binder13jul20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Forkopimda Jatim Gerak Cepat Terjunkan Tim Kuratif ke Pondok Gontor Pemprov, Bhirawa Ditemukannya sejumlah kasus positif Covid-19 di Pondok Modern Darussalam Gontor 2, Ponorogo mendapat perhatian serius Forkopimda Jatim. Upaya cepat dilakukan dengan menerjunkan tim kuratif dan menyalurkan bantuan logistik serta sarana penegakan protokol kesehatan.

Gerak cepat dilakukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah dan

www.harianbhirawa.co.id

Senin Kliwon, 13 JULI 2020

Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran, Jumat (10/7).

Bantuan tersebut dinilai penting diberikan setelah diketahui ada sebanyak 11 santri dari pesantren Gontor yang terpapar covid-19.

Sebelumnya, tim kuratif dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, dokter dari Polda Jatim serta tim dokter dari Kodam V Brawijaya juga telah diturunkan ke Gontor untuk melakukan penanganan pada  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim saat menyalurkan bantuan untuk Pondok Modern Darusalam Gontor 2, Ponorogo.

Koperasi di Jatim Harus Percepat Transformasi Digital Hadapi Tantangan New Normal Life

Pemprov, Bhirawa Keberadaan koperasi di Jatim harus mampu mempercepat transformasi layanan digital. Hal ini seiring tantangan tatanan kehidupan normal baru (new normal life).

Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan kebiasaan ditengah masyarakat.

Diantaranya adalah peredaran uang kartal yang terus melambat akibat masyarakat beralih ke uang digital. Selain itu, masyarakat juga lebih memilih belanja secara online sebagai respon atas anjuran pemerintah untuk membatasi

aktivitas diluar rumah.

Pandemi Covid-19, kata dia, harus dijadikan momentum bagi koperasi untuk masuk kedalam ekosistem digital. Apalagi, Kesadaran masyarakat dan konsumen mengenai higienitas makin tinggi sehingga pembenahan koperasi dengan digitalisasi merupakan upaya nyata untuk memperkuat daya saing mereka agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan modern.

“Koperasi harus berpacu dengan situasi ini, jangan sampai terlambat. Segera  ke halaman 11

MITRA

Blusukan ke Gang Sempit

Tracing Efektif, Satu Kasus Bisa Terlacak 50 Orang - Semakin terlacak semakin baik Kerja Keras Forkopimda Mojokerto Sukses, 135 Pasien Sembuh - Jangan bangga dulu, waspadai gelombang kedua !!

Kejari Musnahkan BB Narkoba - Bandarnya juga yang harus dimusnahkan

840 ASN dan Keluarga Jalani Swab di BPSDM Jatim

Surabaya, Bhirawa Tracing pasien terkonfirmasi Covid-19 di Kota Surabaya semakin masif dan efektif setelah dibantu satgas gabungan, yang terdiri dari Satgas Satpol PP, Satgas Linmas, staf kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Bahkan, kini tracing dengan kontak erat pasien Covid-19 itu bisa mencapai 50 orang.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengakui satgas-satgas ini sangat membantu dalam melakukan tracing di lapangan, sehingga saat ini pihak puskesmas tinggal menganalisis hasil tracing itu. “Jadi, Puskesmas bisa

melakukan analisa dari tracing yang dilakukan oleh satgas.

Setelah itu tinggal mentreatmen,” kata Feny- sapaan Febria Rachmanita,Minggu (12/7).

Ia menjelaskan, jika selama ini satu pasien terkonfirmasi dilakukan tracing sebanyak 25 orang, kini sudah bisa lebih banyak dari itu. Bahkan,

saat ini satu pasien terkonfirmasi sudah bisa dilacak 50 orang yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi itu. “Karena kami melakukan tracing tidak hanya keluarga, tapi juga tetangga hingga tempat kerjanya kita tracing. Ini sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” lanjut dia.

Feny juga menjelaskan proses tracing yang dilakukan saat ini. Jika ada satu pasien terkonfirmasi Covid-19, maka para petugas ini akan memetakan orang-orang yang kontak  ke halaman 11

Novita Minta Warganya untuk Menunda Kehamilan Kehadiran UTBK Unair

WALI KOTA Surabaya Tri Rismaharini terus mengetuk hati warga Kota Surabaya untuk selalu patuh dan disiplin dalam mentaati protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Salah satu strategi Wali Kota Risma dalam mengetuk hati warga itu, dilakukan dengan cara blusuk ke perkampungan padat penduduk sambil sosialisasi patuh menggunakan masker dan selalu jaga jarak.

Blusukan semacam ini sudah sering dilakukan Wali Kota Risma selama Tri Rismaharini masa pandemi ini. Bahkan, setiap akhir pekan, wali  ke halaman 11

Sentil

Tracing Efektif, Satu Kasus Bisa Terlacak 50 Orang

wek/bhirawa

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad meminta warganya untuk menunda kehamilan saat pandemi Covid-19.

Trenggalek,Bhirawa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad meminta warganya untuk menunda kehamilan saat Pandemi Covid

19. Himbauan ini disampaikan istri Bupati Trenggalek saat melakukan evaluasi 10 program berjarak di Desa Kedungsigid, Kecamatan Karangan.

Kenapa harus ditunda, menurut perempuan yang juga menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah  ke halaman 11

Capai 91,36 Persen Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang pertama di Universitas Airlangga (Unair) telah berakhir, Sabtu (11/7). Sebanyak 91,36 persen atau 11.809 peserta hadir dari 12.926 peserta yang mendaftar. Dan 1.137 orang atau 8,64 persen lainnya, peserta tidak hadir.

Ketua UTBK Unair, Prof Junaidi Khotib mengatakan, di hari terakhir pelaksanaan UTBK di Unair hanya 15 peserta yang mengikuti tes. Dan satu orang absen. Sementara itu jika dilihat jumlah kehadiran peserta sejak hari pertama pelak-

sanaan UTBK, sebanyak 261 peserta tidak hadir dan melapor. Selanjutnya mereka akan dijadwalkan ulang dari gelombang pertama ke gelombang kedua.

“Ada berbagai alasan yang membuat para peserta UTBK gelombang satu dijadwalkan ulang ke gelombang kedua. Ada sebagian memang alasan hasil rapid test reaktif, tapi ada juga alasan lainnya,” terang Junaidi.

Terkait hasil rapit tes, Prof Junaidi menyebut dari 1.102 peserta yang mengikuti rapit tes di  ke halaman 11

Uniknya Mobil Ambulans RSUD Grati Dihiasi Lampu Disko

Hilangkan Rasa Angker dan Serem, Tidak Ada Keluarga Pasien yang Protes Kesan angker dan serem bisa hilang seketika. Itulah kata tepat tertuju pada sebuah mobil ambulans milik RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan yang dihiasi dengan lampu warna-warni.

Ambulans bernopol N 8192 TP itu dilengkapi puluhan lampu warna-warni di bagian depan, belakang dan samping. Bahkan di bagian dalam, terdapat lampu warna-warni yang berputar.

Hilmi Husain, Pasuruan

Apabila dinyalakan, lampulampu tersebut seakan menari mengikuti irama musik yang diputar. Sistem audio kendaraan juga terlihat mantap didengar.

Sopir ambulans disko, Dudung Dwi Anto menyatakan hiasan lampu warna-warni itu untuk menurunkan ketegangan kelu-

arga pasien. Tujuannya menghilangkan rasa stres.

“Saya modifikasi seperti ini, tak lain agar warga yang melihat tidak tegang dan tidak stres. Juga menghilangkan kesan angker dan serem,” ujar Dudung Dwi Anto, saat ditemui Bhirawa, Rabu (8/7).

Menurut Dudung, sering kali suasana terlihat tegang dari warga. Ditambahkan lagi, keluarga

pasien saat mobil ambulans yang dikemudikannya masuk ke jalan perkampungan untuk menjemput pasien.

Bahkan saat pandemi Covid-19 ini, apabila ada mobil ambulans masuk desa, warga sangat curiga ada pasien positif korona dijemput, namun hal itu belum tentu.

Dari dasar itulah, pengemudi ambulans di RSUD menyulap empat unit mobil ambulans dengan berbagai macam lampu asesoris layaknya lampu disko.

Dengan tampilan lampu mobil ambulans yang mencolok, Dudung mengaku hingga sampai

 ke halaman 11

hilmi Husain/bhirawa

Sebuah ambulans milik RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan yang dihiasi dengan lampu warna-warni menghilangkan kesan angker dan serem.

EKSEKUTIF Wawali Whisnu Sakti Minta Warga Surabaya Bangkit dari Pandemi Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Halaman 2

Surabaya, Bhirawa Penambahan anggaran untuk Kampung Tangguh Wani Semeru Jogo Suroboyo diharapkan dapat digunakan optimal. Stimulan sebesar Rp10 juta setiap RT dari Pemerintah Kota Surabaya bisa dirupakan dalam berbagai bentuk. Khususnya upaya memutus dan menggerakkan roda ekonomi selama masa pandemi.

Satuan Tugas Kampung Tangguh di wilayah-wilayah perkampungan, dapat menggunakan stimulan ini untuk memproduksi desinfektan, pembuatan dapur umum, maupun menggerakkan kembali roda ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Wakil Ketua I Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menjelaskan, adanya penambahan stimulan sebagai bentuk

hadirnya pemerintah di masyarakat. Termasuk perhatian agar warga bisa berdaulat dalam bergotong - royong memutus penyebaran virus Corona. ‘’Terutama untuk Kampung - kampung Tangguh yang berhasil menekan jumlah penderita di lingkungannya secara swadaya. Ini yang juga kami bantu agar lebih maksimal,’’ kata Whisnu Sakti, Sabtu (11/7).

Whisnu yang juga Wakil Walikota Surabaya ini mulai memonitor dengan mendatangi wilayah perkampungan.

Seperti di wilayah Bubutan DKA I, Kelurahan Bubutan dan Kampung BRT-03 di wilayah Dukuh Kupang, Kelurahan Putat Jaya kemarin.

Kehadiran orang nomor dua di jajaran Pemkot Surabaya ini menggunakan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

Termasuk penggunaan masker yang dikenakan saat pertemuan berlangsung.

WS (sapaan Whisnu Sakti) menjelaskan, kegiatan turun ke masyarakat ini guna mensosialisasikan upaya pencegahan mata rantai Covid 19, sekaligus mendengar aspirasi

dari masyarakat. ’’Sekalian memonitor, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Satgas Kampung Tangguh. Terutama apa yang menjadi kendala di bawah,’’ imbuhnya.

Selama kunjungannya, alumnus ITS Surabaya ini banyak dicurhati warga. Terutama yang terdampak secara ekonomi selama masa pandemi. Seperti di wilayah kampung Dukuh Kupang. Warga melalui Ketua RT mempunyai ide untuk menggunakan sebagian lahan depan kampung kembali berjualan.

Kebanyakan warga perkampungan itu berjualan makanan.

Namun, sejak Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) diberlakukan hingga dua kali pendapatan mereka nyaris terhenti. [dre]

andre/bhirawa

Wakil Ketua I Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana ketika mengunjungi Kampung Tangguh Wani Semeru Jogo Suroboyo.

KILAS BIROKRASI

andre/bhirawa

Warga kota Surabaya ketika mendatangi kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya di Jl Pagesangan untuk mengambi bibit.

Permintaan Bibit Tanaman ke DKPP Surabaya Meningkat

Surabaya, Bhirawa Meski Surabaya termasuk dalam kategori Kota Metropolitan, budidaya urban farming rupanya tetap diminati masyarakat. Terbukti berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya. Setiap hari, permintaan bibit tanaman ke kantor DKPP yang berada di Jl Pagesangan II Nomor 56 Surabaya, selalu ada.

Kepala DKPP Surabaya, Yuniarto Herlambang mengatakan, selama ini pihaknya terus memberikan pendampingan dan bantuan stimulan berupa bibit tanaman kepada warga yang berminat dalam budidaya tanaman atau urban farming. Baik itu berupa tanaman pangan maupun hortikultura. ‘’Terkait urban farming, kami memberikan pen dampingan dan bantuan stimulan kepada warga masyarakat untuk semakin memaksimalkan tanah pekarangannya, dengan tanaman pangan maupun hortikultura,’’ kata Herlambang, Sabtu (11/7).

Bahkan, setiap hari permintaan bibit tanaman ke Kantor DKPP selalu ada. Baik itu permintaan bibit perorangan maupun kelompok. Namun, karena keterbatasan jumlah bibit, sehingga tidak semua permintaan itu difasilitasi. ‘’Kalau (permintaan) banyak mungkin kita survei dahulu, apakah cocok lahannya, tapi kalau sedikit pasti diberi.

Permintaan terus meningkat,’’ katanya.

DKPP Surabaya mencatat, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan bibit terus mengalami kenaikan signifikan. Di tahun 2017, permintaan bibit tanaman mencapai 5 ribu, kemudian tahun 2018 sekitar 10 ribu dan di tahun 2019 mencapai 100 ribu. Sedangkan di tahun 2020, hingga bulan Juli ini permintaan bibit sudah mencapai 80 ribu. [dre]

DKPP Turunkan Tim Pemeriksa Hewan Kurban Surabaya, Bhirawa Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual pedagang dari luar daerah. Ini untuk memastikan daging hewan kurban layak dikonsumsi warga Surabaya.

Menurut Kepala DKPP Surabaya, Yuniarto Herlambang, tik hanya kesehatan hewan kurban, pemeriksaan dilakukan terhadap asal hewan dan para pedagangnya.

Pemeriksaan yang dilakukan tim

DKPP Surabaya dimulai 13 Juli hingga 31 Juli. ‘’Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga agar hewan yang dipotong sehat dan dagingnya baik, layak dikonsumsi manusia,’’ ujar Yuniarto Herlambang.

Ditanya pengecekan hewan kurban akan dilakukan di be rapa titik penjualan hewan kurban, Herlambang menegaskan, tidak mematok berapa lokasi, tapi diharapkan melakukan pengecekan sebanyak mungkin lokasi - lokasi yang jadi penjualan hewan kurban.

Maka Tim DKPP yang berjumlah 60 personel akan disebar di Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Pusat. Sebagai pelaksana teknis, DKPP nanti akan mendatangi titik penjualan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan hewan yang dijual. Dan, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. ‘’Mereka nanti akan mendapatkan kartu hasil pemeriksaan. Kartu itu adalah jaminan bagi masyarakat yang akan membeli, hewan kurban di sana sudah diperiksa. Kalau ada yang sakit kita beri tanda atau

dipilog dan kita sarankan agar tidak dijual,’’ urainya.

Yunanto menuturkan, para pedagang sebagian besar datang dari luar Surabaya. Untuk sapi, biasanya dipasok dari Probolinggo, Pasuruan, Banyuwangi, Kediri dan Madura.

Sementara kambing berasal dari Gresik, Sidoarjo, Blitar. Berdasar pengalaman tahun sebelumnya, untuk kesehatan hewan ternak tidak ada penyakit yang terlalu fatal atau membahayakan. Hanya luka - luka ringan saja di perjalanan. Kemudian iritasi mata, karena kena angin terus diare. [dre]

BPBD Jatim Suport APD ke BPBD Kabupaten/Kota

Wakil Bupati Ponorogo Sudjarno Menandatangani Piagam Pencanangan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Yang Pertama di Ponorogo Pada Camat Sukorejo, Sabtu (11/07/2020)

yanuar abidin/ bhirawa

Launching TTE, Kecamatan Sukorejo Pertama yang Menerapkan di Ponorogo Pemkab Ponorogo melaunching penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup wilayah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Penerapan TTE ini merupakan yang pertama di Ponorogo. Launching dilakukan Wakil Bupati Ponorogo, Sudjarno di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Sabtu (11/7) lalu.

Penerapan TTE di Sukorejo merupakan layanan yang memakai aplikasi e-Suka. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam mengurus surat menyurat. Masyarakat dapat mengurus melalui Pemdes masing masing, kemudian akan dimasukkan di aplikasi dan diproses oleh kecamatan. Jika persyaratan lengkap, maka akan dapat langsung mendapat TTE Camat Sukorejo.

Menurut Wakil Bupati Ponorogo, Sudjarno, dirinya mengapresiasi penggunaan TTE oleh Kecamatan Sukorejo. Langkah yang dilakukan oleh Sukorejo diharapkan dapat memicu OPD lain untuk segera menerapkan TTE. ‘’Pemkab mengapresiasi langkah cepat Sukorejo dalam menerapkan TTE. Selain mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, ini dapat menjadi inspirasi bagi OPD lain untuk segera menerapkan TTE,’’ kata Sudjarno.

andre/bhirawa

Kepala DKPP Surabaya, Yuniarto Herlambang ketika memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan hewan kurban.

BPBD Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, memberikan bantuan APD (Alat Pelindung Diri) kepada BPBD Kabupaten/Kota. APD yang diberikan ini guna memenuhi kebutuhan di Puskesmas yang berada di BPBD Kabupaten/Kota.

Menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim, Subhan Wahyudiono, Minggu (12/7). Kalau memang ada Puskesmas yang butuh APD. Dipersilahkan minta kepada BPBD wilayah setempat.

Suban menjelaskan, pembagian APD diantaranya masker kesehatan ini diberikan saat Rakor penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) pada Kamis (9/7) lalu. Pembagian APD masker ini diberikan kepada jajaran anggota BPBD yang berada di Bakorwil Malang, Bojonegoro, Magetan, Lumajang dan Sampang.

oky abdul sholeh/bhirawa

Kalaksa BPBD Provinsi Jatim, Subhan Wahyudiono memberikan APD, masker secara simbolis kepada BPBD kab/kota.

Pihaknya menambahkan, APD berupa masker kesehatan ini bisa dibagikan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan. Jika BPBD Kabupaten/Kota membutuhkan APD untuk disalurkan ke unit kesehatan atau Puskesmas, Suban mempersilahkan untuk mengambilnya di BPBD Provinsi Jatim. ‘’Bagi teman - teman BPBD daerah yang sudah mendapatkan masker, bisa dibagikan

kemasyarakat. Atau dibagikan kepada unit kesehatan maupun Puskesma di daerahnya masing - masing,’’ ucapnya.

Masih kata Suban, pihaknya tidak hanya membagikan APD masker kesehatan saja. Tetapi masing-masing daerah juga diberikan bantuan berupa, sprayer Covid-19, paket kebersihan, glangsing, tandon, jerigen, selimut, perlengkapan sekolah, lauk pauk, dan makanan tambah gizi. [bed]

Aneh, Bapekab Usulkan Status TKD Menjadi Kuning yanuar abidin/bhirawa

Kunjungan Wakil Bupati Sekaligus Untuk Meninjau Pelaksanaan New Normal Gelaran Reyog di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Menurut Camat Sukorejo, Etik Mudarifah, keamanan TTE dapat dijamin. Untuk menerapkan pelayanan berbasis elektronik, pihaknya telah mendapatkan sertifikat resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pengajuan ke BSSN dilakukan melalui Diskominfo Ponorogo. ‘’Langkahnya memang harus seperti itu, harus mendapatkan sertifikat resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara.

Dengan mempunyai itu, kita bisa secara

resmi menerapkan pelayanan berbasis elektronik. Pelayanan berbasis elektronik sangat memudahkan masyarakat.

Mereka tidak perlu menunggu saya, cukup dengan HP saya bisa memberikan TTE. Kemudian pihak Pemdes dapat mencetak surat yang telah saya tandatangani, untuk kemudian diberikan pada masyarakat,’’ terang Etik Mudarifah.

Pelayanan berbasis elektronik dapat meminimalisir tatap muka dalam pengurusan surat menyurat. Hal yang

penting mengingat sekarang masih pandemi Covid 19. Penggunaan TTE diproyeksikan dapat membantu pelaksanaan tatanan baru dalam New Normal di Ponorogo.

Di Desa Serangan, selain melakukan launching penggunaan TTE, Wakil Bupati Sudjarno juga menyaksikan New Normal Gelaran Reyog, dimana tatanan baru dipraktekkan seperti menjaga jarak dan penggunaan face shield pada penari. [yan.adv]

Sidoarjo, Bhirawa Ada upaya Bapekab untuk mengubah status TKD (Tanah Kas Desa) menjadi kuning.

Data itu terkumpul dari beberapa desa tanpa disebutkan tujuan ‘penguningan’ TKD itu.

Menurut Ketua Pansus RTRW DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, Minggu petang, di Sedati, mengaku heran dengan keinginan Bapedakab untuk menguningkan TKD. Itu sama saja dengan melegalkan TKD untuk diperjualbelikan. ‘’Desa boleh menjual bila TKD sudah kuning. Cara ini tidak dibolehkan pemerintah, masak pemerintah mau melanggar aturannya sendiri,’’ ujarnya.

Tanah hijau di Sidoarjo yang tinggal 12 ribu hektar itu diusulkan Bapekab untuk dikepras menjadi 7 ribu hektar selanjutnya yang 5 ribu hektar akan dikuningkan. Anehnya usulan itu tidak disertai buktu alasan . ‘’Pansus sudah

minta Bapekab untuk menyerahkan dokumen yang mendukung alasan pengeprasan lahan hijau tapi tidak pernah diberikan,’’ ujarnya.

Tarkit tidak tahu, apakah ada yang menitipkan 5 ribu hektar menjadi kuning. Masalahnya Kepala Bapekab, Heri, melempar masalah ini kepada Eny (mantan pejabat Bapekab yang kini Kadis Pertanian). ‘’Itu bukan jaman saya tetapi saat eranya Bu Eny,’’ kata Tarkit menirukan ucapan Hery.

Pansus sudah bekerja lama sekali dan sudah melakukan Sidak di 15 kecamatan.

Masih ada tiga kecamatan yang belum.

Pansus menemukan fakta bahwa banyak lahan hijau yang mestinya untuk pertanian telah berubah menjadi pemukiman. Untuk kasus begini, pihaknya memberi angin bisa diubah menjadi kuning. [hds]

LEGISLATIF

Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Halaman 3

Tokoh Masyarakat Yakin Machfud Arifin Mampu Tangani Covid-19 Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak juga berujung pada penurunan penyebaran virus yang sudah mencapai 7.092 kasus di surabaya, membuat tokoh masyarakat di kota pahlawan geram.

Didik Eko Susilo, salah satu RW di Kedung baruk, surabaya menegaskan penyebaran virus Covid-19 di Surabaya jauh dari kata selesai, bahkan tidak menutup kemungkinan pandemi ini akan terjadi sampai pasca Pilkada pada bulan Desember nanti, untuk itu butuh sosok pemimpin Surabaya kedepan yang tepat agar permasalahan pandemi ini bisa tertanggani dengan baik, dan sosok yang tepat itu adalah Machfud Arifin.

“Penyebaran Covid-19 di Surabaya ini belum selesai, bahkan terus bertambah, belum lagi penyaluran bantuan

yang tidak tepat sasaran, ditambah lagi banyaknya warga Terdampak pandemi Covid-19 yang tidak mendapatkan bantuan, untuk itu surabaya butuh pemimpin yang benar-benar mampu dalam penanganan Covid-19 dan itu ada pada sosok Machfud Arifin,” ungkapnya.

Didik menyakini Machfud Arifin pemimpin yang mampu menangani pandemi Covid19, keyakinan itu berdasarkan banyaknya keberhasilan yang ditorehkan mantan Kapolda jatim itu.

"Saya yakin pak Machfud Arifin dapat mengatasi hal ini,

apalagi selama ini peran beliau dalam meringankan beban masyarakat Terdampak pandemi Covid-19 sangat besar, Surabaya membutuhkan pemimpin seperti pak Machfud agar persoalan ini teratasi,” ungkapnya.

Didik yang merupakan tokoh dari Wisma Kedung Asem Indah, Kelurahan Kedung Baruk mengatakan Machfud Arifin pemimpin yang menjawab ketakutan masyarakat di tengah pandemi saat ini.

“Beliau memiliki kompetensi yang sangat mumpuni untuk menjadi wali kota dan mampu mengatasi berbagai persoalan di surabaya, khususnya pandemi Covid-19 ini,” tegasnya.

Didik menuturkan, kepedulian dan kecintaan Cak Mach-

fud kepada masyarakat Kota Surabaya sangat tinggi, Terbukti dari kerelaan mantan kapolda jatim yang merupakan jabatan selevel gubernur itu rela dan ikhlas mengabdikan diri menjadi wali kota.

“Keputusan beliau memilih turun menjadi wali kota bukti besarnya kecintaan beliau pada kota pahlawan ini, demi pengabdian untuk memajukan kota dan Mensejahterakan warga surabaya,” tegasnya.

Data di laman infocovid19.jatimprov.go.id, Surabaya mendapat tambahan 210 kasus baru, kini total kasus COVID-19 di Surabaya mencapai 7.092 kasus. Dengan rincian, 3.097 pasien menjalani masa perawatan, 3.395 pasien dinyatakan sembuh, dan 600 pasien meninggal dunia. [dre]

Cawali Surabaya--Machfud Arifin saat bersama tokoh Masyarakat di Kedung Baruk.

andre/bhirawa

Peduli BUMD, Komisi C Siapkan Gugatan OJK ke PTUN DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi segera merespon rekomendasi legislatif terkait pemilihan direksi Bank Jatim. Apabila eksekutif tak memberi jawaban, sejumlah sikap telah disiapkan komisi yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah ini.

“Kami memberikan batas waktu kepada Gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red) untuk memberikan jawaban atas rekomendasi kami. Maksimal, Minggu depan,” kata Ketua Komisi C DPRD Jatim, M Fawaid ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (12/7).

Rekomendasi yang dimaksud Fawaid merupakan hasil kajian yang disusun Komisi C setelah berkonsultasi beberapa pihak terkait. Di antaranya, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Biro Keuangan, dan beberapa pihak terkait.

Rekomendasi ini dikeluarkan terkait kosongnya jajaran direksi di Bank Jatim. Juga, soal perkembangan seleksi direksi oleh panitia seleksi.

“Rekomendasi tersebut kami sampaikan akhir April lalu.

Namun, hingga saat ini belum ada jawaban,” kata Fawaid.

“Kami cukup berbesar hati meskipun jawaban tak kunjung diberikan oleh gubernur.

Sebab, kondisinya kemarin jelang puasa kemudian ada pandemi Covid-19,” katanya.

Namun, Komisi C DPRD Jatim kembali meradang setelah menerima informasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir Juli mendatang. Besar kemungkinan, RUPS tersebut akan mengangkat Direksi Bank Jatim yang baru.

Namun, pengangkatan direksi tersebut tanpa memperhatikan rekomendasi dari DPRD. “Bagaimana mungkin, rekomendasi belum di-

jawab namun RUPS masih digelar?,” katanya.

Apabila rekomendasi tersebut belum juga dijawab, maka Komisi C menyiapkan beberapa langkah. Pertama, menyiapkan interpelasi seperti halnya yang telah mengemuka beberapa waktu terakhir.

“Interpelasi ini tidak ujugujug, namun sudah kami kaji sejak lama. Sehingga, kami memastikan apabila rekomendasi ini tidak dijawab dan RUPS masih berjalan maka interpelasi pasti jalan,” kata Fawaid yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Kedua, Komisi C juga menyiapkan gugatan terhadap OJK. Di antaranya, atas adanya Peraturan OJK No. 55/POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Termasuk, Pasal 6 yang mengatur bahwa setiap usulan pengangkatan anggota Direksi oleh Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (Koreno).

POJK tersebut menjadi dasar Gubernur dalam memilih direksi. Menurut Fawaid, Gubernur seharusnya juga memperhatikan Peraturan Pemerintah No 54/2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2018.

Utamanya dalam hal pembatasan usia calon direksi.

“Seharusnya, yang diperhatikan adalah PP. Sebab, posisinya ada di atas POJK,” katanya. [geh]

andre/bhirawa

Calon Wali Kota Surabaya—Whisnu Sakti Buana ketika meninjau posko pemenangan di Kelurahan Sumur Welut.

Simpatisan dan Relawan WS Buat Posko Pemenangan Surabaya, Bhirawa Gelombang dukungan untuk W h i s n u S a k t i B u a n a m a j u d alam Pilwali Surabaya 2020 mulai mengalir. Pendirian posko pemenangan relawan non-partai dimulai dari ujung barat wilayah Surabaya.

Simpatisan dan relawan Jalan Pesapen, Kelurahan Sumur Welut Surabaya mulai merapatkan barisan mendirikan Posko Pemenangan WS-Wali kotaku.

Sekitar 50 Koordinator relawan tingkat RW serentak meneriakkan yel “WS Walikotaku-Walikotaku

WS!”, saat Whisnu Sakti Buana didampingi politisi PDI Perjuangan Surabaya, John Thamrun hadir dilokasi, Sabtu (11/7).

Para relawan ini mulai tersebar dan bergerak massif dalam rangka mensosialisasikan Whisnu Sakti secara bergotong-royong. Koordinator Posko Pemenangan, Warsito menjelaskan pendirian posko dilakukan secara sukarela.

“Para relawan ini siap merapatkan barisan memenangkan Pak WS sebagai penerus Bu Risma,” tegas dia.

Mesin-mesin akar rumput di Kelurahan Sumur Welut telah bekerja

maksimal ditingkat bawah untuk pemenangan.”Sudah saatnya Surabaya dipimpin yang sudah teruji melanjutkan keberhasilan pemimpin sebelumnya,” kata Warsito.

Posko pemenangan dari para relawan ini dikatakan Warsito telah memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Diantaranya, penyediaan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, desinfektan, hingga masker.

Pendirian Posko tersebut diapresiasi oleh Whisnu Saki Buana. Ia menyatakan, selain menjadi posko pemenangan diharapkan posko tersebut

juga bergotong-royong memutus rantai Covid-19.

“Terus bantu warga sekitar dalam memutus pandemi,” kata politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa WS ini.

Menyoal dukungan dirinya maju Pilwali Surabaya 2020, pasangan Risma dalam Pilkada 2015 lalu ini meminta agar para relawan tetap memfokuskan bekerja untuk rakyat.

“Ya intinya tetap bekerja untuk masyarakat. Soal dukungan Saya haturkan terimakasih. Namun saat ini Saya tetap patuh dan tegak lurus terhadap partai. Karena (rekomendasi) belum diputuskan,” pungkas WS. [dre]

Dewan Jatim Siap Kawal Kebijakan Penggratisan SPP SMA/SMK Negeri Sidoarjo, Bhirawa Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB Achmad Amir Aslichin siap mengawal kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur. Kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut dinilai bisa membantu masyarakat, terutama yang miskin di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk ini.

Ia mengatakan, segala bentuk pungutan terhadap peserta didik baru sangat dilarang. Apalagi pungutan itu memberatkan siswa dan wali murid. Dirinya siap menerima dan menampung keluhan wali murid yang

dipaksa membayar SPP saat tahun ajaran baru 2020/ 2021 ini. “Kita siap mengawal program SPP gratis yang sudah berjalan sejak 2019 lalu itu,” kata Mas Iin_sapaan akrabnya.

Politisi yang juga menjadi Bakal Calon Bupati Sidoarjo ini mengungkapkan, penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jatim dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) tahun anggaran 2020 harus dioptimalkan.

Sehingga tidak ada lagi pungutan SPP yang dibebankan pada siswa. [ach]

Alumni DIA Untag Surabaya Susun Program Kerja dari Akademik Hingga Sosial Alumni Doktor Ilmu Administrasi (DIA) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menggelar rapat pengurus di Resto Nine, Surabaya, Minggu (12/7).

Keberadaan DIA ini diharapkan mampu mengembangkan potensi kampus Merah Putih. yanuar abidin/bhirawa

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto Menandatangi 3 Perda di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Ponorogo, Jum’at (10/07/2020).

Paripurna DPRD Ponorogo Sahkan Tiga Raperda Sekaligus DPRD Kabupaten Ponorogo mengesahkan tiga Raperda dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Ponorogo, Jumat (10/7). Tiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang PDAM, Raperda tentang PD Sari Gunung, dan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Untuk Raperda tentang PDAM dan PD Sari Gunung, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menjelaskan, hal ini memberi keleluasaan pada kedua Perusahaan Daerah itu untuk mengembangkan diri, sehingga kontribusi pada Pemkab dapat meningkat.

“Perda ini memberikan ke wenangan pada Perusahaan Daerah untuk melakukan inisiatif - inisiatif dan berkreasi. Selama ini, langkah mereka terbatas karena dasar hukum. Kami

berharap, dengan Perda ini mereka diharapkan dapat lebih berinovasi dan berkreasi,” jelas Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo.

“Yang terpenting, Perda ini jangan malah membebani Pemkab. Jika perusahaan untung, akan masuk ke pendapatan daerah. Jika rugi, itu menjadi tanggung jawab intern perusahaan,” tambahnya.

Sedangkan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik akan menjadi

dasar hukum untuk pengelolaan limbah. “Contohnya misal sedot WC, itu kan belum ada retribusinya, Perda ini diantaranya akan mengarah ke situ,” ujar Sunarto.

Selain mengesahkan 3 Raperda tersebut, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto dan dihadiri oleh Wakil Bupati Ponorogo Sudjarno itu juga membahas Penyampaian Bupati atas 3 usulan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Kabupaten Ponorogo, Pajak Daerah, dan Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. [yan.adv]

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS selaku Ketua Program Studi DIA Untag Surabaya mengatakan rapat ini membentuk pengurus secara formal pada periode kepemimpinan tahun 2020-2024.

“Setiap pengurus mempunyai program kerja yang akan dilakukan setiap tahun. Baik program kerja di bidang akademik, non akademik dan usaha,” katanya.

Prof. Rudy berharap dengan pengurus yang sudah terbentuk dan program kerja yang jelas, maka kegiatan alumni dalam rangka bisa silaturahim antar alumni. Disamping itu, lanjut dia, mendukung kegiatan akademik di universitas maupun di fakultas bisa berjalan dengan baik.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Alumni Doktor Ilmu Administrasi (DIA) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menggelar rapat pengurus di Resto Nine, Surabaya, Minggu (12/7/2020).

“Termasuk semacam kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dalam hal pengabdian bisa berjalan dengan baik,” terang dia.

Dijelaskan Prof. Rudy, program Pasca S3 ini sudah 20 tahun berdiri dan sudah ada kepengurusan. Sempat vakum dua periode. “Nah kita tidak ingin karena sekarang ini ada tuntutan dalam akreditasi, jadi pelacakan alumni itu menjadi penting. Tidak saja sekadar silaturahmi, tapi untuk mensupport perkembangan prodi yang ada di sebuah fakultas. Karena

sumbangsih alumni itu besar pengaruhnya,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua DIA Untag Surabaya, DR. H. Kodrat Sunyoto, SH, M.Si menjelaskan pihaknya akan mengembangkan kampus tercinta merah putih. Ia menganggap bahwa alumni adalah sebuah power kekuatan.

“Menguatkan semangat kita.

Saya terus terang tidak menggurui.

Tapi yang jelas kita akan mengembangkan secara bersamasama,” paparnya. [geh]

OPINI

Senin Kliwon, 13 Juli 2020

TAJUK

Bahagia Mulai Sekolah ZONA hijau pewabahan virus corona boleh mulai membuka kelas sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Setiap orang di sekolah (siswa maupun guru) wajib mengenakan masker, serta selalu menjaga jarak (physical distancing). Serta isi ruang kelas berkurang sampai separuh lebih. Sedang kawasan zona kuning, oranye, dan terutama merah, melaksanakan awal tahun ajaran baru metode pendidikan jarak jauh (PJJ).

Pemerintah bertanggungjawab menjamin akses internet setiap daerah zona merah, oranye, dan kuning. Termasuk mengirim bahan pembelajaran pada peserta didik yang tidak memiliki sarana teknologi informasi. Namun seluruh sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan telah siap melaksanakan tahun ajaran baru, secara PJJ (online) maupun secara tatap muka. Penetapan golongan “warna” zona berdasar sigi Gugus Tugas CoViD-19 tingkat pusat, dan propinsi.

Belanja seragam sekolah menjadi pengharapan utama pedagang pakaian. Pada masa wabah pandemi CoViD-19, perdagangan konveksi sejak awal bulan Juli 2020 menjadi pekan paling sibuk ke-ekonomi-an orangtua murid. Karena meningkatnya belanja rumahtangga untuk pendidikan. Selain konveksi, juga alat ulis, dan peralatan sekolah. Termasuk tas sepatu, dan kaus kaki. Inilah periode tahun ajaran baru, saat anak-anak mulai masuk sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pertengahan bulan (Juli) ini sebagai hari pertama sekolah. Berlaku untuk jenjang SD (Sekolah Dasar) hingga SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas). Ada yang belum sepenuhnya siap, disebabkan area belum terjangkau. Berdasar data “Palapa Ring,” masih terdapat 74 daerah kabupaten dan kota belum memiliki menara BTS (Base Transceiver Station). Sehingga belum tersambung akses internet.

“Palapa Ring,” tergolong proyek padat teknologi, dan padat modal. Infrastrukturnya terdiri dari kabel serat optik, microwave, dan menara BTS (Base Transceiver Station). Proyek ini untuk menggenjot industri digital, sekaligus pemerataan akses informasi dan telekomunikasi. Banyak daerah di Indonesia masih dalam keadaan blank spot, tidak terjangkau layanan internet. Termasuk di kawasan bakal ibukota negara (tahun 2025) kabupaten Panajam Pasir Utara.

Begitu pula kawasan timur Indonesia, seantero Maluku, Papua Barat, Papua, dan NTT (Nusa Tenggara Timur), masih banyak lokasi blank spot. Namun positifnya, daerah blank spot, merupakan zona hijau. Sehingga bisa membuka proses pendidikan secara tatap muka di dalam kelas. Begitu pula daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (T3), hampir seluruhnya tergolong zona hijau.

Berdasar catatan Gugus Tugas CoViD-19, terdapat 74 kabupaten dan kota yang tidak pernah terjangkiti virus corona, terutama di propinsi Aceh, NTT, dan Papua. Begitu pula jumlah daerah yang “naik status” menjadi zona hijau (semula zona kuning) telah meningkat. Saat ini sebanyak 137 kabupaten dan kota, mencatat tidak terdapat tambahan kasus baru CoViD-19. Seluruhnya di-izinkan membuka kelas belajar tatap muka, dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Mulai masuk sekolah,(tatap muka) menjadi wahana kebahagiaan setiap peserta didik. Tak terkecuali yang memulai masuk sekolah dengan komunitas kawan baru, dan suasana baru. Mengenakan seragam sekolah bagai penglipur kesepian selama menjalani PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Diperkirakan sebanyak 10 juta peserta didik baru memulai kelas pada jenjang pendidikan lebih tinggi pada sekolah negeri, dan swasta.

Tetapi “new normal,” membatasi kapasitas kerumunan orang di dalam kelas hanya sebanyak 18 siswa. Separuh kelaziman isi kelas tahun lalu. Sesuai amanat UUD pasal 28 C ayat (1) pemerintah propinsi, serta kabupaten dan kota, memikul beban tanggungajwab kependidikan. Terutama penambahan rombongan belajar dengan membuka kelas baru, serta membangun sekolah negeri baru. [*]

Halaman 4

Waspada di Era Duodemi yak orang yang mampu mengevaluasi informasi yang dimilikinya. Situasi ini tentu berbahaya, karena orang alih-alih mau sehat, justru jadi sakit gara-gara mengonsumsi beragam obat yang tak teruji keampuhannya.

Misinformasi terkait pandemi terus terjadi dan Oleh: menjadi masalah global.

Sugeng Winarno Tak sedikit orang ber19. Tak jarang orang yang spekulasi membuat beratak mengikuti beragam gam “vaksin” aneka versi protokol kesehatan untuk pencegahan beredarnya virus Covid-19. yang tak jelas. Hal ini terjadi karena Banyak orang yang takut berlebihan vaksin medis Covid-19 sesungguhnya (paranoid) sementara tak sedikit pula memang belum ditemukan. Munculnya orang menganggap virus ini tak ada. misinformasi semakin mempersulit Semua terjadi karena mereka telah penanganan wabah. Orang-orang yang mempercayai hoaks terkait Covid-19 menerima informasi yang keliru. cenderung tak mau melindungi diri mereka sehingga mempersulit penceSama Berbahaya Antara pandemi dan infodemi se- gahan penularan wabah.

Kalau pandemi virus Covid-19 jelassungguhnya sama-sama berbahaya.

Sepintas sepertinya pandemi yang lebih jelas bisa membuat orang sampai menberbahaya. Sebenarnya infodemi juga tak inggal dunia, ternyata infodemi bisa kalah membahayakan bagi masyarakat. berkemungkinan mengakibatkan hal seMelalui beragam informasi tak benar da- rupa. Untuk itu melawan pandemi perlu pat menyesatkan orang. Tak sedikit orang juga dibarengi dengan memerangi laju termakan kabar bohong (hoaks) tentang infodemi. Infodemi mampu melaju lebih pandemi Covid-19 ini. Bahkan info- cepat ketimbang pandemi. Infodemi sendemi telah membuat banyak masyarakat gaja dimunculkan oleh orang-orang yang mengalami ketakutan yang berlebihan punya kepentingan-kepentingan tertentu. karena banyak informasi pandemi yang Tak sedikit orang yang sengaja mencari keuntungan di tengah wabah. tak benar dan lebih menyeramkan.

Tak semua informasi pandemi yang viral di medsos itu benar. Beragam Literasi Pandemi dan Infodemi Kemudahan orang mengakses inforinformasi kesehatan tak jarang banyak dipercaya orang hanya gara-gara sudah masi lewat teknologi menjadikan meterlanjur viral. Beragam obat versi orang reka cenderung menyebarkan informasi yang tak kompeten di bidang medis ber- yang diterima tanpa mengecek akurasi munculan. Semua diklaim obat Covid-19 informasi dan berita yang disebarkan. dan terbukti ampuh dalam membunuh Informasi yang berlimpah juga bisa kuman. Padahal menurut sejumlah membuat orang kewalahan dalam menpenelitian bahwa 90 persen informasi golah informasi. Yang terjadi biasanya pengobatan Covid-19 yang beredar lewat bias konfirmasi dan orang cenderung medsos dan WhatsApp (WA) tak teruji memilah informasi sesuai dengan keyakinannya. Jika ada yang percaya kebenarannya alias hoaks.

Sementara tak sedikit orang yang bahwa ramuan tertentu bisa menangkal termakan informasi bohong tersebut. Tak COVID-19 misalnya, maka orang itu jarang masyarakat menelan mentah-men- akan lebih percaya pada informasi yang tah informasi tanpa melihat kredibilitas menguatkan keyakinan tersebut.

Ketika saat ini informasi mampu orang yang membuat dan mengunggah informasi kesehatan tersebut. Tak ban- diproduksi oleh siapa saja dan menye-

Inilah era duodemi. Era dimana telah terjadi pandemi dan infodemi. Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid19) telah melanda di hampir seluruh dunia hingga WHO menyatakan sebagai pandemi. Di saat pandemi, terjadi produksi dan peryebaran informasi pandemi yang berlebihan (information overload). Informasi yang benar dan yang abal-abal bercampur dan menyebar viral. Informasi pandemi telah menjadi infodemi. Duodemi ini menuntut semua orang agar waspada.

W

orld Health Organization (WHO) telah mencanangkan wabah virus Covid19 sebagai pandemi. Itu artinya wabah ini telah melanda di banyak negara di dunia. Wabah ini telah dialami masyarakat global. Hampir semua negara di dunia hingga saat ini sedang berjuang melawan keganasan virus ini. Semua negara yang terjangkit virus ini mencoba mencari cara terbaik guna mengurangi jumlah penularan dan kematian. WHO telah mengeluarkan sejumlah protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi ini.

Di saat pandemi masih belum teratasi, bersama itu pula muncul infodemi. Infodemi adalah munculnya informasi yang tak jelas kebenarannya dalam jumlah yang masif dan beredar terus menerus.

Salah satu media yang menyuburkan tumbuhnya infodemi adalah media sosial (medsos). Melalui beragam platform medsos, informasi terkait pandemi bermunculan dan bercampur antara yang benar dan palsu. Tak mudah untuk dibedakan, hingga tak jarang banyak masyarakat yang tertipu informasi palsu.

Menurut sejumlah sumber, istilah infodemi awalnya muncul dari pidato Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Februari 2020. Selanjutnya istilah ini dengan cepat viral dan digunakan di banyak negara. Fenomena infodemi marak melalui medsos lewat beragam konten yang menakutkan dan menyesatkan masyarakat. Beragam informasi palsu tentang pandemi dapat memicu ketakutan dan membuat masyarakat berperilaku tak wajar.

Di sisi lain, sejumlah masyarakat justru meremehkan dan mengganggap enteng terhadap bahaya virus Covid-

bar kemana saja dengan cepat, maka kemampuan menyeleksi informasi harus dilakukan dengan ketat. Tak semua informasi itu benar dan layak dipercaya. Terkait informasi pandemi, untuk menguji kebenaran sebuah informasi perlu sikap kritis dari penerima informasi. Sikap kritis diperlukan untuk menguji kebenaran sebuah informasi.

Untuk mengetahui benar tidaknya sebuah informasi maka pengetahuan tentang pandemi Covid-19 harus dimiliki semua orang.

Melek (literasi) pandemi menjadi hal yang penting dipunyai setiap orang agar mampu mengevaluasi sebuah informasi itu benar atau salah. Selain pengetahuan tentang pandemi, pengetahuan tentang bagaimana infodemi juga menjadi hal yang sama pentingnya. Literasi pandemi dan infodemi menjadi dua hal penting yang harus dipunyai masyarakat agar wabah ini segera teratasi. Vaksin medis saja tak cukup, butuh vaksin non medis berupa literasi pandemi dan infodemi masyarakat.

Medsos dan group WA banyak menjadi ruang gema (echo chamber).

Di dalam ruang gema ini, satu narasi apapun, termasuk pesan yang tak kredibel atau fakta yang kurang akurat bisa dianggap benar karena informasi itu disampaikan secara berulang-ulang.

Efek gema inilah yang menjadikan pesan bohong diyakini banyak orang sebagai sesuatu yang benar. Dalam situasi ini kemampuan literasi pandemi dan literasi media menjadi kemampuan yang penting dimiliki masyarakat.

Di era pandemi ini kita semua tak hanya berjuang memerangi pandemi tetapi juga infodemi. Kalau solusi akhiri pandemi harus menunggu vaksin medis, sementara untuk melawan infodemi bisa dengan vaksinasi digital. Mengingat menjamurnya hoaks pandemi, maka beragam informasi hoaks itu bisa dilawan dengan mengidentifikasi, menyanggah, dan menviralkan beragam kontra narasi pesan bohong tersebut di beragam platform media. (*) Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

PT Hutama Karya Gerakkan Perekonomian Daerah Melalui Tol Trans Sumatera

Tidak Cukup Bangun Infrastruktur, Juga Fokus Tumbuhkan Ekonomi

Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans-Sumatera (PSN - JTTS) diyakini akan menjadi pemantik pembangunan daerah utamanya di wilayah Sumatera. Namun demikian, pembangunan di Sumatera tidak cukup terjawab dengan hadirnya jalan tol, butuh infrastruktur lain guna menunjang pembangunan, dan menggairahkan perekonomian daerah sekitarnya.

Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa Pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang salah satunya dilakukan dengan membangun jaringan Tol Trans-Sumatera perlu dikoneksikan dengan jaringan infrastruktur lain. Pandangan ini disampaikan pakar infrastruktur dan transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Dr Machsus Fawzy saat diminta pendapatnya terkait pembangunan jalan tol trans Sumatera yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

“Pembangunan tol dari Lampung sampai Aceh itu harus dipikirkan yang lewat nanti siapa?” kata Machsuz Fawzy kepada Bhirawa, Jumat (10/7) kemarin. Menurut Machsus, di beberapa wilayah Sumatera memang membutuhkan pembangunan jalan tol lantaran pertumbuhan ekonominya sudah bersifat regional. Misalnya, wilayah seperti Medan dan Palembang, yang tingkat perekonomiannya relatif lebih bagus dibandingkan wilayah lainnya.

Pembangunan jalan tol di kedua wilayah ini akan mempercepat mobilitas orang, barang, dan jasa. Oleh karena itu jelas Machsus, pembangunan jalan tol harus dikombinasikan dengan pembangunan ekonomi wilayah.

“Kami berharap pemerintah sudah punya gagasan pemikiran soal pengembangan kawasan industri, kawasan pariwisata atau misalnya dengan mengoneksikan Jalan Tol Trans Sumatera dengan pelabuhan pelabuhan yang ada,” kata Machsus memberi masukan. Dengan adanya konektivitas tersebut, Machsus meyakini, akan terjadi pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatera. Hal ini pun bakal HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

mendorong semakin berkembangnya arus lalu lintas di sana.

“Berikutnya, dorongan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin kuat, karena kawasan-kawasan industri yang ada di masing-masing wilayah. Itu akan membangkitkan ekonomi baru di daerah, kemudian terjadi transformasi ekonomi daerah,” ucap Machsus.

Menggairahkan Perekonomian Infrastruktur jalan utamanya jalan tol mampu meningkatkan konektivitas barang dan jasa, melancarkan distribusi barang, serta memacu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Terbukti keberadaan jalan tol Trans Sumatera manfaatnya dirasakan oleh Wiryanto petani asal Kotabumi Lampung. Jalan Tol Trans Sumatera yang telah menghubungkan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan telah memberi dampak hasil kebunnya yang berupa buah dan sayuran sudah bisa dijual ke Palembang, bahkan hingga ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta.

Sebelumnya, hasil bumi dari lahannya seperti lada, pisang, jengkol dan sayur-sayuran cuman bisa dipasarkan hingga Bakauheni saja. Maklum saja jika teralu jauh dipasarkan bisa busuk sebelum sampai tujuan.

Wiryanto bercerita sejak adanya Trans Sumatera hasil pertanian dari Lampung bisa dikirim dengan cepat ke Palembang dan juga Jakarta. Sebagai gambaran perjalanan dari Bakauheni-Palembang yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 12 jam, bahkan lebih. Setelah Tol Bakauheni-Palembang beroperasi jarak tempuh antara dua kota tersebut

PT Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), sepanjang lebih kurang 588 kilometer, dengan 368 kilometer ruas tol yang telah beroperasi secara penuh. Tampak Ruas Pekanbaru-Padang Seksi 1 (Padang-Sicincin) (Pacin) sepanjang 36km yang tengah dikebut penyelesaiannya.

bisa dijangkau hanya dalam tempo 4 jam saja. Namun Wiryanto mengakui sejak wabah Covid 19 merebak, penjualan hasil buminya ikut terganggu.

Ia memang sangat berharap pandemic ini segera berlalu dan pengiriman hasil buminya bisa lancar Kembali.

Manfaat yang sama juga dirasakan oleh Waluyo peternak ayam dari Kotabumi Lampung. Permintaan ayam ke Jakarta dan Palembang juga makin bertambah setelah adanya Trans Sumatera. Jumlah ayam yang mati dalam pengiriman kini juga makin sedikit, karena waktu perjalanan yang makin singkat.

Buruknya infrastruktur, --seperti jalan dan pelabuhan untuk angkutan transportasi dan logistik--, acap menjadi halangan utama bagi masuknya investasi, termasuk aliran modal asing, dan juga menghambat pertumbuhan sektor riil. Dengan kata lain, rendahnya investasi di bidang infrastruktur menyebabkan biaya logistik meroket.

“Salah satu masalah klasik yang dihadapi Indonesia adalah ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Padahal, ketersediaan infrastrutur sangat penting bagi daya saing

dan daya tarik investasi maupun kelangsungan dunia usaha untuk kemajuan ekonomi dalam jangka panjang,” kata pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dr Aviliani, Sabtu (11/7) kemarin.

Menurut Aviliani, tidak dapat dipungkiri, pembangunan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan provinsi paling atas hingga paling bawah di Pulau Sumatera, akan mampu menumbuhkan simpulsimpul perekonomian yang baru.

Kebermanfaatan infrastruktur dalam jangka pendek dan jangka panjang, akan berdampak langsung bagi masyarakat. Selain mendukung kelancaran mobilitas dan konektivitas, infrastruktur juga akan menunjang produktivitas untuk kemajuan ekonomi masyarakat menuju Indonesia yang mandiri. Lebih lanjut menurut ekonom yang juga menjabat Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini, pulau Sumatera dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lainnya.

“Dengan akses jalan dan trans-

portasi logistik yang makin mendukung, tentu akan meningkatkan daya saing komoditi tersebut,” jelas pakar ekonomi yang juga dosen di Universitas Paramadina.

Selanjutnya, secara operasional dengan adanya jalan tol, juga berdampak positif terhadap transportasi logistik dan Supply Chain dan pengiriman barang juga menjadi lebih cepat.

Tak hanya efisiensi waktu tempuh, hadirnya tol ini akan memperbanyak aksesibilitas ke destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh para turis saat berlibur di Sumatra Utara, sehingga mereka mempunyai banyak pilihan jalur transportasi mulai dari moda transportasi udara, laut, hingga darat.

“Jalan tol ini juga strategis untuk penghubung lokasi wisata seperti Danau Toba serta menjadi daya tarik wisatawan maupun Investor untuk pengembangan kawasan sekitar Jalan Tol.” ungkap Avialiani menambahkan. Dengan angkutan logistik yang makin lancar, potensi ekonomi dan sumber daya yang ada, tentu bisa lebih dioptimalkan menuju kemandirian ekonomi nasional.

Singkatnya jelas Aviliani, hadirnya jalan tol yang menghubungkan antar wilayah di Sumatera, selain sebagai sarana konektivitas dan mobilitas pengguna jalan, juga ikut menggiatkan ekonomi masyarakat. Mulai dari aktivitas perdagangan, mobilitas orang dan distribusi barang hasil perkebunan, pertanian dari pedesaan ke pusat perdagangan, pasar, bahkan juga untuk tujuan ekspor makin mudah.

Fokus Penyelesaian Tol Trans Sumatra Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan saat dikonfirmasi mengungkapkan strategi investasi di bidang infrastruktur ke depan. Perseroan bakal berfokus pada penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Fauzan juga memastikan akan melakukan inovasi dan terobosan baru berkelanjutan di segala bidang.

“Hal ini sesuai dengan semangat Hutama Karya, yakni inovasi untuk solusi,” ujar Fauzan. Menurut Fauzan inovasi perlu dilakukan, terutama dalam hal desain dan pelaksanaan pembangunan konstruksi dan infrastruktur.

“Jadi, dengan inovasi, pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera dapat terlaksana dengan baik,” imbuh Fauzan.

Hutama Karya jelas Fauzan juga berkomitmen ikut menumbuhkan perekonomian di kawasan sekitar jalan tol yang dibangunnya. Sebagai perusahaan konstruksi, peran Hutama Karya sangat krusial dalam pengembangan infrastruktur Indonesia.

“Kami juga akan menumbuhkan ekonomi di daerah sekitar jalan tol,” katanya.

Secara khusus Fauzan juga mengungkapkan PT Hutama Karya saat ini membutuhkan dukungan pembiayaan alternatif guna percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 kilometer.

“Kami masih tetap membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal sumber-sumber pembiayaan alternatif yang memerlukan jaminan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya,” ujarnya.

Dalam prosesnya hingga saat ini, JTTS yang dibangun oleh Hutama Karya menggunakan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber mulai dari PMN tunai dari pemerintah, sindikasi perbankan, dukungan konstruksi, hingga global medium term notes atau GMTN. Sejauh ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang lebih kurang 588 kilometer, dengan 368 kilometer ruas tol yang telah beroperasi secara penuh.

Beberapa ruas tol tersebut di antaranya adalah Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140 km, Tol Terbanggi – Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 km, tol Palembang – Indralaya (Palindra) sepanjang 22 km, dan Tol Medan Binjai (Medbin) seksi 2 dan 3 sepanjang 17 km. [*]

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Panglima TNI-Kapolri Apresiasi Program Pendekar Waras Halaman 5

Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Kota Madiun, Bhirawa Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis mengapresiasi program Pendekar Waras merupakan pola penanganan covid-19 di Pemkot Madiun yang kemudian dipaparkan oleh Wali Kota Madiun, Maidi di Lanud Iswahjudi, Jumat (10/7).

Program Pendekar Waras merupakan upaya Pemerintah Kota Madiun dalam penanganan Covid-19 dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.Penegak disiplin protokol kesehatan tersebut bakal melibatkan masyarakat dari berbagai lini.Mulai tukang parkir hingga pejabat pemerintah serta anggota TNI-Polri.Harapannya, penyebaran Covid-19 bisa semakin ditekan. ‘’Inovasi pemerintah daerah khususnya Kota Madiun sesuai keinginan bapak Presiden dengan mengedepankan intervensi berbasis lokal,’’tegas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Program Pendekar Waras, lanjut Panglima TNI, sudah tepat sekali.

Bisa menjadi branding yang bagus sekaligus mudah diingat.Begitu juga dari segi program di dalamnya.Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebut protokol kesehatan Covid-19 terakomodir dalam program Pendekar Waras tersebut.Masyarakat bisa saling mengingatkan pentingnya pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tan-

Usai pemaparan program Pendekar Waras Pemkot Madiun, Wali Kota Madiun, Maidi berbincang-bincang dengan Panglima TNI dan Kapolri bersama Gubernur Provinsi Jawa Timur juga Bupati Madiun di Lanud Iswahjudi Maospati Magetan, Jumat (10/7)

gan menggunakan sabun. ‘’Pendekar Waras ini tepat sekali.Siapa yang tidak memakai masker, langsung ada yang mengingat-

LINTAS PELAYANAN

Januari-Mei, DBD Tercatat 67 Kasus Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat deman berdarah dengue (DBD)mulai periode Januari hingga akhir Mei 2020, DBD di wilayah ini mencapai 67 kasus. Jumlah kasus tersebut terbagi atas bulan Januari terdapat 36 kasus dan 1 meninggal dunia, Februari ada 16 kasus, Maret ada 8 kasus, April terdapat 3 kasus dan Mei 4 kasus.

“Penyakit DBD bisa dikatakan penyakit yang sulit dibasmi, ada setiap tahun dan juga Bojonegoro termasuk wilayah endemis nyamuk aedes aegypti,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Bojonegoro, dr. Whenny Dyah Prajanti, kemarin (11/7).

Menurut Whenny, jika dibandingkan dengan kasus DBD pada periode yang sama di tahun sebelumnya, angka pada 2020 justru menurun. Pada tahun 2019, bulan Januari ada 223 kasus dan 4 meninggal dunia, Februari 58 kasus dan 1 kasus meninggal dunia, Maret 14 kasus, April 16 kasus serta Mei 9 kasus.

“Walaupun mengalami penurunan jumlah penderita, diharapkan masyarakat tetap waspada dan menerapkan pola hidup sehat. Sebab, penyakit DBD ini tidak mengenal musim lantaran jika masih ada genangan air akan dijadikan sarang untuk berkembang biak,” ujarnya.[bas]

kan.Ini merupakan langkah preventif sebagai antisipasi dari berbagai kemungkinan.Sehingga diharapkan program bisa berjalan maksimal dan

optimal,”ungkap Panglima TNI berharap.

Hal senada juga diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham

Azis.Penanganan Covid-19 tidak bisa bekerja sendiri.Sinergitas harus dibangun.Karenanya, Kapolri mengapresiasi langkah Gubernur Jawa

Timur hingga pemerintah daerah tak terkecuali Pemerintah Kota Madiun atas sinergitas yang terjalin baik dalam penanganan Covid-19. ‘’Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan Covid-19.Apresiasi untuk ibu Gubernur dan jajaran, Walikota Madiun dan Bupati Madiun beserta Forpimda terkait sinergitas yang baik dalam penanganan Covid-19,’’tegas Kapolri.

Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan program Pendekar Waras memang berangkat dari arahan dan harapan Presiden Jokowi terkait peningkatan intervensi berbasis lokal di Kota Madiun.Sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid juga cukup besar di Kota Pendekar.Mulai kader kesehatan hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk urusan bantuan sosial.

Langkah tersebut kata Wali Kota, diapresiasi Presiden Jokowi.Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan intervensi berbasis lokal tersebut dengan memunculkan Pendekar Waras. ‘’Pendekar Waras ini merupakan tim penegak disiplin protokol kesehatan Covid-19 dengan lebih banyak melibatkan masyarakat,’’ ungkapnya.

Rombongan juga mengunjungi Pondok Pesantren Tangguh, Subulul Huda Kembangsawit Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Madiun, Ahmad Dawami dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim, juga turut dalam rombongan untuk peninjauan pesantren tangguh tersebut.[dar]

5000 Warga Terima JPS dari Pemprov Jatim Probolinggo, Bhirawa Pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dari Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak Covid 19 dilaksanakan serentak di Kota Probolinggo, mulai Sabtu 11/7/2020 hingga Minggu 12/7/2020. Memastikan pembagian bantuan secara tunai tersebut berjalan lancar, Wali Kota Hadi Zainal Abidin memantau ke sejumlah kantor kecamatan.

Wali kota Hadi, Mingggu 12/7/ 2020 mengatakan, pihaknya terus lakukan pemantauan terhaap pelaksanaan penyerahan bantuan JPS dari jawa Timur itu, seperti di Kecamatan Kanigaran. Pembagian untuk 1000 masyarakat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Setiap warga yang datang disemprot disinfektan, mencuci tangan dan menjaga jarak antrean.

Mereka juga wajib memakai masker.

“Kecamatan Kanigaran mendapat ja-

tah 1000 penerima, sama seperti tahap pertama. Mereka yang mendapatkan bantuan dari provinsi ini, tidak mendapat bantuan APBN atau APBD,” kata Camat Kanigaran Agus Rianto, saat ditemui disela pembagian bantuan.

Kriteria penerima bantuan senilai Rp 200 ribu itu adalah warga kurang mampu dan lanjut usia (lansia). Setiap warga yang menerima bantuan harus membawa kelengkapan berkas berupa KTP, KK dan undangan. Di Kota Probolinggo terdapat 5000 warga yang menerima bantuan tersebar di lima kecamatan. Total uang yang ditransfer dari provinsi senilai Rp 1 M. “Ya alhamdulillah dapat bantuan ini buat tambah-tambah biaya sehari-hari.

Dulu saya juga dapat Rp 200 ribu (tahap pertama). Selain ini saya tidak menerima bantuan lainnya,” ujar Afiantono, bapak yang berprofesi sebagai tukang becak asal Kelurahan Kanigaran.

Wali kota Hadi pantau penyaluran JPS tahab 2.

Di Kecamatan Kanigaran, Habib Hadi memantau berlangsungnya pembagian yang nampak berjalan lancar dan sangat tertib. Ia juga menekankan kepada Kepala Pelaksana BPBD

wiwit agus pribadi/bhirawa

Sugito Prasetyo dan Pimpinan Cabang Bank Jatim Probolinggo Wawan BR agar lansia atau warga yang kesulitan datang ke kantor kecamatan agar dilayani di rumah saja. [wap]

Pekerja Migran Indonesia Deportasi Capai 869 Orang Pemprov Jatim, Bhirawa Dari awal Januari 2020 hingga Juni 2020, nampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportasi kini mencapai 869 orang. Terakhir pada Juni 2020 terdapat dua gelombang kedatangan PMI deportasi. Gelombang pertama tepatnya 6 Juni 2020, terdapat 95 PMI deportasi asal Jatim, dan gelombang kedua 144 orang asal Jatim. Setiap gelombang kedatangan PMI deportasi itu terdapat 150 orang, selain warga Jatim, sisanya merupakan PMI deportasi non warga Jatim.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, pihaknya tetap akan memfasilitasi

kedatangan PMI deportasi. “Masih akan ada lagi enam atau tujuh gelombang PMI deportasi yang akan datang. Rencananya ada 4800 PMI deportasi (baik asal Jatim maupun non Jatim,red) melalui embarkasi Medan, Jakarta, dan Surabaya,” ujarnya, kemarin.

Bagi PMI deportasi non warga Jatim yang datang melalui pintu masuk Bandara Internasional Juanda, maka Disnakertrans Jatim membantu mendata status kepulangan dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan kepulangan untuk warga non Jatim.

Ia juga menyampaikan, PMI deportasi yang datang melalui pintu masuk Bandara Juanda biasan-

ya tetap dilakukan standar operasional prosedur, seperti mengecek surat sehat atau tes PCR dari Malaysia. Selanjutnya, Dinkes/KKP Juanda melaksanakan rapid test.

Jika ada yang reaktif, maka dilakukan karantina di gedung BPSDM, bersama warga non Jatim yang menunggu adanya fasilitas dari pemerintah daerahnya masing-masing. Sedangkan warga Jatim yang non reaktif akan dilakukan fasilitasi bus yang diantarkan ke posko kabupatenkota, dan setelah tiba diminta untuk menkarantina mandiri, diawasincamat/kades/puskesmas. [rac]

Di Situbondo, Penderita Positif Corona 153 Orang Tersebar di 13 Kecamatan Trenggalek Tambah Lagi Tiga Pasien Baru Positip Covid-19 Hingga saat ini penyebaran virus korona di Kota Santri Situbondo terus bertambah. Bahkan dari hari kehari sebaran virus mematikan dari Wuhan China itu kian sulit diatasi. Buktinya hingga saat ini ada tambahan 21 orang pasien baru yang terkonfirmasi positif Covid19. Sehingga jumlah total pasien positif yang ada di Kabupaten Situbondo meningkat menjadi 153 orang. Selain itu, sebaran pasien positif meluas hingga 13 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kota Santri Situbondo.

Juru bicara GTPPC (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) Kabupaten Situbondo Dadang Aries Bintoro mengatakan, hingga saat ini hanya ada empat Kecamatan di Situbondo yang belum terpapar virus Corona. keempat wilayah tersebut diantaranya Kecamatan Asembagus, Mlandingan, Suboh dan Banyuglugur. “Dengan tambahan baru 21 pasien baru positif korona, saat ini sudah tembus 153 orang terkonfirmasi virus tersebut,” terang pria yang juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Situbodno tiu.

Menurut Dadang, tambahan 21 pasien baru terkonfirmasi positif

Covid-19 tersebar di delapan Kecamatan. Diantaranya, sebut dia, Kecamatan Panarukan (7 orang); Kecamatan Situbondo (4 orang); Kecamatan Kapongan (3 orang); Kecamatan Panji (2 orang); Kecamatan Bungatan (2 orang); Kecamatan Jangkar, Kecamatan Kendit dan Kecamatan Arjasa masing-masing (1 orang).

“Data ini kami terima sedikitnya ada 43 warga yang sudah menjalani PCR. Dari angka itu 21 diantaranya terkonfirmasi positif. Namun untuk titik sebarannya bertambah dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kendit

dan Arjasa,” jelas Dadang.

Tambah Tiga Pasien Sementara itu, di Trenggalek, bertambah lagi tiga pasien baru positip Covid-19. Bertambahnya 3 kasus baru ini diumumkan secara resmi melalaui pers rilis di Gedung Smart Center Trenggalek, Sabtu (11/7) . Tiga kasus ini di antaranya seorang laki-laki berusia 37 tahun dari Desa Suko Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo. Yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek.

Pasien ini selanjutnya disebut sebagai Pasien 36 Trenggalek. [awi,wek]

sawawi/bhirawa

Jubir GTPPC Kabupaten Situbondo Dadang Aries Bintoro saat menjelaskan perkembangan angka sebaran virus korona.

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Kliwon

LLDIKTI Wilayah VII T Jumlah Kuota Penerima K Surabaya, Bhirawa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VII Jawa Timur, meningkatkan jumlah kuota penerima KIP-Kuliah di Jatim.

Jumlah ini lebih besar 540% dibanding tahun sebelumnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII prof Soeprapto DEA dalam konferensi pers KIP-K, Jumat (10/7).

Menurut Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Prof Suprapto DEA saat sosialisasi bantuan KIP-K dan uang SPP ke perguruan tinggi swasta (PTS) di Surabaya, Jumat (10/7), untuk KIP-K LLDIKTI Wilayah VII mendapatkan kuota sebanyak 6.891 pada tahun 2020, atau meningkat sebanyak 540% dari tahun 2019.

Di tahun 2019, jelas Prof Supra-

to, LLDIKTI Wilayah VII mendapatkan kuota sebanyak 1.277 yang nantinya dibagi pada PTSPTS di Jawa Timur. KIP-K sendiri merupakan nama baru untuk beasiswa Bidikmisi yang diperuntukkan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

"Mahasiswa yang mendapatkan

KIP-K ini tetap menggunakan syarat - syarat dalam seleksi beasiswa Bidikmisi, yaitu diutamakan untuk mahasiswa tidak mampu secara finansial namun berkualitas secara akademik,'' kata Prof Suprapto.

Sedangkan untuk bantuan SPP, LLDIKTI Wilayah VII mendapatkan kuota sebanyak 5.421 mahasiswa semester III, 8.490 mahasiswa semester V, dan 12.849 untuk mahasiswa semester VII. "Jadi semuanya dapat. Dari mulai mahasiswa baru dengan adanya KIPK, dan semester III, V, dan VII mendapatkan bantuan SPP. Tentunya para

penerima KIP-K dan bantuan SPP ini harus melalui verifikasi dari PTS masing-masing sebelun diajukan pada LLDIKTI. Nantinya kami akan menyeleksinya,'' jelasnya.

Bagi penerima KIP-K, mahasiswa nantinya akan diberikan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah sebesar maksimal Rp2,4 juta, dan bantuan hidup sebesar Rp700 ribu per bulan.

"Sedangkan untuk penerima bantuan SPP adalah pembebasan biaya kuliah sebesar maksimal Rp2,4 juta, dan sisanya tidak diperkenankan

Tahun Ajaran Baru, Belajar di Rumah Masih Berlaku Pasuruan, Bhirawa Suasana berbeda memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 di Kota pasuruan. Karena kebijakan belajar dari rumah masih diberlakukan. Tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020 (hari ini, red), pelajar TK, SD dan SMP di Kota Pasuruan akan melaluinya dengan belajar dari rumah.

"Melihat kondisi saat ini, untuk sementara anak sekolah di Kota Pasuruan tetap belajar dari rumah,'' ujar Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, Minggu (12/7).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif menambahkan, masa belajar dari rumah akan terus diberlakukan

sampai Kota Pasuruan ditetapkan sebagai zona hijau. ''Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka akan kembali dilaksanakan pada zona hijau. Saat ini belajar dari dirumah,'' kata Mualif Arif.

Mualif mengaku, pihaknya menyiapkan skenario sistem belajar shift apabila kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bisa dilaksanakan. Sistem shift tersebut contohnya sesuai absen ganjil dan genap. Tak hanya itu, sekolahsekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, jaga jarak dan pengecekan suhu tubuh. [hil]

BANGKU POJOK Tahun Ajaran Baru 2020

Proses KBM SMA Kepulauan di Sumenep Dipastikan Tatap Muka Sumenep, Bhirawa Pada tahun ajaran baru 2020/2021 dijenjang SMA sederajat di wilayah Kepulauan, Kabupaten Sumenep melaksanakan proses kelompok belajar mengajar (KBM) secara bertatap muka. Hal itu sesuai hasil rapat bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep dan Pemkab setempat.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep, Syamsul Arifin, kebijakan proses KBM secara normal itu karena di wilayah kepulauan itu merupakan zona hijau atau tidak ada warga yang terinfeksi Virus Corona atau Covid-19. Namun tetap melaksanakan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran.

Syamsul Arifin "Kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah sekolah yang ada di wilayah kepulauan. Semuanya sudah siap melaksanakan ajaran baru dengan pola tatap muka,'' kata Syamsul Arifin, Minggu (12/7).

Syamsul menerangkan, lembaga pendidikan yang akan melaksanakan KBM tatap muka itu harus menyediakan hand sanitizer di pintu masuk dan setiap siswa harus menggunakan masker saat berada di sekolah dan siswa di kelas harus diberi jarak minimal satu meter.

"Tenaga didik juga harus mengikuti protokol kesehatan. Bagi guru yang dari daratan harus dirapid test dulu sebelum berangkat bertugas ke kepulauan. Proses KBM berjalan dan pihak sekolah tetap memperhatikan kesehatan,'' ucapnya.

Selain mengikuti protokol kesehatan, setiap siswa harus mengantongi surat pernyataan sehat yang ditandatangani wali murid. Surat pernyataan itu diserahkan ke sekolah sebagai syarat siswa bisa mengikuti proses KBM. Sesuai ketentuan, pada ajaran baru 2020/2021 ini, siswa mulai masuk pada tanggal 13 Juli 2020. Sekolah yang ada di wilayah daratan dan kepulauan akan memulai ajaran baru mulai awal pekan ini. ''Surat pernyataan yang ditandatangani orang tua itu salah satu syarat yang harus dipenuhi,'' ucapnya. [sul]

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah pelajar saat mengikuti UN di SMPN 7 Kota Pasuruan pada tahun lalu. Tahun ajaran baru ini, Pemkot Pasuruan masih memberlakukan belajar di rumah.

Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan

PLN UID Jatim Berikan Sambungan Listrik 25 Madrasah di Jatim Surabaya, Bhirawa PLN UID Jawa Timur ikut mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Diantaranya, memberikan aliaran listrik gratis kepada 25 madrasah, dengan total daya 5350 VA untuk sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Menurut General Manager PLN UID Jawa Timur, I Nyoman Astawa, pemberian aliran listrik secara serentak, Senin (13/7) hari ini dilakukan penyalaan bantuan sambungan listrik gratis untuk madrasah di wilayah Bojonegoro, Banyuwangi, Gresik, Jember, Kediri, Madiun, Mojokerto, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Pasuruan, Surabaya Utara dan Situbondo.

"Bantuan pasang baru gratis ini berasal dari Yayasan Baitul Mal PLN (Badan yang penerima zakat, infak, sodakoh karyawan PLN setiap bulan) dan Program OMOH (One Man One Hope). Sebelumnya kami telah mendapat data dari Kementerian Agama, kami bergerak cepat melakukan sampling survei ke Madrasah yang ada di Jawa Timur untuk melakukan penyambungan listrik,'' jelas Nyoman.

Data Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan belasan ribu madrasah be-

lum teraliri listrik dan belum memiliki akses internet. Daerah dengan madrasah tak berlistrik salah satunya di wilayah Jawa Timur sebanyak 2945 madrasah.

"Dari hasil sampling yang dilakukan terhadap madrasah yang belum berlistrik sesuai data Kemenag, banyak madrasah didapati statusnya sudah berlistrik, namun listriknya atas nama yayasan yang menaunginya. PLN terus melakukan pendataan melalui survey dan verifikasi di lapangan untuk memastikan jika ada madrasah yang belum berlistrik,'' tandas Nyoman.

PLN berharap dengan bantuan sambung listrik gratis ini, dapat mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas peserta didik di madrasah.

Kepala Madrasah Aliyah Sirojut Tholibin, M Syaikhurrijal, mengucapkan terimakasih atas bantuan sambungan listrik gratis dari PLN. ''Dengan bantuan sambungan listrik dari PLN ini akan membantu meningkatkan proses belajar mengajar di kelas, kantor, sarana kebersihan, koperasi sekolah. Semoga PLN terus jaya dan melanjutkan program bantuannya kepada semua pihak yang membutuhkan,'' imbuhnya. [ma]

Pengurus FP2EM melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebud

Desak Naikkan Honor Guru PAUD Situbondo, Bhirawa Puluhan aktivis Forum Pemerhati Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat (FP2EM) Kabupaten Situbondo mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka memprotes kurangnya perhatian Pemkab terhadap nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jumat (10/7) lalu.

Tuntutan ini dipicu oleh keberadaan guru PAUD di Situbondo yang hanya menerima honor Rp900 ribu per tahun.

Menurut Ketua FP2EM, Fathor Zainullah, protes FP2EM itu diungkapkan saat melakukan audiensi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo kemarin. Puluhan Pengurus FP2EM menilai honor tidak layak dengan perjuangan dan pengabdian para guru PAUD yang punya andil besar dalam kemajuan dunia pendidikan. ''Kami minta agar honor itu dinaikkan sesuai dengan kelayakan,'' pinta Fathor.

Fathor menjelaskan, dirinya mendapatkan keluhan dari para guru PAUD, karena merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Para guru, sebut Fathor lagi, hanya menerima honor sebesar Rp900 ribu per tahun. ''Kalau saya amati guru PAUD itu hanya menerima HR (honor) mengajar sebe-

sar Rp75 ribu sangat tidak lay dengan kebutu teriak Fathor.

Sehingga Fa Dispendikbud Situbondo lebi kan kesejahter PAUD, mengin ka sangat bera

Petugas PLN UID Jatim memberikan pelayanan terbaiknya di salah satu Madrasah.

GALERI

SISWA

PKaMI Umsida Dampingi SMK Antartika 1 Buat Aplikasi Pembiayaan Nasabah Rendahnya kualitas dan kuantitas analisis instrumen perangkat aplikasi untuk mengukur kelayakan calon nasabah pembiayaan Murabahah, membuat Abdimas (Pengabdian Masyarakat) PKaMI Umsida (Program Kemintraan Masyarakat Institusi-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) melakukan pemdampingan.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Contoh aplikas nasabah yang berhasil digarap oleh siswa SMK Antartika 1 Sidoarjo.

Menurut salah satu anggota Tim PKaMI, Diah Krisnaningsih dari Fakultas Agama Islam Umsida, yang didampingi Dewi Komala, Fakultas Ekonomi dan Uce Indahyanti Informatika Umsida, Sabtu (11/7) lalu, karena program ini merupakan salah satu mata pelajaran pembiayaan Bank Syariah di SMK Antartika 1 Sidoarjo.

Diah menjelaskan, rendahnya kualitas dan kuantitas

analisis ini dikarenakan beberapa alasan, yakni tidak adanya instrumen dan indikator analisis 5C (Character, Capability, Capital, Collateral, Condition of Economy) yang digunakan untuk menganalisis calon nasabah pembiayaan murabahah sangat sedikit.

"Sehingga analisanya tidak terstruktur dengan baik. Tidak adanya perangkat analisis kelayakan calon nasabah, belum

terstruktur dengan baik dan benar untuk menghasilkan rekomendasi yang efektif dan efisien,'' jelas dosen Prodi Perbankan Syariah ini.

Juga kurangnya kemampuan dan pengalaman siswa menjadi penyebab rendahnya kualitas kompetensi siswa dalam menganalisa, sehingga siswa belum dapat merekomendasikan kebutuhan pembiayaan calon nasabah dengan efektif dan efisien. ''Maka kami memberikan pendampingan berupa pelatihan kepada siswa dalam penerapan aplikasi ini,'' ujar Diah.

Makanya, pada 25 Juni 2020 lalu, Tim Analis Pembiayaan bersama dengan Tim IT mensosialisasikan program aplikasi ini kepada Tim IT dan guru perbankan di SMK Antartika 1

Sidoarjo secara daring via aplikasi zoom. Hal ini dilakukan karena pandemi virus Covid 19 yang terjadi saat ini. Maka diharapkan dapat membantu guru dan siswa untuk menganalisis pembiayaan murabahah secara real, sesuai dengan aplikasi yang digunakan oleh industri perbankan di Indonesia.

Aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa jurusan perbankan, hingga kini masih belum ada materi yang lebih dalam membahas mengenai analisis. Diharapkan nantinya mampu membantu pemahaman dan kompetensi pengajar dan siswa mengenai materi analisis pembiayaan di jurusan Perbankan SMK Antartika 1 Sidoarjo. [*]

& OLAHRAGA Tingkatkan KIP-K di Jatim

AYAAN

n, 13 Juli 2020

Halaman 7

Guru di Sidoarjo Belajar Cara Mensensus Penduduk

dibebankan pada mahasiswa yang bersangkutan,'' urainya.

Sementara itu, Universitas Narotama Surabaya sebagai salah satu penerima kuota beasiswa KIP-K dan SPP, mengajukan sebanyak 24 mahasiswa sebagai penerima KIPK. Direktur Kemahasiswaan Universitas Narotama, Andi Pontjo Wiyono mengatakan, pihaknya sebagai salah satu pengelola beasiswa KIP-K dan Program Bantuan SPP merasa program ini sangat bagus karena membantu mahasiswa yang kondisi keuangannya mengalami penurunan karena dampak

masa pandemi Covid-19.

"Kami sudah mengelola beasiswa Bidikmisi atau yang kini namanya berubah menjadi KIP-K ini sejak tahun 2015. Beasiswa ini adalah beasiswa yang sangat dicari oleh calon mahasiswa karena berasal langsung dari pemerintah. Sehingga dengan bertambahnya kuota ini tentu akan semakin disambut baik oleh calon mahasiswa,'' katanya.

Sedangkan untuk penerima bantuan SPP, masih dilakukan pembahasan oleh Rektor, Wakil Rektor, dan Direktur Kemahasiswaan Universitas Narotama Surabaya. [ina]

Sidoarjo, Bhirawa Mendapatkan ilmu tidak hanya dari mata pelajaran dalam kurikulum saja.

Tetapi bisa dari berbagai kegiatan yang ada di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang ada di sekitarnya. Ini yang diintruksikan Dikbud Kab Sidoarjo, agar bisa diserap para guru, mulai dari guru SD sampai guru SMP yang ada di Kota Delta ini, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Salah satunya soal Program Sensus Penduduk (SP). Para guru bisa mencari informasi lebih dalam tentang SP itu, apa manfaatnya dan bagaimana caranya. Selanjutnya, para guru bisa menurunkan ilmu barunya tentang masalah sensus penduduk itu kepada para siswa di sekolah.

"Dalam kurikulum 2013 itu bersifat fleksibel, mendapat ilmu tidak hanya dari mata pelajaran yang ada di dalam mata pelajaran saja, namun juga bisa dari berbagai macam kegiatan kehidupan yang ada di masyarakat di sekitar kita,'' kata M Asrofi, Kepala Dikbud Kab Sidoarjo, belum lama ini.

Untuk memperoleh ilmu baru dalam mensensus penduduk ini, kata Asrofi, para guru koordinasi dengan petugas dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan ini, sebelum terjadi pandemi Covid-19 pada Bulan Maret 2020 kemarin. Ilmu baru dalam sensus penduduk ini, selain menambah ilmu dari guru sendiri, juga sangat bermanfaat bagi anak didik.

"Karena wawasan mereka akan semakin luas, mereka akan jadi tahu, apa itu sensus penduduk, apa manfaatnya dan bagaimana cara melakukan sensus penduduk,'' kata Asrofi, saat mendampingi Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, yang menerima penghargaan sensus penduduk

alikus/bhirawa

Para guru SD sampai SMP di Kab Sidoarjo diajari petugas BPS Sidoarjo cara mensensus penduduk secara online.

online 2020 di Kab Sidoarjo tahap pertama yang dinilai sukses.

Ternyata, tidak hanya masalah sensus penduduk saja, para siswa mulai dari tingkat SD sampai SMP di Kab Sidoarjo, ditambahkan Kepala Dikbud Sidoarjo, Asrofi, juga banyak diberikan tambahan ilmu lain diluar mata pelajaran dalam kurikulum 2013 itu.

Asrofi menyebut salah satunya informasi tentang seputar bahaya Narkoba, juga diberikan kepada siswa. Untuk topik ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo.

Mengenalkan topik Narkoba kepada siswa juga dianggap sangat penting. Karena siswa yang masih berusia dini, tidak sampai terjerumus dalam penyalahgunaan, pemakaian dan

pengedaran barang haram itu.

"Karena Narkoba ini sangat jahat, sekali mencoba akan ketagihan terus, disini ada zat adiktif, yang bisa membuat rasa nyaman bila memakainya, sehingga kalau tidak memakai akan terus ketagihan,'' ujarnya.

Pihak BNNK Sidoarjo biasanya menyampaikan topik pencegahan Narkoba ini biasanya pada saat kegiatan upacara pagi di sekolah. ''Topik bahaya Narkoba disampaikan supaya anak didik bisa waspada dan menghindarinya, kalau tidak disampaikan, maka anak didik akan tidak tahu,'' tandasnya Sementara itu, Kepala BPS Sidoarjo, Indriyah Purwaningsih menambahkan, para guru ternyata tidak banyak mengalami kesulitan dalam belajar mensensus pen-

duduk secara online ini.

"Menurut para guru yang mayoritas perempuan itu, proses sensus secara online tidak lama dan tidak sulit, asalkan data - datanya ada dan signyal internetnya lancar,'' kata Indri-sapaan akrabnya.

Agar sensus penduduk secara online di Kab Sidoarjo semakin lancar dan berhasil, menurut Indri, para ibu di rumah tangga juga bisa dilibatkan dalam pelatihan sensus penduduk secara online itu.

"Kalau kelompok ibu dalam dasa wisma sudah, dan pernah dikumpulkan di pendopo belakang, beberapa waktu lalu, tetapi kalau ibu dari fatayat dan aisyiah, masih belum sempat,'' ujar Kepala BPS perempuan pertama kali di Kab Sidoarjo itu. [kus]

69 SMPN di Kabupaten Probolinggo Kekurangan Siswa

PPDB Ditutup, Baru Lima SMPN Penuhi Pagu Probolinggo, Bhirawa Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Probolinggo resmi ditutup. Namun, dari 74 SMP Negeri yang ada, hanya lima yang memenuhi pagu.

Demikian pula di kota Probolinggo, sehingga harus memperpanjang pendaftaran peserta didik baru itu, berharap di hari masuk pertama Se-

nin (13/7) sekolah sudah terpenuhi pagunya. Lima sekolah itu yaitu SMPN Sumberasih 4, SMPN Dringu 1, SMPN Gending 1, SMPN Maron 1, dan SMPN Kraksaan 1. Lima sekolah itu menerima siswa sesuai pagu yang ditentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Menurut Kasi Kurikulum SMP di Dispendik Kabupaten Proboling-

sawawi/bhirawa

dayaan Kabupaten Situbondo perihal permintaan kenaikan gaji guru PAUD.

D, FP2EM Datangi Dispendikbud

per bulan. Ini yak jika diukur uhan saat ini,''

athor meminta d Kabupaten ih memperhatiraan para guru ngat tugas mereat sebagai tena-

ga pendidik. Fathor juga meminta Dispendik Kabupaten Situbondo melakukan terobosan sebagai pengambil kebijakan untuk menaikan honor guru PAUD. "Nanti hasil dari usulan ini akan kami tembuskan ke DPRD Kabupaten Situbondo,'' ujar Fathor.

Sementara itu, Kepala Dispendikbud Situbondo, Ahmad Djunaidi, mengaku aspirasi yang disampaikan FP2EM memiliki makna dan keinginan yang sama dengan dirinya. Setiap tahun, pihaknya selalu mengajukan kenaikan honor untuk kalangan guru PAUD. Tahun lalu honor guru PAUD hanya 450 ribu pertahun dan tahun ini naik menjadi Rp900 ribu. ''Kami menilai meski ini ada kenaikan, honor sebesar itu masih belum layak,'' ucap Djunaidi.

Sebenarnya, lanjut Djunaidi, pihaknya selalu mengajukan kenaikan, namun karena keterbatasan anggaran, baru bisa mengalokasikan honor sebesar itu. Kedepan, akan mengajukan kenaikan honor guru PAUD melalui Perubahan APBD 2020.

Sehingga Djunaidi meminta FP2EM ikut mengawal usulan kenaikan honor itu. ''Mari kita kawal usulan secara bersama sama. Semoga usulan ini bisa diterima,'' pungkas mantan Kadisnaker Kabupaten Situbondo itu. [awi]

wiwit agus pribadi/bhirawa

SMPN 1 Dringu salah satu dari lima sekolah yang pagunya terpenuhi.

go, Sudarso, Minggu (12/7), masih ada 69 SMP Negeri yang pagunya belum tercapai. Namun, pihaknya tidak membuka perpanjangan PPDB. Dispendik hanya mengimbau agar sekolah menerima siswa yang mendaftar setelah PPDB. ''Kalau ada yang mendaftar ya diterima. Tetapi, pendaftaran tidak diperpanjang,'' katanya.

Sudarso mengatakan, tidak terpenuhinya pagu di sekolah negeri terjadi karena semakin banyak sekolah. Di sisi lain, pagu setiap sekolah jumlahnya berbeda - beda.

Tergantung jumlah kelas sekolah itu. Satu kelas, maksimal berisi 32 siswa. Tetapi, jika ruangannya besar diperbolehkan sampai 34 siswa. ''Kalau besar bisa 34 siswa. Minimal 26 siswa,'' terangnya.

Dispendik mengizinkan siswa yang ingin mendaftar untuk segera melakukan pendaftaran. Pihaknya membatasi hingga akhir bulan ini. ''Ya, maksimal kalau mau mendaftar sampai akhir Juli. Kan masih belum

ada yang sekolah,'' terangnya.

Hari pertama Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SDSMP jalur berprestasi di Kabupaten Probolinggo berjalan lancar. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo mengklaim di hari pertama tidak ada kendala. ''Untuk jalur prestasi kan tidak banyak. Jadi tidak begitu repot,'' ujar Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Dispendik Kabupaten Probolinggo, Saiful Anwar.

Saiful meminta siswa yang ingin menggunakan jalur prestasi untuk segera mendaftar. Baik mulai prestasi jenjang kabupaten, provinsi, maupun nasional. Namun, untuk jalur prestasi hanya sebatas 30% dari jumlah keseluruhan. Berdasarkan laporan para kepala sekolah, kata Saiful, tidak ada kendala meski menggunakan sistem online. ''Kami menghubungi dan meminta laporan para kepala sekolah. Berdasarkan itu, tidak ada kendala. Semuanya lancar,'' ujarnya. [wap]

10 Paper Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Lolos di Jurnal Thailand Malang, Bhirawa Sebayak 10 karya ilmiah mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tembus di beberapa jurnal di Thailand yang terindeks Tier 2 oleh TCI (Thai-Journal Citation Index Center). Jurnal ini merupakan lembaga pengindeks karya ilmiah yang menentukan kualitas publikasi yang dihasilkan sebuah lembaga.

Di Indonesia, TCI ini seperti SINTA, hanya saja TCI ini lebih senior.

Ke 10 mahasiswa yang lolos di jurnal Tier 2 ini merupakan sebagian dari mahasiswa yang mengikuti Student Exchange Program di Khon Kaen University, Thailand. Hal ini merupakan wujud dari upaya internasionalisasi prodi IP yang telah diawali sejak tahun 2016 lalu.

Kaprodi llmu Pemerintahan, Muhammad Kamil MA mengatakan, ada 15 mahasiswa IP yang mengiku-

ti program pertukaran pelajar ini.

Disana mereka tak sekedar belajar, namun juga membuat riset dan melakukan KKN tematik internasional. Selain itu, kini juga sedang menunggu kabar empat naskah lain yang sedang diajukan ke jurnal internasional terindeks Scopus.

"Ke 10 mahasiswa IP yang berhasil menembus jurnal terindeks Tier 2 ini diantaranya Ardika Rizkian Nurrahmat, Vanni Tara Kartika, Riko Ratna Setiawan, Rezkita Bagas Prakasih, Imam Yusuf Abdulah dan Maulana Ilham Putra Resgi yang berhasil meloloskan karya ilmiahnya di Journal of Social Science for Local Rajabhat Mahasarakham University Volume 4 Nomor 1,'' jelas Kaprodi termuda ini.

Selain itu, juga ada Riyo Rachman Gushardana dan Amirah Zahidah berhasil menembus Journal of Local Governance and Innovation Vol.4 no.1 sedangkan Ibnu Zihab

Amrullah dan Sandy Putra Ghozali berhasil lolos di Journal of Legal Entity Management and Local InnovationVolume 6 Nomor 2. Semua jurnal itu terakreditasi dan terindeks Tier 2 oleh TCI. Sandy Putra Ghozali, mahasiswa IP angkatan 2017 mengkaji sebuah riset yang berbasis pada studi kasus di dua negara yaitu Indonesia dan Thailand. Risetnya ia beri judul Civil Society Participation in Efforts to Uphold Democracy Under Authoritarian Regimes: A Case Study of Thailand and Indonesia. Menariknya, paper yang dipublikasikan pada 29 April tersebut dibimbing oleh kolaborasi dosen UMM dan dosen Khon Kaen University.

"Saya dibimbing intensif selain oleh Pak Kamil dan Pak Saiman (dosen IP, red) juga dibimbing Siwach Sripokangkul, dosen di College of Local Administration, Khon Kaen University. Tantangannya selain

Muhammad Kamil MA

harus menemukan isu yang menarik, paper saya dan teman-teman ini semuanya harus ditulis dalam Bahasa Inggris,'' ujar Sandy yang mengikuti Program Student Exchange di Thailand selama empat bulan ini. [mut]

Ajak Bersepeda untuk Jaga Imunitas dan Tambah Keakraban Istri Kepala OPD Kota Madiun, Bhirawa Kegiatan bersepeda yang kini sedang populer juga dinikmati Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi. Sabtu (11/7), istri Wali Kota Madiun, Maidi itu, bersama para istri Kepala OPD dan BUMD di lingkungan Pemkot Madiun.

Rombongan berkumpul di Balaikota Madiun sejak pukul 06.00 WIB. Kemudian, menempuh perjalanan dengan rute Jl Pahlawan, Jl Panglima Sudirman, Jl Dr SoetomoJl , Kompol Sunaryo, Jl Yos Sudarso, Jl Basuki Rahmat, Jl S Parman, Jl Thamrin, Mastrip, Jl Abdurrahman

Saleh, dan berakhir di Taman Agrowisata PDAM Ngrowo.

Tak hanya bersepeda, Yuni Setyawati dan rombongan juga menikmati spot - spot menarik yang dilewati. Seperti, taman ucapan selamat datang di depan PG Rejo Agung Baru, Taman Hutan Kota Madiun,

sudarno/bhirawa

Tampak Ketua Tim TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi (tengah) bersepedaan melintasi tengah kota Madiun menuju ke garis stars dan finihs di depan Balikota Madiun jalan Pahlawan,

Gowes para Ibu-Ibu Tim TP PKKKota Madiun, Yuni Setyawati Maidi foto bersama sebelum melintasi rute yang telah ditentukan. Foto bersama di depan Balikota Madiun jalan Pahlawan, Sabtu pagi (11/7).

Taman Obor, Tugu Pendekar di Proliman, Monumen Mastrip, dan Taman Agrowisata PDAM Ngrowo.

Dalam menggelar kegiatan ber-

sepeda, para peserta juga tetap mematuhi aturan protokol kesehatan Covid 19. Diantaranya, mengenakan masker atau face shield, serta,

menjaga jarak. Mereka juga tidak berjejer lebih dari dua baris. Ditambah pengawalan dari petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Yuni menyatakan, kegiatan sepedaan dilakukan untuk menjalin keakraban bersama para istri Kepala OPD. Selain PKK, mereka juga tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP). Dengan melakukan kegiatan bersama, diharapkan rasa kekeluargaan bisa semakin terbentuk.

"Selain itu, bersepeda juga sehat untuk menjaga daya tahan tubuh.Di tengah pandemi Covid 19 ini, menjaga imunitas adalah hal yang terpenting,'' katanya.

Tak hanya protokol kesehatan, aturan lalu lintas juga wajib dipatuhi oleh pesepeda. Di antaranya, menggunakan lajur sepeda atau berjalan di tepi jalan. Selain itu, tidak memenuhi badan jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Terutama, traffic light. [dar]

JATIM MEMBANGUN Imbas Covid-19, Pembangunan Pasar Ngunut Hanya Satu Blok Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Halaman 8

Tulungagung, Bhirawa Pembangunan Pasar Ngunut pasca terbakar hebat pada September tahun lalu dipastikan tidak akan maksimal. Rencana semula dalam pembangunan pasar tersebut akan mendirikan empat blok kini tinggal satu blok saja.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tulungagung, Imroatul Mufidah, Minggu (12/7), mengakui jika ada pengurangan dana sehingga pembangunan Pasare Ngunut tidak maksimal seperti rencana semula.

“Ini imbas Covid-19. Dana dari APBN yang semula Rp10 miliar sekarang tinggal Rp2,5 miliar karena terkena refokusing,” ujarnya.

Dengan kucuran dana Rp2,5 mil-

iar tersebut, menurut dia, hanya dapat membangun empat blok saja.

Tiga blok sisanya diperkirakan akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2021 mendatang.

“Jadi ada beberapa kios dan los yang tidak bisa selesai pembangunannya pada tahun ini, karena tiga blok belum bisa dibangun,” tuturnya.

Imroatul selanjutnya menyatakan selain pengurangan dana dari APBN atau Kementerian Perdagangan RI,

Pemkab Tulungagung juga telah mengurangi anggarannya dari yang semula Rp10,4 miliar menjadi Rp7,4 miliar. Hanya Pemprov Jatim yang tidak mengurangi dana untuk pembangunan kembali Pasar Ngunut itu. Pemprov Jatim tetap mengalokasikan dana Rp12 miliar.

“Namun demikian menurut Kemendag meski tahun ini alokasi dananya terkurangi nanti pada tahun 2021 akan diutamakan kekurangannya tersebut. Kekurangan tiga blok dibangun pada tahun 2021,” sambungnya.

Seperti diketahui, dalam rencana pembangunan Pasar Ngunut akan dibiayai dari tiga sumber. Yakni Kemendag RI (APBN), Pemprov Jatim (APBD Provinsi) dan Pemkab

Tulungagung (APBD Kabupaten Tulungagung).

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Asrori, sempat menyayangkan pembangunan Pasar Ngunut belum akan tuntas sepenuhnya pada tahun 2020. Masalahnya, ada pengurangan alokasi dana pembangunan yang cukup signifikan.

Ia menyatakan persoalan pembangunan Pasar Ngunut menjadi pembahasan saat Komisi C DPRD Tulungagung melakukan hearing bersama Disperindag Kabupaten Tulungagung terkiat Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.

“Masalah ini termasuk juga menjadi sorotan Komisi C DPRD Tulungagung,” ucapnya. [wed]

Sisa bangunan Pasar Ngunut di sisi sebelah timur yang masih berdiri pasca kebakaran, Minggu (12/7).

KELANA JATIM

Nawi Warga Miskin Belum Tersentuh Bantuan RTLH Sampang, Bhirawa Nawi (65) penderita kusta yang ditemani anaknya yang memiliki keterbelakangan mental, walaupun sudah bertahun-tahun tinggal di Desa Taddan, di Kampung Pocolon, Dusun Betes, Desa Taddan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, hidupnya cukup memprihatinkan dan belum tersentuh bantuan RTLH sama sekali.

Berdasarkan pantauan dilokasi, Minggu (12/7) kemarin, Nawi memang sudah lama hidup dengan keterbatasan ekonomi ala kadarnya, rumah yang tak layak huni ini terbuat dari bambu, bahkan untuk kebutuhan lampu ia ikut nyambung kabel dari tetangga setempat.

Kondisi rumahnya hanya diisi perabotan seadanya, pakaian yang hanya beberapa helai saja, dengan tempat tidur tanpa beralaskan kasur dengan lantai masih dengan tanah menambah keprihatinan keluarga Nawi.

Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari- hari, Nawi mencari pakan sapi milik orang dan mencari burung liar jika kondisi kesehatannya baik.

Menurut Nawi, ia sakit kusta sudah lama dan hanya mengandalkan pengobatan tradisional karena keterbatasan ekonomi tak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas.

Dikatakan Nawi sejak awal tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, hanya baru saja bantuan BLT tahap pertama tahun 2020 namanya dimasukkan dan menerima bantuan pemerintah.[lis]

Kejari Musnahkan BB Narkoba Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, memusnahkan barang bukti berupa narkotika dan obat-obatan terlarang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dari kasus-kasus yang pernah mereka tangani sejak pertengahan 2019 lalu, Jumat kemarin.

Barang bukti yang dimusnahkan kali ini, meliputi narkoba jenis ganja kering seberat 253 gram dan sabu-sabu 130,77 gram.

Juga, 1.500 tablet obat-obatan yang terlarang bagi kesehatan.Proses pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Kejari Kota Madiun, Jumat (10/7). Kegiatan ini juga diikuti oleh Forkopimda dan Wali Kota Madiun, Maidi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Madiun, Joko Susanto menyatakan, barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari 30 kasus yang telah inkrah. ‘’Ini adalah kasus sejak pertengahan 2019 hingga akhir Mei 2020 yang tidak bisa ditunda-tunda lagi,’’ ungkap Kajari.

Dijelaskan oleh Kajari, proses pemusnahan dilakukan dengan membakar barang bukti tersebut.Pemusnahan barang bukti tindak pelanggaran hukum ini dilakukan secara rutin. Sehingga, tidak menimbulkan potensi pelanggaran lainnya. [dar] Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Joko Susanto (kanan), Wali Kota Madiun, Maidi dan Kapolres Madiun Kota, AKBP, Raden Bobby Aria Prakasa telah memusnahkan dengan membakar barang bukti kasus pelanggaran hukum sejak pertengahan 2019 sampai dengan akhir Mei 2020. sudarno/bhirawa

Alimun Hakim/Bhirawa

Fokus ke ketahanan pangan, Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Lamongan H.Fadeli di dampingi Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dan Kapolres Lamongan menggelar panen raya, tebar benih ikan dan tanam pohon produktif di lahan UPPO Desa Jotosanur,Kecamatan Tikung.

Gugus Tugas Covid-19 Imbau Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan Lamongan,Bhirawa Ditengah situasi pandemi global seperti ini, Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lamongan H. Fadeli mengimbau kepada warga Lamongan bersama-sama fokus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

“Selain kita melakukan serangkaian percepatan dan penanganan Covid-19, kita fokus ke utamanya yakni soal ketahanan pangan masyarakat.Mari kita menjaga soal ketahanan pangan ini,” ujar H. Fadeli,Minggu (12/7) kepada bhirawa.

Ia menegaskan, ketahanan pangan adalah salah satu kunci untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Segala upaya menurutnya juga harus dilakukan, termasuk percepatan tanam juga diperlukan. Kerja keras pemkab

dan masyarakat ditingkatkan. “Kita terus memotivasi dan melakukan pendampingan terhadap petani soal ketahanan pangan ini,” tegasnya.

Untuk itu , Fadeli mengimbau ke seluruh masyarakat Lamongan di seluruh lapisan agar semuanya gotong royong melakukan gerakan tersebut. “Bisa pakai polly bag di rumah masing - masing, bisa memelihara lele dan bertanam di area lahan persawahanya,” terangnya.

Sementara GTPPC Lamongan meninjau panen raya di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung bersama masyarakat di lahan yang di kelola Kodim 0812 bersama masyarakat sekitar, Jumat kemarin.

Hasil dari panen sawah seluas 9 hektare tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Selain panen padi, GTPPC melakukan tebar

benih ikan sebanyak 6000 ekor dan dilanjutkan menanam ratusan pohon produktif di sekitar lahan UPPO Kodim 0812/Lamongan.

“Kegiatan tersebut merupakan program GTPPC soal ketahanan pangan.

Dengan harapan dapat dilaksanakan masyarakat di desa - desa secara masif ,” ujar Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono saat bincang santai dengan Bhirawa.

Dandim memaparkan, di tengah pandemi Covid -19 yang tidak diketahui kapan akan berahirnya , salah satu kekuatan yang dimiliki adalah persoalan ketahanan panganan.

“Bagaimanapun di situasi pandemi yang sehat dan sakit harus tetap bisa makan. Kalau sudah tidak ada makanan, yang sehat akan sakit dan yang

sakit semakin parah,” paparnya.

Dandim memaknainya dengan sebuah filosofi, logistik itu tidak akan memenangkan pertempuran.Tapi tanpa logistik pertempuran tidak akan di menangkan. Jadi tidak ada pangan itu memenangkan pertampuran, tetapi kalau pasukan tidak di kasih pangan pasti akan kalah.

“Kita saat ini kan sedang berperang , yang lawanya tidak tampak secara kasat mata dan sampai kapan berahir.

Vaksin juga belum ada, sementara angka secara nasional tetap naik. Dari itulah sektor pangan jangan sampai berhenti, Kalau orang sudah laper ahirnya ribut sendiri nanti. Maka, Gugus Tugas menginisiasi pentingnnya program soal ketahanan pangan,” bebernya.[aha]

Akibat Pandemi Covid-19, Ratusan Karyawan Masih Dirumahkan Situbondo, Bhirawa Wabah virus Corona menyebabkan beberapa sektor strategis di Kabupaten Situbondo ikut kelimpungan. Satu diantaranya adalah sejumlah dunia usaha di Situbondo yang masih tutup. Akibatnya bisa ditebak, sedikitnya ratusan karyawan yang tersebar di Kabupaten Situbondo terpaksa di rumahkan. Hingga saat ini para karyawan tersebut belum jelas sampai kapan memulai bekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadis-

naker) Kabupaten Situbondo H Budi Priono mengatakan, sedikitnya ada 156 karyawan masih di rumahkan.

Mereka, kata dia, sebagian bekerja di perhotelan, pertokoan dan perusahaan.

Awal dirumahkan, mulai sejak adanya pandemi korona di Situbondo.

“Ya sampai saat ini data yang ada di kami (Disnaker Kabupaten Situbondo,red) jumlah karyawan yang dirumahkan sekitar 156 orang,” tutur Budi Priono.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu menambahkan, pihak pe-

rusahaan masih belum wajib mempekerjakan karyawannya, karena Situbondo saat ini masih berada di zona merah penyebaran Covid-19.

Sebaliknya, tutur Budi Priono, jika kondisi Situbondo sudah normal maka karyawan yang bersangkutan akan kembali dipanggil untuk bekerja seperti biasa.

“Kalau nanti sudah normal para karyawan itu akan dipanggil untuk bekerja kembali,” tutur Budi Priono.

Budi Priono kembali menjelaskan, sebanyak 156 karyawan yang masih

di rumahkan tersebut terdiri dari 60 karyawan hotel, 26 orang karyawan pertokoan serta 70 orang karyawan perusahaan milik daerah. Paska dirumahkan, kupas dia, para karyawan tersebut langsung didaftarkan sebagai penerima program kartu prakerja.

“Mereka juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini semua terjadia karena adanya pandemi korona sehingga semua ikut merasakan, termasuk kalangan dunia usaha,” ungkap mantan Kadis Pertanian Kabupaten Situbondo itu.[awi]

Kodim Mojokerto – Polres Bagikan Sepuluh Ribu Masker dari Panglima TNI Sedikitnya 10.000 masker bantuan dari Panglima TNI Jenderal TNI Andhika Perkasa, kini telah dibagikan kepada warga di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Mojokerto, Minggu (12/7) kemarin. Bantuan tersebut dibagikan oleh Kodim 0815 Mojokerto dibantu oleh Polres setempat di 20 Koramil jajarannya.

Sasaran utama pembagian masker adalah warga yang didapati tidak memakai masker saat di luar rumah, di sentra perekonomian, baik pedagang, pembeli, pengunjung pasar, warung dan di tempat keramaian. Disamping itu petugas dari Institusi ini juga gencar memberikan edukasi guna mendisiplinkan masyarakat guna melakukan penerapan protokol kesehatan.

“Hal ini guna membantu pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanganan sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” Tegas Dandim 0815/ Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., Minggu (12/7).

Terkait kegiatan pembagian masker, alumnus Akmil tahun 2000 ini mengungkapkan, pembagian masker bantuan dari Panglima TNI bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, memberikan contoh bahwa protokol kesehatan saat ini sangat penting untuk diterapkan di masyarakat.

Panglima TNI sangat peduli terhadap perkembangan peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Timur, sehingga pembagian masker ini dilakukan sebagai contoh penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan nantinya penyebaran virus

Dandim Mojokerto bersama Kapolres sedang membagikan 10.000 masker bantuan dari Panglima TNI.di pasar Kedungmaling Sooko.Mojokerto, Minggu (12/7) kemarin.

Covid-19 bisa ditekan.

Terhitung mulai 2 hari ini pembagian dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

“Kita distribusikan ke Koramil-Koramil bersinergi den-

gan Polsek setempat, adapun yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan di wilayah tersebut, baik Pedagang, Pengguna jalan maupun masyarakat yang berada di

warung-warung,” tegasnya.

Lebih lanjut Dandim menambahkan, seperti yang dilihat dan saksikan bersama, bahwa di sentra perekonomian antara lain Pasar Kedungmaling yang sempat kami kunjungi kemar-

in, masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker.

“Terkait dengan kondisi tersebut, Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres dan Camat Sooko, Pasar Kedungmaling ke depan akan kita jadikan Pasar Tangguh, dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memakai masker, bahkan nantinya Pasar ini akan dilengkapi dengan bilik prebiotik dan tempat cuci tangan,” ujarnya.

Hal ini sudah disampaikan kepada Kepala Pasar untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yang pelaksanaannya dibantu Babinsa dan Bhabinkamtifmas setempat. “Jangan kalau ada kunjungan saja diterapkan protokol kesehatan, namun setelah itu diabaikan,” ujar pria kelahiran Purbalingga Jawa Tengah.

Mengomentari hal ini Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander S.IK., MH., menegaskan, TNI – Polri bersama stakeholder terkait dengan pe-

merintahan melaksanakan pem bagian secara masif masker bantuan dari Panglima TNI. Tujuannya untuk memberikan edukasi terkait dengan disiplin menggunakan masker untuk bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selain membagikan masker, juga dilakukan penyemprotan dengan cairan prebiotik untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Efektivitas cairan prebiotik ini mampu meningkatkan kesembuhan dan untuk mensterilkan area wilayah yang ada di Kabupaten Mojokerto dari Covid-19 dan alhmadulillah untuk tingkat kesembuhan pasien sudah meningkat.

Inilah wujud ihtiar Forkopimda Kabupaten Mojokerto untuk terus memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat terkait dengan disiplin, pentingnya mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, agar nantinya kita bisa bersama-sama memutus mata rantai Covid-19. [min]

JATIM MEMBANGUN

Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Halaman 9

Sehari 12 Kasus Positif Covid-19 di Blitar Blitar, Bhirawa Dalam waktu sehari di Blitar ada penambahan 12 kasus terkonfirmasi positif di Kota dan Kabupaten Blitar. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengakui sehari tambah 10 kasus terkonfirmasi positif Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Blitar yang mengakibatkan separuh lebih yakni 12 dari 22 kecamatan menjadi zona merah.

Hartono/Bhirawa

Krisna Yekti

“Ada tambahan 10 kasus positif Corona di Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Juli kemarin,” kata Krisna Yekti, Minggu (12/7) kemarin.

Lanjut Krisna, adanya tambahan 10 kasus terkonfirmasi positif

Covid-19 terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan, bahkan 1 diantaranya anak-anak usia 7 tahun, yakni laki- laki 30 th dari Desa Kauman, Kecamatan Srengat, kedua laki-laki 46 th dari Desa Ploso, Kecamatan Selopuro,

ketiga laki-laki 61 th dari Desa Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, keempat laki-laki 69 th dari Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, kelima laki-laki 74 th dari Desa Satreyan, Kecamatan Kanigoro, keenam laki-laki 28 th dari Desa Pojok, Kecamatan Garum, ke tujuh laki-laki 50 th dari Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, kedelapan perempuan 85 th dari Desa Olak Alen, Selorejo, kesembilan perempuan 7 th dari Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu.

“Dan kesepuluh perempuan 46 th dari Desa Slumbung, Kecamatan Gandusari,” jelasnya.

Bahkan selain tambahan 10 kasus positif Covid-19 yang kini totalnya mencapai 52 kasus, dikatakan Krisna dalam sehari juga ada tambahan 7 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yaitu 5 laki-laki dan 2 perempuan.

“Dengan kondisi demikian, kami tetap menghimbau warga tetap waspada, melakukan PHBS, rajin cuci tangan, menggunakan masker dan menerapkan Physical Distancing atau menjaga jarak,” tambahnya.

Sementara Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Blitar,

dr M Muchlis mengatakan ada dua penambahan dua kasus baru positif Virus Corona, dimana satu meninggal dunia dan satu lagi masih dalam perawatan di RS rujukan Covid19 di Kota Blitar.

Adapun pasien yang meninggal seorang laki-laki berusia 54 tahun asal Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang sebelumnya pasien meninggal pada 8 Juli 2020, saat berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

“Dari hasil tes swab pasien yang meninggal, hasilnya positif virus Corona,” kata

dr. M Muchlis.

Sedang satu lagi kasus baru positif virus Corona, dikatan Muchlis, juga seorang laki-laki berusia 25 tahun asal Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dimana pasien juga pindahan dari PDP yang menjalani perawatan di RS rujukan Covid-19 sejak 6 Juli 2020, sehingga total positif di Kota Blitar ada 15 kasus.

“Sebelumnya pasien mempunyai juga memiliki riwayat perjalanan dari Pasuruan pada 4 Juli 2020. Hasil tes swabnya juga keluar positif virus Corona,” pungkasnya. [htn]

KELANA JATIM

Pilkades Serentak 174 Desa Nunggu Keputusan Kemendagri Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Fredik Suharto SSos menerangkan sampai saat ini jadwal pelaksanaan Pilkades serentak di 174 desa di Kabupaten Sidoarjo masih dalam proses koordinasi penetapan dari sejumlah pihak.

“Penyebab utamanya, karena sampai saat ini trend penyebaran Covid-19 di wilayah Sidoarjo dianggap masih tinggi,” jelas Fredik, saat dikonfirmasi Minggu (12/7) akhir pekan kemarin.

Karena masalah tersebut, dikatakan oleh mantan Camat Waru tersebut, Tim Gugus Tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo masih menunggu kajian yang valid dari Tim ahli pandemik.

Sementara, Surat usulan penetapan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak 2020 ini, sudah dibuat dan dikirimkan kepada pihak Kemendagri. Namun belum juga ada balasan.

“Sehingga kami terus melakukan koordinasi, kadang juga via telpon,” ujar Fredik.

Dirinya sangat berharap semoga pada Minggu depan sudah ada kabar berita kepastiannya. Sehingga jadwal pelaksanaan Pilkades serentak 2020 bisa dipastikan hari H nya.

Fredik mengatakan terkait masalah Pilkades serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 ini, ada sekitar 15 Kabupaten yang juga sama dengan Kabupaten Sidoarjo, masih menunggu kepastian jadwal pelaksanaanya.

Sebelum terjadinya masa pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan Pilkades serentak ini sempat diputuskan pada 9 April 2020.

Kemudian disepakati lagi pada 6 September 2020.

Namun masih juga belum bisa ditetapkan pasti, karena masih mempertimbangkan adanya trend penyebaran Covid-19 di Kota Udang ini dianggap masih dianggap tinggi. [kus]

Batas Pemekaran Desa Tulungrejo Sudah Disurvei Wali Kota Batu, Bhirawa Rencana pemekaran wilayah Desa Tulungrejo semakin mendekati kenyataan. Sudah ada komunikasi yang baik antara tokoh masyarakat dengan Pemdes Tulungrejo terkait pemekaran ini.

Sehingga Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko menindaklanjuti dengan survei ke lokasi pemekaran untuk mengetahui rencana batas kedua desa hasil pemekaran.

Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso SH MM mengatakan, dari survey yang dilakukan sudah ada kejelasan terkait dengan batas desa hasil pemekaran. Demikian juga dengan lokasi pendirian Puskesmas dan Kantor Kecamatan Bumiaji yang nantinya juga akan dibangun di desa ini. ‘’Batas sudah jelas, penandanya sungai dan jalan, sebelahnya sungai Desa Tulungrejo Utara dan Selatan Sungai Desa Tulungrejo Selatan,’’ ujar Punjul saat dikonfirmasi, Minggu (12/7).

Punjul mengatakan, sudah ada komunikasi yang baik antara tokoh masyarakat dengan Pemdes, terkait pemekaran wilayah. Mulai dari penggunaan tempat makam, batas wilayah hingga penggunaan aset desa.

Diketahui, saat melakukan survey pemekaran desa Tulungrejo, wali kota didampingi sejumlah pejabat Pemkot. Diantaranya, Wakil Wali Kota Batu Ir Punjul Santoso SH MM, Sekda Kota Batu Drs Zadiem Efisiensi, Pimpinan OPD, Sekretaris Camat Bumiaji Bambang Hari Suliyan SSTP, dan Kades Tulungrejo Suliono. [nas]

Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa Tulungrejo saat melakukan musyawarah membahas rencana pemekaran desa.

ristika/bhirawa

Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi melakukan sosialisasi di kantor UPT Dispenda Jatim Nganjuk.

Pemkab Nganjuk Gencar Sosialisasi New Normal

Angka Penderita Covid-19 Terus Melonjak Nganjuk, Bhirawa Ditengah terus meningkatnya penderita virus Covid-19, Pemkab Nganjuk telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akan diterapkannya aturan new normal. Dengan grafik positif Covid-19 yang belum melandai, layak kah Pemkab Nganjuk menerapkan new normal.

“Ini sosialisasi persiapan new normal sambil ngecek dan evaluasi. Ingat, saat ini belum new normal, baru persiapan dan evaluasi,” ungkap Wabup Marhaen saat melakukan sosialisasi di se-

buah cafe di Kecamatan Loceret.

Pembekalan dan sosialisasi persiapan new normal di lakukan di lingkungan akademisi dan kampus.

Salah satunya mahasiswa STAIM Nglawak Kertosono yang akan mengikuti kegiatan praktek kerja mandiri (PKM) di desa-desa diharapkan ikut menjadi agen perubahan. Selain itu sosialisasi juga di kantor UPT Dispenda Jatim Nganjuk sekaligus Samsat Nganjuk.

Wabup Marhaen menjelaskan new normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan

kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yg sebelumnya tidak ada. Selain itu new normal tatanan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona.

“New normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan

Kerja Keras Forkopimda Mojokerto Sukses, 135 Pasien Sembuh Mojokerto, Bhirawa Kerja keras yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang didukung penuh Kodim 0815 dan Polres serta Ketua DPRD dalam menekan angka Covid-19 selama 15 hari terakhir di wilayah Bumi Mojopahit benar benar membuahkan hasil gemilang.

Hal itu dibuktikan dari angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kabupaten Mojokerto yang mengalami kenaikan. Per Sabtu 11 Juli 20 tambahan pasien sembuh mencapai lebih 32 orang. Jika ditambahkan data terakhir dimana pasien sembuh tercatat 103 orang, artinya sampai dengan saat ini total pasien sembuh telah tembus 135 orang lebih.

Demikian kabar bahagia ini disampaikan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dalam konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi

evaluasi bersama Forkopimda dan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Pada Rapat yang dipimpin Bupati dengan dihadiri Ketua DRPD Ayni Zuroh, Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriyadi, Sekdakab Mojokerto Hery Suwito, Asisten beserta OPD terkait yang tergabung dalam tim gugus tugas. Antara lain mendapat hasil di hari ke 14 sejak instruksi Presiden untuk menekan angka Covid-19 di Jawa Timur. “Alhamdulillah, pasien sembuh di wilayah kita saat ini menjadi 135 orang atau sudah 56 persen tingkat kesembuhan. Insyallah, dengan kerja keras bersama kita bisa segera beralih dari zona merah ke kuning segera. Kita patut bersyukur dan bahagia, sebab kerja keras kita membuahkan hasil yang baik,” kata

Pungkasiadi.

Sementara Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander menambahkan berdasar hasil lapangan, pasien positif yang diberi treatment berupa pemberian vitamin, konsumsi makanan bergizi dan probiotik, menunjukkan kondisi kesehatan kian membaik hingga berhasil sembuh.

“Ini semua hasil sinergitas jajaran.

Treatment probiotik sebenarnya pernah saya terapkan di Pasuruan. Kita optimis ini bisa membantu, ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Namun tetap, kita harus menegakkan disiplin protokol bersama-sama,” kata Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menambahkan, jika kesembuhan pasien juga dikarenakan usaha tracing yang gencar, penegakan disiplin protokol kesehatan, sosialisasi terus dilakukan pada masyarakat, hingga didukung fasilitas medis yang kian canggih. [min]

total, PHK massal dan kekacauan sosial,” papar Wabup.

Peningkatan penderita Covid-19 yang cukup mencolok terjadi pada 11 Juli kemarin dimana ada penambahan penderita positif Covid-19 mencapai 13 orang. Jika pada 10 Juli jumlah confirm Covid-19 tercatat 119 maka hanya selang sehari jumlahnya melonjak tajam menjadi 132 orang.

Lebih miris lagi jumlah pasien anak-anak yang tertular Covid-19 juga terus bertambah. Selama seminggu terakhir ada enam anak dan balita yang terpapar virus Covid-19. Dari enam anak tersebut, bayi berusia dua hari yang terdeteksi tertular jadi perhatian khusus tim RSUD Nganjuk.

Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Virus Korona RSUD Nganjuk dr Mei Budi Prasetyo SpP mengatakan, kasus penularan dari ibu ke anak yang baru dilahirkan ini perlu penelitian lebih lanjut. Pasalnya, selama ini belum ada pembuktian kasus penularan atau transmisi vertikal.

Karenanya, Mei menganggap penularan terhadap bayi asal Baron tersebut sangan mengejutkan. Sebab, belum pernah ada kasus serupa sebelumnya. Hingga saat ini, lanjut Mei, juga belum ada penelitian tentang adanya virus covid-19 di air susu ibu (ASI).

Dengan fakta tersebut, Mei memutuskan agar bayi tidak mendapat ASI dari ibunya yang juga positif korona. “Untuk sementara menggunakan susu formula,” lanjut Mei sembari menyebut selebihnya bayi itu mendapat perawatan seperti pasien covid19 lainnya. [ris]

Panglima TNI dan Kapolri Kunjungi Ponpes Tangguh Semeru Subulul Huda Situasi Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jumat (10/7) berbeda dibanding hari biasa.

Masalahnya, Pondok Pesantren Suhulul Huda Kembangsawit itu, dikunjungi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjono dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

Dalam kunjungannya ini, dua jenderal bintang empat itu didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta pimpinan Forkopimda Provinsi dan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami serta Wali Kota Madiun Maidi, Kapolres Madiun, AKBP Eddwi Kurniyanto dan Dandim 0803 Madiun, Letkol CZI Nur Alam Sucipto.

Pucuk pimpinan TNI dan Polri itu tiba di Ponpes Tangguh Semeru itu sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung

disambut Pengasuh Ponpes Suhulul Huda K.H. Ahmad Mizan Basyari dan para santri sebelum akhirnya menuju ke ruang transit pondok.Dengan pengamanan yang ketat, hanya sekitar 15 menit Panglima TNI dan Kapolri melakukan kunjungannya.

Dalam kesempatan ini, Panglima TNI menyampaikan, bahwa kiranya kunjungannya ini dirasa aman karena Kabupaten Madiun sudah masuk zona kuning, maka Panglima TNI

bersama Kapolri bersama gubernur melihat kebawah (kelapangan) untuk memastikan kesiapan protokol kesehatan di Ponpes dan bersilaturahmi ini dalam rangka membantu Pemda agar masyarakat lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Untuk itu, lanjut Panglima TNI menyatakan, dirinya bersama Kapolri turun langsung ke pondok pesantren ini untuk melihat dari dekat pelaksanaan protokol kesehatan.Selain itu, di pasar, mall dan di fasilitas umum lainnya, pihak TNI/Polri juga melakukan pengawasan agar masyarakat lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Ditempat yang sama, Kapolri mengimbau agar masyarakat me-

matuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan pakai sabun. Setelah memberikan keterangan kepada pers, Panglima TNI dan Polri bersama rombongan menyudahi kunjungannya sebelum akhirnya bergerak meninggalkan Kabupaten Madiun.

Meski singkat, namun kunjungan dua Jenderal bintang empat ini disambut cukup meriah oleh pihak pondok pesantren dengan menerapkan protokol kesehatan penuh. Dimana di beberapa sudut pondok pesantren dilengkapi sarana cuci tangan, dan dipasang baliho ajakan disiplin protokol kesehatan, dan semua yang hadir diwajibkan memakai masker. [dar]

sudarno/bhirawa

Sebelum meninggalkan Ponpes Subulul Huda Kembangsawit di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Panglima TNI dan Kapolri di wawancarai awak media. Tampak dari kanan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjono dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azisn serta paling kiri Kapolda Jatim, Irjen Pol. Fadil Imran.

EKONOMI

Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Halaman 10

Dr. Sri Untari Bisowarno MAP Pimpim Ketua Dekopin Pusat Malang, Bhirawa Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, resmi menjabat Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Kepastian itu didapat setelah Dirjen PerundangUndangan, Menkum HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum menyampaikan, bahwa pemilihan Ketua Umum Dekopin Dr. Sri Untari Bisowarno M.AP adalah tepat. Ini merujuk pasal 59 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut, Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 disahkan oleh Pemerintah.

Surat pengesahan ini, sudah diterima oleh Sri Untari, sehingga yang bersangkutan secara yuridis formal

telah diakui dan resmi memimpin Dekopin, serta berhak secara penuh untuk menjalankan roda organisasi.

Dekopin harus mendapatkan pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Dengan demikian, adanya Perubahan AD Dekopin yang sesuai dengan UU No.25/1992 tentang Perkoperasian harus disahkan oleh pemerintah. Usai mendapaatkan mandat secara resmi dari pemerintah, di tanggal 11 Juli, Sri Untari berziarah ke Makam Bung Hata dan langsung memimpin upacara dihalaman makam Bung Hata.

Pihaknya merasa bangga, dan is-

timewa saat upacara ini lantaran selain untuk pertama kalinya dia memimpin upacara, juga karena upacara tersebut juga dihadiri oleh putri Bung Hata Mutia Hata. “Saya berziarah ke makam Bung Hata, sabagai rangkaian Hari Koperasi, sekaligus memimpin upacara, kami kehadiran putri beliau Ibu Mutia Hata, ini sungguh sangat istimewa,” tukas Sri Untari.

Secara khusus sebagai ketua Dekopin pihaknya, mengajak untuk mengenang jasa Bung Hata, serta

meneguhkan kembali mandat dan cita-cuta koperasi. Ia menyampaikan Koperasi sebagai sukoguru, yang bisa diterjemahkan dan dipahami, dihayati serta dilaksanakan sebagai wadah pendidikan anggota dalam membangun kesadaran akan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. “Keperdulian keterbukaan kejujuran dan kedisiplinan dengan anggota yang sehat koperasi akan kuat dan bersama koperasi yang kuat ekonomi indonesia akan berïaulat,” tukasnya.[mut]

Dr. Sri Untari Bisowarno MAP

BURSA EKONOMI

Bertahan Hidup di Era Pandemi Covid-19 dengan Berbisnis Sayur Hydroponik Surabaya, Bhirawa Bertanam tidak lagi identik dengan persawahan yang membutuhkan lahan luas dan kotor. Bertanam juga bisa dilakukan dengan manfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar rumah di perkotaan dengan menggunakan metode hidroponik.

Bagi masyarakat urban layaknya masyarakat Surabaya, bertanam dengan metode hidroponik menjadi salah satu pilihan jitu untuk bisa memuaskan hobi bertanam mereka, terlebih di saat merebaknya pandemi Covid-19. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di RW 12 Kelurahan Medokan Ayu Rungkut Surabaya.

Saat ini warga RW 12 telah memiliki empat spot lahan tanam sayuran hidroponik yang terletak di RT 4, RT 5, RT 6 dan RT 7.

Pembangunan empat spot lahan hidroponik tersebut adalah bantuan dari salah satu bank swasta di Indonesia. Setiap satu titik atau satu spot, ada sekitar tiga meja tanam yang dikelola warga.

Ketua Kampung Hidroponik Surabaya, Reni Susilawati mengatakan bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh masyarakat melalui aktifitas barunya dengan bertanam sayuran hidroponik. Selain bisa memenuhi kebutuhan sayur warga dan menghilangkam stres serta ketegangan di saat pandemi Covid-19, kegiatan ini juga memiliki nilai ekonomis. Karena hasil panen bisa dijual kepada masyarakat sekitar, toko, sejumlah dinas dan perkantoran.[ma]

Kunjungan Wisata Menurun Drastis Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) saat ini tengah mengevaluasi target kunjungan sampai akhir tahun 2020 ini. Karena, ditutupnya tempat wisata sejak pandemi covid-19 membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Pasuruan turun drastis.

Sekretaris Disparbud Kabupaten Pasuruan, Gunawan Wicaksono menyatakan hingga saat ini, tercatat masih 615 ribu wisatawan yang datang ke Kabupaten Pasuruan. “Belum ada tambahan wisatawan yang masuk setelah korona dan tempat wisata ditutup. Hingga Januari sampai Maret 2020 tercatat jumlah wisatwan yang ke kawasan wisata di Kabupaten Pasuruan hanya 615 ribu orang,” ujar Gunawan Wicaksono, Minggu (12/7).

Diakuinya, memang saat ini tempat wisata di Kabupaten Pasuruan mulai buka untuk wisatawan. Namun, sifatnya masih uji coba dan masih dibatasi. Sehingga belum semua fasilitas dibuka total. “Target kami tahun 2020 di awal tahun lalu, tahun ini bisa mencapai 2,7 juta wisatawan. Melihat situasi seperti saat ini membuat target itu sulit terealisasi. Meskipun sudah ada yang membuka tempat wisata, tapi sejauh ini kebijakan jika buka harus ada pembatasan maksimal 50 persen dari kapasitas pengunjung. Itu membuat kunjungan wisatawan ke depan juga terbatas,” kata Gunawan Wicaksono.[hil]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-3961-EH. An.Maratussolikhah,Ds Plumpang, jl raya plumpang RT 05/01, Kec Plumpang,Kab Tuban No. 7109/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2459 RBT, Honda, th. 2012, Silver Biru, a/n. Imam Ma’ruf, Dsn. Krajan RT 03/03 Ds. Kedungcangkring, Pagerwojo – T.Agung No. 7110/IMB/BI-III/2020

Rombongan PT Pertamina EP saat mengecek kesiapan peralatan penunjang Recovery CPP Gundih.

Progress Recovery CPP Gundih On The Track Pasuruan, Bhirawa GM Asset 4 dan Cepu Field Manager PT Pertamina EP telah mengecek kesiapan peralatan penunjang Recovery CPP Gundih. Selain itu rombongan juga melaksanakan workshop visit untuk pekerjaan fabrikasi Thermal Oil Heater.

“Thermal Oil Heater ini bagian dari Acid Gas Removal Unit (AGRU) yang berfungsi untuk menghilangkan sulfur dan CO2, untuk memenuhi standard gas jual ke konsumen,” terang Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto, Minggu (12/7).

Agus menambahkan secara garis be-

sar, struktur proses utama dari CPP Gundih terdiri dari Proses Separasi, Proses AGRU, Dehidration Unit (DHU) dan terakhir Gas dialirkan ke konsumen.”Untuk Proses recovery CPP Gundih berfokus pada area Thermal Oxidizer (TOX), Optimasi Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU) dan Maintenance & Preservasi CPP Gundih serta beberapa area lainnya. Secara kumulatif, untuk progress Recovery CPP Gundih per awal Juli 2020 sudah mencapai sekitar 44% dengan target selesai bulan November 2020,” jelas Agus.

Sementara itu progress per bagian pekerjaan tetap menunjukkan masih

on the track. Seperti area TOX yang mencapai progress perbaikan 59 persen, kemudian optimasi BSRU sudah mencapai progress 83 persen dan pekerjaan Maintenance dan Preservasi mencapai 65 persen. Dan per 23 Juni 2020 yang lalu tahapan pembongkaran dan penurunan WHRU telah selesai 100 persen.

“Secara overall pekerjaan recovery CPP Gundih masih on the track, insyaallah kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kami lakukan diberi kemudahan Allah SWT dan tidak ada ham-

batan yang bisa mengganggu kelancaran recovery cpp gundih,” ujar Agus.

Selain itu, sebanyak sekitar 125 orang yang bekerja di area CPP Gundih tetap menerapkan protokol pencegahan Covid19. “Kami sangat memperhatikan aspek Safety dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga kesehatan seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan Recovery CPP Gundih. Protokol Pencegahan Covid19 menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh pihak disana. Terapkan physical distancing, gunakan masker, dan untuk yang bekerja di ketinggian wajib menggunakan safety harness,” pungkas Agus.[riq]

Pemkab Buka Kembali Semua Objek Wisata Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur telah membuka kembali secara resmi semua objek wisata setelah sempat ditutup sekitar tiga bulan akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Hal ini dilakukan, karena Peraturan Bupati (Perbup) sudah dikeluarkan tentang tatanan pola kehidupan baru atau new normal.

Pembukaan tersebut dilakukan secara simbolis di objek wisata Kawah Wurung, Sabtu (11/7) oleh Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifullah, dan Kapolres AKBP Eeick Frendriz, serta turut di hadiri anggota DPRD setempat. ”Harus sesuai dengan pro-

tokol kesehatan. Pakai masker, harus cuci tangan, thermo gun,” tegas Wabup Irwan.

Menurutnya, secara umum yang dibatasi hanyalah terkait jumlah pengunjung. Adapun, untuk pengunjung rombongan tetap diperkenankan selama tidak jumlah pengunjung di suatu objek wisata tak melebihi dari 50% dari total kapasitas harian. ”50 persen sesuai kapasitas. Kalau Kawah Wurung ini jumlahnya pengunjungnya 500 sehari, berarti ya hanya 250 orang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Harry Patriantono menerangkan, bahwa selain objek wisata, untuk cafe, hotel pun juga sudah dibuka. Namun demikian, wajib untuk menerapkan

protokol kesehatan. ”Hari ini launching, kita pun juga tak menarik tiket.

Jadi memang masih ada kekurangan.

Minggu depan kita lengkapi semua protokol kesehatan,” terangnya.

Ia pun menegaskan agar seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) serta penjaga objek wisata pun untuk turut disiplin. ”Sanksi juga kepada pengelola tempat wisata, kemudian PKL yang berada di tempat wisata dan pengunjung,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat saat di konfirmasi menyampaikan, setelah semua objek wisata di Bondowoso telah kembali dibuka. Dalam pelaksanaannya seluruh pengelola wisata wajib untuk menjalankan pro-

tokol kesehatan.

Hal ini sebagaimana Peraturan Bupati terkait penerapan era kenormalan baru yang telah terbit. ”Kembali kepada masyarakat, silahkan berkegiatan ekonomi, silahkan berwisata, akan tetapi protokol kesehatan wajib dijalankan,” paparnya.

Menurut Sinung, Perbup tersebut juga dijelaskan bahwa manakala ada yang melanggar tak menerapkan protokol kesehatan dengan benar maka akan ada sanksi. Mulai dari teguran, hingga pencabutan ijin. ”Jika ada yang melanggar, misalkan tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar.

Tidak disiplin, itu akan dikenakan sanksi, mulai dari surat teguran hingga pencabutan ijin,” jelasnya.[san]

SELAYANG PANDANG

PO Bus Sterilisasi Jelang Operasional, Pemkot Diminta Fasilitasi Rapid Test Polresta Probolinggo terus melakukan sterilisasi sejumlah bus umum di Kota Probolinggo, sebelum kembali beroperasi pasca libur panjang selama pandemi corona berlangsung. Sopir dan kru bus, juga mendapat sosialisasi, bagaimana mencegah penularan virus corona, saat kembali bekerja nanti. Organda Kota Probolinggo minta pemkot fasilitasi rapid test.

Unit Kedokteran dan Kesehatan Polresta Probolinggo, menyemprot puluhan bus umum yang ada di garasi salah satu perusahaan otobus (PO) yakni, Akas Mila Sejahtera, di jalan panglima Sudirman, Kota Probolinggo. Sterilisasi bus umum ini dilakukan mulai dari bagian luar bus, sampai di bangku penumpang. Tindakan ini, disambut gembira pemilik PO Akas beserta karyawannya, sejak Sabtu (11/7).

“Selama pandemi corona berlangsung, perusahaan kami berhenti total. Tidak ada pemasukan sama sekali, lantaran puluhan unit bus tidak beroperasi. Kendati demikian, kami masih berusaha bertahan, dengan tidak memecat atau memutus hubungan kerja para karyawan,” terang Direktur PO Akas Mila Sejahtera, Zandy Hardianto, Minggu (12/7).

Selanjutnya, puluhan sopir

dan kru bus juga mendapat arahan dari pihak kepolisian. Berupa cara-cara mencegah penyebaran virus corona, antar penumpang. Saat bus sudah kembali beroperasi nanti. “Tadi diberi tahu soal penyebaran virusnya, dan cara menanggulanginya.

Sekarang kami siap-siap menyilang bangku penumpang. Kapasitas bus menjadi setengah saja, dari jumlah normal,” ujar salah satu kondektur bus, Mashur.

Upaya sterilisasi dan sosialisasi pada sopir dan kru bus di Kota Probolinggo ini, diharapkan mampu membuat perusahaan bus bertahan. Pasca terjadinya pandemi corona, yang melumpuhkan seluruh sektor perekonomian.

“Sehingga nasib karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan,” harap Kapolresta Probolinggo, AKBP Ambariyadi Wijaya.

Keharusan rapid test untuk

sopir angkot di Kota Probolinggo dinilai memberatkan. Sebab, biaya tes dibebankan pada personal sopir. Karena itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Probolinggo menyurati Pemkot Probolinggo. Dalam surat yang dikirim 25 Juni itu, Organda meminta agar Pemkot memberikan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rapid test bagi sopir angkutan darat di kota. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari pemkot.

Ketua Organda Kota Probolinggo Tomy Wahyu Laksono menjelaskan, pemkot menyaratkan agar sopir memiliki surat sehat sebelum mengemudikan angkutan. Termasuk, memiliki surat hasil rapid test.

Untuk sopir angkutan yang merupakan mitra perusahaan, harus melakukan rapid test mandiri. Artinya, dibiayai oleh sopir sendiri. Padahal, biaya untuk rapid test cukup mahal.

Antara Rp 350 ribu sampai Rp 700 ribu. Dan itu pun hanya berlaku sepekan.

“Misalnya di AKAS yang sistemnya bagi hasil. Sopir yang merupakan mitra AKAS harus tes kesehatan mandiri dengan biaya sendiri, bukan dari PO. Kan kasihan kalau pendapatan yang tidak seberapa juga harus berkurang lanta-

ran biaya rapid test,” katanya.

Karena itu, Organda meminta agar Pemkot Probolinggo memberikan fasilitas rapid test secara gratis. “Suratnya sudah kami layangkan. Namun, hingga kini belum ada jawaban,” katanya.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Ambaryadi Wijaya mendukung langkah tersebut.

Kapolresta pun berjanji akan mendorong pemerintah agar membantu memberikan fasilitas rapid test untuk sopir. Sehingga, sopir yang terdampak Covid tidak kebingungan untuk biaya rapid test. “Kami dukung dan akan dorong agar pemkot juga memberikan fasilitas layanan rapid test gratis.

Sehingga, bisa membantu meringankan sopir yang juga terdampak Covid ini,” tandasnya.

Terpisah, Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati menerangkan, masih akan menelusuri surat Organda. Sehingga, bisa segera memberikan sikap. “Sebentar, suratnya kami telusuri dulu sudah sampai mana,” ujar Ninik.

Menuju tatanan kehidupan baru atau new normal, tarif bus akan naik. Sebab, sejumlah bus, baik bus ekonomi maupun patas diperbolehkan menaikan tarifnya. Mengingat, jumlah

Dokkes Polresta Probolinggo sterilisasi unit bus.

tempat duduk di bus dipangkas hingga separo, lanjut Ketua Organda Kota Probolinggo Tomy Wahyu Prakoso.

Menurutnya, terkait tarif bus di Kota Probolinggo, memang ada kenaikan. Bukan hanya patas, namun juga kelas ekonomi atau yang kerap dikenal bomel. Namun, untuk tarif bus ekonomi boleh naik maksimal hingga 36 persen dari biaya pada umumnya. “Hal itu mengacu pada peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2462/ PR.301/DRJD/2015 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Orang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek Antarkota Antarprovinsi,” tuturnya.

Sementara untuk bus patas tidak diatur secara detail. Sehingga, masing-masing operator boleh menaikan tarifnya hingga 100 persen dari tarif awal.

“Untuk patas karena tidak diatur, maka boleh menaikan hingga 100 persen,” jelasnya.

Di tengah pandemi Covid19 dan mencegah penularannya, operator bus, selain diwajibkan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan,

juga harus membatasi tempat duduknya agar ada jarak antarpenumpang. Karenanya, bus yang biasanya diisi 60 orang, kini bisa diisi 30 penumpang. “Yang kursi 3 diisi hanya dua orang, yang tengah dikosongi. Yang kursi dua, diisi satu orang,” paparnya.

Namun, kata Tomy, setelah dibukanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, hingga Minggu 12/ 7, jumlah penumpang bus sangat sedikit. Bahkan, dalam satu bus hanya terdapat 8 penumpang. “Meski sudah dikurangi karena ada pembatasan jarak, jumlah penumpangnya masih sedikit dan tidak sampai separonya,” ungkapnya.

Mengenai bus ekonomi yang didapati melanggar atau jika ada yang menaikan tarif lebih dari 36 persen, Tomy mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan tugas penindakan. Sebab, hal itu menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Pemprov. “Jika ada kasus seperti itu, langsung laporkan kepada petugas terminal dan nantinya akan diteruskan ke provinsi. Kami (Organda) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan,” tambah Tomy.[wap]

SAMBUNGAN

Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Kehadiran UTBK Unair Capai 91,36 Persen l

Sambungan hal 1

Unair, 88 peserta diantaranya dengan hasil reaktif.

“Kalau peserta rapid test hari ini (Sabtu) hanya satu peserta dan itu hasilnya non reaktif,” jelasnya dikonfirmasi.

Sementara itu, gelombang pertama di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah selesai sejak 8 Juli 2020 lalu. “Kalau di ITS ujiannya tanggal 5 sampai 8 Juli. Tahap dua ITS tanggal 20-25 Juli, tapi tanggal 24 itu libur nggak ada ujian,” ujar Direktur Pendidikan ITS, Siti Machmudah. Total peserta UTBK di ITS yaitu 6.730 orang. Untuk peserta yang tidak hadir dan melaporkan hasil rapid tesnya reaktif ada sebanyak 99 peserta.

“Kalau yang tes rapid di ITS sebanyak 191 dengan hasil 8 peserta reaktif, mereka ini nanti di jadwalkan ulang untuk ujian di gelombang kedua” ujarnya. Sehingga UTBK gelombang pertama di Surabaya hanya tersisa di pusat UTBK Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa timur yang baru selesai pada Selasa (14/7).

Kasubag Humas UPN Veteran Jatim, Rudijanto menjelaskan peserta UTBK di pusat UTBK UPN Veteran Jatim secara keseluruhan yaitu 5.879 peserta. “Sampai hari ini (Sabtu, 10/7q) peserta yang hadir ada 4.256 atau 72,4 persen. Sementara yang tidak hadir ada 364 peserta atau 6,2 persen,”paparnya.

Rudi menjelaskan di pusat UGBK UPN Jatim, peserta yang Rapid Test On The Spot dilayani di UPN sebanyak 41 orang dan di UINSA sebanyak 26 orang. “Total sejauh ini ada delapan yng reaktif kami minta tes swab baru kami jadwalkan ulang melihat hasil swabnya. Kami masih menunggu 1.259 peserta untuk tiga hari tes selanjutnya,”pungkasnya. Sebagai informasi, UTBK gelombang dua akan diselenggarakan mulai tanggal 20-29 Juli mendatang. [ina]

Novita Minta Warganya untuk Menunda Kehamilan l

Sambungan hal 1

(Dekranasda) Kabupaten Trenggalek tersebut kehamilan saat Pandemi Covid 19 adalah kehamilan beresiko, sehingga perlu ditunda.

Pembatasan di era pandemi Covid 19, membuat angka ibu hamil meningkat tajam. Hal ini menggelitik Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek untuk menjalankan peran sebagai Ketua PKK dalam pembinaan keluarga.

“Pada musim Pandemi Covid, sejak Bulan Maret kita diharuskan untuk memperbanyak diri di rumah untuk faktor keamanan kesehatan kita. Karena kalau sering diluar rumah tentunya akan bisa beresiko tertular penyakit ini,” ungkap istri Mochamad Nur Arifin ini.

Karena banyak berada dirumah bersama keluarga, tentunya tidak ada hiburan lain selain bercengkrama dengan keluarga. Karena lebih swring bercengkrama dengan keluarga ini data yang masuk di saya bahkan nasional angka kehamilan ibu meningkat.

Tidak masalah dengan kehamilan, namun yang harus kita pikirkan adalah pandemi Covid ini yang masih mewabah. Rumah sakit full ditengah pandemi, sedangkan ibu hamil membutuhkan tempat yang lebih higienis dan juga perlu kontrol.Bila rumah sakit dan puskesmas tidak kondusif maka kehamilan itu perlu dipertimbangkan.

Demi keamanan dan keselamatan, Tim Penggerak PKK akan mengupayakan sosialisasi kepada keluarga, tentang betapa berbahayanya kehamilan ditengah pandemi. Mungkin untuk yang belum punya anak ada pendekatan tersendiri. Cuma kita harus percaya kondisi pandemi ini akan segera berlalu dan vaksin itu diketemukan. [wek]

Tracing Efektif, Satu Kasus Bisa Terlacak 50 Orang l

Sambungan hal 1

tersebut. Misalnya seperti ring satu atau orang yang kontak erat dengan pasien. Mereka langsung dilakukan tes swab, bukan rapid test lagi, langsung swab.

Kemudian untuk ring dua atau orang yang kontak namun tak terlalu erat, mereka dilakukan rapid test terlebih dahulu, jika reaktif langsung di tes swab. “Kenapa kami langsung tes swab orang yang kontak erat? Karena yang di ring satu ini resikonya lebih besar. Untuk ring dua jika hasil rapid test reaktif, maka langsung di tes swab,” papar dia.

Feny juga memastikan bahwa masifnya tracing ini bukan hanya ka­r ena penambahan tim tracing dengan bantuan satgas itu, namun juga karena kekompakan dan solidnya para petugas dalam berkoordinasi dengan petugas tracing lainnya di masing-masing wilayah. Feny mengambil contoh misalnya di Surabaya Utara ada warga yang terkonfirmasi yang kemudian bekerja di Surabaya Pusat.

“Maka tim tracing yang ada di Surabaya Utara langsung koordinasi dengan tim tracing di Surabaya pusat untuk melacak.

Begitu seterusnya. Untuk saat ini yang paling banyak tracing memang Surabaya Pusat karena banyak perkantorannya,” urai Feny.

Selain itu, Feny juga memastikan bahwa dengan semakin masifnya tracing yang dilakukan pemkot, akhirnya jumlah rapid tes dan swab tes di Kota Pahlawan juga semakin meningkat.

Berdasarkan data terbaru hingga, Rabu (8/7), total kumulatif rapid test mencapai 101.532 jiwa.

Rapid tes itu dilakukan oleh Pemkot Surabaya melalui Puskesmas, bantuan dari BIN, dan beberapa rumah sakit dan laboratorium rujukan pemeriksaan Covid-19.

“Makanya jumlahnya sangat banyak,” imbuhnya.

Sedangkan untuk total tes swab, total kumulatif sebanyak 24.975 jiwa. Dari angka tersebut,

Feny memastikan angka yang sudah keluar hasilnya sebanyak 24.659 jiwa, dan 7.159 pasien diantaranya terkonfirmasi atau positif, kemudian 17.297 orang sisanya negative, serta 203 orang invalid. “Jadi, prosentasenya yang positif 29,03 persen, dan yang negative 70,14 persen, kemudian invalidnya 0,82 persen,” pungkasnya.

840 ASN dan Keluarga Jalani Swab Upaya testing bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim terus ditingkatkan. Hingga Jumat (10/7), tak kurang dari 840 ASN beserta keluarga telah menjalani tes swab PCR di Rumah Pusat Observasi Covid-19 Provinsi Jawa Timur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Tes swab tersebut dilaksanakan secara bergelombang hingga tujuh tahap. Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai menuturkan, tes swab yang dilakukan kemarin merupakan tahap ke tujuh. Setiap gelombang, sasaran tes sebanyak 120 orang ASN. “Setiap ASN bisa mendapatkan kesempatan untuk tes swab dengan mengisi pendaftaran secara online,” tutur Aries.

Tidak hanya ASN, keluarga ASN yang diketahui reaktif juga diberi kesempatan untuk menjalani swab PCR di BPSDM.Tercatat telah ada 14 OPD yang telah melakukan swab. Di antaranya ialah Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Bina marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Biro Umum, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Balai PMKS Sidoarjo, UPT RSBL Pasuruan, DP3AK, Bakesbang, Distebaga Kerja, Dinas PU Ciptakarya dan Disperindag.

“Sesuai arahan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, bahwa ASN dan keluarganya diharapkan mendapat perhatian yang serius untuk dilakukan testing secara masif dikarenakan mereka melakukan pelayanan juga kepada masyarakat yang harus bebas dari covid-19. Sehingga, deteksi dini Covid-19

dapat dilakukan,” tutur Aries.

Bagi ASN yang diketahui hasil tesnya positif, mereka akan langsung diarahkan untuk menjalani isolasi di RS Lapangan Jalan Indrapura, Surabaya. Khususnya bagi ASN yang positiv Covid-19 tanpa gejala hingga gejala klinis ringan. Sementara jika ada yang bergejala sedang hingga berat, maka akan langsung dikordinasikan dengan tim yang menangani sisten rujukan di RS lapangan.

Sistem rujukan satu pintu atau one gate referral system yang dikembangkan Pemprov Jatim bersama Pangkogabwilhan II tersebut telah mengoneksikan data RS rujukan di Jatim. Baik ketersediaan Ruang Isolasi Khusus (RIK), ruang isolasi bertekanan negatif, ruang isolasi tanpa tekanan negatif, ICU hingga ketersediaan ruang HCU. “Kami akan terus melakukan kordinasi dengan RS Lapangan terkait hasil testing yang sudah dilakukan kepada para ASN di lingkungan Pemprov Jatim,” tutur mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim tersebut.

Sebelumnya, perkembangan tracing dan testing di lingkungan OPD Pemprov Jatim per 3 Juli lalu telah ditemukan 98 ASN yang terkonfirmasi positif. Sebelumnya, para ASN yang telah dilakukan rapid test ditemukan sebanyak 511 orang yang reaktif. Dari jumlah tersebut, 434 orang diantaranya telah melakukan swab dan 77 orang masih menunggu antrean. “Total yang negatif 266 orang dan positif 98 orang. Sembuh 20 orang, dalam perawatan 78 orang dan yang menunggu hasil swab 70 orang,” tutur Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Para ASN yang terkonfirmasi positif maupun reaktif tersebut telah menjalani perawatan maupun isolasi. Mereka dilayani di RS Lapangan, BPSDM sebagai Rumah Pusat Observasi Covid19, isolasi mandiri dan di RSUD Dr Soetomo. Satu orang juga melakukan isolasi di hotel dan satu melakukan isolasi di Sidoarjo. [iib.tam]

Blusukan ke Gang Sempit l

Sambungan hal 1

kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu rutin blusukan ke perkampungan dan gang-gang kecil di berbagai penjuru kota.

Akhir pekan ini, Minggu (12/7), Wali Kota Risma didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), petugas Linmas, Satpol PP hingga jajaran kepolisian keliling di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Rungkut.

Dengan berbekal megaphone sambil dibonceng sepeda motor, ia bersama rombongannya ini memulai blusukannya dari rumah dinas Wali Kota Surabaya menuju Keputran Selatan lalu menuju ke Pasar Pakis, kemudian berjalanjut ke Jalan Girilaya.

Lalu masuk Pasar Krempyeng Putat Jaya, Pasar Mbok Abang, Banyu Urip Kidul gang V, Banyu Urip Kidul gang VI, Simo Gunung Kramat Timur, Simo Kwagean Kuburan, Jalan Simo Kwagean, Petemon gang III, Petemon Kuburan, Pasar Ghanok, Petemon Kuburan gang III, kedung anyar, kedung doro, mangkunegara, dan Jalan raya Kembang Kuning.

Setelah keliling ke gang-gang kecil di Kecamatan Sawahan, kemudian blusukan itu dilanjutkan ke wilayah Rungkut. Di wilayah ini, rombongan Wali Kota Risma ini masuk melalui Jalan Kedung Baruk, Kedung Asem, Rungkut Lor, Rungkut Kidul, Pasar Soponyono, Pasar Paing, dan beberapa tempat lainnya.

Selama blusukan ke kampung-kampung dan gang-gang kecil itu, suaranya melalui megaphone selalu menggema mengingatkan warga untuk selalu menggunakan masker dan jaga jarak. Bahkan, ketika menemui warga atau anak-anak yang tidak menggunakan masker, ia pun langsung meminta stafnya untuk memberikannya masker. Ia pun langsung meminta warga tersebut untuk menggunakannya.

“Ayo dipakai maskernya, Bapak-Ibu…tolong dipakai masker, masih banyak yang dirawat di rumah sakit. Tolong jangan ditambah lagi. Tolong gunakan masker, Rungkut ini masih banyak yang kena, tolong jangan ditambah lagi,” kata Wali Kota Risma yang selalu diulang-ulang dan nyaris tanpa henti ketika blusukan ke gang-gang kecil itu.

Menurut Wali Kota Risma, ia terus melakukan sosialisasi ke warga Kota Surabaya supaya bisa care dan sadar bahwa pandemi ini belum selesai.

Karenanya, ia meminta warga untuk selalu hati-hati dan selalu mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. “Saya mencoba mengetuk hati warga Kota Surabaya dengan sosialisasi warga ke kampung-kampung,” tegasnya. [iib]

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjukkan salah satu produk UMKM di Jatim.

Koperasi di Jatim Harus Percepat Transformasi Digital l

Sambungan hal 1

beradaptasi ke layanan digital, “ ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/7).

Khofifah mengakui, memang tidak mudah melakukan perubahan secara cepat. Namun, Khofifah optimistis koperasi di Jawa Timur mampu melakukan hal tersebut karena merupakan tuntutan wajib di era sekarang.

Khofifah memaparkan, bagi roda perekonomian Jawa Timur, koperasi dan umkm memegang peranan sangat penting. Lebih dari 50 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim disumbang oleh koperasi dan umkm. Jumlah koperasi aktif

di Jatim tercatat ada sebanyak 21 ribu koperasi dan 9,78 juta umkm.

“Jadi memang potensi koperasi di Jatim ini sangat luar biasa.

Tidak ada pilihan lain selain sesegera mungkin bangkit dan beralih seluruh aktivitas ke ranah digital. Agak gagap diawal adalah hal biasa. Intinya, koperasi harus adaptif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif,” imbuhnya.

Dalam momen peringatan Hari Koperasi Nasional ke 73 tahun 2020 ini, Khofifah juga mengajak pelaku koperasi dan UMKM untuk mencari celah dan menangkap berbagai peluang baru ditengah pandemi Covid19. Khususnya koperasi yang bergerak di sektor riil seperti ko-

perasi produksi, jasa, pemasaran dan sektor riil lainnya. Langkah ini, lanjut Khofifah menjadi salah satu strategi bagi koperasi untuk tetap eksis ditengah pandemi dan persaingan global.

“Banyak peluang yang bisa ditangkap dan dieksekusi sehingga bisa memperoleh peluang berlipat. Koperasi harus buat produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Jemput bola, jangan tunggu bola datang,” tuturnya.

Lebih jauh Khofifah berharap Koperasi dapat berperan menjadi buffer (penyangga) kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dengan menjadi jaring penyelemat UMKM-UMKM agar bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. [tam]

Halaman 11

Forkopimda Jatim Gerak Cepat Terjunkan Tim Kuratif ke Pondok Gontor Sambungan hal 1 santri yang terkonfirmasi positif, melakukan tes cepat hingga melakukan tracing.

Oleh sebab itu upaya yang telah dilakukan dengan ditambah pemberian bantuan yang diserahkan hari ini, diharapkan santri, ustadz dan ustadzah serta pengurus pesantren kian ketat melakukan penegakan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan covid-19.

“Pondok Modern Darussalam Gontor telah membuktikan bahwa mereka adalah pesantren yang tangguh.

Kami mengapresiasi bahwa upaya menjalankan protokol kesehat­an sejatinya sudah dilakukan, bahkan santri yang kembali ke sini sudah dilakukan pengecekan kondisi kesehatan,” kata Khofifah.

Selain itu santri di pesantren juga sudah dibiasakan memakai masker, menerapkan physical distancing dan memperbanyak mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Khofifah mengatakan bahwa Forkopimda Jatim mendukung bagimana upaya perlindungan pada santri, pengajar dan pengasuh pesantren bisa terus dilakukan, salah satunya dengan pengiriman bantuan ini.

“Oleh sebab itu kami silaturrahim ke pengasuh Pondok Modern Gontor untuk sama sama mencari solusi agar perlindungan pada santri dan semua elemen di pesantren supaya bisa berjalan dengan baik. Kami bergotong royong mengatasi masalah ini agar kita bisa segera keluar dari pandemi,” tegas Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jatim ini menegaskan bahwa pandemi ini dihadapi oleh 216 negara di dunia.

Dan saat ini vaksin dari covid-19 ini belum ditemukan.

Karenanya ia kembali mengingatkan agar seluruh elemen di pondok pesantren dan masyarakat luas untuk terus menegakkan protokol kesehatan.

Menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Dengan begitu maka penularan covid-19 bisa diminimalisir. Dalam kesempatan ini, bantuan yang diserahkan ke Pondok Gontor adalah 10.000 kotak masker dan 1.500 alat rapid test dari gubernur.

Kemudian juga diserahkan bantuan berupa 1 ton beras, 150 kilogram gula pasir, dan 150 liter minyak goreng bantuan dari kapolda Jatim. Selain itu juga 2.000 kotak masker dan 50 thermo gun dari Pangdam V Brawijaya serta 10.000 pcs masker dan sebanyak 100 paket sembako dari Pemprov Jatim.

Khofifah menegaskan, bahwa semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan Covid-19 di Jatim tidak akan bisa maksimal jika tidak ada dukungan dari semua pihak dan masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta agar pihak ponpes baik pengasuh dan santri juga ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Semua upaya telah dilakukan pemerintah, kami mohon dukungannya, semua ikut serta menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Di sisi lain hal serupa juga disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran. Ia menyebutkan bahwa Forkopimda Jatim dengan formasi lengkap sowan ke pengasuh pondok Gontor untuk memberi bantuan. Dengan harapan upaya yang dilakukan bisa efektif dan terukur dalam memutus rantai penyebaran covid-19.

“Hari ini kami forkopimda Jatim berkunjung ke Pondok Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor 2 untuk memberi dukungan. Kemarin tim kuratif sudah turun begitu juga dengan Dokkes Polda dan Kodam juga sudah turun ke sini untuk memberikan bantuan agar langkahlangkah yang tepat dapat kita maksimalkan,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran. l

Siapkan Gedung Satgas Sebagai bentuk keseriusan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, Pondok Modern Darussalam Gontor me­nyiapkan gedung untuk Kantor Pusat Satgas Covid-19 Gontor. Gedung yang ditetapkan adalah Gedung Kantor Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM).

Gedung tiga tingkat yang memiliki puluhan ruang ini akan pusat koordinasi Satgas. Ruangan - ruangan gedung ini juga akan digunakan oleh tim-tim Satgas, seperti Tim Protokol, Tim Logistik, Tim Pencegahan, dan Tim Penanganan.

Terkait upaya - upaya yang telah dilakukan, Wakil Ketua Satgas Covid-19 Gontor mengatakan, pihaknya telah melakukan Protokol Kesehatan secara intensif, melakukan lockdown, serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak - pihak terkait.

“Sejak munculnya virus, kita telah menerapkan Protokol Kesehatan. Seluruh santri dan guru diwajibkan mengikuti Protokol Kesehatan yaitu memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan rajin mencuci tangan serta wudhu’.

Pondok juga melakukan pengecekan suhu badan dan penyemprotan disinfektan,” ungkap Dr Adib Fuari Nuriz, Wakil Ketua Satgas sekaligus Juru Bicara.

“Saat ini, kita terus meningkatkan Protokol Kesehatan.

Satgas juga melakukan kerjasama dan komunikasi dengan Pemprov Jatim dan Ponorogo, Satgas Provinsi dan Kabupaten, dan beberapa pihak terkait lainnya,” tambah Jubir.

Lebih lanjut, Jubir Satgas mengatakan, sebenarnya Protokol Kesehatan telah dilakukan sejak lama, yaitu semenjak pandemi muncul. Oleh Pondok, perkuliahan dilakukan secara daring, aktifitas santri dikurangi, gizi dan vitamin santri ditambah, serta dilakukan lockdown.

Untuk “lockdown”, Santri Pondok Gontor sudah tidak asing dengan istilah itu, karena pada dasarnya Pondok memberlakukan disiplin ketat dimana santri tidak boleh keluar masuk kampus kecuali dengan izin Bagian Keamanan Pondok dan Pengasuhan Santri. Sekarang pun para santri tidak kaget, terbiasa, dan siap dengan “lockdown”.

Pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pondok Gontor mendapat banyak masukan, motivasi, dan support baik materiil maupun moril dari berbagai pihak, diantaranya yaitu dari Gubernur Jatim, Pangdam/V Brawijaya, Kapolda Jatim, Bupati Ponorogo, Dinkes Ponorogo, hingga Polres Ponorogo dan Kodim/0802 Ponorogo. [tam.yan]

Hilangkan Rasa Angker dan Serem, Tidak Ada Keluarga Pasien yang Protes l

Sambungan hal 1

saat ini tidak ada keluarga pasien yang protes dan mengeluh. “Sampai saat ini belum yang ada protes ataupun mengeluh.

Yang jelas, apabila mengantar pasien, hanya lampu asesoris bagian luar dinyalakan. Untuk yang di dalam ambulans tidak.

Kita matikan sesuai SOP dan pakai lampu biasa,” kata Dudung Dwi Anto.

Bagi para pengemudi ambulans, hiasan lampu asesoris yang menyala warna-warni itu sangat menghibur di kala dalam keadaan kosong berangkat

menjemput atau sepulang dari mengantar pasien. Sehingga stres kerja yang kadang kala datang, saat suasana sepi di dalam mobil ambulans bisa hilang dengan hiburan sorot lampu tersebut, ditambah dentuman musik yang ada.

“Terpenting lagi adalah ketika antar pasien dengan tepat waktu dan pasien serta keluarga pasien nyaman di dalam ambulans,” jelasnya.

Dudung mengaku bahwa modifikasi kendaraan tersebut dari kocek pribadinya. Ia pun merasa enjoy dan

bahagia lantaran terhibur. “Dari kantong pribadi saya sendiri. Waktu Ibu Direktur (RSUD) mengetahuinya, beliau tidak marah. Tapi malah mendukung,” kata Dudung Dwi Anto.

Dudung menjelaskan memasang 20 lampu di kendaraan ambulans sudah dianggap sebagai rumah kedua. Tak hanya lampu, ia juga menambahkan perangkat audio.

“Semuanya saya pasang sendiri dan habis sekitar Rp2 jutaan. Jika habis antar pasien, sampai rumah sakit,

dinyalakan semuanya. Untuk hiburan perawat, sopir dan karyawan lainnya.

Dan ini sudah seperti rumah kedua saya, karena saya juga sering tidur di ambulans,” ucap Dudung Dwi Anto.

Selama ini, ambulans tersebut khusus mengantarkan pasien yang akan dirujuk, baik ke RSUD Bangil maupun RSSA Malang. Pasien yang dirujuk bisa pasien umum maupun pasien covid-19.

“Ambulan ini khusus pasien yang akan dirujuk. Untuk jenazah ada sendiri mobilnya,” papar Dudung Dwi Anto. [*]

UTAMA

Senin Kliwon, 13 Juli 2020

Halaman 12

Forkas dan Kodam Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19 Surabaya, Bhirawa Membantu pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi Pandemi Covid-19, Para pengusaha Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur bekerjasama dengan Kodam V/Brawijaya menggelar aksi sosial dalam bentuk pemberian bantuan alat pelindung diri, Vitamin dan Perlengkapan kesehatan bagi masyarakat atau tenaga medis yang terdampak pandemi Covid 19 atau yang membutuhkan untuk pencegahan.

"Kami sangat apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan Forkas kepada kami. Nantinya akan kami salurkan ke jajaran anggota yang ada di lapangan," ungkap Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI, Widodo Iryansyah, S.Sos, MM. Pangdam, Widodo Iryansyah menambahkan selama ini jajaran anggota Kodam V/Brawijaya saat pandemi Covid-19 juga menjadi garda depan di masyarakat, terutama para Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Namun karena Babinsa ini rata-rata

sudah senior diatas 40 tahun dan menurut aturan kesehatan sangat rentan terhadap Covid-19, kemudian mereka diganti dengan yang lebih muda. "Untuk Babinsa usia diatas 40 tahun, kami tarik untuk dinas di dalam. Sementara yang di lapangan, kami tugaskan yang lebih muda, karena secara kesehatan memiliki imunitas yang lebih baik," tegasnya.

Menurut Ketua umum Forkas Jatim, Nur Cahyudi, adapun bantuan yang diberikan berupa 10 ribu Masker medis, 12 ribu Masker Non

Medis, 50 ribu Vitamin C, 500 Pasang Sepatu Booth, 1.500 Enzim dan 25 Set Disposable Bed. "Semoga aksi sosial Forkas Jawa Timur ini dapat membantu pemerintah Jatim dalam mencegah dan menanggulan-

gi pandemi Covid-19, sehingga ekonomi Jatim dapat segera bangkit," terangnya, Minggu (12/7).

Sementara itu acara serah terima barang bantuan tersebut dilakukan di markas Kodam V/Brawijaya,

Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI, Widodo Iryansyah, S.Sos, MM saat menerima bantuan dari Forkas Jatim untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 di Jatim.

Jalan Hayam Wuruk, Surabaya yang dihadiri oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jendral TNI, Widodo Iryansyah, S.Sos, MM dan didampingi oleh para perwira tinggi di lingkungan Kodam V/Brawijaya.

Dari Forkas Jatim hadir ketua umum, Nur Cahyudi didampingi para wakil ketua dan humas serta turut menghadiri juga Ketua Pembina Forkas Jatim, Alim Markus.

Donasi Forkas ini merupakan tahap ke V. "Tahap satu kami bagikan sembako ke masyarakat umum, tahap 2 melalui Polres Sidoarjo, tahap 3 melalui Polres Mojokerto, dan tahap 4 melalui Polda Jatim.

Sekarang giliran ke Kodam V Brawijaya," ujar Nur Cahyudi.

Donasi ini siap dilakukan bertahap dengan target bisa mencapai 10 tahap. Harapannya, donasi ini menjadi bagian dari kontribusi para pengusaha melalui Forkas Jatim dalam hal mendukung upaya pemutusan

penyebaran Covid-19 di Jatim.

Dalam kegiatan penyerahan donasi, Nur Cahyudi juga meminta peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan industri untuk melakukan test rapid bagi karyawannya harus ditinjau ulang, khususnya yang mewajibkan dilakukan secara mandiri.

"Seharusnya jangan dibebankan ke pengusaha, karena Covid-19 ini adalah musibah nasional jadi negara harus hadir," ujar Nur Cahyudi, saat ditanya tentang dimulainya kembali operasional perusahaan ditengah new normal.

Dengan kewajiban rapid test untuk memulai kembali kegiatan industri merupakan hal yang wajar ditengah pandemi covid 19 saat ini.

"Apalagi pemerintah mendorong ekonomi untuk tetap bergerak di tengah pandemi. Rapid test tentunya wajar, tapi jangan jadi beban perusahaan," katanya. [riq]

KILAS DAERAH

Ihsan Kholil/Bhirawa

Pembukaan TWA Kawah Ijen di era new normal ditandai dengan Pengguntingan pita peresmian bersama.

Bupati Malang HM Sanusi meninjau langsung karyawan PR Gudang Baru yang bekerja jalankan protokol kesehatan, di Keluarahan Penarukan, Kec Kepanjen.

Bupati Berikan Apresiasi PR Gudang Baru Jalankan Protokol Kesehatan Kab Malang, Bhirawa Pengusaha di wilayah Kabupaten Malang tidak sedikit yang telah mematuhi aturan protokol kesehatan kepada karyawannya. Karena itu dilakukan agar para karyawannya tidak tertular virus corona. Selain itu, para pengusaha juga ikut beperan dalam pencegahan penularan virus yang bisa menyebabkan kematian itu.

Bupati Malang HM Sanusi, Minggu (12/7), kepada Bhirawa mengatakan, dalam menghadapi Corona Virus Disesae (Covid-19), maka pencegahan dan penagangannya tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, tapi juga harus ikut serta masyarakat dan peran serta swasta. Karena tanpa ada peran masyarakat dalam pencegahan, tentunya penyebaran Covid-19 di kabupaten Malang akan semakin melaus. Berdasarkan data yang ada, warga Kabupaten Malang yang terinveksi terus bertambah, yang kini telah mencapai 324 orang.

"Jika masyarakat Kabupaten Malang tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, maka jumlah warga yang terinveksi akan semakin banyak. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat dalam berprilaku untuk patuhi protokol kesehatan," tegasnya. Untuk itu, masih dia tegaskan, pihaknya juga meminta kepada para pengusaha yang memiliki karyawan, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan kepada semua karyawannya. [cyn]

Taman Wisata Alam Kawah Ijen Kembali Dibuka Bondowoso, Bhirawa Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen yang terkenal dengan blue firenya itu telah resmi dibuka kembali pada, Sabtu (11/7) oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur secara simbolis di Paltuding, Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.

Hadir dalam pembukaan itu, Kepala Bakorwil V Jember, R. Tjahjo Widodo, Kepala Bidang KSDA Wilayah III, Setyo Utomo, Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat, Sekretaris Daerah Pemkab Bondowoso Syaifullah, Sekretaris Daerah Pemkab

Banyuwangi Ir. H Mujiono, Kapolres Bondowoso AKBP Erick Frendriz, serta sejumlah Kepala OPD dari dua kabupaten. Kepala Bakorwil V Jember, R. Tjahjo Widodo, menyampaikan pembukaan TWA Kawah Ijen pada kondisi tatanan pola kehidupan baru atau new normal ini hanya dibuka bagi wisatawan nusantara atau tidak untuk wisatawan mancanegara. "Untuk wisatawan mancanegara belum, jadi mungkin kawasan kita dulu," tuturnya.

Menurutnya, pembukaan wisata itu dipastikan harus memenuhi protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan

masker, wajib disediakan tempat cuci tangan, dan setiap pendaki wajib membawa hand sanitizer. Dan juga, jumlah pendaki per hari pun dibatasi hanya 225 orang atau 50% dari total kapasitas harian. "Namun tetap pesan Ibu Gubernur, bahwa harus tetep menjaga protokol kesehatan," urainya.

Kata Tjahjo, Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi juga menerapkan pendaftaran secara online. Tidak menggunakan karcis lagi. Yang mana telah di rencanakan, bahwa di pintu masuk TWA Kawah Ijen juga akan didirikan posko

kesehatan. Untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi emergency. "Dari BKSDA tadi akan mohon pada Pak Bupati Bondowoso dan Banyuwangi diharapkan ada pos kesehatan disini," terangnya. Kepala Bidang KSDA Wilayah III, Setyo Utomo, S.H., M.Si., menambahkan adapun tujuan dibukanya kembali TWA Kawah Ijen ini sebagai penggerak kembali roda perekonomian masyarakat.

Hingga semua pihak bahu membahu dengan mulai membiasakan menjalankan protokol kesehatan new normal sesuai anjuran pemerintah. [san]

Urban Farming Diminati, Permintaan Bibit Meningkat Surabaya, Bhirawa Meski Surabaya termasuk dalam kategori Kota Metropolitan, budidaya urban farming rupanya tetap diminati masyarakat. Hal itu terbukti berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Dalam tiap hari, permintaan bibit tanaman ke kantor DKPP yang berada di Jalan

Pagesangan II nomor 56 Surabaya, selalu ada.

Kepala DKPP Surabaya, Yuniarto Herlambang mengatakan, selama ini pihaknya terus memberikan pendampingan dan bantuan stimulan berupa bibit tanaman kepada warga yang berminat dalam budidaya tanaman melalui metode urban farming.

Baik itu berupa tanaman pangan

maupun hortikultura.

"Terkait urban farming, kita memberikan pendampingan dan bantuan stimulan kepada warga masyarakat untuk semakin memaksimalkan tanah pekarangannya, dengan tanaman pangan maupun hortikultura," kata Herlambang, Minggu (12/7).

Bahkan, pihaknya menyatakan, setiap hari permintaan bibit tanaman

ke kantor DKPP selalu ada. Baik itu permintaan bibit perorangan maupun kelompok. Namun, karena keterbatasan jumlah bibit, sehingga tidak semua permintaan itu difasilitasi.

"Kalau (permintaan) banyak mungkin kita survei dahulu, apakah cocok lahannya, tapi kalau sedikit pasti kita beri. Permintaan terus meningkat," katanya. [iib]

Alokasikan Rp819 Miliar untuk Tangani Covid-19 di Surabaya Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya mencapai Rp 819 miliar. Alokasi anggaran ini berbanding lurus dengan kerja keras Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang all out dan tak kenal lelah dalam menangani pandemi global ini.

Anggaran ini berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Surabaya, hingga bantuan dari pihak swasta atau CSR. Perencanaan hingga realisasi anggaran ini selalu didampingi jajaran kejaksaan, kepolisian, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur, dan Inspektorat Surabaya. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya yang sekaligus Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan, mengatakan dalam rangka menangani Covid-19 ini, Pemkot Surabaya memfokuskan anggaran pada dua sektor, yaitu Jaring Pengaman Sosial dan sektor kesehatan. Di dua sektor ini, total anggarannya sebesar Rp 819 miliar atau Rp 819.521.262.040. “Anggaran ini untuk penanganan Covid-19 hingga Juli 2020, sehingga anggaran ini sudah ada yang terealisasi dan untuk Bulan Juli sudah siap direalisasikan,” tegas Hendro. (Rincian realisasi dan yang siap direalisasikan bisa dilihat di infografis).

Menurutnya, anggaran Rp 819.521.262.040 itu berasal dari APBN sebesar Rp 552.862.025.000, kemudian dari APBD Provinsi sebesar Rp 49.657.000.000, lalu dari APBD Surabaya sebesar Rp 136.246.514.992, dan dari CSR sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 setara dengan Rp 60.160.162.048, ditambah pula dengan pelayanan mobil BIN dan BPNPB berupa rapid tes dan swab tes setara dengan Rp 20.595.560.000.

“Anggaran ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah jika sampai Bulan Juli pandemi ini belum selesai,” kata dia.

Hendro memastikan bahwa alokasi anggaran ini tersalurkan melalui beberapa program. Khusus Jaring Pengaman

Sosial, pemkot mendapatkan bantuan dari APBN berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 43.499 keluarga tidak mampu yang dalam satu keluarga tersebut terdapat ibu hamil, lansia, anak sekolah, dan/atau disabilitas.

PKH ini diberikan sejak Januari-Desember dan direalisasikan per triwulan.

Ada pula program sembako dari Kemensos (Bantuan Pangan Non Tunai/ BPNT) yang diberikan kepada 111.961 keluarga tidak mampu dengan nominal sebesar Rp 150 ribu per bulan pada Bulan Januari dan Februari. Kemudian, sejak Bulan Maret dan seterusnya sebesar Rp 200 ribu per bulan. Di samping itu, ada juga Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada 166.394 keluarga sebesar Rp 600 ribu per bulan. “Pemkot juga mendapatkan bantuan dari Presiden berupa sembako yang diberikan kepada 10 ribu keluarga, yang nilainya setara dengan Rp 1.595.000.000,” kata dia.

Sedangkan bantuan dari APBD Provinsi berupa top up program sembako (BPNT) yang diberikan kepada 93.673 keluarga penerima Program Sembako Kemensos sebesar Rp 100 ribu per bulan. Ada juga bantuan dari APBD Provinsi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 38.198 keluarga sebesar Rp 200 ribu per bulan. Bahkan, pemkot juga mendapatkan bantuan dari CSR berupa sembako sebanyak 108.170 paket. “Jadi, total anggaran dari sektor jaring pengaman sosial sampai dengan rencana Bulan Juli sebesar Rp 577.090.962.405,” tegasnya.

Selanjutnya dalam sektor kesehatan, pemkot mendapatkan bantuan dari APBN berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat dan masker N95. Pemkot juga mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat dan masker N95. “Kalau dari APBD Surabaya, kami sudah sediakan anggaran sebesar Rp 136.246.514.992, dan realisasi sampai dengan Bulan Juni sebesar Rp 52.992.170.639 dan rencananya Bulan Juli realisasi sebesar Rp 83.254.344.353,” kata Hendro.

Menurutnya, anggaran ini untuk biaya pelayanan kesehatan bagi pasien Covid19, penyediaan obat, sarana kesehatan, penyediaan rumah isolasi dan sarana prasarananya, thermo gun, desinfektan, kelengkapan pelindung diri berupa baju hazmat, kacamata goggle dan masker, bilik sterilisasi serta pengadaan wastafel.

Hendro juga menjelaskan tentang berbagai bantuan dari CSR dalam bidang kesehatan, seperti alat rapid tes, swab tes, dan berbagai alat kesehatan lainnya.

Disamping itu, ada pula bantuan pelayanan rapid tes kepada 34.876 orang dan tes swab kepada 8.731 orang yang dilakukan oleh mobil BIN dan BPNPB pusat. “Jadi, total anggaran dari sektor kesehatan, baik yang preventif maupun kuratif sampai dengan rencana Bulan Juli sebesar Rp 242.430.299.635,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari memastikan bahwa semua bantuan CSR yang berasal dari masyarakat langsung dimasukkan datanya ke aplikasi internal ins-

pektorat, sehingga dia bisa mengetahui ketersediaan bantuan tersebut secara update. Kemudian, bantuan tersebut dikapitalisasikan dan totalnya hingga 30 Juni 2020, setara dengan nilai Rp 60.160.162.048. “Bantuan dari CSR ini rutin kita publikasikan di website: surabaya.go.id dan selalu kami laporkan kepada DPRD Surabaya,” kata Basari.

Ia juga memastikan bahwa sejak awal penganggaran hingga realisasi anggaran penanganan Covid-19 ini, selalu dimonitor atau didampingi oleh jajaran kejaksaan, kepolisian, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur, dan Inspektorat.

Hal ini penting untuk memastikan penyalahgunaan anggaran. “Dan Alhamdulillah hingga saat ini lancar semuanya tanpa kendala,” imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono memastikan bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Kota Surabaya sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bahkan, pengalokasian itu sudah sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2020 serta Instruksi Mendagri nomor 1 Tahun 2020 terkait refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. “Jadi, tidak ada prosentase atau batas minimal anggaran yang harus digunakan untuk penanganan Covid-19 ini. Dan Alhamdulillah di Surabaya bantuan dari CSR sangat banyak, sehingga tentu sangat membantu kami,” pungkasnya. [adv]