binder1jul20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra

www.harianbhirawa.co.id

at

Rabu Pon, 1 JULI 2020

Kelola Rujukan One Gate System, Pasien Tak Perlu Swab Dua Kali Negatif

Pemprov, Bhirawa Presiden RI Joko Widodo telah memberikan waktu dua minggu bagi Jatim dapat untuk mengendalikan Covid-19.

Hal ini direspon cepat oleh Gugus Tugas Covid-19 Jatim di bawah kordinasi Pangkogabwilhan II. Bersama Pangkogabwilhan II, Gugus Tugas Covid-19 melakukan koordinasi untuk menata rujukan menjadi one gate system. Korfinasi tersebut dilakukan bersama 99 rumah sakit rujukan se Jatim.

Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyu Hadi mengatakan, selama ini sistem rujukan sudah tertata tapi kurang integratif. Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan RS Lapangan sebagai  ke halaman 11

Oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah), Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak (kiri) dan Marsda TNI Imran Baidirus Pangkogabwilhan II, Gugus Tugas Covid-19 saat rapat koordinasi bersama 99 rumah sakit rujukan se Jatim di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (30/6).

Pemkab Tuban Bentuk Puskestren dan Santri Husada Tuban, Bhirawa Bupati Tuban H Fathul Huda meninjau kesiapan sejumlah pondok pesantren di Kecamatan Palang sebelum kembali beraktivitas normal, Selasa (30/6). Bupati Tuban didampingi Kepala Kantor Kemenag Tuban, Kepala Dinas Kesehatan serta pimpinan OPD mengunjungi 3 pesantren dan menyerahkan paket masker.

Bupati Tuban menyampaikan pembukaan kembali pesantren harus mematuhi protokol kesehatan. Langkah ini untuk melindungi santri dari bahaya paparan

Covid-19. Menurutnya, pesantren menjadi benteng untuk membangun masyarakat yang religius.

Lebih lanjut, santri dari luar Kabupaten Tuban diharuskan menyerahkan surat keterangan telah mengikuti rapid test sebelum diperbolehkan masuk kembali.

Gugus Tugas dan pengasuh pesantren juga akan melakukan rapid test ulang kepada santri jika ditengarai kurang sehat.

Jajaran Dinas Kesehatan Tuban diminta untuk mem ke halaman 11

MITRA

Pernikahan Cinta Segitiga DIMANAPUN ditempatkan dan ditugaskan oleh negara, selalu siap dilaksanakan dengan ikhlas dan tentu berprestasi. Inilah secuil sosok Dr Umar Said MPd, yang kini menjabat Kepala Sekolah (Kasek) SMKN 2 Tegalsari, Banyuwangi. Mantan Kasek SMKN 1 Situbondo dan SMKN 3 Bondowoso itu mulai merin-

tis prestasi baru di sekolah kejuruan tempat kelahiran Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Umar Said yang dkenal koleganya sebagai penggagas program-program unggulan di sekolah kejuruan itu merencanakan program baru di SMKN 2 Tegalsari, Banyuwangi. Dengan ikon pernikahan cinta segitiga, Umar

Dr Umar Said MPd

Sentil

BPK Beri Opini Disclaimer Pemkab Jember - Bisa jadi pintu masuknya KPK Legislatif Minta Pemkot Segera Cairkan Dana Kampung Tangguh - Tak ada dana tak bisa bekerja Jumlah Pasien Umum-BPJS di RSUD se-Pasuruan Raya Turun 50 Persen - Efek Covid-19 bikin takut berobat di rumah sakit

BPK Beri Opini Disclaimer Pemkab Jember Jember, Bhirawa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer, terhadap kinerja tata kelola keuangan negara yang dilakukan Kabupaten Jember tahun 2019. Sebab, dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI menilai ada penganggaran dan realisasi belanja di 13 OPD (organisasi perangkat daerah) sebesar Rp70 miliar lebih yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan perundangan.

Ke-13 OPD tersebut, yakni belanja pegawai di Bagian Bina Mental, Bagian Humas, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dispora, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta

Karya dan Satpol PP. Ketua DPRD Jember Itqon Sauqi mengaku terkejut hasil penilaian terhadap kinerja tata kelola keungan dari BPK RI terhadap Kabupaten Jember. Bahkan, Itqon ber-

harap predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pernah di berikan oleh BPK RI 2018 lalu, menjadi pelecut untuk meningkatkan kinerjanya.

“Ini malah TMP, sungguh di luar dugaan kami. TMP atau disclaimer ini menunjukkan bahwa Tim Auditor BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup berdasarkan standar pemeriksanaan keuangan negara. Dengan artian ada penyimpangan,” tandas Itqon Sauqi, Selasa (30/6).

Oleh karena itu, Itqon men ke halaman 11

Risma Paparkan Cara Mengefektifkan ASN di Hadapan Peserta Lemhanas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan paparan terkait mengefektifkan ASN di hadapan para peserta Lemhanas melalui video conference.

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Di tengah kesibukannya menangani pandemi Covid19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharin menyempatkan waktu untuk menjadi pemateri di acara Lembaga Ketahanan

Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia yang digelar melalui video conference, Selasa (30/6). Acara itu menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli

Bahuri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.  ke halaman 11

Kasus Covid-19 di Surabaya Dua Kali Lipat Jabar dan Jateng Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangkogabwilhan dan Forkopimda Jatim mengajak 99 rumah sakit rujukan Covid-19 untuk kembali menyatukan kordinasi.

Khususnya dalam membangun sistem rujukan yang terintegrasi melalui aplikasi yang telah disiapkan.

Hal ini menyusul tingginya kasus Covid-19 di Jatim khususnya untuk wilayah Surabaya Raya.

Gubernur Khofifah menjelaskan, kasus positif Covid-19 di Jabar saat ini mencapai 3.164 dan Jateng 3.680. Jika dibandingkan

dengan Kota Surabaya saja bisa mencapai dua kali lipatnya. Kalau dibandingkan dengan Surabaya Raya akan lebih dari dua kali lipat.

“Kalau sudah seperti ini, perangkat di Jateng dan Jabar pasti akan memberikan detail layanannya.

Apakah dari hulu sampai hilirnya. Hilirnya, adalah rumah sakit maka dari hulunya akan sangat banyak energi untuk menyampaikan pesan ke masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dan sebagainya,” tutur Gubernur  ke halaman 11

Pilkada Serentak 9 Desember 2020, DPR RI Mendukung DPD RI Menolak Jakarta, Bhirawa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 menurut wakil rakyat di DPR RI sudah on going atau sudah runing.

Semua peraturan dan perubahan peraturan sudah disiapkan. Peraturan KPU dan Bawaslu juga sudah diperbarui semua. Juga alat-alat dukungan bantuan kesehatan juga tengah dijalankan, penerapan protokol Covid-19 juga

sudah punya titik terang.

Sebaliknya, wakil daerah di DPD RI, para senator menolak keras pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Alasan penolakan, karena Pilkada adalah milik daerah, jadi daerah memiliki hak untuk menolak. Pegangan DPD RI dalam penolakan itu adalah ‘Salus populi supreme lex esto’, kesela ke halaman 11

Achmad Khumaidi, Peraih Gelar Doktor Usia Muda Asal Situbondo

Agar Kuliah Lancar, Terpaksa Nyambi Menjadi Pembantu Rumah Tangga Achmad Khumaidi, tercatat sebagai salah satu mahasiswa peraih gelar doktor berusia muda asal Kota Santri Situbondo. Betapa tidak, diusianya yang kini baru menapaki 30 tahun, Achmad Khumaidi sudah berhasil menyelesaikan gelar bergengsi dalam dunia pendidikan, S3 atau doktor. Gelar ini menjadi suatu harapan dan keinginan sebagian besar mahasiswa atau masyarakat dalam setiap jenjang pendidikan.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Ketika ditemui Bhirawa, Achmad Khumaidi menceritakan, ekonomi keluarganya tergolong kurang mampu. Kondisi memprihatinkan itu tidak menjadi penghalang baginya untuk menorehkan prestasi dibidang pendidikan. Dia bahkan bercita-cita bisa menuntaskan gelar puncak

pendidikan akademik yakni doktor.

Dalam pandangan Khumaidi, selagi masih berusia muda, ia harus sukses menyandang gelar doktor.

“Awal kisah pendidikan saya ini tidak mulus. Bahkan harus melewati jalan yang terjal. Saya harus jatuh bangun untuk melalui semuanya. Berkat adanya keinginan yang kuat, saya akhirnya berhasil,” ujar Khumaidi.

Masih kata Achmad Khumaidi, untuk memenuhi biaya selama menempuh pendidikan kuliah hingga jenjang S3 ia harus banting tulang siang malam. Buktinya, aku Khumaidi, ketika mulai kuliah S1 di Malang, dia nekat menjadi seorang pembantu rumah tangga (PRT) di salah satu pemilik kost disana. “Kala itu ada seorang pemilik kost mencari seorang pembantu. Begitu ada lowongan pekerjaan itu saya langsung menawarkan diri. Alhamdulillah langsung bekerja,” ucap Khumaidi.

Diawal bertemu dengan pemilik kost, Khumaidi mengaku siap menjadi pembantu rumah tangga dengan  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Achmad Khumaidi, doktor muda asal Situbondo saat bersama kedua orang tua, istri dan anak semata wayangnya di rumahnya.

EKSEKUTIF Tegakkan Disiplin, Bupati Malang Gelar Apel Bersama Penegakan Protokol Kesehatan Rabu Pon, 1 Juli 2020

Halaman 2

Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meningkatkan kedisiplinan masyarakat Kabupaten Malang dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), sehingga Bupati Malang, HM Sanusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) menggelar apel bersama Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, di halaman Kantor Kodim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu.

Menurut Bupati Malang, HM Sanusi, Selasa (30/6), usai memimpin Apel Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, apel yang digelar ini bertujuan menyamakan visi dan misi guna meminimalisir penyebaran Covid 19 di Kabupaten Malang. ‘’Karena ini merupakan salah satu upaya Pemkab Malang untuk mencegah penyebaran Covid 19. Hal ini agar untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus yang bisa menyebabkan kematian,’’ ujarnya.

Sehingga bupati berharap, agar di wilayah Kabupaten Malang bisa menjadi zona hijau. Untuk bisa menjadi zona hijau, maka perlu adanya aturan, imbauan, dan edaran tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga dengan apel ini, diharapkan petugas yang ada dila-

Bupati Malang, HM Sanusi bersama Dandim 0818, Letkol (Inf) Ferry Muzawwad dan Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar saat mengenspeksi pasukan, di halaman Makodim 0818, jalan Panji, Kec Kepanjen, Kab Malang.

pangan akan melakukan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, diantaranya tidak memakai masker. ‘’Untuk sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak memakai masker saat ke luar rumah, yaitu berupa sanksi sosial. Sedangkan sanksi tersebut agar mereka jera dan tidak me-

ngulangi lagi tidak memakai masker,’’ ucap Sanusi.

Sedangkan Komandan Kodim (Dandim) 0818/ Kabupaten MalangKota Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad menyampaikan, dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Malang, hal ini akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang juga akan dibantu TNI/Polri. Sehingga

dalam menegakan disiplin masyarakat selama masa pandemi Covid 19, petugas Satpol jangan takut dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. ‘’Petugas Satpol-PP jangan takut menegakan disiplin masyarakat yang tidak memakai masker. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat berdisiplin dalam memakai masker, maka ini sebagai salah satu untuk

menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, kegiatan apel bersama ini merupakan bentuk penyamaan visi dan misi dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Malang. Sedangkan penyamaan visi misi ini, agar dalam mengekan disiplin tengah masyarakat agar tidak ada gesekan satu sama yang lainnya.

yoyok cahyono/bhirawa

‘’Sebab dalam menegakan sanksi pada masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalani aturan protokol kesehatan, tujuannya hanya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Sehingga Satpol PP dalam menegakan sanksi di lapangan tidak sendiri, tapi diback up aparat Polisi dan TNI juga akan ikut dalam menegakan disiplin masyarakat,’’ tegasnya. [cyn]

Pengambilan Sumpah dan Sertijab Korps Adhyaksa

Kajati Jatim Tekankan Kajari Baru Fokuskan Kinerja

humas kab madiun/bhirawa

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (tengah) menyerahkan Penghargaan Opini WTP kepada Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto (kiri) dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono (kanan), Selasa (30/6).

Untuk ke Tujuh Kalinya

Pemkab Madiun Dianugerahi Opini WTP oleh BPK Perwakilan Jatim Di tengah Pandemi Covid 19, kembali Pemerintah Kabupaten Madiun menerima anugerah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/6).

Dengan penghargaan Anugerah Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 itu, diharapkan dapat mengedukasi Aparatur Negara Sipil (ASN) Pemkab Madiun dalam menjalankan tugasnya, khususnya pelaksanaan APBD Pemkab Madiun kedepannya. Minimal, ASN dalam menjalankan tugasnya bisa lebih tertib dan lancar dari sebelumnya.

Penghargaan Opini WTP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19.

Selain Pemerintah Kabupaten Madiun pada kesempatan yang sama juga diserahkan Penghargaan Opini WTP kepada 11 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur mengatakan, Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2020 kembali memperoleh opini WTP. Maka Pemerintah Kabupaten Madiun berhasil mempertahankan opini WTP sebagaimana tahun lalu. ‘’Meski menerima Opini WTP, bukan berarti tidak ada atau tidak ditemukan adanya permasalahan dalam proses

humas kab madiun/bhirawa

Setelah menerima penghargaa Opini WTP, Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto (tengah) foto bersama Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Madiun, Mashudi (kiri) dan Asisten Pemerintahan Kab Madiun Umum Pemkab Madiun Agus Budi Wahyono yang juga Plt Kepala Inspektorat Kab Madiun (kanan). pemeriksaan, pemasalahan tetap ada akan tetapi permasalahan itu tak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,’’ papar Agus Setyono.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur berharap, agar hasil pemeriksaan yang diserahkan pada hari ini dapat mendorong dan memotivasi jajaran Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, termasuk dalam memanfaatkan penggunaan APBD untuk penanganan dampak Covid 19.

Terkait diterimanya penghargaan Opini WTP yang ketujuh kalinya ini Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto tak lupa mengucap syukur Alhamdulillah atas prestasi yang membanggakan atas pengelolaan keuangan daerah itu, bahkan sampai tujuh kali berturut

- turut. Sehingga bupati berharap kedepan akan mempertahankan, sembari terus memperbaiki kinerja di jajaran Pemkab Madiun.

Dan yang terpenting, Wakil Bupati Madiun menegaskan, akan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPKP, karena disitu masih ada yang harus diperbaiki, sehingga kedepan Pemkab. Madiun kembali mendapatkan penghargaan opini WTP. Di sisi lain, di tengah Pendemi Covid 19 ini, Wakil Bupati Madiun tak bosan - bosannya mengajak seluruh ASN Kabupaten Madiun tetap semangat melaksanakan tugasnya masing – masing, dengan tetap melaksanakan protocol kesehatan Covid 19, yakni selalu memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menghindari kerumunan, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. [dar.adv]

Kejati Jatim, Bhirawa Gerbong mutasi di lingkungan Adhyaksa kembali bergulir. Kali ini jabatan Asisten Intelijen (Asintel), Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim diserahterimakan kepada pejabat baru, Selasa (30/6).

Dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim, M Dhofir juga memimpin pengambilan sumpah dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) 10 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) jajaran Kejati Jatim. Serta jabatan Koordinator pada Kejati Jawa Timur.

Dhofir mengatakan, di tengah pandemi Covid 19 pihaknya tetap menekankan para jajaran Kejati Jatim untuk meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam hal penanganan perkara - perkara yang ada di Kejari masing-masing. ‘’Di tengah pandemi COVID-19, saya tekankan pada pejabat baru agar segera beradaptasi. Dan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sudah diamanahkan,’’ kata Kajati Jatim, M Dhofir.

Masa pandemi, lanjut Dhofir, tak menghalangi para pejabat baru ini dalam menjalankan tugasnya. Terutama Tupoksi

abed nego/bhirawa

Kajati Jatim, M Dhofir memimpin pengambilan sumpah dan serah terima jabatan Asisten dan para Kajari jajaran, Selasa (30/6) di Kejati Jatim.

yang diamanahkan, harus benar-benar dijalankan sesuai amanah. Sehingga membentuk jiwa Adhyaksa yang tangguh dan bertanggungjawab terhadap semua tugas yang diberikan pimpinan. ‘’Apa yang sudah dilakukan sejak lama, bisa diterapkan kembali dengan mengemban jabatan yang baru. Mutasi ini hal yang biasa dan suatu penyegaran, serta sebagai promosi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa,’’ ungkap Dhofir.

Sertijab di lingkungan Kejati Jatim beserta jajaran. Diantaranya Asintel Kejati Jatim yang sebelumnya dijabat Bambang Gunawan. Kini diserahterimakan kepada pejabat baru, yakni Nanang Ibrahim. Sedangkan Bambang Gunawan menadapat promosi sebagai Koordinator Jamintel Kejakasaan Agung (Kejagung) RI. [bed]

Dishub Bojonegoro Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM Bojonegoro, Bhirawa Wujud kesriusan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas ini, berlangsung di Balai Uji Kir yang ada di Jl Raya Tikusan, Kecamatan Kapas, Selasa (30/6) kemarin.

Pada kegiatan Pencanangan Zona Integritas ini, seluruh Pegawai Dishub dari unsur PNS, penguji kir, tukang parkir, pengurus penyebrangan perahu, serta penjaga perlintasan kereta api melakukan penandatanganan dokumen Pakta Integritas, yang disaksikan dan juga ditandatangani Kepala Dishub Bojonegoro, Asisten Perkonomian dan

Perwakilan Inspektorat Bojonegoro.

Komitmen pencanangan pembangunan Zona Integritas ini yang dirangkaikan dengan pembacaan ikrar deklarasi Pelaksanaan Zona Integrasi di lingkup Dishub Bojonegoro.

Adie Witjaksono, Kepala Dishub Bojonegoro menyampaikan, pencanangan Zona Integritas WBK/ WBBM di lingkungannya merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang bebas dari korupsi. Karena Dishub dan seluruh staf juga ingin berubah, serta ingin meningkatkan pelayanan lebih baik ‘’Makanya kami bersepakat untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan masyarakat dengan sebaik mungkin. Makanya kita berkomitmen mewujudkan WBKWBBM,’’ kata Adie. [bas]

Pemkab Mojokerto Raih WTP Enam Kali Berturut – turut

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2019 Sudah enam kali berturut - turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Selasa (30/6) kemarin, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo.

Penghargaan diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Joko Agus Styono dalam sambutannya mengatakan, WTP merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilak sanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Joko Agus menjelaskan, WTP sebenarnya bukan tujuan, melainkan sebuah sarana yang mampu menggambarkan kondisi sebuah daerah yang telah menerapkan transparansi dan good governance. Selanjutnya, informasi yang diolah dan disajikan dalam laporan yang menghasilkan predikat WTP, bisa dijadikan alat atau

instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis. ‘’Kami harap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong dan memotivasi jajaran Pemerintah Daerah, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semoga LHP ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,’’ kata Joko Agus.

Joko Agus menambahkan, secara lengkap, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan.

Sementara laporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Opera-

Bupati Mojokerto didampingi Ketua DPRD sedang menerima penyerahan WTP dari Ketua BPK sional, Laporan Perubahan Ekuitas, Pemerintahan (SAP), Sistem PeLaporan Arus Kas, dan catatan atas ngendali Intern (SPI), kepatuahan laporan keuangan. Serta harus pada perundang-undangan, dan sesuai dengan Standar Administrasi kecukupan informasi.

hasan amin/bhirawa

Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, hal mendasar dari WTP adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. WTP merupakan

yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer.

Sementara itu, Bupati Pungkasiadi mengucapkan terima kasih, pada seluruh OPD yang telah bekerja dengan baik dan maksimal.

Bupati berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan. ‘’Saya ucapkan terima kasih pada semua OPD yang yang telah serius dan konsekuen dalam hal menyusun laporan keuangan dengan maksimal dan tepat waktu.

Prestasi ini harus terus kita pertahankan,’’ ucap Bupati Pungkasiadi yang hadir didampingi Sekdakab Mojokerto, Inspektur Kabupaten Mojokerto, Kepala BPKAD beserta OPD terkait.

Pantauan di lapangan beberapa daerah di Jawa Timur yang juga menerima opini WTP kali ini antara lain Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Magetan, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. [min.adv]

LEGISLATIF

Rabu Pon, 1 Juli 2020

Halaman 3

Monitoring Penyaluran Bantuan Terdampak Covid-19 di Pamekasan

Komisi A Siap Dampingi Kades Kelola Dana Desa “Kami juga berusaha ikut menKomisi A DPRD Jatim melakukan kunjungan ke Badan Koordinasi dampingi kepala desa. Bahkan Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan ( Bakorwil) Pamekasan, kalau kepala desa sudah bekerja Madura, Senin (29/6) malam. secara benar dan tentunya ada Dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini ditemui langsung oleh Kepala Bakorwil Pamekasan, Fattah Jasin.

“Kunjungan ini untuk monitoring perkembangan Covid-19. Sedangkan, sosialisasi dari aparat tetap dilaksanakan tentang New Normal,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (purn) Istu Hari Bagio saat ditemui di lokasi.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, semua harus menerapkan New Normal dari segi apapun. Termasuk pelayanan kepada masyarakat. “Dan pemerintahnya pun

sudah menerapkan itu (New Normal, red),” jelasnya.

Istu menegaskan akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat serta jaga jarak. Disamping itu, dari kalangan pendidikan pun sebelum memasuki tahun ajaran baru sekolah. “Itu sudah mulai digarap semuanya,” ujar Mantan Pangdam Bukit Barisan ini.

Disampaikan Istu, Komisinya juga siap memberikan pendampingan kepada seluruh jajaran kepala desa di Jawa Timur dalam mengelola Dana Desa. Khususnya dana yang diperuntukkan penanganan Covid-19.

yang dari masyarakat tidak senang, Komisi A siap mendampingi,” paparnya.

Ia membeberkan, Komisi A sudah keliling di lebih 65 desa dari 20 Kabupaten dan Kota. Selama itu, kata Istu, belum mendapati kepala desa yang kesusahan dalam mengelola dana desa,” urainya.

Bahkan, Komisi A dalam waktu dekat akan menggelar acara sinergitas agar kepala desa tidak tersandung masalah hukum. “Tujuan kita membantu agar tidak ada masalah dikemudian hari, terutama terkait data,” imbuh Istu.

Selama ini, lanjut Istu, kepala desa telah menjalankan tugasnya

dengan baik. Seperti penyaluran bantuan kepada warganya yang terdampak Covid-19 masih belum menjumpai adanya masalah.

“Alhamdulillah ya. Dari kepala desa Ten Tenan Timur, Kecamatan Larangan rata-rata masyarakat hidupnya menengah ke atas. Jadi tidak dapat bantuan,” terangnya.

“Kita bertanya, rata-rata warganya adalah pedagang emas di pasar,” tambahnya.

Meski demikian, ia berpesan kepada seluruh kepala desa untuk tetap melakukan sosialisasi New Normal.

“Karena mau tidak mau, senang tidak senang ya kita harus mengikuti protokoler kesehatan,” katanya.

Istu pun mengapresiasi Bakorwil Pamekasan karena sudah memonitoring bantuan dari pemerintah. Hal ini diakui kalau bantuan dari

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Komisi A DPRD Jatim kunjungan ke Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Pamekasan, Madura, Senin (29/6) malam.

Pemprov Jatim sudah turun ke Pemkab/Pemkot.

“Monitoring dari Bakorwil sendiri semuanya sudah berjalan lancar. Baik dari bantuan PKH dan sebagainya. Justru kali ini itu untuk melacak yang dari Kabupaten ke masyarakat. Kalau dari Provinsi ke Kabupaten itu sudah,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bakorwil Pamekasan, Fattah Jasin mengungkapkan ada dua orang di Pamekasan terpapar Covid-19. Satu diantaranya sudah dinyatakan sembuh.

“Sosialisasi dari aparat tetap dilaksanakan. Dan masyarakat semua telah mematuhi anjuran pemerintah,” katanya. [geh]

PCNU Surabaya Desak Proses RUU HIP Dihentikan Surabaya, Bhirawa Inisiatif DPR RI yang membahas Rancangan UndangUndang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai polemik dan sorotan tajam dari masyarakat. Bahkan telah menimbulkan aksi massa dan potentsial merambat ke konflik ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa dan keamanan nasional.

Menurut Ketua PCNU Kota Surabaya, Dr H Achmad Muhubbin Zuhri MA, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah final. Ia merupakan ‘kalimatun sawa’ (common platform), hasil moderasi aspirasi Islam dan Kebangsaan sebagaimana tergambar dari proses sejarah gagasan dan perumusan sebelumnya.

“Rumusan final sebagaimana dimaksud melahirkan Indonesia sebagai negara nasionalis-religius, bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama,” tutur

Muhubbin Zuhri, dikonfirmasi, Selasa (30/6).

Karena itu, lanjutnya, gerakan atau upaya apapun yang menonjolkan kesejarahan Pancasila 1 Juni dengan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan juga sebaliknya, merusak persatuan, membenturkan agama dengan negara. Selain itu juga sangat potensial melahirkan kembali konflik ideologis, mengancam keamanan negara dan akan menguras energi bangsa.

“Kita telah memiliki pengalaman pahit dalam perjalanan bangsa di masa lalu, dimana konflik ideologis tidak memberikan apapun kecuali ‘mafsadat’ untuk bangsa ini,” ungkapnya. [iib]

Legislatif Minta Pemkot Segera Cairkan UKM Surabaya Maju Deklarasi Dukung Machfud Arifin Dana Kampung Tangguh Lita Machfud Arifin ketika memberikan pengarahan bahwa UKM merupakan tiang ekonomi kerakyatan yang harus digenjot demi kesejahteran warga Surabaya.

Surabaya, Bhirawa Para pelaku usaha kecil menengah (UKM) mendeklarasikan diri membentuk UKM Surabaya Maju untuk mendukung Irjen Pol (purn) Machfud Arifin menjadi Wali Kota Surabaya.

Para pelaku UKM ini yakin mantan Kapolda Jatim itu mampu memajukan UKM di Kota Pahlawan.

Ketua UKM Surabaya Maju, Rachmawati memandang, Machfud Arifin merupakan sosok yang sarat pengalaman sebagai seorang pemimpin.

Mantan Kapolda Jatim ini benar-benar bisa memprioritaskan kesejahteraan warga Surabaya. Apalagi programprogramnya untuk peningkatan UKM juga bagus.

“Ditambah lagi sosok sang istri Lita Machfud Arifin yang sangat paham dengan UKM, dan itu menjadi daya tarik tersediri bagi pelaku UKM di Surabaya, untuk itu dibentuklah UKM Surabaya Maju dan langsung mendeklarasikan dukungan kepada Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin,” ujarnya.

Perempuan yang akrap disapa Cicim ini mengatakan, selama ini UKM di Surabaya seperti katak dalam tempurung. Dimana pengembangan UKM hanya berputar di Surabaya. Sehingga, di tengah pandemi covid-19, kondisi pelaku UKM tepuruk.

“Dari latar belakang itu, dan rasa ingin adanya perubahan yang lebih maju, UKM Surabaya Maju ini me-

naruh rasa optimis kepada Machfud Arifin mampu membawa UKM di Surabaya lebih maju dan lebih berkembang lagi,” yakinnya.

Cicim optimis, keberadaan Lita sebagai istri Machfud Arifin mampu memberikan masukan yang luar biasa kepada Machfud Arifin, sehingga mampu membawa UKM di Surabaya lebih maju, lebih berdaya saing, dan berkembang hingga skala internasional.

Menurutnya, Machfud Arifin merupakan sosok yang sangat diidamkan oleh warga Surabaya, terutama para pelaku UKM. Pasalnya, track record kesuksesan kepemimpinan Machfud Arifin sudah teruji dan terbukti saat menjadi Kapolda di tiga provinsi.

andre/bhirawa

“Kita menantikan perubahan, kita tidak mau jadi katak dalam tempurung, kita mau berkembang. Dan dari UKM Surabaya Maju siap bergerak hingga tingkat ranting untuk menjadikan Machfud Arifin sebagai Wali Kota Surabaya,” tegasnya.

Dirinya bersama ratusan anggota UKM Surabaya Maju yang tersebar di 31 Kecamatan se-Surabaya siap bergerak memenangkan Machfud Arifin dalam Pilwali Surabaya 2020. “Kita akan menggerakan ranting UKM Surabaya Maju di 31 kecamatan di Surabaya untuk mensosialisasikan dan meminta seluruh warga Surabaya memilih Machfud Arifin sebagai wali kota Surabaya,” tukasnya. [dre]

DPRD Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorong Pemkot segera realisasikan support anggaran untuk Kampung Tangguh Covid-19.

Support anggaran Kampung Tangguh ini merupakan salah satu hasil reses DPRD Surabaya masa persidangan III Tahun 2020 pada tanggal 15-20 Juni lalu.

Dari hasil reses, salah satu aspirasi yang disampaikan ke beberapa anggota dewan diantaranya adalah terkait dengan belum adanya support anggaran dari Pemerintah Kota Surabaya dalam pembentukan kampung tangguh.

Sedangkan kampung tangguh membutuhkan dukungan anggaran misalnya untuk operasinal jaga kampung dan kebutuhan sarana prasarana.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan bahwa support anggaran ini menjadi penting sebagai bentuk kehadiran pemerintah di masyarakat tanpa mengabaikan semangat gotong royong warga. [gat]

Keren, Kota Blitar Raih WTP Sepuluh Kali

Wali Kota Santoso Beber Empat Kunci Pertahankan Pengelolaan Keuangan Akuntabel Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd kembali membuktikan sebagai Kepala Daerah yang komitmen dan mengukir prestasi, bahkan setahun lebih tanpa didampingi Wakil tetap bisa menciptakan Pemerintahan yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pemkab Bondowoso Kembali Raih Opini WTP ke - 8 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso secara berturut-turut kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke delapan kalinya, atas laporan keuangan tahun 2019.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono kepada Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin dari Kepala BKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/6).

Bupati KH Salwa Arifin mengatakan, Opini WTP merupakan sarana untuk menggambarkan pelaporan pengelolahan keuangan daerah yang baik. Sekaligus menjadi cerminan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

WTP bukan tujuan, melainkan sarana agar laporan keuangan betul-betul sudah menggambarkan yang sudah transparan dan akuntabel menuju good government.

“Kalau WTP itu artinya sudah disajikan secara wajar, sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ada kesalahan tapi tidak materiil,” jelasnya.

Kata dia, perolehan predikat WTP ini merupakan kerja keras bersama dari seluruh unsur yang ada di Pemerintah kabupaten.

Baik eksekutif maupun legislatif, tanpa dukungan dari ke dua belah pihak akan sulit

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Drs KH Salwa Arifin saat menerima Penghargaan WTP ke-8 di dampingi Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir. untuk mewujudkannya dan mempertahankannya kembali tahun depan.

“Tetap harus bekerjasama, dan saling mendukung. Jadi yang tahun kemarin kan sudah selesai, yang tahun ini menjadi tantangan kita menjadi WTP lagu tahun 2021,” katanya.

Orang nomor satu di Bondowoso itu pun meminta agar ke depan seluruh OPD untuk

lebih meningkatkan kinerja dan integritas.

Karena, syarat utama memperoleh WTP yakni adalah komitmen.

“Ketika kita berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka outputnya pun akan menjadi baik. Kami berharap temen-temen berkomitmen untuk mempertahankan WTP ini tahun depan,” tutupnya. [san.adv]

Ini terbukti Pemerintah Kota Blitar kembali menorehkan prestasi dengan mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dimana karena seringnya menyabet WTP dari BPK, suami dari Fetty Wulandari Santoso didapuk memberikan sambutan oleh BPK. Hal ini menjadi bukti bahwa Kota Blitar di bawah kendali Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd bertaji di Tingkat Provinsi di Jawa Timur.

“Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi saya pribadi khususnya dan Kota Blitar pada umumnya. Kota Blitar diberi kesempatan berharga tampil di podium di forum resmi BPK,” kata Wali Kota Santoso.

Lanjut Wali Kota Santoso, penghargaan Opini WTP ini diterima di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Surabaya Pukul 13.00 WIB, Selasa (30/6) kemarin.

“Raihan Opini WTP ini menjadi pelecut bagi kami untuk terus menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah ke sepuluh,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Wali Kota Santoso penerimaan Opini WTP dari BPK ini ada 11 daerah se-Jawa Timur, dimana teknis penyerahan ada dua cara, ada yang melalui tatap muka dan ada pula yang melalui video conference. Sedangkan untuk Kota Blitar dikatakannya merupakan daerah yang menerima penghargaan melalui tatap muka dan penyerahan Opini WTP langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur

hartono/bhirawa

Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd saat menerima Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setyono, Selasa (30/6)kemarin.

Joko Agus Setyono, SE, Ak, CSFA, dan tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Kami selalu optimalkan agar CPA, ACPA, CA. “Raihan prestasi 10 kali Opini WTP tidak terjadi kesalahan berulangkali. ini melalui proses yang panjang. Te- Laporan hasil pemeriksaan jadi bahan rima kasih kepada BPK karena dengan pembelajaran,” ujarnya.

Sementara kunci ketiga lanjut raihan ini Pemkot Blitar mampu mengelola dana dari rakyat secara Santoso, optimalisasi peran Aparat transparan dan akuntabel,” terangnya. pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Diakuinya juga untuk meraih pres- sebagai pemberi peringatan dini, tasi sangat sulit, tetapi memperta- dimana APIP sebagai early warning hankan lebih sulit lagi, dan pihaknya atau pemberi peringatan dini agar tidak bersama Pemkot Blitar pun berjanji terjadi kesalahan atau penyimpangan akan mempertahankan dan memper- keuangan, kemudian juga monitoring hatikan saran dan masukan BPK agar dan evaluasi ataupun review. pengelolaan semakin baik lagi.

“Kunci ke empat meningkatkan Wali Kota Santoso juga memberikan kualitas sumber daya manusia aparatur kunci mencapai tata kelola keuangan birokrasi secara kontinyu dari komyang baik, diantaranya komitmen petensi maupun profesionalitasnya. antara Pemkot dengan DPRD Kota Seperti melalui bimbingan teknis, workBlitar dalam mengelola keuangan shop dan lain sebagainya. Sehingga sesuai aturan, kemudian seluruh setiap aparatur harus mau belajar dan Organisasi Perangkat Daerah ju- forum-forum pembelajaran rutin kami ga bisa menjaga hubungan baik de- selenggarakan. Kota Blitar bisa,” pungngan DPRD. ”Kunci kedua pembinaan kasnya. [htn.adv]

OPINI

Rabu Pon, 1 Juli 2020

TAJUK

Polri “Kawal” Covid-19 POLRI, dengan dukungan masyarakat, dan TNI, sedang “mengawal” pengamanan wabah pandemi virus corona.

Bencana non-alam wabah penyakit perlu dikawal ketat bukan dari tindakan kriminal. Melainkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang dikukuhkan sebagai peraturan. Memperingati Hari Bhayangkara ke-74 (tahun 2020), Polri memiliki kebiasaan baru pola penegakan hukum. Yakni pendekatan “persuasif,” termasuk dalam penanganan kegaduhan urusan jenazah protokol Covid-19.

Pengawalan terhadap Covid-19, tidak mengurangi kesigap-an Polri terhadap terorisme, serta tindak kriminalitas umum dan khusus tidak surut. Termasuk menangkap tersangka penganiayaan dalam kasus “palang pintu” RSUD Al-Ihsan, Baleendah, kabupaten Bandung. Begitu pula penyakit masyarakat (pekat) premanisme, tetap diburu Polisi.

Pencuri kambuhan (baru dilepas penjara karena pengurangan penghuni) juga ditangkap lagi.

Prestasi spektakuler, adalah kinerja Polri dalam BNN (Badan Nasional Narkotika). Dibuktikan kinerja BNN Propinsi Sumatera Utara (Sumut), bekerjasama dengan Bea Cukai setempat, berhasil meng-gagalkan penyelundupan sabu seberat 40 kilogram. Sabu hasil operasi di Bireuen (Aceh), dan Medan, dikirim melalui kurir yang menumpang kapal, berasal dari Penang (Malaysia). Akan diedarkan di wilayah Aceh, Sumut, dan ke Surabaya.

BNN, dan BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme), menjadi “pos” kinerja Kepolisian. Dipimpin perwira tinggi bintang tiga (Komisaris Jenderal). Berdasar UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kelembagaan BNN tercantum pada Bab XI. Terdiri dari 9 pasal, mulai pasal 64 sampai pasal 72, di dalamnya termasuk struktur organisasi BNN hingga tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Keanggotaan BNN dapat diikuti masyarakat yang memenuhi syarat dan uji kelayakan.

UU tentang Narkotika, di-breakdown melalui Perpres Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN. Pada pasal 1 ayat (1), dinyatakan, BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Koordinasi Kapolri. Kinerja BNN tergolong sukses, walau penyalahgunaan narkotika (dan jenis psikotropika lain) makin meluas. Bahkan realita (ironisnya), 80% peredaran narkotika dikendalikan oleh bandar gede yang mendekam di dalam penjara.

BNPT juga dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga.

Kinerja, dan struktur organisasi BNPT diatur dalam Perpres Nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT. Perpres Pada pasal 5, menyatakan, BNPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, korps “Bhayangkara” juga memiliki satuan tugas khusus bidang pemberantasan terorisme. Yakni, Detasemen Khusus (Densus) 88.

Prestasi Densus 88 sudah kondang berlevel dunia.

Menjadikan frustasi pelaku aksi terorisme. Penanggulangan terorisme menjadi lebih kuat, karena dukungan detasemen yang sama di 3 angkatan TNI. Ada Grup 5 Anti Teror (TNIAD), Detasemen 81 Kopassus (TNI-AD), Detasemen Jala Mengkara (Denjaka, Marinir TNI-AL), dan Detasemen Bravo 90 (Denbravo, TNI-AU). Densus 88, masih terus menyisir jaringan teroris di seluruh daerah.

Tugas “dadakan” Polri saat ini berkait wabah pandemi Covid-19. Ribuan kendaraan yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan, tidak ditilang. Melainkan di-putar balik arah oleh polisi, sehubungan larang mudik lebaran Idul Fitri 2020. Kepolisian Resort (Polres) di tiap kabupaten dan kota, menjadi ujung tombak kinerja kebhayangkaraan.

Bersama TNI, dan aparat daerah, Polri mengawal kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Serta mengawal bantuan sosial (Bansos) di kampong-kampung.

Polri, bersama TNI (dan masyarakat) dengan metode persuasif mengamankan kegiatan penanganan wabah pandemi Covid-19. Dengan berbagai kasus yang berbeda-beda di daerah. Juga tidak mundur dari gertakan dan ancaman ketertiban masyarakat. Karena mengayomi masyarakat luas juga berarti “siap bertempur” melawan segala tindakan melawan hukum. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Diversifikasi Pangan di Tengah Pandemi SAAT ini berbagai terobosan dan inovasi demi ketahanan pangan terus digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satunya, kini yang terbaru adalah menguatkan kembali konsep dan upaya implementasi diversifikasi pangan. Upaya kembali digalakannya diversifikasi pangan kali ini bisa jadi merupakan upaya yang sangat tepat dan sekaligus bisa jadi solusi di tengah pandemi. Wajar adaya, jika upaya Kementan ini perlu mendapat support dan perhatian publik.

Merujuk dari jawapos.com (27/6), melalui Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, diversifikasi pangan merupakan salah satu cara menuju swasembada beras dengan mengurangi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi. Selain itu, diversifikasi pangan bisa juga dikatakan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Ada empat faktor yang mampu mensukseskan diversifikasi pangan. Pertama, harus ada budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan pokok selain beras. Disinilah, nantinya masyarakat yang memilih komoditas apa yang dikonsumsi, pengganti beras. Kedua, komoditi pengganti beras harus mudah dipersiapkan. Ketiga, masalah harga, yang didukung oleh Kementan sehingga ketersediaannya memadai. Keempat, diverifikasi pangan juga bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang.

Melalui keempat faktor pensukses diversifikasi pangan di atas, sekiranya bisa tersimpulkan bahwa diversifikasi pangan yang ada tidak dibuat sama untuk seluruh masyarakat, tetapi lebih kepada minat konsumen. Sekiranya, melalui adanya, penguatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan di tengah pandemi. sekarang ini, dapat menjadi kesempatan untuk menggenjot pangan lokal baik secara on-farm maupun off-farm.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Anggaran Covid-19 dan Potensi Free Rider yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (Perppu Covid). Karena kita memiliki preseden sebelumnya. Potensi ini dapat kita lihat pada pasal 27.

Pasal 27 ayat 1 menya53,57 triliun, untuk takan bahwa biaya yang sektoral kementrian/ telah dikeluarkan kebiOleh : Umar Sholahudin lembaga serta pemerjakan pendapatan negintah daerah sebesar Rp ara termasuk kebijakan 106,11 triliun. Belanja di bidang perpajakan, negara selama tahun 2020 diperkira- kebijakan belanja negara termasuk kan naik dari sebelumnya sebesar Rp kebijakan di bidang keuangan daerah, 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.720,1 kebijakan pembiayaan, kebijakan statriliun. Sehingga defisit APBN 2020 bilitas sistem keuangan, dan program diperkirakan membengkak menjadi pemulihan ekonomi nasional, meru6,27% dari Produk Domestik Bruto pakan bagian dari biaya ekonomi (PDB). untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan Potensi Free Rider kerugian negara.

Luar biasa jumbonya anggaran Pasal ini sangat rawan melairkan Covid-19 hampir mendekati 1.000 praktek moral hazard dari para pejatriliun. Jika kita cermati, anggaran bat negara, terutama yang memantersebut tidak hanya digunakan untuk faatkan situasi dan kondisi. Pasal ini kebutuhan penangan Covid-19 saja, berasumsi bahwa para pejabat negara tetapi juga untuk tiga skema dengan kita adalah “para malaikat”, “orang jumlah Rp 152 trilun, yakni pencarian suci” yang tak bisa salah. Asumsinya utang pemerintah (108,848 triliun), seharusnya dibalik, bahwa para peuntuk dana talangan BUMN yang ada jabat negara adalah manusia biasa masalah keuangan sebesar Rp 19,65 yang sangat mungkin “imannya” triliun, dan untuk penyertaan modal lemah ketika ada kesempatan korupsi negara sebesar Rp 26,27 triliun. Ada datang. Kejahatan korupsi terjadi, beberapa BUMN yang bermasalah bukan karena adanya niat pelakunya, karena kondisi keuangan internalnya, tapi juga adanya kesempatan. Pasal seperti kasus Jiwasraya, ASABRI, dan ini, akan memberi “ruang bebas” sebagainya. Jangan sampai kasus mor- bagi para pejabat negara. Kita mustial hazard pada bailout bank Cenutry nya harus belajar dari kasus mega kembali terulang. Akibat moral hazard korupsi; bailout Century. Dengan para koruptor dalam penggunaan uang demikian, seharusnya aturan hukumrakyat, (uang) rakyat juga yang harus nya lebih ketat. menanggung.

Selanjutnya, pada pasal 27 ayat 2.

Rakyat harus sangat khawatir adanya “hak imunitas” atau kekebaldengan adanya potensi munculnya an bagi para pejabat negara. Pasal free rider (penunpang gelap) dalam 27 ayat 2 menyatakan bahwa Angpenggunaan dana Covid-19 tersebut. gota KSSK, Sekretaris KSSK, angPotensi moral hazard dan muncul- gota sekretariat KSSK, dan pejabat nya Free Rider dalam penggunaan atau pegawai Kementerian Keuanganggaran super jumbo bisa saja an, Bank Indonesia, Otoritas Jasa terjadi atau yang memanfaatkan ter- Keuangan, serta Lembaga Penjamin bitnya Perppu 1 tahun 2020 Tentang Simpanan, dan pejabat lainnya, Kebijakan Keuangan Negara dan yang berkaitan dengan pelaksanaan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Penanganan Pandemi Corona dan/atau Undang-Undang ini, tidak dapat Dalam Rangka Menghadapi Ancaman dituntut baik secara perdata maupun

pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Pasal ini secara eksplisit, bertentangan dengan prinsip prinsip supermasi hukum dan prinsip negara hukum (equality before the law). Pasal ini secara nyata akan memberikan “hak imunitas hukum” bagi para pejabat negara, jika melakukan kesalahan/penyimpangan. Pasal ini juga memberi asumsi; para pelaksana kebijakan adalah “para malaikat”, “orang suci” yang tak bisa disentuh oleh hukum sekalipun.

Semua pihak saya pikir bisa memahami, bahwa pandemik Covid-19 luar biasa besarnya dampaknya, baik di bidang kesehatan, sosal, dan ekonomi masyarakat. Dan karenanya membutuhkan penanganan dan anggaran yang luar biasa (besarnya). Namun demikian, pengunaan uang rakyat yang super jumbo tersebut harus didasari dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan dan pemerintahan yang clean dan god goverment.

Persoalan yang patut kita cermati dan kita jaga adalah bagaimana penggunaan anggaran super jumbo tersebut dapat dibelanjakan dengan tepat sasaran, tidak mengalami kebocoran, berientasi pada penanganan dan pemulhan, efektif dan efisiensi dalam menangani Covid 19 ini. Dengan kata lain, agar terhindar dari praktek moral hazard? Atas kekhawatiran dan terulangnya kasus moral hazard Century, maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19, harus ada pengawasan, baik secara kelembagaan formal dari DPR, BPK, KPK, Kejaksaan Agung, dan BPKP maupun dari masyarakat dan media.

mahasiswa yang di merintah memanfaatkan dominasi oleh generasi kegunaan Information milenial ini tentunya Technology (IT). sudah akrab dengan Information technoldunia digital sehingga ogy saat ini sudah tidak mudah bagi mereka unasing bagi para gentuk beradaptasi dengan erasi milenial. Sebab kebijakan ini. Mereka dalam kesehariannya tidak perlu kesusahan para generasi milenial untuk mengerti dan mekerap menggunakan Oleh : mahami cara pengapmedia teknologi untuk Luckyta Dwinanda S. likasian kuliah daring sekedar bertegur sapa menggunakan aplikasi dengan teman hingga digital saat ini. mencari hiburan. SehDi sisi lain, pemanfaatan teknologi ingga pemanfaatan teknologi informasi dalam kebijakan daring atau informasi dalam kebijakan School School From Home dianggap cukup From Home ini juga memiliki efektif. Para generasi milenial ini kekurangan. Dimana bagi para pelahanya perlu menyiapkan alat-alat jar dan mahasiswa yang rumahnya digital atau gadget untuk melak- berada didaerah pelosok akan mengsanakan Shool From Home ini. Jauh alami sedikit kesusahan disebabkan berbeda dengan keseharian mereka oleh lemahnya jaringan. Seperti biasanya yang harus menyiapkan yang diketahui daerah-daerah yang buku-buku serta pergi berangkat tegolong pelosok di Indonesia masih menuju ke sekolah. Dengan me- sangat minim diantarnya yang dapat manfaatkan teknologi informasi ini memiliki jaringan internet. Sehingga para pelajar dan mahasiswa tetap banyak dari mereka yang harus dapat melaksanakan kegiatan belajar berusaha mencari jaringan dengan mengajar dengan bertatap muk ber- bersusah payah hanya untuk dapat sama para pengajar dan teman-teman mengikuti kegiatan belajar mengasekelasnya. Para pengajar pun dapat jar yang sedang berlangsung. Dan menyampaikan materi pembelajaran dengan adanya hal ini tentu juga tidak menutup kemungkinan mereka dengan mudah.

Para pelajar dan mahasiswa ini sampai terpaksa untuk keluar rumah akan terus melaksanakan pembela- demi mencari signal. Hal itu bisa saja jaran menggunakan sistem daring menempatkan mereka pada situasi ini selama pandemi Covid-19 dan dimana banyak orang disekililingnya kebijakan School From Home ini sehingga kurang dapat mengontrol berakhir. Pada dasarnya pemanfaa- jarak sosial.

Kebijakan school from home sudah tan Information Technology (IT) memiliki kekurangan dan kelbihan cukup efektif dalam upaya mengutersendiri. Pada kelebihan sistem ini rangi kemungkinan menyebarnya dapat menjangkau seluruh pelajar virus Covid-19. Akan tetapi, dalam hal dan mahasiswa dimanapun mereka penyampaian materi dapat dikatakan berada. Serta mampu digunakan masih kurang efektif. Hal ini seperti untuk melaksanakan kegiatan belajar yang dijelaskan diatas bahwa kendala mengajar kapanpun. Keberadaannya dalam melaksanakan pembelajaran secara daring ini adalah jaringan. juga sangat mudah diakses.

Terlebih lagi para pelajar dan Sehingga terkadang selama proses be-

lajar mengajar sedang berlangsung, akan terjadi kendala berupa koneksi yang tidak stabil. Serta jangka waktu pembelajaran yang tidak bisa sama seperti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah maupun universitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui sistem dari ini jika dilakukan dengan durasi yang terlalu lama maka juga kurang bagus bagi kesehatan mata para pelajar dan mahasiswa. Karena mereka harus terus-menerus menatap layar elektronik yang memiliki radiasi. Kemudian dalam pembelajaran melalui sistem daring ini sebenarnya mahasiswa dan para pelajar tidak mendapatkan fasilitas-falitas penuh penunjang pembelajaran seperti biasanya.

Selain itu, penggunaan aplikasi digital pada mengharuskan para pelajar dan mahasiswa untuk selalu memiliki jaringan dan kuota. Bagi pelajar dan mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan menengah kebawah tentu akan cukup memberatkan. Karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuota juga cukup besar.

Belum lagi selama masa pandemi ini banyak para pekerja yang mengalami PHK ataupun dirumahkan.

Sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan sebagaimana biasanya.

Hal-hal seperti ini harus dapat dijadikan perhatian. Kebijakan yang dibuat perlu memperhatikan bagaimana implementasinya kelak dilapangan.

Apabila terjadi kendala-kendala seperti ini, pemerintah harus dapat membantu atau memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Akibat Penyebaran wabah virus corono atau Corona Virus Disease 2019, World Bank, Internatinal Monetary Fund (IMF), menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus. Data terbaru, Oraganisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran -2,8 hingga -3,9%.

A

ngka proyeksi tersebut tergantung juga pada skenario penyebaran Covid19 dan penanganannya.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Town Hall Meeting 2020 yang diselenggarakan pada 19 Juni 2020, menyebutkan Indonesia akan menghadapi ujian sangat berat, yakni pertumbuhan ekonomi pada kwartal II diperkiraan minus 3,8% atau diperkiraakan antara -0,4% 2% sepanjang 2020.

Selain itu, Covid-19 juga mengakibatkan bencana sosial. Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan RI memproyeksikan angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat selama Pandemi Covid-19. Dengan menggunakan perhitungan dasar (normal), tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan sebesar 5,18% dan kemiskinan sebesar 9,18%.

Sementara jika menggunakan perhitungan besar, TPT diprediksi sebesar 7,33% dan kemiskinan sebesar 9.88%. Dengan menggunakan perhitingan sangat berat, TPT diprediksi sebesar 9,02% dan kemiskinan bisa tembus 2 digit menjadi 9,14% (Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Juni 2020) .

Penanganan dan pencegahan Covid-19 dan dampaknya tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menaikkan anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp 905,1 triliun, dari awalnya sebesar Rp 405,1 kemudian naik menjadi yakni untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 trilun, perlindungan sosial (Bansos) sebesar Rp 203,9 triliun, untuk UMKM Rp 123,46 triliun, Pembiayaan koperasi Rp

S

Pengurus Himpunan Pengembangan ilmu-Ilmu Sosal (HIPIIS) Jatim, Dosen Sosiologi FISIP UWK Surabaya

Antara Pandemi, Information Technology dan Milenial

ejak merebaknya pandemi virus Covid-19 banyak negara-negara di dunia berupaya melakukan pembatasan sosial hingga pembatasan wilayah, tidak terkecuali Indonesia. Kebijakan membuat masyarakat harus berdiam diri dirumah dann tidak bisa melakukan aktivitas diluar seperti biasa. Seperti pergi sekolah, kuliah, bekerja maupun hanya sekedar untuk pergi bersama teman-teman.

Social distancing dan physical distancing dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia bahkan sebagian daerah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas. Karena seperti yang sudah diketahui, virus ini menular dengan cepat. Bahkan sampai saat ini jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat.

Dampak yang diperoleh dari merebaknya kasus Covid-19 ini dirasakan oleh semua kalangan.

Termasuk para pelajar dan juga mahasiswa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan School From Home, yang dimana berarti para pelajar dan mahasiswa diharuskan menjalani proses belajar mengajar dirumah masing-masing.

Hal ini tentunya sedikit disayangkan oleh para pelajar dan mahasiswa, karena mereka tidak dapat pergi ke sekolah ataupun kampus seperti biasanya. Namun, kebijakan ini mampu dijadikan sebagai upaya menghindari penyebaran virus Covid-19. Para pelajar dan mahasiswa yang di dominasi oleh generasi milenial ini sedikit dimudahkan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar dirumah. Pasalnya, dalam membuat kebijakan School From Home pe-

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK New Normal, Bapenda Bidik Pajak Transaksi Online Halaman 5

Rabu Pon, 1 Juli 2020

Malang, Bhirawa Transisi menuju Normal Baru menghadirkan tantangan tersendiri bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Berangsur pulihnya roda perekonomian, membuat denyut bisnis di sejumlah sektor kembali hidup.

Pun demikian dengan optimalisasi pendapatan dari sektor pajak daerah, harus tetap berjalan guna menunjang pembangunan daerah yang lesu dihajar gelombang pandemi.

Salah satu lini yang menjadi perhatian Bapenda saat ini adalah transaksi online, seperti terjadi di sektor kuliner, perhotelan dan periklanan. Karena di masa pandemi, umumnya masyarakat begitu memanfaat-

kan kemudahan transaksi via aplikasi online yang pilihannya juga semakin banyak.

Wali Kota Malang, H Sutiaji bahkan sempat mengeluarkan surat edaran (SE) saat pandemi Covid-19

yang mengutamakan pelayanan resto, cafe dan rumah makan melalui sistem take away. Sehingga dari hasil sidak serta pemantauan di lapangan diperoleh bukti-bukti tentang makin meningkatnya omzet transaksi online pada sektor usaha terkait.

“Kondisi ini semakin membiasakan masyarakat kita dengan jasa aplikasi online atau digital. Mau pesan makanan tinggal order, mau booking hotel tinggal reservasi dari aplikasi, begitu juga mau pasang reklame bisa via online. Pengelola usaha kuliner seperti resto, cafe serta

manajemen hotel dan pengusaha reklame harus menyadari bahwa mereka tetap menghimpun pajak dari customer,” ungkap Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT. Kesadaran inilah yang coba ditekankan kembali oleh Bapenda, mengingat masa keringanan atas berbagai insentif pajak di masa pandemi Covid-19 segera berakhir. “Hal ini sesuai instruksi Bapak Walikota dan arahan Komisi B DPRD tentang transaksi online. Sinkronisasi data diperlukan karena pajak yang mereka himpun adalah dari customer,” lanjut Sam Ade

d’Kross, sapaan akrabnya.

“Menjadi tantangan baru, karena selain menguji self assesment Wajib Pajak juga diperlukan klarifikasi data dengan penyedia jasa aplikasi bersangkutan. Agar semuanya sinkron,” sambung Kepala Bapenda.

Karena itulah, selain sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak dan pengelola usaha, pihak Bapenda juga berupaya mengoptimalkan sinkronisasi data dengan pihak penyedia jasa aplikasi online seperti Go Food.

Undangan untuk audiensi sinkro-

nisasi data transaksi online pun sudah dilayangkan sampai tiga kali ke kantor industri start up digital yang berkantor di kawasan Martadinata tersebut.

Sayangnya, pihak operator bersangkutan tidak juga hadir. Mereka berkelit keberatan memenuhi permintaan Bapenda. Dalam surat jawaban yang dikirimkan kepada Bapenda, Gojek (pemilik lini layanan Go Food) berkilah tidak memiliki otoritas dan hak untuk memberikan data yang diharapkan Bapenda untuk sikronisasi.[mut]

LINTAS PELAYANAN

Babinsa Koramil 0814/18 Jogoroto Dampingi Pendistribusian BPNT Jombang, Bhirawa Di tengah Pandemi Covid-19, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dalam satuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/18 Jogoroto, Jombang membantu mengawal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan melaksanakan sosialisasi kepada warga yang terdampak Covid-19 di wilayah Koramil 0814/18 Jogoroto, Jombang, Selasa (30/06).

Babinsa Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Sertu Diyarto mengatakan, pihaknya bersama Bhabinkamtibmas Polsek Jogoroto selalu bekerjasama dalam pelaksanan kegiatan tersebut. “Ini semua bertujuan untuk membantu warga yang kurang mampu, yang dalam kesusahan ekonominya dampak dari pandemi Covid-19 di tanah air, khususnya di wilayah Koramil 0814/18 Jogoroto, sasarannya yaitu warga yang ekonominya dibawah standar,” ujar Sertu Diyarto.

Dia menambahkan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat mengetahui sasaran program yang membutuhkan bantuan.

Diharapkan, program ini diberikan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. ”Ini adalah wujud kepedulian sesama, dan keprihatinan terhadap masyarakat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19, jajaran TNI Koramil 0814/18 Jogoroto beserta Polsek Jogoroto,” sebut dia.

Menurut dia, pembagian Sembako ini dilakukan secara bersama-sama melalui kios penyalur bantuan warga penerima manfaat. “Alhamdulilah, kegiatan telah terlaksana dan berlangsung aman, lancar dan terkendali, semoga bantuan ini dapat bermanfaat,” imbuhnya.[rif]

GP3I Simulasikan Protokol Resepsi Disbudpar Siap Sosialisasikan Pemprov, Bhirawa Memasuki New Normal Pandemi Covid-19, Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia (GP3I) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan simulasi protokol untuk resepsi dengan melibatkan pelaku industri pernikahan.

Kegiatan simulasi itu telah berlangsung di Graha Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/6). Banyak hal baru yang dilakukan dalam melangsungkan sebuah resepsi dengan menjalankan protokol kesehatan.

Pelaku industri pernikahan yang tergabung dalam GP3I ini adalah APPGINDO, Harpi Melati (Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin Tradisional Indonesia), PPJI (Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia), Aspedi (Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia).

Selanjutnya juga ada, Hastana (Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia), IPAMI (Ikatan Pengusaha Jasa Musik Pernikahan Indonesia) dan juga dari HIPAPI Indonesia (Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia).

GP3I Jatim yang juga Ketua Hastana. Suprianto Agus Budhi Sentosa menyampaikan, kegiatan simulasi ini menjadikan ajang edukasi bagi seluruh pelaku industri pernikahan dan masyarakat agar sesuai dengan standart operational procedur (SOP) protokol kesehatan.[rac]

Kapolres Situbondo AKBP Sugandi bersama Dandim 0823 Letkol Inf Akhmad Juni Toa saat menyerahkan bantuan vitamin kepada warga yang menjalani isolasi mandiri.

Kapolres dan Dandim Bantu Vitamin Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Sugandi bersama Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Ahmad Juni Toa melaksanakan patroli guna memantau perkembangan Covid-19 di wilayah kecamatan Panarukan dan Kecamatan Jangkar Selasa (30/6).

Ikut hadir bersama Kapolres diantaranya Camat Panarukan Marjulis, Kapolsek Panarukan IPTU Sudpendi, Danramil Panarukan Kapten Har Anud Margoto serta Kepala BPBD Situbondo Priyo Andoko berikut Kepala Puskesmas Panarukan dr Imam Haryono.

Menurut Kapolres Sugandi, kegiatan patroli bersama TNI/Polri dalam rangka untuk menciptakan situasi kamtibmas di Situbondo tetap kondusif.

Selain itu, ujar Kapolres Sugandi, kegiatan itu untuk memberikan bantuan vitamin, obat herbal dan bingkisan sembako kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.

“Bantuan obat dan sembako ini semoga dapat memberi manfaat bagi warga yang melaksanakan isolasi mandiri. Kami juga berharap kepada warga agar tidak berinteraksi dengan warga lain sehingga penularan Covid-19 bisa dicegah,” terang Kapolres Sugandi.

Masih kata Kapolres Sugandi, kegiatan sosial tersebut bertujuan untuk memantau langsung kondisi masyarakat yang ada Kecamatan Panarukan yang kini sedang melakukan isolasi mandiri.

Kapolres Sugandi bersama rombongan juga memantau perkembangan Covid-

DPRD Sumenep Sarankan Pemkab Izinkan PT Tanjung Odi Beroperasi Kembali Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengizinkan PT Tanjung Odi segera beroperasi kembali, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pasalnya, penutupan sementara pabrik rokok tersebut diyakini telah memukul perekonomian ribuan pekerjanya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari menyarankan, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan PT Tanjung Odi agar dapat duduk beraama mencari solusi dalam penutupan sementara perusahaan rokok tersebut agar tidak terlalu lama para pekerjanya menerima dampaknya, terutama dampak ekonomi.

“Pemda bersama pabrikan harus duduk bersama, bermusyawarah dari hati ke hati untuk mencari jalan keluar. Sebab, dampak dari penutupan pabrik telah membuat perekonomian sekitar 2.000 karyawannya terhenti,” kata Juhari, Selasa (30/06).

Ia menyampaikan, hal penting yang perlu dibicarakan dalam musyawarah tersebut adalah mencari solusi dan titik temu bagaimana agar perekonomian tetap berjalan, namun tidak berdamp-

ak pada penyebaran Covid19 yang lebih luas. “Kami tidak bicara soal prosedur, karena Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan jelas memihak pada buruh, sehingga kami menyarankan pabrik kembali dibuka,” jelasnya.

Saran untuk membuka kembali pabrik, lanjut Juhari, antara lain dengan menimbang PT Tanjung Odi sudah melakukan rapid test terhadap seluruh karyawannya dan ditemukan ada 168 orang yang reaktif. Lalu, terhadap karyawan yang reaktif telah dilakukan tes swab.

Mereka yang positif langsung dikarantina, sedangkan yang reaktif telah diistirahatkan untuk menjalani isolasi mandiri.

Dengan demikian, perusahaan sebenarnya sudah mengklasifikasi karyawannya, mana yang sehat dan mana yang harus menjalani penanganan kesehatan. “Karena jumlah

Sawawi/bhirawa

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari, S.Ag

karyawan yang dinyatakan positif dan yang reaktif tidak sampai separuh, seharusnya pabrik bisa kembali beroperasi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan ekstra ketat,” tuturnya.

Yang tak kalah pentingnya, pemerintah daerah bersama perusahaan perlu melakukan penelusuran (tracing) penularan Covid-19 pada karyawan Tanjung Odi. Sehingga, diketahui dari mana asal mula penularan virus tersebut. Apakah penularan terjadi di dalam atau di luar pabrik. “Jadi, tidak

serta merta menyatakan PT Tanjung Odi sebagai klaster penyebaran virus,” ucapnya.

Juhari berpendapat, tidak elok melakukan penutupan pabrik tanpa mencarikan jalan keluar. Apalagi mengingat kontribusi Tanjung Odi dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sumenep terbilang cukup besar. “Kalau karyawan yang positif dan reaktif sudah terdeteksi, sementara karyawan yang sehat lebih banyak, seharusnya mereka bisa bekerja kembali dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.[sul,adv]

19 di Kecamatan Jangkar.

Tak hanya itu, Kapolres Sugandi juga melaksanakan patroli serta sambang keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri dirumah di Kecamatan Janagkar. “Mereka ini melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan reaktif rapid tes dan positif swab Covid-19,” tutur Kapolres Sugandi.

Di tengah kunjungan kemarin, Kapolres Sugandi meminta warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid-19. Kapolres Sugandi menuturkan patroli sambang warga untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat baik yang terkena dampak secara langsung maupun masyarakat lain.

“Kami memang terus intens melakukan pemantauan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Jangkar.

Kami minta kepada warga yang menjalani isolasi mandiri untuk disiplin mematuhi aturan protokol kesehatan,” pungkas Kapolres Sugandi.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan mantan Kapolres Pacitan itu selain aktif melakukan komunikasi dengan warga juga menyempatkan diri menyalurkan sejumlah bantuan. Diantaranya, makanan ekstrak sari buah serta obat-obatan. “Bantuan ini meski kecil diharapkan bisa membantu penyembuhan warga serta dapat meningkatkan imunitas tubuh warga yang menjalani isolasi mandiri,” pungkas Kapolres Sugandi.[awi]

Latihan Glagaspur Gembleng Kemampuan Tempur Surabaya, Bhirawa Komando tugas gabungan Amfibi berhasil menghancurkan musuh yang menguasai pantai pendaratan melalui Operasi Pendaratan Amfibi.

Itu terlihat dari puncak pelaksanaan Manuver Lapangan (Manlap) Latihan Glagaspur Tingkat III/L3 Tahun 2020 Satfib, Satkor Koarmada II serta Pasmar 2 pada Senin (29/6) di Pantai Banongan, Situbondo.

Pangkoarmada II, Laksda TNI Heru Kusmanto dan Komandan Korps Marinir, Mayjend TNI Mar Suhartono berada di tengah pasukan. Yang mana saat itu pasukan sedang melakukan latihan mulai dari pendaratan hingga mencoba penembakan Meriam 76 ke sasaran dekat T-12.

Dengan skenario, operasi pendaratan amfibi ini, prajurit Koarmada II dan Pasmar II berhasil menghancurkan musuh. Dan berhasil mengamankan kembali wilayah Pantai Banongan, Situbondo yang sebelumnya dikuasai musuh. Namun kembali berhasil ditebut oleh pasukan dari Koarmada II dan Pasmar II. “Latihan ini diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Sekaligus sebagai bentuk pengukuran kesiapan dan kemampuan

Istimewa

Latihan Glagaspur Satkor Koarmada II serta Pasmar 2 pada Senin (29/6) di Pantai Banongan, Situbondo.

tempur unsur-unsur Koarmada II dan Pasmar II sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya,” kata Pangkoarmada II, Laksda TNI Heru Kusmanto, Selasa (30/6).

Heru menambahkan, latihan Glagaspur ini sesuai dengan arahan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Bahwasanya TNI AL melaksanakan pembinaan latihan dalam rangka penyiapan kekuatan dan kemampuan SSAT. Yang nantinya digunakan oleh Panglima TNI selaku pembina dan pengguna operasional atas perintah

Presiden RI. “Latihan Glagaspur ini sesuai dengan arahan Kasal. Sehingga suatu saat dibutuhkan dalam operasional atas perintah Presiden RI, pasukan kami sudah siap dengan tugas yang diberikan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada operasi pendaratan ini, bertindak sebagai Pangkogasgabfib adalah Komandan Satuan Kapal Amfibi (Dansatfib) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo. Serta melibatkan pasukan dari Koarmada II dan Pasmar II.[bed]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pon,

Seragam Sekolah Gratis Kini Hanya untuk Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung tahun ajaran 2020/2021 ini tidak lagi memberikan seragam sekolah gratis pada semua siswa kelas satu SD dan kelas tujuh SMP. Pihak sekolah hanya membagikan seragam sekolah gratis kepada siswa miskin saja.

Kampung Tematik BEM UGM

Diajak Masuk Dunia Virtual di Masa Pendemi Malang, Bhirawa Rumah Prestasi Glintung Go Green (3G) Malang memang harus bisa masuk dunia Daring (Dalam Jaringan) dengan sosialisasi jarak jauh melalui Daring, Zoom, Googlemet, Webex Meet, sebab untuk bersosialisasi tidak harus saling bertemu darat tetapi bisa melalui alat komunikasi menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 ini.

Hal ini disampaikan Manager Rumah Prestasi Glintung Go Green (3G), Bambang Irianto, saat menjadi narasumber acara Webinar Sosial Masyarakat#4 dengan tema Era New Normal Smart Green Concept Guna Wujudkan SDG's pada Masa Pandemi dengan pembahasan materi tentang aspek lingkungan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dalam paparannya, Bambang menjelaskan, kondisi terakhir 3G. Di era darurat Covid 19 ini, perawatan di Kampung 3G berjalan sebagaimana biasanya tapi tetap dengan protokol Covid 19. Kini kawasan Kampung Glintung Go Green sudah menjadi kawasan Wisata Edukasi yang sudah layak untuk dikunjungi.

"Karena telah menerapkan protokol kesehatan dan menjadi kampung mandiri yang sudah dikunjungi Jubernur Jatim, Kapolda Jatim, materi PKN dari Mabes Polri dan lain-lain jadi kunjungan sudah mulai ada yang dipelajari dari 3G,'' ungkapnya. Bambang men-

Kawasan Kampung 3G Kota Malang, terlihat hijau dan segar.

jelaskan, cara mengubah mindset warga. Yang sekitar 90% warganya ternyata menolak diajak penghijauan yang ditanyakan adalah mana dananya, karena membangun lingkungan identik dengan bagi - bagi dana sementara RW tak mempunyai uang maka dibuat aturan di kampung.

Lebih lanjut, manager Glintung Go Green ini menceritakan, tahun 2013 barang siapa minta stempel RW rumahnya tidak ada tanaman, maka pasti tolak. Akibatnya warga protes. Kalau tidak cocok dengan Pak RW silakan RWnya dipecat, memangnya enak jadi Ketua RW, ternyata tidak ada yang berani dan terpaksa warga menanam, syaratnya menanam membangun lingkungan boleh pakai uang dari barang bekas apa saja.

"Mulai dari diri sendiri yang paling gampang dan itu yang saya lakukan.

Kampung jadi hijau lingkungan asri tetapi masih banjir, kemudian saya kasih dengan program gerakan menampung air water movement. Dalam kaitan ini orang kampung harus bisa dan mau konsultasi ke berbagai stakeholder dalam konteks ini saya konsultasi ke Universitas Brawijaya yakni Profesor Bisri waktu itu,'' jelasnya.

Menjadi inspirasi bagi 3G, tahun 2016 kampung konservasi air pertama di dunia diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri saat berkunjung ke 3G. Sejak diresmikan 3G mulai berbayar karena banyak edukasi yang bisa diperoleh.

Tiga tahun Kas RW cukup untuk mendirikan koperasi berbadan usaha, bahkan omset koperasi kini senilai Rp750

juta, inilah yang menjamin keberlanjutan. Tahun 2016 banyak undangan presentasi kerjasama membangun Kampung Tegalrejo di Kota Jogya dan terus bergerak membangun Indonesia dari lorong lorong kampung hingga 2017. Konsep membangun kampung ini mendapat apresiasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai 57 ikon Prestasi Nasional.

Dan Tahun 2018 mendapat Kalpataru dari presiden dan Kampung ProKlim( Program Berlingkup Nasional) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi. [mut]

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung, Haryo Dewanto Wicaksono, Selasa (30/6), ada perbedaan pemberian seragam sekolah gratis pada tahun ini dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

"Tahun ajaran baru sekarang yang diberikan seragam sekolah gratis hanya bagi siswa yang miskin atau kurang mampu secara ekonomi. Sedang untuk yang siswa mampu beli dengan biaya sendiri,'' ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemberian seragam sekolah gratis juga tidak lagi dirupakan barang jadi, tetapi dengan uang. Rencananya, pemberian uang ini berupa semacam kartu debet yang akan dikerjasamakan dengan Bank Jatim. ''Nanti belanja kebutuhan se-

ragam sekolahnya dengan menggunakan kartu itu,'' tuturnya.

Haryo Dewanto yang biasa disapa dengan panggilan Yoyok ini belum bisa memastikan, seberapa besar dana yang bakal diberikan pada setiap siswa miskin itu. Namun, ia menyebut semua kebutuhan seragam sekolah mulai dari baju, kaos olahraga, sepatu, tas, ikat pinggang sampai topi akan terpenuhi dengan dana yang ada di kartu itu.

Yoyok mengklaim pemberian seragam sekolah gratis yang hanya untuk siswa miskin dan diberikan uang akan lebih efektif. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana seragam sekolah baru diterima siswa pada bulan Desember.

"Dulu prosesnya panjang karena melalui lelang. Kemudian ada pen-

Walaupun Daring, Pembelajaran di SMAN 4 Tetap Terjamin

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Calon siswa baru sedang diantar orangtuanya melakukan daftar ulang, kemarin (30/6).

SMP Sepuluh Nopember Unggulkan Empat Bahasa Sidoarjo, Bhirawa Masa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2020/2021 SMP Sepuluh Nopember Sidoarjo telah memilih empat bahasa sebagai program unggulan. Yakni Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dengan tujuan memudahkan para siswa menuju Go International.

Menurut Waka Kurikulum SMP Sepuluh Nopember Sidoarjo, Sri Ratnawati SPd, di era yang modern ini semuanya sudah Go Internasional, apalagi sudah ditunjang dengan digitalisasi. Orang asing sudah sangat mudah masuk ke Indonesia, makanya SMP Sepuluh Nopember Sidoarjo sudah harus Go International.

"Maka supaya kita bisa Go Internasional salah satu kuncinya harus memahami bahasa. Makanya, sejak dini sudah menanamkan bahasa asing kepada para siswa, sehingga para siswa diajari berbagai macam bahasa, agar mereka bisa Go International dan bisa berinteraksi dengan orang luar negeri, kalau perlu seluruh dunia,'' terangnya. Bu Ratna-sapaan akrab Sri Ratnawati juga menjelaskan, SMP Sepuluh Nopember mempunyai empat bahasa yang diunggulkan yaitu, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Dipilihnya keempat bahasa itu karena negera - negara ini yang sering dikunjungi. Jika menguasai bahasa mereka akan lebih mudah untuk masuknya.

"Perlu diketahui, kami sudah sejak berdiri brandnya sekolah ini memang mengarah kesana, yakni kearah bahasa. Makanya sudah sejak kelas VII masuk, sudah ada penambahan empat bahasa itu,'' katanya. Hasilnya, banyak siswa lulusan SMP Sepuluh Nopember yang melanjutkan sekolah di luar negeri. Kebetulan mereka yang dari sekolah ini melanjutkan ke SMK Sepuluh Nopember yang kebetulan juga masih menggulkan bahasa. [ach]

Sidoarjo, Bhirawa Pembelajaran tahun 2020/2021 masih dalam kondisi pandemi Covid 19, sehingga para siswa harus belajar dari rumah masing - masing dengan menggunakan sistem Daring (Dalam Jaringan) atau online.

"Walaupun menggunakan sistem Daring, tetapi proses pembelajaran di SMA Negeri 4 Sidoarjo tetap terjamin dengan baik,'' tutur Kepala SMA Negeri 4 Sidoarjo Imam Jawahir SPd MPd usai membuka In House Training (IHT) Optimalisasi Microsof 365 Pembelajaran Moda Daring Masa New Normal Covid 19 di Ruang Lab SMA Negeri 4 Sidoarjo, Selasa (30/6) kemarin.

Imam berani menjamin karena seluruh guru yang jumlahnya sekitar 90 orang telah digembleng, dibekali dengan ilmu Pembelajaran Moda Daring secara bertahap, hingga tuntas. Jadi, kegiatan ini untuk membekali para guru dalam rangka pembelajaran, terutama media pembelajaran interaktif dalam masa pandemi Covid 19 ini.

"Nantinya, diharapkan cara menyampaikan materi ajarnya bisa tersampaikan ke anak didik dengan jelas, bisa

dipahami dan bisa dimengerti para siswa secara mudah,'' tutur Imam.

Selanjutnya mereka akan membuat kelas masing - masing secara lengkap, ada wali kelasnya, ada pemantaunya serta ada guru pengajarnya. Sehingga guru lain tidak bisa masuk kedalamnya atau mengajar di kelas itu. ''Kami juga mempunyai recordnya secara otomatis, artinya para guru itu mengajar benar atau tidak bakal terpantau, materinya tersampaikan apa tidak juga akan diketahui,'' ujar mantan Kasek SMAN 1 Ngantang Malang ini.

Makanya, pihak sekolah tidak hanya percaya begitu saja. Namun dengan adanya program seperti ini, para guru nantinya tidak akan sembarangan dalam mengajar, agar benar - benar menyampaikan materi ajar kepada anak didik dengan baik. Sehingga bisa sama - sama melakukan koreksi bila ada kekurangan.

"Kalaupun ada kekurangan, mari dibenahi, diperbaiki, kalau kondisi pandemi ini panjang sampai Januari 2021. Sekian bulan lamanya ini jangan sampai lepas, bisa bahaya, karena anak - anak tidak kenal gurunya, pembelajarannya seperti apa, materi ajarnya apa, juga tidak tahu, ini akan jadi bahaya. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Para guru antusias mengikuti pelatihan pengenalan Fitur Microsoft 365 oleh Neny Else peraih Microsoft Innovative Educator Master Training.

Jajaran staf dan karyawan Dind

Cegah Penula

Dindik Jatim Gelar Dindik Jatim, Bhirawa Ratusan staf dan karyawan Dinas Pendidikan Jawa Timur mengikuti rapid test massal kerjasama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dengan Tim Rumpun Gugus Tugas Pemprov Jatim, di Jl Gentengkali 33, Selasa (30/6) kemarin.

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi mengungkapkan, setidaknya ada 31 ribu lebih staf dan karyawan Dindik Jatim yang wajib mengikuti rapid test. Karenanya kegiatan ini akan dilakukan secara bergiliran selama tiga hari ini.

"Mulai hari ini selama tiga hari Tim Pemprov Jatim melakukan rapid test di lingkungan Dindik Jatim. Selama ini kami juga menyarankan agar karyawan Dindik Jatim selalu menjaga kebugaran tubuh,'' ujar Wahid.

Jika mendapat tugas luar daerah yang dikategorikan rawan sebaran Covid 19, kata

Wahid, staf dan karyawan Dindik Jatim diminta untuk melakukan rapid test secara mandiri. Jadi tak harus

menunggu dari secara mandir lakukan rapid te Apabila ada

GALERI SISWA

Disdik Nganjuk Ujicoba PPDB SD Secara Online Untuk pertama kalinya 1 Juli 2020, sebanyak 40 SDN di Kabupaten Nganjuk menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online atau Dalam Jaringan (Daring).

Karena sifatnya masih uji coba, tidak semua SDN melaksanakan PPDB secara online sehingga masih banyak yang masih melaksanakan PPDB secara manual atau offline.

Oleh: Ristika, Kabupaten Nganjuk

ristika/bhirawa

SDN Ganung Kidul 1, salah satu dari 40 SDN di Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan PPDB secara online.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, Drs Mokhamad Yasin MSi, PPDB secara itu baru dapat dilaksanakan 40 SDN yang tersebar di 20 kecamatan. ''Merata. Ada di semua kecamatan. Yang paling banyak di Kecamatan Nganjuk ada enam SD yang menggelar PPDB online,'' terang Yasin.

Selebihnya, di tiap kecamatan ada satu hingga tiga

sekolah yang menggelar PPDB dalam jaringan. Ditanya tentang tahapan PPBD, Yasin menyebut jadwalnya dibuat sama untuk tingkat TK, SD, dan SMP. Seperti tahun lalu. Yasin menegaskan, agar tidak ada sekolah yang menggelar tes khusus.

Untuk memastikan kesiapan PPDB online, pihak Dinas Pendidikan akan melaku-

kan uji coba. Dari sana diharapkan akan diketahui kekurangan dalam PPDB dengan sistem baru ini. Baik dari server di dinas pendidikan maupun pihak sekolah. ''Kalau ada yang kurang bisa segera diperbaiki,'' jelasnya. Dari beberapa jenjang PPDB, diakui Yasin, Dinas Pendidikan memberi perhatian khusus pada 40 SD yang menggelar PPDB online. Pasalnya, mereka menjadi pilot project pelaksanaan PPDB selanjutnya.

Tak hanya terkait sistemnya, Yasin juga menegaskan, agar sekolah melaksanakan PPDB sesuai petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan. ''Tidak boleh ada tes masuk sekolah dalam bentuk apapun,'' tegasnya.

Persyaratan masuk SD, baik secara online maupun offline, jelas Yasin, didasarkan pada usia calon siswa. ''Usia tujuh tahun wajib diterima di sekolah,'' lanjutnya sembari menyebut siswa harus melampirkan akta kelahiran mereka.

Selebihnya, sekolah juga harus menerima pendaftar dari lingkungan sekolah yang terdekat. ''Untuk domisili nanti akan ditarik garis lurus dari koordinat google maps untuk menentukan jarak,'' urainya.

Yasin juga menyebutkan syarat pendaftaran adalah usia calon siswa SD minimal enam tahun. Namun demikian bagi calon siswa SD dengan usia minimal 5 tahun enam bulan per 1 Juli 2020 nanti juga diperbolehkan mendaftar. [*]

& OLAHRAGA k Siswa Miskin

AYAAN 1 Juli 2020

Halaman 7

Dinno Apss, Deteksi Kerumunan Terapkan Physical Distancing

gukuran, produksi dan sebagainya.

Saat seragam dibagikan justru semua siswa sudah memiliki seragam baru, dan pembagian seragam gratis seperti mubazir,'' sambungnya.

Soal kriteria siswa miskin yang akan mendapat seragam sekolah gratis, Yoyok membeberkan, mereka yang orangtuanya pemegang kartu miskin. ''Yang pasti bagi siswa yang saat PPDB melalui jalur afirmasi sebanyak 15% tentu akan mendapat seragam sekolah gratis,'' ucapnya.

Bahkan bagi yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa atau kelurahan akan pula mendapat seragam sekolah gratis. ''Untuk yang menggunakan SKTM akan kami terima juga agar mendapat seragam sekolah gratis. Apalagi saat ini banyak warga yang terdampak pandemi Covid-19,'' paparnya.

Menjawab pertanyaan, Yoyok menegaskan, kartu untuk pembelian seragam sekolah gratis rencananya akan dibagikan dalam waktu dekat,

Haryo Dewanto Wicaksono

tidak menunggu sampai siswa dapat masuk sekolah. ''Anggarannya kan untuk tahun 2020. Jadi menerimanya tahun ini juga meski kemungkinan baru masuk sekolah saat Tulungagung sudah masuk zona hijau,'' terangnya. [wed]

Surabaya, Bhirawa Dinno atau Dinamika New Normal jadi salah satu aplikasi dalam menyambut tatanan baru di era pandemi. Aplikasi yang dibuat Tim Dosen dan Mahasiswa Universitas Dinamika (Undika) ini bertujuan agar masyarakat tetap menerapkan physical distancing ketika di luar rumah.

Menurut Dekan Fakultas Teknologi Informasi (FTI), Jusak, apalikasi ini akan mendeteksi orang - orang yang berada di kerumunan dengan menggunakan sinyal bluetooth. Aplikasi ini dibuat selama kurang lebih satu minggu.

"Dinno Apps akan mengingatkan pengguna tetap mengikuti protokol kesehatan selama masa New Normal, dengan menerapkan physical distancing dimanapun berada,'' ujar Jusak.

Kasie Laboratorium Komputer Undika, Pradita Maulidya Effendi menambahkan, aplikasi ini dilengkapi dengan tiga fitur yang akan membantu masyarakat luas.

Yakni deteksi kerumunan, cek history suhu tubuh, dan menampilkan informasi terkini seputar perkembangan kasus Covid 19.

"Aplikasi ini menggunakan sinyal bluetooth perangkat smartphone untuk mendeteksi kebera-

daan perangkat - perangkat lain yang berdekatan,'' kata dia.

Untuk kata kerjanya, Pradita menjelaskan, jika pengguna hanya diminta mengaktifkan bluetooth untuk mendeteksi kerumunan. Saat smartphone di sekitar pengguna mengaktifkan bluetooth, smartphone itu akan mendeteksi perangkat bluetooth smartphone yang lainnya yang aktif.

"Jika terdeteksi tiga perangkat aktif di sekitar pengguna, aplikasi

akan memberikan notifikasi warning kepada pengguna untuk jaga jarak,'' imbuhnya.

Untuk fitur cek histori suhu tubuh ini, Pradita menjelaskan, jika pengguna diminta untuk memasukkan angka suhunya setelah dicek oleh kamera thermal. Hal ini berguna untuk melihat fluktuasi suhu pengguna. "Apakah stabil, turun, atau semakin naik. Dan ketika bluetooth off juga akan muncul notifikasi warning.

Dinno Apps mampu mendeteksi kerumunan hingga 10 meter. Sehingga pengguna bisa lebih waspada dan selalu jaga jarak. Kedepan kami akan mengembangkan aplikasi ini, karena tidak semua pengguna gadget mengaktifkan bluetoothnya setiap saat,'' jelasnya.

Nantinya, aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan teknologi - teknologi lainnya agar lebih akurat dalam mendeteksi jarak antar pengguna. [ina]

oky abdul sholeh/bhirawa

Dinno Apss yang dibuat oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Dinamika (Undika) bertujuan agar masyarakat tetap menerapkan physical distancing, Selasa (30/6).

Pemkot Madiun Siapkan Rintis Sekolah Tangguh Hadapi Covid-19 Kota Madiun, Bhirawa Meski berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Madiun untuk mencegah penularan Virus Corona atau Covid 19, namun hingga kini virus ini juga sirna. Sehingga Pemkot Madiun mempersiapkan proses belajar mengajar yang aman

di sekolah. Diantaranya, dengan perintisan Sekolah Tangguh.

Menurut Wali Kota Madiun, Maidi saat menggelar pengarahan bersama kepala SD/SMP Negeri, pengawas, dan Dinas Pendidikan di ruang GCIO, Selasa (30/6). Perangkat pembelajaran mulai dari kepala sekolah,

guru, hingga tenaga kebersihan sekolah harus sehat semua. Protokol kesehatan harus sudah dilakukan sebelum para siswa masuk lagi.

Hingga kini, Pemkot Madiun belum memutuskan jadwal siswa bisa kembali lagi belajar di sekolah. Meski begitu, upaya pencegahan penu-

sudarno/bhirawa

laran Covid 19 tetap dilakukan. Di antaranya, memasang tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan thermo gun dan menggunakan masker di lingkungan sekolah.

Masih menurut Wali Kota, kepala sekolah, guru, hingga petugas kebersihan sekolah akan menjadi tim Pendekar Waras. Tugasnya, memastikan seluruh protokol kesehatan telah dijalankan. ''Sebelumnya, rapid test kepala sekolah sudah dilakukan. Selanjutnya, giliran guru yang akan menjalani pemeriksaan. Begitu pula dengan karyawan sekolah lainnya seperti petugas kebersihan dan penjaga kantin,'' ungkapnya.

Terkait jadwal masuk siswa, Wali Kota masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Atau, melihat kondisi Kota Madiun ke depannya. '''Kalau semua sudah siap dan dirasa bisa menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, saya akan izin ke gubernur dan Gugus Tugas Pusat. Jika diperbolehkan, maka sekolah bisa dibuka kembali,'' tegasnya. [dar]

dik Jatim ikuti rapid test massal.

Wali Kota Madiun, Maidi memimpin rapat pengarahan bersama kepala SD/SMP Negeri, pengawas, dan Dinas Pendidikan di ruang GCIO, Selasa (30/6).

aran Covid-19

SDI Al-Abror Gelar Sosialisasi Model Pembelajaran Berbasis Daring

Rapid Test Massal

i petugas. Tapi i juga bisa diest secara rutin. a yang reaktif,

kata Wahid, pihaknya akan meminta untuk dilakukan tes swab kepada yang bersangkutan dan melakukan

isolasi mandiri. Selain rapid test, setiap hari Dindik Jatim juga melakukan penyemprotan desinfektan. Sementara itu, kesan pertama mengikuti rapid test diutarakan Humas Dindik Jatim, Fatih Nasrulloh.

Sebab, di awal ia sempat merasa khawatir jika hasil menunjukkan reaktif.

"Alhamdulillah hasilnya non reaktif,'' kata dia.

Hasil non reaktif ini tak luput dari gaya hidup Fatih yang tetap menjaga kebugaran di masa pandemi. Yakni bersepeda selama 1 jam hingga 2 jam untuk menjaga stamina. Selain itu yang tak kalah penting tetap berpikir positif dan menjalani hidup normal dengan protokol kesehatan.

Dari hasil rapid test ini, setidaknya ada enam karyawan Dindik Jatim yang dianyatakan reaktif. Sehingga mereka diminta untuk isolasi mandiri. [ina]

Situbondo, Bhirawa Penyebaran Virus Corona atau Covid 19 hingga kini belum berhenti. Kondisi ini membawa dampak bagi pengembangan dunia pendidik di Kota Santri Situbondo.

Guna mensiasati kondisi masa pandemi virus corona ini dunia pendidikan terus mencari sejumlah terobosan. Diantaranya, dengan mengadakan sosialisasi model pengembangan pembelajaran berbasis layanan Dalam Jaringan (Daring). Seperti yang dilakukan SD Islam Al Abror Situbondo.

Menurut Kepala Sekolah (Kasek) SDI Al-Abror Situbondo, Fita Ariyani, karena pembelajaran tatap muka kini masih dilarang pemerintah, maka SDI Al Abror Situbondo menggagas pembelajaran unggulan dengan melibatkan semua guru.

"Kami mengajak seluruh guru SD Islam Al Abror untuk mengikuti kegiatan pengembangan pembelajaran berbasis Daring sehingga guru dapat menjalankan Program Smart School,'' ujar Fita.

Fita menjelaskan, smart school merupakan salah satu strategi SDI

Al-Abror Situbondo untuk mempersiapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dengan sistem Daring yang mulai diberlakukan tahun ajaran baru 2020-2021, setiap sekolah dituntut mempersiapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan situasi keadaan pada masa pandemi Covid 19 saat ini.

"Maka SD Islam Al Abror mengadakan sosialisasi pembelajaran Daring dengan melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud), serta Korwil Kecamatan Situbondo agar upaya itu tercapai dengan baik,'' kata Fita.

Sosialisasi bertujuan agar semua guru SD Islam Al Abror Situbondo

bisa mewujudkan Program Smart School. Sehingga kedepan bisa menguasai informasi dan tehnologi sesuai dengan tuntutan era digitalisasi. Agar Program Smart School tepat sasaran, maka melibatkan semua wali kelas I sampai kelas VI dengan menghadirkan narasumber Noval Abdillah SPd. [awi]

sawawi/bhirawa

Seluruh guru SD Islam Al Abror Situbondo dipandu Kasek Fita Ariyani SPd MPd mengikuti sosialisasi model pengembangan pembelajaran berbasis daring dimasa pandemi.

Aliansi BEM Surabaya Tuntut Keringanan SPP LLDIKTI VII, Bhirawa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya menuntut adanya keringanan biaya SPP di masa pandemi hingga 50%. Seruan aksi tuntutan ini disampaikan di depan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/6). Mahasiswa menuntut LLDIKTI sebagai lembaga yang menaungi perguruan tinggi swasta untuk turut mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam meringankan beban pembayaran SPP selama masa pandemi Covid 19.

Koordinator Aksi, Eko Pratama menuturkan, LLDIKTI, utamanya Kemdikbud untuk merealisasikan relaksasi pembayaran SPP untuk PTS. Sebab, di masa pandemi Covid 19 ini tidak sedikit orang tua mahasiswa yang terkena PHK. "Kawan-kawan semuanya terdam-

pak Covid 19. Bukan hanya PTN saja. Dalam aturan Permendikbud Nomor 25 tahun 2020 sama sekali tidak membicarakan relaksasi SPP untuk PTS. Dan kami juga menuntut

Ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) untuk hadir bersama kami,'' ujar Ketua BEM Universitas Widya Kartika (Uwika).

Dikatakan Eko, ada beberapa PTS

yang bahkan memberikan keringanan 5%. Keringanan ini masih dianggap belum cukup. Sehingga meminta kampus untuk memberikan keringanan hingga 50%.

gegeh/bhirawa

Puluhan Ketua BEM PTS di Surabaya yang tergabung dalam seruan Soroti SPP PTS yang menuntut keringanan SPP di depan Kantor LLDIKTI wilayah VII.

"Ada 300 PTS di Jatim. Jangan sampai mayoritas kami tak diperhatikan. Berapa juta mahasiswa yang terancam tak bisa melanjutkan pendidikannya. Apalagi di masa pandemi ini kami tak menikmati fasilitas kampus. Dan kami melakukan kuliah Daring,'' paparnya.

Disamping itu, para mahasiswa juga menuntut transparansi keuangan kampus. ''Jangan biarkan swasta bergerak sendiri. Jangan biarkan swasta juga memainkan anggaran sendiri.

Ada UU Sistem Pendidikan Nasional dan kenapa harus ditabrakkan dengan UU Otonomi Kampus dan UU Yayasan? Tentu saja kami juga tahu hierarki UU ini. Tidak mungkin UU Yayasan tumpang tindih dengan UU Otonomi Kampus,'' tambah dia.

Sementara itu, dikonfirmasi Bhirawa, Ketua LLDIKTI Wilayah VII, Prof Soeprapto mendukung aksi seruan yang dilakukan para mahasiswa.

Prof Soeprapto juga menyetujui be-

berapa tuntutan yang diajukan. Hanya saja, untuk keringanan SPP sebesar 50% pihaknya menyerahkan hal itu pada kewenangan kampus.

"Saya tahu PTS - PTS di Jatim.

Bagaimana tingkat ekonomi mahasiswa di PTS. Kemarin juga sudah saya terangkan bahwa PTS mempunyai otonomi akademik, (mengatur sendiri) dan otonomi non akademik.

Termasuk biaya SPP dan pembayaran dosen. Makaa dalam kaitan itu PTS mempunyai hak. Jadi kapasitas saya hanya memberikan masukan pada kampus untuk melakukan perbaikan,'' jelasnya. Tuntutan lain seperti transparansi keuangan, kata Prof Soeprapto, juga bagian dari otonomi kampus dan ada syarat dari kementerian yang harus di cek dari akuntan publik kementerian. ''Tidak harus laporan ke kami. Untuk poin itu dicek kembali ke kampus. Dan itu bukan wewenang kami untuk mengecek,'' tandasnya. [geh.ina]

JATIM MEMBANGUN Gaya Curhat Pasien Karantina Kepada Bupati Tidak Etis Rabu Pon, 1 Juli 2020

Halaman 8

Jombang, Bhirawa Gaya Curahan hati (Curhat) salah seorang pasien yang dikarantina di Gedung Tenis Indoor saat Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab melakukan teleconference dengan pasien tersebut, tidak etis disampaikan di daerah Jombang, yang notabene menjunjung tinggi tata krama Jawa.

Adanya gaya Curhat pasien yang kemudian viral di Media Sosial (Medsos) tersebut, membuat Mas’ud Zuremi prihatin.

“Saya menyatakan prihatin. Mengapa ada masyarakat yang seperti ini, bahasa yang disampaikan kepada seorang Bupati sangat kasar dan tidak beretika sama sekali,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi saat ditemui di Gedung DPRD Jombang, Selasa (30/06).

Hal yang sama kemudian juga disampaikan Ketua DPRD Jombang saat membuka Rapat Dengar Pendapat antara Komisi C dan Komisi D DPRD Jombang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, RSUD Jombang, dan RSUD Ploso, Jombang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang pada hari tersebut.

Menilai video yang beredar di

Medsos itu lanjut Mas’ud Zuremi, sebagai warga masyarakat kata dia, memang berhak menyampaikan keluhannya kepada pemerintah.

“Bagi pemerintah kami himbau, terima saja itu. Tetapi dengan catatan, begitu tahu video yang semacam ini, terjun ke masyarakat, apakah pernyataan ini betul atau tidak,” ujar dia lagi.

Jika apa yang disampaikan pasien tersebut kemudian benar, sambung Mas’ud Zuremi, hal tersebut menjadi bagian evaluasi bagi pemerintah, terutama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jombang untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya dengan baik.

“Tetapi manakala itu tidak betul, ini adalah juga tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan klarifikasi kepada seluruh elemen masyarakat melalui dinas-dinas ter-

kait juga bisa melalui teman-teman media,” sambung Mas’ud Zuremi.

Mas’ud Zuremi kemudian menambahkan, setelah ada penelusuran, ternyata pasien yang Curhat kepada Bupati Jombang itu bukan warga Kabupaten Jombang.

“Orang ini adalah orang Maluku, kebetulan ada temannya atau saudaranya itu di (Kecamatan) Bareng, (Desa) Mundusewu. Saat masyarakat mengetelahui ada orang luar, ini sudah menjadi kesepakatan di desa, siapapun dari luar, untuk bisa mencegah penularan Covid-19, akan mengantisipasi, harus rapid (rapid test),” ucap Mas’ud Zuremi.

Menanggapi bahasa kasar pasien tersebut saat teleconference dengan Bupati Jombang, Mas’ud Zuremi kemudian menggunakan istilah pasien tersebut didatangi oleh orang banyak (warga), digrebeg, dan kemudian dibawa untuk dirapid test.

“Hasil rapid test ini adalah reaktif. Maka dibawalah dia itu ke (Tenis) Indoor untuk isolasi, untuk karantina,” jelas dia.

Lanjut dia, untuk mencari kebenaran apa yang disampaikan pasien terse-

but, maka hal itu merupakan tugas pemerintah untuk mendata ke lokasi.

“Apakah betul kurang makan, apakah tidak ada dokter, tenaga medis dan seterusnya. Menurut saya tidak mungkin, karena pemerintah sudah betul-betul siap dengan anggarannya, dalam hal penanganan Covid-19,” kata Mas’ud Zuremi.

Sekadar diketahui, beberapa hari terakhir beredar video rekaman salah seorang pasien yang dikarantina di Gedung Tenis Indoor Jombang saat teleconference dengan Bupati Jombang. Dalam video yang berdurasi sekitar 13 menit itu, pasien tersebut menyampaikan keluhannya terkait pelayanan yang ada di Tenis Indoor. Dengan membawa kertas di tangannya, pasien tersebut mengungkapkan keluhan-keluhan kepada Bupati Mundjidah Wahab.

Ada beberapa orang di sebelah kanan pasien tesebut, sementara, ada orang yang melakukan perekaman video di sebelah kiri belakang pasien yang tengah mengikuti teleconference tersebut.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jom-

bang yang juga Ketua Bidang Penanganan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jombang, dr. Pudji Umbaran juga membantah apa yang disampaikan pasien di Tenis Indoor tersebut.

Menurut Pudji Umbaran, sebelum video tersebut viral, para pasien yang dirawat di Gedung Tenis Indoor merasa sangat nyaman dirawat di lokasi tersebut. Bahkan kata Pudji Umbaran, mereka sempat mengungkapkan lebih enak dirawat di Tenis Indoor daripada di ruang karantina lainnya di Gedung STIKES Pemkab.

“Yang jelas pelayanan kami di Tenis Indoor sama dengan di STIKES, dan tidak berbeda dengan apa yang kita layani di RSUD Jombang. Seperti makan, minum, dan sebagainya, kami cukupi sesuai dengan kebutuhan mereka,” papar Pudji Umbaran.

Jatah makan dan jadwal makan serta menu, lanjut dia, tidak berbeda dengan yang diberikan dengan pasienpasien yang dikarantina di RSUD Jombang. Bahkan kata dia, ada ekstra yang diberikan pihaknya kepada pasien yang dikarantina di STIKES Pemkab maupun di Tenis Indoor.

“Jadi artinya, kebutuhan makan nggak ada masalah,” tandas dia.

Selain itu dikatakannya, kebutuhan olahraga bagi pasien yang dikarantina hingga kebutuhan untuk mainan anak-anak juga telah dicukupi.

“Tiba-tiba kok ada video ini, rasanya kok kontradiktif dengan kondisi riil yang saat ini ada di Tenis Indoor,” ucap Pudji Umbaran.

Senada dengan Mas’ud Zuremi, Pudji Umbaran menilai, gaya Curhat saat teleconference salah pasien yang belakangan diketahui bernama Kadir warga yang lahir di Jombang tahun 1978 yang merupakan warga Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salatuhu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku tersebut tidak sopan kepada Bupati Jombang.

“Ketika kita mendengarkan, mencermati apa yang disampaikan, rasanya memang harus kita pertimbangkan kembali. Cara menyampiakannya saja sangat tidak elok, tidak sopan. Apalagi seseorang yang sedang Vidcon dengan kepala daerah, dengan gaya seperti itu, dengan bahasa seperti itu, ini sangat tidak sopan,” pungkas Pudji Umbaran. [rif]

KELANA JATIM

Selama Pandemi, Kasus DBD Turun Trenggalek,Bhirawa Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk KB) Kabupaten Trenggalek mencatat adanya penurunan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada awal tahun hingga juni 2020.

Meski demikian, Dinkes tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan budaya gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di masa pandemi virus corona atau covid-19.

Plt Kepala Dinkesdalduk KB Kabupaten Trenggalek Dr Saeroni mengatakan Ada tren penurunan kasus DBD di masa pandemi covid-19, namun demikian masyarakat harus tetap membudayakan gerakan 3M plus guna pemberantasan sarang nyamuk.

“Sejak awal tahun hingga Bulan Juni 2020 penderita DBD sudah menurun drastis dibanding tahun lalu. Mulai bulan juni ini sudah mulai menurun,”ungkapnya.

Dibandingkan dengan tahun 2019, tercatat sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020 hanya ada 3 warga yang terserang DBD. “Sekarang sangat jarang, Penambahannya pun cuma sedikit itu, bahkan penambahannya dalam 1 minggu tidak pasti ada,” kata dia.[wek]

Tiga PDP Dinyatakan Positif, Satu Meninggal Dunia Batu,Bhirawa Tiga orang pasien dalam pengawasan (PDP) dari RS Karsa Husada Kota Batu ‘naik status’ menjadi pasien konfirm covid19. Adapun satu dari ketiganya kini sudah meninggal dunia dan dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan.

Dua hari sebelumnya, Kota Batu juga mendapatkan tambahan tiga pasien konfirm baru.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Batu, M Chori SSos MSi mengatakan bahwa ketiga pasien konfirm baru ini merupakan pasien dari dua rumah sakit yang berbeda dengan status PDP. Pada Senin (29/6) malam, hasil tes swab yang dilakukan menunjukkan hasil positif sehingga ketiganya menjadi pasien konfirm baru di Kota Batu. Dan masing- masing berkode pasien C-59, C-60, dan C-61.

Diketahui, C-59 laki-laki umur 63 tahun alamat Desa Beji Kota Batu. Pasien ybs merupakan PDP dari RS Karsa Husada dengan komorbid hipertensi. Kemudian C-60 adalah seorang perempuan umur 35 tahun dari Desa Pesanggrahan Kota Batu, dan pasien PDP dari RS Karsa Husada.

“Sementara untuk C-61 adalah laki-laki berumur 47 tahun dengan alamat Desa Mojorejo Kota Batu. C-61 adalah pasien PDP di RS UMM (Universitas Muhammadiyah Malang),”ujar Chori, Selasa (30/6).[nas]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kepolisian beserta Koramil Besuk hentikan aktifitas tambang galian C.

TNI-Polsek Besuk Hentikan Penggalian Tambang di Sindetlami Probolinggo, Bhirawa Buntut dari protes dan pemblokadean warga Dusun Nagger, Desa Sindetlami, Senin (29/6) kemarin, jajaran petugas TNI dan Polsek Besuk menghentikan aktivitas penggalian tambang di RT 13 Desa Sindetlami, Selasa (30/6) kemarin.

“Kami sudah memberi pemahaman kepada para pekerja di lokasi, untuk tidak melanjut aktivitas penggalian.

Sebab, penggalian yang dilakukan tidak berizin. Ditambah lagi ada keluhan dari masyarakat setempat, adanya penggalian itu meresahkan warga sekitar,” ujar Brigpol Tandi saat di lokasi penggalian, kemarin.

Seperti diketahui, sebelumnya warga desa sempat menutup akses jalan menggunakan tiang listrik. Tapi setelah dilakukan pemberhentian oleh pihak kepolisian akses jalan kembali dibuka.

Ismail, sopir pengangkut hasil galian tersebut mengatakan, dirinya tidak tahu

perihal izin penggalian tersebut. Hanya saja, dirinya diberi upah Rp30 ribu untuk mengantarkan hasil galian tersebut ke Desa Alaskandang. “Perihal izin saya kurang mengerti dan tidak tahu.

Kalaupun mau dilanjutkan, ya tidak mungkin. Sebab pihak kepolisian sudah meminta penggalian ini diberhentikan,” ujarnya.

Perihal perizinan tersebut juga diungkap H Salma yang tidak lain adalah pemilik tanah galian C tersebut.

Ia mengungkap bahwa tanah dengan luasan sekitar 174 meter itu dijualnya pada pembeli bernama Nur. Tanah yang dijualnya akan digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan.

“Pembeli ini bilangnya sudah izin sama Kepala Desa, makanya saya jual dengan harga Rp1.400 ribu. Ternyata masih belum selesai perizinannya.

Apalagi ada komplain dari warga ini.

Biar nanti saya urungkan penjualannya. Untuk penggunaannya, kabarnya

mau di buat bahan pembuatan gabah dan kerajinan lainnya,” ungkapnya.

Sudaipi, Kades Sindetlami mengatakan, kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali di desanya. Sebalumnya di RT 15 juga pernah terjadi kejadian serupa. Namun pihaknya memastikan, tidak pernah memberi izin perihal penggalian tersebut.

“Bukan hanya sekali, saya juga tidak pernah memberikan izin. Jika ada aktivitas seperti itu, saya kembalikan lagi kepada masyarakat desa. Kalau masyarakat mau, nah baru dirembuk perizinan dan kesepakatannya. Misalnya, apabila ada jalan yang rusak, apa akan diperbaiki oleh pihak penambang?

Sebab jalan itu kan menggunakan Dana Desa yang memang diperuntukkan kepada masyarakat,” tandasnya Akses jalan di Dusun Nangger, Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, sempat ditutup warga setempat. Hal itu terjadi akibat ada penolakan dari warga

setempat adanya aktivitas tambang galian C yang sudah berlangsung satu pekan yang lalu, tutur Brigpol Tandi.

Warga menggunakan tiang listrik yang dibentangkan di jalan desa. Alhasil, akses jalan pun tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Penutupan akses tersebut juga tidak terlepas dari aktivitas tambang yang tak berizin.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sekaligus warga dusun setempat, Abdur Razak mengatakan, penutupan jalan tersebut dilakukan oleh warga. Itu, untuk mengantisipasi adanya kerusakan aspal jalan di lokasi tersebut.

“Sejak Minggu 28/6 sore kemarin ditutup, kebetulan ada tiang listrik tak terpakai. Sebelumnya sudah sering diperingatkan oleh warga agar tidak lewat sana, tapi tidak dihiraukan. Sehingga, warga terpaksa menggunakan tiang listrik itu agar tidak lewat lagi,” paparnya.[wap]

Kasus Kejahatan Anak dan Perempuan Diprediksi Meningkat Curiga Dikorupsi, RTLH dan KUBE Demo Kantor Dinsos Kab Malang, Bhirawa Kasus kejahatan pada anak dan perempuan di Kabupaten Malang di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) diprediksi meningkat. Sedangkan peningkatan kasus tersebut telah tercatat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malang, yang rata-rata per hari menangani lima kasus.

Salah satu petugas UPPA Satreskrim Polres Malang Aipda Nur Leha, saat mendampingi Kasat Reskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, Selasa (30/6), kepada wartawan mengatakan, kasus kejahatan pada anak dan perempuan dari bulan Januari hingga Juni 2020 ini telah mencapai 104 kasus.

Sehingga dengan banyaknya jumlah kasus tersebut, maka hal itu sangat memprihatinkan. Seperti kasus kejahatan pada anak yang baru kita tangani, yakni pada tanggal 23 Juni 2020, dimana pihaknya telah menetapkan tersangka yang berinisial (PR) usia 82 tahun, warga Kecamatan Karangploso, karena tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 16 tahun.

“Dan tersangka mencabuli

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo (nomor dua dari kanan) saat menggelar pelaku kasus kejahatan pada anak dan perempuan, di Kantor Polres setempat, pada beberapa hari lalu

anak tirinya dengan alasan karena ibu kandung korban mengalami sakit stroke,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Nur Leha, pihaknya juga telah menangani kasus yang sama yakni pencabulan, yang mana tersangka yang berinisial (S) usia 59 tahun, berprofesi sebagai dukun asal Kecamatan Pakis telah mencabuli pasiennya yang berusia 19 tahun. Sedangkan tersangka melakukan modus bisa mengobati jerawat yang dialami pasien. Sehingga kedua kasus itu kini dalam proses hukum, dan kedua tersangka sudah kita masukan ke sel tahanan Polres Malang. ”Kami memprediksikan bahwa kasus kejahatan pada anak dan perempuan akan

mengalami peningkatan, yang dari pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 224 kasus. Sebab, baru memasuki bulan keenam jumlah kasus kejahatan anak dan perempuan sudah mencapai seratus lebih,” ujar Leha.

Dan bisa terjadi kemungkinan, kata dia, jumlah kasus kejahatan pada anak dan perempuan di tahun ini meningkat, dan bahkan jumlahnya bisa melampaui tahun lalu. Dan apalagi pada beberapa hari ini banyak laporan yang masuk terkait kasus kejahatan pada anak dan perempuan, yang rata-rata dalam satu hari bisa mencapai lima pelaporan. Sedangkan peningkatan kasus tersebut karena mayoritas disebabkan

kurangnya perhatian orang tua kepada anak dan kurangnya edukasi terhadap masyarakat, serta kondisi rumah tangga yang retak.

Untuk itu, masih dikatakan Leha, memang harus perlu adanya edukasi kepada masyarakat, baik itu melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal. Sedangkan edukasi itu untuk menekan angka kasus kejahatan pada anak dan perempuan.

“Dan kami berharap kepada pemerintah desa dan lembaga sekolah melakukan pendekatan langsung kepada anak-anak dan orang tua.

Karena dengan begitu, orang tua akan lebih memperhatikan anak saat berada di rumah,” pungkasnya. [cyn]

Sampang, Bhirawa Puluhan warga yang mengatasnamakan Pemuda Bangsal Bersatu (PBB), melakukan aksi demo di Kantor Dinas Sosial (Dinsos), Kabupaten Sampang, Selasa (30/6) kemarin.

Dalam orasinya, mereka menuntut Kepala Dinsos Sampang keluar menemui peserta aksi untuk menjelaskan terkait dugaan korupsi kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2019 di Kabupaten Sampang.

Selama aksi berlangsung di depan kantor Dinsos Sampang, terlihat aparat kepolisian Polres Sampang melakukan penjagaan untuk menghindari suatu hal yang tidak

diinginkan.

Ketua PBB, Abu Bakrin saat orasi mengatakan, kegiatan RTLH dan KUBE tahun anggaran 2019 yang bersumber dari APBN kurang lebih Rp1.8 Miliar, di Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang terindikasi korupsi.

“Berdasarkan data kami saat turun ke bawah, anggaran RTLH setiap rumah sebesar Rp15 juta, namun berdasarkan bahan material dan kondisi bangunan tidak sampai angka tersebut dan terindikasi ada pemotongan. begitu juga dengan bantuan KUBE realisasinya dilapangan bersifat remang-remang, ada yang berwujud, ada pula yang tidak berwujud, dengan adanya in-

Aksi Demo di Depan Kantor Dinsos Sampang

dikasi pemotongan oleh oknum tersebut, kami meminta Kepala Dinsos Sampang sebagai leading sektor harus bertanggungjawab,” ujarnya.

Mereka menuntut tiga hal, diantaranya berikan panisman pada oknum pendamping, kembalikan uang yang terindikasi pemotongan, dan yang terakhir membenahi program KUBE dan RTLH yang ada di Kabupaten Sampang.

Sementara Kepala Dinsos Sampang, Amiruddin saat menemui pengunjukrasa menjelaskan indikasi pemotongan tersebut tidak benar. “Jika ada segera laporkan pada kami dan kami akan siap menindaklanjutinya,” tegasnya.

Menurutnya, dua kegiatan bantuan bagi warga miskin ini tidak boleh main-main. Harus ada realisasi, apalagi bantuan tersebut tidak melalui pihak Dinsos tapi langsung melalui rekening kelompok masingmasing.

“Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas aspirasinya para pengunjukrasa, namun lebih baiknya dugaan tersebut dilengkapi dengan data dan akan kami tindaklanjuti langsung,” pungkas Amiruddin yang juga menjabat Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Sampang. [lis]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 1 Juli 2020

Halaman 9

Bupati Izinkan Karantina Wilayah Bagi Desa Episentrum Covid-19 Tuban, Bhirawa Tingginya tingkat penyebaran Covid-19 di Kecamatan Palang, disikapi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Bupati Tuban, H. Fathul Huda secara langsung memberi pengarahan pada Gugus Tugas dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, Selasa (30/06) di Kantor Kecamatan Palang.

Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban, Bupati Huda menginstruksikan pada Gugus Tugas tingkat kecamatan dan desa agar mengambil tindakan masif. Langkah ini diambil mengingat sebanyak 26 warga kecamatan Palang terkonfirmasi positif Covid-19. Angka ini berarti 26 persen dari seluruh konfirmasi positif se-kabupaten berasal dari kecamatan Palang.

Bupati Tuban juga mengizinkan jika diperlukan melakukan karantina wilayah yang dianggap menjadi daerah episentrum penyebaran.

Langkah ini untuk memutus penyebaran pandemic Covid-19.

“Di desa yang penyebarannya tinggi, jika memang diperlukan isolasi wilayah, ya silahkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas juga diminta untuk memperkuat tracing terhadap pasien Covid-19.

Tindakan tersebut diimbangi dengan intens mengawasi dan menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

“Harapannya, dalam kurun waktu 1 bulan sudah tidak ada lagi warga yang positif jika diperiksa,” jelasnya.

Untuk tenaga medis, Bupati berharap tetap semangat dalam pengab-

diannya merawat pasien. Pemkab Tuban berjanji menyiapkan dana insentif untuk para tenaga medis tersebut.

“Kami telah menyiapkan insentif untuk para tenaga medis, ini adalah wujud penghargaan tertinggi untuk tenaga medis yang tidak kenal lelah merawat pasien,” sambungnya Bupati.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Bambang Priyo Utomo menyebutkan Kecamatan Palang menjadi daerah dengan kasus positif tertinggi saat ini di Bumi Wali. Dari 26 pasien konfirmasi positif Covid-19, tiga diantaranya sudah sembuh. Sedangkan sisanya masih dalam perawatan intensif.

Bambang Priyo menjelaskan rapid test diprioritas bagi warga yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Warga yang termasuk Orang Tanpa Gejala (OTG) cukup dirawat di rumah pribadi maupun Rumah Isolasi Desa. Meski demikian, pelaksanaan isolasi OTG tetap harus diawasi ketat Gugus Tugas.

Sedangkan Camat Palang, Ir. Rohmad, MM., menjelaskan desa yang menjadi titik penyebaran adalah Desa Leran Wetan, Leran Kulon, Desa Palang, Gesikharjo, dan Tasikmadu.

Sedangkan klaster penyebaran berasal dari Pasar Leran Wetan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palang.

KELANA JATIM

Polres Jombang Tabur Bunga di TMP Jombang, Bhirawa Kepala kepolisian resor (Kapolres) Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho memimpin upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Jombang, Selasa pagi (30/6/ 2020). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian HUT (Hari Ulang Tahun) Bhayangkara ke-74 tahun 2020.

Upacara dan ziarah diikuti seluruh Pejabat Utama Polres Jombang, Kepala Polsek (Kapolsek) jajaran, para perwira serta sejumlah personel dari Polres Jombang.

“Ini adalah rangkaian kegiatan Bakti Sosial untuk memperingati hari Bhayangkara ke-74 tahun 2020 di Kabupaten Jombang,” kata Kapolres Jombang.

Kegiatan ziarah dan tabur bunga diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah yakni Kapolres Jombang dan doa penutup.

Usai peletakan karangan bunga, Kapolres dan jajarannya melakukan tabur bunga di atas makam para pahlawan. Kegiatan itu berlangsung khidmat hingga selesai.

“Ziarah makam pahlawan itu menjadi momentum untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Republik Indonesia,” pungkas Kapolres Jombang. [rif]

Pandemi Covid-19, Pengedar Narkoba Tetap Berkeliaran Sidoarjo, Bhirawa Masa pandemi Covid-19 ini tidak menghentikan niat para pembuat maupun pengedar narkoba mengedarkan barang haramnya kepada para pengguna di wilayah Sidoarjo.

Menurut Kasi Pencegahan dan Pembinaan Masyarakat (P2M) Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, Akp Siti Saidah SH MSi, melihat fakta tersebut mengingatkan agar masyarakat Sidoarjo untuk selalu waspada.

Dalam masa pandemi Covid-19, kata Siti Saidah sejak Bulan Maret hingga kini, masih banyak terjadi kasus-kasus narkoba.

Baik yang diungkap BNNK maupun di Polresta Sidoarjo.

Siti Saidah menyebut seperti diantaranya, penangkapan seorang pengedar Narkoba di hotel Sinar Juanda oleh BNNP Jatim.

Kemudian, penangkapan seorang pemakai oleh BNNK Sidoarjo.

“Kalau pemakai anak-anak, menurut saya sudah bisa dicegah oleh orang tuanya, tinggal ulah dari pengedar ini yang masih tetap berkeliaran,” komentarnya , Selasa (30/6) kemarin.

Para pengedar ini masih terus berkeliaran, menurut Siti Saidah, karena dimungkinkan mendapat upah yang tinggi. Apalagi bagi mereka yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. Dimungkinkan ada yang sampai nekat melakukan segala cara, meski menjadi pengedar Narkoba.

Sehingga meski di masa pandemi Covid-19, sosialisasi kepada semua kalangan masyarakat tidak berhenti. Hanya saja di masa pandemi ini sosialisasi menggunakan cara dengan jaringan, karena untuk antisipasi menghindari kerumunan massa.

“Kami sampai membuat inovasi, mendirikan sebuah studio mini di kantor BNNK, sosialisasi kami sebar secara luas lewat Medsos, tidak hanya untuk warga Sidoarjo saja,” ujarnya. [kus]

Bupati Tuban, H Fathul Huda saat memberikan arahan pada Tim Gugus Tugas dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 di Kantor Kecamatan Palang.

Menindaklanjuti arahan Bupati Tuban, lanjut Camat, Gugus Tugas Kecamatan dan Desa akan gencar melakukan sosialiasi dan upaya pencegahan lainnya. Di samping itu, juga dilaku-

kan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah.

“Saat ini, secara berkala dua hari sekali dilakukan penyemprotan disinfektan di pasar Leran Wetan dan

TPI ketika tutup,” ujarnya.

Tampak hadir pada kegiatan ini Kepala Kantor Kemenag Tuban, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Kabag Umum,

Prokotol dan Komunikasi Pimpinan.

Kegiatan ini diikuti Camat bersama Forkopimka Palang, Kepala Puskesmas Palang dan Sumurgung serta sejumlah tenaga medis. [hud]

Gunakan Dana ADD Rp275 Juta untuk Tempat Wisata Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban (Wabup) H Ir Noor Nahar Hussain, M.Si, kagumi tempat wisata alam baru Sumberarum Park, yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sumber Sejahtera, milik Pemerintah Desa (Pemdes) Sumberarum, Kecamatan Kerek, Tuban.

“Inovasi ini sangat luar biasa untuk pertumbuhan ekomoni di kecamatan Kerek dan Kabupaten Tuban khususnya di bidang pariwisata” kata Wabub Noor Nahar Husein saat kegiatan pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana di desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Tuban, Selasa (30/6).

Pada kesempatan itu, Wabup meminta agar tempat wisata air kolam renang perlu adanya keamanan dan kewaspadaan di semua sektor, terutama saat Pandemi Covid-19.

“Harus sesuai protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid19, dan karena ini kolam renang harus maka perlu ada Safetynya untuk waterboom dan terutama airnya tidak boleh sem-

barangan” Pinta Wabup.

Wabub yang juga ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemdes Sumberarum atas kesigapan sarana prasana pendukung tempat wisata, terutama selama masa Pandemi Covid-19. ”Disini ada Polindesnya ada tempat khusus untuk pengecekan dan pengawasan Covid-19 jadi kalo ada apa-apa langsung bisa diamankan dan ditangani dengan baik di Polindes,” tutur Noor Nahar Husein.

Ditempat yang sama, Narto Kepala Desa Sumberarum mengucapkam terima kasih atas kepercayaannya terhadap desa-nya yang sudah ditunjuk sebagai Desa Tangguh Bencana dan berkenan meninjau tempat wisatanya.

“Wisata ini bermodel clasic dan ini adalah penyelamatan alam yang dulu disini area kumuh kita rubah jadi tempat wisata, sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp275 Juta untuk tahun ini dan dari swadaya desa yang kita tampung,” kata Kades.

Wakil Bupati Tuban, H Ir Noor Nahar Hussain, M.Si, saat meninjau lokasi tempat wisata baru yang di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Tuban

Selain itu, dana dari hasil wisata tersebut nantinya akan digunakan untuk penunjang pengembangan tempat wisata.

“Hasilnya nanti akan kita gunakan untuk pengembangan wisata ini juga,

seperti penambahan wahana dan perawatannya,” jelasnya Untuk diketahui, sebelumnya desa Sumberarum Kecamatan Kerek juga ditunjuk sebagai Kampung Tangguh Semeru. [hud]

Gandeng Pemkab, Polres Gresik Jual Sembako Murah

Wahup Gresik saat membuka paket sembako murah.

Gresik,Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara, Polres Gresik menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menjual sembako murah. Paket sembako senilai sekitar Rp. 80 ribu di-

kerin ikanto/bhirawa

jual ke masyarakat hanya Rp50 ribu.

Penjualan sembako murah yang dilaksanakan di stand Produk Unggulan dan Aneka Kuliner Gresik (Pudak Galeri) pada Selasa (30/6) dibuka oleh Wakil Bupati Gresik, Mohammad

Qosim. Beberapa saat sebelumnya, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto ikut memantau kegiatan pasar sembako murah ini. Namun karena ada kepentingan mendesak, Bupati segera beranjak menuju Surabaya.

Usai membuka secara simbolis, Wabup Qosim mengatakan penjualan sembako murah tersebut untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sembako dimasa pandemi Covid-19.

“Saya berharap, sembako ini tidak diborong oleh satu dua pembeli tapi bisa diamnfaatkan oleh banyak pembeli terutama dari masyarakat golongan ekonomi lemah” harap Wabup saat memberi sambutan dihadapan para calon pembeli sembako murah dari Kecamatan Kebomas dan Gresik yang hadir saat itu.

Terkait kasus positif Covid-19 di Gresik yang sudah mencapai 661 orang, pada kesempatan itu Wabup Qosm mengingatkan tentang adanya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi CovidD-19 di Gresik.

Qosim menekankan agar para calon

pembeli mau antri dengan menjaga jarak dan tidak bergerombol. “Anda harus memakai masker dan selalu memakai masker pada setiap aktifitas.

Tentunya anda sebelum masuk ke sini tadi sudah mencuci tangan dengan sabun yang telah disiapkan di pintu gerbang” tutur Wabup Wosim.

Wakapolres Gresik Kompol Dhyno Indra Setyadi yang hadir mendampingi Wabup Qosim saat memberi sambutan berharap agar pasar sembako murah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Gresik dan sekitarnya untuk ketahanan pangan dimasa pandemi ini.

“Silahkan masyarakat memanfaatkan kegiatan penjualan sembako murah ini untuk menjaga stabilitas pangan. Terutama bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas,” tandas Dhyno.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Pemkab Gresik Agus Budiono mengatakan, pihaknya menyiapkan sebanyak 500 paket sembako murah untuk masyarakat. Selain itu, dia juga menggandeng seluruh retail di Gresik untuk menjual sembako dan lain-lain dengan harga murah (promo). [eri]

Jumlah Pasien Umum-BPJS di RSUD se-Pasuruan Raya Turun 50 Persen Pandemi covid-19, membawa dampak tersendiri bagi jasa layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Pasuruan raya.

Pasalnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Kabupaten dan Kota Pasuruan mengalami penurunan 50 pesen dari biasanya.

Humas RSUD Bangil, Hayat menyampaikan penurunan jasa layanan kesehatan dikarenakan ada batasan kunjungan dan mempersempit jam buka pendaftaran hingga ruang yang biasanya untuk rawat jalan, diperuntukan untuk penanganan covid-19.

“Perkiraan kami penurunan jasa layanan kesehatan menurun hingga

diangka 40-50 persen,” ujar Hayat, Selasa (30/6).

Disinggung apakah faktor penurunan jumlah pasien umum itu karena ketakutan masyarakat terhadap penularan virus korona. Pihaknya belum melakukan survei itu, namun ada yang menyatakan karena pandemi korona.

“Ada yang berpendapat demikian. Untuk pastinya kami belum menyurvei,” kata Hayat.

Hal serupa juga terjadi di RSUD

dr R Soedarsono milik Pemkot Pasuruan. Prosentase secara umum penurunannya hingga 50 persen.

Humas RSUD dr R Soedarsono, Dyah Luciana menyatakan penurunan terjadi pada jumlah Bed Occupancy Ratio (BOR) dirawat inap yang biasanya 60 keatas, saat ini sekitar 30.

“Ada penurunan hingga separuh pasien. Penurunan di jumlah pasien umum, BPJS, baik yang rawat jalan, rawat inap atau di IGD,” tergas Dyah Luciana.

Penurunan disebabkan karena pengaruh faktor covid-19. Sebab, sejak awal pandemi Kemenkes, PERSI dan Kolegium-kolegium Sp-

esialistik mengeluarkan peraturan kewaspadaan covid untuk seluruh RS di Indonesia.

Kewaspadaan menyampaikan pembatasan pelayanan medis yang tidak emergency dan pembatasan kunjungan ke RS. “Masyarakat sudah memahami situasi seperti ini. Dengan kemandirian, tentu masyarakat menjaga kesehatan secara optimal sehingga kesehatannya juga meningkat. Dan Apabila selama ini ada keluhan sedikit kemudian ingin dirawat di RS, maka sekarang mereka benar-benar mempertimbangkan bila akan berkunjung ke RS,” urai Dyah Luciana. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Suasana di area RSUD dr R Soedarsono milik Pemkot Pasuruan di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo, di Kota Pasuruan. Selama pandemi, pasien di RSUD dr R Soedarsono turun hingga 50 persen.

EKONOMI

Rabu Pon, 1 Juli 2020

Halaman 10

OJK KR 4 Bantah PiIlh Kasih Ayomi Masyarakat Surabaya, Bhirawa Sehubungan dengan unjuk rasa oleh Asosiasi Driver Online., Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, telah dilakukan mediasi untuk memfasilitasi kepentingan yang disuarakan mereka. OJK menegaskan, sejak awal dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi kredit yang ditujukan untuk mengurangi dampak Pandemi COVID19 terhadap masyarakat atau debitur, OJK selalu pro aktif dalam melakukan sosialisasi

Salah satu kesibukan di kantor OJK.

“Baik kepada masyarakat debitur maupun lembaga keuangan di Jatim,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi. OJK, kata dia, selalu pro aktif dalam melaku-

kan sosialisasi.

Sosialisasi, kata dia, dilakukan melalui media cetak dan online.

Bahkan dilakukan melalui mediasi langsung antara debitur dengan lembaga keuangan terkait. Bebera-

pa kegiatan mediasi bahkan dilakukan bersama dengan lembaga lain seperti DPRD Kota Surabaya.

Untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhannya, menurut Bambang, OJK telah menyediakan nomor khusus WhatsApp (WA) aduan konsumen dan WhatsApp (WA) Group untuk memperlancar proses komunikasi antara masyarakat dengan industri keuangan penyedia kredit.

Terkait unjuk rasa pagi tadi, OJK menyampaikan bahwa mediasi akan dilakukan tidak hanya sekali, tetapi sesuai kebutuhan dengan melibatkan lembaga keuangan khususnya pe-

rusahaan pembiayaan terkait. OJK mengharapkan kepada masyarakat agar ketika menyuarakan kepentingan masyarakat ke depannya dilakukan melalui media yang telah disediakan untuk menghindari risiko yang tidak perlu, khususnya dalam masa pandemi yang sekarang masih berusaha dikendalikan melalui kerja keras semua pihak.

“Demi kepentingan yang lebih besar, OJK meminta masyarakat dan debitur untuk bekerja sama agar dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi tidak membuat mereka terdampak risiko kesehatan,” tegas Bambang.[ma]

BURSA EKONOMI

Petani Kian Terpuruk, Bersama Corona, Tikus pun Menyerang Mojokerto. Bhirawa Puluhan petani di dua Desa yakni Desa Jotangan dan Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sejak sebulan terakhir ini menangis. Pasalnya di tengah merebaknya pandemi Corona yang terus menyerang hingga korban terus berjatuhan. Serangan ratusan tikuspun ikut menyerang tanaman padi di lahan sawahnya hingga rusak total dan terancam gagal panen.

Suparman (58 th) warga Desa Randubango kepada Bhirawa Senin (29/6) mengatakan, serangan ratusan tikus sawah kali ini tergolong brutal. Sebab ratusan tikus ini jika malam hari menyerang tanaman padi yang rata-rata berusia 2,5 bulan hingga 3 bulan, yang kini mulai bunting hingga mulai keluar buahnya dari batang ini. Diserang di bagian batang bawah,sehingga batang ini roboh berserahkan diatas tempat tumbuhnya. Seperti layaknya habis dipotong sabit.

Berbagai upaya telah dilakukan,seperti dengan memagari plastik di sepanjang pematang sawah, memberi umpan makanan yang telah dicampur racun tikus. Namun belum bisa mengatasinya. Karena tikus itu telah melubangi plastik yang memagari tanaman atau meloncat masuk. Demikian juga dengan umpan makanan yang diracun, hanya dimakan sebagian, sehingga yang mati hanya beberapa ekor saja. Kata parma.

Hal senada juga dikatakan Muhajir (60 tn)petani warga Desa Jotangan ini mengatakan, selama satu bulan terakhir ini pada petani utamanya yang lahan sawahnya dekat dengan tanggul sungai. Menangis. Sebab serangan ratusan tikus sawah yang ukurannya besar dengan panjang antara 20 hingga 25 cm. Berat hampir mencapai 40 ons.dengan warna abu abu dan putih bagian dadanya ini, jika menyerang tanpa pandang bulu.[min]

Jasa Marga Jelaskan Denda Pelanggaran di Ruas Jalan Tol

Surabaya, Bhirawa Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division selaku pengelola Ruas Jalan Tol Transjawa telah menanggapi informasi yang sedang viral dan beredar di platform Whatsapp Group maupun media sosial lainnya terkait pengenaan denda pelanggaran di Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Malang.

Kepala Unit Patroli Jalan Raya (Kanit PJR) Jatim 4, AKP Imam Mahmudi mengungkapkan informasi tersebut adalah tidak benar/hoax. Pengenaan denda bagi pelanggaran termasuk di Jalan Tol sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kepolisian. “Pengenaan denda bagi pelanggaran di Jalan Tol sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kepolisian dan mekanisme pembayaran denda pelanggaran ditentukan melalui sidang di pengadilan,” terangnya, Selasa (30/6).

Imam menambahkan sebagai tambahan informasi, untuk pengenaan denda pelanggaran lalu lintas telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk pelanggaran bahu jalan, berdasarkan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan ‘Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)’.[riq]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-6548-HE. An.Arik Wijayanti,Ds Bulumeduro RT 001/001, Kec Bancar, Kab Tuban No. 7084/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, Hitam, th.2010, AG 6450 RQ, a/n. Pujiono, Ds. Bangoan, Kedungwaru – T.Agung No. 7085/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, Toyota, Merah, th. 2017, AG 1203 SD, a/n. Bramanto Dwi Prasetyo, Kelurahan Tretek, Kec/Kab. T.Agung No. 7086/IMB/BI-III/2020

Area Head Surabaya Niaga, Mikro Banking Head Region VIII, Luhut Siahaan, Regional CEO VIII / Jawa 3 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa dan Deputi Kredit dan Bisnis, Ahmad Bambang Bintoro saat melihat keunggulan aplikasi Mandiri Pintar.

Mandiri Pintar Dorong Pertumbuhan UMKM

Surabaya, Bhirawa Mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Bank Mandiri telah mengenalkan platform digital kredit mikro, Mandiri Pintar (Pinjaman Tanpa Ribet) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penyebaran Covid -19.

Regional CEO VIII / Jawa 3 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa mengungkapkan Mandiri Pintar merupakan inovasi Bank Mandiri dalam

mendigitalisasi pengajuan kredit mikro produktif agar mampu menggairahkan bisnis segmen UMKM. Selain itu Mandiri Pintar (Pinjaman Tanpa Ribet) memberi solusi kepada nasabah karena proses cepat sehingga nasabah tidak perlu direpotkan lagi dengan permintaan data dan dokumen.

“Melalui aplikasi ini, tenaga pemasar mikro dapat langsung memproses pengajuan kredit melalui smartphone kepada nasabah dalam waktu yang lebih cepat, yaitu hanya 15 menit setelah tenaga pemasar mengajukan data debitur

melalui Mandiri Pintar. Aplikasi ini juga dapat melayani pengajuan kredit mikro produktif baru maupun top up kredit mikro produktif eksisting,” jelasnya, Selasa (30/6). Gede menambahkan bagi nasabah maupun masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor cabang Bank Mandiri untuk mengajukan kredit mikro. “Dengan melalui aplikasi ini, tenaga pemasar mikro Mandiri yang saat ini berjumlah lebih dari 6.700 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dapat memproses kredit langsung dari lokasi nasabah berada,” ujarmya.

Layanan mikro digital platform ini juga menjadi salah satu inisiatif Bank Mandiri dalam mendukung upaya pemerintah dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya melalui penyaluran kredit mikro produktif. Sejak tahun 2008, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR kepada sekitar 1,65 juta Debitur dengan jumlah kredit mencapai Rp97,65 triliun. Selain KUR, selama tahun 2020, Bank Mandiri juga telah menyalurkan KUM kepada 301.453 Debitur dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun.[riq]

RPH Krian Masih Kekurangan Pasokan 200 Ekor Sapi Setiap Hari Sidoarjo, Bhirawa Budidaya ternak sapi potong, bisa menjadi peluang bisnis yang bagus bagi warga di Kabupaten Sidoarjo.

Karena, di Kabupaten ini baru saja dibangun rumah potong hewan (RPH) modern, yang sarana dan prasarannya serta proses penyembelihannya telah berstandart.

Dalam sehari RPH yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo itu, ditarget mampu untuk melayani penyembelihan sampai 300 ekor sapi. Namun, saat ini sehari masih mampu menyembelih 100 ekor saja. Dikarenakan, pasokan sapi yang akan disembelih masih terbatas jumlahnya.

“Kekurangan pasokan sapi potong ini bisa menjadi peluang bisnis bagi peternak sapi yang pemula maupun yang sudah pengalaman di Kab Sidoarjo, silakan untuk bisa ikut menyuplay nya,” komentar Sekda Kabupaten Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini

Ahmad Zaini

alikus/bhirawa

MM, belum lama ini.

Menurut orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemkab Sidoarjo itu, selama ini pasokan sapi potong di RPH yang ada di wilayah Kecamatan Krian tersebut, mayoritas disuplay dari luar kota. Salah satunya dari

Kabupaten Probolinggo.

Selain ditawarkan kepada masyarakat umum Sidoarjo, menurut Zaini, peluang bisnis ternak sapi potong itu, juga bisa ditawarkan kepada para ASN Sidoarjo. Sebab, peluang bisnis tersebut, hitung-hitung juga akan bisa sebagai tambahan kesejahteraan mereka.

Menurut dirinya, bila 12 ribuan ASN Sidoarjo punya bibit sapi, 1 ekor perorang, maka akan ada stok sekitar 12 ribuan sapi potong dari dalam Sidoarjo sendiri, yang bisa disembelih di RPH tersebut secara bergiliran dan terjadwal. “Habis dipotong sapinya, ASN bisa membeli bibit sapi kembali dan seterusnya,” katanya.

Karena ada potensi untuk menernak sapi potong, menurut Zaini, maka bisa dibentuk suatu UPT Peternakan. Unit ini bisa merekrut tenagatenaga ahli di bidang peternakan.

UPT ini juga bisa kerja sama dengan fakultas peternakan di suatu univer-

sitas. “Setahu saya masih belum ada Pemda yang mempunyai UPT Peternakan,” kata Zaini.

Konsep yang melibatkan peran dari kalangan ASN ini, kata Zaini, harus dilakukan feasibility study atau study kelayakan. Misal tentang peluang pasar daging sapi dan trend ramainya waktu penjualan sapi potong. Misal, pas hari raya kurban dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

Dikatakan Zaini, selama ini hasil penyembelihan sapi potong di RPH yang berada di Desa Tropodo Kec Krian itu, tidak hanya untuk konsumsi daging sapi di Kab Sidoarjo saja.

Tetapi juga melayani permintaan luar kota bahkan sampai luar provinsi.

Seperti kebutuhan daging sapi di Kota Timika, Papua. “Bisa saja nanti sampai ke luar negeri, misal ke Timor Leste, sebab disana ayam frozen saja juga dari Indonesia, ini menurut saya peluang bisnis yang bisa ditangkap oleh daerah,” kata Zaini.[kus]

SELAYANG PANDANG

Tanggungan Rekening Listrik Pelanggan UP3 PLN Situbondo Tuntas Kabar ini sangat menggembirakan bagi kinerja PLN UP3 Situbondo, meski berada di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Bagaimana tidak, sedikitnya 1000 lebih pelanggan PLN yang ada di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo yang sebelumnya menunggak membayar rekening listrik, berhasil tuntas 100 persen pembayarannya.

Artinya, di wilayah UP3 PLN Situbondo semua pembayaran rekening listrik berjalan dengan baik.

Manager PLN (Persero) UP3 Situbondo, M Abdul Basyid NF membenarkan, pembayaran rekening listrik nunggak yang sebelumnya tercatat hingga 1000 pelanggan berjalan klir dan dibayar secara keseluruhan. Masih kata Basyid, khusus pelanggan yang menunggak asal Situbondo tercatat sebanyak 500 orang dan asal Kabupaten Bondowoso juga sama

berkisar 500 pelanggan. “Ya berkisar seribuan pelanggan.

Tapi alhamdulillah sekarang sudah membayar semuanya,” ucap Basyid dengan raut wajah semringah.

Basyid menambahkan, dirinya bersama sejumlah pimpinan PLN UP3 Situbondo sempat berkunjung ke wisma Wakil Bupati (Wabup) Situbondo Yoyok Mulyadi beberapa hari yang

lalu. Tujuannya, kata Basyid, untuk menyamakan persepsi tentang berbagai program kelistrikan di Kabupaten Situbondo.”Kami sempat juga membahas masalah RE (rasio elektrefikasi) listrik dengan Wabup Yoyok Mulyadi yang hingga kini sudah tembus sebesar 91, 42 persen,” ungkap Basyid.

Tak hanya itu, Basyid menuturkan bahwa pihaknya juga sempat membahas tentang hasil survey terhadap kepala keluarga (KK) yang secara resmi mendapatkan subsidi tagihan sebanyak 133.958 warga untuk katagori R-1 (450 V). Sedangkan untuk warga yang masuk katagori 900 V sebanyak 13.413 warga.

Terakhir, sebut Basyid, khusus untuk pelanggan kat-

agori B-1 sebanyak 2.190 titik.

“Karena masih berada dalam masa pandemi corona, kebijakan subsidi listrik ini berlaku hingga bulan September 2020 mendatang,” terang Basyid.

Di sisi lain Basyid juga sempat membahas realisasi bantuan listrik desa yang direncanakan akan menggunakan skema dana dari CSR BUMN. PLN UP3 Situbondo, ulas Basyid, telah mencatat sebanyak 3.542 warga yang akan menerima bantuan jenis ini.

“Ya soal ini (bantuan CSR BUMN) juga kami bahas bersama Wabup Situbondo, Yoyok Mulyadi,” aku Basyid seraya menambahkan dirinya berkunjung ke wisma Wabup bersama Adik Partigastono, Manager KSA UP3 PLN Situbondo.[awi]

sawawi/bhirawa

Adik Partigastono Manager Bagian KSA PLN UP3 Situbondo saat berkunjung ke wisma Wabup Yoyok Mulyadi guna membahas tentang RE dan bantuan subisdi listrik desa.

SAMBUNGAN

Rabu Pon, 1 Juli 2020

Halaman 11

BPK Beri Opini Disclaimer Pemkab Jember l

Sambungan hal 1

gaku akan segera melakukan rapat pimpinan, untuk segera berkonsultasi dengan BPK Jatim secara kofrehensip. Karena masih butuh penjelasan secara detail hasil pemeriksaan tersebut.

“LHP BPK tadi disampaikan secara virtual, sehingga tidak ada penjelasan rinci. Misalnya, ada temuan di kas bendahara bos, tapi tidak dijelaskan secara detail. Ini nanti kita tanyakan secara detail dengan BPK RI Jawa Timur, agar ke depan tidak terjadi lagi di Jember” kata Itqon mencontohkan.

Itqon merasa kendala yang dialami Tim BPK dalam melakukan pengawasan di Jember sama

dengan yang dialami DPRD Jember, saat melakukan pengawasan terhadap tata kelola keuangan di Kab Jember. “Contohnya, saat kami mengundang OPD untuk membahas keuangan, tidak pernah datang, ini ada apa?. Itu sama dengan apa yang dirasakan Tim BPK ini tidak bisa melakukan penelusuran. Ini menunjukkan transparasi dan akuntabilitas sangat buruk sekali, sehingga BPK RI memberi sangsi TMP atau disclaimer,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Menurut Halim, temuan BPK RI tersebut akan menjadi rujukan atau memiliki konsekwensi hukum. “ Ini akan menjadi pintu masuk aparat pen-

Risma Paparkan Cara Mengefektifkan ASN di Hadapan Peserta Lemhanas l

Sambungan hal 1

Acara yang mengangkat topik penguatan integritas pemimpin dalam kehidupan nasional itu diikuti 100 peserta, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Kementerian, LPNK, lembaga non struktural, BUMN, pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, partai politik, Kopertis, organisasi masyarakat, dan 10 orang dari negara sahabat.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma memaparkan cara mengefektifkan ASN, khususnya di Kota Surabaya. Ia menjelaskan bahwa sebelum menjadi Wali Kota Surabaya, dia adalah birokrat murni, sehingga ketika menjadi Wali Kota Surabaya, PR yang harus segera dilakukan adalah mengefektifkan ASN supaya bekerja seefektif dan seefisien mungkin.

“Nah, kalau saya mengatur perorang, tentu sulit. Makanya saya harus melakukan berbagai terobosan supaya mereka bisa bekerja efektif,” kata Wali Kota Risma di Balai Kota Surabaya saat menjadi pemateri acara Lemhanas.

Berbagai terobosan yang dilakukannya adalah dengan membuat sistem yang seluruhnya memanfaatkan elektronik. Akhirnya, lahirlah e-government ala Wali Kota Risma. Yang mana di dalamnya terdapat e-procurement, e-Budgeting. Aplikasi ini melalui konsep GRMS (Government Resource Management System).

Dengan berjalannya waktu, berbagai aplikasi terus tercipta di lingkungan Pemkot Surabaya, hingga saat ini sudah mencapai ratusan aplikasi atau sistem. Secara garis besar, sistem e-Government di Pemkot Surabaya dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sistem pengelolaan keuangan daerah, e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Office, Sistem Siaga Bencana 112, Pajak Online, ePermit, e-Health, Simprolamas (sistem informasi program layanan masyarakat), e-Dishub dan Media Center.

Secara lebih rinci, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari e-Planning yang dibagi lagi dengan sistem e-Musrembang, e-DevPlan, dan e-Deployment. Selain e-Planning, ada pula e-Budgeting, e-DPA, e-Project, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Accounting, e-inventory, e-SIMBADA, e-Controlling, e-Peformance, e-Tax, e-Audit, dan Fasum-fasos. Sedangkan e-SDM di dalamnya ada tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiunan. Sementara e-Monitoring di dalamnya ada CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi, operasi yustisi, monitoring sampah, monitoring permakanan, monitoring ketinggian air.

Lalu e-Education di dalamnya ada penerimaan murid baru, tryout online, rapor online, penerimaan kepala sekolah online, dan radio visual. Di dalam e-Office terdapat e-Surat dan e-Jadwal. Sedangkan pajak online meliputi pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel dan PBB. Untuk e-Permit di dalamnya ada SSW online dan mobile serta e-Lampid. Khusus untuk e-Dishub di dalamnya ada uji kir, traffic, parkir, perijinan, terminal, dan angkutan. Sementara untuk media center, pemkot menyediakan e-Wadul, e-Sapawarga, Surabaya.go.id, twitter, Facebook, Youtube dan call center/SMS. “Jadi, semuanya sudah berbasis elektronik, sehingga saat ini sudah tidak ada kwitansi-kwitansi di kami. Bahkan, saya juga sering disposisi surat hanya melalui HP ini ketika berada di lapangan atau di luar negeri dan itu biasanya saya kerjakan di luar jam kerja,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa melalui berbagai sistem elektronik ini, tentu bisa menghemat biaya dan menghemat waktu, sehingga meskipun banyak ASN yang pensiun dan penerimaan ASN kurang, Pemkot Surabaya tidak terlalu bermasalah, karena sudah dibantu dengan sistem elektronik ini.

Selain itu, Presiden UCLG ASPAC ini juga menjelaskan bahwa di masa pandemi ini, pelajar SD dan SMP di Surabaya tidak terlalu kaget, karena selama ini ujiannya sudah terbiasa via online. Bahkan, mulai penerimaan hingga ujian, rapor dan sebagainya sudah via online.

“Saya juga desain khusus tempat duduk atau bangku sekolah mereka, sehingga tidak bisa mencontek satu sama lainnya. Sempat ada yang mengeluh memang siswa karena menggunakan ujian online dan nilainya tidak sebagus di daerah lain, tapi saya yakinkan kepada mereka yang terpenting adalah kejujuran, karena ini mungkin yang akan mengantarkan mereka berhasil kelak,” pungkasnya. [iib]

Pernikahan Cinta Segitiga l

Sambungan hal 1

Said, akan mewujudkan SMKN 2 Mabadi’ul Ihsan Tegalsari Banyuwangi, menguasai tiga bidang unggulan. “Kami akan mewujudkan sekolah ini menjadi SMK dengan dunia usaha, dunia industri dan pesantren. Ini makna pernikahan cinta segitiga,” tutur Umar Said, Selasa (30/6).

Kasek teladan itu kembali menambahkan, upaya pernikahan cinta segitiga itu akan segera terwujud dalam tempo waktu sekitar lima tahun kedepan. Saat ini, tegas pria yang juga menguasai ilmu konsultan pembangunan fisik itu, sudah mendesain secara sempurna peta jalan SMK Negeri 2 Mabadi’ul Ihsan Tegalsari Banyuwangi.

“Kami berharap ide dan gagasan cemerlang ini bisa membawa keberadaan SMKN 2 Tegalsari semakin maju di masa mendatang,” pungkas Umar Said. [awi]

egak hukum, apabila pemkab tidak segera membenahi. Ini bukti awal sudah ada penyelewengan.

Jika perlu kami akan meminta kepada BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap temuantemuan tersebut,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mirfano membenarkan bahwa BPK RI memberikan predikat Tanpa Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer terhadap kinerja tata kelola keuangan tahun 2019. “ Memang benar Jember disclaimer, dan kami akan segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK,” jawab Mirfano yang juga menjabat Sekkab Jember melalui pesan singkatnya kemarin. [efi]

Sambungan hal 1

Khofifah di sela rapat kordinasi 99 RS rujukan, Selasa (30/6).

Khofifah menegaskan, Surabaya Raya menjadi aglomerasi kasus covid-19 di Jatim. Misalnya klaster di salah satu pasar Kota Batu, ternyata setelah ditelusuri tertular dari Surabaya. Pasar di Bojonegoro juga asalnya dari Surabaya.

“Apalagi gresik dan Sidoarjo.

Ini sudah borderless. Bangkalan juga langsung berbatasan dengan Surabaya. Maka ini perlu evaluasi secara komperehensif,” tegas Khofifah.

Di Sidoarjo, Khofifab menyebut angkanya setiap hari naik signifikan. Bahkan kapasitas RSUD Sidoarjo sudah berlebihan pasien.

Maka koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi. Bahwa yang dekat dengan Sidoarjo bisa

Bupati dan Wakil Bupati Jember.

dok

menyuport apakah dari Malang Raya atau Pasuruan. “Kenapa dua itu, karena untuk melayani yang berat. Tapi yang ringan opsinya bisa di RS Darurat Lapangan,” tandas mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Khofifah menegaskan, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa penularan Covid-19 harus segera terkendali. Maka pekerjaan yang harus segera dilakukan ialah meningkatkan angka kesembuhan yang saat ini progressnya sudah cukup tinggi. Namun, angka kematian juga tinggi. Di Jatim, angka kematian masih 7,6 persen , Surabaya 7,7 persen Surabaya Raya 7,9 persen. Sementara angka kematian nasional 5,08 persen.

Pada posisi ini, harus dilihat betapa pentingnya kebersamaan tidak melihat ini daerah, kota atau kabupaten mana. Ketika

new normal, lanjut Khofifah, diperlukan upaya pra kondisi dan secara bertahap. Karena RS tidak bisa sendirian, dinkes tidak bisa sendiri maka kebijakan wali kota dan bupati menjadi sangat penting untuk mendengar suara RS, IDI dan PPNI. Dalam kesempatan itu, Khofifah menyitir pendapat Imam Ghozali bahwa pemimpin punya kewajiban melindungi jiwa dan nyawa rakyatnya. Di samping itu, juga berkwajiban menjaga sumber ekonomi masyarakatnya. “Kemudian proses melindungi nyawa dan harta benda harus seimbang dengan menjaga sumber ekomi. Karena di pasarpasar yang menjadi sentra berkerumunnya masyarakat diberikan pengertian untuk menggunakan masker secara tepat, mencuci tangan dan menjaga jarak yang aman,” tutur Khofifah. [tam]

Kelola Rujukan One Gate System, Pasien Tak Perlu Swab Dua Kali Negatif l

Sambungan hal 1

command center. Karena di RS Lapangan ada yang menjaga selama 24 jam.

“Selama ini sudah ada di radar Covid-19. Tetapi belum maksimal dan akan kita optimalkan kembali melalui sistem rujukan di RS Lapangan,” tutur dr Joni usai mengikuti rapat kordinasi bersama 99 RS rujukan Covid-19 di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (30/6).

One gate system rujukan rumah sakit secara teknis dilakukan dengan menginput data pasien, ketersediaan sarana dan dimonitor command center. Dari data-data itu akan dicocokkan dengan data pasien baru. Maka akan dicari mana RS yang kosong dengan kondisi pasien yang sesuai.

“Apakah membutuhkan ventilator maka akan dilihat mana rumah sakit yang ada ventilatornya dan pasien akan diarahkan ke sana,” tutur dr Joni yang juga Direktur RSUD dr Soetomo.

Dalam kesempatan itu, juga dibahas bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membuat pedoman baik untuk pelayanan maupun sistem klaim. Karena selama ini ada beberapa peraturan yang membuat pasien harus swab dua kali negatif sebelum dinyatakan sembuh. “Padahal sebetulnya satu kali bisa. Kalau bisa berdiskusi dengan BPJS sebetulnya bisa. Misalkan di Soetomo, pasien tidak harus diswab dua kali negatif. Karena refrensi dan verifikator BPJS tidak mempermasalahkan,” tutur dr Joni. dr Joni mengaskan, WHO sen­

Sambungan hal 1 matan rakyat (dari pandemi Covid-19) yang paling didahulukan.

Beda pendapat Pilkada serentak 2020 itu mengemuka dalam forum legislasi dengan tema ‘Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19’ di pressroom, Selasa sore (30/6). Nara sumber Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dan Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.

Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparannya menyebutkan, Pilkada serentak 2020 sudah on going.

Semua peraturan dan perubahan peraturan sudah disiapkan. DPR juga sudah menyepakati Perpu menjadi UU, peraturan KPU dan Bawaslu juga sudah diperbaharui semua. Alat-alat dukungan bantuan kesehatan kini tengah berjalan.

“Untuk prinsip pertama, penerapan protokol Covid-19 sudah punya titik terang. Tinggal tantang­ an meng-operasionalisasikan-nya. Bagaimana semua alat-alat yang sudah disiap kan ini, bisa sampai.

Baik untuk level paling bawah maupun masyarakat, sampai nanti tanggal 9 Desember 2020,” papar Doli Kurnia.

Tantangan berikutnya, lanjut Doli, konsep apa yang harus diperbaharui untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi tetap aman. Pertama adalah tingkat partisipasi pemilih. Masih ada waktu 6 bulan untuk men-sosialisasikan tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari pencoblosan. Memberikaninformasi yang tepat kepada masyarakat bahwa Pilkada ini penting. Namun kesehatan juga penting.

“Jadi bagaimana menyelaraskan 2 kepentingan ini bisa sekali jalan dengan mentaati peraturanperaturan yang sudah disesuaian. Prinsip kedua adalah pengawasan terhadap kecurangann penyimpangan dan ketidak adilan dalam Pilkada.

Ketiga, bahwa calon-calon harus menyampaikan visi-misinya, harus ada debat kandidat,” jelas Doli Kurnia.

Tidak jauh beda dengan pendapat rekannya, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengutarakan; Pilkada serentak 2020 memang ditunda, hanya dalam hitungan bulan. Yakni dari tanggal 23 September 2020 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Dalam konteks ini pembahasan sampai pada level teknis, sudah dilakukan antara DPR Komisi II dengan KemenKes, KPU, Bawaslu, Kemendagri dan DKPP. Nantinya KemenKes akan mendampingi KPU dan Bawaslu sampai level kebawah.

Mereka akan dipandu dengan protokol yang sifatnya detail dan jelas, kongkrit, bisa dipakai dan bisa diterapkan.

“Satu poin pertama kita jalankan Pilkada ini dengan protokol kesehatan yng kongkrit, detail dan jelas yang bisa dibaca oleh penyelenggara pemilu maupun oleh masyarakat. Saya berharap, model seperti ini tidak dipersulit. Kalau disuruh kerja, persiapan tahapan, uang untuk membeli APD dan semua kebutuhan lainnya, harus dikeluarkan,” ucap Laka Lena. [ira]

l

Kasus Covid-19 di Surabaya Dua Kali Lipat Jabar dan Jateng l

Pilkada Serentak 9 Desember 2020, DPR RI Mendukung DPD RI Menolak

diri pedomannya sudah baru. Tidak mengharuskan sampai negatif.

Tetapi pasien positif pun jika klinisnya bagus, sepuluh hari sudah bisa dipulangkan. “Tiga hari bebas gejala bahkan bisa dipulangkan.

Tapi Kemenkes belum membuat pedoman-pedoman itu. Dan mudah-mudahan bisa segera keluar,” kata dia .

Petakan Sitem Rujukan Percepatan layanan kuratif di Kota Surabaya menjadi perhatian serius Gugus Tugas Covid-19 Jatim. Sebagai kota dengan kasus penularan tertinggi di Jatim, Surabaya diharapkan memiliki sistem rujukan rumah sakit (RS) yang tersedia di semua wilayah Surabaya. Sehingga, proses rujukan dapat dilakukan secara cepat dan komperehensif.

Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyu Hadi menjelaskan, skema rujukan pasien Covid-19 diharapkan ada di seluruh penjuru Kota Surabaya. Di Surabaya Utara, ada RS Darurat dengan kapasitas yang akan dikembangkan hingga 500 bed.

Ke depan, RS Lapangan juga akan ditingkatkan fungsinya tidak hanya yang ringan dan sedang tetapi juga pasien berat dan kritis. “Kita sedang rencanakan untuk menambah lagi 200 bed dan tinggal menunggu bednya. Mudah-mudahan tidak terpakai. Kalau terpakai berarti pasien naik terus,” ungkap dr Joni.

Terkait pengembangan RS Lapangan, Gugus Tugas Provinsi telah berkordinasi dengan Pangkogabwilhan II terkait pening-

katan layanan karena kebutuhan masyarakat. Setting sudah dilakukan dengan menata 10 ICU dan 20 high care unit. Kebutuhannya sudah disampaikan ke Kementerian PMK untuk segera diupayakan. Tujuannya untuk membantu masyarakat Jatim. Supaya bisa tertangani dengan baik. “Faktanya, angka kesembuhan di RS Lapangan cukup baik. Sampai saat ini tidak ada yang meninggal dan tidak ada yang cerita ditemui kuntilanak,” tutur dr Joni.

Terkait pengelolaan, dr Joni mengaku RS Lapangan sejak awal dikelola bersama dengan TNI dan Polri. Sebab, kalau ini dikelola gugus tugas terus menerus, maka bebannya akan berat. “Kalau masih sedikit pasiennya, masih mampu.

Sekarang ini pasiennya full,” kata dia. Sekarang bed di RS Lapangan terdapat 156 dan terus akan ditambah. Jadi sejak awal diseting demikian. Sesuai instruksi Presiden, supaya pengembangan lebih cepat maka Pangkogabwilhan II diberi tugas. “Kita semua ada di dalam bagian itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, dr Joni menjelaskan terkait sistem rujukan di wilayah Surabaya Selatan dan Timur dapat ditangani RSUD dr Soetomo dan RS Unair. Sementara di Surabaya Barat ada RS Bhakti Dharma Husada (BDH) milkk Pemkot Surabaya. “Jadi di segala penjuru Surabaya ada rujukannya.

Dengan harapan, RS BDH bisa melayani pasien ringan, sedang hingga berat maka itu akan lebih baik. Jadi rujukannya bisa lebih mudah,” pungkas Joni. [tam]

Pemkab Tuban Bentuk Puskestren dan Santri Husada l

Sambungan hal 1

berikan bimbingan kepada pengasuh pesantren.

Selain itu, Gugus Tugas Kecamatan diminta untuk mengawasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan.

Bupati Tuban berpesan kepada pengasuh diminta tidak perlu merasa cemas dan dapat bekerja sama dengan Gugus Tugas untuk kemaslahatan bersama.

Pemkab Tuban berkontribusi untuk membantu pemenuhan pesantren sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini menjadi wujud perhatian Pemkab terhadap kehidupan pesantren. “Akan segera diserahkan bantuan masker, thermal gun, obat-obatan primer untuk pesantren,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Bambang Priyo Utomo menyebutkan pihaknya akan memberikan pendampingan pendirian pusat kesehatan pesantren (Puskestren) maupun fasilitas kesehatan lainnya. Juga akan dibentuk kader kesehatan pesantren atau Santri Husada.

Bambang Priyo menjelaskan Dinas Kesehtan melalui Puskesmas akan intens menyosialisasikan protokol kesehatan di pesantren. Dinas Kesehatan akan mengupayakan kelengkapan medis dan rapid test bagi santri di Puskemas setempat. [hud]

Agar Kuliah Lancar, Terpaksa Nyambi Menjadi Pembantu Rumah Tangga

Sambungan hal 1 mengajukan satu syarat yaitu diperbolehkan ke kampus jika ada jam kuliah. Usulan itu, lanjut Khumaidi, ternyata di setujui pemilik kost untuk bekerja sambil kuliah.

“Saya sangat bersyukur karena pemilik kos memenuhi syarat yang saya ajukan.

Namun, saya berkomitmen tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan sebelum semuanya selesai,” tegas Khumaidi.

Khumaidi membeberkan, sebagai PRT hari harinya dia lalui dengan berbelanja kebutuhan dapur, mencuci piring, menyapu dan membersihkan rumah serta menyirami tanaman. Selain itu, katanya, ia juga harus antar-jemput anak pemilik kos ke sekolahan. Kegiatan rutin itu, menurut Khumaidi, ia jalani dengan ikhlas setiap hari. “Saat saya ke pasar, sempat melewati kampus Universitas Brawijaya (UB). Begitu melintas, saya terbersit ingin bisa diterima di kampus ternama di Kota Dingin itu.

Saya selalu berdoa agar bisa melanjutkan program pasca sarjana di universitas tersebut. Doa saya ternyata terkabulkan. Tahun 2013, benar benar menjadi mahasiwa di

l

UB,” ujar Khumaidi.

Lebih jauh Khumaidi menceritakan, diterimanya Kumaidi di UB berkat almamater tempat sebelumnya dia menimba ilmu, pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo memberikan beasiswa untuk kuliah S2.

Setelah bulat, urai Khumaidi, dia memilih mendaftar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FKIP) UB Malang. Setelah menjalani kuliah, ahirnya Khumaidi berhasil diwisuda tahun 2015. “Tahun 2017, saya mencoba kembali mendaftar pada program Doktor FPIK UB melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Kemenristekdikti.

Di tingkat universitas ini saya juga dinyatakan lulus,” kenang Khumaidi.

Ditengah perjalanan, Khumidi sedikit menemui kendala karena saat memulai pendidikan di jenjang S3 harus membayar uang kuliah tunggal (UKT) sebesar Rp 10 juta. Itu terjadi, tutur Khumaidi, karena SK penetapan penerima beasiswa dari Kemenristekdikti tidak segera turun. Dengan berbagai cara, tutur Khumaidi, ia mencari

solusi. “Saya harus mencari pinjaman uang kemana-mana untuk bisa membayar UKT. Setelah sebulan menjalani kuliah, saya sempat berpikir untuk berhenti. Sebab nama saya di SK penetapan Beasiswa BPP-DN Kemenristekdikti tidak muncul.

Selanjutnya saya mengabari istri dan kedua orang tua karena tidak mendapatkan beasiswa,” katanya.

Kabar kurang enak itu justeru tidak mengecilkan hati istri dan kedua orang tua Achmad Khumaidi. Mereka malah memberikan semangat kepada Khumaidi agar terus melanjutkan kuliah S3. Salah satu solusinya justeru datang dari sang istri Khumaidi, Rusmiyati. Belahan hati Khumaidi itu bersedia menjual barangbarang miliknya yang ada di rumah.

Bahkan tanah yang dimiliki pun ikut dijual Rusmiyati demi memenuhi biaya kuliah Khumaidi. Berkat dorongan istri dan kedua orang tua ity, Khumaidi semakin bersemangat menuntaskan pendidikannya. “Berbagai usaha kami lakukan agar kuliah S3 bisa cepat selesai.

Alhamdulillah tepat 19 Juni 2020 ber-

hasil lulus ujian disertasi. Saat ini saya hanya menunggu prosesi yudisium saja,” tegas Khumaidi.

Rismiyati, isteri Akhmad Khumaidi menimpali, orang tua Khumaidi hanya bekerja sebagai satpam di ponpes Salafiyah Syaf’iyah Sukorejo Situbondo. Di samping itu, aku dia, mertuanya itu juga nyambi sebagai tukang becak. Suaminya, lanjut Rusmiyati, mengawali sejak pendidikan sekolah dasar hingga diploma di pesantren terbesar di Situbondo tersebut.

Bahkan, ulasnya, Khumaidi menjadi dosen di pondok pesantren asuhan KHR Azaim Ibrahimy itu. “Ya sempat menjadi dosen di pesantren tersebut,” papar Rusmiyati.

Sebagai isteri Khumiadi, Rusmiyati mengaku sangat bangga karena orang yang dia cintai mampu menyelesaikan jenjang S3.

Kata dia, kesuksesan suaminya itu didapat berkat pertolongan Sang Ilahi serta adanya dukungan dari orang tua dan keluarga.

“Berkat adanya do’a dari orang tua dan para guru, alhamdulillah suami saya (Achmad Khumaidi, Red) bisa selesai jenjang kuliah S3-nya,” pungkas Rusmiyati. [*]

UTAMA

Rabu Pon, 1 Juli 2020

Halaman 12

Permudah Korban Laka Lantas Klaim Asuransi

Polda Jatim Ciptakan Aplikasi TACS Polda Jatim, Bhirawa Menyambut Hari Bhayangkara ke-74, Ditlantas Polda Jatim memberikan hadiah bagi masyarakat Jatim. Hadiah ini berupa aplikasi web bernama Traffic Accident Claim System (TACS) yang dilaunching Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran, Selasa ( 30/6) di gedung Mahameru Mapolda Jatim.

Launching aplikasi TACS Ditlantas Polda Jatim yang dibuka oleh Kapolda Jatim, Gubernur Jatim dan Pangdam V/Brawijaya, Selasa (30/6).

Launching aplikasi yang mempermudah korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dalam melakukan klaim asuransi dan memperoleh penanganan cepat ini. Turut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjend TNI Widodo Iryansyah.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa engapresiasi inovasi yang dilakukan Ditlantas Polda Jatim Menurutnya. Menurutnya in-

ovasi ini merupakan sinergitas dari empat hal penting. Yaitu, ada sistemisasi dalam Polri yang protomoter, persiapan menuju new normal, penguatan kebutuhan Indonesia menuju era 4.0, dan bagaimana memberikan kecepatan, ketepatan dan percepatan layanan pada masyarakat. "Empat hal ini menjadi inovasi untuk kita terus bergerak progresif dan manfaatnya besar, bukan bagi masyarakat saja tapi bagi bangsa dan Indone-

sia," kata Khofifah.

Pihaknya berharap inovasi tersebut dapat berjalan seiring dengan program Pemprov Jatim yang CETTAR. Sehingga pihaknya ingin program TACS ini bisa menggandeng lebih banyak RS hingga puskesmas agar menjangkau masyarakat lebih luas. "Artinya bahwa CETTAR yang menjadi tagline kerja kami di Pemprov.

Kami juga mendapatkan energi luar biasa dari diluncurkannya TACS oleh Polda Jatim," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen M Fadil Imran mengaku aplikasi TACS sudah melakukan MoU dengan 139 rumah sakit di Jawa Timur. Fadil menyebut korban laka lantas bisa dipermudah klaim asuransi Jasa Raharja hingga BPJS. "Di Jatim ada 139 RS. Ke depan

puskesmas yang bisa melakukan rawat inap bisa melakukan sistem ini.

Aplikasi ini memudahkan masyarakat korban lantas mendapatkan klaim asuransi Jasa Raharja yang tercover BPJS agar mendapatkan layanan kesehatan," papar Fadil.

Fadil berharap aplikasi ini bisa menekan angka fatalitas akibat kecelakaan. Sebagaimana TACS merupakan hadiah pada masyarakat di Hari Bhayangkara ke-74. Sehingga angka laka lantas di Jawa Timur dapat ditekan seminimal mungkin.

Baik itu dari imbauan, penindakan maupun adanya aplikasi TACS ini. "Mudah-mudahan masyarakat makin terlayani dalam menghadapi new normal. Ini kita persembahkan pada masyarakat untuk kado Hari Bhayangkara ke-74 besok," pungkasnya. [bed]

KILAS DAERAH

Sulap Balkon Jadi Café dari Karya Binaan Pemprov, Bhirawa Adanya yang berbeda di gedung A Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, karena di balkon lantai dua yang awalnya hanya ada sofa untuk duduk, kini disulap menjadi café yang nyaman untuk menjalin komunikasi. Rencananya café itu diberikan nama 'AA'.

Sekretaris Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani menyampaikan, keberadaan café merupakan gagasan dari beberapa UPT dengan mengubah ruangan yang tidak terpakai. Café tersebut untuk menerima tamu dari luar, diantara seperti jurnalis, pilar sosial (tagana, TKSK dan lainnya), atau Kepala UPT yang berkunjung ke Dinsos Jatim, hingga pegawai yang lembur di kantor.

"Ini juga untuk mengurangi penerimaan tamu di ruang kerja dan penularan covid lebih terkurangi. Jadi menerimanya bisa di café tersebut. Suasananya bisa jadi lebih santai, gayeng dan nyaman. Ini juga merupakan upaya menjadikan kantor yang lebih kekinian," ujarnya, kemarin. Menariknya, semua perlengkapan hingga minuman dan cemilan yang ada di café tersebut semuanya tidak membeli dari luar, namun semuanya merupakan hasil karya binaan dari UPT Dinas Sosial Jatim. "Kami tidak membeli, namun semua diambilkan dari karya binaan yang ada di UPT Dinsos Jatim," ujarnya.

Misalkan saja, kotak tissue dibuat orang dengan gangguan jiwa, meja kursi juga dibuat oleh penyandang disabilitas, hingga minuman anti covid seperti jahe dan wedang uwuh juga buatan dari binaan Dinsos Jatim, "Kami juga ingin memamerkan produk karya binaan Dinsos Jatim yang tak kalah bagusnya, Mungkin jika ada OPD yang juga ingin membuat café bisa juga membeli karya dari binaan Dinsos Jatim. Karena binaan kami pastinya akan senang sekali jika produknya bisa terpampang di OPD," ujarnya. [rac]

Sekretaris Dinsos Jatim Restu Novi Widiani saat melihat cafe kejujuran yang rencananya diberikan nama cafe AA.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi saat bertemu partner dari Swedia.

BPK Temukan Kelebihan Perdin ke Luar Negeri Probolinggo, Bhirawa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (perdin) ke luar negeri dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019.

Dalam laporan itu ditemukan kelebihan pembayaran Rp 14.854.281 ketika Wali Kota Probolinggo bersama rombongannya bertolak ke Swedia, pada awal Desember 2019.

Anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi, Selasa 30/6/2020 mengatakan, kelebihan pembayaran uang harian perdin ke Swedia itu mencapai Rp 14.854.281. Kelebihan itu terhitung dari selisih kurs rupiah yang digunakan untuk perdin.

"Berdasarkan data dari LHP BPK, Pemkot Probolinggo menggunakan acuan kurs dolar tidak mengacu pada kurs bank yang berlaku saat itu. Tapi,

berdasarkan kurs yang ada dalam artikel yang menyebutkan Sri Mulyani ubah asumsi kurs APBD menjadi Rp 15 ribu per dolar AS. Padahal, kurs dolar saat itu mengacu pada BI sebesar Rp 14.140, selisih kurs ini yang wajib dikembalikan," jelasnya.

Politisi Nasdem ini mengaku heran karena yang menjadi acuan Pemkot saat itu bukan bank. Melainkan, artikel berita online. Katanya, seharusnya kurs rupiah ini mengacu pada kurs yang diberlakukan bank. "Dan itu belum semuanya dibayarkan kembali ke kasda (kas daerah). Berdasarkan temuan LHP BPK yang dibayarkan ke kasda sebesar Rp 5.537.616, yang belum terbayarkan Rp 9.316.665. Jika mengacu pada LHP BPK masih belum dibayarkan," ujarnya.

Menurutnya, ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhitung memiliki kelebihan pembayaran bi-

aya perdin. Di antaranya, Bappedalitbang 3 orang dengan total Rp 6.547.857.

Serta, Dishub, Dinas PUPR-Perkim, dan DLH masing-masing diikuti 1 orang dengan kelebihan pembayaran masingmasing Rp 2.768.808.

Nilai kurs dolar yang digunakan Pemkot untuk menghitung uang harian perdin menggunakan acuan USD 1 sama dengan Rp 14.999. Sedangkan, kurs tengah yang ditetapkan BI pada 15 Oktober 2019 hanya Rp 14.140,7. "Temuan dalam LHP BPK ini akan kami bahas besok (hari ini) dalam rapat banggar dengan ketua komisi. Nanti juga akan dibahas dengan eksekutif," tuturnya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati memastikan, kelebihan bayar uang harian perdin seperti yang telah disampaikan dalam LHP BPK sudah dibayarkan. "Sepengetahuan

saya sudah contra post untuk kelebihan pembayaran Perdin. Contra post ini sudah dikembalikan ke Kasda. Sehingga, tidak ada kelebihan pembayaran lagi," jelasnya.

Diketahui, pada awal Desember 2019, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin melakukan perdin ke Swedia. Dia mengajak tujuh pegawai pemkot dan berkunjung terkait Program Symbiocity dengan Kota Helsinborg, Swedia. Lebih dari seminggu, Wali Kota Probolinggo diKota Helsingborgh, Swedia. Sebagai balasan atas kunjungan Wakil Wali Kota Helsingborgh beberapa tahun lalu.

Saat berada di Negara Eropa tersebut, Wali kota Hadi Zainal Abidin, menandatangani berakhirnya kerjasama dengan International Center for Local Government (ICLG) salah satu NGO (Non Government Organitation) setempat. [wap]

GALERI KEMANUSIAAN

TMMD Imbangan Kodim 0813 Bojonegoro, Wujud Pengabdian untuk Negeri Bojonegoro, Bhirawa Program terpadu lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan tahun 2020, yang bertemakan 'TMMD Pengabdian Untuk Negeri' diwilayah Kodim 0813 Bojonegoro, Jawa Timur, resmi dibuka Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, pada hari ini Selasa (30/6).

Pembukaan TMMD Imbangan ini, ditandai dengan dilaksanakannya acara doa bersama dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Anna Muawanah di lapangan Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah mengatakan bahwa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program terpadu dan lintas sektoral yang dilakukan sebagai wujud kepedulian TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai wujud nyata kepedulia ini, maka pelaksanaan TMMD dalam bentuk karya bakti yang dilakukan bersama-sama antara TNI dengan intansi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, yang pada hakekatnya ditujukan untuk memotivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desanya," kata Bupati Anna Muawanah.

Pada kesempatan tersebut Bupati berpesan agar dalam pelaksanaan TMMD tersebut tetap mengacu pada protokol kesehatan penanganan Covid-19. Di sisi lain, lanjut Bupati, kegiatan TMMD tersebut mempunyai peran yang setrategis yang dapat membangkitkan kembali nilai-nilai luhur bangsa dengan semangat kebangsaan.

"Diharapkan melalui pelaksanaan program TMMD ini dapat lahir kembali rasa cinta tanah air guna mempererat

Pemkot Salurkan Ratusan APD untuk RSUA Pemkot Surabaya menyalurkan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya.

Ratusan APD yang diserahkan itu, terdiri dari baju hazmat sebanyak 300 pcs, Masker N95 800 pcs dan Kacamata Google 300 pcs.

Oleh: Zaenal Ibad, Kota Surabaya

persatuan dan kesatuan bangsa, " tambah Bupati Anna Muawanah.

Dalam sambutan Dandim 0813 Bojonegoro, mengatakan sebagai wujud operasi bhakti TNI, dalam kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2020 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang terintegrasi dalam dua sasaran kegiatan baik sasaran fisik maupun sasaran non fisik.

Sasaran fisik, diprioritaskan untuk membangun infrastruktur peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Sedangkan sasaran non fisik, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menumbuhkembangkan semangat gotongroyong dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. "Semoga semangat kemanunggalan TNI dan Rakyat dapat terus terjaga," pungkas Letkol Inf Bambang Hariyanto.

Adapaun kegiatan fisik yang dicanangkan yaitu dengan pembangunan saluran drainese dua titik di Desa lebaksari sepanjang 166,80

meter dan di Desa Kalisari 226,20 meter, normalisasi saluran irigasi sepanjang 1 km, rehab ruang kelas 2 SD, dan bedah rumah (RTLH/rumah tidak layak huni) sejumlah 33 rumah dari Pemkab Bojonegoro dengan didukung oleh Bank Jatim.

Sementara Kepala Desa Lebaksari, Zaenal Abidin menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada TNI, kususnya Kodim 0813 Bojonegoro dengan adanya TMMD imbangan di Desa Lebaksari.

"Dengan adanya TMMD di desa kami semoga bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh masyarakat bisa merasakan hasilnya," tutur Kepala Desa Lebaksari, Zaenal Abidin.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolres Rendy Surya Aditama, SH., SIK., MH., Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, Kepala Bakorwil, Dyah Wahyu Ermawati, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Humas dan Protokol, Kadis PMD, Kadin PU Bina Marga dan Penataan Ruang, para Kepala OPD Bojonegoro, Forpimcam Baureno, Kades se- Kecamatan Baureno serta tamu undangan. [bas.adv]

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada Dekan FK Unair, Prof Dr dr Soetojo, SpUK beserta jajarannya di Fakultas Kedokteran (FK) Kampus A Unair, Jl. Mayjen Prof Dr Moestopo 47 Surabaya, Selasa (30/6).

Wali Kota Risma mengatakan, APD adalah salah satu kebutuhan paling penting bagi tenaga kesehatan untuk menangani pasien Covid19. Oleh sebab itu, ia sangat concern terhadap kebutuhan APD bagi tenaga medis di rumah sakit, khususnya yang menangani langsung pasien Covid-19. "Kalau pakai APD ini sama dengan menyelamatkan orang.

Tenaga medisnya menyelamatkan dirinya sendiri dan dia bisa menyelamatkan orang lain," kata dia di sela acara penyerahan bantuan APD. Wali Kota Risma mengaku tidak pernah menunda menyalurkan APD kepada tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketika Pemkot Surabaya menerima donasi bantuan, wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini langsung menginstruksikan jajarannya untuk menyalurkan APD tersebut.

"Makanya saya tidak pernah menunda yang namanya APD, tidak

boleh nginep APD itu, kecuali kalau kurang hitungannya. Ini maskernya lebih banyak, karena memang saya tahu itu sulit carinya dan itu penting," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dekan FK Unair, Prof Dr dr Soetojo, SpUK menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diterima dari Pemkot Surabaya. Bantuan APD ini akan dimanfaatkan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit, khususnya bagi petugas yang menangani langsung pasien Covid-19.

"Alhamdulillah hari ini Bu Risma memberikan bantuan kepada kita, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup banyak ini dan ini yang akan kita berikan kepada dokter untuk menangani pasien," kata Prof Soetojo.

Menurutnya, APD menjadi kebutuhan utama bagi tenaga kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

Jika tenaga kesehatan merasa aman dan sehat, maka otomatis mereka akan bersemangat ketika menangani pasien. "Kalau dokter sehat, otomatis dia bisa menangani pasien secara baik. Karena untuk semua tenaga medis, atau yang merawat pasien khususnya yang menangani Covid19 harus pakai APD," ungkap dia.

Di samping itu, Prof Soetojo juga menyatakan siap mendukung penuh Pemkot Surabaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

FK Unair mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) ahli di bidang kesehatan, baik itu mahasiswa, alumni maupun dokter yang siap membantu Kota Surabaya. "Karena kita memang punya kekuatan, potensi keahlian, dan kita siap untuk membantu (Surabaya). Bu Risma tidak usah khawatir, kita siap bantu supaya Surabaya bisa terbebas dari Covid-19," pungkas dia. [iib]

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyerahkan bantuan berupa APD kepada RSUA Surabaya.