binder19ags20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pahing, 19 AGUSTUS 2020

Hari Pertama Pelaksanaan PTM, Gubernur Tinjau Zona Oranye Kapasitas Kelas Diisi 25 Persen Jumlah Siswa Kota Probolinggo, Bhirawa Pelaksanaan ujicoba proses pembelajaran tatap muka (PTM) mulai dilakukan kemarin, (18/9). Selama dua minggu kedepan, sejumlah SMA/SMK dan SLB yang tidak berada di zona merah di Jatim dan mendapat persetujuan dari bupati/ wali kota akan menerapkan PTM dengan protokol kesehatan ketat.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Prawansah menuturkan PTM akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan sistem shift. Dengan kata lain, yang semula kelas diisi 36 siswa, dalam ujicoba PTM ini akan diisi 9 siswa perkelasnya. “Dalam dua minggu pertama, siswa yang masuk di hari pertama tidak akan masuk di hari  ke halaman 11

SEHUBUNGAN dengan Libur Tahun Baru Hijriyah 1442 H dan Cuti Bersama yang jatuh hari Kamis (20/8) dan Jumat (21/8), maka Harian Bhirawa TIDAK TERBIT. Selanjutnya akan terbit kembali pada Hari Senin (24/8). Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Redaksi

Warga Ancam Hentikan Pembangunan Museum Munir dimanfaatkan untuk kepentingan warga.

Seperti diketahui, lahan pengganti yang bisa dimanfaatkan warga ini berada di tanah patok pasar sapi dan lahan RPH. Pemanfaat lahan ini telah disetujui Wali Kota Hj Dewanti Rumpoko.

“Itu sebenarnya bukan kompensasi dari pemerintah, melainkan berkat  ke halaman 11

MITRA

Kerja Disiplin dengan Turba SEJAK diterima sebagai karyawan BUMN di Perum Perhutani, Moh Jiman berkomitmen untuk terus menorehkan prestasi dan meningkatkan kinerja. Buah kegigihan dan k e r j a k e ra s yang diukir pria asli Banyuwangi itu kini telah diraih dengan menjabat sebagai Asper BKPH Prajekan Bondowoso.

Selama setahun lebih menduduki jabatan itu, Moh Jiman mulai dikenal sebagai karyawan yang berprestasi di Perum Perhutani KPH (Kantor Pemangku Hutan) Bondowoso, yang mewilayahi Kabupaten Situbondo Sawawi/bhirawa dan Bondowoso.

Moh Jiman  ke halaman 11

Sentil

Warga Ancam Hentikan Pembangunan Museum Munir - Selesaikan dulu masalahnya Bupati Batalkan Uji Coba PTM - Sementara daring dulu Kiai Kampung Pasuruan Minta Gus Ipul Harus Istikharah - Seorang santri harus tawadu pada kiai

bhirawa

Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat

TIDAK TERBIT

Kota Batu,Bhirawa Warga Kelurahan Sisir Kota Batu terutama yang tinggal di RW 06 menuntut kompensasi terhadap penggunaan eks bengkok Desa Sisir sebagai area pembangunan Museum HAM Munir.

Jika tidak, mereka mengancam untuk menghentikan proses pembangunan museum. Untuk meredam warga, Pemkot telah menyediakan lahan pengganti yang bisa

diana rahmatus sholicha/

Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi berdialog dengan siswa berkaitan pendapat mereka tentang PTM dan Belajar Daring.

Bupati Batalkan Uji Coba PTM Zona Merah, Bondowoso Laksanakan PTM

Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari membatalkan izin uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMKN 2 Kraksaan dan SMAN 1 Leces karena jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat.

Padahal uji coba PTM di SMAN 1 Leces sempat dijadwalkan untuk dikunjungi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, hari ini Rabu (19/8).

“Untuk uji coba pembelajaran tatap muka, kami pemerintah daerah sudah meminta izin kepada Gubernur Jatim. Alhamdulilah, Ibu Gubernur sangat memahami dan mendukung upaya pemerintah daerah. Kami meminta waktu uji coba ditunda,” terang Bupati Tantriana Sari, Selasa (18/8).

Sampai saat ini pihaknya

belum bisa memastikan kapan uji coba PTM bisa dilaksanakan. Sebab saat ini Pemkab masih melakukan evaluasi guna memastikan keamanan uji coba PTM dari ancaman Covid-19.

Jika hasil evaluasinya aman, maka Pemkab secepat mungkin akan melaksanakan uji coba PTM. Tantri berharap penundaan uji coba PTM menjadi keputusan terbaik yang diambil pemerintah kabupaten saat ini.

“Kami minta waktu satu atau dua minggu ke depan untuk proses evaluasi. Kami

Bondowoso, Bhirawa Meski dinyatakan masuk zona merah Covid19 per tanggal 15 Agustus 2020 lalu, dua sekolah di Kabupaten Bondowoso tetap melaksanakan uji coba mulai melaksanakan Kegiatan Belajar MengPuput Tantriana Sari

menunda uji coba pembelajaran tatap muka karena melihat perkembangan kasus dan dinamika yang ada. Semoga ini menjadi keputusan terbaik,”  ke halaman 11

Dorong Peran Iprahumas Lawan Covid-19 Lewat Informasi yang Tepat Pengukuhan pengurus PC Iprahumas Jatim yang diketuai I Gede Alfian Septamiarsa.

Surabaya, Bhirawa Keberadaan pranata Humas memegang peranan penting dan strategis dalam penyebarluasan informasi Pemerintah. Untuk itu, Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Jatim dituntut adaptif dengan derasnya arus komu-

nikasi dan ancaman hoaks.

“Menjadi humas harus adaptif terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang untuk kepentingan penyebaran informasi yang benar dan menangkal informasi yang tidak benar,”

ajar (KBM) pembelajaran Tatap Muka (PTM) dimulai pada, Selasa (18/8) kemarin.

Dua sekolah itu SMA Negeri 2 Bondowoso, dan SMK Negeri 3 Bondowoso.  ke halaman 11

tutur Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Benny Sampirwanto saat mengukuhkan pengurus Ikaprahumas Jatim, Selasa (18/8).

Benny mengatakan, pranata  ke halaman 11

Ihsan Kholil/Bhirawa

Beberapa pelajar SMK Negeri 3 Bondowoso hendak memasuki sekolah masih dilakukan cek suhu tubuh dengan alat thermo gun.

Kekurangan Armada, BPBD Minta Bantuan ke Pemprov Jatim Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengajukan support penyaluran air bersih ke Pemprov Jatim. Support tesebut penting dilakukan, mengingat krisis air bersih di Kabupaten Pasuruan semakin meluas.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati menyampaikan pihaknya saat ini tengah bekerja

ekstra dalam penyaluran air bersih di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Saat ini, kami usulkan ke Pemprov Jatim untuk membantu penyaluran air bersih. Ini kami lakukan, selain krisis air bersih semakin meluas juga karena terbatasnya armada kami,” ujar Tectona Jati, Selasa (18/8).

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pasuruan, kekurangan air  ke halaman 11

Kreativitas Aiptu Sanusi Berbuah Penghasilan Tambahan

Disiplin Saat Berdinas, Tekun Ketika di Dalam Bengkel Las Sanusi anggota Polsek Mejayan Polres Madiun adalah sosok yang sangat sederhana. Sama sekali tidak ada kesan mewah pada pria yang berpangkat Aiptu tersebut. Ia rela bekerja sambilan menjadi tukang las untuk menambah pemasukan bagi perekonomian keluarganya. Pekerjaan itu dia lakukan tanpa canggung usai dinas.

M. Taufik, Kota Malang

Praktek melayani pengelasan di Jalan Raya Wates, Caruban, Madiun, dia lakukan setiap libur atau lepas dinas.

Tempat praktek pengelasannya berukuran sekitar 10 x 13 meter persegi, milik salah satu keluarganya.

Dibengkel tersebut ada pa-

pan nama bertuliskan Pengelasan Richo, tak ada pintu penutup yang dikunci rapat.

Semua peralatan las seperti las karbit, listrik, sejumlah peralatan lain untuk pembuatan pagar, kanopi, teralis, las mobil dan peralatan lainya disimpan rapi di bengkel yang bersebelahan dengan Warung mie ayan “Mbak Ti” itu.

Walau pintu bengkel sangat sederhana dan tidak tertutup rapat, namun tidak pernah ada tangan jahil yang mengambil barang-barang yang dia miliki itu. “Aman mas sejak buka sampai saat ini selalu amanaman saja, Alhamdulillah,” tutur Sanusi.

Bapak tiga anak itu, kemudian bercerita awal kisahnya sampai bisa bekerja sambilan menjadi tukang las. Itu semua dia lakukan demi keluarga “Ini kami lakukan demi anak-anak dan keluarga,”sambungnya.

Anggota polisi angkatan  ke halaman 11

Aiptu Sanusi Anggota Polsek Mejayan Madiun rela menjadi tukang las untuk menambah penghasilannya.

EKSEKUTIF

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

Halaman 2

Bupati dan Pimpinan DPRD Tandatangani KUA-PPAS 2021 dan Perubahan APBD 2020 Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, dan Ketua DPRD Kabupaten Fery Sudarsono, menandatangani Kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Penandatangan tersebut dilakukan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Selasa (18/8).

Mengawali sambutanya, Bupati mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia Tahun 2020.Dengan mengusung tema Indonesia Maju, semoga momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun ini menambah semangat bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun di tengah pandemi Covid-19.

Ucapan terimakasih kasih tak lupa ia sampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun serta seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun yang telah bersama-sama melakukan pembahasan-pembahasan Rancangan KUA – PPAS APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 dan KUPA - PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Poin yang telah disepakati dan menjadi catatan penting dari hasil pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain: perlu peningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Regulasi

sudarno/bhirawa

Tampak Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono menyerahkan berkas memori penandatangan atas kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD TA 2021 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2020 kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami disaksikan Wabup Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Ketua DPRD,Kuwat Edy Santoso melalui sidang DPRD setempat.

yang berlaku, peningkatan SDM d a n a n g g a r a n u n t u k o pt i m a lisasi PAD, peningkatkan pelayanan pendidikan dengan menyediakan wifi gratis di Desa untuk proses pembelajaran se-

cara daring selama pandemi Covid-19 lantaran terkendala akses internet.

Peningkatan anggaran infrastruktur daerah untuk membantu pemulihan perekonomian ma-

syarakat, penyedian anggaran untuk pelatihan inovatif dan industri kreatif kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, pemberian stimulan berupa bantuan ternak kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, peningkatkan upaya pengelolaan sampah dan memperbanyak pengadaan Kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah, menambah fasilitas RTH untuk olahraga, serta peningkatan PAD dan perekonomian masyarakat sekitar dan pengalokasian anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.

Sementara dalam pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020, terdapat beberapa catatan penting diantaranya: pengoptimalisasian sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada

sektor Pajak Daerah (PBB dan BPHTB), penerapan strategi dalam rangka pelunasan PBB, penyedian anggaran untuk updating data PBB, efisiensi Belanja Pegawai dan melakukan pencermatan kembali alokasi Belanja Pegawai khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan.

Penganggaran SILPA untuk program prioritas yang terkena dampak rasionalisasi anggaran, peningkatan pelayanan kesehatan melalui pemisahan, penambahan titik-titik RTH dan penambahan Fasilitas RTH untuk olahraga, penyediaan anggaran untuk BOP Pondok Pesantren, pembangunan infrastruktur berbasis padat karya dalam rangka upaya pemulihan ekonomi, dan pengalokasian anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. [dar]

Khofifah Sebut Desain Uang Pecahan Khusus Indonesia Banget Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa begitu gembira usai menerima souvenir berupa uang baru pecahan Rp75.000 dari Bank Indonesia Perwakilan Jatim. Souvenir tersebut diberikan Kepala BI Jatim, Difi Ahmad Johansyah kepada Khofifah setelah upacara virtual 17 Agustus di Gedung Negara Grahadi, Senin (17/8).

trie diana/bhirawa

Tim Buser Terima Hadiah

Camat Asemrowo Surabaya, Drs Bambang Udi Ukoro SH MSi didampingi Sekcam Asemrowo, Solikin Ssos MSi saat menyerahkan hadiah kepada tim buser yang memburu warga karena tidak disiplin menggunakan masker. Untuk minggu ini dimenangkan oleh tiga srikandi tim gender asyik dari Sekel Asemrowo, Ny Eni Wiji Astuti, Staf Kasi Pembangunan Kec Asemrowo, Ny Titin Setyawati Rahayu dan Staf Trantib Kec Asemrowo, Ny Nanik Kristiani dan tim lainnya di Kantor Kecamatan Asemrowo Surabaya, Selasa (18/8).

Menurut Khofifah, uang spesial keluaran Bank Indonesia ini menjadi pengingat bahwa di usia ke-75 tahun, Indonesia dan dunia tengah berperang melawan Covid19. “Buat saya sendiri, uang ini punya nilai sejarah yang membuat semua orang teringat akan situasi pandemi Covid-19,” ungkap Khofifah.

Khofifah menyebut, kemunculan uang ini juga menjadi bagian dari upaya negara membangun optimisme seluruh masyarakat, bahwa Indonesia akan menang melawan Covid-19 dan melanjutkan pembangunan.

Kegembiraan Khofifah tidak berhenti sampai disitu. Ia pun mengunggah souvenir tersebut di akun Instagram pribadi miliknya @khofifah.ip. Dalam kolom caption Ia pun menyebut bahwa uang pecahan baru tersebut memiliki desain yang sangat keren sejak pandangan pertama.

“Dapat kenang-kenangan uang pecahan Rp75.000 dari Pimpinan Bank Indonesia

(BI) Jawa Timur usai mengikuti upacara virtual Peringatan HUT Republik Indonesia Ke-75, Senin (17/8).

First impression, desain uang ini sangat keren,” ujarnya.

Khofifah juga memuji pilihan gambar pada pecahan uang baru tersebut yang dinilainya “Indonesia Banget”. “Warna-warni Indonesia begitu nampak jelas dari gambar anak-anak berpakaian adat yang mewakili daerah barat, tengah, dan timur Indonesia,” tambahnya.

Khofifah mengatakan eksklusifitas uang tersebut tidak hanya karena diluncurkan saat peringatan HUT RI ke75 dan dimasa pandemi.

Namun juga jumlah uang yang dicetak BI sangat terbatas. “Kata Menkeu, uang pecahan Rp75.000 ini hanya dicetak 75 juta lembar saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah baru Rp75.000 khusus dalam rangka peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. [tam]

Sekda Trenggalek Tekankan Pentingnya Pemberian Bekal Keahlian Trenggalek, Bhirawa Tentunya orang yang sudah jatuh tidak ingin tertimpa tangga, sudah pernah melakukan kesalahan tidak ingin mengulang kesalahannya kembali. Sekda Trenggalek, Ir. Joko Irianto, M.Si., dalam sambutannya berpesan mengenai pentingnya pemberian bekal keahlian kepada warga

binaan di Rumah Tahanan kelas 2 Trenggalek, agar warga binaan ini tidak mengulangi kesalahannya kembali, Senin (17/8).

“Bekal keahlian ini penting, agar ketika keluar nanti, warga binaan ini bisa kembali kepada masyarakat dengan bekal kuat untuk menjalankan kehidupan yang baik,” ujar Joko Irianto.

“Tanpa bekal tentunya bisa mendorong orang ini melakukan kesalahan yang sama demi menyambung hidup. Namun karena sudah mempunyai bekal, maka mereka bisa dengan mudah mencari sumber penghidupan dengan keahlian yang dimiliki,” imbuh putra matan Bupati Trenggalek, Brigjend Sutran ini.

Upacara Peringatan HUT RI KE -75 Kota Probolinggo

Seluruh Rangkaian Penuh Hikmat Jadikan Momen Kebangkitan Baru Rangkaian peringatan Hari Ulang tahun (HUT) RI ke 75 di kota Probolinggo berjalan dengan lancar, penuh hikmat serta menjadi momentum kebangkitan baru.

Diawali dengan apel kehormatan dan renungan suci di lanjutkan tabur bunga pada 16/8 2020, mulai pukul 24.00 WIB di taman makam pahlawan. Dilanjut upacara, detik-detik Proklamasi, pe mberian remisi para Nzarapidana serta penurunan bendera merah putih.

Wakil Walikota Probolinggo, Ir. H. Muhammad Soufis Subri memimpin upacara peringatan HUT RI ke-75 tahun 2020 di halaman Pemkot Probolinggo dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan.

Upacara kemerdekaan kali ini tetap terasa khidmat walaupun hanya diikuti oleh peserta upacara yang terbatas, jika tahun-tahun sebelumnya upacara peringatan HUT RI dilaksanakan dari alun-alun Kota Probolinggo, maka di masa pandemi tahun ini upacara dilakukan di Halaman Kantor Walikota Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman No. 19.

Perbedaan juga terlihat pada pasukan pengibar bendera merah putih. Bila tahun sebelumnya masyarakat bisa menyaksikan secara lansung anggota Paskibra yang mencapai beberapa pasukan, maka pada pelaksanaan kali ini pengibaran bendera hanya dilakukan oleh 3 orang saja.

Pengibar bendera yang terpilih tersebut adalah Ahamad Yusri Mahendra, Rahmat Rahmadani Rahman dan Dheariska Ferliana Wicahyono.

Wakil Walikota Probolinggo, dalam amanatnya menyampaikan bahwa kemerdekaan yang menjadi milik segenap Bangsa Indonesia ini patut kita syukuri dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Namun kita menyadari bahwa ugkapan rasa syukur kemerdekaan RI ke-75 tahun ini sangatlah berbeda. Seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia mengalami ujian pandemi covid-19 tidak terkecuali Kota Probolinggo,” katanya.

Karenanya, peringatan hari kemerdekaan RI di masa pandemi ini harus menjadi moment kebangkitan baru. Bangkit untuk tetap hidup dari sektor kesehatan, bangkit untuk bisa tumbuh dari sektor ekonomi, mendorong masyarakat terdampak untuk bisa bangkit secara ekonomi, meningkatkan persatuan, gotong royong dari sektor sosial, sejalan dengan tema besar peringatan HUT RI ke-75 kali ini yakni Indonesia Maju.

Hal ini selaras dengan amanat Wakil Walikota Probolinggo, Ir. H. Muhammad Soufis Subri bahwa moment kemerdekaan ini menjadi kebangkitan baru untuk melakukan lompatan besar, perbaikan diri secara fundamental, transformasi besar menyusun strategi di bidang ekonomi, hukum, kebudayaan, kesehatan dan pendidikan.

Wali Kota Habib Hadi Maknai Secara Khusus Kemerdekaan RI Di Tengah Pandemi

Wali kota Hadi serahkan SK remisi kepada napi di lapas kelas II kota Probolinggo. wiwit agus pribadi/ bhirawa Covid 19 Pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi Tahun Ini. Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin beserta istri Aminah Hadi Zainal Abidin; Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri beserta istri Diah Kristanti Soufis Subri; Sekda drg. Ninik Ira Wibawati; Kapolres Probolinggo Kota AKBP Ambariyadi Wijaya dan jajarannya; Dandim 0820 Probolinggo diwakili Kasdim Meftah Puaddi dan jajarannya; Kajari Yeni Puspita, Kepala Pengadilan Negeri Darwanto, Kepala Kemenag Mufi Imron Rosyadi, Kepala Diskominfo Aman Suryaman, Kepala Bakesbangpol Ahmad Sudiyanto mengikuti Peringatan Detik-Detik Proklamasi secara virtual di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (17/8) siang, demikian juga dengan penurunan bendera Merah Putih.

Selain itu Peringatan Detik-Detik Proklamasi diikuti juga sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah se- Kota Probolinggo secara virtual di kantor masing-masing. Ya, sejak wabah Covid 19 itu merebak luas membuat tatanan kebiasaan baru tercipta.

Ditemui usai peringatan, menurut orang nomor satu Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan kesannya memaknai peringatan di tengah pandemi Covid 19. Menurutnya situasi dan kondisi seperti ini kita harus saling memahami, saling mengisi satu dengan lainnya.

Pemerintah Kota Probolinggo bersama TP PKK Kota Probolinggo dan IKAPTK melakukan gebrak masker di wilayah Kota Probolinggo, melibatkan seluruh kader PKK tingkat kecamatan dan kelurahan untuk saling mendukung dan saling mengedukasi.

Lebih jauh Habib Hadi menjelaskan pelaksanaan secara virtual ini memberikan kesan mendalam baginya. “Ini adalah momentum kebersamaan untuk kita harus kukuhkan searah dengan perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa, untuk semua suku, agama agar bersatu, bergandengan tangan untuk melakukan yang terbaik,” jelasnya.

Ia berharap perayaan jauh dari euforia itu harus tetap mengedepankan dan mematuhi protokol kesehatan. “Bukan kita merubah cara

perayaan, tetapi kita mengedepankan protokol kesehatan. Setelah semua ini berlalu, kita berharap dapat melakukan semua aktivitas seperti sedia kala,” harapnya.

Ia pun beranggapan bahwa ditiadakannya lomba-lomba Agustusan tahun ini yang merupakan kegiatan rutin masyarakat, seyogyanya masyarakat dapat memahami situasi dan kondisi yang terjadi.

“Mudah-mudahan ke depan ada waktu dan kesempatan kita untuk bisa merayakan kemerdekaan bangsa dengan semangat lebih,” tuturnya. Dilanjutkan dengan 264 Warga Binaan Dapat Remisi, Wali Kota Dukung Lapas Menjadi Pesantren. Pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak dalam rangka HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun 2020 di lapas kelas II B Probolinggo terasa religius.

Pasalnya Kalapas Risman Somantri menyebut warga binaan dengan sebutan santri. Ia berkeinginan mewujudkan penjara menjadi pesantren, dari sangkar berubah menjadi sanggar.

Wali Kota mendukung dibentuknya pesantren di lapas kelas II B Probolinggo. “Meski ijin belum turun, lanjutkan niat baik membentuk pesantren di lapas ini. Kegaitan kegamaan adalah kewajiban agar bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Sehingga saat keluar nanti menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Saya akan perhatikan dan support apabila dibutuhkan,” urai Habib Hadi.

Pemerintah Kota bisa berkontribusi dalam menambah skill warga binaan. Misalnya pelatihan apa yang dibutuhkan, termasuk hasil dari kreatifitas mereka. Wali kota juga menyampaikan jika warga binaan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi.

Mereka hanya kehilangan kebebasan, tetapi tidak kehilangan hak lainnya. Salah satunya hak untuk mendapatkan pengurangan dalam remisi.

“Semoga bisa mempercepat proses kembalinya napi dan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Saya berpesan jangan berkecil hati, masih ada keluarga yang menunggu dan berharap kembali dengan perubahan yang lebih baik. Kesalahan yang sudah berlalu menjadi pembelajaran agar tidak mengulangi lagi kedepan. Apabila sebelumya sudah membuat malu keluarga, maka saat keluar nanti buatlah bangga keluarga,” pesan Habib Hadi, yang membuat warga binaan berkaca-kaca menyimaknya. [wap.adv]

Kedatangan Sekda Trenggalek ke Rumah Tahanan kelas II b Trenggalek dalam rangka mewakili Bupati Trenggalek untuk pemberian remisi umum HUT ke-75 RI. Ada 113 warga binaan yang mendapatkan revisi umum.

Tentunya akan ada pengurangan masa tahanan bagi warga binaan yang dinilai berkelakuan baik. [wek]

adit hananta utama/bhirawa

Gubernur Khofifah saat menerima uang pecahan khusus Rp 75 ribu dari Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim.

Mega Proyek Malang Creative Center Ditunda Malang, Bhirawa Proses perubahan anggaran keuangan (PAK) Pemerintah Kota Malang telah dimulai oleh DPRD dan Pemkot Malang Selama 2020 sejumlah kegiatan tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Tetapi sebagian lagi memilih ditunda terlebih dahulu.

Salah satu megaproyek yang ditunda itu adalah Malang Creative Center (MCC). Gedung yang direncanakan setinggi delapan lantai itu urung dilaksanakan tahun ini. Anggaran sebesar Rp125 miliar yang disiapkan sepenuhnya digeser untuk penanganan Covid-19.

DPRD Kota Malang menghendaki kembali di APBD 2021. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, pembangunan MCC sangat tidak mungkin dilakukan dalam PAK 2020. Pihaknya memastikan menolak jika Pemkot Malang mengajukan pembangunan MCC di PAK 2020.

“Kalau MCC diajukan di PAK, kami akan tolak itu.

Jika diajukan kembali nilainya harus tetap Rp 125 miliar,” katanya. Sedangkan megaproyek lain seperti Islamic Center, Jembatan Kedungkandang, hingga Block Office Mini di belakang Balai Kota Malang, kata made akan tetap dijalankan. [mut]

Pemkot Fasilitasi Penghuni KCVRI ke Perumahan Veteran Pakal Surabaya, Bhirawa Sejak 2015, Pemkot Surabaya telah memfasilitasi para pejuang atau veteran yang sebelumnya tinggal di bangunan Kantor Sekretariat KCVRI (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia), Jalan Rajawali No 47 Surabaya ke Perumahan Veteran Pakal.

Ini salah satu bentuk perhatian dan penghargaan pemkot kepada veteran (anggota KCVRI) yang telah banyak berjasa dalam Kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, saat mengunjungi Kantor Sekretariat KCVRI, Selasa (18/8).

“Sejak tahun 2015, (anggota KCVRI) sudah difasilitasi oleh ibu wali kota pemindahan ke Perumahan Veteran Pakal, jumlahnya ada 14 KK penghuni di KCVRI,” kata Anang sapaan lekatnya.

Menurut dia, selama ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sangat intens kepada para veteran.

Salah satunya dengan memfasilitasi anggota KCVRI berupa perumahan di Pakal dengan status pinjam pakai. Bahkan, dahulu ketika

zainal ibad/bhirawa

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, saat mengunjungi Kantor Sekretariat KCVRI.

KCVRI mengadakan kegiatan terkait kepahlawanan, pemkot juga membantu. “Itu salah satu bentuk perhatian Ibu Wali Kota kepada para veteran,” jelas dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KCVRI Surabaya, Didik Rudianto mengatakan, dalam tiap tahun KCVRI rutin mengadakan kegiatan terkait kepahlawanan.

Nah, untuk mendukung berlangsungnya kegiatan itu, KCVRI mengajukan bantuan anggaran kepada Dinsos Surabaya.

“Jadi Dinsos banyak membantu kami untuk kegiatan kami per tahun itu. Tapi, pada tahun 2018, karena kami ada yang mengalami musibah, jadi kita hentikan (kegiatan) sampai sekarang ini. Jadi dua tahun sudah vakum kami tidak mengadakan kegiatan,” kata Didik.

Didik menjelaskan, bahwa Kantor Sekretariat KCVRI merupakan aset milik Kodam V Brawijaya. Meski demikian, Pemkot Surabaya melalui Dinsos juga banyak membantu ketika KCVRI mengadakan kegiatan. [iib]

LEGISLATIF

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

Halaman 3

Rumah Lahir Bung Karno Milik Pemkot Surabaya Ketua DPRD: Terima Kasih Bu Risma Surabaya, Bhirawa Rumah kelahiran Soekarno atau Bung Karno di Jalan Peneleh Gang Pandean IV, Nomor 40, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (17/8/2020), bertepatan dengan HUT ke-75 RI. Proses penyerahan dilakukan oleh ahli waris kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di depan rumah bersejarah itu.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi langkah Risma dalam memproses penyerahan rumah bersejarah tersebut ke pangkuan negara.

“Terima kasih Bu Risma.

Langkah Bu Risma ini bukan

hanya untuk sejarah Surabaya, tapi untuk sejarah negeri ini, bahkan sejarah dunia karena Bung Karno juga merupakan pemimpin berpengaruh dunia,” kata Adi, Selasa (18/8/2020).

“Di rumah tersebut, Bung Karno dilahirkan, pada 6 Juni 1901, saat fajar menyingsing, sehingga beliau pun disebut sebagai Putra Sang Fajar. Jadi nilai sejarah rumah di Gang Pandean itu luar biasa, karena dari sanalah lahir pemimpin besar republik ini,” imbuh Adi yang juga ketua DPC PDIP Surabaya.

Adi mengatakan, penyerahan rumah kelahiran Bung Karno itu menegaskan identitas Surabaya sebagai “dapur

nasionalisme”, sebagaimana sebutan yang disematkan Bung Karno terhadap kota ini.

“Di kota inilah, Bung Karno dilahirkan dan dididik dalam dinamika pemikiran serta aksi-aksi progresif memerdekakan Republik. Di kota inilah, nasionalisme Indonesia merdeka berkembang lebih pesat dibanding daerah lain yang masih berdasarkan politik identitas geografis saat itu,” ujar Adi. Adi menambahkan, DPRD Surabaya juga mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk menjadikan kawasan Peneleh sebagai sentra wisata edukasi nasionalisme. Di sana, selain ada rumah kelahiran Bung Karno, juga terdapat rumah HOS Tjo-

kroaminoto tempat Bung Karno dan banyak tokoh pergerakan kemerdekaan ditempa pemikirannya.

Di sekitar kawasan tersebut juga Langgar Dukur Kayu di Kampung Lawang Seketeng, Makam Mbah Pitono, dan beberapa tempat bersejarah lainnya.

“Kami mendukung yang dilakukan Bu Risma untuk mengembangkan wisata edukasi kebangsaan atau nasionalisme di kawasan tersebut.

Ini sangat penting bagi generasi muda untuk mengetahui perjalanan hidup Bung Karno.

Mengkhidmati nilai-nilai kejuangan dan ajaran-ajaran Bung Karno yang mempunyai rasa cinta luar biasa terhadap Indonesia,” papar Adi. [dre]

andre/bhirawa

Wali Kota Surabaya—Tri Rismaharini ketika menerima secara simbolis penyerahan rumah lahir Bung Karno, dilakukan oleh ahli waris kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di depan rumah bersejarah.

KILAS DEWAN

Legislator DPRD Surabaya Ingatkan ASN Tak Berpolitik Surabaya, Bhirawa Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Surabaya tidak terlibat dalam kegiatan politik di Pilwali Surabaya.

“Tahapan Pilwali Surabaya sudah berjalan, tanggal 4 sampai 6 September 2020 merupakan jadwal pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik. Saya berharap ASN Pemkot tidak ikut tarik menarik kepentingan dan terlibat dalam dinamika pilwali,” tegasnya.

Fathoni kembali menegaskan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya harus jeli. “Bawaslu jangan hanya berdiam diri di kantor, melainkan harus turun ke lapangan. Kalau mendapati adanya program pemerintah kota yang dikampanyekan oleh OPD tapi tidak sesuai tupoksinya patut di waspadai. Karena bisa jadi penyalahgunaan wewenang,” terangnya.

Selain itu Fathoni mengingatkan agar pihak Inspektorat Pemkot Surabaya benar-benar menegakkan disiplin ASN. “Ini bukan niat menghukum ASN melainkan menjaga harkat dan martabat ASN sebagai abdi negara,” ujarnya.

Ketua DPD 2 Golkar Surabaya itu kembali menekankan, kalau sudah ada ASN yang masuk menjadi tim sukses bacawali atau bertemu dengan bacawali untuk jabatan tertentu, sebaiknya dihentikan mulai sekarang.

“Karena pasti tidak akan independent. ASN harus netral, sesuai sumpah janjinya yang mendharma baktikan untuk kepentingan negara,” pungkasnya. [dre]

Demo Ribuan Warga Tutup Bongkar Muat Batu Bara GJT

Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari ketika mengunjungi ruangan isolasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras milik Dinas Sosial Jawa Timur pada Sabtu (15/8).

Gresik, Bhirawa Ribuan warga, berasal dari tiga Kelurahan Kemuteran, Kroman, dan Lumpur. Kembali geruduk kantor DPRD, menolak beroperasinya kembali PT Gresik Jasa Tama (GJT).

Perusahaan bongkar muat batubara, yang berlokasi di Jalan RE.Martadinata.

Sebelum melakukan audensi, masa dengan membawa spanduk berorasi secara bergantian. Bertuliskan penolakan beroperasinya kembali GJT, juga membawa kesenian asli Gresik yakni ‘Pencak Macan’.

Akhirnya, beraudensi di ruang paripurna DPRD Gresik. Dalam audensi itu, juga dihadiri Ketua DPRD H.Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), Wakil Ketua Mujid Ridwan. Kemudian Kapolres AKBP Arief Fitrianto, Dandim 0817 Letkol Inf Taufik Ismail serta perwakilan warga.

Perwakilan warga Hesti (40) asal Kelurahan Kemuteran, Gresik mengatakan. Bahwa GJT sudah melanggar kesepakatan dengan warga. Prinsipnya warga tak mempersalahkan asal bukan bongkar muat batubara, karena dampak dari itu sangat berbahaya utamanya polusi udara.

“Tuntutan kami tidak muluk-muluk, udara bersih itu saja.

Bukan sebaliknya malah beroperasi lagi bongkar muat batubara. Silahkan relokasi ke Pelabuhan JIIPE. Sebab, disana jauh dari pemukiman warga. Jika ini tetap dipaksakan akan ada gangguan terus dari warga,”ujarnya. [kim]

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Komisi E Temukan Ruang Isolasi Tak Layak Huni DPRD Jatim, Bhirawa Raut wajah Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari terlihat sedih ketika mengunjungi ruangan isolasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras milik Dinas Sosial Jawa Timur pada Sabtu (15/8).

Ruangan yang ditempati oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut tidak layak karena sangat kumuh dan kotor. “Saya sedih karena sepertinya tidak layak untuk manusia. Kalau saya lihat itu saya pengin nangis,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku aku sangat prihatin dengan fasilitas dan infrastruktur yang ada di RSBL tersebut. Karena itu dia berharap agar Pemprov Jatim menganggarkan dana untuk renovasi tempat tersebut pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Blanja Daerah (APBD) 2021, supaya Rehabilitasi ODGJ yang ada di tempat tersebut bisa lebih maksimal.

“Kami lihat infrastukturnya sangat tidak layak dan perlu adanya renovasi. Karena saya tanya mulai tahun 1992. Infrastuktur jendela, penunjang lain seperti kamar mandi juga kurang layak,” tambahnya.

Harry berharap Dinsos Jatim lebih maksimal lagi dalam melakukan habilitasi terhadap ODGJ di tempat tersebut. Supaya para ODGJ bisa segera sembuh dan diterima kembali oleh keluarganya dan bisa berbaur dengan masyarakat serta hidup secara normal.

“Negara harus hadir supaya para penderita tersebut tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa hidup normal setelah nanti sembuh dan bergaul dengan masyarakat,” tambahnya.

Dari pantauan kondisi ruangan isolasi dan beberapa ruangan lain di SPBU tersebut memang sangat memprihatinkan. Di ruangan itu tidak ada penerangan dan beberapa pintunya terlihat jebol. Sementara kondisi yang sama juga terlihat di ruangan lain karena sebagian besar tidak ada pintu dan jendela.

Bahkan karena ruang isolasi yang tidak layak terlihat dua orang ODG yang ditempatkan di belakang rcb l dirantai kakinya dirantai sehingga tidak bisa bergerak secara leluasa.

“Ya ini yang akan saya tanyakan kenapa kok sampai dorantai. Tapi dari penjelasan tadi karena memang ruamgan isolasi tidak layak,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hasan Irsyad mengaku prihatin dengan kondisi

RSBL yang dinilai sangat tidak layak untuk rehabilitasi.

Politisi Partai Golkar berjanji bahwa akan berjuang maksimal untuk mengawal anggaran perbaikan, supaya pada tahun depan tempat itu bisa direnovasi, sehingga bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsi pelayanan dan rehabilitasi pasien ODGJ. “Menurut kami sangat perlu diperhatikan dan mendapatkan anggaran 2021 karena penghuni di sini tidak hanya sepuluh atau dua puluh bahkan sudah mencapai 200 orang.

Hanya di sini belum yang lain perlu memperoleh bantuan dan perhatian baik yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi maupun renovasi. komisi E bertekad akan membantu membackup untuk menyampaikan anggaran yang diajukan oleh dinas sosial,” pungkasnya. [geh]

Dewan Minta Pemkab Naikkan Dana untuk Perlindungan Anak Nasdem Targetkan Head to Head Lawan Petahana Situbondo, Bhirawa Kedepan penanganan perlindungan anak di Kota Santri Situbondo harus terus ditingkatkan. Mengingat akhirakhir ini angka kasus kekerasan yang menimpa anak terus menanjak naik.

Untuk itu kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, meminta Pemkab Situbondo agar menambah anggaran untuk sektor perlindungan anak, karena anggaran yang tersedia saat ini dirasa sangat minim.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Janur Sastra Ananda, mengatakan, anggaran perlindungan anak di Kabupaten Situbondo saat ini hanya sebesar Rp 30 juta. Angka ini terungkap, kata Janur, saat ia ikut melakukan pendampingan trauma healing bagi anak-anak korban penyerangan oknum PSHT baru baru ini.

“Kami minta Pemkab Situbondo menaikkan anggaran untuk perlindungan anak. Ini karena anggaran yang ada saat ini angkanya sangat minim,” pinta politisi Partai Demokrat itu.

sawawi/bhirawa

Suasana kegiatan pendampingan anak oleh DPPPA Kabupaten Situbondo saat dipantau Wakil Ketua Komisi I DPRD, Janur Sastra Ananda.

Masih kata Janur, sebagai kabupaten penyandang predikat layak anak, seyogianya anggaran untuk perlindungan anak di Kabupaten Situbondo lebih besar dibanding dengan daerah lain. Janur

mengaku sangat miris, karena saat ini anggaran untuk perlindungan anak hanya sebesar 30 juta setahun.

“Anggaran sekecil ini tentu sangat tidak sepadan dengan tugas dan tanggung

jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Situbondo, khususnya dibidang perlindungan anak,” tutur Janur.

Pria yang sudah tiga periode menduduki kursi Kenanga Satu itu menegaskan, kedepan anggaran perlindungan anak harus ditambah mengingat program pendampingan terhadap anak mutlak dan harus dilakukan dengan tepat sasaran. Janur kembali menambahkan, dirinya baru tahu peruntukan anggaran perlidungan anak masih sangat timpang padahal salah satu tugas DPPPA Kabupaten Situbondo adalah melakukan pendampingan terhadap anak.

“Tentunya untuk kasus-kasus tertentu saja,” ujar Janur. Janur lalu mencontohkan, saat ini DPPPA Kabupaten Situbondo intens melakukan pendampingan trauma healing bagi 22 anak Desa Kayuputih dan Trebungan yang menjadi korban kasus perusakan oleh oknum PSHT. [awi]

Kiai Kampung Pasuruan Minta Gus Ipul Harus Istikharoh Pasuruan, Bhirawa Wacana pencalonan H Saifullah Yusuf atau Gus Ipul oleh DPP PKB untuk maju di Pilwali Kota Pasuruan disikapi oleh Ketua Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur, KH Fahrurrozi.

Menurut Gus Fahrur, panggilan akrabnya KH Fahrurrozi, mantan wakil Gubernur Jatim dua periode tersebut sah-sah saja dicalonkan atas permintaan para kiai di Kota Pasuruan. Namun ia menyarankan agar Gus Ipul istikharoh dulu.

“Sebelum menentukan keputusan, saran saya harus istikharoh duhulu. Jangan sampai keliru. Dan sebagai seorang santri tentu tawadlu pada kiai dan para guru,” ujar Gus Fahrur, Selasa (18/8).

Karena tawadhu pada kiai, lanjut Gus Fahrur, hal itu pastinya menjadi pertimbangan untuk mengemban amanah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Pasuruan.

“Karena permintaan para kiai, ini harus dilaksanakan. Dan tentu saya pastikan amanah itu akan barokah nantinya,” papar Gus Fahrur. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Pasuruan, H Ismail M Hasan menyatakan pihaknya saat ini menunggu kepada siapa rekomendasi dari pusat itu diberikan. Pasalnya, rekomendasi itu merupakan domain DPP. “Keputusan rekomendasi ditangan DPP. Apabila rekom itu keluar, pastinya wajib harus kami jalankan,” kata H Ismail M Hasan. Disisi lain, Partai Nasdem

Kota Pasuruan mulai tancap gas partai menjelang dimulainya pesta politik Pilwali Kota Pasuruan.

Bersama PDIP dan Partai Hanura, Nasdem mengusung pasangan bakal calon Wali Kota petahana, Raharto Teno Prasetyo dan Mochammad Hasjim Asjari.

“Dalam pilwali ini, kami sudah siap secara matang sebelum turun ke pesta demokrasi ini. Intinya siap tancap gas,” kata Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan, Mochammad Hasjim Asjari. Meski demikian, pihaknya akan tetap menunggu proses tahapan kampanye Pilwali dimulai. “Tak hanya sebatas pesta politik semata, tapi di Pilwali ini, mencari dan memilih pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat Kota Pasuruan,” urai Mochammad Hasjim Asjari. [hil]

Jember, Bhirawa Target head to head pasangan Hendy Siswanto - H. Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) melawan patahana (dr. Faida - Vian) yang maju melalui jalur perseorangan dalam kontestasi pilkada serentak 2020-2025 diprediksi bakal terwujud.

Setelah mengantongi rekomendasi Partai Demokrat, kini pasangan H.Hendy-Gus Firjaun mendapat dukungan (rekomendasi) dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Hal ini sampaikan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Jamber H. Marzuki Abdul Ghofur saat dikonfomasi media melalui telepon selulernya, Selasa (18/8/2020). Menurut H. Marzuki, hari ini (Selasa) DPP Nasdem secara resmi menerbitkan surat rekomendasi untuk pasangan Hendi Siswanto - Gus Firjoun.

“Surat Rekomendasi dari DPP Nasdem untuk pasangan H. Hendy - Gus Firjoun sudah turun. Bahkan saya sendiri yang membawa rekomedasi dari DPP Nasdem,” tegasnya.

Dengan turunnya rekomendasi dari DPP Nasdem untuk pasangan H. Hendy - Gus Firjuan, H. Marzuki mengaku besar kemungkinan pasangan H.Hendy - Gus Firjaun akan head to head melawan pa-

tahana yang maju melalui jalur perseorangan.

“Nasdem targetkan pasangan cabup-cawabup yang diusungnya akan head to head melawan petahana,” tandasnya. Target head to head yang diprediksikan oleh H. Marzuki cukup beralasan.

Karena pasangan H.Hendy - Gus Firjaun bukan hanya diusung oleh Partai Nasdem, tapi juga Partai Demokrat, PKB, PKS dan PAN. “Saya yakin dan mentargetkan semua partai nantinya ikut bergabung mengusung pasangan H.Hendy - Gus Firjaun dalam pertarungan pilkada 9 Desember 2020 mendatang,” ungkapnya pula.

Oleh sebab itu, H. Marzuki berharap, jika ingin memenangkan pertarungan dalam Pilkada melawan patahana, semua partai harus menurunkan ego masing-masing.

“Semua berpeluang untuk menjadi calon bupati ataupun wakil bupati, termasuk saya.

Tetapi untuk menang, tidak boleh membawa ego masing-masing, tetapi harus saling mendukung satu sama lainnya,” pungkasnya.

Rekomendasi partai besutan Surya Paloh di kepada pasangan H. Hendy - Gus Firjaun ini dibuat tertanggal 13 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Koordinator Pemilu Prananda Surya Paloh dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad H.M. Ali. [efi]

OPINI

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

TAJUK

Wajib Merdeka “Seutuhnya” Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75, seolah-olah masih terbelenggu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Juga dalam suasana ke-terpuruk-an ekonomi seluruh keluarga dampak wabah pandemi CoViD-19. Belum bebas bekerja, belum bebas berusaha, belum bebas sekolah, serta belum bebas berkumpul. Tetapi semangat memperkokoh ketahanan di segala bidang tetap menggelora.

Terutama bangkit dari kepungan virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan. Istana negara tetap menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dengan Paskibraka yang terbatas. Di berbagai tempat, pada pukul 10:17, seluruh rakyat, khidmat berdiam sejenak, mengenang perjuangan Hari proklamasi 17 Agustus 1945. Terasa pilu, banyak yang meneteskan air mata. Karena tidak dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan segala kebanggaan, memakai kostum perjuangan. Tahun ini seluruhnya mengenakan kostum baru sedunia: menggunakan masker!

Akhir pekan (ketiga) yang panjang pada bulan Agustus, terasa membahagiakan. Walau rangkaian peringatan hari kemerdekaan diperingati tanpa kumpul-kumpul, tanpa lomba-lomba ke-gembiraan di kampung-kampung. Namun tetap seksama. Termasuk hari pengukuhan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis. Di dalam (UUD) terdapat pokok pikiran tentang tujuan negara yang baru didirikan sehari sebelumnya (melalui Proklamasi 17 Agustus 1945).

Dalam pembukaan konstitusi juga dituliskan, alasan pembacaan Proklamasi. Kemerdekaan bukan sekedar mengejar hak bangsa.

Melainkan (terutama) mewujudkan keadilan sosial. Pembukaan UUD alenia keempat, menyatakan, kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki tujuan. Yakni, keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas (tidak ditindas). Serta “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia... .”

Para pendiri negara menyadari benar tidak mudah membentuk negara majemuk, dengan beragam adat dan bahasa. Bentang teritorial Indonesia yang sangat luas dipisahkan perairan laut, terdiri dari suku-suku.

Niscaya memerlukan “manajemen” persatuan nasional. Hal itu tergambar dalam dinamika pada penentuan hari pembacaan proklamasi kemerdekaan. Sampai Ir. Soekarno, harus “dijemput” dari Rengasdengklok. Dinamika yang sama juga tercermin dari ragam pemikiran penyusunan UUD, serta menetapkan dasar negara (Pancasila).

Dibutuhkan semangat ke-negarawan-an menjembatani perbedaan, demi melahirkan negara Indonesia yang bhineka. Dalam penjelesan UUD 1945, dituliskan: “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara, ialah semangat. ...Meskipun dibikin UUD ... bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, (maka) UUD tadi tidak artinya.”

Semangat ke-keluarga-an wajib diwarisi generasi penerus penyelenggara negara, dan pelaku pemerintahan, sampai kini. Indonesia, adalah keluarga besar berbagai suku yang tergabung dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ke-bhineka-an (ragam warna kulit, adat, bahasa, dan keyakinan keagamaan) menjadi keniscayaan. Pemikiran ke-NKRI-an, tidak boleh goyah, di seluruh daerah. Walau setiap daerah memiliki “bahasa ibu.”

Peringatan ke-75 hari kemerdekaan bangsa Indonesia, disambut suka-cita seluruh rakyat. Walau dalam suasana wabah pandemi yang me-lesu-kan ekonomi dan sosial. Termasuk penggunaan anggaran program pemerintah yang tersumbat. Semakin banyak cita-cita kemerdekaan (17 Agustus 1945) belum bisa dilaksanakan. Terutama penemuan, produksi, dan vaksinasi, menjadi beban kewajiban negara. Juga peng-gencar-an bantuan sosial (Bansos) yang masih terkendala administrasi anggaran.

Perlindungan ketahanan kesehatan, ekonomi, dan sosial menjadi mandatory konstitusi. Dampak pandemi telah menambah orang miskin baru sebanyak 9 juta-an. Juga terhentinya roda perekonomian karena PSBB (dan lockdown seuruh dunia). Maka negara tidak boleh kelelap dalam pandemi CoViD-19. Serta dengan segala kewenangan segera membangkitkan aktifitas ke-normal-an kehidupan. Sekaligus mengubah ke-lelap-an pandemi sebagai ke-manfaat-an perekonomian. Negara harus tetap berdiri tegak, “merdeka” dari segala intimidasi termasuk isu politik yang “membonceng” pandemi. [*]

Halaman 4

Merdeka Belajar, Merdeka Bersyarat Kemerdekaan butuh perjuangan, begitupun dengan kemerdekaan dalam pendidikan. Masih banyak hal yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan apa yang tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Sebuah harapan besar untuk mewujudkan pendidikan bangsa yang berkualitas, utuh, dan merata tanpa kecuali. Kiranya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang berlangsung di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini tak perlu ingar-bingar dengan segala bentuk perayaan dan hiburan, melainkan diarahkan pada semangat memaknai dan mewujudkan kemerdekaan pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

Faktanya, sistem pendidikan di Indonesia telah beberapa kali berganti.

Upaya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia seolah-olah menjadi hal yang wajar di setiap ada perubahan kabinet Kementerian. Menteri terpilih berupaya mencetuskan ide terbaru yang dinilai mampu memperbaiki berbagai permasalahan dunia pendidikan kita.

Alangkah baiknya jika setiap kebijakan pendidikan yang diambil berkiblat pada potret nyata kondisi pendidikan dari Sabang sampai Merauke.

Menjadi hal yang ironis, jika cita-cita luhur dari suatu kebijakan pendidikan justru berdampak pada ketidakstabilan kondisi pendidikan Negeri.

Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam “Merdeka Belajar”, membawa atmosfer baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Di tengah-tengah pro dan kontra dari berbagai kalangan, Nadiem tetap yakin bahwa kebijakan pendidikan ini akan membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia pendidikan kita (edukasi.kompas.com). Implementasinya di tahun 2020 ini, adanya kebijakan penggantian USBN dengan sistem penilaian (asesmen) yang diserahkan kepada sekolah masingmasing. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan ruang “kemerdekaan” kepada sekolah dan guru untuk menentukan indikator terbaik dalam menilai capaian siswa dalam belajar.

Nadiem juga menjelaskan bahwa di tahun 2021 nanti, Ujian Nasional (UN) akan diganti dengan konsep baru yang lebih pada penilaian kompetensi penalaran. Hal ini tentu saja menjadikan para praktisi pendidikan mulai berbenah, bahkan membanting setir untuk bisa sinergi dengan arah kebijakan pendidikan ini.

Permasalahan seputar infrastruktur pendidikan, kompetensi SDM (guru), kesiapan orang tua, dan kondisi digital literacy siswa merupakan berbagai hal yang sebaiknya menjadi perhatian Pemerintah dalam penerapan kebijakan pendidikan “MerOLEH : deka Belajar”. Anggap Agus Santoso saja bahwa Pandemi Covid-19 ini adalah Masa Pandemi Covid-19 laboratorium yang Faktanya, Kebijakan “Merdeka Be- mampu menguji dan menganalisa kelajar” yang digaungkan oleh mantan siapan “Merdeka Belajar”. Ada syarCEO transportasi online ini, langsung at yang harus dipenuhi untuk mencadiuji kelayakannya di masa pandemi pai “Merdeka Belajar”, dan syaratcovid-19 ini. Ibaratnya, saat ini pemer- syarat inilah yang harus dipikirkan dan intah daerah, sekolah, guru, siswa, dan dituntaskan bersama. orang tua siswa diberikan kemerdekaan untuk menyelenggarakan pros- Syarat Mewujudkan Merdeka Belajar es pendidikan sesuai dengan situasi “Merdeka Belajar” bukan hal yang dan kondisi daerah masing-masing. bisa dinikmati secara instan. Ada perTepatnya, sejak pertengahan syaratan dan proses yang harus Maret lalu, para siswa secara spon- ditempuh untuk menuju kesana. tan mengganti cara belajarnya. Pros- Masyarakat tak bisa serta merta hanes belajar yang selama ini harus di- ya mengandalkan peran pemerintah, lakukan secara sistemik dan perte- tetapi harus berjuang dan bersinergi muan fisik, kini beralih pada pende- bersama. Jika Pahlawan terdahulu katan “Merdeka Belajar”, yaitu be- berjuang dengan bambu runcing unlajar bisa dilakukan di mana saja ter- tuk meraih kemerdekaan, maka saat masuk di rumah. Tentu saja hal ini ini kita harus berjuang dengan “syartetap dalam proses pengawasan guru at” untuk meraih “Merdeka Belajar”. dan orang tua masing-masing.

Syarat pertama adalah sumber daya Pembelajaran jarak jauh secara on- manusia yang berkualitas. Guru, dosline menjadi hal lumrah yang dilaku- en, dan para praktisi pendidikan harus kan siswa di masa pandemi Covid-19 diberikan kesempatan seluas-luasnya ini. Padahal sebelumnya, pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri. online yang lebih dikenal sebagai Ironisnya, Ketua Pengurus Besar Per“Pembelajaran Jarak Jauh” telah dis- satuan Guru Republik Indonesia, Duuarakan sebagai salah satu solusi dalam dung mengungkapkan bahwa di tahun menghadapi tantangan infrastruktur 2019, guru yang memiliki kompetenpendidikan yang tidak merata. si di atas rata-rata atau lulus Uji KoIronisnya, justru di masa pandemi mpetensi Guru (UKG) dengan nilai ini semakin terpotret jelas berbagai minimal 80 tak lebih dari 30 persen permasalahan pendidikan yang se- (sumber: www.pikiran-rakyat.com). sungguhnya. Sebut saja keterbatasan Hal ini sungguh memprihatinkan, infrastruktur seperti jaringan internet mengingat peran guru sangat stratedan listrik yang menjadi kendala gis dalam peningkatan kualitas pemdalam pelaksanaan pembelajaran on- belajaran siswa, diluar apakah indikaline di beberapa daerah. Belum lagi tor UKG tersebut sudah tepat atau banyaknya keluhan orang tua yang belum dalam mengukur kompetensi harus mendampingi anaknya selama guru. Faktanya, di masa pandemi ini, pembelajaran online, sampai pada ke- masih ada beberapa guru yang meraluhan terkait harga paket internet yang sa kesulitan dalam mengoperasikan menguras kantong rumah tangga. perangkat pembelajaran online.

Syarat ke-dua adalah kesiapan keluarga dalam mendukung “Merdeka Belajar”. Sejalan dengan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem dalam diskusinya dengan Najwa Shihab (2/5/2020) mengungkapkan bahwa tanpa adanya peran orang tua maka pendidikan itu tidak akan selesai. Kesiapan orang tua untuk menjadi bagian dari proses pendidikan intelektual dan karakter anak adalah hal yang sangat penting dalam konsep “Merdeka Belajar”. Faktanya, saat ini masih ada orang tua yang mengeluh dengan perubahan cara belajar selama pandemi Covid-19. Kondisi ini memerlukan sebuah komunikasi yang intensif antara guru, orang tua, dan siswa, supaya proses pembelajaran tetap terarah dan visioner sesuai konsep “Merdeka Belajar”.

Syarat ke-tiga adalah kesiapan infrastruktur pendidikan. Teknologi memegang peran penting dalam konsep “Merdeka Belajar”. Teknologi membuka kesempatan untuk menggali perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah dan cepat. Sayangnya, tak semua daerah di Indonesia sudah memiliki kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai. Kondisi ini adalah realita yang menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan “Merdeka Belajar” yang merata di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.

Syarat ke-empat adalah kurikulum pendidikan yang merupakan basis pedoman dalam pelaksanaan “Merdeka Belajar”. Konsep “Merdeka Belajar” harus jelas dan tertuang dalam kurikulum pendidikan.

Kurikulum harus bisa memotret kondisi pendidikan secara jelas dan tepat, serta memberikan solusi terbaik bagi pencapaian sasaran pendidikan yang logis. Keterlibatan para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi pendidikan, dan pelaku dunia kerja dalam penyusunan kurikulum sangatlah penting untuk mencapai kebijakan “Merdeka Belajar” yang optimal, sehingga menghasilkan generasi emas yang mampu menjawab tantangan dan perubahan jaman. [*] Kepala Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia ITS

Membangun Ketahanan Energi Lewat Diversifikasi dan Konservasi Energi Dalam membangun tata energi nasional yang berkelanjutan, Indonesia memang harus mengejar kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur energi. Namun, pada wilayah lain juga harus memacu konservasi energi berupa penghematan energi secara sungguh-sungguh.

Oleh: Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa Membangun ketahanan energi di tanah air tidak hanya fokus pada supply side, yakni sibuk bangun listrik, kilang, atau energi baru terbarukan (EBT), namun juga harus mempertimbangkan demand side yakni dengan melakukan konservasi energi.

“Penggunaan energi di Indonesia masih boros, hal itu ditunjukkan dengan indeks intensitas energi Indonesia yang masih di atas angka 1. Maka, salah satu indikasi keberhasilan dari konservasi energi adalah jika berhasil menurunkan indeks intensitas energi,” kata pengamat energi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya Prof Dr Ir Iwan Vanany, Jumat (14/8). Oleh karena itu, jelas Iwan, berbagai pemangku kepentingan diharapkan untuk fokus, di samping mengelola pasokan, membangun dan mencukupi kebutuhan, juga fokus konservasi energi.

Pelaksanaan konservasi energi tersebut menurut guru besar di fakultas teknologi Industri (FTI) ITS ini, meliputi perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien, pemilihan sarana maupun peralatan dengan menggunakan energi yang efisien, dan pengoperasian sistem yang efisien energi. Sementara penggunaan energi di masyarakat lanjut Iwan, perlu dilakukan audit yang laporannya diserahkan ke menteri maupun pemerintah daerah masingmasing. Selanjutnya, pengguna energi yang telah melakukan konservasi akan mendapatkan insentif misalnya berupa pengurangan pajak daerah hingga fasilitas bea masuk peralatan hemat energi.

“Bagi yang tidak mampu melakukan konservasi energi akan mendapatkan peringatan tertulis,

pengumuman di media massa, denda, maupun pengurangan pasokan energi,” jelas Iwan.

Ketersediaan energi dan ketahanan energi menurut Iwan dapat terlaksana bilamana melaksanakan dua pendekatan sekaligus yakni diversifikasi energi dan konservasi energi. Diversifikasi lanjut Iwan, terkait dengan upaya mencari sumber-sumber energi baru utamanya energi baru terbarukan, seperti pemanfaatan energi matahari, energi angin energi air, gelombang laut, dan panas bumi yang potensinya sangat besar di Indonesia.

Sementara konservasi energi juga bisa dilakukan dengan penghematan energi pada mesin-mesin industri, termal, produksi dan transportasi. Upaya lainnya adalah merancang gedung hemat energi, penggunaan lampu hemat energi, setting suhu yang optimal pada sistem tata udara, serta membiasakan budaya hidup hemat energi.

Manajemen Terpadu Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hariyanto ketika dikonfirmasi terkait upaya koservasi energi nasional mengungkapkan berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pemborosan energi di tanah air. Dari sudut regulasi sebagai landasan hukum tegas Hariyanto, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan dan perundang undangan terkait konservasi energi.

Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang merupakan turunan dari UndangUndang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

Secara umum peraturan pemerin-

Pengendara saat melintas tidak jauh dari traffic light di kawasan jl Ngagel - Surabaya, yang memanfaatkan panel tenaga surya (solar cell ) sebagai sumber energinya.

tah tersebut mengatur hal-hal pokok seperti tanggung jawab para pemangku kepentingan, pelaksanaan konservasi energi, standar dan label untuk peralatan hemat energi, pemberian kemudahan, insentif dan disinsentif di bidang konservasi energi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi. Pasal 12 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah ini, menyatakan bahwa pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan /atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak pertahun wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi.

Manajemen energi kata Hariyanto merupakan kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.

Menurut Hariyanto, pelaksananaan konservasi energi memungkin-

kan terjadinya penghematan energi di industri misalnya pada industri semen, kapur, batu bata, dan keramik berkisar 10 %. Sementara, potensi penghematan ini d apat mencapai 35% pada industri kertas, besi, dan baja. Bila program konservasi dilakukan dengan sungguhsungguh, secara nasional, jumlah penyediaan energi dapat dikurangi secara signifikan, dengan demikian cadangan energi dapat digunakan dalam waktu lebih panjang.

Implementasi di Daerah Persoalan mewujudkan tata kelola energi nasional yang berkelanjutan jelas membutuhkan dukungan dan peran pemerintah daerah. Beberapa daerah menunjukkan komitmennya yang sungguh-sungguh dalam mengelola energi di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Di Surabaya misalnya, dalam melakukan diversifikasi energi melakukan inovasi dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang pertama dan terbesar di Indonesia.

“PLTSa di tempat pembuangan

akhir (TPA) Benowo ini, dengan menggunakan teknologi Gasifikasi Power Plant. Dari teknologi gasifikasi itu mampu menghasilkan listrik 12 megawatt melalui pengolahan sampah 1000 ton per hari,” kata Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara Menurut Febri, bahwa saat ini pembangunan fisik PLTSa Benowo mencapai 100 persen. Saat ini tinggal menunggu datangnya ahli untuk memantau tahapan commissioning atau pengujian dengan melakukan pengecekan apakah sistem itu sudah berjalan dengan baik. Jika PLTSa ini resmi beroperasi, maka sampah di Surabaya dapat berkurang 1000 ton per hari. Lebih lanjut menurut Febri, dari 12 megawatt yang dihasilkan PLTSa Benowo itu, nantinya yang akan dijual kepada PLN sebanyak 9 megawatt. Sedangkan 2 megawatt dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan operasional dan sisa 1 megawatt redundant.

“Jadi 2 megawatt untuk konsumsi (operasional). Listriknya mereka gunakan sendiri, kan mereka juga butuh operasional. Nah, sisanya yang 9 megawatt itu dijual ke PLN dan masih ada redundant 1 megawatt,” papar Febri. Selain itu, Pemkot Surabaya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk terus berinovasi. Salah satunya adalah penghematan energi listrik, dengan menggunakan solar cell.

Inovasi ini sudah diterapkan sejak tahun 2018 lalu, tampak di beberapa jalan protokol Kota Surabaya banyak penerangan jalan umum (PJU) dan traffic light sudah diganti dengan energi solar cell.

Penggunaan solar cell lanjut Febri tidak hanya digunakan pada PJU dan traffic light saja. Tetapi di gedung pemerintahan dan rumah pompa sudah memanfaatkan energi tersebut.

Ia menjelaskan, beberapa gedung seperti kantor Wali Kota, kantor Satpol PP, kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR), gedung

Inspektorat, selain itu juga ada di 58 unit rumah pompa yang tersebar di Kota Surabaya sudah menggunakan solar cell. “Memang saat ini belum semua gedung pemerintahan terpasang solar cell. Kemungkinan akan terus kami tambah solar cell-nya,” urainya.

Komitmen untuk melakukan konservasi energi bukan hanya dilakukan Pemkot Surabaya, daerah lain pun seperti Banyuwangi juga memiliki kesungguhan melakukan penghematan energi.

“Bandara Internasional Banyuwangi telah menerapkan konsep bangunan hijau. Selain itu desainnya yang unik, ada kearifan lokal di dalamnya yaitu bernuansa tradisi osing, khas Banyuwangi,” kata Asisten III Bidang Administrasi Pemerintahan Kab. Banyuwangi, Mujiono.

Kekhasan yang mengadopsi kearifan lokal tersebut diliat dari penerangan bandara tidak banyak menggunakan lampu listrik, dimana dindingnya dibuat dengan design jalusi kayu yang menciptakan sirkulasi udara yang baik sehingga tidak menggunakan banyak AC. Selain desainnya yang artistik, biaya pembangunannya juga ekonomis dan yang paling penting, sangat hemat energi.

“Konsep seperti ini diharapkan bisa diterapkan juga di bandara-bandara daerah lain,” jelas Mujiono.

Lebih lanjut menurut Mujiono, Bandara International Banyuwangi merupakan salah satu dari dua bandara hemat energi di dunia. Konsumsi energi listrik di bandara ini termasuk yang sangat rendah dan hal tersebut telah mengurangi biaya operasional bandara secara signifikan dibandingkan dengan bandara-bandara lain yang sejenis yang tidak menerapkan prinsip bangunan hijau hemat energi.

“Dalam bulan biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian listrik hanya sekitar Rp70 juta, padahal untuk bandara sejenis bisa menelan hampir 10 kali lipat,” jelas Mujiono lewat saluran telepon seluler. [*]

PELAYANAN PUBLIK RSUD Sidoarjo Luncurkan Layanan Tele Medicine Halaman 5

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

Sidoarjo, Bhirawa Terjadinya pandemi Covid-19 memunculkan kreatifitas di bidang kesehatan. RSUD Sidoarjo, Selasa ( 18/8) kemarin, meluncurkan satu layanan kesehatan yang diberi nama tele medicine.

Menurut Dirut RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan Sp.P, layanan kesehatan tersebut dilakukan secara online khusus pasien yang berobat di poli eksekutif RSUD Sidoarjo.

“Bila biasanya pasien datang secara langsung ke poli eksekutif, namun dalam pandemi Covid-19 ini, mereka bisa memilih layanan kesehatan secara online,” kata dr Atok, disela-sela meluncurkan program layanan kesehatan yang berbasis internet dengan menggunakan sma-

rtphone tersebut.

Dengan layanan ini, pasien tidak perlu datang ke rumah sakit lagi.

Namun mereka cukup konsultasi saja via telpon. Selesai konsultasi, obat untuk pasien akan diantarkan petugas ke rumah pasien, tanpa ada ongkos kirim lagi.

Menurut dr Atok, itu karena bila pasien datang berobat langsung biasanya ada biaya pemeriksaan.

Tapi bila berobat secara online, tidak ada biaya pemeriksaan. Seh-

ingga biaya pemeriksaan ini, bisa dipakai untuk biaya mengantar obat kepada pasien.

“Jadi berobat datang langsung dan tidak biayanya tetap sama,” jelasnya.

Berobat secara online ini, menurut dr Atok, diharapkan dr Atok, akan direspon positip bagi pasien yang enggan datang ke rumah sakit, karena khawatir tertular Covid-19.

Menurut data di RSUD Sidoarjo saat ini jumlah pasien Covid-19 yang masih dirawat di rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo itu, ada sebanyak 149. Namun jumlah tersebut sudah mengalami penurunan.

Karena saat pasien Covid-19 ini membludak di RSUD Sidoarjo,

jumlahnya sempat mencapai angka 215 pasien.

“Sampai keberadaan poli eksekutip ini sempat tutup sementara selama tiga Minggu pada Bulan Juli kemarin,” katanya.

Alasannya, karena SDM di poli eksekutip ini harus ditarik ke UGD, karena banyak pasien Covid-19 saat itu. Sampai dirinya juga ikut turun tangan langsung membantu dokterdokter yang sedang mengalami kelelahan.

Maka itu, berobat secara online ini juga, menurut dr Atok, akan baik juga bagi RSUD sendiri, karena pasien Covid-19 yang sudah sembuh, bisa segera berobat jalan. Sehingga tidak terus

menerus di RSUD. “Setelah pasien Covid-19 mulai menurun, poli eksekutip ini kita buka kembali pada 3 Agustus kemarin. Apalagi ternyata banyak pasien yang menanyakan kapan akan dibuka kembali,” katanya.

Banyaknya pasien yang menanyakan kapan poli eksekutip tersebut dibuka lagi, menurut pendapat dr Atok, ini menunjukkan kalau keberadaan poli eksekitip di RSUD Sidoarjo selama ini telah mendapat simpati dihati para pelanggannya.

“Semoga pada masa pandemi Covid-19 ini, layanan baru kami ini, tele medicine, bisa sebagai pilihan cara berobat lain untuk para pasien,” ujarnya. [kus]

dr Atok Irawan

alikus/bhirawa

Pemkab Malang Fasilitasi Pinjaman Modal Usaha Pada Pelaku UMKM Kab Malang, Bhirawa Belum berakhirnya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), hal itu masih membawa dampak pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Malang. Sehingga dengan dampak yang dirasakan pada pelaku UMKM tersebut, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan permodalam kepada pelaku UMKM tersebut.

Sedangkan Pemkab Malang dalam memfalitasi permodalan kepada pelaku UMKM, hal itu agar pelaku UMKM yang tergabung atau terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop dan UMKM) Kabupaten Malang bisa melanjutkan usahanya. Dan selain itu agar untuk bisa kembali membangkitkan gairah pada pelaku UMKM ditengah Covid-19. Karena Covid-19 ini, telah mempengaruhi daya beli masyarakat menjadi turun, dan juga berdampak pada pelaku UMKM yang telah lesu. “Untuk itu, pelaku UMKM perlu mendapatkan pinjaman permodalan,” tegas Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki, Selasa (18/ 8), kepada wartawan.

Menurutnya, dengan adanya bantuan permodalan itu, diharapkan nanti pelaku UMKM bisa memproduksi lagi usahanya. Karena adanya Pandemi Covid-19, mereka telah kehilangan penghasilan, dan bahkan ada pelaku UMKM yang terancam gulung tikar. Sedangkan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi dan Wawali Subri resmikan JLU.

Wali Kota Hadi Resmikan Jalan Lingkar Utara Probolinggo, Bhirawa Setelah ditutup sejak awal Juni hingga pertengahan bulan ini, tepat pada peringatan HUT RI ke- 75, Pemerintah Kota Probolinggo meresmikan dan membuka kembali akses Jalan Lingkar Utara (JLU). Peresmian yang digelar itu ditandai dengan pemotongan pita sepanjang 10 meter digunting langsung oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dihadapan sejumlah Kepala

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Petugas Proyek Balai Besar Pelaksanaan Nasional 8 Surabaya, jajaran kepolisian setempat.

Acara yang digelar disekitar jalan Rusunawa Bestari Mayangan itu menjawab opini yang berkembang di masyarakat. Hal itu disampaikan Habib Hadi bahwa dirinya perlu meluruskan dan mengklarifikasi, diam bukan berarti lemah dan tidak melakukan apa-apa.

LINTAS PELAYANAN

Perubahan APBD 2020 Masih Untuk Covid-19 Kabupaten Blitar, Bhirawa Proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2020 kembali di fokuskan pada penanganan Virus Coronja (Covid-19).

Bahkan setelah penandatanganan Nota Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2020 pekan lalu, sesuai mekanisme Bupati Blitar akhirnya menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (18/8) kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan pada penjelasan Bupati terdalat penurunan terhadap estimasi pendapatan daerah mencapai Rp. 155 miliar, dimana pada APBD murni 2020 senilai Rp. 2,3 triliun menurutnya proyeksi di Raperda APBD Perubahan tahun 2020 masih tetap untuk urusan penanganan Covid-19.

“Baik untuk jaring pengamanan sosial, kesehatan, dan pemulihan ekonomi, dan penjelasan Bupati tersebut direncanakan akan ditanggapi oleh seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Agustus 2020,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito.

Lanjut Suwito, pihaknya juga berharap dengan adanya Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2020 ini juga bisa membantu kebutuhan masyarakat selama musim Pandemi Covid19 yang terjadi sejak awal tahun sampai saat ini belum reda. [htn]

“Jalan Lingkar Utara mulai hari ini bisa dilewati kembali. Ini berdampak terhadap kondisi jalan yang ada di wilayah Kota Probolinggo,” kata Habib Hadi, Selasa 18/8/2020.

Tidak dipungkiri dengan perbaikan jalan lingkar utara beberapa bulan lalu, menyebabkan pasokan bahan pokok dari barat ke timur atau pun sebaliknya dari timur ke barat menjadi terhambat. Wali Kota Habib Hadipun memberikan apresiasi sebe-

sar-besarnya kepada tender yang menangani proyek JLU itu.

“Terima kasih, sekarang dengan diresmikannya jalan ini kita bisa akses kembali, yang mana selama ini menjadi opini di masyarakat. Kerusakan jalan lingkar utara dan jembatan yang ada di Kedung Asem itu menimbulkan akses kendaraan-kendaraan besar melewati tengah kota (Jalan Basuki Rahmad dan Ahmad Yani). [wap]

bantuan permodalan untuk pelaku UMKM itu, tentunya terlebih dahulu mengajuan modal melalui bank dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan bunga rendah, yakni hanya sebesar 0,2 persen dan tanpa agunan. ”Dengan melalui KUR tanpa angunan dan bunga rendah setiap bulannya, maka telah meringankan beban pelaku UMKM. Dan pagu maksimal peminjaman modal usaha yaitu sebesar Rp 50 juta. Namun, jika ada pelaku UMKM yang butuh modal usaha lebih dari Rp 50 juta, tentunya harus pakai agunan,” jelas Pantja.

Dijelaskan, saat ini terdapat 3 ribu orang pelaku UMKM di Kabupaten Malang yang sedang diproses untuk mendapatkan bantuan peminjaman modal usaha. Dan Pemkab Malang tidak hanya memfalitasi peminjaman modal saja, tapi juga memfalitasi dalam segi produksi dan pemasaran. Sedangkan Pemkab Malang sendiri juga memiliki penyertaan modal pada bank yang ditunjuk, sebesar Rp 100 miliar. Sehingga dengan adanya pernyetaan modal tersebut, maka para pelaku UMKM lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. ”Dan syarat untuk mendapatkan pinjaman modal usaha itu, pelaku UMKM hanya menyertakan foto copy Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Pemerintah Desa, serta juga melampirkan legalitas Izin Usaha Mikro (IUM),” tandas Pantja. [cyn]

Penyusunan APBD 2021, Fokus pada pemulihan ekonomi

Tampak Sekda Kabupaten Lumajang (kiri paling depan) pada giat sosialisasi virtual pembahasan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.

Lumajang Bhirawa Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono berharap dalam rangka menghadapi masa

adaptasi kebiasaan baru ( New Normal), penyelenggaran pemerintahan daerah harus tetap produktif tetapi tetap aman, Pada penyusunan

APBD 2021 mendatang, fokus pada kebijakan fiskal percepatan pemulihan sosial ekonomi, akibat dampak Pandemi Covid 19.

Hal itu disampaikan Agus Triyono saat membuka sosialisasi virtual yang membahas Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan di Lantai dua , Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pada (18/8).

Dalam agenda tersebut, Sekda meminta agar dalam penyusunannya APBD Kabupaten Lumajang diharapkan bersinergi dengan pemerintah dengan arah kebijakan fiskal percepatan pemulihan sosial ekonomi, dalam penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap/ perangkap pendapatan menengah dengan uraian reformasi pendapatan, recovery serta reformasi belanja, serta tetap mematuhi anjuran anjuran dari pemerintah terkait pencegahan Covid 19.

“kita masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tetapi kita tetap mengutamakan pelayanan dengan penerapan protokol kesehatan yang benar,” ujarnya .

Mengutip arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya, Agus Triyono menjelaskan bahwa rancangan kebijakan ABPN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi.

“Pemerintah daerah harus memastikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penerapan kenormalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

Sosialisasi Yang di laksanakan tersebut , diikuti oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang. [dwi]

PELAKSANA PUBLIK

Beri Layanan Kependudukan Daring Selama Dua Pekan Selama sepekan ke depan, pelayanan dokumen administrasi kependudukan di Dispendukcapil beralih ke sistem daring atau online. Untuk itu kantor ini telah menyediakan beberapa website yang bisa dimanfaatkan warga untuk memperoleh layanan kependudukan yang dibutuhkan. Dan perekaman KTP elektronik baru akan diberikan pekan depan.

Diketahui, pengalihan sistem layanan di Dispendukcapil ini sudah berjalan selama sepekan. Dan pelayanan daring ini masih akan berlanjut hingga 24 Agustus. “Kami mengikuti protokol kesehatan Kota Batu dalam upaya untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19,” ujar Kepala Dispendukcapil Kota Batu, Maulidiono, Selasa (18/8).

Ia menjelaskan, untuk tetap memaksimalan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa website yang telah dipersiapkan. Di antaranya, https://bit.ly/dafduk-batu dan https://bit.ly/capil-batu.

Adapun untuk website https:// bit.ly/dafduk-batu digunakan melayani Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik perubahan, Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Pindah dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). Selain itu pengurusan akta kelahiran, akta kematian dan perkawinan juga bisa dilakukan melalui website ini.

Sementara untuk https://bit.ly/ capil-batu dipersiapkan untuk memberikan pelayanan pengurusan perceraian dan perubahan kewarganegaraan. Adapun pelayanan yang diberikan selama 6 jam dimu-

lai dari jam 08.00-14.00 WIB. “Kemudian untuk perekaman KTP- Elektronik akan dilaksanakan kembali pada 25 Agustus 2020 mendatang. Pelaksanaan administrasi kependudukan ini dilaksanakan secara daring lantaran untuk melaksanakan protokol Kesehatan di Dispendukcapil Kota Batu,”tambah Maulidiono.

Diketahui, sebanyak 22 ASN di lingkungan Pemkot Batu telah dinyatakan positif Covid-19. Dan sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih besar, Pemkot Batu memilih untuk menutup kantor balaikota selama sepekan. Adapun OPD yang bersifat pelayanan masih tetap buka dengan pelayanan terbatas seperti, puskesmas, balai desa, kelurahan, dan kecamatan. Sementara untuk pelayanan administrasi

kependudukan dilakukan Dispendukcapil secara daring.

Adapun selama penutupan balaikota, juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan sebagai upaya sterilisasi, sejak dinyatakannya ada 22 ASN yang berdinas di beberapa OPD terkonfirmasi positif Covid-19.

“Selama pengosongan, kami manfaatkan untuk sterilisasi seluruh ruangan. Kami juga meminta kepada 9 ASN untuk melakukan isolasi karena kontak erat dengan yang terkonfirmasi,”ujar Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM. Namun Punjul menampik jika Balaikota Among Tani dinyatakan sebagai klaster perkantoran. Ia menyatakan bahwa para ASN yang berdinas di Balaikota Among Tani terpapar Covid-19 saat berada di rumah atau di luar kantor balaikota. [nas]

Selama pengosongan kantor Balikota Batu, dilakukan penyemprotan disinfektan sebagai upaya sterilisasi, Selasa (18/8)

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pahing, 1

Zona Kuning, Bupati Tu Masih Larang Pembukaan Tulungagung, Bhirawa Kendati Kabupaten Tulungagung termasuk zona kuning, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, belum memperbolehkan atau melarang lembaga SD dan SMP untuk pembelajaran tatap muka. Ia menyebut pembukaan SD dan SMP tersebut masih rawan.

Bupati Maryoto Birowo melihat kegiatan praktikum otomotif dalam persiapan pembelajaran tatap muka di SMKN 3 Boyolangu akhir pekan kemarin.

"Ditunggu saja, bersabar dikit.

Karena apa (siswa SD dan SMP) masih usia dibawah pengawasan.

Masih rentan atau rawan (tertular Covid-19)," ujar Bupati Maryoto Birowo saat ditanya terkait pembukaan SD dan SMP. Ia menyatakan akan menunggu aturan dari pemerintah pusat terkait pembukaan SD dan SMP terse-

but. "Jadi bertahap (SMA) dulu," sambungnya.

Selanjutnya, mantan Sekda Tulungagung ini menandaskan hanya memperbolehkan lembaga SMA/SMK untuk pembelajaran tatap muka mulai hari ini, Selasa (18/8). "Kami sudah dilapori terkait izin dari provinsi untuk pembelajaran tatap muka untuk SMA/

SMK," tandasnya.

Soal kesulitan siswa SD dan SMP terhadap pelajaran tertentu jika melalui daring, Bupati Maryoto Birowo mengatakan hal tersebut bisa diatasi dengan luring. Artinya, guru mendatangi siswa dengan metode kelompok belajar dan hanya diikuti maksimal lima siswa.

Sedang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin menyatakan hanya ada tiga lembaga SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung yang resmi mulai pembelajaran tatap muka pada hari ini, Selasa (18/8).

Ketiga sekolah tersebut adalah SLB-B Tulungagung, SMAN 1 Ngunut dan SMKN 1 Pagerwojo.

Namun demikian, lanjut dia, jika ada lembaga SMA/SMK lain yang ingin mulai pembelajaran tatap muka di hari yang sama juga diperbolehkan dengan syarat.

Yakni, telah mengantongi izin dari orang tua/wali siswa, mendapat izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, dan memiliki sarana sesuai dengan protokol kesehatan. "Asalkan sudah sesuai prosedur, tentu kami akan memberi izin lembaga terse-

GTTP Tulungagung Pantau Pembelajaran Tatap Muka SMA/SMK Tulungagung, Bhirawa Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) Covid-19 Kabupaten Tulungagung melakukan pemantauan terhadap uji coba pembelajaran tatap muka yang dilakukan sejumlah SMA dan SMK di Kota Marmer yang dimulai Selasa (18/8).

Wakil Jubir GTTP Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Selasa (18/8), mengungkapak pemantauan dilakukan agar semua sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan.

Apalagi sekolah - sekolah tersebut sudah disurvei oleh tim GTTP Covid-19 sebelum diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

"Kami tetap melakukan pemantauan meski sudah memberi izin. Ada 19 lembaga sekolah di Tulungagung yang telah diberi izin untuk pembelajaran tatap muka mulai hari ini, Selasa (18/8)," ujarnya.

Menurut Galih Nusantoro, dari 19 lembaga sekolah lanjutan atas tersebut yang telah mendapat izin untuk kegiatan pembelajaran tatap muka yang terbanyak merupakan sekolah kejuruan atau SMK. "Jumlah SMK yang diizinkan ada 11 lembaga.

Kemudian satu SLB dan satu MA. Selebihnya SMA," paparnya.

Galih Nusantoro menandaskan pula agar semua lembaga sekolah yang telah mendapat izin pembelajaran tatap muka tetap harus menjalankan protokol kesehatan seper-

ti saat disurvei oleh tim GTTP Covid-10 Kabupaten Tulungagung. Jangan sampai ada perubahan.

"Semisal bangku dalam kelas.

Tidak boleh ada bangku yang diberi tanda silang. Bangku yang tidak dipergunakan siswa saat pembelajaran tatap muka harus dikeluarkan dari kelas. Itu artinya jumlah bangku sesuai dengan jumlah siswa tidak boleh ada bangku lebih," tuturnya.

Selanjutnya, Galih Nusantoro yang juga menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Tulungagung ini membeberkan pula jika baru sekolah lanjutan atas saja yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka kendati wilayah Kabupaten Tulungagung sudah berwarna kuning. [wed]

Galih Nusantoro

Bupati dan Komisi E DPRD Provinsi Jatim Pantau KBM di Bojonegoro

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Ustad Khazin Fauzi dari LIPIA sedang memaparkan materi-materinya secara virtual.

128 Siswa SMP IT Insan Kamil Ikuti Daurah Lughawiyah Virtual Sidoarjo, Bhirawa Selama 3 pekan berjalan SMP Islam Terpadu Insan Kamil Sekardangan Sidoajo telah melaksanakan Daurah Lughawiyah secara vitual. Walaupun digelar secara online dari rumah masing-masing. Ada sekitar 128 siswa-siswinya yang sangat antusias mengikutinya. Kepala SMP IT Insan Kamil Sidoarjo Ani Qothul Uhbah mengatakan kalau kegiatan yang digelar selama tiga pekan ini telah bekerjasama dengan LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) Jakarta melalui FOSKI (Forum Silaturrahmi dan Kajian Islam) Jawa Timur.

"Sekitar 128 siswa yang mengkuti, dan mereka didampingi langsung oleh 9 tutor dari LIPIA. Kegiatannya sudah berjalan mulai tanggal 10 hingga tanggal 29 Agusus 2020 nanti," terang Ani Qothul Uhbah, (17/8) kemarin. Adapun tujuannya, menurutnya adalah untuk mencapai visi sekolah, mencapai QA siswa, mengenalkan bahasa Arab sejak dini sebagai bahasa sehari-hari umat Islam. Disamping itu juga untuk memberikan bekal kepada siswa, agar mampu memahami isi dan kandungan Al Qur'an. "Juga untuk menumbuhkan cinta di hati para peserta didik terhadap bahasa Arab sebagai bahasa yang mudah untuk diamalkan," katanya.

Ia katakan, selain belajar bahasa Arab, para siswa juga dibangun karakternya melalui program-program pembiasaan ibadah dan adab sehari-hari, yang dipantau secara intensif oleh guru dan orang tua.

Untuk proses habituasi (pembiasaan) selama 3 pekan ini, harapannya bisa terbangun dengan baik. "Sehingga setelah kegiatan berakhir, para siswa tetap mengamalkannya dalam kehidupan seharihari," harap ustadzah Ani. Lanjutnya, kedepan anak-anak memiliki kecintaan terhadap bahasa arab, memiliki bekal berbahasa yang cukup dan memiliki kebiasaan ibadah serta sikap yang baik bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. [ach]

Bojonegoro, Bhirawa Hari pertama uji coba kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di masa pandemi Covid-19, Selasa (18/8) ditinjau Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah bersama Anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Gerindra, Budiono. Peninjauan dilaksanakan di tiga sekolah di kabupaten Bojonegoro.

Peninjauan ini didampingi langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro, Adi Prayitno, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dandy Suprayitno. Ketiga sekolah yang dikunjungi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bojonegoro, Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) Negeri 1 Bojonegoro dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sumbang, Bojonegoro.

Bupati Anna Muawana, menyampikan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah dengan membuat kebijakan, bahwa sekolah diuji coba untuk belajar dengan sistem tatap muka atau on class.

"Sebelumnya, siswa dan orang tua diberi angket untuk memilih persetu-

juan pembelajaran metode luring atau daring, misal hanya 25 persen dari jumlah siswa dan kemudian juga ada persetujuan baik dari murid dan persetujuan dari orang tua murid yang setuju untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau on class," ujar Bupati.

Meski begitu, Bupati menjelaskan KBM tatap muka ini tetap bakal dievaluasi selama dua minggu kedepan, pastinya, guna menentukan keberlanjutan KBM tatap muka bisa dilanjutkan oleh sekolah lain apakah tidak.

Sementara itu, Anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Gedndra, Budiono, menuturkan bahwa dari hasil pantauan tersebut apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan para siswa termasuk orang tua, sudah berjalan dengan baik dan cukup aman.

"Hasil pantauan kami ini sudah bagus saya setuju sekali tidak ada jam istirahat, karena menghawatirkan karena nantinya siswa bisa berinteraksi, sehingga hanya 3-4 jam akan diuji coba selama beberapa hari. Hasilnya akan dievaluasi lebih lanjut," ujarnya. [bas]

Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah bersama Anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Gerindra, Budiono saat meninjau salah satu sekolah di Bojonegoro.

GALERI

Kepala SMAN 1 Situbondo Nurhidayat Yuliadi saat memantau pelaksanaan pe

Ditinjau Langsung Wabup, B Situbondo, Bhirawa Wakil Bupati Yoyok Mulyadi bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso Sugiono Eksantoso meninjau uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) perdana di SMAN 1 Situbondo Selasa (18/8).

Ikut mendampingi Wabup Yoyok Mulyadi diantaranya, Kepala SMAN 1 Situbondo Nurhidayat Yuliadi dan sejumlah tenaga pengajar. Pada kesempatan tersebut Wabup meninjau setiap ruangan guna memastikan PTM berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Menurut Kepala SMAN 1 Situbondo Nurhidayat Yuliadi, lembaganya sudah menyelesaikan assement dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan PTM, yang secara resmi dimulai Selasa (18/8) kemarin.

Kata Nurhidayat, uji coba pembelajaran tatap muka tersebut harus menyertakan beberapa sarana sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Seluruh siswa dan siswi harus melaksanakan protokol kesehatan Covid. Mulai dari memakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh serta menjaga jarak harus disiapkan oleh SMAN 1 Situbondo. Alhamdulillah semua sesuai dengan ke-

tentuan protokol Covid-19," tutur Nurhidayat Yuliadi.

Mantan Kepala SMAN 1 Besuki itu menegaskan, dari jumlah 1.009 siswa mulai kelas X, XI dan Kelas XII, tidak semua siswa mengikuti pembelajaran tatap muka.

Sebaliknya, aku Nurhidayat Yuliadi, SMAN 1 Situbondo hanya memberlakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 50 persen dari jumlah siswa yang ada.

Kata dia, sistem pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Situbondo dilakukan secara terjadwal. Artin-

ya siswa yang be dilaksanakan sec "Misalnya, jad X, besok baru d XI dan bersamb siswa kelas XII," Lebih jauh Nu parkan, siswa ya tiap hari dibagi m dan setiap ses mengikuti pemb tiga jam. Selain it kelas yang bia siswa, kini deng belajaran tata

Wabup Yoyok Mulyadi didampingi Kacabdindik Wilayah Bon Nurhidayat Yuliadi saat meninjau uji coba

SISWA

SMKN 3 Boyolangu Ciptakan Pendeteksi Suhu Tubuh Otomatis Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, tidak membuat guru dan siswa SMKN 3 Boyolangu Kabupaten Tulungagung surut langkah untuk berinovasi. Mereka justru terus berkarya dengan membuat alat detektor pendeteksi suhu tubuh otomatis.

Oleh: Wiwieko Dh, Kabupaten Tulungagung

wiwieko dh/bhirawa

Salah seorang siswa coba alat pendeteksi suhu tubuh otomatis di gerbang lobi SMKN 3 Boyolangu, Selasa (18/8).

Saat ini alat tersebut telah dipasang di gerbang lobi SMKN 3 Boyolangu bersamaan dengan wastafel otomatis hybrid yang juga mereka buat baru-baru ini. Kedua alat itu dipasang untuk mencegah penularan Covid-19 di sekolah kejuruan tersebut.

Humas SMKN 3 Boyolangu, Heni Ratmoko, Selasa (18/8), mengungkapkan alat pendeteksi tubuh otomatis dan wastafel otomatis hybrid merupakan karya terbaru dari SMKN 3

Boyolangu. "Sebelumnya kami membuat bilik disinfektan. Bilik ini bahkan kemudian dipesan oleh Polres Tulungagung sebanyak 19 bilik," ujarnya.

Heni Ratmoko berharap dua karya terbaru dari guru dan siswa SMKN 3 Boyolangu juga dapat diapresiasi oleh lembaga atau masyarakat dan dibuat secara massal. "Alat pendeteksi suhu tubuh yang kami buat lebih efesien dari alat thermogun biasa. Kalau dengan thermogun bisa mem-

butuhkan sekitar lima orang untuk mengukur suhu tubuh sebanyak 50 orang atau lebih biar cepat selesai, dengan alat yang kami ciptakan cuma butuh satu alat saja. Tidak memakai orang," paparnya.

Bagi yang menggunakan alat pengukur suhu tubuh otomatis karya guru dan siswa SMKN 3 Boyolangu ini hanya cukup mengulurkan tangan dengan merapatkan jari atau menyorongkan dahi kepala di depan sensor akan terlihat besaran suhu tubuh di layar led. Jadi tidak perlu ada lagi alat thermogun yang dipegang oleh seseorang untuk memeriksa suhu tubuh.

"Saat ini untuk alat ini sudah banyak yang tanya-tanya. Tetapi belum ada yang pesan. Kalau harga untuk membuat alat

pendeteksi tubuh otomatis ini sekitar Rp 2 jutaan. Yang mahal alat sensornya. Kami membeli secara online dari luar negeri. Dan dengan alat ini, bagi yang kedapatan bersuhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius secara otomatis alatnya akan berbunyi nyaring," papar Heni Ratmoko lagi.

Sedang untuk wastafel otomatis hybrid, lanjut dia, harganya lebih mahal lagi. Karena selain membutuhkan alat sensor, juga solar cell sebagai pengganti tenaga listrik PLN. "Disebut hybrid karena dapat menggunakan listrik PLN dan tenaga matahari.

Jadi kalau di luar ruangan bisa menggunakan sumner listrik dari matahari dan kalau di dalam ruangan menggunakan listrik PLN," terangnya. [*]

& OLAHRAGA ulungagung n SD dan SMP

AYAAN 9 Agustus 2020

Halaman 7

Operasional SMPN 61 Diresmikan

Risma Ingatkan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM di Era Globalisasi

but jika akan mengadakan pembelajaran tatap muka," tuturnya.

Seperti diketahui, setidaknya sudah ada 19 lembaga SMA/SMK di Tulungagung yang mengajukan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung untuk kegiatan belajar tatap muka. Sebagian di antaranya sudah pula dilakukan peninjauan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung dan bersiap untuk pembukaan sekolah pada Selasa (18/8), seperti SMAN 1 Kedungwaru dan SMAN 1 Boyolangu.

Sementara itu, Kepala SMKN 3

Boyolangu, Rofiq Suyudi, mengungkapkan meski lembaga sekolahnya sudah dilaunching sebagai sekolah tangguh semeru di Kabupaten Tulungagung, namun untuk pembelajaran tatap muka baru akan dimulai pada pekan depan. "Sekolah kami sudah disurvei oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Tulungagung dan sudah mendapat izin (pembelajaran tatap muka). Namun karena kami bukan termasuk tiga lembaga yang resmi dibuka pada tanggal 18 Agustus rencana kami baru akan pembelajaran tatap muka mulai Senin (24/ 8) depan," paparnya. [wed]

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengingatkan pentingnya peningkatan Sumber daya manusia (SDM) dalam kehidupan era globalisasi saat ini. Kualitas SDM merupakan modal utama untuk memenangkan persaingan saat ini.

Pesan tersebut disampaikan Wali kota Risma saat meresmikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 61 Kota Surabaya, Selasa (18/8). Peresmian sekolah yang berada di Jalan Tengger Raya, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo ini dihadiri juga Forum Pimpinanan Daerah Kota Surabaya serta Musyawarah Pimpinanan Kecamatan, kepala sekolah, dan perwakilan guru.

Wali Kota Risma menjelaskan, semakin ideal jumlah peserta didik, maka penguatan potensi peserta didik di sekolah diharapkan menjadi maksimal. Dengan begitu, sumber daya manusia (SDM) Kota Surabaya dapat bersaing di era globalisasi.

"Pejuang dulu melawan penjajah dengan senjata, sekarang kita berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan. Ini memang berat, tapi kalau tidak kita lawan, maka warga Kota Surabaya hanya bisa menjadi penonton," tegasnya.

Menurutnya, bila bangsa ini ingin menang dalam persaingan pada era globalisasi, maka SDMnya harus kuat. Berdasarkan hasil penelitian, negara yang maju adalah negara dengan SDM bagus adalah modal utama. Kemudian modal nomor 5 baru sumber daya

alam (SDA).

"Meskipun Kota Surabaya tidak memiliki SDA, kita bisa menang dalam persaingan global dengan SDM yang bagus. Kita bisa contoh negara Singapura. Peningkatan SDM tidak bisa kita terelakkan untuk memenangkan persaingan," tuturnya. Dalam peresmian sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 10.000 meter persegi ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menambah fasilitas pendidikan. Untuk sekolah, setiap tahun dapat menambah 3 sekolah baru.

"Kita ingin menjadikan sekolah dengan rombongan belajar peserta didik yang ideal," kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Selain menambah jumlah

sekolah, ia juga mengaku terus menambah ruang kelas baru pada sekolah-sekolah yang sudah ada.

Sebab, saat ini masih ada sekolah dengan rombongan belajar berisikan 40 siswa. Jumlah ini belum bisa dikatakan ideal dari sisi pembelajaran.

Wali Kota Risma pun berpesan kepada para guru agar mendorong siswa-siswinya untuk terus berinovasi dan terus mau belajar.

"Anak-anak harus diajari banyak. Kalau sudah mencapai ini masih kurang, mencapai itu masih kurang. Dengan begitu anak-anak tidak sombong dan mau terus belajar," katanya.

Oleh karena itu,, bila ada anak yang belum bisa sesuatu hal, jangan langsung dianggap anak itu tidak mampu atau bodoh. Kare-

na bisa jadi anak tersebut belum menemukan potensi yang ada pada dirinya.

"Jangan anggap juga sekolah pinggiran kalah bagus dengan sekolah di pusat. Tidak ada anak bodoh itu, yang ada adalah bagaimana cara kita memotivasi anak itu agar mau belajar dengan disiplin," terangnya.

Proses belajar menjadi bagian penting agar anak dapat bersaing.

Jangan karena input jelek, maka output juga jelek. Makanya, para guru harus sabar dan yakin bahwa tiap anak itu mempunyai potensi masing-masing. "Dorongan dan motivasi kepada anak-anak itu sangat penting sekali bagi anakanak. Yakinlah bahwa setiap anak punya potensi yang perlu digali," pungkasnya. [iib]

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menandatangani prasasti peresmian SMPN 61 Benowo, Kota Surabaya.

Peringati HUT ke-75 RI, SD Mudipat Surabaya Gelar Berbagai Lomba Daring

sawawi/bhirawa

embelajaran tatap muka perdana di salah satu ruangan laboratorium kemarin.

Baru Lima Sekolah Bisa PTM

elajar tatap muka cara bergantian. dwal hari ini kelas dilanjutkan kelas bung lagi dengan bebernya. urhidayat memaang masuk kelas menjadi dua sesi si siswa hanya belajaran sekitar tu, lanjutnya, tiap sanya terisi 36 gan sistem pemp muka hanya

menyertakan 18 siswa.

Pun demikian, terang Nurhidayat, bagi siswa yang mengikuti daring akan dijadwal dengan waktu secara bergiliran. "Sehingga setiap guru mapel tidak mengalami bentrokan saat memberikan pelajaran kepada siswa.

Intinya pembelajaran saat ini diatur antara daring dan luring," pungkas Nurhidayat.

Di sisi lain, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bondowoso Sugiyono Eksantoso,mengatakan,

ndowoso Sugiono Eksantoso dan Kepala SMAN 1 Situbondo a pembelajaran tatap muka, Selasa (18/8).

dari awal pihaknya sudah memerintahkan seluruh kepala sekolah SMK/SMA Negeri se Kabupaten Situbondo untuk menyiapkan sarana pendukung pembelajaran tatap muka sehingga mendapatkan rekom dari satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo.

"Dari 15 SMA/SMK Negeri di Kabupaten Situbondo, hanya ada lima sekolah yang bisa melaksanakan PTM. Yakni SMAN 1 Situbondo, SMAN 2 Situbondo, SMAN 1 Asembagus, SMKN 1 Panji dan SMKN 2 Situbondo," ujar Sugiono Eksantoso.

Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi usai melakukan peninjauan uji coba pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Situbondo mengatakan, jika Kabupaten Situbondo berada pada zona normal, maka seluruh sekolah akan kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka.

Maka dari itu, aku Wabup Yoyok, uji coba pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan SMAN 1 Situbondo sudah melalui tahapan assesment oleh Satgas COVID-19 sehingga uji coba pembelajaran tatap muka bisa mulai dilaksanakan. "Saya berharap Kabupaten Situbondo segera memasuki zona hijau sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan semua sekolah," tegas mantan Kadis PUPR Kabupaten Situbondo itu. [awi]

Para siswa mengikuti lomba untuk peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2020 yang masih ada Pandemi Covid 19 dengan cara Daring.

Surabaya, Bhirawa Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 ini memang benar-benar istimewa, karena digelar bertepatan dengan adanya pandemi Virus Corona atau Covid 19 yang hingga kini masih belum kunjung ada tanda - tanda segera hilang.

Humas SD Muhammadiyah 4 (Mudipat) Pucang, Surabaya, Ustadzah Novita Utami,di tengah pandemi Covid 19 yang mengharuskan sekolah melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).Sedangkan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI, SD Mudipat melaksanakan berbagai macam lomba untuk para siswa secara Daring, dengan mengusung tema 75 Tahun Indonesiaku: Bersama Sang Surya Kujaga dan Kubela.

"Lomba-lomba yang digelar antara lain lomba mewarnai, lomba foto bersama keluarga, lomba membaca teks Pancasila dan lomba menyanyikan lagu kebangsaan untuk siswa kelas I dan siswa kelas II. Sedangkan untuk kelas III dan kelas IV ada lomba membaca Teks Proklamasi, lomba membaca puisi dan lomba pidato kemerdekaan.

Dan untuk siswa kelas V dan kelas VI ada lomba poster, menulis cerpen, lomba vlog, dan juga lomba pembuatan film pendek,'' kata Ustadzah Novi-sapaan akrab.

Ustadzah Novi menjelaskan, berbagai lomba untuk para siswa ini digelar sebagai salah satu bentuk pembelajaran agar cinta pada tanah airnya. "Kami menanamkan nilai-nilai patriotisme kepada siswa melalui berbagai lomba

itu,selain juga untuk menumbuhkan bakat dan kreativitas yang ada pada diri para siswa,'' tegasnya.

Jadi, tambah Ustadzah Novi, walaupundengancara yang berbedadengan tahun-tahunsebelumnya, ketika tidak ada pandemi Covid 19.

Namun untuk peringatan Kemerdekaan Indonesia tahun2020 ini semua perlombaan di gelar secara Daring.

Meski begitu, ternyata tidak menyurutkan minat para siswa untuk mengikutinya. Seperti pada lomba mewarnai, hampir semua siswa kelas I dankelas II,sejumlah 420 siswa dengan antusias mengikuti lomba ini.

Mungkin sedikit merepotkan karena orang tua harus mencetak dulu gambar yang harus diwarnai, terus diwarnai oleh para siswa dan setelah selesai di foto untuk dikirimkan kepanitia lomba untuk dinilai. [fen]

Mahasiswa UMM Menangi Turnamen Pencak Silat Internasional Virtual Malang, Bhirawa Prestasi membangakan dimasa pandemi Covid 19, diraih oleh Nurisatun Nisa, mahasiswi Prodi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Mahasiswi yang akrab dipanggil Nuris ini berhasil meraih peringkat kedua kategori Seni Tunggal IPSI tingkat dewasa dalam ajang Indonesia Open International Virtual Pencak Silat Tournament Jurus Tunggal dan Beregu.

Turnamen virtual internasional itu, digelar pada 15-17 Agustus 2020 oleh International Pencak Silat Federation (IPSF) Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI), sekaligus merupakan langkah pertama pencak silat menuju olimpiade.

Turnamen ini diikuti oleh 445 atlet dari berbagai Negara. Indonesia mengirimkan 39 kontingen dari sembilan provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan, Lampung, Sumatra Utara, Banten, Yogyakarta).

Ia juga harus bersaing dengan atlet lainnya berasal dari sepuluh negara yakni Australia, Belanda, Filipina, India, Jepang, Kazakhstan, Suriname, Thailand, Yordania, dan Yaman. Prestasi di bidang pencak silat ini sebenarnya bukan hal baru bagi Nuris. Di tahun 2020 ini, sebelum mengikuti event internasional ini, Nuris telah mencetak tiga prestasi. Yang pertama adalah Juara 2 kategori fight kelas A tingkat dewasa dalam Batu National Championship yang diadakan di GOR Gajah Mada Batu. Di tingkat Jatim, di tahun ini juga, ia memperoleh dua gelar, juara 1 kategori seni beregu tingkat dewasa dan juara 2 kategori fight kelas A tingkat dewasa yang diadakan di Polinema Malang.

Sejak awal menjadi mahasiswi Kesos, tidak sedikit prestasi yang ia ukir. Ia diterima menjadi mahasiswi Kesos melalui jalur beasiswa Bidikmisi. Gadis asli Sampang, Madura ini kini tinggal di LKSA Panti Asuhan 'Aisyiyah Dau. Umi Mafrukhah, Ketua LKSA

Panti Asuhan 'Aisyiyah Dau mengaku bahwa ia bangga pada Nuris.

"Orang tuanya masih ada namun termasuk dalam kategori dhuafa oleh karena itu Nuris tinggal di panti. Namun Nuris tidak pernah minder dan justru semangat berprestasi.

Dia anak yang rendah hati," tutur Umi. Pelatih pencak silat Nuris,

Tayyudin, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi anak latihnya tersebut. Ia berharap Nuris terus berlatih agar bisa meraih prestasi lebih baik selanjutnya. Kebanggaan dan ucapan selamat juga disampaikan oleh Dr. Oman Sukmana, M.Si., Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM. [mut]

Nurisatun Nisa, mahasiswi Prodi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Universitas Muhammadiyah Malang.

Peringatan HUT RI, UB Beri Penghargaan Bagi Dosen dan Lembaga Berprestasi Malang, Bhirawa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI ke 75, benar-benar menjadi peringatan HUT istimewa di tengah Pandemi Covid 19, Universitas Brawijaya (UB) memberikan penghargaan bagi dosen dan lembaga berprestasi dengan nama GIRAFFE Award, Senin (17/8) kemarin.

Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, A.R., M.S. dalam mengemukakan pemberian Government, Innovation, Reputation, Alumny, Faculty, Fund, dan Efficiency, (GIRAFFE), Award menandai kebangkitan UB menuju internasional.

Menurut Nuhfil setelah sebelumnya, sudah banyak prestasi internasional yang diraih oleh UB, seperti 33 program studi telah meraih akreditasi internasional, versi Times Higher Education (THE) UB menempati urutan terbaik ke-4 Indonesia, untuk rangking Asia versi THE berada di urutan 401+, dan QS Asia di uru-

tan 301-305 Terbaik. "Dengan adanya GIRAFFE Award akan semakin memicu para sivitas akademika untuk meningkatkan peringkat UB di kancah internasional," kata Nuhfil.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Prof. Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S. mengatakan GIRAFFE merupakan salah satu strategi universitas untuk meningkatkan peringkat internasional. Dia menjelaskan posisi UB di kancah internasional ada di dalam kontrak kinerja rektor dengan Dirjen Kemendikbud.

"Salah satu isi kontrak kinerjanya adalah UB harus berada di posisi 500+. Padahal secara institusi saat ini kita masih berada di 800-1000 an dunia," katanya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi yang harus dikerjakan secara sistematik, integratif, dan semua pihak harus terlibat.

"Salah satu bagian menonjol yang harus didesain adalah GIRAFFE.

Semua diturunkan dalam Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut dikaitkan dengan kontrak rektor bersama Dikbud, Kementrian Keuangan serta dengan Renstra kita sendiri yang ujungnya kita bisa mencapai 500 dunia," katanya.

Lebih lanjut, guru besar bidang Ilmu Biologi Reproduksi Molekul

tersebut berharap dengan penghargaan tersebut bisa memancing individu dan sistem untuk terlibat dalam semua indikator yang ada di GIRAFFE sehingga bisa melaksanakan kontrak kinerja yang telah disepakati.

GIRAFFE merupakan penghargaan yang diberikan bagi dosen dan lembaga seperti prodi, jurusan, dan

Pemberian penghargaan GIRAFFE Universitas Brawijaya Senin 17/8 kemarin.

institutional supporting system seperti badan usaha dan lembaga penelitian. Indikator GIRAFFE bagi individu atau dosen yaitu mempunyai prestasi dalam jumlah sitasi di google scholar, Scopus, dan jumlah inovasi dalam bentuk Patent.

"Data-datanya sudah ada di SINTA dan semua terukur, tidak ada like and dislike karena based on data," katanya. Sedangkan GIRAFFE Grant adalah hibah pada lembagalembaga yang bisa mendesain bagaimana mencapai indikator kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Grant atau hibah yang nantinya didapat oleh lembaga akan dikaitkan dengan strategi pencapaian kinerja dalam bentuk program program. Sosialisasi GIRAFFE telah dilaksanakan bulan September Oktober tahun lalu dan sudah menjadi Renstra 2020-2025.

Indikator-indikator Government meliputi pola manajemen di univer-

sitas dan fakultas, Innovation terkait dengan produktivitas penelitian, Reputation berkaitan dengan ranking di tingkat dunia, Alumni berhubungan dengan Tracer study, Faculty berkaitan dengan peningkatan kualitas dosen, Fund adalah bagaimana inovasi-inovasi yang kita hasilkan bisa diimplementasikan ke masyarakat dan bisa menghasilkan pemasukan, serta Efficiency berkaitan dengan sistematisasi manajemen berbasis IT. Untuk GIRAFFE Grant akan diumumkan tahun depan bertepatan dengan Dies Natalis UB ke-57 tahun 2021. Berikut nama-nama yang mendapatkan GIRAFFE Award. Dosen Bidang Sains dan Teknologi berprestasi adalah Dr. Sc. Asep Awaludin Prihantono, S.Pi., M.P/FPIK (peringkat pertama), Dr. Eng. Ahmad Afif Suprianto, S.Si., M.Kom/Filkom (peringkat kedua), Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si/FTP (peringkat ketiga). [mut]

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Bupati Bersama Dandim 0811 Tuban Panen Melon Tuban, Bhirawa Meski di tengah masa pandemi Covid-19, produktivitas pertanian di kabupaten Tuban tampak tidak terpengaruh. Salah satu buktinya adalah keberhasilan Kelompok Petani Bangkit Makmur Parengan yang tengah memetik hasil penantian selama kurang lebih 2 bulan menanam melon.

Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Viliala Romadhon dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Tuban melakukan panen raya melon Pertiwi Anvi di Desa Sembung, Parengan, Selasa (18/08/2020), yang mana pada kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan alat pertanian berupa 2 unit traktor dan 10 alat penyemprot hama.

Pada Bhirawa, Bupati Tuban menjelaskan penduduk kabupaten Tuban sebanyak 80 persen berprofesi petani. Pertanian di Bumi Wali dihadapkan permasalahan berupa biaya produksi mahal untuk akomo-

dasi transportasi pertanian.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Tuban sejak 2011 terus berupaya meningkatkan infrastruktur Jalan Usaha Tani. Petani juga dihadapkan dengan ketersediaan sumber air yang minim di beberapa wilayah. Adanya sumber air yang representatif mampu meningkatkan produktivitas pertanian.

Karenanya, Pemkab Tuban terus berupaya mengoptimalkan tersedianya sumber air tanah maupun pengaliran air dari sumber air terdekat.

Bupati mengajak petani berkreasi dan berinovasi mengembangkan pertaniannya dengan tidak hanya menanam padi dan jagung. Potensi per-

tanian dapat dimaksimalkan dengan menanam holtikultura maupun tanaman lainnya, seperti melon, jeruk, kelengkeng, alpukat maupun porang.

“Saat ini, Pemkab Tuban tengah berupaya menyediakan lahan seluas 100 ha untuk budidaya tanaman porang dari Kementerian Pertanian RI,” sambungnya.

Berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi salah satu prioritas program Pemkab Tuban.

Bupati Tuban dua periode ini mengungkapkan rasa bangga keberhasilan pertanian di kabupaten Tuban meski di tengah pandemi Covid-19.

Produktivitas panen padi dan jagung tiap tahunnya meningkat meski luas lahan tanam mengalami penurunan.

“Ini bentuk kerjasama dari pemerintah dan petani kaitannya dengan ketahanan pangan sebagai wujud ketahanan negara,” tuturnya. Sementara itu, Kepala DPKP Kabupaten Tuban, Mur-

tadji, S.Pd., MM., menyebutkan lahan pertanian melon seluas 1,8 ha ini dikelola oleh Perkumpulan Petani Bangkit Makmur kecamatan Parengan. Lahan tersebut ditanami 19.200 tanaman melon dengan estimasi panen mencapai 51 ton. Melon yang dipanen dibagi menjadi 3 grade yaitu A, B, dan C. “Melon dengan Grade A menjadi kualitas terbaik dan dijual hingga ke luar pulau Jawa,” ujarnya. Murtadji menerangkan bantuan alat pertanian yang diserahkan kepada kelompok petani berasal dari Kementerian Pertanian RI. Bantuan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan hasil pertanian di Bumi Wali.

Ketua Kelompok Petani Bangkit Makmur Parengan, mengatakan dari 19.200 tanaman melon sebanyak 90 persen tumbuh sehat dan tidak dimakan hama. Hasil panen melon kali ini diperkirakan 80 persen atau sekitar 41.472 kilo memiliki grade A. Sedangkan untuk melon grade B sebanyak 7.776 kg dan selebihnya 2.592 kg.

Bupati Tuban H Fathul Huda bersama Dandim 0811, Letkol Inf Viliala Romadhon saat melakukan panen raya buah melon di Desa Sembung, Parengan Tuban.

Berdasarkan hasil perhitungan, lanjut Suwarno, total biaya yang dikeluarkan untuk budidaya tanaman melon kali ini mencapai 172 juta. Biaya tersebut sudah termasuk sewa lahan dan perawatan melon. Diperkirakan panen melon mencapai 51 ton dengan rata-rata beratnya 2 kg per buah.

Suwarno menambahkan harga jual buah melon cenderung mudah berubah, berkisar 5-7 ribu per kilo. Sete-

lah dilakukan kalkulasi pendapatan kotor dikurangi biaya produksi, didapatkan pendapatan bersih sekitar 57 juta untuk harga 5 ribu per kilo dan 149 juta untuk harga 7 ribu per kilo.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Tuban atas perhatian dan dukungannya. Harapannya, dapat memotivasi petani terus berkreasi dan berinovasi menuju petani sukses,” pungkasnya. [hud]

KELANA JATIM

Pemkab Bina 75 LSM dan Ormas se-Kabupaten Mojokerto Mojokerto, Bhirawa Untuk mendukung terciptanya suasana, aman, tentram dan kondisif menjelang digelarnya pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan pembinaan terhadap 75 LSM dan Ormas terdaftar Di Hotel Vanda Gardenia Trawas. Selasa (18/8/2020) Acara yang digelar oleh Bakesbangpol. Kabupaten Mojokerto ini, yang diusung Tampil sebagai Narasumber acara adalah dari unsur Polres Mojokerto, Plt. Assiten Pemerintahan dan Kesra Didik Chusnul Yakin serta Kabag Administrasi Pemerintahan Rahmat Suhariyono Bupati Mojokerto, Pungkasiadi pada sambutannya mengucapkan terima kasih pada segenap LSM dan ormas, yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta program kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto. ‘’Untuk itu kami minta LSM yang merupakan salah satu bagian dari elemen masyarakat ini, agar ikut mendukung tercipatanya suasana aman dan tentram jelan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Pileg tahun 2018 berjalan lancar, begitupun dengan Pilpres dan Pilkades di tahun 2019. Nah, sebentar lagi kita akan menyongsong Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Ada 270 daerah se-Indonesia, serta 19 daerah di Jawa Timur termasuk Kabupaten Mojokerto yang akan melaksanakan hajat demokrasi ini. Tolong bantu dorong mengondusifkan suasana agar berjalan aman tentram dan damai,” kata bupati. [min]

Masalah Ekonomi Jadi Prioritas Rapat Banggar Trenggalek, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek kembali lanjutkan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPAPPAS) Tahun 2020.

Mengingat seluruh komisi sudah melakukan tugas pembahasan sesuai bidang tugasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). di Graha paripurna gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Selasa (18/8).

Usai Rapat Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat melanjutkan pembahasan KUPA-PPAS Tahun 2020.

“Hari ini komisi sudah melaporkan, dan dari laporan masingmasing komisi sudah kita sampaikan kepada TAPD, yang selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana saran masukan yang disampaikan oleh masing masing komisi,” ungkapnya.

Ada beberapa masukan yang ditekankan dari Banggar di tengah - tengah pandemi covid-19, didalam kebijakan anggaran Samsul menyebutkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi di tengah pandemi, sehingga hal itu dijadikan prioritas utama dalam pembahasan.

“Kebijakan anggaran dapat menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat di kabupaten Trenggalek. karena di tengah pandemi masalah ekonomi menjadi prioritas utama. oleh sebab itu efisiensi, transparansi, akuntabilitas anggaran, serta tepat sasaran dalam penggunaan anggran akan menjadi prioritas dari Banggar DPRD,” tuturnya.[wek]

sudarno/bhirawa

Kapolres Madiun, AKBP Eddwi Kurniyanto dan Dandim 0803 Madiun, Letkol ZCI Nur Alam Sucipto meninjau barisan pada Apel Kesiapan Pasukan dalam rangka Pengamanan Malam Satu Suro dan Satu Suro tahun 2020 di wilayah Madiun, di lapangan Tri Brata Polres Madiun, Selasa (18/8).

Pemkab Kerahkan 1.060 Personil Amankan Malam Satu Suro

Madiun, Bhirawa Karena masih pandemi Covid-19, Pemkab Madiun mengharapkan masyarakat dan para peserta Malam Satu Suro dan Satu Suro tahun 2020 tetap mematuhi protokol kesehatan.

Yakni memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, juga jaga jarak serta jangan membuat/hindari kerumunan masa. Karena tahun ini, musim pandemi covid19, berbeda dengan kegiatan yang sama dengan sebelumnya.

“Jika tetap ada masyarakat atau peserta perguruan pencak silat nekat menerobos atau masuk ke Kabupaten Madiun, akan dikenakan tindakan tegas sebagaimana yang telah disepakati bersama antar perguruan pen-

cak silat yang bersangkutan sebelumnya,” tegas Kapolres Madiun, AKBP Eddwi Kurniyanto dan Dandim 0803 Madiun, Letkol ZCI Nur Alam Sucipto kepada awak media, usai Apel Kesiapan Pasukan dalam rangka Pengamanan Malam Satu Suro dan Satu Suro tahun 2020 di Lapangan Tri Brata Polres Madiun, Selasa (18/8).

Menurut Kapolres Madiun, dalam rangka memperingati malam Satu Suro dan Satu Suro masing-masing

Pemkot Bakal Tata SIB Jadi Sentra Pengolahan Hasil Laut Surabaya, Bhirawa Kondisi pasar Sentra Ikan Bulak (SIB) di Kecamatan Bulak Surabaya, akan dibangkitkan kembali.

Pemkot berencana menata lokasi tersebut untuk pemberdayaan nelayan sekitar.

Selama ini kawasan SIB terkesan mati suri. Upaya meramaikan sentra pasar yang digagas oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini

belum maksimal.

Sementara, warga pesisir sendiri masih bertahan untuk menjual dan mengolah hasil tangkapan secara individu. Sebab, wilayah di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak ini kurang dorongan dan motivasi untuk bisa mandiri.

Kendalanya adalah permodalan dan distribusi hasil tangkapan laut.

Disisi lain sebagian besar nelayan

terlilit hutang dengan para tengkulak. Kondisi ini diakui oleh Tokoh Masyarakat Kedung Cowek Surabaya, Abdul Wahid.

“Kendala ini yang membuat warga nelayan sangat susah untuk bisa sejahtera,” katanya, Selasa (18/8/ 2020). Mau tidak mau dikatakan Wahid, sekitar 300 lebih nelayan kesulitan untuk berkembang.

Mereka tidak bisa menentukan har-

ga jual ikan. Sementara, ikan tangkapan di laut otomatis didistribusikan langsung ke tengkulak.

“Karena ya itu tadi sudah kadung hutang. Jadi harga ikan sudah ditentukan,” ungkapnya. Wahid berharap ada semacam Koperasi bagi nelayan Bulak. Tujuannya, agar nelayan bisa mendapat harga sesuai. Termasuk wilayah pesisir bisa mengolah hasil produksi ikan di SIB.[dre]

perguruan pencak silat ada kesepakanan yang ditandatangani oleh maasing-masing ketua.

Untuk perayaan Malam Satu Suro dan Satu Suro tahun 2020 ini, untuk tidak diadakan nyekar.Sedang untuk pengesahan menjadi warga perguruan pencak silat yang bersangkutan diadakan di masing-masing Ranting.

Meski begita kata Kapolres Madiun, Polres Madiun dan Kodim 0803 Madiun tetap melakukan pengamanan masalah tersebut dengan kekuatan 1.060 personil baik itu dari TNI/ Polri, personil dinas terkait seperti Satpol PP dan Satpam. Dibagi 8 titik penyekatan mulai 19 dan 20 Agustus 2020 sampai acara malam Satu Suro dan Suran Agung selesai.

Dijelaskan oleh orang nomor satu di Polres Madiun itu, titik penyekatan dimaksud petugas ditempatkan di wilayah perbatasan masuk ke wilayah Kabupaten Madiun seperti dari Nganjuk, Ngawi, Magetan dan Ponorogo, agar anggota perguruan pencak silat dari luar daerah dilarang masuk ke Kabupaten Madiun, untuk pengamanan malam Satu Suro dan Satu Suro.

Menurut Kapolres Madiun, adapun antisipasi gesekan antar perguruan pencak silat dilakukan di daerah kantong-kantong basis perguruan pencak silat, ditempatkan pula puluhan

personil dari TNI/Polri dan dari dinas terkait serta anggota perguruan pencak silat yang ada di daerah itu.Harapannya, agar selama peringatan malam Satu Suro dan Satu Suro di Madiun bisa berjalan aman, lancar dan terkendali (mancarli).

Sementara itu, Dandim 0803 Madiun, Letkol ZCI Nur Alam Sucipto menyatakan, mengingat sekarang ini masih pandemi covid-19, maka kepada masyarakat dan khususnya para anggota perguruan pencak silat yang akan melalukan perayaan malam Satu Suro dan Satu Suro dihimbau mematuhi protokol kesehatancovid-19.

Dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir.

Tetap memakai masker, jaga jarak serta hindari atau jangan membuat kerumunan masa.

“Karena sudah ada kesepakatan bersama anatar para pimpinan perguruan pencak silat masing-masing, untuk tidak diadakan nyekar pada peringatan malam Satu Suro dan Satu Suro yang di Madiun. Sedangkan, pengesahan anggota perguruan pencak silat itu dilakukan di Ranting masing-masing. Jika masih ada yang mbandel tetap masuk ke Madiun, tentunya dikenakan sangsi seperti kesepakatan bersama,” kata Dandim 0803 Madiun menegaskan. [dar]

Mengundurkan Diri dari Sekda, Bupati Fadeli Anggap Yuhronur Seperti Anaknya Lamongan, Bhirawa Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi berpamitan kepada ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan. Tiap ruanganpun ia susuri demi ingin meminta maaf dengan semua pegawai di lingkungan pemkab lamongan dan pamit juga kepada Bupati Fadeli.

Bahkan banyak dari mereka (pegawai) yang sempat meneteskan air mata haru dan memeluknya dengan penuh erat.Itu menjadi bukti jika sosok Yuhronur sangat dekat di birokrasi dan di luar birokrat.

Selama menjabat sebagai Sekda kurang lebih 9 tahun lamanya, Yuhronur Efendi berperan penting mengantarkan Lamongan meraih sejumlah prestasi bersama Bupati Fadeli.

Diantaranya adalah peng-

hargaan Samkarya Parasamsya Purnakarya Nugraha. Penghargaan itu diberikan kepada Lamongan karena mempunyai kinerja sangat tinggi selama tiga tahun berturut-turut dan diberikan oleh Presiden RI. Yuhronur Efendi mundur menjadi sekda dan mengajukan pensiun dini sebagai ASN yang sudah dijalaninya selama 34 tahun, karena mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) di Pilkada La-

Yuhronur Effendi saat berpamitan kepada Bupati Fadeli dan secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Daerah Lamongan.

Alimun Hakim/ Bhirawa

mongan 2020.

Saat ditemui, Yuhronur Efendi mengaku pensiun dini sebagai ASN karena ingin fokus menghadapi perhelatan Pilkada Lamongan.

Pengunduran diri tersebut

juga merupakan bagian dari syarat maju menjadi calon bupati Lamongan. “Saya ingin fokus dan agar bisa menemui tim-tim kemenangan kami.

Dan kenapa saya mengajukan pensiun dini di Bulan Agustus

ini adalah bagian semangat kemerdekaan yang kita usung,” jelasnya.

Sementara itu, Surat pengunduran diri Yuhronur Efendi sudah ditandatangani oleh bupati mulai hari ini, Selasa (19/

8).Sebagai pengantinnya , Bupati Fadeli mengangkat Heri Pranoto sebagai Pelaksana Harian.

Saat pamit kepada Bupati Fadeli, Bupati mengungkapkan dan mengaku merasa kehilangan atas mundurnya Yuhronur Efendi sebagai Sekda.

Dalam sudut pandang Fadeli,Yuhronur adalah sosok pegawai yang mempunyai dedikasi tinggi dalam bekerja. “Terus terang saya pribadi merasa kehilangan. Terimakasih banyak atas pengabdian yang selama ini sudah diberikan kepada seluruh masyarakat Lamongan semoga beliau sukses,” kata Fadeli.

Bupati Fadeli mengaku terkait pengunduran diri Yuhronur Efendi sudah di tandatangani langsung surat permohonanya.

Fadeli menilai, Pak Yuhronur ini bekerja dengan saya seperti kakak dan adik. bisa juga seperti bapak sama anak.Ketika saya jadi Kasubag dia jadi staf, ketika saya jadi Kabag dia jadi Kasubbag, begitu seterusnya sampai saya jadi Bupati, dia jadi Sekda.

Sehingga Fadeli sangat mengetahui betul kalau Yuhronur Efendi adalah tipe orang pekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu orangnya juga santun dan sederhana.

“Selama 8 tahun lebih saya didampingi dalam melaksanakan pembangunan di Lamongan, khususnya dalam mengelola dan memanajemen birokrasi pemerintahan,” terangnya. [Aha.Yit]

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Sekolah di Surabaya, Kembali Terapkan WFH Respon Permohonan PGRI Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada kepala SMP dan SD negeri serta swasta se-Surabaya, seluruh pegawai sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah.

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor 800/7311/436.8.3/ 2020 yang dikeluarkan pada 15 Agustus lalu.

Karenanya, mulai Selasa (18/8) hingga pemberitahuan lebih lanjut seluruh guru dan tenga kependidikan di bawah lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya diminta bekerja dari rumah atau

Work From Home (WFH). Kemudian tidak mengadakan kegiatan di sekolah. Dan terakhir agar mengatur jadwal piket pegawai selama masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah.

Dileluarkannya kebijakan ini merupakan bentuk respon atas permohonan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya agar pemerintah Kota Surabaya memberikan kebijakan WFH bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah untuk mencegah adanya cluster baru di sekolah.

Surat tersebut ditindaklanjuti Kepala Dindik Surabaya, Supomo dengan surat pengantar yang ditandatangani Senin (17/8). Isinya pelaksanaan tugas kedinasan di rumah itu

berlaku mulai Selasa (18/8) hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Terkiat hal itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti yang selama ini memantau jalannya pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berharap dengan kebijakan ini, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugasnya dengan mengajar di rumah.

“Karena para siswa butuh layanan PJJ dan pastinya butuh konsep pengajarn PJJ yang efektif. Komunikasi dengan orang tua juga harus dibangun sehingga PJJ bisa efektif dan

tidak saling membebani,”ujarnya.

Kesempatan ini juga diharapkan tidak menjadi peluang para guru untuk keluar rumah. Sehingga bisa optimal menjaga stamina dan kesehatannya sampai pembelajran berjalan normal kembali.

“Kalau memang harus kelur rumah kami harap tetap mengutamakan protokol kesehatan,”urainya.

Iapun meminta agar kebijakan guru bertugas dari rumah tidak berlangsung lama. Hanya 14 hari mendatang. Sesuai dengan masa inkuba-

si virus korona jenis baru tersebut.

“Kemudian pihak sekolah juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mensterilkan lingkungan sekolah dengan menyemprot disinfektan,” ucapnya.

Di sisi lain, guru-guru hasil tracing diwajibkan untuk dites swab langsung. Tidak hanya dengan rapid test. ’’Harapannya ketika kurva penularan pandemi turun akan lebih siap lagi saat berada di zona kuning untuk pembelajaran tatap muka,’’ tambah Reni. [Ina]

KELANA JATIM

Kabel Listrik Membahayakan Warga Sampang,Bhirawa Warga Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, keluhkan Kabel jaringan tegangan rendah (JTR) yang kendor hampir menyentuh tanah tak kunjung ada perhatian dari PLN sejak 2019.

Posisi kabel JTR tersebut sangat membahayakan lantaran posisinya tepat di pinggir jalan penghubung desa Banjar Talela – Gunung maddah kec./ Kab. Sampang. Areal persawahan milik warga.

Menurut salah satu warga setempat, M Rudi mengatakan, kendornya kabel JTR itu sudah sangat lama. Namun tak kunjung ada perbaikan dari pihak PLN rayon sampang.

“Padahal posisinya sangat membahayakan karena tepat di areal persawahan milik warga,” ungkap Rudi warga setempat, Selasa (18/8).

Lebih lanjut Rudi mengatakan, selain areal persawahan warga, di kawasan itu juga sebagai akses jalan keluar masuk warga setempat maupun orang dari luar. Bahkan yang paling menghawatirkan banyak anak sekolah jalan kaki di kawasan tersebut. [lis]

TP PKK Kota Madiun dan IKAPTK Bagikan Ribuan Masker ke Masyarakat Kota Madiun, Bhirawa Langkah kongkrit Tim Penggerak PKK Kota Madiun dalam mendukung gerakan bersama pakai masker (Gebrak Masker) se-Indonesia terbukti efektif dalam menarik antusiasme masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari di luar rumah.

Seperti yang terlihat dan terjadi di depan Rumah Dinas Wali Kota Madiun, puluhan kader TP PKK Kota Madiun turun langsung ke jalan untuk membagikan ribuan masker kepada masyarakat yang melintas di sepanjang Jalan Pahlawan itu, Selasa (18/8).

Tak sekadar membagikan, para kader juga sekaligus mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker secara benar saat beraktivitas sehari-hari.Disamping membagikan masker, tak lupa para kader juga membagikan sayur-mayur untuk menambah imun masyarakat.

“Ini merupakan tindak lanjut arahan TP PKK Pusat yang menghendaki TP PKK daerah untuk bersama mendukung gebrak masker. Saya harap melalui giat ini masyrakat semakin peduli pentingnya memakai masker,”kata Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi. [dar]

Stok Rapid Test di Kabupaten Blitar Semakin Menipis Kabupaten Blitar, Bhirawa Meningkatnya jumlah kasus positif di Kabupaten Blitar membuat ketersediaan Rapid Test Pemerintah Kabupaten Blitar juga semakin terbatas.

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan jumlah pengadaan Rapid Test oleh Pemkab Blitar hingga kini sudah mencapai sembilan ribu lebih, dimana diakuinya menginjak pekan ketiga bulan Agustus 2020 ini persediaannya semakin menipis.

Hartono/Bhirawa “Dari jumlah ketersediaan Krisna Yekti Rapid Tes yang ada, mulai banyaknya kasus kemarin ketersediaan Rapid Test semakin terbatas,” kata Krisna Yekti.

Lanjut Krisna Yekti, hingga tanggal 18 Agustus 2020 ini persediaan Rapid Test tinggal 3.750, sehingga jika melihat jumlah kasus yang saat ini masih berkembang dirasa sangat terbatas dengan kebutuhan kedepan.

“Apalagi beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi. Bahkan sampai saat ini penambahan kasus masih terus terjadi. Sehingga banyak dilakukan traccing serta treatment yang luar biasa dan ditemukan beberapa sasaran yang harus dilakukan rapid test maupun swab,” jelasnya. [htn]

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono (kanan) bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran membahas isu pemasyarakatan dan keimigrasian, Selasa (18/8) di Mapolda Jatim.

Istimewa

Kakanwil Kemenkumham - Kapolda Jatim Bahas Isu Pemasyarakatan dan Keimigrasian Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim terus berupaya memperkuat sinergitas antar aparat penegak hukum. Salah satunya melakukan audiensi dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran, Selasa (18/8) di Mapolda Jatim.

Kedatangan Kakanwil Kemenkumham Jatim bersama jajaran disambut Kapolda Jatim bersama PJU (Pejabat Utama) Polda Jatim. Sebelum melakukan audiensi, Kakanwil beserta jajaran terlebih dahulu menjalani rapid test guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kapolda Jatim menyambut baik silahturahmi Kanwil Kemenkumham Jatim. Sebab selama ini kedua pihak selalu bersinggungan dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi di segala aspek dan bidang hukum. Baik dalam aspek pertahanan dan keamanan wilayah maupun pembinaan narapidana.

“Saya kemarin baru mengumpulkan Kapolres untuk membicarakan proses penegakan hukum yang berakibat pada membeludaknya tahanan dan berujung pada overkapasitas lapas,” kata Irjen Pol M Fadil Imran.

Persoalan ini, lanjut Fadil, menjadi salah satu yang harus dicarikan so-

lusinya. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap jalan. Namun harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi lapas. Jangan sampai nanti ovekapasitas mempengaruhi pembinaan.

“Semuanya harus ada solusinya. Terlebih di era pandemi ini, jangan sampai muncul klaster lapas/ rutan,” harapnya.

Fadil menambahkan, pihak Imigrasi sangat berperan dengan semakin tingginya trans national crime. Sehingga, dengan komunikasi ini diharapkan memudahkan pelaksanaan tugas ke depannya. Untuk itu akan dia akan memerintahkan jajarannya terus menjalin komunikasi dan back-

up Lapas/ Rutan maupun Keimigrasian di Jatim. Dan bila diperlukan akan dibuat perjanjian kerjasamanya.

“Suka duka di Lapas, keberadaan orang asing, Polisi juga harus tahu,” tegasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono berterimakasih atas sinergitas yang telah berjalan antara Kemenkumham Jatim dengan kepolisian selama ini. Baik itu sinergitas dengan Lapas/Rutan maupun keimigrasian dalam hal ini Timpora.

“Alhamdulillah dari koordinasi tersebut, Lapas Rutan dan Imigrasi di Jatim dalam situasi kondusif,” ungkapnya. [bed]

Siap Buka Sekolah Kembali, Penuhi Sarana Prasarana Pembelajaran Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana akan membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah wilayah aman Covid-19 . Namun pembukaan PTM ini dilakukan bila hasil simulasi pembelajaran tatap muka siswa dan guru di sekolah dinilai berjalan dengan baik.

Di Kabupaten Malang terdapat 378 desa 12 kelurahan, yang tersebar di 33 kecamatan. Sehingga dari sekian ratus desa tersebut ada wilayah yang aman dari penyebaran Covid-19.

“Jika tidak ada permasalahan, maka pada bulan September 2020 mendatang, pihaknya akan melakukan simulasi tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di sekolah. Tentunnya, sekolah yang kita buka nanti yang wilayahnya aman dari penyebaran Covid-19,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Senin (17/8), kepada wartawan.

Untuk saat ini, masih dia katakan,

cahyono/Bhirawa

Sekda Kab Malang Wahyu Hidayat

pembelajaran siswa hingga kini masih menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau melalui online. Sedangkan sekolah yang nanti kita izinkan untuk dibuka kembali, yang jelas sekolah yang siap menerapkan -

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait protokol kesehatan. Dan untuk rencana melakukan simulasi tatap muka siswa dan guru, akan dilaksanakan yang wilayah sekolah masuk zona aman penyebaran Covid-19.

Sedangkan, Wahyu melanjutkan, SOP yang harus dijalan di sekolah tidak jauh berbeda dengan dibuka tempat pariwisata, yaitu harus menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya telah meminta sekolah-sekolah yang siap membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka harus benar-benar mensiapkan sarana dan prasarananya.

“Salah satunya adalah setiap siswa harus di sediakan face shield atau pelindung wajah sebagai antisipasi tertularnya Covid-19, serta tempat duduk siswa harus ada jarak,” paparnya.

Ditegaskan, bagi sekolah yang masih menggunakan belajar mengajar dengan daring, maka Pemkab Malang akan menyiapkan anggaran belanja khusus yang disiapkan melalui

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2020.

Seperti untuk pengadaan jaringan internet, terutama pada sekolah yang jauh dari perkotaan yang di sana terjadi blank spot atau kondisi wilayah dimana suatu tempat tidak tersentuh sinyal komunikasi. Dan anggaran yang kita siapkan sebesar Rp 15 miliar, yang hal itu sudah disepakati oleh Anggota DPRD Kabupaten Malang.

Rencana Pemkab Malang membuka kembali sekolah di sebagian wilayah di Kabupaten Malang, kata Wahyu, namun Pemkab Malang masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Dan jika nanti sudah mendapatkan izin, maka pembelajaran di sekolah akan dilaksanakan. Meski begitu, Pemkab Malang tetap mempersiapkan sarana prasarananya,” tuturnya. [cyn]

Pemberangkatan Satgas Pamrahwan Papua

Dangartap III Berpesan Prajurit Yonif Raider 500/Sikatan Jaga Profesionalisme TNI Komandan Kogartap (Dangartap) III/Surabaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah memberangkatkan Satgas Pamrahwan Papua, Selasa (18/8) di Dermaga Madura, Koarmada II, Ujung, Surabaya. Dangartap berpesan agar Satgas dari Yonif Raider 500/Sikatan tetap menjaga profesionalisme sebagai TNI AD di tempat tugas.

“Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional, dengan sabar dan waspada namun tegas dalam bertindak,” kata Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Alumnus Akmil 1987 ini menjelaskan, penugasan ini adalah tu-

gas yang sangat mulia dan bukanlah tugas yang ringan. Tetapi tugas ini akan berhasil apabila dilaksanakan dengan tulus, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab.

Pihaknya pun mengingatkan, sebagai prajurit Brawijaya. Merupakan prajurit yang terpilih dan terlatih, prajurit yang handal dan memiliki standart yang tinggi.

Pihaknya pun yakin dan percaya dengan bekal latihan dan ilmu yang sudah peroleh selama ini. Serta latihan pra tugas yang telah dilaksanakan, prajurit Raider 500/Sikatan mampu melaksanakan tugas ini. Dan materi yang dilatihkan selama pra tugas agar dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

“Kita menyadari bahwa TNI adalah prajurit yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.

Segeralah lakukan adaptasi ketika kalian tiba di tempat penugasan, pahami kultur budaya serta kondisi wilayah setempat,” harapnya.

Widodo juga berpesan agar pranurit tetap menghormari adat istiadat masyarakat setempat.

Yang terpenting adalah memperoleh simpati dan hati rakyat. Sehingga terjadi kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan pada akhirnya Satgas Pamrahwan diterima masyarakat dengan penuh rasa kekeluargaan, tanpa melupakan kewaspadaan.

“Kedepankan sikap profesionalisme, jangan mudah terpancing oleh provokasi yang negatif, yang akhirnya akan merugikan satuan. Selamat Jalan dan selamat bertugas, kami menunggu keberhasilan tugas saudara-saudara sekalian,” pungkasnya. [bed]

Istimewa

Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah memberangkatkan Satgas Pamrahwan Papua, Selasa (18/8) di Dermaga Madura, Koarmada II, Ujung, Surabaya.

EKONOMI

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

Halaman 10

Jalan Tol Situbondo Masuki Pemasangan Patok Jalan Situbondo, Bhirawa Hingga saat ini tahapan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi) terus dikebut. Dari informasi terbaru, tim tol Probowangi sudah sampai pada pemasangan patok yang akan dilewati jalan tol di wilayah Situbondo.

Pemasangan patok jalan tol tersebut bahkan sudah sampai ke titik Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.Menurut Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi, pemasangan patok RoW (Right of Way) merupakan tanda yang sudah pasti akan dilalui jalan dan rute pembangunan jalan tol.

Pemasangan patok itu, aku mantan Kadis PUPR Kabupaten Situbondo itu, merupakan terusan dari wilayah Kecamatan Besuki hingga nanti berlanjut ke wilayah Kecama-

tan Banyuputih. “Ya terakhir pembangunan jalan tol di wilayah Situbondo ada di titik Kecamatan Banyuputih itu,” ujar Wabup Yoyok Mulyadi.

Masih kata Wabup Yoyok Mulyadi, lahan yang telah dipasang patok RoW tersebut dijamin akan dilewati pembangunan rute jalan tol.

Pemasangan patok itu, terangnya, merupakan tahapan yang kedua kali karena pemasangan patok pertama hanya menentukan titik koordinat saja. “Untuk pemasangan patok di

wilayah barat dari pengamatan sudah tuntas semua,” ujar Wabup Yoyok Mulyadi.

Wabup Yoyok kembali menambahkan, setelah pemasangan patok selesai, tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menerjunkan tim ke lokasi. Selain itu, urai Wabup Yoyok, dalam waktu dekat ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jalan tol Probowangi wilayah Situbondo, akan melakukan pembayaran kepada warga yang selesai melalui tahapan pembebasan lahan. “Baik itu yang ada di wilayah Kecamatan Banyuglugur maupun wilayah Kecamatan Besuki,” tutur Wabup Yoyok.

Untuk kepastian dimulainya pembangunan fisik jalan tol, ucap

Wabup Yoyok, hingga kini masih belum ada informasi lanjutan karena sempat terkendala oleh wabah pandemi Covid-19. Wabup Yoyok menilai, kemungkinan besar pembangunan fisik jalan tol akan dimulai pada 2021 mendatang. “Itu taksasi kami dari perwakilan Pemkab Situbondo. Dengan syarat semuanya tidak ada gangguan yang berarti. Artinya progresnya berjalan dengan lancar,” papar Wabup Yoyok.

Data yang diperoleh Bhirawa menyebutkan, pembangunan jalan tol Probowangi akan melewati 14 Kecamatan dan 46 desa yang tersebar di Kabupaten Situbondo. Pembanguna itu akan dimulai dari Kecamatan Banyuglugur hingga Kecamatan Banyuputih. Pembangunan jalan tol di Situbondo sepa-

sawawi/bhirawa

Wabup Yoyok Mulyadi bersama PPK saat menjelaskan progres tahapan pembangunan jalan tol Probowangi yang melintas di titik Kabupaten Situbondo.

njang 110,75 kilometer dengan pembangunan empat pintu exit jalan tol. Pertama, pintu exit tol ada di Kecamatan Besuki, kedua ada

kawasan wisata Pasir Putih, ketiga ada di Kecamatan Panji dan terakhir ada di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Situbondo. [awi]

BURSA EKONOMI

Ada Covid-19, 1258 Unit Koperasi Masih Aktiv Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, M.Edi Kurniadi, mengatakan meski masih dalam pandemi Covid-19, namun sebanyak 1.258 unit koperasi di Kab Sidoarjo dinilai masih tetap aktip.

Meski demikian, diakui Edi, pandemi Covid-19 ini telah mempengaruhi kinerja koperasi. Misalnya, cicilan kredit dari para anggotanya banyak yang terlambat dan minta penundaan.

“Tetapi secara umum, kondisi koperasi di Sidoarjo masih tidak ada masalah,” kata Edi, belum lama ini.

Dirinya mengatakan jumlah total koperasi di Kab Sidoarjo, saat ini ada 1.470 unit koperasi. Misalnya berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi wanita (Kopwan) koperasi pegawai, koperasi jasa dan koperasi konsumen.

Agar koperasi banyak yang aktif dan berkualitas, kata Edi, beberapa aspek harus digarap. Misalnya pembinaan kelembagaannya, SDM pengurusnya dan sarana prasarananya.

“Banyak manfaat apabila koperasi itu berkuatas,” kata Edi. Koperasi yang berkualitas, kata Edi, akan mendapat kepercayaan pihak lain bergabung. Misalnya pihak bank. Sehingga bisa berguna untuk membesarkan koperasi. Apabila koperasi butuh modal maka akan menjadi lebih mudah. Sehingga aset dan omset koperasi lebih besar.

Ada pemeringkatan bagi koperasi. Diantaranya nilai AAA sangat berkualitas, nilai AAB berkualitas, nilai AAC kurang berkualitas dan AAD tidak berkualitas “Pemeringkatan koperasi diatur dalam Permenkop nomor 21 tahun 2015,” kata Edi. [kus]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2621 RBS, Honda, Magenta Hitam, th. 2017, a/n. Winarsih, Ds. Gambiran, Pagerwojo – T.Agung No. 7248/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 6042 RJ, a/n. Wakidi, RT 1/2 Balesono, Ngunut – T.Agung No. 7249/IMB/BI-III/2020

TUBAN HILANG STNK, S-5618-FU. An.Samiran ,Ds Pekuwon,dsn pekuwon RT 002/001, Kec Rengel, Kab Tuban No. 7250/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-4150-IQ. An.Abd.Qodim,Ds Sugiharjo dsn,Mawon RT 04/05,Kec Tuban, Kab Tuban No. 7251/IMB/BI-III/2020

SURABAYA HILANG BPKB, Honda, Tahun 1997, Hitam, Nopol : W 2857 RY, Noka : MHINFGOOVVK674891, a/n. SYAIFUL ARIF, Alamat : Dusun Maju RW. 01 RT.03 Desa Tenggulungan Kec. Candi – Sidoarjo.

No. 7252/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, Honda, Tahun 1997, Hitam, Nopol : W 2857 RY, Noka : MHINFGOOVVK674891, a/n. SYAIFUL ARIF, Alamat : Dusun Maju RW. 01 RT.03 Desa Tenggulungan Kec. Candi – Sidoarjo.

No. 7253/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, Honda, Tahun 1997, Hitam, Nopol : W 2857 RY, Noka : MHINFGOOVVK674891, a/n. SYAIFUL ARIF, Alamat : Dusun Maju RW. 01 RT.03 Desa Tenggulungan Kec. Candi – Sidoarjo.

No. 7254/IMB/BI-III/2020

Wali Kota Malang Sutiaji memberikan potongan tumpeng kepada pimpinan BPF Malang Andri menandai peresmian Tower BPF, Selasa 18/8 kemarin.

Tower Baru BPF Malang Targetkan 1000 Wakil Pialang Malang, Bhirawa Masa pandemi Covid 19, melecut PT Bestprofit Futures (BPF), cabang Malang untuk terus tumbuh dan berkembang. BPF berhasil merenovasi kantornya dengan fasilitas yang lebih lengkap, yang dinamakan Tower BPF. Tower tersebut Selasa 18/8 kemarin, diresmikan langsung oleh Walikota Malang, Wali Kota Malang H. Sutiaji. Peresmian Tower baru itu, dengan harapan dapat melahirkan 1000 Wakil Pialang Berjangka lahir dari Kota Malang dan sekitarnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji menegaskan literasi keuangan di kota ini

masih rendah, sekitar 30 % saja. Namun masyarakat justru banyak yang menginvestasikan keuangannya.

Untuk itu perlu edukasi, agar masyarakat dapat merasa aman dikemudian hari dan orang tersebut dapat menyampaikan keuntungan kepada orang lain.

Dari pada dana dibuat spekulasi, lanjut Sutiaji, lebih baik untuk investasi.

Dengan demikian akan mendongkrak income per capita di Kota Malang.

Wali Kota Malang yang juga seorang ustdaz ini menyampaikan, bahwa dengan langkah diatas kesenjangan sosial kaya dan miskin dapat ditipiskan.

Saat ini dengan investasi pada perusahaan terpercaya dapat membuka peluang berkompetisi dengan orang yang punya kaya atau berduit.

Sutiaji juga menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah Kota Malang mendukung kehadiran BPF Tower dan PT Bestprofit Futures untuk mengembangkan bisnis investasi perdagangan berjangka.

Dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu mengutamakan, transparansi, akunbilitas dan pelayanan yang berintegritas Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Cabang BPF Ma-

PKL Tematik Diharapkan Bisa Bangkitkan UMKM di BUMDes Lumajang Bhirawa Bupati Lumajang, Thoriqul Haq didampingi Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati saat menerima Mahasiswa Praktik Kerja Lapang Tematik Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember, yang bertempat di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, (18/8).

Pada agenda yang juga dihadiri oleh Direktur Politeknik Negeri Jember, Saiful Anwar serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, Fokus untuk memperbaiki sosial dan perekonomian serta langkah langkah pasca terpuruknya perekonomian secara global akibat Covid 19.

Dalam sambutannya, Bupati Lumajang menyampaikan motivasi kepada seluruh mahasiswa yang akan melakukan PKL Tematik Kewirausahaan di desa-desa, agar bisa membangkitkan usaha UMKM yang ada melalui BUMDes, dengan

tujuan agar pemerintah bisa meningkatkan produktivitas dan inovasi terhadap hasil dari produk UMKM yang dimiliki.

“Selamat datang kepada mahasiswa PKL Tematik Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember. Saya ingin mengajak seluruh mahasiswa PKL untuk kerahkan seluruh pikiran yang selama sekian waktu ada di poltek negeri jember, agar ditumpahkan menjadi inovasi untuk mereka yang ada di lapangan,” ujarnya.[dwi]

lang, Andri mengatakan bahwa BPF Tower yang memiliki luas 1.900 M2 dilengkapi dengan fasilitas ruang training yang dilengkapi dengan smartboard dan dapat menampung sekitar 500 orang, kemudian terdapat dua ruangan lounge dan VIP untuk nasabah yang ingin berkunjung dan berkonsuktasi.

“BPF Tower ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dari sumber daya manusia yang terus be am a an waktu ke waktu. Saat ini total karyawan kami bersama dengan marketing mencapai 300 orang. Selain itu kami juga berharap nasabah bisa semakin betah dan nyaman ketika berkunjung,”tukas Andri.

Dengan diresmikannya BPF Tower, lanjut Andri, pihaknya optimis visi dan misi BPF Malang untuk melahirkan 1000 Wakil Pialang Berjangka dalam 5 tahun ke depan dan memperoleh penambahan 500 nasabah baru di tahun 2020 akan terwujud dengan cepat.

Sementara itu, Kepala Biro Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sahudi menyambut baik keberadaan BPF Tower di Kota Malang. PT Bestproflt Futures merupakan anggota perusahaan pialang berjangka yang terdaftar resmi di Bappebti.[mut]

SELAYANG PANDANG

PT Johnson & Johnson Dukung Indonesia Bebas TBC Tahun 2030 Surabaya, Bhirawa Fakta bahwa Indonesia masih memiliki beban Tuberkulosis (TBC) & Tuberkulosis Resistan Obat (TBC RO) tertinggi ketiga di dunia, tidak serta merta menutup mata kita terhadap permasalahan penyakit ini.

Terlebih lagi, berdasarkan data Global TB Report 2019, ada 11 orang di Indonesia meninggal setiap 1 jam akibat TBC. Pada dasarnya, TBC & TBC RO dapat disembuhkan dan diatasi melalui pengobatan dan perawatan yang tepat, teratur, dan lengkap.

Penemuan kasus dan pengobatan secara tepat penting ditingkatkan dalam upaya pengendalian TBC & TBC RO, agar penularannya dapat senantiasa dikendalikan dan peningkatan potensi timbulnya dapat ditanggulangi.

Sebagai salah satu perusahaan perawatan kesehatan global, Tuberkulosis juga merupakan salah satu fokus utama kami dalam hal perbaikan kesehatan masyarakat (public health), dan kami sadar bahwa industri juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengakhiri TBC di Indonesia.

Sejak tahun 2015, PT Johnson & Johnson Indonesia telah terlibat dan turut berperan aktif dalam program pemberantasan TBC yang berfokus pada tiga hal, yaitu; (1) edukasi dan peningkatan kesadaran publik; (2) peningkatan kapasitas; dan terkait dengan (3) akses terhadap diagnosa dan perawatan.

“Kami senantiasa mendukung Pe-

merintah dalam upaya mewujudkan Indonesia Bebas TBC 2030,” ujar Devy Yheanne, Country Leader of Communication and Public Affairs, PT Johnson & Johnson Indonesia.

Hadirnya pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030.

Presiden Joko Widodo bertekad supaya penanganan TBC bisa dilakukan serupa dengan COVID-19 dengan berfokus pada tindakan pencegahan dengan pelacakan yang agresif untuk menemukan penderita TBC yang belum ditemukan dan belum terlaporkan, terutama mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Olahraga salah satu cara efektif untuk menjaga kebugaran tubuh

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia bebas TBC dengan target eliminasi TBC pada tahun 2030 berfokus pada tindakan pencegahan penularan TBC. Melalui program TOSS TBC (Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh), masyarakat, termasuk dunia industri, dapat berperan besar lewat partisipasi aktif dalam mendukung pencegahan penularan penyakit, penemuan kasus, dan pendampingan pengobatan bagi pasien TBC. “Untuk itu, kami sangat mengapresiasi dukungan dan berbagai inisiatif dari PT Johnson & Johnson Indonesia yang menunjukkan komitmen perusahaan dan berkolerasi positif dengan prioritas pemerintah,” ujar

dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan RI. Di sisi lain, kesadaran masyarakat masih relatif rendah terhadap penyakit TBC, termasuk pentingnya kepatuhan pengobatan sebagai kontrol penularan penyakit dan pencegahan terjadinya TBC RO. Menyadari hal tersebut, tahun ini Kementerian Kesehatan RI didukung penuh oleh PT Johnson & Johnson Indonesia enyelenggarakan kampanye sosialisasi TBC yang melibatkan peran serta masyarakat dan khalayak sasaran usia produktif dalam kegiatan TOSS TBC Virtual Run.

Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan sosialisasi publik Ayo TOSS TBC (Temukan Tuberkulosis Obati TBC Sampai Sembuh) yang mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dan berperan aktif mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC dan TBC RO di Indonesia, salah satunya dengan berolahraga.

“Ayo TOSS TBC (Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh) merupakan kampanye sosialisasi TBC yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyakit TBC, cara pencegahan, dan pengobatannya. Upaya ini memerlukan peran aktif masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat secara lebih luas. Melalui kegiatan TOSS TBC Virtual Run, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC dan TBC RO di Indonesia,” tambah Devy.

Dalam situasi pandemi saat ini, kegiatan olah raga dapat tetap dilakukan melalui kegiatan yang aman, sesuai dengan protokol kesehatan, dan tidak melibatkan pengumpulan massa. Kegiatan TOSS TBC Virtual Run dilakukan menggunakan aplikasi lari, serta bisa dilakukan di rumah, kapanpun, dengan siapapun sesuai protokol kesehatan.

Adapun jarak tempuh lari yaitu

13,8 km dipilih karena tahun ini merupakan tahun peringatan hari TBC sedunia yang ke-138. Lebih lanjut, seluruh biaya kepesertaan kegiatan ini akan disalurkan sebagai donasi kepada Perhimpunan Organisasi Pasien TBC (POP TB) untuk mendukung aksi nyata penanggulangan TBC di Indonesia.

Kegiatan TOSS TBC Virtual Run terbuka untuk umum dengan minimal usia 17 tahun. Masyarakat Indonesia bisa mendaftarkan diri untuk berpartisipasi melalui situs www.ayotosstbc.com hingga 16 Agustus 2020.

Adapun periode lari akan dimulai bertepatan dengan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 (sekitar 2 minggu pelaksanaan).

“Sebagai sebuah organisasi kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyakit TBC, Perhimpunan Organisasi Pasien TB (POP TB) Indonesia dikerahkan untuk melakukan penyisiran kasus TBC dan mendampingi penderita sampai sembuh. Tantangan untuk memenuhi kebutuhan pasien TBC membutuhkan solusi yang sinergis melalui kerja sama lintas sektor, sehingga kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan dan PT Johnson & Johnson Indonesia melalui pemberian donasi dari kegiatan TOSS .[ma]

SAMBUNGAN

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

Halaman 11

Dorong Peran Iprahumas Lawan Covid-19 Lewat Informasi yang Tepat l

Warga Ancam Hentikan Pembangunan Museum Munir Sambungan hal 1

usaha dan perjuangan kami tanpa henti yang selama ini kami usulkan melalui Musrenbang,” ujar Ocop Kiyep, salah seorang tokoh warga RW 06 Kelurahan Sisir, Selasa (18/8).

Ia menjelaskan bahwa selama ini warga mengaku kecewa terhadap pembangunan Museum HAM ini karena pembangunan museum ini memanfaatkan lahan eks bengkok Desa Sisir tanpa ada kompensasi kepada warga. Akibatnya, warga warga sempat meng­ancam untuk menghentikan proses pembangunan museum yang saat ini sudah berjalan.

Sebenarnya, kata Ocob, warga sudah puluhan tahun mengajukan kepada pemerintah daerah atas penggunaan lahan tersebut. Namun selama itu pula tidak pernah direspons, dan baru ditindaklanjuti secara serius tahun ini. “Yang kami perjuangkan ini adalah untuk kepentingan warga Sisir. Baik untuk makam umum Sisir, tanah patok/pasar sapi untuk sarana olahraga, dan lahan RPH untuk gedung serbaguna warga RW 06,” jelasnya.

Ditambahkan Ocop, warga sebenarnya tidak apatis dengan program pembangunan. Hanya saja, warga menilai pemerintah dan pelaksana yang tidak punya etika yang baik.

Dengan adanya pemberian lahan pengganti, saat ini sudah tidak ada lagi baliho penolakan warga terhadap pembangunan Museum Munir. Selain itu di lokasi proyek juga sudah terlihat ada pengerjaan pengurukan tanah. [nas]

Kerja Disiplin dengan Turba l

l

Sambungan hal 1

humas sebagai salah satu jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Baik informasi berskala nasional maupun daerah/lokal.

Ia menambahkan di tengah derasnya informasi pada era digital 4.0 dan pandemi seperti saat ini, Pranata Humas memiliki peran yang lebih strategis.

Sebagai bagian elemen masyarakat yang bertugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan pranata humas harus siap mendesiminasikan informasi positif memerangi hoaks di tengah krisis menghadapi penyebaran Covid-19.

Saat ini informasi dan komunikasi sangat cepat penyebaran maupun perkembangannya. “Tugas kehumasan juga harus merespon dengan cepat. Maka itu kemampuannya harus terus dan cepat ditingkatkan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Plt Ketua Umum Iprahumas Pusat Meylani Siahaan berpesan, dalam berorganisasi tentu akan ada banyak riak dan dinamika. Perbedaan cara berpikir dan bekerja akan terasa. Tapi saya percaya kalau semua didasari oleh sebuah visi yg sama yaitu memajukan profesi kita Pranata Humas, dinamika ini akan mengasah kita secara pribadi maupun kolektif sebagai organisasi.

Peran pranata humas sekarang sudah terasa sangat signifikan dalam menjaga citra pemerintah juga dalam menjangkau masyarakat. Pranata Humas dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih dari biasa saja karena perkembangan teknologi komunikasi juga berkembang dgn pesat. Dalam butir-butir kegiatan yang baru nantinya akan terlihat bahwa Pranata Humas harus menguasai banyak hal, lebih kreatif, dan mindset yg terfokus pada publik, dan menantikan terobosan dari Jawa Timur yang akan menjadi inspirasi bagi Pranata Humas lainnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PC Jatim yang dikukuhkan I Gede Alfian Septamiarsa Pranata Humas Ahli Pertama Pemprov Jatim mengatakan, Iprahumas Jatim tidak hanya terdiri dari Pranata Humas di lingkungan Pemprov Jatim, tetapi juga dari pemerintah kabupaten/kota se-Jatim dan instansi vertikal yang ada di Jatim.

Gede mengatakan, selama ini kontribusi pejabat fungsional pranata humas cenderung tak terlihat.

Padahal secara fungsi pranata humas dapat memainkan peran yang sangat strategis di era keterbukaan informasi publik dan kemajuan teknologi informasi sekarang ini. Apalagi di era pandemi Covid-19 ini, Pranata Humas memiliki peran yang sangat penting.

“Pranata humas harus bisa menyosialisasikan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah (grassroot), memberikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat, menyaring informasi apakah hoaks atau bukan, dan sebagainya. Sehingga kita bisa bersama-sama memutus mata rantai pandemi Covid-19,” pungkas Gede. [tam]

l

Kekurangan Armada, BPBD Minta Bantuan ke Pemprov Jatim

Sambungan hal 1

Ia menegaskan, sebagai pelayan masyarakat hanya berpegang teguh kepada prinsip kerja disiplin dengan rajin turun kebawah (turba). Dengan prinsip itu, Moh Jiman oleh semua staf dan anak buahnya di wilayah BKPH Prajekan dikenal sebagai sosok pimpinan yang pandai memberikan teladan. “Mudah dan simpel saja bagi saya. Kerjakan tugas dengan baik dan disiplin serta harus selalu turun kebawah, sehingga tahu yang dihadai anak buah,” kata pria berkumis itu.

Tak hanya dikenal baik dilingkungan internal Perum Perhutani saja, sosok Moh Jiman juga dikenal sebagai pimpinan yang ulet dan pekerja keras dimata para mitra kerja seperti LMDH (Lembag Masyarakat Desa Hutan) serta kepala desa dan Camat. Moh Jiman juga intens memberikan pelayanan yang baik dan prima setiap menjalin koordinasi.

“Ya kuncinya harus luwes saat menghadapi para mitra kerja. Sehingga apa yang kita programkan akan mendapatkan dukungan yang tulus. Dimana saja kita bertugas, itu semua harus dipegang dengan kuat,” pungkas Moh Jiman. [awi]

Hilmi Husain/Bhirawa

Sejumlah warga tengah menunggu antrean air bersih di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Bupati Batalkan Uji Coba PTM l

Sambungan hal 1

ungkapnya.

Tantri memastikan, hari ini tidak ada uji coba pembelajaran tatap muka di SMKN 2 Kraksaan dan SMAN 2 Leces. “Izin (untuk SMKN 2 Kraksaan dan SMAN 1 Leces) juga dibatalkan,” terangnya.

Sementara itu Kepala Cabag Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo Kiswanto menjelaskan, izin uji coba PTM memang dibatalkan

karena melihat perkembangan kasus positif Covid-19 yang meningkat.

Izin uji coba di Kraksaan maupun di Leces sama-sama batal.

“Bupati tidak mengizinkan. Sebab, perkembangam pasien positif Covid-19 di Kabupaten Probolinggo meningkat. Jadi, terpaksa tidak ada uji coba di kabupaten,” katanya.

Ditegaskan Kiswanto, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, uji coba pembelajaran tatap muka memang harus mendapatkan izin

dari Satgas setempat karena itu apabila tidak diizinkan, maka pihaknya tidak akan melanjutkan uji coba itu.

Karena pembatalan izin uji coba itu, maka uji coba hari ini hanya bisa dilakukan di Kota Probolinggo.

Yaitu di SMAN 2 Probolinggo dan SMKN 2 Probolinggo. “Untuk Probolinggo, uji coba hanya dilakukan di kota. Untuk kabupaten, proses belajar tetap daring,” katanya. [wap]

Hari Pertama Pelaksanaan PTM, Gubernur Tinjau Zona Oranye Hadi Zainal Abidin mengungkapkan dalam ujicoba PTM ini pihaknya berikutnya. (Maksimal) hanya dua menekankan pada protokol kesehakali (tatap muka),” ungkap dia dalam tan. Memgingat Kota Probplinggo peninjauan PTM di SMKN 2 Probo- masuk dalam daerah dengan zona linggo, Selasa (18/8). oranye. “Kita mulai ujicoba peneraDikatakan Khofifah, ujicoba pan PTM ini karena ada pembelajaPTM ini bisa dilakuka berdasar- ran yang harus dilaksanakan secara kan pengajuan persetujuan dari tatap muka. Tapi dengan adanya bupati/walikota di masing-masing Covid-19 ini harus daring. Kita updaerah yang berada di zona oranye ayakan untuk tatap muka tapi tetap dan kuning. “Karenanya hari ini menimbang perkembangan kondisi (kemarin) kita bersama pak wali kedepan,” kata dia.

Kota Probolinggo meninjau pelakTargetnya, imbuh dia, penting sanaan PTM. Memastikan daerah dalam membangun kesadaran meini (layak) dilakukan belajar tatap makai masker. Sehingga, jika sudah muka (ujicoba SMA/SMK) di Ja- berada di zona hijau pihaknya bergtim,” papar dia. arap sekolah bisa dibuka kembali.

Gubernur perempuan pertama di “Gugus tugas akan mengevaluJatim ini mengatakan, secara teknis asi (pelaksanaan PTM) setiap dalam pelaksanaan PTM ini, hanya harinya. Dan apabila ada SOP 25 persen dari jumlah keseluruhan yang dilanggar kita akan tindak,” siswa di zona oranye siswa yang pungkas dia. diijinkan untuk mengikuti ujicoba Sementara, itu Kepala Dinas ini. Jika daerah tersebut berada di Pendidikan (Dindik) Jatim, Wazona kuning, maka prosentasenya hid Wahyudi menuturkan dari 1,3 bisa mencapai 50 persen siswa. juta siswa SMA/SMK dan SLB di “Kami akan terus melakukan Jatim, hanya 18.000 siswa yang koordinasi secara intensif dengan mengikuti ujicoba PTM, atau sekiwalikota/bupati serta gugus tugas tar 1,04 persen. “Jadi tidak semua Covid-19 di masing-masing daerah. kabupaten/kota yang bisa menerDengan monitoring yang ketat, apkan PTM ini. Dari 38 kab/kota kami ingin memastikan pastikan yang melakukan ujicoba PTM ini bahwa anak-anak berada dalam sekitar 27 kab/kota, 4 diantaranya kondisi yang sehat,” terangnya. termasuk zona merah. Dan 7 kab/ Wali Kota Probolinggo Habib kota lainnya masih dalam tahap

l

Sambungan hal 1

koordinasi,” jabar Wahid.

Wahid menjelaskan, dalam penerapan PTM, ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi sekolah.

Diantaranya mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas Covid-19 dimasing-masing daerah. Kedua, mendapat persetujuan walikota/ bupati, terakhir mendapat surat persetujuan tertulis dari orang tua.

“Dari hasil tinjauan kita di SMAN 2 Kota Probolinggo dan SMKN 2 Kota Probolinggo, para siswa gembira bisa masuk pembelajaran tatap muka. Dari dialog yang dilakukan bu gubernur mereka mengatakan jika PJJ kurang efektif. Mereka kurang bisa menangkap apalagi SMK juga harus praktek. Sehingga mereka menyambut baik dengan kesiapan protokol kesehatan,” kata dia.

Wahid juga menambahkan, dilakukannya ujicoba PTM ini, merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihaknya. Di mana banyak daerah yang tak terjangkau internet saat pembelajaran daring atau PJJ dilakukan. Selain itu, keterbatasan gadget sebagai media dalam belajar juga menjadi kendala yang banyak ditemui.

“Dari hasil ujicoba ini kita akan evaluasi yang dilakukan pada akhir Agustus nanti. Dan hasilnya akan menentukan kebijakan selanjutnya,” pungkas dia. [Ina,wap]

Sambungan hal 1

bersih dilaporkan melanda 10 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Jumlah itu semakin bertambah dalam seminggu terakhir, dimana krisis air bersih mencapai 15 desa di 6 kecamatan. Terparah adalah di desa-desa di Kecamatan Winongan dan Kecamat­ an Lumbang. Sumber air disana hanya mengalir saat musim hujan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Perkim, hingga PMI Kabupaten Pasuruan hingga Corporate Social Responsibility (CSR).

Dan untuk sementara ini, terdapat dua desa yang sudah dibantu oleh CSR. Sehingga, pengiriman air bersih biasanya 1 tangki menjadi 2 kali pengiriman.

Pengiriman itu berada di Kecamatan Winongan dan Lumbang,” kata Tectona Jati.

10 desa yang tercatat dikirimi air bersih yakni Desa Bulusari di Kecamatan Gempol dan 3 desa di Kecamatan Winongan, yaitu Desa Jeladri, Kedungrejo, dan Sumberrejo. Kemudian, Desa Mangguan, Ngantungan, Sibon dan Klakah di Kecamatan Pasrepan. Serta Desa Lumbang dan Watulumbang di Kecamatan Lumbang.

Adapun tambahan 5 desa baru yang dikirimi air bersih berada Desa Wonosunyo di Kecamatan Gempol serta Desa Cukurguling di Kecamatan Lumbang. Lalu, Desa Pasrepan dan Petung di Kecamatan Pasrepan. Serta Desa Pasinan di Kecamatan Lekok hingga dua desa di Kecamatan Kejayan, yaitu Desa Kedung Pengaron dan Desa Dawuhan. [hil]

Zona Merah, Bondowoso Laksanakan PTM l

Sambungan hal 1

Selama dua minggu ke depan dua sekolah ini akan melaksanakan KBM dengan tatap muka akan tetapi hanya maksimal 4 jam dalam setiap harinya.

Sebelumnya, Sabtu(15/8) Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa menyatakan di Jatim masih ada empat daerah yang berstatus zona merah. Keempatnya adalah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Mojokerto.

Terkait pelaksanaan uji coba KBM PTM. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim, untuk Bondowoso-Situbondo, Sugiono Eksantoso menjelaskan, semula ada tiga sekolah yang hendak diajukan sebagai percontohan pelaksanaan KBM ke Pemprov, hanya saja salah satunya, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) masih disebut belum siap. “Siap itu manakala infrastruktur protokol kesehatan harus sudah dipenuhi,” katanya, Selasa (18/8).

Tidak semua siswa di dua sekolah tersebut masuk setiap hari. Melainkan hanya sekitar 25% hingga 50% siswa dalam setiap harinya.

Dijelaskannya, bahwa dalam prakteknya tetap menerapkan protokol kesehatan. Yakni, sebelum masuk sekolah siswa dan guru serta warga sekolah lainnya wajib cuci tangan dan juga ketersediaan masker memadai, thermo gun mencukupi, hingga pengaturan jaga jarak pun telah dipatuhi.

Dijabarkannya termasuk juga telah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di sekolah tersebut. Dan juga diikuti pemasangan banner sebagai media edukasi kepada siswa tentang pencegahan Covid-19. “Bahwa dipastikan sekolah-sekolah itu ada izin dari orang tua. Tanpa ada izin tetap dilarang anak-anak masuk. Ketika anak atau guru jika ada keluhan disarankan tidak masuk. Bagi anak yang di lingkungannya ada zona merah atau yang kenak itu saya pastikan tak boleh masuk,” terangnya.

Lanjut Sugiono menjelaskan, untuk kebijakan pelajar yang masuk sekolah, dikembalikan pada sekolah itu. Baik itu dilakukan sistem ganjil genap, model absensi atau mungkin tekhnik lainnya. “Tergantung teknik sekolah masing-masing,”jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya pun berencana setelah dua minggu berjalan, akan dilakukan evaluasi.

Namun jika hasilnya baik, maka pihaknya akan menambah sekolah atau pun siswa yang akan melaksanakan KBM. Pantauan Bhirawa di lapangan, tampak beberapa guru dan pelajar hendak memasuki sekolah masih melakukan cuci tangan, memakai masker, dan juga dilakukan cek suhu tubuh dengan alat thermo gun untuk mencegah penyebaran Covid-19. [san]

Disiplin Saat Berdinas, Tekun Ketika di Dalam Bengkel Las l

Sambungan hal 1

1992/1993, pertama kali ditugaskan di Sampang selama delapan tahun. Setelah itu, dia dimutasi ke Polsek Mejayan, Madiun. Pindah tugas dari Sampang, di Mejayan, ketika saya tidak punya simpanan sama sekali,” kenangnya.

Sedangkan kebutuhan keluarga, semakin bertambah. Apalagi, dia harus menanggung keluarga, isteri dan tiga anak. Bahkan, adik perempuan bersama keponakannya juga hidup bersama keluarga Sanusi.

Adik perempuannya itu sakit sudah lama. Penyakit yang diderita tak sembuhsembuh sampai sekarang itu. Ditengarai kena penyakit ambeien dan kanker.

Untuk menghidupi mereka dan merawat sang adik itu, tentu Sanusi tak bisa hanya mengandalkan gajinya sebagai anggota polisi. Dia harus putar otak agar mendapatkan penghasilan yang halal.

Suami dari Titik Margi Rahayu ini mengaku mendapat ilmu ngelas saat ia sering berkunjung ke tempat tukang las.

Dia memperhatikan dan mempelajari secara diam-diam.

Lantas pria berkulit sawo matang yang memulai karir di Bintara kepoli-

sian ini langsung mempraktekkan apa yang dilihat dan diperhatikan itu. Dia buka bengkel pengelasan di lahan milik saudaranya, di Jalan Wates.

Orang tua dari Herly Davidson (25), Richo Diansah Putra (19) dan Rahma Naifah Sanusi (10)– ini, mengaku terus mengasah kemampuanya secara otodidak, agar bisa mengelas dengan baik.

Ia mengakui pengahasilan mengelas ini tidak seberapa, tetapi lumayan untuk menutupi kekuarangan kebutuhan keluarganya. Satu bulan terkadang hanya Rp 200 ribu. Namun jika ada garapan las mobil, satu unit bisa Rp 2 juta ongkosnya saja. Menurut pengakuan Sanusi, awalnya tidak ada temanteman sejawatnya yang tahu tentang kerja sampingannya itu. Termasuk juga atasannya, Kapolsek Mejayan.

Kalaupun ada yang tahu, baginya tidak masalah. Karena dia bekerja sambilan jadi tukang las kan tidak melanggar hukum. “Saya cari pendapatan yang halal. Jadi tidak masalah,” tutur Sanusi.

Yang dia harapkan saat ini adalah, salah satu anak dia, bisa menjadi penerus di Polri atau di militer. “Harapan saya saat ini, adslah anak saya bisa ada yang menjadi penerus di Polri atau

di militer, anak kedua saya Rico kini ikut tes masuk AURI, mohon doa restunya ya mas,”imbuh dia.

Sempat Sanusi dipindah tugaskan dari Polsek Mejayan, Madiun ke Polsek Takeran, Magetan. Tugas baru tersebut, membuat jarak perjalanan dari rumah ke tempatnya berdinas semakin jauh, tetapi dia sama sekali tidak mengeluh.

Saat di Polsek Mejayan hanya sekitar 5 Km dari rumah dan bengkel lasnya.

Namun, ketika dipindah ke Polsek Takeran jarak dari rumahnya sekitar 40 Km. Kalau dari Polsek Takeran ke bengkel lasnya sekitar 45 Km. Dengan motor bututnya Honda 69, Sanusi harus melakukan perjalanan dinas tiap hari bersepeda motor sekitar 90 Km. “Ya, lumayan jauh. Tapi, saya tetap menunaikan kewajiban sebagai anggota Polri dengan penuh tanggung jawab,” terang dia.

Ada hikmah yang bisa diambil saat di Polsek Takeran, Sanusi dipertemukan dengan AKP Tri Cahya Budi H. Teman seangkangkatannya tahun 1992/1993 itu menjadi Kapolsek Takeran.

Hubungannya dengan AKP Tri Cahya Budi H bukan lagi teman seangkatan lagi, namun antara atasan dan bawahan.

Hal itu sangat disadari oleh Sanusi.

Namun Kapolsek Tri Cahya Budi H SH sangat mensuport pekerjaan sampingan Sanusi selama tidak melanggar disiplin dan tugasnya sebagai anggota Polisi.

Bahkan, Sanusi diminta membantu memperbaiki fasilitas Polsek Takeran.

Mulai dari pagar, pintu kantor yang memakai teralis model engsel minimalis hingga kanopi kantor Polsek Takeran.

Kapolsek Takeran, AKP Tri Cahya Budi H SH, mengakui jika keahlian yang dimiliki Sanusi sangat bermanfaat. Menurut dia banyak fasilitas kantor yang menjadi lebih baik setelah diperbaiki Sanusi.

Dia sebutkan seperti pagar teralis, pintu perkantoran bermodel minimalis hingga kanopi. Semua itu, bahanbahannya disiapkan kantor. Sedangkan yang mengerjakan adalah Aiptu Sanusi dibantu anggota lainnya. “Alhamdulillah semuanya jadi semakin baik. Kami bangga dengan keahlian mengelas yang dimiliki Aiptu Sanusi. Keahliannya bisa memberi manfaat,” puji Tri Cahya.

Sayangnya, lanjut dia, dipertemukan dengan Sanusi dalam satu kantor hanya berlangsung satu tahun. Sebab, sejak dua bulan lalu, Sanusi dipindah tugas ke Polsek Mejayan, Madiun.*

Bhirawa

DERAP NUSANTARA

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Rabu Pahing, 19 Agustus 2020

MPR Dukung Tekad Pemerintah Wujudkan Indonesia Maju Menkes Beri Santunan Keluarga Nakes yang Gugur Tangani Covid-19

Jakarta, (ANTARA) - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan santunan secara langsung kepada keluarga tenaga kesehatan (nakes) yang gugur saat penanganan Covid-19 sebagai bentuk penghargaan negara.

“Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo saya diminta menyampaikan secara langsung santunan kepada keluarga,” katanya dalam siaran pers Kementerian Kesehatan yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Menkes turut menyampaikan duka cita mendalam seraya menguatkan hati para keluarga yang ditinggalkan. Ia juga berharap santunan yang diberikan dapat bermanfaat bagi keluarga para tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia.

“Sungguh saya merasa sangat berduka dan kehilangan, saya berharap mudah-mudahan santunan dari Bapak Presiden bisa bermanfaat bagi keluarga para nakes yang telah gugur. Mereka adalah pahlawan kesehatan bagi bangsa dan negara,” katanya.

Menkes didampingi Sekretaris Jenderal Oscar Primadi dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Abdul Kadir menyerahkan santunan dan penghargaan bagi empat ahli waris tenaga kesehatan yang telah gugur dalam penanganan Covid-19.

Dana santunan yang diberikan kepada para ahli waris sebesar Rp300 juta dan juga diberikan penghargaan pada nakes yang gugur.

Menkes menekankan bahwa hingga kini penularan Covid-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat

antara

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Selasa (18/8/2020) di Jakarta memberikan penghargaan dan santunan kepada keluarga tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan Covid-19.

agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan selalu pakai masker, jaga jarak fisik dan cuci tangan pakai sabun.

“Mari kita berdoa agar bencana nonalam ini segera berlalu dan kita dapat kembali hidup normal seperti sebelumnya. Untuk itu, mari samakan langkah kita dengan mensinergikan seluruh komponan bangsa untuk menekan penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol

LINTAS NUSANTARA

Pemkot Depok Fokus Berdayakan UMKM Depok, (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi guna memulihkan perekonomian daerah dengan fokus memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi COVID-19.

“Kami menyiapkan upaya jangka pendek dan jangka panjang,” kata Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna di Depok, Selasa.

Pradi mengatakan untuk upaya jangka pendek yang akan dilakukan dengan menyediakan tempat bagi pelaku UMKM di wilayah aset milik Pemkot Depok. Selain itu, ia juga tidak menutup peluang untuk bekerja sama dengan pihak swasta.

“Saat ini banyak lahan milik kami yang masih terbengkalai dan belum difungsikan secara maksimal. Maka dengan program ini lahanlahan tersebut dapat dimanfaatkan, bisa untuk berdagang atau untuk kepentingan masyarakat lain agar lebih bermanfaat,” jelasnya.

Pradi Supriatna berpesan kepada generasi muda untuk memanfaatkan waktu dan pikiran dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga menuntut ilmu yang tinggi, menambah wawasan dan membangun komumikasi yang baik dengan orang sekitar. [*]

info grafis

PKK Minta Masyarakat Konsisten Terapkan 4 M Cegah Covid-19 Lubuk Pakam, (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, meminta masyarakat tetap konsisten menerapkan 4 M dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Ketua Tim Penggerak PKK Deliserdang, Yunita Ashari Tambunan di Lubuk Pakam, Selasa, mengatakan, pihaknya juga terus turut serta berupaya mencegah serta mengantisipasi agar penularan COVID-19 dapat terus ditekan.

Salah satunya adalah dengan mengajak masyarakat untuk menerapkan 4 M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta menghindari kerumunan.

Bentuk tindakan nyata yang dilakukan, baru-baru ini pihaknya membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Lubuk Pakam dan Kecamatan Beringin, sekaligus mengkampanyekan Gebrak Masker.

Gebrak Masker dilakukan dalam upaya menyahuti Surat Edaran Menteri Desa PDTT tentang Gerakan Setengah Miliar Masker Desa yang didasari pada surat Kemendagri No 440/3592/BPD dalam hal pelaksanaan “Gebrak Masker” pada 17 Agustus 2020. [*]

kesehatan secara disiplin, disiplin dan disiplin,” kata Terawan Agus Putranto.

Menkes mengucapkan rasa terima kasih sekaligus penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para nakes atas dharma bakti dan dedikasinya dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hingga 11 Agustus 2020, Kemenkes telah menyalurkan Rp843 miliar insentif untuk para nakesyang terlibat dalam penanganan Covid-19. [*]

Jakarta, (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh tekad Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju, karena pada hakikatnya selaras dan merupakan implementasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

“MPR sangat mengapresiasi dan mendukung penuh tekad Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju yang pada hakikatnya selaras dan merupakan implementasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan,” kata Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yaitu pertama, prioritas pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menyambungkan infrastruktur yang telah dibangun de­ngan kawasan industri, kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan ekonomi khusus, dan juga pariwisata adalah sangat tepat, utamanya untuk membangun kesetaraan antarkawasan dan daerah.

Kedua, menurut dia, adalah menggencarkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prasyarat kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju.

“Ketiga, menekankan tentang pentingnya investasi dalam negeri. Keempat, reformasi birokrasi agar lembaga-lembaga negara semakin sederhana dan efisien.

Adanya pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efektif dan tidak efisien merupakan hal yang patut kita apresiasi,” ujarnya pula.

Lalu, keempat, pengalokasian dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara secara efektif dan efisien untuk memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bamsoet mengatakan hal penting yang menjadi perhatian semua pihak adalah bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan UUD

Capaian Pembangunan Cukup Membanggakan Sebelum Pandemi

NRI Tahun 1945 juga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong upaya Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju sebagaimana juga telah tertuang dalam TAP MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Menurut dia, Indonesia maju seperti amanah dari ketetapan MPR tersebut adalah meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era globalisasi.

“Lalu meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional; meningkatnya disiplin dan etos kerja; meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, serta pembudayaannya dalam masyarakat; serta teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia,” katanya lagi.

Hadir dalam peringatan Hari Konstitusi Indonesia tersebut secara virtual, antara lain Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin. Lalu yang hadir secara fisik, antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.

Selain itu, juga dihadiri para Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid (hadir virtual), Zulkifli Hasan (hadir virtual), Arsul Sani, dan Fadel Muhammad (hadir virtual). [*]

info grafis

Jakarta, (ANTARA) “Indeks Pembangu- Wakil Presiden Ma’ruf nan Hukum dari 0,61 taAmin mengatakan cahun 2018 menjadi 0,62 paian pembangunan pada 2019; dan tingkat secara nasional cukup kejahatan atau crime rate membanggakan sebelum menurun dari 93 orang per adanya pandemi COVID100.000 penduduk pada 19, antara lain di bidang 2019 menjadi 50 orang demokrasi dan kesejahterpers 100.000 penduduk aan masyarakat, sesuai pada semester I Tahun dengan tujuan negara yang 2020,” tambah Wapres. tertuang dalam Pembukaan Sementara itu, terkait Wakil Presiden Undang-undang Dasar amanat kedua pada UUD Ma’ruf Amin (UUD) Tahun 1945.

1945, yakni meningkatkan “Secara singkat, dapat saya sampai- kesejahteraan umum, Ma’ruf mengatakan kan bahwa capaian pembangunan na- Pemerintah telah mencatatkan capaiansional, sebagaimana dicanangkan dalam capaian antara lain penurunan prevalensi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka kekerdilan atau stunting pada balita, penuMenengah Nasional) 2020-2024, sebe- runan tingkat kemiskinan dan peningkatan lum terjadinya wabah COVID-19 cukup cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan membanggakan di berbagai bidang,” kata Nasional (JKN).

Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada “Tingkat kemiskinan, yang 11,22 persen peringatan Hari Konstitusi Tahun 2020 pada 2015 turun menjadi 9,78 persen pada di Jakarta, Selasa.

Maret 2020; lalu meningkatnya cakupan Sesuai dengan butir pertama amanat kepesertaan JKN dari 61,5 persen pada Pembukaan UUD 1945, yakni melin­ 2015 telah mencapai 81,86 persen dari seludungi segenap bangsa dan tumpah darah ruh populasi pada Juni 2020,” tukasnya.

Indonesia, Pemerintah telah mencatatkan Terkait amanat ketiga, yaitu mencerberbagai peningkatan dalam indeks daskan kehidupan bangsa, Pemerintah demokrasi dan indeks pembangunan juga telah berhasil memperbaiki dan hukum, kata Ma’ruf. memeratakan akses pendidikan antarke­ Indeks Demokrasi di Indonesia ter- lompok ekonomi, kata Wapres. catat meningkat 2,53 persen dari capaTerakhir, sesuai amanat keempat Pemian 72,39 persen di 2018 menjadi 74,92 bukaan UUD 1945, telah diwujudkan oleh persen di 2019. Selain itu, peningkatan Pemerintah dengan terus mendukung kapasitas pelayanan dan perlindungan perjuangan kemerdekaan Palestina dan WNI di luar negeri juga meningkat dari turut menjaga perdamaian global lewat jumlah perlindungan terhadap 22.240 keterpilihan Indonesia menjadi Anggota kasus pada semester II 2019 menjadi Tidak Tetap Dewan Keamanan Persatuan 28.596 kasus pada semester I 2020.

Bangsa-Bangsa (DK PBB). [*]

sekilas jawa timur

Bimbingan dan Ujian Skripsi di Kebun Itu Mengasyikkan Surabaya, (ANTARA) - Menulis skripsi adalah masa-masa menentukan bagi seorang mahasiswa semester akhir yang akan segera menyandang gelar sarjana.Tidak jarang seorang mahasiswa gagal menyelesaikan studinya hanya gara-gara tersandung di urusan menyelesaikan skripsi.

Agar para mahasiswa menghadapai masa-masa menyelesaikan skripsi itu dengan lebih santai, seorang dosen yang juga menjabat Ketua (Rektor) STKIP PGRI Ponorogo Dr Sutejo, MHum membuat suasana baru de­ ngan mengajak para mahasiswanya mengikuti bimbingan skripsi di areal kebun atau pertanian.

“Ada beberapa hal yang ingin saya tanamkan ke mahasiswa, antara lain agar mereka bisa rileks dalam menyelesaikan skripsinya dengan cara bimbingan tidak di ruangan di kampus. Selain itu saya ingin mereka tidak gengsi kalau kelak mereka harus bertani. Karena mereka

umumnya anak petani, saya harap mereka tidak malu menjadi anak seorang petani,” kata Sutejo -- yang juga dikenal sebagai penulis dan penggerak literasi itu.

Ia menjelaskan bahwa tujuh mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi itu betul-betul dihadapi de­ ngan suasana santai, karena di selasela bimbingan itu sesekali Sutejo sambil mengusung keperluan pertanian, seperti pupuk dan lainnya.

Pakaian yang dikenakan oleh penulis lebih dari 20 buku dan ratusan artikel dan karya fiksi di media massa itu juga ala petani, yakni ce­ lana pendek, berkaos dan topi caping.

Ia pun duduk di tanah sementara para mahasiswa duduk di bangku-bangku kecil yang memang tersedia di areal perkebunan singkong milik Sutejo.

“Awalnya mereka kikuk karena saya justru duduk di tanah, mereka menggunakan kursi, tapi saya bi­ lang tidak ada masalah. Ya akhirnya rileks. Ide-ide mengalir dalam dis-

ANTARA

Suasana saat mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo bimbingan skripsi di kebun.

kusi itu,” kata peraih gelar doktor sastra Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

Penggagas program Sekolah Literasi Gratis (SLG) STKIP PGRI Ponorogo itu mengemukakan ka­ rena saat ini masih masa pandemi COVID-19, maka protokol ke­

sehatan tetap diberlakukan, yakni menjaga jarak antarmahasiswa, mengenakan masker dan lainnya.

Sutejo menjelaskan ide bimbingan skripsi di kebun itu berawal saat para mahasiswa itu menghubungi dirinya lewat telepon seluler untuk konsultasi.

Saat itu dirinya sedang berada di ke-

bun dan para mahasiswanya diminta datang ke kebun.

“Pertama bimbingan di kebun pada tanggal 11 Agustus lalu dan kemarin, Sabtu (15/8), merupakan yang kedua. Karena saking berkesannya, kami sepakat dengan mahasiswa untuk ujian skripsi nanti di kebun juga.

Mereka malah senang,” katanya.

Sutejo menceritakan bahwa se­ telah bimbingan di kebun, beberapa mahasiswa mengaku lebih lancar menuangkan ide dalam tulisan. Jika sebelumnya, dalam satu hari mereka hanya menghasilkan beberapa halaman, setelah bimbingan di kebun, justru bisa menghasilkan 10 hingga 16 halaman.

Rita Ristiana, mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia angkatan 2016 mengaku senang dengan bimbingan di luar kelas itu. Ia mengaku ada suasana berbeda dengan menimbulkan rasa senang dan rileks.

“Saya merasakan apa yang di­ sampaikan oleh Pak Sutejo ketika

bimbingan itu lebih enak diterima dan lebih mudah dipahami. Mungkin karena kami juga sedang rileks.

Ini tentu berbeda dengan jika bim­ bingan dilakukan di ruangan di kampus,” katanya.

Untuk skripsinya ini, Rita mengambil objek penelitian Novel “Tempat Paling Sunyi” karya Arafat Nur, novelis yang karya-karyanya banyak mendapat penghargaan di tingkat nasional itu, kini juga menjadi dosen di STKIP PGRI Ponorogo.

Rita mengaku sangat menikmati suasana bimbingan skripsi di kebun karena sekaligus bisa “refreshing”.

Apalagi ia mengaku juga berasal dari lingkungan keluarga petani, sehingga tidak asing dengan suasana kebun dan areal pertanian.

Yuda Kretiantono Saputro, mahasiswa lainnya, mengaku baru kali ini menikmati suasana belajar yang berbeda dan diakui sangat menyenangkan. [*]