binder18nov20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pon, 18 NOVEMBER 2020

Pemanfaatan Sumber Air Jombok Memanas

Kota Batu,Bhirawa Sekelompok warga dari Desa Sumberejo menolak pembangunan kolam wisata yang dinilai akan mengganggu keberadaan mata air Jombok yang ada di desa tersebut.

Warga yang menolak ini mendapat dukungan Malang Corruption Watch (MCW) yang menganggap pembangunan di kawasan mata air tersebut cacat prosedur dan ilegal.

Didampingi MCW, warga yang kontra pembangunan menyampaikan paparan temuannya di halaman Balaikota Batu, Selasa (17/11). Namun paparan mereka mendapatkan sergahan dari sesama warga Desa Sumberejo yang pro pembangunan dan tiba- tiba juga hadir di balaikota.

Akibatnya, suasana Balaikota Batu sempat memanas dan berujung pada mediasi.

Paparan pelanggaran pemanfaatan mata air Jombok ini awalnya disampaikan MCW. Dikatakan juru bicaranya, Raymond Tobing bahwa pembangunan kolam wisata di area mata air Njombok dinilai cacat prosedural. Karena pembangunan dilaksanakan tanpa didahului dengan pengurusan perijinan.

“Artinya, sebelum mengurus izin sudah dilakukan pembangunan kolam wisata. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan adalah cacat hukum dan tidak memiliki legalitas,”ujar Raymond, Selasa (17/11).

MCW mengindikasikan adanya ‘kebiasaan nakal’ dalam pengembangan sumber air Jombok. Yaitu, bangun dulu izin kemudian. “Dan pola ini yang paling sering digunakan oleh  ke halaman 11 Suasana memanas di halaman Balai Kota Batu terjadi saat perang argumen antara warga yang pro maupun kontra dalam pembangunan mata air Jombok, Selasa (17/11).

Konsistensi UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Bhirawa Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Gigih Prihantono menilai komitmen dan konsistensi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk terus menggerakkan ekonomi di tengah resesi akan menjadi kunci pemulihan ekonomi saat ini.  ke halaman 11

Anggaran Pendidikan Rp12,4 T, Ekonomi Rp 1,6 T

Dewan Anggap Anggaran Ekonomi Minim DPRD Jatim, Bhirawa Porsi anggaran belanja terbesar dalam RAPBD Jatim 2021 berada di urusan pendidikan. Anggaran belanja yang dialokasikan ke Dindik Jatim itu mencapai Rp12,4 triliun atau 38,33 persen. Sedangkan untuk ekonomi Rp1,6 triliun.

Alokasi terbesar pada sektor pendidikan itu pun disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di sidang paripurna bertajuk Nota Keuangan Rancangan Perda Provinsi Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2021.

Oky abdul sholeh/bhirawa

Komitmen dan konsistensi pelaku usaha UMKM untuk terus menggerakkan ekonomi di tengah resesi akan menjadi kunci pemulihan ekonomi saat ini.

MITRA

Menyikapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi menilai Pemprov Jatim tidak konsisten dalam melakukan perbaikan ekonomi masyarakat yang terpuruk saat ini akibat pandemi covid- 19.

Hal ini tampak dengan kecilnya anggaran yang dipatok untuk pemulihan ekonomi Jatim di tahun 2021.

“Saat ini sedang krisis ditengah pandemi Covid-19. Seharusnya anggaran untuk pemulihan ekonomi besar, jangan hanya Rp 1,6 triliun. Sangat memprihatinkan sekali dan tidak memperhatikan anggaran yang pro rakyat,” ujarnya,  ke halaman 11

Sanksi Indisipliner Kepala Bappekab Jember

Belum Temukan Bukti, Sanksi dari Gubernur Belum Dilakukan

Sentil

Pemanfaatan Sumber Air Jombok Memanas - Air bisa menjadi api Dewan Anggap Anggaran Ekonomi Minim - Yang penting pemanfaatannya Mereka yang Membelot, Lupa Sejarah dan Jatidiri - Mungkin mau mencetak sejarah ditempat baru

DPRD Jatim, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim memberi sejumlah catatan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Jatim tahun 2021.

Sedikitnya ada enam Catatan penting dari Banggar sebelum pembahasan ini dilanjutkan.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Basuki Babussalam mengatakan, komposisi anggaran yang diajukan Gubernur Jatim dalam nota keuangan masih perlu ada pembenahan.

“Banggar menyatakan layak dibahas lebih lanjut oleh Fraksi dan Komisi di DPRD Jatim, kami juga memberikan enam catatan penting yang perlu diperhatikan bersama,” jelas Basuki Babussalam dalam sidang Paripurna, Selasa (17/11) kemarin.  ke halaman 11

Libur Panjang Terancam Batal

Bansos Covid Ditunda

PARA penerima bantuan lu dilakukan. Penundaan sosial dan ekonomi untuk juga menghindari adanya pihak-pihak terwarga Kota Pasuruan, tentu yang mekhusus pada November manfaatkan dan Desember yang Pilkada. terdampak Covid-19 “Memang harus bersabar. Seada perubahbab, bantuan tersean, tentu ini but ditunda. Bantuan untuk menakan diberikan usai jaga konpelaksanaan Pilkada dusifitas.

9 Desember 2020 Kemungkimendatang.

Ketua Pansus Covid ke halaman 11 19 Kota Pasuruan, Abdullah Junaedi menyampaikan adanya perubahan karena terkait persiapan Abdullah Junaedi yang per-

Banggar Berikan Enam Catatan di R-APBD 2021

Kepala Bappeda Jember Achmad Imam Fauzi (baju putih) saat diperiksa Inspektorat Pemprov Jatim, beberapa waktu lalu.

Jember, Bhirawa Sanksi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi (AIF) beredar dimasyarakat. Surat

Nomor: 739/1977/060/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, tentang Hasil Pemeriksaan Kepala Bappeda Kabupaten Jember atas pernyataannya yang viral di media sosial ditujukan kepada Plt. Bupati Jember.

Dalam surat tersebut men-

jelaskan, bahwa pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Jember AIF yang menuding Gubernur Khofifah “ lalai” saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jember be ke halaman 11

Rakor Kesiapan Angkutan Nataru Belum Bisa Dipastikan Surabaya, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim belum bisa memastikan rapat koordinasi (rakor) terkait penyelenggaraan angkutan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Menginggat Indonesia masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Dishub Jatim getol dalam mempersiapkan rakor penyelenggaraan angkutan Nataru. Bahkan di 2019, rakor penyelenggaraan angkutan Nataru itu dihadiri diantaranya dari Ditlantas Polda Jatim; Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Jatim; Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak; Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya; PT Pertamina dan Daop 8 Surabaya PT Kerata  ke halaman 11

Imam Gunawan, Perintis Ternak Telur Bebek Diera Pandemi

Punya Prospek Cerah, Sebulan Mampu Raup Untung Jutaan Rupiah Goncangan ekonomi diera pandemi Covid-19 terus melanda dunia, termasuk di Tanah Air. Pun demikian, di Kabupaten Situbondo tak sedikit sektor usaha gulung tikar akibat virus corona. Namun diantara sejumlah usaha yang memilih tutup tersebut, ada salah satu usaha ternak telur bebek yang sanggup bertahan meski dihantam gelombang corona. Adalah Imam Gunawan, seorang pria paro baya asal Besuki Situbondo yang mampu melanjutkan usaha ternak telur bebek yang dirintisnya hingga saat penghujung tahun 2020 ini.

Sawawi, Kab Situbondo

Seperti biasa setiap pukul 08.00 WIB, Imam Gunawan rutin ada di halaman belakang kompleks rumahnya di Besuki, Situbondo. Imam setiap pagi

harus melihat ratusan telur bebek yang diternaknya, hingga menetas menjadi peranakan bebek.

Tak cukup sekali, pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Imam kembali mengecek ratusan telur bebek yang ditata rapi di-

sebuah lapak terbuat dari kayu.

“Ya sehari semalam saya minimal dua kali mengecek ternak telur bebek ini. Persisnya pagi sekali dan sisanya pada malam hari,” ujarnya.

Imam mengaku, usaha ternak telur bebek sudah berjalan sekitar setahun ini. Awalnya usaha itu berjalan seperti biasa namun sesaat memasuki era pandemi corona, usaha Imam sedikit mulai goyah. Namun, Imam tak patah semangat dengan keyakinan yang ia miliki usaha tersebut terus eksis meski sektor usaha kecil menenagh menga ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Imam Gunawan saat memeriksa ratusan telur bebek yang diternak di kawasan rumahnya di Kecamatan Besuki, Situbondo.

EKSEKUTIF

Rabu Pon, 18 November 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Pemkot Mojokerto Cover 1.894 Tenaga Keagamaan Mojokerto, Bhirawa Setelah sukses masuk nominasi 10 besar tingkat Nasional Paritrana award 2020. Pemkot. Mojokerto, kini sedang menyasar 1.894 tenaga keagaman untuk diberikan perlindungan yang layak.

Dengan mengikutkan BPJS Ketenakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja( JKK )dan Jaminan Kematian.( JKM ). Bagi Tenaga keagamaan tersebut antara lain. Mudin, Guru ngaji, Takmir musolla/masjid, Muadzin, Penjaga makam serta Guru sekolah minggu.

Hal ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN), dan tenaga keagamaan yang ada di wilayah Pemkot Mojokerto. Demikian dikatakan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari Selasa (16/11/2020) di Pemkot setempat.

Lebih lanjut ditambahkan Walikota, jika kebijakan yang diambil dalam mensejahterakan pegawai non ASN merupakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Yang mana, dibawah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat menerima perlindungan yang layak. [min]

Sampah Dibantaran Sungai Kawasan bantaran Sungai Jagir Surabaya, mulai berubah fungsi sebab kini menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga, ini dikwatirkan terjadi banjir di kawasan itu.

trie diana/bhirawa

Pemkot Bentuk Kelurahan Tangguh Bencana Kota Madiun, Bhirawa Upaya penanggulangan bencana terus dimaksimalkan di Kota Madiun. Setelah apel bersama kesiapsiagaan bencana beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Madiun menyiapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Kelurahan Rejomulo menjadi daerah pertama yang disiapkan untuk tangguh bencana di Kota Pendekar. ‘’Kota Madiun termasuk daerah dengan indeks resiko bencana yang cukup rendah. Tetapi bukan berarti tidak berpotensi. Karenanya, kesiapsiagaan ini terus kita tingkatkan,’’ kata Wali Kota Madiun

Maidi usai membuka pra pembentukan Destana Kelurahan Rejomulyo di Bumi Perkemahan Ngrowo Bening, Selasa (17/11).

Kegiatan diikuti 50 peserta perwakilan masyarakat Rejo-

mulyo. Mulai Linmas, PKK, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat. Harapannya, materi pelatihan dapat ditularkan kepada masyarakat yang lain.

Kelurahan Rejomulyo dipilih karena memiliki potensi terhadap bencana banjir ketika musim penghujan. ‘’Daerah timur, termasuk Tawangrejo, Kelun, dan Rejomulyo berpotensi banjir karena mendapat kiriman air saat hujan. Kami berharap masyarakat

Lomba Desa Aman Pangan 2020, Kelurahan Mangundikaran Juara dua Nasional Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk berhasil menjadi juara II (dua) tingkat Nasional lomba Desa Aman Pangan tahun 2020. Piagam Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dari Kepala Balai Besar POM Surabaya I Made Bagus Gerametta, di Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Pembangunan pangan dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk pedesaan/kelurahan.

Keberhasilan Kelurahan Mangundikaran melalui proses yang panjang, mulai dari verifikasi dan tinjau lapangan di Kelurahan Mangundikaran pada Februari 2020 lalu.

Lomba desa pangan aman nasional yang diselenggarakan oleh Badan POM ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhuan kebutuhan pangan yang aman sampai tingkat perseorangan.

Bupati Nganjuk Novi Rahman juga menekankan, bahwa tahun depan Kabupaten Nganjuk harus bisa menjadi juara satu desa aman pangan nasional.

“Saya berharap Nganjuk nanti bisa kembali mewakili Jawa Timur untuk menjadi juara I tingkat nasional di event perlombaan berikutnya. Harus ada peningkatan, jadi kegiatan ini tidak hanya seremonial saja tetapi berkelanjutan,” tegas Bupati Novi Rahman Hidayat.

Prestasi yang diraih Kelurahan Mangundikaran dalam rangka memberikan rasa aman pada masyarakat dalam hal pangan dapat berkelanjutan dan menjadi acuan desa dan kelurahan lain dalam hal melaksanakan tata kelola pangan di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami harap ini tidak berhenti sampai disini, kebiasaan dalam memastikan pangan aman untuk masyarakat bisa berkelanjutan. Dan Kelurahan Mangundikaran bisa jadi acuan bagi Kelurahan dan Desa lain

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat menerima penghargaan juara dua lomba Nasional Desa Aman Pangan 2020 untuk Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk dari Kepala BBPOM Surabaya, I Made Bagus Gerametta. di Nganjuk untuk bisa melakukan hal m e n i n g k a t k a n k e m a n d i r i a n m a yang sama menjadi juara dalam lomba syarakat dalaam hal pangan. pangan aman,” kata Bupati Novi Selain itu menjamin pemenuhan Rahman Hidhayat. kebutuhan pangan yang aman samLebih lanjut dikatakan Bupati Novi pai tingkat perseorangan. Dimana Rahman Hidhayat, alasan mengapa Kelurahan Mangundikaran berhasil ketersediaan pangan aman sangat menjadi juara kedua setelah dalam penting, Ini dikarenakan hal itu dapat penilaian memenuhi beberapa kriteria. menunjang cita-cita dirinya dalam “Pada prinsipnya, program ini mewujudkan sumber daya manusia merupakan program berbasis kepada (SDM) yang unggul dan berkualitas di komunitas, sosial, dan usaha peKabupaten Nganjuk. rangkat desa dan masyarakat yang “Saat ini di era semakin maju, menjadi faktor penggerak dan kunci dalam perang sekarang ini sudah dalam keberhasilan program,” kata I bukan pedang-pedangan atau tem- Made Bagus Gerametta. bak-tembakan, namun dengan Untuk itu, dikatakan I Made Bagus menghancurkan kualitas SDMnya, Gerametta, pihaknya mengucapkan bisa melalui pangan karena banyak terimakasih kepada Bupati Nganjuk juga makanan dari luar yang me- yang telah mendukung penuh keikutngandung obat-obatan dan merusak sertaan Kelurahan Mangundikaran generasi muda kita,” tutur Mas Novi dalam event tersebut. Tanpa dupanggilan Bupati Nganjuk Novi kungan dari Pemerintah Daerah Rahman Hidhayat. tentunya tidak mungkin Kelurahan D i t e m p a t y a n g s a m a K e p a l a Mangundikaran bisa menjadi juara.

Balai Besar POM Surabaya, I “Kami berharap Nganjuk nanti juga M a d e B a g u s G e r a m e t t a m e n - bisa kembali mewakili Jatim untuk j e l a s k a n , l o m b a D e s a P a n g a n menjadi juara I tingkat Nasional di even Aman Nasional diselenggarakan perlombaan berikutnya,” pungkas I oleh Badan POM dengan tujuan Made Bagus Gerametta. [advertorial]

sudah siap saat bencana datang sewaktu-waktu,’’ harapnya.

Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector kegiatan sengaja mendatangkan pemateri dari BPBD provinsi. Materi yang diberikan meliputi pengenalan potensi bencana, langkah antisipasi dan saat bencana, serta upaya pemulihan paska bencana.

Kegiatan tersebut akan berlanjut dengan praktik di wilayah kelurahan ke depan. Harapannya, ma-

syarakat semakin siap secara materi maupun praktik di lapangan. ‘’Kita berikan semua. Tidak hanya soal banjir, tapi juga potensi lain seperti angin, gempa, maupun bencana non alam. Harapan kami masyarakat tidak kaget lagi sehingga saat bencana datang resiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan,’’ tegasnya.

Upaya antisipasi, lanjut Wali Kota, sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Mulai pembersihan sungai dari sampah,

pengerukan sedimen, dan pemangkasan pohon. Wali Kota berharap masyarakat pro aktif dengan turut membersihkan saluran lingkungan masing-masing.

Selain itu, juga aktif melapor setiap muncul potensi. Salah satunya, pohon tumbang. “Kalau sekira sudah terlihat mau roboh segera saja melapor. Jangan roboh baru melapor. Bahaya itu. Juga jangan membuah sampah sembarangan,”tegas Wali Kota menghimbau. [dar]

Surabaya, Bhirawa Meskipun pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan sudah terkendali, namun ternyata kepedulian masyarakat serta para stake holder tidak pernah putus. Berbagai bantuan terus berdatangan. Kali ini, bantuan datang itu datang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berupa satu unit ventilator.

Bantuan senilai Rp440 juta tersebut, diserahkan oleh Pemimpin BNI Wilayah Surabaya, Muhammad Gunawan Putra dan diterima langsung oleh Wali Kota Risma di halaman Balai Kota, Selasa (17/11).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dari salah satu bank Badan Usaha Milik Negera (BUMN) ini. Selain itu, ia memastikan bantuan alat kesehatan (alkes) itu akan tetap berguna meskipun pandemi di Kota Surabaya semakin landai.

“Matur nuwun, Tuhan yang membalas kebaikan Bapak. Sekali lagi terima kasih,” kata Wali Kota Risma di sela-sela penyerahan bantuan itu.

Ia menjelaskan, saat ini kondisi Surabaya semakin terkendali dari Covid-19. Apalagi menurutnya dengan adanya Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo itu, dapat mengontrol masyarakat di setiap wilayah. Dari upaya itu lah, maka pemerintah bersama warga berbondong-bondong dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Jadi saat ini lebih terkendali.

Kita punya Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo untuk mengontrol. Misalnya saat ada salah satu warga yang terkonfirmasi, maka warga yang lainnya ikut mengkontrol agar tidak keluar. Kita bantu juga permakanannya,” jelas dia.

Sementara itu, Pemimpin BNI Wilayah Surabaya, Muhammad Gunawan Putra menyadari bahwa

keberadaan dan peran serta BNI memiliki tanggung jawab yang erat dalam memastikan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi dalam kondisi apapun melalui program Corporate Sosial Responsibilty (CSR).

“Selain menghadirkan layanan yang berkualitas, BNI merasa perlu menguatkan perannya untuk hadir bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Muhammad Gunawan Putra.

Selain itu, ia memaparkan, pihaknya juga telah berpartisipasi dalam kegiatan tes swab masal secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun di Surabaya. Salah satunya dengan menyumbangkan sekitar seribu tes PCR beberapa bulan lalu.

“Diharapkan dapat meringankan beban tenaga medis dalam menjalankan tugas mulia dengan berjuang di garis pertahanan terakhir,” pungkasnya. [iib]

Pemkot Terima Bantuan Satu Unit Ventilator dari Bank BNI

Trenggalek Dinobatkan Menjadi Lembaga Tertib Berbahasa Terbaik Trenggalek, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Trenggalek Terima Penghargaan Bahasa Tahun 2020 Kategori Lembaga Pemerintah. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berikan penghargaan bahasa tahun 2020 Kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam kategori lembaga pemerintahan.

Penghargaan bahasa dari Balai Bahasa ini, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Ir. Joko Irianto, M.Si., di Ballrom Raflesia, Fave Hotel Jalan Jenggolo 15 Sidoarjo, Selasa (17/11).

Penghargaan ini diberikan, karena Pemkab Trenggalek dianggap berkomitmen mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik.

Dalam penghargaan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek dinobatkan sebagai Lembaga Pemerintah Tertib Berbahasa Terbaik.

Menerima penghargaan ini, Joko Irianto bersyukur mendapat apresiasi dari Balai Bahasa

Provinsi Jawa Timur tersebut. “Tentunya kami sangat berterima kasih atas penghargaan bahasa yang diberikan oleh Balai Bahasa Jatim,” ungkap Joko Irianto.

Pemakaian bahasa Indonesia, lanjut Sekda Trenggalek ini “pada ruang publik sangatlah penting.

Pasalnya menjadi barometer komitmen bangsa dalam menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara,” imbuhnya.

Upaya penggunaan Bahasa Indonesia pada ruang publik merupakan amanat konstitusi, sehingga perlu dukungan, kesadaran dan kerja sama semua pihak, tutup Joko Irianto.

Dalam kegiatan ini, Dr. Asrif, M.Hum., Kepala Balai Bahasa Provinsi Jatim penghargaan bahasa ini merupakan sebagai penghargaan dan evaluasi, emplementasi undang-undang 24 tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. [wek]

Program Langit Biru (PLB) dan Pertashop Pertamina Disambut Baik Pjs. Bupati Mojokerto Rencana PT. Pertamina (Persero) dalam waktu dekat ini bakal menghadirkan Program Langit Biru dan Pertashop di 10 dari 35 SPBU.yang ada di wilayah Tlatah Kerajaan Majapahit yakni Pemkab. Mojokerto. Disambut baik oleh Pjs. Bupati Mojokerto. Himawan Estu Bagijo.

Hal ini disampaikan Pjs. Bupati Himawan, didampingi Sekdakab. Hery Suwito. usai mendengarkan Perwakilan Pertamina yakni Fandy Ivan Nugroho menjabarkan tentang Program Langit Biru yang bakal di hadirkan di sejumlah SPBU. Di wilayah Kabupaten Mojokerto. Saat melakukan audensi di ruang SBK. Pemda setempat. Selasa (17/11/20).

Berikut penjabaran Fandy Ivan N. dengan ini Pertamina terus mendukung upaya Pemerintah terkait pengendalian pencemaran udara dengan memperluas Program Langit Biru (PLB), salah satunya di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dengan program tersebut, salah satu jenis BBM berkualitas seperti Pertalite akan dijual dengan harga lebih terjangkau atau diskon. Bahkan bisa setara dengan grade di bawahnya lagi, seperti jenis Premium.

Hal ini untuk menarik masyarakat, agar tergerak menggunakan jenis BBM ramah lingkungan berkualitas demi mengendalikan kadar emisi gas buang kendaraan. PLB sendiri dilakukan Pertamina dengan bekal dukungan pemerintah daerah serta Kementerian

KLHK, untuk menjawab tuntutan dan agenda global mengurangi kadar emisi gas buang kendaraan bermotor.

Semua itu sejalan dengan Paris Agreement yang menetapkan reduksi emisi karbon dioksida efektif yang mulai berlaku tahun 2020. Dalam PLB, kami menawarkan Pertalite dengan harga Premium. Itu nanti kita coba dulu di 10 titik SPBU di Kabupaten Mojokerto.

Dalam data kita, di Kabupaten Mojokerto ini ada 35 SPBU. Nanti juga ada program Pertashop untuk kebutuhan BBM di desa-desa. Pertalite dan Pertamax cukup bagus, untuk Premium sekitar 10 persen.

PLB ini digerakan di Jawa-Bali secara bertahap.

Sedangkan, program Pertashop sudah ada 418 titik se-Indonesia.

Untuk yang di Kabupaten Mojokerto, nanti ada 3 titik yakni di Desa Pacet, Padangasri dan Kebontunggul,” jabar Fandy Ivan Nugroho.

Menanggapi hal ini, Pjs Bupati Himawan Estu Bagijo, menyambut baik PLB dan Pertashop dari Pertamina.

Khusus untuk Pertashop, Pjs Bupati memberi rekomendasi untuk meng-

Tampak dalam foto Pjs. Bupati didampingi Sekdakab sedang beraudensi dengan rombongan Perwakilan Pertamina soal bakal dihadirkannya program langit biru di wilayah Tlatah Kerajaan Majapahit.

hasan amin/bhirawa

gandeng BUMDes sebagai mitra kerja sama yang saling menguntungkan.

Pertashop sendiri merupakan lembaga penyalur Pertamina dengan skala kecil untuk melayani kebutuhan BBM, LPG dan juga pelumas yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Ini menjadi peluang usaha bagi mitra Pertamina di perdesaan.

“Kami mengapresiasi progrmaprogram dari Pertamina. Kami rekomendasikan untuk terlebih dulu melihat perkembangan pasar di pasar Kabupaten Mojokerto. Untuk Pertashop, saya juga menyarankan untuk mempertimbangkan titik-titik yang berpeluang besar, diikuti dengan memantau kesiapan

BUMDes yang bisa diajak kerja sama,” terang Pjs Bupati.

Senada dengan Pjs Bupati, Sekrdakab Hery Suwito juga mengapresiasi program-program Pertamina, dengan tujuan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Sekdakab pada rekomendasinya menekankan, agar regulasi dan ke-

selamatan masyarakat juga ikut diperhatikan karena berkaitan langsung dengan BBM. Dari kami, mohon regulasi untuk dicukupi dengan baik. Selain itu, keselamatan masyarakat juga menjadi hal yang utama. Sebab ini berhubungan dengan aktivitas penyediaan kebutuhan BBM,” ujar Sekdakab. [min.adv]

PILKADA SERENTAK

Rabu Pon, 18 November 2020

Halaman 3

Posko Pemenangan Paslon Ma-Ju Diresmikan di Samping Rumah Dinas Wali Kota Risma Surabaya, Bhirawa Posko Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Nomor Urut 2, Machfud ArifinMujiaman (MAJU) didirikan di samping Rumah Dinas Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) Jalan Sedap Malam, Surabaya.

Bila Rumah Dinas Wali Kota Risma berada di Jalan Sedap Malam No. 1, maka Posko Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman berada di rumah No. 2. Rumah itu milik mantan Ketua DPRD Jatim yang juga mantan Ketua Partai Demokrat Jatim, Imam Sunardi.

Peresmian Posko Pemenangan MAJU dihadiri Imam Sunardi, Calon Wakil Wali Kota Mujiaman, Direktur Relawan MAJU Bagyon.

Juga hadir puluhan anggota relawan LPM Suramadu, Relawan Machfud Arifin Arek Suroboyo (Remaas), Pendukung Militan MA (PUMMA) hingga Banteng Ketaton Surabaya.

Pantauan di lokasi, terdapat dua banner besar tertempel di dinding bergambar wajah Paslon Machfud Arifin-Mujiaman. Dalam banner itu juga tertera tulisan ‘Kita Tetap Bertetangga dengan Baik, Tapi Saya Tetap Pilih No. 2’.

Imam Sunardi mengatakan, diresmikannya Posko Pemenangan MAJU di rumahnya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap rakyat kecil yang hingga saat ini masih belum diperhatikan. Sebab visi misi Paslon MAJU yaitu maju kotane, makmur wargane.

andre/bhirawa

Peresmian Posko Pemenangan MAJU dihadiri Imam Sunardi, Calon Wakil Wali Kota Mujiaman, Direktur Relawan MAJU Bagyon. Juga hadir puluhan anggota relawan LPM Suramadu, Relawan Machfud Arifin Arek Suroboyo (Remaas), Pendukung Militan MA (PUMMA) hingga Banteng Ketaton Surabaya.

“Saya melihat banyak masyarakat kecil di Surabaya yang kurang diperhatikan. Banyak yang datang ke rumah saya, komplain, curhat,”

ujar Imam usai peresmian Posko MAJU, Selasa (17/11/2020).

“Jadi tolong perhatikan rakyat kecil Kota Surabaya. Utamanya mayoritas

yang punya Surat Ijo, diperhatikan, diajak bicara bagaimana output-nya,” tambah Imam.

Meski begitu, Imam juga menyebut bahwa apa yang sudah diperjuangkan Wali Kota Risma selama dua periode tetap dipertahankan. Namun, meski bertetangga baik dengan Wali Kota Risma, lanjut Imam, dirinya tetap mendukung nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman.

“Apa yang menurut saya sudah bagus dipertahankan, seperti penghijauan, traffic. Tapi juga masyarakat kecil dirembuk diajak pasti senang. Meski tetanggaan dengan Risma, pilihan beda tidak apa-apa,” ungkapnya.

Sementara Mujiaman berterima kasih kepada Imam Sunardi yang sudah memberikan tempat strategis

untuk Posko Pemenangan MAJU untuk menggalang kekuatan dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya, 9 Desember 2020.

Menurut Mujiaman, Posko Pemenangan MAJU di Jalan Sedap Malam itu akan digunakan untuk kegiatan positif dan produktif untuk menggalang kekuatan guna mendulang suara MAJU pada 9 Desember 2020.

“9 Desember nanti kita meraih kemenangan mutlak dan bermartabat. Kemenangan sudah dekat, balai kota juga sudah sangat dekat.

Mari kita berbondong bondong ke TPS. Amankam suara kita sampai ke perhitungan MA (Machfud Arifin)-Mujiaman menang,” tandasnya. [dre]

KILAS DAERAH

Entas Kemiskinan, Pasangan “Barokah” Siapkan Program Sumenep Berdaya Sumenep, Bhirawa Sesuai data di Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep relatif tinggi yakni hampir mencapai 20 persen dari total penduduk Kabupaten ujung timur Pulau Garam Madura.

Tingginya angka kemiskinan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Sumenep yang akan berlangsung pada 9 Desember.

Mereka yang terpilih harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 Fattah Jasin dan KH. Ali Fikri akan menjawab tantangan itu dengan program khusus dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan. Pasalnya, kabupaten paling timur Madura menjadi kabupaten termiskin kedua di Jawa Timur.

Pasangan yang menggunakan jargon “Sumenep Barokah” ini memiliki beberapa program, salah satunya melalui program “Sumenep Berdaya”.

Pasangan birokrat-religius ini mencanangkan pengembangan kawasan ekonomi baru di wilayah utara, selatan dan juga kepulauan. “Untuk kepulauan kami ingin melakukan revitalisasi Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Kalianget,” kata Cabup Fattah Jasin, Selasa (16/11).

Selain revitalisasi pelabuhan, pria yang karib disapa Gus Acing ini menyatakan, akan mengembangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Sumenep, salah satunya pengembangan destinasi wisata halal.

Mengingat Kota Keris ini memiliki berbagai objek wisata yang memiliki keindahan alam yang memikat pengunjung.

Salah satunya Pulau Gili Labak, Pulau Oksigen Giliyang, Pantai Slopeng, Pantai Lombang dan Pantai Ekasoghi.

“Untuk mewujudkan Sumenep sejahtera, kita harus melakukan perubahan. Awali perubahan dari pemimpinnya.

Kami bersama Mas Kiai ingin mengentas kemiskinan di Sumenep ini,” tegasnya. [sul]

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Eddy Paripurna saat menyemangati kader PDI Perjuangan Kota Pasuruan pada acara konsolidasi partai dalam pemenangan Pilkada Kota Pasuruan, Selasa (17/11) malam.

hilmi husain/ bhirawa

Mereka yang Membelot, Lupa Sejarah dan Jatidiri Pasuruan, Bhirawa Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Eddy Paripurna menyampaikan upaya yang terus mengguncang baik dari dalam maupun dari luar, tidak sedikit menggoyahkan semangat kader PDI Perjuangan di Kota Pasuruan.

Justru hal itu, menjadikan jajaran pengurus dan kader semakin solid.

“Meskipun kami terus menerus digoyang dalam upaya maemecah belah hingga adu domba, sikap patriot terhadap kebesaran partai tetap di junjung tinggi. Tentu, kader sejati PDI Perjuangan tak akan mudah berubah pendirian,” ujar Eddy Pa-

ripurna dalam acara acara konsolidasi partai dalam pemenangan Pilkada Kota Pasuruan, Selasa (17/11) malam.

Manurut Eddy, aksi pembelotan kader yang mendukung lawan politik harus disikapi secara tegas.

Yakni, para pembelot itu justru

melupakan sejarah yakni partai yang membesarkannya.

“Mereka itu memang merupakan tokoh senior, tapi mereka lupa akan sejarah dan jatidirinya.

Mereka dibesarkan, bisa menjadi Anggota Dewan, Wakil Wali Kota itu karena PDI Perjuangan,” tegas Eddy Paripurna.

Ketua DPC PDI Pejuangan Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyatakan bahwa banteng PDI Perjuangan itu hanya satu yakni banteng moncong putih.

“Setiap kader harus tegak lurus menjalankan amanat partai. Tidak ada banteng-banteng lain di PDI Perjuangan, selain banteng moncong putih,” kata Raharto Teno Prasetyo.

Calon Wali Kota petahana ini menegaskan saat ini merupakan kesempatan emas bagi PDI Perjuangan untuk memiliki pemimpin sendiri. Karena itu, para kader PDI Perjuangan harus bergotong royong dan bekerja keras memenangkan Pilwali Pasuruan. [hil]

Pemerintah Provinsi jawa Timur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Kepala Dindik Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi, MT (tengah) Bersama Kepala UPT PTKK Dindik Jatim, Wahyu Suryo Herminoko foto bersama dengan para peserta uji kompetensi (kiri). Didampingi Kepala UPT PTKK Dindik Jatim, Wahyu Suryo Herminoko, Kadindik Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi meninjau bengkel praktek yang akan digunakan untuk uji kompetensi selama lima hari (atas).

Siapkan Lulusan Siap Kerja, BLPT Dindik Gelar Uji Kompetensi Diikuti 120 Peserta Ditahap Pertama Uji kompetensi sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan sertifikat profesi di jenjang SMK. Hal ini juga sebagai proses penilaian (assessment) dari keahlian yang dimiliki peserta. Karenanya, dalam menyiapkan lulusan SMK unggul dan kompeten, Dinas Pendidikan Jatim melalui UPT Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan (PTKK) menggelar uji kompetensi selama lima hari kedepan, yakni mulai tanggal 17-21 Nopember 2020.

Di tahap pertama sebanyak 120 peserta mengikuti kegiatan ini. Di mana setiap jurusan keahlian akan diisi 10 peserta SMK negeri dan swasta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi, MT menuturkan uji kompetensi ini dimaksudkan untuk membangun jiwa kemandirian pada diri siswa. Salah satunya mengasah keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

“Keterampilan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk bekerja sebagai karyawan.

Tapi kami meminta untuk memberikan pelatihan manajemen dan keberanian bagi siswa untuk menjadi start up baru,” ujar Wahid, Selasa (17/11).

Oleh karenanya, selama beberapa hari kedepan dilakukan pelatihan dengan

mengundang berbagai narasumber dari perusahaan. Agar nantinya, jika para siswa lulus tidak canggung lagi ketika bekerja karena sudah memahami lewat uji kompetensi ini.

“Diharapkan setelah pelatihan ini begitu magang dan bekerja mereka sudah siap. Sehingga menjadi siswa yang siap bekerja,” katanya.

Kepala UPT PTKK Dindik Jatim, Wahyu Suryo Herminoko menambahkan para peserta yang mengikuti uji kompetensi ini tersebar dari berbagai SMK negeri dan swasta di seluruh Jawa Timur. Khususnya bagi lembaga SMK yang belum mempunyai bengkel praktek yang mumpuni.

“Bagi SMK yang tidak mempunyai bengkel praktek memadai kami wadahi

Dalam sambutannya KadindikJatim, Dr Ir Wahid Wahyudi beri motivasi kepada ratusan peserta untuk terus mengasah keterampilan mereka agar siap bekerja dan berwirausaha. disini. Jadi kita seleksinya melalui untuk 120 peserta di tahap pertama cabdin. Jadi cabdin akan menunjuk ini. Yakni keahlian Las, keahlian (lembaga SMK) untuk mengikuti uji Mesin Bubut, keahlian CNC, kekompetensi disini,” jelas dia. ahlian Teknik Sepeda Motor (TSM), Lebih lanjut, setidaknya ada 12 keahlian Pendingin dan Tata Udara, kompetensi keahlian yang diujikan Keahlian Teknik Audio-Video, Ke-

120 para peserta SMK Negeri dan Swasta mengikuti uji kompetensi di UPT PTKK Dindik Jatim. ahlian Desain Permodelan dan In- k a s i o n l i n e s e r t a k e a h l i a n M u f o r m a s i B a n g u n a n ( G a m b a r B a - timedia (Animasi).

“Usai dari sini kami berharap mereka ngunan), Keahlian Kecantikan Kulit dan Rambut, keahlian Tata Boga, punya bekal dari kompetensi dan k e a h l i a n T a t a B u s a n a , k e a h l i a n ketrampilan yang dimiliki,” pungBisma dan Pemasaran melalui apli- kasnya. [ina*]

OPINI

Rabu Pon, 18 November 2020

TAJUK

UMR Masa Pandemi MENGHITUNG kelayakan upah pada masa pandemi, bagai menghadapi buah simalakama. Sesuai realita perekonomian, upah buruh bisa dikalkulasi merosot. Karena pertumbuhan ekonomi merosot, dan laju inflasi sangat landai.

Tetapi mem-pagu rendah upah buruh juga semakin menyusutkan daya beli. Upah buruh yang memadai diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama sektor konsumsi, dan ritel. Juga menjadi “pendinginan” sosial dampak resesi global.

Pemerintah telah menerbitkan “panduan” pengupahan.

Berupa Surat Edaran Kemenaker tentang pagu upah minimum propinsi, serta UMK (Upah Minimum Kabupaten dan Kota) pada masa pandemi CoViD-19. Upah buruh perlu panduan, karena bisa menjadi komoditas isu sosial. Prinsipnya, upah buruh seyogianya tidak lebih rendah dibanding tahun 2020.

Walau sebenarnya perekonomian nasional (dan daerah) dalam himpitan pertumbuhan, tergradasi resesi global.

Kenaikan upah selalu ditimbang berdasar pertumbuhan ekonomi, dan laju inflasi. Penentuan kenaikan upah, diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Secara khusus diatur pada pasal 44 ayat (1), dan ayat (2). Di dalamnya terdapat frasa kata “penambahan” nominal upah yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, secara nasional. Walau sebenarnya setiap daerah memiliki tingkat pertumbuhan, dan inflasi berbeda.

Berdasar data BPS (Badan Pusat Statistik), kontraksi perekonomian terjadi di seluruh Indonesia. Tetapi terdapat tiga propinsi yang tetap mencatatkan petumbuhan positif.

Yakni, Maluku Utara (+6,66%), Sulawesi Tengah (+2,82%), dan Kalimantan Utara (+1,46). Terdapat tiga ppropinsi dengan penyusutan perekonomian paling rendah (di bawah satu persen), adalah Gorontalo (-0,07%), Bengkulu (-0,09%), dan Aceh (-0,11%). Sedangkan delapan propinsi dengan penyusutan diatas 4%. Serta Bali tercatat paling merosot, sampai minus 12%.

Terdapat 5 propinsi dengan penyusutan ekonomi tergolong “sedang.” Yakni, Sulawesi Selatan (-1,08%), DI Yogya (-2,84%), Jawa Timur (-3,75%), DKI Jakarta (-3,82%), dan Jawa Tengah (-3,93%). Kelima propinsi ini “berani” menaikkan UMP (Upah Minimum Propinsi). Kenaikan upah tertinggi terjadi di Jawa Timur 5,65%, atau setara Rp 100 ribu. Semula Rp 1.768.000, menjadi Rp 1.868.777,-. Namun sebenarnya upah terendah (tahun 2020) di kabupaten dan kota di Jawa Timur, sudah mencapai Rp 1.913.322,-.

Berdasar data BPS sampai Oktober 2020, secara nasional terjadi kontraksi perekonomian sebesar (minus) -5,29%, serta laju inflasi sebesar 1,44%. Sehingga dengan perhitungan itu, pagu upah buruh berpotensi susut sebesar 3,85%. Ratarata (28 daerah) propinsi telah menetapkan UMP tidak naik.

Sedangkan lima propinsi menetapkan kenaikan upah buruh.

UMP merupakan patokan terendah dalam satu propinsi.

Tahun (2020) lalu, secara nasional upah buruh naik sebesar 8,51% (dibanding tahun 2019). Upah buruh pada masa pandemi saat ini bisa menjadi komoditas isu politik, berkait pelaksanaan Pilkada serentak. Karena itu kenaikan upah buruh wajib dipertimbangkan dengan kondisi riil di daerah.

Tidak elok menaikkan standar upah buruh hanya berdasar emosional dan interest politik sesaat.

Tidak mudah menetapkan UMK, karena harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah, dengan menyertakan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan buruh. Standar upah masing-masing dihimpun dari usulan pemerintah kabupaten dan kota. Namun sesungguhnya, tidak semua tempat kerja telah memenuhi persyaratan upah sesuai standar UMK. Tak terkecuali jenis pekerjaan pada sektor formal.

Banyak buruh (dan karyawan) di berbagai tempat kerja lebih memilih “mengalah,” asal masih bisa bekerja. Terutama pekerja perempuan. Pekerjaan profesi, tenaga kesehatan, dan guru tergolong paling terbelakang. Padahal berijazah sarjana. Pada masa pandemi, masih bisa bekerja lebih baik disbanding menjadi pengangguran. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kelangkaan Pupuk Subsidi AKHIR - akhir ini, para petani tanah air tengah memasuki musim tanam padi pertama periode November 2020 - Maret 2021. Seiring dengan masa tanam padi tersebut, bisa dipastikan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani akan meningkat. Namun, sayang tingkat pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi saat ini justru menunjukkan ketersediaan yang minim. Bahkan, cenderung mengalami kelangkaan di sejumlah daerah.

Persoalan kelangkaan pupuk subsidi merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi. Meskipun, sejatinya masalah pupuk bersubsidi ini terkawal melalui kebijakan penggunaan Kartu Tani dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Tepatnya, melalui Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.

Idealnya, melalui kebijakan tersebut, persoalan penyaluran pupuk subsidi petani di negeri ini tersolusikan dengan penggunaan Kartu Tani, dengan perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani. Pola tersebut, sebenarnya dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Namun, sayang sampai saat ini kelangkaan pupuk subsidi di tanah air masih saja masiv terjadi. Fakta tersebut, bisa terbuktikan dari masih banyaknya terjadi pengaduan dari para petani. Baik secara resmi maupun informal mengenai penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Belum lagi, persoalan distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Itu artinya, penggunaan Kartu Tani bukan satusatunya solusi dari sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi ini.

Logis adanya, jika persoalan kelangkaan pupuk subsidi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, bila tidak segera tertangani dengan baik justru akan berprospek menyulitkan para petani dalam mengembangkan hasil pertaniannya.

Bahkan, jika kelangkaan itu berlangsung lama, maka akan berpotensi membawa dampak buruk bagi para petani. Terutama, dampak fatal bagi petani karena harus gagal panen.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Politik Uang Perusak Nilai Demokrasi bersumber dari pajak itu untuk dinikmati sendiri bersama kelompoknya.

Karena Calon terpilih akan sibuk selama 5 tahun untuk mengembalikan semua utang dari para bohir/bandar politik.

Sehingga, ujung-ujungkejahatan luar biasa nya mereka berusaha maka itu harus dimulai Oleh : korupsi.Darimana lagi dari sana Edward Dewaruci, calon dapat uang kalau Politik uang itu S.H., M.H tidak korupsi. Dorongan perangkap bagi kesenuntuk menutup kerugian gsaraan rakyat. Politisi atau peserta pemilu yang menggu- sangat tinggi akibat Politik uang yang nakan politik uang untuk mencapai mereka lakukan saat pemilu harus tujuannya, pada akhirnya hanya dibayar. Apakah tepat jika kerugian

Politik uang seakan tidak bisa dipisahkan dari setiap gelaran pesta demokrasi, baik tingkat pusat bahkan hingga tingkat desa atau perkampungan. Bahasa “yang penting isi tas” membuat banyak calon yang ‘tidak pede’ dengan kemampuannya sendiri dan menganggap politik uang adalah jalan pintas merebut kursi kekuasaan.

H

al ini tentu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di negara kita. Kenapa?

Karena money politics imbasnya adalah berkontribusi dalam melemahkan politisi dan institusi demokrasi. Dengan money politics akan meremehkan, selain kepada pemilih dan politisi, juga terhadap institusi demokrasi. Dimana orientasi kemenangan yang dibayar dengan senilai uang yang seharusnya jauh lebih mahal. Sehingga pemilu tidak dihargai sebagai penyaluran hak warga negara melakukan koreksi kepemimpinan atas kinerja pemerintahan sebelumnya tapi sekedar rutinitas dan para pemilih hanya menunggu pemberian uang atau barang.

Lima Modus Operandi Ada lima modus operandi Politik Uang Pertama, transaksi antara elite pemilik modal dengan pasangan calon. Kedua, transaksi pasangan calon terhadap partai politik.

Ketiga, transaksi pasangan calon terhadap penyelenggara-penyelenggara pemilu. Hal ini ditandai dengan banyaknya penyelenggara pemilu yang dipecat oleh DKPP. Keempat, transaksi pasangan calon dengan pemilih, dan Kelima, transaksi oknum kepala daerah dengan hakim konstitusi.

Seharusnya tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap politik uang. Sekecil apapun, politik uang harus diusut tuntas. Jika ada satu kasus pun yang melibatkan calon dan terbukti di mata hukum, maka ia harus didiskualifikasi, ia harus dibatalkan. Jadi kalau kita memandang bahwa politik uang adalah

Rakyat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberantas praktik politik uang ini. Bukan hal yang mudah karena politik uang sudah bertahun-tahun dipraktekkan dengan adanya pemilihan yang bersifat populisme sehingga hanya butuh pencitraan seolah-olah baik. Namun, sebenarnya polanya selalu sama, mereka hanya mengejar kemenangan meskipun dengan menipu rakyat dan setelah itu menyalahgunakan kekuasaannya. akan mementingkan kepentingannya sendiri. Karena motivasi memperoleh kekuasaan jelas untuk kemudahan akses terhadap anggaran negara baik APBN atau APBD. Rakyat sama sekali diabaikan dan tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda kesejahteraan, tetapi diarahkan untuk hanya untuk memudahkan calon terpilih,mengutak atik anggaran yang

itu rakyat yang harus menanggung kembali? Karena orientasi penyalahgunaan penggunaan APBN/APBD yang terjadi program-program akan jauh dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Bahkan ada kemungkinan terjadi banyaknya pungutan liar atau tarikan retribusi yang mengadaada dan itu akan membuat iklim berusaha makin tidak kondusif mem-

buat harga-harga makin mahal dan menambah beban hidup rakyat.

Rakyat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberantas praktik politik uang ini. Bukan hal yang mudah karena politik uang sudah bertahun-tahun dipraktekkan dengan adanya pemilihan yang bersifat populisme sehingga hanya butuh pencitraan seolah-olah baik. Namun, sebenarnya polanya selalu sama, mereka hanya mengejar kemenangan meskipun dengan menipu rakyat dan setelah itu menyalahgunakan kekuasaannya. Pasangan calon yang kurang berkualitas, pasti mendahulukan politik uang dalam kampanyenya mengemas pemberian uang atau barang dengan maksud membeli suara rakyat. Butuh kesadaran rakyat untuk mau menghukum calon yang melakukan pratek itu dengan menangkap sekaligus melaporkan kepada pihak berwajib seperti polisi dan bawaslu sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Praktisi Hukum dan Konsultan Politik

Tantangan Pilkada Serentak:

J

Antara Chauvinisme Politik dan Intervensi Hak Politik

elang Pilkada serentak, euphoria politik sangat kuat terlihat dalam pergerakan pendukung suatu paslon. Kecintaan terhadap paslon bahkan menjadi aktivitas yang “disunnahkan” untuk selalu diikuti. Terlebur dalam nuansa kebersamaan sesama pendukung, tentu menjadi alasan kuat selain membangun branding kekuatan paslon yang didukung agar layak disebut sebagai calon kuat sebagai pemenang Pilkada. Adakah yang salah dari spirit dukungan terhadap suatu paslon? Tentu tidak.

Namun, harus diingat bahwa spirit pun memiliki kebhinnekaan. Dalam hal ini, tidak semua orang tentu memiliki persepsi yang sama dalam politik, yaitu tidak sama dalam menentukan hak politik.

Haruskah Menjadi Fanatisme is Toxic?

Berbicara Chauvinisme, awalnya adalah berkaitan dengan patriotisme.

Bahwa makna awal dari chauvinisme adalah paham mengenai cinta tanah air dan bangsa (patriotisme) yang berlebihan. Dalam sejarah, pencetus aliran ini adalah Nicolas Cauvin, seorang tentara setia Napoleon Bonaparte. Walaupun di saat Napoleon kalah, Chauvin tetap setia kepadanya. Istilah tersebut akhirnya muncul dengan sebutan yang dikonsepkan nama Chauvin.

Chauvinisme hampir sama dengan primordialisme, yaitu ikatan seseorang pada kelompok yang menilai kelompoknya superior (kelompok lain inferior). Penilaian tersebut diperolehnya melalui sosialisasi dan internalisasi (internalized value). Primordialisme sangat berperan dalam membentuk sikap primordial seseorang, yaitu sikap yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari kelompoknya merupakan satu-satunya yang ‘terbaik’ dan ‘terbenar’, yang

atau budaya), terabaikan. lain nomor berikutnya.

Efek berikutnya adalah Sikap primordialisme dasuperioritas pada tokoh pat membentuk sikap etpolitik panutannya tanpa nosentrisme, yaitu suatu menyadari bahwa polisikap yang cenderung tik seyogyanya bersifat bersifat subjektif. temporal.

Dalam perkembanProses politik berpogannya, sikap-sikap tensi memberikan petersebut jika tidak memirubahan pada banyak liki batas, maka memunOleh : aspek, termasuk dalam culkan sikap fanatisme Dr. Lia Istifhama, MEI hubungan sosial. Sebagai ekstrem atau fanatikme contoh, loyalitas maupun sempit yang selalu memfanatisme ekstrem menbenarkan kelompoknya sendiri. Saat dikaitkan dengan situasi jadikan kepentingan tokoh politik yang politik, maka pembenaran, peng- dipanuti, lebih diutamakan dibandingnomorsatu-an, peng-superioritas-an, kan orang dekatnya sendiri.

Jika ditarik dalam pilkada serentak dan pencintaan yang berlebihan, adalah terhadap kelompok politiknya saat ini, supporter dalam kontestasi sendiri ataupun tokoh panutannya pilkada, memiliki semangat kuat memenangkan jago atau panutandalam politik.

Fanatikme sempit namun toxic (fa- nya. Yang terjadi adalah, jika spirit natisme is toxic). Ungkapan tersebut memenangkan pilihannya tidak dapat sebenarnya sering diperbincangkan diredam, maka akan mengubah sisi terutama saat perhelatan kontestasi emosional. Dimana jago yang didupolitik. Bahwa akan semakin terlihat kung adalah dewa yang sempurna nuansa toxicnya-sebuah fanatikme, yang tidak bisa dicelah sedikitpun tatkala efek domino pengkubu-kubuan oleh siapapun. Bahkan, para suporpertarungan politik dimulai. Efek ter akan turut membrainstorming domino inilah yang kemudian memicu siapapun agar memiliki pilihan yang sama, dan akan menolak yang sifatnya “Politik Panas”. kontradiktif, meskipun dengan orang dekatnya. Dampak lainnya adalah Politik Santun: Peredam “Politik Panas” Fanatikme yang berlebihan, mem- intervensi hak berpolitik. Itulah alasan bentuk pentingnya kepentingan ke- mengapa politik santun, harus terjaga. lompoknya sendiri di atas kepentingan Sikap-sikap politik seyogyanya tidak orang lain. Sikap seperti itu melahirkan mengabaikan budaya ketimuran beragam perilaku dan tindakan yang bangsa yang menghargai “toto kromo” dapat menghalalkan segala cara, bah- dalam ber-unggah-ungguh. kan bersifat anti humanisme karena melanggar batas-batas (boundaries) so- Pertarungan Strategi, sial. Fanatikme yang berlebihan bahkan Bukan Psikologis Politik dan demokrasi, seharusnya cenderung destruktif. Sisi destruktif bisa menyentuh banyak aspek sosial. sebuah bagian kemerdekaan setiap Terlebih ketika hal ini dilatarbelakangi individu untuk berbicara dan mekepentingan politik. Anti humanisme nentukan pilihan, namun tatkala sisi dapat terjadi saat egalitarianisme (ke- psikologis (unsur subyektifitas) tidak cenderungan berpikir bahwa seseorang terbentung, maka nilai orisinil dari harus diperlakukan sama pada dimensi politik pun hilang. Politik sejatinya seperti agama, politik, ekonomi, sosial, adalah sebuah adu strategi, bukan adu

psikologis. Karena kekuasaan yang ingin diraih dalam sebuah proses politik, sejatinya bukanlah tujuan akhir sebuah proses tersebut.

Harry R. Yarger menjelaskan bahwa power is a means, not an end, kekuasaan adalah sebuah sarana, bukan akhir. Jika dikaitkan aspek agama, sebagai contoh Islam, bahwa sarana disini adalah bagaimana sebuah kemasalahan dapat diraih.

Kemanfaatan, kebaikan, sifatnya dapat dirasakan orang banyak, bukan semata kelompok pribadi. Urgensi memandang kekuasaan adalah sarana untuk berbuat kemaslahatan, karena kekuasaan tak lain bagian dalam sebuah strategi. Oleh Yarger, strategi adalah tentang masa depan. “All strategy is about the future, The future is where strategy has its effect.”

Menyikapi politik sebagai bagian demokrasi yang harus menghormati kebhinnekaan, karena politik hari ini adalah investasi untuk situasi politik suatu bangsa di masa depan. Oleh Ibnu Khaldun, strategi dalam sebuah pemerintahan, harus melihat sejarah.

“It should be known that history is a discipline that has a great number of (different) approaches”. Dikaitkan dengan Indonesia, merupakan hal patut disyukuri bahwa negri ini memiliki sejarah yang sangat istimewa, yaitu perjuangan yang bersatu melawan penjajah. Maka sejarah ini seharusnya menjadi pondasi penting ketahanan bangsa untuk tetap menjaga agar Indonesia tetap berdiri tegak dalam pondasi persatuan. Namun, saat demokrasi berpolitik tak lagi mengindahkan nilai persatuan, tak lagi memiliki tolerasi dalam kebhinnekaan hak politik, maka politik santun menjadi keniscayaan. Akhirnya, sebuah pertanyaan besar terbentuk : “Politik ADEM 2020: Aman Damai tentram, Mungkinkah ?”

Ketua III STAI Taruna Surabaya

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK RSUD Tongas Bantah Covidkan Ibu Hamil Halaman 5

Rabu Pon, 18 November 2020

Probolinggo, Bhirawa Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica, Selasa (17/11) menyampaikan bahwa berita yang menyatakan bahwa RSUD Tongas meng-Covid-kan ibu hamil (bumil) itu tidak benar.

“Yang terjadi adalah, ibu hamil tersebut di Puskesmas Besuk sudah bukaan 7 dengan hasil tes antibodi reaktif yang cepat, sehingga direncanakan untuk dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Tetapi karena ruang isolasi di RSUD Waluyo Jati Kraksaan penuh sehingga bumil tersebut harus dirujuk ke RSUD Tongas,” katanya.

Menurut Dewi, Puskesmas Besuk sudah memberikan KIE kepada suami, suami juga sudah menyetujui surat persetujuan ke RSUD Tongas. Bahkan Puskesmas Besuk sudah memvideo proses edukasi kepada keluarga.

“Video sudah dikirim ke RSUD Tongas sebagai syarat sebelum masuk dan sudah diterima oleh RSUD Tongas. Setelah melahirkan, esok harinya pasien dilakukan swab tanggal ll, 12 dan 13 Nopember 2020, “jelasnya.

Terkait adanya intimidasi dari petugas kesehatan, pihaknya merasa tidak benar mengenai hal tersebut.

Sebab, itu pasti akan dilayani baik di rumah sakit maupun di puskesmas.

“Apalagi dengan kondisi yang darurat, seperti ibu hamil yang sudah bukaan 7, pasti akan mendukung dulu emergencynya,” tegasnya.

Lebih lanjut Dewi menerangkan ibu hamil biasanya memiliki sistem imun yang rendah sehingga rentan untuk terinfeksi, baik virus maupun bakteri.

Di masa pandemi ini, organisasi dapat tertular, termasuk ibu hamil. Walaupun sebagian besar bumil tersebut tanpa gejala atau bergejala ringan.

“Sehingga ibu hamil perlu dilakukan pemeriksaan Covid-19 untuk menentukan penatalaksanaan kehamilannya. Infeksi vertikal ibu ke bayi sejauh ini belum terbukti, tetapi tetap harus menjaga kebersihan diri, melindungi diri dan menerapkan 3M,” terangnya.

Dewi penghapusan hasil swab yang lama keluar karena sejak hari Jum’at minggu lalu, Lab Covid-19 RSUD Waluyo Jati Kraksaan ada penghubung dengan alat / reagen PCR-nya sehingga pemeriksaan

sampel pada minggu-minggu tersebut telah berlangsung.

“Hasil swab pertama dan kedua hasilnya sudah keluar. Dua-duanya hasilnya positif semua. KIE kepada keluarga sudah dilakukan, akhirnya keluarga menerima penjelasan dan tetap melanjutkan rawat di RSUD Tongas. Sangat kami sayangkan sebuah video amatir yang diunggah ke media sosial, memperlihatkan sejumlah warga menumpang truk bak terbuka, menuju RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo, Sabtu, 7 November 2020,” papar dia.

Puluhan warga itu adalah kerabat, serta tetangga seorang ibu yang baru melahirkan, warga Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, yang hendak mengeluarkan paksa pasien dari RSUD Tongas. Mereka tidak terima status pasien, yang din-

yatakan positif Covid-19, dan menganggap pihak rumah sakit mengada-ada. Karena tak kunjung menemukan ruang perawatan pasien dimaksud, warga memaki dan memaksa pegawai dan tim medis menunjukkan ruangan tempat pasien dirawat.

Peristiwa ini berawal dari kekecewaan seorang pria warga sekitar, karena istrinya yang akan melahirkan, divonis positif Covid-19 berdasarkan hasil rapid dan swab test.

Kondisi itu membuat keluarga dan tetangga sekitar, sepakat mendatangi rumah sakit, mengambil paksa pasien. Pihak Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo, mengatakan ulah warga tak dapat dibenarkan sehingga akan memberi penjelasan persuasif kepada keluarga pasien.

“Proses melahirkan berjalan, swab dilakukan oleh tim medis, kemudi-

an dengan selamat lahirlah seorang bayi, namun demikian, hasil swabnya ternyata bener itu positif, proses positif ini, sepertinya si suami ini tidak terima, ia terkesan, bahwa rumah sakit mempositifkan si istri, dan puncaknya si suami ini, bermain di medsos, terutama di facebook, dia memprovokasi teman-temannya untuk mengajak demo unjuk rasa, karena ada pemahaman, kalau ramai-ramai, pasien akan dipulangkan,” kata Ugas Irwanto, Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo.

Sementara, pasca peristiwa itu, Senin pagi, 9 November 2020, suasana RSUD Tongas tampak sepi, dan tidak ada penjagaan ketat. Peristiwa ambil paksa pasien Covid-19, di RSUD Tongas ini setidaknya sudah terjadi 3 kali dalam 3 bulan terakhir.[wap]

LINTAS PELAYANAN

ASN dan Dharma Wanita Donor Darah Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 100 orang ASN anggota Korpri Kabupaten Sidoarjo dan 50 orang anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab Sidoarjo, Selasa (17/11) kemarin, telah melakukan aksi sosial kemanusian dengan donor darah.

Sebelum melakukan donor darah yang dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo di Jalan Majapahit nomor 5 Sidoarjo, rombongan anggota Korpri dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sidoarjo, dipimpin Ketua Umum Korpri Sidoarjo, Ahmad Zaini, melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Sidoarjo di jalan Pahlawan.

Ahmad Zaini yang juga Sekdakab Sidoarjo itu menerangkan dua kegiatan tersebut dilakukan untuk memperingati HUT KORPRI ke 49 dan HUT Dharma wanita ke 21 tahun 2020 ini. “Semoga kegiatan seperti ini bermanfaat dan menjadi amalan baik bagi kita semua,” ujar Ahmad Zaini, yang juga Ketua PMI Sidoarjo itu, saat melihat aksi donor darah di Kantor BKD Kab Sidoarjo. [kus]

Dinkes Batu Pastikan Tak Ada Penundaan Vaksinasi Covid-19

Kadinkes Batu, Drg Kartika Trisulandari

Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dispendukcapil telah mendata warga Batu yang sesuai syarat menerima vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Batu, drg Kartika Trisulandari memastikan tidak ada penundaan pelaksanaan vaksinasi yang telah dijadwalkan pada bulan Maret tahun depan. “Saya menegaskan tidak ada informasi penundaan jadwal vaksinasi. Kami sudah mendata dan tidak ada penundaan, dan sekarang tinggal menunggu langkah berikut-

nya,” Kartika, Selasa (17/11).

Sesuai jadwal yang ada, vaksinasi di Kota Batu akan mulai dilakukan pada Maret 2021. Dan Dinkes telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk pelaksanaan vaksinasi ini. SDM ini telah dilatih bagaimana cara menyuntik vaksin, dan perihal lain yang berkaitan dengan vaksinasi. Jumlah SDM di Kota Batu ini dinilai sudah mencukupi untuk melaksanakan vaksinasi.

Saat ini, kata Kartika, sedang berlangsung uji coba vaksin tahap ketiga oleh pemerintah pusat. Hasil uji coba akan direview pada Januari 2021. Jika hasilnya sudah dinyatakan aman, maka vaksin ini segera diproduksi di Biofarma dan didistribusikan ke seluruh daerah, termasuk Kota Batu. [nas]

Salah satu warga mengikuti latihan gratis uji praktek pembuatan SIM di Kantor Satpas Arjasa Situbondo Selasa (17/11).

sawawi/bhirawa

Satlantas Buka Program Inovasi Tajin Palappa Situbondo, Bhirawa Jajaran Satlantas Polres Situbondo mulai melaksanakan program inovasi Tajin Palappa (Tes Awal Uji Praktek Sim Bagi Pelanggar, Pelajar dan Pemula) Selasa (17/11). Program ini digagas dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan ujian bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru.

Realisasi program ini mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat Kota Santri Situbondo.

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriani mengatakan, in-

ovasi program Tajin Palappa secara resmi baru dimulai kemarin. Sebelumnya, paprnya, program itu sudah dilaunching oleh Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai.

Program inovasi Tajin Palappa ini, kata Indah, dimulai dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat secara gratis. “Pelatihan itu diantaranya meliputi tentang tata cara melaksanakan praktek uji SIM yang benar,” jelas Indah.

Masih kata Indah, dirinya berharap dengan program tersebut dapat mem-

bantu masyarakat agar lebih mudah dalam melewati rangkaian ujian SIM dengan cara belajar yang dipandu langsung oleh petugas Satpas SIM Arjasa Situbondo.

Indah menambahkan, program Tajin Palappa ini dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para pemohon SIM yang ingin belajar ujian praktek SIM. “Masyarakat bisa langsung datang di Kantor Satpas SIM setiap hari Senin – Sabtu mulai pukul 15.00 wib sampai dengan 17.00 wib,” jelas Indah.

Salah satu masyarakat Situbondo

bernama Ahmad Jaelani yang juga menjadi salah satu pemohon SIM mengatakan, dengan program latihan ini dirinya merasa sangat terbantu sehingga bisa mencoba terlebih dahulu dalam ujian praktek SIM. “Diharapkan saat pelaksanaan tes bisa lebih mudah dan lancar. Dengan adanya program Tajin Palappa ini kami merasa sangat terbantu, terutama saat mengikuti ujian praktek SIM. Saya sangat mengapresiasi gagasan Satlantas Polres Situbondo atas inovasi ini,” pungkas Ahmad Jaelani.[awi]

Jamaah Umrah Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Pemkab Sabet Dua Penghargaan dari Pemprov Jatim Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil meraih dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) 2020. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dalam acara yang digelar di The Singhasari Resort, Kota Batu, Jumat, Nopember 2020.

Penghargaan pertama yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah untuk “KBK AKSI” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri sebagai Peringkat Terbaik II Kategori Pelayanan Administrasi. Sedangkan penghargaan lainnya adalah inovasi Agen Hayati Pengendalian Ulat Grayak Tentara (Spodoptera Frugiperda) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan yang masuk dalam Top 45 Kovablik Provinsi Jawa Timur 2020.

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabu-

paten Kediri untuk terus berinovasi dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Prestasi ini juga menjadi kebanggaan karena tidak seluruh kabupaten dan kota memperolehnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, budaya kerja ASN diharapkan akan berorientasi pada produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tujuan kompetisi ini untuk menjaring inovasi pelayanan publik, baik dari Perangkat Daerah Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota. Inovasi pelayanan publik terpilih akan menjadi sumber

transfer pengetahuan, replikasi inovasi pelayanan publik sehingga bermanfaat untuk mempercepat pencapaian program pemerintah one agency one innovation,” tambah Gubernur Khofifah.

Sebagai informasi, KBK AKSI adalah inovasi baru dalam peningkatan kualitas penyimpanan arsip untuk mempersingkat waktu pencarian hingga 75%.

Jika semula waktu pencarian arsip ratarata selama 30 menit, dengan inovasi ini hanya 5 menit saja.

Karena kearsiapan memegang peranan penting dalam memberikan informasi, maka kualitas penyimpanan bisa dikatakan baik ketika suatu arsip saat dibutuhkan dapat dicari dengan cepat dan tepat waktu. Dari segi keamanan, aplikasi save arsip menjadi jauh lebih terjaga karena arsip disimpan satu pintu yaitu di sekretariat. Karena aplikasi ini berbasis website, maka jaringan yang stabil sangat diperlukan untuk pengelolaan arsip.[van,adv]

Surabaya, Bhirawa Pemerintahan Arab Saudi telah membuka kembali perjalanan Umrah bagi jamaah Indonesia khususnya jamaah di Jawa Timur sejak 1 November lalu. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur, M. Nurul Huda mengungkapkan bahwa untuk di Jawa Timur sendiri telah memberangkatkan para jamaah umrah namun untuk jumlahnya, pihak Kanwil Kemenag Jatim tidak mengetahuinya.

“Kami masih belum mendapatkan laporan dari pusat untuk jumlah jamaah umrah yang berangkat, karena itu semua menjadi tanggungjawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Bahkan hingga kini masih belum ada sebuah informasi berkaitan dengan jumlah jamaah apa kuota yang diberikan untuk Jawa Timur,” terangnya, Selasa (17/11).

Nurul Huda menambahkan bagi para jamaah umrah yang bakal berangkat pun juga wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat baik di Jatim maupun di Arab Saudi juga sebaliknya usai pulang dari umrah. “Salah satunya adanya pembatasan usia bagi para jamaah yakni usia 18 hingga 50 tahun, padahal sebelumnya untuk umrah bebas usia.

Selain itu para jamaah wajib mengikuti persyaratan lainnya diantarannya tidak memiliki penyakit komorbid atau penyerta,menandatangani surat

pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul dan surat bebas Covid19,” jelasnya.

Sementara itu sebelum jamaah umrah berangkat ke Arab Saudi juga akan dilakukan karantina terlebih dahulu. “Kami sudah menyiapkan tempatnya yakni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, bahkan setelah mereka datang ke Arab Saudi pun mereka juga terlebih dahulu dikarantina. Dan sekembalinya ke Indonesia, mereka juga harus di karantina lagi karena mereka termasuk da-

tang dari luar negeri,” ujar Nurul Huda.

Namun untuk biaya pemberangkatan umrah di masa pandemi ini juga terbilang biaya besar karena sekali berangkat umrah dibutuhkan biaya sekitar Rp4550 juta. “Kalau sebelum adanya Covid-19, perjalanaan umrah dipatok sekitar Rp20-25 juta dan untuk haji Rp35 juta. Dimasa pandemi untuk biaya umrah sekitar Rp 46 juta dan nantinya tidak semua tempat bisa dikunjungi seperti saat umrah sebelum pandemi,” pungkasnya. [riq]

Jamaah umrah Indonesia sebelum pandemi Covid-19.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pon, 18 N

Disdikbud Tak Sepakat Penutupan Museum Rasulullah Probolinggo, Bhirawa Polemik perjanjian kerjasama pembukaan Museum Rasulullah antara Pemkot Probolinggo dengan Indonesia Merindu (IM) sebagai pihak ketiga, terus berlanjut. Banggar DPRD Kota Probolinggo bahkan merekomendasikan agar museum itu ditutup. Namun Disdikbud tak sepakat dengan penutupan museum Rasulullah.

Rekomendasi itu disampaikan saat rapat Paripurna Banggar, Jumat (13/ 11) malam di ruang utama DPRD Kota Probolinggo. Rekomendasi dikeluarkan Banggar, karena perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dianggap menyalahi Perda Kota Probolinggo. Yaitu, Perda Nomor 11/ 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Juru Bicara Banggar, Heru Estiadi, menyampaikan saran dan pendapat Banggar saat sidang paripurna. Keberadaan Museum Rasulullah yang menggunakan lahan atau aset Pemkot Probolinggo yang dipihakketigakan. Menurutnya, belum sesuai dengan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha.

"Karena itu Banggar memberikan saran dan pendapat yaitu meminta kepada Wali Kota untuk menutup sementara museum, sesuai dengan kesepakatan sampai dengan tertibnya kerjasama yang sesuai dengan Perda dimaksud,'' tandasnya.

Wakil Wali Kota Probolinggo, Moch Soufis Subri yang hadir dalam rapat Paripurna Banggar menegaskan, tidak perlu sampai menutup Museum Rasulullah. Apalagi, animo masyarakat mengunjungi museum

itu sangat tinggi. ''Tidak perlu sampai menutup Museum Rasulullah ya.

Apalagi animo masyarakat tinggi untuk melihat barang - barang bersejarah peninggalan Rasulullah Muhammad SAW,'' ujarnya.

Subri menegaskan, butuh waktu lama jika kerjasama dengan pihak ketiga ini harus menyusun Perda lebih dulu. Sementara untuk menarik investor ke Kota Probolinggo sulit. ''Menyusun Perda itu perlu waktu dan ketika Perda sudah ada belum tentu ada investor yang masuk. Ini kan ada investor yang masuk. Jadi kenapa tidak dipermudah,'' terangnya.

Disinggung mengenai besaran sharing retribusi atau pajak hiburan yang tidak sesuai dengan Perda, Subri memastikan akan dilakukan penyesuaian. ''Penyesuaian itu pasti,'' tuturnya.

Hingga kini Museum Rasulullah yang sebelumnya Museum Probolinggo masih beroperasi. Padahal, Banggar DPRD Kota Probolinggo peduli agar museum itu ditutup sementara. Kondisi ini membuat sorotan makin tajam diberikan Banggar.

Pimpinan Banggar DPRD Kota Probolinggo, Fernanda Zulkarnain, rekomendasi itu memang diserahkan Jumat (13/11) malam. Sehingga, belum diketahui apakah sudah dijalankan atau tidak. ''Kami belum tahu saat ini operasional atau tidak.

Namun, memang saran itu diberikan pada Jumat malam. Pada penonton kami bukan ingin menutup. Hanya agar Pemkot terhindar dari masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari lantaran ada peraturan

yang ditabrak,'' katanya.

Fernanda menjelaskan, rekomendasi yang diberikan karena ada Perda yang dilanggar dalam pihak ketiga itu. Diantaranya, sharing retribusi atau tiket masuk dan biaya sewa aset yang hingga kemarin belum ada. Di sisi lain, kesepakatan pihak ketiga dengan Pemkot saat ini menyebabkan Banggar, merugikan Pemkot dan sangat menguntungkan pihak ketiga. Karena itu lantas rekomendasi dikeluarkan.

"Awalnya kami tidak tahu melanggar Perda atau tidak. Setelah ada penjelasan di Banggar yang baru diketahui kalau ada aturan yang ditabrak. Makanya kami menyarankan agar ditutup untuk perjanjian tanpa aturan,'' tuturnya.

Fernanda mempertanyakan, siapa sebenarnya pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama ini. Sebab,

menurutnya pihak ketiga ini sangat mudah masuk tanpa mengikuti aturan yang ada. ''Harusnya ada proporsi retribusi yang masuk ke Pemkot.

Ini malah merugikan pemkot. Siapa sih pihak ketiga ini? Kok mudah masuk dan mendapatkan keuntungan lebih. Malah Pemkot yang dirugikan,'' tegasnya.

Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Moch Maskur, berbeda pendapat dengan Banggar. Dia keukeh tidak perlu menutup Museum Rasulullah. Apalagi menurutnya, museum ini sudah berjalan dan ramai. Jika ditutup begitu saja, nama baik Pemkot Probolinggo yang akan dipertaruhkan. Memang Banggar menyarankan ditutup sementara.

Tapi kalau seperti itu apa bisa maju Kota Probolinggo? Kalau kurang sempurna, mari disempurnakan bersama,'' ungkapnya. [wap]

Kacabdindik Bondowoso, Sugiono Eksantoso bersama Kepala SMADA Situbondo Wina

Kacabdin, Kasek, Guru dan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Museum Rasulullah yang direkomendasikan banggar untuk ditutup sementara.

Alumni Psikologi Unair Berikan Psiko Edukasi pada Warga

BANGKU POJOK

arif yulianto/bhirawa

Plt Kabid Kebudayaan, Disdikbud Kabupaten Jombang, Anom Antono, Selasa (17/11).

Penetapan Lima Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati Jombang, Bhirawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang memastikan, penetapan lima cagar budaya di Jombang sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, akan menggunakan Keputusan Bupati Jombang.

Kelima cagar budaya ini yakni, Situs Sumberbeji di Kecamatan Ngoro, Candi Arimbi di Kecamatan Bareng, Yoni Gambar di Kecamatan Mojowarno, Prasasti Tengaran di Kecamatan Peterongan, dan Prasasti Gurit di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Hal itu seperti disampaikan oleh Plt Kepala Bidang Kebudayaan, Disdikbud Kabupaten Jombang, Anom Antono, Selasa (17/11).

"Penetapan cagar budaya itu berupa keputusan bupati tentang cagar budaya. Bahwasannya ini merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2011,'' kata Anom Antono.

Anom menjelaskan, cagar budaya membutuhkan pemeringkatan secara bertahap. Jadi (ketika) peringkat kabupaten sudah kita tetapkan, berikutnya kita akan menetapkan untuk peringkat provinsi. Untuk situs-situs yang butuh ditingkatkan peringkatnya, akan kita tingkatkan. Harapannya, untuk pemeliharaan (bisa) lintas anggaran.

Terkait perkembangan rencana penetapan lima cagar budaya di Kabupaten Jombang menjadi cagar budaya peringkat kabupaten ini, Anom Antono mengaku keputusan bupati tersebut sudah berada di Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

"Mungkin sudah jadi, keputusan bupati tentang penetapan cagar budaya, Insya Alloh nanti segera kita ambil di bagian hukum. Karena padatnya kegiatan, itu masih di Bagian Hukum, belum saya ambil,'' terangnya. [rif]

Surabaya, Bhirawa Berbagai bantuan terus berdatangan kepada Pemkot Surabaya untuk menanggulangi pandemi Covid 19, meskipun kini pandemi Covid 19 sudah bisa dikendalikan di Kota Pahlawan. Yang terbaru, Ikatan Alumni Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Apsilangga) membantu Pemkot Surabaya dengan melakukan psiko edukasi kepada warga di tengah pandemi.

Wakil Ketua II Apsilangga, Dyah Ayu Sulistyowati menjelaskan, psiko edukasi itu memberikan pendampingan kepada warga dalam menyelesaikan masalahnya di tengah pandemi Covid 19 ini.

"Kegiatan psiko edukasi ini sudah mulai digelar pada 10 November lalu di Rusun Penjaringan Sari. Ini sebagai pilot project kami untuk melanjutkan kegiatan ini di wilayah lainnya. Jadi, ini garapan berkelanjutan,'' kata Dyah di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (17/11).

Menurut Dyah, psiko edukasi untuk menciptakan ruang Curhat bagi keluarga, sehingga dalam kegiatan itu dimulai dengan parenting dan dilanjutkan dengan konseling keluarga. ''Akhirnya, sumbangsih kita adalah membantu ketahanan keluarga di era pandemi dan pasca pandemi, sehingga bentuknya pendampingan kepada mereka untuk memetakan berbagai kebutuhan atau masalahnya,'' kata dia.

Adapun salah satu curhatan yang banyak diterimanya adalah tentang pengasuhan anak atau pendampingan anak - anak ketika sekolah Daring. Karenanya, pada saat itu juga diberi parenting tentang pengasuhan anak, terutama di tengah pandemi. ''Jadi, kami selalu gali permasalahan mereka sebelum pandemi dan setelah pandemi,'' imbuhnya.

Dyah juga memastikan psiko edukasi ini bersinergi antara Apsilangga, Fakultas Psikologi dan para mahasiswa BEM, sehingga ini akan menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk magang dan sekaligus belajar memberikan pendampingan langsung kepada warga.

"Nah, kita melakukan pendampingan ini sudah atas saran DP5A, sehingga sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu Pemkot Surabaya dalam mengatasi pandemi ini,'' tegasnya.

Selain melakukan pendampingan kepada warga, Apsilangga juga menyerahkan bantuan masker untuk mendukung gerakan berbagi sejuta masker yang diinisiasi Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Bantuan masker itu diserahkan langsung Dyah yang didampingi Ketua Bidang V Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana, Apsilangga, Fatchul Munir. Bantuan itu diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di halaman Balai Kota Surabaya. [iib]

Wali Kota Tri Rismaharini saat berbincang dengan Pengurus Apsilangga yang membantu Pemkot dengan melakukan psiko edukasi kepada warga.

GALERI

Guru Positi Smada Situbon Situbondo, Bhirawa Baru dua pekan menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), namun SMA Negeri 2 (SMADA) Situbondo terpaksa ditutup sementara atau lock down sejak Jumat (13/11) lalu.

Keputusan ini diambil, menyusul salah satu guru setempat terpapar Virus Corona. Untuk mencegah agar tidak semakin meluas, semua guru, TU dan pesuruh di sekolah yang berlamat di Jl Anggrek, Kelurahan Patokan, ini harus menjalani rapid test massal di aula setempat.

Menurut Kepala SMAN 2 Situbondo, Winarto, PTM di sekolah yang dipimpinnya sudah ditutup sejak Jumat, 13 November lalu. Semua tenaga pendidik sebanyak 56 guru, 28 TU dan 12 orang pesuruh harus menjalani rapid test yang diadakan sekolah bersama Satgas Coid-19.

"Ini untuk mengantisipasi dan menjaga kemungkinan tidak tertular guru yang positif Covid. Apalagi rapid tes ini sudah menjadi protap karena guru yang terkonfirmasi positif sebelumnya beraktifitas di sekolah,'' ujar Winarto.

Mantan Kepala SMAN 1 Asembagus itu menambahkan, untuk aktifitas belajar menga-

jar kembali dil Daring, setelah belumnya suda kan KBM tatap to memastikan, papar Virus C imun tubuhnya dan ada kemun dari luar Situbo tidak memas tempat tertular

STISA Pamekasan Wisuda Pe Pamekasan, Bhirawa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Assalafiyah (STISA) Pamekasan mengadakan wisuda kepada 49 mahasiswa lulusan Stata Satu (S1) secara tatap muka di lantai II Hotel Odaita, Pamekasan, Jl Raya Sumenep, dengan ketat menerapkan protokol kesehatan, kemarin. Dari 49 wisudawan itu yakni program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebanyak 28 orang, dan untuk program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) sebanyak 21 orang.

Prosesi wisuda sarjana perdana di STISA Pamekasan ini berbeda dengan wisuda biasanya yang dihadiri keluarga dan sanak famili. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19. Nampak para wisudawan saat memasuki lokasi wisuda diwajibkan memakai masker.

Dan sebelum memasuki lokasi

prosesi, juga diwajibkan mencuci tangan pakai sabun serta dicek suhu badannya. Upaya penerapan 3M ini, pihak STISA bekerjasama dengan pihak hotel sebagai komitmen memberantas penyebaran Covid 19.

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As

SISWA

Dindik Jatim Apresiasi SMKN 1 Buduran Terkait Program Bakti SMK 2020 Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo yang telah merespon cepat Program Dindik Jatim.

Yakni Pendidikan Peduli Masyarakat melalui Program Bakti SMK 2020, kali ini dalam pelaksanaan di Bidang Keahlian Pariwisata, yakni Pelatihan House Keeping.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Kasi Kurikulum SMK didampingi Kasek SMKN 1 Buduran memantau praktek pelatihan house keeping.

Apresiasi ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Kasi Kurikulum SMK Dindik Jatim, Mudianto SPd MPd saat meninjau pelatihan House Keeping di Auditorium SMK Negeri 1 Buduran, pada Sabtu (14/11) siang. Menurut Mudianto, apresiasi ini diberikan karena SMKN 1 Buduran ini telah merespon dengan cepat program yang diinisiasi

Dindik Jatim. Yaitu Pendidikan pendula masyarakat, dimana sekolah ini sering mendapatkan bantuan dari pemerintah, berbagai macam sarana dan prasarana. Maka bantuan pemerintah juga bisa dinikmati masyarakat. Diantaranya pelatihan house keeping yang saat ini dilakukan kepada msyarakat sekitaranya.

"Tentunya juga harus dilakukan dengan ketentuan

yang belaku. Harus ada kesepakatan, harus ada komunikasi yang intens. Juga harus melalui berbagai macam program.

Makanya SMK harus jadi kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan hanya sebagai menara gading yang selalu dicari masyarakat, tetapi kurang ada kebermanfaatan bagi masyarakat,'' ujar Mudianto yang didampingi Kepala SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo, Dra Agustina MPd. Sementara itu, Kasek SMKN 1 Buduran, Agustina menuturkan, kalau sekolah sudah menerapkan Program COE (Center Of Excellent) Sektor Hospitality, yaitu sekolah yang sudah menerapkan program Pengembangan Pusat Keunggulan. Makanya melalui COE ini, keberhasilannya harus ber-

imbas kepada masyarakat, atau sekolah lain di sekitarnya.

Harapan, gayung bersambut bisa meningkatkan atau membangkitkan sektor pariwisata serta perpustakaannya.

Dalam pelatihan House Keeping ini telah dilaksanakan selama tiga hari, tepatnya tanggal 12 hingga 14 Nopember 2020 dengan pemateri yang perkompeten di bidangnya, yakni dari lembaga pengelola perhotelan, Waringin Grup. Sementara pesertanya dari komunitas Kampung Literasi warga Desa Tebel Gedangan Sidoarjo. "Dari program ini diharapkan mereka bisa menularkan ilmunya kepada saudara -saudaranya dan warga tetangga sekitarnya. Sehingga Program Bakti SMK akan bisa terwujud dengan baik,'' harap Agustina. [*]

rawa

AYAAN

November 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7 S O S O K

Guru Harus Siap Mengajar di Sekolah Terpencil CPNS Sidoarjo tahun 2019 yang berhasil lolos dalam tes seleksi CPNS, khususnya formasi guru, nantinya harus siap untuk ditempatkan mengajar dimana saja. Meski nantinya harus ditempatkan di wilayah terpencil.

Seperti yang pernah dialami Ariyani Purwaningsih SPd, yang kini mengajar sebagai guru kelas di SDN Ke-

tajen 2 Gedangan, Kab Sidoarjo ini.

Ibu tiga orang putra itu menceritakan, saat diterima sebagai guru PNS, selama empat tahun, mulai tahun 1999 sampai 2001, dirinya langsung merasakan ditempatkan di SDN Kedungpandan Kec Jabon.

SDN yang dinilainya masuk dalam wilayah terpencil di Kab Sidoarjo ini. SDN itu berada di dalam lingkungan desa yang banyak terdapat kawasan pertambakan. Meski

demikian, perempuan 46 tahun itu mengaku tidak patah semangat.

Selama empat tahun tetap dijalani dengan sabar dan ikhlas.

"Apalagi disana sangat menghargai betul dengan profesi guru. Baik siswanya maupun orang tuanya,'' tutur guru yang kini mengajar di SDN 2 Ketajen Kec Gedangan itu.

Ariyani setiap hari harus berangkat pagi - pagi sekali menuju ke tempat mengajar yang jauh dari tempat tinggalnya di wilayah Kec Gedangan itu. Meski demikian, ia mengakui masih belum bisa datang ke tempat ia mengajar itu dengan tepat waktu. "Saya sebetulnya tidak ada masalah. Yang jadi beban saya itu, karena tidak bisa datang dengan tepat waktu. Sarana transportasi kesana agak susah.

Apalagi saya sendiri tidak bisa naik motor saat itu,'' kenangnya.

Ariyani menjelaskan, untuk

sawawi/bhirawa

arto ikut menjalani rapid test, usai salah satu guru dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Ariyani Purwaningsih

TU Ikut Rapid Test Massal

if Covid-19, ndo Dilockdown

lakukan secara h dua pekan seah melangsungp muka. Winar, guru yang terCorona, karena a sedang turun ngkinan tertular ondo. "Ya saya tikan dimana rnya yang ber-

sangkutan,'' jelas Winarto.

Disisi lain, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Situbondo, Edi Suprapto menegaskan, upaya rapid tes massal di SMAN 2 Situbondo karena salah satu guru terkonfirmasi positif Covid sebelum melakukan kegiatan di sekolah. Jika hasil rapid test

ditemukan ada yang reaktif, selanjutnya akan dilakukan tes swab. Pasalnya, Satgas kini belum mengetahui dari mana guru SMAN 2 itu tertular Covid 19. Satgas masih kesulitan melakukan tracing atau penelusuran, mengingat sudah terjadi transmisi lokal penyebaran Covid di Kabupaten Situbondo.

Edi menjelaskan, guru SMAN 2 itu positif Covid 19 setelah memeriksakan secara mandiri ke RS Elizabeth Situbondo dan kini melakukan isolasi mandiri di rumah. Sementara itu untuk melakukan tracing di kalangan siswa, masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Apa pasien itu pernah melakukan kontak erat dengan siswa saat PTM. Maka Satgas Covid 19 masih melakukan tracing kepada rekan kerja dan orang yang melakukan kontak erat di rumahnya,'' tandas Edi. [awi]

ertama Kepada 49 Mahasiswa Ketua STISA Pamekasan, Ali Makki mengatakan, prosesi wisuda merupakan momen penting dan berharga bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan.

Atas pertimbangan itu, pihaknya

samsudin/bhirawa

ssalafiyah (STISA) Pamekasan saat wisuda.

tetap melaksanakan upacara wisuda secara tatap muka dengan memperketat protokol kesehatan.

"Di masa pandemi Covid 19 ini semua pihak harus mengikuti aturan Protokol Kesehatan (Prokes), karenanya, wisuda perdana STISA Pamekasan pun harus mengikuti anjuran pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan,'' katanya.

Kendati wisuda perdana ini digelar secara keterbatasan sebab Pandemi Covid-19, kata Mudatsir, tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan dengan suka cita serta penuh rasa syukur. Ali Makki berpesan, agar para wisudawan dapat menjadi representasi STISA Pamekasan yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan bekal keilmuan yang sudah dimiliki selama menempa pendidikan di STISA Pamekasan. [din]

Berkarya Selama Pandemi

Seniman di Malang Gelar Pameran Lukisan Malang, Bhirawa Lukisan berbagai aliran tertata rapi di lobi gedung DPRD Kota Malang. Sebanyak 75 lukisan berbagai ukuran itu merupakan hasil karya seniman di masa pandemi Covid 19. Pameran bertajuk Art dalam Pandemi Covid 19 ini merupakan event pameran pertama yang digelar selama pandemi Covid 19.

Pameran diikuti 32 seniman asal Malang Raya, Blitar, Kediri, Bandung, hingga Yogyakarta, itu digelar pada 16-22 November 2020.

Penyelenggara pameran sekaligus ketua paguyuban Asta Citra Perupa Malang Art, Bambang Randika Santoso mengatakan, dengan adanya pameran itu, membuktikan bahwa seniman tetap berkarya selama pandemi.

"Pameran ini memberikan ruang untuk seniman lukis mengekspresikan karyanya. Apalagi di masa pandemi ini, kami prihatin, semua dalam kondisi susah,'' kata pria yang kerap

disapa Si Mbah Dalam pameran itu, berbagai lukisan ditampilkan mulai dari aliran abstrak, naturalis, realis, dekoratif, hingga kaligrafi.

Lukisan bunga, hewan, dan pemandangan menghiasi lobi gedung DPRD Kota Malang. Selain dipamerkan, lukisan-lukisan "Harganya bervariatif mulai dari Rp1 juta hingga Rp20 juta. Setiap pengunjung juga dapat melakukan negosiasi harga dengan pelukisnya,'' tuturnya. Salah seorang pengunjung pameran, Alfi Ramadhan menilai pameran seperti ini sangat bagus diselenggarakan. Selain apresiasi seni, juga sebagai media untuk mengobati kerinduan warga terhadap karya seni.

"Menurut saya pameran ini sangat bagus, karena selama pandemi ini kita lebih sering di rumah. Ini sebagai hiburan juga. Semua lukisannya bagus, saya paling suka lukisan kuda,'' tandasnya. [mut]

m taufiq/bhirawa

Pameran lukisan digelar di Gedung DPRD Kota Malang.

Siswa SD Terima Tas Sekolah agar Tetap Semangat Belajar Saat Pandemi Tulungagung, Bhirawa Sebanyak 100 siswa dari beberapa SD di Kabupaten Tulungagung menerima paket tas sekolah gratis yang disalurkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Selasa (17/11). Pemberian paket tas sekolah ini diharapkan agar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap semangat belajar di tengah pandemi Covid 19.

"Pemberian paket tas sekolah ini merupakan bentuk kepedulian dan

harapannya dapat bermanfaat bagi siswa khususnya yang kurang mampu. Apalagi saat ini ditengah pandemi Covid-19,'' ujar Kepala DPMTSP Kabupaten Tulungagung, Maryaji, usai pemberian paket tas sekolah di Kantor DPMPTSP Kabupaten Tulungagung.

Maryadi menjelaskan, paket tas sekolah ini merupakan sumbangan dari salah satu pengelola toko modern yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung, yakni Alfamart. ''Kami kemudian menyalurkan pada 100 siswa SD, di antaranya SD

yang ada di dekat Kantor DPMPTS Tulungagungm,'' terangnya.

Maryaji juga menyatakan paket tas sekolah gratis juga dibagikan pada salah seorang siswi SDN 1 Ngrendeng Kecamatan Gondang karena prestasinya. Siswi ini baru saja meraih juara I lomba penulisan puisi tingkat Jawa Timur.

"Kami berharap kegiatan sosial ini akan terus berlangsung. Apalagi beberapa waktu lalu juga dilakukan hal yang sama di Tulungagung meski tidak bersama DPMPTSP. Dan karena saat ini masih

Perwakilan siswa saat menerima paket tas sekolah di Kantor DPMPTS Kabupaten Tulungagung, Selasa (17/11).

Atlet PNN Jatim Kembali Jalani Swab Test Surabaya, Bhirawa Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Jatim menggelar swab test terhadap atlet, pelatih, mekanik yang masuk dalam skuad Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) New Normal (PNN) yang dipersiapkan menghadapi PON XX 2021 di Papua. Swab kedua kalinya bagi anggota PNN setelah yang pertama digelar pada September lalu.

Ketua Harian KONI Jatim, M Nabil mengatakan, swab tes massal ini dilakukan untuk memproteksi semua yang tergabung dalam Puslatda, agar dapat menjalani PNN dalam kondisi yang sehat dan aman dari ancaman Virus Corona atau Covid-19.

"Mereka harus melakukan tes swab, kalau negatif berarti lanjut ikut PNN dan berlatih dengan protokol kesehatan yang sudah kita buat,'' kata Nabil ketika ditemui di Gedung KONI Jatim, Surabaya, Selasa (17/11).

Apabila ada yang hasilnya positif, kata Nabil, maka akan langsung di-

menuju ke tempatnya mengajar di desa itu, terkadang lulusan dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu harus menumpang atau membonceng warga masyarakat yang kebetulan menuju desa itu.

Dari tugasnya disana, Ariyani baru tahu kalau di Kab Sidoarjo yang termasuk daerah urban dari berbagai orang di Indonesia ini, masih ada wilayah yang masih sangat alami sekali. Namun pengalamannya itu dinilainya sangat menyenangkan.

Ariyani menceritakan, anak anak didiknya sebelum pukul 12.00 atau dzuhur sudah mengingatkan guru bila sudah waktunya pulang.

Sepulang dari bersekolah, muridmurid itu pergi ke tambak mencari ikan untuk membantu keluarga.

Memasuki waktunya adzan, mereka harus belajar mengaji.

"Orang tua murid disana juga bilang, tidak apa bila anak anaknya nilainya jelek, namun asal anak mereka bisa mengaji,'' kata Arini mengenang.

Ariyani mengaku, karena jauh dari pusat-pusat informasi pada saat itu, sempat membuat SDM anak - anak di wilayah itu mungkin tidak begitu menonjol, apabila dibandingkan dengan anak sebaya di lingkungan yang dekat pusat pusat informasi. [kus]

lakukan isolasi sampai dinyatakan sembuh atau negatif sesuai ketentuan dari WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

"Tidak (dicoret), tapi nanti mereka kita isolasi sampai sembuh baru bisa ikut Puslatda New Normal lagi. Itu

konsep kita. Yang penting masuk harus betul-betul dalam keadaan aman,'' tambahnya. KONI Jatim telah membuat protokol kesehatan yang ketat. Semua yang masuk dalam skuad Puslatda dilarang keluar masuk dari mess dan tempat latihan. Orang

dok koni jatim

KONI Jatim kembali menggelar swab test bagi atlet PNN Jatim di Gedung KONI Jatim, Selasa (17/11).

luar juga dilarang masuk dalam mess.

Selain itu, setiap hari harus melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker yang diganti secara berkala, kemudian mencuci tangan, dan menggunakan peralatan sendiri- sendiri. ''Kalau ada yang harus pindah tempat dari mess ke tempat latihan maka akan disiapkan mobil,'' terang Nabil.

Ia menjelaskan, PNN ini merupakan skema yang paling tepat di tengah kondisi pandemi saat ini. Program Training From Home (TFH) yang sebelumnya dilakukan dinilai sudah cukup lama dan kurang memberikan dampak positif yang besar. Terlihat dari hasil tes kesehatan dan tes fisik yang dilakukan, terjadi peningkatan berat badan dan penurunan kondisi fisik.

Sementara itu, Satgas Covid-19 KONI Jatim, dr Wardy Ashari Siagian mengatakan, untuk hari Selasa (17/11) ada sekitar 180 orang anggota PNN yang menjalani swab test di KONI Jatim dan RS Menur. [wwn]

pandemi siswa yang datang ke Kantor DPMPTS untuk menerima paket tas sekolah hanya 15 siswa perwakilan,'' paparnya.

Sedang, Wakil Kepala Cabang PT Sumber Alfaria Trijaya Malang, Daduk Budi Susilo, menyatakan kegiatan sosial pemberian paket tas sekolah pada siswa SD agar mereka termotivasi tetap semangat belajar di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Yang kami berikan pada 100 siswa di Tulungagung adalah tas sekolah yang di dalamnya ada perlengkapan seperti alat tulis, penggaris dan juga masker serta handsanitizer,'' ujarnya. Kegiatan sosial yang merupakan donasi dari konsumen Alfamart itu, tidak hanya dilakukan di Tulungagung tetapi juga di kota kota lainnya secara berkala. ''Dua hari lalu kegiatan yang sama dilakukan di Malang,'' terangnya.

Sementara itu, salah seorang siswa penerima paket tas sekolah tak kuasa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengatakan senang karena mendapat tas sekolah baru. "Senang. Nanti kalau belajar di sekolah lagi sudah punya tas baru. Sekarang masih belajar di rumah karena sekolah belum masuk,'' ucapnya. [wed]

KELAS PAGI

Disdikpora Ajukan Anggaran untuk Perbaikan Bangunan Sekolah Rusak Trenggalek, Bhirawa Sebanyak enam Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Trenggalek yang kondisinya rusak dan perlu mendapatkan perbaikan, namun perbaikan bangunan sekolah yang rusak tidak bisa dibangun sekaligus, karena mengacu pada skala prioritas dan keterbatasan anggaran.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Totok Rudijanto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Trenggalek, Siti Zaenab, ada sekitar enam SD di kabupaten Trenggalek yang memerlukan perhatian khusus untuk segera diperbaiki , dan sudah diajukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). "Usulan melalui DAU ada sekitar enam sekolah dasar,'' ungkapnya.

Namun, karena keterbatasan anggaran, Siti mengaku diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi untuk selanjutnya mengusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021. "Kedepan akan kami upayakan untuk diusulkan di DAK tahun 2021 karena telah diberikan kesempatan, tapi tentunya kita harus mensinkronkan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait tingkat kerusakannya, supaya usulan kita bisa disetujui oleh kementerian,'' tuturnya. [wek]

JATIM MEMBANGUN Dewan Minta Pemkab Blitar Tuntaskan Sertifikasi Aset Daerah Rabu Pon, 18 November 2020

Halaman 8

Kabupaten Blitar, Bhirawa DPRD Kabupaten Blitar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar segera tuntaskan sertifikasi seluruh aset milik Kabupaten Blitar yang belum sempat terurus.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan banyak asetaset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar belum tersertifikasi.

Sehingga pihaknya meminta Pemkab Blitar segera melakukan sertifikasi semua aset yang ada.

“Hal ini harus segera dilakukan

oleh Pemkab Blitar, kami khawatir jika tidak segera dilakukan sertifikasi bisa saja aset tersebut berpindah tangan kepemilikan,” kata Suwito.

Lanjut Suwito, pihaknya juga siap mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi aset Pemkab Blitar, dimana pihaknya menargetkan dengan diketahuinya jumlah aset yang ada juga tidak ada persoalan dike-

mudian hari.

“Kami berharap Pemkab segera bertindak semaksimal mungkin, apalagi dimasa pandemi ini ada banyak kendala. Namun demikian ini juga prioritas kami demi masyarakat Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, tahun depan pihaknya telah mengajukan alokasi anggaran proses sertifikat aset tanah milik Pemkab Blitar yang telah dialokasikan sekitar Rp. 150 juta untuk 100 sertifikat, dimana diakuinya jumlah aset tanah yang

terdata mencapai 2.102 bidang.

“Hingga kini sebanyak 1.051 dipastikan sudah bersertifikat, dan kedepan akan kami tambah lagi 100 sertifikat lagi,” kata Khusna.

Bahkan dikatakan Khusna, saat ini KPK juga telah mendukung dan memantau perkembangan aset tanah didaerah-daerah, termasuk di Kabupaten Blitar. Sehingga untuk Kabupaten Blitar diminta membuat perencanaan penyelesaiannya, beserta target waktunya, dimana setelah diteliti, dari 1.051 yang belum bersertifikat, ternyata yang benar-benar milik Pemkab Blitar hanya 499 bidang.

“Artinya yang lain masih ber-

masalah, seperti masih menjadi milik Desa, masyarakat, perkebunan, dan perhutan,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Khusna, ada juga gedung milik Pemda, namun tanahnya belum menjadi milik Pemda. Akhirnya pihaknya membuat planing dengan menganggarkan pertahun 100 bidang, sehingga harapannya bisa selesai selama 5 tahun ke depan.

“Khusus untuk tanah yang bermasalah, semua pihak mendorong agar segera diselesaikan. Pemkab Blitar tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya secara perlahanlahan,” terangnya. [htn]

Suwito

Hartono/Bhirawa

KELANA JATIM

Sekda Tuban Tutup Diklat Kepemimpinan Pengawas Tuban, Bhirawa Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII, Selasa (17/11/2020) di Pendopo Krido Manunggal Tuban.

Empat puluh (40) peserta pelatihan yang berasal dari sejumlah OPD Pemkab Tuban dinyatakan lulus sebagai pejabat pengawas Pemkab Tuban.

Dari sambutannya Sekda, mengungkapkan jabatan pengawas merupakan jabatan strategis di unit masing-masing, karena memegang peranan terhadap pelaksanaan kinerja OPD dan Pemkab Tuban. Peningkatan kinerja hendaknya didukung dengan SDM yang terus mengembangkan kemampuannya. Sekaligus menjawab tantangan kondisi masyarakat yang kian dinamis dan kompleks.

Lebih lanjut, materi yang disampaikan selama pelatihan hendaknya diterapkan di unit masing-masing. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Pemkab Tuban diharapkan terus memantau dan mengevaluasi penerapan inovasi yang telah disusun.

“Penerapan inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Tuban,” ungkapnya.

Sekda juga berpesan agar tiap ASN terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya. Selain itu, terus berlomba dan berkompetisi untuk mendapat prestasi terbaik. Salah satunya diwujudkan dengan kenaikan jenjang jabatan.

Pemkab Tuban memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi aparatur yang ingin meningkatkan jenjang pendidikannya melalui sekolah formal.

“Tidak hanya, juga dibarengi dengan pelatihan maupun Bimtek,” sambungnya.[Hud]

Pedestrian Jalan Pahlawan Dipastikan Tuntas Desember Kota Madiun, Bhirawa Pedestrian Jalan Pahlawan dipastikan siap Desember nanti tuntas sebagaimana target selesai 20 Desember. ‘’Untuk kegiatan pembangunan 2020, khususnya trotoar Jalan Pahlawan, Desember tuntas. Sudah kita cek tadi. Pekerjaan sudah ada kalau 90 persen,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi, saat inspeksi mendadak (sidak), Selasa (12/11).

Sekarang ini, lanjut Wali Kota, tinggal pengerjaan tempat duduk, payung, dan pernak-pernik pemanis lain. Pun, pengerjaan terus berjalan dan dalam on progres. Pedestrian Jalan Pahlawan itu, nantinya, bakal menjadi tempat wisata yang ramah. ‘’Kota ini sudah ramah. Ramah bagi anak-anak, keluarga, dan lansia. Semua kursi dan payung saya pastikan selesai dalam waktu dekat. Artinya, kalau masyarakat jalan-jalan dan capek, ada kursi beristirahat dan payung untuk berteduh. Pedestrian juga kita konsep ramah disabilitas,’’ jelas Wali Kota.

Dijelaskan oleh Wali Kota, fasilitas yang disiapkan ramah bagi semua. Pun, tidak pilih kasih. Baik untuk masyarakat mampu maupun kurang mampu mendapatkan fasilitas yang sama.

Wali Kota memang berharap hasil pembangunan dapat dirasakan semua tataran masyarakat. ‘’Drainase juga sudah kita perbaiki. Sudah lebih lebar. Artinya, tempat baru ini juga aman saat musim penghujan. Jadi tidak hanya nyaman tapi juga aman,’’ungkapnya.[dar]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-2730-EN. An.iswati, Ds Kedungharjo RT003/001,Kec Widang, Kab. Tuban No. 7545/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, S-6926-KD. An.irawati, Ds Sumurgayam RT 001/003,Kec paciran, Kab.Lamongan No. 7546/IMB/BI-IV/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2338 RDW, Honda, th. 2015, Putih Merah, a/n. Tarmoko, Ds.Blimbing, Rejotangan – T.Agung No. 7547/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 3403 RDG, Honda, th. 2001, Hitam, a/n. Miskun, Ds. Bendosari, Ngantru – T.Agung No. 7548/IMB/BI-IV/2020

Ihsan Kholil/Bhirawa

Untuk membantu pangan warga tedampak pandemi Covid-19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan bazar pangan murah berkualitas di Pendopo Bupati Bondowoso.

Distan dan KP Jatim Gelar Bazar Pangan Murah di Bondowoso Bondowoso, Bhirawa Akibat pandemi Covid-19, Indonesia saat ini mengalami resesi ekonomi, yang mana daya beli masyarakat menurun. Akan hal itu (Distan) Dinas Pertanian dan (KP) Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar pangan murah berkualitas di Pendopo Bupati Bondowoso Selasa (17/11).

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo, bahwa saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi, yang mana daya beli masyarakat menurun.

Termasuk juga banyaknya pegawai yang rumahkan dan terjadinya PHK terjadi dimana-mana.

“Sedangkan kebutuhan pangan harus tetap tersedia, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita

dalam menghindari acaman penularan covid-19,” katanya.

Gelaran pangan murah berkualitas tersebut menyediakan berbagai komoditas dengan harga di bawah harga pasar.

Bahkan dalam hitungan jam, sejumlah komoditas ludes diborong warga Bondowoso. Namun demikian, setiap orang dibatasi dalam pembeliannya.

Adapun diantaranya beras 2 ton dengan harga Rp 8.800 perkilogram; minyak goreng; telur ayam ras sebanyak 1 ton denga harga Rp 21.000 perkilogram; bawang merah; gula pasir sebanyak 1 ton, dan berbagai produk pangan olahan lainnya.

Menurut Hadi Sulistyo, stabilitas harga komoditas strategis harus dijaga, khususnya saat pandemi Covid19 ini. Karena kata dia, komoditas strategis berkontribusi terhadap garis

kemiskinan. Jika harga naik maka garis kemiskinan naik.

“Gelar Pangan Murah Berkualitas bertujuan untuk membantu masyarakat Bondowoso. Agar bisa mengakses kebutuhan pangan dengan harga di bawah pasar,” terangnya.

Ia pun menjelaskan, bahwa strategi ketahanan pangan di tengah pandemi covid-19. Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan lestari.

Yang mana, bila mengacu pada kajian ekonomi, pemanfaatan pekarangan rumah, sangat membantu ekonomi rumah tangga dalam menghemat pengeluaran.

Yakni Rp. 750.000 hingga Rp.1.200.000, per rumah tangga per bulan.

“Maka perlu pemberdayakan masyarakat untuk menyediakan pangannya secara mandiri. Sekaligus dapat

menghemat pengeluaran, karena bahan pangan diperoleh dari sekitar tanpa harus membeli ke pasar,”jelasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Curahdami Bondowoso, Ifah (35) mengaku terbantu dengan adanya bazar pangan murah tersebut.

Namun dirinya menyayangkan, karena bazar pangan tersebut hanya digelar satu hari saja.

“Lebih murah. Selisihnya sampai Rp 3.000-an. Saya belanja sayur, gula dan beras. Tapi kabarnya bazar ini cuma sehari, eman sih mas” katanya pada wartawan.

Ia pun berharap bazar murah berkualitas ini dapat juga diselenggarakan oleh Pemerintah Bondowoso sendiri.

“Saya berharap pemerintah Bondowoso juga menyelenggarakan. Yaa untuk membantu warga” harapnya. [san]

Rakor Pemutakhiran DTKS Hasilkan 10 Kesepakatan Pemprov, Bhirawa Dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dihasilkan sepuluh(10) Kesepakatan . Rakor diikuti 3 (tiga) unsur yang menangani bidang kesejahteraan sosial ,Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi , menyampaikan, dalam kesepakatan itu berisikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan dana untuk mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Ter-

padu Kesejahteraan Sosial.

Dikatakannya, untuk ke tiga unsur Dinas baik sosial, kependudukan dan pemerintah desa harus bekerja sama saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.

“Seluruh unsur terkait bersedia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat masing masing apabila menemui kendala /hambatan dan hasilnya dimusyawarahkan bersama,” katanya.

Untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkait NIK, lanjutnya, telah disepakati untuk dipadankan dengan dinas kependudukan di kabupaten/

kota masing masing. Data yang telah padan NIK nya di sebarluaskan ke desa melalui musyawarah desa/kelurahan mengkoordinasikan. ”Seluruh unsur juga mendorong pihak desa/kelurahan agar mendukung pelaksanaan pemutakhiran DTKS. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkoordinasi melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Kemiskinan daerah Kabupaten /Kota melibatkan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial dan Pendamping Desa serta kekuatan lainnya tergantung dari Tim koordinasi Kemiskinan Daerah Kabupaten /Kota masing

masing daerah,” katanya.

Tentunya, lanjutnya, dalam meningkatkan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas SDM pendataan penduduk miskin. “ Mengadakan pertemuan secara berkala dalam rangka pemutakhiran data dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan DTKS,” ujarnya.

Nantinya, kata Alwi, akan ada penyampaian hasil pemutakhiran DTKS kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. “Itu semua merupakan hasil kesepakatan bersama,” ujarnya. [ rac]

Bupati Fadeli Berikan Penghargaan ke PPKBD Desa Soko Lamongan,Bhirawa Harwati (53) , Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dari Desa Soko Kecamatan Tikung menerima penghargaan sebagai PPKBD Teladan Aktif di dalam membantu kegiatan Program KB di Kabupaten Lamongan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Fadeli pada acara Pengukuhan Paguyuban PPKBD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2024 di Pendopo Lokatantra, Selasa (17/11).

“Saya sudah dari tahun 1985 ikut berpartisipasi sebagai kader Program Keluarga Berencana, saya juga ikut berpartisipasi mensosialisasikan Program-Program KB kepada

masyarakat di desa saya yakni Desa Soko termasuk saat ini yakno program Bangga Kencana (program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)”, Ungkap Harwati.

Selain kepada Harwati, Bupati Fadeli pada kesempatan yang sama juga memberikan penghargaan kepada enam orang PPKBD dengan masa pengabdian 40 tahun yakni PPKBD

Karangcangkring Kecamatan Kedungpring, PPKBD Kalen Kecamatan Kedungpring, PPKBD Jugo Kecamatan Sekaran, PPKBD Puter Kecamatan Kembangbahu, PPKBD Pucangro Kecamatan Kalitengah, dan PPKBD Tanjung Kecamatan Lamongan.

Bupati Fadeli yang juga selaku Pelindung pada Kepengurusan Paguyuban PPKBD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2024 mengapresiasi apa yang telah DPPKB lakukan hari ini.

“Ini adalah inovasi, lagi-lagi Kabupaten Lamongan mendahului.

Saat ini kita adalah satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai Paguyuban PPKBD. Nantinya semoga kita menjadi per-

contohan yang akan diikuti oleh kabupaten lain”, Kata Fadeli.

Fadeli juga mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh PPKBD di Kabupaten Lamongan atas sumbangsihnya kepada masyarakat sehingga Program-Program Keluarga Berencana dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Umuronah mengungkapkan, Kabupaten Lamongan adalah satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai Paguyuban PPKBD. “Kami memberanikan diri untuk membuat Paguyuban PPKBD pertama di Propinsi Jawa Timur, karena kami menganggap bahwa PPKBD

Alimin Hakim/Bhirawa

Bupati Fadeli memberikan penghargaan pada acara Pengukuhan Paguyuban PPKBD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2024 di Pendopo Lokatantra.

adalah mitra kerja dan ujung tombak keberhasilan program-program keluarga berencana. Merekalah yang ada di garda depan, yang ikut

berpartisipasi mensosialisasikan program-program KB pada masyarakat”, Ungkap Umuronah.[Aha/ Yit]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 18 November 2020

Halaman 9

Perselisihan Hubungan Industrial di Sidoarjo Banyak Perkara PHK Sidoarjo, Bhirawa Setahun ini Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo memfasilitasi penyelesaian lebih 100 kasus perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja.

Menurut Kepala Disnaker Kab Sidoarjo, Feny Apridawati, karena Kab Sidoarjo memang wilayah yang padat industri, maka pihaknya selalu meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial, dengan selalu melakukan pembinaan kepada kedua belah pihak.

“Kalau jadi pengusaha jadilah pengusaha yang benar, jangan seenaknya sendiri. Juga kalau jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Jangan selalu menuntut haknya saja,” komentar Feny, Selasa (17/11) kemar-

in, di ruang Delta Karya, saat membuka acara fasilitasi penyelesaian hubungan industrial.

Feny secara sekilas mengatakan perkara perselisihan hubungan industrial tersebut paling banyak disebabkan diantaranya karena masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masalah upah.

Dalam kesempatan itu, kata Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kab Sidoarjo, Khoifin, kegiatan fasilitasi tersebut dilangsungkan sampai tiga hari. Pada hari pertama, membahas masalah perselisihan, hari kedua membahas masalah

norma-norma dan hari ketiga membahas fasilitas kesejahteraan karyawan di perusahaan.

“Peserta kegiatan ini total ada 30 orang, 15 dari unsur perusahaan dan 15 dari unsur pekerja,” kata Khoifin.

Ia mengatakan terjadinya perselisihan hubungan industrial di Kab Sidoarjo diupayakan untuk diminimalisir bahkan kalau bisa dicegah. Sebab, kalau sampai terjadi perselisihan yang berdampak pada PHK, maka yang kena dampak bukan hanya pekerja saja. Namun juga keluarganya. Kalau PHK itu sampai massal, maka yang kena dampak adalah sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.

“Sebab 1 kasus perkara yang terjadi, akan bisa berdampak pada 300 sampai 1000 orang,” paparnya.

Dirinya mengatakan masa pan-

demi Covid-19 ini, juga ikut mengakibatkan dampak PHK atau dirumahkan bagi pekerja. Bahkan di Provinsi Jawa Timur, dampak PHK yang terjadi di Kab Sidoarjo termasuk yang terbanyak.

Sementara terkait usulan UMK tahun 2021, menurut Khoifin, pihaknya telah mengirimkan usulan dari pihak serikat pekerja juga dari pihak pengusaha. “ Supaya lebih adil. Biar nanti pihak Provinsi Jawa Timur yang memutuskan, apapun yang diputuskan semuanya harus bisa menerima,” katanya.

Dosen fakultas Ekonomi Unmuh Sidoarjo, Hasan Ubaidilah, yang menjadi pembicara mengingatkan kalau sampai terjadi perselisian hubungan industrial, maka yang rugi ada perusahaan dan pekerja.

alikus/bhirawa

Pihak perusahaan dan pekerja di Kab Sidoarjo mendapat fasilitasi penyelesian hubungan industrial dari Disnaker Kab Sidoarjo.

Sebab keduanya dianggap saling membutuhkan.

“Semoga hubungan industrial di Sidoarjo baik, aman dan stabil. Su-

paya stabilitas ekonomi di Sidoarjo bisa terjaga dengan baik,” kata Hasan, yang masuk dalam anggota dewan pengupahan Kab Sidoarjo itu. [kus]

KELANA JATIM

Latih Kewirausahaan bagi Pekerja Korban PHK Pemprov, Bhirawa UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans Jatim telah melangsung kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dampak Pandemi Covid-19 Angkatan I Tahun 2020, Selasa (17/11).

Kegiatan pelatihan kewirausahaan itu merupakan kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan membangun jiwa wirausaha produktif sesuai dengan sumberdaya dan keterampilan yang dimiliki/ ”Dalam menghadapi kondisi yang baru ini, dimana sebelumnya semuanya adalah para pekerja di berbagai perusahaan yang mempunyai penghasilan yang pasti, tentunya sekarang mau tidak mau mindset harus diubah untuk tidak selalu harus menjadi pekerja, karena lapangan kerja semakin terbatas dampak dari pandemi,” kata Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, kemarin.

Untuk itu, lanjut Himawan, peserta pelatihan harus bisa membuka diri untuk menjadi seorang wirausahawan yang dapat mempunyai penghasilan tanpa batas sesuai dengan kemampuan mengelola usaha yang dijalani dan dapat menyerap tenaga kerja disekitar tempat tinggal masing-masing.

Ia juga menambahkan, pelatihan ini bertujuan mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan yang timbul akibat korban PHK dampak dari pandemi covid-19 di Jatim, serta mendorong terciptanya wirausahawan baru dan perluasan lapangan kerja baik sektor formal maupun informal serta dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. [rac]

Kapolres Sampang Berikan Penghargaan Personel Berprestasi Sampang,Bhirawa Polres Sampang gelar apel penghargaan kepada anggota berprestasi, Setidaknya 34 personel mendapatkan penghargaan dari Kapolres Sampang, Selasa (17/11).

Selain pemberian penghargaan apel kemarin juga dilakukan penyerahan kendaraan dinas kepada Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas pembinaan kepada masyarakat dan launching program kampung tangguh Semeru “Bersih Narkoba”, “Peduli Harkamtibmas”, dan “Ketahanan Pangan” serta penyerahan bantuan alat pertanian pendukung kampung tangguh Semeru Polres Sampang.

Dalam apel yang dipimpin Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si juga diikuti Waka Polres Sampang, PJU Polres Sampang, Kapolsek, jajaran perwira dan bintara Polres Sampang dan Polsek serta PNS Polri Polres Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si memberikan penghargaan kepada 34 anggota Polres Sampang yang berprestasi dalam berbagai prestasi dan dedikasinya dalam ungkap kasus tindak pidana Narkotika jenis sabu dan 1 anggota yang berprestasi menjalankan tugas serta pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Harkamtibmas. [lis]

Oky abdul sholeh/bhirawa

Truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling di Jembatan Middle East Ring Road (MERR) atau di Jl Dr. Ir. H. Soekarno, Surabaya, Selasa (17/11).

Truk Kontainer Terguling di Jembatan MERR Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Surabaya, Bhirawa Sebuah truk container bermuatan minyak goreng terguling di atas jembatan Middle East Ring Road (MERR) , Jl Dr. Ir. H. Soekarno, Surabaya, Selasa (17/11). Laka lantas ini tidak menyebabkan korban jiwa.

Kanit Lantas Polsek Rungkut, AKP Panji Sriwijaya membenarkan kejadian laka lantas tersebut.

Panji menjelaskan, sekitar pukul 11.15 WIB terjadi laka tunggal yaitu truk bermuatan kontainer

Nopol L 8834 UJ dari Rungkut Sier melewati Traffic Light (TL) MERR (Stikom) dengan tujuan ke Utara atau ke Perak.

Saat tiba di tikungan Jembatan MERR, sambung Panji, truk kontainer yang dikemudikan Gabriel Ferleyn (38) warga Jl Wonokitri, Surabaya ini tersebut kehilangan kendali sehingga terguling. Kejadian laka tunggal itu, sambung Panji, tidak memakan korban jiwa atau nihil korban jiwa.

“Itu laka tunggal, sopir pun dalam keadaan sehat

dan tidak ada korban jiwa. Begitu juga lalu lintas di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) terpantau lancar dan aman,” jelas AKP Panji Sriwijaya.

Disinggung perihal penyebab laka tunggal, Panji menegaskan, penyebab sementara karena faktor muatan dan kecepatan tidak berimbang. Sehingga saat berada di tingkungan, sopir tidak bisa menguasai kemudi dan menghantam trotoar. Kemudian supir kehilangan kendali sampai truk kontainer yang dikemudikannya terguling. [bed]

Kapolres Bojonegoro Resmi Dijabat AKBP Eva Guna Pandia Tongkat komando kepemimpinan Polres Bojonegoro, digantikan oleh AKBP Eva Guna Pandia yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tulung Agung.

Bojonegoro,Bhirawa Tongkat komando kepemimpinan Polres Bojonegoro, yang sebelumnya dipimpin oleh AKBP Muchamad

Budi Hendrawan, SIK, MH, saat ini telah resmi berganti.

Hari ini, Selasa (17/11), digelar serah terima jabatan (Sertijab) Kapol-

res Bojonegoro di Mapolda Jawa Timur yang dipimpin langsung Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. AKBP Muchamad Budi Hendrawan bakal menempati jabatan baru sebagai Kabag Faskon Rolog Polda Jatim. Sementara posisinya digantikan oleh AKBP Eva Guna Pandia yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tulung Agung.

Dalam agenda sertijab tersebut, ditandai dengan penyematan tanda jabatan kepada masing masing pejabat utama yang melaksanakan sertijab, dimana sebagai tanda te-

lah menerima dan mengemban jabatan yang baru.

Kasubbag Humas Polres Bojonegoro, AKP Ismawati, membenarkan mengenai adanya agenda sertijab Kapolres Bojonegoro yang saat ini digelar di Polda Jatim.

“Betul, sertijab di Polda,” ucap AKP Ismawati saat ditemui awak media ini di Mapolres Bojonegoro tadi siang, kemarin (17/11).

Sementara itu, dalam agenda sertijab di Polda Jatim ini sesuai dengan Surat Telegram (ST) Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : ST/2935/X/KEP/ 2020, tanggal 13 Oktober 2020. [bas]

Komisi 1 DPRD Gresik Study Banding Di DPRD Kulon Progo Gresik, Bhirawa Guna memudahkan administrasi kependudukan, Komisi 1 DPRD Gresik, melakukan study banding ke DPRD Kulon Progo, Pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Hasilnya seluruh kecamatan sudah terkoneksi, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kota di Dispedukcapil.

Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Syaikuh Busyiri mengatakan, bahwa di Kabupaten Kulon Progo pelayanan admnistrasi kependudukan sudah berlangsung tiga tahun lebih, masyatakat dimudahkan tidak perlu ribet apa lagi ketemu petugas. ”Masyarakat hanya tinggal isi fom di aplikasi online persaratanya, Foto dan lainya. Setelah di acc, akan muncul tanggal pengambilan. Pada saat mengambil, masyarakat tinggal menunjukan

bukti-bukti pmenset pejabat ersaratan. Bdi zona aman aik KK, KTP birokrasi, dan maupun akte bukan melek tsudah jadi.”ueknologi mungjarnya. kin ada sesuatu Sebenarnyyang di sembua dalam stunyikan.”ungkady banding kpnya. ali ini, komisi Ditambahkan sudah memiSyaikuh Busnta baik cayiri, laporan mat maupun kemarin DispDispendukcendukcapil sapil ikut. Teudah ada 7 kernyata tidak camatan. Apaada satupun kah sudah teyang mewarkoneksi bekili, dengan nar atau tidak alasan tidak belum di cek, bisa. pada anggaran Wakil Ketua Komisi 1 DPRD P a d a h a l APBD 2021. NSyaikuh Busyiri jika ikut, pasanti kita evaluti bisa sharing asi, secara msehingga bisa diterapkan lan- enyeluruh peruntukanya dan gsung di Gresik. Kami sudah di kabuapten lain bisa kenaajak Dispendukcapil G resik un- p a G r e s i k . M a s i h h a n y a s e t tuk kerja cepat dalam pelayan- e n g a h - s e t e n g a h , k a s i h a n m a n m a s y a ra k a t , n a m u n n y a t a n - a s y a r a k a t y a n g j a u h d a n k e ya masih juga lambat. Karena l u a r u a n g b a n y a k . [k i m . a d v ]

Study Banding Komisi 1 DPRD Gresik di DPRD Kulon Progo

EKONOMI 16 Pengembang Serahkan Total Aset PSU Rp 302 M ke Pemkab Sidoarjo

Rabu Pon, 18 November 2020

Halaman 10

Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 16 pengembang menyerahkan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) perumahan kepada Pemkab Sidoarjo. Ada 20 PSU perumahan yang diserahkan secara simbolis penyerahannya, dilakukan oleh dua pengembang kepada Pj. Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono M.Si. Yakni PT. Bhumi Mas Sentosa dan PT. Graha Mukti Indah, yang disaksikan Ketua Tim Satgas Korwil 6 KPK Bidang Pencegahan Eddy Suryanto.

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo sedang menerima berita acara penyerahan PSU dari pengembang.

Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono menyambut baik apa yang dilakukan pengembang perumahan seperti ini. Namun dirinya meminta ada kebersamaan dalam mengelola PSU nantinya. Jangan beranggapan bahwa PSU yang telah diserahkan sudah tidak lagi menjadi kepeduliannya.

“Saya kira perlu perjanjian khusus supaya bisa memanfaatkan PSU un-

tuk memperindah dan mempercantik,” tegasnya, (17/11) kemarin.

Ketua Tim Satgas Korwil 6 KPK bidang Pencegahan Eddy Suryanto mengatakan penyerahan PSU perumahan menjadi salah satu idenya terkait penertiban PSU. Ide tersebut menjadi salah satu inovasinya di Jawa Timur. Dikatakannya tidak diserahkan PSU memang tidak ber-

implikasi secara pidana. Hanya kesalahan administratif. Namun itu juga bisa berujung kepada pidana apabila pengembang menyalahgunakan PSU yang diserahkannya.

Semisal mengganti peruntukan PSU dengan tempat yang dapat menguntungkan pengembang.

“Salah satu kasus yang terjadi di Makassar, karena sudah selesai dan diserahkan, pengembang tergoda.

Ada tanah 500 meter dibagian depan perumahan untuk taman namun karena Pemdanya tidak pernah ngawasi, dibangunlah ruko, digantilah taman di belakang,” ucapnya.

Eddy juga mengatakan Jatim naik asetnya Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun karena penyerahan PSU seperti ini.

Oleh karenanya program seperti ini membutuhkan kerjasama dengan se-

mua pihak. Antar Pemda, BPN maupun REI sendiri. Dikatakannya pengembang dapat memohon kembali pengelolaan PSU yang sudah diserahkannya kepada Pemda. Namun peruntukannya tidak boleh dirubah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan perjanjian hitam diatas putih. “Bukan permohonan penguasaan tetapi permohonan pengelolaan,” tegasnya.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo Ir. Sulaksono mengatakan secara keseluruhan total lahan PSU perumahan yang diserahkan kali ini seluas 3.335 ribu meter persegi lebih.

“PSU yang diserahkan diantaranya jaringan jalan, jaringan drainase, ruang terbuka hijau, IPAL maupun TPS. Total nilai aset PSU sebesar Rp 302 milyar lebih,” jelas Sulaksono.[ach]

BURSA EKONOMI

ExxonMobil Indonesia Tunjuk Irtiza Sayyed sebagai Presiden Bojonegoro, Bhirawa ExxonMobil, Selasa (17/11) kemarin, mengumumkan penunjukan Irtiza Sayyed sebagai presiden ExxonMobil Indonesia, berlaku efektif pada 1 Desember 2020. Irtiza akan bertempat di Jakarta. Sebelum penunjukan ini, Irtiza adalah presiden ExxonMobil LNG Market Development Inc. yang berkedudukan di Singapura. “Merupakan suatu keistimewaan untuk memimpin tim ExxonMobil di Indonesia dan membangun capaian yang telah diraih Melanie dan para pendahulunya,” kata Irtiza.

Irtiza bergabung dengan ExxonMobil pada 2006 di Houston, Texas, dan sepanjang karirnya bersama ExxonMobil Corporation, beliau telah memegang berbagai posisi manajemen di sejumlah organisasi pemasaran gas alam dan pengembangan bisnis dengan porto folio meliputi Amerika, Eropa, Rusia, Kaspia,Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Irtiza juga berpengalaman memegang posisi senior di bidang keuangan korporasi, perencanaan strategis dan pengilangan. Sebelum bergabung dengan ExxonMobil, beliau bekerja di sektor kesehatan industri dan perbankan. Irtiza menggantikan Melanie Cook yang memilih untuk pensiun dini karena alasan keluarga.[bas]

Ajak Konsumen Optimis di Masa Sulit Surabaya, Bhirawa Di tengah kondisi pandemi yang belum usai dan resesi ekonomi yang sedang melanda, AQUA mengajak konsumen Indonesia untuk tetap optimis melalui program promosi #HatiHarusOptimis. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), pandemi COVID 19 sejak awal tahun ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi tumbuh minus 3,49 persen pada kuartal III setelah pada kuartal II juga mengalami pertumbuhan minus 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga menurut BPD telah meningkatkan jumlah angka pengangguran di Indonesia tahun ini hingga mencapai 9,77 persen.

Program promosi #HatiHarusOptimis ada untuk memberikan konsumen kesempatan memenangkan berbagai hadiah dengan total milyaran rupiah. AQUA berharap program ini dapat membantu konsumen untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama masa-masa pandemi ini melalui berbagai hadiah yang dapat dimenangkan.

“Kami menawarkan puluhan ribu voucher belanja untuk dimenangkan dan dipergunakan untuk belanja keperluan seharihari. Hadiah laptop dan paket internet diharapkan dapat membantu anak-anak belajar secara leluasa dan membuka kesempatan bagi anggota keluarga lainnya untuk memulai usaha daring. Ada pula hadiah sepeda motor sebagai salah satu solusi transportasi dengan tetap menjaga jarak. Kemudian, kami juga tawarkan hadiah utama berupa tabungan keluarga senilai ratusan juta rupiah yang juga siap dimenangkan,” kata Marketing Manager AQUA, Jeffri Ricardo, kemarin.[ma]

Foto Ilustrasi

Sejumlah warga Situbondo sulit untuk mendapatkan tabung gas ukuran 3 kg di salah satu distributor Selasa (17/11).

Warga Sulit Dapatkan Tabung Gas 3 Kg Situbondo, Bhirawa Selasa (17/11) sejumlah warga yang ada di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Kota Situbondo mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas ukuran 3 kg. Akibatnya para ibu rumah tangga yang ada di Kota Santri itu tidak bisa memasak untuk memenuhi kebutuhan primer keluarganya. Dari catatan yang ada, menipisnya stock tabung gas elpiji ukuran 3 kg sudah cukup lama dirasakan masyarakat Situbondo.

Ani, salah satu ibu rumah tangga asal Kelurahan Dawuhan mengaku kesulitan membeli tabung gas melon di beberapa tempat di Situbon-

do. Ketika ditanya pemicunya, Ani juga mengaku tidak tahu menahu, menipisnya stock tabung gas 3 kg di sejumlah agen dan toko di Situbondo. Yang jelas, aku Ani, kondisi seperti ini mengganggu aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga.

“Apalagi saya juga membuat kue meski kecil-kecilan. Dengan sulitnya mendapatkan tabung gas 3 kg, otomatis usaha yang saya rintis mengalami kendala,” jelas Ani. Sebagai ibu rumah tangga, Ani berharap Pemkab Situbondo segera turun tangan mengatasi kondisi yang dirasakan warga, utamanya di Kelurahan Dawuhan Situbondo. Ani juga

mendesak, kondisi ini segera dipulihkan seperti sediakala saat warga mudah untuk membeli tabung gas ukuran 3 kg. “Tolong Pemkab Situbondo secepatnya membantu menormalkan kembali ketersediaan tabung gas ukuran 3 kg. Sebab, warga belakangan ini sangat kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk memasak tersebut,” jelas Ani. Umar, salah satu penjaga distributor gas elpiji yang ada di Lingkungan Karangasem Kelurahan Patokan Kecamatan Kota Situbondo, ketika dikonfirmasi sulitnya wrga mendapatkan suplai tabung gas ukuran 3 kg mengaku tidak tahu menahu

penyebabnya. Itu karena, kata Umar, pengiriman tabung gas elpiji selama ini bejalan dengan stabil. “Kalau ditanya apa penyebabnya tabung gas ukuran 3 kg sulit didapatkan warga saya tidak tahu persis mas. Namun setahu saya pengiriman berjalan dengan stabil,” jelas Umar kemarin.

Sementara itu Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo Imam Agus Ansori ketika ditanya komentarnya tentang keluhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan tabung gas ukuran 3 kg mengaku hingga saat ini belum mendapatkan laporan secara resmi tentang hal tersebut. [awi]

SELAYANG PANDANG

Makin Minim Tangkapan Nelayan di Probolinggo

Dinas Perikanan Kejar Target 12.471 Ton Budi Daya Perikanan Tahun ini Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo menarget bisa mendapatkan 12.471 ton ikan budi daya. Sampai bulan kemarin sudah tercapai 63,95 persen atau 7.974,97 ton. Karenanya, Dinas Perikanan terus berusaha maksimal untuk mencapai targetnya. “Kami terus kejar target dengan harapan hingga akhir tahun dapat tercapai sempurna,” ungkap Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Wahid Noor Aziz, Selasa (17/11). oleh : Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

Dalam upaya mengejar target, Wahid mengaku aktif mendekati dan mendampingi para pembudi daya. Baik pembudi daya lama maupun pemula. “Dengan harapan mereka sebagai pembudi daya pemula tidak hanya sebagai hobi saja, tetapi juga bagaimana melakukan kegiatan budi daya yang dapat menambah penghasilan tambahan selain pekerjaan utama yang mereka lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, pada pembenihan ikan budi daya, juga telah mencapai separo dari target. Dari target 15.000.000 benih ikan, hingga bulan kemarin sudah mencapai 8.239.400 benih.

Namun, belakangan para pembenih kesulitan panen disebabkan musim yang tidak menentu.

Sejumlah nelayan Probolinggo yang biasanya menangkap ikan di

Selat Madura, mulai mengeluh.

Sebab, setahun belakangan hasil tangkapan mereka kurang memuaskan. Karenanya, banyak nelayan yang harus bergeser ke Selat Sumatera Barat dan sekitarnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Setahun belakangan, nelayan yang berburu ikan ke Selat Madura, banyak yang hanya mendapatkan ikan tepung. Padahal, harganya sangat murah. Bahkan, tak sedikit yang mengeluh karena tidak setimpal dengan biaya operasional.

“Saya menyebutnya ikan tepung.

Ikan putih yang kecil-kecil itu. Ikan tepung ini harganya sangat murah, sementara untuk hasil tangkapan ikan yang nilainya lebih tinggi sangat sedikit dibanding dengan dua hingga tiga tahun belakangan. Kondisi over fishing inilah yang harus

mulai dibenahi,” katanya.

Over fishing atau makin minimnya stok ikan di laut ini dipengaruhi beberapa faktor. Selain jumlah nelayan yang meningkat yang melakukan penangkapan di Selat Madura, juga karena pemanasan global, perubahan iklim atau cuaca, temasuk kenaikan angin dan tinggi gelombang. Serta, rusaknya ekosistem laut, seperti terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak.

Seperti, cantrang dan pukat harimau.

Karenanya, bila biasanya nelayan banyak berburu ikan di Selat Madura, kini harus bergeser lebih jauh. Kini, banyak nelayan yang berburu sampai ke daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta perairan Masalembu.

Dengan semakin jauhnya area mayang, biaya operasionalnya juga bertambah. “Bisa jadi jika kondisi ini terus demikian, nelayan kecil yang kesulitan mencari ikan lambat laun akan berkurang. Bahkan, bisa jadi tidak ada lagi yang ingin jadi nelayan,” tutur Arif.

Pernyataan Arif diamini oleh salah seorang nelayan asal Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Sugiono Putro, 39. Ia mengaku setiap berangkat mencari ikan di Selat Madura, yang paling

banyak ikan tepung.

“Kapalnya berangkat sebulan dua hingga tiga kali. Biasanya dua hingga empat hari dalam sekali perjalanan.

Dalam tangkapannya, ada ikan lainnya, seperti putihan dan tongkol. Tapi, memang semakin lama ikan yang paling banyak tertangkap hanya ikan kecilkecil atau ikan tepung,” tandasnya.

Dengan kondisi ini, maka tak jarang nelayan asal Probolinggo yang melaut hingga ke luar pulau.

Tujuannya, untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. “Ada yang sampai seminggu jalan. Biasanya perginya ke luar pulau. Seperti ke arah NTT, NTB, dan perairan Masalembu,” ujar pria yang sudah lebih dari 15 tahun menjadi nelayan ini.

Lebih lanjut Kasi Pengelolaan dan Perawatan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo Arif Wahyudi mengatakan, gelombang tinggi ini diperkirakan akan terjadi selama 24 jam dalam seminggu ini. Hal ini akan terjadi di Selat Hindia Selatan dan bagian selatan Jawa.

Karenanya, BMKG memberikan peringatan dini dengan kode merah. Tujuannya, agar nelayan waspada atau bahkan tidak diperkenankan melaut.

“Ketinggian gelombang laut di Selat Madura antara 0,5–1,5 meter; di Laut Jawa bagian timur antara

Salah satu tempat budi daya ikan di Desa Banjarsari.

0,8–2,3 meter; sedangkan di Selat Hindia Selatan Jatim antara 2,3–4,8 meter. Dengan data itu, yang perlu diwaspadai ketika nelayan hendak mencari ikan di Selatan Jawa dan Selat Hindia Selatan. Mengingat, ombaknya tinggi,” papar Arif.

Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dapat terjadi di Laut Jawa utara Bawean, Perairan Masalembu, Selat Madura, dan perairan selatan Jatim. Adapun kondisi angin didominasi dari arah timur-tenggara.

wiwit agus pribadi/bhirawa

“Kecepatan angin maksimum di laut Jawa bagian timur dan Selat Hindia Selatan Jatim sebesar 21 knot atau 39 kilometer per jam,” jelasnya.

Kondisi itu akan terus update saban hari. Serta, bisa diakses oleh nelayan guna mengetahui situasi dan kondisi gelombang laut. “Selain para nelayan bisa melihat di situs resmi, di kantor juga kami paparkan. Ada tabel data ter-update untuk situasi gelombang dan cuaca setiap harinya,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Rabu Pon, 18 November 2020

Banggar Berikan Enam Catatan di R-APBD 2021

Sambungan hal 1 Catatan pertama adalah terkait dengan pembiayaan, banggar berharap APBD tahun 2021 dimaksimalkan lagi. Karena masih banyak program di sector pertanian, perkebunan, perikanan kelautan saat ini sangat membutuhkan anggaran. Khususnya bagi para petani dan nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

“Petani dan nelayan sudah tidak bisa lagi mengekspor hasil produksi, kami ingin ada terobosan atau inovasi Pemprov Jatim untuk menolong petani nelayan agar distrubusi hasil produksi tetap laku,” papar politisi PAN ini.

Catatan kedua adalah terkait program Tistas SMA/SMK/PK LK sederajat masih belum sesuai dengan konsep dasar. Karena untuk mencapai pembiayaan minimal dari unit cost yang dibutukan per siswa pertahun belum semuanya dapat diatasi dengan BOSNas, BOSda maupun BPOPP. “Jika memang anggaran kita yang tidak mampu, maka Pemprov harus mencari terobosan lain seperti sharing dengan kabupaten/kota,” usulnya.

Catatan berikutnya adalah tentang urusan pendidikan wajib di pondok pesantren agar tetap dibiayai APBD setiap tahunnya. Lalu terkait dengan Sharing penerima bantuan Iuran Nasional bagi warga miskin yang tedata dalam Data Terpadu. Kemudian tentang ketahanan pasca pandemic atau pemilihan ekonomi.

“Kami ingin perencanaan tersebut dapat diterjemahkan secara tepat dalam program di OPD,” imbuh Basuki Babussalam.

Catatan Banggar lainnya adalah tentang kebijakan pemerintah pusat yang menjadi permasalah nasional saat ini.

Yakni berlakunya Perpres 33/2020 tentang keuangan regional. “Apakah tim anggaran pemprov Jatim telah menyiapkan langkah dalam penyusunan APBD 2021 terkait perubahan kebijakan pemerintah pusat itu,” pungkas Basuki.

Seperti diketahui, Struktur Rancangan APBD Jatim 2021 seperti disampaikan oleh GUbernur Jatim dalam nota keuangan ada tiga kebijakan. Yakni Total Pendapatan Daerah sebesar Rp 30 ,74 Triliun, Belanja Daerah Rp 32,4 Triliun dan Pembiayaan Daerah Netto Rp 1,65 Triliun.

Dari jumlah tersebut jika diuraikan dari segi belanja perangkat daerah, maka efektif proyeksi belanja R-APBD 2021 adalah Rp 22,93 Triliun. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa untuk urusan belanja pendidikan Rp 11,86 Triliun (51,74%), Kesehatan Rp 4,47 Triliun (19.52%), Infrastruktur Rp 1,86 Triliun (8,13%), Ekonomi Rp 1,57 Triliun (6,87%), Pemerintahan Rp 2,19 Triliun, Sosial RP 952,3 Miliar (4,15%). [geh]

l

Belum Temukan Bukti, Sanksi dari Gubernur Belum Dilakukan

Sambungan hal 1 berapa waktu lalu merupakan pelanggaran.

Dari hasil pemeriksaan Tim Pemprov Jatim terhadap AIF dianggap telah melakukan indispliner berupa memberikan pernyataan bahwa “ Keterlambatan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota se Jatim karena kelalaian Gubernur”, sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi kewibawaan/kehormatan Gubernur dan Pemprov Jatim.

Atas dasar itu, Gubernur meminta kepada Plt Bupati Jember untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga (3) tahun. Serta melakukan pembinaan secara intensif kepada AIF untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Jember dan Pemprov Jatim.

Sekkab Jember Mirfano ketika dikonfirmasi, mengakui sudah menerima surat dari Gubernur, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala Bappekab Jember AIF.” Iya sudah menerima (surat sanksi Gubernur). Setelah menerima surat tersebut, saya sebagai atasannya langsung memanggil para pejabat yang ikut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD waktu itu, termasuk memanggil yang bersangkutan (AIF) untuk dimintai keterangan,” ujar Mirfano yang dihubungi via ponselnya, Selasa (17/11).

Hasilnya lanjut Mirfano, sampai saat ini dirinya belum menemukan bukti yang cukup atas kesalahan yang dilakukan oleh kepala Bappekab, sehingga Pemkab Jember juga belum bisa melaksakan sanksi Guberbur.

“Kami masih belum menemukan cukup bukti kuat adanya niatan jahat yang dilakukan AIF. Ini sudah kami laporkan kepada Plt. Bupati. Meski demikian, persoalan ini masih belum selesai, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan,” pungkasnya.[efi]

l

Bansos Covid Ditunda Sambungan hal 1 nan usai Pilkada yang bulan November dan Desember,” ujar Abdullah Junaedi, Selasa (17/11).

Sebelumnya, pansus Covid-19 meminta Pemkot Pasuruan untuk menyerahkan bantuan sosial ekonomi selama November-Desember disalurkan November ini.

Itu disampaikan pansus pada rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 awal bulan lalu.

Sedangkan, pertimbangan lainnya adalah 14 Desember 2020 segala program kegitan sudah berakhir. Pihaknya mengkhawatirkan, apabila tak segera disalurkan, maka anggarannya hangus.

Di Kota Pasuruan ada 11.153 penerima manfaat bantuan sosial bersumber dari APBD Kota Pasuruan.

Untuk bantuan ekonomi, ada 3.326 penerima manfaat. Besaran bantuan keduanya sama, yakni Rp 200 ribu selama 9 bulan. [hil] l

Sengketa Tanah, Oknum PNS Diduga Gunakan Surat Bodong Ponorogo, Bhirawa Oknum guru PNS di salah satu sekolah negeri di Badegan Ponorogo berinisial H warga Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo diduga menggunakan surat perjanjian jual beli tanah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku “Tanah itu milik Mbah Saetun, beliau tidak punya anak. Ternyata terkuak bahwa kepemilikan tanahnya jatuh pada salah satu keponakannya yaitu H. Ini tanpa sepengetahuan maupun pemberitahuan pada saudara atau ahli waris yang lain. Kami tidak tahu proses jual beli tanah maupun pembuatan sertifikat. Tahu - tahu tanah itu sudah atas nama H,” kata Muji Widodo, salah satu keponakan Saetun, Selasa (17/11).

Salah satu pakar hukum di Ponorogo, Suparno M. Jamin menilai surat perjanjian tanah itu tidak memenuhi persyaratan formal dan prosedural. “Surat perjanjian jual beli tanah itu harus terang, disaksikan oleh minimal Kepala Desa, kecuali jika ini dilakukan di hadapan notaris atau PPAT. Hal ini dilakukan agar mendapat perlindungan hukum. Selain itu dalam surat perjanjian itu harus tertulis harga dari objek yang diperjual belikan,” terang Parno, panggilan akrab Suparno M. Jamin.

Surat perjanjian yang diduga tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur.

“Surat perjanjian antara H dan Saetun itu tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formal dan prosedur di atas,” tegas Parno.

Parno menambahkan, bahkan ada dugaan bahwa sidik jari Saetun di surat perjanjian itu palsu.

Sementara itu, ketika diklarifikasi H mengaku sudah memenuhi prosedur. “Terkait surat, itu saya gunakan untuk sertifikat tanah. Saya melalui notaris dan sertifikat dikeluarkan oleh BPN. Saya berpegangnya ke sertifikat tanah itu,” ujar H, ketika ditemui di rumahnya, Selasa (17/11).

“Untuk sidik jari Bu Saetun, jika itu benar agak berbeda, itu mungkin karena tintanya banyak dan tebal,” tambah H. Sengketa tanah ini diharapkan bisa diselesaikan dengan jalan damai.

Pihak Muji Widodo menginginkan ada keadilan bagi ahli waris yang lain. [yan]

Dewan Anggap Anggaran Ekonomi Minim

l

Sambungan hal 1

Selasa (17/11).

Menurut Daniel, yang ironis lagi dari dana pemulihan ekonomi, dana untuk (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM yang seharusnya menjadi prioritas dari Pemprov Jatim dalam upaya pemulihan ekonomi di Jatim, ternyata juga tidak siginifikan anggaran yang dipatok.

“UMKM ini penting sekali sebagai penyumbang terbesar bagi perekonomian di Jatim, terlebih dalam menyumbang lapangan pekerjaan. Di Jatim UMKM cukup banyak dan menyebar, masa hanaya dianggarakan 87 miliar.

Mana katanya kita angkat lagi UMKM yang terpuruk,” jelas Daniel.

Politis PDI Perjuangan ini mengatakan, jika anggaran pemulihan ekonomi sebesar itu, maka jangan berharap banyak adanya perbaikan ekonomi dijatim yang saat ini terpuruk akibat pandemi Covid- 19.

“Ayolah, kalau memang kita mau konsentrasi perbaikan ekonomi, ya kita naikkan anggaran pemulihan ekonomi, sebelum RAPBD ini di gedok,” pungkasnya.

Sementara itu Sekdaprov Jatim,

Heru Tjahjono menyebutkan, ada sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Dindik Jatim di antaranya untuk kebutuhan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta.

“Untuk pembangunan sekolah.

Lalu ada BOS (bantuan operasional sekolah). Juga pembenahan sarana dan prasarana sekolah seperti di Madiun, Malang, dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Sementara pada urutan kedua tertinggi, belanja daerah dialokasikan sebagai anggaran kesehatan yang nilainya mencapai Rp 4,5 triliun.

Anggaran ini diprioritaskan untuk Jatim Sehat, terutama untuk percepatan penanganan Covid-19.

Adapun pos tertinggi berikutnya adalah anggaran belanja daerah untuk pekerjaan umum dan penataan ruang senilai Rp3,6 triliun. Anggaran itu terbagi untuk perbaikan fasilitas jalan dan jembatan.

Selain itu, angaran belanja itu juga untuk penanganan banjir oleh Dinas PU Sumber Daya Air, serta di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya terkait

sistem penyediaan air minum dan penataan dan rehabilitasi bangunan milik negara.

Bahwasannya, Gubernur Khofifah seringkali menyatakan, pemulihan ekonomi bergantung pada bangkitnya UMKM di Jawa Timur yang menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim selama ini.

Mengutip Nota Keuangan Gubernur, anggaran belanja daerah dalam Rancangan APBD 2021 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya sebesar Rp87 miliar.

Heru menjelaskan, anggaran untuk UMKM ini sebenarnya besar, tetapi tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebabnya, yang melakukan pembinaan terhadap UMKM tidak hanya Dinkop UMKM Jatim.

“UMKM itu juga ada di dinas lain. Di perikanan ada UMKM, di Disperindag ada UMKM, trus di pertanian ada UMKM. Kalau dijumlah keseluruhannya lebih besar. Berapa totalnya, nanti. Kami masih akan rapat komisi,” katanya. [geh]

Rakor Kesiapan Angkutan Nataru Belum Bisa Dipastikan l

Sambungan hal 1

Api (Persero).

Dikonfirmasi Bhirawa terkait persiapan rakor penyelenggaraan angkutan Nataru, Kepala Dishub (Kadishub) Jatim, Nyono mengaku belum bisa memastikan. Pihaknya pun juga enggan berspekulasi mengenai apakah rakor itu digelar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Mengingat kondisi saat ini masih masa pandemi Covid-19.

“Belum bisa dipastikan, karena masih melihat sikon nya (situasi dan kondisi). Kemungkinan dilakukan secara visual,” jelas Nyono saat dikonfirmasi Bhirawa via WhatsApp Messenger, Selasa (17/11).

Begitu juga saat disinggung menge-

nai koordinasi dengan instansi terkait.

Diantaranya seperti Ditlantas Polda Jatim, baik dalam hal pengaturan lalu lintas maupun kesiapan pengamanan jalur-jalur maupun objek vital. Nyono enggan berkomentar banyak terkait hal itu, dan mengaku belum bisa memastikan langkah selanjutnya. “Masih belum tahu pastinya. Begitu juga mengenai rakor penyelenggaraan angkutan Nataru, bisa saja secara virtual,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 terancam ditiadakan. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengakui bahwa dalam beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan kasus covid-19 di Indonesia. Bahkan penambahan kasus per

hari sempat mencapai rekor tertinggi selama 8 bulan terakhir ini.

“Dua hari terakhir di atas 5 (lima) ribu. Memang betul angkanya relatif mengalami peningkatan dibandingkan beberapa minggu terakhir ini. Bahkan angka 3 hari yang lalu mencapai rekor tertinggi selama periode 8 bulan terakhir. Lebih dari 5.400 kasus,” kata Doni Monardo pada konferensi pers, Minggu (15/11).

Pihaknya juga masih mengikuti perkembangan sampai dengan satu minggu yang akan datang. Menurutnya, jika penambahan kasus tidak mengalami peningkatan signifikan dan masih bisa dikendalikan, maka Satgas akan tetap merekomendasikan untuk melanjutkan libur panjang akhir tahun mendatang. [bed]

Halaman 11

Pemanfaatan Sumber Air Jombok Memanas Sambungan hal 1 Pemkot Batu dalam memberi kompensasi kepada pengusaha,”tambah Raymond.

Adanya indikasi ini menginisiasi MCW untuk melakukan audensi de­ ngan dinas terkat. Dalam hal ini Dinas Lngkungan Hidup (DLH), DPMPTSP selaku dinas perijinan, dan Bagian Hukum.

Namun permintaan ini tidak mendapatkan respon pemkot sehingga MCW bersama warga Desa Sumberejo kontra pembangunan yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sumberejo (AMS) membawa masalah ini ke balai kota.

“Dilakukannya pembangunan permanen di kawasan mata air Jombok ini telah mengurangi debit air yang keluar dari mata air Njombok. Karena itu warga merasa dirugikan,”ujar warga desa Sumbereji dari AMS, Mukiyar.

Tiba- tiba pernyataan Mukiyar ini mendapatkan sergahan warga Desa Sumberejo yang pro pembangunan di sumber mata air.

Sekitar seratus warga yang pro pembangunan ini tiba- tiba muncul di halaman balaikota dan akhirnya muncul perang argumen antar kelompok pro dan kontra ini.

“Kamu ini berbicara mengatas namakan warga, tapi warga yang mana?. Kami merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan di mata air Jombok ini,”sergah warga yang pro pembangunan. Warga yang pro ini memiliki alasan faktor ekonomi dan kesejahteraan terhadap hadirnya tempat wisata Sumber Jombok.

Mereka beranggapan tempat wisata dapat mendorong perekonomian masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan.

Adanya perang argumen antara warga pro dan warga kontra ini membuat suasana terus memanas. Akhirnya dilakukan mediasi antara dua kelompok yang dilakukan di ruang rapat DPMPTSP Batu.

Usai mediasi, Kasie Pelayanan Pemerintag Desa Sumberejo, Sukendri menjelaskan kalau bangunan kolam wisata yangada di mata air Jombok memang belum memiliki izin. Dan saat ini, izin masih dalam proses pengurusan. Tidak adanya izin tersebut karena ketidak tahuan warga yang membangun tempat wisata.

“Kalau setahu saya belum ada izinnya karena kembali lagi bahwa kemarin itu yang membangun adalah warga sehingga sebagian tidak paham tentang perizinan. Yang kami sayangkan kemarin itu, kenapa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sumberejo tidak mau berkoordinasi dengan warga sekitar?” ujar Sukendri.

Dengan adanya pro dan kontra ini, Pemerintah Desa Sumberejo juga telah mengeluarkan surat yang memerintahkan agar kegiatan di tempat wisata Jombok untuk dihentikan sementara. Penutupan ini juga menindak lanjuti hasil kordinasi dengan tiga dinas terkait. [nas]

l

Konsistensi UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Sambungan hal 1 “Akibat pandemi COVID-19 terjadi penurunan daya beli sehingga UMKM menjadi terdampak. Padahal UMKM merupakan pendorong utama ekonomi kita,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menanggapi situasi ekonomi Indonesia yang terkontraksi di triwulan III 2020, Selasa (17/11).Oleh karena itu, kata Gigih, perbaikan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada pulihnya sektor UMKM. Menurut dia, sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Pada 2018, UMKM berkontribusi sekitar 57,8 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Gigih melihat sejak September 2020 mulai terjadi peningkatan penjualan pada sektor UMKM dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Artinya, telah terjadi perbaikan dan pemulihan dalam sektor ini.

Meski demikian, menurut Gigih, ada beberapa faktor penting yang perlu dilakukan UMKM agar lebih kuat dalam menghadapi pandemi dan dampaknya pada ekonomi.

Pertama, UMKM harus mampu mengatur arus kas. Kedua, UMKM perlu berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan, antara lain dengan pemanfaatan teknologi dengan penjualan daring dan diversifikasi produk. Ketiga, UMKM melakukan restrukturisasi kredit agar lebih leluasa dalam mengatur keuangan. [ant]

l

Punya Prospek Cerah, Sebulan Mampu Raup Untung Jutaan Rupiah l

Sambungan hal 1

lami hambatan akibat gelombang corona.

“Alhamdulillah usaha ini (ternak telur bebek) tetap berjalan hingga sekarang ini.

Ini berkat kegigihan saya bersama keluarga dalam meniti sebuah usaha,” jelasnya.

Masih kata Imam, untuk menjadi peternak telur bebek tidak membutuhkan tenaga yang ekstra atau berlebihan. Sebaliknya, hanya perlu tenaga sedikit untuk meraih sebuah keuntungan. Untuk itu, Imam meng­akui, dengan membuat usaha telur bebek sangat mudah untuk ditekuni secara serius. “Ya, usaha ini enak sekali. Sebab dengan hanya punya modal Rp2 juta,

selama 1 bulan sudah bisa meraup untung 100 persen. Sehingga kalau dikalkulasi keuntungan bersih sebanyak Rp2 juta,” beber Imam.

Dengan punya modal Rp2 juta, lanjut Imam, membuka usaha ternak telur bebek bisa membeli sedikitnya 1.000 butir telur.

Jumlah sebesar ini, akunya, dengan asumsi bisa menetas sebanyak 800 butir. Artinya, kecenderungan tidak menetas berkisar 200 telur. “Dari 1.000 telur itu yang menetas kami jual seharga RP 5.000-Rp 5.500 perekor-nya. Selain memang kerjanya tidak ruwet juga penghasilan yang didapat jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” jelas Imam.

Zaini Zain, menantu Imam Gunawan menimpali, usaha telur bebek cukup mudah karena hanya mengatur tensi panas dan dingin suhu diatas telur. Selebihnya, ujar Zaini, ia hanya membolak balikkan posisi telur sebanyak dua kali selama 24 jam (sehari semalam). Jika saja, memiliki alat yang modern (otomatis), lanjutnya, maka akan lebih mudah lagi mengembangkan usaha ternak telur bebek ini. “Sebab usaha mertua saya ini masih memakai alat yang manual. Jika alatnya sudah otomatis, kita tidak perlu lagi membolak balikkan posisi telur itu,” beber Zaini Zain.

Pria asli pulau Garam Madura itu menimpali, jika beternak memakai alat otomatis,

peternak hanya cukup mengontrol posisi telur agar hangatnya merata. Biasanya, ucap Zaini, merubah posisi telur dilakukan tiap pagi dan malam hari. “Ini usaha yang sangat prospek dan sangat cerah untuk terus dikembangkan kedepan. Selain itu sangat baik bagi seseorang yang ingin menjadikan usaha ini sebagai pekerjaan tambahan (sampingan),” ujar Zainai Zain.

Zaini melanjutkan, untuk usaha sendiri yang saat ini ia tekuni minimal menetaskan telur sebanyak 500 butir. Selanjutnya, kata Zaini, jumlahnya bisa ditambah sesuai de­ ngan kondisi sehingga proses menetas secara estafet tetap berlanjut. “Ini masih dilakukan dengan keluarga. Termasuk juga pembelinya

masih dari keluarga. Artinya kelangsungan usaha ini melibatkan semua keluarga. Karena saya sendiri masih punya tugas dan pekerjaan lain,” pungkas Zaini Zain.

Melihat usaha ternak telur bebek yang dirintis Imam Gunawan terlihat mudah, salah satu warga Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bernama Diana berencana ikut mengembangkan di rumahnya. Kata Diana, ia ingin dirumahnya memiliki usaha sambilan seperti yang dilakukan Imam Gunawan dan Zaini Zain. “Selain punya prospek yang bagus, untuk menjalani usaha itu cukup mudah. Selain itu hasil keuntungannya juga lumayan,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

Rabu Pon, 18 November 2020

Halaman 12

Pendukung Gus Hans Merapat Dukung Eri-Armudji Surabaya, Bhirawa Gus Hans Fans Club (GHFC), kelompok pendukung KH Zahrul Azhar Asaad atau Gus Hans, mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armudji.

Pendukung Gus Hans yang menamai dirinya GHFC mendeklarasikan diri mendukung paslon nomor urut 1, Eri CahyadiArmudji.

Ketua GHFC, Ahmadi mengatakan, sebelum menyatakan dukungan untuk Eri-Armuji, pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi dengan Gus Hans. Sayangnya, hingga saat ini

belum ada jawaban.

"Kami sudah coba melakukan komunikasi dengan beliau, sayanya sampai detik ini belum ada jawaban. Dan kita sudah melakukan berbagai pertimbangan, bahwa hari ini

kita deklarasi untuk Eri," ujarnya.

Kalaupun nantinya jika Gus Hans tiba tiba melakukan dukungan terhadap Macfud Arifin, lanjut Ahmadi, GHFC tetap akan bergerak melakukan dukungan terhadap Eri - Armuji. "Kenapa kami memilih Eri di Pilwali Surabaya, karena sosok Eri mirip dengan Gus Hans. Sama sama muda, santai dan tidak neko neko. Tidak akan lari jauh jauh dari sosok gus Hans," lanjutnya.

Oleh sebab itu, di sisa waktu yang tidak sampai sebulan, GHFC akan melakukan pemasangan APK untuk Eri. Paling tidak, kata Ahmadi, GHFC berusaha semaksimal mungkin akan mengarahkan sekitar 1000 suara untuk Eri-Armuji, terutama dari suara milenial. "Malam nanti, akan konsolidasi. Bergerak, apa langkah selanjutnya. Akan pasang APK. Silaturrahmi dengan pak Eri," tutupnya. [iib]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jatim

Staf KPU Situbondo melakukan penataan sekaligus pendataan logistik untuk sarana pendukung pilkada Selasa (17/11).

Logistik Pilkada Datang, KPU Mulai Lakukan Pendataan 50 peserta dikukuhkan sebagai Kader Penegak Perda di di Kabupaten Probolinggo, Kamis (22/10).

Bentuk Kader Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jatim menggelar kegiatan sosialisasi Kader Penegak Perda yang diikuti oleh 50 peserta terdiri dari, karang taruna dan pelajar di Kabupaten Probolinggo, Kamis (22/10).

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengertian kepada masyarakat, agar terbentuknya

masyarakat sadar hukum, sinergitas, khususnya penegakan Perda sehingga bisa menjadi kader penegak Perda yang bisa membantu meminimalisir pelanggaran perda dan perkada Kemudian memperkecil pelanggaran Perda dan utamanya terhadap pelanggaran terhadap Perda dan bisa menjadi contoh dalam hidup yang beraklakul karimah se-

hingga terciptanya ketentraman dan ketertiban di Jatim, khususnya Kabupaten Probolinggo.

Pengukuhan Kader penegak Perda merupakan kepanjangan tangan Satpol PP sehingga diharapkan bisa membantu pelaksanaan tugas Satpol PP dilapangan sehingga bisa meminimalisir pelanggaran Perda dan peraturan kepala daerah. [wwn*]

Pemasangan Plang Larangan Penambang Galian C Ilegal Untuk mencegah penambang ilegal, Satpol PP Jatim menggelar sosialisasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jatim dan Pemasangan Plang Tanda Larangan Kegiatan Penambang Bahan Galian C Secara Ilegal di Kabupaten Blitar, 25-26 Okto-

ber di Balai Desa Kembangarum, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Kemudian kegiaatan dilanjutkan dengan pemasangan Plang Tanda Larangan kegaiatan penambang pasir illegal di jalan masuk area pertambangan Desa Kembangarum, Kecamatan Su-

Mewakili Kepala Satpol PP Jatim Budi Santosa, Kabid Penegakan Perda Hanis saat memberikan sosialisasi bahaya penambangan ilegal di i Balai Desa Kembangarum, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

tojayan Kabupaten Blitar.

Tujuan kegiatan ini memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengertian kepada masyarakat, agar masyarakat sadar hukum, sinergitas, khususnya dalam rangka penegakan peraturan daerah sehingga bisa membantu meminimalisir pelanggaran Perda dan Perkada, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Adanya peran serta masyarakat dalam menjaga wilayahnya dari penambangan liar, sehingga, masyarakat turut menjaga ketertiban lingkungan setempat.

Untuk menambah wawasan masyarakat, Satpol PP Jatim menghadirkan narasumber dari Satpol PP Blitar dengan materi "Pengendalian Terhadap Penambang Bahan Galian C di Wilayah Sungai Brantas Kabupaten Blitar". Kemudian Perum Jasa Tirta I Malang dengan materi "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Wilayah Sungai Brantas". [wwn*]

Situbondo, Bhirawa Sarana logistik pendukung pilkada Situbondo mulai tiba kemarin (17/1).

Selain melakukan pendataan, KPU mulai menata tumpukan logistik di gudang setempat. Logistik tersebut diharapkan bisa mendukung kelancaran pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik, Fairul Laily, saat ini masih banyak logistik yang belum

sepenuhnya datang di gudang penyimpanan KPU Situbondo. Diantaranya, ujar Fairul, bilik suara, surat suara, dan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara atau TPS. "Ya masih banyak bahan logistik yang belum datang.

Ini yang datang hanya kotak suara, sebanyak 1.305 untuk keperluan setiap TPS. Ada sebagian Alat Pelindung Diri atau APD," terang Fairul.

Masih kata Fairul Laili, pengadaan logistik dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Khusus KPU

RI menyediakan kotak suara, bilik suara, dan tinta. Adapun KPU Provinsi Jawa Timur, khusus menyediakan pengadaan kebutuhan rumah tangga atau PKRT seperti, hand sanitizer, sabun cair, dan disinfektan. Sedangkan KPU Situbondo menyediakan alat kelengkapan TPS, seperti bantalan, alat coblos, karet dan spidol."Dari catatan kami, logistik yang dari KPU RI dan kabupaten, belum sepenuhnya rampung. Baru logistik dari KPU Provinsi Jatim yang sudah sepenuhnya datang," terang Fairul. [awi]

Cabup Fauzi Sowan ke Ponpes Sidogiri Sumenep, Bhirawa Calon Bupati Sumenep nomor urut 01, Achmad Fauzi bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jumat (13/11/2020). Selain silaturahmi, Fauzi juga meminta doa serta dukungan atas pencalonannya dalam Pilbup Sumenep 9 Desember mendatang.

Pria yang didukung para ulama, kiai, habaib dan para guru ngaji ini tiba di pesantren tertua di Indonesia

itu sebelum salat Jumat, tepatnya pukul 11.00 WIB. Sebelum bertemu pengasuh, Fauzi yang didampingi Kiai Syauqi Ishom melaksanakan salat Jumat di Ponpes Sidogiri tersebut.

Usai melaksanakan ibadah salat Jumat, Fauzi langsung menuju ke kediaman pengasuh pesantren, KH Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Selain Kiai Nawawi, Fauzi juga disambut hangat para kiai lain dari keluarga besar Pesantren Sidogiri.

Bersama pengasuh dan keluarga

Cabup Sumenep, Ach. Fauzi (tengah) saat silaturrahim ke Ponpes Sidogiri.

besar Ponpes Sidogiri, Fauzi menggelar pertemuan tertutup yang berlangsung satu jam lebih. Kemudian, Fauzi dikalungi serban almarhum Syaikhona KH Syamsul Arifin. Terlihat beberapa kali Fauzi juga menciumi serban ulama terkemuka di Nusantara tersebut.

Tak hanya serban, pada kesemaptan langka itu, Fauzi juga dapat 'ijazah' doa dan air dari Kiai Nawawi dan kiai-kiai lain. Kemudian, sebelum pulang, Fauzi juga nyekar ke asta keluarga besar Ponpes Sidogiri. "Saya ke Sidogiri dalam rangka silaturahmi, mohon doanya para kiai-kiai sepuh. Karena saya dikawal komunitas ulama, pesantren, dan komunitas santri di Sumenep, maka saya wajib pamit dan meminta nasihat kepada para kiai sepuh. Terutama Kiai Nawawi," kata Achmad Fauzi, Selasa (17/11/2020).

Menurut pria yang dipasangkan dengan Ketua Muslimat NU Sumenep, Nyai Hj. Dewi Khalifah ini, nasihat para ulama sangat dibutuhkan untuk Sumenep ke depan. [sul]

10 TAHUN WALI KOTA RISMA

Gagas Permakanan hingga Perbanyak Bedah Rumah Program kesejahteraan sosial masyarakat selalu menjadi program prioritas di masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selama 10 tahun memimpin Kota Pahlawan, ia telah menggagas permakanan hingga memperbanyak rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) atau bedah rumah. Ia tak ingin ada satu pun warganya yang kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal.

Selama 10 tahun kepemimpinan Wali Kota Risma, berbagai terobosan program untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial itu telah berjalan. Bahkan, seiring berjalannya waktu program pemberian permakanan, bedah rumah,

hingga pelayanan di lingkungan pondok sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) terus mengalami perkembangan.

Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Risma menceritakan awal mula munculnya program pemberian permakanan tersebut. Suatu ketika Pemkot Surabaya menemui orang telantar dengan kondisi kelaparan, sehingga akhirnya meninggal dunia. Meski orang tersebut bukan warga Surabaya, Wali Kota Risma pun iba dan berinisiatif membuat program permakanan tersebut.

"Aku ndak mau ada orang Surabaya yang meninggal karena kelaparan," kata Wali Kota Risma.

Awalnya program permakanan yang digagas Wali Kota Risma sejak tahun 2013 ini, hanya diberikan kepada lansia miskin atau para orang tua. Lansia menjadi target utama karena kebanyakan mereka tinggal sendiri. Namun seiring waktu, program tersebut terus berjalan hingga penerima bantuan makanan bertambah untuk anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. "Kegiatan permakanan merupakan pemberian makan kepada masyarakat Surabaya yang termasuk penyandang PMKS," kata wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya bekerjasama dengan kelompok masyarakat, yakni Karang Wreda untuk permakanan lansia, panti asuhan untuk permakanan anak dan IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) untuk permakanan bagi penyandang disabilitas. "Makanan akan disediakan oleh para pelaksana yang kemudian dikirimkan oleh para kurir kepada para penerima manfaat permakanan satu kali setiap harinya," ungkap dia.

Dinsos Surabaya mencatat, sejak tahun 2013 hingga 2019, total sebanyak 30.865 jiwa penerima manfaat permakanan ini. Mereka terdiri dari 18.779 jiwa lansia, 5.750 jiwa anak dan 6.336 jiwa penyandang disabilitas. "Mulai tahun 2020, kegiatan permakanan dialihkan ke masing-masing kelurahan untuk mendekatkan ke sasaran penerima permakanan," kata Kepala Dinsos Surabaya Suharto Wardoyo.

Selain permakanan, kata Kadinsos, Pemkot Surabaya juga memiliki program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau bedah rumah. Program ini dilakukan dengan cara merenovasi rumah tidak layak huni milik warga fakir miskin yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemkot mau-

pun dari hasil survei oleh Dinsos Surabaya.

Program ini sasarannya adalah warga Kota Surabaya yang berkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Data tiga tahun terakhir mencatat, program ini telah menyasar ribuan orang. Tahun 2018 realisasi program ini sebanyak 1009 unit rumah, kemudian tahun 2019 1090 unit rumah, dan tahun 2020 463 unit rumah. "Sementara sejak awal digagas tahun 2011 hingga 2020 ini, total realisasi program rutilahu telah mencapai 7.258 unit rumah," terangnya.

Selama ini, Pemkot Surabaya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial warganya. Salah satu upaya yang dilakukan itu dengan meningkatkan berbagai layanan di beberapa lingkungan pondok sosial. Di Surabaya sendiri, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Tunas Wisma, Anak Jalanan hingga anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapat fasilitas pelayanan berupa tempat penampungan sekaligus rehabilitasi, pembinaan dan pemberdayaan. Mereka tersebar dan mendapat pelayanan di lima Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) yang dikelola pemkot melalui Dinas Sosial sesuai dengan peruntukkannya.

Lima Liponsos yang dikelola Pemkot Surabaya yakni, UPTD Liponsos Keputih (menampung sementara hasil razia ODGJ, gelandangan pengemis dan anjal), UPTD Kampung Anak Negeri (penampungan anak jalanan), UPTD Babat Jerawat (penampungan penderita kus-

ta), Liponsos Kalijudan (penampungan Anak Berkebutuhan Khusus), dan UPTD Griya Wreda (penampungan lansia telantar).

Anang - sapaan lekat Suharto Wardoyo mengungkapkan, data penghuni di UPTD Liponsos Keputih hingga Kamis, (12/11/2020), tercatat sebanyak 1050 orang. Mereka terdiri dari ODGJ 931 orang, Gepeng 49 orang, Lansia 60 orang, Anjal 9 orang dan telantar 1 orang.

Para penghuni di sini berasal dari berbagai daerah di dalam dan luar Jawa Timur. "Sedangkan jumlah penghuni Liponsos Keputih yang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Menur terdapat 41 orang," papar dia.

Menurut dia, Liponsos Keputih tak hanya menjadi tempat penampungan. Para penghuni juga mendapat fasilitas pelayanan dari Pemkot Surabaya. Mulai dari pemberian kebutuhan permakanan 1 hari 3 kali makan, pemberian kebutuhan pakaian layak pakai, pengobatan secara berkala di rumah sakit jiwa bagi ODGJ, hingga pembinaan mental keagamaan (kerohanian). "Mereka juga mendapat pelatihan keterampilan, kegiatan terapi musik, kesehatan jasmani melalui olahraga dan pemulangan ke daerah asalnya," terangnya.

Sedangkan di UPTD Kampung Anak Negeri, anak-anak jalanan tak hanya diberikan ditampung dan diberikan pembinaan secara formal.

Namun pengembangan minat dan bakat juga dilakukan hingga anak-anak itu mampu menorehkan prestasi. Kini, UPTD yang berada di Jalan

Wonorejo Timur No 130 Surabaya ini dihuni sebanyak 34 anak. Menariknya, pemkot melalui Dinas Sosial juga memiliki UPTD Liponsos Kalijudan. UPTD ini tak hanya sekadar tempat bernaung bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Liponsos Kalijudan menjadi wadah pengembangan kreativitas bagi mereka. "Di Liponsos Kalijudan saat ini dihuni 50 anak," ujar Anang.

Tak hanya UPTD yang dikhususkan bagi anak-anak, pemkot juga memiliki Griya Wreda atau tempat penampungan bagi para lansia.

Griya Wreda sendiri didirikan dan diresmikan oleh Wali Kota Risma tahun 2013 di Jalan Jambangan Surabaya. Sebelumnya, beralamat di Medokan Asri, Surabaya. "Hingga bulan November 2020 ini, jumlah penghuni Griya Werda Jambangan mencapai 151 orang," kata Kepala UPTD Griya Wreda Jambangan Surabaya, Septati Hendartini.

Di samping UPTD Griya Wreda yang dikhususkan bagi lansia, Dinsos juga memiliki tempat rehabilitasi sosial bagi eks penyandang penyakit Kusta. Panti yang berada di Jalan Babat Jerawat, Benowo Surabaya tersebut, saat ini menampung sekitar 93 orang. Mereka tak hanya berasal dari Surabaya, namun berbagai daerah di dalam dan luar Jawa Timur. Meski telah sembuh, eks penderita penyakit Kusta sering kali ditolak saat kembali ke kampung halamannya.

Untuk itulah, mereka tinggal dan dirawat Pemkot Surabaya di UPTD Babat Jerawat. [*]