Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006
HARIAN
harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa
IKLAN/ LANGGANAN
Surat Kabar Harian Bhirawa
031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
www.harianbhirawa.co.id
Mata Rakyat Mitra Birokrat
Selasa Wage, 15 SEPTEMBER 2020
Sanksi Denda Prokes Dilakukan Bertahap Lamongan Gelar Sidang di Tempat
Pemprov, Bhirawa Pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim nomor 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 resmi telah dimulai kemarin, Senin (14/9). Kendati demikian, sejumlah operasi yang dilakukan tidak otomatis memberlakukan sanksi denda kepada warga yang melanggar.
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menuturkan, sejak hari pertama penerapan Pergub 53 ini pohaknya terus berkordinasi dengan Polda Jatim. Salah satunya terkait tahapan sosialisasi dan simulasi operasi penegakan protokol kesehatan (Prokes). “Kita masih sosialisasi. Tapi secara serentak sudah bergerak dengan sanksi administratif atau hukuman bersih-bersih dan sebagainya,” tutur Sekdaprov Heru, Senin (14/9). Heru mengatakan, penerapan sanksi dilakukan secara bertahap. Di beberapa daerah seperti Sidoarjo dan Kabupaten Malang, sejak hari pertama telah menerapkan sanksi denda. “Sidoarjo sudah langsung ada denda sebesar Rp 150 ribu. Besok (Hari ini) kita masih akan evaluasi lagi dengan Pak Kapolda untuk mengetahui berapa banyak jumlah pelanggar,” ujar mantan Bupati Tulungagung tersebut. Sementara itu Kepala Satpol PP Jatim Budi Santosa menambahkan, pelaksanaan penegakan ke halaman 11 Alimun Hakim/Bhirawa
Bupati Lamongan Fadeli,Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono dan Kapolres Lamongan AKBP Harun beserta unsur Forpimda lainya saat menggelar operasi pelanggar protokol kesehatan. Warga yang tidak memakai masker langsung disidang di tempat.
Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Sidoarjo-Bhirawa Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp250 juta karena dinilai terbukti menerima suap dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kabupaten Sidoarjo, Jatim, sebesar Rp600 juta. “Menuntut supaya hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa Saiful Ilah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suhermanto di pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (14/9). Saiful dinilai terbukti melakukan dakwaan kedua yaitu pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam
Gubernur Serahkan Bantuan Ventilator dan 8.000 Masker
Pamekasan, Bhirawa Pemprov Jatim terus melakukan berbagai dukungan dan upaya untuk memaksimalkan pelayanan penanganan Covid-19 di rumah sakit, kali ini yang dikunjungi adalah Pulau Madura.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan masing-masing dua ventilator kepada tiga Rumah Sakit Rujukan di Madura yakni RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, RSUD Kabupaten Sampang, dan RSUD dr. H.
Moh. Anwar Sumenep, di Kantor Bakorwil Pamekasan, Senin (14/9). RSUD Kabupaten Pamekasan tidak mendapatkan bantuan ventilator dikarenakan ke halaman 11
syamsuddin/bhirawa
Selain menyerahkan bantuan ventilator untul rumah sakit di Madura, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa juga menyerahkan BLT DD.
ke halaman 11
MITRA
Tulus Bangun Sidoarjo MULAI awal pekan ini hingga setidaknya hingga empat bulan ke depan, harihari Subandi, mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo akan lebih berbeda dibanding biasanya. Maklum, pria 48 tahun ini bakal mengikuti tahapantahapan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020 sebagai Calon Wakil Bupati Sidoarjo yang diusung Partai Kebangkitan
bangsa (PKB) berpasangan dengan Calon Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Sentil
ke halaman 11
Langgar Prokes, Denda Rp150 Ribu Atau Kurungan Tiga Hari - Tinggal pilih yang mana
Pemprov, Bhirawa Tren angka kesembuhan pasien Covid-19 di Jatim terus menunjukkan pergerakan positif. Berdasarkan laporan Alvara Analytic, di pekan ke-2 September (7-13 September) Jatim masuk dalam kategori resiko terendah nomor 1 di Indonesia. Padahal sebelumnya, di Bulan Juli, Jatim pernah masuk ke urutan 28, artinya beresiko tinggi. Penilaian Alvara ini dilakukan secara mingguan menggunakan Principle Component Analysis (PCA) berdasarkan 5 indikator epidemiologis yaitu jumlah pasien positif kumulatif, rata-rata laju kasus baru positif 7 hari terahir, prosentase kasus positif aktif kumulatif, rasio pasien sembuh serta rasio pasien meninggal. “Angka ini bukan sekedar bilangan, tapi menjadi bukti hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 di Jatim. Utamanya tenaga medis yang berada di garis terdepan, TNI, POLRI, pengusahan akademisi, media, relawan dan tentu masyarakat,” ungkap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (14/9). ke ke halaman halaman11 11
Dirut Bantah Ada Kebakaran
Subandi
- Masih ada kesempatan membela diri
- Ingat, dendanya lebih mahal dari harga masker
Gubernur Ingatkan Jangan Lengah
RSUD dr Soetomo Keluarkan Asap Tebal
Saiful Ilah dituntut 4 Tahun
Sanksi Denda Prokes Dilakukan Bertahap
Risiko Terendah Covid-19
Surabaya, Bhirawa Ruang basement di Gedung Oncology RSUD dr Soetomo, Surabaya, mengeluarkan asap tebal, Senin (14/9) kemarin. Sejumlah pasien dan pegawai rumah sakit milik Pemprov Jatim ini
pun harus dievakuasi. Pantauan di lokasi, belasan mobil pemadam kebakaran Kota Surabaya dikerahkan. Menurut prosedur evakuasi, pasien dan pegawai yang masih ada dilokasi sempat dievakuasi ke tempat terbuka. Direktur Utama RSUD dr
Soetomo, dr Joni Wahyuhadi membantah bahwa gedung basement di Gedung Oncology RSUD dr Soetomo. “Gedung tidak terbakar,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (14/9). Menurut dr Joni, titik ke halaman 11
Trie Diana/bhirawa
Petugas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya saat memadamkan api yang lingkungan RSUD dr Soetomo.
Menyaksikan Sumpah Alquran Warga Desa Gebangan, Situbondo
Ngatimin Dituduh Punya Ilmu Santet Gara-gara Kelakar di Lahan Semangkanya Ribuan warga tumplek blek di halaman Masjid Miftahul Jannah Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Kamis (10/9) malam. Tumpahan warga itu tak bisa dibendung karena akan ada prosesi sumpah kepada salah satu warga setempat bernama Ngatimin yang dituduh memiliki ilmu santet. Upaya ini terpaksa ditempuh Ngatimin tak lain untuk membersihkan namanya dari tudingan warga yang disangka memiliki ilmu santet. Seperti apa kisahnya ? Sawawi, Kabupaten Situbondo
Malam itu, sudah berkumpul jajaran Forpimka (Forum Pimpinan Kecamatan) Kapongan. Mulai Kapolsek, Danramil, Camat dan sederet tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda Desa Gebangan. Para pejabat
yang ada di tingkat Kecamatan Kapongan itu ikut hadir untuk memastikan jalannya sumpah berlangsung dengan aman dan lancar. “Alhamdulillah, pelaksanaan sumpah Alquran untuk Ngatimin yang dituding memiliki ilmu santet berjalan aman dan kondusif,” kata Kapolsek Kapon-
gan, AKP Pramana. Pramana bercerita, awalnya Ngatimin tidak terima dirinya dituding memiliki ilmu santet. Agar tudingan itu tidak benar, lelaki yang sudah berusia paroh baya itu meminta untuk dilaksanakan sumpah Alquran di depan warga. Ngatimin merasa tak terima dituding memiliki ilmu tenung atau yang lebih dikenal dengan santet oleh salah satu warga desa setempat. “Ya dia (Ngatimin, red) meminta menjalani sumpah Alquran di depan ribuan warga,” jelasnya. Pramana memastikan, proses sumpah Alquran tidak semba ke halaman 11
sawawi/bhirawa
Ngatimin menjalani sumpah dibawah kitab suci Alquran dengan disaksikan tokoh agama, tokoh masyarakat serta kades setempat.
EKSEKUTIF Langgar Prokes, Denda Rp150 Ribu Atau Kurungan Tiga Hari Selasa Wage, 15 September 2020
Halaman 2
Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Sanksi tegas telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes) pencegahan penyebaran Covid-19. Denda Rp150 ribu atau kurungan penjara selama 3 hari, dikenakan bagi yang kedapatan tidak memakai masker. Seperti penindakan yang dilakukan kepada para pengendara di depan Pos Polisi Waru Sidoarjo, pada Senin (14/9), yakni sebuah operasi gabungan penertiban penggunaan masker yang oleh dilakukan Pemkab Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo. Hadir dalam kegiatan tersebut, Plh. Bupati Sidoarjo Drs. Achmad Zaini MM, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Mohammad Iswan Nusi, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Mohammad Muchlis serta Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono. Mereka melihat langsung jalannya operasi yustisi penertiban penggunaan masker tersebut. Baik pengendara motor maupun mobil tidak luput dari pantauan petugas. Petugas dari Kepolisian maupun Satpol PP Sidoarjo akan menghentikan pengendara yang tidak memakai masker. Pelanggar masker dilakukan sidang di tempat. Hakim Achmad Peten Sili dari Pen-
gadilan Negeri Sidoarjo akan memberikan pilihan sanksi kepada mereka. Yakni denda Rp 150 ribu atau subsider 3 hari kurungan penjara. Plh. Bupati Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan operasi masker yang dilakukan kali ini menindaklanjuti Perda Provinsi Jawa Timur nomer 2 tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam Perda tersebut terdapat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Maksimal denda Rp500 ribu bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah. Dihari pertama penindakannya ini, Pemkab Sidoarjo memberikan diskresi pembayaran denda sanksi sebesar Rp150 ribu subsider 3 hari kurungan penjara. “Saya berharap sanksi seperti ini akan memberikan efek jera kepada masyarat untuk mematuhi protokol kesehatan. Operasi penindakan sep-
KILAS BIROKRASI
Tampak dalam foto Walikota sedang menerima penghargaan dari Top BUMN Awards.
Program Pusyar BPRS Raih Top BUMD Award 2020 Pemkot Mojokerto, Bhirawa Pemerintah Kota Mojokerto, kali ini kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tahun 2020. Program pembiayaan usaha syariah (Pusyar) dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, meraih Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Award 2020. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Operasional BPRS Kota Mojokerto Reni Triana kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dengan didampingi Kepala Bagian Perekonomian Ani Wijaya, di Rumah Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Senin (14/9) pagi. Program Pusyar milik BPRS Kota Mojokerto, masuk dalam kategori level 3 pada Top BUMD Award 2020. Dimana kategori level 3, merupakan BUMD yang dinilai memiliki pencapaian kinerja yang baik, kepemimpinan dan management baik sekaligus memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di daerah. “Alhamdulillah, Kota Mojokerto kembali meraih prestasi yang membanggakan di tahun ini melalui BUMD. Program Pusyar milik BPRS, masuk pada kategori level 3 pada Top BUMD Award 2020. Ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan, di tengah kondisi pandemi Covid-19,” kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota. Lebih lanjut Ita menambahkan, penghargaan yang diterima BPRS dinilai bagus karena memiliki sinergitas dengan pemerintah daerah khususnya membantu perkreditan bagi pelaku masyarakat ekonomi kecil tanpa bunga, tanpa biaya. Serta mampu memberikan laporan keuangan syariah yang cukup baik. Untuk itu Kedepannya, Pemerintah Kota Mojokerto melalui seluruh BUMD yang dimiliki akan berupaya untuk menyinergikan program-program pemerintah daerah agar memberikan kemanfaatan secara langsung bagi masyarakat melalui sektor ekonomi, pariwisata dan sektor-sektor lainnya. “Tahun depan, kami akan memiliki BUMD baru. Semoga, melalui BUMD-BUMD ini dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) demi mengembangkan Kota Mojokerto yang berdaya saing. Karena, potensi PAD yang dihasilkan dari BUMD cukup besar yang nantinya dapat dikelola secara profesional demi mensejahterakan masyarakat,” jelasnya. Pantauan di lapangan Top BUMD Awards 2020 merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD terbaik di seluruh Indonesia, atas Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) yang telah dilakukan dalam bidang kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Ada 339 BPRS se-Indonesia yang bersaing dalam Top BUMD Award 2020. Penghargaan ini, diselenggarakan oleh majalah Top Business (PT Madani Solusi Internasional) yang bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa lembaga, asosiasi dan konsultan bisnis. [min]
achmad suprayogi/bhirawa
Suasana proses persidangan bagi warga yang melanggar tidak memakai masker saat berkendara.
erti ini akan dilakukan setiap saat sampai kondisi Kabupaten Sidoarjo berada di zona hijau,” tegasnya. Kapolresta Sidoarjo Kombespol
Sumardji juga mengatakan operasi yustisi penertiban penggunaan masker akan dilakukan di tempattempat lain. Dibeberapa titik akan
dilakukan sidang di tempat bagi pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker. “Sanksi administratif berupa denda
maupun kurungan penjara diharapkan menjadi senjata terakhir untuk menyadarkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya. [ach]
Bupati Tulungagung Ubah Perbup Jadi Bersanksi Denda Pemkab Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, memastikan akan merubah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan yang di dalamnya tidak memuat sanksi denda bagi pelanggarnya. Kepastian perubahan perbup ini disampaikan Bupati Maryoto Birowo di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (14/9). “Ya tentu saja Perbup Nomor 5 Tahun 2020 akan dicabut,” ujarnya. Pencabutan perbup tersebut, lanjut dia, karena sudah terbit Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 53 Tahun 2020. Dimana dalam pergub tersebut termuat sanksi denda bagi
pelanggar protokol kesehatan. “Kami akan buat perbup yang merujuk pada pergub, karena apa, karena institusi yang lebih tinggi. Dan tentu saja pergub berlaku untuk seluruh Jatim,” sambungnya. Bupati Maryoto menandaskan akan sesegera mungkin merubah pergub dan membuat pergub yang merujuk pada Pergub Jatim Nomor 5 Tahun 2020. “Pembahasannya akan secepatnya, apalagi saat ini pergub sudah berlaku. Kami pun nanti akan melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu,” paparnya. Seperti diketahui, Bupati Maryoto Birowo secara resmi memberlakukan Perbup Nomor 5 Tahun 2020 pada Selasa (25/8) lalu. Perbup tersebut merupakan turunan dari Inpres
Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Perbup tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 itu tidak disebutkan sanksi berupa denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. Sementara itu di Pergub Nomor 53 Tahun 2020 disebutkan untuk sanksi denda administratif perorangan sebesar Rp 250 ribu. Sedang bagi pelaku usaha, untuk usaha mikro Rp 500 ribu, usaha kecil (Rp 1 juta), usaha menengah (Rp 5 juta) dan usaha besar (Rp 25 juta). [wed]
Maryoto Birowo
P-APBD Fokus Pada Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 DPRD Trenggalek, Bhirawa DPRD Kabupaten Trenggalek sepakat untuk Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2020, fokus melalukan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid secara keseluruhan di masa pandemi Covid-19. Bupati Trenggalek—Muchammad Nur Arifin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjawab atas apa yang menjadi pandangan umum fraksi - fraksi DPRD. Secara umum semua fraksi menerima dan menyepakati atas jawabannya, dan akan dibahas pada rapat selanjutnya.
“Secara umum kami telah menjawab dan semua fraksi sepakat untuk diterima, dan dibahas pada rapat rapat selanjutnya,” ungkapnya usai rapat paripurna DPRD Kabupten Trenggalek dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD tahun 2020 di Graha Paripurna gedung DPRD setempat. Senin (14/9). Lebih lanjut Gus Ipin sapaan akrab Bupati Trenggalek menjelaskan terkait apa yang menjadi fokus utama dalam pembahasan yaitu terkait pemulihan ekonomi dan penangan-
an covid secara keseluruhan. “Jadi fraksi -fraksi fokus ke sana, pada P- APBD dimaksimalkan. Karena ini masa akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selama 5 tahun yang kita susun karena harapannya bisa mengarah kepada pemulihan kondisi ekonomi di masa covid pencapaian dalam target RPJMD,” ujar Bupati. Di tempat yang sama Ketua DPRD Trengalek Samsul Anam memaparkan terkait rapat paripurna kali ini untuk menindaklanjuti jawaban Bupati terkait pandangan umum fraksifraksi yang telah disampaikan beber-
apa hari yang lalu. “Setelah mendapatkan jawaban kami dari masing -masing fraksi sudah menerima, tapi ada beberapa hal yang tidak begitu substansi selanjutnya dibahas di tingkat komisi-komisi maupun di Banggar (Badan Anggaran),” ungkapnya. Diterangkan Politisi PKB terkait beberapa hal yang tidak substansi diantaranya terkait pendapatan yang mana ada yang perlu dicermati, mengingat dalam targetnya mengenai penanganan Covid-19 di masa Pandemi bisa terlampaui di dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). [wek]
Wabup dan Forkopimda Tinjau Jalannya SKB CPNS di Kampung Pesilat Pemkab Madiun, Bhirawa Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto bersama Forkopimda Kabupaten Madiun tinjau jalannya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Madiundigelar di gedung Padepokan Kampung Pesilat, Mejayan, Senin (14/9). SKB CPNS yang diselenggarakan Badan Kepagawaian Negara (BKN) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Madiun berjalan dengan lancar dan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19. Setiap peserta yang mengikuti seleksi wajib memakai masker, face shield, sarung tangan, dan membawa surat keterangan rapid test. Apabila rapid test menunjukkan hasil reaktif, panitia menyiapkan ruangan tersendiri un-
sudarno/bhirawa
Tampak Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto bersama Forkopimda Kabupaten Madiun tinjau jalannya SKB CPNS Angkatan Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Madiun digelar di gedung Padepokan Kampung Pesilat, Mejayan, Senin (14/9).
tuk melaksanakan tes secara terpisah. Pelaksanaan SKB dimulai Jum’at lalu (11/9) sampai Senin (14/9) dengan 720 orang peserta.Guna mencegah
penyebaran COVID-19, setiap harinya peserta terbagi menjadi 3 sesi.Saat peninjauan, Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto mengucapkan rasa syukur
karena seleksi berjalan tanpa kendala. “Terimakasih kepada BKD yang telah menyiapkan lokasi yang bagus, nyaman, dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19,” kata Wabup Madiun. “Dalam hal ini diharapkan peserta seleksi tidak terpengaruh dengan berita hoax dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk membantu pemerintah dalam pencegahan virus corona,” seraya menambahkan. “Dengan pelaksanaan SKB Computer Assisted Test (CAT), saya harap dapat mencetak ASN yang berkompeten dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nantinya mereka sanggup melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dapat mengabdi untuk Kabupaten Madiun dan Bangsa Indonesia,” tegas Wabup Madiun, Hari Wuryanto.[dar]
Wali Kota Harap Banyak Kelurahan Adaptasi Program Kampung Iklim Pemkot Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi memimpin rapat koordinasi persiapan verifikasi program kampung iklim (ProKlim) tingkat nasional yang akan digelar pada 17 September mendatang.
sudarno/bhirawa
Wali Kota Madiun, Maidi dan Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi, Senin (14/9) memimpin rapat koordinasi persiapan verifikasi program kampung iklim (ProKlim) tingkat nasional yang akan digelar pada 17 September mendatang.
Rencananya, dua kelurahan yang ada di Kota Madiun ini,akan mendapat penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yakni, Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Banjarejo. Wali Kota Madiun, Maidi mengapresiasi capaian baik yang diterima oleh dua kelurahan tersebut. Bahkan, Kelurahan Rejomulyo mampu meraih nilai 92 poin, melampaui tar-
get yang diharapkan. Namun, Wali Kota mengatakan capaian baik itu akan lebih baik jika tak hanya dua kelurahan saja yang mendapatkannya. Tetapi seluruh kelurahan di Kota Madiun juga harus ikut serta menjadi kampung iklim. “ProKlim ini bagus. Program yang masyarakat dan pemangku kepentingan lain bisa saling bersinergi untuk menanggulangi dan beradaptasi
terhadap dampak perubahan iklim di lingkungan sekitar. Harus dicontoh kelurahan lain,” kata Wali Kota Madiun, Maidi saat memimpin Rapor Proklim, Senin (14/9). Wali Kota Madiun juga mengimbau kepada OPD terkait agar terus gencar mensosialisasikan adanya ProKlim ini ke seluruh kelurahan-kelurahan.Tujuannya agar masyarakat lebih paham dengan adanya program dari pusat ini. Seperti diketahui, ProKlim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain,
untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi. Di samping itu, program ini juga memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. “Karena itu, saya berharap kedepan program ini semakin dikembangkan di seluruh kelurahan. Saya mau kita bergerak semua untuk bersama mengatasi permasalahan iklim ini,”tegas Wali Kota Madiun, Maidi. [dar]
Selasa Wage, 15 September 2020
PILKADA SERENTAK
Halaman 3
KPU Temukan Dokumen Dua Bapaslon Belum Lengkap Blitar, Bhirawa Pasca dilakukannya verifikasi dokumen pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Blitar menemukan adanya dokumen yang belum lengkap keabsahannya semua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang telah mendaftar.
Hadi Santoso
Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020 di KPU Kabupaten Blitar hanya ada dua pasangan calon saja, yakni Pasangan Rijanto-Marhaenis Urip Widodo yang diusung enam partai politik yakni PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, Gerindra dan PPP den-
gan slogan Rido Apik yang telah mendaftar di hari pertama pendaftaran, Jumat (4/9) kemarin dan Pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso yang diusung PKB, PAN dan PKS yang telah mendaftar Sabtu (5/9) kemarin. Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso mengatakan usai dilakukan verifikasi ada sejumlah syarat admin-
istrasi kedua Bapaslon yang perlu dilakukan perbaikan. Bahkan pihaknya juga telah menyampaikan hasil verifikasi administrasi syarat calon kepada masing-masing Bapaslon Pilbup Blitar 2020. "Dari hasil verifikasi administrasi, langsung kami sampaikan kepada masing-masing Bapaslon yang diwakili oleh penghubung atau Liaison Officer untuk segera diperbaiki," kata Hadi Santoso. Lanjut Hadi Santoso, menurutnya ada syarat administrasi yang perlu diperbaiki dari dua bapaslon yang sudah mendaftar, yakni kedua pasangan Rijanto - Marhaenis
dan Rini - H R Santoso masih ada kekurangan dokumen berupa keabsahan dokumen. "Terkait kelengkapan dokumen sudah dilakukan ketika penerimaan pendaftaran. Hanya saja masih ada yang belum lengkap," ujarnya. Bahkan Hadi juga enggan menegaskan untuk memberikan keterangan lebih detail terkait kekurangan syarat yang dimaksud. Namun pihaknya dengan tegas meminta masing-masing Bapaslon untuk melakukan perbaikan sampai batas waktu perbaikan yang berakhir sampai tanggal 16 September 2020 pukul 16.00 WIB
mendatang. "Sehingga mulai saat ini bapaslon bisa mengirimkan data perbaikannya," jelasnya. Tambah Hadi, untuk hasil tes pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kedua Bapaslon beberapa waktu lalu di RSUD Saiful Anwar Malang sudah dinyatakan lolos dan memenuhi syarat. "Selanjutnya setelah semua tahapan selesai dan memenuhi syarat, akan segera dilakukan tahapan berikutnya dengan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada Pilkada 2020," pungkasnya. [htn]
KILAS DEWAN
Pedagang Hi Tech Mall Keluhkan Fasilitas Gedung Minim DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B mengundang pedagang ITE dan UMKM Hi Tech Mall untuk menggelar hearing di lantai 3 Ruang Paripurna DPRD Kota Surabaya Senin (14/09/2020) pukul 12.00 siang. Hearing terpaksa ditunda dikarenakan terjadi ada kesalahpahaman antara Komisi B dengan pedagang yang sudah lama terlanjur menunggu di lantai 3 DPRD Kota Surabaya tersebut. "Ya ada penundaan karena ada mis jadwal atau lokasi sehingga terjadi kesalahpahaman saya rasa itu tidak masalah," ujar Rudi Abdullah Ketua Paguyuban Pedagang IT dan UMKM Hi Tech Mall Rudi, saat ditemui wartawan. Menurutnya yang terpenting pihaknya sudah menyampaikan aspirasi seluruh pedagang THR Mall kepada Wakil Ketua Komisi B, Anas. "Mulai 1 april 2019 sampai sekarang kondisi perdagangan di dalam THR Mall minim fasilitas," kata Rudi. Terkait fasilitas, pria berambut panjang ini menjelaskan, ia pun sudah menyampaikan kepada Pemkot Surabaya bahkan jauh sebelumnya sudah disampaikan kepada DPRD Surabaya. "Pemkot mencari pihak ketiga, tetapi dari pihak DPRD Surabaya tidak perlu harus mencari pihak ketiga untuk mengelola (THR Mall)," terang Rudi. Pemkot Surabaya menurut ia, bisa mengelola THR Mall karena gedungnya, tanah dan pedagang sudah milik Pemerintah Kota Surabaya dan Pemkot dinilai bisa mengelola sendiri bahkan sudah ditunggu lama. [dre] sawawi/bhirawa
Dua bapaslon pilkada pasangan Karunia dan Mulya Abadi saat menerima dokumen kesehatan yang di berikan oleh KPU Situbondo.
Bapaslon Pilkada Situbondo Lolos Tes Kesehatan andre/bhirawa
Para Pedagang Hi Tech Mall ketika usai melakukan pertemuan di ruang komisi B DPRD Surabaya.
Petahana TEGAS Siap Jemput Kemenangan di Pilwali Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Pasangan petahana bakal pasangan calon (bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno PrasetyoMoch Hasjim Asjari (TEGAS) menerima berkas hasil tes kesehatan dari KPU Kota Pasuruan. Hasilnya, semuanya dinyatakan sehat, tidak ada kendala apapun. Tentu saja, hasil tersebut menjadi bekal baik untuk pasangan TEGAS dalam pertarungan Pilwali Kota Pasuruan. "Kita siap menunggu tahapan selanjutnya. Hasil tes kesehatan, semuanya sehat. Tentu, kami sangat siap maju serta pasangan TEGAS sangat siap menjemput kemenangan lebih dulu. Karena, pasangan TEGAS merupakan figur pemimpin yang tegas dan sigap dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat," ujar Teddy Armanto, Sekretaris Tim pemenangan Pasangan Teno Gandeng Hasjim (TEGAS), di kantor KPU Kota Pasuruan, Senin (14/9). Dalam pengambilan berkas hasil tes kesehatan, pasangan TEGAS datang lebih awal di Kantor KPU Kota Pasuruan. Bapaslon datang dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan lainnya. Dalam penyerahan tersebut, pasangan TEGAS didampingi tim pemenangannya hadir menerima langsung hasil pemeriksaan kesehatan. Sedangkan, pasangan Gus Ipul dan Adi Wibowo diwakilkan LO. [hil]
Situbondo, Bhirawa KPU Situbondo menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda utama penyampaian hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon (bapaslon) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Situbondo tahun 2020 Minggu malam (13/9) kemarin. Kegiatan tahapan pilkada itu dipusatkan di aula KPU Situbondo, Jalan Cendrawasih Nomor 32 Situbondo. Hadir lengkap Ketua KPU bersama empat Komisoner KPU Situbondo. Ketua Divisi Tehnis Penyelengaraan KPU Situbondo Iwan Suryadi menyatakan, kedua bakal pasang calon bupati
dan wakil bupati Situbondo dinyatakan lolos tes kesehatan. Kata Iwan Suryadi, khusus tahapan ini, KPU Situbondo menyampaikan hasil pemeriksaan atau tes kesehatan kepada dua pasang bapaslon dari Rumah Sakit Syaiful Anwar, Malang. "Ya semua bapaslon pilkada mengikuti tes kesehatan di RS Syaiful Anwar Malang," jelas Iwan Suryadi. Masih kata Iwan Suryadi, dari hasil berita acara pemeriksaan dua bakal pasangan calon tersebut tercantum dalam berita acara nomor 19-TP/9/2020 atas nama Drs H Karna Suswandi MM dan nomor 2 berita acara Nomor 20-TP/9/2020 atas nama Hj Khoirani SPd MH.
Sedangkan nomor 3, lanjut Iwan Suryadi, ada berita acara Nomor 21-TP/9/ 2020 atas nama Ir H Yoyok Mulyadi MSi dan nomor 4, ada berita acara Nomor 22-TP/9/2020 atas nama Drs H Abu Bakar Abdi Apt MSi. "Itu berita acara dua bapaslon pilkada Situbondo," beber Iwan. Iwan kembali menambahkan, dalam rangka untuk proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan tersebut, tim pemeriksa kesehatan telah melaksanakan kesehatan atau penilaian jasmani dan rohani. Selain itu, lanjut Iwan, tim telah melakukan pemeriksaan atau penilaian bebas dari penyalahgunaan narkotika atau psikotropika kepada dua bakal
pasangan calon tersebut. "Kedua bapaslon dinyatakan memenuhi syarat," jelas Iwan Suryadi. Pria yang sudah dua periode menjadi Komisioner KPU Situbondo itu menerangkan, kedua bakal pasangan calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkotika atau psikotropika. "Untuk selanjutnya kedua bapaslon harus melengkapi syarat calon dan bukan syarat pencalonan. Itu karena syarat pencalonan sudah lengkap dan absah saat melakukan pendaftaran beberapa hari yang lalu," pungkas Iwan Suryadi. [awi]
Petani Badungsari Lamongan Ingin Sodetan Sungai
Anggota DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik, Dr H Kodrat Sunyoto S.H., M.Si saat jaring aspirasi.
Lamongan, Bhirawa Musim kemarau di Kabupaten Lamongan sangat berdampak pada sektor pertanian. Para petani pun khawatir mengalami gagal panen. Pasalnya, Waduk Gondang yang biasa mengairi lahan pertanian juga mengering, bahkan debit air turun drastis. Keluhan ini diungkapkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Badungsari, Sukodadi, Lamongan kepada Anggota DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik, Dr H Kodrat Sunyoto S.H., M.Si saat jaring aspirasi, Senin (14/9/2020). Ketua HIPPA Badungsari Lamongan, Sirin Rusdiyanto mengatakan
bahwa selama ini wilayahnya selalu mengalami masalah air. Di musim kemarau kali ini pun debit air Waduk Gondang habis sejak bulan Agustus lalu sehingga tidak bisa mengairi ladang sawah. "Kami sangat kesulitan mendapatkan air untuk mengairi ladang sawah sebesar 75 hektar ini. Karena hujan kemarin hanya sebagian yang bisa panen padi," katanya. Sirin yang juga mewakili petani di Lamongan ini sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan air. Hal ini sangat dibutuhkan agar tidak mengalami gagal panen. "Jadi, saya mohon ada bantuan air," ucapnya.
Pihaknya pun menyarankan untuk membuat sungai kecil (tersier) untuk mengairi sawah. "Dibuat semacam sistem penyudetan, air diambilkan dari sungai Brantas. Ini satu-satunya cara agar petani tidak sampai gagal panen," imbuh Sirin. Pihaknya tidak ingin ada pengeluaran tambahan di tengah wabah pandemi ini. Sebab, para petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bisa mengairi sawah. "Untuk satu hektarnya itu, kami harus mengeluaekan biaya Rp2 juta untuk 1 hektarnya. Kalau ada sudetan, biaya ini bisa kami gunakan untuk keperluan yang lain," ujarnya. [geh]
Inginkan Surabaya Kedepan Lebih Maju
Warga Surabaya Asal Madura Dukung Machfud-Mujiaman Warga surabaya dengan latar belakang Madura selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya, bahkan yang terjadi tidak sedikit warga Madura menjadi korban obrakan Satpol PP, padahal tidak sedikit pula warga Madura memiliki usaha dengan pegawai yang tidak sedikit, untuk itu kini mereka menginginkan perubaban untuk surabaya kedepan lebih baik. Oleh: Andre Endrayana, Kota Surabaya
Ikatan Keluarga Madura (Ikama) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikamra) di Surabaya mendukung dan bergerak untuk memenangkan bakal pasangan calon (bapaslon) Machfud Arifin-Mujiaman dalam Pilwali Surabaya 2020, dikarenakan Bapaslon ini mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dan membawa kota pahlawan ini lebih maju.
andre/bhirawa
Teks Foto: Ikatan Keluarga Madura (Ikama) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikamra) di Surabaya mendukung dan bergerak untuk memenangkan bakal pasangan calon (Bapaslon) Machfud Arifin-Mujiaman dalam Pilwali Surabaya 2020.
Ketua Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Jawa Timur, Buchori Imron mengatakan, masyarakat Surabaya tergolong cerdas dan kotanya berkelas nasional bahkan internasional. Karenanya, pemimpinnya harus lebih hebat dari wali kota Surabaya saat ini. "Pemimpinnya harus lebih hebat dari Bu Risma, kalau anak buahnya bu Risma tahu sendiri gimana, jadi kalau cinta Surabaya pemimpin kedepan harus lebih baik dan memiliki komitmen memajukan kota tercinta ini dan figur itu hanya ada di pak Machfud dan pak Mujiaman," ujarnya. Menurutnya, Machfud Arifini pemimpin yang berpengalaman dan sudah teruji, dengan keberhasilannya selama memimpin institusi kepolisian. Begitu pula dengan pak Mujiaman sebagai seorang profesional yang mampu membawa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai BUMD berpengasilan tinggi di Surabaya. "Keduanya tidak hanya pemimpin yang sudah berpengalaman
dan berhasil, tapi yang paling penting keduanya pemimpin yang tulus, dengan tujuan hanya ingin mengabdi untuk warga surabaya, memajukan kota surabaya dan memakmurkan warganya," ungkapnya. Buchori menegaskan, keputusan Machfud-Mujiaman maju dalam Pilwali menjadi anugerah bagi masyarakat Surabaya. Dengan slogan maju kotane makmur wargane sebagai iktikad kuat bagi bapaslon ini untuk mengabdi kepada warga Surabaya. "Machfud-Mujiaman adalah anugerah bagi warga surabaya, untuk itu Ikama bergerak untuk memenangkan Machfud Arifin-Mujiaman. Anggota Ikama populasinya sangat banyak di Surabaya, bahkan ada yang menjadi bos dengan jumlah pegawai ratusan, belum anggota keluarganya, semua bergerak untuk kemenangan di Pilwali surabaya," ucapnya. Sementara itu, Mujiaman mengatakan, populasi suku Madura di Surabaya nomor dua terbesar di Surabaya, dan dukungan dari keluarga
Madura ini menambah kekuatan bagi Machfud-Mujiaman. "Dengan adanya dukungan IKama dan Ikamra ini menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang sangat diperhitungkan. Kami mendapatkan vitamin bawah kami harus memperhatikan aspirasi warga untuk mewujuskan maju kotane makmur wargane," tukasnya. Pasangan Machfud Arifin-Mujiaman menilai jika keberadaan Keluarga Besar Madura di Surabaya merupakan suatu kekuatan khusus tersendiri yang bisa memberikan dampak positif di Kota Pahlawan. Senada, Bakal Calon Wali Kota Machfud Arifin yang turut hadir melalui daring juga bersama-sama membakar semangat Keluarga Besar IKAMA di Surabaya. "Mari bersama-sama untuk terus membangun Kota Surabaya, Tidak cukup hanya meneruskan kebaikan. Perlu yang lebih lagi untuk kita bersama-sama membangun Kota Surabaya agar warganya bisa makmur," pungkas arek suroboyo asli ini. [*]
OPINI
Selasa Wage, 15 September 2020
TAJUK
PSBB Berkeseimbangan PEMERINTAH (pusat) telah mengarahkan PSBB Jakarta dengan keseimbangan ketahanan ekonomi. Cara yang sama bisa dilakukan di daerah lain, dengan mempertimbangkan “peta jalan” Satgas Percepatan penangan Covid-19. Kedaruratan masih perlu dilanjutkan terutama pada “zona merah” pewabahan pandemi virus corona. Melanjutkan kewajiban memenuhi protokol PSBB, termasuk segera melancarkan jaringan pengaman sosial, berbasis data RT (Rukun Tetangga). Sebagian daerah telah merasa manfaat status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Diantaranya laju pewabahan Covid-19 yang bisa dihambat. Tetapi belum maksimal, karena keterbatasan sarana dan prasarana layanan kesehatan pemerintah. Serta kepatuhan masyarakat (melaksanakan social distancing dan physical distancing) masih perlu digalang. Terutama pada kluster dakwah keagamaan, pusat perbelanjaan, industri (pabrik), pasar tradisional, dan perkantoran. Penjagaan jarak antar-orang, dan penggunaan masker masih perlu dukungan masyarakat lebih luas. Tidak keluar rumah kecuali keperluan yang sangat penting. Juga menghindari kerumunan masih perlu digencarkan di berbagai lokasi. Begitu pula kinerja bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masih perlu lebih digiatkan denagn penegakan hukum. Disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) telah memiliki payung hukum kokoh. Pemerintah telah diterbitkan Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Instruksi diberikan, antara lain kepada Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh Kepala Daerah. Disiplin sosial mematuhi Prokes lebih patut ditegakkan dengan meningkatkan razia di jalan raya, serta patrol di pusat perbelanjaan. Berdasar Inpres Nomor 6 tahun 2020, Pemerintah daerah juga menerbitkan Peraturan Gubernur, serta Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Pada pelaksanaan PSBB yang “diperberat” (karena mengulang PSBB awal), tidak seluruh sektor berhenti beraktifitas. Kinerja sektor pangan, distribusi, kesehatan, informasi, telekomunikasi, transportasi, dan pasar, bisa tetap buka usaha. Tetapi harus mematuhi Prokes. Begitu pula kantor BUMN, BUMD, dan kantor pemerintahan, dan kantor perwakilan negara sahabat, tetap buka, juga dengan disiplin prokes. Termasuk bekerja silih hari dengan pelaksanaan bekerja dari rumah. Pada beberapa daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) tren wabah pandemi Covid-19, masih menanjak. Sehingga perlu keseimbangan penanganan wabah pandemi, sekaligus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Disiplin sosial perlu ditegakkan sebagai syarat keberlanjutan seluruh sektor usaha. Karena penegakan disiplin meliputi seluruh orang, seluruh tempat, dan seluruh unit kerja, maka perlu melibatkan TNI dan Polri. PEN terutama menyasar usaha mikro, dan ultra-mikro, melalui hibah modal kerja kepada 12,4 juta pelaku usaha, dengan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per-unit. Total anggaran PEN mencapai Rp 695,2 trilyun. Tetapi hingga realisasinya masih sangat rendah. Terutama pada propinsi dengan jumlah (akumulatif) kasus Covid-19 paling banyak (Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan). Realisasi bantuan sosial (Bansos) dan program PEN masih jauh dari pengharapan. Pergerakan ekonomi kerakyatan harus segera dibangkitkan setelah enam bulan terkungkung PSBB. Berdasar undangundang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bantuan kebutuhan dasar merupakan hak korban bencana. Pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Seluruh masyarakat Indonesia telah terdampak bencana non-alam wabah pandemi Covid-19. Pada lima daerah propinsi terbanyak kasus Covid-19, dampak PSBB sangat terasa. Penyusutan laju perekonomian sangat terasa di seantero pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Berdasar UU Kebencanaan, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan protap (prosedur tetap) penyelenggaraan penanggulangan bencana. Juga hak memperoleh bantuan modal kerja pada masa pemulihan. [*]
Sorotan Publik
Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).
Kesenjangan Literasi Versi GEM TANTANGAN pendidikan di negeri ini terkakulasi sangatlah besar. Baik secara geografi, budaya, maupun infrastruktur. Belum tuntas tantangan tersebut terlewati, bangsa dan negeri ini harus berbenturan dengan pandemi Covid-19 yang hingga kini belum ada titik kejelasan keberakhirannya. Sungguh, tantangan pendidikan kini dan esok akan terus menjadi sorotan publik yang tidak akan ada habisnya. Wajar adanya, jika tantangan pendidikan di Indonesia serasa tidak ada habisnya untuk terus dibenahi dan ditingkatkan demi peningkatan mutu pendidikan di negeri tercinta ini. Seperti yang belakangan ini terinformasikan, pemerintah baru saja mendapat Laporan Pemantauan Pendidikan Global (Global Education Monitoring/GEM) dari UNESCO Tahun 2020. Melalui laporan GEM tersebut tercatat kesenjangan tingkat literasi orang dewasa dengan disabilitas di Indonesia mencapai 41%. Di sisi lain, tingkat kehadiran pelajar pendidikan menengah (usia 15 tahun) di Indonesia telah meningkat, walau perkembangannya masih di bawah syarat pencapaian Sustainable Development Goals yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, termasuk Indonesia, (cnnindonesia.com, 13/9). Itu artinya, di negeri ini masih ada kesenjangan dalam pemerataan literasi. Maka, sudah semestinya berangkat dari laporan tersebut bisa menjadi pematik tantangan sekaligus barometer bagi para penentu kebijakan untuk membangun masyarakat yang inklusif, dengan memformulasikan undangundang, kebijakan, dan rencana pendidikan menuju pencerdasan bangsa tanpa terkecuali. Memang berbagai upaya untuk mencapai perubahan transformasional di bidang pendidikan perlu terus diupayakan. Butuh kerja sama dari semua pihak. Baik pemerintah, sekolah, keluarga dan pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat tanpa kecuali. Semua upaya tersebut, sesuai dengan mandat atau amanah dari UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan. Di tingkat kabupaten/kota untuk pendidikan dasar (SD-SMP), dan di tingkat provinsi untuk pendidikan menengah (SMA-SMK), sementara pendidikan tinggi ada di Kemendikbud. Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
HARIAN
PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH
Halaman 4
Belajar Nasionalisme dari Gombloh Gombloh. Bukan hanya perhatian kepada para PSK saja, Gombloh juga selalu berada di pihak masyarakat pinggiran yang lain. Pedagang menebus dirinya dari kaki lima, pemulung, hutang yang membuat tukang becak juga menperut melilit karena jadi perhatian Gombloh. juga harus menahan Tak jarang uang hasil lapar. Pergaulan Gomdari menyanyi sering Oleh : Siti Fatimah, S.Sos bloh dengan para PSK habis karena digunakan itu sering dituangkan untuk membiayai dan melalui lagu-lagunya. mentraktir kawan-kawan Sebutlah saja Mulyatipinggirannya itu. Peristiwa unik dan Mulyati, Jamilah Penghuni Lorong menarik ketika Gombloh membagiHitam, Tiwuk Blues dan lainnya. bagikan pakaian dalam kepada para
Untuk generasi yang pernah muda di masa 1980 hingga 1990-an, tentu tak asing lagi dengan seorang penyanyi nyentrik dan unik yang lebih dikenal dengan nama Gombloh, dibanding nama aslinya yang bernama Soejarwoto.
N
ama Gombloh disematkan oleh keluarga dan kawankawan dekatnya karena identik dengan kondisi Gombloh pada saat itu. Unik, pintar, susah diatur, dan berjiwa sosial. Bicara soal Gombloh, ingatan saya langsung tertuju pada karya-karyanya yang abadi sepanjang masa hingga saat ini. Lagu-lagunya mewakili kondisi saat itu, melihat dari segala arah, ke atas, bawah, maupun sekitarnya. Melihat ke atas, kritik Gombloh atas pemerintah pada saat itu yang dianggap kebijakannya tidak berpihak pada masyarakat bawah. Sebutlah saja pada album perdananya yang bertajuk “ Nadia dan Atmosphere, dengan bahasa unik namun mengena, Gombloh menyampaikan kritik-kritik tajamnya kepada pemerintah. Pada masa itu ke-idealis-an Gombloh sangat kuat, apa yang menjadi kegelisahan ke-idealis-annya sering ditumpahkan pada karya-karyanya. Pada saat melihat ke bawah pun karyanya juga tak kalah banyaknya. Sebagai seorang seniman, Gombloh lebih banyak berpihak pada masyarakat pinggiran atau masyarakat marjinal. Kondisi sosial pada masa itu terutama pada perempuan-perempuan yang terjebak pada prostitusi menjadi perhatian Gombloh. Bagi Gombloh para pekerja seks komersial ( PSK) itu berada pada kondisi yang miris dan memprihatinkan. Utang yang menjulang tinggi, dijebak oleh mucikari sehingga terjerumus di ladang prostitusi membuat Gombloh sangat memikirkan nasib mereka. Gombloh ingin mengentas mereka satu per satu, sebab mereka tak ada kuasa untuk
B
Yang menarik dari karya-karya Gombloh adalah lirik yang unik, lugas dan tidak cengeng meski menceritakan lagu patah hati sekalipun. Sangat elok jika didengarkan. Dengan lagu-lagunya yang penuh kritik sosial, Gombloh serasa mengajak pendengarnya untuk terlibat aktif mengelola negeri ini. Kritik dan perbuatan Gombloh yang memilih berpihak pada masyarakat kecil dan lingkungan adalah bukti nyata citnta Gombloh terhadap negeri ini. Pelajaran berharga dari Gombloh tentang nasionalisme adalah nasionalisme tidak perlu didengungkan tetapi dilakukan dan terlibat aktif dalam tindakan serta karya. Lagu-lagu Gombloh banyak yang berjudul dari nama-nama perempuan, karena mereka memiliki kisah –kisah yang patut dijadikan lagu oleh
PSK di lokalisasi. Dapat kita bayangkan bahkan untuk membeli pakaian dalam pun para PSK tersebut tidak memiliki kemampuan, dan Gombloh
memperhatikan itu. Pada lingkungan sekitar Gombloh juga kritis dalam menyikapinya. Pun ketika peristiwa penebangan hutan oleh pengusaha atas nama hak pengusahaan hutan. Lagu Berita Cuaca yang lebih dikenal dengan judul Lestari Alamku sebagai bentuk kepedulian Gombloh atas lingkungan meski Gombloh masih mempunyai harapan kepada penguasa pada saat itu untuk merubah regulasi/ kebijakannya. Gombloh miris melihat lingkungan alam yang seharusnya dapat dikelola lebih baik lagi tetapi regulasi memudahkan untuk merusak alam. Yang menarik dari karya-karya Gombloh adalah lirik yang unik, lugas dan tidak cengeng meski menceritakan lagu patah hati sekalipun. Sangat elok jika didengarkan. Dengan lagu-lagunya yang penuh kritik sosial, Gombloh serasa mengajak pendengarnya untuk terlibat aktif mengelola negeri ini. Kritik dan perbuatan Gombloh yang memilih berpihak pada masyarakat kecil dan lingkungan adalah bukti nyata citnta Gombloh terhadap negeri ini. Pelajaran berharga dari Gombloh tentang nasionalisme adalah nasionalisme tidak perlu didengungkan tetapi dilakukan dan terlibat aktif dalam tindakan serta karya. Terima kasih Cak mBloh, kau telah meninggalkan contoh dan karya terbaikmu bagi kami penerus negeri ini. Sampaikan salam kami pada Sukarno, Hatta, Syahrir dan pendiri negeri ini serta lainnya bahwa kami akan terus mencintai negeri ini dengan karya, kritik dan semangat sampai akhir hayat kami. Dari kejauhan sana Gombloh mungkin menggumam “ Arek-arek iki sik eling karo aku tibake.” Damai untukmu, Cak Gombloh Penulis adalah Putakawan Ahli Pertama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur
Mencermati Kampanye Simbolik Pilkada 2020
ak film pendek tilik yang lagi viral. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon (bapaslon) kepala Daerah yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota diberbagai daerah pun menjadi hal yang menarik. Memang pada 4-6 September 2020 adalah agenda pendaftaran pasangan calon Bupati atau Walikota di seluruh Indonesia. Seperti tokoh Bu Tejo yang memainkan peran di atas bak truk yang tak lazim. Para bapaslon itu juga ada yang mengunakan alat transportasi yang kalau dalam kondisi biasa jarang mereka gunakan. Simak misalnya ada bapaslon yang mendaftar ke kantor KPU mengunakan sepeda yang terbilang “kuno”, ada yang mengunakan sepeda motor yang menurut banyak orang “antik”. Bahkan ada juga yang mengunakan mobil yang terbilang “legendaris”. Selain itu jenis pakaian dengan warna tertentu juga digunakan oleh oleh bapaslon untuk mendaftar ke KPU. Apa yang ditampilkan oleh para bapaslon itu seolah ingin menarik perhatian para pemilih. Dimana mereka bak pasangan yang harus berlenggak-lengok di atas podium menuju kantor KPU tempat mereka mendaftar. Sehingga kostum-kostum yang unik dan menarik harus mereka tampilkan guna memulai perhelatan kontetasi politik tersebut. Dimana nantinya pada 20 Desember 2020 akan dilaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada serempak 2020.
gan harga yang fantastis. Pendek kata mereka semua ingin menampilkan citra yang ramah dan merakyat. Kita semua disuguhi simulasi realitas kampanye dimana citra lebih dipercaya ketimbang fakta. Apakah kehidupan bapaslon dalam keseharian mereka menunjukan citra seperti itu atau malah sebaliknya. Tentunya warga dimana bapaslon berada lebih
Kampanye Simbolik. Kalau dicermati pemakaian atribut para bapaslon peserta pilkada 2020 dengan memakai atribut seperti sepeda, sepeda motor atau mobil yang “antik” itu sebenarnya merupakan kampanye simbolik. Bahwa dengan memakai itu semua mereka ingin dianggap mempunyai sifat kerakyatan, tidak hedonis. Tidak menampilkan sepeda mewah yang nilainya ratusan juta. Tidak juga menngunakan sepeda motor yang harganya selangit, serta mobil den-
mengetahui.Karenanya kita sebagai pemilih harus cermat dan hati-hati dalam memilih calon pemimpin kita. Jangan sampai kita tertipu oleh citra dan polesan kesan yang keadaannya sesungguhnya kadang sebaliknya. Boleh jadi pemimpin yang kita angggap kerakyatan malah ketika memimpin justru bersifat otoriter. Bukankah kita semua telah diperingatkan oleh Boudrilard dalam In The Shadow of Silent Mayorities (Jacky:2015) bahwa kita sekarang hidup dalam era hiperealitas (hyper reality) dimana
Oleh: Untung Dwiharjo
perekayasaan dan distorsi menciptakan satu kondisi, dimana orang digiring untuk mempercayai citra sebagai sebuah kebenaran meskipun pada kenyataannya yang ada hanyalah dramatisasi realitas. Nantinya hanya waktulah yang akan membuktikan apakah kesan ketika mereka mendaftar ke kantor KPU untuk megikuti Pilkada dimana kesannya kerakya-
Pemimpin otentik selalu mendegarkan keluh kesah warga yang dipimpinya. Tidak hanya mengunjungi untuk diliput media. Tapi memperhatikan kebutuhan rakyatnya secara seksama. Kisah pemimpin otentik justru berkunjung ke rakyatnya tatkala tidak banyak orang tau. Simak misalnya kisah pemimpin Umar Bin Khatab ketika suatu saat berjalan di tengah malam untuk meihat rakyatnya. Ketika suatu ketika di sebuah rumah mendengar suara rintihan seorang anak yang kelaparan. Ketika ternyata setelah ditanyakan ke ibu anak tersebut karena tidak adanya bahan makanan.Maka singkat cerita Umar langsung mengambil bahan makanan yang tersedia di gudang dia pikul sendiri bahan makanan tersebut untuk kebutuhan rakyatnya yang kelaparan tersebut.
tan, akan dibuktikan ketika mereka memimpin. Pengalaman pilkada dan pemilu di Indonesia membuktikan itu. Banyak rekayasa citra dan polesan dimana ternyata semuanya hanya basa-basi demi mendulang suara mereka rela mencitrakan diri sebagai sosok yang merakyat tapi pada akhirnya justru jauh dengan rakyatnya ketika jadi pemimpin. Butuh Pemimpin Otentik Pada era sekarang dimana seolah semua pemimpin mendewakan
citra. Maka kita sebenarnya butuh pemimpin yang otentik. Dalam artian apadanya, selaras antara kata dan perbuatan serta dekat dengan rakyatnya. Sehingga rakyat yang memlihnya tidak merasa tertipu dengan pencitraan. Kita butuh pemipin yang memliki integritas , Kemampunan (kapabilitas) dan diterima masyarakat (akseptabilitas), yang memang asli dari “arus bawah” tidak rekayasa dari atas atau polesan citra melalui media. Pemimpin otentik selalu mendegarkan keluh kesah warga yang dipimpinya. Tidak hanya mengunjungi untuk diliput media. Tapi memperhatikan kebutuhan rakyatnya secara seksama. Kisah pemimpin otentik justru berkunjung ke rakyatnya tatkala tidak banyak orang tau. Simak misalnya kisah pemimpin Umar Bin Khatab ketika suatu saat berjalan di tengah malam untuk meihat rakyatnya. Ketika suatu ketika di sebuah rumah mendengar suara rintihan seorang anak yang kelaparan. Ketika ternyata setelah ditanyakan ke ibu anak tersebut karena tidak adanya bahan makanan.Maka singkat cerita Umar langsung mengambil bahan makanan yang tersedia di gudang dia pikul sendiri bahan makanan tersebut untuk kebutuhan rakyatnya yang kelaparan tersebut. Cerita Kepemimpinan Umar Bin Khatab yang demikian populer tersebut adalah cetita seorang pemimpin yang otentik. Senyampang masih banyak waktu untuk mencermati jati diri bapaslon, maka rakyat bisa menilai mana kirakira pemimpin yang otentik. Jangan sampai kita sebagai pemilih, memilih pemimpin seperti “membeli dalam karung” tidak tahu mana pilihan yang terbaik menurut hati nurani kita. Jangan sampai kita memilih pemimpin bak melihat bu Tejo dalam film Pendek “Tilik” yang penuh dengan nyiyiran, tapi pada kenyataan keseharian pemerannya aslinya tidak demikian. Betulkan Bu Tejo? Mari kita Tilik jadi diri bakal pasangan calon (bapaslon) di daerah kita. Peneliti Pada LAZNAS YDSF di Surabaya, Alumnus Fisip Unair
PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu. Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.
Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.
Selasa Wage, 15 September 2020
PELAYANAN PUBLIK Pangdam Bekali Maba ITS Wawasan Kebangsaan Halaman 5
LINTAS PELAYANAN
Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah membekali mahasiswa baru (maba) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan wawasan kebangsaan. Pembekalan ini dilakukan dengan video conference (Vicon) yang dilakukan pihak ITS Surabaya dengan Pangdam.
wiwit aguspribadi/bhirawa
RKIH dan Doctorshare Serahkan Bantuan Ventilator.
RKIH dan Doctorshare Serahkan Bantuan Ventilator Serta APD
Alumnus Akmil 1987 ini menjelaskan materi wawasan kebangsaan di tengah era globalisasi saat ini. Kepada para maba, Widodo menceritakan peristiwa 10 Nopember sangat lah menarik untuk dipahami para mahasiswa. Karena peristiwa itu menjadi suatu hari bersejarah di Indonesia.
“Kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan sekarang ini, adalah hasil perjuangan dari para Pahlawan pendahulu. Yang juga merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” jelas Pangdam. Widodo menambahkan, mahasiswa dalam hal ini merupakan gen-
erasi penerus bangsa. Serta harus bisa menjadi generisi pengisi kemerdekaan. “Sebagai generasi muda penerus bangsa. Alangkah baiknya kita harus menghargai perjuangan para Pahlawan,” pintanya. Tidak hanya itu saja, orang nomor satu di Makodam V/Brawijaya ini menjelaskan adanya perkembangan lingkungan strategis dunia akibat lahirnya globalisasi. Widodo menjelaskan, globalisasi sangat berpengaruh pada aspek kehidupan masyarakat, terlebih pada ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
“Globalisasi tidak bisa dihindari. Bangsa Indonesia, harus dapat menyikapi hal itu agar Indonesia dapat berkembang seperti negara maju lainnya,” ungkapnya. Meski demikian, mantan Aspam KASAD itu juga mengimbau mahasiswa agar dapat mewaspadai kerawanan akibat era globalisasi. “Secara global, untuk mewaspadai efek tidak baik dari era globalisasi terhadap ketahanan bangsa, harus diupakan peningkatan peran oleh seluruh komponen pertahanan negara,” pungkasnya.[bed]
Probolinggo, Bhirawa Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Provinsi Jawa Timur bersama Doctorshare (Rumah Sakit Terapung) menyerahkan bantuan berupa ventilator dan 10 paket APD (Alat Pelindung Diri) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Senin (14/9 ) pagi di RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Rombongan Doctorshare dr. Ivan Reynaldo Lubis dan Ketua RKIH Provinsi Jawa Timur Erwin Leonard Silitonga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dr. Moch. Asjroel Sjakrie. Penyerahan bantuan ventilator dan 10 paket APD ini disaksikan oleh para kepala puskesmas di Kabupaten Probolinggo serta Ketua RKIH Kabupaten Probolinggo Mahrus Ali bersama 10 orang pengurus. Kegiatan ini diawali dengan penerimaan 21 orang rombongan Tim Doctorshare dan RKIH Provinsi Jawa Timur di ruang pertemuan RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua RKIH Provinsi Jawa Timur Erwin Leonard Silitonga, Senin (14/9) mengharapkan kerja sama dan sinergitas antara RKIH dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berlanjut dan bisa lebih ditingkatkan. “Saya percaya program RKIH selalu sinergi dengan Pemerintah Daerah. Mohon doa dan dukungannya agar semua program RKIH semua berjalan lancar. Semoga Covid -19 segera dihilangkan dari muka bumi ini, “ harapnya. [wap]
Pandemi, Pendapatan RS Turun 50 Persen Pasuruan, Bhirawa Pandemi Covid-19 turut berdampak pada keuangan rumah sakit. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ani Latifah memaparkan bahwa Covid-19 jelas mempengaruhi operasional rumah sakit. Pasalnya, saat ini pasien yang berobat ke rumah sakit maupun puskesmas di Kabupaten Pasuruan menurun bila dibandingkan sebelum pandemi. Menurutnya, apabila dikalkulasikan dalam setahun sekali, target pendapatan bisa mencapai Rp 20 miliar. Namun, karena kondisi saat ini masih pandemi, hingga akhir tahun 2020 hanya Rp 10 miliar. Sehingga, penurunannya mencapai 50 persen. “Atas kondisi pandemi saat ini, pemasukan rumah sakit turun sampai 50 persen. Ahir tahun ini hanya Rp 10 miliar,” ujar Ani Latifah, Senin (14/9). Saat ini, upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam memutus mata rantai penularan virus korona di rumah sakit maupun puskesmas sangat ketat. Yakni, wajib memakai masker, jaga jarak antrian pasien hingga lainnya. “Upaya memutus penularan covid-19 terus kami lakukan. Tapi tetap saja, masyarakat saat pandemi enggan ke rumah sakit atau puskesmas,” kata Ani Latifah. Sekadar diketahui, hingga berita ini diturunkan, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ada 1.301 orang. Rinciannya adalah meninggal 149 orang dan pasiem sembuh ada 886 orang. [hil]
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima sertifikat dari BPN Surabaya.
Serahkan 172 Sertifikat
Wali Kota Beri Penghargaan BPN Surabaya Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya wilayah I dan II. Penghargaan tersebut diberikan lantaran BPN telah bekerja keras membantu Pemkot Surabaya dalam upaya menyelamatkan aset. Setidaknya di tahun 2020 ini sebanyak 172 sertifikat yang telah diterbitkan. Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma membuka acara dengan memberikan penghargaan terlebih dahulu kepada 24 anggota dari BPN. Selain itu, Presiden UCLG ASPAC ini berterima kasih atas
bantuan dan kerja keras dari seluruh jajaran BPN Surabaya I dan II yang telah membantu pemkot dalam rangka penyelamatan aset. “Bapak ibu sekalian ini penting bagi kami. Karena, kondisi saat ini sering kali terjadi perselisihan terutama terhadap aset-aset kita,” kata Wali Kota Risma di rumah dinas, Jalan Sedap Malam Surabaya, Senin (14/9). Untuk itu, Wali Kota Risma menyatakan bakal segera membuat laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bahwa Kota Pahlawan telah berhasil menangani berbagai persoalan aset.
Forum Silaturahmi Pengelola Gedung Resepsi Pernikahan Terbentuk di MAS
istimewa
Para Pengelolah Gedung Resepsi atau hajatan di Kota Surabaya sepakat membentuk Forum Silaturrahmi di Masjid Al Akbar Surabaya.
Surabaya, Bhirawa Menyikapi lesunya resepsi pernikahan di gedung saat pandemi Covid 19, para pengelola gedung resepsi/hajatan pernikahan di Surabaya berkumpul di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS) untuk merumuskan pembukaan acara resepsi atau hajatan. ‘’Mereka berkumpul dan sepakati serta menyamakan frekuwensi agar para pengelola gedung resepsi ini betul - betul bisa melaksanakan resepsi di masa pandemi seperti ini,’’ kata Ustadz Helmy M Noor, Humas Masjid Al Akbar Surabaya. Para pengelola gedung yang hadir antara lain Gedung Al Marwah dan As Shofa Masjid Al Akbar, Balai Prajurit Kodam V Brawijaya, DBL Arena, Graha Samudra Bumimoro, Graha Sativa Bulog, PU Bina Marga, Ma-
hameru Polda Jatim, Graha Sepuluh November Surabaya, Islamic Center Surabaya, Gita Tamtama, Gedung Serba Guna Garnisun, Gedung Asrama Haji Sukolilo, Gedung Juang 45, Graha YKP Surabaya, Convention Hall Surabaya dan Graha Wisata Disbudpar Jatim. Menurut Ustadz Helmy, para pengelola Gedung Resepsi ini sudah benar - benar kehabisan cara agar bisa menjalankan usahanya. Banyak karyawannya yang dirumahkan. Diantara karyawan pengelola Gedung ini ada yang sampai jualan dawet keliling. ‘’Ya, Mereka sudah kehabisan cara untuk mempertahankan penghasilan di tengah wabah Covid 19 ini,’’ tegas Ustadz Helmy yang memandu acara. Setelah para pengelola gedung menyampaikan Curhat dan gag-
asannya, forum sepakat membentuk forum silaturrahmi pengelola Gedung Resepsi/Hajatan di Kota Surabaya. ‘’Dengan pertemuan yang sangat gayeng antar pengelola gedung inisiasi itu disepakati 17 pengelola gedung yang hadir,’’ terang Ustadz Helmy. Ketua Badan Pengelola Masjid Al Akbar H A Sudjak menambahkan, forum ini tindaklanjut dari Simulasi Resepsi pernikahan di Gedung Marwah Masjid Al Akbar Surabaya. Dari simulasi yang digelar pada 3 September 2020 lalu. ‘’Para pengelola Gedung ini sepakat untuk menggelar resepsi pernikahan di mulai Bulan September ini dan wajib menetapkan dan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid 19 sesuai dengan ketetapan pemerintah,’’ lanjut Sudjak. [fen]
Meski begitu, pihaknya kembali meminta bantuan BPN dalam upaya menangani permasalahan aset ke depannya. “Terima kasih sebesar-besarnya bapak ibu. Sekali lagi saya mohon bantuannya untuk berikutnya. Karena ini adalah upaya kita untuk melakukan pengamanan terhadap aset kita,” papar dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu memaparkan, dari 172 sertifikat itu terdiri dari 137 bidang yang diterbitkan wilayah Kantor BPN Surabaya 1 dan 35 bidang dari BPN Surabaya II. “Bidang tersebut terdiri dari tanah aset yang dikelola oleh DPBT dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP),” kata Maria Theresia. Yayuk, sapaan akrab Maria Theresia ini menjelaskan, untuk aset yang dikelola DPBT bisanya dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas publik, seperti Sentra Wisata Kuliner (SWK). Sementara itu, untuk tanah yang dikelola DPUBMP digunakan untuk membangun jalan dan saluran. “Jadi setifikasi ini tetap dilaksanakan secara bertahap oleh pemkot. Hal itu disesuaikan dengan target pada masing-masing anggaran setiap tahunnya. Harapannya lebih banyak lagi sertifikasi tanah yang bisa diselesaikan oleh kantor pertanahan satu dan dua,” ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPN Surabaya II, Lampri A.Ptnh mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Risma atas penghargaan terhadap hasil kinerja penyelamatan aset-aset milik pemkot. Menurut dia, ada beberapa aset pemkot berhasil diselesaikan. Contohnya pembebasan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT). “Kami terus berkoordinasi dengan jajaran pemkot Surabaya. Ini adalah tugas bersama-sama,” kata Lampri. Bahkan, pihaknya juga memastikan akan selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Namun yang terpenting adalah selalu berkoordinasi dan singkronisasi. “Pada prinsipnya kami selalu mendukung. Tentu ini tidak bisa bekerja sendiri kami juga dibantu dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya,” pungkasnya. [iib]
PELAKSANA PUBLIK
Permohonan Dipersulit, Layanan Kantor ATR Dikeluhkan Warga Layanan Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Situbondo dikeluhkan salah satu warga asal Kecamatan Asembagus Situbondo bernama Budi Santoso, Senin (14/9). Budi mengaku kecewa dengan pelayanan di Kantor ATR Situbondo, karena permohonan penyatuan bidang tanah miliknya dipersulit. Atas kejadian itu Budi Santoso menilai pelayanan Kantor yang dahulu bernama BPN itu kurang berpihak kepada masyarakat. Menurut Budi Santoso, layanan Kantor ATR Situbondo terkesan ada pembiaran terhadap pelayanan publik yang merupakan hak setiap warga. “Kami sangat kecewa terhadap pelayanan publik yang diberika Kantor ATR Situbondo. itu tebukti dari adanya pengajuan berkas permohonan penggabungan bidang tanah prosesnya di persulit,” ungkap Budi Santoso dengan raut wajah kecewa.
Dalam pandangan Budi Santoso, semua berkas dan biaya sudah dipenuhi semua kepada petugas ATR Situbondo. Namun, sambungnya, satu bulan setelah pengajuan pendaftaran, petugas Kantor ATR Situbondo memberikan penjelasan bahwa berkas masih belum lengkap. “Biaya sudah saya lunasi, sesuai dengan tanda bukti pembayaran. Artinya, ketika sudah menerima bukti pembayaran, seharus-
nya berkas pendaftaran sudah lengkap. Ini kok masih dikatakan belum lengkap,” kupas Budi. Budi Santoso juga mengaku heran karena saat mendatangi Kantor ATR Situbondo selain berkas belum lengkap, keberadaan uang pendaftaran hilang dinyatakan hilang. Padahal, ujarnya, uang pendaftaran sudah dibayar Budi Santoso sebulan yang lalu. Oleh petugas Kantor ATR Situbondo Budi Santoso di minta menyerahkan berkas kembali berikut membayar uang pendaftaran baru. “Uang pendaftaran yang sudah saya lunasi sebulan yang lalu lantas kemana?,” tanya Budi. Sementara itu, Kasi Infrastruktur Kantor ATR Situbondo Dwi Wahyu menuturkan pengajuan penggabungan bidang tanah milik Budi San-
toso belum dilakukan kegiatan sehingga belum ada berkas yang dikembalikan. “Berkas milik Budi Santoso masih ada di Kantor ATR Situbondo dan belum ada pengembalian berkas berikut uangnya. Berkasnya masih dalam proses tetapi kenapa sudah melapor kemanamana,” terang Dwi Wahyu. Disisi lain, Kasubag TU Kantor ATR Situbondo Abdi Wijaya menimpali, mekanisme untuk pengembalian uang yang sudah masuk ke kas negara harus ada permohonan dari pihak pemohon (Budi Santoso). “Yang jelas, kami belum menyampaikan penolakan terhadap berkas pendaftaran penggabungan bidang tanah yang diajukan oleh Budi Santoso,” pungkas Abdi Wijaya. [awi]
sawawi/bhirawa
Kepala Seksi Infrastruktur Kantor ATR Situbondo Dwi Wahyu saat memberikan keterangan Senin (14/9).
PENDIDIKAN, KEBUDA
Halaman 6
Selasa Wage, 15
LLDikti VII Apresiasi Gelaran Wisuda O Terapkan Prokes Ketat dan Dilakukan Secara Bertahap Surabaya, Bhirawa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur mengapresiasi gelaran wisuda Offline dan Online Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Pasalnya, dari 1.311 lulusan Program D3, S1 dan S2 Unitomo hanya 272 lulusan lainnya mengikutinya secara online atau Daring. Sedangkan 1.059 lulusan yang diwisuda secara fisik dalam dua hari, pada Sabtu dan Minggu (12-13/9) di Dyandra Convention Center.
Selain menggelar prosesi wisuda secara online, Unitomo juga melaksanakan prosesi wisuda secara offline (tatap muka) dengan sistem bertahap.
Menurut Ketua LLDikti Wilayah VII Jawa Timur, Prof Soeprapto yang Hadir di sesi satu hari pertama, serta sesi satu hari ke dua, menyampaikan apresiasi atas langkah Unitomo menggelar wisuda baik secara online maupun offline untuk mengakomodasi keinginan para calon wisudawan. "Ini langkah berani dan harus dieksekusi secara hati-hati dengan penerapan Protokol Kesehatan
BANGKU POJOK
Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ribangun Bambang Jakaria ST MM
Dosen Umsida Persiapkan Mahasiswanya Jika UU Cipta Lapangan Kerja Disahkan Sidoarjo, Bhirawa Ada tiga hal yang dirasa berat bagi mahasiswa baru lulus, saat mereka masuk dunia kerja jika UU Cipta Lapangan Kerja jadi disyahkan. Diantaranya faktor - faktor penting yang berhubungan langsung dengan karyawan, yakni tentang status kerja, Outsouring dan masalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal ini diungkapkan Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ribangun Bambang Jakaria ST MM. Maka Umsida juga mempersiapkan para mahasiswanya, apa yang harus dilakukan bila sudah lulus nanti. Menurut Ribangun, masalah Status Kerja. Penghapusan pasal 59 UU Nomor 13 tentang ketenagakerjaan mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama dua tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu satu tahun, jika ini dilakukan, maka status kerja bagi mahasiswa yang baru lulus akan menghadapi kondisi yang sulit terhadap kepastian bekerja dengan pemberian status yang jelas pada perusahaan itu. Hal ini bisa saja perusahaan akan memberikan status kontrak seumur hidup kepada pekerja tanpa diikuti fasilitas penunjang lain, dan hal ini akan memberatkan bagi pencari kerja baru yakni mahasiswa yang baru lulus. Begitu juga masalah tenaga kerja Outsourcing. Dengan ketidakjelasan status pekerja di perusahaan ini, dimungkinkan perusahaan akan memasukkan karyawan (mahasiswa baru lulus) ke perusahaan Outsourcing. Sehingga semakin mempersulit bagi mereka untuk mengembangkan karir di perusahaan itu, terlepas isu besar yang selama ini dilakukan oleh para pekerja adalah menghapus Outsourcing. Sedangkan terkait PHK, jika melinik dari beberapa contoh, terkait dengan status kerja, dimana ketidakjelasan status pekerja diperusahaan, mengabaikan batas maksimal PKWT diberlakukan, hanya memberikan status tenaga kontrak. Hingga menyebabkan hak pekerja di perusahaan itu sulit terlindungi karena ketidakpastian status pekerja menjadi fakor utama. "Terlebih dengan status itu menjadikan perusahaan outsourcing, kembali tumbuh dan berkembang dengan bentuk praktek rekrutmen dan syarat dengan pesan - pesan yang sangat merugikan karyawan. Jadi loyalitas karyawan bukan lagi ditujukan ke perusahan pemberi kerja tetapi ke perusahaan outsourcing," katanya. Jika kemudian ada pertanyaan apa yang harus dilakukan mahasiswa yang baru lulus, maka harus bisa menyikapi secara dewasa terkait beberapa hal, yakni RUU Cipta Kerja yang nantinya menggantikan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimungkinkan banyak pasal yang sangat merugikan bagi pencari tenaga kerja baru, terkait status kerja yang diberikan perusahaan. Menganulir beberapa fasilitas kepada karyawan dengan dalih status kerja menjadi alasan perusahaan untuk mengalihkan ke perusahaan outsourcing. [ach]
(Prokes) yang sangat ketat. Dan saya lihat Unitomo berhasil melakukannya,'' ujar Prof Soeprapto. Prof Soeprapto menilai langkah ini perlu dicontoh kampus lain. Mengingat, kebanyakan kampus hanya menggelar wisuda secara online atau offline tapi hanya diikuti oleh wisudawan tertentu, khususnya yang berprestasi untuk menjadi perwakilan. Sementara itu, dalam sambutan-
nya, Rektor Unitomo, Bachrul Amiq, mewanti - wanti seluruh wisudawan, juga panitia yang terlibat dalam mempersiapkan acara wisuda ini untuk selalu menjalankan Prokes di mana pun berada. "Sebenarnya, lebih mudah bagi saya untuk memutuskan menggelar acara wisuda ini secara online, seperti dilakukan banyak kampus lain. Tapi karena banyak juga calon wisudawan meminta agar momen penting ini bisa tetap terselenggara secara offline,'' ungkapnya. Apalagi sebagai peristiwa sekali seumur hidup, maka akhirnya diputuskan untuk menggelarnya secara offlline dan online bersamaan. Maka Rektor Unitomo ini meminta panitia untuk benar-benar mempersiapkannya dengan baik. "Yang online kami laksanakan
Untag Buka Program Permata Sakti dalam Pertukaran Mahasiswa Surabaya, Bhirawa Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (Permata-Sakti) tahun 2020, akan menjadi satu Program Unggulan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya. Dalam program ini kampus membuka kesempatan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi (PT) wilayah Barat atau Timur untuk penguatan kompetensi dan wawasan mahasiswa. Program ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan toleransi, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh melalui pertukaran mahasiswa dari kerja sama antar PT di Indonesia. Menurut Direktur Direktorat Sistem Informasi (DSI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Supangat, Program Permata Sakti merupakan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi yang diselenggarakan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan guna mendukung Program Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemendikbud. Utamanya yang berkaitan dengan hak mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi dan di luar PT. "Mata Kuliah yang ditawarkan dalam Program Permata Sakti 2020 di Untag 45 Surabaya merupakan Mata Kuliah unggulan dari tiga Program Studi,'' jelas dosen Fakultas Teknik Informatika Untag Surabaya ini. Diantaranya, kata dia, Arsitektur Berkelanjutan dari Prodi Arsitektur, Teknik Temu Kembali Informasi, Technopreneurship, Pengembangan Sistem Cerdas dari Prodi Informatika, dan Perilaku Konsumen dari Prodi Manajemen. Untuk mata kuliah Arsitektur Berkelanjutan misalnya, pembahasan terkait dengan pemahaman prinsip dasar desain arsitektur yang yang responsif terhadap iklim dan lingkungan sesuai
indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). "Mata Kuliah ini diampu Dr Andarita Rolalisasi MT dan Dr RA Retno Hastijanti MT pada semester VII dengan bobot empat SKS,'' urainya. Kemudian Mata Kuliah Teknik Temu Kembali Informasi yang diampu Supangat akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, terkait prosedur dan metode untuk menemukan kembali informasi yang tersimpan dari sumber relevan dengan cara indexing, searching dan recalling. ''Mata Kuliah ini diajarkan pada semester V dan VII dengan bobot tiga SKS,'' katanya. Sementara itu, untuk Mata Kuliah Technopreneurship menggabungkan antara teori dan praktek langsung secara terintegrasi, dalam mengembangkan ide dan peluang usaha berbasis teknologi. "Dalam mata kuliah ini juga dilatih soft skills untuk membentuk karakter mahasiswa beretika dan bermartabat dalam menciptakan ide bisnis. Mata Kuliah ini diampu Anang Pramono SKom MM pada semester V dan VII dengan bobot tiga SKS,'' tuturnya. Selain itu, ada Mata kuliah Pengembangan Sistem Cerdas atau lebih dikenal dengan Machine Learning, yang merupakan aplikasi dari kecerdasan buatan. Machine Learning fokus pada pengembangan program komputer dengan kemampuan pengolahan data dan output tindakan yang sesuai dan diampu Puteri Noraisya Primandari SST MIM pada semester V dengan bobot tiga SKS. Sedangkan Mata Kuliah Perilaku Konsumen membahas mengenai kerangka konseptual yang terintegrasi, dari pola perilaku konsumen dan bebagai masalah terkait pengambilan keputusan konsumen dalam strategi pemasaran. Mata Kuliah ini diampu Dr Ulfi Pristina MSi dan Dr Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan MM pada semester VII dengan bobot tiga SKS. [ina]
Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna saat melantik Mah
Rektor Universitas Jember La Jember, Bhirawa Rektor Universitas Jember secara resmi melantik 7.930 mahasiswa baru angkatan tahun 2020 secara Daring yang dipusatkan di Gedung Soetardjo, Senin (14/9). Dalam upacara ini Rektor secara simbolis melantik 15 mahasiswa baru yang merupakan wakil dari tiap fakultas yang ada. Para mahasiswa baru Universitas Jember ini terdiri dari 7.131 mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dan 799 mahasiswa jenjang Diploma (D3) yang tersebar di empat kampus. Mereka ada di Kampus Tegalboto di Jember, Kampus Bondowoso sebanyak 407 orang, Kampus Lumajang sebanyak
134 orang dan Kampus Pasuruan sejumlah 112 orang. Khusus di Kampus Lumajang dan Pasuruan kini hanya membuka Program Studi Diploma Keperawatan. Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, dalam sambutannya meminta agar mahasiswa baru Universitas Jember bersiap menyambut Program Merdeka Belajar melalui Kampus Merdeka yang sudah dicanangkan Kemendikbud. "Anda semua mahasiswa generasi pertama yang akan merasakan Program Merdeka Belajar melalui Kampus Merdeka. Nantinya anda memperoleh kesempatan belajar di luar Universitas Jember dalam ben-
tuk magang, pe siswa, ikut pr siaan hingga b semester enam pan. Namun seb tahapan ini, hen bekali diri deng disiplin ilmu m dan mencari b sebanyak - ban mpus,'' ujar Iwa Iwan Taruna j kan segenap m agar selalu bers tengah pande masih mendapa tan menuntut i Perguruan Tin data dari bagi Universitas Jem peserta yang me
Prosesi wisauda ke-12 Untag beberapa waktu yang lalu.
GALERI
SISWA
KBM Tatap Muka Berlanjut SMA dan SMK
Tren Pasien Positif Virus Corona di Kota Probolinggo Bertambah Makin bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19, membuat Kota Probolinggo yang semula masuk zona kuning berubah menjadi oranye. Perubahan ini terjadi sejak 10 September 2020. Namun, perubahan zona ini tak membuat Pemkot Probolinggo mengubah kabijakannya dalam pendidikan dunia. Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo
wiwit agus pribadi/bhirawa
Uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Probolinggo.
Hingga Hari Senin (14/9) kemarin Pemkot masih memperbolehkan sekolah menengah atas untuk melakukan uji coba Kegiatan Belajar Mengajar (KMB) secara tatap muka. Namun, kebijakan ini akan dievaluasi ketika penyebaran Covid 19 menjadi merah. Wali Kota Probolinggo,
Hadi Zainal Abidin, membenarkan per tanggal 10 September, Kota Probolinggo menjadi zona oranye. Namun, SMA yang melakukan uji coba KBM tatap muka masih diizinkan. Mengingat Kota Probolinggo dari peta Pemprov Jawa Timur belum berubah menjadi merah. "Kalau masih oranye berar-
ti masih tetap (Diperbolehkan). Kalau masuk zona merah, baru kami rapatkan melibatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Dinkes (Dinas Kesehatan), dan Gugus Tugas. Semoga bisa lebih baik dari zonanya. Tidak merah tetapi kembali normal, hijau kembali,'' ujarnya. Guna merealisasikan harapan itu, Hadi mengaku terus berusaha mengimbau agar masyarakat tak bosan melaksanakan dan mematuhi protokoler kesehatan. Diantara dengan memakai masker dan menjaga jarak, serta menjaga kebersihan, dan tak lupa berdoa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
Kota Probolinggo, Moch Maskur menambahkan, lembaga pendidikan yang menjadi kewenanganya belum melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ''Kalau lembaga yang menjadi kewenangan kami, tidak ada perintah untuk melaksanakan PTM. Mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP,'' ujarnya. Sejauh ini di Kota Probolinggo ada empat sekolah tingkat menengah atas yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Yakni SMAN 1, SMAN 2, SMKN 1, dan SMKN 2. Dalam pelaksanaannya, empat sekolah itu harus menerapkan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. [*]
& OLAHRAGA Offline Unitomo
AYAAN September 2020
Halaman 7 S O S O K
Majukan Kinerja Pendidik dengan Aktif Melakukan Pengukuhan Lembaga
dengan memanfaatkan Aplikasi Zoom, sedang yang offline dilaksanakan dengan Prokes yang sangat ketat. Kami semua tentu tidak ingin muncul kluster Covid baru dari acara wisuda,'' papar Amiq. Ketua Panitia, Siti Marwiyah menambahkan, agar tidak terjadi kerumunan saat menjelang, saat acara, dan saat pulangnya undangan maka Prokes diterapkan dengan ketat. "Tiap sesi kami batasi maksimal hanya dihadiri 800 - 900 undangan, jauh dari kapasitas normal gedung sekitar 3 ribu orang. Selain itu ada jeda selama tiga jam dari sesi I ke sesi II, untuk sterilisasi ulang menjelang sesi II. Serta menghindarkan kemungkinan bertumpuknya arus undangan yang keluar dan masuk,'' ujar Siti Marwiyah, yang juga menjabat sebagai Wakil
Meski kini dalam masa pandemi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso, Sugiono Eksantoso, tetap eksis melakukan pelantikan dan pengukuhan jajaran pengurus pendidikan yang ada di intra sekolah dan ekstra sekolah, terutama yang ada di Kabupaten Situbondo maupun Kabupaten Bondowoso. Hal ini dilakukan Sugiono untuk mewujudkan kinerja dan prestasi pendidikan di dua daerah ini agar bisa berkembang pesat dan maju. Sejak resmi dilantik Kacabdindik
Rektor I Unitomo ini. Dengan jumlah undangan yang dibatasi secara ketat. Ada pula larangan bagi anak kecil dan orang tua berusia lanjut untuk hadir, serta syarat menunjukkan surat keterangan hasil Rapid Test non reaktif. "Melaksanakan wisuda di era new normal memang menuntut kita untuk melakukan banyak penyesuaian. Bukan hanya gedung yang meski ber-AC tapi kami minta tetap dibuka semua pintunya untuk menjaga sirkulasi,'' jabar dia. Selain itu, lanjut dia, upacara wisuda juga diubah total. Diantaranya seusai prosesi pemindahan kuncir toga oleh rektor, yang tanpa diiringi jabat tangan seperti biasanya, wisudawan langsung pulang beserta orangtuanya, tanpa harus menunggu acara selesai. [ina]
Wilayah Bondowoso, terus memajukan kegiatan ekstrakurikuler. Diantaranya, dengan mengadakan lomba Pramuka serta lomba ketangkasan olah raga seperti tenis, bulu tangkis, lomba
kan Kantor Cabdindik Wilayah Bondowoso dan Wakil Bupati,'' tandas Sugiono. Tak cukup itu saja, Sugiono juga melakukan pengukuhan dan pelantikan Pengurus DWP di masing masing SMK dan SMA. Tujuannnya untuk memberikan ruang kepada para istri ASN yang bertugas di Kantor Cabdindik Wilayah Bondowoso memiliki kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan mendorong semua Pengurus DWP Cabdindik Wilayah Bondowoso agar bermitra dengan jajaran Pemkab Situbondo dan Pemkab Bondowoso. "Sehingga DWP SMA/SMK yang ada Wilayah Bondowoso memiliki produk unggulan yang bisa menjadi daya jual tinggi ditengah masyarakat,'' urai pria asli kelahiran Kota Santri Situbondo itu. Sugiono juga mengukuhkan Pengurus OSIS dan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan). Agar para pemuda memiliki kegiatan positif. ''Yang terbaru meresmikan kegiatan LDK yang dipusatkan di auditorium SMAN 1 Situbondo,'' tandas Drs H Sugiono Eksantoso MM mantan Wakasek SMAN 1 Kapongan Situbondo itu. [awi]
menyanyi, lomba melukis dan lomba bazar dengan melibatkan pengurus Darma Wanita Persatuan (DWP) Cabdindik Wilayah Bondowoso. "Saya mengadakan aneka kegiatan itu, tetapi tetap patuh pada Protokol Kesehatan (Prokes)," jelas Sugiono. Sugiono yang dikenal tegas dan transparan itu juga beberapa kali melakukan pelantikan dan pengukuhan Pengurus Pramuka yang ada di tingkatan SMK dan SMA Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Wakil Bupati Situbondo dan Bondowoso, untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Pramuka. "Setahu saya baru era kali ini ada Pengurus Pramuka dikukuh-
Warga Binaan Rutan Sumenep Ikuti Program Kejar Paket Sumenep, Bhirawa Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Menggelar Kejar Paket A, B dan C bagi warga binaan yang hendak meningkatkan kualitas pengetahuannya. Menurut Kepala Rutan Kelas IIB Sumenep, Viverdi Anggoro, melalui Program Merdeka Belajar Binaan Pemasyarakatan, Rutan Klas IIB Sumenep bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Program ini yang perdana dilaksanakan dan kini sedang berlangsung. Warga binaan sangat antusias mengikuti penyampaian materi yang dilakukan tutor dari SKB Dinas Pendidikan. "Kerjasama ini berawal dari keinginan kami dimana warga binaan ini tidak hanya ingin menunggu waktu di dalam rutan. Mereka bisa mempunyai kenang - kenangan dari sini entah berupa ijazah, kebetulan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memiliki kegiatan untuk belajar mengajar di semua lini. Makanya kami bangun kerjasama itu,'' kata Viverdi, Senin (14/9).
Viverdi menjelaskan, ada sekitar 40 orang yang ikut Program Kejar Paket A, B dan C. Untuk A itu yang setara SD, paket B setara SMP dan C setara SMA. Peserta kejar paket ini diharapkan tak hanya diikuti saat berada di Rutan. Kalau peserta sudah keluar atau bebas dipersilahkan untuk melanjutkan di SKB Dinas Pendidikan.
"Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pun sudah menjamin itu. Program ini tanpa biaya atau gratis. Jadi, warga binaan tinggal mengikuti saja. Karena, warga binaan memiliki hak yang sama dengan warga lain dibidang pendidilan,'' ucapnya. Sementara tutor dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Siti Aminah Rahman SPd, saat ditemui dise-
la - sela memberikan materi pembelajaran mengatakan, meskipun mereka ada di dalam rutan, tetapi mereka tetap mendapatkan pembelajaran yaitu dengan Program Merdeka Belajar. ''Jadi pembelajaran itu memang dikhususkan bagi semua kalangan, termasuk warga binaan. Ada 10 tutor yang kami siapkan untuk tiga kejar paket itu,'' terangnya. [sul]
Rutan Klas II B Kabupaten Sumenep
ITN Malang Gelar PKKMB Secara Daring Malang, Bhirawa Aktivitas Perkuliahan Tatap Muka (PTM) dan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) pada masa Pandemi Covid 19 masih belum bisa dilak-
hasiswa Baru angkatan 2020 secara simbolis, Senin (14/9).
sanakan. Namun kegitan ini tetap harus dilaksanakan agar mahasiswa baru dapat memahami apa yang harus dilakukan ketika proses perkuliahan dimulai. Institut Teknologi Nasional (ITN)
antik 7.930 Mahasiswa Baru
ertukaran mahaoyek kemanuberwirausaha di m hingga delabelum sampai ke ndaknya memgan ilmu sesuai masing - masing bekal soft skill nyaknya di kaan Taruna. juga mengingatmahasiswa baru syukur sebab di emi Covid 19 atkan kesempailmu di bangku nggi (PT). Dari ian Akademik mber, ada 75.286 endaftarkan diri
ke Universitas Jember melalui berbagai jalur, namun hanya 7.390 yang diterima. "Maka Anda semua patut berbangga dan bersyukur mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang PT setelah melalui saringan ketat. Rasa syukur ini ditunjukkan dengan giat belajar, mandiri, kreatif, kritis. Jadilah mahasiswa toleran yang berakhlakul karimah, yang cinta kebhinekaan Indonesia,'' pesan Rektor. Sementara itu, dalam laporannya, Zulfikar, Wakil Rektor I bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni menjelaskan, selain menerima mahasiswa baru dari jalur reguler, Universitas Jember juga
menerima sembilan orang mahasiswa baru dari jalur Afirmasi Pendidikan Papua, dan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Indonesia (3T). Selain itu Universitas Jember juga menyalurkan beasiswa Kartu Indonesia PintarKuliah (KIP Kuliah) atau yang dulu dikenal sebagai beasiswa Bidikmisi kepada 1.630 mahasiswa angkatan 2020. ''Selanjutnya mahasiswa baru akan mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus mulai hari ini hingga 18 September nanti. Namun mengingat masih di masa pandemi Covid 19, maka dilaksanakan dengan cara Daring,'' ungkap Zulfikar. [efi] Rektor ITN Malang, Dr Ir Kustamar MT
Malang menggelar PKKMB secara daring. PKKMB yang digelar pada 14 hingga 16 September ini diikuti 623 mahasiswa baru angkatan tahun 2020/2021. Pihak kampus menggunakan media Aplikasi Zoom dalam proses pengenalan kampus. Menurut Rektor ITN Malang, Dr Ir Kustamar MT, pihaknya yakin dengan mengikuti PKKMB, mahasiswa akan bisa menyusun rencana perkuliahan dengan baik. Namun saat ini tidak semua mahasiswa bisa mengikuti proses PKKMB secara Daring. Keterbatasan sarana prasarana di sejumlah daerah menjadi salah satu kendala. Di beberapa daerah, ada mahasiswa yang kesulitan mengakses layanan internet. "Di kondisi pandemi ini tidak hanya masalah ekonomi, tetapi ada juga yang terhambat akses komunikasinya. Sehingga semua proses PKKMB direkam dan dibagikan melalui akun Youtube. Agar mahasiswa yang tak bisa ikut bergabung dengan Aplikasi Zoom bisa merasakan dan memahami gambaran perkuliahan. Walaupun kondisi sepert ini tetap diupayakan secara maksimal agar PKKMB bisa dilaksanakan,'' tutur Dr Kustamar. Dalam PKKMB ITN Malang para
Dukungan untuk Moeldoko Jadi Ketum PBSI Terus Mengalir Jakarta, Bhirawa Dukungan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2020-2024 terus mengalir dari sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) dan klub bulutangkis di Tanah Air. PB Jaya Raya, salah satu klub bulu tangkis terbesar di Tanah Air yang telah melahirkan sejumlah atlet bulu tangkis nasional, melalui ketua umumnya Rudy Hartanto, Senin, menyatakan bahwa Moeldoko adalah sosok yang pas menahkodai PBSI karena dinilai bisa mengayomi dan mempererat hubungan antara PBSI dengan klub-klub bulu tangkis di Tanah Air . “PB Jaya Raya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal TNI Moeldoko, PP PBSI dapat mengayomi dan menjalin hubungan yang baik dengan PB atau klub-klub sebagai penyumbang atlet-atlet terbaik bagi kebesaran nama bangsa Indone-
sia,” kata Rudy Hartanto. Dukungan ini mengamini permintaan para legenda bulu tangkis yang pada minggu lalu meminang Moeldoko untuk menjadi orang nomor satu di organisasi bulu tangkis Indonesia. Atlet atlet PB Jaya Raya beberapa kali mengharumkan bangsa dengan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
prestasi. Sebut saja pada ajang Olimpiade, Susy Susanti dengan medali emas 1992 dan medali perunggu tahun 1996, Mia Audina dengan medali perak 1996, Candra Wijaya/ Tony Gunawan dengan medali emas tahun 2000, dan Markis Kido/Hendra Setiawan dengan medali emas
tahun 2008. Selain itu sejumlah prestasi terbaik lainnya dari atlet di PB Jaya Raya, yakni Hendra Setiawan (Juara Dunia 2007, 2013, 2015, 2019, dan All England 2014, 2019), Markis Kido/Hendra Setiawan (medali emas SEA Games 2005, 2007, 2009), Marcus Fernaldi Gideon (medali emas Asian Games 2018 dan All England 2017, 2018), Greysia Polii/Nitya Krishinda M (medali emas Asian Games 2014), M. Rian Ardianto (medali perak Asian Games 2018), Gyesia Polii/Apriyani Rahayu (medali emas SEA Games 2019), dan Angga Pratama (medali emas SEA Games 2013 dan 2015). Dukungan kepada Moeldoko juga disampaikan Sekretaris Umum Pengprov Kalimantan Utara, Afandi Kamaruddin. Menurut Afandi, Moeldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu jika maju sebagai calon Ketum PBSI, tentu perlu mendapatkan dukungan yang besar. [ant]
mahasiswa dikenalkan lingkungan kampus, proses dan sistem pembelajaran, suasana Kota Malang, serta kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, juga dikenalkan strategi agar mahasiswa baru bisa menjalani perkuliahan dengan baik, dan lulus tepat waktu. Dr Kustamar berharap, lulusan ITN bisa menyelesaikan kuliah tetap waktu dengan kompetensi yang memadai. Tak hanya mempunyai softskill saja, tetapi juga hardskill yang kuat. Agar bisa bersiang dalam menggapai masa depan. Proses perkuliahan akan dimulai pada 21 September mendatang. Pihak kampus pun telah menyiapkan proses pembelajaran dengan sejumlah modul. Untuk mahasiswa baru, proses pembelajaran murni secara Daring masih akan terus dilakukan. Sedangkan untuk mahasiswa angkatan lama direncanakan mengikuti perkuliahan secara Luring dengan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. "Rencananya pada November nanti, mahasiswa lama ada jadwal PTM dengan Prokes ketat. Sedangkan mahasiswa baru, semester awal masih banyak mata kuliah umum, sehingga belum jadi masalah kalau Daring,'' tandasnya. [mut]
GELANGGANG
Pelatnas Atletik Jalan Terus Selama PSBB Jakarta, Bhirawa Pelaksanaan pelatnas atletik terus berjalan meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kembali kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara total mulai Senin (14/9). Manajer pelatnas atletik Mustara Musa mengatakan bahwa PB PASI akan kembali menyesuaikan program latihan sesuai dengan protokol kesehatan. Ia juga memastikan penerapan PSBB tak akan memengaruhi jadwal pelatnas atletik. “Kami sudah rapatkan dan tetap melaksanakan sesuai adaptasi dengan PSBB. Itu saja prinsipnya,” kata Mustara Musa saat dihubungi di Jakarta, Senin. Adaptasi yang dimaksud misalnya pembatasan jumlah atlet selama latihan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno. PB PASI akan menerapkan batas kerumunan maksimum hingga lima orang. Selain berlatih di Stadion Madya, menurut Mustara, PASI bakal memanfaatkan area di sekitar Hotel Century sebagai lokasi latihan. “Kami akan memanfaatkan area sekitar hotel untuk latihan,” ujarnya. Pelatnas atletik telah berlangsung sejak 11 Agustus di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Ada 15 atlet yang mengikuti pelatnas. Mereka dipersiapkan untuk SEA Games 2021 dan Olimpiade Tokyo. [ant]
JATIM MEMBANGUN Pelanggar Protokol Kesehatan Sidang di Tempat Selasa Wage, 15 September 2020
Halaman 8
Tuban, Bhirawa Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur telah menarapkan sidang di tempat bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 untuk mencegah meluasnya pandemi penyakit yang telah berjalan lebih setengah tahun ini. Di Tuban penegakkan Perbup Tuban nomor: 65 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, telah dilakukan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dan memangkas sebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Bumi Wali. Terkait hal itu Satgas Covid-129 Tuban menggelar operasi penertiban bagi pelanggar protocol kesehatan yang melintas di wilayah Kecamatan Tuban, Senin (14/9). Dalam razia tersebut sebanyak 26 pengguna jalan tidak bermasker terjaring operasi, selanjutnya dilakukan persidangan dan penindakan di tempat.
Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama Forkopimda Tuban meninjau pelaksanaan operasi penertiban ini. Tampak pula Kepala Satpol PP Tuban, Hery Muharwanto, Plt. Kepala Dishub Tuban Gunadi, serta sejumlah pejabat jajaran Polres Tuban. Kepada awak media Bupati Huda mengungkapkan, operasi ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar menaati protocol kesehatan. Upaya pendisiplinan dilakukan mengingat penyebaran virus corona di Kabupaten Tuban masih terbilang tinggi. “Sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan karenanya harus lebih waspada,” kata Bupati Huda di lokasi operasi penertiban. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Tuban itu meminta, agar operasi
semacam ini terus diadakan, dan dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan. Satgas Covid-19 Tuban di segala tingkatan diminta terus mengawasi penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pelanggar protocol kesehatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perbup 65 tahun 2020. Orang nomor satu di Bumi Wali ini menegaskan, pembatasan jam malam akan diperpanjang 14 hari ke depan. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan upaya pencegahan Covid-19. Meskipun saat ini daerahnya berstatus Zona Oranye, namun tetap diberlakukan pembatasan jam malam sebagai bentuk pencegahan. “Jika belum ada penurunan akan terus diperpanjang,” tegasnya. Bupati Tuban dua periode ini berharap, pengalaman yang didapat masyarakat menjadi pembelajaran untuk terus berhati-hati dan waspada di masa pandemi Covid-19. Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Fathul Mujib, S.H., M.H., menjelaskan, pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi denda maupun pidana kurungan 3-7
hari. Sanksi dikenakan kepada pelanggar agar menimbulkan efek jera, dan tidak mengulangi pelanggaran. Fathul Mujib menambahkan, denda sebesar Rp100.000 yang dibayarkan pelanggar akan langsung disetor ke negara. Sedangkan sanksi berupa pidana kurungan disesuaikan dengan jenis pelanggaran, dan berdasarkan kewenangan hakim. “Akan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan penindakan kali ini,” jelasnya. Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, S.I.K., SH., M.H., menyatakan, pihaknya mengajak masyarakat untuk patuh protocol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Himbauan maupun kebijakan yang ditetapkan pemerintah bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. “Masyarakat yang melanggar akan ditangkap dan ditindak langsung seketika itu juga,” ujar Kapolres Ruruh. Salah satu pelanggar asal Palang,
Rohim mengaku kapok dan tidak akan melanggar protocol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Dirinya juga setuju penertiban ini agar warga lain bisa disiplin mematuhi protocol kesehatan. Sementara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Malang telah melakukan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan, di area Pasar Kepanjen, Kecamatan Kepanjen.Opreasi Yustisi tersebut telah berhasil menindak masyarakat yang tidak memakai masker atau melanggar aturan protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19). Masyarakat yang sengaja tidak memakai masker langsung dilakukan sidang di tempat, dan dikenakan denda melalui putusan Hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang. Sedangkan denda yang dikenakan bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bervariatif, dan denda maksimal Rp 100 ribu bagi yang tidak memakai masker. Beberapa masyarakat yang terjar-
ing Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di area Pasar Kepanjen, kata Bupati Malang HM Sanusi, Senin (14/9), usai menggelar Operasi Yustisi di area Pasar Kepanjen, hal ini sebagai langkah awal, untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan. Sehingga masyarakat yang terjaring dan ditindak, nantinya untuk sebagai data, serta mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya atau diwajibkan memakai masker saat berada di tempat umum. ”Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan langsung dipimpin oleh Ketua Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Letkol (Inf) Yusub Dondy Sandra, yang kini juga menjabat sebagai Dandim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu,” ujarnya. Selain itu, lanjut Sanusi, dalam operasi kali ini, juga dihadirkan langsung sejumlah Hakim dan Jaksa. Sedangkan tugas mereka, untuk menindak masyarakat yang tidak memakai masker atau melanggar protokol kesehatan Covid-19 di tempat umum. [hud.cyn]
KELANA JATIM
Petrokimia Tetap Waspada Perangi Covid-19 Gresik, Bhirawa. Petrokimia , mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, menyatakan, walaupun Kabupaten Gresik, saat ini memiliki status warna oranye atau risiko sedang, namun penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi setiap harinya. “Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” ujarnya. Kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan, dimulai dari lingkungan perusahaan. Ini karena Petrokimia Gresik sebagai objek vital nasional berupaya optimal agar tetap bisa menjalankan tugasnya menjaga ketahanan pangan nasional dengan maksimal di tengah wabah Covid-19. Terkait penerapan protokol kesehatan di internal perusahaan, saat ini setiap Insan Petrokimia Gresik. Telah melakukan presensi kehadiran secara online, seluruh karyawan juga wajib melakukan screening awal. Melalui pemeriksaan suhu tubuh dan gejala gangguan pernapasan seperti batuk, flu, sesak nafas, Medical Check Up (MCU), dan rapid test bagi seluruh karyawan maupun tenaga bantuan yang bekerja di lingkungan perusahaan, serta pemberian vaksin influenza. “Hingga saat ini, kami telah melakukan 17.654 rapid test, 477 swab test, 5.426 vaksin influenza, 530 vaksin pneumonia, dan telah melakukan 2.728 MCU kepada karyawan organik maupun tenaga bantuan di lingkungan perusahaan,” ujar Dwi Satriyo. Lebih lanjut Dwi Satriyo memastikan, bahwa area kerja saat ini telah memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas cuci tangan. Tersedianya sabun dan air atau hand sanitizer serta masker, melakukan disinfektan secara berkala di seluruh area dan sekitar perusahaan termasuk wilayah masyarakat sekitar perusahaan. “Kami juga menerapkan protokol Covid-19, pada saat penyelenggaraan rapat dan menerapkan physical distancing, pada penerimaan tamu maupun saat menyelenggarakan acara,” ujar Dwi Satriyo. Ditambahkan Dwi Satriyo, bahwa perusahaan juga melakukan pembatasan akses Perumahan Dinas dan jalan menuju perusahaan, bekerja sama dengan kepolisian melakukan physical distancing jalan utama menuju perusahaan. Karyawan juga banyak mendapatkan pelatihan melalui webinar untuk menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah pandemi.[kim]
Tampak Tim Gabungan saat melakukan razia penggunaan Masker untuk mendisiplinkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan di Kota Blitar.
Hartono/Bhirawa
Operasi Wajib Bermasker, Tim Gabungan Gelar Razia Masker Kota Blitar, Bhirawa Tertibkan masyarakat wajib bermasker, Tim Gabungan Kota Blitar gelar operasi penggunaan masker dalam rangka meningkatkan kedisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di jalan Merdeka Kota Blitar, Senin (13/9). Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M. Sinambela, mengatakan bersama Tim Gabungan yang terdirti dari jajaran Polres Blitar Kota, TNI, Satpol PP serta Dishub Kota Blitar menindaklanjuti instruksi dari pusat dalam rangka meningkatkan kedisi-
plinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, digelar kegiatan penegakan hukum berupa Operasi Yustisi penggunaan masker. Kegiatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perda nomor 1 tahun 2019 dalam rangka mendisiplinkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan serta Inpres 6 Tahun 2020 . “Tujuan utama kegiatan ini dalam rangka menjaga serta mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Blitar,” kata AKBP Leonard M. Si-
nambela. Lanjut AKBP Leonard M. Sinambela, pihaknya bersama TNI, Satpol PP dan Dishub dalam penindakan pelanggar Perda tersebut dengan mekanisme pemberian sanksi administrasi sampai penindakan tipiring berupa denda sebesar Rp. 250 ribu bagi pelanggar perorangan, dan untuk pelanggar pelaku usaha sampai dengan Rp. 500 ribu. “Dalam perda dan turunannya di Kabupaten dan Kota itu juga sudah diatur sanksi administrasi, di mana bisa dalam bentuk teguran lisan, te-
guran tertulis, serta kemudian penyitaan KTP,” jelasnya. Selain itu dikatakan AKBP Leonard M. Sinambela, dalam pelaksanaan Operasi Yustisi ini pihaknya lebih fokus pada penegakan hukum dengan harapan kesadaran masyarakat kembali terbangun. “Bahkan selain kegiatan penertiban ini, kami juga terus adakan pembagian masker gratis, memberikan himbauan dan mulai sekarang kita tingkatkan dengan pemberlakuan penegakan hukum dalam operasi,” ujarnya.[htn]
Pemkot Kediri Gelar Rapid Test Karyawan di Balaikota Kediri Kota Kediri, Bhirawa Berlokasi di halaman balaikota Kediri, hari ini (14/9) Pemkot Kediri selenggarakan rapid test bagi para karyawan dan karyawati di lingkungan kerja Balaikota Kediri. Penyelenggaraan rapid test ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Kediri khususnya di lingkungan perkantoran. Sejumlah bagian yang dijadwalkan untuk melakukan rapid test hari ini terdiri dari DPMPTSP, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum,
Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Kesra, Bagian Protokol Kompim dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak ketinggalan Dinas Kominfo dan Barenlitbang juga
turut melakukan tes ini. Tes ini dilakukan sejak pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 11.00. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Adhi Sutrisno mengharapkan seluruh karyawan/karyawati dapat mengikuti tes. “Diharapkan semua karyawan karyawati dapat turut serta dalam rapid tes ini. Ya tujuannya demi kebaikan bersama, “ungkapnya. Dalam pelaksanaanya, penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Perwali No. 32 Tahun 2020 tertib dilaksanakan. Sementara itu petugas rapid test ini berasal dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. [Van. adv. hms]
Selasa Wage, 15 September 2020
JATIM MEMBANGUN
Halaman 9
Cegah Kekeringan
Pemkot Diminta Selektif Terbitkan Izin Sumur Bor Kota Batu,Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dituntut lebih selektif dalam memberikan izin pembuatan sumur bor yang diajukan perusahaan. Karena saat ini jumlah sumur bor di kota Batu sudah mencapai ratusan berpotensi mengakibatkan terancamnya ketersediaan air di mata air. Kearifan lokal harus dijadikan pijakan kuat sebelum memanfaatkan air bawah tanah.
Wakil Ketua Komisi C, Didik Mahmud (menunjuk) saat melakukan perjalanan sidak di sebuah lokasi bersama anggota Dewan yang lain.
Kasi Produksi, Transmisi, dan Laboratorium Perumdam Among Tirto Kota Batu, Hery Siswanto mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 133 titik sumur bor yang telah terdata pada tahun 2019. Dan keberadaan sumur bor ilegal membuat Perumdam Among Tirto Kota Batu merasa waswas karena bisa menimbulkan krisis ketersedian air dari sumber. “Perumdam mencatat ada sebanyak 133 titik sumur bor pada 2019, dan di tahun ini bertambah empat
titik yang berada di Desa Punten, Desa Pandanrejo, Kelurahan Ngaglik, Jalibar di Desa Oro-oro Ombo,”ujar Hery, Senin (14/9). Ia menjelaskan bahwa data di atas adalah keberadaan sumur bor yang diketahui dan dilaporkan pada Perumdan Among Tirto. Artinya, sangat besar kemungkinan bahwa angka riil melebihi dari data tersebut. Apalagi ada perusahaan yang izin membuat satu sumur bor, namun kenyataannya juga melakukan
pengeboran di tempat yang lain. “Paling tidak, bisa koordinasi dengan kami. Di titik pemohon pembuatan sumur bor itu kira-kira masih bisa kami layani atau tidak, karena kami kan bagian teknis,” jelas Hery. Dengan fakta ini, ia berharap agar Pemkot lebih selektif dalam memberikan izin pembuatan sumur bor yang diajukan perusahaan. Selain itu, tidak adanya regulasi pendirian sumur bor membuat adanya eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan terjadinya krisis air. Kondisi inipun memancing argumentasi dari Legislator. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud menjelaskan bahwa kearifan lokal sangat berperan agar bisa memanfaatkan sumber daya secara bijak serta memikirkan keber-
lanjutan lingkungan. Karena itu kearifan lokal harus dijadikan pijakan kuat sebelum memanfaatkan air bawah tanah. “Jadi setidaknya Perumdam juga harus mengetahui sebelum akhirnya mengajukan izin ke provinsi,” ujar Didik. Terpisah, Plt Kepala DPUPR Kota Batu Alfi Nur Hidayat mengatakan dalam mengantisipasi hal ini pihaknya akan mengajukan regulasi daerah. Regulasi ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga cadangan air bawah tanah. “Pengambilan air dari bawah tanah secara liar akan mengakibatkan dampak serius di kemudian hari. Untuk itu langkah pencegahan dan penertiban harus dilakukan mulai sekarang,”ujar Alfi. [nas]
KELANA JATIM
Ingatkan Kedisiplinan Prokes, Babinsa Baureno Rutin Patroli Wilayah Bojonegoro,Bhirawa Guna memutus mata rantai virus corona atau covid-19, jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa) jajaran Koramil 06/Baureno, Kodim 0813 Bojonegoro, melaksanakan patroli kewilayahan sekaligus juga memberikan himbauan kepada masyarakat binaanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus corona atau covid-19, Senin (14/9). Dilakukan dengan cara persuasif dan humanis, para Babinsa ini juga membagikan ratusan masker bagi warga yang tidak menggunakan masker. Demikian disampaikan Danramil 081306/Baureno Kapten Inf Marwoko. Menurutnya, patroli kewilayahan yang rutin dilaksanakan serta himbauan penerapan disiplin protokol kesehatan dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Karena, tujuannya untuk menjaga keselamatan dan keamanan bersama. [bas]
Koramil Pucuk-Satgas Covid-19 Patroli Protokol Kesehatan ke Pasar Tradisional Mojokerto. Bhirawa Untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid -19. Koramil Pucuk. Kodim Lamongan,Korem 082/CPYJ. Mojokerto, Seakan tak mengenal lelah. Hal ini dibuktikan bersama Satgas Covid-19 Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan terus menerus melakukan patroli keliling Desa dan sentra perekonomian yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat. Seperti yang dilakukan Senin (14/9), segenap anggota Babinsa Koramil Pucuk Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan aparat terkait melaksanakan patroli penegakan protokol kesehatan ke pasar dan stasiun pucuk. Setelah melakukan apel pengecekan di halaman Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, sebagai awal pelaksanaan kegiatan. Kapenrem 082/CPYJ. Mojokerto. Mayor. Caj. Supranoto didampingi Pj. Danramil Pucuk. Letda inf. Sugeng menuturkan jika pelaksanaan Patroli Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan Pucuk. Sasaran yang di tuju adalah Pasar pucuk dan Stasiun Pucuk, di mana daerah tersebut banyak terdapat warung di sekitaran pasar dan penumpang yang hendak bepergian maupun pendatang. Tujuannya yang pertama mengedukasi warga / para pengunjung warung dan penumpang untuk nenggunakan masker di saat Belanja. Cuci tangan pakai sabun, bawa handsanitaser sendiri dari rumah dan selalu menjaga jarak bila berada di kerumunan. [min]
arif yulianto/ bhirawa.
Kasgartap III Surabaya, Brigjen TNI (Mar) Purwadi bersama Bupati Jombang serta Pejabat Forkopimda Jombang saat penyerahan bantuan Sembako secara simbolis di Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Senin siang (14/09).
Kasgartap III Surabaya Serahkan Bantuan Sembako Kepada Warga Jombang Jombang, Bhirawa Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) III Surabaya, Brigjen TNI (Mar) Purwadi menyerahkan bantuan Sembako secara simbolis kepada warga Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Brigjen TNI (Mar) Purwadi di Pendopo Kantor Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Senin siang (14/09). Baksos dengan tema ‘Sinergi Untuk Negeri’ ini juga dihadiri Asops Kogartap III Surabaya, Dansatrol armada, Komandan Korem 082/CPYJ Mojokerto, Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang, Dandim 0814 Jombang, Kapolres Jombang, Dansatrad Radar 222 Kabuh,
Jombang, Sekda Jombang, Ketua DPRD Jombang, Kajari Jombang, Dandenpom V/2 Mojokerto, Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, Forpimcam Tembelang, Kepala Desa Tampingmojo beserta perangkat dan Tiga Pilar serta Warga penerima Baksos. Kegiatan Bhakti Sosial (Baksos) yang dilaksanakan Garnisun Tetap III Surabaya di Kabupaten Jombang ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Ke-75. “Dan kegiatan di wilayah Jawa Timur adalah difokuskan pembagian Sembako atau Baksos,” kata Kasgartap III Surabaya. Brigjen TNI (Mar) Purwadi menjelaskan, pembagian bantuan Semba-
ko di Pendopo Kantor Desa Tamping Mojo ini dilaksanakan secara simbolis kepada penerima bantuan. Namun dalam pelaksanaannya untuk masyarakat yang lain, lanjut dia, akan dilaksanakan dengan cara ‘door to door’ atau diantar ke rumah masingmasing warga penerima bantuan. “Jadi alasan kita melaksanakan itu adalah dalam rangka, sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita tidak mengumpulkan orang, orang tidak berkerumun, yang bisa mengkhawatirkan munculnya klaster-klaster baru,” jelas Kasgartap III Surabaya. Bantuan Sembako yang dibagikan kepada masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 ini jelas Kasgartab III
Surabaya, merupakan bantuan dari TNI untuk masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. “Sehingga bisa lepas dari pandemi dalam keadaan baik. Nanti selesai pendemi bisa siap, bangkit kembali,” imbuh Brigjen TNI (Mar) Purwadi. Kasgartap III Surabaya membeberkan, di Kabupaten Jombang, ada sebanyak 250 warga yang menerima bantuan paket Sembako. Sementara untuk jumlah total se-Jawa Timur, ada 2500 penerima bantuan Sembako dari Baksos ini. Di Jombang sendiri, selain di Desa Tamping Mojo, bantuan Sembako ini akan diserahkan kepada warga penerima bantuan yang tersebar di Kabupaten Jombang. [rif]
Jaga Populasi, Bojonegoro Asuransikan Ratusan Sapi Betina
segenap anggota Koramil Pucuk bersama Satgas Covid-19 sedang mendatangi pasar pucuk. Untuk melihat langsung pelaksanaan protokol kesehatan yang di lakukan di pasar desa tetsebut.
Bojonegoro,Bhirawa Guna menjamin populasi sapi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnkkan) mengasuransikan ratusan ekor sapi betina. Program Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS) ini berupa subsidi premi untuk sapi betina produktif. “ Program ini direspon sangat bagus oleh peternak Bojonegoro. Hingga September 2020, ada 511 ekor sapi yang telah diasuransikan,” kata Kepala Bidang (Ka-
bid) Agribisnis dan Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Wiwik Sulistyo, kemarin (14/9). Wiwik Sulistyo mengatakan, AUTS merupakan program untuk perternak supaya peternak pembibitan dan pembiakan semakin semangat untuk beternak. “Jika terjadi risiko akibat kematian dan kehilangan sapi selama beternak, peternak masih bisa melanjutkan melalui dana ganti rugi dari asuransi,” ujarnya.
Sedangkan, yang mengajukan klaim hingga September 2020 ini ada 4 ekor sapi betina milik peternak. “ Hingga saat ini, peternak sapi yang sudah ajukan AUTS dan sudah diklaimkan sudah sebanyak 4 ekor sapi,” ujarnya. Dari data yang diperoleh jumlah pencairan klaim AUTS di tahun 2017 ada sebanyak 2 ekor sapi, di tahun 2018 jumlah klaim AUTS hanya ada 1 ekor, tahun 2019 klaim AUTS mengalami peningkatan yakni sebanyak 5 ekor dan di 2020 hingga per September total klaim AUTS sebanyak 4 ekor.
Seperti diketahui, bila peternak sapi mendaftar sebagai peserta AUTS, nantinya peternak akan mendapatkan ganti rugi jika sapi yang mereka asuransikan mati. Sedangkan untuk biaya AUTS tersebut biayanya hanya Rp 200 ribu per tahunya, dari jumlah itu Pemerintah Pusat mensubsidi biaya asuransi sebesar Rp160 ribu, jadi peternak sapi mengeluarkan biaya Rp 40 ribu per tahunnya. “ Hingga saat ini, sapi yang diikutkan AUTS hanya ada 511 ekor,” pungkasnya. [bas]
Industri Pemecah Batu Tebar Polusi Debu Warga masyarakat Desa Bagorkulon Kecamatan Bagor diresahkan dengan aktivitas pabrik pemecahan batu. Debu sisa produksi pabrik yang berada di Jalan Raya Nganjuk – Madiun mengganggu kesehatan serta mengotori rumah dan tempat usaha terutama warung makan warga. Polusi debu yang masuk rumah dan warung makan cukup mengkhawatirkan, bahkan seluruh ruangan hunian warga di radius 50 meter tak luput dari tumpukan debu. Karena saat pabrik berproduksi warga sering matanya terkena debu dan mengganggu pernapasan. Polusi debu akibat aktivitas pabrik pecah batu diakui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tri Wahyu Kuntjoro. Dia mengatakan, pihaknya mengetahui hal tersebut setahun yang lalu, tepatnya pada 31 Oktober 2019 saat warga sekitar pabrik pecah batu melaporkan hal tersebut dan waktu itu juga langsung ditindaklanjuti.
Untuk saat ini, Dinas Lingkungan Hidup mengetahui pabrik tersebut masih menimbulkan polusi debu yang katanya merugikan warga sekitar. Lantas pada tanggal 7 September kemarin, pihaknya bersama Satpol PP Kabupaten Nganjuk, langsung melakukan pengecekan, yang hasilnya, polusi debu yang ditimbulkannya, lebih parah dari tahun sebelumnya saat warga melaporkan pebrik tersebut. “Dengan disaksikan Satpol PP, pihak perusahaan, telah membuat perjanjian yang intinya akan mematuhi semua aturan yang berlaku. Seperti memasang jaring di atas
ristika/bhirawa
Rumah warga sekitar pabrik pecah batu di Kecamatan Bagor yang selalu dip-enuhi debu polusi pabrik.
tembok pagar dan uji laboratorium atas dampak yang timbulkannya,” kata Tri Wahyu Kuntjoro. Tapi apabila pihak perusahaan
tidak melakukan hal sebagaimana aturan, Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk, akan memberikan sanksi, mulai dari yang paling ringan yaitu
teguran sampai yang paling berat yaitu pencabutan izin atau pemberhentian kegiatan. “Kami akan terus memantau perusahaan itu sampai benar-benar tidak menimbulkan polusi dan berdampak pada warga,” tandas Tri Wahyu Kuntjoro. Keluhan polusi debu pabrik pecah batu dilontarkan Sumaji (44) warga Desa Bagorkulon yang juga mempunyai usaha warung makan yang jaraknya kurang lebih 75 meter sebelah barat pabrik pecah batu. Dia mengatakan semenjak dibangun pabrik pecah batu setahun lalu sampai beroperasinya pabrik pecah batu, polusi debunya telah mengganggu. “Debu yang masuk rumah dan warung kami cukup tebal, bahkan kamar anak kami yang berada di lantai atas sudah tidak digunakan lagi. Karena saat pabrik pecah batu ber-
produksi tempat itulah yang terparah kena polusi debunya, sehingga kami sering kelilipan saat berada di kamar atas,” jelas Sumaji. Masih menurut Sumaji, sebelum pabrik pecah batu dibangun, dirinya hanya diberitahu kalau tempat itu akan dibangun perumahan. Tetapi, menurut Kepala Desa Bogorkulon saat itu tempat tersebut akan dibangun pabrik triplek. Kenyataannya kedua informasi tersebut tidak ada yang benar. “Kami, warga sekitar pabrik pecah batu tidak pernah dimintai persetujuan atas pembangunan pabrik tersebut. Dan atas berdirinya pabrik, kami merasa dirugikan atas polusi debu yang ditimbulkannya, bahkan kami para warga sekitar pabrik harus menghirup udara bercampur debu yang bisa berdampak pada kesehatan kami,” tambah Sumaji pada media ini dirumahnya. [ris]
EKONOMI
Selasa Wage, 15 September 2020
Halaman 10
Anjungan PHE-12 Bakal Diaktifkan Lagi Diharapkan Dongkrak Produksi Migas Surabaya, Bhirawa PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) kembali akan mengaktifkan anjungan lepas pantai PHE-12 di 50 Km dari bibir pantai kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Anjungan ini sebelumnya sempat dilakukan pemotongan bangunan atas (topside) akibat kejadian kemiringan pada struktur anjungan dikarenakan adanya perubahan kondisi tanah. Senior Manager Departemen Operasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Indra Zulkarnain memgungkapkan anjungan PHE-12 seharusnya sudah beroperasi di 2017, akan tetapi terjadi insiden kemiringan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan memasang struktur baru. “Saat ini proses perizinan sudah selesai dan tinggal pengerjaan,” terangnya, Senin (14/9). Indra berharap semua pekerjaan yang dilakukan PHE WMO berjalan aman dan lancar. “Perhatikan tingkat kesehatan dan keselamatan pekerja di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya. Saat ini PHE WMO mampu menghasilkan 2 ribu sampai 3 ribu barel minyak per hari. Dengan pemasangan anjungan PHE-12 diharapkan bisa menambah 5 ratus sampai seribu barrel minyak per hari. ”Pemasangan anjungan PHE-12 diharapkan bisa menambah jumlah produksi PHE WMO, dan bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur
dan Kabupaten Bangkalan. Program CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat untuk terus di lanjutkan,” jelas Indra. Rencananya, pada SeptemberOktober 2020, ini PHE-WMO akan memasang kembali anjungan yang sudah dipotong sebelumnya. Anjungan lepas pantai PHE-12 yang akan dipasang kembali adalah anjungan yang lama dan posisinya hanya bergeser sedikit. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sendiri menyambut baik pembukaan anjungan lepas pantai itu. PHE-WMO diharapkan aktif menjalin komunikasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar. Perusahaan juga diharapkan berperan aktif dalam pembangunan perekonomian dan mengembangkan potensi lokal masyarakat. Dampak lingkungan diharapkan bisa dikendalikan, agar ekosistem laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat tidak tercemar.[riq]
Pemkot Gratiskan SIUP bagi Usaha Warung Kopi
BURSA EKONOMI
PHRI Minta Penghapusan Pajak Sampai Akhir Tahun Tulungagung, Bhirawa Pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Tulungagung meminta agar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, kembali memberi pembebasan pajak yang dipungut pada konsumen sebesar 10 persen diperpanjang sampai Desember 2020 mendatang. Pembebasan pajak sampai akhir tahun tersebut diharapkan dapat memulihkan ekonomi di sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Ketua PHRI Tulungagung, Nur Wakhidun, Senin (14/9), seusai audiensi dengan Bupati Maryoto Birowo, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso mengatakan permintaan PHRI tersebut sangat beralasan karena sampai saat ini pengusaha hotel dan restoran masih terdampak Covid-19. “Saat ini kami baru pulih antara 20 sampai 30 persen. Belum seperti sat normal dulu yang sampai 60 persen,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, masih banyak pula pelaku usaha di sektor pariwisata yang masih belum membuka usahanya. Seperti usaha cafe karaoke, lembaga pendidikan, biro travel dan jasa akomodasi. “Karenanya kami minta agar diperbolehkan membuka usaha dengan protokol Covid-19. Kami pun sudah memberi surat pernyataan bermeterai jika tercipta klaster baru kami siap dikendalikan,” paparnya.[wed]
KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2015, Putih, AG 6039 RAW, a/n. Much. Saiul Wahyudi, Dsn. Bujet RT 03/02 Ds. Sukowiyono, Karangrejo – T.Agung No. 7341/IMB/BI-III/2020
PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) lakukan sesi foto bersama usai Sosialisasi dalam rangka pekerjaan penempatan kembali anjungan lepas pantai PHE-12.
Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mendorong kepada seluruh warga Kota Pahlawan yang memiliki usaha warung kopi (warkop), atau kedai kafe agar mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untuk mendukung hal itu, pemkot telah memberikan fasilitas kemudahan dalam proses pengurusan izin tersebut. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya mendorong kepada seluruh warga Surabaya yang memiliki usaha warung kopi agar mengurus izin SIUP. Apalagi, pemkot telah menggratiskan perizinan itu. “Jadi untuk warung kopi itu wajib memiliki izin, pengajuan izinnya di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Siola,” kata Eddy di Balai Kota Surabaya, Senin (14/9). Menurutnya, kebijakan ini dikhususkan bagi seluruh warga Surabaya. Sementara warga luar Surabaya, pemkot tidak memberikan izin. “Ini khusus kita
berikan untuk warga Surabaya. Untuk warga luar Surabaya kita tidak berikan izin, karena usaha ini dikhususkan untuk warga Surabaya dan ini usaha ekonomi kecil mikro,” katanya. Tak hanya warung kopi atau kedai kafe, namun pemilik usaha seperti angkringan mulai hari ini juga diharuskan mengurus surat izin tersebut. Apabila pemilik warung kopi enggan untuk mengurus izin, maka Satpol PP Surabaya dapat memberikan tindakan tegas. “Makanya kami mohon kepada seluruh pemilik warung kopi, baik kecil maupun besar agar mengajukan surat izin usaha. Lokasi kantornya ada di Siola,” jelas dia. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, M Taswin menjelaskan, bahwa untuk mengurus SIUP, warga Surabaya dapat datang langsung ke UPTSA Siola. Namun, proses periz-
mah jika memiliki perangkat yang mendukung. Sebab, setiap SIUP yang diterbitkan Pemkot Surabaya itu telah dilengkapi dengan barcode. “SIUP ini bisa mereka cetak sendiri, bisa juga kita cetak, karena ada barcode-nya. Kalau pakai handphone ajukan sendiri, cetak sendiri selesai,” paparnya. Taswin menyatakan, bahwa kebijakan mengurus izin usaha perdagangan ini diwajibkan bagi seluruh warga Surabaya yang memiliki warung kopi. Apabila pemilik usaha warkop mengalami kesulitan saat mengurus izin, mereka bisa melalui kantor kelurahan atau kecamatan setempat. “Kita layani yang warga Surabaya, yang bukan warga Surabaya tidak kita layani. Mulai hari ini bisa, bisa melalui kelurahan atau kecamatan. Bisa juga di dinas nanti langsung diproses. Kalau pemohon ada handphone bisa langsung di-print sendiri,” lanjut dia.[iib]
XL PRIORITAS Hadirkan myPRIO X Unlimited Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid-19 mendorong PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) untuk terus berupaya memenuhi ekspektasi pelanggan di semua segmen, termasuk pascabayar, atas layanan yang bisa mendukung produktivitas mereka saat harus beraktivitas dari rumah
atau di luar tempat kerja. Direktur & Chief Komersial Officer XL Axiata, David Arcelus Oses mengungkapkan plan baru ‘myPRIO X Unlimited’ bisa menjadi solusi terbaik bagi para pelanggan XL PRIORITAS untuk mendapatkan unlimited data di semua jaringan,
TUBAN HILANG BPKB, S-3141-GQ. An.Tutuk Dwi Daningsih, Ds/kel Perbon RT 001/ 002,Kec Tuban, Kab Tuban, hp 082132493350 No. 7342/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, S-8021-UF. An.Muhdlor, Ds Bulu jowo, dsn Karang candi RT 002/004, Kec Bancar, Kab Tuban, hp 081249879595 No. 7343/IMB/BI-III/2020 BOJONEGORO HILANG STNK, nopol S 5730 DE, a/n Agus Harianto, Ds Kalicilik RT 02/02, Kec Sukosewu Bjn No. 7344/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, nopol S 6906 DU, a/n Desika Caprilia Putri, Ds Nglumber RT 02/ 01, Kec Kepohbaru Bjn No. 7345/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, nopol S 4788 DI, a/n Darwati, Dsn Jatisari RT 03/01, Ds Jati Blimbing, Kec Dander Bjn No. 7346/IMB/BI-III/2020
inan ini juga dapat diakses secara online melalui laman https:// ssw.surabaya.go.id. “Perizinan warkop cukup pakai SIUP saja. Persyaratannya mudah, cukup pakai KTP (Kartu Tanda Penduduk), menyertakan pas foto 3x4 satu lembar dan materai Rp 6 ribu. Prosesnya satu jam selesai,” kata Taswin. Bahkan, untuk mempermudah warga Surabaya mengurus izin usaha, mulai hari ini pihaknya juga melakukan koordinasi bersama 31 kecamatan Surabaya. Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data pemilik warkop se-Surabaya. “Hari ini kita koordinasikan dengan Pak Camat, supaya nanti warga didata dan diproses, sehingga di kecamatan bisa membantu proses,” ujar Taswin. Akan tetapi, Taswin menyebut, bagi pemilik usaha warkop yang ingin melakukan pencetakan sendiri surat izin usaha juga bisa dilakukan di ru-
Chief Sales Officer XL Axiata, Octavia Kurniawan, Brand Ambassador XL PRIORITAS, Hamish Daud, dan Direktur & Chief Komersial Officer XL Axiata, David Arcelus Oses saat acara peluncuran ‘myPRIO X Unlimited’.
dan unlimited akses ke sejumlah aplikasi favorit. Paket baru ini sudah bisa didapatkan mulai 10 September 2020. “Data yang kami miliki menunjukkan terus meningkatnya kebutuhan atas layanan data yang lebih besar di kalangan pelanggan pascabayar XL PRIORITAS sejak pandemi berlangsung. Hal ini bisa kita pahami mengingat pada segmen pascabayar ini sebagian besar pelanggan merupakan kalangan yang sehari-harinya sangat produktif dan memang membutuhkan dukungan data yang tinggi. Untuk itulah kami tawarkan paket atau plan myPRIO X Unlimited ini sebagai solusinya,” terangnya, Senin (14/9). David menambahkan Akses unlimited yang bisa pelanggan dapatkan dari myPRIO X Unlimited ini berbeda-beda setiap plannya. Untuk Silver X dan Gold X memiliki kuota data besar dan unlimited akses aplikasi favorit, unlimited menelepon ke sesama nomor XL atau
AXIS dan unlimited kirim SMS ke semua operator. Untuk Platinum X, Diamond X, dan Ultima X memiliki unlimited data di semua jaringan, menelepon ke sesama nomor XL atau AXIS, dan kirim SMS ke semua operator, serta cashback untuk roaming pass. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan kuota yang besar untuk menelepon ke operator lain. Harga paket myPRIO X Unlimited ini mulai Rp 100 ribu untuk kategori Silver X, Rp 150 ribu – Gold X, Rp 250 ribu – Platinum X, Rp 450 ribu – Diamond X, dan Rp 888 ribu – Ultima X. Paket ini berlaku untuk semua pelanggan PRIORITAS. Pelanggan baru XL PRIORITAS dapat mendaftar paket ini melalui melalui XL Center, website https://prioritas.xl.co.id/ atau WhatsApp Business XL PRIORITAS di nomor 0818 8000 55. Sedangkan untuk pelanggan PRIORITAS dapat upgrade ke myPRIO X Unlimited melalui *123# dan aplikasi myXL Postpaid.[riq]
SELAYANG PANDANG
Agar Tak Merugi, Petani Garam Kejar Harga ke Luar Daerah Murahnya harga garam di pasar Kabupaten Probolinggo, membuat para petani harus memutar otak agar tidak rugi. Salah satunya dengan menjual barangnya ke luar daerah. Padahal produksi garam di kabupaten Probolinggo terus meningkat. Seperti dilakukan oleh Suparyono, petani garam asal Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan. Pekan lalu. Ia mengirim puluhan ton garam ke luar daerah. Seperti ke Jawa Barat dan Bali. “Seminggu kemarin saya kirim ke Bali. Ada sekitar 32 ton yang kami kirim ke sana menggunakan truk,” ujarnya, Senin (14/9). Suparyono mengaku mengirim garam ke luar daerah untuk mengejar harga. Meski jauh, namun dalam jumlah pengiriman cukup banyak, masih untung. “Tetap yang dikejar harga. Kalau di Bali per kilogram Rp 1.100. Kalau di Jember sekitar Rp 700 per kilogram. Meski jauh, dengan jumlah pengiriman yang banyak, kami masih dapat untung. Kalau di dalam daerah harganya masih murah, sekitar Rp 425-450 per kilogram,” katanya.
Menurutnya, harga garam di wilayah Jawa Barat mahal, karena di sana masih sering hujan. Sehingga, berdampak pada produksivitas garam setempat. “Kalau di Bali karena memang di sana tidak ada tempat produksi garam. Meski ada, itu pun garam konvensional yang produksinya menggunakan bambu. Sehingga, produktivitas dengan kebutuhan sangat jauh,” tuturnya. Di samping itu, Suparyono mengatakan, pandemi Covid-19 sudah tidak lagi menghambat lahan usahanya. Karena beberapa daerah yang dulunya memberlakukan pembatasan, sudah tidak ada lagi. “Karena ini kebutuhan pokok, jadi bisa sampai ke Bali. Dampak Covid-19 sudah tidak begitu dirasakan. Paling saat di jalan ataupun saat hendak beristirahat saja yang khawatir. Ya, solusinya jangan
lepas masker dan patuhi protokol kesehatan,” lanjutnya. Terkait murahnya garam di pasar lokal, Plt Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Taufiq Alami belum berhasil dimintai keterangan. Begitu juga dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Dedi Isfandi. Ketika dihubungi melalui selulernya tadi malam, belum berespons. Murahnya harga garam di Kabupaten Probolinggo belakangan dikeluhkan petani garam setempat. Supaya bisa tetap mendapatkan rupiah, petani pun harus mengatur siasat. Termasuk menyuplai dan menjual ke luar Probolinggo. “Harga garam yang ada di Probolinggo Rp 450 per kilogramnya. Nah kalau di daerah luar seperti Banyuwangi itu sampai Rp 900-Rp 1000 per kilogaramnya,” ujarnya. “Ditambah produksi garam saat ini masih mengalami gangguan disebabkan masih masuk pada musim hujan. Sehingga saya suplai ke luar. Memang biaya transportasinya mahal,
namun untuk hasil masih ada,” jelasnya. Di sisi lain, menyikapi wabah virus korona yang mendapat imbauan dari pemerintah agar melakukan isolasi mandiri, Suparyono mengatakan, pihaknya memang mendapat imbauan dari pemerintah setempat. Sehingga, pengelolaan tani garamnya, para pekerja hatus mengikuti protokoler antisipasi virus korona. “Pada lahan tani garam saya, sudah menerapkan pencucian tangan dan protokoler lainnya untuk pencegahan virus korona. Termasuk pembatasan waktu. Selain itu, mobil pengangkut garam yang dibawa saya juga dilakukan pemeriksaan dan penyemprotan oleh pemerintah Banyuwangi, tepatnya saat masuk Daerah Genteng Banyuwangi, sopir dan barang yang biasanya disentuh oleh tangan disemprot disinfektan,” kilahnya. Suparyono juga berharap, wabah virus korona ini bisa cepat berlalu. Sebab, apabila terus berkelanjutkan, yang paling dirasakan imbasnya
Petani Probolinggo panen raya garam.
adalah warga yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Termasuk petani garam seperti dirinya. “Mau meliburkan para pekerja dengan berdiam diri di rumah kan tidak mungkin. Sebab mereka memiliki keluarga yang harus dinafka-
wiwit agus pribadi/bhirawa
hi. Semoga wabah virus korona ini tidak sampai mengeluarkan kebijakan lockdown dari pemerintah. Sebab kalau itu terjadi, maka akan sangat berpengaruh pada masyarakat yang kerjanya tidak dibayar bulanan,” tambahnya.[wap]
SAMBUNGAN
Selasa Wage, 15 September 2020
Dirut Bantah Ada Kebakaran
Sambungan hal 1 asap tersebut ada di gudang yang dipakai untuk menyimpan barang. Meski demikian, pihaknya rasa terimakasihnya kepada Dinas Kebakaran Surabaya yang bekerja secara cepat. “Asap itu di gudang yg dipakai simpan cat dan lain-lain. Ini sedang kami investigasi penyebabnya. Dan terimakasih tim dinas kebakaran dan seluruh K3 rumah sakit atas kerja cepatnya,” terangnya. Sementara, Direktur Penunjang Medik RS dr Soetomo, Prof dr Hendrian Dwikoloso Soebagjo mengatakan, kebakaran terjadi di ruang panel basement. “Sangat singkat, kira-kira lima belas menit. Di bagian basement Gedung Oncology RSUD Dr Soetomo,” kata Hendrian. Meski begitu ia mengaku belum tahu apa penyebabnya. Ia menyebut ruang tersebut, merupakan bangunan yang digunakan oleh pihak proyek atau kontraktor yang tengah melakukan pembangunan di Soetomo. “Penyebabnya belum tahu. Tapi disitu bukan milik kami, adalah milik dari proyek yang sedang membangun di gedung rawat jalan di RSUD dr Soetomo,” ujarnya. Soal kerugian Hendrian belum bisa menjelaskannya secara detail. Tapi, barang yang terbakar antara lain kabel, cat dan barang-barang proyek lainnya. “Yang terbakar adalah alat penyimpanan berharga, kabel, cat dan peralatan proyek itu di dalamnya terbakar,” katanya. Dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa dalam kebakaran. Pelayanan rumah sakit juga tak terdampak. Meski begitu sejumlah pasien dan karyawan yang berada di Gedung Oncology sempat dievakuasi untuk keamanan. “Ada asap maupun api, kita dengan prosedur melakukan evakuasi secepat mungkin untuk menghindari hal-hal yang bisa membahayakan. baik itu pasien, karyawan dan semuanya,” ucapnya. Sementara itu, Kapolsek Gubeng, Surabaya, Kompol Palma F Fahlevi, mengatakan bahwa dugaan awal penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Meski begitu ia tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Tetep akan mencari keterangan terhadap saksisaksi yang ada, untuk memastikan bahwa kejadian ini merupakan memang korsleting listrik, selanjutnya kami akan membuat laporannya,” kata Palma. [geh]
Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun l
l
Tulus Bangun Sidoarjo l
Sambungan hal 1
(Gus Muhdlor). Subandi, yang sebelumnya adalah Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, mengatakan siap bekerja keras demi mewujudkan cita-cita membangun Sidarjo lebih baik bersama Gus Muhdlor. “Kami niat tulus, ingin bersama-sama bangun Sidoarjo yang jauh lebih baik lagi, terutama dengan pemerataan hingga ke desa-desa,” katanya. Bapak dua anak ini mengaku telah menyiapkan fisik dan mental untuk menghadapi tahapan-tahapan Pilkada Sidoarjo 2020, yang akan mencapai puncaknya pada Desember 2020 nanti. Menanggapi tahapan-tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada masa pandemi seperti ini, Subandi mengatakan siap menjalankan protokol kesehatan ketat dalam setiap kegiatan. “Kami sudah berulangkali sampaikan ke tim pemenangan bahwa protokol kesehatan harus di terapkan di tengah situasi seperti ini,” ujarnya yang beberapa hari lalu dinyatakan negatif Covid-19 dari hasil tes PCR di RSUD Dr Soetomo Surabaya. Berbekal pengalaman selama 2 periode menjadi Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, tentunya menjadi modal penting bagi Subandi untuk menghadapi Pilkada kali ini. Ia paham betul apa kebutuhan desa, apa masalahnya dan solusi yang bisa ditawarkan. Seperti masalah kesejahteraan warga desa, pelayanan publik yang lebih baik, hingga bagaimana memacu perkembangan infrastruktur desa sehingga menjadi motor penggerak ekonomi. “Masalah klasik seperti kesejahteraan warga desa yang tidak merata, pelayanan publik hingga kurangnya infrastruktur pendukung ekonomi di wilayah desa akan menjadi fokus dalam membangun Sidoarjo di masa depan jika kami diberi amanah warga Sidoarjo,” papar suami dari dr. Sriatun ini. Subandi pun punya cita-cita untuk memperkuat pembangunan perdesaan, mulai pembangunan infrastruktur fisik, sumberdaya manusia, hingga pelayanan publik. ”Kami sudah siapkan skema percepatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik di desa, termasuk tentu infrastruktur teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan publik hingga ke level desa,” paparnya. Untuk mendukung kinerja para kepala desa dan perangkat desa, Subandi juga akan mengalokasikan kenaikan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa. Saat ini, sesuai Perbup Sidoarjo No.77/2018 yang diubah melalui Perbup Sidaorjo No.18/2019 dan Perbup Sidoarjo No. 83/2019 disebutkan penghasilan tetap Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dipatok Rp 3,65 juta per bulan, sedangkan untuk Sekretaris Desa sebesar Rp 2,555 juta per bulan dan Perangkat Desa sebesar Rp 2,19 juta per bulan. Nantinya jika terpilih, Subandi akan mengalokasikan kenaikan pendapatan Kepala Desa setidaknya menjadi Rp 5 juta per bulan dan perangkat desa setidaknya setara Upah Mimimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo yang tahun 2020 ini mencapai Rp 4,193 juta per bulan. “Kenaikan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa ini penting untuk mendukung kinerja pelayanan publik di tingkat desa. Disamping itu, ini tentunya bentuk apresiasi bagi rekan-rekan kepala dan perangkat desa karena mereka mengabdi dan bekerja tidak kenal waktu, bahkan di hari libur atau di malam hari, ketika dibutuhkan mereka harus be kerja melayani masyarakat,” kata Subandi. [ach]
Halaman 11
hds/bhirawa
Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dituntut 4 tahun yang dibacakan penuntut umum, Senin (14/9) sore di PN tipikor Juanda.
Sanksi Denda Prokes Dilakukan Bertahap l
Sambungan hal 1
prokes di daerah berbeda-beda. Ada yang sudah menerapkan sanksi, ada pula yang masih dalam tahap sosialisasi. “Masih melihat perkembangan dinamika di daerah masing-masing. Ada yang sudah mulai tipiring (Tindak Pidana Ringan). Pesan Pak Kapolda juga diupayakan agar kita lebih mengutamakan himbauan terlebih dahulu,” ujar Budi. Dalam menerapkan penegakan prokes tersebut juga harus disiapkan tim yang lengkap. Khususnya untuk tipiring maka dibutuhkan hakim saat di lapangan nanti. “Mungkin satu minggu lagi sudah bisa diterapkan. Karena kita juga harus menghubungi kesiapan kas daerah jika nanti ada sanksi denda,”kata dia. Sanksi denda yang diterapkan dalam penegakan prokes ini berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Tuban dan Kediri sanksinya sebesar Rp 100, Sidoarjo dan Gresik Rp 150 ribu kemudian Surabaya Rp 250 ribu. “Semua daerah sepertinya sudah punya perbup atau perwali. Tapi untuk sanksi denda tidak semua. Ada beber-
apa daerah mungkin belum menerapkannya. Kalau belum ada sanksi denda, maka harus revisi,” jelas Budi. Terkait denda, pelanggar protokol kesehatan bisa langsung melakukan sidang di tempat atau langsung membayar ke kas daerah. Selanjutnya, pelanggar baru bisa mendapatkan kembali KTP-nya. “Kita sendiri masih sosialisasi dan ada pemberian sanksi administratif berupa penahanan KTP selama 14 hari,” pungkas dia. Sidang di Tempat Sementara itu 14 warga Lamongan terjaring saat operasi yang dilakukan oleh seluruh unsur Forkopimda Lamongan di area Sport Center, Jl. Basuki Rahmad, Senin,(14/9). Mereka langsung disidang di tempat yang sudah disiapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dan pihak Kejaksaan Bupati Lamongan Fadeli menegaskan, Lamongan menerapkan sanksi bagi warga yang keluar rumah tidak memakai masker. “Sanksi tegas ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran bermasker di masa pandemi Covid - 19, “ kata Fadeli Ketua Pengadilan Negeri
Lamongan R.Ari Muladi,S.H menjelaskan,sesuai dengan Perda hari ini melakukan penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana ringan . “Kita menggelar sidang kepada para pelanggar yang tidak menggunakan masker.Kita sidangkan secara formal dan langsung kita putuskan bagaimana rasa keadilan, dalam rangka mengingatkan masyarakat jika pemakaian masker di tempat umum adalah hal wajib.”terangnya. Sementara untuk sanksi bagi pelanggar yang tidak menaati protokol kesehatan ada berupa hukuman kurungan penjara dan denda nominal maksimalnya.”Sanksinya hukuman denda berupa uang maksimal 50 juta rupiah, tapi tentu tidak selalu maksimal. Mungkin sekitar 10 ribu atau 20 ribu, sekedar mengingatkan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa tidak menggunakan masker adalah suatu pelanggaran.Kalau tidak punya uang sama sekali, hukuman kurungan sebagai gantinya. Kalau tidak punya uang pasti punya badan, kita masukkan ke dalam penjara, paling lama 3 bulan.”tegas Muladi. [Tam,aha,yit]
yang telah berlangsung sejak Desember 2019 lalu ini tidak dapat diprediksi kapan ber akhir. “Bahkan WHO pun tidak bisa memastikan kapan wabah ini berakhir. Jangan sampai kendor, jangan anggap enteng dan jangan ada yang menyepelekan,” imbuhnya. Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim akan terus berusaha menekan penyebaran dan mortalitas akibat Covid-19 dengan pengetatan protokol kesehatan melalui revisi dari Perda No. 1 tahun 2019 yang telah direvisi menjadi Perda No. 2 tahun 2020 serta Pergub 53 tahun 2020 dan implementasi Inpres No. 6 tahun 2020.
Bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Khofifah, akan diberikan sejumlah sanksi. Mulai dari teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp 250 ribu. Sanksi juga diberlakukan pada sektor pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. “Sanksi mulai diterapkan per hari ini, Senin 14 September 2020. Ayo disiplinkan diri dengan selalu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ini tugas kita bersama,” pungkas Khofifah. [tam]
Gubernur Ingatkan Jangan Lengah l
Sambungan hal 1
Sementara angka kesembuhan per 13 September mencapai 80,18 persen. Data per tanggal 13 September memperlihatkan angka kesembuhan Covid-19 di Jatim telah tembus 30 ribu (30.540). Angka tersebut menempati posisi tertinggi di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan Banten (69,9%), Yogyakarta (72%), DKI Jakarta (75,5%), Jabar (53.43%) dan Jateng (62,3%). Kendati tren kesembuhan tinggi dan resiko rendah, Khofifah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengingat wabah virus corona
Sambungan hal 1
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Usai sidang Saiful Ilah terlihat menahan rasa kecewanya setelah mendengar tuntutan 4 tahun yang dibacakan penuntut umum, Senin (14/9) sore di PN tipikor Juanda. “Bohong yang disampaikan penuntut umum. Saya tidak pernah minta uang dari rekanan Ibnu Gofur (sudah divonis 20 bulan), “ kata Saiful Ilah seusai sidang yang berakhir jam 17.00. Dikatakan Saiful Ilah, uang (Rp 350 juta) yang diperoleh KPK di pendopo kabupaten diterima oleh stafnya, Budiman. Budiman wafat setelah satu kali menjadi saksi dalam sidang perkara ini. Uang yang disimpan dalam tas slempang diterima almarhum dan diletakkan di ruang ajudan karena saat itu bupati Saiful sedang rapat. Tuntutan yang dibacakan jaksa Arief Budiyanto, menyebutkan, uang itu diberikan sebagai hadiah kepada Bupati yang membantu Ibnu Gofur memenangkan 4 proyek yang bernilai puluhan miliar. Gofur mengajak rekanan lain yakni terdakwa Totok Sumedi dan Iwan. Namun keduanya hanya
sebagai pendamping Gofur saat ke pendepo. Hanya Gofur dan totok yang turun dari mobil Alphard. Sedangkan Iwan berdiam dalam mobil. Menurut jaksa, terdakwa Saiful juga menerima uang dari Kabag ULP (terdakwa) Sanadjihitu Sangadji sebesar Rp 200 juta. Sangaji memperoleh uang juga dari Gofur. Saat itu Gofur memberikan Rp 300 juta. Dalih Sangaji Rp 100 juta untuk bantuan gempa di Maluku. Selain itu terdakwa Saiful menerima lagi Rp 50 juta dari Gofur. Dari serangkaian pemberian uang ini yang diakui hanya Rp 50 juta. Uang itu untuk kebutuhan Deltras. Tiga pejabat lain yang dituntut adalah Kadis PUPR, Sunarti Suryaningsih dengan 2 tahun, Kabag ULP Sangaji dituntut 3 tahun. Kabag pembangunan dinas PUPR, Yudi Tetrahastoto dituntut 3 tahun. Pengacara terdakwa, Samsul Huda menyatakan, jaksa terlalu mudah menafsirkan fakta. Semua pengakuan termasuk Gofur adalah fakta tunggal yang lalu ditafsirkan. Biasanya KPK jeli, yakni siapa penerima uang, dimana tempatnya, dan kapan. Dalam kasus ini terdakwa membantah semua pengakuan saksi kecuali yang Rp 50 juta untuk Deltras. [hds]
Gubernur Serahkan Bantuan Ventilator dan 8.000 Masker l
Sambungan hal 1
saat ini jumlah ventilator yang tersedia masih mencukupi. Selain ventilator, dalam acara ini juga diserahkan bantuan berupa 8.000 masker kepada Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana. Serta, penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan BUMDes. Ventilator ini merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Total ada 210 ventilator dari Kementerian Kese hatan yang rencananya akan diserahkan secara bertahap ke kab/kota lain di Jatim yang masih membutuhkan. “InsyaAllah dalam seminggu ini setiap hari kita akan mendistribusikan ventilator ke kabupaten/kota sesuai titik-titik yang paling membutuhkan sesuai surat permohonan yang telah kami terima. Ini menjadi upaya kita untuk memaksimalkan pelayanan kuratif bagi pasien Covid-19 supaya me reka terlayani dengan baik di rumah-rumah sakit rujukan,” kata Khofifah. Dengan adanya bantuan ventilator ini Khofifah berharap tingkat kesembuhan Covid-19 di Jatim semakin meningkat, dan sebaliknya tingkat kematiannya bisa semakin menurun. Dimana tingkat kesembuhan di Jatim per Senin (14/9) total berjumlah 30.905 orang atau 80,42 persen. “Alhamdulillah ini semua berkat kerja bersama dari seluruh elemen baik dokter, perawat, para tenaga kesehatan, aparat TNI/Polri, masyarakat, termasuk awak media, kalangan pendidikan dan dunia usaha atau yang disebut dengan pentahelix. Ini jadi satu ke satuan kita dalam menguatkan proses pelayanan penanganan Covid-19,” terangnya. Sementara itu terkait bantuan 8.000 masker kepada Korkab PKH, TKSK dan Tagana dan pendamping
desa menurut Khofifah ini menjadi bagian komprehensif dan stimulan bagi semua pihak untuk bersama-sama saling mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan terutama memakai masker. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk bersamasama terus memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya penggunaan masker, menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Hal ini penting sebagai salah satu upaya efektif untuk mencegah penularan Covid-19. “Pembagian masker bagi para pendamping desa, PKH, TKSK dan Tagana ini yang merupakan kedua kalinya. Pertama saat Rakor beberapa waktu lalu, dan sekarang ini untuk melapisi lagi karena saya yakin masing-masing sudah memiliki program yang sama terkait protokol pencegahan Covid-19, sehingga upaya ini menjadi penguatan bersama,” pesannya. Sedangkan untuk BLT Dana Desa, Khofifah berharap ini akan menjadi pemenuhan dari kesejahteraan di desa-desa. Sesuai pesan Presiden Jokowi, ia meminta agar pendistribusian BLT Dana Desa ini tidak hanya sent tapi juga delivered, atau tidak hanya dikirimkan tapi juga dipastikan sudah diterima dengan baik dan tidak terlambat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Herlin Ferliana menjelaskan, langkah menanggulangi menyebar wabah Covid 19 dengan mematuhi protokol kesehatan denganTiga M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. “Sejak sekian bulan bencana ini, kuncinya ada di masyarakat dalam memutuskan mata rantai Covid 19. Sampai saat ini kesadara untuk menjaga protokol kesehatan itu belum terwujud. Maka keluarlah Perda, bagi yang tidak disiplin maka ada vanesmen,” ujarnya. [din]
Ngatimin Dituduh Punya Ilmu Santet Gara-gara Kelakar di Lahan Semangkanya l
Sambungan hal 1
rangan, melainkan harus disaksikan oleh Forkopimka Kapongan. Bahkan sejumlah kepala desa dan ribuan warga setempat, ikut mengiringi jalannya pelaksanaan sumpah Alquran yang dipimpin oleh Habib Yahya. “Yang menjadi korban tertuduh, Ngatimin (60) warga asal Dusun Krajan, Desa Gebangan. Tempat pelaksanaan sumpah digelar di Masjid Miftahul Jannah,” jelas Pramana. Sementara itu Kades Gebangan Joko Sabar menjelaskan, sumpah Alquran yang dilaksanakan sekitar pukul 19.30 itu setelah korban tertuduh yang berprofesi sebagai petani buah semangka itu, sempat melontarkan kata-kata kurang
sopan di depan warga. Ngatimin, lanjut Kades Joko Sabar, berkelakar bahwa barang siapa yang mencuri semangka di lahan sawahnya maka perut pelaku pencurian tersebut akan langsung sakit. “Ya dia sempat mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bagi pelaku pencuri tanaman buah semangka akan sakit dan bahkan bisa mati,” urai Kades Joko Sabar. Dengan adanya sesumbar tersebut, lanjut Joko Sabar, warga Desa Gebangan mulai curiga terhadap Ngatimin yang memiliki ilmu hitam (ilmu santet) dan sejenisnya hingga bisa mematikan warga. Tak disangka, pada saat yang bersamaan ada salah satu tetangga Ngatimin jatuh sakit dan pernah bermimpi bertemu dengan wajah Ngatimin.
“Dengan dasar mimpi tersebut, warga kemudian mulai menduga bahwa Ngatimin yang mengirim ilmu santet. Tak disangka juga dalam waktu tidak terlalu lama, Desa Gebangan mulai heboh dengan ulah Ngatimin,” lanjutnya. Satu hingga beberapa hari kemudian, terang Joko Sabar, kecurigaan warga atas ilmu santet yang dimiliki Ngatimin semakin meluas. Bahkan, dari pembicaraan tetangga terdekat, tudingan itu semakin kuat menjadi buah bibir warga. Nah berawal dari pembicaraan Ngatimin itulah, membuat warga Desa Gebangan semakin resah. “Semakin banyak warga yang menuding Ngatimin punya ilmu santet. Namun kami patut bersyukur setelah
pembacaan sumpah Alquran, situasi Desa Gebangan mulai kondusif,” jelas kades dua periode itu. Terpisah, usah menjalani sumpah Alquran, Ngatimin secara terus terang mengakui ia tidak memiliki ilmu hitam seperti yang dirumorkan warga Desa Gebangan. Semua tudingan itu dalam pandangan Ngatimin hanya fitnah untuk mendiskreditkan nama baiknya di depan umum. “Karena saya merasa tidak mempunyai ilmu santet seperti yang dituduhkan warga, ya akhirnya meminta pihak terkait untuk mengadakan sumpah Alquran. Langkah ini bertujuan agar masyarakat percaya bahwa saya memang benar tidak memiliki ilmu santet,” pungkasnya. [*]
UTAMA
Selasa Wage, 15 September 2020
Halaman 12
Polda Bongkar Praktik Prostitusi Ditengah Pandemi Sekda Kab Malang Wahyu Hidayat, Kepala KPBBC Tipe Madya Cukai Malang Latif Helmi, dan Kepala Diskominfo Kab Malang Aniswaty Aziz, saat foto bersama dengan para jurnalis di kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, di salah satu hotel di wilayah Kec Klojen, Kota Malang
Gempur Rokok Ilegal, Diskominfo Kabupaten Malang Gandeng Jurnalis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBBC) Tipe Madya Cukai Malang menggelar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai untuk memberantas habis masalah rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan dalam sosialisasi tersebut Diskominfo juga mengundang 40 orang pekerja jurnalis dari lintas media cetak maupun online, yang bertugas peliputan di wilayah Kabupaten Malang. Dan tujuan sosialiasi melibatkan para jurnalis tersebut, guna untuk membantu dalam menggempur rokok ilegal. Mengingat di Kabupaten Malang paling banyak ditemukan rokok ilegal tanpa pita cukai. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, saat memberikan sambutan memwakili Bupati Malang HM Sanusi,Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, Senin (14/9), di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Klojen, Kota Malang mengatakan, kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. "Dengan kegiatan ini yang mengundang para jurnalis yang bertugas peliputan di wilayah Kabupaten Malang, diharapkan para jurnalis ini dapat membantu melalui pemberitaan kepada masyarakat tentang cukai rokok ilegal," paparnya. Sebab, lanjut dia, dengan adanya keterlibatan jurnalis melalui penulisan berita yang dimuat di masing-masing media, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan kerugian yang ditimbulkan. Dan sanksi apa yang akan didapat jika memproduksi rokok ilegal, dan memperjual belikan serta mengendarkan rokok tanpa pita cukai. Sedangkan rokok ilegal itu, telah merugikan pendapatan negara yang nilainya tidak sedikit, karena bisa men-
capai miliaran rupiah. "Untuk itu, dengan kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ini, maka diharapkan agar masyarakat Kabupaten Malang yang kini memiliki uasaha produksi rokok harus memenuhi aturan perundang-undangan. Karena jika diketahui telah melakukan melanggaran mengedarkan rokok ilegal akan dikenakan sanksi pidana," tegas Wahyu. Ditempat yang sama, Kepala KPBBC Tipe Madya Cukai Malang Latif Helmi sangat mengapresiasi upaya Pemkab Malang melalui Diskominfo Kabupaten Malang, yang mana dalam Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ini telah menggandeng jurnalis. Sehingga dengan menggandeng jurnalais, hal ini sebagai bentuk sinergitas dalam mensosialisasikan UU tentang cukai. Karena antara Pemkab Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, dan para jurnalis bersinergi, maka bisa bersama-sama dalam menggempur peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang. "Dengan begitu, akan menyelamatkan uang negara, dan hal itu juga bisa melindungi industri-industri kecil yang taat dalam penggunaan pita cukai. Sedangkan untuk industri rokok besar sudah jelas pangsa pasarnya," jelasnya. Latif juga menyampaikan, di masa Pandemi Covid-19 ini, pihaknya di tahun
2020 ini, telah mendapatkan target pendapatan cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 19,27 triliun. Dan per tanggal 31 Agustus 2020, masih terealisasi Rp 11, 206 triliun atau 56,1 persen, jadi terget pendapatan masih kurang Rp 8 triliun. Namun, dirinya sangat optimis berhasil penuhi target di akhir Desember 2020. Sedangkan target pendapatan cukai di tahun ini, lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2019. yakni sebesar Rp 20,1 triliun. "Kabupaten Malang ini terdapat 7 kecamatan masuk zona merah peredaran rokok ilegal, yakni Tumpang, Bululawang, Gondanglegi, Turen, Tajinan, Pagelaran dan Bantur," ungkapnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Aniswaty Aziz menambahkan, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ini, yaitu untuk memberikan Pemahaman kepada rekan-rekan media atau wartawan tentang cukai rokok, serta jenis jenis penyalahgunaanya, yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat melalui medianya masing masing. "Hal ini agar peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang dapat digempur habis," tuturnya. [adv.cyn]
Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim berhasil membongkar praktik prostitusi ditengah pandemi Covid-19. Polisi menggerebek karaoke In Lounge yang berada di Jl Bali no 60 Kartoharjo, Kota Madiun pada 9 September 2020. Karaoke ini digerebek karena menawarkan LC atau pemandu lagu untuk melayani prostitusi. Penggerebekan itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Pria yang akrab disapa Yudo ini menjelaskan, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka berinisial YAP (46). Warga Jalan Borobudur Kota Madiun ini merupakan muncikari yang bekerja sebagai papi LC. "Ditreskrimum Polda Jatim lagilagi melakukan pengungkapan terkait dengan kejadian asusila. Tersangka ini seorang karyawan swasta. Dia sebagai papi LC di salah satu tempat karaoke di Madiun Kota, yaitu In Lounge Karaoke," jelas Yudo. Masih kata Yudo, penggerebekan karaoke ini berawal dari laporan masyarakat. Dari laporan tersebut, pihaknya langsung mendatangi lokasi dan menemukan adanya praktik prostitusi. "Beberapa waktu yang lalu kami melakukan pengungkapan. Kejadian ini terjadi di wilayah Ma-
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menunjukkan tersangka YAP, Senin.
diun kota, tepatnya tanggal 9 September 2020. Kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan terkait adanya kegiatan asusila yaitu pemucikarian dari profesi tersebut mengambil keuntungan dari korbannya," ucapnya. Yudo menambahkan, kasus ini kini sedang ditangani oleh penyidik di Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Pihaknya juga mengimbau di masa pandemi Covid-19 ini ada beberapa hal yang per-
lu kita lakukan dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terutama dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat, seperti memakai masker, physical distancing dan mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. "Kami mengimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan juga terhadap semua tindak pidana. Untuk kasus ini tidak ada hambata untuk kita lakukan proses pidananya," tegasnya. [bed]
Melanggar Protokol Kesehatan Puluhan Pelanggar Langsung Sidang Ditempat Gresik,Bhirawa Puluhan orang terjaring operasi yustisi yang digelar oleh petugas gabungan di halaman Kantor Pemkavmv Gresik, Senin (14/9). Mereka disidang karena melanggar protokol kesehatan. Para pelanggar langsung disidang ditempat oleh majelis hakim yang sudah disiapkan sebelumnya. Seperti halnya di ruang persidangan, setelah jaksa membacakan tuntutannya, hakim menyebutkan kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Semua tersangka mengakui dan menyadari kesalahannya. Seketika
mereka membayar denda melalui transfer bank. Persidangan disaksikan oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dam Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim. Tampak juga semua anggota Forkopimda Gresik memantau persidangan ditempat para pelanggar protokol kesehatan itu. Hadir juga menyaksikan persidangan yaitu Penjabat Sekda Gresik Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, Dandim 0817 Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail, Ketua PN Gresik Fransiskus Arkadeus Ruwe dan Per-
wakilan Kejaksaan Negeri Gresik. Sebelumnya, Bupati Sambari dan anggota Forkopimda Gresik melaksanakan rapat Koordinasi di Ruang Rapat Mandala Bakti Praja kantor Bupati Gresik. Mereka membahas tentang evaluasi disiplin penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Gresik. "Rakor ini menindaklanjuti pertemuan bersama Gubernur, Pangdam dan Kapolda yang berlangsung kemarin" kata Bupati tentang rapat yang dilakukan bersama Forkopimda dan para Kepala OPD Pemkab Gresik. [eri]
Selesaikan Renovasi Pasar Besar Batu Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosialisasi Perencanaan DED Pembangunan Pasar Besar Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melaksanakan sosialisasi Perencanaan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Pasar Besar Kota Batu bertempat di Graha Pancasila, Balaikota Batu, Senin (14/9) siang. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pedagang pasar ini disampaikan pihak pengembang pasar Besar Batu dan dihadiri langsung Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi bersama Forkompimda Batu. Diharapkan dengan sosialisasi ini akan mempercepat realisasi renovasi Pasar Besar Batu sekaligus mempercepat pemulihan perekonomian rakyat. Nara sumber dari pengembang PT Sarana Budi Prakarsaripta Dr Kuspiadi mengatakan bahwa dalam renovasi pasar besar Batu ini pihaknya membuat konsep bangunan gedung hijau. "Kita membuat bangunan gedung tiga lantai, karena pada kontur di Pasar Besar Batu ada perbedaan tinggi 17 meter. Karena itu kami rencanakan bangunan tiga lantai agar tidak menghabiskan banyak biaya,"ujar Kuspiyadi. Sebagai bangunan berkonsep gedung hijau, katanya, dalam pasar besar Batu yang baru nanti akan tersedia area bongkar muat yang memadai. Dan agar tidak mengakibatkan kamcvetan di area pasar, area bongkar muat ini cukup besar hingga menampung hingga 10 truk. Ditambahkan Sekretaris DPUPR Pemkot Batu,
Suasana sosialisasi Perencanaan DED Pembangunan Pasar Besar Kota Batu bertempat di Graha Pancasila, Balaikota Batu, Senin (14/9) siang.
Bangun Yulianto bahwa dari 3 desain yang diajukan, mengerucut pada konsep bangunan pasar ini yang tradsional tapi berkonsep modern. Di dalam konsep ini semua pihak sebagai pelaku pasar akan terakomodir. Bangunan akan terpisah antara pasar basah, semi basah, dan kering. "Nantinya tidak akan bercampur antara pedagang ayam dengan pedagang kain, atau pedagang baju dan pedagang ikan,"ujar Bangun.
Sementara, Ketua DPRD Batu, Asmadi mengatakan dengan adanya sosialisasi hari ini diharapkan konsep pembangunan pasar bisa searah antara pedagang dan pemkot serta masyarakat. "Saya akan mendukung adanya konsep pembangunan gedung Hijau. Karena ini sesuai dengan status Batu sebagai kota wisata,"ujar Asmadi. Pedagang Pasar, Ali berharap agar realisasi
renovasi Pasar Besar Batu ini memenuhi SNI. Demikian pula dengan pedagang pasar yang lain, Fahmi yang menginginkan pedagang bisa memiliki kios lebih besar dari ukuran 2x3 meter. "Ukuran kios 2x3 terlalu kecil, kami berharap agar ukuran ada perubahan sehingga aktivtas pedagang bsa lebih nyaman,"ujar Fahmi. Adanya respon positif dari berbagai pihak termasuk pedagang ini, Walikota Batu, Dewanti
Rumpoko berharap agar renovasi pasar besar Batu ini bisa cepat terealisasi. "Sebenarnya renovasi pasar ini sudah menjadi program saya bersama pak Punjul sejak tahun pertama terpilih menjadi Walikota/ Wakil Walkota Batu. Dan seharusnya reenovasi pasar ini sudah terbangun tahun lalu. Tapi karena ada review terpaksa mundur, dan tahun ini ada pandemi Covid-19,"ujar Dewanti. [nas.adv]