binder15okt20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Kamis Wage, 15 OKTOBER 2020

Pemprov Bentuk Tim Telaah UU Cipta Kerja Mahasiswa dan Buruh Diminta Ikut Sosialisasikan UU Cipta Kerja Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim akan membentuk tim untuk menelaah UU Cipta Lapangan Kerja yang telah disahkan DPR RI bersama pemerintah. Tim tersebut dibentuk darai berbagai elemen strategis yang diharapkan dapat memahami dan menyosialisasikan UU omnibuslaw tersebut secara utuh.

pasal per pasal yang banyak dipertanyakan.

“Misalnya terkait pesangon, hak cuti, sertifikasi halal dan hal substantif lainnya. Poinnya bagaimana UU ini dapat dipahami utuh dan tidak terjadi disinformasi,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, selain bersamasama memahami UU Cipta Kerja, diskusi soal pemahaman terhadap UU tersebut perlu dilakukan. Sehingga, nantinya diperoleh persepsi yang sama dan pemahaman secara komprehensif tentang UU Cipta Kerja. “Mari kita diskusikan bersama, kita undang pakar yang memang benar-benar memahami isi dan esensi UU Cipta Kerja setelah itu kita sosialisasikan secara komprehensif ,” ungkapnya.

Ia berharap, para ASN,

“Saya harap Kabupaten/ Kota juga bisa mengimbangi agar UU ini dipahami utuh, tidak sepotong-sepotong dan akhirnya bias,” ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti rakor bersama Menkopolhukam dan Menko Perekonomian terkait sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law pada Rabu (14/10) pagi.

Khofifah menyebut, dirinya pun masih terus mempelajari detail UU tersebut agar dapat memahami secara utuh UU Cipta Kerja. Utamanya, pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh pekerja dan buruh. Khofifah mengaku jika selama ini dirinya terus melakukan koordinasi intensif khususnya dengan Menko Perekonomian untuk mendapatkan detail penjelasan

 ke halaman 11

Warga Kota Batu Dapat Layanan Kesehatan Gratis Kota Batu,Bhirawa Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi menjamin dan memastikan semua warganya mendapatkan program pelayanan kesehatan gratis. Sejak 1 Oktober 2020 seluruh warga Kota Batu telah memiliki kartu JKN KIS. Dan Rabu (14/10) wali kota meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) dengan jargon KWB Sehat Dengan Jaminan Kesehatan Semesta.

Wa l i K o t a D e w a n t i mengatakan bahwa Pemkot akan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada

semua Kota Batu. Hal ini direalisasikan melalui program JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat. “Dengan memiliki kartu KIS ini berarti pelayanan kesehatan untuk warga Kota Batu bisa diperoleh secara gratis,”ujar Dewanti, Rabu (14/10).

Lewat program ini Dewanti berharap agar terwujud KWB sehat dengan jaminan kesehatan semesta. Meskipun demikian, ia berharap agar kartu ini tetap tersimpan rapi di dompet tidak perlu diper ke halaman 11

MITRA

Pujian untuk Gubernur PROVINSI Jatim tepat pada 12 Otober 2020 lalu telah memasuki usia yang ke 75 tahun. Masih banyak persoalan yang harus dihadapi provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini, karena hampir sepanjang 2020 mengalami kondisi force major pandemi Covid-19. Sehingga program Nawa Bhakti Satya Gubernur Jatim tak bisa berjalan maksimal.

Kendati demikian, Ketua DPRD Jatim Kusnadi sangat mengapresiasi kinerja Pempov Jatim, lantaran berha-

Sekjen DPR RI Serahkan Draft UU Cipta Kerja ke Istana

Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Jakarta, Bhirawa.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar akan menyerahkan draft UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Draft setebal 812 halaman itu, telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Senin (5/10) lalu.

“Draft UU Cipta Kerja ini, akan diterima oleh Mensesneg RI, Prayitno di Istana Negara. Ini hanya masalah administrasi, tak ada perubahan atau revisi apapun.

Karena hanya masalah administrasi, jadi saya hanya sendirian,” papar Indra pada wartawan di gedung DPR RI-Senayan, Jakarta,

Rabu (14/10). Keberangkatan Sekjen Indra ke Istana Negara, memang hanya sendirian, tanpa didampingi pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsudin dalam pernyataannya memastikan Bahwa draft final UU Cipta Kerja akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Pengiriman draft UU Ciptaker itu merujuk pada ketentuan UU No 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa DPR RI memiliki waktu

Sentil

Ketua DPRD Tulungagung Tolak Teken Penolakan UU Omnibus Law - Masih dipelajari Abaikan Masker, Warga Harus Push Up - Sekalian olahraga Petani di Malang Keluhkan Kelangkaan Pupuk

Dewan Minta Waspadai Fenomena La Nina

DKP Siapkan Bantuan untuk Nelayan

DPRD Jatim, Bhirawa Fenomena La Nina yang akan muncul di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Jatim perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan. Terutama di wilayah pantai.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono mengatakan pihaknya mengingatkan pihak Pemprov Jatim untuk menyiapkan segala peralatan untuk mengantisipasi munculnya bencana dampak dari La Nina tersebut.

“Tentunya pemprov sudah mempunyai pemetaan daerah-daerah yang sudah menjadi langganan ben ke halaman 11

 ke halaman 11

Ketua DPRD Tulungagung Tolak Teken Penolakan UU Omnibus Law Marsono saat membaca surat pernyataan yang disodorkan mahasiswa dan kemudian menolak untuk menandatanganinya, Rabu (14/10) sore.

sil menangani pandemi Covid-19. Bahkan Jatim yang sempat memimpin

Kusnadi

- Bahaya kalau produksinya juga langka

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti Rakor bersama Menkopolhukam dan Menko Perekonomian terkait pelaksanaan regulasi Omnibus Law.

 ke halaman 11

Tulungagung, Bhirawa Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menolak menandatangani surat pernyataan yang meminta untuk menolak UU Omnimbus Law. Surat pernyataan ini disodorkan

Aliansi Mahasiswa Tulungagung saat audiensi di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (14/10) sore.

Rencananya, surat pernyataan dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung tersebut akan dibahas kem-

bali oleh Marsono dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, bersamaan dengan para mahasiswa yang akan juga bertemu dengan Bupati Maryoto pada hari ini, Kamis (15/10) siang.  ke halaman 11

Gubernur Khofifah membagikan bantuan uang tunai dan sembako kepada marbot, penjaga makam dan palang pintu kereta api.

HUT ke-75 Provinsi Jatim

Marbot, Penjaga Makam dan Palang Pintu KA Terima Bantuan

Pemprov, Bhirawa Masih dalam momentum peringatan HUT ke75 Provinsi Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa para penjaga makam, rel kereta api dan petugas kebersihan masjid (marbot) dan masyarakat kurang mampu di sekitar area Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Selasa (13/10) sore.  ke halaman 11

Menilik Komitmen Wali Kota Probolinggo Terhadap Warga Kurang Mampu

Beri Kursi Roda dan Bangun Pendidikan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak NU Komitmen Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dalam memberikan perhatian kepada warga kurang mampu tak perlu dipertanyakan lagi. Usai menyelesaikan tugas di luar kota, ia datang ke rumah warga yang membutuhkan bantuan kursi roda.

Dilanjutkan kunjungi pantiasuhan yatim piatu dan berkomitmen bangun pendidikan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Senin (12/8).

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo Wali kota Hadi Zainal Abidin, tiba di rumah Murti’ah, warga Jalan Noyo Genggong, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan. Habib Hadi didampingi Camat Mayangan, Abas dan Lurah Jati, Endah Dwi Kumalasari.

Wali kota mendengar informasi kursi roda nenek berusia 73 tahun itu

rusak dari masyarakat. “Kemudian beliau (wali kota) menghubungi kami untuk mengecek kondisi di lapangan, dan memang benar kursi rodanya sudah rusak dan harus diganti,” tutur Lurah Jati Endah Dwi Kumalasari.

Menyadari lamanya proses bantuan pemerintah, Habib Hadi pun berinisiatif membelikan kursi roda menggunakan uang pribadinya.

Murti’ah hidup dengan keluarga anak semata wayangnya dan sudah punya dua cucu. Sejak enam bulan lalu, Murti’ah mulai mengalami gangguan kesehatan. Ia menderita stroke dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Untuk beraktivitas harus dibantu kursi roda.

“Mudah-mudahan bermanfaat.

Bisa digunakan duduk di depan rumah, berjemur dan jalan-jalan. Sebenarnya sudah seminggu lalu saya mau kesini tapi masih ada banyak agenda, maaf ya,” katanya sambil berbincang dengan Murti’ah dan anaknya.

Murti’ah pun mengaku tak menyangka ia akan dibantu oleh wali  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin tak segan duduk bersila di depan warganya dengan memberi bantuan kursi roda.

EKSEKUTIF

Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Halaman 2

Pemkot Kembali Salurkan Bantuan Sembako Tahap III 5.270 Paket Beras Disalurkan Ke 31 Kampung Tangguh Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial hadir di tengah-tengah pandemi Covid 19 sebagai wujud kepedulian dan rasa empinya menyalurkan bantuan paket beras 15 kilogram bagi warga terdampak Covid 19.

Bantuan itu disalurkan untuk warga RW 1 Kelurahan Mayangan di halaman Kantor Kelurahan Mayangan. Rabu (14/10) di Kampung Tangguh Semeru (KTS) Toga RW 3 Perumahan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin diwakili Sekda drg. Ninik Ira Wibawati menyerahkan secara simbolis didampingi Lurah Mayangan Roby Boestami Satam, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Purwandari serta

Danramil Kelurahan Mayangan Serda Suparno.

Kurang lebih sebanyak 5.270 paket beras premium telah disediakan pemerintah untuk diberikan kepada warga tidak mampu terdampak Covid 19, yang mana mereka pemberi bantuan ASN / TNI-Polri, warga bukan penerima bantuan-bantuan lainnya, seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini petugas agar masyarakat menerima bantuan secara merata.

Dengan rincian sebanyak 431 paket beras untuk RW 1. 443 paket beras untuk RW 2, 533 paket beras untuk RW 3, 241 paket beras untuk RW 4, 348 paket beras untuk RW 5 dan 414 paket beras untuk RW 6 yang diberikan selama 3 hari ke depan untuk warga Kelurahan Mayangan.

Sekda mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid 19. Ia menjelaskan Negara Indonesia memiliki tingkat panas yang berbeda dengan negara-negara lain sehingga dalam perkumpulan ini diharapkan mendapat asupan energi sinar matahari.

“Tidak apa-apa ya bapak ibu, kita sedikit merasakan panas menikmati sinar matahari ini. Seperti tadi kami bersama Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga sempat melaksanakan senam cerdik di pemkot. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT,” ucapnya.

Terkait pemberian bansos tahap III, Lurah Mayangan Roby Boestami mengungkapkan belum tahu apa ada bansos tahap berikutnya. “Belum ada informasi dari pemkot, jadi kami hanya menindaklanjuti dari pemkot melalui Dinsos,” ungkapnya.

Kepala Dinsos P3A Zainullah melalui Kabid Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Fakir Miskin Purwandari menjelaskan terdapat perubahan jumlah penerima bantuan sosial pada tahap sebelumnya dan ketiga ini.

“Jumlah penerima bantuan dari, setelah. Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid 19, karena ekonomi memang di masa pandemi segala aktivitas agak mengurangi (tidak normal lagi seperti biasa).

Semoga sedikit membantu agar setiap warga dapat tercukupi kebutuhannya, terutama di bidang pangan,” harapnya.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Probolinggo menyalurkan 5270 beras ke 31 Kampung Tangguh yang tersebar di lima kecamatan.

Setiap Kampung Tangguh bakal menerima 170 paket, berupa beras 5 kg. Senin (12/10), Sekda drg Ninik Ira Wibawati menyerahkan beras secara simbolis kepada warga di Kampung Tangguh Benteng, Kelurahan Mayangan.

Pemkot Probolinggo kembali salurkan bantuan sembako tahap III.

Beras ini diberikan kepada warga Kampung Tangguh untuk meringankan beban dalam kebutuhan makanan sehari-hari. Secara bergiliran, penyaluran beras akan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh Kampung Tangguh di Kota Probolinggo.

“Di masa pandemi ini Baznas kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Mohon doanya agar wabah ini segera hilang dan kami, Pemerintah Kota Probo-

wiwit agus pribadi/bhirawa

linggo bisa terus mengabdi, menjalankan apa yang sudah menjadi program Bapak Wali Kota kepada masyarakat,” ujar drg Ninik.

Sekda juga mengatakan, bantuan dari Baznas ini berasal dari partisipasi seluruh keluarga besar Pemkot Probolinggo mulai dari wali kota hingga pegawai. Bentuk paritisipasi tersebut diwujudkan sejumlah kegiatan seperti beasiswa, bantuan dan sebagainya. [wap]

KILAS BIROKRASI

Pemkab Targetkan 1.000 Sambungan Baru Perumda Tirta Wening Trenggalek, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Trenggalek, kembali akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perumda Tirta Wening Trenggalek, yang dulunya PDAM. Rencana tambahan penyertaan modal ini tengah dibahas bersama DPRD melalui sidang paripurna.

Ditargetkan akan ada 1.000 sambungan baru dengan adanya tambahan penyertaan modal ini. Rabu (14/10), pembahasan sidang paripurna memasuki Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dan semua Fraksi menyepakati draft Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pansus.

Menurut Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.

Dijelaskan oleh pria asal kota tahu Kediri, sampai dengan Tahun 2019 jumlah masyarakat Kabupaten Trenggalek yang sudah diairi oleh Perumda Air Minum Tirta Wening Trenggalek sebanyak 82.440 jiwa atau 11,84%. [wek]

Pemkab Alokasikan Honor Jupel Cagar Budaya Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyampaikan, selama ini, Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya Kabupaten Jombang sudah mendapatkan honorarium sebesar Rp750 ribu per bulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Hal itu diketahui ketika acara Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Jombang atas Pemandangan Umum FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Partisipatif Tahun 2020, yang salah satunya yakni, Raperda tentang Cagar Budaya, Rabu (14/10).

Dari sekian jawaban yang disampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi, satu di antaranya dari Raperda Cagar Budaya, Bupati menyampaikan bahwa, Pemkab Jombang selama ini sudah memberikan honorarium untuk Jupel sebesar 750 Ribu Rupiah per bulan.

“Terkait besaran honorarium bagi Juru Pelihara Cagar Budaya, selama ini pemerintah daerah telah mengalokasikan sebesar Rp750.000,- per bulan,” kata Bupati Jombang dalam jawabannya menanggapi pandangan salah satu fraksi di DPRD Jombang.

Selain itu, terkait promosi budaya, Bupati juga menyampaikan terima kasih atas atensi yang diberikan salah satu fraksi di DPRD Kabupetan Jombang. [rif]

Para Ketua RW, RT, dan pengurus LPMK di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya menggelar demo di Kantor Kelurahan Jeruk, Rabu (14/10).

andre/bhirawa

Tolak Perwali, Ketua RT dan RW Mundur Beramai-ramai Surabaya, Bhirawa Para Ketua RW, RT dan pengurus LPMK di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya menggelar demo di Kantor Kelurahan Jeruk, Rabu (14/10).

Ada puluhan warga yang hadir.

Mereka ini adalah para pengurus LPMK, Ketua RW 01, RW 02, RW 03 serta 16 ketua RT di sana.

Mereka beramai-ramai menolak adanya Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dimana dalam Perwali tersebut salah satunya diatur tentang pemakaman. Bahwa setiap korban meninggal dengan status suspek, probable, dan konfirm Covid-19 harus dimakamkan di TPU Babat Jerawat atau TPU Keputih.

Selain menggelar demo para pengurus LPMK, RW dan RT ini juga

menyatakan mundur. Secara simbolis itu dilakukan dengan menyerahkan stempel yang diberi dari kelurahan.

Setelah menggelar demo para pengurus LPMK, RW dan RT ini kemudian diminta masuk ke ruang pertemuan kantor kelurahan. Di dalam sudah hadir Camat Lakarsantri, Harun Ismail serta anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santoso untuk melakukan mediasi.

Budiono Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kelurahan Jeruk menyampaikan keberatannya terhadap adanya Perwali tersebut. Karena aturan sangat menyusahkan para pengurus LPMK, RW dan RT.

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi Jawab PU Fraksi Atas RAPBD Kota Blitar 2021 Berikan tanggapan dan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Kota Blitar Tahun anggaran 2021, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi sampaikan langsung pada acara Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Rabu, (14/10).

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi mengatakan setelah mencermati Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua Fraksi atas semua saran, masukan, dan pendapat yang telah disampaikan.

“Tentu saja sangat perlu untuk ditindaklanjuti dan digunakan untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan di masa mendatang atas Pandangan Umum Fraksi tersebut,” kata Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi.

Lanjut Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi, terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD Kota Blitar pihaknya dalam penyusunan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dan penyusunan perencanaan penganggaran telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan susunan program kegiatan sub kegiatan sampai dengan akun Pendapatan dan Belanja APBD sebagaimana diatur dalamPermendagri nomor 90 tahun 2019, sehingga semua sudah sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Pjs Wali Kota Blitar Jumadi, terkait dengan Struktur

hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat menyampaikan tanggapan dan jawaban Wali Kota Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Kota Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Rabu (14/10).

APBD Kota Blitar 2021 juga telah di- pendidikan sekurang-kurangnya lakukan perhitungan secara cermat 20 persen, urusan kesehatan minimal dan rasional, dimana proyeksi pen- 10 persen, belanja penguatan pemdapatan daerah memperhatikan data binaan dan pengawasan inspektorat potensi tahun lalu, serta perkiraan daerah sebesar 1 persen, anggaran tambahan atau pengurangan pada untuk pendidikan dan pelatihan bagi tahun berjalan.

ASN dalam rangka pengembangan Sedangkan belanja daerah di- kompetensi penyelenggara pemesusun berdasarkan skala prioritas rintah daerah sekurang-kurangnya pembangunan untuk pemenuhan 0,16 persen dan alokasi belanja inindikator kinerja yang ditentukan, frastruktur sesuai peraturan menteri pemenuhan belanja wajib, pen- keuangan nomor : 112/PMK.07/2017 capaian Standar Pelayanan Minimal tentang perubahan atas peraturan (SPM) serta pencapaian target yang menteri keuangan nomor 50/PMK.07/ ditentukan dalam RPJMD dengan 2017 yaitu alokasi belanja infrastruktur memperhatikan sinergitas peren- minimal sebesar 25 persen dari alocanaan pembangunan di tingkat kasi belanja daerah.

Pusat dan Provinsi.

“Pelaksanaan belanja infrastruktur “Sedangkan terkait dengan penge- akan menjadi salah satu perhatian lolaan Pendapatan Asli Daerah, dalam APBD tahun anggaran 2021, Pemerintah Kota Blitar akan berusaha karena harus mampu memberikan dengan sebaik mungkin mencapai tar- multiplier effect bagi pembangunan get yang telah ditetapkan,” ujarnya. ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Tambah Jumadi, terkait deSementara perlu diketahui pada ngan prioritas APBD Kota Blitar 2021 Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar akan diarahkan untuk mendukung yang dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar, pencapaian tiga indikator, yaitu dr. Syahrul Alim yang didampingi Wakil Indikator Kinerja Utama (IKU), Indi- Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi kator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator dihadiri Anggota DPRD Kota Blitar, Kinerja Daerah (IKD), dimana kedua Forkopimda serta Kepala Organisasi pemenuhan belanja wajib sebagai- Perangkat Daerah (OPD) jajaran mana amanat peraturan perundang- Pemerintah Kota Blitar berjalan dengan undangan seperti belanja urusan khidman dan lancar. [htn.adv]

“Setiap ada warga yang meninggal karena Covid-19, kami para pengurus LPMK, RT dan RW selalu kewalahan.

Karena dimintai tolong oleh warga tak menentu. Tengah malam sampai subuh,” terangnya.

Para warga ini menurut dia meminta tolong agar jenazah bisa dipulangkan dan dimakamkan tidak jauh dari rumah. “Bukan di TPU Babat Jerawat atau Keputih karena kejauhan,” terangnya.

Tak jarang juga kata dia para pengurus ini harus meninggalkan kerja karena ada warga yang meminta tolong di siang hari. “Karena kami tanggung jawab sebagai pengurus kami tinggalkan pekerjaan,” tegasnya.

Budiono ingin meski warga yang meninggal karena Covid-19 tetap bisa dimakamkan di tempat masingmasing. Sebab, jenazah sudah di-

lakukan SOP protokol Covid-19 dengan diberi kantung jenazah serta peti. Sehingga dianggap tak akan sampai menular.

Permasalahan warga yang tidak bisa dijemput oleh keluarga ini jelas Budiono sudah berkali-kali terjadi.

Terutama jika ada warga yang meninggal di rumah sakit. Sehingga sangat meresahkan warga.

Sementara itu Ketua RW 01 Syafaat Yudha menambahkan bahwa keluhan ini terjadi bukan hanya di pengurus RW Kelurahan Jeruk. Tapi juga para pengurus RT serta RW di kelurahan lain di Kecamatan Lakarsantri.

“Karena informasi yang beredar saat ini sudah sedemikian vulgarnya. Ada yang menyebutkan jika jenazah korban Covid-19 tak berbahaya, sebab virusnya sudah mati bersamaan saat itu dengan meninggalnya korban,” imbuh dia. [dre]

BPKP Jatim Sosialisasikan Dana Desa Bisa untuk Penanggulangan Covid-19

Sidoarjo, Bhirawa Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Provinsi Jawa Timur, Alexander Rubi Setyoadi, mengatakan sesuai Permen Desa PDDT nomor 11 tahun 2019, dana alokasi desa (DAD) selain digunakan untuk membangun desa, dalam masa khusus ada pandemi Covid-19 saat ini, juga bisa dimanfaatkan juga untuk upaya ikut penanggulangan Covid-19.

Misalnya dalam penanganan sosial dan kesehatan.

Demikian dikatakan Alexander, disela-sela kegiatan Workshop, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kab Sidoarjo, Selasa (13/ 10) kemarin, di pendopo Delta Nugraha Sidoarjo.

Dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada desa yang ada di Kab Sidoarjo dianggap cukup besar. Alexander memberi ilustrasi, setiap desa telah menerima bantuan dari APBN tiap tahun ini antara Rp800 juta hingga Rp1 miliar.

“Apabila dikalikan dengan jumlah desa di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 300 an , sudah berapa?,” ujarnya.

Penyerapan dana desa di Kab Sidoarjo, menurut monitoring dan evaluasi BPKP Jatim, pada triwulan ketiga tahun 2020 ini, sudah 86 persen.

Diharapkan akan bisa terserap dengan maksimal dan tepat sasaran hingga sampai akhir anggaran tahun 2020 ini. [kus]

Wali Kota Lantik 36 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional Pakta Integritas Jadi Rambu-rambu dalam Bekerja

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi melantik 36 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkup Pemkot Madiun di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Rabu (14/10).

Pemkot Madiun, Bhirawa Lagi mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Madiun kembali terjadi, Rabu (14/10). Kali ini sebanyak 36 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional dilantik Wali Kota Madiun, Maidi di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun. Dengan rincian, pejabat administrator berjumlah 5 orang, pejabat

pengawas sebanyak 20 orang, pejabat fungsional 5 orang.

Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan, mutasi bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada.

Misalnya seperti jabatan lurah yang memang harus diisi.

“Lurah sedang menggas ekonomi dan mengerem covid. Tidak ada anggaran kelurahan yang tidak dikeluarkan. Tidak ada alasan

lurah tidak ada semua sudah full,” tegas Wali Kota.

Untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong, pihaknya mengatakan akan segera mengisi agar kinerja OPD bisa optimal tanpa keraguan.

Wali Kota menegaskan, dalam bertugas pakta integritas yang ada dan sudah diucapkan bersama harus jadi rambu-rambu untuk bekerja di Pemkot Madiun.

“Apabila kita sudah menjalankan tugas dengan baik, maka keprofesionalan akan terasah. Buatlah pimpinan senang karena menjalankan tugas dan aturan dengan baik,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Madiun,Maidi berpesan agar seluruh pejabat yang dipilih maupun para ASN di lingkup Pemkot Madiun untuk mengedepankan kerjasama yang baik.

“Bantu teman kalau ada kesulitan.

Itu birokrasi yang sehat. Segera pejabat yang baru connecting dengan tempat baru. Tunjukkan kerja kerja kerja,” tegas Wali Kota. [dar]

PILKADA SERENTAK BHS Menyangkal Tudingan Bawaslu Sidoarjo Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Halaman 3

Sidoarjo, Bhirawa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo menyatakan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Bambang Haryo Sukartono (BHS)-Taufiqulbar dalam pembuatan video klip dangdutan yang viral di dunia maya.

hadi suyitno/bhirawa

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo menyatakan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Bambang Haryo Sukartono (BHS)-Taufiqulbar dalam pembuatan video klip dangdutan yang viral di dunia maya.

“Kalau sudah dipanggil seperti ini dan sudah dilakukan pemeriksaan berarti ada indikasi pelanggaran,” tegas Komisioner Bawaslu Sidoarjo Divisi Penanganan Pelanggaran, Agung Nugraha usai melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pasangan calon (Paslon) kepala daerah Sidoarjo bernomor urut 1 di kantornya, Rabu (14/10).

Ia belum bisa menentukan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat dan PPP itu.

“Masih harus dikaji lebih lanjut dan dibicarakan dengan

komisioner Bawaslu lainnya.

Begitu juga dengan sanksi yang akan dikenakan nantinya jika indikasi itu memang terbukti,” ujar warga Sukodono itu.

Ia menandaskan sumber aturan yang dipakai dalam menangani masalah itu adalah PKPU No 13 tahun 2020 yang didalamnya melarang adanya kampanye dalam bentuk kegiatan seni dan budaya, termasuk pagelaran orkes dangdut.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam itu, Agung mengaku melontarkan lebih dari 20 pertanyaan terkait video dangdutan yang digelar di dalam

garasi bis di kawasan Beciro Ngengor, Wonoayu, Kamis (8/10) lalu itu.

Pasalnya dalam video yang sempat diunggah di channel youtube tersebut jelas terlihat BHS dan Taufiqulbar bernyanyi dan bejoget bersama di atas panggung dengan lima orang penynyi perempuan yang tidak mengenakan masker.

Sementara itu BHS sendiri dalam jumpa persnya usai menjalani pemeriksaan mengatakan sebenarnya sudah tidak perlu lagi bagi Bawaslu untuk melakukan kajian terhadap kasusnya tersebut karena jelas ia tidak melakukan pelanggaran kampanye.

“Menurut saya apanya lagi yang perlu dikaji, tapi kami tetap menghormati mekanisme yang ada di Bawaslu,” kata mantan anggota Komisi VI

DPR RI yang gagal kembali ke Senayan dalam Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) 2019 itu.

Dengan nada keras ia mengatakan bahwa kegiatan itu sengaja ia lakukan demi menolong Orkes Melayu Monata yang disebutnya sebagai ikon musik dangdut Sidoarjo.

“Sebagai bupati saya harus perhatikan nasib rakyat saya yang kesulitan di era pandemi.

Kasihan mereka yang sudah 6 bulan tidak naik panggung,” ujarnya dengan nada dan tangan bergetar.

Karena itu meminta grup dangdut tersebut untuk membuat video klip sebagai bahan kampanyenya yang settingnya dibuat seakanakan sedang menggelar konser. Padahal, tambahnya, kegiatan itu dilakukan di ruang tertutup. [hds]

KILAS DAERAH

Komisi B Inisiasi Raperda Desa Wisata DPRD Jatim, Bhirawa Komisi B DPRD Jawa Timur menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang desa wisata. Diharapkan Raperda ini nanti mampu mengukit sektor ekonomi masyarakat.

Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur Ufiq Zuroida mengatakan, Raperda ini sebenarnya sudah dibahas sejak 2017 lalu. Namun belum dilanjutkan karena pembahasannya yang sempat terhenti.

Saat ini, kata Ufiq, pembahasan tentang Raperda Desa Wisata ini coba diselesaikan. “Nilai strategisnya, yakni pada visi pembinaan desa wisata semakin dirasa sangat dibutuhkan untuk dibahas kembali,” ujar Ufiq, Rabu (14/10).

Pihaknya mencatat, sejauh ini ada sekitar 470 area yang berpotensi menjadi desa wisata. Tetapi terkendala pengembangannya karena sebagian desa masuk wilayah hutan.

Ufiq yang juga anggota Fraksi PKB itu menilai, perlu campur tangan pemerintah provinsi untuk mensinergikan hak dan kewenangan sesuai peraturan dan perundangan-undangan.

“Di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada pasal 16 memberi kewenangan pada pemerintah provinsi terlibat dalam perizinan pariwisata, yang tertuang dalam Perda,” ungkapnya.

“Begitu pula dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merinci pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Usaha desa wisata merupakan unit khas sektor usaha kecil dan mikro. Sehingga kewenangan Pemprov terinput dalam bidang UMKM, yakni bidang usaha kecil mikro yang didata melalui kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan kordinasi pemangku kepentingan,” imbuhnya. [geh]

trie diana/bhirawa

Manfaatkan Lahan Kosong

Camat Wonocolo Surabaya, Dr Denny Cristupel T, AP, SH, MSi,M, Mis, MH, M, SPi bersama Komandan Koramil (Danramil) 0832/07 Wonocolo Surabaya, Mayor Inf Asmadi, Lurah Jemur Wonosari Surabaya, Dwi Angga Sukma, Anggota Polsek Wonocolo, dinas terkait dan kelompok tani Minasari Kebun Wetan Surabaya saat melakukan penanaman perdana bibit ketela pohon dan jagung di tanah vasum milik Pertamina di Komplek Perumahan Pertamina Jemur Wonosari Surabaya, Rabu (14/10).

BAMAG Apresiasi Komitmenn Eri Cahyadi Perkuat Kerukunann Antar-Umat Beragama

zainal ibad/bhirawa

BAMAG Surabaya sangat mengapresiasi dan menyambut baik program Cawali Eri Cahyadi dan Cawawali Armudji untuk meneruskan program Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Surabaya Pdt M Sudhi Dharma, menyambut baik program Cawali Eri Cahyadi Armudji, yang akan meneruskan program Wali Kota Tri Rismaharini untuk senantiasa menjadikan Kota Pahlawan sebagai rumah besar bagi semua umat beragama tanpa adanya diskriminasi.

“Pak Eri Cahyadi dan Pak Armudji memiliki komitmen untuk menjaga keberagaman di Surabaya,” ujarnya setelah bertemu Cawali Eri Cahyadi - Armudji di kantor BAMAG Surabaya, Jalan Nginden Intan Timur, Rabu (14/10).

Sudhi Dharma mengaku memiliki respek yang tinggi kepada Eri Cahyadi yang tak lain adalah mantan kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Surabaya. Eri memahami tantangan dan solusi permasalahan di Surabaya.

“Apa yang disampaikan Pak Eri dan Pak Armudji tadi ini menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin yang tahu persis apa yang jadi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Cawali Eri Cahyadi berkunjung ke kantor BAMAG Surabaya untuk bersilaturahmi, dan membahas berbagai langkah untuk menjaga toleransi antar umat beragama yang sudah harmonis selama ini.

“Kota Surabaya adalah kota toleran. Dan yang hebat adalah ketika bakti sosial, pemerintah kota hadir di sana, umat lintas agama juga ikut serta. Membaginya berbarengan, itulah yang menjadi kekuatan Surabaya, sehingga Sura-

baya dikenal sebagai kota yang penuh toleransi,” ujar Eri. “Komitmen kami jelas, akan terus menjadikan Surabaya sebagai rumah besar yang ramah bagi semua,” imbuh Eri. Dia menambahkan, sejumlah program telah disiapkann untuk memantapkan kerukunan antarumat beragama di Surabaya. Di antaranya adalah terus menjalin komunikasi yang intensif dengan semua umat.

“Kami akan meningkatkan dan memperbanyak kuota insentif guru keagamaan. Warga Surabaya harus berdaya saing global, namun juga memiliki karakter serta kuat agamanya sesuai keyakinan masingmasing. Salah satu kunci untuk mewujudkan SDM seperti itu adalah peran para guru keagamaan,” kata Eri Cahyadi.

Eri juga akan membikin program beasiswa para guru keagamaan.

“Jadi, guru keagamaan akan difasilitasi untuk studi agama sesuai kepercayaannya masing-masing, misalnya ke STAIN, Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Tinggi Agama Katolik, Sekolah Tinggi Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Konghucu dan sebagainya sesuai bidangnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Eri juga akan memberikan apresiasi bagi pegiat keagamaan yang berprestasi. “Apresiasi ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah sangat mendukung aktivitas keagamaan untuk membentuk karakter positif pada generasi muda,” pungkasnya. [iib]

Warga Komplek Central Regensi Tolak Pembangunan Klinik Mata DPRD Surabaya, Bhirawa Perwakilan warga RT 04 RW 04 perumahan Mulyosari Mapan wadul di DPRD Kota Surabaya atas pembangunan klinik kesehatan di komplek Central Regensi Mulyosari.

Perwakilan warga Mulyosari Mapan Tantra Lingga menyampaikan bahwa seluruh warga komplek sepakat menolak atas pembangunan klinik mata di dalam kluster.

“Intinya kami mewakili warga menolak pembangunan klinik berlantaikan tiga di dalam kluster.

Penolakan warga ini tidak bisa diganti solusi apapun, kami hanya minta difungsikan perumahan kembali,” kata Tatra Lingga di DPRD Kota Surabaya, Rabu (14/10/2020).

Ketua RT 04 RW 04 Mulyosari Mapan ini menjelaskan, gejolak warga berawal dari pengembang sudah memutuskan peruntukan perumahan bukan sebagai klinik atau difungsikan sebagai komersial.

“Kami sudah berupaya mengajukan keberatan ke sejumlah dinas terkait, namun kesulitan beralasan

karena surat keterangan rencana kota (SKRK) sudah dikeluarkan,” terang Tantra.

Tantra mengungkapkan, bahwa dikeluarkan SKRK oleh dinas terkait diduga ada kejanggalan.

Ia mengaku, SKRK yang diterbitkan untuk klinik mata tidak ada kesamaan.

“Padahal pihak pengembang komplek Central Regensi Mulyosari tidak pernah mengeluarkan perubahan SKRK. Dan, temuan kejanggalan inilah yang kita laporkan ke dewan untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, bahwa warga menolak berdirinya klinik mata di dalam komplek Central Regensi Mulyosari.

“Jadi warga protes atas pembangunan klinik kesehatan berada di dalam satu komplek, sehingga tidak setuju berdirinya klinik tersebut,” kata Baktiono. Selain itu, lanjutnya, area pembangunan klinik rencana berdiri tiga lantai dibangun habis tanpa menyediakan lahan parkir. [dre]

Kamis Wage, 15 Oktober 2020

TAJUK

Kehalalan Vaksin CoViD Pemerintah telah meminta MUI (Majelis Ulama Indonesia) mensupervisi faktual jaminan ke-halal-an proses pembuatan bahan vaksin CoViD-19. Sampai ke pabriknya (Sinovac) di China. Tidak mudah melaksanakan vaksinasi kepada 180 juta orang sasaran dalam setahun. Tapi pemerintah berkewajiban melaksanakan penanganan memutus rantai pewabahan CoViD-19 secara cepat melalui vaksinasi. Dibutuhkan relawan setidaknya tingkat terampil menyuntik. Terutama akan mengerahkan mahasiswa kedokteran, dan mahasiswa bidang studi ke-perawat-an, dan kebidanan (minimal semester VII). Juga perlu persiapan peralatan (jutaan jarum suntik) dan ruang vaksinasi memadai. Seluruh pelaksana vaksinasi wajib pula mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) standar protokol kesehatan CoViD-19.

Vaksinasi sebagai upaya perlindungan ketahanan kesehatan masyarakat, merupakan amanat konstitusi. Bahkan negara mengakui sebagai hak asasi manusia setiap (HAM) warga negara.

UUD pasal pasal 28H ayat (1), menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Secara lex specialist, vaksinasi tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 153, dinyatakan, “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.” Maka benar, pemerintah meminta MUI melihat proses produksi bahan baku vaksin asal China di pabriknya.

MUI juga perlu menerbitkan fatwa sebagai arahan partisipasi masyarakat mengikuti vaksinasi CoViD-19. Fatwa diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sekaligus menghapus kendala sosiologis isu ke-halal-an vaksin. Tokoh masyarakat meyakini, bahwa program vaksinasi akan memperoleh respons lebih baik setelah disertifikasi halal.

Sertifikat halal telah menjadi bagian dari penegakan hukum terkait UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai payung hukum khusus (lex specialist), unsur ke-halal-an bisa lebih menjamin keamanan masyarakat. Seluruh produk makanan, minuman, obat, pakaian dan proses produksi yang berhubungan dengan masyarakat harus ber-sertifikatý halal.

Keamanan masyarakat sebagai konsumen, niscaya patut menjadi prioritas utama. Sebelum “dipayungi” UU Jaminan Produk Halal, keamanan konsumen juga telah dilindungi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 8 tercantum Perbuatan yang Dilarangan Bagi Pelaku Usaha. Begitu pula pasal 9 berisi “seolah-olah” (baik dan manfaat) sebagai tipu daya terhadap konsumen. Fatwa MUI juga bertujuan menegakkan UU Konsumen.

Dalam hal produk konsumsi (termasuk obat dan vaksin) halal sangat penting untuk umat Islam. Dus, Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, layak memiliki lembaga sertifikasi halal.

Sebagai penjamin produk halal. MUI memiliki perangkat (sarana dan prasarana) pengujian. Terutama tenaga ahli berbagai bidang kimia dan ke-farmasi-an.

Melaksanakan UU Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagai penentu ke-halal-an, BP-JPH bekerjasama dengan MUI yang menyediakan auditor untuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sehingga penentu ke-halal-an menjadi tanggungjawab pemerintah (Kementerian Agama).

Sesuai persyaratan produksi vaksin, diperlukan waktu agak panjang. Antara lain penjejakan asas safety (keamanan), efficiency (efisien), dan imunogenocity (ke-mujarab-an membentuk imunitas).

Biasanya dijalani selama 6 bulan, termasuk harus lolos uji di lab Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Pengujian, dan proses produksi dikebut, sehingga pada akhir tahun (2020) ini sudah diproduksi masal. Awal tahun 2021, vaksinasi sudah akan dimulai. Pemerintah juga perlu “mengawal” ketat peredaran vaksin, serta menghindari trauma beredarnya vaksin palsu. Walau akan menjadi pengalaman pertama vaksinasi super masif, tetapi pemerintah telah biasa melaksanakan vaksinasi. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pengembangan Model Korporasi bagi Petani Menghadirkan strategi dan terobosan untuk terus mengawal ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani merupakan suatu prioritas yang tidak pernah padam untuk diwujudkan di negeri ini.

Apalagi, saat ini pertanian merupakan sektor terbaik dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menjadi logis adanya, jika sampai saat ini, pemerintah masih terus melakukan pengawalan pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu, upaya yang saat ini sedang gencar dibahas oleh Presiden Joko Widodo adalah menyoal model korporasi petani.

Melalui model korporasi petani diharapkan mampu mengubah pola kerja petani agar lebih maju dan modern. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman korporasi petani dibentuk dari kelompok tani, gabungan kelompok tani hingga kelompok petani besar atau koperasi petani yang nantinya akan mendapat kepemilikan saham bersama dengan BUMN. Selebihnya, pemerintah akan menyediakan 4.000 hektare lahan untuk digarap dalam konsep korporasi pertanian, (kompas.com, 11/10).

Adapun, landasan hukum atau regulasi pengimplementasian korporasi petani tersebut, pemerintah sampai saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/ 1018, tentang Pendoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Melalui regulasi tersebut, ada beberapa keuntungan yang akan didapat petani dalam korporasi, diantaranya.

Pertama, melalui konsep korporasi petani tidak akan menjual gabah lagi, melainkan beras sehingga dapat meningkatkan nilai tambah untuk petani. Kedua, kepemilikan saham petani sebesar 49 persen, sedangkan 51 persen dipegang BUMN untuk melindungi petani.

Ketiga, produksi pertanian bisa diasuransikan jika terkena kekeringan atau serangan hama. Keempat, korporasi petani dilengkapi dengan alat mesin pertanian (alsintan). Kelima, petani yang terdaftar dalam korporasi bisa mengakses bank untuk permodalan.

Selajutnya, supaya pengimplementasian korporasi petani tersebut lebih mendulang keuntungan, maka logikanya regulasi Permentan No. 18/Permentan/RC.040/4/1018 tersebut perlu terus disosialisasikan ke patani agar para petani yang tergabung dalam korporasi lebih mudah dan cepat mendapat transfer teknologi dan pendampingan. Sehingga, dengan begitu segala pengaksesan pembiayaan, informasi dan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan memperkuat pemasaran petani.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Mengawal Nasib Petani dalam UU Ciptaker Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang terbesar di dunia karena luasnya wilayah dan sumber daya alamnya yang beraneka ragam. Hal itulah yang membuat pertanian mempunyai peranan penting di Indonesia.

Fakta tersebut membuat pertanian atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor pangan mempunyai peranan penting untuk Indonesia. Berangkat dari kenyataan itu pula, bisa dibilang bahwa selama ini petani yang menjadi tulang punggung pembangunan pertanian di Indonesia.

Terancamnya petani domestik Peran petani sangatlah besar selain dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia juga dapat memenuhi ketahanan pangan Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu peran petani mengalami berbagai persoalan.

Mulai dari permodalan yang terbatas, harga produk tidak stabil, penguasaan lahan sempit, kelangkaan sarana produksi (Saprodi) pertanian.

Serasa persoalan tersebut belum tuntas, kini adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) justru menambah persoalan bagi petani kecil di negeri ini. Pasalnya, sejumlah pasal dalam UU Ciptaker mengubah sejumlah pasal dalam UU (sebelumnya) terutama terkait dengan pangan, pertanian, serta perlindungan petani. Salah satunya terlihat pada Pasal 64 yang menjadikan impor sebagai sumber pangan setara dengan dua sumber lainnya, yaitu produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional.

Selanjutnya, isi Pasal 64 UU Ciptaker menyebutkan sumber penyediaan pangan dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil melalui pengaturan tarif dan nontarif. Secara teoritis, tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk

da petani. Mengingat suatu komoditi yang UU No. 19 tahun 2013 diperdagangkan lintastentang Perlindungan batas territorial. Hamdan Pemberdayaan Petbatan tarif dapat menani khususnya pasal 7 ingkatkan harga barang bersifat tetap. Kemudidi negara pengimpor, sean, UU No. 18 tahun hingga konsumen di 2012 tentang Pangan, negara pengimpor relatif UU No. 13 Tahun 2010 merugi, sedangkan para tentang Hortikultura, produsen di negara UU No.18 Tahun 2009 pengimpor memperoleh OLEH : tentang Peternakan dan keuntungan. Jadi, tarif Harun Rasyid Kesehatan Hewan, UU cenderung menaikkan No.19 Tahun 2013 tenharga, menurunkan jumlah yang dikonsumsi dan di impor, tang Perlindungan dan Pemberdayaan serta menaikkan produksi domestik Petani, dan beberapa aturan lainnya.

Itulah, sekiranya beberapa perlind(Salvatore, 1997:270).

Sedangkan nontarif (kuota impor) ungan yang telah diberikan oleh pemermerupakan suatu batasan atas jumlah intah sebelum disyahkannya UU keseluruhan barang yang diizinkan Ciptaker, yang kini justru berlaku semasuk ke dalam suatu negara setiap baliknya nasib petani semakin terantahunnya, yaitu dengan cara pemerin- cam. Pasalnya, ada beberapa indikasi tah yang bersangkutan memberikan yang tidak menguntungkan dari bebersejumlah lisensi terbatas untuk meng- apa pasal yang ada di UU Ciptaker.

Pertama, UU Ciptaker condong impor secara legal barang-barang yang dibutuhkan negara itu dan melarang menyetarakan produk impor dengan setiap barang yang diimpor tampa dis- produksi dalam negeri sebagai sumber pangan nasional. Melalui dihapusnya ertai lisensi (Samuelson, 1992:489).

Persoalannya, berangkat dari peng- beberapa ketentuan dalam UU yang aturan tarif dan nontarif jika tercermati sudah lebih dulu ada berpihak kepada dalam Pasal 64 UU Ciptaker memper- petani kecil. Seperti, UU Perlindungan lihatkan, pasal-pasal tersebut dibuat dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) untuk kepentingan perdagangan inter- No.19 Tahun 2013 Pasal 15 ayat (2) nasional. UU Ciptaker malah mem- dalam UU Perlintan dihapus. Sehingpermudah impor pangan. Padahal UU ga tidak ada lagi ketentuan yang mesebelumnya yakni; UU Nomor 18 wajibkan mengutamakan produksi perTahun 2012 tentang Pangan menye- tanian dalam negeri; Pasal 30 UU Perbutkan, sumber pangan berasal dari lintan diubah sehingga tidak ada ketenproduksi dalam negeri dan cadangan tuan yang melarang impor komoditas pangan nasional dan mengutamakan pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi; produksi pangan dalam negeri.

Pasal 101 UU Perlintan dihapus sehingga tidak ada sanksi bagi orang/piPerlindungan bagi petani Disyahkannya UU Ciptaker, men- hak yang mengimpor komoditas perjadikan pasar Indonesia berpeluang tanian pada saat ketersediaan pangan dibanjiri produk pertanian impor. Se- dalam negeri sudah mencukupi.

Kedua, memperparah konflik agrarmua itu, terindikasikan dari hilangnya perlindungan kepada petani, peter- ia, memperbesar ketimpangan kepenak hingga pengusaha kecil dan mik- milikan lahan dan praktik penggusuro. Semestinya, UU Ciptaker perlu ran demi investasi. Artinya, dengan tetap memberikan perlindungan kepa- dihapuskannya ketentuan yang ada

dalam RUU Ciptaker Pasal 122 angka 1 dan Pasal 44 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian .

Ketiga, tertindasnya nasib petani dengan tanaman hortikultura. UU No.13 Tahun 2020 tentang Hortikultura dihapus UU Ciptaker sehingga tidak lagi diatur pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Hal ini berarti benih komersial dari luar bebas masuk dan beredar di wilayah RI. Pasal 92 UU Hortikultura diubah dengan memasukkan frasa ‘asal impor’ dalam pasal tersebut. Akibatnya ketentuan yang mengikat penyelenggara pasar dan tempat lain untuk mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal tidak berlaku lagi.

Berangkat dari ketiga indikator itulah, sejatinya tidak ada alasan jika kita tidak menaruh simpati pada petani domestik akibat terancamnya nasib mereka karena pengesahan UU Ciptaker. Jadi, tanpa bermaksud menampik niatan baik dari tujuan UU Ciptaker yang bertujuan mendorong investasi dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Namun, untuk meyakini UU Ciptaker ini adalah baik dan dibuat dengan niat dan tujuan baik, kita juga perlu memastikan UU ini dibuat dengan cara baik agar pada akhirnya UU ini memberi hasil yang juga baik bagi mayoritas rakyat.

Oleh karena itu, apabila UU Ciptaker resmi berlaku, kita harus memiliki peraturan pelaksanaan yang sungguh menjamin ketersediaan pangan serta memastikan petani dan nelayan kita tidak terlempar dari lahannya karena terdesak produk impor dan agrobisnis yang menguntungkan segelintir orang dan kelompok. [*] Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Mendamba Aksi Demonstrasi Damai Demonstrasi adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi. Sebagaimana Demontrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 8 Oktober 2020. Tapi demontrasi yang melibatkan mahasiswa dan para buruh itu berakhir ricuh. Massa pendemo membakar fasilitas umum seprti halte, bioskop, mobil aparat dan lain sebagainya. Benarkah yang merusak itu adalah masa asli masa pendemo atau penyusup yang memang sengaja untuk merusak citra mahasiswa?

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang merupakan wujud keprihatinan mahasiswa terhadap ketidakpekaan pemerintah dan anggota dewan terhadap nasib rakyat yang menderita karena pandemi Covid-19. Rakyat yang dipaksa mengencangkan ikat pinggang dengan adanya Pandemi Covid-19 seakan harus menerima pil pahit dengan adanya UU Cipta Kerja.

Demonstrasi sebagai Gerakan Moral Demonstrasi galibnya muncul ketika sebuah negara mengalami situasi yang tidak menentu atau terjadi krisis, sejarah telah memberi kabar tersebut. Demonstrasi mahasiswa 1965 misalnya turun ke jalan mengutuk pembunuhan jenderal oleh apa yang dinamakan G 30 S/PKI yang selanjutnya melahirkan Tritura dimana salah satunya menuntut pembubaran Partai Komunis Indoensia (PKI). Selanjutnya Demonstrasi mahasiswa 1974 yang terkenal dengan peristiwa Malari 1974. Menurut mantan aktifitis mahasiswa 1974 Hariman Siregar bahwa Peristiwa Malari 1974 sebagai “gerakan intelektual” menggugat strategi pembangunan Orde Baru beserta ekses-eksesnya seperti kesenjangan ekonomi-sosial dan dominasi modal asing (Fatah, 1999).

Kemudian demontrasi mahasiswa 1998 sebagai kepedulian mahasiswa terhadap krisis ekonomi 1998 yang pada akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto. Selain

silitas umum yang terjaitu secara sporadis gerdi pada demo 8 Oktober akan mahasiswa juga 2020 yang bertujuan melancarkan demontramenolak UU Cipta Kersi turun ke jalan seperti ja menurut hemat penupada penolakan UU lis dilakukan oleh masKPK yang baru dan lain sa liar bisa jadi preman sebagainya. atau massa bayaran yang Untuk Konteks Indobertujuan merusak nama nesia, Kemunculan perbaik mahasiswa dalam anan keompok ini demonstrasi tersebut. dalam kehidupan sosial OLEH : politik Indonesia adalah Untung Dwiharjo Lihat Substansi fenomena khas abad 20.

Tuntutan Demonstrasi Kemunculan gerakan Sebenarnya mahasiswa terjun ke mahasiswa ini disebabkan memang mahasiswa memiliki karakteristik arena politik misalnya dengan khusus dalam kehidupan politik an- melakukan aksi turun ke jalan gkatan muda. Pertama, mahasiswa melakukan demonstrasi jika terdapat sebagai kelompok masyarakat yang “situasi anomi yang kuat” di dalam memperoleh pendidikan terbaik seh- masyarakat (Sanit, 1995). Dalam hal ingga mempunyai horison yang luas ini adanya UU Omnibus Cipta Kerja diantara keseluruhan untuk lebih yang dipandang akan membawa banmampu bergerak di antara pelapisan yak masalah bagi masyarakat. Panmasyarakat. Kedua, Mahasiswa telah dangan itu muncul karena UU ini mengalami proses sosialiasi politik dipercepat pengesahannya dan wakyang terpanjang. Ketiga, Kehidupan tunya pada tengah malam sehingga kampus membuat gaya hidup yang minim partisipasi publik. Bahkan kaunik di kalangan mahasiswa. Keem- barnya anggota dewan yang mengpat Mahasiswa sebagai kelompok hadiri sidang tersebut tidak mendapyang akan memasuki lapisan atas dari atkan fotokopi draf UU tersebut. Sesusunan kekuasaan, struktur pereko- hingga terkesan banyak rekayasa. nomian dan prestise di masyarakat. Berkaca pada masalah tersebut maka Kelima, Meningkatnya Kepemimpi- mahasiswa dan elemen masyarakat nan mahasiswa dikalangan angkatan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi untuk menolak UU Cipta muda (Sanit, 1995).

Dari karakteristik mahasiswa yang Kerja kepada pemerintah dan angdikemukan seperti di atas maka sejat- gota dewan (DPRD/DPR) agar meninya setiap demonstrasi turun ke jalan cabut UU yang dipandang bisa memmahasiswa adalah gerakan moral. buat masyarakat cilaka.

Jadi sebenarnya dalam hal ini peKetika ada peristiswa anarkis seperti perusakan fasilitas umum sepeti ken- merintah harusnya memperhatikan daraan, pembakaran fasilitas umum substansi tuntutan peserta demontrasi berdasarkan pengalaman selama ini untuk dijadikan masukan untuk kepubiasanya adalah preman atau orang luar tusan politik selanjutnya. Bukan mendengan yang memang ingin demonstrasi ma- cari kambing hitam hasiswa dan umum menjadi chaos dan menangkapi mahasiswa sebagai aktidak terkendali yang ujung-ujungnya tor yang dipandang melakukan perumahasiswa jadi tertuduh (kambing hi- sakan fasilitas umum sehingga subsatam) yang selanjutnya menjadi legiti- tansi tuntutan para demontrasn masi penangakapan mahasiswa. Peris- seolah-seolah tertutupi oleh tindakan tiwa Malari 1974 menunjukan fakta mereka yang dipandang negatif. tersebut. Jadi peristiwa perusakan fa- Padahal belum tentu mereka melaku-

kan itu, karena mereka sebagai insan intelektual, gerakan meraka adalah dari hati nurani yang tulus ingin membela kepentingan rakyat. Tidak untuk untuk berbuat onar dan anarkis sebagaimana biasanya para preman atau orang jalanan lakukan.

Perlu Pendekatan Humanis Sebenarnya dalam menangani para demonstran aparat harusnya mengunakan pendekatan humanis kepada para mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain ( misalnya buruh). Dalam hal ini aparat yang bertugas sebagai dalmas (pengendali massa) paradigmanya harus berubah yaitu: dari represif ke persuasi, dari monolog ke dialog, dari defensif ke responsif.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan ketika melakukan tugas sebisa mungkin menggunakan tidak peralatan bak perang sipil. Seperti pentungan, tameng, gas airmata, sampai barakuda, yang semuanya seperti melihat para demosntran sebagai musuh, yang harus dihalau kalau perlu dengan cara kekerasan agar bisa membuat jera.

Sebaiknya menurut penulis aparat di lapangan lebih banyak mengunakan pendekatan dialogis dan persuasif dengan peserta demonstrasi. Sehingga mengurangi resiko terjadinya anarkisme yang dilakukan oleh massa yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita berharap dalam setiap demontrrasi kita mendambakan demontrasi yang damai. Apalagi sekarang masa pandemi Covid-19 maka selayaknya pemerintah dan DPR membuat regulasi yang berpusat untuk bagaimana agar pandemi ini cepat berakhir, bukan malah membuat regulasi semacam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang kontroversial dan membuat resah masyarakat. Masyarakat butuh kedamaian juga demontrasi yang damai. [*] Peneliti pada LAZNAS YDSF, Alumnus Fisip Unair

Kamis Wage, 15 Oktober 2020

PELAYANAN PUBLIK Dansatgas Cek Kesiapan Operasional Posko Covid-19

Halaman 5

LINTAS PELAYANAN

Surabaya, Bhirawa Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD 109, Letkol Inf Sidik Wiyono mengecek kesiapan operasional posko dan rumah singgah atau isolasi Covid-19 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Rabu (14/10).

Mediasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Buntut Penolakan Pasien, Mediasi RS Nindhita dan DKR Sampang,Bhirawa Buntut penolakan pasien BPJS di Rumah Sakit (RS) Nindhita Sampang terus bergulir. Bahkan selasa 13/10/2020, Proses mediasi antara pihak Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang dan RS Nindhita yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tak berujung dan belum menemukan titik temu antar kedua belah pihak.

Menurut Mahfud Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang, ia membenarkan selasa kemaren, ada pertemuan kami DKR yang mewakili pasien yang ditolak RS Nidhita, difasilitasi Dinas Kesehatan Sampang, dalam pertemua tersebut juga menghadirkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sampang, serta Direktur BPJS. Dari pihak Rumah Sakit Nindhita dihadiri langsung oleh Direkturnya, dr Turah. Pertemuan sendiri berlangsung di kantor Dinas Kesehatan Sampang. Rabu (14/10/20).

Lanjut Mahfud, pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari jalan keluar tentang pasien yang ditolak oleh Rumah Sakit Nindhita beberapa hari lalu. Sayangnya dalam pertemuan tersebut Dinkes, IDI, BPJS, dan pihak Rumah Sakit Nindhita hanya membicarakan regulasi kesehatan. Bahkan, tak satu katapun yang menyinggung permasalahan penolakan pasien 2 hari lalu.

“Rapat mediasi yang bertele-tele tersebut, membuat kami sangat kecewa dan meninggalkan rapat sebagai bentuk protes dan kami belum sempat menyampaikan tuntutan, bahkan dari pihak RS yang langsung dihadiri direktur RS Nindhita tidak membawa saksi dari rumah sakit yang menolak pasien BPJS tersebut, bahkan mediasinya terus berputar putar dipembahasan regulasi semata, tidak menyentuh persoalan penolakan pasien BPJS. oleh sebab itu, dalam waktu dekat kami akan melaporkan kasus ini pada DPRD Kabupaten Sampang”Pungkas Mahfud. [lis]

Pria yang juga selaku Dandim 0812/Lamongan ini memastikan hasil pembangunanya. Seperti instalasi kelistrikan dan kebutuhan airnya.

Serta kelengkapan yang ada di posko sekaligus rumah isolasi Covid-19.

“Pengerjaan rumah singgah atau isolasi di Desa Tebluru ini sudah mencapai 100 persen. Meski demikian saya harus melalukan pengecekan untuk kesiapan operasinya,” kata Letkol Inf Sidik Wiyono.

Pihaknya menjelaskan, para anggota TNI begitu bersemangat dalam proses pengerjaanya. Bahkan anggota Satgas TMMD Kodim 0812/Lamongan ini melakukan pengerjaan fisik TMMD

sesuai dengan target yang ditentukan.

Masih kata Sidik, satu unit rumah singgah atau rumah isolasi Covid-19 ini lengkap dengan poskonya. Sehingga akan sangat berfungsi untuk masyarakat desa setempat. “Ini adalah salah satu upaya kita dalam pencegahan dan penaggulangan Covid19. Kita sediakan fasilitas rumah singgah beserta posko,” jelasnya.

Sidik menambahkan, pada rumah singgah atau isolasi ini kita lengkapi dengan poskonya. Sehingga memudahkan untuk komunikasi apapun terkait pandemi. Dan dapat ditangani dengan cepat oleh Satgas Covid-19 yang akan ditindak lanjuti den-

Istimewa

Dansatgas TMMD 109, Letkol Inf Sidik Wiyono mengecek kesiapan operasional posko dan rumah singgah Covid-19 di Desa Tebluru, Rabu (14/10).

gan pihak terkait.

“Rumah singgah atau isolasi ini merupakan sasaran pokok fisik pada TMMD ke-109. Karena kondisi pan-

demi, untuk itu mari kita tetap taati protokol kesehatan walaupun di Desa ini masih nihil kasus terkonfirmasi positif,” pungkasnya. [bed.aha]

ACT Malang Luncurkan Gerakan Bangkit Bangsaku Malang, Bhirawa Akibat pandemi Covid 19, yang berdampak pada semua lapisan kehidupan bangsa Indonesia. Termasuk warga Kota Malang. Kondisi peningkatan kasus positif corona melahirkan era kenormalan baru yang membuat keseharian masyarakat berubah total.

Melihat realita yang semakin mengkhawatirkan, ACT Malang melaunching Gerakan Bangkit Bangsaku Rabu, 14/10 di Aula Malang Strudel, Jl. Semeru No.47 Klojen Malang.

Spirit dari Gerakan Bangkit Bangsaku adalah upaya bersama penyelamatan sekaligus penyebaran semangat optimis di tengah kondisi ini. Bersama seluruh elemen bangsa, gerakan ini berikhtiar mengatasi ancaman resesi, kelaparan, kemiskinan, sekaligus membangun kemandirian masyarakat.

Diki Taufik Sidiq Branch Manager ACT Malang,. mengemukakan, semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang berjamaah dan Bersatu untuk membersamai serta mengentaskan permasalahan yang menjerat kondisi bangsa saat ini.

“Hanya satu kunci agar kita bisa keluar dari jerat permasalahan ini, yaitu Bersatu saling menguatkan dan memberikan solusi dalam bentuk aksi nyata membersamai mereka” ucap Deklarasi, peluncuran Gerakan Bangkit Bangsaku, dalam praktiknya akan fokus terhadap tiga sektor besar vital yang membutuhkan penangan segera yaitu sosial, ekonomi dan kesehatan.

Pada sektor sosial ACT akan terus menopang kebutuhan pokok masyarakat, khusunya pemenuhan pangan melalui berbagai program unggulan antara lain Operasi Pangan Gratis, Operasi Makan Gratis, Operasi Warung gratis dan sebagainya. [mut]

Peluncuran Bangkit Bangkit Bangsaku diharapkan menjadi solusi pertumbuhan ekonomi.

Suasana saat FKUB melakukan koordinasi bersama Dewas dan Pemerintah Daerah di Peringgitan Pendopo Bupati Bondowoso.

Ihsan Kholil/Bhirawa

FKUB Lakukan Koordinasi Soal GKJB Bondowoso, Bhirawa Untuk merehabilitasi tempat ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) yang berada di Jalan A. Yani Kota Tape ini. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bondowoso tengah melakukan koordinasi dengan Dewan Penasehat (Dewas) dan Pemerintah Daerah akan hal itu.

Sebab, tempat ibadah tersebut telah berdiri sekitar 100 tahun yang lalu dan tentunya bangunan tersebut pun memiliki nilai sejarah yang cukup panjang.

Ketua FKUB Bondowoso, KH. Syaiful Haq menegaskan, dalam rehabilitasi gereja tersebut jangan sampai dirombak total karena memiliki nilai sejarah dan sangat disakralkan.

“Umurnya sudah 100 tahun. Sangat tua. Itu kita ikut ngemani. Dan mungkin satu-satunya di Bon-

dowoso,”ungkapnya usai pertemuan FKUB dan Dewan Penasehat dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama, di peringgitan Bupati Bondowoso, Rabu (14/10).

Selain itu kata dia, gereja tua tersebut juga akan diperluas, mengingat jumlah jemaat yang semakin banyak. Akan tetapi, dalam perluasan itu jangan sampai merubah bentuk dan memindah lokasi bangunan.

“Jadi diarahkan kepada kondisi tanah yang memungkinkan untuk memperluas gereja. Tapi tetap satu kesatuan dengan bangunan induk,” jelasnya.

Lanjut Syaiful menjelaskan, bahwa perluasan gereja jangan sampai terpisah dengan bangunan induk. Kalau tidak, maka dibutuhkan ijin baru.

Karena menurutnya, setiap pembangunan tempat ibadah melalui FKUP dipastikan tidak menyisakan masalah.

“Insya Allah sama-sama puas. Masyarakat akan puas pihak gereja juga puas atas rekomendasi FKUP,” urainya.

Ditempat yang sama, Pendeta Pdt. Jeffry Rindengan menjelaskan bahwa koordinasi FKUB kali ini dalam upaya membangun kerukunan antar umat beragama di Bondowoso yang sudah terjalin baik. Selama ini pihaknya terus berupaya untuk mendukung semua kegiatan FKUB, membangun hubungan dengan pemerintah dan tokohtokoh agama di Bondowoso. Bahkan, selama pandemi Covid-19, pihaknya terus mendorong umat Kristiani untuk tetap memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes).

“Dalam semua kegiatan. Baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan di tempat kerja atau di rumah masing-masing,” ungkapnya saat dikonfirmasi. [san]

Target Pajak Kanwil DJP Jatim II Baru Tercapai 58.89 Persen Sidoarjo, Bhirawa Pandemi Covid-19 juga berakibat turunnya kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan maupun Orang Pribadi (OP). Tahun ini Kanwil DJP Jatim II mendapat target 74% dari total 1.092.438 Wajib Pajak yang wajib SPT, atau sebesar 808.404 SPT. Data per 8 Oktober 2020 capaiannya masih 58,89%, dengan kata lain baru mencapai 643.345 SPT yang masuk.

“Sehingga masih kurang 165.059 SPT lagi yang harus dicapai. Untuk itu, Kanwil DJP Jatim II telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pem-

Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Takari Yoedaniawati dalam acara Webinar dengan awak media

da) untuk melakukan edukasi perpajakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya yang belum melaporkan

SPT Tahunan,” terang Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Takari Yoedaniawati dalam acara Webi-

nar dengan awak media, Selasa (14/10) kemarin.

Menurutnya, kepedulian pimpinan daerah sangat diharapkan untuk dapat mendorong jajaran PNS yang ada di wilayah kerjanya, untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya penyampaian SPT Tahunan. “Upaya lainnya dengan mengoptimalkan peranan 9 Tax Center yang ada di wilayah Kanwil DJP Jatim II. Tax Center kami minta turut membantu kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh teman-teman di KPP dan KP2KP, tentunya secara daring,” harapnya. [ach]

PELAKSANA PUBLIK

Pelatihan Kerja Sangat Dibutuhkan di Masa Pandemi Pelatihan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo semakin tambah bermanfaat dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Karena pada sektor ekonomi, garagara Covid-19 ini banyak masyarakat yang terkena dampak PHK dan dirumahkan oleh perusahaannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, Feny Apridawati, mengatakan bersyukur program pelatihan kerja yang ada di Disnaker Sidoarjo, tidak sampai terkena recofusing anggaran akibat Covid-19.

“Pada triwulan ke-4 tahun anggaran 2020 ini, ada 4 paket pelatihan kerja yang akan kita berikan kepada masyarakat Sidoarjo. Semoga dalam situasi pandemi Covid-19 ini, akan semakin bertambah bermanfaat,” kata Feny, Senin (12/10) ke-

marin, saat membuka pelatihan kerja, yang ditempatkan di Kantor Balai Desa Punggul Kec Gedangan.

Keempat paket pelatihan kerja tersebut, diantaranya tentang menjahit, perawatan kulit/spa, pijak refleksi bagi tuna netra dan pelatihan meracik kopi/barista.

Pelatihan menjahit, akan dilakukan di Kec Gedangan dan Kec Sukosono. Pelatihan meracik kopi/barista di Kec Tulangan dan pelatihan pijak refleksi bagi tuna netra di Kec. Tanggulangin.

Supaya semua peserta tetap terjaga dari penularan Covid-19, kata Feny, kegiatan pelatihan tetap akan

dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Misalnya, peserta memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan menjaga jarak.

“Maka kegiatan ini harus ditempatkan di ruang yang luas dan terbuka,” katanya.

Feny sempat mengatakan , kegiatan pelatihan kerja ini tidak bisa dilakukan secara online. Sebab kegiatan ini perlu keahlian khusus.

“Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Sebab saat ini banyak orang sulit mencari kerja, karena banyak diPHK dan dirumahkan akibat ada Covid-19, Semoga semuanya segera normal kembali seperti semula,” harapnya.

Instruktur pelatihan menjahit, Sri Astuti, mengatakan ada 16 orang pe-

serta yang ikut pelatihan menjahit yang ada di Desa Punggul Kec Gedangan. Mereka ada dari ibu rumah tangga biasa dan ada korban PHK dan dirumahkan akibat Covid-19.

“Mereka akan kita beri pelatihan dasar menjahit. Sebab mereka termasuk pemula,” kata Tutik, yang telah menjadi instruktur menjahit sejak tahun 2009 lalu.

Menurut dirinya, pelatihan menjahit, apalagi peserta termasuk pemula, akan sulit apabila dilakukan secara onlie.

“Mereka akan dilatih selama 20 hari,” katanya.

Astutik berharap ketrampilan menjahit nantinya bisa sebagai bekal untuk berwirausaha dan mandiri. Sehingga bisa membantu pendaatan keluarga mereka. [kus]

Warga Desa Punggul Kec Gedanga, mendapat pelatihan menjahit.

alikus /Bhirawa

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Wage, 15

Sekolah NU Harus Siap Bersaing dengan Lembaga Pendidikan Lain Pasuruan, Bhirawa Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Kabupaten Pasuruan menandatangani nota kerjasama dengan Bank Jatim, Cabang Pasuruan, di SD NU Bangilan, Kota Pasuruan, Rabu (14/10).

Nota kerjasama ini untuk mempermudah layanan perbankan.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Ahmad Munif, nota kerjasama untuk motivasi pembelajaran, terutama dalam hal layanan perbankan. Ini merupakan terobosan baru dalam menyikapi Covid 19.

Virus Corona ini jangan dijadikan musuh, tapi jadikan motivasi untuk

berkreasi untuk pembelajaran.

Sementara itu, Ketua PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan, KH Mujib Imron menambahkan, ke depan lembaga pendidikan NU berbasis teknologi ini harus lebih dikembangkan lagi, agar bisa bersaing dengan pendidikan lainnya.

"LP Maarif NU ini harus tetap menunjukkan sebagai lembaga pendidikan yang layak dan patut menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan cita-cita luhur NKRI. Yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya, sekolah di lingkungan NU tetap berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.

hilmi husain/bhirawa

Ketua PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan, KH Mujib Imron didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif dan Pimpinan Cabang Bank Jatim, Deddy Adjie Wijaya saat menandatangani nota kerjasama dengan Bank Jatim, Cabang Pasuruan, di SD NU Bangilan, Kota Pasuruan, Rabu (14/10).

Kami juga sangat mengapresiasi kerja sama bersama Bank Jatim,'' tandas KH Mujib Imron.

Dilain pihak, Pimpinan Cabang Bank Jatim, Deddy Adjie Wijaya mengatakan, kerjasama ini merupakan integratasi layanan dan transaksi Bank Jatim. Ini sebagai upaya untuk menyentuh lembaga pendidikan maarif dengan digitalisasi perbankan.

"Kerja sama ini diharapkan bisa

memberikan yang terbaik bagi NU dan masyarakat Pasuruan,'' jelas Deddy kata Deddy.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif menjelaskan, mengapresiasi atas langkah Maarif dengan aplikasi dan kerja sama dengan Bank Jatim. ''Hadirnya perbankan ini sangatlah membantu lembaga pendidikan di Kota Pasuruan,'' urai Mualif Arif. [hil]

Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Malang Turun Kab Malang, Bhirawa Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, korban kekerasan anak dibawa umur di tahun 2020 jumlahnya turun, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Kepala DP3A Kabupaten Malang, Harry Setia Budi, Rabu (14/10) kemarin, kasus kekerasan anak dibawa umur di Kabupaten Malang, dari Bulan Januari hingga Bulan Oktober 2020 ini, berjumlah 26 laporan. Jumlah ini lebih besar

di tahun 2019 yakni mencapai 85 laporan masyarakat terkait kasus kekerasan anak dibawa umur. ''Kemungkinan penurunan jumlah kekerasan anak dibawa umur karena speak up atau korban tidak berani bicara atau melapor,'' terangnya.

Sebenarnya di Kabupaten Malang ini banyak terjadi kasus kekerasan anak dibawa umur, namun korban tidak berani bicara. Sehingga telah terjadi penurunan jumlah pelapor.

Dan meski terjadi jumlah penurunan, tapi pihaknya tetap saja membuka pelaporan masyarakat terkait adan-

BANGKU POJOK

Pembelajaran keliling yang dilakukan setiap hari Rabu bekerjasama dengan RRI ini dinilai paling tepat untuk siswa tuna grahita.

Guru Keliling, Tepat untuk Pembelajaran Siswa Tuna Grahita Malang, Bhirawa Program Belajar melalui kegiatan Guru Keliling bersama RRI, dinilai metode tepat untuk siswa disabilitas tuna grahita. Karena siswa tuna grahita yang memiliki keterbelakangan mental sehingga membutuhkan metode pembelajaran secara langsung, tidak bisa menggunakan metode pembelajaran secara daring di masa pandemi Covid 19 seperti saat ini.

Salah satu guru terapis terapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang, Suciati, Program Guru Keliling yang diinisiasi LPP RRI tepat untuk membantu siswa tuna grahita mendapatkan pembelajaran.

"Di masa pandemic Covid 19 ini, pembelajaran secara Daring tidak maksimal untuk anak - anak tuna grahita, karena mereka perlu pembelajaran secara praktik atau langsung. Jadi kegiatan guru keliling ini sangat penting,'' kata Suci di sela pembelajaran guru keliling di Sekolah Alam Gazebo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Rabu (14/10) kemarin.

Suci menjelaskan, materi pembelajaran kemandirian merupakan hal yang paling penting untuk diajarkan pada siswa tuna grahita. Diantaranya pembelajaran makan sendiri, mencuci baju, berwudlu, melipat baju, dan aktivitas keseharian lainnya. [mut]

ya kekerasan pada anak. Sedangkan masih ada masyarakat enggan melaporkan kasus kekerasan anak. Karena mereka menilai kekerasan pada anak itu merupakan aib keluarga.

"Sehingga pelaku kekerasan pada anak tidak bisa ditindak atau di proses hukum, karena pihak keluarga tidak melaporkannya, dan pelaku tetap saja berkeliaran. Dan untuk korban sendiri selalu takut pada pelaku yang tidak mendapatkan sanksi hukum,'' ujar Harry.

Maka keluarga korban lebih memilih tidak melaporkan, karena

takut jika persoalannya nanti akan lebih buruk. Apalagi, pelaku masih dikalangan keluarga sendiri atau masih tetangga sendiri. Dan rata rata kekerasan pada anak dibawa umur, pelakunya orang tuanya sendiri. Sehingga kemunkinan keluarga korban tidak berani melaporkan kejadian kekerasan itu.

Hal ini seperti kasus yang dialami anak dibawa umur di wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang mana korban telah mendapatkan kekerasan oleh ibu kandungnya sendiri. [cyn]

Permudah Dosen Mengajar, DSI Untag 45 Surabaya Kembangkan Metode Pembelajaran Surabaya, Bhirawa Metode pembelajaran baru berupa video materi ala gamers tengah dikembangkan Direktorat Sistem Informasi (DSI) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya. Inovasi ini dinilai berkembang sangat pesat, mengingat pembelajaran saat ini dilakukan secara Daring.

Menurut Supangat ,Direktur DSI Untag 45 Surabaya, selain meluncurkan ELearning Untag 45 atau ELITAG, Untag 45 Surabaya terus melakukan terobosan baru berupa video materi berbasis teknologi. ''Tentunya kita harus berinovasi, agar tidak monoton, jadi mahasiswa tidak bosan. Selain itu ini juga cukup efisien untuk kalangan dosen,'' ujar Supangat.

Supangat menjelaskan, pembuatan video materi ini tak lepas dari bantuan aplikasi. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi OBS (Open Broadcast Software) Studio umumnya banyak digunakan Content Creator Gaming.

"OBS Studio merupakan aplikasi video recording dan live streaming yang gratis dan Open Source. Gratis artinya aplikasi ini bebas didownload dan di-

gunakan. Open Source artinya aplikasi ini dilengkapi dengan source codenya dan kami bisa berkontribusi untuk melakukan pengembangan,'' jabar dia.

Lebih lanjut, OBS software ini bisa melakukan live streaming dan merekam video secara mudah dan tentu saja gratis. Banyak dari Youtubers atau gamers yang menggunakan aplikasi ini untuk berkonten. Dijelaskan Supangat, salah satu yang menjadi keunggulan dari OBS Studio ialah Jumlah scene yang tidak dibatasi dan dapat dialihkan dari satu scene ke scene yang lain dengan mulus menggunakan transisi khusus, sehingga mempermudah proses editing.

OBS Studio juga memiliki performa yang baik dalam melakukan capture dan mixing video atau audio secara real time. Membuat scenes yang terdiri dari banyak sumber termasuk capture window, images, text, browser windows, webcam, capture card dan lain lain.

"Sekali take (pengambilan gambar, red) bisa untuk beberapa materi dan beberapa minggu. Mahasiswa hanya tinggal di arahkan ke link Youtube saja. Lebih mudah dan efisien,'' ujarnya. [ina]

Kepala SMKN 5 Surabaya, Heru Mursanyoto dan Kepala Laboran Teknik

Gunakan Tentukan P Simulasi PTM

Ajukan Izin PTM, Jika Sura Surabaya, Bhirawa Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jenjang SMA/SMK di Surabaya tengah dikaji. Pasalnya, wilayah Surabaya yang sebelumnya masuk kategori zona merah dalam penyebaran Covid 19, kini berubah menjadi zona oranye. Kendati belum tahu kapan PTM dilaksanakan, namun sejumlah sekolah melakukan berbagai kesiapan dalam tahap simulasi.

Seperti SMKN 5 Surabaya.

Meskipun belum pernah melakukan simulasi, namun pihaknya saat ini tengah menyiapkan angket terkait tanggapan orang tua. Hasil itu akan digunakan dalam penentuan pelaksanaan simulasi PTM di sekolahnya.

"Kini sedang di tahapan minta tanggapan orang tua dan sekarang sedang diolah para guru untuk penentuan pelaksanaan PTM nya. Harapan saya siswa yang diizinkan orang tua ini yang masuk.

Khususnya bagi kelas XII untuk pelajaran kejuruan dan matematika atau materi eksak,'' ujar Kepala SMKN 5 Surabaya, Heru Mursanyoto kepada Bhirawa, Rabu (14/10).

Jika hal ini sesuai rencana, Heru menyebut jika satu kelompok akan diisi tujuh siswa dalam sekali PTM selama sepekan. Sedangkan kelompok lainnya, akan mengikuti pada pekan berikutnya. Untuk kelas XII sendiri tercatat 700 siswa dari 2.936 total keseluruhan siswa.

"Jadi mereka PTM sebulan sekali dalam sepakan. Dan saya khususkan untuk kelas

XII karena untuk mengasah kompetensi yang tiga bulan ini tidak pernah praktek karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Daring,'' ujar Heru.

Sedangkan bagi siswa yang akan menjalankan prakerin, Heru menjelaskan, jika sebagian siswa kelas XIII sudah disebar di berbagai daerah, utamanya wilayah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, dengan menyertakan surat izin dari orang tua. Namun tidak semua siswa bisa diberangkatkan untuk Prakerin. Di juru-

san Kimia mis 40% siswa bel prakerin kare dengan laborat yang lebih m karyawannya. jurusan lainny hingga 90% di "Macam - ma nya, ada yang sendiri lebih m siswanya, ada lum dapat izin Untuk yang b ini diberikan m cara Daring, sa gu kepastian berharap pada 2021 mendatan berangkat se kami sudah m sejak bulan Agu ga Mei 2021 Pembekalan te laporan dilakuk

Direktur DSI Untag Surabaya, Supangat menjelaskan pengembangan metode pembelajaran baru.

GALERI

SISWA

SDIT Nurul Hikmah Juara Virtual Robocup Asia Pasific Prestasi siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Nurul Hikmah Sidoarjo patut dibanggakan, karena berhasil menorehkan prestasinya di tingkat dunia. Richie Zhafran Zakiy Lovtyto dan Izzdihar Mekkah Al Multazam, keduanya siswa kelas IV berhasil meraih prestasi dalam International Cospace Online Challenge Icoolchallenge @Virtual Robocup 2020.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Richie Zhafran Zakiy Lovtyto dan Izzdihar Mekkah Al Multazam sedang memperagakan presentasi dan robot virtualnya.

Richie Zhafran Zakiy Lovtyto berhasil menyabet lima juara dalam kategori CoSpace Grand Prix Challenge First Steps U12. Yakni behasil menjadi Juara I People Choice Session, Juara I Moat Popular Video Session 4, Juara II Community Awarennes, Juara III Most Educational Video, dan sebagai Juara III Best Presentation Award.

Sedangkan Izzdihar Mekkah Al Multazam berhasil meraih reward kemenangan Best Teame Spirit atau Kemampuan Strategis dalam tim Robotic, diajang Virtual Robocup Asia-Pasific 8-12 Oktober 2020. RCAP CoSpace Grand Prix FirstSteps U12.

Menurut Kepala SDIT Nurul Hikmah Sidoarjo, Khofia Ladiakara SPsi, saat men-

dampingi kedua siswa berprestasi itu, karena keduanya berprestasi Insya Allah tanggal 14 hingga 15 November 2020 mendatang akan mengikuti Kejuaraan Wonderfull Indonesia Robot Challenge (WIRC) di Jatim Park 3 Khofia menjelaskan, untuk memfokuskan kemampuan siswanya memperdalam teknologi ini pihak sekolah sudah menempatkan materi robotik pada jam Ekstra kurikuler. Konsepnya, guru ektranya memilih sendiri siswanya yang sesuai dengan kemampuan saat siap masuk di jam ekstra itu.

Maka dalam melihat ketelitian, keseriusan dan kemampuan siswa, maka terpilihlah sebanyak 11 siswa. Mereka

dari kelas III dan IV untuk kelas ekstra kurikuler robotik ini. ''Kami berharap, para siswa yang sudah terpilih ini akan mampu menciptakan robot yang bermanfaat bagi masyarakat,'' harap Khofia.

Sementara itu, Cospace Robocup 2020 yang digelar secara virtual pada 8 hingga 12 Oktober 2020 kemarin ini, diikuti 600 pelajar SD hingga Mahasiswa dari 25 negara Asia Pacific. (Indonesia, Singapura, China, Taiwan, India, Jepang, Brazil, Rusia, Iran, Australia Korsel, Hongkong, UEA).

"Dan tujuan dari lomba ini sendiri, untuk menyatukan komunitas pencinta robot dunia,'' tutup Khofia Ladiakara. [*]

rawa

AYAAN

5 Oktober 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7

Diizinkan 64 SMA, SMK dan PKLK PTM Kepada SKB Empat Menteri Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H Ahmad Dawami mengumpulkan kepala sekolah tingkat SMA, SMK dan PKLK di wilayah kerja Kabupaten Madiun dalam rangka kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pertemuan ini berlangsung di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (14/10).

Sebanyak 64 SMA, SMK dan PKLK di wilayah Kabupaten Madiun mendapatkan izin PTM dari Bupati Madiun. Hal itu diungkapkan Kepala Cabang Dinas (Kancabdin) Provinsi Jatim, Supardi setelah melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Madiun.

Menurut Supardi, PTM tetap

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami kumpulkan kepala sekolah tingkat SMA, SMK dan PKLK di wilayah kerja Kabupaten Madiun dalam rangka kesiapan pembelajaran tatap muka. Pertemuan ini berlangsung di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (14/10).

mengacu kepada SKB empat menteri. Ukurannya pada zona kabupaten/kota bukan kecamatan yang

k Mesin meninjau peralatan dan sarpras dalam persiapan simulasi PTM.

n Angket, Pelaksanaan M di Sekolah

abaya Masuk Zona Kuning

salnya, sekitar um melakukan ena berkaitan torium industri mengutamakan Sedangkan di ya sudah 100% iberangkatkan. acam persoalang dari industri mengutamakan juga yang bedari orangtua. elum prakerin materi teori seambil menungindustri. Saya Bulan Januari ng mereka bisa emua. Karena mulai prakerin ustus lalu hing1 mendatang. rkait penulisan kan secara Da-

ring,'' papar dia.

Sementaran itu, terkait evaluasi PJJ, Heru mengungkapkan, berbagai keluhan diterima selama pembelajaran Daring. Dari mulai kendala teknis hingga penyampaian materi yang sulit diterima siswa.

Alhasil, dari evaluasi internal yang dilakukan pihaknya melalui Google Form, sebanyak 25 persen siswa kurang memahami materi yang diberikan selama tiga bulan ini. Sedangkan 10% lainnya terkendala teknis.

Terpisah, Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Surabaya, Lutfi Isa Ansory menuturkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan PTM akan dilaksanakan.

Sebab, hal itu masih dalam kajian. Ia juga masih menunggu kebijakan pemerintah se-

tempat mengingat, Surabaya berada di zona oranye.

"Kami masih menunggu karena datanya masih fluktuatif. Nanti kalau sudah menjadi zone kuning, baru diajukan untuk mendapatkan izin PTM karena persyaratan PTM itu kan harus ada izin dari beberapa instansi yang terkait,'' jabarnya. Meskipun begitu, Lutfi menjabarkan, jika wilayah Surabaya dan Sidoarjo belum menggelar PTM. Namun hanya sebatas simulasi yang nantinya akan dilakukan evaluasi dalam penerapan PTM nantinya.

"Di simulasi ini nanti akan dievaluasi terutama izin orang tua. Andaikan sudah diperbolehkan PTM, jadi sekolah itu sudah benar - benar siap. Karena belum bisa menyiapkan PTM secara pasti kalau belum ada simulasi,'' jelas dia.

Terkait simulasi, Lutfi menuturkan, jika hal itu tergantung kesiapan sekolah masing masing. Ada yang tidak melaksanakan karena memang dinilai belum perlu. Ada juga yang tengah melakukan kesiapan.

"Jadi kami tidak memaksa semua sekolah harus melaksanakan PTM atau tidak. Tapi menurut kebutuhan dari masing - masing sekolah perlu ada atau tidak. Terutama SMK yang berkaitan dengan praktek pun, itu perlu simulasi karena memang tidak bisa Daring karenanya perlu disimulasikan,'' papar nya. [ina]

zonanya masih hijau, kuning dan orange bisa melakukan PTM. Dalam pembelajaran nantinya siswa yang masuk dizona hijau 50% dan orange 25% dan sedangkan untuk zona merah tidak diperbolehkan sama sekali. Sebelum melakukan PTM, semua sekolah SMA, SMK dan PKLK harus melalui tahapan-tahapan.

"Jadi nanti ada simulasi, sosialisasi dan evaluasi dalam pelaksanaan PTM itu,'' jelas Supardi.

Sementara itu, Bupati Dawami menegaskan, pihaknya setuju dengan berlangsungnya PTM di Kabupaten Madiun jenjang SMA, SMK dan PKLK di wilayah Kabupaten Madiun,'' kata bupati. Dengan ber-

jalannya PTM ini, lanjut bupati, lembaga pendidikan di Kabupaten Madiun dapat memberikan pendidikan karakter tentang penanggulangan Covid 19. Hal ini dimaksud untuk dapat menciptakan kaderkader penanganan Covid 19 untuk mengamankan diri sendiri, masyarakat dan keluarganya.

"Berbicara untuk kesiapan dan berjalannya PTM, Pemkab Madiun siap melakukan Rapid Test kepada seluruh guru yang mengajar di SMA, SMK dan PKLK. Dan juga Satpol PP bersama Camat jajaran Muspika mendapatkan tugas untuk mengawasi siswa apabila pada saat jam belajar mereka berada diluar sekolah atau melakukan kerumunan. [dar]

Solusi Permanen Potensi Titik Sumber Air

BPBD Gandeng ITS Teliti Geolistrik di 10 Daerah Jatim BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menggandeng Laboratorium Fisika Bumi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam penelitian geolistrik. Tujuannya mencari solusi permanen atasi kekeringan dengan melakukan penelitian terhadap potensi titik sumber air (geolistrik) di daerah - daerah kering.

Tim BPBD dan ITS turun ke lokasi sejak awal Oktober lalu, dan melakukan survei di 100 titik pengukuran yang tersebar di 10 daerah di Jatim. Yaitu di Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Ngawi, Pacitan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Menurut Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi, upaya pencarian titik sumber air tanah ini dilakukan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Desa yang mencari sumber air guna mengatasi kekeringan di daerahnya.

"Langkah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang berupaya mencari titik sumber air tanah di daerahnya,'' kata Yanuar, Rabu (14/10).

Penelitian ini, sambung Yanuar, menjadi upaya kesiapsiagaan terhadap

bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap tahun di daerah rawan kekeringan. Nantinya di setiap daerah, penelitian geolistrik mengambil sampel di dua Desa. Dan di setiap Desa, pencarian titik sumber air tanah ini dilakukan di lima lokasi.

Sementara Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto menambahkan, dari penelitian geolistrik yang telah dilaku-

kan pada Selasa (13/10) di Desa Kramat, Kabupaten Lamongan. Hasilnya langsung bisa dimanfaatkan Pemerintah Desa setempat. Pihaknya juga mendatangi Desa Kramat untuk melihat langsung hasil pembuatan sumur di sekitar titik pencarian sumber air, tepatnya di halaman Dalai Desa setempat. "Penelitian geolistrik yang dilakukan ini langsung bisa memberi manfaat bagi pemerintah

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto (kanan) melihat air sumur hasil geolistrik BPBD dengan ITS pada Selasa (13/10) di Balai Desa Kramat.

dan masyarakat setempat. Alhasil, sumur yang digali di area titik penelitian memang memancarkan air tawar, seperti yang diharapkan masyarakat dan Kades Kramat, Eko Wahyudi,'' ungkap Gatot.

Gatot menjelaskan, tak hanya di Lamongan. Dihari yang sama penelitian geolistrik juga berlangsung di Tuban, tepatnya di Desa Tanggulangin dan Pacing. Kemudian di Bojonegoro, tepatnya di Desa Nganti dan Luwihaji. Rencananya, penelitian geolistrik yang dilakukan Tim BPBD Jatim bersama Laboratorium ITS akan berlanjut di tujuh daerah lain. ''Diperkirakan, pada pertengahan November nanti penelitian di semua daerah sudah selesai,'' ucapnya.

Sedangkan Kepala Desa (Kades) Kramat, Eko Wahyudi menjelaskan, selama ini wilayah Desa Kramat yang terdiri dari tiga Dusun yang kerap mengalami kekurangan air tawar saat memasuki musim kemarau. Dari tiga dusun yang ada, sumber air tawar hanya ada di separuh Dusun Ngablak. Sedang sisanya, di Dusun Cekel dan Dusun Kramat, semua sumurnya mengeluarkan air asin. "Sumur ini sengaja dibuat di halaman Balai Desa, agar tak ada polemik soal kepemilikan lahan,'' bebernya. [bed]

Dispendikbud Usul Persiapan PTM ke Satgas Covid-19 Situbondo, Bhirawa Hingga Rabu (14/10) kemarin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo masih belum memastikan target penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dimulai. Baik untuk sekolah tingkat PAUD/TK maupun untuk tingkat SD dan SMP Negeri dan swasta se-Kabupaten Situbondo.

Hal ini didasarkan pada status Kabupaten Situbondo yang masih berada dalam zona bervariasi antara orange dan kuning. Menurut Kepala Dispendikbud Kabupaten Situbondo, Achmad Djunaidi, lembaganya kini masih menerapkan sistem pembelajaran Daring (dalam jaringan) atau sistem online, karena sesuai dengan rekomendasi Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo.

Djunaidi menjelaskan, kepastian penerapan sistem pembelajaran Covid 19 dalam catatan Dispendik-

bud Kabupaten Situbondo masih menunggu turunnya persetujuan dari Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo. Apalagi, sejak lama zona Kabupaten Situbondo tidak berubah menjadi zona hijau. "Ya dalam beberapa bulan terakhir ini zona Kabupaten Situbondo bergantian. Kalau tidak orange ya dalam status kuning,'' ujar mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (DPMP) Kabupaten Situbondo itu.

Djunaidi menegaskan, untuk menuju sistem PTM harus meminta persetujuan dari Satgas Covid 19.

Sebab untuk bisa menerapkan PTM, ada sejumlah persyaratan wajib dipenuhi setiap sekolah. Mulai dari kesiapan sarana prasarana (Sarpras) seperti tempat mencuci tangan, hand zanitizer, meja dan kursi sesuai dengan jarak protokol kesehatan serta kewajiban memakai masker bagi siswa dan seluruh tenaga pendidik

yang masuk dalam syarat.

Ditengah penerapan PTM saat ini, Djunaidi mengaku dihadapkan pada sejumlah kendala di lapangan. Misalnya, tidak adanya sinyal operator serta minimnya data yang dimiliki siswa serta jarak rumah siswa yang terlalu jauh dengan sekolah. Meli-

hat kondisi itu Kabupaten Situbondo untuk sementara tetap menerapkan sistem pembelajaran daring secara terbatas. ''Belum tatap muka. Kita masih daring terbatas. Memang ada kendala, tetapi secara keseluruhan sistem pembelajaran Daring berjalan dengan lancar,'' ulas Djunaidi. [awi]

sawawi/bhirawa

Kadispendikbud Kabupaten Situbondo Achmad Djunaidi saat mengikuti Rakor tentang perkembangan Covid 19 di lantai II IR Pemkab Situbondo bersama Bupati Dadang Wigiarto.

Ekskavasi Lanjutan Situs Sumberbeji Jombang Ditunda Jombang, Bhirawa Rencana ekskavasi lanjutan di Situs Petirtaan Kuno Sumberbeji di Dusun Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2020 dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp200 Juta dan anggaran pendamping dari Pemerintah Pusat bakal ditunda pelaksanaannya.

Hal itu diketahui dari keterangan yang disampaikan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim, Zakaria Kasimin, saat dihubungi Bhirawa melalui Telepon Seluler (Ponsel) nya, Rabu (14/10).

Zakaria mengatakan, anggaran dari Pemprov Jatim yang diharapkan untuk kegiatan ekskavasi, belum bisa turun. Yang kedua, dari cuma Rp40 Juta itu bisa untuk apa.

Jadi kami pindahkan, tanggung.

Tadinya kami mau pendampingan,

program utama dari provinsi, kami mendampingi,'' ujar Zakaria.

Dengan belum bisa turunnya anggaran dari Pemprov Jatim untuk ekskavasi Situs Sumberbeji ini, maka kegiatan ekskavasi yang direncanakan pada bulan Oktober 2020, kata Zakaria, ditunda.

"Karena untuk menyedot airnya

saja itu butuh biaya besar. Apalagi kami bisanya di November, musim hujan. Jadi saya pikir daripada tanggung, karena provinsi belum bisa tahun ini, kami pindahkan sementara dulu. Sehingga ekskavasi lanjutan di Situs Sumberbeji bukan berarti tidak dilaksanakan, namun akan diprioritaskan pada tahun

2021,'' jelas Zakaria. Arkeolog BPCB Jatim, Wicaksono Dwi Nugroho menambahkan, penjelasan, penundaan ekskavasi ini karena adanya sistem e-budgeting.

"Saya sudah mengusahakan, cuma bisa tahun ini, tapi saya yang 'kena'.

Jadi sesuai dengan prosedural, akhirnya mengalah, tahun 2021. Kalaupun

Situs Petirtaan Kuno Sumberbeji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

memaksakan pun bisa, tapi saya yang beresiko nanti. Sesuai prosedural kan sebelum September sudah masuk, perubahan. Nah ini Oktober, saya sih bisa, tapi nanti saya yang beresiko,'' papar Wicaksono.

Dengan penundaan ekskavasi lanjutan ini, untuk langkah selanjutnya, pihaknya sudah mengurus persyara-

arif yulianto/bhirawa

tan yang harus dipenuhi untuk anggaran tahun 2021. ''Sudah membikin surat permintaan ke Gubernur (Jatim), proposal sudah diserahkan dan sedang diinput untuk 2021, paling Februari sudah bisa cair, kami menunggu musim hujan selesai. Paling semester kedua, Bulan Mei Juni,'' jelas Wicaksono lagi.

Untuk ekskavasi yang ditunda ini, pihaknya tetap menyiapkan anggaran pendamping sebesar sekitar Rp40 Juta untuk ekskavasi lanjutan Situs Sumberbeji pada tahun 2021 nanti. Sementara itu, Plt Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Anom Antono menyampaikan, dengan penundaan ini, kemungkinan pihaknya bisa mensinkronkan anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sebesar Rp50 Juta untuk ekskavasi lanjutan di Situs Sumberbeji. [rif]

JATIM MEMBANGUN Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Dasar Perbaikan Kebijakan Pemerintah Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Halaman 8

Kab Malang, Bhirawa Pemerintah menjanjikan UU Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi dasar perbaikan kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam , pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi secara virtual yang diikuti seluruh perwakilan Kota/Kabupaten se Indonesia, Rabu (14/10).

Rakor tersebut dipimpin oleh empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Mendagri Tito Karnavian, dan Menaker Ida Fauziyah.

Rakor tersebut membahas mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Mulai dari banyaknya aksi unjuk rasa yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, hingga penjelasan pokok-pokok substansi UU prakerja.

Dalam video conference tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Rabu (14/10) mengatakan, pemerintah sebelum mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, sudah melakukan konsultasi dengan Forum Tripartit atau ketenagakerjaan.

Sedangkan dalam Forum Tripartit itu anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, organisasi dan serikat pekerja atau buruh akan di jadikan dasar pemerintah

melakukan perbaikan draft UU Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dan ada 95 persen aspirasi masyarakat umum untuk perbaikan,” jelasnya.

Menurut dia, World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Report 2019, skor daya saing Indonesia pada tahun 2019 sebesar 64,6 persen dan menempati peringkat 50 dari 141 negara.

Sedangkan berdasarkan data yang ada, untuk pendidikan Indonesia pada 2019 yang masuk perguruan tinggi hanya mencapai 34,58 persen. Hal ini merupakan ketimpangan tersendiri dimana untuk kawasan ASEAN tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah, jika dibandingkan negara Malaysia yakni sebesar 47 persen, yang telah menempuh pendidikan tinggi. Dan begitu juga negara Singapura warganya yang menempuh pendidikan tinggi

sebesar 78 persen.

“Sehingga itu yang menjadi landasan DPR dan Presiden untuk mengesahkan UU Cipta Kerja, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Indonesia, yang mana berkaca pada kwaliatas SDM di negara tetangga,” ujar Airlangga.

Diterangkan, jika UU Cipta Kerja tidak disahkan, maka akan berdampak yang salah satu adalah lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Sehingga dalam Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini, bukannya pemerintah memaksa disahkannya UU tersebut.

Namun, justru kondisi seperti saat ini butuh lapangan kerja yang maksimal. Sedangkan dalam pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga harus diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Dan saat ini masih dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, juga dengan pertimbangan keterlibatan publik untuk membantu penyusunan UU Cipta Kerja.

Keterlibatan publik dalam menyusun UU Cipta Kerja, kata Airlangga, di mulai dari proses penyusunan setelah Presiden dan DPR menyepakati. Sehingga bisa dibuka ke ruang publik, yang dalam hal ini yaitu stakeholder.

cahyono/Bhirawa

Pjs Bupati Malang Sjaichul Ghulam (tengah) bersama Forkompinda dan pejabat Pemkab Malang, saat menggelar video conference dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, di Peringgitan Pendapa Agung Kab Malang

“Karena sateholder sebagai salah satu pelaksana kerja di lapangan yang mempresentasikan dalam forum nasional, hingga proses dialog sosial kita lakukan bersama mereka,” jelas Airlangga.

Dalam video conference itu, dia juga menyebutkan, jika pemerintah juga sangat memperhatikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans Nomor 100/ MEN/IV/2004 yakni hak yang akan

di dapat pekerja seperti perlindungan terhadap tenaga kerja, dan hak mendapatkan uang kompensasi sesuai masa kerjanya, berhak mendapatkan perlindungan sosial yang sama 7 jam sehari, 46 jam se-Minggu, tetap ada waktu libur dan istirahat saat bekerja, serta tidak ada pemotongan waktu libur berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003.

“Namun khusus untuk Tenaga Kerja Asing (TKA), persyaratannya tergantung pada masa kerja, waktu, dan bidang ahlinya wajib ada serta per-

janjian kerja harus mumpuni, jadi tidak sembarangan perusahaan memakai tenaga asing,” kata Airlanggan, saat mengakhiri video conference.

Dalam kesempatan itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa banyaknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang masih berlangsung hingga kini harus ditanggapi secara bijak. Dirinya mengatakan, menjadi tugas bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberikan pengertian mengenai latar belakang terbentuknya UU Ciptaker.

“Lambatnya dan banyak bidang birokrasi yang harus dilalui untuk mendirikan usaha menjadi latar belakang terciptanya UU Ciptaker,” jelasnya, Rabu (14/10).

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa dalam UU Cipta Kerja mampu menjamin hak-hak pekerja melalui Perlindungan Pekerja. Yaitu melalui tetap berlakunya upah minimum. Tetap adanya pesangon, tidak ada perubahan sistem penetapan upah. Dan masih adanya hak cuti. “Semua hak-hak bagi pekerja tetap ada melalui perlindungan pekerja. Pemerintah akan menambah jaminan kehilangan pekerjaan disamping jaminan sosial yang masih berlaku,” ungkapnya.[cyn.dar]

KELANA JATIM

Kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM, Wabup Bojonegoro Motivasi Pelaku Usaha Bojonegoro,Bhirawa Wakil Bupati BojonegoroBudi Irawanto, Melakukan kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro, kemarin (14/ 10). Dalam kunjungannya, Wabup mendorong Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha agar bisa bertahan dan melanjutkan usahanya ditengah dan pasca pandemi Covid-19.

“Selain kesehatan, dampak dari Covid-19 ini yang paling dikhawatirkan adalah kemerosotan ekonomi. Untuk itu UMKM harus kita bantu dan kita dorong agar tetap bertahan dan harus tetap optimis,” imbuhnya Selain melakukan supervisi ke Dinas Koperasi dan UKM pihaknya menyempatkan memberi motivasi kepada para pelaku UKM dan sekaligus memberi ucapan selamat kepada Nasya Anggi Puspita penerima UKM award sebagai juara 1 UKM Milenial Preunership dibidang HandyCraft.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Rulli Judhihernani pihaknya menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang diraih oleh pelaku UKM Bojonegoro. “ Semoga prestasi yang di raih oleh Anggi ini menjadi pelecut semangat bagi pelaku UKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro,” harap Budi Irawanto.[bas]

Tutup Minimarket Pelanggar Perda Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya 11 Minimarket yang ada di wilayah Kota Mojokerto ditengarai melanggar perda no 18. Tahun 2015. dan berdekatan dengan pasar tradisional, akhirnya ditutup oleh Satpol PP. Dari 11minimarket tersebut 2 diantaranya ditutup permanen.

Sedangkan sisanya yang kebetulan izin operasionalnya sudah habis ini, ditutup sementara sampai izin yang diperlukan telah selesai.

Adapun rincian 11 toko modern ini, 8 diantaranya adalah Indomaret dan 3 Alfamart. Bahkan, kini Satpol PP sedang mempersiapkan penutupan minimarket lainnya yang melanggar izin.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto. Heriyana Dodik Murtono,Rabu (14/10) mengatakan, sebagian besar minimarket yang ditutup karena izin operasionalnya habis dan belum diperpanjang.

“Kami hanya melaksanakan penegakan berdasarkan informasi dari DPMPTSP, kalau izin operasionalnya sudah diproses, nanti akan diinformasikan ke kami dan mereka boleh beroperasi lagi,”[min]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2183 RDT, Honda, th.2020, Merah Hitam,a/n. Mario Rocky Irawan, Ds/Kec. Rejotangan – T.Agung No. 7467/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 5776 RCI, Honda, th. 2018, Merah, a/n. Ahmad Munawar Budiono, Ds. Ngujang, Kedungwaru – T.Agung No. 7468/IMB/BI-IV/2020

TUBAN HILANG STNK, S-2813-HY. An.Hardiatun, Kel Kebonsari RT 003/004,Kec Tuban, Kab Tuban No. 7469/IMB/BI-IV/2020

SURABAYA HILANG STNK, Kend: Honda, Th : 2015, nopol : L 2333 YV, An. Supriyadi – Jl. Sedayu 06/07, Surabaya. No. HP : 085850262359.

No. 7470/IMB/BI-IV/2020

Suasana wisata alam pemandian Banyubiru, di Kabupaten Pasuruan dipenuhi lautan manusia saat libur lebaran Idul Fitri sebelum pandemi.

hilmi husain/bhirawa

Optimis Penerimaan PAD Sektor Wisata di Pasuruan Capai Target Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan sangat optimis penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor wisata tahun 2020 mencapai target hingga Rp 500 juta. Optimisme itu dibuktikan dengan dibukanya sejumlah wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan di era new tatanan baru.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pasuruan, Gunawan Wicaksono menyampaikan saat ini realisasi peneri-

maan PAD dari tempat wisata memang masih minim, yakni Rp 227,955 juta.

Meski demikian, pihaknya optimis target PAD sektor wisata Rp 500 juta bisa terpenuhi.

“Memang semua mengetahui, bahwa apabila zona merah, maka tempat wisata yang di kelolah kami juga tutup. Tapi, saat sudah masuk zona oranye, pengunjung boleh datang, tapi memang masih sedikit dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami opti-

mis target itu bisa tercapai,” tandas Gunawan Wicaksono, Rabu (14/10).

Terdapat tiga tempat wisata yang dikelola Pemkab Pasuruan, yakni Pemandian Alam Banyubiru, Danau Ranu Grati dan Pos Loket Masuk ke Kecamatan Tosari-Bromo.

Dari ketiga tempat tersebut, penerimaan retribusi wisata paling banyak dipegang oleh Pemandian Alam Banyubiru yang mencapai Rp 168,78 juta. Usai Banyubiru, penerimaan

PAD paling banyak ditumpu dari pos loket masuk ke Tosari-Bromo.

Adapun total penerimaan hingga saat ini mencapai Rp 41,515 juta. Sedangkan Ranu Grati hanya mencapai Rp 17,664 juta.

“Fokus kami saat ini pengerjaan fisik menyeluruh dari dana DAK di Banyubiru. Sehingga sementara kami tutup agar bisa fokus menyelesaikan pengerjaan fisik DAK mulai pavingisasi sampai kios PKL,” kata Gunawan Wicaksono. [hil]

Lantik 39 ASN Sebagai Pj Kades Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 39 orang ASN dari 13 kecamatan, dilantik oleh Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Rabu (14/10) kemarin, sebagai penjabat atau Pj kepala Desa (kades) di 39 desa, yang saat ini kosong.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Sidoarjo, Fredik Suharto, pelantikan Pj Kades tersebut salah satu diantaranya sebagai persiapan untuk kegiatan Pilkades serentak tahun 2020 ini.

Sebanyak 39 ASN yang dilantik di Pendopo Delta Wibawa, tersebut, berasal dari Kec Jabon, Sukodono, Tulangan, Tanggulangin, Tarik, Krembung, Gedangan, Taman Balongbendo, Prambon, Sedati, Wonoayu dan

Sidoarjo.

“Sesuai aturan masa jabatan Pj ini 1 tahun,” kata Fredik.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, saat melantik dan menyumpah 39 Pj Kades ini mengingatkan agar tidak menyalahgunakan tanggung jawab mereka. Sebab tidak hanya dimintai di dunia saja. Namun juga akan dimintai tanggung jawab di akhirat.

Para Pj Kades juga diingatkan supaya apa yang dilakukan tidak melanggar hukum. Apalagi saat ini masyarakat sudah berpikir kritis.

Sejumlah amanat yang dititipkan oleh, Hudiyono, selama mereka menjadi Pj Kades, diantaranya supaya ikut peran serta dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

Memberi pelayanan publik yang

prima kepada warga desa. Bukan malah minta dilayani.

Menyukseskan Pilkada 2020 dan Pilkades serentak yang akan diikuti 174 desa. Dengan cara, mengajak

warga desa supaya tidak Golput. Tetap menggunakan hak pilihnya.

“Tetapi sebagai ASN, anda semua saya ingatkan supaya tetap netral,” katanya tegas. [kus]

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono,menyerahkan SK Bupati sebagai Pj Kades kepada salah satu ASN.

Abaikan Masker, Warga Harus Push Up

operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum Menyanyikan Lagu Kebangsaan Hingga Push Up

Sidoarjo - Bhirawa Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Sukodono menggelar operasi yustisi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran Covid-19, Rabu (14/10).

Plt Camat Sukodono Muhammad Makhmud,mengatakan bahwa operasi yustisi dilakukan oleh pihaknya bersama Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) Sukodono mulai awal bulan September 2020 lalu.

“Kami lakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19 diwilayah Kecamatan Sukodono,” katanya.

Diungkapkan, bahwa angka

penyebaran Covid-19 hingga tanggal 13 Oktober 2020 kemarin sebanyak 336 yang terkonfirmasi positif, sebanyak 224 sudah dinyatakan sembuh dan 12 orang meninggal dunia.

Untuk itu, pihaknya bersama Forkopimka Sukodono lainnya hampir setiap hari melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terus melaksanakan protokol kesehatan, baik maupun saat keluar rumah.

“Setiap hari ada 2 hingga 3 titik, kami selalu melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsek Sukodono Ipda Warjiin yang saat itu ikut melakukan operasi yustisi di

Desa Panjunan menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo nomor 06 tahun 2020, berupa teguran, sanksi sosial dan tindak pidana ringan (tipiring).

“Dalam operasi tadi ada beberapa masyarakat yang lupa memakai masker. Padahal dia membawa masker,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya langsung memberikan sanksi teguran dan sosial bagi masyarakat yang kedapatan lupa memakai masker dengan menghafalkan teks Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan ser-

ta berupa hukuman push up.

Ia mengungkapkan bahwa sanksi sosial itu diberikan agar para pelanggar protokol kesehatan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan terus menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatannya sehari-hari.

“Kami sengaja memberikan sanksi berupa menghafal teks Pancasila dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Karena kami ingin mengingatkan rasa nasionalisme kepada masyarakat,” ungkapnya.

Karena saat ini banyak generasi muda yang rasa nasionalisme nya sudah luntur dan bahkan tidak hafal dengan teks Pancasila maupun lagulagu kebangsaan Indonesia. [hds]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Halaman 9

Cegah Demo Kisruh, Polres Gelar Simulasi Pengamanan Unras Situbondo, Bhirawa Guna mengantisipasi aksi demo atau unjuk rasa kisruh saat menyikapi pro kontra UU Omnibus Law Cipta Kerja, Polres Situbondo menggelar latihan dan simulasi pengamanan penanganan unjuk rasa, Rabu (14/10).

Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai saat memimpin simulasi pengamanan unjuk rasa dan TFG di halaman Mapolres setempat Rabu (14/10).

“Personel polisi juga meminta peserta unjuk rasa agar menghindari terjadinya aksi anarkis sehingga tidak menimbulkan kerusuhan,” terang Kapolres Imam.

Selain itu, sambung Kapolres Imam, dirinya juga berpesan agar seluruh personil polisi mengikuti dengan baik simulasi pengamanan unjuk rasa dan TFG agar mengetahui tugas dan tanggung jawab dipundak masing-masing.

Tentunya, urai Kapolres Imam, dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan masyarakat umum dan pendekatan secara kemanusiaan.

“Ya personel polisi melakukan pendekatan kepada peserta unjuk rasa dengan cara-cara yang humanis,” urai perwira dengan dua melati di pundaknya tersebut.

Sedangkan untuk teknis TFG pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa, lanjut Kapolres Imam, semuanya dikendalikan oleh Kabag Ops Polres Situbondo Kompol Yatno Mardi.

“Kendali di lapangan unjuk rasa semua akan digambarkan oleh Kabag Ops Polres Situbondo. Termasuk lokasi objek pengamanan, cara bertindak dan titik lokasi pengamanan masing-masing personil baik TNI, Polri dan Aparat Sipil Pemerintah semua dikendalikan oleh Kabag Ops,” pungkas Kapolres Imam. [awi]

Tolak Balak,Satgas TMMD,NU dan GP Anshor Tebluru Doa Bersama Rabu Wekasan

KELANA JATIM

Anggota Koramil 0814/09 Kudu Sambangi Warga Penderita Lumpuh Jombang, Bhirawa Anggota Koramil 0814/09 Kudu, Jombang yakni, Bintara Tinggi (Bati) Komunikasi Sosial (Komsos), Serma Yuwono menyambangi warga penderita lumpuh, Darmaji(70), yang mengalami lumpuh karena jatuh di pematang sawah yang sedang diperbaikinya, 4 tahun silam, Rabu (14/10). Saat ini, Darmaji terpaksa menggantungkan hidupnya kepada istri dan anaknya untuk menggarap sawah miliknya.

Pada kunjungan ini, Serma Yuwono memberikan dukungan moril seraya berdoa agar Darmaji diberikan umur panjang dan kesembuhan dari penyakitnya.

Serma Yuwono mengatakan, kegiatan seperti ini harus terus digalakkan. Di samping wujud kepedulian dan kebersamaan.

“Juga bisa mengurangi tingkat stres warga yang menderita lumpuh di desa perbatasan Desa Sidokaton dengan Desa Kalimati, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ini,” kata Serma Yuwono.

Komandan Koramil (Danramil) 0814/09 Kudu, Jombang, Kapten Inf Ngatari mengatakan, seorang Bati maupun Bintara Pembina Desa (Babinsa) harus selalu berada di tengah-tengah warga masyarakat sehingga dapat mengetahui permasalahan maupun perkembangan warga di desa binaan.

“Dan 1 lagi, para Bati maupun Babinsa sudah selalu saya ingatkan apabila mau keluar rumah harus menggunakan masker, cuci tangan dan jaga kebersihan lingkungan rumah,” kata Kapten Inf Ngatari. [rif]

Lamongan,Bhirawa Malam Rabu wekasan atau pungkasan, Rabu akhir dari bulan Safar, Satgas TMMD ke-109 bersama organisasi Nahdhatul Ulama Ranting Desa Tebluru dan Gerakan Pemuda Anshor menggelar doa bersama.

Doa bersama tersebut digelar untuk memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari bala’ atau musibah.Sebab, di Hari Rabu pungkasan Allah SWT menurunkan 360.000 bala’ diturunkan ke dunia.

Hal tetsebut dijelaskan oleh Ketua Rijalul Anshor Hendi Budiono saat menggelar doa bersama yang dipimpinya di Kantor Ranting NU Desa Tebluru,Kecamatan Solokuro,Kabupaten Lamongan.

“Rabu pungkasan atau Rabu Wekasan

adalah Rabu terakhir di bulan Safar sebelum Memasuki Bulan Maulid.Di hari ini, Rabu terakhir bulan Safar, adalah awal Jatuh Sakit Nabi Muhammad SAW selama 12 Hari berturut turut dan di hari Ke12, Senin Maulid beliau Nabi Muhammad SAW wafat.”jelas Hendi Budiono kepada Bhirawa,Rabu(14/10).

Di hari itu pula(Rabu Pungkasan), lanjut Hendi, Allah SWT menurunkan ke dunia sebanyak 360.000 macam Bala’ atau musibah baik kecil atau Besar.Maka dari Itu Para Ulama menyarankan untuk Doa bersama dan bersedekah, karena diantara kekuatan dan keutamaan sedekah yaitu mampu menolak musibah,”terangnya.

Sementara itu anggota Satgas TMMD ke-109 Kopda Ade Rangga dan Pratu Imam dan beserta Satgas lainya terlihat turut hid-

Warga Nahdhatul Ulama Desa Tebluru dan GP Anshor beserta Anggota Satgas TMMD ke-109 saat menggelar doa bersama di malam Rabu Wekasan.

Alimun Hakim/ Bhirawa

mat mengikuti acara doa bersama.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan ulama,pada Rabu Pungkasan ini kita dianjurkan berdoa, baik sendirian atau berjamaah dan menunaikan

Sholat Hajat untuk memohon kepada Allah SWT agar dihindarkan dari segala macam bala’ (dhohir atau batin di dunia & akhirat).”ujar Kopda Ade Rangga. [Aha/Yit]

Jalin Keakraban dengan Forkopimda, Wali Kota Latihan Menembak di Iswahjudi Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun Maidi memenuhi undangan Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Widyargo Ikoputra, S.E., M.M untuk menghadiri kegiatan latihan menembak pistol bersama. Serta, penyerahan penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, Rabu (14/10).

Kegiatan latihan menembak juga dihadiri oleh Forkopimda di wilayah Kota/Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. Tujuannya, untuk meningkat-

Pjs Bupati Blitar Berharap Kabupaten Blitar Tingkatkan Peluang Ekspor Kabupaten Blitar, Bhirawa Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan peluang ekspor di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar gelar rapat koordinasi High Level Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Blitar di Kantor Pemkab Blitar, Rabu (14/10).

Pjs Bupati Blitar, Budi Santosa mengatakan selain menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Blitar, dengan adanya rakor ini juga bertujuan untuk membuka peluang ekspor produk unggulan lokal yang ada di Kabupaten Blitar yang selama ini juga menjadi komoditas ekspor.

“Namun selama ini yang melakukan ekspor masih di luar Blitar, dan

sawawi/bhirawa

Simulasi dipimpin langsung Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai serta di ikuti para pejabat utama Polres, para Kapolsek dan personil gabungan Polres.

Termasuk jajaran Dalmas Polsek, Kodim 0823, Satpol PP serta personil Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo turut serta mengikuti simulasi kemarin.

Kapolres Imam mengatakan, tujuan simulasi pengamanan unras dan tactical floor game (TFG) dilakukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh perwira polisi dalam memimpin personel pengamanan unjuk rasa.

Selain itu, terang Kapolres Imam, kegiatan simulasi untuk memberikan pemahaman tentang tehnis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menghadapi situasi dan kondisi pasca unjuk rasa penolakan UU Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja.

“Ya simulasi ini disesuaikan dengan SOP yang ada,” jelas mantan penyidik KPK RI itu.

Masih kata Kapolres Imam, dalam simulasi pengamanan unras diminta tetap mengedepankan sikap humanis dan pendekatan dengan melibatkan negosiator. Caranya, ujar Kapolres Imam, para perwira meminta kepada peserta aksi untuk selalu menjaga situasi penyampaian aspirasi tetap kondusif.

sebenarnya bahan baku semua ada di Kabupaten Blitar,” kata Pjs Bupati Blitar, Budi Santosa.

Lanjut Pjs Bupati Blitar, Budi Santosa, mengingat sejumlah sektor di Kabupaten Blitar memiliki potensi nilai jual yang tinggi seperti peternakan, pertanian, kelautan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga pihaknya terus berusaha memfasilitasi agar produk-

Hartono/Bhirawa

Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi High Level Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Blitar di Kantor Pemkab Kanigoro Blitar, Rabu (14/10).

produk lokal semakin maju dan berdaya saing.

“Kami berharap adanya HLM ini, Tim FTE Center dapat memberikan efek yang positif terutama dalam membuka peluang ekspor bagi produk lokal,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Pjs Bupati Blitar, Budi Santosa, jika semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar saling bersinergi bersama, maka segala permasalahan yang ada akan segera terselesaikan.

“Terbukti, berkat dukungan seluruh pihak harga telur ayam yang semula turun sekarang sudah mulai membaik,” jelasnya Di sisi lain pihaknya juga berharap dukungan masyarakat Kabupaten Blitar untuk bisa membantu harapan Pemkab Blitar bersama para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Kabupaten Blitar mampu berdaya saing dengan melakukan ekspor mandiri yang salam ini masih dilakukan daerah lain.

“Padahal semua bahan baku dan barang yang diekspor berasal dari Kabupaten Blitar, dan adanya kerjasama yang baik antara pelaku usaha kecil dan menengah dan masyarakat maka kita sangat mampu untuk melakukan sendiri,” terangnya.

Sementara perlu diketahui Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Pemkab Kanigoro diikuti Kepala BI Perwakilan Kediri, Free Trade Agreement (FTE) Center, anggota Koperasi dan para pelaku usaha Kabupaten Blitar. [htn.adv]

kan sinergitas dan koordinasi antar-Forkopimda. Selain itu, juga melatih keterampilan dalam menembak.

Tak hanya itu, pada kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan dari KPKNL Madiun kepada Pangkalan TNI AU Iswahjudi sebagai satuan kerja dengan kontribusi terbesar dalam kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sewilayah kerja KPKNL Madiun.

Dalam sambutannya, Danlanud Iko menuturkan bahwa penghargaan ini tak lepas dari dukungan

Forkopimda di wilayah Kota/Kabupaten Madiun dan Magetan. Khususnya, dalam perwujudan zona integritas di wilayah Lanud Iswahjudi.

Untuk itu sebagai apresiasi, Lanud Iswahjudi mengundang Forkopimda untuk melaksanakan giat bersama. Salah satunya, dengan latihan menembak. ‘’Ketangkasan menembak ini kita perlukan. Karena dalam perang, semua wajib angkat senjata. Namun, mari kita lakukan kegiatan ini dengan santai,’’tuturnya. [dar]

Masuki Triwulan III, Kodim Gelar Komsos Bersama KBT Situbondo, Bhirawa Komando Distrik Milik (Kodim) 0823 Situbondo menggelar kegiatan komunikasi sosial (komsos) di auditorium setempat kemarin. Acara tersebut dipimpin langsung Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina bersama seluruh jajaran dan staf.

Dalam pelaksanaan komunikasi sosial (komsos) ini Kodim 0823 Situbondo melibatkan jajaran Keluarga Besar TNI (KBT) Kodim 0823 Situbondo.

Kegiatan Komsos kali ini mengambil tema ‘Aksi Nyata Bela Negara Keluarga Besar TNI (KBT) di Era Kekinian’. Kegiatan Komsos ini, selain dihadiri Dandim 0823 Situbondo Inf Letkol Neggy Kuntagina juga di ikuti Paster Kodim Kapten Inf Soegeng Soegiharto, Kapten Inf Agus Al Amin Danramil 0823/03 Kapongan serta Ibnu Suko, Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia Situbondo.

“Isnan Darwin SE, Ketua Pemuda Panca Marga Situbondo, Mayor Pur Latif Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Situbondo serta Kapten Purn Suratman anggota PPAD Situbondo juga ikut hadir bersama perwakilan Keluarga Besar Tentara Kabupaten Situbondo,” jelas Dandim Neggy Kuntagina.

Dandim Neggy mengatakan, meski saat ini masih berada dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan Komsos harus tetap dilaksanakan. Dandim Neggy menambahkan, setiap ada kegiatan harus mengutamakan protokol kesehatan Covid-19.

“Misalnya harus menggunakan

masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dan disiplin menjaga jarak saat bersama warga lain,” jelas Dandim Neggy.

Di sela sela acara Letkol Neggy sempat menyinggung keberadaan Pancasila tidak akan tergoyahkan oleh faham atau ideologi apa pun.

Sebab, jelasnya, Pancasila merupakan dasar Negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta menjadi pedoman hidup seluruh warga Indonesia.

“Pancasila itu merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia,” tegas Dan-

dim Neggy.

Dandim Neggy menerangkan, memasuki era digitalisasi saat ini, diharapkan semua keluarga besar TNI bisa bijaksana dalam menyaring semua informasi yang beredar luas di media sosial (medsos). Dandim Neggy juga meminta semua elemen agar tidak mudah terpengaruh adanya isu yang hendak memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegera.

“Apalagi itu hanya sekadar informasi yang belum jelas kadar kebenarannya. Tentu bisa masuk dalam katagori informasi hoax,” pungkas Dandim Neggy. [awi]

sawawi/bhirawa

Kodim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina memberikan arahan dalam acara Komsos bersama KBT di auditorium setempat kemarin.

EKONOMI

Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Halaman 10

Dynamix Masonry Membantu Meningkatkan Produktivitas Surabaya, Bhirawa Memiliki visi Menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar di Regional. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui unit usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), mengusung semangat dinamis dan berani berubah lebih baik meluncurkan varian baru semen Dynamix bernama Dynamix Masonry.

Dynamix Masonry merupakan produk semen khusus untuk aplikasi non struktural seperti pasangan (bata, keramik, batako) plesteran, acian, profil dan sudut. Saat ini, Dynamix Masonry telah tersedia di toko-toko bangunan di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Direktur Marketing dan Supply Chain SIG, Adi Munandir mengungkapkan Dynamix Masonry hadir sebagai pilihan konsumen untuk mendapatkan kualitas bangunan bermutu dengan harga terjangkau.

Dynamix Masonry memiliki keunggulan berupa dry control agent, inovasi untuk menghasilkan adukan yang lebih pulen, waktu kering yang pas dan daya rekat yang baik, sehingga pekerjaan cepat selesai dan memberikan hasil yang tahan lama.

“Penggunaan produk aplikasi

yang tepat guna akan memberikan keuntungan maksimal, tidak hanya efisien dari segi biaya pembangunan, Dynamix Masonry juga membantu pemilik rumah atau proyek untuk membangun dengan lebih cepat dan bangunan lebih tahan lama. Bagi tukang atau kontraktor, tentunya ini berarti membantu meningkatkan produktifitas dan mengurangi perbaikan,” terangnya, Rabu (14/10).

Adi menambahkan Dynamix Masonry ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperbaiki rumah maupun membangun rumah. Selain itu juga Dynamix Masonry lebih hemat dibandingkan dengan produk lainnya.

“Estimasi kebutuhan semen untuk bangunan rumah, untuk pekerjaan non struktural seperti pasang bata, keramik, plesteran dan acian

BURSA EKONOMI

Blibli Dukung Bulan Inklusi Keuangan (BIK) OJK Surabaya,Bhirawa Blibli, e-commerce lokal terdepan, mendukung Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang bulan Oktober ini. Selama BIK, Blibli akan mengadakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Kegiatan tersebut termasuk berkolaborasi bersama sejumlah pemain terdepan dalam industri teknologi keuangan untuk menggelar sederet webinar antara 13 - 16 Oktober yang akan streaming melalui situs resmi Bulan Inklusi Keuangan 2020, yaitu www.bik2020.id di bagian BIK Expo, Fintech & E-commerce. Topik yang akan dibahas antara lain adalah peningkatan inklusi keuangan melalui berbelanja online, investasi, serta adaptasi transaksi di era digital banking dan cashless society.

BIK juga berlangsung bertepatan dengan beragam festival belanja di Blibli, termasuk Blibli Histeria 2020 sebagai bagian dari Hari Belanja Online (Harbolnas) 10.10. Blibli juga sedang menggelar Festival Nasi Online serta Bazaar Produk Lokal yang bertujuan membantu seller, khususnya UMKM, untuk mempertahankan usaha dengan berjualan online. Selain itu, festival-festival belanja ini menghadirkan ragam penawaran spesial untuk membantu pelanggan agar tetap bisa membeli produk kebutuhan mereka walau di tengah keadaan finansial yang menantang.

Berdasarkan hasil survei OJK 2019, indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia sudah meningkat menjadi 76,19% dalam 3 tahun, dimana indeks literasi keuangan ada di angka 38,03%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak ruang untuk mendorong literasi keuangan, sehingga masyarakat benar-benar paham mengenai produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan mereka. Hal ini juga untuk mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan inklusi keuangan menjadi 90% dalam tiga tahun ke depan. VP of Public Relations, Yolanda Nainggolan mengatakan, “Dengan semangat Customer Satisfaction First, Blibli memastikan bahwa para seller dan pelanggan tidak saja mendapatkan fitur dan solusi keuangan terlengkap, namun juga mempunyai literasi keuangan yang baik supaya bisa memaksimalkan fasilitas yang tersedia di ekosistem ecommerce kami. Kepiawaian seller dan pelanggan dalam menggunakan fitur dan solusi keuangan, terutama digital, akan memperlancar konsumsi dan transaksi, dua kegiatan yang akan mempercepat pemulihan ekonomi di era normal baru.”[ma]

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meluncurkan varian baru semen Dynamix Masonry,produk semen khusus untuk aplikasi non struktural.

membutuhkan 80 sak semen Dynamix Masonry dibandingkan dengan merek lain membutuhkan sekitar 91 sak semen,” jelas Adi.

Presiden Direktur SBI, Aulia Mulki Oemar mengatakan diluncurkannya Dynamix Masonry ini adalah realisasi dari semangat inovasi kami

yang tiada henti, semangat inilah yang membedakan SBI dengan para pesaingnya. SBI berharap rangkaian produk Dynamix ini akan membawa

perubahan lebih baik dan menjadi jawaban atas segala dinamika kebutuhan bahan bangunan dan pembangunan di Indonesia. [kim.riq]

Petani di Malang Keluhkan Kelangkaan Pupuk Kab Malang, Bhirawa Petani di wilayah Kabupaten Malang telah mengeluhkan terkait adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Sehingga dengan adanya kelangkaan pupuk tersebut, maka mereka kesulitan dalam menyemai tanaman pertaniannya. Padahal, pada bulan ini sudah waktunya untuk memberikan pupuk, namun saat ini terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Demikian yang sampaikan, salah satu petani di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Prasetyo, Rabu (14/10), kepada wartawa. Dia mengaku, jika dirinya saat ini bingung untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk membeli pupuk non subsidi harganya cukup mahal. Karena tidak semua petani

mampu membeli pupuk non subsidi, karena mahal. “Kami sudah mengadukan adanya kelangkaan pupuk subsidi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, tapi hingga kini belum ada kejelasan,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, terus kepada siapa para petani ini mengadu karena adannya kelangkaan pupuk bersub-

sidi. Sedangkan kelangkaan pupuk tersebut sudah lama, namun belum ada solusi yang diberikan oleh Pemkab Malang. Dan kelangkaan pupuk bersubsidi, tidak hanya sekali ini, tapi sering terjadi. Dengan kelangkaan pupuk ini, tidak sedikit petani tidak bisa tanam padi dan merawat tanaman.

Dan kekosongan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Kepanjen sudah berlangsung 1,5 bulan. ”Dan jika ada pupuk subsidi di pengecer resmi, namun petani tetap saja kesulitan untuk mendapatkan pupuk itu. Karena untuk mendapatkan pupuk subsidi di pengecer resmi, harus membawa Kartu Tani Indonesia (KTI),” jelas Prasetyo.

Padahal, masih dia jelaskan, tidak

semua petani di Kabupaten Malang ini memiliki KTI. Apalagi, petani yang tidak tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, tidak bisa membeli pupuk. Sehingga petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga sangat mahal. Karena pupuk bersubsidi langkah, maka sebagian petani terpaksa tidak memberikan pupuk pada tanamannya. ”Saya saat ini telah menanam jagung, tapi tidak saya berikan pupuk. Sehingga dengan tidak kami berikan pupuk, maka hasil tanaman jagung miliknya tidak seimbang. Dan dipastikan, pada tanam jagung kali ini, dirinya akan mengalami kerugian, karena hasilnya jelek,” pungkas Prasetyo.[cyn]

Perusahaan di Sidoarjo Diminta Gencar Yustisi Masker Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo tidak main-main untuk bisa berubah status zona kuning dalam waktu dua Minggu ini.

Pj Bupati Sidoarjo, sampai harus turun ke perusahaan, mengajak dunia usaha di Sidoarjo agar juga kompak mendukung program penurunan kasus positip Covid-19.

Didalam pabrikpun, pengelola pabrik diminta juga tetap melakukan yustisi masker kepada karyawan yang tidak memakainya.

Saat melakukan Sidak ke pabrik cat, PT Aviant Paint di Kec Buduran dan pabrik sepeda Polygon, Rabu (14/10) kemarin, pihak perusahaan menyatakan 100 persen karyawannya memakai masker dan sudah menerapkan protokol kesehatan.

“Namun saya minta lebih diperbanyak lagi tempat cuci tangan, hand sanitaiser dan kebersihan area pabrik lebih diperhatikan,” kata Hudiyono usai Sidak.

Apabila ada karyawan pabrik yang terkena operasi yustisi di luar, maka pengelola pabrik akan ia tegur.

Sidak yang dilakukan Pj Bupati Hudiyono itu, didampingi didampingi Asisten II Benny Airlangga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Charda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Fenny Apridawati, juga dimanfaatkan untuk mengecek jumlah pegawai yang terkena PHK korban dampak Covid-19.

Ketua Satgas Covid-19, PT Avian

Paint, Eko, menjelaskan pihak perusahaan memberlakukan aturan apabila ada yang terkena razia operasi yustisi, maka mereka akan kena sanksi diberikan SP 2. Bagi pegawai kontrak lebih tegas, yakni langsung diminta mengundurkan diri.

Aturan itu, lanjut Eko, sudah diberlakukan sejak kejadian ada pegawai perusahaan ada yang terkena operasi yustisi masker. Sejak aturan itu diberlakukan, sampai saat ini tidak ada lagi pelanggaran. [kus]

Program Pemberdayaan Masyarakat HCML Hidupkan Perekonomian Warga Mandangin Surabaya, Bhirawa Husky CNOOC Madura Limited (HCML) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) telah menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kesejahteraan warga di kepulauan Desa Mandangin, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

HCML juga menggandeng tenaga konsultan bisnis dan Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja setempat untuk memberikan pelatihan dan memberikan bantuan peralatan usaha warga di wilayah kepulauan tersebut.

Manager Regional Office HCML, Hamim Tohari mengungkapkan program pemberdayaan masyarakat kepada warga Pulau Mandangin ini merupakan bentuk tanggungjawab dan komitmen perusahaan kepada warga terdampak melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Mudah-mudahan keberadaan HCML bisa memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan warga pulau Mandangin,” terangnya, Rabu (14/10).

Sementara itu ada dua kegiatan pelatihan di antaranya pembekalan pengetahuan tentang mekanik terhadap pemu-

da Mandangin. Pelatihan juga diperuntukkan 30 UKM untuk meningkatkan hasil produksi olahan makanan termasuk pengemasan dan pemasaran.

Tak hanya itu, HCML juga memberikan bantuan berupa infrastruktur, dengan membangun jalan akses untuk memudahkan aktivitas nelayan hingga pembangunan Mushola.

“Kami mewakili warga Desa Mandangin mengucapkan terima kasih kepada HCML yang perduli dan memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Kepala Desa Desa Mandangin, Saiful Anam.[riq]

Bromo Sudah Dibuka Hunian Hotel Masih Sepi Probolinggo, Bhirawa Dua pekan sudah wisata Bromo Tengger Semeru (BTS) dibuka kembali. Aktivasi wisata BTS itu rupanya belum mempengaruhi jumlah wisatawan yang menginap di hotel kawasan Bromo. Bahkan, dapat dikatakan hampir semua hotel di kawasan Bromo masih tidak ada pengunjung yang menginap. Hal ini disampaikan Digdoyo Djamaluddin, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/10).

Yoyok-sapaan akrabnya mengungkapkan, wisata lokal Kabupaten Probolinggo sudah dibukan hampir sebulan. Sedangkan wisata BTS, sudah dua pekan mulai dibuka. “Jumlah pengunjung yang datang ke wisata Bromo sudah banyak.

Tapi kondisi itu belum berpengaruh pada jumlah pengunjung yang menginap di hotel kawasan Bromo, “katanya.

Se Bulan Bromo dibuka wisatawan masih sepi.

Jelas Yoyok, pengunjung yang datang ke wisata BTS hampir semuanya tidak ada yang bermalam di penginapan atau hotel. Kebijakan pembelian tiket online, membuat pengunjung datang ke Bromo untuk sebentar dan tidak sampai menginap. Apalagi, warga negara asing (wisatawan mancanegara) masih tidak diperbolehakn masuk ke Indonesia dan berkunjung ke wisata BTS. Tentunya, kondisi itu sangat

wiwit agus pribadi/bhirawa

berpengaruh pada tingkat hunian di penginapan hotel kawasan Bromo. “Kalau wisatawan asing, mereka datang ke wisata Bromo, tidak hanya untuk sehari. Tetapi, mereka tinggal beberapa hari dan menginap di penginapan hotel kawasan Bromo. Kondisi sekarang sangat jauh berbeda. Sedangkan wisata nusantara, semuanya tidak sampai bermalam saat datang ke Bromo, “terangnya.

Sejauh ini dikatakan Yoyok, penginapan hotel di kawasan Bromo, sudah menerapkan protokol kesehatan. Karena semua pihak tidak menginginkan ada penyebaran Covid-19. “Kalau kondisi sekarang, okupansi hotel di kawasan Bromo tidak sampai 5 persen,” ungkapnya.

Upaya Pemkab Probolinggo memprioritaskan Provincial Road Improvement Maintenance (PRIM) 2020, tidak siasia. Dari hasil verifikasi tahap pertama dan kedua, pengerjaan perbaikan Jalan Tongas-Bromo itu telah memenuhi 20 item output. Karenanya, Pemkab mendapatkan dana pengembalian atau reimburse 100 persen.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pariwisata di Kabupaten Probolinggo, cukup terasa. Termasuk terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sampai triwulan ketiga 2020, kunjungan wisman tercatat hanya 5.946 orang.[wap]

SAMBUNGAN

Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Marbot, Penjaga Makam dan Palang Pintu KA Terima Bantuan Sambungan hal 1 Bertempat di halaman Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Gubernur Khofifah membagikan bantuan uang dan sembako kepada para penerima, khususnya masyarakat kurang mampu. Gubernur Khofifah berharap, masyarakat yang menerima senantiasa mendoakan seluruh masyarakat dan jajaran Pemprov Jatim agar dibukakan pintu kemudahan, kesuksesan dan keselamatan di dunia maupun akherat.

“Saling berdo’a agar kita semua sehat, panjang umur dan dimurahkan rizki oleh Allah SWT. Mohon do’akan kami di pemprov Jatim diberi kesehatan, kesabaran, kesuksesan dan keselamatan di dunia maupun di akherat,” tegasnya.

Dihadapan para media yang hadir, Gubernur Khofifah mengatakan berbagi kepada sesama terlebih kepada yang membutuhkan merupakan wujud syukur atas nikmat dan anugerah yang telah Tuhan berikan.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kegiatan ini pun dalam rangka bersyukur atas Hari Jadi yang ke -75 Provinsi Jatim.

“Saat ini kita bersapa dengan menyisir penjaga pintu palang kereta api, penjaga makam, kemudian petugas pembersih sampah dan marbot atau petugas kebersihan di masjid,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama turut hadir Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.Dihadapan Gubernur Khofifah, Sekdaprov Jatim melaporkan, bahwa pemberian bantuan sekaligus santuan kepada masyarakat kurang mampu ini merupakan rangkaian dari HUT Prov. Jatim Disetiap saat, Ibu Gubernur Khofifah selalu menekankan serta berpesan agar terus membantu kepada masyarakat dan saudara saudara untuk senantiasa berbagi, terutama bagi yang sangat membutuhkan.

Sekdaprov menuturkan, Ibu Gubernur selalu berfikir untuk terus membantu saudaranya yang membutuhkan. Inilah salah satu perhatian dan ajaaran bagi kami.

“Setiap hari harus memberikan bantuan kepada saudara saudara kita. Maka pikiran pikiran ini yang harus di implementasikan dan kita harus berfikir.

Jangan dilihat isinya tapi lihat perhatiannya dari seorang ibu gubernur yang memiliki perhatian tinggi bagi masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Menurutnya, bersedekah dapat memberikan kemudahan, kelancaran rezeki dan dijauhkan dari bala bencana.

Oleh karenanya, Sekdaprov percaya dengan bersedekah dan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan niscaya pahalanya akan dilipatgandakan sekaligus akan di beri rezeki yang berlipat dan dijauhkan dari bala bencana Penjaga Makam Pagesangan Selatan Suwono mengaku sangat senang atas pemberian sembako dan uang yang diberikan oleh Ibu Gubernur Khofifah.

Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh keluarga kami dirumah. “Allhamdulillah sanget bantuanipun. Mugi berkah lan ibu Gubernur diparingi kesehatan,” tutupnya. [tam] l

Ketua DPRD Tulungagung Tolak Teken Penolakan UU Omnibus Law Sambungan hal 1 Usai audiensi, Marsono memberi alasan mengapa tidak meneken surat pernyataan yang disodorkan para mahasiswa. Ia menyebut masih komitmen dengan hasil vidcon bersama Kemendagri dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tentang Omnibus Law. “Kesimpulan dalam vidcon itu kami seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indionesia ingin mendapat refrensi (draf) UU Omnibus Law untuk dikirim ke seluruh Indonesia. Kami menunggu itu untuk dipelajari bersama. Jadi bukan masalah menolak,” paparnya.

Menurut dia, jika melakukan penolakan harus ada runtutannya terkait pasal-pasal UU Omnibus Law yang layak untuk direvisi dan DPRD akan melayangkan secara vertikal.

“Intinya kami tetap mengikuti apa yang dikehendaki publik, karena undang-undang diciptakan untuk kesejahteraan bersama. Masalah persepsi beda itu bagian demokrasi,” tuturya.

Sebelumnya, saat audiensi berlangsung, salah seorang pimpinan DPRD Tulungagung, yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim, menyatakan dukungannya atas penolakan mahasiswa terhadap pasal-pasal yang merugikan dan menyengsarakan rakyat dalam UU Omnibus Law. Ia pun telah menandatangani surat tuntutan mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law ketika aksi unjuk rasa mahasiswa Senin (12/10) lalu.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Mahasiswa, Bagus Prasetiawan, mengaku kecewa dengan sikap Marsono yang belum menandatangani penolakan UU Omnibus Law. Padahal menurutnya pimpinan dewan yang lain dan beberapa fraksi di DPRD Tulungagung sudah mendukung sikap mahasiswa. “Ketua DPRD belum mendukung secara institusi. Belum berani memberikan sikap,” tandasnya.

Bagus berharap seluruh instrumen pemerintahan di Kabupaten Tulungagung mendukung masyarakat untuk menolak UU Omnibus Law. Terlebih masyarakat saat ini bingung dengan perbedaan draft UU Omnibus Law. “Kalau mau yudisial review ke MK pakai draf yang mana. Mana yang benar,” tanyanya.

Bagus pun menandaskan lagi jika DPRD Tulungagung tidak melakukan penolakan terhadap UU Omnibus Law, mahasiswa akan kembali turun ke jalan. “Sudah jelas itu tadi yang disuarakan di audiensi. Kami akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung ini juga dihadiri pakar hukum dari IAIN Tulungagung, Dian Ferrischa. Ia menyebut secara prosedural penyusunan UU Omnibus Law, DPR RI sudah benar. “Tetapi asaz akuntabilitasnya dilewati. Kelemahannya di asaz prudensial, kehatian-hatian. Jadi unprudensial,” ucapnya. [wed] l

Pemprov Bentuk Tim Telaah UU Cipta Kerja l

Sambungan hal 1

akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, dan mahasiswa bersedia masuk dalam tim tersebut sehingga bisa membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja kepada masyarakat luas. “Harap­ annya makin banyak elemen masyarakat yang bisa membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja setelah melakukan tela’ah dan memahaminya secara komprehensif, makin signifikan untuk meng­ urangi dispute dan menjelaskan detail antara narasi yang benar dan narasi yang hoax,” harapnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga berpesan agar seluruh ASN Pemprov Jatim ikut aktif menangkal hoax dan membantu menyampaikan narasi yang konstruktif dan produktif kepada masyarakat luas terkait UU Cipta Kerja.

Mengingat, saat ini banyak beredar berita dan narasi kontraproduktif secara cepat dan massif di kanal-kanal media sosial. Khofifah memastikan bahwa informasi hoax tersebut sengaja dibuat orang-orang tidak bertanggungjawab untuk membuat gaduh dan memecah belah bangsa.

“Sampaikan pesan-pesan yang menciptakan suasana kondusif penuh kedamaian kepada masyarakat, kemudian ketika ada yang mengunggah dan ternyata kontraproduktif saya mohon kepada saudara semua untuk melakukan klarifikasi untuk meluruskannya,” pesannya.

Khofifah menjelaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berbenah, khususnya di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Hal itu harus dilakukan karena teknologi informasi dan

digitalisasi memiliki jangkauan luas di berbagai hal.

“Pesan ini sebetulnya tidak mengenal usia, sosial media bukan hanya domainnya milenial, sosial media harus menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan yang membawa suasana penuh damai, aman dan tenang,” jelasnya Narasi konstruktif dan produktif, tambah Khofifah, dapat digunakan sebagai penguat lpersatuan, kesatuan dan persaudaraan. Karena itu, dengan menangkal hoax akan dapat mencegah potensi timbulnya gesekan dan perpecahan sosial di tengah masyarakat. “Maka persatuan dan kesatuan menjadi poin penting, karena tidak ada negara yang maju jika tidak ada persatuan dan kedamaian didalamnya,” pungkasnya. [tam]

Wali Kota Batu, Dra Dewanti Rumpoko MSi bersama Forkompimda saat melaunching kartu JKN KIS untuk warga Kota Batu di hotel Kampung Lumbung Batu, Rabu (14/10).

Warga Kota Batu Dapat Layanan Kesehatan Gratis l

Sambungan hal 1

gunakan karena warganya sehat.

Wali kota memastikan bahwa kesehatan masyarakatnya akan terlindungi. “Kalau sudah begitu maka warga akan ayem sehingga akan menambah kualitas kesehatan dan imun tubuh semua warga ma­ sing- masing,”tambah Dewanti.

Sebelumnya, lanjut wali kota, pihaknya melalui Dinas Pendidik­ an juga sudah melaksanakan pendidikan gratis. Dan di momen HUT Ke-19 Kota Batu (tgl 17 Okt), Pemkot Batu melalui Dinas

Kesehatan kita bisa memberikan hadiah ulang tahun bagi warga berupa pelayanan kesehatan gratis.

Dengan hadiah ini maka seluruh warga akan tercover oleh JKN KIS yang iuran bulanannya dibayar oleh pemkot.

Kepala BPJS Kesehatan Malang Raya, dr Dina Diana Permata mengatakan berkat kerja sama Pemkot Batu dengan BPJS Kesehatan akhirnya terwujud layanan kesehatan gratis untuk warga Kota Batu. “Alhamdulillah per 1 Oktober 2020 kita berhasil menambahkan JKN KIS pada 58

ribu jiwa sehingga total warga Kota Batu yang sudah memiliki kartu layanan sehat ini sebanyak 74.017 jiwa,” ujar Dina.

Hal ini menunjukkan betapa besar kepedulian Pemkot Batu terhadap kesehatan warganya.

Karena jika kondisi warga sakit maka aktivitas perekonomian menjadi terhambat. Hambatan ini tidak bisa dihargai dengan nominal uang. “Karena itulah warga Kota Batu sangat beruntung memiliki pemerintahan yang sangat peduli terhadap kesehatan warganya,”pungkas Dina. [nas]

Pujian untuk Gubernur l

Sambungan hal 1

kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia, sekarang bisa membebaskan 38 kabupaten/ kota di Jatim dari Zona Merah dan tingkat penularannya sudah dibawah angka 1 persen.

“Kami terima kabar baik jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Jatim sudah menurun, sehingga Jatim tak lagi menyandang zona merah. Bahkan dijadikan percontohan nasional oleh Presiden Joko Widodo bagi provinsi-provinsi lain dalam menangani Covid-19,” kata politisi asal PDI Perjuangan ini.

Kabar baik lainnya, lanjut Kusnadi, Provinsi Jatim bukan hanya mampu mengendalikan sebaran dan penularan Covid19, tetapi juga mampu memacu pertumbuhan ekonomi. “Laporan dari BI perwakilan di Jatim yang kami terima menyatakan pertumbuhan ekonomi Jatim semakin maju, tak lagi minus diatas 5 persen tapi sudah dibawah 5 persen. Kalau ini bisa dipertahankan, maka bukan tidak mungkin diakhir tahun nanti pertumbuhan ekonomi Jatim tidak lagi minus, syukur-syukur nanti bisa plus walaupun hanya 1 persen,” bebernya.

Untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif, DPRD Jatim mendorong supaya APBD Jatim dijadikan stimulus bagi pembukaan lapangan kerja khususnya bagi para pelaku UMKM, serta program-program padat karya.

“Kami yakin dengan programprogram seperti itu maka akan banyak lapangan kerja yang tercipta sehingga orang-orang yang kehilangan pekerjaan saat pandemi bisa kembali bekerja dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkas Kusnadi pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim. [geh]

Halaman 11

Dewan Minta Waspadai Fenomena La Nina

l Sambungan hal 1 cana. Perlu ditingkatkan kesiapan dan kewaspadaan untuk antisipasi bencana, terutama menekan atau meminimalisir jatuhnya korban,” ungkapnya Rabu (14/10) kemarin.

Politisi asal Partai PKS ini menambahkan tak hanya itu, kesiapan peralatan pertanda bencana atau early warning system harus disiapkan pihak Pemprov terutama di wilayah pantai.

“Dari kunjungan di beberapa daerah, peralatan ini ada yang rusak dan ada perlu pengadaannya. Saya berharap Pemprov untuk memperbaikinya. Jika ada yang rusak atau memerlukan pemberian alat baru tentunya segera dilakukan,” lanjut pria asal Lumajang ini.

Tak hanya itu, lanjut Artono, pihaknya akan menyetujui penggunaan anggaran untuk perbaikan atau pengadaan peralatan tersebut mengingat kebutuhan early warning system ini sangat mendesak sekali dibutuhkan. “Kami akan mendukung penuh upaya pemprov jika untuk kepentingan publik dalam pengadaan alat pertanda bencana tersebut,” tandasnya.

Sementara itu Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim telah menyiapkan paket bantuan kepada nelayan saat tidak bisa melaut dikarenakan La Nina juga bisa memicu gelombang tinggi di lautan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, melalui Kabid Perikanan Tangkap, Miftahul Arifin meng­akui kalau penyiapan paket bantuan untuk membantu nelayan ini merupakan kegiatan rutin tahunan.

“Paket bantuan yang diberikan pada nelayan ini, diantaranya untuk perbaikan jaring maupun perahu. Ketika nelayan tidak bisa melaut dikarenakan gelombang yang cukup tinggi. Diperkirakan akhir November atau awal Desember, biasanya ada gelombang besar. Namun semoga nantinya hal itu tidak terjadi,” katanya.

Untuk mendapatkan bantuan, lanjut Miftahul, sebelumnya nelayan bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Selanjutnya, dari pemerintah daerah nantinya akan mengusulkan pada pemerintah provinsi untuk pemberian bantuannya.

“Jadi paket bantuan sesuai dengan permintaan dari nelayan. Dan pemerintah daerah juga harus turut aktif memperhatikan nelayan yang ada di wilayahnya,” tambahnya.

Miftahul juga berharap. fenomena La Nina nantinya tidak begitu berat bagi nelayan, seperti tahun - tahun sebelumnya. “Pernah beberapa tahun lalu, nelayan tidak bisa melaut karena cuaca benar benar ekstrim, dan akhirnya mereka menginginkan bantuan seperti beras. Tapi Satu dua tahun ini, belum sampai ke penyaluran bantuan beras,” paparnya.

Saat cuaca kurang bersahabat, biasanya harga ikan juga mulai tinggi. Hal itu terkadang membuat ada beberapa nelayan yang “mencuri waktu” untuk menangkap ikan di laut. “Karena ketika mereka mendapatkan tangkapan banyak, dijual hasil tangkapan itu ketika juga harga tinggi.

Jadi menambah pendapatan mereka,” ujarnya.

Untuk saat ini, Miftahul mengatakan, cuaca masih tidak terlalu membahayakan dan nelayan masih melaut.

“Jadi saat ini juga masih belum ada masalah, semuanya berjalan dengan normal,” katanya yang kembali berharap cuaca saat La Nina nantinya tidak terlalu ekstrim bagi nelayan. [geh, rac]

Sekjen DPR RI Serahkan Draft UU Cipta Kerja ke Istana l

Sambungan hal 1

selambat-lambatnya 7 hari menyerahkan UU kepada Presiden, sejak tanggal persetujuan.

Setelah draft final dikirim ke Presiden, maka publik dapat mengakses draft UU Ciptaker tersebut. Lalu dipersilakan pihak-pihak yang berkeberatan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja, untuk melakukan pengujian (yudicial review) UU Ciptaker, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi teman teman dan masyarakat yang masih pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja ini, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi. Yakni melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi,” jelas Waketum Golkar Azis Syamsuddin.

Dia menyadari, bahwa, sejak RUU Ciptaker disetujui DPR RI, banyak muncul perbedaan pandangan di masyarakat. Oleh karenanya, DPR akan sangat menghargai, bila perbedaan tersebut diuji konstitusionalitas nya melalui MK “Saya meminta maaf, jika ada yang kurang sependapat dengan pengesahan UU Cipta Kerja ini. Namun, saya harap, seluruh pihak percaya, bahwa DPR RI berkomitmen untuk memajukan bangsa,” tandas Azis.

Dia berharap, di DPR RI tidak ada conflict of interest, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan dalam hal ini Baleg, tidak memanfaatkan kondisi- kondisi tertentu, untuk hal tertentu.

Yang menguntungkan para pihak tertentu. Semua itu, tidak akan ada, tegas Azis Syamsuddin. [ira]

Beri Kursi Roda dan Bangun Pendidikan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak NU l

Sambungan hal 1

kota. Pada kesempatan itu, diketahui bahwa Murti’ah menjalani terapi di Sumber Kerang, Kecamatan Gending selama dua kali dalam sebulan.

Habib Hadi pun meminta Camat Abas dan Lurah Endah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan apakah bisa meminjam ambulans di kelurahan untuk mengantar warga yg benar-benar membutuhkan seperti ini. Sebab terapi tidak bisa naik motor harus menggunakan mobil.

“Coba dikoordinasikan, bisa atau tidak. Ini hanya mengantar warga terapi atau berobat, kalau ada emergency bisa menggunakan armada ambulans yang lain. Sudah sepuh keluarga pasti kerepotan. Insyaallah bisa,” tutur Habib Hadi.

Murti’ah yang kelahiran Lumajang itu sudah mendapatkan fasilitas kesehatan dan bantuan dari pemerintah (Covid-19) seperti sembako. Namun karena namanya masuk dalam penerima bantuan langsung tunai Rp 600 ribu maka hak mendapat sembako dari pemkot dicabut.

Usai berkunjung ke Murti’ah, Habib

Hadi menuju ke rumah Sri Anjayati warga Jalan Panglima Sudirman, yang masih di wilayah Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan. Masih ingat Sri Anjayati? Seorang nenek yang menderita mata katarak dan harus menjalani operasi. Nenek Sri akhirnya diuruskan kartu BPJS dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Habib Hadi.

“Alhamdulillah, operasinya berhasil Pak Wali Kota, saya bisa melihat lagi. Kata dokternya hasil operasinya bagus sambil tangannya jempol begini,” kisah Nenek Sri ke Habib Hadi tentang proses operasi yang ia jalani beberapa waktu lalu.

Kini, Nenek Sri yang hidup bersama anak semata wayangnya Agung itu sudah bisa melihat. Setiap hari ia harus menggunakan kaca mata dan obat tetes mata serta kontrol ke poli mata di waktu tertentu.

Untuk mendapatkan uang, setiap harinya Nenek Sri berjualan pakaian keliling bersama anaknya. Ia pun baru saja mendapatkan program Banpres produktif dari pemerintah sebagai modal usaha. “Alhamdulillah sudah sembuh, matanya bisa melihat lagi dan bisa beraktivitas. Selalu jaga kondisinya ya, ikuti aturan dari dokter, kaca mata dipakai terus,”

tutur Wali Kota Habib Hadi.

Kepada Ketua RT setempat Habib Hadi meminta diinformasikan rumah masyarakat yang tidak layak huni agar segera dibantu oleh pemkot. Semisal tanah masih milik PT KAI ia akan mengupayakan memberikan bantuan rehab.

Selanjutnya Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin bersilaturahmi dengan anak yatim piatu di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yatim piatu dan terlantar Nahdlatul Ulama (NU) Kota Probolinggo. Sebanyak 98 anak bersama pengurus LKSA NU dan Baznas hadir di halaman Panti Asuhan NU yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan.

Dalam laporannya, Ketua Pengurus LKSA NU Moch Maskur menyatakan ada 98 anak di bawah asuhan panti NU, 46 di dalam dan 52 di luar panti. Ia berkomitmen mewujudkan masa depan yang bermanfaat untuk anak-anak tersebut.

“Kami perhatikan sepenuhnya, 50 persen biaya pendidikan dipenuhi lembaga (LKSA NU). Selain itu dana dari donatur mencapai Rp 1,6 Miliar, rencananya akan

kami bangun lembaga pendidikan bisa ambil dari dana itu. Keberadaan asrama juga jadi pemikiran kami,” terang Maskur.

Sementara itu, Wali Kota Habib Hadi memberikan motivasi kepada anak-anak yang menjadi harapan bangsa untuk tidak berkecil hati dan tetaplah menjadi kebangaan orangtua serta negara. Mantan anggota DPR RI ini memastikan Pemkot Probolinggo akan konsisten pada lembaga pendidikan yang bermutu. “Karena kami berkomitmen tidak ada pembedaan anak yatim piatu dan terlantar ini. Dengan adanya wadah ini kami beri perhatian tanpa ada perbedaan,” tegas Habib Hadi.

Pemkot Probolinggo mengajak LKSA NU untuk berinovasi mengambil langkah tepat membantu dunia pendidikan. Menurut Habib Hadi, zaman sekarang ini teknologi menjadi kunci tapi bila anak didik tidak ada bekal agama justru membahayakan.

Wali Kota Habib Hadi juga meminta pengurus NU istiqomah dengan ikhlas melakukan yang terbaik. Ia menunggu terobosan pengurus tidak sekadar rutinitas.

Inovasi dibutuhkan agar anak-anak menjadi anak bermanfaat dan punya prestasi. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Stafsus Menaker Sebut UU Cipta KerjaTetap Akomodasi Kepentingan Buruh Jakarta, (ANTARA) - Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari mengatakan UU Cipta Kerja tetap meng­ akomodasi kepentingan buruh dan mengadopsi berbagai hal yang baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu mengakomodasi perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap re­ levan,” kata Dita di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan regulasi tersebut berupaya untuk menjamin buruh-buruh masih menerima hak-haknya ketika melaksanakan kewajibannya, seperti pesang­ on PHK, status kontrak, cuti, alih daya, hingga pengupahan.

Selain itu, tambah dia, Omnibus Law ini juga mampu menjawab berbagai isu terkait klaster ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan terkini, mengingat UU sebelumnya sudah berumur hampir 17 tahun.

Salah satunya terkait pesangon bagi karyawan PHK yang saat ini masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, meski mengalami revisi ke bawah, dari sebelumnya 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji.

“Indonesia ini angka pesangon-

nya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini tidak berimbang dengan tingkat produktivitas kita.

Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak ada yang mau menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan,” ujar Dita.

Ia menambahkan UU Cipta Kerja ini juga memberikan inovasi yang lebih relevan bagi buruh yang terkena PHK yaitu memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan angka yang tidak memberatkan pengusaha.

“Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dita.

Terkait isu soal kontrak, Dita menjelaskan bahwa syarat-syarat mengenai pekerja kontrak masih mengadopsi aturan di UU Ketenagakerjaan terutama di pasal 56 dan

LINTAS NUSANTARA Kemenkeu Apresiasi Tujuh Pemda Babel Raih Opini WTP info di grafis

Pangkalpinang, (ANTARA) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengapresiasi tujuh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali meraih pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil laporan keuangan pemda 2019.

“Kami mengapresiasi pemprov, kabupaten/kota yang berhasil mendapatkan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun lalu,” kata Kepala Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel, Fahma Sari Fatma saat penyerahan penghargaan di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan tujuh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Babel yang meraih opini WTP yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, Pemkab Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Sementara itu, Pemkab Belitung hanya mendapatkan opini WDP. Menurut dia opini BPK atas LKPD di atas merupakan gambar­ an sejauh mana kewajaran informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Semakin baik kualitas opini audit berarti semakin baik pengelolaan keuangan pada sebuah instansi,” ujarnya.

Ia menyatakan meskipun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir, karena sesunggunya laporan pertanggungjawaban tersebut penting untuk melakukan perencanaan selanjutnya demi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, profesional, pruden, dan akuntabel di Bumi Serumpun Sebalai itu.

“Kami sebagai perwakilan Kementerian Keuangan siap hadir dan membantu membantu pemerintah daerah yang belum berhasil meraih WTP ini,” katanya. [*]

59, yang juga disesuaikan dengan perkembangan terkini.

“Kenapa batas maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan Pemerintah, nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubung­ an kerja di tiap sektor kan bisa berbeda-beda,” ujarnya.

Dita juga melakukan klarifikasi terkait misinformasi soal cuti, terutama bagi para buruh perempuan, karena UU Cipta Kerja tetap mengatur pemberian cuti hamil dan cuti haid.

“Tidak ada penghilangan cuti hamil dan haid. Menteri (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan, separuh pekerja kita ini perempuan. Semua tetap ada dan dibayarkan upahnya,” kata Dita.

Untuk syarat PHK, Dita memastikan ada empat tahap yang harus dilalui apabila keputusan tersebut benar-benar dilakukan, sehingga pengusaha maupun buruh bisa mendapatkan solusi yang terbaik.

“Pengusaha harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika

tidak sepakat, pemerintah ha­ rus mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum,” ujarnya.

Dita juga mengatakan tiaptiap daerah juga masih bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai penghitungan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, meski tidak diwajibkan.

“Kalau UMP-nya dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, kalau mayoritas pekerjanya di UMKM, harus disesuaikan. Makanya pilihan katanya dapat, bukan wajib,” kata Dita.

Secara keseluruhan, Dita meng­ atakan pemerintah akan mengakomodasi beberapa hal yang belum detail dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan serikat pekerja.

“Setidaknya ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas.

Tentang pengaturan ketenagakerjaan yang isinya soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan,” katanya. [*]

Jakarta, (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan bantuan sosial (bansos) beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanah Air laik untuk dikonsumsi karena berkualitas medium.

“Beras yang disalurkan laik dikonsumsi, ini yang sangat penting,” kata Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar dalam kegiatan Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di Jakarta, Rabu.

Bansos beras bagi 10 juta KPM tersebut telah mulai disalurkan kepada masyarakat sejak 21 September 2020 dan hingga saat ini telah terealisasi sekitar 67 persen.

Masing-masing KPM berhak menerima 15 kilogram beras dengan kualitas medium setiap bulannya.

Namun, khusus penyaluran September dan Oktober dilakukan dua bulan sekaligus sehingga penerima mendapatkan 30 kilogram beras. Sisanya 15 kilogram lagi disalurkan pada November 2020,” kata Dadang.

Dalam prosesnya, Kemensos mengakui masih terdapat sejumlah hambatan untuk penyaluran bansos beras di antaranya kondisi geografis, kelangkaan BBM, faktor

ANTARA

Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana (paling kiri) memberikan keterangan terkait evaluasi bansos beras di Jakarta, Rabu.

pandemi Covid-19, informasi beras plastik hingga birokrasi di sejumlah daerah.

Melihat beragam permasalahan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemensos segera melakukan sejumlah tindakan salah satunya terkait adanya informasi beras plastik di suatu wilayah. “Kita langsung koordinasi dengan Kejaksaan Agung

rujukan berdasarkan SK gubernur.

Dengan bertambahnya jumlah RS rujukan ini maka kapasitas RS yang punya ruang isolasi meningkat,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujuk­an Kementerian Kesehatan dr Rita Rogayah Sp.P (K), M.A.R.S. Saat ini, kata dia, ruang isolasi terus bertambah sejak dari Maret sampai Oktober. Dari RS rujukan Covid-19 terdapat 35 ribu tempat tidur sementara dari RS rujukan berdasarkan SK gubernur terdapat 51.222 tempat tidur isolasi.

“Jadi kami lihat saat ini terutama

yang jadi fokus perhatian adalah Jakarta. Jakarta saat ini sudah punya sekitar 5 ribu tempat tidur dengan penambahan itu terlihat dari satu bulan ini yang tadinya punya 4 ribu saat ini punya 6 ribu tempat tidur,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa Jakarta adalah salah satu dari 11 provinsi prioritas penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Ke-11 provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Papua, Banten, dan Aceh. [*]

dr Rita Rogayah, Sp.P (K), M.A.R.S.

sekilas jawa timur

PMI Jember Bagikan Masker kepada Nelayan Puger Jember, Jawa Timur, (ANTARA) - Relawan Palang Merah Indonesia Jember membagikan masker kepada para nelayan dan para pedagang ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

“Sebanyak 20 relawan dikerahkan untuk membagikan masker sambil memberikan sosialisasi akan pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” kata Kepala Klinik Pratama PMI Jember Ayu Anggraheni di TPI Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Pantauan di TPI Puger, lanjut dia, hampir ma­ yoritas nelayan sudah menggunakan masker saat beraktivitas, namun ada beberapa nelayan

Jakarta, 14/10 (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja secara transparan ke daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rilisnya di Jakarta, Rabu, menjelaskan hal tersebut ketika bersama Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan sejumlah menteri lainnya tentang spirit dan substansi dari Undang Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap,” kata Mendagri Tito.

Kemudian lanjut Tito juga dapat mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demonstrasi saja.

“Tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law. Mendagri juga menyarankan agar materi yang berasal dari lebih dari 70

Mendagri Tito Karnavian undang-undang yang digabung menjadi UU Cipta Kerja itu dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ada di masing-masing daerah sehingga menghindari penggunaan waktu yang tidak efektif.

Oleh sebab itu, Mendagri akan memberikan soft copy untuk di­ sebarkan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan forkopimda, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dan pendalaman di daerah masing-masing.[*]

Kemensos Pastikan Bansos Beras Laik Konsumsi

Ruang Isolasi di RS Rujukan Seluruh Indonesia Masih Memadai Jakarta, (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa ketersediaan ruang isolasi di seluruh rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di berbagai provinsi Indonesia masih memadai untuk merawat pasien Covid-19.

Berdasarkan keterangan pers Kementerian Kesehatan yang dikutip di Jakarta, Rabu, disebutkan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 903 rumah sakit rujukan Covid-19 seiring terus bertambahnya kapasitas ruang isolasi.

“Saat ini kita mempunyai 132 RS rujukan Kemenkes dan 771 RS

Mendagri Dukung Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Daerah

melakukan aktifitas tidak membawa masker.

Sementara Ketua PMI Jember E.A Zaenal Marzuki mengatakan pihaknya mengajak masyarakat di pesisir selatan Jember untuk lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

“Masyarakat diharapkan hidup disiplin serta mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan penyeantara PMI Jember mensosialisasikan perilaku hidup bersih baran virus corona dengan dan menggunakan masker untuk mencegah penyeba- membiasakan hidup sehat ran virus corona di TPI Puger, Kabupaten Jember, Jawa dengan selalu mencuci Timur, Rabu (14/10). tangan dan menggunakan dan pedagang yang mem- sehatan akan terlindungi masker,” katanya. bawa masker tetapi tidak dengan menggunakan Para relawan berjalan digunakan. masker,” tuturnya. kaki mengelilingi area “Kami juga minta toDalam kegiatan pro- tempat pelelangan ikan long para nelayan dan mosi kesehatan tersebut, yang dipenuhi oleh rapedagang ikan di TPI lanjut dia, relawan juga tusan pedagang ikan dan menggunakan mask- membagikan masker ke- nelayan sambil melakuernya, jangan hanya dika- pada nelayan dan pe­ kan sosialisasi agar kelungkan saja karena ke­ dagang ikan yang saat sadaran masyarakat men-

ingkat untuk menerapkan perilaku hidup sehat.

Selain membagikan masker dan sosialisasi perilaku hidup sehat, PMI Jember juga melakukan penyemprotan disinfektan di TPI Puger dengan menggunakan armada truk yang membawa 1.100 liter cairan disinfektan.

“Proses penyemprotan disinfektan dilakukan sukarelawan pada siang hari ketika kondisi tempat pelelangan ikan di Puger sepi dari aktivitas pedagang dan nelayan,” ujarnya.

Jalan di seputar TPI Puger, tempat parkir kendaraan bermotor, kios pedagang ikan dan penampungan ikan segar disemprot disinfektan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. [*]

dan langsung menindaklanjutinya,” katanya.

Secara umum, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam penyaluran bansos beras agar tetap menjaga akuntabilitas. Pertama, target penyaluran harus selesai mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi 00 persen pada akhir Oktober 2020.

Karena itu, ia meminta pihak

Bulog dan transporter agar memaksimalkan waktu yang tersisa dalam percepatan penyaluran bansos beras terutama di daerah yang hingga kini realisasinya masih nol persen.

“Selanjutnya kami berharap Perum Bulog agar mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi bagi KPM,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan sejak pertama kali bansos beras diluncurkan, ini merupakan evaluasi pertama.

Ia menyebutkan dari rencana penyaluran 450 ribu ton beras, sebanyak 300 ribu ton telah tersalurkan kepada KPM PKH per 14 Oktober 2020 atau mendekati 70 persen. “Insha Allah akhir bulan ini sesuai jadwal bisa terpenuhi,” kata Triyana.

Dalam proses penyalurannya, Triyana mengakui memang masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran bansos beras salah satunya terkait pembatasan masuk ke daerah zona merah Covid-19 seperti di Maluku yang menyebabkan transporter tidak boleh masuk untuk menyalurkan bansos beras. Kemudian ada pula daerah yang menunggu peluncuran secara resmi sehingga penyaluran bansos tertunda. [*]

info grafis