa diaudit oleh APIP,’’ tandas bupati dilanjutkan penyerahan piagam pengabdian pada Endah Yutantik (Pengawas Pemerintah

Bupati sedang memberikan amanatnya kepada segenap Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

hasan amin/bhirawa

Madya Inspektorat Kabupaten Mojokerto) yang masuk purna tugas.

Sementara itu, Noerhono selaku Plt Inspektur Kabupaten Mojokerto dalam laporan sambutan menjelaskan, beberapa kondisi terkini di Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Mengutip per-

nyataan Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Noerhono mengabarkan jika tantangan yang dihadapi saat ini kurangnya SDM yang tersedia. Bahkan, KPK mencatat ada kekurangan sekitar 24 ribu orang di Inspektorat seluruh Indonesia.

Di Inspektorat Kabupaten Mo jokerto kini ada empat Pembantu Inspektur (Irban), ke depan akan ditambah satu lagi mengingat banyaknya tugas yang harus dijalankan.

Kinerja APIP per Juli 2020 pada pemeriksaan reguler seusai pada

PKPT sebanyak 275 Obrik atau Obyek Pemeriksaan, dan 12 Obrik non PKPT. Sedang menindaklajuti empat pemeriksaan non PKPT yang berasal dari aduan masyarakat, permohonan dari instansi kepolisian,’’ jabar Noerhono. [min.adv]

LEGISLATIF

Kamis Legi, 13 Agustus 2020

Halaman 3

Tuntutan Pekerja Seni Dikabulkan

Pemkot Perbolehkan Hajatan Digelar dengan Protokol Ketat Surabaya, Bhirawa Usaha pekerja seni di Surabaya agar acara hajatan tidak dilarang dengan menggelar demo membuahkan hasil. Hal itu setelah perwakilan dari Pemkot Surabaya menyatakan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 33 tidak menyebut secara spesifik melarang adanya hajatan warga.

Saat menggelar demo untuk kedua kalinya di Balai Kota Surabaya, Rabu (12/8), perwakilan pekerja seni mengikuti audiensi dengan Pemkot Surabaya. Pemkot diwakili Kepala Badan Penanggulangan bencana dan Linmas, Irvan Widyanto dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Antiek Sugiarti. Tampak pula Kapolrestabes Surabaya, Kombes Jhonny Eddizon Isir dan perwakilan dari DPRD Kota Surabaya. Yakni Wakil Ketua DPRD, Reni Astuti dan anggota Komisi A, Budi Leksono.

Saat audiensi, Irvan mengatakan, dalam Perwali Nomor 28 dan Perwali Nomor 33 Tahun 2020, hajatan tidak dilarang. Namun harus mematuhi protokol kesehatan. ‘’Bahwasanya dalam Perwali Nomor 28, Nomor 33 tidak melarang hajatan.

Ini yang harus digarisbawahi teman - teman semuanya. Sekali lagi, di Perwali Nomor 28 dan Nomor 33 tak ada yang melarang kegiatan sosial budaya, salah satunya adalah hajatan,’’ jelas Irvan.

Irvan menjelaskan, Perwali Nomor 28 dan Nomor 33 Tahun 2020 dibuat agar masyarakat mematuhi tatanan baru selama pandemi Covid 19 dengan menerapkan protokol

Para pekerja seni Surabaya mendatangi Balai Kota Surabaya menuntut dicabutnya Perwali 33/2020.

andre/bhirawa

kesehatan. Salah satunya dalam mengelar hajatan. ‘’Di mana dulunya tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Dulu tidak jaga jarak, sekarang harus jaga jarak. Dulu boleh bersalaman sekarang tidak boleh bersalaman dulu. Itu yang diatur esensi dalam Perwali. Semata-mata apa untuk kesehatan masyarakat,’’ lanjut Irvan.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Pemkot Surabaya, per-

KILAS DEWAN

16 Parpol Deklarasi Pilbup Damai Sumenep, Bhirawa Sebanyak 16 partai politik (Parpol) menggelar deklarasi damai menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Deklarasi damai itu bertempat di halaman Polres setempat. Deklarasi damai itu dihadiri oleh pimpinan parpol, penyelenggara pemilu dan anggota Forkopimda setempat.

Deklarasi damai yang diprakarsai Polres setempat itu ditandai dengan pembacaan teks pernyataan deklarasi damai yang dibacakan oleh perwakilan pimpinan partai politik. Komitmen menciptakan Pilkada damai juga ditandai dengan tanda tangan para partai politik serta polres, Dandim dan kejaksaan.

Kapolres Sumenep AKBP Darman mengatakan, kegiatan deklarasi damai ini dimaksudkan untuk menciptakan Pilbup yang damai dan nyaman. Menjaga kondusifitas dalam percaturan politik daerah sangat diharapkan. Untuk itu, para pihak terkait dalam pilbup nanti diundang dan menyatakan sikap siap menjaga keamanan.

“Kita undang seluruh ketua partai politik yang berada di wilayah Sumenep untuk membuat komitmen bersama dalam menyukseskan Pilbup 2020,” kata Darman, Rabu (12/8).

Ia menyatakan, Sumenep ini memiliki geografis yang berbeda dengan daerah lain yakni memiliki wilayah kepulauan yang berpenghuni bahkan sampai 126 pulau. Hal itu perlu penanganan khusus dalam menjaga kondusifitas masyarakat.

“Kami nanti akan menyiapkan kapal dan helikopter untuk disiagakan, utamanya pengamanan di wilayah kepulauan,” ucapnya.

Ia menerangkan, deklarasi damai ini salah satu upaya menekan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan Pilbup serentak 2020. Karena, pada prinsipnya pelaksanaan Pilkada ini untuk memilih pemimpin yang bisa membuat masyarakat hidup damai dan berkecukupan dalam segi apapun. Para pemangku kebijakan dalam Pilbup nanti dipastikan memiliki tujuan yang sama yakni pemilu yang menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab atas nasib rakyatnya. [sul]

wakilan pekerja seni kemudian menyampaikan hasil audiensi kepada para pendemo yang masih bertahan di Jl Sedap malam. Massa lega setelah salah seorang orator menyampaikan bahwa hajatan tidak dilarang. ‘’Hore... Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terima kasih, terima kasih, merdeka,’’ teriak massa mengucapkan takbir.

Mereka terlihat larut dalam kegembiraan. Sebagian sound system milik pendemo langsung

berbulan - bulan para pekerja seni tidak bisa bekerja. Usaha sound sistem tidak bisa bekerjasama sekali karena tidak ada hajatan yang digelar warga. ‘’Asal tahu saja, pemilik sound tidak semuanya beli tunai. Ada yang kredit. Jika tidak ada yang menyewa, bagaimana k am i b i s a m e m b a y a r c i c i l a n bank. Para biduan tidak bisa memberi makan anak - anaknya karena tidak ada tang-

gapan. Makanya saya ketuk hati Bu Risma,’’ ungkapnya.

Imam pun menyadari, jika Pemkot Surabaya mengizinkan adanya hajatan pasti akan mendapat tekanan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, karena menilai positif Covid 19 di Surabaya masih tinggi. ‘’Jangan takut dengan tekanan Bu Risma. Kami yakin, zona di Surabaya sudah bagus. Memang ada yang positif virus, tapi terlalu dibesar - besarkan,’’ tandasnya. [iib.dre]

DPRD Kota Pasuruan Lakukan Work from Home

Lima Orang Reaktif, Dua Diantara Anggota Dewan Pasuruan, Bhirawa Seluruh staf dan anggota DPRD Kota Pasuruan melaksanakan work from home (WFH). WHF diberlakukan usai ada seorang ASN sekretariat kantor DPRD Kota Pasuruan meninggal terkonfirmasi Covid-19.

Ketua DPRD Kota Pasuruan, H Ismail M Hasan menyampaikan ASN sekretariat yang terkonfirmasi Covid-19 itu meninggal pada Selasa (11/8) kemarin. Ia sempat dirawat di RSUD Bangil selama seminggu.

“Yang bersangkutan juga mempunyai penyakit asam lambung yang akut. Dan mulai hari ini, untuk sementara waktu kami berlakukan sistem WFH bagi anggota dewan beserta seluruh staf yang ada,” ujar H Ismail M Hasan, Rabu (12/8).

Sekretaris DPRD Kota Pasuruan, Raden Murahanto menjelasakan kantor dewan tidak tutup total, karena ada sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan di kantor.

“Memang sebagian besar WFH, tapi kantor tidak tutup total. Ada beberapa yang masih bekerja. Kalau yang bisa dibawa pulang, bisa dikerjakan di rumah,” jelas Raden Murahanto.

WFH dilaksanakan selama 2 minggu ke depan, yakni sampai tanggal 26 Agustus 2020 dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi.

Sebelumnya, Tim Satgas Percepatan

Wakil Bupati Pamekasan juga Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pamekasan, Raja’e, menyerahkan SK pengukuhan pengurus Pramuka Garuda Penggalang SMPN 1 Kadur.

syamsudin/bhirawa

Wabup Pamekasan: Pramuka Itu Melatih Generasi Menjadi Pejuang Tangguh Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e, juga Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pamekasan, berpesan anggota Pramuka tidak perlu merasa capek, punya semangat tinggi. Kegiatan dalam Pramuka semuanya bernuansa atau paling tidak melatih anggotanya untuk biasa bergerak dalam sebuah perjuangan. ”Adik adik tidak perlu merasa capek, ini perjuangan, harus bersemangat. Pramuka saat saya masih sekolah dulu, tidak kenal lelah, tidak kenal panas maupun cuaca dingin.

Makanya Pramuka harus siap dalam situasi dan kondisi apapun,” tandasnya.

Penandasan, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka itu disela-sela acara melantik pengurus Pramuka Penegak Garuda SMAN 1 Pamekasan dan Pramuka Garuda Penggalang SMPN 1 Kadur Pamekasan, Rabu (12/8) dengan lokasi terpisah.

Kwarcab Pramuka, Raja’e mengapresiasi pengurus Pramuka Garuda Penggalang SMPN 1 Kadur yang berjumlah Sembilan orang semua perempuan.

dibunyikan kembali. Di tengah riuh kegembiraan, banyak potret yang menarik perhatian. Mulai dari para pendemo yang menangis haru hingga yang kompak bersujud syukur.

Sebelumnya saat orasi, salah seorang orator perwakilan dari Paguyuban Sound Sistem Surabaya, Imam, dirinya mengetuk hati Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk mendengar jeritan para pekerja seni. Sebab selama

”Semoga, Sembilan orang ini bisa terbang tinggi laksana burung Garuda. Dan terbang kuat dan jauh entah ke mana. Saya berharap Kesembilan Srikandi kita menjadi kebanggaan kita semua”. Sambil diikuti tepuk tangan para anggota Pramuka dan undangan.

Kepada pengurus sudah dikukuhkan harus menjaga kepercayaan dari Pembina, Pendamping, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan civitas akademik SMPN 1. Karena mereka semuanya telah memberikan kepercayaan dari 100 lebih anggota Pramuka terpilih 9 orang sebagai Pramuka Garuda. ”Tidak mudah menjadi seorang srikandi dan penggalang pramuka garuda. Garuda

adalah tingkatan paling tinggi di Gerakan Pramuka. Saya dan semuanya ini memilih perempuan luar biasa ini semoga nanti menjadi perempuan hebat di kabupaten Pamekasan,” pinta Kak Raja’e.

Wabup meminta pengurus Penggalang Pramuka Garuda menjaga nama baik almamater dan mengikuti bimbingan Guru dan Kepala Sekolah. “Adik-adik memiliki tanggung jawab besar. Harus menjadi tauladan, kalau bisa di kelas harus jadi rangking teratas,” tambahnya.

Selain menjaga kepecayaan dan almamater. Terpenting kata Kwarcab Raja’e menjaga kehormatan bangsa, negara dan agama. Negara dan bangsa Indonesia ada dipundak anak-anak muda termasuk di dalamnya para anggota gerakan Pramuka.

“NKRI tidak boleh runtuh, masa depannya ada di tangan generasi muda, termasuk kalian yang telah dikukuhkan,” tegasnya. [din.adv]

hilmi husain/bhirawa

Tampak penjaga di lobi depan kantor DPRD Kota Pasuruan, Rabu (12/8). Seluruh staf dan anggota DPRD Kota Pasuruan melaksanakan WFH usai seorang ASN sekretariat kantor DPRD Kota Pasuruan meninggal terkonfirmasi covid-19.

Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan melakukan penyemprotan disinfektan di Kantor DPRD Kota Pasuruan.

“Penyemprotan secara menyeluruh sudah dilakukanpadalusakemarin.Evaluasikesehatan terus dipantau,” kata Raden Murahanto.

Selain melakukan penyemprotan, Tim Satgas juga melakukan rapid tes

terhadap seluruh staf dan anggota DPRD Kota Pasuruan yang berjumlah 97 orang. Hasilnya, 5 orang yang reaktif.

“Semuanya di rapid tes dan hasilnya ada 5 orang yang reaktif. Ke lima orang itu terdiri dari dua anggota DPRD, dua keamanan di dewan serta seorang tenaga ahli fraksi,” urai Raden Murahanto.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan, Kokoh Ari Hidayat menjelaskan ke lima orang yang reaktif itu kemudian diisolasi di shelter-shelter isolasi yang disediakan Pemkot seperti di Gedung Gradika dan di tiap-tiap kecamatan. [hil]

Direkom PKB, Gus Ipul Minta Waktu Beri Jawaban Surabaya, Bhirawa Mantan Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf kembali menjadi perhatian setelah namanya santer disebut-sebut akan maju dalam Pilwali Kota Pasuruan. Gus Ipul, sapaan akrabnya, disebut-sebut akan mendapatkan rekom PKB dan Golkar disandingkan dengan Adi Wibowo.

Terkait hal itu, Gus Ipul mengungkapkan rasa trimakasihnya karena telah dipercaya. Namun, pihaknya belum bisa menjawab tawaran itu untuk saat ini.

"Saya belum bisa jawab sekarang, terima kasih masih disebut dan masih ada yang ingat saya," tutur Gus Ipul saat ditemui di Surabaya, Rabu (12/8).

Baginya, rekom tersebut merupakan suatu kehormatan. "Ini bukan

urusan besar kecilnya, di sini atau di sana, tapi bagaimana kita bisa menerima kepercayaan itu dengan baik," sambung dia.

Untuk saat ini, Gus Ipul mengaku akan mengumpulkan saran dan pendapat yang baik. Karena waktu yang ada masih panjang untuk dapat dijadikan pertinbangan. "Baik situasi dan kondisi termasuk ketentuannya yang akan menjadi pertimbangan untuk saya," tutur dia.

Tapi, terkait rekom itu, Gus Ipul mengaku baru mendengarnya sebatas pernyataan. "Saya perlu waktu untuk menjawab, baru telepon-telepon. Katanya dipanggil kyai untuk pulang kampung," pungkas dia.

Gerindra Belum Tertarik Sementara Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad men-

gaku kalau partainya belum tertarik untuk mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Pemilihan Wali Kota Pasuruan 2020. "Mungkin tepatnya tidak melirik (Gus Ipul)," katanya pada Rabu (12/8).

Wakil ketua DPRD Jawa Timur itu mengaku partainya telah menyiapkan kandidat untuk diturunkan dalam pilwali Pasuruan pada 9 Desember 2020 mendatang. Hanya saja dia masih merahasiakan siapa kandidat dan parpol mana yang akan diajak untuk berkoalisi dalam pilkada serentak tersebut. "Masih mematangkan calon lain, tapi masih belum final," katanya.

Sadad mengaku Gus Ipul juga tidak masuk dalam sejumlah nama yang diusulkan kader internal Gerindra. "Kader di bawah juga tidak pernah usulkan nama GI," tegasnya. [tam.geh]

Proses Pendataan Coklit Tidak Terkendala Pendemi Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Hasil evaluasi Coklit (Pencocokan dan Penelitian) yang dilakukan oleh KPUD Sidoarjo sejak tanggal 18 Juli 2020, ternyata sudah banyak yang selesai hingga 100 persen. Hanya sebagian kecil PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang menemui kendala di lapangan, karena belum bisa menemui warga.

Hal tersebut disampaikan Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Sidoarjo Musonif Afandi. Ia katakan kalau warga yang belum bisa ditemui itu karena luar kota dan lain sebagainya. Namun kami sudah bisa memastikan kalau pihak warga tersebut sudah kami lakukan Coklit.

Menurutnya, jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) terakhir tahun 2019 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo 1.397.000 lebih. Hingga saat ini belum ditemui kendala-kendala yang berarti di lapangan, karena kami

terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di desa. “Baik melalui RT/RW nya sudah kami lakukan koordinasi, dan mereka mengatakan kalau masih ada beberapa warganya yang lagi keluar kota atau mudik. Yang pasti mereka adalah warganya,” jelas Musonif Afandi, saat ditemui Rabu (12/8) kemarin.

Ia tegas dalam pelaksanaan Coklit di masa pandemi Covid-19 hingga saat juga belum ada laporan terkendala.

“Saya juga sudah memaskan warga yang terpapar Covid19 juga sudah tercoklit, termasuk orang-orang yang di Lapas juga sudah tercoklit dengan baik,” katanya.

Jadi untuk proses Coklit ini adalah tanggal 13 Agustus 2020, hingga saat sudah tergarap 90 persen lebih. Oleh karena itu, dengan masih adanya waktu yang sedikit ini dibuat PPDP untuk merapikan pendataannya hasil Coklit tersebut. [ach]

Kamis Legi, 13 Agustus 2020

TAJUK

Sekolah Tatap Muka Kebahagiaan memulai sekolah masih menjadi penghjarapan setiap murid. Hingga kini pembukaan pembelajaran secata tatap muka masih tentatif. Boleh dibuka melalui rekomendasi Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) dengan persetujuan sekolah, dan orangtua murid. Hanya di-izin-kan pada zona hijau. Sekolah bisa mengatur jumlah murid yang hadir di sekolah, tak lebih 28 anak. Murid juga boleh memilih tetap belajar jarak jauh melalui zoom, tetap di rumah.

Rindu berangkat ke sekolah. Sebagian murid sudah “jemu” belajar di rumah. Anak-anak sudah mulai mendesak orangtua melakukan belajar tatap muka di sekolah. Namun PDAI (Persatuan Dokter Anak Indonesia) secara nasional masih mengkhawatirkan sekolah bisa menjadi kluster pewabahan CoViD-19. Belajar tatap muka belum direkomendasikan kalangan kesehatan. Tetapi tidak setiap daerah tergolong zona merah.

Sudah banyak daerah kabupaten dan kota telah tergolong zona hijau. Sesuai asas “zonasi” berbasis kecamatan, sudah ribuan wilayah kecamatan tergolong zona hijau. Berdasar catatan Satgas CoViD-19, terdapat 74 kabupaten dan kota yang tidak pernah terjangkiti virus corona, terutama di propinsi Aceh, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Papua. Begitu pula jumlah zona hijau (nyaris tiada kasus baru CoViD-19), bertambah menjadi sebanyak 137 kabupaten dan kota.

Begitu pula zona merah (tingkat pewabahan tinggi) makin berkurang, kini tersisa 53 daerah. Zona merah didominasi wilayah Jawa, terutama Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sehingga zona hijau, secara tentatif, boleh mulai membuka kelas sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Setiap orang di sekolah (siswa maupun guru) wajib mengenakan masker, serta selelau menjaga jarak (physical distancing). Serta isi ruang kelas berkurang sampai separuh lebih.

Sedang kawasan zona kuning, oranye, dan terutama merah, melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dengan kurikulum yang sama (biasa disebut K-13). Pemerintah bertanggungjawab menjamin akses internet setiap daerah zona merah, oranye, dan kuning. Termasuk mengirim bahan pembelajaran pada peserta didik yang tidak memiliki sarana teknologi informasi. Namun seluruh sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan telah siap melaksanakan pembelajaran, secara PJJ maupun secara tatap muka.

Mulai masuk sekolah,(tatap muka) menjadi wahana kebahagiaan setiap peserta didik. Tak terkecuali yang memulai masuk sekolah dengan komunitas kawan baru, dan suasana baru. Mengenakan seragam sekolah bagai penglipur kesepian selama menjalani PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Diperkirakan sebanyak 10 juta peserta didik baru memulai kelas pada jenjang pendidikan lebih tinggi pada sekolah negeri, dan swasta.

Pendidikan tergolong sebagai HAM (Hak Asasi Manusia), termasuk penggunaan teknologi kependidikan. Tercantum dalam UUD pasal 28C ayat (1), dinyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, ….” Namun sekolah juga diatur sesuai suasana keselamatan peserta didik, dan tenaga kependidikan.

Zona hijau yang di-izin-kan membuka kelas tatap muka, bukan berarti “wajib” memulai masuk kelas. Melainkan tentatif, sesuai kesepakatan antara pengelola sekolah dengan orangtua murid.

Juga dengan persyaratan “wajib” melaksanakan (secara ketat) protokol kesehatan. Mengenakan masker, mencuci tangan dengan hand-sanitizer sebelum dan sesudah masuk kelas, serta pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki gerbang sekolah. Yang merasa sakit tidak boleh berangkat ke sekolah.

Kapasitas ruang kelas juga dibatasi. Sesuai amanat UUD pasal 28 C ayat (1) pemerintah propinsi, serta kabupaten dan kota, memikul beban tanggungajwab kependidikan. Terutama penambahan rombongan belajar dengan membuka kelas baru, serta membangun sekolah negeri baru. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menyoal Daya Saing Digital Indonesia Hadirnya pandemi Covid-19 memang memberikan dampak duka mendalam bagi setiap negara di dunia. Biak secara kesehatan maupun ekonomi. Tanpa terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia. Namun meski demikian, hadirnya pandemi Covid-19 ini, sejatinya telah memberikan pematik tersendiri buat penyesuaian dalam revolusi digital. Iya, harus jujur kita akui bersama bahwa beradaptasi dengan revolusi digital menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari jika setiap negara ingin survive berdinamika di tengah ekonomi digital.

Oleh sebab itu, hadirnya percepatan transformasi digital perlu mendapat perhatian dan dukungan kita bersama. Termasuk dukungan infrastruktur, penguatan talenta sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan transformasi. Logis adanya, di masa pandemi maupun next pandemi. Cepat atau lambat, akan mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital. Kondisi tersebut, setidaknya menyadarkan pada kita publik bahwa untuk menjadikan sektor digital sebagai pendorong ekonomi pada masa mendatang harus disertai upaya ekstra keras dari semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan data International, Institute for Management Development (IMD) World Digital Competitiveness 2019, Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara pada 2019. Melalui sektor kesiapan skill dan kemampuan SDM, peringkat Indonesia masih berada di atas 50. Begitupun, dalam hal daya saing digital posisi Indonesia masih di bawah jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Thailand di posisi 40, Malaysia 26, Singapura nomor 2. Sedangkan, terkait anggaran pengeluaran pendidikan yang ada di posisi 57, lalu pencapaian tingkat pendidikan di posisi 58 dan rasio lulusan dalam bidang sains di urutan ke-50.

Data tersebut, menunjukkan pada kita semua bahwa daya saing digital Indonesia masih rendah. Oleh karenanya, SDM negeri ini perlu memacu diri untuk membangun ekosistem digital yang lebih maju. Demi memperlancar pekerjaan pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat secara umum.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Kontekstualisasi Tri Pusat Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan ada penyederhanaan kompetensi dasar siswa pada kurikulum selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Kebijakan itu disampaikan Nadiem bersamaan dengan pengumuman diperbolehkannya pembelajaran tatap muka pada sekolah yang berlokasi di zona kuning.

Nadiem menyebut penyederhanaan kompetensi dasar di kurikulum ini sebagai bagian dari kurikulum darurat.

Meski begitu, penyederhanaan mengacu pada kurikulum 2013. Penyederhanaan mengurangi secara dramatis kompetensi dasar siswa untuk setiap mata pelajaran, Kompas (8/8).

Penyesuaian kurikulum ini barangkali juga menjawab kegundahan berbagai pihak, baik penyelenggara pendidikan (sekolah), para orangtua dan pegiat pendidikan yang kebingungan dengan materi pembelajaran daring yang diberlakukan disekolah-sekolah yang nyaris tanpa panduan. Penyederhanaan kompetensi dasar siswa pada pembelajaran di masa pandemi virus corona ini barangkali juga jalan tengah atas situasi sulit saat ini. Memang, pengetahuan yang akan diterima para siswa akan berkurang dari seharusnya. Akan tetapi, itu lebih baik daripada anak-anak tidak mendapatkan apaapa. Selain memberi keputusan terkait kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberi isyarat membolehkan daerah yang berstatus zona kuning untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Isyarat ini tentu disambut antusias beberapa pihak yang merasa ‘kelelahan’ dengan model pendidikan daring (dalam jaringan) yang hari ini sedang berlangsung hampir di semua wilayah.

Respon positif yang ditunjukkan jelas berbarengan dengan rasa cemas dan khawatir dengan penyelenggaraan pendidikan tatap muka itu sendiri. Artinya, kalaupun ada pihak yang berharap agar sesegera mungkin dilansungkan pendidikan tatap muka, maka sesungguhnya lebih dilatari oleh himpitan beban yang bertumpuk-tumpuk ketika pendidikan dilangsungkan secara daring.

Wabah Covid-19 memang menyerang begitu cepat. Sementara masyarakat dengan berbagai institusi sosialnya tidak cukup sigap menghadapinya. Semua harus mengambil kepu-

tusan yang serba cepat, Covid-19 ini. Anak dan karena harus berpacu remaja yang sebagian denga masifnya penyebesar masih berada pada baran virus ini. Dunia usia sekolah tiba-tiba pendidikan mulai dari harus berada di rumah tingkat PAUD hingga saja dan meninggalkan perguruan tinggi juga bangku belajarnya. harus meliburkan anak Memang beberapa sedidik dan mahasiswanya. kolah masih bisa menyeDemikian juga kalangan lenggarakan pendidikan pondok pesantern juga secara daring (online), OLEH : harus memulangkan para namun tidak banyak seWahyu Kuncoro SN santrinya. Bukan itu saja, kolah yang bisa menyepemerintah pun harus lenggarakan pembelajamembebaskan puluhan ran daring secara memaribu narapidana dari penjara, demi dai dan bisa memantai aktivitas peserta untuk mengurangi penyebaran Cov- didiknya. Lebih banyak yang terjadi adid-19 ini. Sungguh kebijakan yang tia- alah penyelenggaraan pembelajaran darda pernah terbayangkan sebelumnya. ing yang sekadar memenuhi kewajiban Semua lebih dilandasi keinginan saja. Bahkan yang lebih terlihat para guru untuk mencegah penyebaran Covid- lebih banyak memberikan tugas secara 19. Kalau kemudian langkah yang di- online secara berlebihan. ambil ada yang menimbulkan perAkibatnya peserta didik berikut orsoalan tentu itu adalah salah ongkos angtuanya sibuk mengerjakan tugas sosial yang harus kita nikmati. Dan sekolah. Seolah dengan memberikan semuanya tidak ada yang bisa me- tugas kepada siswa sudah dianggap mastikan kapan situasi akan kembali menyelenggarakan pendidikan secara normal kembali. Sekali lagi, semua online. Kondisi ini memang tidak berlangsung begitu cepat, nyaris tan- sepenuhnya kesalahan sekolah utapa ada persiapan dan antisipasinya. manya para guru yang memang beLantaran itu, kita semua tidak boleh lum disiapkan untuk menghadapi situlantas saling menyalahkan atas situ- asi ini. Tidak banyak sekolah yang asi yang terjadi sekarang ini. Inilah memiliki sumber daya manusia momentum bagi segenap elemen (SDM) dan ketersediaan anggaran bangsa untuk bersama-sama mela- yang cukup untuk menyelenggarakan wan penyebaran Covid-19. pembelajaran secara daring.

Dunia pendidikan menjadi gelagaBelum lagi faktor keterbatasan pepan karena harus mencari alternatif seta didik untuk bisa mengakses pempembelajaran bagi para siswa-siswan- belajaran secara daring, baik karena ya, ketika harus meliburkan sekolah- faktor keterbatasan infrastruktur (tidak an. Demikian juga para pengusaha punya android atau sinyal yang belum juga harus memeras otak untuk men- menjangkau) maupun keterbatasan ficari jalan agar usahanya tetap jalan. nansial untuk membeli kuota internet.

Dari penyelenggara pemerintah, dari Selama ini proses belajar mengajar pusat hingga ke level yang paling anak dan remaja memang lebih dipasbawah yakni kelurahan/desa semua di- rahkan sepenuhnya kepada lembaga hadapkan pada persoalan. Persoalan pendidikan (baca : sekolah). Keluardemikian menumpuk dimana-mana. ga dan masyarakat nyaris tidak ikut Nyaris tidak ada satupun pihak yang banyak terlibat dalam pendidikan terbebas dari masalah pandemi ini. anak-anaknya. Para orang tua meraYah, pandemik Covid-19 adalah per- sa dengan memenuhi kebutuhan soalan bersama yang memang harus sekolah anak-anaknya seolah seolah ditanggung bersama. Tidak munkin sudah selesai tanggung jawab terrasanya kalau hanya menyerahkan se- hadap pendidikan anak-anaknya. muanya kepada pemerintah saja. Se- Momentum inilah yang diharapkan mua harus ikut terlibat sesuai dengan mampu membangun kesadaran para potensi dan kapasitas masing-masing. orangtua dan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaImbas bagi Kehidupan Pelajar ran anak-anaknya.

Anak dan remaja sebagai bagian dari masyarakat tentu juga menjadi kelom- Konsep Tri Pusat Pendidikan pok yang ikut terdampak pandemic Istilah Tripusat pendidikan ini ad-

alah istilah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan nasional kita. Tripusat pendidikan yang dimaksudkan yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Ketiga lembaga pendidikan tersebut tidak dapat berjalan tanpa ada keterkaitan satu sama lain, sebab merupakan satu rangkaian dari tahap-tahap pendidikan yang harus berjalan seiring.

Artinya, tiga pusat pendidikan secara bertahap dan terpadu mengemban suatu tanggungjawab pendidikan bagi generasi muda, dengan kata lain perbuatan mendidik yang dilakukan orang tua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah dengan memperkuatnya serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak.

Koentjaraningrat dalam Pengantar Antropologi (1999) memberikan definisi masyarakat dengan kelompok terbesar dari mahluk-mahluk manusia di mana pada manusia tersebut terjaring suatu kebudayaan yang oleh manusia dirasakan sebagai suatu kebudayaa. Koentjaraningrat menitikberatkan kebudayaan dalam wujud masyarakat. Kehidupan warga-warga masyarakat terjalin dalam kebudayaan yang dirasakan oleh mereka.

Lantaran itu, ketiga pusat pendidikan sama-sama memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling kerjasama satu sama lain. Di dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Akhirnya, ketika masa pandemi Covid-19 datang sesungguhnya juga telah mengirim pesan betapa sekolah tidak bisa sendirian memberikan pembelajaran. Para orang tua dan masyarakat punya peran besar berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Inilah momentum yang menyentakkan kesadaran kita untuk kemudian mendorong keluarga dan masyarakat untuk mengambil peran dalam mendidik anak-anak. [*] Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Bhayangkara (Ubhara), Surabaya

Kearifan Lokal dalam Mendukung Hidup Sehat di Masa Pandemi Sungguh luar biasa, sampai saat ini 56.650 warga Indonesia dinyatakan terkonfirmasi Covid 19, banyak hal yang mendasari tingginya kasus tersebut salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pemerintah tak henti-hentinya mengeluarkan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19.

Semua lini bergerak bersama, bergotong royong menyelesaikan pandemi ini. Istilah demi istilah diubah agar tidak terjadi kesalahpahaman dimasyarakat seperti New Normal, yang justru diasumsikan masyarakat sebagai kondisi yang sudah ‘Normal’, sehingga beberapa kelompok masyarakat masih terlihat melakukan aktifitasnya tanpa mematuhi protokol kesehatan dengan benar.

Adaptasi Kebiasaan Baru inilah yang sekarang digaungkan di masyarakat, hal ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, dimana dulunya tidak menggunakan masker, tidak rajin cuci tangan, suka berkumpul atau bergerombol diubah menjadi kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat saat masa pandemi maupun pasca pandemi.

Memang sulit untuk meminta masyarakat berdiam diri dirumah, karena masyarakat mempunyai berbagai alasan agar bisa keluar rumah, masih sering bergerombol terutama saat bertemu teman/tetangga/keluarga, sulit dikendalikan saat untuk tidak bersalaman, berpelukan bahkan mengucapkan selamat dengan bercium pipi sebagai tanda kepedulian, namun tanpa disadari perilaku tersebut adalah perilaku yang berbahaya saat kondisi pandemi ini. Hal tersebut menyebabkan masyarakat rentan tertular Covid 19. Disadari atau tidak ini

merupakan salah satu bahwa kearifan lokal kebiasaan masyarakat merupakan bagian dari Indonesia dengan istimasyarakat yang diwalah ‘makan gak makan riskan secara turun tesing penting kumpul. murun dari satu generaHal tersebut menjadi si ke generasi melalui budaya dimana bertemu cerita dari mulut ke muteman, tetangga atau kelut. Nilai-nilai yang ada luarga untuk bersaladalam kearifan lokal man, berdekatan, bahmerupakan nilai-nilai lukan berpelukan. Mereka hur yang berlaku dalam OLEH : merasa bahagia dengan tata kehidupan masyaRatna Trisilawati melakukan hal tersebut, rakat, antara lain untuk tetapi ini membuat ranmelindungi dan mentai penularan akan segelola lingkungan secara makin sulit untuk diputus. lestari bagi kehidupan masyarakat Indonesia dikenal sebagai negara sehingga dapat terjaga dengan baik. yang kaya akan keragaman budaya, baik Pengertian lainnya dari kearifan itu suku, bahasa maupun kearifan lokal lokal adalah suatu pengetahuan yang yang berbeda antara satu daerah den- ditemukan oleh masyarakat lokal tergan daerah lainnya. Budaya yang ada tentu melalui kumpulan pengalaman seharusnya menjadikan kita semua un- dalam mencoba dan mengintegrasikan tuk berfikir secara global bukan seba- dengan pemahaman budaya dan liknya berfikir secara lokal yang pada keadaan alam di suatu tempat yang akhirnya mengabaikan protokol kese- dimunculkan dalam suatu sistem ide hatan, karena kita semua belum menge- atau gagasan dan berfungsi sebagi tahui pandemi ini kapan berakhirnya. pedoman sikap dan perilaku bersama Dan kunci keberhasilan lepas dari pan- anggota masyarakat. demi ini adalah kedisiplinan masyarakat Kearifan lokal bukan sekedar nilai yang merupakan garda terdepan dalam tradisi atau ciri lokalitas semata mepenanggulangan covid 19. lainkan nilai tradisi yang mempunMengapa masyarakat sebagai gar- yai daya guna untuk mewujudkan da terdepan ? karena masyarakatlah harapan atau nilai nilai kemapanan yang memegang peran utama, jika yang juga secara universal yang masyakarat disiplin dalam penerapan didambakan oleh manusia terlebih protokol kesehatan maka pandemi ini saat pandemi sekarang, dimana keariakan lebih cepat berakhir. fan lokal sangat penting karena dalam Berbicara tentang budaya dan prinsip sebuah kearifan lokal salah masyarakat yang tidak dapat dipisah- satunya adalah kebersamaan yang kan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan jantung utama sebuah maka dalam upaya pencegahan dan budaya dalam masyarakat dapat berpenanggulangan Covid 19 ini dapat jalan dengan baik. dimaksimalkan dengan mengangkat Kearifan lokal dapat berjalan denkearifan lokal masing-masing daerah. gan 3 (tiga) cara yaitu togethernes Seperti yang kita ketahui bersama, yang menyediakan prinsip ‘in care of

comunity’ sebagai landasan ideologi; spiritualitas yang merupakan semangat melawan kekuatan yang mengancam peradaban yaitu mengubah kearifan lokal/kecerdasan lokal menjadi kearifan kolektif; Moral code yang menjadikan budaya dan agama sebagai landasan ‘code of conduct’ yang menjamin kehidupan bersifat adil, godong royong, dan orientasi kemajuan dengan terbitnya protokolprotokol atau SOP di masyarakat.

Sebagai contoh kearifan lokal saat masa lalu, budaya menyiapkan bejana berisi air bersih didepan rumah, dan mewajibkan seluruh anggota keluarga untuk membersihkan tangan dan kaki usai bepergian agar tidak terkena penyakit ‘sawan’ ternyata menjadikan sebuah budaya yang sampai saat ini terus digalakkan yaitu Cuci tangan Pakai Sabun (CTPS).

Penggunaan nilai kearifan lokal dapat melatih masyarakat untuk (1) masyarakat dapat mengenal lingkungannya, mengenal keanekaragaman budaya lokal, sehingga masyarakat dapat saling menghargai, menerima keragaman dan menumbuhkan sikap toleransi, jujur, teposeliro dan peduli dalam menghadapi persoalan seperti kondisi wabah saat ini; (2) masyarakat dapat membangun ide atau gagasan secara bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi; (3) masyarakat dapat mempraktikkan penyelesaian persoalan dan kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik, benar dan tepat. Dengan demikian, kearifan lokal mengajarkan untuk selalu lekat dengan situasi sekitar yang dihadapi. [*] Promotor Kesehatan, praktisi promosi kesehatan.

PELAYANAN PUBLIK Komcad Disiapkan Perkuat Ketahanan Pangan Halaman 5

Kamis Legi, 13 Agustus 2020

Surabaya, Bhirawa Keberadaan komponen cadangan (Komcad) bakal diberlakukan di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya. Komcad ini nantinya dipersiapkan untuk memperkuat kemampuan ketahanan pangan, khususnya di Satuan jajaran TNI Angkatan Darat (AD).

Istimewa

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah dalam rapat pembahasan pembentukan komponen cadangan, Rabu (12/8) di Makodam V/Brawijaya.

Peranan Komcad ini mulai dibahas dalam rapat yang digelar di Makodam V/Brawijaya, Rabu (12/ 8). Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah menjelaskan, rekrutmen warga sipil yang nantinya masuk dalam formasi Komcad ini disesuaikan pada UndangUndang Sumber Daya Nasional dalam pertahanan Negara.

“Komponen cadangan ini bukan berarti wajib militer. Karena, jika wajib militer berarti ada keharusan.

Tapi, komponen cadangan ini bersifat sukarela dan perekrutannya juga melibatkan elemen masyarakat,” kata Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Alumnus Akmil 1987 ini menambahkan, rekrutmen Komcad ini bersifat terbuka. Siapa saja diperboleh-

kan untuk mendaftar sekaligus mengikuti proses seleksi sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dan nantinya sesuai dengan tugas sebagai komponen cadangan. “Rekrutmen komponen cadangan ini sifatnya terbuka. Bisa saja dari petani, mahasiswa, pemuda maupun ormas (organisasi masuarakat). Kriterianya berusia 18 hingga 21 tahun,” tambahnya.

Selama proses seleksi, sambung Widodo, warga yang nantinya dinyatakan lulus, berhak mengikuti pendidikan lanjutan sebagai bekal anggota Komcad. Pendidikan lanjutan ini juga memberikan dampak positif

bagi pendaftar. Terutama mendapat bekal ilmu dalam ketahanan pangan.

“Keuntungan itu diantaranya seperti ilmu dasar militer. Serta memiliki keterampilan di bidang ketahanan dan pangan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Komcad merupakan elemen di luar TNI, atau hanya sebatas komponen pendukung semata. Sedangkan, komponen pertahanan utama adalah TNI. Bahkan, keberadaan komponen cadangan itu, nantinya dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi dengan tujuan memperbesar, dan memperkuat kemampuan dalam ketahanan pangan di Satuan jajaran TNI AD.[bed]

LINTAS PELAYANAN

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Capai 52,55 Persen dari Target Rp 41,4 M Bojonegoro, Bhirawa Realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bojonegoro. Hingga triwulan ke empat 2020 ini, tepatnya per 12 Agustus, hasil penarikan PBB-P2 baru 52,55 persen dari target Rp 41,4 miliar.

Padahal tinggal empat bulan lagi sudah tutup tahun anggaran 2020. Sehingga, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro harus mendesak pihak kecamatan dan desa untuk memenuhi kewajiban membayar PBB-P2 tersebut. Dari 28 kecamatan, baru 1 kecamatan yang merealisasikan PBB-P2 lunas 100 persen, yakni Kecamatan Purwosari. Selainnya,50 persen ada 18 kecamatan, sedangkan sisanya dibawah 50 persen.

Kasubid Penagihan dan Keberatan, Bapenda Bojonegoro, Eko Puji Wahyono, mengatakan bahwa hinga saat ini, dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, baru Kecamatan Purwosari yang realisasi pembayaran PBB-P2 lunas 100 persen. ”Untuk yang sudah lunas 100 persen Kecamatan Purwosari. Itu sudah semua desanya lunas, nilai bakunya Rp 849.602 miliar,” ungkapnya, kemarin (12/8). [bas]

Sebanyak 553 Penerima PKH Dicoret Probolinggo, Bhirawa Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Probolinggo yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, dicoret dari daftar penerima bantuan. Pencoretan tersebut dilakukan setelah beberapa pertimbangan yang diterapkan, sehingga mereka sudah dianggap tidak layak menerima PKH oleh Dinas Sosial. Penerima PKH di Kab Probolinggo ditarget turun 10 persen.

Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Fathurrozi Amien, Rabu (12/8) menuturkan, sebanyak 553 KPM PKH pada tahap 4 dicoret dari daftar penerima bantuan. Pencoretan dilaksanakan berdasarkan 3 pertimbangan.

Di antaranya adalah KPM tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial; mengundurkan diri karena sudah merasa mampu dan telah sejahtera. “Pada tahap 3 tercatat sebanyak 89.569 KPM PKH. Kemudian dilakukan pengecekan ulang dan graduasi. Nantinya pada tahap ke 4 sebanyak 89.016 KPM PKH berhak mendapatkan bantuan,” terangnya.

Dari data yang ada, banyak KPM tergraduasi secara alami.

Sebab penerima bantuan sudah tidak masuk dalam persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya yakni komponen kesehatan dan komponen pendidikan.[wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Penyaluran PKH kepada warga kecamatan Dringu.

sawawi/bhirawa

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriani saat menyerahkan bantuan sembako kepada sejumlah warga tak mampu kemarin.

Polwan Serahkan Bantuan Sembako

Situbondo, Bhirawa Guna menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-72 Polisi Wanita, jajaran Polres Situbondo menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan paket sembako kepada warga tidak mampu kemarin. Kegiatan baksos tersebut dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani bersama anggota Polwan Polres Situbondo.

Salah satu titik pembagian sembako dipusatkan di Desa Sum-

berkolak dan Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan. Selanjutnya di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran dan Desa Juglangan Kecamatan Panji serta Desa Curah Cottok Kecamatan Kapongan.

Menurut Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriani, sembako yang dibagikan kepada para warga tak mampu sebanyak 50 paket yang berisi beras, gula, minyak, mie instan serta bahan kebutuhan pokok lain.

AKP Indah mengatakan, pemberian sembako tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-72 Polisi Wanita (Polwan). “Kami (Polres Situbondo, red) memilih untuk berbagi sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Ini sekaligus membantu kebutuhan warga ditengah pandemi Covid-19,” papar mantan Kasubag Pers Polres Situbondo itu.

Masih kata Indah, bantuan sembako tersebut diharapkan memiliki

manfaat bagi warga miskin, minimal bisa memenuhi kebutuhan pokok ditengah kesulitan ekonomi dimasa pandemi Covid-19. Selain membagikan sembako kepada warga tidak mampu, lanjut Indah, bantuan sembako juga diberikan kepada warga yang menjadi korban pengrusakan di Desa Kayuputih dan Desa Trebungan Kecamatan Panji Situbondo. “Semoga dapat mengurangi beban warga,” ucap Indah. [awi]

Home Care RSUD Gambiran Masuk Inovasi Layanan Publik Terbaik Kota Kediri, Bhirawa Program Home Care Peduli yang diluncurkan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri mendapat apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Layanan kesehatan terintegrasi ini masuk dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Layanan Publik Jatim 2020.

Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri Dr. Fauzan Adima M.Kes. menjelaskan layanan Home Care Peduli (Profesional, Empatik, Dedikatif, Utuh, Langsung dan Integratif) diluncurkan pada Mei 2016. “Inovasi ini untuk menjawab kelemahan program pemerintah di bidang kesehatan, sekaligus membangun sinergitas dengan organisasi pemerintah yang lain,” kata Fauzan Adima.

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Jam-

inan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu, kerap menghadapi kendala di lapangan. Ini karena program atau skema jaminan kesehatan tersebut hanya tertumpu pada segi pembiayaan di tempat kesehatan.

Faktanya tidak semua masyarakat miskin mampu untuk pergi ke fasilitas kesehatan seperti Pusksesmas atau rumah sakit karena banyak sebab. Diantaranya; tidak memiliki keluarga yang bisa mengantar ke tempat layanan kesehatan, penyakit yang diderita tidak memungkinkan untuk bisa bergerak (pasien mengalami kelumpuhan atau kondisi fisik yang sangat lemah), tidak memiliki uang untuk naik becak atau kendaraan umum, serta keterbatasan lain

yang menghambat mereka berobat.

Kelemahan lain adalah masih adanya beberapa program pemerintah yang tidak sinergi. Malah sering terjadi ego sektoral di bidang kesehatan dan non kesehatan, sehingga menghambat target pencapaian program pemerintah daerah.

Home Care Peduli menjadi jawaban persoalan itu. Tak hanya memberi layanan kesehatan GRATIS kepada pasien miskin (bayi, anak-anak, dewasa, lansia, penyintas disabilitas), program ini juga terintegrasi dengan Dinsos, Dinkes, BPBD, Satpol PP, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, Dispendukcapil, Bhabinsa, Babinkamtibmas, Penyelenggara pemerintahan mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan PKK. [van]

Disdikbud Jombang Selenggarakan Belasan Koperasi Terancam Gulung Tikar Zoom Meeting Sosialisasi Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menyelenggarakan Sosialisasi Dapodik (Data Pokok Kependidikan) lewat Zoom bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Jombang. Sosialisasi ini dilaksanakan di Radio Suara Pendidikan Jombang, Kompleks Disdikbud Kabupaten Jombang, Rabu (12/08).

Sekretaris Dsdikbud Jombang, Jumadi mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Tim BOS (Biaya Operasional Sekolah) Kabupaten Jombang ini mengacu pada surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) Nomor 7160/C/ KU/ 2020 Tentang Persiapan Penyaluran Dana BOS Tahap III Tahun 2020.

“Tujuannya yakni, memastikan bahwa sekolah-sekolah sudah memutakhirkan data Dapodiknya. Karena

Zoom Meeting Sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan oleh Disdikbud Jombang di Radio Suara Pendidikan, Rabu (12/08).

sampai tanggal 31 Agustus 2020, data itu akan diambil oleh kementrian,” kata Jumadi.

Jumadi menambahkan, data tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar BOS SD dan SMP periode tahap III, 1 dan 2 tahun 2021.

Disdikbud Jombang sendiri dalam hal ini terang Jumadi, merupakan pihak yang memfasilitasi Satuan Pendidikan dan meyakinkan data sudah valid, oleh karenanya, pada hari tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi dan memandu sekolah apabila ada kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat fatal.

Jumadi menjelaskan, Sosialisasi Dapodik ini dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama, sosialisasi dilakukan kepada para operator sekolah dan pada hari berikutnya dilanjutkan bagi para kepala sekolah. “Karena semua dana BOS menjadi tanggung jawab kepala sekolah,” jelasnya.

Jumadi berharap, setelah tanggal 31 Agustus 2020 ini, seluruh lembaga sekolah dibawah naungan Disdikbud Jombang baik SD maupun SMP Negeri maupun swasta sudah memutakhirkan data Dapodik untuk Saving Tag Dapodik pembayaran BOS periode III, 1 dan 2 tahun 2021. “Mudahmudahan tidak ada masalah yang tertunda karena ketidaktahuan dan ketidaktelitian kepala sekolah dan operator,” pungkas Jumadi.[rif,adv]

Kab Malang, Bhirawa Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) seperti sekarang ini, hampir semua sektor usaha mengalami kesulitan keuangan, karena adanya keterbatasan dalam menjalani usaha. Sebab, pemerintah telah mewajibkan kepada pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan, agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Termasuk juga usaha koperasi di Kabupaten Malang yang saat ini ada 11 koperasi menghadapi masa sulit, bahkan terancam gulung tikar.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki, Rabu (12/8), kepada wartawan membenarkan informasi yang menyebutkan, ada 11 koperasi di Kabupaten Malang terancam gulung tikar atau tidak bisa lagi melanjutkan usahanya.

Hal itu disebabkan, pengurus koperasi sudah tidak mampu lagi dalam mengelola koperasi, yang salah satunya adalah anggota koperasi yang meminjam uang rata-rata belum mengembalikan uang pinjamannya. “Ini merupakan dampak dari Pandemi Covid-19,” jelasnya.

Sehingga dengan belum adanya uang pinjaman kembali, kata dia, maka menyebabkan keuangan pada puluhan koperasi tersebut tidak sehat. Selain itu, jika ada usaha koperasi tidak melakukan Rapat Ang-

cahyono/Bhirawa

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang, Jalan Trunojoyo, Kec Kepanjen, Kab Malang

gota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut, tentunya kita akan melakukan pembinaan, dan jika kepengurusannya tidak aktif, yang pasti kita bubarkan.

Pantja menyebutkan, di Kabupaten Malang kini terdapat 1.722 koperasi yang tercatat masih aktif. Sedangkan dari jumlah koperasi tersebut ada 50 koperasi yang terdampat Covid-19, yang diantaranya 11 koperasi terancam gulung tikar. Dirinya tidak ingin menutup usaha koperasi meski itu terdampak terdampak dari Covid-19. Sehingga pihaknya akan melakukan pembinaan, dan akan memperbaiki Anggaran Dasar Anggran Rumah Tangga (AD/ART)nya, serta kita berikan pendampingan agar ada penyehatan koperasi.

“Kami saat ini sedang mendata pada koperasi-koperasi yang terdampak dari Covid-19, guna untuk diberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi anggota koperasi yang punya usaha, agar koperasi itu sehat kembali,” tuturnya.

Di sisi lain, Pantja mencontohkan, ada salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Malang ini, yang pengurusnya mantan kepala desa, yang meminjam uang koperasi untuk kepentingan pencalonan suaminya sebegai kepala desa (kades) atau calon incumbent, namun kalah dalam pencalonan kades, yang akhirnya tidak bisa mengembalikan uang koperasi, dan mereka kini melarikan diri. Sehingga dengan seperti kasus itu, maka koperasi tersebut dalam kondisi tidak sehat. [cyn]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi, 13

Pemilihan Ketua OSIS SMAN 3 Sidoarjo Dilakukan Voting Secara Online Sidoarjo, Bhirawa Walaupun secara online, pelaksanaan pembelajaran di sekolah sudah mulai berjalan. Begitu juga, proses pemilihan Ketua OSIS (Organisi Siswa Intra Sekolah) sehingga SMA Negeri 3 Sidoarjo juga berhasil melaksanakan pemilihan Ketua OSIS Periode 2020/2021 secara online.

Ada 1.197 siswa yang mempunyai hak memilih tiga kandidat yang sudah dilakukan penjaringan terlebih dahulu. Akhirnya terpilihlah suara terbanyak yang ditetapkan menjadi Ketua OSIS 2020/2021, yakni Tazkiya Paren siswi kelas XI MIPA 5 dengan 339 suara. Kedua Radea Bagus Archilles dengan 317 suara, dan ketiga M Ainur Rafdiansyah dengan 167 suara.

"Adapun jumlah total suara yang sah sebanyak 873 suara, tidak sah 59 suara dan yang Golput atau tidak memilih sebanyak 265 suara,'' terang Waka Kesiswaan, Drs Hendri Joelianto MPd, ditemui usai memantau jalannya penghitungan suara, Rabu (12/8) kemarin.

Hendri menjelaskan, proses pemilihan ini juga dilakukan seremonial yang dibuka kepala sekolah secara online. Hanya panitianya saja dilakukan tatap muka, tapi dengan menerapkan SOP Protokol Kesehatan se-

achmad suprayogi/bhirawa

Para siswa yang terpilih dalam tim panitia sedang melakukan rekapitulasi suara.

cara ketat. Para kandidat juga diberlukan untuk orasi visi misinya.

"Kandidat ini juga mendapatkan pertanyaan - pertanyaan dari perawakilan siswa dan guru yang dilibatkan untuk pembinaan. Itupun berjalan secara alami, tidak ada rekayasa pertanyaan,'' katanya.

Jadi, proses pemilihan Ketua OSIS 2020/2021 diawali dengan pemilihan MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) terlebih dahulu. Selanjutnya MPK ini melakukan penjaringan, dan berhasil mengumpulkan sebanyak 30 kandidat. Setelah dilakukan seleksi yang ketat, akhirnya ada tiga kandidat yang layak untuk memimpin OSIS. ''Proses pemilihannya, para pe-

BANGKU POJOK

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga (Dikpora) Kabupaten Trenggalek.

Siswa di Trenggalek Bakal Terima Kuota Internet Gratis Trenggalek, Bhirawa Banyaknya keluhan orang tua peserta didik atas penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yakni beban pembelian kuota pulsa internet untuk menunjang agar proses pembelajaran dari rumah tetap berjalan akibat pandemi, maka akan digantikan sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos).

Kendati sudah terbit aturan dalam mensosialisasikan kebijakan ini. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga (Dikpora) Kabupaten Trenggalek akan melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga bantuan itu tepat sesuai penggunaannya.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikpora, Siti Zaenab mengatakan, dalam pengunaan dana BOS untuk penerapan PJJ kepala sekolah diberikan fasilitas untuk menggunakan dana BOS dalam rincian kebijakan anggaran, salah satunya untuk pemberian kuota pulsa internet untuk menunjang proses belajar, sehingga tidak memberatkan orang tua siswa.

"Sesuai Peraturan Mendagri, dalam upaya mendukung penggunaan dana BOS untuk membiayai kebutuhan program pembelajaran PJJ dalam upaya pencegahan penularan Covid 19 di lembaga pendidikan. Dinas Dikpora Kabupaten akan menjalankan secepatnya namun tetap mengikuti aturan yang ada,'' ungkapnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Wanita Berhijab ini menerangkan sesuai Juknis tentang operasional sekolah Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020, tentang Juknis dana BOS reguler dianjurkan dan diamanatkan dalam Permendikbud bisa digunakan untuk pencegahan penyebaran Covid 19 seperti untuk pembelian hand sanitaizer sarung tangan, masker, sabun, dan wastfel.

Namun Ia tidak menampik kalau dalam penggunaan dana BOS bisa digunakan untuk keperluan pembelian kouta internet, karena sudah ada himbauan dari Kementerian Pendidikan.

Namun, pihaknya masih melakukan pendataan, pasalnya peserta didik yang akan mendapatkan kuota pulsa internet hanya siswa yang memiliki HP android.

"Terkait himbauan untuk diberikan kuota internet secara gratis kepada seluruh peserta didik akan dilakukan pendataan. Karena siswa yang memiliki HP android sangat terbatas, karena ini sebagai bentuk pembelajaran secara Daring maka paket data yang akan kami berikan harus HP milik pribadi,'' ujarnya. [wek]

milih bisa meng 'klik' gambar jagoannya cukup dari rumah masing - masing. Dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini, data sudah terkumpul sangat akurat,'' jelasnya.

Kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo, Dr Ristiwi Peni MPd menuturkan, kondisi ini diberlakukan karena ingin mencari sosok Ketua OSIS SMAN 3 Sidoarjo ini yang mampu memimpin dirinya sendiri, mampu memimpin di kesiswaanya, juga bisa menjadi tauladan kepada siswa yang lain. ''Sehingga dalam kondisi yang sempit ini, mereka mampu menguasai keadaan yang sekarang terjadi,'' tutur manta Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo ini. [ach]

Pemkot Probolinggo Belum Berencana Menggelar PTM

Tagana Semprot Disinfektan di Lingkungan Sekolah Probolinggo, Bhirawa Upaya pencegahan penularan Covid 19 dalam sterilisasi lingkungan sekolah, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Probolinggo melakukan penyemprotan cairan disinfektan di SDN yang akan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara bergilir dimulai dari SDN Seneng 1 dan SDN Seneng 3, Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Rabu (12/8). Hingga semua SDN/sawasta yang melaksanakan PTM sebagai pemenuhan protokol kesehatan.

Penyemprotan cairan disinfektan di lembaga pendidikan ini melibatkan jajaran personil Tagana Kabupaten Probolinggo, serta dewan guru dari SDN Seneng 1 dan SDN Seneng 3 Desa Seneng Kecamatan Krucil. Para personel Tagana Kabupaten Probolinggo melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada setiap sudut sekolah serta di tempat - tempat yang sering dipegang banyak orang.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Achmad Arif melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Ofie Agustin, Rabu (12/ 8) memberikan penghargaan dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Tagana Kabupaten Probolinggo yang telah ikut peduli pada pencegahan penyebaran Covid 19. "Apa yang telah dilakukan Tagana ini menunjukkan Tagana selalu hadir di tengah - tengah masyarakat. Setidaknya dalam keikutsertaannya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19,'' katanya.

Menurut Ofie, penyemprotan cairan disinfektan ini bertujuan sebagai bentuk dukungan dalam mencegah penye-

baran Virus Corona di sekolah. Sebab dulunya sekolah ini dijadikan sebagai tempat karantina agar orang tua dan siswa yakin tempat pembelajaran bersih dari virus. "Dengan aksi ini kami berharap dan Tagana Kabupaten Probolinggo bersama personelnya siap untuk membantu proses penyemprotan cairan disinfektan dan ada permintaaan dari masyarakat,'' harapnya.

Sedangkan Pemerintah Kota Probolinggo masih belum berencana untuk menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka. Alasan utamanya, Kota Probolinggo saat ini masih masuk dalam kategori zona oranye. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, drg Ninik Irawibawati, dalam rapat Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (11/8) malam.

"Hingga kini kami masih belum berencana menggelar kegiatan PTM. Sebab, Kota Probolinggo masih kategori zona oranye,'' ujarnya.

Namun Pemkot Probolinggo telah mempersiapkan skenario jika suatu saat kondisi Kota Probolinggo membaik.

Hal itu ditandai dengan perubahan zona. ''Kami tetap memiliki persiapan.

Jika nanti Kota Probolinggo masuk zona hijau, tentu segera dibuka kegiatan sekolah dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat,'' jelasnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo telah mempersiapkan beberapa skenario jika PTM diperbolehkan. Selain mempersiapkan protokol kesehatan juga dilakukan pembelajaran nonstop tanpa istirahat dengan pengurangan jam PTM normal. [wap]

Tagana semprotkan cairan disinfektan di lingkungan sekolah.

GALERI

Rektor UINS Kekeluargaan Pastikan Ja

Kasus Dugaan Kekerasan Kaprodi T Surabaya, Bhirawa Kasus dugaan penganiayaan fisik yang dilakukan Kepala Program Studi (Kaprodi) Dirosah Islamiyah S-2 UINSA, Dr. Suis terhadap Wakil Direktur (Wadir) Pascasarjana, Dr. Ahmad Nur Fuad dan Senin (12/8) membuat Rektor UINSA Prof. Masdar Hilmy, angkat bicara.

Selasa, (11/8), pihaknya telah memanggil kedua pihak untuk diminta kejelasan terkait duduk perkara.

"Kami menyayangkan adanya tindak kekerasan fisik ini.

Tapi kami berharap hal semacam itu (kekerasan, red) tidak dilakukan dalam upaya penyelesaian masalah. Apapun bisa dibicarakan. Jangan sampai ada kekerasan fisik.

Saya sudah sampaikan itu. Tapi memang yang bersangkutan mengaku khilaf karena sedang marah,” ujar Prof. Masdar menjelaskan hasil pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Prof Hilmy mengaku jika pihaknya telah memberikan masukan untuk mengupayakan penyelesaian melalui kekeluargaan. Sembari berupaya mencari cara menghentikan kekerasan yang dilakukan.

"Tapi kalau korban mau melakukan visum, disilahkan. Asalkan cara-cara yang ditempuh adalah legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan,” imbuhnya. Kendati sempat tidak menduga kejadian tersebut akan dibawa ke

ranah hukum, Rektor memaklumi hak konstitusional korban sebagai warga negera yang memiliki kebebasan.

"Bahwa yang bersangkutan dalam hal ini korban memilih jalur hukum, itu sudah diluar kewenangan Rektor untuk mencegah,” kata dia. Namun, secara kelembagaan ia menegaskan bahwa hal tersebut telah diupayakan untuk diselesaikan melalui Komite Etik Senat Universitas. Tentunya dengan tetap mengutamakan upaya-upaya rekonsiliasi dan mediasi bagi kedua belah pihak."Kita berupaya untuk menempuh cara-cara yang elegan dan bermartabat untuk menyelesaikan hal ini agar tidak merugikan keduaduanya,” pungkasnya Sementara itu, Polrestabes Surabaya memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan penganiayan terhadap Wakil Direktur (Wadir) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Dr Ahmad Nur Fuad. Penyelidikan akan dilakukan atas laporan terhadap terlapor, dalam hal

ini Ketua Pr (Kaprodi) Studi SA, Dr H Suis, Dikonfirmas kait hal itu, Ka Polrestabes Sur Akhyar meng tersebut akan d Meski belum m cara pasti, piha kan tahapan set akan dibarengi lidik (penyelid lakukan penye

Wakil Direktur Prog menunjukkan bukti

wiwit agus pribadi/bhirawa

SISWA

SMPN 1 Gedangan Sidoarjo Siap Ikuti Lomba UKS Nasional Tim UKS Kabupaten Sidoarjo siap mengikutkan SMPN 1 Gedangan Kec Gedangan dalam lomba UKS tingkat Nasional tahun 2020. Namun karena masih dalam situasi pandemi Covid 19, harus menunggu keputusan Tim UKS Nasional. Apakah dalam tahun 2020 ini masih digelar atau ditunda sementara.

Oleh: Alikus, Kabupaten Sidoarjo

alikus/bhirawa

Tim Pembina UKS Kab Sidoarjo melakukan rapat koordinasi dan evaluasi.

"Kalau kami siap saja,'' komentar Sekretaris I Tim UKS Kab Sidoarjo, Zainul Arifin, Rabu (12/8) kemarin, usai menggelar Rakor dan evaluasi dengan Tim Pembina UKS Kab Sidoarjo. Menurut Zainul, SMPN 1 Gedangan diajukan Tim UKS Provinsi Jawa Timur dalam lomba UKS tingkat Nasional tahun 2020, karena SMPN 1 Gedangan merupakan juara 1 lomba UKS Tingkat Provinsi Jawa

Timur tahun 2019 lalu.

Zainul yang juga Kepala Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo menjelaskan, kegiatan UKS di SMPN 1 Gedangan menjuarai lomba UKS tahun 2019, tidak lepas karena masalah kebersihan di sekolah itu berkualitas, semua pihak juga ikut peduli dan terlibat. Usaha kebersihan sekolah di sekolahan tidak hanya diserahkan kepada pihak sekolahan saja, tapi

juga ada kepedulian dari orang tua siswa, pihak desa setempat, pihak kecamatan, OPD terkait dan tentu saja dari tim pembina UKS Kab Sidoarjo.

"Semua pihak disana peduli dan terlibat. Sehingga kebersihan lingkungan disana nyaman.

Outputnya supaya bisa membuat kondisi sekolahan yang berkarakter. Harapannya, usaha kesehatan di sekolah bisa menjadi kebutuhan, kebiasaan dan budaya kita semua untuk selalu menjaga kebersihan,'' jelasnya.

Apalagi pada masa Pandemi Covid 19 ini, kata Zainul, menjaga kebersihan merupakan kebutuhan dan kebiasaan yang wajib untuk dilakukan. Misalnya, rajin mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir, memakai masker dan menjaga

jarak. Diharapkan, didikan dari sekolah untuk menjaga kebersihan juga diterapkan di lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial lainnya.

"Unsur - unsur yang diterapkan dalam program UKS adalah menciptakan dasar hidup yang sehat, dalam situasi pandemi Covid 19 ini sangat relevan sekali,'' katanya. Di tahun sebelumnya, kegiatan lomba UKS baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, biasanya dimulai pada Bulan Mei sampai September. Sedangkan lomba UKS tingkat Nasional Bulan Oktober. Namun karena kini masih dalam masa pandemi Covid 19, masih belum ada petunjuk baik dari Tim UKS Nasional maupun Tim UKS Provinsi Jawa Timur. [*]

AYAAN

3 Agustus 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7

PGRI Kota Surabaya Prihatin Banyak Guru Terpapar Covid-19 Surabaya, Bhirawa Ketua PGRI Kota Surabaya, Sumarto menyayangkan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang memasukan semua guru setiap harinya tanpa sistem bergilir. Bahkan pihaknya prihatin akan banyaknya guru yang terpapar Covid 19.

"Apalagi guru sendiri kurang bisa menjaga disiplin akhirnya banyak guru yang berguguran, termasuk juga para kepala sekolahnya,'' ujarnya, Rabu (12/8).

Menurut Sumarto, para guru sudah mulai aktif masuk sekolah sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir. Sistem masuk guru juga tidak digilir bergantian Work From Home (WFH).

"Jangankan sudah mulai masuk tahun ajaran, liburan semester saja semua guru tetap masuk, akhirnya banyak guru yang positif Covid 19),'' imbuh dia.

Maka PGRI Kota Surabaya menghimbau agar para guru tetap

SA Inginkan n, Polrestabes alan Terus

Terhadap Wadir Pascasarjana UINSA

rogram studi i Islam S2 UINM.Fil.I. si Bhirawa terasubbag Humas rabaya, AKP M gaku laporan ditindaklanjuti. mengetahui seaknya menjelastelah pelaporan dengan proses dikan) yang dielidik.

"Setelah pelaporan, selanjutnya akan dilakukan proses lidik. Dalam proses ini, pihak pelapor dan terlapor akan dipanggil untuk dikonfirmasi terkait laporan itu," kata AKP M Akhyar dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (12/8).

Disinggung mengenai unit yang menangani laporan ini, Akhyar enggan menjelaskan secara rinci. Pihaknya pun belum mengetahui disposisi dari tindak lanjut laporan

ram Pasca Sarjana UINSA, Dr Ahmad Nur Fuad (kanan) saat laporan di Polrestabes Surabaya.

tersebut. Hanya saja Akhyar memastikan ada tindak lanjut dari laporan dugaan kasus penganiayaan ini.

"Di Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) ada beberapa unit. Untuk disposisi laporannya belum tahu pastinya di unit apa. Yang pasti akan dilakukan lidik dan konfirmasi terhadap kedua belah pihak," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, kepada Bhirawa Ahmad Riyadh, selaku pengacara Ahmad Nur Fuad meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

Bila perlu pihaknya meminta agar kasus ini diproses dengan tegas. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali, mengingat kasus ini terjadi di area akademik.

"Kami minta pertanggungjawaban secara pidana kepada terlapor. Sebab kejadian ini di area akademik, dan bisa merusak citra akademik itu sendiri," tegasnya. Riyadh menambahkan, pihaknya bersama klien akan memenuhi panggilan dari penyelidik Polrestabes Surabaya. Sesuai agenda, kliennya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi korban.

"Kamis (13/8) jam 9 pagi dipanggil dan diperiksa sebagai saksi korban. Intinya minta pertanggungjawaban secara pidana. Ibaratnya kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari," pungkasnya. [bed.ina]

mematuhi protokol kesehatan selama bekerja. Pasalnya aturan pemerintah Kota Surabaya saat ini semua guru wajib masuk sekolah karena sudah masuk hari efektif.

"Sekolah juga harus disiapkan Sarpras yang memenuhi standart kesehatan tempat cuci tangan, penyemprotan, kebersihan lingkungan dan lainnya,'' urainya.

Khusus TK, SD dan SMP yang menjadi kewengan Pemerintah Kota Surab a y a , Sumarto menegaskan, agar tak coba coba memasukkan siswa untuk sekolah

tatap muka kalau tidak benar - benar kondisi yang memenuhi standart kesehatan disiapkan. Pihaknya berharap agar Pemkot justru membantu para orang tua yang kesulitan baik sarana HP atau paket internet dalam pelaksanaan pembelajaran daring.

Guru Tidak Dituntut Masuk Tiap Hari Sementara itu, adanya potensi penyebaran kasus Covid 19 di sekolah, menarik perhatian Pengamat Pendidikan Kota Surabaya, Martadi. Menurutnya sesungguhnya guru tidak dituntut harus masuk setiap hari untuk memenuhi beban mengajar 24 jam. Akan tetapi diperbolehkan Work From Home, yang terpenting proses pembelajaran tetap berjalan.

"Apalagi melihat SKB Empat Menteri yang dirilis melalui SE Kemdikbud pada 7 Agustus 2020. Hal penting yang harus di pertimbangkan dalam pembelajaran di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran,'' ungkap dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini.

Seyog yanya unt u k

Martadi

mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid 19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan tentang guru. Dimana guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Hal ini tertuang dalam Kepmendikbud Nomor 719/2030, tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan pada kondisi khusus.

"Sehingga guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Meskipun dalam praktiknya setiap daerah mengambil kebijakan yang berbeda, sesuai pertimbangan kondisi daerah masing - masing,'' kata dia.

Sedangkan untuk langkah preventif, bisa saja diterapkan guru tidak harus setiap hari masuk, tetapi hanya masuk sesuai jadwal jam pembelajaran saja. Atau guru masuk dengan sistem shif tetapi tetap wajibkan melakukan pembelajaran jarak jauh boleh dari rumah atau di sekolah.

Pasalnya, prinsip pembelajaran jarak jauh sebenarnya tidak mengharuskan guru harus masuk ke sekolah.

Mengajar bisa dimana saja, dan kapan saja. Meski mengajar dari rumah, selama proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, guru harus tetap dianggap masuk.

"Untuk presensi bisa pakai sistem daring, dan di monitor melalui jurnal atau loogbook pembelajaran setiap hari. Atau setidaknya, perlu ada keluwesan bagi guru yg kondisi dirinya tidak fit, kondisi sekolah tidak kondusif maka tidak dipaksakan masuk, tetapi diberi kelonggaran untuk bisa bekerja, menjalankan pembelajaran dari rumah,'' pungkasnya. [ina]

Penggiat Seni Mampu Memajukan Kota Malang Malang, Bhirawa Pegiat seni budaya di Kota Malang dengan kreativitas tinggi dinilai mampu dalam memajukan daerah. Baik di ranah nasional hingga internasional. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang. Peran pelaku seni budaya dalam membantu promosi kebudayaan daerah harus bisa lebih dimaksimalkan.

Menurut Wali Kota Malang, Sutiaji, upaya meningkatkan dan memajukan kebudayaan daerah ini diberikan secara langsung kepada 95 pelaku seni budaya yang dikemas dalam acara Art and Culture Conference. ''Pembinaan, Pemberdayaan dan Apresiasi Pelaku Seni Budaya menjadi kewajiban pemerintah daerah,'' tuturnya, di Hotel Santika Rabu (12/8/) kemarin.

Sutiaji menjelaskan, kesenian dan kebudayaan di Kota Malang memerlukan satu visi yang sama dalam pemajuan kebudayaan daerah. Hal itu juga mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Karenanya, melalui pem-

binaan dan pemberdayaan, semua pelaku seni dan budaya di Kota Malang harus lebih produktif dalam menghasilkan karya.

"Ada pembinaan dan pemberdayaan yang relatif ini dikuatkan, diberdayakan supaya masyarakat ini pelaku seni benar - benar produktif.

Seperti jaranan, saya kira ada yang pakem dan tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini,'' ujarnya.

Para pelaku seni nantinya juga akan diberikan apresiasi khusus.

Dikatakannya, bentuk apresiasi itu bisa melalui perlombaan yang bakal bisa menunjang pembinaan bagi klub seni dan budaya di Kota Malang. "Ada apresiasi, nanti di lombakan. Kami berikan apresiasi dan memang ada pembinaan per klub itu seperti banjari, karawitan, jaranan, dan lainnya. Selain ada pembinaan

m taufiq/bhirawa

Wali Kota Sutiaji saat membuka Art and Culture Conference, Rabu (12/8) kemarin.

nanti ada masukan yang merasa belum ada sentuhan dari pemerintah, akan diinvertarisasi,'' terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Zubaidah menambahkan, setidaknya sasaran dari kegiatan pembinaan ini sebanyak 95 pelaku seni dan kebudayaan di Kota Malang.

Tujuannya untuk memaksimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) pelaku seni dan mengapresiasi karya seni budaya tradisional. Di samping juga memberikan apresiasi bagi para pelaku seni di Kota Malang.

"Ada 95 peserta dari seni tari, kesenian tradisional, karawitan, pengabdian, museum, sanggar, film dan juga perangkat seni lainnya termasuk penghayat dan musisi. Sehingga kami harapkan dari mereka dapat mengembangkan nilai - nilai luhur budaya Kota Malang,'' katanya.

Bentuk apresiasi yang diberikan diharapkan bisa semakin mensejahterakan pelaku seni dan budaya.

Dalam artian, pelaku seni juga harus meningkatkan kreativitasnya dalam pemajuan kebudayaan daerah. [mut]

Anggota Dewan Desak Dispora Tak Persulit Pencairan Anggaran KONI Kab Malang, Bhirawa Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten setempat, tidak mempersulit anggaran Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Malang.

Karena anggaran itu diperlukan untuk pembinaan atlet di 52 Cabang Olahraga (Cabor), yakni untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur (Jatim), yang akan digelar pada 2022 mendatang.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, M Saiful Efendi, Rabu (12/8), saat hearing dengan Dispora dan KONI Kabupaten Malang di ruang Rapat Komisi IV, di Kantor DPRD Kabupaten Malang, di Jl Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anggaran KONI sebelumnya diperoleh dari dana hibah, kini anggarannya melalui Dispora yakni sebagai verifika-

tor. Sehingga untuk mencairkan anggaran untuk sarana dan prasarana KONI , prosesnya kini berbeda dengan sebelumnya.

Sehingga, kata Saiful, Dispora meminta pada KONI untuk pengajuan anggaran harus berdasarkan basis kinerja. Maka dengan adanya permintaan Dispora itu KONI sangat berat untuk melaksanakannya. Karena selama anggaran yang diperoleh dari dana hibah, KONI hanya mengajukan sistem Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"Kami meminta kepada Dispora dan KONI harus melakukan koordinasi agar anggaran itu bisa dicairkan. Dan saya minta pada Dispora jangan mempersulit pencairan anggaran untuk KONI. Karena anggaran itu digunakan untuk pembinaan atlet,'' ujarnya.

Sedangkan Ketua KONI Kabupaten Malang, H Rosydin membenarkan, jika anggaran KONI kini bera-

da di Dispora, sehingga untuk bisa mencairkan anggaran, pihaknya harus membuat pengajuan anggaran dengan berbasis kinerja. Sehingga dalam pengajuan anggaran tidak bisa disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari proses pengajuan anggaran seprti itu, maka te-

lah menghambat pembinaan atlet.

Padahal, pada Porprov VII Jatim 2022 mendatang, pihaknya telah mentargetkan masuk pada tiga besar, dari sebelumnya masuk lima besar. ''Bagaimana bisa memenuhi target tiga besar, jika anggaran tak bisa dicairkan,'' ujarnya. [cyn]

cahyono/bhirawa

Ketua Komisi IV DPRD Kab Malang M Saiful Efendi saat hearing dengan Dispora dan KONI, di Kantor DPRD Kab Malang, Jalan Panji, Kec Kepanjen, Kab Malang.

Final Mobile Legends Se-Jatim ITN Malang Berlangsung Sengit Kota Malang, Bhirawa Turnamen Mobil Legends tingkat SMA se Jatim yang digelar Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, ini telah memasuki babak final, pada Rabu (12/8/) kemarin. Di babak final panitia penyelenggara mengundang para finalis ke ITN Malang untuk bertanding secara langsung. Lomba diawasi ketat sesuai standar protokol kesehatan Covid 19.

Menurut Rektor ITN Malang, Dr Ir Kustamar MT, ajang perlombaan ini merupakan salah satu upaya menjaring bibit berprestasi di bidang olahraga online. ''Kami ingin menunjukkan bagaimana memanfaatkan teknologi kepada hal yang positif,'' terang Kustamar.

Kustamar mengajak semua pelajar memberikan atensinya kepada perkembangan teknologi yang kian pesat. Banyak cara untuk memanfaatkan teknologi kepada hal positif. Ini dampak dari kemajuan

teknologi harus diikuti. ITN Malang mendukung segala upaya yang membawa nama baik almamater baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kustamar berharap, para juara dapat melanjutkan studinya di ITN Malang. Karena ITN, telah menyiap-

kan hadiah khusus sebagai bentuk apresiasi kepada para juara. Yakni dengan memberikan beasiswa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Beasiswa ini dapat dimanfaatkan para peserta yang juara di perlombaan Mobile Legends se Jatim yang digelar ITN Malang.

Suasana Final Mobil Legends di Kampus ITN Malang, Rabu (12/8) kemarin.

"Bagi pemenang dapat hadiah dan apresiasi free UKT, serta masuk anggota UKM e-sport di kampus tercinta ini,'' tambahnya.

ITN, lanjutnya, telah menyiapkan hadiah untuk juara I berhak mendapatkan uang tunai Rp5.100.000 dan gratis UKT selama empat se-

mester. Juara II memperoleh uang tanai sebesar Rp3.100.000 dan gratis UKT selama tiga semester.

Juara III mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.100.000 dan gratis UKT selama dua semester. Ditambah lagi sertifikat juara, trophy, serta puluhan ribu diamond.

Sementara juara harapan I mendapatkan uang tunai senilai Rp1.250.000, juara harapan II membawa pulang uang tunai sebesar Rp750.000, dan juara harapan III mendapatkan uang tunai senilai Rp500.000. Masing-masing juga dibebaskan UKT-nya selama satu semester, serta mendapatkan ribuan diamond. Sedangkan top player dapat uang tunai Rp250.000.

Ketua panitia E-Sport Game ITN, Aladin Eko Purkuncoro ST MT menyatakan, apresiasinya peserta sangat luar biasa. Mulai dari pendaftaran, proses perlombaan, hingga babak final berlangsung. Diharapkan selu-

ruh peserta menjunjung tinggi jiwa sportivitas para atlet. Mental pejuang ini lah yang ingin dicetak salah satunya lewat ajang perlombaan.

Berawal di ITN Malang ini mencetak juara e sport di Indonesia bahkan dunia. ''Hidup harus dibarengi dengan perjuangan. Tidak ada orang sukses tanpa adanya perjuangan,'' tandasnya.

ITN langsung membentuk UKM Pesports yang khusus bagi mahasiswa yang mau berproses terkait olahraga online. Persatuan e-Sport di ITN baru pertama kali dibentuk.

Pembentukan ini menyusul digelarnya turnamen Mobile Legends yang digelar se-Jawa Timur. Turnamen Mobile Legends se Jatim ini menjadi ajang bergengsi. Selain mendapatkan free UKT bagi pemenang, mereka juga dipersilakan bergabung dan turut membesarkan UKM Pesports yang baru saja diresmikan ITN Malang. [mut]

JATIM MEMBANGUN PAPDESI Tuban Periode 2020-2025 Dilantik Kamis Legi, 14 Agustus 2020

Halaman 8

Tuban,Bhirawa Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Hj. Wagiyati, melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Papdesi Kabupaten Tuban periode 2020-2025, di Pendapa Kridho Manunggal Tuban, Rabu (12/08).

DPC Papdesi Kabupaten Tuban periode ini, diketuai oleh Kepala Desa (Kades) Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Jemy Tristantono. Ia didampingi Sekretaris, Suhadi, yang saat ini menjabat Kades Sumberejo, Kecamatan Rengel.

Tampak hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, S.Ag., MM., Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Tuban Joko Sarwono, Kasdim 0811/Tuban Mayor Arh Teguh Prasetyo Wasis, Camat dan Kades se-Kabupaten Tuban.

Pada kesempatan ini diberikan pembekalan oleh Dewan Pembina Papdesi Pusat yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, secara daring.

Ganjar Pranowo menjelaskan, perlu dilakukan pendampingan bagi perangkat desa untuk men-

Hj. Wagiyati, Ketua Umum Papdesi, saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Papdesi Kabupaten Tuban periode 2020-2025, di Pendapa Kridho Manunggal Tuban.

ingkatkan kemampuan tiap Kades maupun Aparatur Perangkat Desa.

Serta memperkuat jalin koordinasi lintas sektoral, Pemerintah Daerah maupun dengan tokoh agama dan masyarakat.

“Perangkat desa menjadi garda depan untuk mengatasi sejumlah permasalahan di desa, Anggota Papdesi harus saling menguatkan ber-

KELANA JATIM

Wali Kota Tinjau Kolam Pancing Taman Bantaran Kali Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Rabu (12/8) kemarin meninjau pengerjaan kolam pancing Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun yang akan dijadikan sebagai destinasi hiburan baru bagi masyarakat kota Madiun.

Kesempatan itu, Wali Kota mengatakan pengerjaan kolam pancing telah memasuki tahap finishing. “Hari ini finishing, jadi semua sampah bersih kolam siap. Besok akan ada beberapa baliho dan umbul-umbul untuk dipasang,” katanya.

Kerja bakti tersebut sekaligus dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi tanah sekitar kolam pemancingan setelah diguyur hujan berada dalam kondisi yang aman. Wali Kota mengatakan, semua yang telah dipersiapkan telah memenuhi standart. “Insyallah aman sesuai standart. Ketinggian air 2 sampai 3 meter juga sudah sesuai dengan ski air,” ungkapnya.

Sementara itu, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, pemkot juga telah menyiapkan 1 ton ikan gurami untuk dilepas di kolam yang berukuran 20x80 meter persegi itu. Lewat serangkaian persiapan itu Wali Kota berharap mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Madiun, sehingga tak perlu lagi keluar kota untuk mencari hiburan. ‘’Yang jelas, perayaan 17 Agustus 2020 nanti akan ada lomba pancing di sini. Jadi, harus segera selesai,’’ kata Wali Kota.[dar]

Tiga Jenazah BMI Lumajang dari Malaysia Tiba Dirumah Duka Lumajang Bhirawa Kabar duka yang menimpa buruh migran Kabupaten Lumajang kembali terulang, tiga Jenazah BMI dari Malaysia tersebut setelah tiba di Bandara Sukarno Hatta, langsung diberangkatkan via darat dengan bantuan Ambulan dari BP2MI Kabupaten Serang, Provinsi Banten menuju kampung halaman masing masing Jenazah tersebut.

Ketiga Jenazah itu datang estafet selama dua hari secara berturut turut, adapun yang pertama Jenazah tersebut Atas nama Munaji (58) yang meninggal 5 Agustus 2020 lalu, yang merupakan warga Dusun Krajan RT 001 /RW 001 Desa Kandangan Kecamatan Senduro yang tiba di rumah kampung halamannya Selasa malam (11/8) kemarin sekitar Pukul 24:00 WIB, korban tersebut meninggal akibat penyakit buah pinggang atau ginjal dan kencing manis.

Berikutnya , pada (12/8) Dua Jenazah lagi yakni, Siti Khotimah (42 th) alamat Dusun Kajaran RT 02 /RW 11 Desa Bades kecamatan Pasirian, meninggal pada 7 Agustus lalu akibat terkena kanker rahim, dan yang ketiga yakni Widayati (27th) warga dusun Krajan 2, RT 004 / RW 004 Desa Pandan Wangi Kecamatan Tempeh meninggal pada 8 Agustus 2020 lalu, akibat kecelakaan.

Dengan diantar melalui Ambulan dari BP2MI Kabupeten Serang Provinsi Banten, dan Jajaran Disnaker Lumajang serta dari SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Lumajang, ketiga Jenazah tiba di rumah duka masing masing, disambut dengan isak tangis keluarga dirumah.[dwi]

tukar pikiran terkait pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan,” kata pria berambut putih itu.

Ganjar menyoroti validitas data di tingkat desa yang sering bermasalah.

Menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan pendataan secara detail dan diperbarui berkala.

Di samping itu, Kades diharapkan dapat mendorong pemberdayaan

masyarakat melalui Bumdes. Juga dapat mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki, baik budaya, objek wisata, maupun kuliner.

Sedangkan Hj. Wargiyati berharap, dapat membawa aspirasi warga desa agar diteruskan ke pemerintah daerah maupun pusat. Papdesi mendukung dan bersinergi dengan Pemda setempat untuk mewujudkan

kesejahteraan warga desa.

“Saat ini telah terbentuk 26 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Diharapkan Papdesi bersungguhsungguh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi masyarakat, yaitu memberikan pelayanan masyarakat optimal. Ditekankan bahwa Papdesi merupakan

organisasi profesi yang tidak berorientasi pada politik kelompok manapun.

Sementara itu Ketua DPRD Tuban Miyadi menyatakan, keberadaan Papdesi mendukung program pembangunan di Bumi Wali. Dukungan dan sinergitas pemerintah daerah, DPRD serta pemerintah desa akan memaksimalkan pembangunan.

Salah satunya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Saat ini DPRD Tuban tengah mengupayakan pengembalian Dana Desa yang sempat ditarik 10 persen untuk penanganan Covid-19,” katanya. “Karenanya, Pemdes perlu berpartisipasi aktif dalam menerapkan protokol kesehatan.”

Ia tambahkan, Pemdes menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan DPRD dengan warga. Berbagai program Pemdes dapatnya disinkronkan dengan program pemerintah daerah. Selain itu, diminta untuk terus mengembangkan inovasi masingmasing desa, guna mengoptimalkan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuban tahun 2020, Miyadi mengingatkan agar Kepala Desa dan Pemdes harus berlaku profesional. Siapapun yang terpilih nantinya adalah rekan kerja untuk menyejahterakan masyarakat. [hud]

Pengusaha Sedot WC Minta UPTD IPLT Beroperasi Lagi Tulungagung, Bhirawa Belasan pengusaha sedot WC Tulungagung, Rabu (12/8), mendatangi Kantor DPRD Tulungagung. Mereka meminta Pemkab Tulungagung untuk kembali mengoperasikan Unit Pelayanan Teknis Daerah ( UPTD) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang telah dua tahun tidak berfungsi.

Kedatangan para pengusaha sedot WC ini diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Tulungagung. Selain juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Santoso dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Robinson Nadeak.

Saat pertemuan berlangsung, para pengusaha sedot WC itu mengeluhkan tempat pembuangan limbah tinja selama UPTD IPLT Pemkab Tulungagung tidak beroperasi. Mereka sejak tahun 2017 lalu mengandalkan tempat pembuangan limbah tinja secara mandiri dan sering mendapat tentangan dari warga sekitar.

“Karena itu, kami minta UPTD IPLT di buka kembali, sehingga kami dapat membuang limbah tinja ke sana,” ujar Topo M, salah seorang

pengusaha sedot WC. Para pengusaha sedot WC ini juga meminta pada Pemkab Tulungagung untuk meringankan beban retribusi yang dikenakan pada mereka. Tidak lagi dengan ukuran per meter kubik, tetapi dengan ukuran kendaraan pengangkut limbah tinja.

Dalam Perda Tulungagung tentang retribusi limbah cair disebutkan untuk pembuangan limbah tinja di UPTD IPLT, pengusaha dipungut retribusi sebesar Rp 30 ribu per meter kubik. “Biaya retribusi Rp 30 ribu sedapatnya dikurangi. Beban kami untuk biaya tukang saja sudah Rp 200 ribu. Sementara tarifnya hanya Rp 350 ribu,” papar Topo.

Menanggapi keluhan ini, Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Abdullah Ali Munib, meminta Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung untuk segera mengoperasikan kembali UPTD IPLT dan langsung disanggupi oleh Robinson.

Rencananya, UPTD IPLT akan beroperasi kembali pada pekan depan.

“Sedang soal permintaan keringan retribusi, kami sarankan para pengusaha sedot WC berkumpul dalam wadah paguyuban kemudian mengirim surat

Pengusaha sedot WC saat mengadu ke Komisi D DPRD Tulungagung, Rabu (12/8).

permohonan secara tertulis pada Dinas PUPR. Kami di DPRD juga akan memproses agar nanti dalam perda ada penurunan retribusinya,” paparnya.

Politisi asal PKB ini selanjutnya meminta para pengusaha sedot WC sebaiknya juga mengurus perizinan operasioanalnya terlebih dulu sebelum kemudian membentuk paguyuban. Izin operasional tersebut bisa diurus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. “Dengan mengurus perizinan ada legalitas saat

operasional,” tandasnya.

Sementara itu, Robinson membeberkan dalam pekan depan akan membuka IPAL yang baru saja dibangun dengan dana dari pemerintah pusat di UPTD IPLT yang berada di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu.

“IPAL yang lama akan kami gunakan sebagai cadangan. Seminggu lalu IPAL yang lama itu sudah kami keruk tanahnya. Selama ini pun tanah tinja tersebut sudah dipergunakan untuk pupuk tanaman,” jelasnya. [wed]

80 Anggota PSHT Diamankan, 45 Orang Jadi Tersangka Situbondo, Bhirawa Dua hari paska kasus perusakan puluhan rumah di dua desa di Kabupaten Situbondo, polisi akhirnya berhasil menetapkan sedikitnya 45 orang menjadi tersangka. Kepastian kabar ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar Polda Jatim di Mapolres Situbondo Rabu (12/8) kemarin.

Dalam rilis tersebut hadir Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andika dan Direskrimum Polda Jatim Kombespol Pitra Andreas Ratulangi berikut Kabid Propam Polda Jatim.

Menurut Trunoyudo, hingga saat ini penyidik masih terus bekerja dan melakukan pengejaran bagi pelaku yang lain. Kata Trunoyudo, pihaknya akan segera menuntaskan kasus perbuatan pidana ini dengan meminta pertanggungjawaban hukum.

Kata dia, saat ini polisi sudah mengamankan 80 oknum PSHT dan 45 orang

sawawi/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andika bersama Direskrimum Polda Jatim Kombespol Pitra Andreas Ratulangi saat memimpin acara konferensi pers kasus perusakan rumah Rabu (12/).

sudah ditetapkan menjadi tersangka.

“Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah,” ujar Kombes Trunoyudo Wisnu Andika.

Trunoyudo menambahkan, dari 45 oknum anggota PSHT yang sudah diamankan sudah dilakukan penahanan. Mereka diduga kuat terlibat

dalam aksi perusakan puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas lain.

“Ya sampai hari ini, Polisi sudah mengamankan 80 orang dan melakukan pemeriksaan. 45 orang diantaranya ditetapkan tersangka. Jumlah itu terdiri dari orang dewasa dan anak di bawah umur,” bebernya.

Trunoyudo kembali menegaskan, ada dua tempat kejadian perkara dalam kasus ini. Pertama, terjadinya suatu tindak pidana kekerasan atau penganiayaan di Desa Kayuputih Kecamatan Panji. Selanjutnya, sebut Trunoyudo, di TKP kedua, terjadinya perusakan secara bersama-sama di Desa Trebungan dan sisanya satu area dengan Desa Kayuputih.

“Kejadian itu secara spontan, akibat dari euforia, termasuk jiwa korsa sesama anggota seperguruan. Ini jiwa korsa yang salah. Ini jiwa korsa yang tidak perlu dikembangkan. Tidak perlu euforia kalau sampai terjadi bentrokan,” katanya.

Trunoyudo sangat menyayangkan perbuatan sebuah organisasi pencak silat yang hakikatnya melindungi masyarakat khususnya kaum lemah, justru membuat perusakan, apalagi didalamnya melibatkan anak-anak di bawah umur. [awi]

Petro Kucurkan Dana Rp48 M untuk Dukung Pemerintah Berantas Covid-19 Gresik,Bhirawa PT. Petrokimia Gresik (PG) bersama Satgas Tanggap Covid-19 BUMN Jawa Timur (Jatim) menyalurkan dana sebesar Rp.48 miliar dalam rangka mendukung pemerintah memerangi Covid-19, khususnya di Jatim.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk terus proaktif dalam membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19 di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini, mengingat kasus Covid19 di Jawa Timur masih terbilang tinggi, meskipun secara total tidak lagi nomor satu di Indonesia.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur kasus konfirmasi Covid-19 hingga Selasa (11/ 8) mencapai 25.917 dengan total kasus aktif 5.222. Dalam sehari terjadi penambahan 291 kasus. Berdasarkan peta sebaran, kasus Covid-19 di Jawa Timur masih didominasi warna orange (risiko sedang) dan merah (risiko tinggi).”Mes-

kipun Jawa Timur saat ini sudah tidak lagi menjadi zona merah, tetapi kita tidak boleh lengah. Upaya percepatan penanganan dan pencegahan harus tetap dilakukan di seluruh lini agar kita benar-benar terbebas dari wabah ini,” ujar Rahmad.

Untuk itu, lanjut Rahmad, PG terus menyalurkan bantuan percepatan penanganan Covid-19 ke berbagai pihak. Sejak Maret hingga Juli 2020, total dana yang telah disalurkan Petrokimia Gresik mencapai Rp 48 miliar.”Dari total dana itu, sebanyak Rp28,8 miliar disalurkan untuk bantuan ke pihak eksternal dan sisanya untuk upaya pencegahan Covid-19 di lingkup internal perusahaan,” imbuh Rahmad.

Adapun rincian penyaluran ban-

tuan untuk pihak eksternal antara lain berupa alat kesehatan Rp14,1 miliar; obat-obatan Rp625,9 juta; beras dan sembako Rp8,4 miliar; sarana prasarana seperti tenda posko, biaya pengiriman dan bongkar muat Rp258 juta; sharing pembelian Alat Pelindung Diri (APD) Satgas Rp5,2 miliar, serta kebutuhan operasional lainnya Rp50 juta.

Bantuan tersebut menyentuh segala sektor, mulai dari bidang kesehatan, sosial, ekonomi, keagamaan dengan memberikan edukasi pencegahan penularan Covid-19 bersama 100 tempat ibadah hingga sektor pertanian di kabupaten/kota di Jatim dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional di tengah wabah Covid-19.”Sinergi ini akan terus kami tingkatkan, kami optimis Indonesia akan segera keluar dari pandemi ini jika seluruh elemen terus bahu membahu dan bekerja sama dalam penanganan Covid-19,” ujar Rahmad.

Sementara itu, dari dana Rp48

miliar, PG juga mengalokasikan Rp19,2 miliar untuk memerangi Covid-19 di internal perusahaan.

Antara lain untuk pengadaan alat kesehatan Rp10,1 miliar; obat-obatan dan suplemen Rp2,6 miliar; bahan makanan Rp1,8 miliar, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana Rp4,7 miliar; serta kebutuhan lainnya Rp142,8 juta.

Bahkan sebagai langkah contingency plan untuk menyikapi peningkatan kasus positif di Surabaya Raya, termasuk Kabupaten Gresik, Petrokimia Gresik telah membangun fasilitas Ruang Isolasi Mandiri GOR (Rismagor) Tri Dharma dan Petrokimia Gresik Testing Center untuk melayani keluarga besar Petrokimia Gresik Grup.

Ia menambahkan bahwa pencegahan penularan Covid-19 di internal perusahaan menjadi sangat penting agar operasional bisnis tetap berjalan lancar, sehingga perusahaan dapat tetap memenuhi amanah pemerintah menyalurkan pupuk ber-

Dirut Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi (kanan) menyerahkan bantuan kepada Kepala Pelaksana BPBD Pemprov Jatim, Suban Wahyudiono (kiri) disaksikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (tengah) di Gedung Grahadi.

subsidi guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Terakhir, Rahmad tetap mengajak seluruh pihak agar tidak lengkah dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan seharihari maupun operasional usaha agar penyebaran Covid-19 dapat se-

makin terkendali.

“Komitmen ini akan terus kami tingkatkan. Semoga berbagai upaya yang telah kami lakukan dapat berkontribusi nyata membantu pemerintah dalam memerangi Covid19, khususnya di Jatim,” tandas Rahmad. [eri.kim]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 13 Agustus 2020

KELANA JATIM

Angin Kencang Rusak Rumah Warga Situbondo, Bhirawa Kawasan Situbondo diterpa hujan deras dengan disertai angin kencang Rabu dinihari kemarin (12/). Akibatnya rumah milik Buani (77) warga asal Dusun Pangabaten Barat Rt 02/RW 02, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan rusak parah. Hingga kini pemilik rumah bersama warga setempat masih melakukan pembersihan puing puing ranting pohon yang roboh menimpa rumah Buani.

Koordinator Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasional) BPBD Kabupaten Situbondo Puriyono mengatakan, saat itu Rabu (12/8) sekitra pukul 02.00 WIB, ada sejumlah pohon tumbang diterpa hujan deras dan angin kencang terjadi diwilayah Kabupaten Situbondo. Tak disangka bencana lokal itu, merusakkan satu buah rumah milik Buani asal Dusun Pangabetan Barat RT 02/RW 02, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.

“Ya rumah bagian belakang Buani rusak parah,” aku Puriyono.

Pria ayang akrab disapa Ipung itu menegaskan, saat kejadian pemilik rumah sedang tidur. Dalam beberapa menit, aku Ipung, Buani bersama keluarganya kaget mendengar ada pohon roboh menimpa rumah bagian dapur belakang.

Kemudian, lanjut Ipung, pemilik rumah keluar untuk meminta pertolongan warga sekitar. “Pada pagi hari kemarin warga sekitar bergotong royong memotong pohon yang roboh menimpa rumah dapur Buani,” sebut Ipung. [awi]

Halaman 9

Kapolres Minta Durasi Jam Malam di Tulungagung Dikurangi Tulungagung, Bhirawa Guna memulihkan perekonomian selama pandemi Covid-19 masih berlangsung, Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia, meminta durasi jam malam di Kota Marmer dikurangi. Tidak lagi dimulai pukul 22.00 WIB tetapi mundur satu jam, yakni pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB. “Kami sudah memberi saran pada Pak Bupati untuk memundurkan jam malam dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB. Tinggal menunggu instruksi Bupati yang baru,” ujar AKBP Eva Guna Pandia saat meninjau layanan Astuti Mobile di halaman Mapolres Tulungagung, Rabu (12/8).

Seperti diketahui, dalam Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan malam, setiap warga Tulungagung dilarang melakukan aktifitas di luar rumah mulai pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB. Pemberlakuan jam malam ini diberlakukan sejak tanggal 17 Mei 2020 lalu.

Menurut Kapolres Eva Guna Pandia, penguran-

gan durasi jam malam untuk pemulihan ekonomi, sehingga masyarakat masih dapat beraktifitas semisal berjualan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. “Dulu pemberlakukan mulai pukul 22.00 WIB karena bulan puasa. Memberikan waktu istirahat setelah tarawih,” paparnya.

Soal sanksi administrasi denda pada pelanggar jam malam, Kapolres Eva Guna Pandia menyebut untuk di Kabupaten Tulungagung sementara ini masih fokus pada sanksi kerja sosial. Ia menandaskan pemberlakuan sanksi administrasi denda harus terlebih dulu dibicarakan dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, sebagai kepala daerah.

“Untuk sanksi denda ini belum dibahas.

Masyarakat (Tulungagung) pun saat ini semakin patuh,” tuturnya.

Sementara itu, terkait layanan Astuti Mobile, perwira polisi dengan pangkat dua melati di pundaknya ini mengungkapkan untuk memberi layanan yang lebih mudah bagi masyarakat Tulungagung. Utamanya dalam layanan SIM, SKCK dan paspor.

“Kami juga menggandeng Imigrasi karena banyak warga Tulungagung yang bekerja di luar negeri. Jadi mereka tidak perlu datang ke Blitar untuk mengurus paspor,” ujarnya.

Rencananya, layanan Astuti Mobile yang sempat tertunda setelah launching akibat mulainya pandemi Covid-19 itu, akan dilakukan dengan jadwal seminggu sekali. Apalagi saat ini Kabupaten Tulungagung sudah masuk dalam zona kuning. “Sekarang saja (pagi) sudah ada tiga pemohon yang mengurus paspor lewat layanan Astuti Mobile,” ucapnya. [wed]

Koramil Sumobito Kampanyekan Jawa Timur Bermasker Jombang, Bhirawa Koramil 0814/11Sumobito Jombang mengimbau kepada seluruh masyarakat untukmemakai masker guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19). Koramil 0814/11 bersama anggota Polsek Sumobito serta Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari mengkampayekan Jawa Timur Bermasker, Rabu (12/08).

Komandan Koramil (Danramil) 0814/11 Sumobito, Jombang, Kapten Isak Pambudi mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Sumobito harus menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktifitas di luar rumah, agar warga juga ikut membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini masih mewabah di Indonesia.

“Gunakan selalu masker karena kita tidak pernah tahu orang yang terpapar Virus Covid-19 di sekitar kita. Karena sekarang banyak warga yang terpapar virus tapi tanpa gejala atau di sebut (OTG). Itu pun bisa menjadi sumber penyebaran penyakit ketika kita di luar rumah,” tandas Kapten Inf Isak Pambudi. [rif]

Eks Asrama Mahasiswa Poltekkes Jadi Rumah Karantina Kota Blitar, Bhirawa Pemerintah Kota Blitar gunakan eks Asrama Mahasiswa Poltekkes Malang yang berada di Kota Blitar dialihfungsikan jadi rumah karantina pasien terkonfirmasi Positif Virus Corona Covid-19 Orang Tanpa Gejala (OTG).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kota Blitar Hakim Sisworo mengatakan bekas asrama mahasiswa Poltekkes Malang yang berada di jalan DR Soetomo Kota Blitar akan segera dialihfungsikan menjadi loHartono/Bhirawa Hakim Sisworo kasi karantina bagi pasien virus corona tanpa gejala.

“Disana sudah ada 27 tempat tidur, dan lokasi tersebut juga sudah siap dipakai dan tinggal menunggu SOP Dari Dinas Kesehatan,” kata Hakim Sisworo.

Lanjut Hakim, alih fungsi bekas asrama mahasiswa ini merubah rencana awal lokasi karantina bagi pasien tanpa gejala yang sebelumnya direncanakan ada di gedung Puskesmas Pembantu, dimana isolasi pasien mandiri di rumah ternyata tidak efektif karena pasien malah menyebarkan virus corona kepada anggota keluarganya sehingga jumlahnya bertambah. [htn]

Bupati Gresik saat canangkan Gresik Bermasker dengan bagikan lima ribu masker.

kerin ikanto/bhirawa

Tumpas Covid -19, Bupati Gresik Bagikan Setengah Juta Masker Gresik,Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto canangkan Gresik Bermasker. Pencanangan itu dilakukan di halaman Kantor Pemkab Gresik dengan membagikan sebanyak lima ribu masker hasil sumbangan dari sejumlah perusahaan di Gresik, Rabu (12/9).

Masker sebanyak itu nanti akan dibagikan ke masyarakat melalui Forkopimda serta organisasi wanita dan camat dan diteruskan ke masyarakat. Bupati Sambari menyampaikan terima kasih ke semua pihak yang telah

membantu Pemkab Gresik dalam pencegahan COVID-19.

“Kami sangat berterima kasih karena pandemic Covid-19 di wilayah Kabupaten Gresik saat ini sudah berangsur membaik. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di zona oranye. Insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk zona kuning. Mohon dukungan dan doa dari semuanya” kata Sambari.

Untuk menuju zona kuning, Bupati Sambari meminta kesadaran semua pihak agar melaksanakan protokol kesehatan. Selalu mengenakan masker, sering cuci tangan dengan sabun, fisichal dis-

tancing dan menghindari kerumunan.

“Protokol kesehatan adalah vaksi terbaik sebelum vaksin corona ditemukan. Untuk itu kami mohon semuanya untuk mensuskseskan protokol kesehatan ini kepada semuanya. Camat harus tetap aktif melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat sambil bagi-bagi masker sampai ke tingkat RT/RW,” pinta Bupati kepada seluruh camat yang hadir.

Pada kesempatan itu, secara simbolis Bupati Sambari membagikan masker kepada perwakilan masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik Maria Ulfa Sambari menyerah-

kan masker kepada Ketua GOW Gresik, Zumrotus Sholihah Qosim. Sekotak besar masker juga diserahkan kepada ibu ketua Bhayangkari Gresik, ibu perwakilan Persit Kartika Candrakirana Gresik, Ibu Ketua Dharma Wanita Gresik, serta beberapa perwakilan ibu-ibu yang lain.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Reza Pahlevi dalam keterangannya menyatakan, setengah juta masker ini merupakan hasil sumbangan dari berbagai pihak selama ini. Sesuai perintah Bupati Sambari, masker-masker itu harus sampai ke masyarakat melalui camat dan jajaran ke bawah. [eri]

Wali Kota Gelar Evaluasi Penyedia Jasa Konstruksi Bangkitkan Sektor Wisata, Bupati Anggarkan Rp55 M Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan, pembangunan fisik di Kota Madiun wajib baik, berkualitas, dan bermanfaat luas bagi

masyarakat. Kedepannya dengan harapan pembangunan di Kota Madiun harus semakin lebih baik. ‘’Secara umum sudah bagus.Yang belum rapi kita rapikan, kita

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi tampak memimpin gelar evaluasi bagi penyedia jasa konstruksi di Kota Madiun, di Ruuang 13 Balaikota Madiun, Rabu siang (12/8).

perbaiki.Dan teman-teman rekanan oke.Tidak ada masalah,’’ kata Wali Kota, Maidi usai Pembinaan Jasa Konstruksi Atas Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kota Madiun yang berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun, Rabu siang (12/8).

Kesempatan itu, Wali Kota tak membantah ada sejumlah proyek yang terpaksa harus disempurnakan.Sebab, pembangunan dinilai kurang maksimal.Wali Kota mencontohkan pembangunan saluran lingkungan yang terdapat tiang telkom di dalamnya.Wali Kota meminta untuk diperbaiki dengan memindahkan tiang tersebut.Sebab, mengganggu saluran air yang sedang dibangun tersebut. [dar]

Mojokerto. Bhirawa Upaya Pemkab Mojokerto bangkit kembali di sektor pariwisata di tengah wabah pandemi virus covid-19 ternyata tidak kepalang tanggung. Hal ini terlihat dari langkah yang ditempuh Bupati Mojokerto Punkasiadi dalam melakukan pengembangan wisata di Kabupaten Mojokerto.

Tidak hanya pelaku usaha wisata yang disubsidi, namun juga menganggarkan dana Rp55 M untuk merombak wajah, memperlancar tranportasi dan tatanan wisata di era new normal. Demikian disampaikan Bupati saat membuka workshop pemulihan ekonomi di Hotel grand whiz Trawas Selasa sore (11/8) kemarin.

Lebih lanjut Bupati menambahkan, ke depan akan dibuka akses tol Pasuruan-Mojokerto, tentunya akan melintasi Kawasan Ngoro Industri

hingga ke barat sampai Trowulan.

Untuk itu anggatan Rp55 M ini akan digunakan pengembangan wisata salah satunya cagar budaya Mojopahit Trowulan, dan memperlancar arus tranportasi.

“Tentunya kepada seluruh elemen masyarakat kami ajak untuk berkonsentrasi penuh menghadapi pandemi Corona ini, bersinergi agar tetap produktif, kondusif tidak sampai tertular virus mematikan itu.

Dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19, bupati berharap agar keadaan bisa segera membaik termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi berserta wisata.

Khusus angka kesembuhan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto, saat ini sudah mencapai 82 persen. Pemer-

intah terus berusaha menanggulangi, namun ia minta tetap disiplin protokol kesehatan demi percepatan penanggulangan pandemi. Pandemi ini harus cepat selesai, masyarakat sehat, ekonomi kuat termasuk wisatanya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya, menjelaskan jika workshop ini merupakan dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha industri di Kabupaten Mojokerto, untuk mewujudkan harapan industri tangguh.

Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bambang Wijatnoko, pada giat ini juga mengatakan harapannya agar geliat industri tidak runtuh meski dalam masa pandemi Covid-19. [min]

Perekonomian Warga Masih Lesu, Polres Bagikan Ribuan Sembako Masih berstatus daerah zona merah Covid-19, membuat perekonomian di Kota Batu belum kembali normal bahkan cenderung lesu. Hal ini menginisiasi Polres Batu untuk membagikan sembako kepada warga terdampak. Rabu (12/8), sebanyak 2000 paket beras dibagikan ke rumahrumah di enam kecamatan.

Diketahui, selain tiga kecamatan di Kota Batu, Polres juga membagikan paket beras ini ke tiga kecamatan di Kabupaten Malang. Yaitu, Kecamatan Ngantang, Pujon, dan Kasembon. Karena dalam pelayanan hukum, ketiga kecamatan ini berada dalam wilayah hukum Polres Batu.

“Bantuan sosial tahap ketiga kali ini menyasar Kecamatan Batu, Bumiaji, Junrejo, Pujon, Ngantang hingga Kasembon. Total ada 2000

paket disalurkan melalui polsek dan disebarkan ke masyarakat terdampak. Dan paket yang dibagikan sebanyak 5 Kg beras,” ujar Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama, Rabu (12/8).

Ia menjelaskan bahwa sasaran penerima bantuan paket beras ini adalah warga terampak Covid-19 dari kalangan tidak mampu. Seperti, buruh, ojek online, ojek konvensional, para penjaga, dan pedagang

di sekolah, ponpes, panti jompo, dan kaum disabilitas.

“Nanti melalui Bhabinkamtibmas, bantuan ini akan disalurkan langsung secara door to door atau langsung ke rumah penerima sesuai data yang ada di setiap wilayah. Kita menyampaikan langsung ini kke rumah untuk menghindari adanya kerumunan,” jelas Harvi.

Dia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat bisa saling bergandengan tangan di masa pandemi.

Iapun juga berharap bisa terus membagikan bansos kepada warga yang terdampak.

Sementara, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Batu, Habib Maulana langsung menyampaikan terima kasihnya atas bantuan

yang disalurkan Polres Batu. Ia mengaku jika bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi masyarakat saat perekonomian sedang lesu.

“Ini sangat luar biasa, terima kasih banyak. Bantuan bisa meringankan beban ponpes,” ungkap Habib Maulana. Apalagi, lanjutnya, selama ini Polres Batu juga terus mendampingi Satgas Covid19 Ponpes Al-Hidayah sehingga ponpes ini mampu menjadi Pesantren Tangguh Semeru.

“Di ponpes ini kita terus menjalankan instruksi protokol kesehatan dengan ketat. Selain dengan polres, kami juga bekerjasama dengan pemkot dan kemenag agar pesantren tetap bisa eksis di masa pandemi,” pungkasnya. [nas]

Polres Batu membagikan 2000 paket beras untuk meringankan beban ekonomi warga terdampak covid-19, Rabu (12/8).

EKONOMI

Kamis Legi, 13 Agustus 2020

Halaman 10

Nilai Tukar Petani Jatim Naik 0,22 Persen Pemprov, Bhirawa Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di daerah perdesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Jawa Timur pada bulan Juli 2020 naik sebesar 0,22 persen dari 99,99 menjadi 100,21. Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, naiknya indikator NTP disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan. “Indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,19 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun sebesar 0,03 persen,” jelas dia, Rabu (12/8) kemarin.

Jika dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada bulan Juli 2020, dua subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan tiga subsektor mengalami penurunan.

Subsektor yang mengalami kenai-

kan NTP terbesar terjadi pada subsektor Peternakan sebesar 2,15 persen dari 99,53 menjadi 101,68, dan subsektor Perikanan sebesar 0,60 persen dari 96,73 menjadi 97,31.

Sedangkan subsektor yang men-

galami penurunan NTP adalah subsektor Hortikultura sebesar 1,36 persen dari 94,91 menjadi 93,62, diikuti subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,26 persen dari 101,35 menjadi 101,09, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,25 persen dari 99,94 menjadi 99,68.

Dipaparkannya, indeks harga yang diterima petani naik 0,19 persen dibanding bulan Juni 2020, yaitu dari 106,64 menjadi 106,84.

Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada dua subsektor pertanian, sedangkan tiga subsektor mengalami penurunan.

Kenaikan indeks harga yang diterima petani terbesar terjadi pada subsektor Peternakan sebesar 2,35 persen, dan subsektor Perikanan

sebesar 0,54 persen. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan Indeks harga yang diterima petani adalah subsektor Hortikultura sebesar 1,34 persen, diikuti subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,39 persen, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,28 persen.

Ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima petani bulan Juli 2020 adalah sapi potong, cabai rawit, telur ayam ras, gabah, cabai merah, kambing, kentang, sapi perah, apel, dan tembakau.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima petani adalah bawang merah, jagung, ayam ras pedaging, ketela pohon, jeruk, kol/kubis, wortel, tebu,

kacang tanah, dan bawang daun.

Dijelaskan juga, indeks harga yang dibayar petani terdiri dari 2 golongan yaitu golongan konsumsi rumah tangga dan golongan biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM). Golongan konsumsi rumah tangga dibagi menjadi kelompok makanan dan kelompok non makanan.

Pada bulan Juli 2020, indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,03 persen dibanding bulan Juni 2020 yaitu dari 106,65 menjadi 106,62. Penurunan indeks ini disebabkan karena indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) mengalami penurunan sebesar 0,22 persen, dan BPPBM naik sebesar 0,22 persen.

Indeks harga konsumsirumah tang-

ga bulan Juli 2020 mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dari 106,69 pada bulan Juni 2020 menjadi 106,45, dan indeks harga BPPBM bulan Juli 2020 naik sebesar 0,22 persen dari 106,46 menjadi 106,69.

Ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar petani adalah telur ayam ras, bakalan sapi (umur>12 bulan), cabai rawit, semangka, tomat sayur, rokok kretek filter, emas perhiasan, bensin, ikan layang,dan bibit kentang.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar petani bulan Juli 2020 adalah bawang merah, gula pasir, daging ayam ras, bawang putih, beras, jeruk, kelapa tua, bayam, kubis/kol, dan sawi hijau.[rac]

BURSA EKONOMI

XL Axiata Terapkan Customer Identity and Access Management Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus meningkatkan kualitas layanan bagi semua pelanggan, salah satunya adalah meningkatkan kemudahan bagi semua pelanggan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang terkait produk XL Axiata, seperti myXL dan myAXIS. Director & Chief Information - Digital Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya mengungkapkan dengan menerapkan teknologi Customer Identity and Access Management (CIAM), pelanggan akan bisa mengakses myXL secara ‘single sign on’.

Pelanggan bisa menggunakan ID media sosial yang dimiliki untuk masuk ke aplikasi myXL. Peningkatan kemudahan ini tentu juga mempertimbangkan sisi keamanan dan perlindungan atas data pelanggan.

“Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan dalam rangka menjaga kepercayaan dan meningkatkan loyalitas mereka. Seiring dengan upaya kami untuk mempercepat inisitif transformasi digital, kami juga berharap bisa meningkatkan kemudahan akses ke berbagai layanan XL Axiata tanpa mengabaikan keamanan data pelanggan. Single sign on menjadi bagian dari berbagai kemudahan yang akan kami hadirkan dalam waktu dekat, selaras dengan visi kami sebagai perusahaan digital,” terangnya, Rabu (12/8).[riq]

Aice Dapat Penghargaan Gemilang Jawara Es Krim di Era Pandemi Surabaya, Bhirawa Es krim Aice memiliki peruntungan yang bagus di tahun ini.

Peruntungan produsen es krim dari tanah Singapura ini menjadi begitu unik karena justru didapatkan di saat pandemi Covid-19 melanda. Virus corona ini bukan hanya telah menimbulkan kematian ribuan masyarakat, namun juga sangat berdampak secara ekonomi bagi banyak industri di tanah air saat ini. Termasuk pula, industri dari produk yang identik dengan keceriaan umat manusia sejak dahulu yaitu es krim.

Sylvana Zhong, Brand Manager AICE Group Holdings.Aice Group, menjelaskan, sebagai holding dari pabrikan es krim berlokasi di kawasan Bekasi, Mojokerto, serta akan menyusul pabrik modern lain yang hampir rampung di Sei Mangkei, Sumatera Utara ini, diam-diam sudah mendapatkan penghargaan mentereng di industrinya. [ma]

KEHILANGAN

Wabup Lumajang Indah Amperawati pada agenda pembukaaan kawasan oleh oleh khas Lumajang produk UMKM.

Pemkab Terus Dorong UMKM unutuk Maju Lumajang, Bhirawa Di tengah masa pandemi Covid 19, Pemkab Lumajang, melalui Dinas terkait akan selalu mendorong berbagai jenis usaha mikro kecil menengah (UMKM), untuk peningkatan perekonomian masyarakat yang selama ini mengalami penurunan akibat dampak penyakit mematikan itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Wabup Lumajang Indah Amperawati, ketika membuka kawasan outlet oleholeh Khas Lumajang produk UMKM di Rumah Alta, di kawasan JLT (Jalan Lintas Timur ) Lumajang (12/8) yang dihadiri oleh jajaran terkait termasuk para pelaku UMKM di Lumajang.

Pada kesempatan itu Indah Amperawati menyampaikan bahwa kondisi perekonomian di tengah pandemi ini, sangat merugikan terhadap para pelaku usaha yang ada, sehingga damp-

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4865 SN, Honda, Hitam Merah, th. 2007, a/n. Mokhamad Nurhasim, Jl. P Diponegoro VI/30 RT 03/RW 02 Kel. Tamanan – T.Agung No. 7231/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 6076 RCG, Suzuki, a/n. Prambudiono, Ds.Bungur, Karangrejo – T.Agung No. 7232/IMB/BI-III/2020

TUBAN HILANG STNK, S-3188-FH. An.Maryam, Ds Sidomulyo dsn sidomulyo RT 001/ 002,kec Bancar, Kab Tuban No. 7233/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-9834-C. An.Yanuar Rudianto, jl Tgp RT 019/003, Kel Banjarjo Kab Bojonegro No. 7234/IMB/BI-III/2020

MALANG HILANG STNK, Honda, tahun 2011, Hitam, Nopol : N 2489 BP, a/n. Pemerintah Kota Malang, alamat : TUGU 1 Rw 08/01 Malang No. 7235/IMB/BI-III/2020

aknya perekonomian juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai muncul UKM yang dengan berani melawan Covid-19 dengan bertaruh, bertarung di perekonomian usaha kecil menengah yang menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah mulai punya harapan bahwa pandemi akan segera berakhir dan ekonomi secepatnya kembali normal,”ujarnya.

Lebih lanjut Indah juga menjelaskan bahwa perempuan juga sangat berperan dalam mengembangkan dunia usaha terutama UMKM karena dinilai bahwa selama ini banyak kaum hawa yang hanya berharap sumber ekonomi dari para suaminya, untuk itu dengan adanya outlet tersebut kedepannya dapat merangsang para pelaku usaha utamanya perempuan agar tergerak dalam du-

nia usaha.

Bahkan dia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi di Lumajang telah mengalami penurunan, bahkan digambarkan kondisinya turun sangat drastis. Sehingga peranan wanita saat ini harus mampu dan eksis disektor apapun terutama di bidang usaha, tujuannya untuk membangun perekonomian bersama di lingkungan keluarga dan di masyarakat. “Mudah mudahan produk produk yang dijual, hasil dari UMKM yang ada di Lumajang ini bisa lancar, bisa bertambah dan bisa menambah penghasilan keluarga,” imbuhnya.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini juga mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi Lumajang yang bertumbuh ke bawah ( minus) akibat dampak pandemi covid 19 , sehingga tidak memungkin-

kan Pemerintah terus melakukan suport kepada UMKM di Lumajang.

Dari kondisi tersebut Pemerintah memberikan kebijakan bantuan dan dukungannya dalam bentuk bentuk lain , seperti yang disampaikannya yakni Pemkab akan membantu promosi di platform Pemkab semua UKM di Lumajang yang dibantu oleh Dinas Kominfo dalam rangka promosi berbagai produk UMKM yang ada di Lumajang.

“Kominfo juga menyediakan fotografer gratis, kepada UMKM yang membutuhkan foto produk gratis, dan nanti dipromosikan di platform Pemkab, semua UKM di Lumajang, harus dilayani dengan baik, ini salah satu gebrakan yang dilakukan Pemerintah melalui Diskominfo untuk menjawab solusi dampak akibat pandemi ini, untuk membantu usaha kecil menengah, “ pungkasnya.[dwi]

BUMD Diharapkan Beri Pelayanan Baik Kabupaten Madiun, Bhirawa Dalam rangka pengembangan dan peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Madiun, BUMD Kab.Madiun laksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan II bersama Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto di Rumah Makan Icha Orient Tarzan Saradan, Rabu (12/ 8).Rakor ini diikuti oleh 3 BUMD Kabupaten Madiun yaitu PDAM Thirta Dharma Purabaya, PD. BPR Bank Daerah Kabupaten dan PD. Umbul Squer.

Kesempatan itum, Wakil Bupati (Wabup) H. Hari Wuryanto berharap,

BUMD ikut dapat meningkatkan kontribusi PAD Kabupaten Madiun dan tidak lupa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengeluhkan pelayanan BUMD Kabupaten Madiun.

“Usaha-usaha yang dilakukan BUMD Kabupaten Madiun menenurut kami sudah maksimal.Laporan yang telah dilaporkan ke Pemerintah sudah kami terima, mudah-mudah laporan itu benar-benar rill.Dampak dari pandemi covid ini memang berdampak bagi perusahaan kita, yang sangat terdampak saat ini tempat wisata umbul. Namun BUMD yang

lain harus tetap dapat memberikan kontribusi yang lebih baik meskipun dimasa pandemi,” kata Wabup.

Wabup berharap agar semua jajaran BUMD Kabupaten Madiun dapat mengambil hikmah dari bencana ini.Pemerintah berharap dikala era new normal ini, jangan menunggu jalannya perusahaan tapi harus melakukan sesuatu/trobosan. Sehingga dapat memenangkan kompetisi dengan perusahaan lain yang ada dilapangan.

Dalam rakor itu, Wabup juga memberikan pemaparan sederhana, dengan maksud agar BUMD dapat ber-

adaptasi, berkreasi dan berinovasi dimasa new normal. Tidak lain BUMD dapat memenangkan kompetisi dengan perusahaan lain. Wabup juga mewanti-wanti agar karyawan BUMD dalam melaksanakan pekerjaan selalu berhati-hati dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19.

“Tuntutan dalam mengembangkan perusaahaan memang harus segara dilakukan dimasa new normal, demi berjalanya perusahaan yang maksimal yaitu berinovasi, agar mendapatkan profit yang maksimal.Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan covid19,” tandasnya.[dar]

SELAYANG PANDANG

Pegiat UMKM Keluhkan Proses Perizinan, Bakorwil V Siapkan Instrumen Pendampingan Bakorwil V Jember siapkan instrument pendampingan untuk membantu kesulitan para UMKM dan IKM diwilayah kerjanya.

Utamanya berkaitan dengan masalah pengurusan perijinan BPOM yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pegiat UMKM dan IKM dimasa pandemi Covid 19.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Garda Indag Korwil Jember Heru Prastiono saat Rakor dengan Laka BPOM Jember, Disperindag Jember dan Disperindag Jatim yang diwakili oleh UPT PSMB LT dan UPT Perlindungan Konsumen yang difasilitasi oleh Bakorwil V Jember, Rabu (12/8).

Heru mengaku banyak pelaku UMKM mengeluhkan biaya pengurusan perijinan yang diterbitkan oleh BPOM bagi para pelaku usaha ekonomi yang ingin meningkatkan produksinya. Dimasa pandemi ini mereka mengaku kesulitan untuk menanggung biaya pengurusan ijin dimasa pandemi. “Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat dalam hal perijinan tersebut. Paling tidak ada kebijakan dari pemerintah dalam hal pembiayaan khususnya bagi UMKM,” kata dia.

Heru mengaku, meskipun pemerintah (BPOM) telah memberikan keringanan 50 persen untuk mendapatkan ijin edar BPOM MD, namun dimasa pandemi ini dirasa masih memberatkan. “Banyak pelaku UMKM yang ada di Jember ingin meningkatkan produksinya dengan mengurus ijin edar dari BPOM, namun mereka selain minim informasi, juga terkait pembiayaan. Kalau untuk UMKM lokal cukup mengurus PIRT dari Dinas Kesehatan dengan gratis, asal semua persyaratan administrasi dan persyaratan tempat produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Heru yang didampingi Mbak Tutug pengurus Garda Indag bagian UMKM. Dikatakan oleh Tutuk, jumlah UMKM di Jember mencapai ribuan.

Dari jumlah UMKM yang ada, may-

oritas industri makanan minuman rumah tangga yang tidak sedikit pula jumlahnya tak mengantongi ijin, baik dari PIRT, Ijin Halal maupun dari BPOM. Oleh karena itu, kedepan lembaga besutan Disperindag Provinsi Jatim akan melakukan pendataan jumlah UMKM di Jember. “Dari pendataan ini, kita bisa melihat mana UMKM yang sudah mengantongi ijin, maupun yang belum. Bagi yang belum, Garda Indag ini yang akan memfasilitasi,” tandas Tutuk.

Sementara Kepala Loka BPOM Jember Any Koesbudiwati mengaku siap melakukan pendampingan pra pengurusan perijinan dari BPOM. Mulai dari persiapan sarana pengolahan dan produksi. Mereka (UMKM) kata Any, mempunyai pemahaman yang baik, cuma belum tahu langkahlangkah apa saja yang harus dilakukan sampai memperoleh ijin edar dari BPOM. ”Kami siap mendampingi mereka, jika ada kesulitan terkait sistem, kami bisa fasilitasi karena kami punya tenaga fasilitator yang mengubungkan UMKM dengan penilai

Kepala Bakorwil V Jember R. Tjahjo Widodo bersama Kepala Loka BPOM Jember dan pegiat UMKM Jember usai pertemuan yang difasilitasi oleh Bakorwil V Jember, Rabu (12/8).

(evaluator) yang ada di BPOM pusat,” tandas Any kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember, Slamet.

Menurut Slamet, Pemkab Jember sangat mambantu kepentingan UMKM seluas-luasnya, mulai hulu hingga hilir.” Kami siap membantu kebutuhan UMKM, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga marketingnya. Dengan cara seperti ini ak-

selerasi pengembangan UMKM dapat dilakukan,” tandasnya pula.

Kepala Bakorwil V Jember R Tjahjo Widodo mengaku, selama pandemi Covid 19, lembaganya menjadi jujugan mereka ( UMKM) untuk berkeluh kesah, utamanya terkait pengurusan perijinan. Atas dasar itu, Bakorwil V Jember memfasilitasi dengan mempertemukan para pelaku UMKM dengan BPOM yang ada di Jember, Disperindag

Kabupaten dan Disperindag Provinsi Jawa Timur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Dalam pertemun tersebut, perwakilan BPOM banyak menjelaskan terkait persyaratan yang harus disiapkan untuk mendapatkan ijin edar dari BPOM. Misalnya, untuk produk minuman dan makanan, tempat produksinya memenuhi standar kesehatan. Ini salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin BPOM,” ujar Tjahjo mencontohkan.

Minimnya informasi bagi para pelaku UMKM Jember dalam hal pengurusan perijinan, mengharuskan adanya pendampingan dari instansi terkait. Bakorwil V bersama BPOM dan Disprindag siap melakukan pendampingan, agar mereka segera memperoleh legalitas dari BPOM. “Percepatan pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi rakyat, harus kita dorong dan fasilitasi agar mereka bisa naik kelas, dan produknya bisa dipasarkan di supermarket, syukur jika bisa eksport,” pungkas Tjahjo kemarin.[efi]

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 13 Agustus 2020

Jadi Pilot Project, SMKN 6 Gelar Simulasi PTM

l

Sambungan hal 1

dilakukan di lingkungan sekolah, melainkan juga saat siswa berangkat dari rumah. Sekolah juga menyediakan sebanyak sembilan thermo gun dan 30 lebih wastafel di sudut sekolah.

“Dari evaluasi di hari pertama kemarin masih melihat adanya penumpukan saat pulang. Karena ada yang dijemput dan ada yang bawa motor sendiri. Ini akan dievaluasi. Agar tetap tertib dan menjaga jarak,” urainya, Rabu (12/8).

Evaluasi lain, penempatan wastafel dan tingkat kesadaran siswa untuk menjaga jarak masih mi­ nim. Memang ini kebiasaan baru. Karena masih belum terbiasa, jadi para guru juga sering mengingatkan untuk tetap menjaga jarak.

Dikatakan Bahrun, dengan waktu simulasi selama empat hari ini, pihaknya akan membuat pola yang berbeda setiap harinya. Hal ini didasarkan dari evaluasi yang dilakukan setiap harinya. Selain itu untuk mencari formulas agar kesehatan siswa dan guru juga tetap terjamin.

“Jadi memang untuk protokol kesehatannya dibuat ketat. Meskipun simulasi siswa yang datang juga harus bawa surat pernyataan sehat dari orang tua tidak perlu ke rumah sakit dan Puskesmas. Begitupun jika orang tua tidak berkenan anaknya masuk, ya kami ikutkan belajar secara Daring,” jabarnya.

Dalam PTM nanti, Bahrun menjelaskan, jika materi yang disampaikan akan berfokus pada teori dan pembelajaran adaptif - normatif. Pasalnya, PTM maksimal hanya tiga jam pelajaran.

Ada pemampatan Kompetensi Dasar (KD) materi yang akan disampaikan. Kami sudah koordinasi de­ ngan guru Mapel (Mata Pelajaran) karena waktunya hanya empat jam, maka ini tugasnya para guru untuk berkreasi dengan materi dan waktu yang diberikan terbatas.

Namun, untuk pembelajaran materi produktif atau kejuruan, pihaknya akan menggunakan metode center of teacher. Di mana, ketika praktikum guru yang akan mempraktikkan dan siswa menganalisanya.

Untuk metode itu akan diterapkan di jurusanjurusan yang praktekkan mandiri seperti kecantikan.

Tapi untuk praktik yang dilakukan secara kelompok ini beda lagi. Maka siswa yang melakukan praktik sendiri. Jumlahnya tergantung tingkat kompleksitas praktik, minimal dua siswa. Tergantung peralatan praktiknya juga.

Sementara untuk sesi pembelajaran, pihaknya masih akan membahas usai mengadakan evaluasi di hari terakhir. Jika memungkinkan, pihaknya akan membuat dua sesi dalam sehari untuk 2.412 siswa dengan 76 ruang kelas yang disiapkan. Karena Surabaya berada di zona merah, maka hanya diperkenankan mengisi setiap kelasnya sebesar 25 persen.

“Sisanya nanti Daring. Jadi siswa yang datang di hari Senin tidak akan lagi ikut di hari berikutnya. Ini akan bergiliran. Paling tidak seminggu mereka akan melakukan tatap muka sekali. Setiap hari para guru yang mengajar juga berbeda - beda. Kami juga akan melakukan sterilisasi ruangan jika memang memungkinkan penggunaan dua sesi,” terang dia.

Selain persiapan teknis, pihak sekolah juga menyiapkan Tim Penegak Disiplin dari Tim Gugus Tugas Covid 19 sekolah yang berasal dari OSIS. Setidaknya ada 36 siswa yang terlibat dalam Tim Penegak Disiplin ini. Tim ini akan membantu sekolah dalam disiplin protokol kesehatan untuk siswa.

Sementara itu, salah satu siswa kelas XI jurusan Akuntansi, Yasmine Alissa Salsabella mengaku cukup senang dengan PTM. Sebab bisa bertemu dengan teman - temannya. Kendati begitu ia cukup khawatir dengan keramaian, mengingat Surabaya masih berada di zonaa merah kasus Covid 19. “Saat masuk cukup aman. Tapi saya lebih suka Daring, karena tak ada kontak sama lain. Dan guru tak bekerja dua kali. Kalau tatap muka gini senang sih karena ketemu teman-teman,” tandasnya.

Sementara itu, rencana Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang akan melakukan uji coba PTM yang telah memenuhi persyaratan yang ada di daerah dengan kategori hijau, orange dan kuning mendapat dukungan DPRD Jatim.

“Kami mendukung belajar tatap muka mulai diujicobakan tapi tetap harus melibatkan persetujuan dari wali murid karena hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk Covid-19 sehingga kita harus waspada,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, saat dikonfirmasi, Rabu (12/8).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, pembelajaran jarak jauh bukan tanpa kendala. Sebab, tingkat perekonomian masyarakat dan fasilitas yang tersedia juga tidak merata. “Sudah banyak kasus, ada orang tua sampai nekad mencuri handphone untuk anaknya supaya bisa mengikuti belajar online. Makanya kita dukung belajar tatap muka bisa segera dimulai kembali dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” kata pembina FPD DPRD Jatim.

Pertimbangan lainnya lanjut pria asli pulau Madura ini, pemerintah juga fokus pemulihan ekonomi.

Mengingat dampak pandemi covid-19 telah memporak-porandakan perekonomian dunia termasuk di Indonesia. “Kami optimis jika sekolah-sekolah sudah bisa dibuka kembali, perekonomian juga akan bergerak lebih cepat,” imbuh Iskandar. [ina.geh]

Massifkan Penggunaan Masker l

Sambungan hal 1

yang lewat Kodim, (juga) dari kita, dan gerakan ini juga dilakukan oleh desa,” kata Bupati Jombang.

Beberapa waktu yang lalu, terkait hal ini, Bupati Jombang juga menyerahkan bantuan masker dan alat ‘Thermal Gun’ kepada para Kepala Desa dan Lurah di Kantor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Penyerahan ‘Thermal Gun’ dan masker ini merupakan Program Jombang Bermasker untuk menindaklanjuti program yang telah di launching oleh Forum Koordnasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) yakni, Jatim Bermasker.

Bupati Jombang juga menambahkan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) juga telah memberikan instruksi bahwa, desa-desa juga bisa menganggarkan untuk kebutuhan masker dari Dana Desa (DD). “Jadi 1 orang 2 (masker), yang 2 adalah dari swadaya,” tandas Bupati Jombang. [rif]

Halaman 11

Harga Terjun Bebas, Petani Tomat Kelimpungan Pramuka Diharapkan Probolinggo, Bhirawa Harga tomat anjlok di tingkat petani di Probolinggo hingga Rp1.000 per kilogram sejak sekitar tiga pekan terakhir. Anjloknya harga tomat membuat para petani mengeluh, bahkan sebagian petani memilih tidak memanen tomatnya dan membiarkannya membusuk.

“Biasanya, petani menjual dengan kisaran harga Rp4 ribu hingga Rp6 ribu per kilogram. Sekarang Cuma laku dijual di kisaran harga Rp1.000 per kilogram,” kata Rasyid, petani tomat di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Rabu (12/8).

Menurut dia, harapan hanya ada pada tomat dengan kualitas super.

Sebab di tingkat petani masih dihargai sedikit mahal yakni, Rp1.500 per kg. Sementara, untuk tomat kualitas tanggung, harganya lebih murah lagi, yakni Rp35 ribu per keranjang.

Ia menambahkan, harga tomat anjlok diakibatkan masa panen bersamaan dengan petani tomat di daerah lain. Sehingga stok tomat melimpah, termasuk di Pasar Baru. Akibat harga

anjlok, para petani harus menanggung kerugiaan yang tidak sedikit. Sebab untuk merawat tomat, dibutuhkan perhatian ekstra dan tentu berimplikasi pada biaya yang tidak sedikit, seperti membeli pupuk dan obat-obatan untuk membasmi hama.

Rasyid mengatakan, agar petani bisa untung maka harga tomat di tingkat petani idealnya Rp4 ribu sampai Rp5 ribu per kg.

Dia mengungkapkan, akibat harga anjlok tak sedikit petani yang memilih menelantarkan buah tomat. Pertimbangannya, jika dijual, harganya terlalu murah sehingga tidak bisa menutupi biaya perawatan. Di samping itu, petani juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos memetik dan membeli keranjang.

“Harga keranjang saja Rp18 ribuan.

Ini belum lagi, biaya untuk tenaga pemetik harian. Jadi, banyak petani yang malas memanen,” ujarnya.

Sukarsan, petani tomat di Desa Sumbersuko, Kecamatan Dringu, mengaku anjloknya harga tomat membuatnya rugi. Pasalnya, biaya

tanam, perawatan, dan obat-obatan juga tak sedikit.

Ia mencontohkan, dari lahannya yang seluas 50 meterpersegi bisa menghasilkan tomat 30-50 kilogram. Kalau harganya Rp1.000, dia hanya mendapat Rp50 ribu. Padahal untuk biaya perawatan sekali semprot sudah Rp100 ribu. “Kebanyakan petani ya membiarkan saja tanaman tomatnya membusuk di sawah,” katanya.

Sukarsan berharap ada campur tangan pemerintah agar harga tomat tidak merosot. Padahal, saat ini, menurut Sukarsan, kualitas tomat bagus dan panen bisa delapan kali.

Rahman, petani tomat lainnya, berharap harga tomat kembali stabil agar petani masih bisa meraup penghasilan. “Semoga lekas normal. Biar para petani tomat bisa mendapatkan hasil panen,” harapnya.

Sekadar informasi, murahnya harga tomat tak hanya terjadi di tingkat petani, namun juga terjadi di pasaran yang hanya Rp2.000 per kilogramnya. [wap]

Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Dinas ESDM Setiajit mengaku sudah melakukan semua prosedur untuk maju sebagai calon Bupati Tuban, termasuk sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jatim, Wagub dan Sekdaprov.

“Terkait pencalonan sebagai Bupati Tuban, saya sudah menghadap Ibu Gubernur dan beliau merestui.

Selain itu saya juga melakukan semua persyaratan termasuk mengajukan pensiun dini sebagai ASN,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Sebenarnya Setiajit akan pen-

siun pada Januari 2021, namun karena ia mencalonkan diri sebagai Bupati Tuban maka ia wajib mengajukan pensiun dini. “Nanti setelah ada ketetapan dari KPU, maka saya sudah tidak bekerja sebagai ASN,” katanya.

Seperti diketahui, Setiadjit mendapat rekom PDI-P pada Selasa (11/8), untuk maju sebagai calon Bupati Tuban didampingi Armaya Mangku Negara. Rekom tersebut turun bersamaan dengan rekom calon kepala daerah di Pilkada Gresik, Lamongan, Ponorogo dan Banyuwangi. [tam.wwn]

(Bapenda) Jatim, Rabu (12/8).

Sementara itu, Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno mengatakan, pada periode I ini, wajib pajak yang berkesempatan mengikuti undian adalah me­ reka yang patuh membayar pajak sebelum lewat jatuh tempo pada 1 Oktober 2019 hingga 31 Juli 2020. Dalam pengundian tersebut, tak kurang dari 9 juta wajib pajak bersaing untuk 10 hadiah umrah.

“Total obyek pajak kita ada 14,7 juta. Dari jumlah itu, 9 juta adalah yang patuh membayar sebelum jatuh tempo,” tutur Boedi Prijo.

Pada periode kedua, jelas dia, tabungan umrah akan kembali diundi bertepatan dengan HUT Provinsi Jatim pada November mendatang. “Apresiasi ini adalah bagian dari triple track dalam mendongkrak penerimaan sektor pajak di Jatim. Ada pembebasan sanksi denda, diskon covid-19 dan kali ini adalah yang ketiga yaitu hadiah tabungan umrah,” tutur Boedi.

Tercatat per tanggal 10 Agustus lalu, pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah dinikmati oleh 320.158 wajib

pajak. Penerimaan yang diterima mencapai Rp 124,58 mikiar dengan potensi denda yang hilang (loss) sebesar Rp 1,04 miliar.

Sedangkan untuk stimulus pengurangan pokok PKB alias diskon corona telah dimanfaatkan oleh 2.538.951 wajib pajak. Pe­ nerimaan yang berhasil didapatkan sebesar Rp 1,05 triliun dengan total insentif yang diberikan (loss) sebesar Rp 91,41 miliar.

“Insentif yang kita berikan berupa potongan PKB untuk kendaraan roda 2 dan 3 sebesar 15 persen dan untuk roda 4 atau lebih sebesar 5 persen. Masih ada waktu hingga 31 Agustus ini untuk dapat menikmati fasilitas insentif pajak tersebut,” tutur Boedi.

Dalam kesempatan tersebut, undian umrah dilakukan secara virtual dan ditayangkan langsung melalui live streaming serta aplikasi zoom di 46 KB Samsat se Jatim. Selain Gubernur Khofifah, undian juga dilakukan oleh Dirlantas Polda Jatim, Kepala Bapenda Jatim, dan Kepala Cabang PT Jasaraharja Jatim. Pengundian hadiah ini juga disaksikan oleh notaris, Dinas Sosial serta pihak Kepolisian. [tam]

Setiajit dan Fattah Jasin Mundur dari ASN l

Sambungan hal 1

nyampaikan, mungkin suratnya masih di meja Pak Sekda,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Kendati belum menerima surat pengunduran diri dari Kepala Bakorwil, Khofifah yakin, saat pendaftaran keduanya akan sesuai regulasi. Karena saat pendaftaran regulasinya sudah harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS. “Saya rasa regulasinya seperti itu dan kita sudah komunikasikan,” pungkas Gubernur Khofifah.

Apresiasi Wajib Pajak Patuh, Gubernur Khofifah Tambah Hadiah Umrah l

Sambungan hal 1

jatuh tempo.

Hadiah yang diberikan kepada wajib pajak yang beruntung adalah tabungan umrah senilai Rp 25 juta.

Hadiah ini mulai diberikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sejak tahun 2019 lalu untuk 10 wajib pajak. Namun, tahun ini semakin istimewa karena jumlah penerima hadiah akan semakin banyak. Yakni dengan dua pengundian dan masingmasing dipilih 10 pemenang.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, berbagai inovasi dan upaya digitalisasi yang telah dilakukan Badan Pendapatan (Bapenda) Jatim menjadi sesuatu yang penting. Pola-pola ini harus dilakukan melalui strong partnership. Karena jika hanya Bapenda sendirian, tidak bisa secepat itu.

Karena itu harus menggandeng berbagai mitra strategis.

“Wajib pajak di Jatim bisa melakukan pembayaran dari London, Kanada dan Syanghai. Secara bertahap sesungguhnya kita sudah masuk pada era 4.0,” tutur Gubernur Khofifah usai melakukan pengundian hadiah umrah periode I di Kantor Badan Pendapatan

Tracing Klaster Dispendukcapil, 19 Pegawai Positif Covid-19 l

Sambungan hal 1

Sekadar diketahui, pegawai Dispendukcapil Kota Pasuruan meninggal dunia dengan status konfirmasi Covid-19. Selanjutnya, 53 pegawai Dispendukcapil

langsung jalani rapid test. Dari 53 orang itu, 22 orang ditemukan reaktif dan dilanjutkan tes swab.

Hasilnya, 19 orang konfirmasi korona.

Sedangkan, kantor Dispendukcapil Kota Pasuruan saat ini ditu-

tup dan akan buka kembali pada 24 Agustus 2020. Meski demikian, pelayanan dokumen kependudukan masih tetap buka dan dilakukan secara online. “Nanti setelah 10 hari akan kita swab ulang,” tegas Kokoh Ari Hidayat. [hil]

Jadi Speaker Disiplin Protokol Kesehatan

l

Sambungan hal 1

menjadi penting karena saat ini beberapa sektor sudah mulai bergerak dan aktifitas ekonomi juga sudah menggeliat. Kepeduliaan masyarakat menjadi titik sentral untuk bisa digerakkan oleh Pramuka,” tutur Khofifah yang juga Gubernur Jatim.

Harapan besar itu juga seiring dengan tema besar Hari Pramuka yakni membantu dalam pelayanan Covid-19 dan bela negara. Menurut Khofifah, Pramuka seperti dua sisi mata uang, di bolak-balik Pramuka di balik lagi bela negara. Jadi dalam bela negaranya ada semangat untuk membantu.

“Kami yang ada di Mabida maupun Kwarda sampai dengan Kwarcab dan seluruh gerakan Pramuka di Indonesia bagaimana bisa menjadi speaker untuk semakin displin menjaga pola hidup bersih dan sehat, memakai masker dan menjaga jarak yang aman,” tutur Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan pemberian masker untuk dibagikan ke masyarakat dari Gubernur Khofifah sebesar 250 ribu masker. Ketua Kwarda Pramuka Jatim Saifullah Yusuf menuturkan, berbagai program yang telah dilakukan Pramuka merupakan dukungan dari Gubernur Khofifah. Termasuk pembagian masker yang semula rencananya hanya akan diberikan sebanyak 100 ribu masker.

“Banyak sekali program Pramuka yang semua itu dukungan Gubernur Khofifah. Mulai dari bagibagi masker hingga renovasi rumah tidak layak huni.

Bahkan pemberian masker dari 100 ribu ditambah Gubernur Khofifah menjadi 250 ribu masker,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Dalam upacara yang diselenggarakan secara virtual tersebut, Gubernur Jatim juga berkesempatan mendengarkan arahan Presiden RI Joko Widodo secara daring. Selanjutnya, Gubernur Khofifah juga melakukan dialog bersama Kwarcab Pramuka se Jatim secara virtual dari Gedung Negara Grahadi. [tam]

PLTSa Pertama di Indonesia Siap Beroperasi di Surabaya l

Sambungan hal 1

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, bahwa saat ini pembangunan fisik PLTSa Benowo mencapai 100 persen. Saat ini tinggal menunggu datangnya ahli untuk memantau tahapan commissioning atau pengujian dengan melakukan pengecekan apakah sistem itu sudah berjalan dengan baik. Jika PLTSa ini resmi beroperasi, maka sampah di Surabaya dapat berkurang 1000 ton per hari.

“Dia (ahli) sebenarnya sudah (datang) bulan Februari. Karena ada Covid-19, jadi tidak bisa ke sini. Rencana tanggal 18 (Agustus) dia berangkat dari Beijing untuk ke sini. Kalau itu sudah selesai sudah bisa dioperasionalkan,” kata Wali Kota Risma, Rabu (12/8).

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan, dari 12 megawatt yang dihasilkan PLTSa Benowo itu, nantinya yang akan dijual kepada PLN sebanyak 9 megawatt. Sedangkan 2 megawatt dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan operasional dan sisa 1 megawatt redundant.

“Jadi 2 megawatt untuk konsumsi (operasional) mereka (PT SO). Listriknya mereka gunakan sendiri, kan mereka juga butuh operasional. Nah, sisanya yang 9 megawatt itu dijual ke PLN dan masih ada redundant 1 megawatt,” papar dia.

Wali Kota Risma menyatakan, Pemkot Surabaya juga bakal dibantu Pemerintah Pusat untuk tipping fee sekitar 30 persen. Sebelumnya, ia mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan kesiapan operasional PLTSa Benowo tersebut. “Alhamdulillah kita juga akan dibantu Pemerintah Pusat untuk tipping fee. Jadi kemarin kita sampaikan ke Pak Presiden kita akan dibantu 30 persen (tipping fee),” ungkap dia.

Sementara itu, Deputy General Manager Business Unit PT Sumber Organik (SO), Hari Sunjayana mengungkapkan, bahwa proses gasifikasi sampah di PLTSa Benowo kapasitasnya mencapai 1000 ton per hari. Dari kapasitas itu kemudian diolah menjadi energi listrik sekitar 12 megawatt. Sementara itu hasil listrik sekitar 9 megawatt dijual ke PLN. “Sedangkan kapasitas pembangkit kami itu 12 megawatt. Kita internal consumption artinya dipakai sendiri itu 2 megawatt,” kata Hari Sunjayana.

Pihaknya menyatakan, saat ini PT SO sudah mulai melakukan tahapan persiapan commissioning atau pengujian. Rencananya, pertengahan bulan Agustus ini, tim ahli akan datang ke Surabaya untuk memantau pengujian PLTSa di Benowo tersebut. “Ini kita sudah persiapan untuk komisioning. Mulai bulan Agustus ini sudah akan mulai datang (ahli),” pungkas dia. [iib]

Harus Menyeberang Melewati Jembatan Bambu untuk Mengajar l

Sambungan hal 1

guru yang naik sepeda motor harus ekstra hati-hati saat lewat di sana.

Jika tidak hati-hati, maka bisa-bisa setir motor kesenggol bambu jembatan dan terjatuh. Motor pun tidak bisa dinaiki, hanya dituntun. Selain sempit, lantai jembatan bolong-bolong, karena terbuat dari bambu yang ditutup gedek. Saat lewat di sana, tidak jarang motor kesulitan bergerak karena nyantol di lantai jembatan. ”Ada juga guru yang sempat keperosok ke lubang jembatan bambu itu,” kata Sugiman, guru paling lama di SDN Resongo IV tersebut, Rabu (12/8).

Sugiman mengaku, dirinya mengajar di SDN Resongo IV sudah sekitar 5 tahun lamanya. Selama itu pula, dirinya memilih lewat jembatan bambu untuk berangkat dan pulang mengajar. Sebab, dia tinggal di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu.

Jaraknya sekitar 25 km menuju sekolah tempatnya mengajar. Dan melalui jembatan bambu adalah jarak terdekat.

Dengan melalui jembatan bambu, dia bisa sampai sekolah dalam waktu 45 menit. Sementara jika memutar melalui jalan kecamatan, akan lebih jauh.

Selisihnya sampai 10 kilometer. ”Ada

akses jalan lain, tidak lewat jembatan bambu itu. Tapi lebih jauh 10 kilometer, karena muter. Itu pun jalannya tidak mulus,” tuturnya.

Dari tujuh guru di SDN Resongo IV, ada lima guru yang harus lewat jembatan bambu tersebut, termasuk dirinya. Dirinya tetap semangat dan ikhlas menjalani karena ini menjadi tanggung jawabnya.

Baginya, mendidik anak penerus bangsa adalah amanah mulia.

Voni, salah satu guru SDN Resongo IV adalah guru yang sempat terperosok di jembatan bambu itu. Saat itu, dirinya berangkat sekolah naik motor. Sampai di jembatan, motor pun dituntun. Namun, karena lantai jembatan bolong-bolong, roda depan motornya pun terperosok. Beruntungnya, dirinya tidak sampai jatuh. Motor yang terperosok lantas diangkat dengan dibantu para guru dan warga sekitar. ”Jembatan itu dibuat oleh warga dan sudah sering diperbaiki. Tapi, karena terbuat dari bambu, jadi mudah rusak,” katanya. Voni paham, melewati jembatan itu memang berbahaya. Sebab, kondirinya tidak layak. Namun, tanggung jawab sebagai guru membuatnya rela melewati jembatan itu.

Status sebagai guru honorer (SK

Bupati), tidak membuat semangatnya kendor. Diakuinya, semangat siswasiswinya yang selama ini selalu memotivasi dirinya. Murid-murid di kelasnya memiliki semangat tinggi untuk belajar.

Padahal, rata-rata rumah mereka lumayan jauh dengan sekolah. “Semangat anak didik yang luar biasa, selama ini menjadi penyemangat saya untuk tetap mengajar,” tutur guru asal Desa Sumur Mati, Kecamatan Sumberasih, itu.

Voni berharap, bisa dibangun jembatan yang lebih layak di tempat itu. Tidak hanya untuk akses para guru, tapi juga untuk warga setempat. Jembatan bambu sepanjang 25 meter itu dari jauh terlihat berdiri kokoh. Namun, dilihat dari dekat, sudah banyak bagian bambu yang rapuh, terutama bagian lantai jembatan.

Jembatan itu hanya bisa dilalui pejalan kaki dan pengendara roda dua.

Nah, jembatan itu merupakan akses jalan pintas menuju SDN Resongo IV Kecamatan Kuripan. Khususnya bagi guru yang berasal dari Kota Probolinggo. Karena jika tidak melewati jembatan itu, harus lewat Kecamatan Kuripan dengan jarak tempuh lebih jauh. ”Itu, jembatan ada di perbatasan wilayah Kecamatan Bantaran dengan Kuripan.

Jembatan bambu itu biasa dilewati supaya lebih cepat menuju SDN Resongo IV,” terang Sugianto, salah satu guru di SDN Resongo IV. Camat Kuripan Saniwar menegaskan, jembatan itu memang akses penghubung antara dua kecamatan. Dia pun berjanji akan mengecek apakah pembangunan jembatan itu pernah masuk musrenbang di kecamatan. Andai bisa, pembangunannya akan diusulkan lewat musrenbang. Sebab, jembatan itu merupakan akses darurat yang biasa dilalui guruguru supaya lebih cepat sampai ke sekolah. ”Nanti akan kami cek dan pelajari dulu. Kalau memang bisa dimasukkan ke musrenbang kecamatan, maka akan diusulkan tahun 2021,” katanya.

Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Probolinggo Rahmad Waluyo mengaku, tahun ini tidak ada rencana rehab jembatan bambu penghubung dua kecamatan tersebut. Apalagi, anggaran kegiatan fisik jembatan dan jalan hampir semuanya dialihkan untuk penanganan Covid-19. ”Tahun ini tidak ada rencana kegiatan rehab jembatan itu. Silakan ajukan lewat musrenbang kecamatan,” tambahnya. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA Kamis Legi, 13 Agustus 2020

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Presiden Jokowi Ajak Pramuka Buat Gerakan Kedisiplinan dan Kepedulian

Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Pramuka Ke-59 Tahun 2020 mengajak anggota Pramuka membuat dua gerakan nasional yaitu gerakan kedisiplinan dan kepedulian pada masa pandemi Covid-19.

antara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Kota Pekalongan, Pada kesempatan itu, Menkop Teten Masduki siap memfasilitasi pembiayaan murah dan ringan bagi para nelayan

Bantuan Produktif Rp2,4 Juta Usaha Mikro Siap Disalurkan Jakarta, (ANTARA) - Program bantuan produktif sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro siap disalurkan pada pertengahan Agustus 2020.

“Jadi ini kami sudah siapkan pertengah­ an Agustus ini juga sudah bisa kami kick off,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu. Ia mengatakan pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar.

Untuk itu, pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturisasi kredit,

subsidi bunga, dan subsidi pajak.

“Hari ini Pak Presiden tadi sudah, kami ratas dan sudah disetujui yaitu program bantuan produktif usaha mikro,” kata Teten.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta.

“Pada tahap awal kami sudah di­ alokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp22 triliun,” katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Perekonomian, Menkeu, OJK, Menkumham, Seskab, BPKP, dan Satgas PEN yang kemudian menyiapkan landasan kebijakan untuk program tersebut termasuk, pengalokasikan anggaran, mekanisme pendataan, penyaluran, hingga pengawasan.

Teten mengatakan, sampai saat ini

LINTAS NUSANTARA

PJJ Masih Tetap Berlangsung Jakarta, (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pendidikan jarak jauh (PJJ) masih tetap berlangsung, meski sekolah bisa dibuka untuk yang berada di zona hijau dan kuning.

“Meski sekolah sudah bisa dibuka, namun bukan berarti PJJ tidak terjadi di sekolah yang sudah tatap muka, karena maksimum kapasitasnya hanya 50 persen,” ujar Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning dan hijau. Pembukaan sekolah boleh dilakukan dengan persyaratan disetujui pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka, katanya, akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per kelas, kemudian dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas. Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Nadiem menambahkan jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olahraga.

“Aktivitas anaknya hanya masuk ke sekolah dan setelah itu pulang kembali ke rumah,” ujar dia. Nadiem menambahkan sebanyak 43 persen peserta didik berada di zona hijau dan kuning, dan 57 persen peserta didik berada di zona oranye dan merah. [*]

info grafis

sudah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK, terutama untuk bank wakaf mikro dan UMKM. Selain itu juga data dari Himbara, kementerian/lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian serta Badan Layanan Umum (BLU).

“Selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu dan OJK,” katanya.

Ia pun mengajak pelaku usaha mikro untuk mengakses bantuan tersebut sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi melakukan pengawasan agar program bantuan produktif usaha mikro ini dapat disalurkan secara tepat sasaran. [*]

“Saya minta kepada saudara-saudara untuk membuat dua gerakan nasional, pertama gerakan kedisiplinan nasional yang mengajak semua anggota masyarakat disiplin mengikuti protokol kesehatan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-59 Tahun 2020. Hadir mendampingi Presiden Jokowi di Istana Negara adalah Menteri Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sedangkan para peserta upacara termasuk Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso mengikuti upacara melalui “video conference”.

“Kedua gerakan kepedulian nasional yang mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli dan saling berbagi,” tambah Presiden.

Menurut Presiden, dua gerakan tersebut bukan hanya untuk membantu masalah nasional akibat pandemi Covid-19, tapi juga mengasah kepedulian anggota Pramuka.

“Dua gerakan tadi akan semakin meng­asah jiwa dan karakter kepemimpinan saudara-saudara dalam memperdalam jiwa Pramuka sejati sebagaimana tertuang dalam dwi dharma, tri satya dan dasa dharma Pramuka,” tambah Presiden. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pramuka Indonesia sejak bernama pandu selalu dapat mencetak generasi yang tangguh menghadapi setiap tantangan.

“Disiplin dalam bertindak, tidak gentar menghadapi setiap rintangan, selalu peduli, siap berkorban untuk sesama dan di era

Pemberian ASI pada Anak Turunkan Prevalensi Kekerdilan Jakarta, (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemberian air susu ibu (ASI) pada anak turut berperan menurunkan prevalensi kekerdilan atau “stunting” pada anak karena ASI memenuhi kebutuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.

“Pemberian ASI juga menjadi salah satu intervensi prioritas yang terbukti efektif dalam Ma’ruf Amin pencegahan ‘stunting’.

Oleh karena itu, pemberian ASI kepada anak harus terus didorong agar prevalensi ‘stunting’ dapat segera diturunkan,” kata Ma’ruf Amin saat membuka web seminar Pekan Menyusui Sedunia dari Jakarta, Rabu.

Dengan pemberian ASI eksklusif pada anak, menurut dia, hal itu turut membantu upaya pemerintah menurunkan angka prevalensi “stunting” pada anak hingga mencapai 14 persen pada 2024.

Saat ini angka prevalensi “stunting” pada anak di Indonesia berdasarkan data tahun 2019 mencapai 27,6 persen. Sementara standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) adalah di bawah 20 persen.

Ma’ruf mengatakan lebih dari separuh anak-anak Indonesia masih be-

pandemi Covid-19 yang berat seperti ini jiwa dan karakter seperti itulah yang kita butuhkan,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Pramuka mengatakan kedisiplinan itu termasuk disiplin mengikuti protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak dan disiplin mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakannya.

“Di era pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jiwa dan karakter seperti itulah yang kita butuhkan. Kita harus peduli terhadap masyarakat sekitar, peduli terhadap kepentingan bersama, kita harus saling membantu dan bergotong royong menyelesaikan masalah bersama,” tambah Presiden.

Bila gerakan kedisiplinan dan kepedulian itu terus dijalankan Presiden Jokowi yakin Indonesia dapat menghambat penyebaran Covid-19 dan mengurangi risiko ikutannya.

Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada 14 Agustus 1941, tapi karena pada 14 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato kenegaraan di DPR, maka Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso pun menggeser peringatan hari Pramuka tersebut.

“Tema hari Pramuka ke-59 adalah ‘Gerak­an Pramuka ikut membantu menanggulangi bencana Covid-19 dan bela negara’,” kata Budi Waseso dalam sambut­ annya yang disampaikan secara virtual dari Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. [*]

info grafis

lum mendapat hak ASI eksklusif. Kementerian Kesehatan mencatat bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia masih di bawah 50 persen.

“Ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk terus mendorong dan mendukung agar ibuibu dapat memberikan ASI saja selama enam bulan pertama, dan dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, inisiasi menyusui dini (IMD) baru mencapai 58,2 persen.

Survei Data dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 juga menunjukkan jumlah bayi berusia kurang dari enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif baru 52 persen.

“Cakupan IMD dan ASI eksklusif ini harus terus kita tingkatkan,” kata Terawan.

Pekan Menyusui Sedunia merupakan kampanye internasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan anak. [*]

DKPP Probolinggo Siapkan Tiga Lokasi Demplot Benih Tembakau Sertifikat Sejumlah warga mengantre untuk ikut tes usap Covid-19 massal di Pasar Sukaramai, Kota Pekanbaru, Riau.

50 OTG Positif Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Pekanbaru, (ANTARA) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menyatakan bahwa sebanyak 50 warga kota itu yang masuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dan dinyatakan positif Covid-19 kini menjalani isolasi secara mandiri di rumah tempat tinggal mereka.

“Puluhan warga positif OTG ini harus diisolasi mandiri lantaran biaya isolasi dan perawatan medis di rumah sakit tidak ditanggung pemerintah.

Sejauh ini, pemerintah hanya membiayai pasien positif yang mengalami gejala Covid-19,” kata Juru Bicara Bidang Kesehatan GTPP Covid-19 Kota Pekanbaru, dr Mulyadi di Pekanbaru, Rabu. Menurut dia warga OTG yang positif itu akan diisolasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru di Rumah Sehat yang dipersiapkan yakni Rumah Susun Sederhana dan Sewa (Rusunawa) Rejosari di Tenayan Raya.

Namun demikian menjelang Rumah Sehat dioperasikan, kata dia, bagi OTG positif yang memang tidak memiliki tempat yang cukup atau ruangan khusus di rumah tempat tinggal, mereka tetap bisa mengajukan isolasi dan perawatan medis di rumah sakit milik pemerintah. [*]

Probolinggo, Jawa Timur, (ANTARA) - Dinas Keta­ hanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo menyiapkan tiga lokasi demplot perbenihan tembakau bersertifikat dengan menggunakan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membina kelompok-kelompok tani di wilayah setempat.

“Lokasi demplot perbenih­ an tembakau sudah melalui survei kesiapan kelompok, dekat dengan mata air dan jalan, serta bebas penyakit dan tidak ternaungi,” kata Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono melalui Kasi Tanaman Perkebunan Semusim Evi Rosellawati di Probolinggo, Rabu.

Menurut dia, kegiatan demplot perbenihan tembakau itu dilaksanakan pada tiga kelompok tani yakni Kelom-

antara

Salah satu demplot benih tembakau yang berada di Kelompok Tani Sumber Makmur Kabupaten Probolinggo.

pok Tani (Poktan) Sumber Makmur Kedungcaluk di Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan; Poktan Sumber Abadi Desa Rawan di Desa Rawan, Kecamatan Krejengan; dan Poktan Sinar Bakti Satu di Desa Sindetanyar,

Kecamatan Besuk.

“Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk pendampingan berupa kegiatan demplot perbenihan tembakau bersertifikat dengan menggunakan alokasi anggaran DBHCT,” tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya membantu sarana prasarana (sarpras) pembibitan berupa pupuk, plastik, bambu, po­ ttray, gembor serta benih tembakau bersertifikat dari Balittas (Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat) Malang.

Di Kabupaten Probolinggo saat ini baru ada satu pe­ nangkar benih tembakau bersertifikat, sehingga menjadi produsen benih yakni Poktan Barokah 04 Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran.

“Dari demplot itu telah dilaksanakan kegiatan perbenihan dengan membangun Kebun Sumber Benih Tembakau untuk musim tanam tahun 2021 sesuai standar dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Balittas Malang,” katanya.

Evi menjelaskan demplot kegiatan perbenihan tembakau itu bertujuan untuk membina kelompok tani agar memiliki

wawasan dan keterampilan untuk membuat benih unggul bermutu dan bersertifikat, sekaligus memberikan sosialisasi terhadap varietas tembakau yang telah dilepas.

“Setelah pelepasan tiga varietas (varietas Paiton 3, Paiton 4 dan Paiton 5), maka harus ada desiminasi yang dilakukan di tiga kelompok tani. Varietas yang dilepas dipilih yang produdktivitasnya tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, benih merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman tembakau karena benih unggul dan bermutu dapat meningkatkan 20 hingga 30 persen produksi tembakau.

“Kalau benihnya sehat, maka tanaman akan sehat.

Petani akan mampu menghasilkan benih bersertifikat, apabila dilakukan dengan budidaya yang benar mulai dari pengolahan, pemupukan dan pengairan,” katanya. [*]