binder14jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Kliwon, 14 JANUARI 2021

Penerima Vaksin Dikabari Lewat SMS

Jadi Tempat Vaksin Perdana, Grahadi Dilengkapi Dua Ruang Mini ICU Pemprov, Bhirawa Pejabat maupun tokoh di Jatim sudah menyatakan diri siap menerima vaksin Covid19 yang akan digelar untuk pertamakalinya hari ini Kamis (14/1) di Grahadi. Para penerima vaksin akan menerima pemberitahuan melalui SMS. Salah satu pejabat yang sudah menerima SMS adalah Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi.

Sebelumnya Pemprov Jatim mengusulkan beberapa nama seperti Wagub Emil, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta untuk menerima vaksin Covid-19.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono belum bisa memastikan nama-nama yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan untuk diberi vaksinasi. Termasuk dirinya pun  ke halaman 11

Tahapan Vaksinasi Meja pertama pendaftaran Meja kedua pengecekan Meja ketiga vaksinasi Meja keempat observasi setelah menerima vaksin

Tak Sama dengan Tahun Lalu, Dana BST Jadi Rp 300 Ribu

Trenggalek,Bhirawa Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) diperpanjang hingga bulan April 2021. Namun besarannya tidak sama seperti tahun 2020.

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati Melalui Kepala bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial Suparlan mengatakan sesuai dengan pidato Menteri Sosial Tri Rismaharini bahwa, Bantuan

Oky abdul sholeh/bhirawa

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak (tengah baju putih) bersama Forkopimda Jatim dan Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi saat simulasi vaksinasi di ruang mini ICU Gedung Grahadi. Kamis (14/1).

Vaksin Didistribusikan, Cold Storage Harus Disiapkan Dinkes Jatim, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mulai mendistribusika Vaksin Sinovac ke tiga daerah, Rabu (13/1). Tiga daerah terse-

but yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Hal ini sebagai persiapan vaksinasi di Jatim yang dilaksanakan pada Kamis (14/1) besok.

 ke halaman 11

MITRA

Sandarkan pada Agama

KURANG lebih empat tahun lamanya, Drs Muh Hamka MMPd menakhodai SMKN 1 Bondowoso.

Selama kurun waktu itu, banyak yang sudah dilakukan Hamka, panggilan karibnya. Satu diantaranya menata keuangan internal sekolah.

Maklum saja, sekolah yang di pimpin Hamka ini merupakan sekolah kejuruan tervaforit yang ada di Kota Tape Bondowoso. Bahkan sekolah ini selalu menjadi ikon penerima penghargaan baik level lokal, regional maupun dilevel nasional.

Sejak pertama Drs Muh Hamka MMPd  ke halaman 11

Sentil

Penerima Vaksin Dikabari Lewat SMS - Yang pertama itu selalu berkesan Tak Sama dengan Tahun Lalu, Dana BST Jadi Rp 300 Ribu - Tapi nikmatnya tetap sama Komisi D Gelar Hearing Mediasi Buruh PT. GK - Memperjuangkan nasib

Sekretaris Dinkes Provinsi Jatim Sekretaris Dinkes Jatim, Hertanto menjelaskan bahwa pendistribusian vaksin ini telah sesuai dengan arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada saat rapat bersama Plt Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo pada Selasa (12/1/2021).

Namun untuk menyesuaikan kapasitas Cold Storage di tiga daerah tersebut, maka vaksin dikirim secara bertahap. “Al ke halaman 11 Oky abdul sholeh/bhirawa

Petugas Kesehatan mengangkat box kardus berisi vaksin Covid-19 menuju cold storage saat distribusi tahap pertama di Gudang Farmasi Dinkes Surabaya, Rabu (13/1).

Hampir Dua Pekan Isolasi

Sekdaprov : Gubernur Khofifah Sehat Pol

Pemprov, Bhirawa Dua pekan sejak 2 Januari lalu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Jalan Imam Bonjol, Surabaya.

Berbagai aktfitas dilakukannya mengisi hari-hari selama isolasi mandiri. Termasuk di dalamnya melaksanakan tugastugas gubernur secara virtual.

Gubernur Jatim H i n g g a k e m a r i n , Khofifah Indar Parawansa Rabu (13/1), masa karantina Gubernur Khofifah belum usai. Kendati pada 9 Januari lalu Gubernur Khofifah melalui akun instagram pribadinya menyatakan telah melakukan  ke halaman 11

Kapolda Jatim Siap jadi Penerima Vaksin Covid-19 Polda Jatim, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menegaskan dirinya siap menjadi penerima vaksin Covid-19.

Kesiapan itu setelah adanya pendistribusian ribuan Vaksin Sinovac yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim ke tiga daerah di Surabaya Raya, Rabu (13/1).

“Saya siap menerima vaksin Covid-19. Ini saya lakukan se-

bagai contoh kepada masyarakat Jatim, bahwa vaksinasi ini aman,” kata Irjen Pol Nico Afintas saat di Kantor PWNU Jatim.

Alumnus Akpol 1992 ini menjelaskan, dirinya akan menjadi salah satu penerima vaksin Covid-19 yang rencananya dilakukan Kamis (14/1).

Pihaknya mengaku pemberian vaksin ini dilakukannya bersama

19 tokoh di Jatim, diantaranya Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak; Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto dan Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin.

“Intinya kesiapan kami menerima vaksin ini merupakan bentuk dukungan menekan angka  ke halaman 11

Ist

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afintas usai berkunjung di Kantor PWNU Jatim, Rabu (13/1).

Menjawab Kekhawatiran Penyebaran Covid-19 pada Ibu Menyusui

Belum Ada Laporan Penularan Melalui ASI dan Ibu Hamil Menularkan Virus ke Janin

Sejak virus corona atau Covid-19 ini mewabah, banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di masyarakat. Termasuk cara penyebarannya. Utamanya bagi ibu hamil dan menyusui, yang khawatir akan menularkan positif Covid-19 melalui persalinan atau saat memberikan air susu ibu (ASI).

Wiwit Agus P, Kab Probolinggo Mengenai permasalahan ini, juru bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, dr Dewi Vironica mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penelitian yang melaporkan bahwa virus Covid19 dapat menular melalui ASI. Namun untuk ibu menyusui dengan status positif Covid-19 ada beberapa hal yang harus diperhati-

kan, karena penularan dapat terjadi pada saat proses menyusuinya.

Menurut Dewi, untuk bayi yang termasuk kriteria kontak erat risiko tinggi, saat ibu melahirkan, maka bayi tidak rawat gabung, terpisah dari ibu di ruang isolasi Covid-19.

ASI dapat diberikan kepada bayi dalam bentuk ASI perah.

“Pompa ASI yang dipakai hanya untuk satu ibu tersebut dan setelah dipakai harus dilakukan pembersihan. Kebersihan perala-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Dinkes Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi menyusui dengan benar agar Covid-19 tak menular melalui ASI.

tan untuk pemberian ASI perah harus diperhatikan. Dukungan kesehatan mental dan psikososial diberikan untuk ibu dan keluarga,” jelasnya.

Dewi menambahkan, bayi akan dimonitor ketat dan di follow up hingga dipulangkan setelah 14 hari. Jika bayi menunjukkan gejala, bayi dirawat sebagai PDP di UPIN isolasi khusus Covid-19.

“Perawatan bayi dipisah dari ibu, sampai ibu dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat (sesuai kriteria yang berlaku),” katanya.

Hingga saat ini, belum ada laporan ilmiah yang membuktikan bahwa ibu hamil yang  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

Halaman 2

Wali Kota Serap Aspirasi Warga dan Buka Usulan Pemkot Madiun, Bhirawa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Patihan juga sarat usulan.

Berbagai usulan mengemuka dari warga. Kendati hanya dihadiri ketua RW dan perwakilan masyarakat lain, usulan yang diberikan cukup mewakili masyarakat Kelurahan Patihan secara keseluruhan.

Sebab, kegiatan sudah didahului dengan pra musrenbang yang diikuti ketua RT. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan menyebut setiap usulan prioritas wajib dimasukkan. Bah-

kan, orang nomor satu di Kota Madiun itu juga meminta untuk membuka usulan prioritas tahun lalu yang belum terealisasi. Harapannya, semua usulan masyarakat tertangani secara tuntas. ‘’Usulan tahun lalu coba dibuka lagi. Mana-mana yang belum dan itu prioritas tolong dicek lagi. Saya ingin semua terfasilitasi,’’ kata Wali Kota, Rabu (13/1).

Bahkan, Pemerintah Kota Madiun juga sudah bergerak untuk merealisasikan rehab jembatan patihan. Pembangunan jembatan bakal dicover pemerintah pusat. Detail

Engineering Design (DED) jembatan juga sudah jadi. Wali kota meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Jembatan bakal dibangun yang lebih kuat ke depan. ‘’Jembatan tidak usah diusulkan. Pemerintah pusat yang akan membangun.

DED-nya juga sudah jadi,’’tegas Wali Kota memberikan penjelasan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga tak lupa mengingatkan warga pentingnya protokol kesehatan. Apalagi, kasus Covid-19 tengah meningkat kini. Tak hanya di Kota Madiun.

Tapi memang meningkat secara nasional. Kota Madiun juga masuk dalam sebelas daerah yang wajib menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur. Karenanya, wali kota mengajak untuk semakin disiplin menjaga diri, keluarga, dan sesama dari Korona. ‘’Korona ini ada dan berbahaya. Sudah banyak cerita tentang itu. Banyak temanteman pejabat saya yang meninggal. Jangan diremehkan dan harus selalu waspada,’’ pungkasnya. [dar]

sudarno/bhirawa

Tampak Walikota Madiun, Maidi (tengah) menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Rabu (13/10).

Wali Kota Hadi Bakal Jadi Penerima Vaksin Pertama

Probolinggo, Bhirawa Rencana vaksinasi Covid-19 pada 14 Januari untuk kepala daerah dan tokoh masyakat di Kota Probolinggo, urung dilakukan. Sebab, vaksin dijadwalkan baru sampai di Kota Probolinggo pada Februari. Demikian pula dengan ketua DPRD kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo: saya siap divaksin pertama kali.

Bupati Jombang saat mengunjungi orang tua korban tenggelam Dam Jetis di Gang Buntu, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa sore (12/01).

istimewa

Bupati Mundjidah Wahab Kunjungi Orang Tua Korban Tenggelam Dam Jetis Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengunjungi orang tua korban tenggelam Dam Jetis di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa sore (12/01).

Tiba di kediaman korban yang berada Gang Buntu Desa Mancilan ini, Bupati disambut orang tua, kakak korban dan sejumlah anggota keluarga. Kedatangan Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Kominfo Jombang dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, serta Camat Mojoagung, Jombang.

Kepada keluarga korban, Bupati berharap agar tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. ”Saya berharap orang tua dan keluarga bisa sabar dan tabah karena semua sudah menjadi takdir Allah SWT,” ucap Bupati saat bertemu orang tua korban.

Ditambahkan Bupati, bahwa Pemkab Jombang melalui BPBD Kabupaten Jombang telah menerjunkan tim relawan untuk mencari keberadaan korban hingga 7 hari.

“Kami sudah mencari dengan maksimal, jadi setelah ini pencarian akan dilakukan, melalui pemantauan darat oleh para relawan. Untuk

pencarian di sungai sudah distop karena sudah tujuh hari pencarian,” kata Bupati Jombang.

Pada kesempatan ini, Bupati Jombang berharap kepada masyarakat yang berada di aliran sungai, agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain di sungai agar tidak terjadi musibah yang sama.

“Kalau sudah musim hujan sungai meluap, jadi para orang tua harus mewaspadai anak-anaknya agar tak mandi atau bermain di sungai karena bahaya,” pesan Bupati.

Sekadar diketahui, seorang remaja bernama Angga Septa Sugiono (14),

putra kedua pasangan Ausnit Wijono dan Winarti asal Gang Buntu Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dikabarkan tenggelam di Dam Jetis Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Rabu sore (06/01). Korban diduga tidak bisa berenang saat bermain air di sekitar dam.

Upaya pencarian yang dilakukan warga bersama Tim SAR Jombang hingga Selasa (12 Januari 2021) belum membuahkan hasil. Pencarian sudah dilakukan meluas tidak hanya di sekitar Dam Jetis, namun hingga Dam Yani yang masuk wilayah Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. [rif]

Tahun 2021, DLH Jatim Miliki Dua Inovasi

Pemprov, Bhirawa Pada tahun 2021 meskipun ditengah pendemi Covid-19, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa TImur (DLH Provinsi Jatim) memiliki dua inovasi, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah dan aplikasi layanan laboratorium lingkungan atau disebut Silabi.

Plt Kepala DLH Provinsi Jatim, Sinarto SKar menyampaikan, upaya inovasi berbasis sistem informasi tentang data pengelolaan sampah di wilayah provinsi Jatim berlatar belakang data hasil pengelolaan sampah merupakan salah satu data yang sangat penting khususnya dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Seiring dengan meningkatnya volume sampah di Provinsi Jatim, maka diperlukan sebuah akses informasi yang mudah, cepat dan tepat dalam mengetahui hasil pengelolaan sampah di tiap-tiap wilayah Kab/Kota di Jawa Timur.

Untuk memudahkan hal tersebut maka DLH Jatim membuat sebuah inovasi berbasis sistem informasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah yang nantinya bisa diakses melalui website atau mobile phone app.

“Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan setiap orang/stakeholder untuk menyampaikan dan mengakses informasi data pengelolaan sampah menjadi lebih cepat serta mendukung keterbukaan publik terhadap akses data hasil pengelolaan sampah di wilayah Jawa Timur,” katanya, kemarin, Selanjutnya, dikatakannya, manfaat dan hasil yang didapatkan yaitu berupa Ketepatan Data karena Pengelola Kegiatan Mendata sesuai wilayah masing-masing (Kab.Kota) sehingga data yang didapatkan dipastikan tepat.

Begitupula adanya Validitas Data dikarenakan data yang dipublikasikan dapat dipastikan valid,

KILAS BIROKRASI

Komjen Polisi Drs Listya Sigit Prabowo Calon Kapolri yang Diusulkan Presiden Ke DPR RI Jakarta, Bhirawa Komjen Polisi Drs. Listya Sigit Prabowo adalah nama calon Kapolri yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Surat Presiden ber nomor R-02/Pres/01/2021 tersebut disampai kan oleh Mensesneg Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di ruang kerjaSenayan-Jakarta, Rabu (13/1).

“Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan calon Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen (Pol) Drs. Listya Sigit Prabowo Msi. Untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan Maharani. Dalam acara itu Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Achmad, Rachman Gobel dan Aziz Syamsudin.

Menurut Puan, pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir. Maka perlu diangkat Kapolri yang baru, sesuai ketentuan dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan, bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan. Persyaratan itu meliputi syarat administratif, kompetensi, profesionalitas dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UU 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. [ira]

karena telah dilakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum dipublikasi.

“Serta Kecepatan Informasi, dikarenakan juga stakeholder dapat memperoleh informasi terkait hasil pengelolaan sampah dengan lebih cepat dan efisien,” tambahnya.

Selanjutnya terkait inovasi Silabi, Sinarto menjelaskan, merupakan upaya inovasi berbasis sistem informasi dalam pelayanan uji kualitas lingkungan oleh UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan DLH Provinsi Jatim.

Berawal dari sejak pandemi COVID-19 muncul, lanjut Sinarto, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus.

“Hal ini mendorong untuk lebih gencar dalam menerapkan langkah pencegahan dasar COVID-19, dengan menerapkan menerapkan sosial dan physical distancing,” katanya. [rac]

“Sementara ini, rencana vaksinasi pada kepala daerah dan tokoh masyarakat tanggal 14 Januari diundur. Sebab, vaksin dijadwalkan baru datang pada bulan Februari 2020,” terang Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB (DKP2KB) Kota Probolinggo dr Nurul Hasanah Hidayati, Rabu (13/1).

Menurutnya, memang direncanakan Wali Kota Probolinggo akan divaksin pertama kali pada 14 Januari di kota.

Yaitu tepat sehari setelah vaksin Covid-19 untuk Presiden RI Joko Widodo dilakukan. Namun, ternyata vaksin baru tiba di Kota Probolinggo pada Februari. Sehingga, otomatis rencana itu tidak bisa dilakukan dan harus ditunda.

Dokter Ida (panggilan dr Nurul Hasanah Hidayati) menjelaskan, informasi tentang kedatangan vaksin pada bulan Februari disampaikan melalui surat dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. Dalam surat itu disebutkan, vaksin akan tiba di Kota Probolinggo pada Februari. Namun, tidak ada kepastian tanggal berapa.

Mengenai sasaran vaksinasi pertama, menurut dr. Ida, ada 10 orang. Salah satunya Wali Kota Probolinggo masuk di dalamnya. Sepuluh orang itu akan di-screening terlebih dahulu, baru kemudian divaksin. Proses screening tidak menunggu saat dilaksanakan vaksinasi. “Proses screening ini sambil berjalan saja,” terangnya.

Berdasarkan data DKP2KB Kota Probolinggo, total sasaran vaksinasi Covid-19 di kota mencapai 144.967 orang. Dengan total 2.233 tenaga kesehatan masuk dalam proses vaksinasi tahap pertama. Rencananya pada tanggal 13 Januari, Presiden Joko Widodo akan divaksin pertama kali. Setelah itu dilanjutkan oleh kepala daerah serta pejabat dan tokoh masyarakat di daerah.

Keterlibatan kepala daerah dan tokoh masyarakat diha-

rapkan mampu meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan masyarakat luas, harap Ida. Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo meminta masyarakat untuk tidak takut divaksin Covid-19. Ia bahkan menyatakan siap menjadi orang yang pertama kali divaksin.

“Saya siap menjadi orang yang pertama kali divaksin, warga jangan takut divaksin. Pejabat publik harus berani menjadi yang terdepan,” ujarnya.

Tak hanya diri secara pribadi, ia mengatakan keluarganya juga siap divaksin.

“Kita perlu mengambil langkah seperti itu, untuk memberi contoh kepada semua masyakarat. Keluarga saya juga siap disuntik vaksin Covid-19,” sebutnya.

Andi mengatakan kesiapannya menjadi orang yang pertama kali divaksin, bukanlah untuk mencari sensasi.

Melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan dan kemanjuran vaksin Covid-19.

Ia menegaskan kepercayaan publik harus dibangun, meski sisi kesehatan pribadi dipertaruhkan. Apalagi banyak beredar kabar hoaks mengenai vaksin, yang menjadikan kekhawatiran tersendiri di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi pada 2021 ini.

“Saya percaya ini adalah salah satu ikhtiar untuk membebaskan kita dari virus ini. Maka, ketika ada vaksinasi saya siap menjadi orang pertama. Saya pribadi tidak ada masalah dengan vaksinasi, meski kesehatan dipertaruhkan di sini,” kata politisi Nasdem itu.

Pemkab Probolinggo, melalui dinas kesehatan (dinkes) tengah menyiapkan vaksinasi Covid-19.

Ada 1.821 tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes bersiap menyukseskan vaksinasi yang direncanakan mulai 2021 itu.

Untuk nakes ada 1.7 22 orang terdiri dari 143 dokter, 912 perawat, dan 667 bidan. Selain itu ada 99 tenaga non nakes sebagai penunjang kegiatan. [wap]

Sekda Trenggalek Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi Covid-19 Trenggalek, Bhirawa Sekda Trenggalek, Ir. Joko Irianto, M.Si., ajak warga masyarakat ikut sukseskan vaksinasi Covid 19. Hal ini disampaikan oleh putra mantan Bupati Trenggalek, Brigjend Soetran saat ikut meresmikan Kampung Tangguh Semeru Desa Sambirejo, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, bersama Kapolres Trenggalek AKBP Dony Satria Sembiring dan Kasdim 0806 Trenggalek, Mayor Inf. Sapto Triarso, Rabu (13/1).

“Kapan wabah ini akan berakhir bila masyarakat tidak mau divaksin. Tujuan pemerintah memberikan vaksin Covid agar warga masyarakat terlindungi dari wabah Covid 19,” pesannya.

Vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan. Bila divaksinkan, harapannya tubuh dapat membentuk antibodi dengan cepat guna melawan virus saat akan menyerang.

Dengan begitu, harapannya masyarakat bisa terlindungi dan aktivitas ekonomi bisa berjalan normal seperti sedia kala. Hampir semua sektor mengeluh aktivitas ekonomi terhambat, makanya sekda Trenggalek ini berharap semua warga Trenggalek bisa ikut menyukseskan program pemerintah tersebut dan kehidupan bisa kembali normal.

Sekda Trenggalek, Ir. Joko Irianto, M.Si., saat meresmikan Kampung Tangguh Semeru di Desa Sambirejo, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, Rabu (13/1).

wahyu asmoro/ bhirawa

“Sebenarnya saya takut disuntik, namun bila harus disuntik vaksin saya akan bersedia. Saya harap beberapa pejabat lain juga bisa menjadi contoh, sehingga masyarakat juga mau ikut menyukseskan program ini. Dengan begitu pandemi bisa segera berakhir,” tegasnya.

Joko Irianto juga tidak segan-segan berbagi pengalaman selama dirinya terpapar Covid 19 bersama dengan

anggota keluarganya. Gejalanya menurut mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut.

“Seperti terkena penyakit Malaria. Nafsu makan hilang, indra perasa lemah dan demam. Untuk melawan penyakit ini terus makan, meskipun tidak berselera, tetap makan makanan yang berkualitas.

Kalau tidak nafsu paksa, terus makan suplemen atau vitamin

untuk meningkatkan daya tahan tubuh,” tutupnya.

Hari ini proses vaksinasi Covid 19 di tanah air sudah dimulai. Diawali oleh Presiden Jokowi untuk pertama kali dan beberapa menteri dan tokoh masyarakat. Rencananya beberapa gubernur dan pejabat provinsi dijadwalkan Kamis besok (14/1) dan Bupati, nakes maupun garda terdepan pelayanan masyarakat, nantinya. [wek]

LEGISLATIF Dewan Wacanakan Pemilihan Perangkat Desa Dilakukan Pemkab Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

Halaman 3

DPRD Tulungagung, Bhirawa Komisi A DPRD Tulungagung mewacanakan pemilihan perangkat desa tidak lagi dilakukan oleh panitia di masingmasing desa, tetapi oleh panitia yang dibentuk oleh Pemkab Tulungagung. Hal ini untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan dugaan kecurangan di setiap pemilhan perangkat desa.

wiwieko/bhirawa

Hearing Komisi A bersama sejumlah OPD dan LSM Bintara tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik PLN di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (13/1).

“Ada opsi untuk kembali ke pemerintah daerah dalam melakukan pemilihan perangkat desa. Tidak lagi oleh panitia di masing-masing desa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, usai hearing dengan sejumlah OPD lingkup Pemkab Tulungagung dan LSM Bintang Nusantara (Bintara) soal pemilihan perangkat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (13/1).

Saat ini, menurut dia, Komisi A DPRD Tulungagung sedang

melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menuju opsi tersebut. Termasuk hearing bersama LSM Bintara yang menyangkut persoalan pemilihan perangkat Desa Majan.

“Ini sekarang masih satu poin saja dari LSM Bintara.

Nanti kami akan hearing juga dengan desa-desa yang lainnya dengan persoalan yang sama,” paparnya.

Gunawan tidak memungkiri jika pemilihan perangkat desa dilakukan oleh Pemkab Tulungagung maka harus ada perubahan peraturan daerah

(perda) dan peraturan bupati (perda). “Yang terpenting jangan sampai melanggar aturan di atasnya,” ucapnya.

Sedang terkait hasil hearing, Gunawan menyatakan harus disadari karena persoalan pemilihan perangkat desa di Desa Majan sudah masuk dalam ranah hukum di Polres Tulungagung, Komisi A DPRD Tulungagung hanya meminta masukan terkait persoalan yang sering terjadi saat pemilihan perangkat desa berlangsung.

Sebelumnya saat hearing, Camat Kedungwaru, Hari Prastijo, keberatan untuk membahas dugaan kecurangan dalam pemilihan perangkat Desa Majan.

Ia beralasan hal itu sudah berproses di Polres Tulungagung akibat saling lapor antara dirinya dan LSM Bintara. “Kalau dibahas di sini lagi, kami khawatir akan mempengaruhi proses di

Polres Tulungagung,” tandas Hari Prastijo.

Pernyataan Camat Kedungwaru ini mendapat dukungan dari perwakilan OPD lainnya.

Termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung, Eko Asistono. “Masalah pemilihan perangkat Desa Majan sudah menjadi ranah hukum. Jika tidak terima bisa PTUN, apalagi sudah ada pelantikan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua LSM Bintara, Ali Sodik, berharap pula ada perubahan perda dan perbup dalam pemilihan perangkat desa. Salah satunya dengan mengembalikan aturannya ke kabupaten.

“Harapannya tidak ada lagi gugat menggugat dan nanti kalau ada permasalah cukup dengan kabupaten,” ucapnya. [wed]

KILAS DEWAN

Buruh Perusahaan Rempah di Surabaya Curhat ke Dewan Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Puluhan buruh dari PT Gorom Kencana perusahaan rempahrempah di Surabaya mengadukan manajemen perusahaan karena telah semena-mena memutus kerja para buruh sepihak ke DPRD Jatim, Rabu (13/1) kemarin.

Tak hanya itu, meski para buruh sudah bekerja puluhan tahun diperusahaan tersebut namun mereka menerima upah di bawah UMK kota Surabaya.

Menurut Ketua Federasi Serikat Buruh Kerakyatan PT Gorom Kencana, Andy Kristianto, permasalahan upah PT Gorom Kencana adalah adanya PHK massal secara sepihak dan pembayaran upah dibawah ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai UMK kota Surabaya.

“Tak hanya itu, perusahaan telah melakukan pelanggaran tenaga kerja dengan memberika upah dibawah UMK. Padahal selama pandemi Covid-19 ini, keuntungan perusahaan melimpah karena kebutuhan akan rempah-rempah meningkat ditengah pandemi,” jelasnya.

Atas permasalahan tersebut, lanjut Andy, pihaknya sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Komnas HAM di Jakarta dan untuk permasalahan tenaga kerja sudah dilaporkan ke Dinas tenaga kerja di Surabaya dan Propinsi Jatim.

“Pembayaran upah tanpa sesuai UMK dan PHK sepihak merupakan bagian dari pelanggaran HAM sehingga kami melaporkannya ke KOMNAS HAM,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jatim Harry Putri Lestari (HPL) mengatakan bahwa ada pelanggaran ketenaga kerjaan yang dilakuka perusahaan tersebut.” Kalau tak dibayar upahnya sesuai UMK jelas ini pelanggaran tenaga kerja,” jelas politisi asal PDI Perjuangan ini.

HPL mengungkapkan pihaknya berharap Disnakertrans Jatim untuk turun memediasi sengketa antara buruh dan perusahaan. “Jika dalam proses sengketa tenaga kerja tersebut ditemukan pelanggaran tentunya pihak Disnakertrans Jatim bisa memberikan sanksi keperusahaan tersebut dengan beberapa mekanisme sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya. [geh]

SK Penetapan Turun PAW Hasjim Segera Dilantik

Pasuruan, Bhirawa Surat keputusan (SK) penetapan dari Gubernur Jawa Timur terkait pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Pasuruan Moch Hasjim Asjari akhirnya turun.

Sekretaris DPRD Kota Pasuruan, Raden Murahanto menyampaikan SK penetapan dari Gubernur Jawa Timur turun beberapa waktu lalu. Sehingga, turunnya SK itu, PAW Moch Hasjim Asjari.

“Terkait jadwal pelantikan hingga saat ini masih kami susun. Nanti dalam waktu dekat,” urai Raden Murahanto, Rabu (13/1). Pengganti Hasjim yang bakal dilantik adalah Jejeb Anur Khamid. Jejeb merupakan sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan. Berdasar data perolehan suara pemilu 2019 dari KPU Kota Pasuruan, Jejeb adalah caleg dari Partai Nasdem di dapil yang sama dengan Hasjim dan perolehan suaranya tepat di bawah perolehan suara Hasjim.

Sekadar diketahui, Moch Hasjim Asjari mengundurkan diri sebagai anggota dewan karena maju di Pilwali Kota Pasuruan sebagai Calon Wakil Wali Kota Pasuruan nomor urut 02 berpasangan dengan Raharto Teno Prasetyo.

Pengunduran diri itu wajib dilakukan Hasjim untuk memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. [hil]

gatot suryowidodo/bhirawa

Wakil ketua DPRD Surabaya dari PKS, Reni Astuti memantau rusaknya plengsengan saluran darinase jalan Arif Rahman Hakim ditengarai akibat kurang tepatnya metode pengerukan sejak Oktober/November 2020.

Salah Metode Pengerukan, Inspektorat Harus Bertindak Plengsengan Saluran Sukolilo Rusak Berat

DPRD Surabaya, Bhirawa Rusaknya plengsengan saluran darinase jalan Arif Rahman Hakim ditengarai akibat kurang tepatnya metode pengerukan sejak Oktober/ November 2020 mendapat perhatian serius Fraksi PKS. Wakil ketua DPRD Surabaya dari PKS, Reni Astuti meminta agar Inspektorat segera melakukan pemeriksaan internal terkait kesalahan tersebut.

Saluran drainase yang memanjang mulai wilayah ITATS sampai muara tersebut rusak di sejumlah titik, terutama di depan perumahan Bumi Galaxy sampai U n i v r e s i t a s H a n g T u a h S ur a baya. Setidaknya kerusakan mencapai sepanjang 500 an me-

ter baik disisi jalan raya maupun sisi seberangnya.

“Saya apresiasi Wakil Ketua Komisi C bu Aning Rahmawati yang sudah pernah memantau langsung kondisi dan mendorong agar menjadi perhatian serius untuk disolusi oleh pemerintah kota,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, Rabu (13/1) ketika memantau longsornya plengsengan yang cukup panjang ini.

Untuk itu, Reni meminta agar Pemkot segera melakukan sejumlah tindakan terkait longsornya plengsengan darinase Sukolilo ini terutama terkait internal pemkot.

“Inspektorat perlu segara melakukan evaluasi dan pemeriksaan , karena ada dugaan kesalahan me-

tode hingga ada infrastruktur yang rusak,” terangnya.

Menurutnya, longsornya plengsengan disebabkan karena kegiatan pengerukan sungai. Dan jika itu human error maka harus dilakukan evaluasi bahkan inspektorat harus turun memeriksa kenapa terjadi kesalahan pekerjaan.

“Dinas PU Bina Marga sudah terbiasa lakukan pengerukan sungai, logikanya sudah terlatih bagaimana cara ngeruk yang benar dan tepat akan tidak menimbulkan permasalahan baru, kerusakan baru,” ujarnya.

Permintaan Reni ini memang terkait dengan temuan Aning Rahmawati sebelumnya yang menyebut kerusakan plengsengan diakibatkan

kesalahan metode pengerukan infrastruktur drainase. Pengerukan sungai atau saluran drainase, seharusnya dilakukan di tengah badan sungai. Namun dari hasil pantauan Wakil ketua Komisi C tersebut , pengerukan dilakukan di pinggir badan sungai yang mengakibatkan longsornya plengsengan.

Akibat kerusakan ini, lanjut Reni, menimbulkan anggaran baru untuk perbaikan karena dugaan kelalaian pekerjaan pengerukan. Dan tentu ini butuh anggaran yang tidak sedikit ditengah pemkot lagi berupaya memilah program prioritas yang dianggarkan. Dan dimungkinkan anggaran ditempat lain akan tersisih, tertunda. [gat.dre]

DPRD Ingin APBD 2021 Cepat Selesai

DPRD Situbondo, Bhirawa Kabarnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, memberi tenggat waktu hingga akhir Januari 2021 kepada Pemkab dan DPRD Situbondo agar segera menyelesaikan APBD 2021.

Permintaan Gubernur wanita pertama di Jatim itu direspon DPRD untuk terus membuka komunikasi dengan Pemkab Situbondo sehingga APBD tahun 2021 segera rampung.

Hal ini diakui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo asal PPP, Abdur Rahman Rabu (13/1).

Pria yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat itu mengatakan, semua unsur pimpinan DPRD ingin

sawawi/bhirawa

Tampak suasana sidang paripurna membahas KUA-PPAS yang gagal karena tidak dihadiri Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi beberapa waktu lalu.

pembahasan APBD 2021 segera selesai sebelum dipanggil Gubernur pada 31 Januari 2021 mendatang.

“Kami saat ini terus intens menjalin komunikasi dengan Pemkab Situbondo.

Ini karena kami melihat kepentingan

yang lebih besar. Untuk itu kami tidak ingin mengorbankan masyarakat Situbondo,” ujar Abdur Rahman.

Masih kata Abdur Rahman, sejak awal pihaknya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa DPRD Situbondo tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa benar. Sebaliknya, ujar Abdur Rahman, ia ingin mencari sebuah titik temu sebagai salah satu solusi terbaik.

“Adanya sebuah perbedaan dalam setiap pembahasan APBD itu merupakan hal yang biasa. Namun demikian harus tetap mengacu kepada kepentingan masyarakat,” ungkap Abdur Rahman. [awi]

DPRD Surabaya Sidak Prokes Masa PPKM di Resto dan Cafe Surabaya, Bhirawa Kali ini rombongan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, John Thamrun, Ahmad Suyanto, dan Alfian Limardi memantau penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Depot Gang Djangkrik Jalan Mayjen Sungkono dan Cafe Buro Jalan Sumatera.

Hal ini dilakukan agar memastikan resto dan cafe menerapkan protokol kesehatan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat.

“Setelah berkeliling di beberapa resto dan cafe memang pelaksanaan protokol kesehatannya sudah memenuhi.

Namun tempat duduk harus lebih dikoreksi minimal ada jarak 1,5 meter tiap tempat

duduknya,” kata John Thamrun dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (13/1/2021).

Ia menyampaikan resto dan cafe sebagai penyedia makanan dan minuman tersebut menyediakan fasilitas untuk menjaga kebersihan bagi seluruh karyawan dan pengunjung, seperti tempat dan sabun cuci tangan, serta hand sanitizer sudah sesuai dengan standar yang disarankan pemerintah.

“Pengaturan jaga jarak dan pemakaian masker juga diterapkan dengan disiplin,” tutur John Thamrun. Guna mengatur kepatuhan pelaku usaha resto dam cafe terhadap protokol kesehatan mengacu kepada Perwali 67/2020 serta

Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 dari Walikota Surabaya tentang pelaksanaan jam operasional bagi pelaku usaha selama diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya.

Lanjut John Thamrun, mendorong Pemkot Surabaya dan aparat penegak perda bisa memberikan pendampingan terhadap tempat-tempat usaha agar mereka dapat melakukan perbaikan dan tidak menutup tempat usaha tersebut.

“Jadi melalui surat edaran walikota tidak ada istilah penutupan tempat usaha makanan dan minuman dan tetap di izinkan bukan hingga pukul 22.00 WIB. Kami

minta pemerintah harus melaksanakan penegakan perda dan perwali dengan cara-cara yang lebih baik dan tidak perlu menutup tempat usaha,” tandasnya.

Sementara itu, Manajer Operasional Cafe Buro Didit Indra menyampaikan, selama masa pandemi covid19 cafe Boru telah menerapkan protokol kesehatan sesuai SOP. “Sejak diterapkan PPKM kita telah mematuhi prokes selama beraktivitas. Di mulai pintu masuk kami telah menyediakan fasilitas bagi konsumen wajib menggunakan hansenitezer, cuci tangan dan cek suhu tubuh,” ujarnya. [dre]

andre/bhirawa

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, John Thamrun, Ahmad Suyanto, dan Alfian Limardi memantau penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Depot Gang Djangkrik Jalan Mayjen Sungkono dan Cafe Buro Jalan Sumatera.

OPINI

Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

TAJUK

Vaksin Halal Mujarab SUNTIKAN pertama vaksin Covid-19 telah diberikan kepada Presiden Jokowi. Menandakan vaksin yang akan diedarkan telah terjamin halal, dan mujarab membentuk imunitas (benteng ketahanan) terhadap virus corona. Seluruh gubernur, serta bupati dan walikota, juga akan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi di masing-masing daerah. Tenaga kesehatan menjadi prioritas penerima vaksinasi, yang selanjutnya akan menyuntik 181,5 juta rakyat Indonesia. Seluruh biaya vaksinasi ditanggung negara.

Tidak mudah melaksanakan vaksinasi nasional secara kolosal. Karena menyasar seluruh rakyat di daerah yang terpencar melintas laut, dari Sabang (di Aceh) sampai Merauke (di Papua).

Termasuk menjangkau kawasan terluar Indonesia, antara lain kabupaten Alor (di propinsi NTT), dan pulau-pulau di Sangihe (Sulut). Juga untuk anggota TNI yang bertugas di pulau Rondo, Sabang (Aceh) di Samudera Hindia.

Vaksinasi serentak mulai dilaksanakan hari ini (14 Januari), bersamaan di seluruh Indonesia. Secara bertahap selama 18 bulan (hingga Juli 2022), diharapkan seluruh rakyat telah divaksinasi. Pemerintah telah menyiagakan 440 ribu tenaga kesehatan, dan tambahan 23 ribu vaksinator, tersebar di 34 propinsi. Seluruhnya telah dilatih secara khusus, walau sudah terbiasa menyuntik. Siap bekerja sejak awal pelaksanaan vaksinasi, hingga suntikan vaksin terakhir (Juli 2022).

Indonesia telah memperoleh komitmen RRT (Republik Rakyat Tiongkok), mensuplai vaksin. Kerjasama internasional, diamanatkan dua undang-undang (UU) sebagai pijakan bencana non-alam wabah pandemi Covid-19. Yakni, UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Serta pasal 13 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain RRT, kerjasama juga dijalin dengan Korea Selatan untuk vaksin khas Asia.

Pemerintah wajib berupaya cepat memberikan vaksin Covid-19, setelah melalui berbagai tahapan uji klinis. Diperlukan waktu panjang sebelum dilakukan pelaksanaan vaksinasi. Dengan mencermati seksama sejak awal berupa bahan, proses produksi dalam beberapa tahap, sesuai etika vaksinasi internasional. Antara lain penjejakan asas safety (keamanan), efficiency (efisien), dan imunogenocity (ke-mujarab-an membentuk imunitas).

“Pacuan” vaksin (dan obat Covid-19) menjadi keniscayaan negara-negara melindungi rakyatnya. Konstitusi Indonesia juga meng-amanat-kan visi Ketahanan Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM). UUD pada pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Secara lex specialist, vaksinasi tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 153, dinyatakan, “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata … untuk pengendalian penyakit menular ….” BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) telah meng-garansi keamanan, dan kemanjuran vaksin. Tingkat efikasi (kemanjuran) Sinovac sebesar 65,3%.

Lebih tinggi dibanding standar WHO (sebesar 50%).

Tetapi tidak sembarang vaksin digunakan di Indonesia, karena terdapat UU Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Sebelumnya, pemerintah telah mengirim delegasi BPOM, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) men-supervisi faktual proses pembuatan bahan vaksin Covid-19. Supervisi faktual sampai ke negeri China (di pabrik Sinovac), dan pendalaman vaksinasi negeri lain. Berdasar audit bahan dan proses produksi vaksin, MUI menyatakan (fatwa) vaksin Sinovac bersifat “suci dan halal.”

“Ke-halal-an” vaksin niscaya berkait ke-mujarab-an. Sehingga manfaat vaksinasi akan bersifat “wajib” diterima rakyat Indonesia. Tenaga kesehatan memikul beban sukses vaksinasi, sekaligus membangun optimisme masyarakat segera bebas pandemi. Dibutuhkan partisipasi masyarakat melancarkan vaksinasi. Seluruh dunia yakin, wabah pandemi pasti akan berakhir seiring ke-taat-an (dan pengetahuan) masyarakat menjaga kesehatan. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 SEIRING dengan dikeluarkannya izin resmi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin virus corona (Covid19) asal perusahaan China, Sinovac oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada hari Senin (11/1), semakin menegaskan bahwa pemerintah sebentar lagi bakal mulai menyelenggarakan vaksinasi massal Covid-19. Target dari pemerintah program ini diikuti oleh semua warga, dan bagi warga yang menolak akan diberikan sanksi pidana. Pengambilan keputusan pemerintah itupun, rupanya tidak luput menjadi sorotan publik dan mematik terjadinya silang pendapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Sejatinya, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta. Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Itu artinya, vaksinasi Covid-19 adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Kendati demikian, baiknya sedapat mungkin sanksi tersebut bisa dijadikan jalan terakhir.

Selebihnya, pemerintah bisa lebih sabar. Pasalnya, menjelaskan keraguan-keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi bukanlah perkara yang mudah, mengingat realisasi program vaksinasi massal Covid-19 ini merupakan yang pertama dalam rententan sejarah dari sebuah wabah yang notabenenya adalah pandemi.

Idealnya, program vaksinasi Covid-19 bersifat persuasif dan lebih mengutamakan sosialisasi secara medis, religiulitas, dan edukatif agar masyarakat tercerahkan mindsetnya untuk lebih bisa memahami nilai manfaat dari vaksinasi Covid-19, bukan malah lebih dominan mensosialisakan sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 yang justru bisa menyulut polemik di ranah publik.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pandemi dan Ujian Layanan Kesehatan Kekinian mereka untuk terlibat di dalamnya. Intensi tersebut dipengaruhi oleh norma, kemudahan, serta persepsi bahwa perilaku tersebut ada di dalam kendalinya (perceived behavior control/PBC).

Kesehatan adalah potret riil bahkan upaya penkritis dalam penanganan gendalian kasus masih pandemi dari sisi upaya Oleh : jauh dari harapan. Alihperawatan dan penyelaOryz Setiawan alih menurunkan kasus, matan nyawa seseorang. awal tahun ini justru Esensi kesehatan sebepenambahan kasus harnarnya bukan entitas tunggal yang tidak dapat berdiri ian mengalami pecah rekor di angka sendiri namun bersinergis dan 10 ribuan. Kondisi ini telah diprediksi oleh kalangan epidemiolog bahwa berkolaborasi dengan sektor lain.

Intinya ketika penanganan pan- kurva penambahan kasus melonjak demi dapat dikendalikan maka sektor drastis ketika prasyarat pemenuhan 3 esensial lain seperti sektor ekonomi su- M (Memakai Masker, Mencuci tangan dah dapat mulai bergerak dan berjalan dan Menjaga Jarak) yang kini 5 M meski belum sepenuhnya normal. Saat ditambahkan Menjauhi Kerumunan/ ini tercatat setidaknya 86 juta manusia Keramaian serta Membatasi Mobilitas di muka bumi telah terpapar virus asal dan Interaksi tidak sepenuhnya berNegeri Tirai Bambu tersebut yang me- jalan seperti apa yang seharusnya. renggut lebih dari 2 juta nyawa manusia.

Di Indonesia, setali tiga uang jumlah Urgensi Vaksin Setidaknya terdapat tiga indikator yang terpapar tiap hari terus meningkat lebih dari 800 ribu, meski angka kesem- kesehatan masyarakat tersebut yakni buhan juga terus meningkat. Fenomena epidemiologi, surveilans kesehatan meningkatnya angka kasus aktif Covid- masyarakat dan pelayanan kesehatan.

19 dapat dimaknai berbagai kondisi Indikator epidemiologi merujuk pada kekinian. Tidak hanya fasilitas kesehatan penemuan kasus positif, meningyang masih tertatih, masih sengkarut gal dunia, orang dalam pemantauan kebijakan dan koordinasi pusat-daerah, (ODP) dan pasien dalam pengawasan kesenjangan dan kualitas data, dan (PDP). Indikator surveilans kesehatan rendahnya kepatuhan masyarakat masyarakat menyangkut kemampuan dalam penerapan protokol Kesehatan. sistem kesehatan masyarakat untuk Sesungguhnya dalam kondisi pandemi, melakukan pemantauan, seperti desedikit orang saja tidak patuh pada teksi kasus atau testing, pemantauan protokol kesehatan akan berpengaruh mobilitas penduduk serta pelacakan pada meningkatnya jumlah kasus aktif kontak. Indikator terakhir, pelayanan kesehatan berfokus pada ketersediaan Covid-19 secara eksponensial.

Dalam Teori perubahan perilaku, tempat tidur dan fasilitas rumah sakit theory of planned behaviour dijelaskan untuk penanganan COVID-19, alat bahwa setiap individu akan memutus- pelindung diri (APD) termasuk penkan untuk berperilaku tertentu (dalam gadaan fasilitas, sarana dan prasarana hal ini protokol kesehatan) dengan cara pendukung seperti ketersediaan reagen, mengevaluasi setiap informasi yang PCR kit serta kemampuan dan kapasitas tersedia untuk mereka. Adapun patuh laboratorium dalam upaya deteksi kasus atau tidaknya individu atas suatu hal secara tepat, cepat dan akurat. Keditentukan pada sejauh mana intensi beradaan vaksin sangatlah menjadi

secercah asa bak nyala lilin di tengah kegelapan dimana membutuhkan penerangan walau belum sepenuhnya menjamin lenyapnya pandemi virus.

Seperti diketahui, Pemerintah RI telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Keenam vaksin tersebut yaitu Bio Farma (Persero), Astra Zeneca-Oxford, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Penetapan enam jenis vaksin itu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/ Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Covid-19. Memang dibutuhkan lebih dari satu jenis varian vaksin atau diversifikasi jenis vaksin untuk proses vaksinasi di Indonesia. Hal itu mengingat setiap jenis vaksin memiliki kriteria dan rentang penerima yang berbeda-beda.

Meski nantinya telah dilakukan vaksinasi, namun strategi 5 M dan 3 T (Testing, Tracing, danTreatment) masih terus dilakukan hingga kasus benar-benar terkendali. Manajemen komunikasi publik harus terus digencarkan, sosialisasi secara masif harus diakselerasi seiring dengan mulai dijalankan minggu-minggu ini mengingat berdasar survei masih ada 34 persen masyarakat menolak dilakukan vaksinasi. Kondisi ini jelas sangat dikawatirkan, karena sasaran vaksinasi adalah seluruh masyarakat Indonesia dengan tahapan prioritas kelompok sasaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Meskipun vaksinasi memberikan kekebalan secara individu, terciptanya herd immunity akan melindungi masyarakat yang tidak memperoleh vaksinasi karena alasan tertentu, terlindungi dari paparan penyakit, karena hingga saat ini belum terjawab durasi yang divaksin dapat bertahan dari potensi infeksi virus.

hunian yang layak bagi Kabupaten Sidoarjo sependuduk yang semakin puluh tahun terakhir juga bertambah di tengah lamenunjukkan tren yang han yang semakin terbaterus menurun. Kondisi tas juga membutuhkan ini mengindikasikan Kasentuhan tangan dingin bupaten Sidoarjo sedang pimpin baru Sidoarjo. menikmati bonus deDi tengah makin masmografi. Kesempatan ini ifnya arus urbanisasi ke berlangsung singkat dan Kabupaten Sidoarjo, keharus dapat direspon denOleh : beradaan daerah kumuh gan cepat dan tepat oleh Munari Kustanto (slum area) diharapkan ( pemimpin baru Sidoarjo. tidak turut menjamur.

Mengingat selepas itu Kedua, tantangan akan perlahan tapi pasti rasio ketergantungan penduduk akan kem- penyediaan pendidikan yang berkualibali merangkak naik. Pemimpin baru tas. Transformasi bonus demograsi Sidoarjo harus mampu memanfaatkan menjadi bonus kesejahteraan membubonus demografi untuk ditransfor- tuhkan prasyarat sumber daya manusia masikan menjadi bonus kesejahteraan. yang berkualitas. Pandemi Covid-19 Hal ini membutuhkan strategi yang menjadikan fasilitas pendidikan tercermat dan tepat agar the window of paksa tutup, termasuk di Kabupaten opportunity tidak berubah menjadi the Sidoarjo. Perubahan pembelajaran secara daring menuntut keterlibatan aktif door of disaster.

Dalam upaya memanfaatkan bonus tidak hanya guru dan sekolah, tetapi demografi yang sedang dinikmati saat juga orangtua. Beragamnya kapasitas ini setidaknya terdapat beberapa tan- orangtua dalam pembelajaran daring tangan yang harus di hadapi. Pertama, dalam waktu lama dikhawatirkan dapat tantangan akan daya dukung lahan. menurunkan kualitas pendidikan anakSebagaimana diketahui bersama ting- anak di Kabupaten Sidoarjo. Pemimpin ginya laju pertumbuhan penduduk di baru Sidoarjo dituntut mampu menjaga Kabupaten Sidoarjo menuntut adanya kualitas pendidikan yang secara tidak penyediaan lahan untuk menunjang langsung meningkatkan kualitas sumkehidupan penduduknya. Pemimpin ber daya manusia Sidoarjo.

Ketiga, tantangan akan penyediaan baru Sidoarjo diharapkan mampu menyeimbangkan pemanfaatan lahan lapangan kerja. Kebijakan PSBB yang yang ada tidak hanya untuk mengako- diambil untuk mengendalikan laju modir kebutuhan investor, tetapi juga penyebaran Covid-19 menjadikan mempertimbangkan penyediaan lahan banyak industri terpukul. Kondisi untuk pemenuhan kebutuhan pangan tersebut memaksa para pengusaha dan tempat tinggal penduduk yang melakukan melakukan pengurangan tenaga kerja. Data Sakernas Agustus semakin meningkat.

Pemimpin baru Sidoarjo harus 2020 menunjukkan jumlah pengangmemberikan perhatian ekstra terhadap guran bertambah 77 ribu orang. kelangsungan pertanian, mengingat Kondisi tersebut menjadikan capaian sektor ini terbukti mampu bertahan di Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masa pandemi. Sektor pertanian ter- Kabupaten Sidoarjo meningkat 6,35% catat sebagai satu-satunya sektor yang dibanding tahun 2019. Capaian TPT mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 10,97% pada tahun 2020 16,24% pada kuartal II tahun 2020. tercatat tertinggi di Jawa Timur. BahRevitalisasi pertanian terus didorong kan jauh di atas capaian TPT Provinsi guna mendukung ketahanan pangan Jawa Timur di tahun 2020 sebesar daerah, serta mengoptimalkan La- 7,07% meskipun meningkat 1,84% han Pangan Pertanian Berkelanjutan dibanding tahun sebelumnya.

Kabupaten Sidoarjo berada dalam (LP2B) melalui intervensi teknologi pangan yang ramah lingkungan. kondisi dilematis, saat membutuhkan Demikian pula dengan penyediaan banyak lapangan kerja yang layak agar

dapat mentransformasikan bonus demografi. Kesempatan kerja justru berkurang dan jumlah pengangguran semakin banyak. Pemimpin baru Sidoarjo beserta dunia usaha perlu segera merespon kondisi tersebut dengan kebijakan yang tepat. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah tersedianya data pengangguran dan pencari kerja secara akurat dan terperinci. Melalui penyediaan data tersebut dapat dipetakan karakteristik pengangguran dan pencari kerja mulai dari usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain sebagainya.

Informasi ini akan memudahkan pemimpin baru Sidoarjo dalam membuat perencanaan pasar kerja untuk menampung pengangguran dan pencari kerja yang ada.

Keempat, tantangan akan penyediaan transportasi yang memadai.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2018 jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor tercatat 1.440.963 unit, meningkat 13,54% menjadi 1.530.210 unit pada tahun 2018. Kondisi ini membutuhkan solusi yang tepat, sehingga Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang nyaman dengan tingkat kemacetan rendah. Selain penambahan ruas jalan sebagaimana tertuang dalam Perpres 80/2019, pemimpin baru Sidoarjo perlu menyediakan transportasi masal yang layak dan terintegrasi. Harapannya masyarakat beralih menggunakan transportasi masal tersebut sehingga mengurangi volume kendaraan di ruas jalan Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan kondisi kependudukan dan berbagai tantangan di atas, pemimpin baru Sidoarjo dituntut mampu menjawab berbagai tantangan yang ada dengan mengelaborasi visi-misi ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Harapannya pemimpin baru Sidoarjo mampu mewujudkan pembangunan Sidoarjo, bukan sekedar melakukan pembangunan di Sidoarjo.

Badai pandemi Covid-19 telah meluluhlantakan hampir semua sendi-sendi negara dan masyarakat. Siapa yang menyangka bahwa dari “makhluk” yang tak kentara dengan mata telanjang dapat menerjang batas-batas negara dan penjuru dunia atau transnasional. Setidaknya lebih dari 212 negara, penduduknya terjangkit virus asal Wuhan China tersebut.

L

ebih dari setahun semua bergulat dengan wabah terburuk di era modern saat ini.

Dalam konteks sistem kesehatan, dunia kesehatan tengah diuji seberapa mampu bertahan dikala serbuan pasien terpapar Covid-19 yang terus membludak. Semua layanan Kesehatan saat ini tengah diujung tanduk, kekurangan ruangan isolasi perawatan, laboratorium penguji sampel sangat terbatas, kebutuhan reagen dan sarana prasarana pendukung diagnostik juga meningkat pesan dan lebih ironis adalah garda pamungkas dan benteng terakhir para tenaga kesehatan dan medis terus berguguran secara signifikan. Kondisi ini menggambarkan alarm emergensi kapasitas rumah sakit menuju colaps.

Pada saat yang sama, areal pemakaman kian menyempit dan tidak mampu menampung pasien yang meninggal akibat Covid-19 terutama di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki luasan lahan yang minim.

Kondisi ini tentu sangat membahayakan terhadap kualitas layanan secara optimal. Dapat dibayangkan, bila para tenaga medis ambruk maka siapa yang akan melayani. Ketika itu terjadi, secara manajemen kontingensi maka akan dilakukan prioritas pasien atau (triage) terutama dalam aspek kegawatdaruratan berdasarkan kondisi klinis medis. Dengan kata lain, hak pasien yang lain dengan kadar dan kondisi yang ‘belum’ level gawatdarurat yang juga membutuhkan layanan akan terabaikan yang berisiko berujung pada tingkat keparahan paisen. Hal ini yang tak diinginkan bersama. Keseimbangan atau cakupan layanan menjadi titik

Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Isu Kependudukan, Tantangan Pemimpin Baru Sidoarjo

D

i tengah pademi Covid19 yang belum menampakkan akhir, sebagian masyarakat Indonesia telah melaksanakan hajatan dalam Pilkada serentak di penghujung tahun 2020. Sebanyak sembilan Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota serentak menggelar Pilkada pada 9 Desember. Di Jawa Timur sendiri, Pilkada digelar di 16 Kabupaten dan tiga kota. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan hajatan lima tahunan tersebut.

Dalam konstelasi Pilkada Kabupaten Sidoarjo, tiga pasangan calon telah bersaing untuk dapat memberikan yang terbaik. Masyarakat juga telah menjatuhkan pilihan kepada salah satu pasangan untuk memimpin pembangunan Kabupaten Sidoarjo lima tahun mendatang. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemimpin baru untuk membangun Sidoarjo, salah satunya isu kependudukan. Penduduk memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan. Penduduk tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus subyek dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Isu kependudukan dengan demikian menjadi sangat penting untuk dipahami oleh pemimpin baru Sidoarjo.

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,59% dan tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Capaian ini melampaui capaian Kabupaten/Kota sekitar bahkan jauh di atas capain Jawa Timur yang tercatat 0,60%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo ditentukan oleh arus urbanisasi yang terus meningkat, mengingat capaian Angka Kelahiran Total (TFR) sudah berada di bawah angka 2,1. Sebaliknya, berdasarkan Sensus Penduduk 2010 maupun Survei Penduduk Antar Sensus 2015, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai wilayah di Jawa Timur dengan capaian migrasi risen neto positif paling besar.

Rasio ketergantungan penduduk

Peneliti Muda pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Bahas Penanganan Pasien Covid-19

Wali Kota Gelar Audiensi dengan PMI Jatim Pemkot Madiun, Bhirawa Tak hanya mencegah penularan Covid-19, Pemerintah Kota Madiun juga terus mengembangkan cara untuk mempercepat kesembuhan bagi pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit virus tersebut. Upaya itu pun salah satunya seperti dibahas bersama perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur, Rabu (13/1).

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk pengadaan alat transfusi plasma konvalesen sebagai terapi penyembuhan bagi pasien positif Covid-19 di Kota Madiun. ‘’Metode ini sedang menjadi pembicaraan di mana-mana dan menjadi salah satu cara efektif penyembuhan pasien. Untuk itu, Pemkot Madiun ingin berkontribusi,’’ kata Wali Kota.

Wali Kota Madiun Maidi saat ditemui setelah audiensi bersama PMI Jatim di Balai Kota Madiun, mengatakan, dengan ketersediaan alat transfusi plasma konvalesen di Kota Madiun diharapkan para pasien bisa lebih cepat sembuh. Tidak hanya bagi warga Kota Madiun saja. Tetapi, warga dari daerah lainnya yang membutuhkan.‘’Lebih cepat lebih baik. Pemkot Madiun siap untuk pengadaan

alat transfusi plasma konvalesen,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Jatim dr. H. Harsono mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan alat transfusi plasma konvalesen di Jatim masih sangat minim. Apalagi, untuk wilayah Jatim bagian barat saat ini belum tersedia. ‘’Rupanya Bapak Wali Kota (Maidi, red) sangat antusias dan menyambut baik pengadaan alat transfusi ini. Maka secepatnya kami siapkan alat dan seluruh kelengkapan teknisnya,’’ tutur H.Harsono.

Harsono pun berharap, upaya yang ditempuh oleh Wali Kota Madiun Maidi dapat membantu mempercepat tingkat kesembuhan pasien Covid-19. Tidak hanya di Kota Madiun, tetapi juga daerah lainnya di wilayah Jatim.[dar]

LINTAS PELAYANAN

Prioritas Program Dirut Baru PDAM Sampang, Bhirawa Langkah untuk memperbaiki permasalahan air bersih di kabupaten Sampang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang, Madura saat ini memiliki Direktur Utama (Dirut) baru. Hal itu sejak Bupati Sampang Slamet Junaidi melantik Deni Darmawan sebagai Dirut PDAM Trunojoyo Sampang pada Jumat pekan kemarin.

Tentunya banyak pekerjaan saat ini yang harus dilakukan oleh Deni Darmawan untuk membenahi di tubuh perusahaan tersebut. Mengingat sebelumnya PDAM Trunojoyo Sampang memiliki rapot merah, sehingga Dirut sebelumnya diberhentikan oleh Pemkab Sampang.

Bahkan, Pria yang pernah bertugas di PDAM Surabaya sekitar 15 tahun itu mengakui jika PDAM Trunojoyo Sampang memiliki rapot merah. Namun pihaknya optimistis akan mengubah perusahaan yang di pimpinnya itu melalui sejumlah program prioritas ke depannya.

Deni Darmawan mengatakan, dalam program yang dikelola oleh PDAM Trunojoyo Sampang di masa kepemimpinannya akan tetap melanjutkan program dari Dirut sebelumnya tapi dengan catatan memiliki nilai baik. Kendati demikian, pihaknya akan mewarnai serta menambahkan program inovatif lain yang lebih fokus terhadap peningkatan pelayanan dan kualitas SDM yang berkompeten.[lis]

Bojonegoro Anggarkan Santunan Kematian Warga Miskin Rp 18,75 M Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran santunan kematian pada warga miskin sebesar Rp 18,75 miliar, yang diperuntukkan bagi 7.500 pemohon, dengan besaran masing-masing Rp 2,5 juta. Demikian itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemkab Bojonegoro, Sahari, Rabu kemarin (13/1).

Sahari mengatakan, berdasarkan data pemohon dari tahun ke tahun terus meningkat, untuk itulah Pemkab Bojonegoro pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,75 miliar atau untuk 7.500 pemohon. “Santunan kematian, diberikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu di Kabupaten Bojonegoro, dengan tujuan untuk meringankan beban saat anggota keluarganya meninggal dunia,” ujarnya.

Menurutnya, penambahan alokasi anggaran tersebut bertujuan para pemohon tidak menunggu terlalu lama, seperti pada tahun sebelumnya, harus menunggu P APBD disetujui. Sebelumnya pada tahun 2020, Pemkab Bojonegoro pada awalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk, mengalokasikan anggaran dana bantuan santunan kematian sebesar Rp 6 miliar, atau untuk 2.400 pemohon.

Namun dalam perjalanannya, di pertengahan tahun angaran tersebut telah habis terserap, sehingga Pemkab Bojonegoro melalui P APBD menambah alokasi anggran Rp 6 miliar lagi, sehingga pada tahun 2020, total alokasi anggaran sebesar Rp 12 miliar atau untuk 4.800 pemohon. “Sedangkan pencairan sampai di akhir tahun 2020 sebanyak 3.950 pemohon atau sebesar Rp 9,875 miliar,” terangnya.[bas]

sudarno/bhirawa

Untuk pencegahan penularan Covid-19 di Kota Madiun, Wali Kota Madiun, Maidi bersama perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur dengan Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Jatim dr. H. Harsono, Rabu (13/1).

Tak Terima BST, Puluhan Warga Wadul Kejaksaan Situbondo, Bhirawa Gara gara tidak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) puluhan warga asal Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Situbondo wadul ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo Rabu sore (13/1).

Warga miskin yang masuk katagori terdampak Covid-19 itu mengaku kecewa karena haknya tidak ia terima secara utuh sebagai penerima manfaat BST. Karena kecewa puluhan warga Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo itu mendatangi kantor Kejaksaan Negeri agar persoalan tetsebut segera diusut dengan tuntas.

Sukarti, salah satu warga mengakui kedatangannya ke Kantor Kejaksaan untuk melaporkan dugaan penggelapan dana BST yang dilakukan oleh oknum Satgas Covid-19 desa setempat. “Saya bersama warga yang lain sampai saat ini sama sekali tidak menerima BST. Padahal di data Kemensos nama kami ada,” aku Sukarti warga setempat.

Sukarti menambahkan sebelumnya ia sempat ditemui seseorang berinisial F yang mengaku suruhan Kepala Desa datang ke rumah dan memberi uang sebesar Rp 800 ribu. Namun karena tidak sepadan dengan uang BST yang ia terima sebesar Rp 3,6 juta, ungkap Sukarti, uang dari Kades itu dia tolak.

“Ya sempat ada datang seseorang dengan inisial F ke rumah dan memberikan uang Rp 800 ribu.

Pengakuannya uang itu dari Kades. Tapi saya tolak, karena dari beberapa kali pencairan BST, harusnya saya menerima Rp 3,6 juta,” papar Sukarti.

Eko Yulianto (36) warga Dusun Campalok Desa/Kecamatan setempat sebagai pendamping puluhan warga mengatakan, kedatangan mereka ke Kejari Situbondo atas dasar kemauan warga sendiri dan tidak ada yang menggerakkan.

“Ya itu kedatangannya mereka ke sini (Kejari-red) murni atas kemauan sendiri untuk melaporkan dugaan penggelapan BST. Sebab, didata Ke-

sawawi/bhirawa

Puluhan warga Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Situbondo saat wadul ke kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, Rabu (13/1).

mensos mereka sebagai penerima, tetapi ada yang hanya menerima sekali. Bahkan ada warga yang sama sekali tidak menerima bantuan BST,” ujar Eko Yulianto.

Terpisah, petugas Kantor Kejari Situbondo, Hani Dara Maharani menjelaskan, kedatangan perwakilan puluhan warga ke Kejari belum

diterima karena tidak dilengkapi dengan surat pengaduan yang ditujukan pada Kajari Situbondo. “Ya benar tadi ada perwakilan dari warga Desa Jatisari belum membawa surat pengaduan dan kami sarankan untuk melengkapi terlebih dahulu yang ditujukan kepada Kajari Situbondo,” pungkas Hani.[awi]

Dinkes Gelar Simulasi Pelayanan Vaksinasi

Suasana simulasi pemberian vaksin corona kepada masyarakat yang dilaksanakan Dinkes Kota Batu di RS Baptis, Rabu (13/1).

Pemkot Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berupaya mematangkan kesiapan pemberian

layanan vaksinasi Covid-19. Untuk itu mereka melaksanakan simulasi penyuntikan vaksin corona bagi tenaga kesehatan (nakes) di RS Baptis,

Rabu (13/1).

Diharapkan lewat simulasi ini, tidak hanya Dinas Kesehatan yang mendapatkan gambaran pelaksanaan pemberian vaksin. Tetapi juga para dokter dan paramedis bisa melihat secara penuh situasi dan kondisi saat pemberian vaksin.

Melalui simulasi ini diketahui bahwa untuk vaksinasi, seseorang membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. “Jika dihitung mulai dengan fase pemulihan membutuhkan waktu total 45 menit, karena di meja 4 atau di area pemulihan membutuhkan waktu 30 menit,” ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, dr Susan Indahwati, Rabu (13/1).

Untuk mendapatkan akurasi waktu yang tepat untuk vaksinasi, Dinas Kesehatan mendesain simulasi ini mirip seperti pelaksanaan penyuntikan vaksin sesungguhnya. Mulai dari masyarakat antri, mendaftarkan kedatangan hingga proses penyuntikan.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada

empat meja di instalasi kesehatan yang melayani vaksin, meja pertama adalah meja pendaftaran. Di meja ini masyarakat menunjukkan sms atau e tiket berisi pemberitahuan atau undangan pemberian vaksin. Setelah didata, masyarakat menuju ke meja ke 2 untuk dilihat kondisi kesehatannya. “Jika memang layak, maka masyarakat diperbolehkan melakukan vaksinasi di meja nomor 3 atau meja imunisasi,” tambah Susan.

Ia menjelaskan bahwa di meja 3 ini juga dilakukan pemantauan subtantif. Maksudnya, apa betul warga yan datang ini sudah memenuhi standart suhu atau belum. Jika memang sudah memenuhi syarat maka petugas bisa langsung memberian vaksinasi.

Selepas itu masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi diminta ke meja empat atau meja monitoring. Ditempat ini dilakukan monitoring atau observasi terhadap penerima vaksin, jika memang kondisinya baik, maka pasiennya diperbolehkan pulang.[nas]

PELAKSANA PUBLIK

Dinkes Kabupaten Malang Siapkan SDM sebagai Pelaksana Vaksinator Covid-19 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang telah mempersiapkan petugas kesehatan sebagai pelaksana vaksinator atau petugas pensuntik vaksin Covid-19. Masingmasing fasilitas kesehatan (faskes) harus mengikuti on job training.

Kepala Dinkes Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo, Rabu (13/1), kepada wartawan mengatakan, pihaknya kini mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum kedatangan vaksin Covid-19, salah satunya adalah mengikutkan faskes dalam on job training.

Selain itu, dirinya juga mempersiapkan cool storage ya-

itu suatu mesin refrigerasi yang digunakan untuk menyimpan suatu produk dalam suhu tertentu, atau pendingi. Cool storage itu untuk menyimpan vaksin, serta mobil yang ada fasilitas cool storage untuk mendistribusikan vaksin di tingkat faskes. “Karena suhu untuk menjaga vaksin tersebut 2-8 derajat celsius,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah vaksin

yang akan diterima Kabupaten Malang, hingga kini masih belum ada kepastian. Namun, dirinya sudah mengajukan sebanyak 5.278 vaksin untuk tenaga kesehatan. Ada dua tahapan dosis untuk disuntikan, yakni suntik awal dan suntik booster. “ehingga yang kita butuhkan 10.556 vaksin. Sementara, dari informasi yang kami dapat, bahwa Kabupaten Malang akan menerima 8000 vaksin, tapi nanti akan kita koordinasikan kembali dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur (Jatim) terkait ketersediaan vaksin,” kata dia.

“Jika memang nanti ada 8000 vaksin, maka kami akan prioritaskan kepada tenaga kesehatan yang mana harus didahulukan. Dan pihaknya pun juga mensiapkan terkait pencegahan kejadian pasca imunisasi, dan bagaimana penanganannya supaya dapat mengeliminasi efek samping dari vaksinasi tersebut,” papar Arbani.

Dia menjelaskan, tenaga kesehatan yang akan menerima suntikan vaksin Covid-19 masuk dalam data Primary Care (PCare) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Sedangkan data tena-

ga kesehatan yang sudah kita ajukan ke pusat, maka data itu masuk dalam rekap Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Selanjutnya, data yang sudah terekap di KPCPEN itu, kemudian akan dilakukan verifikasi. Selain itu, juga ada daftar rekamedik dari semua sasaran akan terdeteksi, mana yang tidak boleh di vaksin dan mana yang boleh di vaksin, tapi hanya sebagai booster, mana yang boleh di vaksin.

Selain tenaga kesehatan yang akan mendapatkan suntikan

vaksin Covid-19, kata Arbani, masyarakat pun juga nantinya akan di vaksin. Dan untuk sasaran umur yang boleh di vaksin yakni dari usia 18-59 tahun.

Sedangkan masyarakat yang akan menerima suntikan vaksin juga terverikasi atau masuk dalam PCare BPJS. “Dan jika ada masyarakat yang memiliki gejala Inveksi Saluran Pernafasan (ISPA) ringan, pensuntikan vaksin ditunda sampai gejala tersebut reda. Begitu juga, jika ada yang komorbid atau memiliki penyakit bawaan harus dilakukan pemeriksaan secara klinis,” terangnya.[cyn]

cahyono/Bhirawa

Kepala Dinkes Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Kliwon,

Pembangunan SDN Resongo IV Dimulai

Sebanyak 112 Gedung SD di Probolinggo R Probolinggo, Bhirawa Siswa SDN Resongo IV, Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo akhirnya bisa tersenyum. Setelah proses pembebasan lahan di atas bangunan sekolah telah tuntas akhir tahun 2020 lalu. Bahkan, pembangunan gedung baru sekolah yang sempat ambruk itu telah dimulai.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Gedung SDN Resongo IV yang sedang dibenahi.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, H Fathur Rozi, Selasa (12/1) mengatakan, proses pembebasan lahan SDN Resongo IV, baru tuntas 2020. Ditargetkan pembebasan lahan selesai di akhir tahun 2020. Jika tidak, bisa berdampak pada proses pembangunan gedung sekolah baru yang bersumber dari APBN. "Selama ini, gedung SDN Resongo IV di atas lahan yang belum dialihkan sebagai aset pemerintah

daerah. Tahun 2020, kami proses pembebasan lahannya dan sudah tuntas Desember 2020 lalu. Setelah proses sesuai aprisial, pembayaran langsung pada ahli waris pemilik lahan,'' katanya.

Dengan tuntasnya pembebasan lahan, dikatakan Rozi, proses pembangunan gedung itu tetap berlanjut dan sesuai rencana, sehingga proses pembangunan gedung itu berlanjut dan tidak ada kendala.

Pembangunan gedung sampai

sekarang berjalan, karena proyek multiyears, anggaran dan pelaksananya semua dari pusat dan diperkirakan selesai tahun ini,'' terangnya.

Rozi berharap, dengan gedung baru itu nantinya bisa memberikan semangat baru bagi siswa yang berada di dusun terpencil di Kuripan ini. ''Harapannya seperti itu. Fasilitasnya layak, dan anak - anak yang sekolah nantinya juga mempunyai semangat baru,'' ujarnya.

Diketahui sebelumnya, gedung SDN Resongo IV Kuripan sudah tidak layak lagi. Bahkan, tiga ruangan gedung tersebut sempat ambruk. Beruntung, tidak ada korban akibat kejadian itu. bahkan, selama ini puluhan siswa harus rela belajar di luar gedung sekolah.

Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat sebelumnya telah melakukan pendataan. Seluruh SDN se Kabupaten Probolinggo ditinjau kondisi gedungnya. Hasilnya, dari 560 gedung SDN yang tersebar di 24 kecamatan se Kabupaten Probolinggo, sekitar 20% atau 112 gedung masuk kategori rusak berat dan rawan ambruk. Sisanya, masing - masing dianggap rusak dengan kategori sedang hingga ringan.

Rozi juga menjelaskan, pendataan sekolah dilakukan sebagai antisipasi terjadinya gedung sekolah roboh. Baik karena faktor alam, lebih - lebih karena disebabkan usia bangunan yang tua.

"Sekitar 20% dari total seluruh sekolah SD yang ada di Kabupaten

Pembelajaran di Kabupaten Blitar Tetap di Rumah Kabupaten Blitar, Bhirawa Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tetap meminta pelajar di Kabupaten Blitar tetap belajar dari rumah.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka, selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlangsung di Kabupaten Blitar, sektor pendidikan sementara waktu juga dilarang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Larangan PTM ini dilakukan sesuai Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur dan surat edaran Bupati

Blitar,'' kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, PTM di masing - masing lembaga sekolah saat ini ditunda atau kembali menggunakan metode lama yakni belajar dari rumah melalui Daring dan During. "Mengingat tidak semua wilayah dapat mengakses internet, maka PTM bisa dilakukan secara Luring,'' ujarnya.

Selain itu, menurut Budi, apabila lembaga sekolah menerapkan Luring, nantinya setiap guru pendidik akan memberikan materi pembelajaran di sekolah. Dan, para wali mu-

BANGKU POJOK

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin

Cabdindik Tulungagung Ikut Satgas Covid-19 Larang PTM Tulungagung, Bhirawa Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek mengikuti imbauan Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tulungagung, untuk tidak menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi siswa SMA, SMK dan PKPLK. Terlebih salah satu SMKN di Tulungagung yang sempat melakukan kegiatan praktikum pada siswanya, diberhentikan oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Rabu (13/1).

"Sudah kami menyampaikan pada seluruh lembaga SMA/ SMK dan PKPLK di Tulungagung mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 untuk melakukan pembelajaran dengan Daring.

Ini sesuai dengan SE tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Tulungagung,'' ujar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin, Rabu (13/1).

Sedangkan terkait masih adanya salah satu SMKN yang tetap menyelenggarakan kegiatan praktikum pada siswanya, menurut dia, sudah diminta untuk memberhentikan kegiatannya. ''Langsung saya suruh berhenti kegiatan praktikumnya tadi,'' tandasnya.

Solikin berharap semua lembaga SMA/SMK dan PKPLK di Tulungagung untuk mengikuti SE Bupati Tulungagung Nomor 360/8/602/2021, tentang PPKM Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Tulungagung. "Kalau mau melakukan praktikum lagi harus menunggu berakhirnya masa PPKM pada tanggal 25 Januari 2021 atau seizin Satgas Covid 19 Tulungagung,'' paparnya. Sebelumnya, Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tulungagung melakukan pembubaran kegiatan praktikum di SMKN 2 Tulungagung. Mereka minta kegiatan praktikum itu diberhentikan. [wed]

rid bisa mengambil materi serta diserahkan kepada siswa. Namun dengan catatan, harus tetap memperhatikan Protap Kesehatan (Prokes) dengan ketat,'' ujarnya.

Budi juga menambahkan, pelaksanaan PTM di Kabupaten Blitar untuk sementara ini juga masih menunggu perkembangan situasi, dimana jika mengacu di Surat Keputusan Gubernur Jatim, akan kembali dibuka pada 25 Januari.

"Tetapi itu bukan menjadi acuan karena setiap wilayah kondisinya berbeda - beda,'' imbuhnya. [htn]

Budi Kusumarjaka

Tingkatkan Greenmetric, Undika Sediakan Migo Bike Surabaya, Bhirawa Universitas Dinamika (Undika) Surabaya sediakan penyewaan Migo. Tak hanya untuk warga kampus, tapi juga masyarakat umum. Penyewaan ini sebagai upaya meningkatkan greenmetric dan kampus ramah lingkungan.

Sepeda motor listrik ini mulai beroperasi pada Januari 2021.

"Kami sudah kerjasama dengan Migo Surabaya sejak Desember 2020 lalu,'' kata Kepala Bagian Public Relation Undika, Ryan Adi Djauhari.

Saat ini pihaknya menyediakan 10 sepeda motor listrik. Masyarakat sudah bisa menyewa atau mengembalikan Migo Bike dari Migo Station sebelumnya. Tak cukup hanya sepeda listrik ramah lingkungan, Undika juga memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan kampus. Salah satunya dengan menambah kebun di samping Gedung Serba Guna. "Kami menamainya Eksotis Garden, yakni kebun yang berisi tanaman - tanaman unik seperti Anggrek, Kaktus, Sukulen, dan Philodendron,'' imbuhnya.

Terdapat dua kebun baru di Undika, yakni Eksotis Garden dengan luasan 50 meter kubik dan Kebun Bibit untuk pembibitan dengan luas 45 meter kubik.

Lebib lanjut, agar RTH terus terjaga, serta

ada rasa memiliki dari karyawan dan mahasiswa, pihak kampus membuat program baru. Yakni membawa tanaman dari rumah untuk ditanam di kebun-kebun kampus. Dalam perkembangan teknologi lingkungan, Undika melalui berbagai prodi juga fokus dalam inovasi dan teknologi, seperti alat siram otomatis, kendaraan ramah lingkungan dan masih banyak lagi yang akan dikerjakan di tahun 2021 ini.

Salah satu karyawan Undika, Choirul Anam yang telah mencoba menggunakan layanan Migo Bike yang disediakan Undika. Kemarin coba naik Migo pas makan siang, lumayanlah sebagai salah satu bentuk kontribusi saya pada program kampus ramah lingkungan, ungkapnya. Ia juga menyarankan kepada teman - teman mahasiswa yang lain untuk menggunakan layanan Migo Bike ini jika nantinya perkuliahan sudah kembali normal.

"Kemarin sudah share juga ke teman teman angkatan dan teman mahasiswa lain kalau ada layanan Migo Bike di kampus. Saya berharap baik mahasiswa, staff karyawan internal ataupun masyarakat luas nantinya bisa memanfaatkan layanan Migo Bike ini hanya untuk sekedar jalan-jalan ataupun menuju tempat tujuan yang dekat,'' tandasnya. [ina]

Pemkot Madiun bersinergi bersama Organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah, menggelar Ge gratis di berbagai titik di Kota Madiun. Tampak Wali Kota Madiun,

Gerakan Nas

Wali Kota dan Remaja Muham Kota Madiun, Bhirawa Upaya penanggulangan dampak Covid 19 getol dilakukan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, hingga Organisasi Kemasyarakatan, bahkan masyarakat umum. Seperti yang dilakukan salah satu organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah. Bersinergi dengan Pemkot Madiun, menggelar gerakan nasional Ta'awun sosial dampak Covid 19 dengan cara membagikan ribuan paket sayur secara gratis di berbagai titik di Kota Madiun.

Beberapa wilayah yang didatangi yakni, Jl Sawahan, Jl Kasuari, Jl Jatisiwur, Jl Tawangrejo, Jl Cempedak, dan Kelurahan Banjarejo. Total sebanyak 3.729 paket sayur dibagikan kepada masyarakat dalam empat tahap. Tak hanya itu, Wali Kota juga membagikan susu dan masker sebagai pelindung diri dan orang sekitar.

Masyarakat antusias men-

yambut paket sayur gratis yang dibagikan Wali Kota Madiun, Maidi bersama Re-

maja Muham Tentunya mas gambil paket

Tingkatkan Greenmetric Kampus, Undika beri layanan penyewaan Migo bagi warga kampus dan masyarakat sekitar.

GALERI BUDAYA

Museum Mpu Tantular Amankan Naskah Kuno Secara Digitalisasi Salah satu upaya bentuk perlindungan dan pelestarian koleksi naskah kuno agar tidak rusak, serta untuk memudahkan media publikasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim di Sidoarjo telah mengamankan 28 naskah kuno secara digitalisasi.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala UPT Museum Mpu Tantular mengantar tamunya melihat naskah kuno yang sempat dipamerkan.

Menurut Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, Drs Edi Irianto, intinya supaya naskah kuno yang asli tidak rusak tersentuh tangan.

Karena sering dipergunakan untuk para peneliti. Utamanya para mahasiswa jurusan bahasa dan satra, supaya tak langsung menyentuh koleksi aslinya. Selain itu juga untuk memudahkan pencariannya dan publikasi.

Edi menjelaskan, naskah -

naskah lama nusantara itu ditulis bukan dengan huruf Latin. Naskah - naskah kuno di wilayah Jawa ditulis dengan huruf Jawa atau Arab Pegon.

Kedua jenis huruf ini sebagai wahana ekspresi berbagai aspek kebudayaan Jawa pada masa lalu itu, dewasa ini dirasa menjadi hambatan dalam rangka pemahaman dan juga penyebarannya.

"Untuk mengatasi hambatan seperti itu, tidak ada jalan lain

selain pengadaan kegiatan pengalihaksaraan naskah - naskah itu menjadi digital,'' jelas Edi, Rabu (13/1) kemarin.

Setelah naskah - naskah kuno itu dialih bahasakan, selanjut dilakukan perekaman secara komputerisasi atau digitalisasi. Misalnya, Naskah Serat Mursada, ditulis dengan huruf Jawa Baru dan berbahasa Jawa Baru, terdiri dari 71 halaman, dengan metrum tembang macapat. Panjang naskah 18 cm, lebar 15,5 cm, dan tebal 2 cm. Kondisi naskah rusak dan tanpa sampul. Naskah ini berasal dari Bapak Mudawa, Desa Kalumpangdani Kabupaten Banyuwangi (Sayangnya, nama desa itu tidak terdapat dalam daftar desa - desa di Kabupaten Banyuwangi saat ini).

"Naskah itu diterima Mu-

seum Mpu Tantular pada Agustus 1994. Secara fisik naskah Serat Mursada koleksi Museum Mpu Tantular ini menggunakan lima jenis metrum tembang macapat, yaitu Kasmaran (Asmaradana), Pangkur, Sinom, Durma dan Dhandhanggula (Artate),'' tandas Edi. Sementara itu itu, Kasi Preparasi dan Bimbingan Edukasi Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, Sadari menambahkan, naskah kuno dari koleksi museum yang sudah dialihbahasakan serta didigitalisasi sebanyak 28 naskah. Diantaranya Kitab Fiqih (07.72 M), Cerita Nabi (07.44 M), Babad Demak (07.33 M), Fr Babad Cina (07.35 M), Serat Menak (07.46 M), Hikayat Nabi (07.93 M), masih banyak lagi. [*]

rawa

AYAAN 14 Januari 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7 S O S O K

Rawan Ambruk Probolinggo, tergolong rusak berat.

Tapi pasti ada renovasi dan pembangunan juga, yakni 50 ruang kelas per tahun,'' lanjut Selasa (12/1).

Untuk anggaran rehab dan pembangunan ruang kelas. Anggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp25 miiliar, sedangkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp23 miliar.

Setiap tahun dianggarakan, baik dari DAU maupun DAK. Jadi setiap tahunnya memang cukup banyak dana yang dianggarkan untuk bangunan sekolah. Tapi tidak langsung keseluruhan, sebab harus bertahap.

Poin penting dari pembangunan gedung sekolah ini, menurut Dewi, sekolah yang dibangun berdiri diatas lahan milik negara. Yang ban-

yak ditemui selama ini, ternyata tidak sedikit sekolah negeri berdiri diatas lahan yang masih belum menjadi milik negara.

"Salah satunya di SDN Sumberpoh yang kapan hari ambruk. Mungkin kami akan bangun tahun depan, karena masih akan menyelesaikan status lahan yang belum sertifikat. Kalau dibangun sebelum sertifikat, takut ada masalah,'' papar Rozi.

Diketahui, plafon atap ruang kelas 3 SDN Sumberpoh, ambrol Rabu (13/11) sekitar pukul 01.00 WIB. Untungnya, plafon ambruk di luar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain satu ruag kelas ambruk, dua kelas lain kondisinya memprihantinkan. [wap]

Guru SMKN 1 Sidoarjo yang Setia dan Konsisten Menulis Guru merupakan salah satu profesi yang paling dekat dengan aktivitas menulis. Menulis bagi guru tidak hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan paling mendasar.

Karena itu, salah satu bentuk tanggungjawab akademik guru adalah melahirkan karya dalam bentuk tulisan. Itulah ungkapan, Abdul Majid Hariadi, Guru SMKN 1 Sidoarjo, pada Rabu (13/1) kemarin.

Harus diakui, meskipun menulis menjadi kebutuhan dasar, tidak sedikit guru yang beranggapan, menulis adalah aktivitas yang sulit dan memberatkan. Guru hanya membutuhkan konsistensi dan setia untuk menulis. Sudah banyak guru yang belum mahir menulis, tetapi akhirnya bisa menghasilkan karya berupa tulisan.

"Ya, harus setia dan konsisten adalah password bagi guru untuk dapat menulis,'' ujar peraih Juara III Nasional Lomba Karya Tulis 4 Pilar MPR RI. Menurut Majid, ada banyak ide dari berbagai peristiwa yang dapat dijadikan tulisan oleh guru. Misalnya, di masa pandemi ini guru dapat menuangkan berbagai pengalamannya dalam tulisan. Selama pandemi telah menghasilkan tulisan berupa empat naskah buku, 19 artikel/opini, tiga artikel majalah pendidikan, dan 11 artikel blog kompasiana.

Pertanyaannya kemudian, mengapa menulis itu kebutuhan bagi guru ? Jamak diketahui hasil belajar murid di berbagai jenjang pendidikan

masih rendah karena kompetensi literasi yang rendah. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018, 70% murid kemampuan literasi membaca di bawah minimum. ''Hasil ini erat menjadi satu dengan kemampuan dalam bidang matematika dimana 71% murid di bawah kompetensi minimum dan bidang sains 60% murid di bawah kompetensi minimum,'' jelas pria kelahiran Bojonegoro 10 Mei 1981.

Majid menjelaskan, untuk meningkatkan hasil belajar murid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun ini akan menyelenggarakan asesmen nasional. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengukur kompetensi murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi membaca dan numerasi.

Kompetensi literasi membaca yang dimaksud bukan hanya kemampuan secara tekstual tetapi juga mampu memahami dan menerapkan secara kontekstual.

"Dua aspek ini menjadi kebutuhan

murid sesuai dengan kecakapan abad 21 untuk dapat berkontribusi pada masyarakat dalam berbagai bidang. Maka dengan karya guru dapat menjadi inspirasi bagi murid.

Keterampilan menulis yang dimiliki guru merupakan salah satu upaya menghantarkan ide - ide untuk memenuhi ruang - ruang literasi.

Dengan tulisan, guru dapat menyambung dialektika dengan sidang pembaca dalam berbagai perspektif,'' jelas Majid.

Tentu saja tulisan yang dihasilkan guru tidak hanya sebagai media untuk membangun relasi dengan murid, orang tua, teman

sejawat, dan masyarakat. Bagi guru sendiri, menulis memberikan manfaat yang tidak sedikit, seperti personal branding, ekonomi, karier, pemenuhan angka kredit, dan tentunya adanya kepuasan batiniah.

"Guru juga sebagai katalisator harus membangun inisiatif untuk menjadi role model dalam literasi.

Budaya literasi di sekolah kurang bisa berkembang jika guru tidak memberikan teladan literasi. Dengan keteladanan, guru dapat memberikan energi dalam membentuk iklim literasi di sekolah serta meningkatkan kualitas dan hasil belajar murid,'' pungkas penulis artikel terpilih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 2020. [ach]

“Ada banyak ide dari berbagai peristiwa yang dapat dijadikan tulisan oleh guru. Misalnya, di masa pandemi ini guru dapat menuangkan berbagai pengalamannya dalam tulisan.“ Abdul Majid Hariadi

ITS Siapkan Sosialisasi SNMPTN ke Sekolah

sudarno/bhirawa

erakan Nasional Ta'awun Sosial dampak Covid 19 dengan membagikan ribuan paket sayur secara Maidi membagikan ribuan paket sayur secara gratis, Rabu (13/10).

ional Ta'awun

mmadiyah Bagikan Paket Sayur

mmadiyah itu. syarakat mensayuran gratis

dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker.

"Di samping secara disip-

lin kita menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

Paket sayuran dan susu ini berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya tambah masker supaya masyarakat semakin disiplin menggunakan masker,'' jelas Wali Kota, Rabu (13/1).

Menurut Wali Kota, daya tahan tubuh yang kuat berfungsi agar tubuh tidak mudah tertular penyakit. Terpenting juga harus diimbangi dengan menjalankan Prokes dengan disiplin. Yakni menggunakan masker saat beraktifitas, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan.

Melalui kegiatan itu, Wali Kota berharap masyarakat tak lengah di situasi saat ini.

Apalagi, kini angka kenaikan kasus positif di Kota Madiun semakin meningkat. Maka wali kota mengimbau kepada masyarakat agar selalu patuh pada Prokes dan menjaga diri serta kelurga masing - masing. [dar]

Surabaya, Bhirawa Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi ke sekolah - sekolah jelang pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Bersama Masuk PTN (UTBK - SBMPTN).

Direktur Pendidikan ITS, Dr Eng Siti Machmudah ST MEng menjelaskan, sistem seleksi masuk PTN tahun ini sama seperti tahun - tahun sebelumnya. Terdapat tiga jalur yang dibuka, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri.

"Kalau jalur masuknya tetap seperti tahun lalu, yakni melalui tiga jalur yang ada tersebut,'' tutur dosen yang karib disapa Machmudah ini.

Namun yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya, lanjut Machmudah, sistem seleksi masuk PTN

Dr Eng Siti Machmudah ST MEng

tahun ini tidak hanya untuk program studi Sarjana (S1). Akan tetapi juga untuk program studi Sarjana Terapan (D4). "Meskipun seluruh informasi dapat diakses di laman

LTMPT, tapi masih perlu dilakukan sosialisasi oleh para PTN kepada pihak sekolah - sekolah,'' ujar dia.

Untuk itu, lanjut dia, ITS juga berencana melakukan sosialisasi secara daring kepada guru Bimbingan Konseling (BK) dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dalam waktu dekat ini. "Melalui sosialisasi ini, harapannya agar guru maupun siswa semakin paham tentang cara pendaftaran dan pemilihan prodi (program studi),'' terang dosen Departemen Teknik Kimia ITS ini.

Selain sosialisasi daring, ungkap Machmudah, ITS juga akan mempersiapkan ruangan untuk pelaksanaan tes UTBK yang menjadi penilaian untuk jalur SBMPTN. "Untuk UTBK ini, gelombang I akan dilaksanakan pada tanggal 1218 April 2021 dan gelombang II akan dilaksanakan pada tanggal 26 April

hingga 2 Mei 2021,'' bebernya.

Terkait materi UTBK, perempuan berhijab ini menyebutkan, materi tes UTBK nantinya akan sama seperti tahun 2019. Bedanya dengan tahun 2020 lalu yang cuma ada TPS, tahun ini akan ada TPS dan TKA, serta ada pilihan saintek, soshum, dan campuran.

Machmudah berharap, agar proses seleksi masuk PTN tahun ini yang masih berada di tengah pandemic bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Ia pun berpesan untuk para siswa maupun guru BK agar tetap mengikuti perkembangan pengumuman di portal LTMPT. Berdasarkan data LTMPT, tertanggal 12 Januari 2021 jam 11.00 WIB, jumlah siswa eligible yang telah terdaftar sebanyak 31.248 siswa, sedangkan sekolah yang telah melakukan finalisasi siswa eligible sebanyak 317 lembaga. [ina]

Dari 30 Hanya 16 Ponpes Terdaftar Aktif

Tujuh Ponpes di Kota Probolinggo Tak Bisa Serap BOP Covid-19 Probolinggo, Bhirawa Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo mencatat masih minim Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Probolinggo yang memproses izin operasional ke Kemenag RI. Hingga kini, Ponpes di Kota Probolinggo yang terdaftar aktif di Kemenag, hanya sebanyak 16.

"Jumlah Ponpes di Kota Probolinggo sangat banyak. Lebih dari 30 Ponpes. Namun, yang terdaftar aktif di Kementerian Agama, hanya 16 Ponpes. Dari 16 ini yang rutin mengisi Educaion Managemen System Infor-

mation (EMIS) hanya ada 14 Ponpes,'' ujar Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kota Probolinggo, Muhammad Dawam Ichsan, Rabu (13/1).

Dawam menjelaskan, sejak 2019, pengajuan izin operasional Ponpes tidak di Kemenag, masing-masing daerah kota dan Kabupaten. Kemenag Kota Probolinggo hanya mengeluarkan rekomendasi setelah Ponpes mengajukan izin melalui website Kemenag. ''Kami pernah menemukan ada Ponpes yang izin operasionalnya tahun 1996. Sedangkan,

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin Ponpes yang eksis.

pembaruan izin itu setiap lima tahun sekali. Jadi, izin Ponpesnya sudah mati sejak 25 tahun lalu,'' terangnya.

Dawam menilai Pengurus Ponpes kurang memperhatikan masalah perizinannya. Sedangkan, untuk lembaga formal pendidikan sudah lengkap perizinannya. ''Ada Ponpes yang izin operasionalnya tidak diperbarui, padahal lembaga pendidikan formal seperti MI, MTs, lengkap izinanya.

Seharusnya izin Ponpes juga perlu diperbarui,'' jelasnya.

Dawam membenarkan, kini proses perizinan Ponpes sedang ditutup. Hal ini tidak lepas, karena membeludaknya Ponpes yang mengurus izin operasional, karena adanya bantuan operasional Ponpes terdampak Covid 19.

"Belum tahu kapan dibuka kembali pendaftaran izin operasional ini.

Belum ada informasi soal itu dari Kemenag. Seharusnya Ponpes tidak perlu menunggu ada bantuan operasional untuk mengajukan izin, tapi memang mengikuti prosedur untuk izin dilakukan,'' katanya.

Tujuh Ponpes di Kota Probolinggo tidak bisa mencairkan Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Cov-

id 19. Sebab, ada permasalahan dalam persyaratan izin untuk mendapatkan BOP. Hal ini diungkapkan Koordinator Satgas Covid Pesantren Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur Abdul Azis, Rabu (13/1). Menurutnya, sejumlah Ponpes di Kota Probolinggo mendapatkan bantuan dana dari Kemenag.

Namanya, BOP Covid 19 untuk pembelanjaan sarana penanganan dan penanggulangan Covid 19.

"Dana itu disalurkan melalui bank. Namun, bantuan itu terancam tidak bisa terserap karena baik pihak Kemenag maupun pihak bank tidak memahami kondisi kedaruratan pandemi ini,'' kilahnya.

Azis menjelaskan, beberapa Ponpes di Kota Probolinggo belum memperpanjang Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). Padahal, Kemenag daerah lain memberikan surat keterangan keberadaan Ponpes yang dimaksud.

"Di Kota Probolinggo, Kemenag nya saklek, tidak peka terhadap kondisi pendemi sebagai kondisi darurat. Ada tujuh Ponpes yang seperti itu, tapi mana saja saya tidak hafal karena datanya campur untuk seJawa Timur,'' lanjutnya. [wap]

Seluruh Satuan Pendidikan 100 Persen Daring

Pemkot Mojokerto Terapkan PPKM Mulai Hari Jumat Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Majokerto, Ika Puspitasari, menghadapi serangan Covid 19 kedua yakni sejak dua minggu terakhir ini, (mulai akhir Desember 2020), sehingga tak mau ambil resiko yang lebih besar. Maka jurus pamungkaspun dikeluarkan yakni PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), mulai Jumat (15/1) hingga (28/1).

Hal ini dilakukan sesuai dengan Kemendagri yakni, apabila suatu daerah sudah memenuhi empat unsur. Yakni tingkat kematian diatas rata - rata kematian tingkat Nasional. Tingkat kesembuhan dibawah rata rata, kesembuhan tingkat Nasional. Tingkat kasus aktif diatas rata rata tingkat Nasional dan Tingkat keterisian tempat tidur RS (Bed Occupation Room/BOR). ICU dan ruang isolasi diatas 70%, maka harus diberlakukan PPKM.

Karena dari parameter yang ada, Kota Mojokerto ini sudah memenuhi empat unsur itu, maka Pemkot akan menyusul 11 daerah di Jawa Timur yang menerapkan PPKM. Demikian disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, pada rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid 19 di Ruang Galery, Rumah Rakyat, Selasa (12/1) lalu.

Dan Rabu (13/1) kemarin, sosialisasi besar - besaran kepada seluruh elemen masyarakat setentak dilakukan. Dengan naungan, Penerapan PPKM ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran

Corona Virus Disease 2019.

Lebih lanjut, wali kota perempuan pertama untuk Kota Mojokerto ini menambahkan, Penerapan PPKM dimulai 15 hingga 28 Januari. Pembatasan berlaku di seluruh sector, baik pada sektor perdagangan, perkantoran, pendidikan, institusi pemerintah. Untuk rumah makan, restoran, supermarket, mall, akan diterapkan jam operasional hingga 20.00 WIB. PPKM diikuti dengan sanksi, jika para pemilik usaha kedapatan melanggar aturan.

"Sosialisasi PPKM dilakukan mulai Rabu (13/1) kemarin, semua unsur turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung kepada masyarakat. Diharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam menjalankan PPKM di Kota Mojokerto.

Karena, berpengalaman dari pembatasan sosial skala mikro di Kota Mojokerto sebelum Idul Fitri dan

awal pandemi, Kota Mojokerto dapat menekan angka lonjakan kasus Covid 19,'' tegas Ning Ita. Selain pembatasan jam operasional, Pemerintah Kota Mojokerto juga menerapkan pembatasan jumlah kapasitas di tempat ibadah hingga 50% dari jumlah kapasitas. Serta dilarang mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Seperti hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan sosial dan keagamaan. "Sementara waktu, tempat wisata dan tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan belajar mengajar secara Daring atau online bagi semua satuan pendidikan akan dilaksanakan secara 100%. Dan membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan WFH (Work From Home) sebesar 75% dan WFH (Work From Office) sebesar 25%. Tentunya, dengan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat. [min]

hasan amin/bhirawa

Wali kota didampingi Wawali sedang memberikan keterangan seputar diberlakukannya PPKM.

JATIM MEMBANGUN Bupati Minta ADD 304 Desa Dikelola dengan Bijak

Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

Halaman 8

Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya Rp 238 Miliar alokasi Dana Desa yang bakal diterimakan kepada 304 Desa di Kabupaten Mojokerto pada tahu 2021 ini. Bupati Pungkasiadi meminta agar Pemerintah Desa mengelola penggunaan DD dengan bijak.

Untuk itu fasilitasi pendampingan Dana Desa ( DD) kembali digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dengan menghadirkan seluruh Camat dan Kades se Kabupaten Mojokerto, dengan mengambil tempat di Vanda Gardenia Trawas Mojokerto. Rabu 13/1/21.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi yang meresmikan gelaran ini, mengatakan, tercatat alokasi yang diterima Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini mencapai Rp 238.562.799.000. Anggaran ini dibagikan secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula.

“Nominal DD yang paling sedi-

kit diterima Desa adalah Rp 610.844.000 dan paling banyak Rp 1.273.107.000. Pergunakan dengan bijak,” pesan Bupati.

Bupati Pungkasiadi menjelaskan pada kegiatan fasiitasi ini , jika sistem penyaluran DD tahun 2021 mengalami perubahan. Untuk itu agar semua perubahan tersebut, betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.

Sebagai informasi, terdapat re-formulasi perhitungan DD 2021 yakni adanya alokasi dasar yang mempertimbangkan klaster jumlah penduduk, dan alokasi kinerja yang merupakan reward bagi desa-desa berkinerja baik dengan pertimbangan beberapa aspek. Yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan

Tampak dalam foto Bupati sedang memberikan wejangan terhadap para Kades dan Camat agar lebih hati hati dan bijak dalam mengelolah dana desa.

DD, capaian keluaran DD serta capaian hasil pembangunan desa.

Alokasi kinerja ini pun telah berdasar pada penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut menjabarkan terdapat 30 (tiga puluh) desa yang mendapat alokasi kinerja, sehingga desa tersebut diberi alokasi kinerja sebesar Rp 288.000.000. Tentunya hal ini di-

harapkan menjadi pemacu semangat agar pemerintah desa terus berbenah diri, menjadi desa berkinerja baik.jelas bupati.

Lebih lanjut ditambahkan Bupati, tidak itu saja, saat ini juga terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah skema penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini

dilakukan agar DD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berdampak positif bagi perekonomian, memberikan nilai tambah bagi kelompok marginal melalui Program Padat Karya Tunai Desa sebagai akibat yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dalam menangani pandemi Covid-19 bupati berharap pemerintah desa mengalokasikan anggaran melalui APBDesa tahun anggaran 2021 untuk pencegahan Covid-19 dan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Desa Tanggap Covid-19.

“Saya berpesan, kelolalah DD dengan baik sesuai aturan dan pedoman. Semua harus transparan dan akuntabel, terlebih lagi kita juga sedang berjuang menghadapi pandemi. Kalau suatu desa kinerjanya baik, pasti akan ada reward yang diberikan,” kata bupati.

Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto M. Hidayat pada laporan sambutan menjelaskan bahwa kegiatan

fasilitasi akan dilangsungkan selama dua hari (13-14 Januari 2021) yang diikuti camat dan kades.

Hari pertama kegiatan diikuti peserta dari Kecamatan Dlanggu, Kutorejo, Pungging, Ngoro, Mojosari, Jetis, Dawarblandong, Kemlagi dan Gedeg. Sedangkan pada hari ke dua, akan diikuti Kecamatan Jatirejo, Gondang, Trawas, Pacet, Bangsal, Mojoanyar, Trowulan, Puri dan Sooko. Hidayat juga mengabarkan perkembangan status Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Mojokerto.

“Perlu kami laporkan juga, Desa Mandiri kita naik signifikan. Tahun sebelumnya adalah 12, sekarang jadi 22. Bagi Desa Mandiri yang berjumlah 22 ini, penyalurannya dibagi menjadi dua tahap yakni 60 persen dan 40 persen. Tahun ini pula, ada 30 desa yang dapat reward dari pusat. Jumlah ini lebih banyak, karena tahun sebelumnya hanya 14 desa.

Artinya, makin banyak desa-desa di wilayah kita yang meningkat kinerjanya,” jabar Hidayat.[min]

KELANA JATIM

IPM Sidoarjo Terpengaruh Dampak Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, Indriyah Purwaningsih, berpendapat pembangunan sektor-sektor yang terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kab Sidoarjo dalam kurun waktu satu dasa warsa ini, telah tertata dengan baik. Misalnya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Hasilnya telah menunjukkan, IPM Kab Sidoarjo mulai tahun 2010 hingga 2019 lalu, terus melaju naik. Pada tahun 2010 yang 73.75, pada tahun 2019 lalu menjadi 80.05.

Menurut pendapat Indriyah, kalau misalnya nanti pada tahun 2020, hasil IPM mengalami penurunan, menurut dirinya, itu karena kondisional saja, ada faktor force major. Yakni terjadinya pandemi Covid-19.

“Force major ini tidak hanya terjadi di Sidoarjo saja. Tapi juga di tingkat Provinsi, nasional bahkan di tingkat dunia,” komentar Indriyah, Rabu (13/1) kemarin.

Pembangunan IPM di Kab Sidoarjo, lanjut Indriyah, dalam kurun waktu 2010 - 2019, memang telah masuk dalam kelompok 5 besar terbaik capaian pembangunan IPMnya.[kus]

Manfaatkan Fasum untuk Penghijauan Sidoarjo, Bhirawa Tanah Fasum dan Fasos perumahan yang sudah lama tidak terurus kondisinya sekarang sudah berubah. Program penghijauan di sudut - sudut kota terus dilakukan, oleh Pj Bupati Sidoarjo, termasuk memanfaatkan tanah Fasum dan Fasos di desa dan perumahan.

Total Fasum perumahan yang sudah diproses masuk ke Pemkab Sidoarjo ada 59 titik. Fasum tersebut menunggu giliran untuk dimanfaatkan dan dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan.

Hal tersebut ditegaskan Pj Bupati Sidoarjo saat meninjau sekaligus meresmikan lima taman yang baru saja selesai pengerjaannya. Kelima taman yang ditinjau adalah Taman lansia dibangun diatas tanah fasum Perum AURI Kwadengan, Taman fasum Bundaran Gading Fajar, Taman Urang Bandeng pulau jalan depan kantor dinas perijinan jalan pahlawan kemudian Taman Fasum Perumahan Permata Gedangan, pada (13/1) kemarin.

Bagi penggemar olahraga skateboard tak perlu khawatir lagi sebab sudah mambangun tempat khusus olahraga yang digemari para remaja kota ini. Lokasinya ada di seberang jalan Taman Abhirama. Sarana olahraga skateboard ini dibangun diatas tanah fasum Pondok Jati.

Kehadiran taman ini punya manfaat yang luar biasa, apalagi saat ini musim covid sedang ada pengaturan pembatasan untuk kegiatan masyarakat. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak cukup tinggal di rumahnya masing-masing atau bermain di taman sekitar.

“Manfaat taman ini sebagai tempat edukasi, apalagi sekarang anak sekolah masih belajar secara daring sehingga tidak perlu keluar jauh-jauh cukup datang kesini dengan orangtuanya tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan 3 M, “ ujarnya.[ach]

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, di kantor BPBD setempat.

Ihsan Kholil/Bhirawa

BPBD Bondowoso Siapkan Inovasi Penanganan Tanggap Bencana Bondowoso, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso pada tahun ini tengah menyiapkan sebuah inovasi dalam penanganan tanggap bencana. Yang mana petugas BPBD selalu siap selama 24 jam dalam seminggu.

BPBD Bondowoso msaat ini emiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang paling lambat 15 menit petugas sudah berada di lokasi kejadian bila terjadi bencana. Para petugas akan berkoordinasi dengan kepala desa maupun

Muspika, sehingga ketika terjadi bencana langsung mengambil tindakan.

Plt. Kalaksa BPBD Bondowoso, Ir. H. Kukuh Triyatmoko menerangkan, akan ada perubahan orientasi kebencanaan yakni dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang dimonitor oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tidak hanya itu, kinerja organisasi juga harus menyesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dimana perangkat daerah

harus mengacu pada tema perencanaan pembangunan dari tahun ke tahun yang mengalami perubahan.

“Kalau seperti lalu itu kan banyak copy paste. Jadi perencanaan tahun ini sama dengan tahun kemarin,” terangnya saat dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, di kantor BPBD, Rabu (13/01).

Kukuh menjelaskan, dengan pola tema tersebut, maka harus memiliki inovasi-inovasi di setiap OPD. Sehingga,

tahun ini masing-masing OPD harus memiliki inovasi-inovasi dalam pembangunan dalam mencapai visi-misi Bupati.

Selain itu, Kukuh mengaku bahwa BPBD Bondowoso saat ini masih dalam keterbatasan gudang logistik, maka perlu diinovasikan Gudang Maya. Gudang tersebut untuk menyimpan barang yang tersebar di beberapa tempat.

“Gudang kami terbatatas. Sehingga banyak barang yang kadaluarsa sehingga harus diadakan penghapusan,” kata Kukuh. [san]

BPNT Pusat Mulai Disalurkan pada 5.288 KPM Kota Madiun, Bhirawa Kota madiun mulai menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama. Penyaluran bantuan duit yang dibelanjakan bahan pangan itu sudah dimulai sejak, Senin-Kamis (11-14) mendatang . Pembagian penyaluran penting mengingat tengah dalam masa pandemi Covid-19. ‘’Penyaluran tetap sesuai dengan agen dan ewarong dengan pembatasan maksimal 50 orang sehari. Tapi pen-

yaluran sampai Kamis (14/1) mendatang,’’ kata Kepla Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono dan Koordinator Daerah Program Sembako Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Wahyu Sulistyono, Rabu (13/1).

Dikataknnya, bahan pangan yang didapat bisa berbeda. Namun, wajib memenuhi unsur karbohidrat, protein, dan vitamin kecuali gula dan minyak karena berkaitan dengan diabetes dan kolesterol.

Heri Suwartono menjelaskan untuk pencairan kali ini hanya sejumlah 5.288 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut menurun dari penerima tahun lalu yang mencapai 7.661 penerima. Pengurangan ini karena KPM yang dimaksud sudah

dianggap mampu.

Dijelaskan pula bahwa penyaluran BPNT dari pusat di Kota Madiun 2021 ini sebanyak 5.266 KPM masing-masing menerima Rp200 ribu/KPM yang harus dibelanjakan sembako (karbohidrat, protein mineral, vitamin). Sedang penerimaan BPNT 2021 turun, selain sudah dianggap mampu juga karena ada pemadannan NIK antara Kemensos dengan Dukcapil Kemendagri.

“Semua itu, karena ini berangkat dari pemerintah pusat. Untuk data penerima juga dari sana. Artinya, mereka yang telah dianggap mampu ini data juga dari sana (pusat.red).

Demkian halnya, sebagian ada yang tidak direalisasikan, mungkin orangnya tidak ada di alamat, bahkan meninggal dunia dan lain sebagainya,” tegas Heri Suwartono memperjelas.

Meski demikian lanjutnya, KPM yang tergeser dari program BPNT pusat tidak perlu khawatir. Pemerintah Kota Madiun sudah mengusulkan mereka dalam program Bantuan Sosial Terpadu (BST). Untuk diketahui bersama, BPNT program reguler yang memang sudah ada sebelum Covid-19.

“Hanya bedanya kalau BPNT harus dibelanjakan sembako. Sedangkan BST berupa uang. Kenapa seperti itu, semuanya sudah dari pusat. Kami hanya melaksanakannya,”jelasnya.

Sedangkan BST merupakan bantuan pangan dampak covid-19. Keduanya Itu, BPNT dan BST bantuan dari pemerintah pusat. Namun dalam hal ini, Pemkot Madiun juga memiliki program BPNT daerah. Tak heran, jumlah penerima BST cukup besar. Mencapai 10 ribu lebih penerima.[dar]

Personel Polisi Gelar Sholat Ghaib untuk Korban Pesawat SJ-182 Situbondo, Bhirawa Keluarga besar Polres Situbondo menggelar sholat gaib untuk mendoakan para korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Rabu (13/1).

Shalat gaib dilaksanakan di Masjid Al-Asykar yang berada di kompleks Mapolres Situbondo. Ikut serta dalam kegiatan ibadah tersebut diantaranya Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifa’i bersama pejabat utama (PJU) Polres dan seluruh personil polisi Polres Situbondo.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai, pihaknya ikut mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita atas bencana berupa

kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute penerbangan Jakarta-Pontianak pada Hari Sabtu (9/1).

“Shalat gaib berjamaah ini diadakan bertujuan untuk mengirimkan doa kepada para penumpang pesawat yang menjadi korban kecelakaan pesawat tersebut,” ujar Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, pihaknya juga menyatakan ikut berduka cita atas musibah yang dialami para penumpang Sriwijaya Air dan berharap semoga

doa yang telah dibacakan personil polisi Polres Situbondo diterima oleh Allah SWT. “Ada banyak keutamaan dan manfaat dari kegiatan shalat gaib ini. Selain itu juga banyak fadhilah dari shalat gaib yang disampaikan kepada puluhan korban tragedi musibah Sriwijaya Air,” papar Kapolres Imam.

Salah satu warga Situbondo bernama Andi, yang ikut dalam kegiatan shalat gaib mengaku lega bisa ikut membantu mengirimkan doa kepada korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 181 akhir pekan kemarin. Kata Andi, akunya, sebagai bagian dari warga Indonesia ia memiliki kepedulian

dan ikut prihatin terhadap bencana tersebut.

“Dengan ikut menjalankan ibadah shalat gaib setidaknya kami bisa memberi doa,” pungkasnya.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, usai pelaksanaan shalat gaib, semua personil polisi yang berdinas di Mapolres Situbondo melanjutkan dengan kegiatan doa bersama.

Dengan dipandu ustadz setempat, lantunan lafadz dzikir dan tahlil juga dibacakan untuk puluhan korban kecelakaaan pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak. Pelaksanaan berjalan khusuk dan khitmad hingga acara selesai. [awi]

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai bersama pejabat utama Polres dan personil polisi saat mengikuti shalat gaib di Masjid Al-Asykar.

Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Vaksin Tiba Bulan Februari, Siapkan 65 Vaksinator Pasuruan, Bhirawa Vaksin jatah kota Pasuruan dipastikan bakal tiba pada bulan Februari. Meski demikian Pemkot Pasuruan melalui Dinas Kesehatan Kota Pasuruan telah menyiapkan 65 vaksinator untuk penyuntikan vaksin Covid-19. Sebelumnya, mereka dilatih vaksinasi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Shierly Marlena menyatakan pelatihan vaksinasi dilakukan untuk memastikan sumber daya manusia yang ditugaskan dalam melakukan vaksinasi Covid19 memahami prosedur pen-

yuntikan.

“Sebelumnya memang mendapatkan pelatihan, mereka dipilih dari petugas yang ahli di bidangnya. Kami sudah siapkan 65 Vaksinator,” papar Shierly Marlena, Rabu (13/1).

Dari 65 vaksinator itu terdiri

dari 20 dokter dan sisanya yakni 45 orang adalah perawat dan bidan. Nantinya, vaksin sinovac tahap pertama bakal dikirim ke Kota Pasuruan, di termin kedua bulan Februari 2021.

“Untuk tanggal pastinya masih belum ditentukan. Vaksin sinovac tahap pertama sampai di Kota Pasuruan di bulan Februari 2021,” jelas Shierly Marlena.

Sementara itu, pasca Presiden Joko Widodo di vaksin Covid-19, Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo

menyatakan dirinya siap untuk divaksin bersama jajaran Forkopimda dan tenaga kesehatan di Kota Pasuruan.

“Saya siap divaksin pertama, bersama jajaran Forkopimda dan tenaga kesehatan di Kota Pasuruan,” terang Raharto Teno Prasetyo.

Pada tahap pertama ini, Pemkot Pasuruan mengajukan 1.775 nakes yang terdiri dari dokter hingga perawat untuk divaksin. Namun dari jumlah itu hanya 1.460 nakes yang bisa divaksin untuk sementara. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Data korban Covid-19 di Kota Pasuruan yang dipasang di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan.

Pemkab Berkoordinasi dengan Pihak Terkait atas Longsor Kampung Teplek

Oky abdul sholeh/bhirawa

Dinkes Prov Jatim Distribusikan Vaksin Covid -19 Tahap Pertama

Pengawalan truk box yang berisi vaksin covid-19 dapat pengawalan ketat. Rabu, (13/1). Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memulai distribusi vaksin Covid-19 sinovac untuk Surabaya Raya, yakni Kota Surabaya sebanyak 15 ribu dosis, Kabupaten Sidoarjo sebanyak empat ribu dosis dan Kabupaten Gresik sebanyak tiga ribu dosis.

Bondowoso, Bhirawa Terkait bencana tanah longsor yang terjadi di bantaran sungai Kampung Teplek Kelurahan Dabasah Kecamatan / Kabupaten Bondowoso tepatnya di RT 29 RW 07, pada Senin malam (4/1) waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Dinas terkait.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat dikonfirmasi awak media. Ia mengaku bahwa Pemerintah Daerah akan segera mungkin melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan PUPR setempat.

“Nanti akan kita koordinasikan dengan Perkim dan PUPR,” kata Wabup Irwan.

Karena akibat bencana longsor itu sangat membahayakan beberapa nyawa warga yang tempat tinggalnya persis di bibir sungai tersebut.

Dimana bagian belakang bangunan milik warga menggelantung dan salah satu tiang penyangganya ikut dan bahkan dapur ya pun terbawa longsor.

Akan hal itu, Wabup Irwan menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan berkoordinasi dan pihaknya berharap tidak ada bencana serupa di daerah tersebut.

“Sehingga jangan sampai ada long-

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat

sor lagi,” tandasnya Wabup Irwan.

Sementara itu, salah satu warga yang rumahnya terdampak longsor, Juhariya (26) berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar ada tindak lanjut terhadap bencana longsor tersebut. Ia pun meminta pada Pemerintah untuk dibantu membangun rumahnya.

“Kami harus meminta kemana lagi. Harapan kami paling tidak diperbaiki lah. Kalau tidak, pergilah berkunjung melihat keadaan kami,” harapnya. [san]

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Malang Jalankan Prokes Sangat Baik

KELANA JATIM

Agar Lebih Paham Sistem Vaksinasi, Dinkes Simulasikan pada Puluhan Fasyankes Bondowoso, Bhirawa Untuk lebih memahami sistem pelaksanaan pemberian vaksin, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso menggelar simulasi pemberian vaksin Covid-19 kepada 30 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Kota tape ini pada Selasa, (12/1) kemarin. Simulasi dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pemberian.

Kasi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Bondowoso, Tuhu Suryono menerangkan, babwa petugas medis adalah orang pertama yang diberikan vaksin. Kata dia, di Bondowoso terdapat 3.550 petugas yang bekerja di sarana kesehatan seperti medis paramedis maupun penunjangnya.

“Pokoknya yang bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan,”jelasnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (13/01).

Tuhu menerangkan, bahwa mengenai sasaran pemberian vaksin, Dinkes memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebatas melayani sasaran yang sudah di entri oleh pusat.

“Jadi untuk sasaran Top Down. Jadi kita nanti melayani yang sudah tercatat di pusat. Termasuk logistiknya kita didistribusikan sesuai sasaran tersebut,” terangnya.

Akan tetapi hingga saat ini sasaran tersebut belum bisa diakses karena aplikasi bernama Peduli Lindungi milik TNI-Polri, dan belum bisa dibuka untuk mengisi data. [san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Kadinkes Bondowoso dr. Muhammad Imron saat memberikan keterangan pada Wabup Irwan saat mengecek kesiapan ruangan penyimpanan vaksin.

Kab Malang, Bhirawa Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang hingga kini berjalan dengan baik. Karena tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangat baik. Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Corona Virus Disease (Covid-19) juga terus berkeliling untuk memberikan sosialiasasi untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Demikian yang disampaikan, Bupati Malang HM Sanusi, Rabu (13/ 1), kepada Bhirawa. Dia mengatakan, beberapa tempat usaha pun sudah cukup tertib. Dan mayoritas tempat usaha sudah tutup pada pukul 19.00 WIB, sesuai kebijakan yang diatur pemerintah.

“Sejak hari pertama diberlakukan PPKM di Kabupaten Malang, dirinya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Satgas Covid-19 berkeliling keberbagai wilayah kecamatan, sehingga sejumlah toko dan warung rata-rata menut-

up tempat usahanya sudah sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Untuk di Kabupaten Malang, masih dia katakan, tidak ada mall sehingga masyarakat lebih memilih di rumah selama PPKM. Namun jika ada mall, tentunya pengelola menutup usahanya pada pukuil 19.00 WIB. Sehingga selama tiga hari diterapkan PPKM di Kabupaten Malang, sudah banyaknya masyarakat yang patuh terhadap PPKM. Hal ini tidak terlepas dari peran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terus melakukan sosialisasi secara masif. ”Seluruh kecamatan sudah melakukan sosialisasi, salah satunya melalui pengeras suara keliling ke desa-desa.

Dengan begitu, agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19,” terang Sanusi.

Selain petugas kecamatan setiap malam berpatroli ke wilayah desadesa, lanjut dia, mereka juga melakukan sosialisasi ke tempat-tempat pondok pesantren (ponpes), dan pengelola ponpes untuk sementara dilarang untuk menerima

kunjungan wali santri selama diterapkan PPKM. Sehingga dirinya berharap agar semua elemen masyarakat mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Karena tanpa peran serta masyarakat, maka PPKM tidak akan berjalan dengan baik.

”Lebih baik melakukan pencegahan dari pada terinveksi Covid-19.

Sebab, virus tersebut bisa menyebabkan kematian, sehingga harus dicegah penyebarannya. Salah satunya masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan selama Pandemi Covid19,” tegas dia.

Disisi lain, Sanusi juga menyampaikan, bahwa dirinya siap yang pertama mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, sebelum vaksin tersebut disuntikan ke masyarakat Kabupaten Malang. Hal itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Karena vaksin yang sudah dibeli pemerintah dijamin aman, sehingga dirinya siap yang pertama di vaksin.

“Saya siap yang pertama di vaksin, agar bisa memberikan rasa aman kepada warga Kabupaten Malang yang mau divaksin. Pokoknya nanti yang pertama saya, lalu Forkompinda. Dan saya harap masyarakat jangan takut di vaksin, karena vaksin ini merupakan bentuk pencegahan penularan Covid-19,” tandasnya. [cyn]

Sidoarjo, Bhirawa Wabup terpilih Sidoarjo, Subandi, diberi kewenangan bupati terpilih untuk “menjinakkan” anggota DPRD. Subandi yang pernah menjadi ketua komisi A sudah mengenal betul watak watuknya anggota dewan.

Bupati terpilih, Muhdlor Ali yang akan dilantik 18 februari mendatang menguraikan maksudnya di depan anggota DPRD Sidoarjo, Rabu (13/1) sore.

Ia memberi tugas kepada Wabup Subandi untuk melakukan komuni-

kasi politik dengan seluruh fraksi.

Sehingga tidak ada kesenjangan hubungan seperti yang pernah terjadi seperti di masa lalu.

Subandi meyakinkan akan menjalankan tugas dengan baik karena sudah memahami personil seluruh anggota dewan. “Saya sudah satu tahun kuliah di dewan dan tahu betul seperti apa yang dimaui cak sujalil (PDIP) atau pak Warih (Golkar),” ujarnya disambut sorak para anggota.

Gus Muhdlor berharap komunika-

si antara eksekutif dan legislatif harus berjalan seirama agar terjalin hubungan yang harmonis antara Pemkab dan DPRD Sidoarjo.

Pasangan yang diusung PKB dan Nasdem ini sudah berkomunikasi dengan semua stakeholder, mulai Kejaksaan, Polresta dan Kodim 0816 Sidoarjo. Sekarang waktunya bersilaturrahmi ke DPRD. Ia meminta legislatif (dewan) harus tetap kritis. Kekritisan dewan itu dibutuhkan.

Asalkan, tujuannya untuk kemaslatan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Bag-

inya, kritisnya dewan itu menutup kebuntuhan agar Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak besar.

Ketua DPRD Sidoarjo , Usman, menegaskan sebenarnya lembaga DPRD Sidoarjo enak diajak berkomunikasi. Dan sesungguhnya hubungan “bilateral” yang harmonis sudah dijalin di jaman almarhum plt bupati, Nur Ahmad. Eksekutif dan legislatif sudah klop saat almarhum menjabat.

Namun ia yakin hubungan akan lebih mesra saat bupati dan wabup terpilih sudah mulai bekerja.n [hds]

Bupati Malang HM Sanusi

cahyono/Bhirawa

Wabup Terpilih Diberi Kewenangan Bina Komunikasi Eksekutif dan Legislatif

Langgar Prokes, Tim Gabungan Tutup 3 Kafe di Sumenep Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI-Polri, Perizinan, dan BPBD Sumenep menutup paksa tiga kafe.

Pasalnya, tiga kafe itu dinilai melanggar protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Kasatpol PP Sumenep, Purwanto Edi Prawito mengatakan, tiga kafe yang ditutup paksa itu Jipex Teen di Jalan Seludang, Kafe Cuan di belakang Pasar Anom Baru, dan Tecafe86 di Desa Pabian. Penutupan oleh tim gabungan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan

(prokes) dilakukan pada Selasa (12/01) malam.

“Penutupan tiga kafe itu karena melanggar Prokes. Pemilik kafe itu tidak memperhatikan protokol kesehatan,” kata Kasatpol PP Sumenep, Purwanto Edi, Rabu (13/01).

Purwanto menyatakan, pe-

nutupan ini dilakukan sesuai dengan penegakan Perbup No 5 tahun 2020, tentang penegakan disiplin Prokes. Sebelumnya, pemerintah sudah memberi peringatan kepada pihak kafe. Namun, peringatan itu diabaikan. Selain melanggar Prokes, tiga usaha itu juga tidak memiliki izin operasional.

“Sebelumnya kami meminta agar kafe dan restoran ditutup maksimal sampai jam 8 malam.

Namun, nyatanya masih ada yang bandel. Mereka tetap membuka

lebih dari jam itu,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, ketiga tempat usaha itu diberi sanksi penutupan sementara hingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Misalnya, seperti yang belum punya izin untuk segera mengurusnya dan jam buka malam harus disesuaikan dengan ketentuan yang tertera dalam Perbup.

“Kafe yang belum mempunyai izin segera urus perizinannya, pembuatan tidak sampai sehari kok, jadi yang sudah ditutup tadi,

kalau sudah punya izin nanti laporan ke kami,” paparnya.

Sementara, Kabag Ops Polres Sumenep, Kompol Achmad Robial menyatakan, Polri dan TNI hanya membantu pemerintah daerah untuk bersama menegakkan Prokes.

“Kami di kepolisian dan TNI hanya membackup dalam hal ini. Jadi untuk kegiatan yustisi dan penertiban kafe ini tidak terbatas, waktunya sampai semua kafe sudah tertib administrasi perizinan,” jelas Robi. [Sul]

tim gabungan saat melakukan penutupan kafe

EKONOMI BI Ajak PWI Malang Raya Bersinergi Bangun UMKM Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

Halaman 10

Malang, Bhirawa Bank Indonesia (BI) perwakilan Malang, mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya bersinergi membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Peewakilan BI Malang, Azka Subhan Aminurrido, saat melalukan silaturrahmi virtual dengan PWI Malang, Rabu, 13/1 kemarin, mengutarakan hubungan antara PWI dan BI Malang sudah terjalin dengan baik dan harmonis, ini harus tetap dilanjutkan.

Setiap kegiatan, lanjut Azka, baik BI maupun PWI sama sama saling mendukung (simbiosis mutualisme). Untuk pengurus yang baru ini

Silaturrami secara daring Pimpinan BI Malang dengan pengurus PWI Malang Raya.

BI ingin bersinergi bekerjasama untuk membangun UMKM di Malang Raya.

Saat ini, menurut Azka sektor UMKM memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia baik dari sisi jumlah usaha, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta peningkatan ekspor.

Makanya jika PWI dan BI saling bersinergi, dapat membantu UMKM

agar bangkit lagi. Sehingga, kondisi ekonomi bisa cepat pulih seperti sebelum masa pandemi Covid-19.

Untuk itu, pihaknya berharapkan kedepannya PWI Malang Raya dan BI Malang dapat bekerjasama lebih baik lagi untuk mengangkat kemajuan UMKM yang selama ini sangat mewarnai perekonomian Indonesia.

Bahkan. “Ketika terjadi krisis ekonomi beberapa tahun lalu, UMKM masih eksis bahkan memiliki daya tahan luar biasa,”sambung Azka.

Ke depan kerjasama, tukas Azka harus lebih baik lagi. Terutama yang berkaitan dengan masalah peningkatan ekonomi. Khususnya UMKM, baik itu dalam skala lokal, regional,

nasional maupun internasional.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya Cahyono menyambut dengan antusias tentang program yang dicanangkan oleh BI Malang bersama PWI Malang Raya.

Apalagi, lanjut Cahyono, penjualan melalui platform digital diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi UMKM untuk terus dapat memasarkan produknya dan bertahan pada saat kondisi pandemi ini.

“Kami akan menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang untuk membantu UMKM bangkit dari keterpurukannya,” pungkasnya.[mut]

BURSA EKONOMI

Gandeng Cloudera, XL Axiata Tingkatkan Penggunaan Data Analitik Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah menjalin kerjasama dengan Cloudera.Inc., (NYSE: CLDR), perusahaan penyedia data cloud untuk enterprise, untuk meningkatkan penggunaan data analitik dalam upaya memaksimalkan kinerja bisnis.

Dengan memanfaatkan platform manajemen data cloud-agnostic dari Cloudera, manajemen XL Axiata berharap dapat menggunakan teknologi data, analitik, machine learning (ML) dan artificial intelligent (AI) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh 360 derajat mengenai pelanggan, mengurangi churn, meningkatkan kinerja jaringan serta mendorong inovasi.

Director & Chief Commercial Officer XL Axiata, David Arcelus mengungkapkan langkah ini sebagai bagian dari transformasi digital yang terus dipacu oleh manajemen XL Axiata. ”XL Axiata memiliki visi menjadi penyedia konektivitas data yang paling dipilih oleh pengguna di Indonesia dengan integritas yang tinggi. Dengan teknologi dari Unscrambl dan platform Cloudera, kini kami dapat mengelola data secara lebih efektif, di mana pengguna (user) yang paling non-teknis sekalipun bisa mengakses data dan menggali insight yang diperlukan untuk mengambil keputusan berbasis data secara cepat. Kami berharap kemitraan yang sangat strategis ini akan mampu mendorong kemajuan bisnis dan menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik bagi pelanggan kami,” terangnya, Rabu (13/1).

David menambahkan saat ini XL Axiata mengandalkan Synapse, platform sharing di grup perusahaan, untuk membangun kultur berbasis data. Fitur kunci di Synapse adalah qbo Insights, sebuah tool self-service conversational berbasis AI dari Unscrambl (partner Cloudera) yang ditenagai oleh platform Cloudera.

“Dengan tool ini, para pengguna platform bisa bertanya seputar bisnis (seperti revenue, jumlah pelanggan, penggunaan dan konsumsi) dan segera mendapat data yang mereka butuhkan, kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.

Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari Synapse antara lain adalah dengan sistem ini, 90 persen pertanyaan yang diajukan terjawab dalam waktu kurang dari 5 detik, sisanya dalam kisaran 1 menit saja, tergantung pada kompleksitas pertanyaannya.[riq]

KEHILANGAN TUBAN

Suasana sosialisasi PPKM Forkompima Batu bersama anggota PHRI yang ada di kota ini yang gelar di Hotel Orchid Kota Batu, Rabu (13/1).

PHRI Minta Pembebasan Pajak Hotel-Restoran ke Pemkot Kota Batu,Bhirawa Para pengusaha hotel dan restoran di Kota Batu menuntut adanya penghapusan pajak hotel restoran selama menjalani masa pandemi ini. Hal ini disampaikan langsung Ketua PHRI Kota, Sujud Hariadi dalam gelar sosialisasi PPKM bersama Forkompimda Batu di Panderman hall Hotel Orchid Kota Batu, Rabu (13/1).

Dalam forum sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kemarin, Sujud menyampaikan kendala keuangan dan biaya operasional yang sedang dialami semua manajemen hotel dan restoran yang ada di Kota Batu. Bahkan untuk menekan biaya operasion-

HILANG STNK, S-6044-ER. An.Laster Muzaqi, Ds Jegulo, Dsn Ngambor RT 029/ No. 7766/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG SE,MM, Kelurahan Karangwaru - T.Agung No. 7767/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 4487 RAG, a/n. Siti Malikah, RT/RW : 06/01, Ds. Wates,

Campurdarat – T.Agung No. 7768/IMB/BI-IV/2021

SITUBONDO HILANG STNK, P 2834 GO a/n Umul Habib d/a Situbondo No. 7769/IMB/BI-IV/2021

(pandemi Covid-19), PHRI Kota Batu meminta agar pajak hotel restoran untuk sementara dihapuskan dulu,” pinta Sujud yang diamini anggota PHRI Batu yang hadir dengan bertepuk tangan.

Permintaan PHRI ini langsung ditanggapi Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi. Walikota mengatakan bahwa pajak yang dibayar para pengusaha hotelan restoran ini digunakan pemkot untuk mengcover pergerakan perekonomian masyarakat.

Terutama untuk membantu warga yang kurang mampu yang lebih terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Gaji ASN saja saat ini tidak diambilkan dari PAD. Tetapi dari Dana

Alokasi Umum dari Pemerntah Pusat.

Selain itu pendapatan pajak hotel dan restoran sudah menurun sebesar 55,3 persen,”jelas Dewanti.

Walikota memberikan contoh terhadap pembebesan PBB dengan nilai tertentu yang dilakukan telah mengurangi PAD sebesar Rp 3 milyar. Dan pemkot hanya berani membebaskan pajak untuk Hotel Mutiara karena memang fungsnya dijadikan selter isolasi mandiri pasien covid-19.

“Dan untuk pembebasan pajak yang lain perlu diskusi lebih panjang, apa boleh diberi keringanan. Karena kebijakan yang kita ambil jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari,”tambah Dewanti.[nas]

Optimis, 2021 IHSG Bisa Tembus Di Level 6.800

004, Kec Soko, Kab Tuban

HILANG STNK, AG 1735 TJ, Mitsubishi,Th.2019, Putih, a/n. Endah Inawati,

al, hampir semua manajemen hotel dan restoran harus merampingkan pegawai yang dipekerjakan.

“Hotel yang biasanya beroperasi dengan dukungan tenaga 100 pegawai, kini hanya didukung dengan 35 peawai saja,”ujar Sujud di hadapan forkompimda Batu, Rabu (13/1).

Meskipun tidak ada pemutusan hubunan kerja (PHK), setiap pegawai dalam sebulan hanya mendapatkan kesempatan bekerja selama 15 hari.

Otomatis gaji yang diperoleh masingmasing karyawan hanya separuh atau setengah dari gaji normal.

“SE PPKM yang ada di Kota Batu sudah bagus. Tetapi dengan adanya situasi dan kondisi seperti saat ini

Surabaya,Bhirawa Setelah libur akhir tahun, aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2021 telah dimulai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto berkenan hadir untuk membuka perdagangan saham perdana, yang berlangsung di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pekan lalu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Djajadi.

“Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021,” ujar Menko Perekonomian Airlang-

ga Hartarto.

Pemerintah RI, Airlangga Hartarto menyampaikan pesan optimisme tentang peluang kebangkitan pasar tahun 2021. Ia yakin, ketidakpastian pasar modal akibat pandemi selama 2020 akan berakhir.

Tingkat kepercayaan pelaku pasar akan pulih sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) akan terkerek hingga kisaran 6.800-7.000 pada

akhir Desember 2021.

“Optimisme terlihat di pasar modal sejalan dengan penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan IHSG diprediksi bisa mencapai 6.800 atau 7.000 di akhir Desember 2021”, ujar Airlangga Hartarto.

Pelaku pasar diimbau untuk tetap optimistis karena pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus untuk memacu.[ma]

SELAYANG PANDANG

Cabai Rawit di Probolinggo Tembus Rp 80 Ribu per Kg

Meski Harga Cabai Semakin Tinggi, Warga Belum Lirik Cabai Kering Probolinggo, Bhirawa Dalam waktu dua minggu, harga cabai rawit di Kota/kabupaten Probolinggo terus naik. Sampai kemarin, harganya mencapai Rp 80 ribu per kilogram. Walupun harga semakin paedas dan tidak terkendali, namun warga belum melirik cabai kering. Hal ini diungkapkan Salah seorang pedagang di Pasar Baru Kota Probolinggo, Karmin, Rabu (13/1).

Dikatakannya, harga cabai memang sudah mahal sejak dari distributor, sehingga para pedagang mengikutinya. “Sekarang sudah Rp 75 ribu hingga Rp 80 ribu per kilogram.

Harga dari tengkulak memang sudah tinggi, kami juga mengikuti. Mungkin karena sekarang musim hujan, tanaman cabai rawit banyak yang rusak,” ujarnya.

Meski harganya melambung tinggi, Karmin mengatakan, tidak banyak berpengaruh terhadap konsumen. Pembeli masih cukup banyak, terutama kalangan rumah tangga. “Rumah tangga biasanya membeli cabai rawit sesuai kebutuhan.

Misalnya, Rp 5.000-10.000. Cuma dapatnya sedikit kalau harga mahal seperti ini. Mungkin yang susah kalau cabai rawit mahal, penjual bakso dan penjual cilok yang biasanya pakai cabai dalam jumlah banyak,” katanya.

Dua pekan lalu, saat tim gabungan DKUPP serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo melakukan inspeksi

mendadak (sidak) ke pasar, harga cabai rawit di Pasar Baru masih Rp 45 ribu sampai Rp 50 ribu per kilogram.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo melakukan survei indeks harga konsumen. Dalam survei ditemukan makin mahalnya harga cabai rawit dibandingkan Desember 2020. “Akhir Desember 2020, harga masih Rp 60 ribu per kilogram, sekarang kisaran Rp 80 ribu,” ujar Kasi Statistik dan Distribusi BPS Kota Probolinggo Moch. Machsus.

Machsus menjelaskan, tren yang terjadi setiap musim hujan harga cabai rawit terus meningkat. Hal ini bisa terjadi karena kondisi tanaman cabai rawit yang rusak. “Ini membuat stok cabai rawit juga berkurang dan harganya terus naik,” tuturnya.

Dari survei yang dilakukan BPS, kenaikan harga cabai rawit terjadi sejak Desember 2020. Komoditas ini termasuk dalam salah satu komoditas tertinggi yang menyumbang inflasi pada Desember 2020. “Sumbangan inflasi cabai rawit mencapai 0,0970 pada Desember. Bahkan,

pada Januari harganya semakin naik,” terangnya.

Pada Desember 2020, Inflasi bulanan Kota Probolinggo tercatat tertinggi, sebesar 0,47 persen. Namun, laju inflasi tahunan tercatat terendah dalam 4 tahun terakhir, yakni 1,88 persen, tandasnaya.

Terus merangkaknya harga cabai rawit di pasaran membuat sejumlah pedagang makanan di Kota Probolinggo harus putar otak. Meski harganya semakin mahal, pedagang masih tetap memakai cabai segar.

“Saya sudah biasa harga cabai rawit mahal. Sekarang ini per kilogram saya beli Rp 75 ribu, “ujar Mahrus salah seorang penjual bakso di sekitar pasa baru.

Meski harga cabai rawit mahal, Mahrus tidak mengurangi pembelian cabai rawit untuk bahan baku sambal. Bahkan, sehari bisa menghabiskan 2 kilogram cabai rawit.

“Sehari bisa habis 2 kilogram cabai rawit. Lah yang ambil sambal itu kadang satu orang ambil 1-2 sendok. Bahkan, ada yang sampai 3-4 sendok. Kalau dikurangi cabainya malah khawatir rasanya beda, tidak ada pembeli balik lagi, “jelasnya.

Menurutnya, harga cabai rawit Rp 75 ribu per kilogram bukan harga cabai tertinggi. Bapak dua anak ini sempat merasakan harga cabai rawit sampai Rp 100 ribu per kilogram.

“Kalau sudah sampai Rp 100 ribu per kilogram, itu sudah ndak bisa

ditoleransi. Terpaksa untuk sambal ditambah tomatnya, komposisi cabainya dikurangi. Kami berharap harganya tidak sampai Rp 100 ribu per kilogram lagi, “harapnya.

Tidak berpengaruh dengan harga cabai rawit yang naik, Siti Hotijah, pedagang pentol ini mengaku terpukul. Sebab, harga cabai rawit terus naik signifikan.

“Saya jualan modal kecil ya susah dengan harga cabai rawit sekarang. Cuma buat beli cabai rawit saja sampai Rp 75 ribu per kilogram.

Setiap hari saya habis 1 kilogram cabai rawit buat sambal. Pernah harga cabai di atas Rp 80 ribu, saya ndak jual. Modalnya habis cuma buat cabai rawit saja, “tandasnya.

Harga cabai rawit di tingkat petani Kabupaten Probolinggo, Rp 70 ribu/kg. Kondisi tersebut sangat disyukuri petani cabai, lantaran harganya yang sangat tinggi. Seperti yang dirasakan Suyono, petani cabai Desa Sumbersuko, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya musim tanam kali ini sangat menguntungkan. Bahkan tak hanya harganya yang tinggi, namun kualitas cabainya juga baik. Namun perawatannya sangat ekstra seperti merawat anak sendiri.

Suyono mengatakan dari lahan tanaman cabai rawit miliknya seluas 3.500 meter persegi, dia mampu memanen cabai rawit sebanyak 3 kali. Jumlahnya bisa 1 kwintal.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Harga tembus Rp 80 ribu petani panen lombok lebih awal.

“Panen cabai rawit sekarang melimpah, awalnya sebanyak 50 kilogram. Dan panen ketiga, tembus sebanyak 1 kwintal,” ungkap Suyono.

Karena harga cabai rawit cukup tinggi saat ini, Suyono mengaku mengeluarkan tenaga ekstra dalam perawatan tanaman cabai. Yakni mulai merawat menggunakan obatobatan berkualitas, dan mencabut rumput yang tumbuh disekitar tanaman, hingga dijaga pada malam hari.

“Karena harganya mahal, ya saya rela tidur di sawah. Soalnya kalau tidak dijaga, bisa-bisa dicuri orang cabai-cabainya,”jelas Suyono.

Dia berharap, tingginya harga cabai saat ini terus stabil hingga musim tanam cabai usai. Menurut

Suyono, tanam cabai kali ini merupakan berkah tersendiri bagi para petani cabai. “Ya semoga harganya terus tinggi seperti sekarang, biar petani untung. Karena kalo turun harga, bisa-bisa petani merugi karena biaya perawatan cabai cukup mahal,” lanjutnya.

Senada dikatakan Karto, petani cabai lainnya. Menurutnya lantaran harga cabai cukup tinggi, saat ini petani sudah tak perlu lagi mencari pembeli. Banyak tengkulak yang telah membeli tanaman cabai petani lebih awal, atau sebelum memasuki masa panen. “Sekarang petani sudah tidak repot menjual cabai, karena tanaman saya ini saja, sudah dibeli orang meski belum panen,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

Sekdaprov : Gubernur Khofifah Sehat Pol l

Sepakat Jadikan Hutan Kota Tempat Produksi dan Edukasi Herbal

Sambungan hal 1

swab PCR ulang. Menjelaskan kondisi terkini Gubernur Khofifah, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menegaskan bahwa kondisi orang nomor satu di Jatim tersebut sangat sehat. Bahkan Heru mengaku Gubernur Khofifah tetap aktif melaksanakan tugas-tugas secara virtual.

“Ibu gubernur sangat sehat, lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Pokoknya sehat pol,” tegas Heru saat dikonfirmasi di Gedung Negara Grahadi kemarin. Karena kondisi yang prima, lanjut Heru, Gubernur Khofifah dalam sehari kemarin mengikuti rapat virtual hingga lima hari.

Ditanya kapan Gubernur Khofifah swab ulang dan dapat beraktifitas normal kembali? Heru berharap secepatnya bisa dilakukan. “Lebih cepat lebih baik. Karena secara medis dan klinis kondisinya bagus,” ujar mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.

Melalui postingan di instagram pribadinya, Gubernur Khofifah juga menunjukkan sejumlah aktifitas sehari-hari yang dia jalankan. Selain rapat kordinasi secara virtual, gubernur Khfofifah juga sempat mengunggah foto tengah menandatabgani sejumlah dokumen pemerintahan yang keluar masuknya telah melalui sinar ultra violet.

Selain itu, tak jarang Gubernur Khofifah meng­ unggah aktifitas di luar urusan pekerjaan. Seperti berolahraga, menjemur pakaian, memberi makan ikan hingga memotong ranting bunga. Aktifitas itu diunggah melalui akun @khofifah.ip.[tam]

Tak Sama dengan Tahun Lalu, Dana BST Jadi Rp 300 Ribu

Sambungan hal 1 Sosial Tunai (BST) akan diperpanjang sampai dengan bulan April.

“Seperti yang disampaikan pada pidato Bu risma, untuk BST diperpanjang empat bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan April.

Besarannya tidak lagi Rp 600.000 melainkan Rp 300.000,” ungkapnya, Rabu (13/1).

“Sedangkan untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tersedia sampai dengan 1 tahun,” imbuhnya.

Disinggung adanya tambahan jumlah penerima BSP di Kabupaten Trenggalek tahun 2021, ia menegaskan, bahawa ada pengurangan sebanyak 15.632, dengan berbagi alasan.

“Untuk yang BSP ada pengurangan sekitar 15.632 sedangkan untuk penerima BST juga ada pengurangan, namun kita belum mengetahui data fik nya, karena kita belum mendapatkan dari kantor pos, nanti akan segera kita konfirasi itu,” ungkapnya.

Yang jelas untuk bulan Januari sudah disalurkan, untuk data jumlah penerima Bantuan akan dikomunikasikan dengan pihak kantor pos, karena Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab untuk mendeteksi bantuan tersebut, kemudian melaporkan itu.

Lebih lanjut Pria Ramah Tersebut membeberkan alasan pengurangan penerima BSP, karena data ganda dalam 1 keluarga, ganda identik, ganda tidak identik, KKS tidak terdistribusi, non aktif finalisasi DTKS, feedback BPJS, feedback BST, feedback Dukcapil, PKH graduasi, dan tidak melakukan transaksi.

“Data adminduk yang kurang valid misalkan dari ejakan nama tulisan nama, kemudian dari NIK berbeda, tidak melakukan transaksi pun ketika penerima manfaat itu tidak mengambil dalam waktu beberapa bulan itu akan dihapus,”pungkasnya. [wek] l

Sandarkan pada Agama l

Sambungan hal 1

kali dipercaya memimpin SMKN 1 Bondowoso, Hamka mengaku mengumpulkan seluruh stake holder yang ada. Mulai tenaga pendidik, TU dan karyawan harian lepas diajak berbicara dari hati ke hati.

Dalam pertemuan itu, Hamka meminta untuk bekerja dengan bersandar pada ketentuan agama yang telah diatur dalam Al-quran. “Pertama kali saya memberi arahan, meminta kepada semua keluarga besar SMKN 1 Bondowoso untuk memegang teguh pada Al-quran,” kata Hamka, ketika dijumpai di ruang kerjanya.

Hamka yang juga pengurus teras PD Muhammadiyah Bondowoso itu tak segan mengajak staf dan bawahannya menghindari sikap pamer atau riya dan sombong. Sebaliknya, ujar Hamka, ia selalu meminta stafnya memprioritaskan pada tiga hal penting sepert di gariskan dalam Islam.

“Saya meminta semua pendidikan dan tenaga TU agar menghindari sikap sombong, selalu beramal dan selalu memberikan pintu maaf kepada sesama,” papar Hamka.

Dengan pijakan itu, lanjut Hamka, kini sekolah kejuruan yang memiliki ribuan siswa itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, sekolah kejuruan yang punya kelebihan dibidang digital itu, selalu meraih juara saat mengikuti lomba. Yang terpenting lagi, aku Hamka, semua pendidik berjalan dengan kompak dengan dilandasi kebersamaan.

“Saya juga memberikan semua tugas dengan rata sesuai dengan keahlian yang dimiliki para guru dan tenaga TU. Sehingga saya selaku top manager hanya tinggal mengawasi saja,” ulas Hamka.

Mendekati masa purna tugas sebagai ASN yang hanya tersisa lima bulan lagi, kata Hamka, ia mulai menanamkan pondasi yang kuat kepada semua guru dan tenaga TU agar tidak melupakan ajaran agama Islam dan sandaran Alquran, selama mengabdi kepada negara dan masyarakat.

Apapun tugasnya, ungkap dia, jika dilakukan berdasarkan agama diyakini akan berjalan dengan lancar. “Alhamdulillah saya selama memimpin disini (SMKN 1 Bondowoso), berjalan dengan penuh keakraban dan berakhir dengan prestasi,” pungkas Hamka. [awi]

Halaman 11

Komisi C DPRD Batu bersama DLH saat melakukan sidak di Hutan Kota Bondas Batu, Rabu (13/1).

Kota Batu, Bhirawa Dalam upaya meningkatkan perputaran perekonomian warga, Pemkot Batu dituntut untuk mengoptimalkan fungsi dari Hutan Kota Bondas.

Tak hanya sebagai sarana wisata dan olah raga, hutan kota yang berlokasi di Jl.Sultan Agung juga harus bisa menjadi penyedia tanaman toga serta tempat edukasi herbal bagi wara.

Konsep ini muncul setelah dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) Komisi C DPRD Batu bersama Dinas Lingkungan Hidup di hutan hota, kemarin (13/1).

Ketua Komisi C, Khamim Tohari mengatakan bahwa pada intinya dewan ingin memecah kepadatan wisatawan serta para peagang kaki lima (PKL) yang ada di alun- alun. Sebagian dari mereka akan diarahkan ke hutan kota Bondas.

“Namun syaratnya hotan kota Bondas ini harus lebih daripada kondisinya sekarang. Kota Batu ini adalah penhasil bunga terbaik di Jatim. Banyak ahli- ahli pertamanan yang berasal dari kota ini.

Potensi SDM inilah yang harus kita berdayakan,” ujar Khamim, Rabu (13/1).

Ditambahkan anggota Komisi C, Sujono Joned bahwa untuk mengoptimalkan hutan kota Bondas, pihaknya mengusulkan untuk menjadikan hutan kota ini sebagai tempat edukasi herbal bagi masyarakat. Tak hanya bunga berkualitas, nantinya juga akan terdapat banyak tanaman obat di hutan kota ini.

Penerima Vaksin Dikabari Lewat SMS l

Sambungan hal 1

hingga sore kemarin belum mendapat pemberitahuan akan divaksin.

“Saya belum dapat SMS (pemberitahuan). Tapi saya sudah siap divaksin, yang penting istirahat cukup, badan fit,” jelasnya saat ditemui di Grahadi, Rabu (13/1).

Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan vaksin perdana akan dilakukan di Grahadi dengan harapan agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait vaksinasi.

Baik terhadap para tokoh publik yang akan divaksin maupun proses vaksinasi yang dilaksanakan.

Bahkan beragam persiapan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya efek penyerta yang dapat terjadi pasca vaksin. Salah satunya dengan menyiapkan ruang mini Intensive Care Unit (ICU) di Grahadi.

“Awalnya memang di RSUD dr Soetomo. Setelah mempertimbangkan beberapa hal termasuk dalam rangka memberikan informasi ke masyarakata sehingga prosesnya dapat dilihat secara langsung, maka dilaksanakan di Gedung Grahadi,” terangnya.

Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut menegaskan, walaupun dilaksanakan Grahadi, sesuai arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa segala

SOP harus dilengkapi. Baik dalam proses pemberia vaksinasi disiapkan hingga antisipasi pasca vaksinasi. “Kita persiapkan agar kondisi aman selama vaksinasi.

Termasuk sudah kita siapkan juga ruang mini ICU di Grahadi,” ujar pria yang juga akrab disapa Pak Carik tersebut.

Sementara itu, Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi menambahkan, simulasi pemberian vaksin akan dilakukan melalui sejumlah tahapan.

Di antaranya meja pertama untuk pendaftaran, meja kedua untuk pengecekan, meja ketiga vaksinasi dan meja keempat ialah observasi setelah menerima vaksin. “Kita siapkan dua ruangan mini ICU dan ambulan yang direct ke Soetomo jika ada kejadian tertentu. Walaupun kejadian itu kemungkinannya kecil, tapi tetap harus diwaspadai,” jelas dr Joni.

Ia mengungkapkan, orangorang penerima vaksin secara pribadi akan menerima pemberitahuan melalui SMS. Dia termasuk salah satu orang yang sore kemarin sudah menerima tiket untuk divaksin.

“Salah satu yang sudah menerima SMS sebagai tiket vaksin adalah saya. Nomor sudah ada tinggal menyocokkan kemudian saya masih harus menjawab 16 pertanyaan dalam form yang harus diisi. Salah

satunya ditanya apakah punya sakit jantung dan sebagainya,” ujar dr Joni yang juga Dirut RSUD dr Soetomo tersebut.

Jika dalam salah satu form tersebut menurut pemeriksaan tidak memenuhi syarat, maka pemberian vaksin bisa ditunda dulu. “Meskipun sudah menerima tiket belum tentu bisa divaksin,” tambahnya.

Lebih lanjut Joni menjelaskan, BPOM telah menyampaikan bahwa vaksin Sinovac yang akan dipakai ini efektifitasnya 65,3 persen. Itu lebih bagus karena WHO syaratnya hanya 50 persen.

“Jenis vaksin yang digunakan ini sesungguhnya telah sering digunakan di Indonesia. Tetapi yang khusus untuk Covid-19 baru kali ini digunakan,”pungkas Joni.

Sementara itu Humas RSUD dr Soetomo Pesta Parulian saat dikonfirmasi menjelaskan kalau vaksinasi perdana tidak jadi digelar di RSUD dr Soetomo dan dipindah ke Grahadi. “Gak Jadi di RSUD dr Soetomo, ya. Memang protokol meminta di Grahadi karena yang divaksin pejabat publik,” katanya.

Dijelaskan Pesta, untuk vaksinasi tenaga kesehatan baru dilakukan di RSUD dr Soetomo Surabaya.

“Tenaga kesehatan nanti setelah semuanya satle kalau vaksinnya sampai,” ungkapnya. [tam,geh]

Tiga daerah itu adalah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Untuk Surabaya dari alokasi sebanyak 33.420 dosis vaksin yang akan distribusikan sebanyak 15.000 dosis.

Kemudian Kabupaten Sidoarjo dari alokasi 8.717 dosis yang akan kita distribusikan 4.000 dosis. Sementara untuk Kabupaten Gresik dari alokasi 5.858 dosis, didistri-

busikan 3.000 dosis.

Dalam penditribusian Vaksin Sinovac itu Dinkes Jatim akan dikawal aparat kepolisian sampai di tempat vaksinasi yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Vaksin tersebut dikirim melalui mobil atau armada yang bisa menjamin suhu antara 2 sampai 8 derajat celcius. bed

Kapolda Jatim Siap jadi Penerima Vaksin Covid-19 l

Sambungan hal 1

Covid-19. Dan sekali lagi sebagai contoh kepada masyarakat bahwa kami pun siap menerima, karena vaksin ini aman,” tegasnya.

Seperti diberikatakn, Dinas Kesehatan Jatim mendistribusikan ribuan Vaksin Sinovac ke tiga daerah di Surabaya Raya, Rabu (13/1).

“Nanti kita bisa berdayakan para pembuat jamu tradisional untuk membuat jamu serta menjualnya di sini.

Untuk itu akan kita buatkan tempattempat bagi PKL di hutan kota ini termasuk bagi penjual jamu tradisional,” ujar Joned.

Dengan konsep ini diharapkan akan bisa membantu masyarakat untuk bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Apalagi potensi tanaman agraris termasuk tanaman toga sangat melimpah di kota ini.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Aries Setiawan yang mendampingi sidak komisi C, mengaku sangat merespon positif atas usulan-usulan yang diberikan.

“Kita mendapatkan banyak ideide untuk mengembangkan aset kota berupa taman-taman termasuk hutan kota Bondas,” ujar Aries.

Meskipun besaran angaran yang dialokasikan untuk DLH belum ditetapkan, ia berkomitmen untuk merealisasikan upaya optimalisasi hutan kota serta mengangkat roda perekonomian PKL yang ada di kota ini.

“Kita akan jadikan hutan kota Bondas ini menjadi taman sehat. Kita tidak akan mengganti tanaman yang sudah ada di hutan kota, tetapi kita akan melakukan pengkayaan atau penambahan tanaman yang ada dengan tanaman obat,” ujar Aries. [nas]

Vaksin Didistribusikan, Cold Storage Harus Disiapkan l

Sambungan hal 1

“Alhamdulillah yang akan kita distribusikan hari ini jumlahnya dari alokasi Surabaya 33.420. Yang akan kita distribusikan 15.000 (vaksin),” kata Hertanto.

Untuk Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, juga akan menerima kiriman vaksin Sinovac sesuai kapasitas penyimpanan yang tersedia. “Kabupaten Sidoarjo dari alokasi 8.717 yang akan kita distribusikan 4.000, kemudian Kabupaten Gresik dari alokasi 5.805 yang akan kita distribusikan 3.000,” terangnya.

Sedangkan sisa vaksin akan segera disalurkan ketika ruang penyimpanan di tiga daerah tersebut, dapat menampung kembali vaksin Sinovac. “Kemudian sisanya begitu nanti cold storagenya atau penyimpanan vaksinnya untuk tiga Kabupaten/Kota tersebut siap.

Maka akan kami sesegera mungkin kami didistribusikan dalam waktu dekat,” ucapnya.

Sementara itu, sebanyak 15 ribu vial Vaksin SINOVAC dari total 33.420 ribu vial yang akan diterima Pemkot Surabaya pada tahap pertama, tiba di UPTD Gudang Farmasi, Jalan Rungkut Puskesmas No 7 Surabaya, Rabu (13/1). Sebelum didistribusikan ke rumah sakit atau Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan), vaksin disimpan di cold room UPTD Gudang Farmasi yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, untuk tahap awal, vaksinasi akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes), termasuk pula tenaga penunjang yang ada di Fasyankes. Setidaknya ada sekitar 33.023 nakes dan SDM di Fasyankes non nakes yang telah didaftarkan ke aplikasi vaksinasi Covid-19 (https://pedulilindungi.id/) milik pemerintah pusat.

“Tahap pertama ini yang akan menerima adalah tenaga kesehatan dan SDM kesehatan non nakes yang bekerja di rumah sakit atau Fasyankes. Sekitar 33.023 orang sudah terdaftar tahap pertama,” kata Febria di UPTD Gudang Farmasi, kemarin Rabu (13/1).

Kadinkes yang akrab disapa Feny ini mengungkapkan, setidaknya ada sekitar 1.950.000 masyarakat dengan umur 18 hingga 59 tahun yang bakal menjadi sasaran calon penerima vaksin. Sedangkan untuk tenaga vaksinator sendiri, saat ini di Surabaya berjumlah 839 orang.

“Kita kemarin menyiapkan 830, tapi kita ada cadangan 9 orang, jadi jumlah total ada 839 orang khusus yang menyuntik vaksin. Tapi total semuanya sekitar 2000-an. Jadi ada petugas di meja admin, meja penyuntikan atau meja ketiga, dan meja keempat,” jelasnya. [geh,iib]

Belum Ada Laporan Penularan Melalui ASI dan Ibu Hamil Menularkan Virus ke Janin l

Sambungan hal 1

terkonfirmasi positif Covid-19 dapat menularkan ke bayi baik melalui proses kehamilan maupun persalinannya.

“Ibu hamil dikatakan lebih rentan terhadap adanya infeksi Covid-19, karena selama proses kehamilannya seorang ibu hamil akan mengalami perubahan fisiologis, psikologis dan imunologis, sehingga dampak yang didapat akan lebih berat karena beberapa penyakit pernafasan yang diderita. Beberapa penelitian membuktikan bahwa virus Covid-19 tidak dapat menular melalui transmisi vertikal, seperti Air Susu Ibu (ASI) dan cairan ketuban,” tuturnya.

Virus Covid-19 menular melalui droplet (percikan cairan pernafasan). Risiko penularan terjadi saat bayi tersebut kontak bersama dengan ibunya yang berstatus terkonfirmasi positif Covid -19. “Ibu tetap dapat menyentuh dan kontak dengan bayinya saat menyusui, karena hal ini membantu perkembangan bayinya, tetapi harus disertai dengan penerapan cara menyusui yang aman yaitu dengan menerapkan kebersihan pernafasan, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi dan pastikan rutin membersihkan semua permukaan,” jelasnya.

Menurut WHO jelas Dewi, ibu hamil dengan status terkonfirmasi positif Covid -19 dapat melakukan persalinan secara caesar

sesuai indikasi medis maupun persalinan individu sesuai indikasi kebidanan. “Sehingga sangat penting bagi ibu hamil untuk melakukan pencegahan untuk melindungi diri dari infeksi Covid -19 dan segera melaporkan ke layanan kesehatan dan melakukan isolasi bila terjadi gejala (demam, batuk, pilek, sesak nafas, diare, penurunan indera penciuman dan perasa),” terangnya.

Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan ibu hamil dari infeksi Covid -19 yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau sanitizer, menjaga jarak sedikitnya 1 meter terutama dengan orang yang batuk/bersin, tidak menyentuh area wajah terutama hidung, mata dan mulut, tidak keluar rumah kecuali kebutuhan mendesak, memakai masker saat keluar rumah serta harus menjaga kebersihan pernafasan yaitu dengan menutup mulut dengan siku saat batuk/bersin, menjaga asupan gizi yang seimbang dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dukungan psikologis dan kasih sayang dari keluarga.

“Sejak pandemi Covid -19 ini, Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa semua ibu hamil termasuk yang terinfeksi Covid -19 atau dicurigai terinfeksi Covid -19 berhak mendapatkan pelayanan perawatan dengan kualitas yang baik sebelum, selama dan setelah melahirkan,” tegasnya.

Sehingga dilakukan juga screening pemeriksaan rapid diagnosis test dan pemeriksaan PCR (swab) gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit bagi setiap ibu hamil trimester ketiga, sehingga ibu hamil dapat melahirkan dengan tenang dan aman untuk melindungi ibu, bayi dan tenaga kesehatan.

“Semoga upaya yang dilakukan ini dapat menghentikan laju penambahan kasus Covid -19 pada ibu hamil di Kabupaten Probolinggo. Stay safe, stay healthy and stay happy ya moms. Salam sehat,” harapnya.

Anak-anak dari segala usia bisa terserang virus corona (Covid-19). Namun kebanyakan anak-anak yang terinfeksi biasanya tidak menjadi separah orang dewasa dan beberapa mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali. Meskipun semua anak dapat tertular virus yang menyebabkan Covid-19, mereka tidak jatuh sakit sesering orang dewasa. Kebanyakan anak memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, jelasnya.

Menurut American Academy of Pediatrics and the Children’s Hospital Association, di Amerika Serikat, anak-anak mewakili sekitar 10 persen dari semua kasus Covid-19. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 10 tahun hingga 14 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi virus penyebab Covid-19 dibandingkan dengan orang berusia 20 ke atas.

Tingkat rawat inap untuk anak-anak juga

jauh lebih rendah daripada orang dewasa.

Namun, jika anak-anak dirawat di rumah sakit, mereka perlu dirawat di unit perawatan intensif sesering orang dewasa dirawat di rumah sakit, menurut penelitian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).

Selain itu, anak-anak dengan kondisi bawaan, seperti obesitas, diabetes, dan asma, berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius dengan Covid-19. Anak-anak yang memiliki penyakit jantung bawaan, kondisi atau kondisi genetik yang mempengaruhi sistem saraf atau metabolisme juga berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius dengan Covid-19.

Beberapa ahli berpendapat bahwa anakanak mungkin tidak begitu parah terkena Covid-19 karena ada virus corona lain yang menyebar di masyarakat dan menyebabkan penyakit seperti flu biasa. Karena anak-anak sering masuk angin, sistem kekebalan mereka mungkin siap untuk memberi mereka perlindungan terhadap Covid-19.

“Mungkin juga sistem kekebalan anakanak berinteraksi dengan virus secara berbeda dari sistem kekebalan orang dewasa. Beberapa orang dewasa jatuh sakit karena sistem kekebalan mereka tampaknya bereaksi berlebihan terhadap virus, menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuh mereka. Ini mungkin lebih kecil kemungkinannya terjadi pada anak-anak,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Kliwon, 14 Januari 2021

Halaman 12

Bupati Sidak Banjir di Jombok Kesamben Jombang Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi banjir tahunan yang terjadi di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Rabu siang (13/01).

Bupati yang datang bersama Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kesamben itu datang ke lokasi pertama di Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang berada di Kantor Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Di sini, Bupati memantau proses memasak makanan yang disiapkan untuk konsumsi warga terdampak banjir. Bupati dan Kapolres Jombang juga menyerahkan paket bantuan Sembako, 'Kid Ware' dan Family Kid secara simbolis kepada Kepala Desa Jombok dan Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Sekadar diketahui, warga 2 desa ini merupakan korban dari banjir tahunan yang terjadi akibat dari meluapnya Kali Affoer yang melintas di daerah tersebut.

Setelah dari dapur umum, Bupati dan Kapolres melanjutkan melakukan pemantauan di titik banjir di sekitar Pabrik

arif yulianto/bhirawa

Bupati dan Kapolres Jombang memberikan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak banjir di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Rabu (13/01).

jir di Dusun Beluk ini merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sehingga dalam hal ini, kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sebatas melakukan pengawasan dan pendampingan saja.

"Jadi semua ini dibawah (kewenangan) BBWS," tandas Bupati Jombang.

Sementara itu, Kasi Kebencanaan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, Gunadi menjelaskan, Posko Tanggap Darurat yang termasuk didalamnya yakni terdapat dapur umum sudah 'beroperasional' mulai tanggal 4, 5, 6 Januari 2021 dan kemudian sempat off selama 1 hari tepatnya tanggal 7 Januari 2021. "Kemudian tanggal 8 di-

Bupati Jombang dan Kapolres Jombang bersama sejumlah pejabat saat Sidak ke lokasi banjir di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Rabu (13/01).

Kimia Farma, Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Di sini, Bupati dan Kapolres Jombang juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak banjir.

Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, banjir yang terjadi di Dusun Beluk

kali ini lebih besar dan lebih lama.

"Saya melihat, makin hari makin naik airnya, karena hujan terus setiap hari. Kita sudah berupaya mendatangkan alat untuk mengeruk sampah yang Dam Sipon itu agar airnya bisa lancar, 'nggak' tergenang," kata Bupati Mundjidah Wahab.

Disinggung lebih lanjut adanya kelu-

han warga beberapa hari yang lalu yang mengeluhan masih belum adanya posko kesehatan, Bupati menjelaskan bahwa, dari pihak Puskesmas setempat sudah turun ke lapangan dan memberikan bantuan kepada warga.

Masih menurut Bupati Jombang, Kali Affoer yang menyebabkan ban-

lanjut, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai seterusnya. Ini sudah memasuki pekan kedua," jelas Gunadi.

Pada awalnya, pihaknya menyiapkan jatah 400 nasi bungkus. Namun akhirnya, ada peningkatan hingga 900 nasi bungkus. Hal ini kata Gunadi, karena dampak banjir yang meluas.

Gunadi menandaskan, posko ini akan tetap beroperasional hingga banjir benar-benar surut.

"Personil yang dilibatkan di dapur umum sejumlah 36, terbagi 2 sift. 1 sift ada 18 (personil), unsurnya dari Dinsos (Jombang), kemudian dari PKH, dari desa juga membantu, dan juga dari BPBD (Jombang), anggarannya murni dari APBD," terang Gunadi. [rif]

Tahun Ini, Ada 510 ASN Bojonegoro Pensiun

KILAS DAERAH

Bojonegoro, Bhirawa Tahun ini, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memasuki masa pensiun. Total ada sekitar 510 ASN yang akan purna tugas. Ratusan ASN tersebut diantaranya, terdiri dari 4 orang pejabat eselon dua, 26 orang pejabat eselon tiga, 48 orang pejabat eselon empat. Kemudian 102 orang staf, dan 330 orang tenaga pendidik.

Alimun Hakim/Bhirawa

Berbagai upaya Pemkab dalam upaya mengatasi banjir Bengawan Jero dimaksimalkan dan bakti sosial juga dilakukan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Seriusi Soal Banjir, Pembuangan Wangen Dibuka Maksimal Lamongan, Bhirawa Pemkab Lamongan secara serius dan maksimal atasi banjir Bengawan Jero. Berbagai upaya telah dilakukan agar genangan air dapat segera surut. Mulai dari perbaikan infrastruktur Bengawan Jero, pengadaan pompa banjir, hingga penggunaan Backhoe Amphibi untuk membersihkan tanaman eceng gondok.

Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Lamongan Moh Nalikan saat ditemui Rabu (13/1), melalui berbagai upaya banjir Lamongan dibandingkan 10 tahun yang lalu sudah lebih membaik. "10 tahun yang lalu, genangan di Bengawan Jero bisa berbulan-bulan. Saat ini dengan berbagai upaya pembangunan infrastruktur Bengawan Jero, pengadaan pompa banjir, usaha memperlancar pembuangan ke laut dengan penggunaan Backhoe Amphibi untuk mempercepat pembersihan eceng gondok, lama genangan dapat dikurangi," ungkapnya.

Nalikan menambahkan bahwa saat ini empat pintu di Wangen telah dibuka secara maksimal, sehingga dapat mempercepat pembuangan air ke laut. Sebelumnya, empat pintu ini sempat terkendala masalah teknis sehingga tidak semuanya dapat dibuka.

Selain itu juga telah disiapkan 19 pompa banjir dengan rincian 3 unit pompa dengan kapasitas 500 liter per detik dan 2 unit pompa dengan kapasitas 125 liter per detik du UPT Babat, 2 unit pompa kapasitas 1.000 liter per detik, 8 pompa kapasitas 500 liter per detik, dan 2 unit pompa kapasitas 250 liter per detik du UPT Kuro ditambah 2 unit pompa dengan kapasitas 250 liter per detik di UPT Deket.

Disamping itu, komunikasi dan lobby intens kepada pemerintah pusat juga telah dilakukan. Sehingga terbitlah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

"Perpres ini salah satunya memberikan prioritas pembangunan penuntasan banjir di Bengawan Jero, namun karena adanya pandemi, sehingga realisasi pembangunannya tertunda," tambah Nalikan. [aha.yit]

"Paling banyak dari tenaga pendidik (guru), kemudian disusul jabatan struktural maupun fungsional," ungkap Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Joko Tri Cahyono, kemarin (13/1) Lanjut, Joko Tri Cahyono menjelaskan, total ASN yang akan memasuki masa purna ini, tidak terjadi dalam satu tahap melainkan setiap bulanya dari Januari hingga Desember.

"Pada bulan Januari ada sebanyak

50 ASN yang purna tugas, kemudian Bulan Februari 34 orang, Maret 28 orang, April 33 orang, Mei 44 orang, Juni 46 orang, Juli 51 orang, Agustus 45, September 45 orang, Oktober 52 orang, November 43 orang dan Desember ada 39 orang," jelasnya.

Masih kata Joko panggilan akrabnya menuturkan, jumlah pensiun tersebut meningkat dibanding tahun 2020 lalu sebanyak 464 ASN. Sehingga, dengan adanya ASN yang pensiun itu, otomatis terjadi pengurangan jumlah ASN.

"Untuk total saat ini ASN di lingkup Kabupaten Bojonegoro masih ada 8.494 orang dan dinominasi oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan," ujarnya. Dirinya juga menturkan, terkait ASN yang mengikuti CPNS formasi tahun 2019 kemarin juga sudah aktif per tanggal 30 Desember 2020 kemarin. 444 ASN tersebut juga telah mendapatkan SK pada tanggal 16 Desember.

"Meski begitu masih kurang, karena setiap tahun ada ratusan ASN dilngkup pemkab pensiun," imbuhnya.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas pengabdian yang dilakukan oleh ASN yang akan memasuki masa purna lantaran telah melakukan pengabdian kepada Pemkab Bojonegoro. Ia juga berpesan agar terus berkarya dan mengabdi di tengah masyarakat. [bas]

Joko Tri Cahyono

BPBD Jatim Gandeng LPBI-NU Kirim Bantuan Banjir Sampang BPBD Jatim, Bhirawa Derasnya hujan mengakibatkan Sungai Kemuning meluap. Sehingga luapan tersebur berdampak banjir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura dalam beberapa hari ini.

Banjir di Kabupaten Sampang itu menyita banyak perhatian. Tak terkecuali bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim yang bersinergi dalam mengirimkan bantuan.

Keprihatinan itu dibuktikan sinergi BPBD Jatim dengan sejumlah relawan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, Selasa (12/1).

"Penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah saja. Dengan menggandeng relawan kebencanaan, ini merupakan salah satu wujud dari upaya pentahelix yang dilakukan BPBD Jatim," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi kepada Bhirawa, Rabu (31/1).

Gatot menjelaskan, adapun relawan yang terlibat dalam kegiatan pendistribusian bantuan. Yakni dari Lembaga

Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Cabang Bangil, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jatim dan NU Peduli Sampang.

Adapun bantuan yang didistribusikan berupa mie instan sebanyak 45 dus, beras sebanyak 10 sak, minyak goreng, kecap dan snack. Bantuan ini juga dilakukan dengan membagikan nasi bungkus kepada warga terdampak banjir yang diberikan secara door to door.

"Saya menyampaikan terima kasih

dan mengapresiasi aksi kepedulian dari para relawan yang terlibat. Sinergitas dalam penanganan kebencanaan ini harus terus terjalin dan ditingkatkan," ungkapnya.

Pada kegiatan ini, pendistribusian bantuan juga diberikan melalui PCNU Sampang, FPRB Sampang, dan Pondok Pesantren Putri At-Tanwir yang juga terdampak banjir. Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan Ketua LPBI NU Bangil, Yoyok Wachyudi

kepada Ketua PCNU Sampang KH M. Idqom, Ketua FPRB Jatim Ra Mamak dan Pengurus PP Putri At-Tanwir.

Ketua LPBI NU Bangil, Yoyok Wachyudi menambahkan, bantuan ini merupakan upaya sinergitas antara relawan dan BPBD Jatim. Tak hanya di Sampang, Yoyok mengaku, bantuan juga diserahkan kepada FPRB Pamekasan. "Mengapa Pamekasan? Karena di Pamekasan juga masih terjadi banjir di sejumlah tempat," pungkasnya. [bed]

Pemberian bantuan bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Sampang, Madura.

GALERI PUBLIK

Wabup Tinjau Plengsengan Plosoharjo Ambrol Akibat Banjir Banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Pace mengakibatkan plengsengan sungai di Desa Plosoharjo ambrol tepat di sisi kanan jembatan yang mengarah ke Dusun Mojorejo. Plengsengan yang ambrol sepanjang 30 meter mengakibatkan jalan diatasnta juga longsor sehingga membahayakan masyarakat pengguna jalan.

Oleh: Ristika, kabupaten Kediri

ristika/bhirawa

Plengsengan sungai Bodor di Desa Plosoharjo ambrol membahayakan keselamatan warga

Plengsengan yang sejak sebelumnya sudah retak-retak itu ambrol setelah diterjang banjir beberapa hari terakhir. Jika dibiarkan dikhawatirkan jalan yang padat kendaraan di ikut ambrol hingga setengah jalan yang padat lalu lintas warga. "Setelah tanah penyangga ambrol, jalan bisa ikut ambrol.

Perbaikan pasti lama, pengsengan di titik lain dikawatirkan akan ikut ambrol, " kata jarwo, Kepala Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace.

Karenanya, Jarwo meminta dinas terkait segera memperbaiki plengsengan yang ambrol. Setidaknya, di lokasi plengsengan ambrol bisa dipasang bronjong atau alat penahan lainnya agar kerusakan tak meluas.

Untuk pengamanan sementara agar tidak menimbulkan korban, warga memasang karung pasir di lokasi sebagai penahan plesengan yang ambrol. Dengan demikiandiharapkan pengendara waspada dan berhati-hati saat melintas.

Sementara itu Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi langsung melakukan sidak ke lokasi plesengan yang ambrol. Plengsengan ambrol sepanjang 30 meter dengan kedalaman 7 meter itu mengakibatkan separuh ruas jalan ambles.

Usai meninjau, Marhaen men-

gungkapkan perihal ambrolnya plengsengan ini memang dipastikan akibat faktor alam. Bukan akibat kelalaian pelaksana proyek, selain karena gerusan banjir besar, juga karena usia bangunan tua.

Sejak dibangun pada 1993 lalu, menurut Marhaen belum ada perbaikan hingga sekarang.

"Ditinjau dari sisi teknis dari paparan yang sudah disampaikan, semuanya sudah sesuai prosedur. Ini memang ada banjir besar dan disini memang juga sering ambrol,'' ungkap Wabup Marhaen.

Wabup Marhaen juga mengatakan, jika pihaknya berencana berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya untuk tindak lanjut memastikan pembangunan plesengan ini. [*]