binder20okt20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Selasa Wage, 20 OKTOBER 2020

Pemkot Pasuruan dan Pemkab Jember Belum Terima WTP

Raih 10 Kali Berturut, Pemkot Blitar WTP Terbanyak Pemprov, Bhirawa Jatim menjadi provinsi dengan perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tertinggi se Indonesia. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat 36 di antaranya meraih WTP. Sedangkan dua daerah yakni Pemkot Pasuruan dan Pemkab Jember belum menerima predikat WTP dan masih harus berjuang agar laporan keuangannya mendapat opini WTP. Untuk mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten / kota tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi oleh Wagub Jatim dan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, menyerahkan piagam dan plakat penghargaan atas capaian opini WTP terhadap laporan keuangan Tahun 2019 kepada 36 kab/kota di Jatim.

Plakat sendiri diberikan kepada kabupten/kota yang lima kali atau lebih berturut-turut meraih capain opini WTP. Beberapa kabupaten/kota yang meraih penghargaan dan plakat atas capaian opini WTP tersebut diantaranya Kota Blitar yang meraih sebanyak 10 kali berturut-turut, Kota Malang sebanyak 9 kali berturut-turut, serta Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo dan Kota Surabaya sebanyak 8 kali berturut-turut.

Kepada bupati/wali kota penerima piagam dan plakat penghargaan ini, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa prestasi tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Provinsi Jatim telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi yang baik.

Hal ini menjadi modal kuat bagi pengelolaan keuangan dalam situasi darurat pandemi Covid-19 saat ini yang memerlukan transaksi Pemerintah secara cepat, mendesak, dan masif namun aman dalam pertanggungjawabannya agar tidak terdapat masalah di kemudian hari.

“Untuk dua daerah yang belum mendapatkan WTP mari kita dorong bersama agar akuntabilitas penggunaan anggaran ke depannya bisa dilakukan dengan prinsip kehatihatian, akuntabilitas dan transparansi yang baik,” tutur Baca Selengkapnya Khofifah dalam penyerahan penghargaan Opini WTP di Grand City Surabaya, Senin (19/10). [tam]

di Hal 12

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan piagam penghargaan kepada PJs Wali Kota Blitar Jumadi di Grand City Surabaya, Senin (19/10).

3.790 Personel Polrestabes Amankan Unras Omnibus Law Polrestabes Surabaya, Bhirawa Polrestabes Surabaya menyiapkan 3.790 personel pengamanan aksi unjuk (Unras) rasa terkait Omnibus Law. Unras yang rencananya dilakukan oleh massa Gerakan Tolak Omnibus Law di Surabaya pada Selasa (20/10) ini diperkirakan diikuti ribuan massa.

Rencananya unras akan difokuskan pada tiga titik di Surabaya. Yaitu di Kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura, Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan dan Gedung Negara Grahadi Surabaya di Jalan Gubernur Suryo.

Bahkan kegiatan tersebut digadang-gadang digelar

dibeberapa daerah di Jatim.

Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Akp M Akhyar mengatakan, kurang lebih 3.790 personel disiagakan dalam pengamanan aksi unras. Selain fokus pengamanan ditiga titik, sambung Akhyar, ribuan personel ini ditempatkan juga pada titiktitik yang dianggap rawan di Kota Surabaya.

“Yang utama di Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur, Kantor DPRD Jatim. Kita (personel, red) juga siaga di titik kumpul Cito, KBS, Bumi Surabaya, Delta plaza, Sier Rungkut, Rumo Kalisari, Pergudan ke halaman 11

MITRA

Pastikan Testing Petugas Pemilu Tepat Waktu Pemprov, Bhirawa Penyelenggaraan Pilkada Serentak di 19 daerah se Jatim tinggal menghitung hari. Pemprov bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim serta KPUD terus menyolidkan kordinasi untuk berbagai persiapannya. Khususnya terhadap protokol kesehatan dan tingkat partisipasi pemilih yang dikhawatirkan merosot disebabkan pandemi Covid-19.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, ada beberapa hal penting yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada serentak di situasi pandemi Covid-19 ini.

Di antaranya ialah penerapan protokol kesehatan, partisipasi

pemilih, sampai antisipasi kerawanan yang timbul.

Khofifah mengatakan, untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19, harus dipastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Serta,

memastikan para petugas pemilu mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam kondisi sehat dan terbebas dari Covid-19.

Untuk itu, dirinya meminta agar bupati maupun wali kota melakukan koordinasi teknis pelaksanaan rapid test atau swab test bagi para petugas tersebut. Hal ini terkait dengan

Risma Protes Keras Pelibatan Anak dalam Demonstrasi

 ke halaman 11

Dorong UMKM Lokal Go Internasional

KEPALA daerah di Indonesia kini tengah berlomba-lomba mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar bisa lebih berkembang pesat.

Tak terkecuali Wali Kota Madidun, Maidi yang terus mendorong UMKM-nya untuk bisa go internasional.

Sebab keberadaan UMKM dinilai sangat penting untuk menopang perekonomian Indonesia, tak  ke Wali Kota Madiun Maidi halaman 11

Sentil

Raih 10 Kali Berturut, Pemkot Blitar Raih WTP Terbanyak - Yang belum WTP wajib usaha Khofifah dan Gus Ipul Masuk Bursa Ketum PPP - Mungkinkah kembali bersaing ?

Risma Protes Keras Pelibatan Anak dalam Demonstrasi - Ayo belajar daring dulu

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan nasihat dan arahan kepada para siswa yang ikut terlibat dalam demonstrasi di Surabaya beberapa waktu lalu.

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melontarkan protes keras atas pelibatan anak-anak dalam melakukan aksi demonstrasi anarkis. Sebab anak-anak tersebut

masih belum mengerti apapun, termasuk demo yang diikutinya.

“Saya protes keras kalau di usia anak-anak dilibatkan. Sebab mereka ini belum mengerti apapun.

Ada undang-undang perlindungan

Khofifah dan Gus Ipul Masuk Bursa Ketum PPP PPP Jatim, Bhirawa DPW PPP Jatim menyodorkan nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon ketua umum PPP dalam muktamar PPP yang digelar akhir tahun 2020 mendatang.

“Kami sodorkan dua nama tokoh dari Jatim Bu Khofifah dan Gus Ipul untuk layak menjadi ketum PPP mendatang. Mereka berdua layak memimpin PPP di skala nasional,” ungkap ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer saat dikonfirmasi, Senin (19/10).

Musyafak Noer mengungkapkan salah satu alasan keduanya layak dicalonkan karena keduanya adalah  ke halaman 11

Kepala BKD Jatim Nurkholis menerima sertifikat akreditasi A penyelenggara penilaian kompetensi PNS dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Senin (19/10).

Unit Penilaian Kompetensi BKD Jatim Kantongi Akreditasi A

anak yang saya gunakan, bahwa mereka jangan digunakan,” kata Wali Kota Risma, disela memberikan pengarahan kepada 58 pelajar

Pemprov Jatim, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim terus berupaya meningkatkan kualitas layanan asesmen bagi PNS melalui Unit Penilaian Kompetensi (UPK). Upaya tersebut terbukti membuahkan hasil dengan dikantonginya status akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Polemik Tak Berujung Relokasi Warga Kedungsolo, Sidoarjo

Dewan Minta Pemkab Percepat Proses Pengalihan Status Tanah dari Hijau ke Kuning Status rumah milik 600 kepala keluarga (KK) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sudah 14 tahun terkatungkatung. Upaya mencari kejelasan sampai hari ini menemukan jalan buntu. Warga yang bermukim di sana kebanyakan berasal dari korban Lapindo yang dulu tinggal di Desa Reno Kenongo dan Siring. Kedua desa ini sudah tenggelam oleh lumpur.

Hadi Suyitno, Kab Sidoarjo

Setelah mendapatkan ganti rugi Lapindo, sebagian besar warga memilih untuk bedol desa di atas tanah 10 hektare yang berstatus lahan hijau non TKD (tanah kas desa). Sebagian bedol di Desa Kesamben. Desa Kedungsolo maupun Kesamben melakukan tukar guling tanah karena meru-

pakan TKD. Persoalan tanah yang dihuni warga Dusun Renuyoso, Desa Kedungsolo, Porong ini sangat ruwet. Ada keterlibatan PT Galaxy Bumi Perkasa milik almarhum Henry Gunawan pada tanah yang ditempati. Sementara ketua tim relokasi, Sunarto dan notaris yang menangani ikatan dan akte jual beli tanah masih berada di penjara

setelah divonis 3 tahun.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, dihubungi pada, Sabtu (17/10) malam, mengakui persoalan tanah Kedungsolo sangat ruwet. “Saya sudah mendapatkan sedikit informasi sebagai bahan untuk membantu warga untuk mencari penyelesaian. Kasihan mereka sudah 14 tahun berjuang mendapatkan haknya,” ujarnya.

Ia membuka ruang terhadap penyelesaian warga Kedungsolo. Yaitu dilakukan audiensi antara warga dengan DPRD. Harus diurai mulai dari nol, apa sesungguhnya yang ada di balik  ke halaman 11

Ketua DPRD Sidoarjo Usman (batik hijau) akan berjuang mengurai masalah relokasi warga Kedungsolo Sidoarjo yang hingga kini belum juga tuntas.

EKSEKUTIF

Selasa Wage, 20 Oktober 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Ajak Masyarakat Perbanyak Doa Usir Pagebluk Kota Madiun, Bhirawa Upaya menghadang Covid-19 melalui doa terus meningkat di Kota Madiun. Tak hanya kegiatan dari pemerintah kota setempat, upaya doa untuk mengusir pegebluk tersebut juga datang dari masyarakat.

Seperti kegiatan Haflah Maulidurrosul 2020 di kediaman Habib Hamzah Kelurahan Demangan, Minggu (18/10).

Kegiatan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus doa bersama agar pandemi segera menghilang. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir memenuhi undangan mengapresiasi kegiatan tersebut. ‘’Doa tidak boleh ditinggalkan. Apapun usaha yang kita lakukan tak akan maksimal tanpa dengan doa. Kegiatan doa bersama di masyarakat seperti ini bagus sekali. Semoga dengan doa kita bersama, pandemi segera dicabut dari muka bumi, khususnya di Kota Madiun,’’ kata Wali Kota Madiun, H. Maidi.

Namun, kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan.

Yakni, memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wali kota mengapresiasi panitia yang telah mengemas kegiatan secara virtual. Artinya, jamaah yang mengikuti secara langsung dibatasi. Lainnya, bisa mengikuti secara virtual. Panitia menayangkan langsung kegiatan melalui akun media sosial. ‘’Upaya melawan Covid-19 ini memang butuh peran kita bersama. Tidak cukup hanya dari pemerintah. Tidak cukup hanya dari aparat keamanan. Peran masyarakat ini penting.

Semakin banyak masyarakat yang berkontribusi dalam penanganan Covid-19, upaya yang kita lakukan akan semakin maksimal,’’ terangnya. [dar]

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 30 Juli 2020 telah menerima bayi laki – laki dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban. Bayi ditemukan di Ds. Rayung Kec. Senori Kabupaten Tuban Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 4 Agustus 2020 telah menerima bayi laki – laki dari Dinas Sosial Kab. Malang. Bayi ditemukan warga di Ds. Sumber Pasir Kec. Pakis Kabupaten Malang Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

Pj Bupati Hudiono didampingi Kepala DLHK saat meninjau langsung kondisi sampah yang berserakan di jalan.

Sampah Berserakan di Jalan, Pj Bupati Usul Dipasang CCTV Sidoarjo, Bhirawa Banyaknya sampah dipinggir Jalan Raya Bringinbendo Kecamatan Taman, membuat Pj. Bupati Hudiyono geram. Ia mengusulkan dalam waktu dekat beberapa titik sekitar tempat pembuangan sampah akan dipasang CCTV. Hudiyono juga minta tiap malam dilakukan patroli dan operasi untuk mencega terjadinya pembuangan sampah lagi oleh oknum tidak tidak bertanggung jawab.

Ia mendatangi lokasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Sigit Setyawan. Hudiyono datang karena mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya bau busuk saat melintas di jalan raya tersebut.

“Parah, ini harus ada tindakan dalam waktu dekat akan kita pasang CCTV dan operasi jam malam. Kalau ketahuan kita akan kasih teguran dan sanksi sosial,” tegas Hudiyono saat mengecek di lokasi penumpukan sampah, pada Minggu, (18/10) sore.

“Saya sudah minta camat mengerahkan anggotanya untuk patroli setiap malam jangan sampai ada

pembiaran,” ujarnya. Kondisi lapangan, sampah yang menumpuk tersebut dibuang saat jam tengah malam oleh orang-orang yang melintas, dengan naik kendaraan mereka melempar plastik besar yang berisi sampah.

Dari pengakuan penjaga gudang yang jadi tempat lokasi menumpuknya sampah. Setiap malam selalu ada orang melempar plastik. Penjaga tersebut tidak mengetahui dengan jelas karena setelah melempar langsung tancap gas. Ada yang naik motor ada yang naik

syamsudin/bhirawa

Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono serahkan penghargaan dari Kemendagri kepada Moh Tarsun, sebagai Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.

Upacara Hari Jadi Provinsi Jatim:

Pamekasan Raih Kinerja Tertinggi Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pamekasan raih penghargaan dari Kemendagri atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan status kinerja tertinggi berdasarkan Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018. harap penghargaan itu semakin meningkatkan semangat pengabdian untuk menggapai keberhasilan yang leih baik lagi menuju Pamekasan hebat.

Diperingatan Hari Jadi Jawa Timur ke 75, Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan Totok Hartono, bahwa peringatan hari jadi maknanya adalah sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada rakyat Jawa Timur.

Penghormatan terhadap lahirnya pemprop Jatim yang ditandai penyelenggaraan pemerintah propinsi Jatim yang dimulai tanggal 12 Oktober 1945. Karena itu dia mengharap kehidupan masyarakat yang gotong royong jadi modal dasar pembangunan yang sangat fundamental.

mobil. Kata penjaga gudang yang tidak mau disebut namanya.

Satu unit mobil kebersihan dari DLHK diberikan ke Kecamatan Taman untuk dipakai memuat sampah-sampah yang ada di sepanjang raya Taman.

Hudiyono minta masyarakat bisa saling mengingatkan jika melihat ada orang yang buang sampah sembarangan ditegur langsung. “Jika melihat ada orang buang sampah sembarangan langsung ditegur saja, jangan dibiarkan,” pungkas Hudiyono. [ach]

Wali Kota Habib Hadi Beri Penghargaan ke Kajari Yeni Puspita Probolinggo, Bhirawa Senin (19/10) pagi, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memberikan penghargaan bagi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo atas penyelamatan aset Kota Probolinggo berupa pertokoan Probolinggo Plaza dengan nilai kurang dari Rp 25 Miliar.

Selain itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menerima penghargaan dari Gubernur Jatim, Khafifah Indar Parawansa, atas prestasi BUMDes Delta Mulia sebagai BUMDes terbaik III dalam Lomba BUMDes Jawa Timur, atas nama Desa Panempan Kecamatan Pamekasan.

Penghargaan dari Kemendagri oleh Sekdakab Pamekasan diserahkan kepada Moh Tarsun, selaku Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.

Sedang penghargaan dari BUMDes terbaik III, diserahkan kepada Kepala Desa Panempan, A. Fandi, usai upacara peringatan Hari Jadi Jawa Timur ke 75, di halaman kantor Bupati Pamekasan, Senin (19/10).

Terkait pengharagaan itu, Sekda Totok Hartono mengucapkan selamat. Dan ber-

achmad suprayogi/bhirawa

“Peringatan hari jadi ini juga sebagai sarana teguhkan pengabdian serta persaudaraan dan kebanggan daerah, semangat memiliki daerah dan cinta masyarakat Jatim dalam kerangka negara kesatuan republic Indonesia (NKRI),” katanya.

Khofifah mengungkapkan kini Pemprop Jatim mendapat berbagai penghargaan sebagai bagian motivasi bagi Pemprop dan masyarakat Jatim untuk terus meningkatkan prestasinya. Dia juga ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jatim atas diraihnya aneka penghargaan selama ini.

Dikesempatan itu, Sekda menyerahkan tali asih dari Pemkab Pamekasan kepada tenaga kebersihan dilingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Pamekasan dan penyerahan empat tangki air bantuan Kementrian PUPR dan 25 tandon melalui PDAM Pamekasan, yang diterimaDirektur PDAM Pamekasan. [din.adv]

Penyerahan yang berlangsung di ruang pertemuan Kejari itu dihadiri Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan, Asisten Pemerintahan Paeni, Inspektur Tartib Goenawan, Kepala BPKAD Wawan S, Kepala DKUPP Fitriawati, Bagian Hukum dan jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Wali Kota Habib Hadi menjelaskan maksud kedatangannya ke kantor yang terletak di Jalan Mastrip itu. “Terima kasih yang panas di atas api sama yang sudah membantu pemerintah dalam mengatasi dan menyelesaikan beberapa hal.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Ibu Kajari beserta jajaran yang berusaha menyelamatkan aset yang selama ini menjadi PR (pekerjaan rumah),” ujarnya.

Kembalinya Probolinggo Plaza menjadi kado spesial bagi Kota Probolinggo dan merupakan hal yang

luar biasa. “Ini tujuan kami kesini Bu Kajari. Selanjutnya untuk arahan, bimbingan, petunjuk dari kejaksaan selalu kami dalam pengambilan keputusan,” tutur Habib Hadi.

Kajari Yeni Puspita mengungkapkan rasa terima kasih dan kerja sama serta kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo kepada Kejari Kota Probolinggo. Tanpa kepercayaan tersebut proses pengambilan alih aset tersebut tidak akan berjalan sukses.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik semua yang bisa berhasil, ini berkat kerja sama yang baik antara pemkot dan JPN (Jaksa Pengacara Negara). Kewenangan kami untuk menyelesaikan aset yang belum terdata, atau dalam pengelolaan pihak ketiga atau pengelolaan yang tidak sesuai.

Harus tertib administrasi,” ujar Kajari Yeni yang berharap selalu menyelesaikan suatu permasalahan.

Inspektur Tartib Goenawan menambahkan, selanjutnya Pemerintah Kota Probolinggo akan menginventarisasi aset-aset yang masih dalam penguasaan pihak lain.

“Akan kami komunikasikan lagi dengan kejaksaan kalau tidak diketahui ada pihak (yang menguasai aset pemkot) seperti itu,” imbuhnya.

Sejak tahun 1987, polemik kepemilikan Plaza di Kota Probolinggo seolah mengambang. Namun pada tahun 2020, atau setelah 33 tahun kini plaza itu seutuhnya menjadi asset Pemkot Probolinggo. Hal itu, menjadi kado tersendiri disaat Kota Probolinggo tengah merayakan hari jadinya ke-661 kemarin.

Pengembalian Plaza Probolinggo ini sudah ditunjukkan dengan dokumen tanda tangan serah terima antara Pemkot Probolinggo dengan PT Avila Prima sebagai pihak yang selama ini mengelola Plaza Probolinggo.

Bahkan, penanda tanganan dilakukan melalui serah terima oleh Kejari Kota Probolinggo pada Kamis, 3 September 2020 lalu. Bahwa proses penyelesaian Plaza Probolinggo sudah dimulai sejak tahun 2007. [wap]

Dewan Sosialisasi Perda Perijinan dan Perbup New Normal Sebanyak 50 anggota DPRD melaksanakan sosialisasi peraturan daerah ( Perda ), dan peraturan bupati ( perbub ).

Perda nomer 5 tahun 2019, tentang perijinan usaha jasa makanan dan minuman dan perda nomer 22 tahun 2020.

Tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru, pada kondisi pademi corona virus disease 2019 (Covid-19).

Menurut Joyo warga desa Kepatihan Menganti mengatakan, bahwa terkait covid yang sapai saat ini belum di temukan obatnya. Dari pemerintah hendaknya lebih peduli pada masyarakat, karena akibat Covid-19. Aktifitas dan kerja masyarakat berdampak serius, terutama pada ekonominya.

Sedang Diar warga setempat mengatakan, bahwa sulitnya mengurus ijin.

Setidaknya, bisa ada kelonggaran dan bisa di percepat selesai. Karena di buat untuk menunjang aktifitas kerja, adanya perda ini nanti di harap bisa ada kelongaran.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan, bahwa sosialisasi perda dan perbub. Bertujuan agar masyarakat, mengetahui proses perijinan juga masa new normal Covid-19. Supaya

rokim/bhirawa

Berdiri Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan (atas).

Warga yang ikut sosialisasi (kanan). dalam melakukan aktifitas, sekarang Terkait proses ijin, dalam perda sudah di atur dan aturan itu agar bisa di patuhi. di atur persyaratan.”Kami berharap

persyaratan bisa di penuhi, sehingga ijin segera bisa keluar,” ujarnya.

Ditambahkan Mujid Ridwan, bahwa terkait Covid-19. Pada penanganan dan pencegahan

ada sat gas Covid-19, juga ada anggaran. Nanti akan di cek, terkait prosesnya. [kim.adv]

Selasa Wage, 20 Oktober 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 3

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Geram Paslon No. 2 Dituding Rusak Kota Surabaya, Bhirawa Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH geram dengan tudingan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) yang hanya akan merusak kota apabila terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Kegeraman Toni yang juga Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini terlihat dari status unggahan di facebook yang terkonfirmasi miliknya. ‘’Orang mau membangun kota secara adil dan merata kau bilang mau merusak apa yang sudah dibangun, hatimu terbuat dari apa? apa karena tertutupi kehendak sang tuan pemilik tanah oloran di timur

Surabaya,’’ tulis Toni dalam statusnya, Senin (19/10).

Seperti diketahui, tanah oloran di sepanjang tepi pantai timur Surabaya banyak dikuasa pengembang dengan pemilik modal besar. Toni menduga, penguasa Surabaya tak ingin terusik kepentinganya ketika berganti kepemimpinan. ‘’Orang mau membangun Pasar Tunjungan yang mati, kau bilang mau merusak kota? lalu hatimu terbuat dari apa hingga tidak melihat jeritan para pedagang dan pernak perniknya?’’ lanjut Toni masih dalam status yang diunggah.

Dikonfirmasi mengenai kebenaran status tersebut, Toni yang Sabtu (18/10) kemarin dikukuhkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar

Surabaya mengaku akun facebook tersebut miliknya. Dia membenarkan ada upaya penjegalan dari penguasa Surabaya saat ini dengan menggiring opini masyarakat bahwa kalau bukan pilihanya maka walikota ke depan hanya akan merusak apa yang sudah dibangun. ‘’Ini sama sekali tidak benar dan jahat sekali mempermainkan psikologi massa untuk kepentingan kekuasaan dengan mencitrakan pesaing hanya akan merusak program-program yang sudah berjalan,’’ katanya.

Menurut Toni, niatan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) tulus bersama rakyat membangun Kota Surabaya. Sebab, dari sisi keekonimian dan ambisi kekuasaan, kedua orang

tersebut sudah tuntas. Sehingga, dirinya memastikan keduanya benar-benar tulus mengabdi. ‘’Orang mau kasih dan apembangunan Rp150 juta per tahun ke RT kau bilang mau merusak kota, lalu hatimu terbuat dari apa atas jeritan warga yang tidak mendapatkan layanan infrastruktur dasar secara merata?,’’ ujar Toni menyambut status miliknya.

Menurutnya, hal ini aneh lantaran ada orang bekeinginan tampil untuk memajukan Kota dengan melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat, namun disebut hendak merusak kota. ‘’Orang mau bawa pembangunan kota dengan melibatkan semua pihak, kau bilang mau merusak kota, lalu hatimu terbuat dari apa,

hingga dengan siapapun wakilmya kau campakan,’’ ujarnya.

Ketika disinggung apakah status tersebut sindiran terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Toni mengatakan biar masyarakat yang menilai. “Saya kira masyarakat paham lah,” katanya.

Toni kian tak habis pikir ketika program MA-Mujiaman untuk memberikan Rp1 juta per Kepala Keluarga (KK) apabila kelak terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap dituding hendak merusak kota. Sementara saat ini, banyak KK yang belum mendapat bantuan meski sudah diusulkan para Ketua RT. Akibatnya, para Ketua RT dikejar oleh warganya. ‘’Sebenarnya hatimu terbuat dari apa? hingga hobimu hanya marah,

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH

nangis dan bersujud bukan kepada Tuhan YME,’’ tulis Toni menutup statusnya.n [dre]

1.231.512 Pemilih Ditetapkan dalam DPT Korda FK3 Sidoarjo bersama jajaran kecamatan menunjukkan surat pencabutan dukungannya.

achmad suprayogi/ bhirawa

FK3 Cabut Dukungan dari Paslon Nomer Urut 3 Sidoarjo, Bhirawa Merasa tidak mendapatkan respon yang jelas, padahal sudah dilakukan deklarasi yang diperkuat dengan MoU (Memorandum of Understanding). FK3 (Forum Komunikasi Kyai Kampung) Kabupaten Sidoarjo mencabut dukungannya dari Paslon Nomor Urut 3 (Kelana Aprilianto-Dwi Astutik).

Korda FK3 Kabupaten Sidoarjo Harus Nukman mengatakan, menarik dukungan ini dalam rangkat tidak ada komunikasi.

Karena kami butuh pemimpin yang bisa diajak komunikasi.

Padahal bentuk dukungan kami sudah kami lakukan sebelum Rekom ada, namun hingga sekarang belum ada tindaklanjut lagi yang lebih inten.

“Jadi kami sekarang ini hanya mencabut dukungan saja,” ungkap

Haris Nukman, pada (19/10) kemarin.

Jadi, kami sekarang ini mempunyai beban moral, karena telah mewakili para kyai-kyai di kampung.

Mereka menanyakan hingga sekarang ini tidak ada tindaklanjutnya ini bagaimana. Ia juga mengaku sudah memasang 1.000 spanduk dukungan di beberapa titik di desa-desa, karena kepengurusan kami juga ada di tiaptiap kecamatan hingga ke desa-desa.

“Kami juga sudah melakukan komunikasi, namun juga tidak ada respon,” katanya. Oleh karena itu,

kedepan kami sangat berharap orang yang akan memimpin Kabupaten Sidoarjo adalah orang-orang bisa memperhatikan rakyat-rakyat kecil, warga-warga kecil seperti kami di komunitas kyai kampung ini.

“Jadi kami ini hanya mencabut dukungan aja. Kami bisa terbuka dengan Paslon siapa saja. Jika nanti Paslon Nomer urut 3 ini merespon, kita harus lakukan dudukbersamauntukmembahasvisi-misi dan program-program yang baik dan bermanfaat untuk Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Nukman.n [ach]

Kabupaten Kediri, Bhirawa Sebanyak 1.231.512 pemilih telah sah ditetapkan KPU Kabupaten Kediri Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Kediri yang digelar 9 Desember mendatang. Penetapan ini dilakukan KPU melalui rapat pleno terbuka di Hall Cendana Bukit Daun.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri, Eka Wisnu Wardhana, menjelaskan DPT dari 26 Kecamatan, 344 kelurahan/desa, dan terbagi di 3.311 TPS, se b anyak, 1.231.512. “617.712 pemilih lakilaki, 613.800 pemilih perempuan. Total 1.231.512 bisa menggunakan hak pilihnya, 9 Desember nanti,” ucap Wisnu.

Wisnu juga menjelaskan jumlah sah tersebut setelah penghitungan, dengan pengurangan sekitar 5000 dari jumlah daftar pemilih sementara pada bulan September lalu.

“Pengurangan jumlah terjadi karena menemukan pemilih meninggal, pemilih pindah domisili, dan terkait pembersihan pemilih ganda lintas kecamatan yang dilakukan oleh KPU,” jelasnya.

Wisnu mengatakan, jumlah DPT tahun ini, bertambah sekitar 7000 dari DPT pemilu tahun 2019. Angka ini hasil verifikasi administrasi dan faktual di

lapangan. Untuk pemilih yang belum masuk DPT, akan difasilitasi menggunakan daftar pemilih tambahan.

“Caranya, dengan menunjukkan eKTP ketika datang ke TPS,” tambahnya.

Disinggung mengenai pemilih dengan keterbatasan atau disabilitas, Wisnu mengatakan tetap akan diberikan fasilitas khusus. Misalnya untuk tuna netra, sebisa mungkin akan kami berikan pendamping dari masuk TPS hingga ke bilik pemilihan.

Bahkan untuk tahanan, Wisnu mengatakan pihak KPU melakukan koordinasi dengan Polres Kota Kediri dan juga Polres Kediri. “Beberapa sudah masuk data KPU, dan pasti akan kami atur fasilitas pindah pilih, untuk tahanan yang masuk wilayah Kabupaten Kediri,” terangnya. “Prinsipnya, KPU memfasilitasi untuk semua kalangan masyarakat, baik disabilitas, warga yang sedang diisolasi ataupun sedang sakit di rumah sakit,” tegas Wisnu.

Dia menambahkan , untuk pemilih disabilitas KPU kabupaten Kediri akan memfasilitasi dalam menggunakan hak pilih seperti memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih disabilitas, melibatkan dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara dan relawan. [van]

irvan cholis/bhirawa

Sebanyak 1.231.512 pemilih telah sah ditetapkan KPU Kabupaten Kediri Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Kediri yang digelar 9 Desember mendatang.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

BKN Sematkan Akreditasi A untuk Unit Penilaian Kompetensi BKD Jatim Setelah melalui berbagai tahapan penilaian, Unit Penilaian Kompetensi (UPK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim akhirnya berhasil mengantongi sertifikasi akreditasi A. Status akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala BKD Jatim Nurkholis di Aula BKN, Jakarta Timur, Senin (19/10).

Atas pencapaian tersebut, Kepala BKD Jatim Nurkholis mengungkapkan rasa syukurnya. Akreditasi diraih lantaran dorongan Gubernur Khofifah dalam mendukung peningkatan layanan penilaian kompetensi PNS di lingkungann BKD Jatim. Nurkholis menjelaskan, status akreditasi A ini diberikan setelah Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN melakukan uji kelayakan terhadap UPK BKD Jatim pada tanggal 9 – 11 September 2020 lalu. Proses uji kelayakan tersebut diikuti dengan berbagai komponen utama, antara lain, unsur manajemen organisasi, SDM UPK, dan metode pelaksanaan penilaian.

“Tidak banyak penyelenggara asesmen milik pemerintah yang sudah terakreditasi. Dari 52 lembaga asesmen, baru 15 yang sudah terakreditasi.

Itupun tidak semuanya A,” tutur Nurkholis. Dengan mengantongi akreditasi A, lanjut dia, BKD Jatim dapat melakukan asesmen sampai kepada jabatan tinggi pratama.

Proses akreditasi ini diharapkan menjadi bagian dari pembinaan bagi penyelenggaran UPK baik di BKD Jatim maupun lembaga asesmem pemerintah lainnya. Sehingga, kelayakan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan asesmen benarbenar berkualitas bagi peningkatan kompetensi PNS. “Peningkatan karir PNS akan selalu membutuhkan hasil asesmen dari UPK. Sehingga kedepan PNS akan memiliki rapornya sendiri untuk suksesi karirnya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai prinsip-prinsip dalam merit system,” tandas Nurkholis.

Nurkholis mengungkapkan, sejak UPK BKD Jatim didirikan pada tahun 2016, upaya peningkatan

kualitas layanan terus dilakukan.

Hingga saat ini, di UPK tersebut ada delapan asesor kompetensi ASN yang telah tersertifikasi BKN. Masing-masing terdiri dari satu jenjang madya, dua asesor jenjang muda, dan lima asesor jenjang pratama.

“Jumlah asesor itu memang belum memenuhi harapan ideal.

Namun, peningkatan kebutuhan asesor akan terus dilakukan bekerjasama dengan BKN dan perguruan tinggi negeri,” ujar mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim tersebut.

Dalam penyerahan akreditasi tersebut, selain UPK BKD Jatim terdapat Kepala BKD Jatim Nurkholis menerima piagam sertifikat akreditasi A penyelenggara penilaian kompetensi dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana. enam lembaga asesmen yang juga Kemenkumham, LAN, Kemendagri, itu, penyelenggara asesmen yang meraih akreditasi A. Di antaranya Kementerian Keuangan, Pemprov meraih akreditasi B antara lain BMKG ialah penyelenggara ases men Riau dan Pemprov NTT. Sementara dan Pemprov NTB. [tam*]

Salah satu aktifitas LGD yang dilakukan ASN Pemkab Lumajang dalam penilaian kompetensi di UPK BKD Jatim.

Kepala BKD Jatim meninjau pelaksanaan penilaian kompetensi di Assessment Center yang dilaksanakan dengan sarana pra sarana memadahi.

Salah satu aktifitas LGD yang dilakukan ASN Pemkab Lumajang dalam penilaian kompetensi di UPK BKD Jatim.

OPINI

Selasa Wage, 20 Oktober 2020

TAJUK

Siaran Berbasis Digital SELURUH lembaga penyiaran (televisi, dan radio) akan berbasis digital, dengan keunggulan efisiensi, dan kejelasan gambar suara.

Kluster “penyiaran” dalam UU Omnibuslaw akan membawa seluruh penyiaran berbasis digital. Tidak berbasis hantaran menara tinggi, melainkan berbasis frekuensi pada 700 MHz. Siaran televisi digital, niscaya akan memacu profesionalisme penyelenggara siaran. Beradu “hal menarik.” Karena masyarakat lebih mudah mengganti channel.

Penyiaran berbasis digital sebenarnya telah dimulai pada area terbatas. Misalnya di dalam mobil untuk siaran radio FM. Serta sediaan di kamar hotel (minimal) berbintang 4, dengan beragam tangkapan siaran televisi internasional, dan teve kabel. Begitu pula pertandingan olahraga (terutama sepakbola, MotoGP, kejuaraan dunia tenis, dan basket) seluruhnya dipancarkan melalui gelombang digital. Televisi berbasis ASO (Analog Switch Off) telah menjadi tren di seluruh dunia.

Digitalisasi penyiaran, masuk dalam UU Omnibuslaw. Akan menjadi instrumen baru digitalisasi penyiaran dalam meningkatkan kreativitas, akses media dan akses internet super cepat. Tidak dilarang tetap pada model lama (saat ini), tetapi secara perlahan akan ditinggalkan masyarakat. Seperti nasib radio yang berbasis AM (Amplitudo Modulation) yang ditinggalkan pendengar. Walau sebenarnya model AM memiliki keunggulan daya jangkau lebih luas. Model AM memerlukan menara pemancar lebih tinggi.

Terdapat tiga standar sistem penyiaran televisi di dunia, masingmasing memiliki kode suara. Yakni, DTV (Digital Television) berbasis di Amerika Serikat. Ada pula pula model digital video terrestrial, yang berbasis di Eropa. Serta layanan penyiaran digital ter-integrasi (ISDBT) yang berbasis di Jepang. Dengan kode suara MPEG-2, ISDBT tarasa lebih fleksibel dengan penerima sistem selular. Juga bisa diterima oleh televisi transmisi melalui kabel, dan transmisi melalui satelit.

Pengaturan sistem penyiaran (televisi, dan radio) yang dimuat dalam UU Omnibuslaw, hanya teknis media. Bertujuan mempermudah penambahan teknis pemancaran. Bagai “hijrah,” yang semula berteknis channel analog, menjadi digital. Sedangkan materi penyiaran tetap berpedoman pada UU ITE. Serta terutama jaminan konstitusi, yang mengakui tatanan informasi sebagai HAM (Hak Asasi Manusia). Kinerja jurnalistik (dan wartawan-nya) wajib tunduk pada seluruh peraturan, termasuk hukum adat.

Pada masa “hijrah,” pada penyiaran digital, akan menjadi “godaan” jurnalisme. Namun kinerja jurnalistik (wartawan) penyiaran, wajib ditimbang dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Frasa kata “berkewajiban” secara langsung ber-iringan dengan kewajiban lain, pada pasal 5 ayat (2), tentang hak jawab.

Hak jawab, diberikan kepada masyarakat, yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. maka masyarakat memiliki hak jawab.

Pers wajib memuat jawaban oleh masyarakat yang dirugikan, pada halaman yang sama dan ukuran (luas halaman) yang sama. Trial by the press (kesalahan pers), dapat disetarakan seperti kecelakaan kerja pada profesi lain. Kadang disebabkan ke-lalai-an. Juga bisa disebabkan dampak partisan.

Namun yang paling sering disebabkan in-kompetensi, karena lembaga pers yang tidak becus. Lebih lagi era kebebasan pers saat ini, banyak diterbitkan koran tanpa kaidah jurnalistik memadai.

Dalam hal kesalahan kinerja jurnalistik, pers tidak kebal hukum.

Seluruh rakyat hanya mencari dan menunggu peliputan pers yang cerdas serta jurnalisme dedikatif.

Era digital dan internet, menjadi tantangan jurnalistik. Namun kinerja pers, merupakan pertanda budaya bangsa, tercermin dari ragam liputan yang diterbitkan. Tetapi wartawan dedikatif tidak tunduk pada suasana sosial yang buruk. [*]

Halaman 4

Pemulihan Berbasis Kemandirian Menurut data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), per 20 April 2020, sudah ada 2.084593 pekerja yang dirumahkan dan diputus hubungan kerjanya akibat Pandemi Covid-19. Angka sebanayak itu berasal dari 116.370 perusahaan. Rinciannya, ada 1.304.777 pekerja dari sektor formal yang dirumahkan oleh 43.690 perusahaan.

S

ementara itu, pekerja formal terkena PHK jumlahnya mencapai 241.431 yang berasal dari 41.236 perusahaan.

Dampak lebih parah dialami sektor informal. Kemenaker mempublikasikan data 538.385 orang yang kehilangan sumber pemasukannya dari 31.444 perusahaan atau UMKM. Data ini mengalami peningkatan per 31 Juli. Masih mengacu pada sumber data yang sama, disebutkan bahwa korban PHK sudah mencapai total 3,5 juta pekerja formal maupun informal.

Inilah salah satu efek domino yang paling nyata sejak terjadinya pandemi Covid-19, terhitung sejak diberlakukannya berbagai kebijakan pemutusan rantai penularan virus yang sudah menyebar ke lebih dari 200 nergara itu, mulai dari penerapan social distancing hingga Pembatasan Sosial Beskala Besar. Gelombang besar PHK yang diawali dari terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi.

Kemampuan bertahan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara dampak Covid 19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi.

Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi.

Sebagai masalah global, segala kompleksitas masalah yang dihadirkan oleh Covid-19 bukan monopoli bangsa Indonesia saja. Organisasi

of the box untuk bisa memulihkan keterpurukan ekonomi masyarakat sebagai dampak gelombang PHK massal.

UU Cipta Kerja Adalah Solusi?

Polemik yang saat ini Buruh Internasional sedang menghangat di (International Labour Oleh : berbgagai media dan ruOrganization atau ILO) Abdul Hamid ang diskusi adalah disahmemprediksi ada 195 kannya RUU Cipta Kerja juta orang yang diPHK menjadi Undang-Undang. di triwulan II 2020..

Bagi sebagian pihak, UnPrediksi ini berdasarkan hitungan jam kerja. Asumsinya, 6,7% dang-Undang tersebut dipersepsikan sejam kerja yang hilang karena terhentinya bagai solusi mujarab untuk korban PHK usaha. Jika dikonversika, prosentase itu sebagai dampak pandemi Covid-19.

Seperti diungkap Menteri Koorsama dengan 195 juta orang. Menurut perkiraan ILO, jam kerja yang hilang dinator Bidang Ekonomi, Airlangga paling banyak terjadi di negara-negara Hartarto, Undang-Undang Cipta Kerja Arab, yaitu sebesar 8,1% atau setara akan mendorong reformasi regulasi dan PHK terhadap 5 juta tenaga kerja, Eropa debirokratisasi, sehingga pelayanan pesebesar 7,8% atau setara dengan PHK merintahan akan lebih efisien, mudah, terhadap 12 juta tenaga kerja, dan Asia dan pasti. Dengan reformasi regulasi itu Pasifik sebesar 7,2% atau sama dengan diharapkan akan mendorong investasi dan meciptakan banyak lapangan 125 juta tenaga kerja.

Terjadinya badai PHK tersebut kerja. Bagi pihak lain, Undang-Undang secara otomatis berimplikasi pada Cipta Kerja berpotensi menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran. penguasaan berbagai sektor ekonomi Negara digdaya dan mapan ekonominya secara besar-besaran oleh investor asseperti Amerika Serrikat pun tak kuasa ing, termasuk sektor pertanian.

Terlepas dari arus perdebatan yang menghindari realita tersebut. Bahkan negara yang kini dipimpin Presiden berlangsung, ada ketidakpastian yang Donald Trump itu mengalami pening- tersembunyi di balik Undang-Undang katan signifikan. Pada akhir 2019, ting- Cipta Kerja. Pertama, dari sisi keberkat pengangguran di Amerika Serikat lakuannya. Memang sejak disahkan sebesar 3,5%. Prosentase ini mengalami oleh DPR, Undang-Undang tersebut lonjakan menjadi14,7% di bulan April, memiliki keberlakuan normatif sebagai sebulan sejak WHO menetapan Covid- ius constitutum. Namun ada peluang 19 sebagai pandemi. China sebagai awal keberlakuannya dibatalkan oleh Mahmunculnya kasus Corona, mengalami kamah Konstitusi jika permohonan peningkatan angka pengangguran dari judicial review (uji materi Undang5,2% pada akhir 2019 menjadi 6% di Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945) yang diajukan oleh pihakbulan April 2020.

Persoalannya, seiring dengan tidak pihak pemohon, dikabulkan karena adanya satu pihak pun yang bisa mem- melanggar azas Lex superiori derogat berikan kepastian sampai kapan Covid- legi inferior (aturan hukum yang secara 19 menjadi pandemi, selama itu pula hierarkhi di atas mengalahkan yang di angka pengangguran berpotensi terus bawahnya) . Kedua, dari sisi political mengalami peningkatan dan menjadi will pembentuk Undang-Undang itu bom waktu sosial yang bisa menim- sendiri. Dikatakan bahwa Undangbulkan ledakan kapanpun. Karena itu Undang Cipta Kerja akan membuka diperlukan pemikiran-pemikiran out keran investasi yang selama ini banyak

terhambat oleh rumitnya prosedur, termasuk investasi asing, sehingga akan terbukalah peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang menjadi korban PHK sejak adanya pandemi Covid-19. Persoalannya, seberapa besar probabilitas bahwa investasi yang terjadi akan menyerap banyak tenaga kerja dari Indonesia sendiri dan bukan tenaga kerja asing?

Berangkat dari analisis tersebut diperlukan adanya kecerdasan adversitas untuk mencari solusi yang tidak membuat anak-anak bangsa Indonesia menggantungkan hatapan pada ketidakpastian. Perlu dirumuskan solusi alternatif yang memberdayakan secara optimal potensi mereka sendiri.

Inilah yang disebut recovery ekonomi masyarakat berbasis kemandirian.

Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah sangat diharapkan dapat berperan untuk menumbuhkan, melindungi, dan membina keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Belajar dari resesi 98, eksistensi UMKM inilah yang justru berkontribusi besar terhadap penyelamatan ekonomi nasional.

Sayangnya, pada resesi sekarang ini, mereka justru menjadi salah satu pihak yang terhantam kesulitan. Dibutuhkan atensi dan dukungan besar pemerintah agar mereka bisa kembali eksis.

Terkait hal tersebut, Program Bantuan Pangan Siap Santap yang ditawarkan Balitang Jawa Timur kepada keluarga terdampak Covid-19 bisa dijadikan inspirasi. Dengan skema internal cycle, bantuan ini akan dikelola oleh koordinator kelompok kluster, misalnya kelompok usaha informal, buruh tani, kelompok terPHK dan kelompok tidak berdaya/rentan (orang tua, balita, ibu hamil). Makanan siap santap tersebut dibeli atau didapatkan dari depot, warung atau catering penduduk sekitar dan disalurkan oleh penyedia kepada individu penerima. Iktikad baik seperti ini sangat dibutuhkan dari pemerintah oleh pelaku usaha UMKM agar bisa menjadi basis kebangkitan ekonomi bangsa di saat resesi.

Peneliti Kebijakan Publik

Promo Diskon Ongkir, Pelanggan pun Nggak Jadi Ngacir Inovasi Gojek Ringankan Beban UMKM di Masa Pandemi

Masa pandemi Covid-19 membuat nafas kehidupan UMKM pun terasa sesak, bahkan sebagian harus gulung tikar. Beruntung Gojek memberikan bantuan ‘nafas buatan’ berupa promo dan kebijakan yang meringankan beban UMKM sebagai mitranya. Hasilnya, bisnis kuliner Ayam Gepuk Togog milik Hary Setiawan yang sempat menurun omzetnya itu, kini perlahan menggeliat kembali.

Achmad Tauriq Imani, Wartawan Bhirawa “Orang kalau melihat saya, mungkin terlihat nyantai karena saya hanya keluar masuk rumah saja. Padahal saya sibuk menyiapkan masakan untuk orderan para driver Gojek,” tutur pelaku bisnis kuliner Ayam Gepuk Togog, Hary Setiawan saat ditemui Bhirawa di kawasan Perumahan Prambon Asri, Ds Boboh, Kelurahan Menganti, Kabupaten Gresik, Minggu (18/10).

Bergabung menjadi mitra Gojek sejak awal 2018 lalu, Ayam Gepuk Togog Pedes Poll, Ekstra Kol Goreng ini mulai mencoba peruntungannya. Pelan namun pasti Ayam Gepuk ‘Togog’ mulai dikenal masyarakat melalui promosi Gojek. Dan di tahun awal 2019, Ayam Gepuk Togog mulai merasakan hasilnya.

“Saya kewalahan menangani permintaan dari pembeli melalui online.

Para driver Gojek online pun sampai mengenal keluarga saya seperti keluarga dan pendapatan saya pun mencapai Rp 700 ribu untuk perharinya,” ujar Hary dengan senyum riang.

Di saat itu, Ayam Gepuk Togog pun mampu bersaing dengan kuliner-kuliner sejenisnya yang mengandalkan bahan utama yakni ayam di sekitar kawasan Menganti. Namun kejayaan tersebut tak lama dinikmati karena di awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19.

“Benar-benar sangat berpengaruh, pendapatan saya langsung turun 50 persen. Tiap bulan pemesanan pun mulai turun berlahan-lahan.

Beruntung kemudian gojek merespon kondisi ini dengan memberikan diskon ongkos kirim (ongkir) yang sangat membantu kami,’ tutur Hary mengisahkan masa-masa sulitnya.

Tidak mensia-siakan kesempatan tersebut Hary pun mempertahankan harga paket Ayam Gepuk Togog yakni untuk paket lengkap Rp 25 HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

ribu terdiri dari nasi, ayam gepuk, tahu tempe, pete serta lalapan dan untuk reguler Rp 20 ribu terdiri nasi, ayam gepuk plus lalapan.

“Harga tidak kami naikkan atau turunkan, kami tetap mengambil harga tengah dari bahan utama ayam.

Karena harga kebutuhan pokok khususnya ayam masih tidak stabil alias naik turun, dari itu saya ambil harga tengahnya saja. Yang terpenting bagi saya adalah tetap menjaga rasa, kualitas, kemasan dan ciri khas khususnya di sambal yang memiliki cita rasa bukan asal pedas, Yang terpenting juga adalah menjaga protokol kesehatan,” katanya. Dan hasilnya mulai dirasakan Hary meskipun tidak seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, perhari bisa mencapai pendapatan Rp 300 ribu, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kami sangat berterima kasih kepada Gojek karena sudah membantu promosi kuliner kami. Dari Gojek inilah akhirnya Ayam Gepuk Togog dikenal orang. Awalnya mereka membeli secara online kini offline namun untuk pengirimannya kadang mereka minta dikirim para driver Gojek melalui GoSend,” terangnya.

Hary pun berharap Gojek bisa mempertahankan layanan untuk para kuliner sehingga dapat membantu UMKM kuliner.

“Sering-sering membuat promo yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha kuliner seperti kami inilah,” harap Hary sumringah.

Hal senada juga dilakukan oleh Pangsit Mie Ayam 88 Barokah milik Yusuf, ia membuka bisnis kulinernya ini di pertengahan tahun 2018. Namun Yusuf saat itu masih belum mau mempergunakan jasa order online di Gojek. Saat itu, Yusuf

Pemilik Ayam Gepuk Togog, Hary Setiawan saat melayani pesanan melalui mitra driver Gojek.

masih optimis dengan menjual mie ayamnya secara online, hingga pandemi Covid-19 mulai datang ia masih tetap berjualan secara offline dirumahnya. “Saya takut nanti kewalahan menjual mie ayam kalau daftar di Gojek,” katanya. Hingga masa pandemi Covid-19 memasuki bulan ke 7 barulah, bisnis kuliner Yusuf ini didaftarkan ke GoFood.

“Ya, supaya ada tambahan pembeli khususnya melalui order online.

Alhamdulillah, selama satu minggu ini sudah bisa melayani order online GoFood 15 porsi. Semoga saja melalui GoFood ini orderan mie ayam semakin bertambah setiap minggunya,” ujar Yusuf bersemangat.

Gojek Beri Kontribusi Nyata Peneliti keuangan dan perbankan Universitas Airlangga Dr Wisnu Wibowo menilai menyatakan platform ojek online bisa menumbuhkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Wisnu, sebanyak 59 persen masyarakat Indonesia merupakan golongan ekonomi menengah. Kelas ekonomi ini yang seringkali melakukan transaksi via platform ojek online terutama untuk delivery order (DO) makanan.

“Kelas menengah bisa order 25 kali dalam satu bulan karena belanja

males. Jadi, pesen makan aja lewat ojol,” jelas Wisnu saat dikonfirmasi Bhirawa, Sabtu (17/10). Apalagi, lanjut Wisnu, di masa pandemi Covid19 ini dengan adanya imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan adanya kebijakan Work From Home (WFH) oleh beberapa instansi perkantoran, membuat masyarakat akan memilih membelanjakan uangnya di platform ojek online, karena dirasa lebih aman dan praktis.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini menyarankan agar pemerintah bisa menggarap sektor ekonomi tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah yaitu memberikan subsidi terhadap ongkos kirim makanan untuk delivery order ojek online.

“Pemerintah memberikan subsidi berupa ongkos kirim. Kalau kita beli makanan lewat aplikasi, ongkos kirim itu yang disubsidi oleh pemerintah,” katanya. Dengan memberikan subsidi terhadap ongkos kirim maka akan membuat masyarakat untuk kembali konsumtif.

“Masyarakat akan cenderung konsumtif kembali. Order driver juga banyak. Pendapatan driver akan meningkat. Dengan begitu driver juga akan konsumtif. Mereka akan kredit motor lagi,” katanya. Hal senada juga diungkapkan Ketua

Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Handito Joewono. Menurut Handito langkah yang diambil perusahaan transportasi daring karya anak bangsa itu sangat positif, mengingat para mitra ojol ini merupakan salah satu yang mengalami penurunan pendapatan lantaran penerapan social distancing.

“Kondisi saat ini besar dampaknya bagi UMKM dan masyarakat kecil.

Mitra ojol ini saya anggap sebagai bagian dari UMKM sehingga perlu diperhatikan. Bantuan yang sangat positif itu bahkan secara tidak langsung juga akan membuat ekonomi rakyat kecil terus berjalan,” ujar Handito. Selain itu, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia ini menuturkan dengan adanya mitra ojol yang masih memberikan layanannya di tengah kondisi social distancing, hal itu akan turut berkontribusi pada keberlanjutan usaha mitra UMKM, baik yang tergabung dalam ekosistem Gofood maupun usaha kuliner lainnya.

“Dalam kondisi ini, yang diharapkan adalah bagaimana kita saling meringankan beban dan saling membantu. Kita yang bekerja dari rumah saja terbantu dengan adanya layanan dari perusahaan daring ini melalui Gofood-nya. Dengan begitu, semua menjadi ikut membantu UMKM kita untuk tetap semangat dan tetap hidup di tengah situasi ini,” tegasnya.

Chief of Corporate Affairs Gojek, Nila Marita mengaku ikut senang dengan banyaknya mitra gojek utamanya kalangan UMKM yang terbantu dengan program program yang diluncurkannya. Menurut Nila Marita, selain concern dengan UMKM, pihaknya juga memberi perhatian besar terhadap kenyamanan bagi pelanggan di tengah pandemi global COVID-19 dengan memperkenalkan inisiatif Jaga Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan atau dikenal dengan J3K. Inisiatif J3K ini juga merupakan upaya Gojek dalam memastikan seluruh ekosistem termasuk mitra dan pelanggan dapat tetap beraktivitas dan menjalani keseharian dengan produktif.

“Sejak awal pandemi, Gojek telah melakukan berbagai penyesuaian

yang mengedepankan aspek kesehatan pada setiap layanan. Memasuki tatanan hidup baru, Gojek terus berinovasi untuk mendukung masyarakat menjalankan kesehariannya dengan mengedepankan tiga aspek utama, yaitu kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Inovasi ini kami rangkai dalam sebuah inisiatif besar yaitu J3K. Inisiatif ini kami hadirkan tanpa ada pembebanan biaya tambahan karena kami percaya bahwa rasa aman dan nyaman harus diberikan kepada setiap mitra, pelanggan, dan masyarakat luas,” jelas Nila Marita.

Salah satu inisiatif utama Jaga Kesehatan adalah mewajibkan pengecekan suhu tubuh bagi mitra driver di 200 titik Posko Aman J3K di berbagai kota besar, serta kewajiban pengecekan suhu tubuh bagi karyawan mitra usaha GoFood. Gojek secara konsisten juga memberikan informasi prosedur kesehatan kepada pelanggan melalui shuffle card di aplikasi Gojek.

“Gojek juga fokus mengembangkan layanan GoMed sehingga kini pelanggan dapat membuat janji melakukan rapid test COVID-19, di samping juga bisa membeli vitamin, obat-obatan, membuat janji tatap muka dengan dokter dan lain sebagainya yang terkait layanan kesehatan, bekerja sama dengan layanan Halodoc,” kata Nila Marita.

Salah satu mitra driver Gojek, Dodik juga sangat mendukung dengan adanya J3K yang diterapkan oleh Gojek. “Jadi sebelum saya aktifkan akun harus melakukan verifikasi wajah dulu dengan menggunakan masker demi kebaikkan para customer. Untuk satu minggu sekali kami juga di lakukan cek suhu dan penyemprotan kendaraan,” katanya.

Hanya Dodik berharap, dengan adanya J3K ini bisa menambah jumlah pelanggan yang menggunakan jasa mitra driver ini.

“Apa yang kami lakukan ini sudah benar-benar aman untuk para pelanggan hanya saja order yang kami terima ini berkurang tidak paling banyak tiga order tidak seperti dulu. Entah memang benar-benar masih sepi atau memang lagi dibagi dengan para driver Gojek yang lain,” ujarnya. [*]

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Kekeringan, BPBD Droping Air Bersih Halaman 5

Selasa Wage, 20 Oktober 2020

Situbondo, Bhirawa Meski telah memasuki bulan Oktober, hujan belum sepenuhnya turun secara merata di wilayah Kabupaten Situbondo. Justeru sebaliknya, titik titik kekeringan semakin bertambah dari hari ke hari. Terbukti yang terbaru, tim BPBD Kabupaten Situbondo kembali melakukan pengiriman (drouping) ribuan liter air bersih di Dusun Karang Anyar dan Dusun Krajan, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan Situbondo, Senin (19/10).

sawawi/bhirawa

BPBD Kabupaten Situbondo kembali mengirim ribuan liter air bersih di Dusun Karang Anyar dan Dusun Krajan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Senin (19/10).

Sehari sebelumnya, tim BPBD Kabupaten Situbondo juga melakukan pengiriman ribuan liter air bersih sebanyak dua kali lipat dari pengiriman biasanya. Diantaranya mengirim ribuan air bersih di Dusun Polai dan Dusun Bendusa Desa Jatisari Kecamatan Arjasa. Titik lainnya, tim BPBD kembali mengirim ribuan liter air bersih untuk warga yang ada di Dusun Jambaran Barat dan Dusun

Jambaran Timur Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

Menurut Puriyono, Koordinator Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo, suplai air bersih tiap hari terus dikirim sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan tiap Desa yang mengalami kekeringan.

Jika sebelumnya mengirim ribuan

liter air bersih di wilayah Situbondo timur, kemarin giliran mengirim ribuan liter air bersih di wilayah Situbondo bagian barat. “Bahkan kami melipatgandakan jumlah volume kiriman air bersih. Ini karena jumlah warga yang mengalami kekurangan air bersih semakin bertambah,” jelas Ipung-panggilan akrab Puriyono.

Ipung menambahkan, untuk droping air bersih di dua dusun tersebut, tim BPBD Kabupaten Situbondo harus menyediakan volume air dalam jumlah lebih banyak. Itu dilakukan, terang Ipung, volume air yang dibutuhkan warga menagalami penambahan jika dibandingkan sehari sebelumnya. “Kami kemarin mengirim dua kali lipat. Yang biasanya hanya mengirim 5.000 liter

air bersih, kemarin kami mengirim 10 ribu liter air bersih. Ini sesuai dengan permintaan pihak Desa Selowogo,” ungkap Ipung.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, memasuki akhir bulan Oktober 2020 ini seharusnya kawasan Kabupaten Situbondo sudah dilanda musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Namun hingga Senin (19/10) kemarin, kondisi cuaca di Situbondo tetap panas dan baru sore hari cuaca sedikit mendung. “Sepertinya cuaca ekstrim ini juga melanda kawasan Kota Santri Situbondo.

Akibat musim panas yang panjang ini, sejumlah Desa di Kabupaten Situbondo akhirnya mengalami krisis debit air bersih.[awi]

LINTAS PELAYANAN

RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar Mulai Buka Jam Besuk Kabupaten Blitar, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar mulai buka jam besuk, sehari satu kali maksimal dua orang. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar, Gondo Suparno mengatakan RSUD Wlingi Kabupaten Blitar mulai membuka jam mulai hari Senin (19/10), dimana selain wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga ada sejumlah ketentuan. “Dengan menerapkan protokol kesehatan, muHartono/Bhirawa lai Senin tanggal 10 Oktober Gondo Suparno 2020 sudah bisa dilakukan jam besuk,” kata Gondo Suparno.

Lanjut Gondo Suparno, secara teknis jam besuk kali ini diberlakukan sehari satu kali, yaitu mulai pukul 16.00-18.00 WIB, bahkan saat membesuk tetap sesuai protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. “Sebelum memasuki rumah sakit, pembesuk akan melewati body thermal scanner. Begitu masuk, kalau ada bunyi peringatan berarti suhunya tinggi dan tidak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Gondo Suparno, ada pembatasan jumlah pembesuk, yaitu untuk satu pasien hanya boleh dikunjungi maksimal orang. Sehingga jika pembesuk datang ke rumah sakit rombongan lebih dari dua orang, maka yang lainnya bisa menunggu ditempat transit di poliklinik. “Nantinya yang masuk keruangan untuk membesuk bisa dilakukan secara bergiliran. Sehingga yang diruangan pasien sakit tetap dijaga protokol kesehatannya,” jelasnya.

Tambah Gondo Suparno, ruangan yang boleh dibesuk diantaranya ruang penyakit anak, kamar bersalin, bedah, dan pavilium. Untuk ruang isolasi pasien Covid-19 tetap tidak diperbolehkan dibesuk. “Sebab ruangan itu harus tetap disterilkan, sehingga sampai saat ini tidak diperbolehkan untuk dibesuk,” pungkasnya.[htn]

Duafa dan Anak Yatim Kelurahan Pucang Dapat Bansos Jumat Berkah Sidoarjo, Bhirawa Program sosial Jumat Berkah yang digelar oleh pihak Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, terus berlanjut hingga saat ini, meski sedang dalam kondisi pandemi Covid-19. Program bantuan sosial kepada para Dhuafa, yang tiap hari Jum at dikumpulkan secara ihklas oleh ASN di Kecamatan Sidoarjo bersama 14 Lurah dan 10 Kades di kecamatan kota Sidoarjo itu, pada Jumat (16/10 ) akhir pekan lalu, dilaksanakan di wilayah Kelurahan Pucang.

Menurut Lurah Pucang, Dian Ariyani, ada 10 orang dhuafa yang diberikan bantuan sosial tersebut. Ad 3 orang dari kalangan duafa dan 7 anak dari kelompok yatim piatu yang masih bersekolah. “Semoga bermanfaat bagi mereka. Dan benar-benar membawa berkah,” kata Dian, yang ditemui Senin (19/10) kemarin, di kantornya.

Dian mengakui meski Kelurahan Pucang berada di wilayah dalam kota Sidoarjo, namun keberadaan warga miskin masih tetap ada. Mereka yang mendapatkan bantuan sosial itu, berada di dusun Manyar, dusun Mambang, dusun Pucang Lor dan dusun Pucang Kidul. Untuk duafa, diberikan bantuan Sembako berupa beras 5 kg, gula 2 kg dan Migor 1 liter serta uang saku. Sedangkan untuk anak yatim, berupa susu. buku alat tulis dan uang saku.

Plt Camat Sidoarjo, Drs Imam Mukri Efendy MM, terus memotivasi kesadaran para ASN di lingkungan Kec Sidoarjo dan para Kepala Desa, supaya peduli dengan kondisi para dhuafa yang sedang menunggu uluran bantuan. “Semoga bantuan yang tulus dan ikhlas itu akan bermanfaat bagi kaum dhuafa dan berkah bagi yang membantunya,” kata Imam.[kus]

Satgas dan warga saling gotong royong jelang penutupan TMMD 109 di Desa Tebluru, Senin (19/10).

Istimewa

Gotong Royong Tetap Terjaga Jelang Penutupan TMMD 109 Surabaya, Bhirawa Semangat gotong royong terus terpancar pada TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan. Jelang penutupan beberapa hari lagi, warga bersama Satgas tumpah dalam kebersamaan merampungkan pengerjaan fisik TMMD yang tinggal tahap finishing.

“Alhamdulillah, anggota dan warga masih bersemangat dalam proses finishing. Mereka memiliki tekad untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir,” kata Komandan Satga (Dansatga) TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono, Senin (19/10).

Kebersamaan ini, sambung Sidik, diharapkan terus terjalin dengan baik. Meski program TMMD 109 nantinya berakhir, pihaknya berharap rasa gotong royong dan kebersamaan terus terjalin.

Terutama bagi anggota TNI dan warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.

Terlebih, lanjut Sidik, dalam hal memajukan kesejahteraan warga Desa Tebluru. Sehingga peran serta TNI dalam memajuhkan kesejahteraan warga tidak hanya saat TMMD saja. Tapi bisa membantu dalam aspek pendukung lainnya. “Semangat gotong royong dan kebersamaan ini harus

terus tertanam dalam diri. Sehingga tidak hanya saat ada TMMD saja. Melainkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Dandim 0812/ Lamongan ini menambahkan, pelaksanaan TMMD tidak hanya untuk membantu percepatan pembangunan masyarakat di pedesaan saja. Secara garis besar juga untuk mendorong agar masyarakat dapat mandiri. “Mudah-mudahan dengan selalu gotong royong, masyarakat mampu membangun daerahnya sendiri dan menjadikan daerahnya maju tidak kalah dengan daerah lainya,” pungkasnya.[bed]

Kantor Kecamatan Kedungwaru Kembali Buka Layanan Tulungagung, Bhirawa Setelah tujuh hari tidak membuka layanan karena seluruh ASN-nya melakukan work from home (WFH), mulai Senin (19/10), Kantor Kecamatan Kedungwaru kembali dibuka untuk melayani masyarakat. Camat Kedungwaru, Hari Prastijo, Senin (19/10), mengatakan pelayanan kembali dibuka setelah dilakukan WFH selama seminggu lalu. “Mulai hari ini masuk kerja seperti biasa dan pelayanan pada masyarakat dibuka kembali,” ujarnya.

Selama WFH berlangsung, lanjut Hari Prastijo yang akrab disapa dengan sebutan Yoyok ini, Kantor Kecamatan Kedungwaru dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan dilakukan empat kali yang meliputi semua area dalam kantor, termasuk di halaman dan area sekitar kantor.

Seperti diberitakan sebelumnya, ASN di Kantor Kecamatan Kedung-

waru melakukan kerja dari rumah pada Senin (12/10). WFH dilakukan karena ada ASN setempat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Menurut Yoyok, sampai sekarang lima ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih belum masuk kerja. Satu masih dirawat di RSUD dr Iskak karena ada penyakit penyerta, sedang empat lainnya dikarantina di Rusunawa IAIN Tulungagung.

Selanjutnya Yoyok menandaskan pembukaan kembali layanan Kantor Kecamatan Kedungwaru lebih memperketat penerapan protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19. “Protap protokol kesehatan tetap dilakukan. Memakai masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan dengan sabun,” paparnya.

Soal pelayanan pada masyarakat akibat belum masuknya lima ASN yang salah satunya menjabat sebagai kepala seksi, menurut mantan Camat

Layanan di Kantor Kecamatan Kedungwaru kembali dibuka, Senin (19/10), setelah sepekan ASN setempat bekerja dari rumah.

Kalidawir ini tidak ada masalah dan tidak mengganggu layanan. Semua pekerjaan dapat dilakukan oleh ASN lainnya, apalagi sebagian layanan di Kantor Kecamatan Kedungwaru

sudah menggunakan online. “Jadi masyarakat yang butuh layanan tidak semua datang ke kantor kecamatan.

Ada yang bisa dilayani dengan online,” tuturnya. [wed]

PELAKSANA PUBLIK

Cegah Covid-19, KTS Desa Paowan Panarukan Digerojok Bantuan Sembako Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai secara simbolis menyalurkan bantuan sembako dan masker kepada pengurus Kampung Tangguh Semeru (KTS) Desa Paowan Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Senin (19/10). Kapolres Imam hadir dilokasi KTS didamping Kasat Binmas IPTU Jembadi bersama Kapolsek Panarukan IPTU Efendi Nawawi. Dalam kegiatan sosial tersebut, Kapolres Imam sempat melakukan tatap muka dengan warga di Desa Paowan.

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai saat menyalurkan bantuan sembako dan masker kepada pengurus KTS Desa Paowan Kecamatan Panarukan Senin (19/10).

Menurut Kapolres Imam, pihaknya bersama sejumlah jajaran kemarin juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Tak cukup itu, lanjut mantan penyidik KPK RI itu, ia juga meminta masyarakat untuk rajin menerapkan 3-M. “Yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan mema-

kai masker saat beraktifitas diluar rumah. Termasuk menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain,” ujar Kapolres Imam.

Pada kesempatan itu, Kapolres Imam juga sempat mengecek fasilitas yang ada di Kampung Tangguh Semeru. Misalnya saja melihat gudang pangan, fasilitas posko dan kesehatan. Dalam pandangan Ka-

polres Imam, sarana sudah terbangun dan fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai. “Kami berharap adanya peran serta dari masyarakat agar kinerja pencegahan Covid-19 semakin meningkat. Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” ucap Kapolres Imam.

Pria dengan dua melati dipundaknya itu menambahkan, dengan adanya semangat gotong royong ditengah masyarakat, akan tercipta KTS yang mandiri. Puncaknya, ujar dia, masyarakat tidak hanya sehat tetapi bisa merasakan adanya keamanan. Setelah meninjau KTS Paowan, Kapolres Imam memberikan bantuan sembako berupa beras, masker

dan vitamin kepada perwakilan pengurus. “Bantuan ini bisa digunakan warga yang terdampak Covid-19, terutama bagi warga yang tidak mampu,” beber Kapolres Imam.

Kapolres Imam kembali menerangkan, dengan adanya KTS Paowan ini diharapkan kedepan muncul kesadaran dan semangat kebersamaan dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo. Agar semua program tepat sasaran, ungkap Kapolres Imam, selain dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, diperlukan juga sikap saling membantu antara sesama warga. “Sehingga permasalahan yang timbul selama pandemi Covid-19 bisa segera teratasi dengan cepat,” pungkas Kapolres Imam.[awi]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Wage, 20

Sekolah Perketat Jam Pembelajaran dan Kerjas Antisipasi Kalangan Pelajar Terlibat Aksi Demonstrasi Surabaya, Bhirawa Cegah keterlibatan pelajar SMA/SMK dalam aksi demo UU Omnibus Law yang rencananya berjalan Selasa (20/10) hari ini, sekolah memperketat jam pembelajaran. Tak cukup itu, sekolah juga menjalin kerjasama baik dari komite ataupun wali murid dalam mengontrol peserta didik.

Di SMAN 6 Surabaya bahkan membuat beberapa langkah agar siswa tidak terprovokasi untuk ikut gerakan demonstran. Diantaranya yakni mewajibkan 896 siswa terlibat dalam kegiatan sekolah meskipun secara Daring. "Kami mengambil langkah dalam antisipasi kegiatan demo besok (hari ini, red), yakni berkoordinasi dengan guru, wali kelas dan wakil kepala sekolah.

Kami membuat formula.

Kerjasama dengan orang tua untuk saling mengawasi dan men-

gotrol siswa,'' ujar Kepala SMAN 6 Surabaya, Mamik Pujowati kepada Bhirawa, Senin (19/10).

Tak hanya itu, pihak sekolah bahkan menambah jam pembelajaran, yang semula dilakukan pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB sesuai arahan Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Surabaya, menjadi pukul 09.00 sampai 15.00 WIB. "Jadi kami memang memilih mengawali dan menambah jam pembelajaran agar siswa tidak keluar. Sehingga ada tiga sesi pembelajaran

yang nantinya akan diikuti siswa.

Pertama mulai pukul pertama 09.00 hingga 10.30 WIB, sesi kedua pukul 11.00 sampai 12.30 WIB, dan sesi terakhir pukul 13.00 sampai 15.00 WIB. Wali kelas juga wajib untuk melakukan absen,'' jelas Mamik.

Pengetatan jam pembelajaran ini, dijelaskan Mamik, sudah berlangsung sejak minggu lalu hingga delapan hari kedepan atau saat aksi demonstrasi berakhir. Selain itu, di Hari Sabtu dan Minggu siswa juga diminta untuk mengirimkan lokasinya ke wali kelasnya masing - masing.

"Kalau ada kegiatan seminar anak anak wajib ikut. Kalau tidak masuk, harus melapor. Kami juga berkoordinasi dengan Polsek untuk melakukan pembinaan di tanggal - tanggal yang akan direncanakan demo jadi kita

perketat dan pantau selama delapan hari kedepan,'' jabarnya.

Perubahan jam pembelajaran juga dilakukan SMKN 5 Surabaya. Yang sebelumnya dilakukan sejak pagi, khusus untuk hari ini akan dimulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. "Kebetulan mulai hari ini (kemarin) sampai sepekan kedepan kami juga ada simulasj tatap muka. Jadi diharapkan siang sudah selesai bisa langsung pulang. Kami tetap memberikan perhatian kepada para siswa dan memberikan pengertian kepada orang tua siswa, untuk saling mengawasi dan memonitoring siswa,'' ungkap Kepala SMKN 5 Surabaya, Heru Mursanyoto.

Tak jauh berbeda, Kepala SMK PGRI 13 Surabaya, Sri Wilujeng memastikan, siswanya mengikuti

kelas Daring setiap harinya. Sehingga tidak ada celah siswa mengikuti demonstrasi karena sama halnya siswa absen pembelajaran.

"Kami tidak ada himbauan khusus siswa dilarang ikut demo. Tetapi setiap harinya siswa ikut kelas daring mulai pukul 07.30 sampai 17.00 WIB,'' urainya.

Sri Wilujeng memastikan siswa mengikuti kelas daring di dalam ruangan. Sebab setiap mengikuti kelas siswa dilarang mematikan kamera komputer atau handphonenya.

"Jadi terpantau siswa memang benar - benar ikut pelajaran. Besok juga masih pelajaran seperti biasanya,'' pungkasnya Sementara itu, Kepala Dinas Pen-

didikan Jatim, Wahid Wahyudi menuturkan, sesui arahan Gubernur Khofifah beberapa waktu yang lalu melalui video conference dengan kepala sekolah SMA/SMK di seluruh Jatim, pihaknya mengimbau agar siswa menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar.

"Karenanya bu gubernur berpesan agar kepala sekolah, guru dan orangtua untuk memonitor putra - putrinya selama mengikuti proses belajar mengajar daring di rumah masing - masing,'' tuturnya.

Wahid menambahkan, seyogyanya menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin dalam UU. Tetapi jika siswa terlibat dalam penyampaian aspirasi itu, mereka harus memaha-

Pemkot Tuntaskan Kajian Sekolah Menggelar PTM Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) memastikan telah menyelesaikan kajian Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun, sebelum PTM dimulai Pemkot masih harus menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, dan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 Surabaya.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sebelum PTM dibuka, seluruh warga di sekolah itu dilakukan pemeriksaan swab. Ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka, baik guru, murid maupun pegawai di sekolah.

"Makanya ini kita lagi swab semua untuk anak - anak. Kami mempunyai data (kasus Covid-19) sudah mulai turun terus. Anak - anaknya diswab dulu agar tidak membahayakan,'' kata Wali Kota Risma, Senin (19/10).

Risma menyebut, sebelumnya seluruh guru di Surabaya telah dilakukan swab. Sedangkan untuk para murid, akan dilakukan secara bergiliran.

Jika ke depan trend kasus Covid 19 di Surabaya terus membaik, dipastikan PTM bisa segera dibuka. ''Sudah mulai satu bulan yang lalu (test swab).

Pokoknya kondisinya bagus kami akan menggelar PTM,'' katanya.

Sementara itu, Kepala Dispendik

Kota Surabaya, Supomo menambahkan, kajian PTM telah rampung dan sudah siap. Dalam kajian itu, pihaknya melibatkan pakar epidemiologi dan fakultas kesehatan masyarakat. ''Sudah disiapkan dan sudah selesai kajiannya. Beberapa sekolah yang akan dibuka juga dilakukan verifikasi,'' kata Supomo.

Sekolah yang telah dilakukan verifikasi itu selanjutnya tinggal menyesuaikan SOP Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah dibuat Pemkot Surabaya. Namun, kata Supomo, dalam SKB Empat Menteri diputuskan pemerintah melakukan penyesuaian pelaksanaan PTM di

zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau. ''Nanti kalau Surabaya sudah gambarannya secara menyeluruh seperti itu, maka bisa digelar PTM,'' ujar Supomo.

Upaya Pemkot Surabaya dalam menyiapkan PTM tak berhenti sampai di situ. Untuk memastikan seluruh warga yang datang ke sekolah benar - benar sehat, Dispendik juga melakukan pendataan terhadap guru yang usianya di atas 50 tahun yang memiliki komorbid. ''Dengan demikian kesiapan PTM sudah final. Tinggal menunggu, apakah zonanya memungkinkan atau tidak,'' papar dia. [iib.ina]

Kwarcab Pramuka Bondowoso Gelar KML secara Virtual Bersama Wagup Emil

BANGKU POJOK

alikus/bhirawa

Petugas dari Disperpusip Kab Sidoarjo secara simbolis menyerahkan bantuan buku dan sarana perpustakaan kepada Kades Kedungkembar Kec Prambon.

Perpustakaan Desa Kedungkembar Terima 299 Eksemplar Bantuan Buku Sidoarjo, Bhirawa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo memberikan bantuan buku sebanyak 299 eksemplar kepada perpustakaan Desa Kedungkembar, Kec Prambon, supaya bisa semakin berkembang dan berguna bagi pembaca warga desa setempat.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo, Anah Musyarifah SSos, perpustakaan desa yang diberi nama Mentari Ceria itu, termasuk salah satu perpustakaan percontohan desa yang ada di Kab Sidoarjo. "Termasuk perpustakaan percontohan desa, karena berdirinya perpustakaan desa ini ada komitmen yang tinggi dari Kepala desanya,'' komentar Anah, Senin (19/10) kemarin.

Meski sebanyak 299 eksemplar buku telah diserahkan, namun selama lima tahun kedepan, statusnya masih menjadi aset Dinas Perpustakaan Sidoarjo. Sesudah lima tahun, baru dilakukan hibahnya. Selain 299 eksemplar buku, penyerahan buku pada Hari Jumat (16/10) akhir pekan lalu itu, juga bersama Sejumlah bantuan lain. Seperti meja, kursi, meja baca, rak buku, komputer, karpet dan televisi. Ratusan buku yang dibantukan itu jenisnya bermacam - macam. Diantaranya ada buku tentang agama, kerajinan, umum dan buku untuk anak SD dan SMP, ibu rumah tangga dan novel.

Semua bantuan yang diserahkan untuk Desa Kedungkembar Kec Prambon itu, diakui Anah, bersamaan ada kegiatan TMMD atau Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dari Kodim 0816 Sidoarjo pada tahun 2020 di desa itu. TMMD itu akan ditutup pada Kamis, 22 Oktober lusa. [kus]

Bondowoso, Bhirawa Kwartir Cabang Pramuka Bondowoso menggelar Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML), di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK PP) Tegalampel secara virtual yang dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr Emil Elestianto Dardak, Senin (19/10).

Menurut Emil, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Kwarcab Pramuka Bondowoso.

Sebab, meski dalam pandemi Covid 19 tetap bisa melakukan kegiatan yang berdampak positif.

"Kegian ini merupakan sebuah motivasi bagi generasi kita. Jangan sampai kegiatan yang baik ditinggalkan meski pandemi,'' ungkap Emil dalam sambutannya melalui virtual.

Dalam kesempatan ini, Emil berharap, agar kursus yang dilaksanakan bisa menjadi motovasi bagi anak didik. Dan para generasi muda agar mereka terdorong untuk berperan dilingkunganya masing-masing. ''Karena disaat seperti ini, obat kita ialah optimisme dan semangat,'' tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Pra-

muka Kabupaten Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat SE MSi menjelaskan, kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) ini, semacam membekali dan mendidik kaum muda dalam gerakan pramuka menjadi peserta didik yang terampil dan bertanggung jawab.

"Para peserta didik Gerakan Pramuka Gugus depan sangat membutuhkan dedikasi para pembina pramuka ini.

Mereka sangat membutuhkan bantuan dan bimbingan dari kita semua,'' kata Wakil Bupati Bondowoso ini.

Menurut Irwan, kegiatan kursus seperti ini merupakan jenjang kursus yang harus diikuti oleh seorang pembina pramuka di gugus depan.

Dan kegiatan ini kata dia, adalah merupakan salah satu informasi, yang mana betapa pentingnya peran serta pembina pramuka untuk mendewasakan peserta didik.

"Dalam Pramuka, kegiatan ini wajib bagi para pembinan, karena dalam kursus nantinya dijelaskan bagaimana Susunan Keorganisasian Kepramukaan, dan tanggung jawab serta fungsi pembina Pramuka,''terangnya. [san]

ihsan kholil/bhirawa

Suasana kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) bersama Wagup Jatim di SMK PP Negeri 1 Tegalampel secara virtual.

GALERI

Talkshow EduFisa di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang diikuti siswa kelas XII untuk

Siswa Smamda Surabaya Pabrik Jamu PT Sido M Surabaya, Bhirawa Rangkaian Kegiatan EduFisa (Field Trip Study Activities) yang digelar SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Pucang Surabaya, Senin (19/10) kemarin, perwakilan lima siswa dari setiap kelas X dan lima perwakilan siswa tiap kelas XI, serta semua siswa kelas XII mengunjungi PT Sido Muncul secara virtual. Sedangkan khusus siswa kelas XII yang dipersiapkan meneruskan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi (PT) diajak berkunjung di Kampus Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Menurut Wakil Kepala Smamda Surabaya Bidang Kurikulum, Ustadz Syuhada Ishak Abilio Gomes SPi MPd I, jika biasanya siswa bisa mengunjungi kampus dan industri untuk melihat langsung suasana kuliah dan suasana kerja, namun karena saat ini sedang dalam pandemic Covid 19 maka para siswa melakukan perjalanan secara virtual dengan melihat video pengenalan PT Sido Muncul dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

"Sebelumnya kami juga memberikan angket pada siswa untuk

memilih universitas di Indonesia dan fakultas yang diminati.

Angket itu mayoritas memilih UI dan akhirnya menjadi tujuan studi kami secara virtual untuk tahun ini,'' ujarnya.

Ustadz Syuhada menjelaskan, pihak UI melalui Humasnya, Rini Febriani MSi mengenalkan kampus secara umum dengan talk show dan video pengenalan. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari tiap jurusan yang paling diminati siswa yaitu Fakultas Ke-

dokteran dipap Fakultas Kedok adi Nugraha, F Diwakili Huma graeni SSos M tas Ekonomi dan kan Badan Ek siswanya yang d Belinda, Bagast Michele Candra Ilmu Pengetahu melalui Humasn yu Wuryandari "Kami tidak gan datang da

SISWA

Antisipasi Kenakalan Remaja SMAN 3 Sosialisasikan Anti Hoax Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo - Surabaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terkait Pernyataan Sikap Bersama Pasca Aksi Anarkisme. SMAN 3 Sidoarjo langsung menggelar Sosialisasi Anti Hoax dan Kenakalan Remaja kepada seluruh siswanya.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Siswi SMAN 3 Sidoarjo Najwa saat mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

Sebanyak 1.198 siswa yang dilibatkan dalam sosialisasi ini, mulai dari kelas X, XI dan XII dilakukan secara bertahap dengan menerapkan SOP Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. ''Kami lakukan secara bertahap agar tidak terjadi kerumunan. Sosialisasi ini, kami juga menghadirkan narasumber yang berwenang, yaitu dari Kolsek Kota Sidoarjo,'' tutur Kepala SMAN 3 Sidoar-

jo, Dr Ristiwi Peni MPd, usai memantau proses sosialisasi, pada Senin (19/10) kemarin.

Menurut Ristiwi, kegiatan seperti ini sebenarnya bukan karena ada pernyataan sikap, tetapi sudah merupakan program tahunan bagi para siswa. Tujuannya agar tidak terbius dengan berita - berita hoax, maupun kenakalan remaja yang marak terjadi. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan anak - anak bisa

memahami dan mengerti. Sehingga lebih bijak dalam menyebarluaskan informasi.

"Mengenai kenakalan remaja, juga lebih banyak terpengaruh dari pergaulan, maupun pengaruh informasi Sosmed yang tidak bisa difilter secara bijaksana oleh para siswa. Semoga sosialiasasi ini secara bertahap bisa merubah sikap siswa menjadi lebih bijaksana,'' harap mantan Kepala SMAN 1 Sidoarjo ini.

Proses sosialisasi, para siswa terlihat sangat antusias mengikutinya. Mereka juga melontarkan beberapa pertanyaan yang cukup kritis kepada narasumber dari Polsek Kota Sidoarjo. Diantaranya, siswa Brilliant Arozak ini menanyakan bagaimana menyikapi orangtua yang senang

menyebarkan berita hoax. ''Namun saat diingatkan, dikiranya malah menggurui,'' ungkap siswa kelas X MIPA 9 ini.

Sementara itu, Najwa juga menanyakan bagaimana caranya mengendalikan banyaknya berita -berita hoax yang tersebar luas tak terkendali. ''Berita bohong itu dengan cepat menyebar, tanpa kita minta sudah nongol di WA kami. Bagaimana cara menyaring dan menyikapi kondisi seperti ini,'' ungkap siswa kelas X IPS 2 ini.

Menjawab banyaknya pertanyaan itu, jajaran dari Polsek Kota Sidoarjo dengan tegas mengatakan, kepada orangtua yang seperti itu harus diberikan pengertian, dan harus dipahamkan tentang UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik). [*]

rawa

& OLAHRAGA sama Orang Tua

AYAAN

0 Oktober 2020

Halaman 7

Kemendikbud Gelar Workshop Cloud Computing Khusus Guru SMK

mi konteks yang akan disampaikan "Dalam menyampaikan pendapat juga ada aturannya. Tidak boleh anarkis. Jadi sekali lagi tugas pelajar adalah belajar. Boleh menyampaikan pendapat tapi harus di forum - forum pelajar seperti debat,'' katanya.

Wahid membenarkan adanya pengetatan jam pembelajaran agar para siswa tidak turut terlibat aksi.

Kalau ada yang terlibat lagi, kita lakukan pembinaan. Karena rata rata dari aksi demonstrasi sebelumnya mereka diajak teman - temannya,'' jabarnya.

Dinas Pendidikan Jatim, kata Wahid, juga juga telah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim, untuk

Kab Malang, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menempati janji menggelar Workshop Cloud Computing bersama Amazon Web Service (AWS) yang dikhususkan kepada para guru Sekolah Menengah Kejuruhan (SMK) se-Kabupaten Malang. Workshop ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman tentang pengembangan pendidikan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selain itu, juga dilakukan perjanjian kerja sama dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pendidikan vokasi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, di Pendapa Museum KEK Singhasari, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

"Workshop yang diikuti guru SMK se-Kabupaten Malanhg akan berlangsung selama dua Minggu. Sedangkan pelaksanaan workshop ini, sudah ada pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengelola KEK Singhasari,'' kata Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud Saryadi, Senin (19/10).

Workshop yang diselenggarakan ini sebagai bentuk komitmen dari Kemendikbud untuk mewujudkan Link and Match antara pendidikan vokasi, SMK

membentuk sebuah tim gabungan yang memantau keberadaan pelajar di lokasi aksi.

Bila nantinya ditemukan pelajar yang terlibat demonstrasi, pelajar itu akan diamankan untuk pembinaan. Namun jika sudah terlibat kerusuhan, maka mereka akan ditindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja bakal kembali digelar di Surabaya, mulai Selasa (20/10) besok hingga empat hari ke depan.

Diperkirakan sejumlah 3 ribu massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur bakal turut dalam demonstari itu. [ina]

Puluhan guru SMK se-Kabupaten Malang mengikuti Workshop Cloud Computing, di Pendapa Museum KEK Singhasari, Desa Klampok, Kec Singosari, Kab Malang.

dengan dunia usaha dan industri. Ini juga sebagai representasinya KEK Singhasari yang membutuhkan SDM terampil di jenjang pendidikan menengah yang bisa di supply SMK. Workshop Cloud Computing bersama AWS, ini merupakan kegiatan yang digagas Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia usaha dan Dunia Industri, dengan PT Inteletensia Graha Tama selaku pengelola KEK Singhasari.

"Tidak semua guru SMK diterima untuk mengikuti workshop ini, karena memang ada persyaratan khusus, seperti kegiatan ini ditargetkan untuk 100 guru SMK. Namun, pada hari ini yang

mengikuti hanya 50 orang guru SMK di bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),'' ungkap Saryadi.

Dijelaskan, guru SMK yang mengikuti Workshop Cloud Computing, yakni guru pengajar yang memiliki kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi jaringan, serta aplikasi yang dipilih melalui seleksi terbuka secara online dengan menggunakan sistem pre test AWS, dengan batas nilai 70. Sehingga dengan menggelar workshop yang nantinya akan menjadi mitra strategis dari KEK, karena hal itu sebagai AWS. "Cloud Computing perkembangannya sangat luar biasa, sehingga sudah

memetakan bahwa kebutuhan SDM untuk Cloud Computing ini bisa diisi dengan siswa SMK, yang juga ada levelnya. Selain itu, siswa SMK bisa mengisi di level tertentu. karena secara jumlah bisa cukup signifikan,'' papar Saryadi.

Kolaborasi dengan AWS ini disambut baik oleh Kemendikbud, karena dapat menjadi peluang bagi siswa SMK supaya nanti mereka bisa bekerja sesuai kompetensi dibidangnya masing masing. Sehingga pihaknya menggandeng KEK Singhasari dan AWS, untuk pelaksanaan workshop ini. Tujuan Cloud Computing ini lebih ke arah tekhnologi, agar siswa SMK diarahkan menjadi praktisionernya KEK. [cyn]

Plt Bupati Ponorogo Kunjungi SMP Uji Coba PTM Ponorogo, Bhirawa Plt Bupati Ponorogo, Soedjarno melakukan kunjungan ke beberapa SMP di Ponorogo yang melaksanakan uji coba Pembelajaran Tatap

trie diana/bhirawa

k kunjungan virtual di Kampus Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Senin (19/10) kemarin.

Kunjungi Kampus UI dan Muncul secara Virtual

parkan Humas kteran Adi SetyFakultas Tehnik asnya Tika AngSi CPR, Fakuln Bisnis dijelasksekutif Mahadiwakili Azarine tama Aulia dan a, serta Fakultas uan dan Budaya nya Murni WahPHd. hanya kunjunan mendengar-

kan, kami selalu minta prakteknya. Dan keuntungan kunjungan virtual ini, semua siswa dari tiga jurusan bisa melihat presentasi fakultas yang mungkin tidak sesuai dengan jurusannya saat ini,'' lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Smamda, Ustadz Astajab SPd MM menambahkan, selain mengenalkan pendidikan tinggi, pihak sekolah juga mengenalkan dunia industri. Dan saat ini yang dipilih Pabrik Jamu PT Sido Muncul yang sangat terkenal,

sehingga siswa bisa mengetahui manajemen pabrik dan pekerjaan di dalamnya. Maka diharapkan dengan adanya kunjungan secara virtual di PT Sido Muncul ini juga bisa menjadi inspirasi untuk berwirausaha.

"Industri Jamu ini kami perkenalkan kepada para siswa supaya menempuh pendidikan di perguruan tinggi mereka bisa memulai wirausaha di berbagai bidang. Bisa bidang kesehatan seperti Jamu Sido Muncul ini, kalau peneliti nanti juga bisa tahu. Jadi membuka wawasan untuk mengetahui pekerjaan di bidang industri,'' papar Ustadz Astajab.

Ustadz Astajab juga menjelaskan, kegiatan Edufisa ini diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu. Tahun ini format kegiatannya berbeda, yakni dengan mengunakan media Daring malalui zoom meeting karena saat ini masih dalam kondisi pandemic Covid 19.

Selain talkshow, juga akan diadakan pameran pendidikan yang diikuti berbagai perguruan tinggi. Sehingga siswa memiliki pandangan dan wawasan lebih untuk meneruskan pendidikan. [fen]

Muka (PTM), Senin (19/10). Plt Bupati melihat kondisi murid dan meninjau sarana prasarana Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19. Ada delapan SMP yang melakukan uji

Plt Bupati Ponorogo Soedjarno Mengunjungi SMP Yang Melakukan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Ponorogo, Senin (19/10/2020).

coba PTM yaitu SMPN 1 Ponorogo, SMPN 2 Ponorogo, SMPN 3 Ponorogo, SMPN 1 Jenangan, SMPN 1 Balong, SMPN 1 Pulung, SMPN 1 Jetis, dan SMP Terpadu.

Plt Bupati mengatakan, uji coba PTM tingkat SMP direncanakan dimulai pada awal bulan Oktober.

Tapi karena situasi perkembangan Covid 19 di Ponorogo, rencana akhirnya diundur dan baru bisa dimulai hari ini.

"Uji coba PTM akhirnya bisa berjalan. Tetapi tentu saja harus sesuai ketentuan dan tetap mematuhi Prokes Covid 19. Ketentuan diantaranya yang masuk maksimal hanya 25% per kelas, istirahat di dalam kelas, dan setelah sekolah selesai langsung pulang ke rumah masing masing,'' kata Soedjarno saat mengunjungi SMPN 3 Ponorogo.

Lebih lanjut, Soedjarno akan

Rencanamu Hadirkan Layanan Persiapan Kuliah Gratis

Dukung Kemendikbud Wujudkan Generasi Emas 2045 Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk dukungan terhadap program Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membangun SDM Unggul Bangsa Indonesia, kini Rencanamu.id menghadirkan layanan persiapan kuliah yang terdiri dari Tes Minat Bakat, Eksplorasi Jurusan dan Karier secara Cuma - cuma bagi peserta didik SMA

di seluruh Indonesia. Dukungan ini didasari atas penandatangan perjanjian kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak pada Juli lalu.

Persiapan kuliah dan bimbingan karier merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan peserta didik khususnya di tingkat SMA. Sayangnya intervensi persiapan kuliah dan bimbingan karier masih sangat minim, ditambah informasi ter-

kait dinamika dunia karier dan industri yang begitu cepat berubah, dan akses informasi pun tidak tersebar secara merata. Peserta didik pun tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Akibatnya, berdasarkan data internal survei ke lebih dari 2 juta pengguna Rencanamu, hampir 92% peserta didik tingkat SMA bingung dan tidak yakin ingin ambil

jurusan apa setelah lulus.

Selanjutnya hampir 50% mahasiswa merasa salah jurusan. Terdapat ketimpangan antara bidang - bidang yang ditekuni siswa dengan bidang bidang yang dibutuhkan oleh industri, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara supply dan demand di dunia kerja. Ini adalah masalah besar yang perlu dipecahkan untuk dapat menemukan solusinya. [ma]

Bersama Kemenag Jatim, Smartfren Bagikan Bantuan Kartu Perdana Sidoarjo, Bhirawa Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa Pandemi Covid 19, Smartfren membagikan bantuan berupa kartu perdana gratis untuk siswa dan guru seluruh Madrasah di Surabaya dan wilayah lain di Jawa Timur.

Menurut Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Ahmad Zayadi, mengapresiasi pembagian kartu perdana secara simbolis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Senin (19/10). Langkah Smartfren dengan memfasilitasi kebutuhan pembelajaran bagi siswa Madrasah yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa Madrasah di pandemi Coid 19 ini adalah kuota.

"Kami berharap dengan adanya fasilitas yang diberikan Smartfren ini bisa membantu para siswa. Kebetulan kami saat ini juga sedang mengadakan kompetisi sains Madrasah secara online, maka bantuan dari Smartfren

ini sangat membantu para siswa yang sedang mengikuti kompetisi ini. Momentum ini sungguh luar biasa, dimana Smartfren memberikan bantuan kuota bersamaan adanya kompetisi sains ini,'' kata Zayadi.

Sementara itu, Deputy CEO Smartfren, Djoko Tata Ibrahim mengatakan, bantuan kartu perdana ini diberikan gratis tanpa syarat, dengan harapan dapat membantu memastikan kelancaran kegiatan PJJ untuk pelajar, tenaga pengajar dari institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

"Smartfren sangat mendukung program pemerintah untuk PJJ, apalagi kini belajar di rumah adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Kami yakin, dengan menggunakan jaringan telekomunikasi Smartfren yang sudah 100% 4G, para pelajar dan tenaga pengajar akan bisa bertemu secara virtu-

al dan menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan efektif, lancar dan mudah. Kartu perdana gratis ini kami berikan untuk seluruh peserta didik di madrasah di Jawa Timur dengan harapan dapat membantu terlaksananya keg-

rana prasarana apa saja yang pernah diterima Cabor, namun juga mengaudit secara keorganisasian,'' ujar Kepala Bidang Organisasi dan Hukum KONI Kota Batu, Budi Winarto SH, Senin (19/10).

KONI Kota Batu memiliki prinsip untuk bisa mencapai prestasi olah raga tidak hanya didapatkan lewat latihan keras saja. Namun juga ada faktor keberhasilan penunjang lainnya. Yakni, kelengkapan sarana prasarana latihan dan matangnya perencanaan dan pelaksanaan program latihan.

Budi Winarto menjelaskan, yang paling utama mengaudit kegiatan dan rencana kegiatan Cabor. Hal ini untuk mengetahui, apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan skala prioritas utama atau belum.

"Jika sudah sesuai dengan skala prioritas utama, maka diharapkan gerakan yang dilaksanakan pada tahun 2021 nanti harus standart yang telah ditetapkan. Dimulai dari kegiatan,

sarana prasarana olah raga, serta anggaran yang diterima setiap Cabor,'' jelas Budi Winarto.

Dan dari hasil audit yang dilakukan, lanjutnya, diketahui 60% Cabor sudah melaksanakan sesuai dengan

iatan belajar jarak jauh bagi para siswa dan guru. Semoga dukungan Smartfren bisa turut menjaga semangat para siswa dan guru madrasah untuk menggapai berbagai peluang masa depan,'' terang Djoko Tata Ibrahim. [riq]

Regional Head Smartfren Nort East Java, Rony Putu Wijaya mendampingi Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Ahmad Zayadi saat memberikan kuota gratis kepada siswa Madrasah MI secara simbolis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Senin (19/10).

Dongkrak Prestasi, KONI Kota Batu Audit Menyeluruh Setiap Cabor Kota Batu, Bhirawa Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu melaksanakan audit menyeluruh terhadap semua Cabang Olah Raga (Cabor) yang ada di bawah binaannya. Audit tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga sarana prasarana olah raga, serta program kerja. Diharapkan dengan audit mampu mendongkrak prestasi atlet dari semua Cabor yang ada di Kota Batu.

Diketahui audit KONI Batu ini dilakukan dengan membuat monitoring dan evalusi terhadap 32 Sekretariat Cabor yang ada dibawah naungan KONI Kota Batu. Tim Auditor terdiri dari unsur Auditor Internal, Bidang Organisasi dan Hukum Olahraga, Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan "Untuk memastikan target prestasi yang sudah ditetapkan bisa tercapai, maka Pengurus KONI Kota Batu melakukan audit menyeluruh. Audit in bukan hanya terkait anggaran, sa-

melakukan evaluasi setiap seminggu sekali. Dirinya berharap tidak ada kasus baru dalam uji coba PTM. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo, Imam Saifudin, mewajibkan para siswanya mematuhi Prokes Covid 19 dan hanya 20% siswa yang masuk per kelasnya.

"Kami dipercaya untuk melakukan uji coba PTM. Siswa kami wajibkan untuk melakukan Prokes Covid 19 terutama 3M, dan sementara ini para siswa yang masuk harus dengan persetujuan orang tua,'' jelas Imam Saifudin. Alvian Rama, siswa SMPN 3 Ponorogo mengaku kangen sekolah. Dirinya sangat senang ketika akhirnya dapat masuk sekolah kembali. ''Saya senang karena saya kangen lingkungan sekolahan. Tetap lakukan Prokes dan semoga Covid 19 ini bisa segera berakhir,'' ujar Alvian Rama. [yan]

standar yang ada. Artinya, masih ada 40% dari Cabor yang ada masih harus dilakukan pembenahan. Termasuk membina kemampuan Cabor dalam menyesuaikan antara perencanaan dan kegiatan. [nas]

Dengan adanya audit menyeluruh yang dilakukan KONI Batu diharapkan semua kegiatan setiap Cabor bisa dijalankan sesuai perencanaan dan skala prioritas.

PROGRAM KERJA

Covid-19 Menurun, Kota Malang Isyaratkan PTM Malang, Bhirawa Tingkat kesembuhan Covid 19 di Kota Malang mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat kedisiplinan warga mentaati Protokol Kesehatan (Prokes). Kini Kota Pendidikan ini dikategorikan dalam zona oranye penyebaran Covid 19. Tempat usaha mulai dari rumah makan, cafe, mall hingga tempat rekreasi di Malang telah kembali beroperasi, namun Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) masih menggunakan sistem daring.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan, pihaknya kini menyiapkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), jika nanti sewaktu - waktu Kota Malang ditetapkan sebagai zona hijau penyebaran Covid 19. ''Kami akan meminta data dari Dinas (Disdikbud) terkait kesiapan sekolah,'' kata Sutiaji, Senin 19/10 kemarin. Menurut Sutiaji, beberapa sekolah di Kota Malang telah ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan PTM. Bahkan sekolah yang ditunjuk itu telah beberapa kali melakukan simulasi. Salah satunya SMPN 8 Malang. ''Selain simulasi, di SMPN 8 juga sudah dilakukan polling pada orang tua yang nanti akan berpengaruh terhadap keputusan penerapan PTM,'' ungkapnya. Dari hasil polling itu, sambung Sutiaji, sebanyak 74% orang tua menghendaki penerapan PTM, 20% masih ragu, sementara sisanya tidak menyetujui. [mut]

JATIM MEMBANGUN Empat Kecamatan di Kab Probolinggo Nihil Kasus Covid-19 Selasa Wage, 20 Oktober 2020

Halaman 8

Probolinggo, Bhirawa Sebanyak empat kecamatan dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, tidak memiliki warga yang terinfeksi virus korona atau nihil kasus Covid-19 pada pekan ketiga Oktober. Hingga Minggu (18/10) malam kecamatan Leces sumbang kasus harian Covid-19 terbanyak.

“Empat kecamatan yang sudah tidak ada kasus Covid-19 meliputi Kecamatan Krucil, Tiris, Kuripan, dan Sumber,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo Dewi Vironica, Senin (19/10).

Menurut dia, sebaran kasus Covid19 terjadi di 20 kecamatan yakni masih ada pasien menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi karena terpapar virus korona. “Orang terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 18 Oktober sebanyak 1.206 kasus. Sebanyak 102 kasus di antaranya masih dirawat dan menjalani isolasi, 1.041 kasus sembuh, dan 63 kasus meninggal dunia,” tutur Dewi Vironica.

Dia mengatakan, terdapat penambahan kasus baru sebanyak 11 ka-

sus pada Minggu (18/10) malam dengan penyumbang kasus baru harian tertinggi di Kecamatan Leces sebanyak 4 kasus, sehingga total secara kumulatif mencapai 41 kasus.

“Penambahan kasus baru harian terbanyak selanjutnya disumbangkan Kecamatan Kraksaan, Kotaanyar, Pajarakan, Gading, Gending, Tongas, dan Sumberasih masingmasing sebanyak 1 kasus,” kata Dewi Vironica.

Dengan tambahan 1 kasus, total secara kumulatif untuk Kecamatan Kraksaan mencapai 160 kasus, Kecamatan Kotaanyar 76 kasus, Kecamatan Pajarakan 92 kasus, Kecamatan Gading 40 kasus, Kecamatan Gending 64 kasus, Kecamatan Ton-

gas 59 kasus, dan Kecamatan Sumberasih 48 kasus.

“Dari sisi kesembuhan, hari ini (18/10) ada tambahan 8 kasus. Dengan demikian total secara kumulatif angka kesembuhan di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.041 kasus dari total 1.206 kasus,” terang Dewi Vironica.

Sementara itu, untuk kasus kematian tidak ada penambahan dan secara kumulatif jumlahnya mencapai 63 kasus. Hingga saat ini, jumlah kasus kematian tertinggi berada di Kecamatan Besuk sebanyak 10 kasus. “Jumlah kasus suspek di Kabupaten Probolinggo hingga 18 Oktober sudah mencapai 58 kasus, probable sebanyak 11 kasus, dan discarded sebanyak 173 kasus,” kata Dewi Vironica.

Penyumbang kesembuhan terbanyak hari ini berada di Kecamatan Dringu sebanyak 2 kasus sehingga total kesembuhannya secara kumulatif sebanyak 105 kasus dari total 122 kasus. Penambahan kasus kesembuhan selanjutnya disumbangkan oleh Ke-

camatan Paiton, Pajarakan, Gading, Gending, Kraksaan dan Besuk masing-masing sebanyak 1 kasus.

Dengan adanya tambahan tersebut, maka total kesembuhan untuk Kecamatan Paiton sebanyak 106 kasus dari total 119 kasus, Kecamatan Pajarakan sebanyak 82 kasus dari total 92 kasus, Kecamatan Gading sebanyak 30 kasus dari total 40 kasus, Kecamatan Gending sebanyak 53 kasus dari total 64 kasus, Kecamatan Kraksaan sebanyak 142 kasus dari total 160 kasus dan Kecamatan Besuk sebanyak 48 kasus dari total 59 kasus.

Untuk sebaran kasus Covid-19 terjadi di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Sementara untuk kecamatan yang masih ada pasien menjalani perawatan dan isolasi yang terkenal di 20 kecamatan, sehingga ada 4 kecamatan yang sudah tidak ada kasus Covid-19 termasuk Kecamatan Krucil, Tiris, Kuripan dan Sumber.

“Sedangkan untuk jumlah kasus tersangka di Kabupaten Probolinggo hingga hari ini sudah mencapai 58

kasus, kasus kemungkinan sebanyak 11 kasus dan kasus yang dibuang sebanyak 173 kasus,” tandasnya.

Satgas mengakui penolakan terhadap petugas saat melakukan tugasnya menjemput dan pemakaman jenazah Covid-19, masih kerap terjadi. Karena itu Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan penyadaran terhadap masyarakat.

Penolakan jenazah untuk dimakamkan sesuai protokoler Covid-19 hampir sebulan telah terjadi dua kali. Pertama yaitu Gunggungan Lor, Kecamapat Pakuniran. Di tempat itu, warga merusak peti mati dan mengusir petugas. Kedua, yaitu di Kecamatan Paiton. Beruntung, aksi perebutan tidak sampai terjadi seperti di Gunggungan Lor. Sebelum keluarga merebut, petugas berhasil menenangkan dan dimakamkan sesuai protokol pemakaman Covid.

Koordinator Penegakan Hukum (Gakum) Satgas Penanganan Covid Ugas Irwanto mengatakan, sebenarnya bukan hanya penolakan jenazah.

Tetapi, juga penolakan untuk karan-

tina kerap terjadi. Petugas di lapangan dihadapkan dengan keluarga pasien maupun jenazah yang meninggal karena korona. “Penolakan ini hampir setiap hari terjadi. Mereka yang tidak mau dikarantina biasanya menolak ketika dijemput,” tuturnya.

Meskipun terus ditolak, pihaknya terus berusaha melakukan penyadaran. Pihaknya tidak hentihentinya untuk komunikasi dengan keluarga pasien sehingga mau untuk dilakukan penjemputan. “Ketika sudah tidak bisa, maka kami yang turun tangan. Jika begitu maka itu sudah tidak bisa ditangani oleh pihak petugas kecamatan atau yang lainnya,” tandasnya.

Sebelum terjadi penolakan kembali, pihaknya terus melakukan penyadaran. Caranya melalui sosialisasi dan juga pendekatan. Dengan begitu, maka masyarakat akan menerima jika untuk dilakukan karantina. “Kami terus melakukan pendekatan. Sehingga masyarakat sadar dan tidak menolak ketika dilakukan penanganan,” tambahnya.[wap]

KELANA JATIM

Menhan Prabowo Diminta Tidak Membeli Alutsista Bekas Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen (PDIP), menyambut baik kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, ke Amerika Serikat (AS), yang dilakukan sejak 15 Oktober 2020 lalu. ”Indonesia menganut politik bebas aktif.Oleh sebab itu, Indonesia bebas melakukan lobi dengan negara manapun, termasuk AS. Demi keamanan global, Indonesia mempererat hubungan bilateral, dalam upaya menengahi konflik di laut Cina Selatan,” ujar Rudianto Tjen, Senin (19/10).

Rudianto berharap, Menhan Prabowo bisa memainkan peran aktif, untuk mendinginkan situasi hangat di laut Cina Selatan.

Dengan mengadakan perundingan dengan negara-negara yang berkepentingan di wilayah itu.

Terkait rencana pembicaraan pembelian Jet tempur generasi ke lima F-35 dengan AS. Rudianto mengingatkan; Sebelum mengikat diri untuk membeli produk dari negeri Paman Sam ini, perlu perjanjian tegas. Yang sama sama membantu untuk menguatkan pertahanan Indonesia. ”Jangan seperti dulu, sewaktu kita diikat perjanjian yang melemahkan posisi Indonesia. Seperti, embargo senjata, yang sangat merugikan Indonesia,” sergah Rudianto.

Dia mengingatkan, Indonesia pernah punya pengalaman buruk dengan AS, dalam pembelian pesawat tempur. Karenanya, dia mengusulkan, sebaiknya perlu kajian dan pertimbangan khusus, Untuk terlebih dulu melirik pesawat tempur F-35 tersebut. ”Prinsipnya, Indonesia tidak boleh tunduk oleh tekanan negara manapun. Dan bisa membeli Alusista sesuai kebutuhan, dari negara manapun,” pesan Rudianto.

Dia menyarankan, perjanjian jual beli pesawat canggih asal Rusia, Sukhoi 35 yang sebelumnya telah berjalan, agar diteruskan. Untuk melengkapi kebutuhan pertahanan Indonesia.[ira]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5035 RBH, Yamaha, th.2016, Merah, a/n. Rahayu Handayani Sutrisno, Ds. Sumberejo Kulon, Ngunut – T.Agung No. 7482/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 3594 RBI, Viar, th. 2011, Biru, a/n. Jumangin, Ds. Bangunjaya, Pakel – T.Agung No. 7483/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 4773 RAE, a/n. Arif Triyono, Dsn. Grenjeng RT 002 RW 002Ds. Tulungrejo, Karangrejo – T.Agung No. 7483/IMB/BI-IV/2020

TUBAN HILANG STNK, S-6248-HX. An.Ni’matur Rokhmah/Sumartin Hj, Ds sambonggede RT 001/008,Kec merakurak, Kab Tuban No. 7484/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, S-4632-ER. An.Karman, Ds Minohorejo RT 001/004,Kec Widang, Kab Tuban No. 7485/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, S-5226-FF. An.Supojo,spd., Ds Talun, Dsn Krajan RT 011/006, Kec montong, Kab Tuban No. 7486/IMB/BI-IV/2020 HILANG BPKB, S-3741-GS. An.Siti Wahyuni, Ds Senori RT 001/002,Kec Merakurak, Kab Tuban hp 085215240892 No. 7487/IMB/BI-IV/2020

Tampak dalam foto Walikota sedang menerima menunjukkan piagam penghargaan Kinerja sangat tinggi dari Gubernur Jatim

Kota Mojokerto Raih 10 Besar Penghargaan LPPD Terbaik Tingkat Jatim Kota Mojokerto. Bhirawa Pemkot Mojokerto, di bawah kepemimpinan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, pemerintah daerah kembali meraih penghargaan yang membanggakan di tahun 2020. Yakni Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan atas prestasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan status kinerja sangat tinggi.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Melalui penghargaan ini, Kota Mojokerto menduduki peringkat ke dua kategori kota se-Jawa Timur.

“Alhamdulillah, Kota Mojokerto menerima penghargaan atas prestasi

Trenggalek,Bhirawa Karena masih belumoptimalnya kesiapan dari Kartu Tani dan Elektronic Data Capture yang terdapat di kios di wilayah Trenggalek , maka dilakukan penundaan dalam penyalurannya melalui Kartu tani.

Untuk selanjutnya bisa dilakukan secara manual tapi dengan syarat petani harus terdaftar di Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok(e-RDKK) Kepala Dispertapan Kabupaten Trenggalek Didik Susanto melalui Kasi sarana Dispertapan Sadriati mengatakan mengingat belum sepenuh-

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl.SyairaniKomp. PerkantoranGagas Telp. (0512) 21078 Fax (0512) 21076 Pelaihari 70814

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 1128 /BA-300-63.01/X/2020 Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dengan ini diumumkan bahwa : Nama / Alamat Pemohon

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak

NIB/ Luas M2

Terdaftar atas Nama

1.

H.FAKHRUR ROZI,SH Jln. Jambangan Baru Selatan I/3 RT.2 RW.3 Kel. Jambangan Kec .Jambangan Kota Surabaya

M=21/ Sarang Halang

34.600

AMINULLAH

“LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. LPPD disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyampaikan LPPD tahun 2018 pada Maret 2019. Dan hasilnya, keluar pada 2020 ini,” terang wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini usai menerima penghargaan LPPD. Selain itu, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenan-

gan daerah. EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan sebagai sumber informasi utama.

EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dilakukan dengan menilai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD. Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun. [min]

Pola Penebusan Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani Ditunda

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

No

dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018, dengan skor kinerja sangat tinggi yakni 3,4197. Ini artinya, Pemkot Mojokerto meraih peringkat nomor 2 kategori Kota seJatim, sedangkan peringkat 10 untuk Kota/Kabupaten se-Jatim,” jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali kota , Senin (19/10).

Skor tersebut, lanjut Ning Ita, merupakan nilai tertinggi yang pernah diraih oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam satu dekade terakhir. LPPD, merupakan dasar penilaian kinerja yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel b. Kec

Keterangan

a.– b.Sarang Halang c. Pelaihari

- Pernyataan dibawah Sumpah Janji tgl. 02 September 2020 - Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat-Surat Polda Jatim tgl 16 Juli 2020

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Pelaihari, 13 Oktober2020

nya sarana penebusan pupuk di kios dengan kartu tani belum bisa terpenuhi, maka dilakukan penundaan.

“Kemarin ada surat yang menyebutkan bahwa bagi sarananya yang belum sepenuhnya siap, mulai dari kartu tani dan EDC, jadi dilakukan penundaan, sedangkan dalam penebusannya bisa dilakukan secara manual tapi dengan syarat petani yang bisa Mengambil pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar di e-RDKK,” ungkapnya saat ditemui di kantor dispertapan. Senin (19/10).

Disebutkannya, Kartu tani merupakan salah satu program Kementan untuk memberikan bantuan kepada

petani,untuk menebus pupuk bersubsidi. Namun karena sampai saat ini jumlah petani yang menerima kartu tani di kabupaten Trenggalek masih sekitar 57 persen, Akibatnya, mereka kesulitan melakukan penebusannya menggunakan kartu tani sehingga dilakukan penundaan.

“Untuk tahun 2020 penyalurannya dilakukan secara manual, caranya petani harus mengisi form yang telah disediakan disertakan dengan fotokopi KTP, karena berbasis NIK selanjutnya diajukan ke kios untuk penebusan pupuk,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengaku untuk

pendaftaran e-RDKK sendiri dilakukannya setiap tahun, untuk pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2020 pendaftarannya sudah dilakukan tahun 2019.

Sedangkan pendaftaran tahun 2020 akan didistribusikan pada tahun 2021.

“Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi di tahun 2020 pendaftarannya sudah sejak tahun 2019 kemarin. Walaupun pendistribusian saat ini dilakukan secara manual, akan tetapi saat ini lebih diawasi karena berbasis NIK. Sedangkan petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi hanya yang sudah terdaftar di e-RDKK yang tidak terdaftar tidak berhak,”tuturnya.[wek]

Camat Porong Imbau Warganya Pakai Masker Saat Keluar Rumah Sidoarjo, Bhirawa Plt Camat Porong, Eri Sudewo AP MM, terus mengimbau supaya warga desa yang ada di wilayah Kec Porong sadar akan pentingnya memakai masker di luar rumah, untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Menurut Eri, imbauan terus digencarkan karena apabila Kab Sidoarjo dalam waktu satu Minggu kedepan terus bisa mempertahankan zona orange saat ini, maka status penyebaran Covid-19 di wilayah kabupaten ini akan menurun menjadi zona kuning.

Itu sempat dilontarkan Eri, disela-sela bersama-sama jajaran Forkopimka Kec Porong, melakukan operasi yustisi masker di depan Kantor Kec Porong jalan Bhayangkari 3 Juwetkenongo, Porong, Senin pagi (19/10) kemarin.

“Di tempat kami, setiap hari dua kali operasi yustisi masker yang dilakukan, pagi dan malam, dengan titik lokasi yang selalu berpindah-pindah,” kata Eri yang dibenarkan oleh Sekcam Porong, Anfas Djauhari SH. Dirinya menyebut salah satunya di depan Kantor Kec Porong, di depan Mapolsek Porong juga di

kawasan Pasar Porong. Di tiga titik operasi yustisi masker itu, menurut Eri, biasanya banyak ditemukan pelanggaran kurang sadarnya memakai masker adalah di kawasan pasar Porong.

“Setelah didata, pelanggaran di pasar Porong itu biasanya banyak dari luar Kec Porong, Seperti pedagang dari Gempol, Pasuruan, yang tempatnya memang dekat dengan pasar Porong,’ katanya.

Dari data yang ia terima, sejak digencarkannya operasi yustisi masker mulai pertengahan September 2020 ini hingga saat ini, jumlah pelanggaran terus menurun. Seperti pada, Senin (19/10) kemarin, data yang

diterima Polsek Porong, jumlah pelanggaran tidak memakai masker itu hanya ada 4 orang saja. Sesuai ketentuan yang ada, pelanggar perorangan itu didenda Rp.150.000.

“Pembayarannya nanti akan masuk Kas Daerah,” katanya.

Eri mengatakan jumlah warga di Kec Porong hingga saat ini mencapai 73.265 jiwa. Mereka tinggal di 12 desa dan 3 kelurahan.

Dalam kesempatan sama, Kapolsek Porong, Kompol Sarwo Waskito , menuturkan, untuk menurunkan status penularan Covid-19 di wilayah Kec Porong, sejumlah desa yang masuk zona merah dan orange, dilakukan operasi.[kus]

Operasi yustisi masker yang digelar di depan Kantor Kec Porong. alikus/bhirawa

Selasa Wage, 20 Oktober 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

KELANA JATIM

Antisipasi Banjir, Babinsa Kalipang -Warga Bersihkan Sungai Hadisingat Mojokerto. Bhirawa Guna mengantisipati banjir di musim hujan Koramil 05/ Grogol Kodim 0809/Kediri. Korem 082/CPYJ. Mojokerto bersama dengan elemen masyarakat melaksanakan kerja bakti yang dilakukan di salah satu Sungai yaitu sungai Hadisingat Dusun Kajar Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

Mulai hari Minggu (18/10).

Kapenrem 082/CPYJ. Mojokerto. Mayor. Caj. Supranoto didampingi Danramil 0809/05 Grogol Kapten Chb Tommy Wibisono saat dikonfirmasi Senin 19/10/20. Membenarkan jika anggotanya ikut terjun kerja bakti membersihkan sungai hadingat bersama masyarakat.

Hal ini sudah biasa dilakukan dan sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai TNI untuk memberikan bantuan, pendampingan bahkan bersama - sama mewujudkan kemajuan desa, terlebih terkait beragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan adanya pembersihan sungai Hadisingat ini, mudah mudahan kedepan sungai ini tidak mengalami peluapan lagi,” mengingat pada tahun sebelumnya, sungai hadingat ini jika meluber airnya maka lahan pertanian dusun Kajar akan tergenang air. Jelas Danramil.

Pantauan di lapangan, Kegiatan kerja bakti pembersihan sungai Hadisingat di Dusun Kajar Desa Kalipang turut dihadiri pula Kades beserta perangkat desa Kalipang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, PMI Kabupaten Kediri, Relawan dan Masyarakat. [min] arif yulianto/bhirawa.

Babinsa Koramil 0814/07 Kabuh, Jombang bersama warga Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang bergotong royong membangun tanggul jalan, Senin (19/10).

Babinsa Koramil 0814/07 Kabuh Gotong Royong Bangun Tanggul Jalan Desa Manduro

segenap anggota Koramil beserta warga bahu membahu membersikan sungai agar jika musim hujan tiba tidak terjadi banjir.

La Nina Mulai Terdampak, Kekeringan Masih Tersisa Tulungagung, Bhirawa Dampak La Nina yang diprediksi akan mengakibatkan intensitas hujan tinggi di wilayah Indonesia sampai saat belum terasa secara signifikan di Kabupaten Tulungagung. Bahkan sejumlah wilayah di Kota Marmer tersebut masih ada yang dilanda kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, Suroto, Senin (19/10), mengungkapkan sampai sekarang masih ada tujuh desa di Tulungagung yang masih dilanda kekeringan.

“Masih ada yang kekeringan. Ini karena hujan yang turun belum signifikan, hanya mulai basah saja di Tulungagung,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, meski masih ada desa yang kekeringan, secara kuantitatif jumlahnya sudah menurun. “Data terakhir ada delapan desa yang mengalami kekeringan, sekarang ada tujuh desa,” tuturnya.

Untuk wilayah Kecamatan Besuki, menurut Suroto sudah tidak ada lagi desa yang mengalami kekeringan. Justru kekeringan yang terbaru terjadi di wilayah Kecamatan Campurdarat.

“Ada tambahan 50 KK yang mengalami kesulitan air bersih di daerah ketinggian di Kecamatan Campurdarat. Tambahan satu desa ini membuat jumlah desa yang mengalami kekeringan menjadi tujuh desa,” paparnya.

Menanggulangi daerah yang masih dilanda kekeringan tersebut, Suroto menyatakan terus memberikan bantuan berupa air bersih. “Suplai air bersih dilakukan setiap hari,” ucapnya.[wed]

Jombang, Bhirawa Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/07 Kabuh, Jombang melaksanakan karya bhakti dengan bergotongroyong bersama warga Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang untuk membangun tanggul jalan di desa setempat, Senin (19/10).

Karya Bhakti dengan gotong royong merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya kebersamaan dan gotong royong merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Karya Bhakti TNI ini juga merupakan wu-

jud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

“Ada banyak hal yang dapat kita lakukan melalui kegiatan mulia ini, yakni, membangun sebuah wilayah dengan melibatkan semua unsur masyarakat bersama TNI dalam Kemanunggalan Bersama Rakyat,” kata Babinsa Manduro, Kopda Hadi Suyitno.

Kopda Hadi Suyitno juga menambahkan, menjelaskan, beberapa peker-

jaan sudah dilaksanakan oleh pihaknya seperti penggalian tanah tanggul jalan, pemasangan pondasi bor.

“Serta nanti ada sarana tambahan di antaranya pengecoran jalan. Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Desa Manduro agar membantu suksesnya pelaksanaan ini,” tambahnya.

Kepala Desa Manduro, Jamilun mengatakan, selain kegiatan Fmfisik, yang tidak kalah pentingnya adalah keberhasilan pembangunan nonfisik, yakni berupa

kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

“Semua itu bisa diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, teguh dalam memegang prinsip, memiliki jatidiri, kreatif dan inovatif, serta tahan banting dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak terkait, agar dapat terus menjaga, koordinasi dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini,” kata Kades Jamilun.[rif]

TMMD Ke 110 Dipusatkan di Kecamatan Silo Jember, Bhirawa Plt. Bupati Jember Muqit Arief melakukan kunjungan lapangan rencana kegiatanTentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 110 tahun 2020 di Kecamatan Silo tepatnya di Desa Karangharjo dan Desa Mulyorejo Kecamatan Silo.

Ada beberapan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan TMMD ini. Salah satunya rencana membangun Jembatan desa sepanjang 20 meter dengan lebar 4 meter. “ Jembatan ini akan menghubungkan Desa Harjomulyo dengan desa Mulyorejo Kecamatan Silo. Dengan adanya jembatan ini, akses perekonomian di dua desa tersebut akan semakin mudah dan lancar,” ujar Plt. Bupati Jember Muqit Arief saat meninjau lokasi yang akan dijadikan pusat TMMD ke 110 bersama Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf. La Ode Muhammad Nurdin, Senin (19/10).

Selain membangun jembatan, kata Plt. Bupati Muqit juga dilakukan pengerasan jalan sepanjang 1500 meter dengan lebar 4 meter di desa Mulyorejo. Sedang di Desa Harjomulyo juga dilakukan pengerasan jalan sepanjang 1000 meter dengan lebar 4 meter. Serta pembangunan sarana tempat ibadah ( musalah) dan sarana fasilitas umum dibeberapa beberapa titik lokasi.

Sementara, Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf. La Ode Muhammad Nurdin mengaku, kunjungan lapangan yang dilakukan bersama Plt.Bupati dan pejabat dilingkungan

Plt. Bupati Jember KH. Muqit Arief bersama Dandim 0824 Jember Letkol Inf. La Ode Muhammad Nurdin saat meninjau lokasi tempat kegiatan TMMD ke 110 di Kecamatan Silo Jember

Pemkab Jember, untuk melihat secara langsung pekerjaan yang akan dilakukan pada TMMD Ke 110 nanti.

“Dengan kunjung lapang ini, kita bisa tahu kondisi medannya, volume

pekerjaan dan sebagainya. Sehingga memudahkan dalam penyusunan anggaran dan proporsional. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam prosesnya perencanaannya,” pungkas Dandim kemarin. [efi]

Detik-detik Penutupan TMMD Ke-109, Warga Desa Tebluru Empat Raperda Partisipatif Ditetapkan Menjadi Perda Jombang Mulai Merasa Kehilangan Momen Kebersamaan dengan TNI Jombang, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang terkait Jawaban Bupati Jombang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang tentang 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jombang tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Senin (19/10).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi didampingi para Wakil Ketua DPRD Jombang, dan dihadiri Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Ke-4 Raperda ini yakni, Raperda Kabupaten Jombang tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda Kabupaten Jombang tentang Cagar Budaya, Raperda Kabupaten Jombang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, dan Raperda Kabupaten Jombang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jombang yakni, Fraksi Amanat Restorasi (Gabungan PAN dan Nasdem), Fraksi PKB, Fraksi PDI-P, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan

Penandatanganan penetapan 4 Raperda Partisipatif menjadi Perda Kabupaten Jombang Tahun 2020 oleh Bupati Mundjidah Wahab bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang, Senin siang (19/10). arif yulianto/bhirawa.

Fraksi PKS-Perindo, menyetujui 8 Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Jombang Tahun 2020.

Satu persatu Juru Bicara (Jubir) dari 8 fraksi DPRD Kabupaten Jombang membacakan pendapat akhir fraksinya. Dimulai dari Fraksi Amanat Restorasi yang dibacakan oleh H. Saichu, kemudian dilanjutkan F-PKB oleh Hj Fatimatuzzahroh, Fraksi PDI-P oleh Lusi W, Fraksi PPP oleh Lutfi Kurniawan, Fraksi Partai Golkar oleh Rahmat Agung, Fraksi Partai Demokrat oleh Heri Purwanto, Fraksi Partai Gerindra oleh Machwal Huda, dan terakhir Fraksi PKS-Perindo oleh Jubirnya, Mustofa.

Jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang, Rahmat Agung mengatakan, setelah pihaknya mencermati dan mendalami Jawaban Bupati Jombang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2020 beberapa waktu yang lalu, Fraksi Partai Golongan Karya memahami atas jawaban Bupati tersebut dengan usul saran dan pertanyaan dari Fraksi Partai Golongan Karya untuk itu disampaikan terima kasih.

“Bismillahirrahmanirrahim, pada Rapat Paripurna hari Senin, 19 Oktober 2020 Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan : Menerima dan Menyetujui 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pengarusutamaan Gender, 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Cagar Budaya, 3. Rancangan Peraturan Daer-

ah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, 4.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna ini.” papar Rahmat Agung.

Sementara itu, Jubir Fraksi PPP DPRD Kabupaten Jombang, Lutfi Kurniawan mengatakan, Fraksi PPP juga menerima dan menyetujui 4 Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Jombang.

“Bismillahirrohmanirrahiim, Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan DPRD Kabupaten Jombang Menerima dan Menyetujui Empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, untuk : Ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020,” ucap Lutfi Kurniawan.

Dengan ke-8 Fraksi DPRD Kabupaten Jombang yang telah menyetujui, maka 4 Raperda Partisipatif Kabupaten Jombang Tahun 2020 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Jombang Tahun 2020. Penandatanganan penetapan 4 Raperda menjadi Perda dilakukan pada akhir rapat paripurna oleh Bupati Jombang bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang. [rif/adv]

Lamongan,Bhirawa Sehari menjelang penutupan TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD Ke-109 Tahun 2020 di Desa Tebluru,Kecamatan Solokuro mulai terasa tanda - tanda akan ada suasana beda manakala nanti anggota Satgas TNI sudah bertolak ke daerah lain.

Keakraban selama 30 hari yang terbangun begitu dekat antara TNI dengan masyarakat seakan seperti saudara sendiri tersebut tentu akan menjadi pemandangan yang langkah.

Ungkapan - ungkapan kesedihanpun mulai terlihat dari raut wajah anak-anak dan masyarakat yang selama ini bercengkarama disela-sela kegiatan pelaksanaan progran TMMD Ke- 109. Telihat jelas dari raut wajah Pak Humaidi dan istriny yqng rumahnya dipakai anggota menginap selama satu bulan.

Pak Humaidi mengatakan, keberadaan TNI di desanya memberikan kesan istimewa bagi masyarakat kami, “Karena selama ini kami terbiasa bercanda ria di sela-sela kesibukan kegiatan.Terlebih pada momen makan bersama dengan satgas TMMD,”katanya,Senin(19/10).

“Kami sangat berterimakasih kepada TNI, kerena banyak hal yang bermanfaat bagi kami selama kegiatan TNI disini” ungkap Pak Humaidi.

Ditambahkanya, setelah TMMD Ke-109 selesai, Ia meminta

pihak anggota satgas TNI sering-sering berkunjung ke desa mereka, semoga silaturrahmi yang sudah terbangun selama ini tetap terjaga.

“Terimakasih atas kerjakeras Bapak TNI yang telah membangun jalan penghubung desa, pipanisasi, irigasi air, pengerukan embung , RTLH dan lain lain. kami berharap semua yang telah dikerjakan secara bersama - sama nanti bernanfaat bagi kami, baik membangun jalan, dan kegiatan non fisik lain yang sangat bermanfaat bagi kemajuan generasi desa , pertanian dan perekonomian kami,” pungkasnya.

Sementara itu Dansatgas TMMD ke-109 Letkol Inf Sidik Wiyono menegaskan jika siner-

gi akan terus terjalin dikemusian hari.Meski Satgas TMMD nantinya akan berpindah tugas, pimpinan Kodim 0812 ini memastikan anggota TNI akan tetap hadir di dalam hati masyarakat desa.”Walauoun Satgas TMMD ke-109 nantinya sudah berpindah tugas ke daerah lain.Yakinlah kami selalu di hati para masyarakat desa.Tentunya kita akan terus melayani masyarakat dan membantu kesulitan - kesulitan,”tegas Dandim.

Ditambahkanya,hal yang perlu terus kita jaga adalah silaturrahmi ini.Dengan bersilaturrahmi ikatan batin kita semakin kuat untuk membangun negeri bersama - sama,”imbuhnya. [Aha/Yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Anak - anak sekolah minta foto bersama dengan anggota TNI Satgas TMMD ke-109.

EKONOMI Panen Padi Januari-September Meningkat 0,98 Persen Selasa Wage, 20 Oktober 2020

Halaman 10

Pemprov, Bhirawa Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2020 sebesar 1,52 juta hektar, atau mengalami peningkatan sekitar 14,72 ribu hektar (0,98 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 1,50 juta hektar. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan menyampaikan, hal itu berdasarkan hasil Survei KSA (Kerangka Sample Area), terjadi pergeseran puncak panen padi pada 2020 dibandingkan 2019. Puncak panen padi pada 2020 terjadi pada bulan April, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Maret.

Sementara itu, lanjutnya, potensi panen sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,25 juta hektar. Dengan demikian, total potensi luas panen padi pada 2020 mencapai 1,76 juta hektar, atau

mengalami kenaikan sekitar 59,46 ribu hektar (3,49 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 1,70 juta hektar. “Luas panen tertinggi pada 2020 terjadi pada April, yaitu sebesar 0,39 juta hektar, sementara luas

panen terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 0,05 juta hektar,” kata Dadang, kemarin.

Dikatakannya, untuk produksi padi di Provinsi Jawa Timur sepanjang Januari hingga September 2020 diperkirakan sekitar 8,48 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sekitar 167,85 ribu ton (2,02 persen) dibandingkan JanuariSeptember 2019 yang sebesar 8,31 juta ton GKG. Sementara itu, potensi produksi sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 1,54 juta ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada 2020 diperkirakan mencapai 10,02 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sebany-

ak 441,45 ribu ton (4,61 persen) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 9,58 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 2,24 juta ton sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 0,29 juta ton. Berbeda dengan produksi pada 2020, produksi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan Maret.

Dijelaskan juga, ada tiga kabupaten/kota dengan total potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada 2020 adalah Kabupaten Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah adalah Kota Blitar, Kota Batu, dan

Kota Mojokerto.

Kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, penurunan produksi padi pada 2020 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Mojokerto.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi sepanjang Januari hingga September 2020 setara dengan 4,87 juta ton beras, atau mengalami peningkatan sebesar 96,42 ribu ton (2,02 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 4,77 juta ton.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,89 juta ton beras. Dengan demikian, potensi produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76 juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 253,59 ribu ton (4,61 persen) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019 yang sebesar 5,50 juta ton.

Produksi beras tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 1,29 juta ton. Sementara itu, produksi beras terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 0,17 juta ton. Berbeda dengan produksi pada 2020, produksi beras tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan Maret.[rac]

BURSA EKONOMI

Disdag Bojonegoro Cetak Kartu Pedagang Produktif Lebihi Target Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan (Disdag), mencetak Kartu Pedagang Produktif (KPP) pada tahun 2020 ini telah terpenuhi. Dari target sebesar 31 ribu KPP, mampu menyelesaikan hingga 33.300 KPP dan sudah dipegang oleh pedagang.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi mengatakan, sampai saat ini, kita sudah mencetak 33.300 kartu pedagang produktif, sejak diluncurkan pada pertengahan Januari 2019. “Telah mencetak 33.300 kartu pedagang produktif (KPP) dari target 31 ribu keping kartu,” kata Sukaemi, kemarin (19/10).

Dia mengatakan, bahwa KPP sendiri merupakan salah satu cara Pemkab Bojonegoro untuk memfasilitasi para pedagang, baik di perkotaan maupun di kecamatan untuk memperoleh pinjaman bank dengan bunga rendah untuk modal usaha mereka. Dalam hal ini Dinas Perdagangan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan bunga 0,5 persen. Sasaran KPP tersebut yakni perorangan atau badan usaha perorangan.

“Kalau dalam setahun bunganya hanya 6 persen saja tanpa jaminan dan ultra mikro jasa 0.25 persen sebulan dan 3 persen dalam setahun,” ujarnya.

Terkait manfaat KPP, Menurut Sukaemi menjelaskan pemilik kartu bakal mendapatkan fasilitas akses permodalan maksimal Rp 25 juta dari Bank Daerah Bojonegoro, kemudahan akses kemitraan, dan kemudahan pelayanan perijinan usaha. “Tak hanya itu, para pedagang juga mendapat pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses kemitraan, pelayanan perijinan usaha, mendapatkan sertifikasi produk dan fasilitas hak paten,” imbuhnya.[bas]

Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Andi Adrian saat memimpin proses pelantikan para pejabat di lingkungan KPH Perhutani Bondowoso Senin (19/10).

sawawi/bhirawa

Lima Pejabat KPH Perhutani Dilantik Bondowoso, Bhirawa Administratur (ADM) Perum Perhutani KPH (Kantor Pemangku Hutan) Bondowoso, yang mewilayahi Kabu-

paten Situbondo dan Bondowoso Andi Adrian secara resmi melantik lima pejabat baru dilingkungan BUMN dibidang kehutanan tersebut. Prosesi pelantikan digelar di auditorium setempat, dengan disaksikan Wakil Adiministratur, Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur) serta seluruh Asper dan Mantri yang ada di Kabupaten Situbondo dan Bondowoso.

Administratur KPH Perhutani Bondowoso Andi Adrian mengatakan, pelantikan terhadap lima pejabat bukan hanya sekadar penataan internal semata, tetapi sebaliknya merupakan perputaran sebuah tanggungjawab kinerja. Ini karena, ulas Andi, kelima pejabat yang dilantik menurut ketentuan yang ada sudah memasuki mutasi ke tempat yang baru. “Ini karena mereka rata rata sudah diatas empat tahun menjabat. Jadi harus di pindah ke lokasi yang baru,” jelas Andi.

Untuk itu, Andi berharap kepada lima pejabat yang rata rata merupakan orang Bondowoso juga berputar mengabdi di Bondowoso.

Andi pun meminta kelima pejabat baru itu intens menjaga kondisivitas yang ada. Tak hanya itu saja, Andi ke depan ingin potensi hutan yang ada di Bondowoso digarap dengan lebih baik sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Ini juga diharapkan bisa memberi nilai tambah kepada siapapun termasuk kepada Pemkab dan Pemprov.

Ini murni harapan saya kedepan, agar kinerja Perhutani Bondowoso terus ditingkatkan,” papar Andi.

Lebih lanjut Andi menyinggung sejumlah komoditas yang bisa digarap dengan serius oleh KPH Perhutani Bondowoso. Diantaranya, sebut dia, komoditas kopi dan sektor pariwisata karena keduanya memiliki peran yang luas dan strategis.

Dalam pandangan Andi, komoditas kopi masuk dalam ranah pemanfaatan karena komoditas itu tumbuh dibawa tegakan Perum Perhutani.

“Kalau total kopi itu masuk dalam perkebunan. Tetapi kalau memanfaatkan lahan dibawa tegakan Perhutani itu dibenarkan,” ucap Andi seraya menambahkan di hutan lindung mulai saat ini tidak boleh ada garapan pertanian karena harus terjaga dari erosi dan penyebab yang lain.

Masih kata Andi, khusus sektor wisata, saat ini di Bondowoso ada program luar bisa yakni Unesco Park Ijen yang notabene masuk pragram strategis nasional. Untuk itu, ujarnya, Perhutani dan Pemkab kini terus memback up untuk pengembangan wilayah sesuai dengan koridor yang ada.

“Kami kembali berharap agar program ini bisa membantu percepatan perijinan terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai sarana wisata. Intinya kami ikut membantu percepatan tersebut sehingga kedepan tidak muncul permasalahan,” pungkas Andi.

Sementara itu kelima pejabat yang dilantik diantaranya, Purwohadi sebagai Asper BKPH Bondowoso, Rifai menjabat Asper BKPH Panarukan, Santoso Kaur TUTK BKPH Prajekan, Sucipno Kaur TU BKPH Besuki dan Risky sebagai Kaur TUTK BKPH Panarukan.

Ketika dikonfirmasi Purwohadi mengaku patut beryukur karena selama tujuh tahun menjabat Asper BKPH Panarukan diberi kelancaran.

“Ya dengan dilantiknya menjadi Asper BKPH Kota Bondowoso saya patut beryukur. Saya siap melaksanakan harapan yang diinginkan ADM,” tegas Purwohadi.[awi]

PT KBI Catatkan Kinerja Positif dengan Pertumbuhan Laba 22,18 Persen PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI di kinerja sampai Kuartal III tahun 2020 telah mencatatkan kinerja positif dengan mencatatkan perolehan laba sebesar Rp 45.609.742.521, atau mengalami pertumbuhan sebesar 22.18 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 (yoy). Di tahun 2019 sampai dengan akhir Kuartal III, KBI berhasil membukukan laba sebesar Rp 37.328.491.581.

Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono M. Si: Tidak Mudah Pertahankan WTP Tujuh Kali Berturut-Turut Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Penghargaan dari Menteri Keuangan RI tersebut diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono, Senin, (19/10/ 2020), di Ballroom Grand City Surabaya.

Kabupaten Sidoarjo tercatat tujuh kali berturut-turut meraih opini WTP. LKPD tahun 2019 setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Kantor Perwakilan Jawa Timur hasilnya tidak tidak ada temuan. Berdasarkan audit tersebut Sidoarjo dinilai sangat baik.

Penjabat (Pj) Bupati Dr Hudiy-

ono M.Si menyampaikan untuk mempertahankan predikat opini WTP selama tujuh kali berturutturut tidak mudah. Sidoarjo sangat baik dalam laporan keuangannya. “Ini sebuah prestasi bagi Sidoarjo, karena mampu mempertahankan WTP selama tujuh kali berturut-turut,” kata Hudiyono

usai menerima penghargaan dari Gubernur Jatim.

Adapun indikatornya adalah, pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator tersebut. Kedua, informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. “Ketiga, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari kementerian terkait. Sebab, penyusunan laporan keuangan perlu penyusun tim yang mampu mengamankan aset-aset pemerintahan. Keempat, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Hudiyono.[ach.adv]

Pertumbuhan laba yang diperoleh KBI ini diperoleh dari pertumbuhan pendapatan sebesar 29,95 persen dari Rp 96.870.561.716 di pencapaian hingga Kuartal III di tahun 2019 menjadi Rp 125.886.644.941 di periode yang sama di tahun 2020.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi mengungkapkan adanya pertumbuhan laba ini ditopang dengan tumbuhnya transaksi perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta/ Jakarta Futures Exchange (JFX), baik untuk Perdagangan Berjangka Komoditi maupun Pasar Fisik Timah Murni Batangan.

Meskipun di tengah pandemi Covid19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret, transaksi di perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta / Jakarta Futures Exchange (JFX) menunjukkan pertumbuhan positif.

“Pencapaian laba sampai dengan Kuartal III ini menunjukkan bahwa kinerja di sektor perdagangan berjangka komoditi cukup tahan terhadap goncangan ekonomi, baik nasional maupun global. Dan itu cukup memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan KBI,” terangnya, Senin (19/10).

Sebelumnya, Bursa Berjangka Jakarta/Jakarta Futrures Exchange (JFX) melaporkan, sampai dengan Kuartal III tahun 2020 terjadi pertumbuhan transaksi sebesar 25,43 persen, dari 992.187 lot di Kuartal III 2019 menjadi 1.244.491 Lot di Kuar-

tal III 2020. KBI sendiri merupakan lembaga Kliring Penyeleasian dan Penjaminan Transaksi di Bursa Berjangka Jakarta.

Selain dari pertumbuhan transaksi perdagangan berjangka komoditi di BBJ, perolehan pendapatan KBI juga disumbang oleh tumbuhnya dua lini bisnis yang lain, yaitu sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi di Pasar Fisik Timah Murni Batangan, serta sebagai pusat registrasi Resi Gudang.

Terkait Resi Gudang, data PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sampai dengan Quarter III tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan nilai pembiayaan sebesar 36 persen dibandingkan dengan Quarter III 2019 (yoy). Sampai dengan akhir September 2020, tercatat penerbitan Resi Gudang sebanyak 259, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 56.813.026.916. Untuk periode yang sama di tahun 2019, tercatat penerbitan Resi Gudang sebanyak 299, dengan nilai pembiayaan Rp 41.780.047.200.

Sementara untuk Pasar Fisik Komoditas Timah Murni Batangan, sampai dengan Kuartal III tahun 2020, terjadi total transaksi sebanyak 9.850 Lot dalam 49.296 Ton, dengan Transaction Value sebesar USD 813.986.011. “Perolehan laba yang tercatat sampai dengan Kuartal III tahun 2020 ini sudah mencapai 88,88 persen dari besaran laba yang di targetkan di Tahun 2020 sebesar Rp

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi 51.314.461.390. Sampai dengan akhir tahun 2020, tentunya pandemi Covid-19 masih akan memberikan tekanan kepada ekonomi nasional maupun global.

Namun dengan kerja keras seluruh jajaran karyawan, kami optimis akan mampu membukukan laba melebihi target RKAP 2020,” jelas Fajar.

Terkait rencana korporasi kedepan, Fajar Wibhiyadi mengatakan KBI selain tetap fokus kepada lini bisnis yang ada, KBI juga akan melakukan inovasi dengan melakukan inisiasi-inisiasi bisnis baru seperti pasar fisik emas digital, bursa kripto, dan lain-lain.

Apa yang dilakukan KBI dengan melahirkan inisiasi bisnis baru ini merupakan perwujudan dari Core Value BUMN yaitu AKHLAK, dimana salah satu nilai utamanya adalah Adaptif. Dalam implementasi nilai utama Adaptif tersebut, KBI senantiasa terus melakukan inovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan.

“Selain itu, juga akan terus mengembangkan anak usaha yaitu PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia. Harapan kami kedepan anak usaha tersebut akan menjadi engine growth terhadap induk usaha. Saat ini anak usaha tersebut sudah berjalan dengan berbagai inisiasi bisnis,” ujarnya.[riq]

SAMBUNGAN

Selasa Wage, 20 Oktober 2020

Risma Protes Keras Pelibatan Anak dalam Demonstrasi Sambungan hal 1 Surabaya yang terlibat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, Senin (19/10).

Selan itu, Presiden UCLG ASPAC ini juga mengajak seluruh warga Kota Surabaya, termasuk Komunitas Jogoboyo (Jogo Suroboyo) untuk selalu menjaga dan mengamankan kota ini. Terutama menjaga anak-anak supaya tidak dieksploitasi.

“Jadi, eksploitasi anak-anak yang ingin saya sampaikan bukan berarti anak-anak hanya diajak untuk bekerja, tapi anak-anak dikondisikan seperti ini, juga bisa disebut eksploitasi anak. Oleh karena itu, ayo kita semua jaga kondisi kota ini supaya tidak ada lagi korban, terutama anak-anak dan lainnya,” tegasnya.

Namun begitu, Wali Kota Risma juga mempersilahkan para pihak untuk menggelar demontrasi di Surabaya menyampaikan aspirasinya karena itu dilindungi undang-undang. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai merusak fasilitas umum.

“Silahkan kalau mau demo, tapi jangan merusak fasilitas umum, karena itu dibayar dengan uang rakyat yang mana rakyat mengumpukan rupiah demi rupiah,” ujarnya.

Makanya, demi mencegah anak-anak supaya tidak terlibat lagi, dia memberikan treatment atau pengarahan serta motivasi kepada anak-anak yang sebe­ lumnya ikut terlibat demontrasi anarkis. Harapannya, tentu anak-anak itu tidak terlibat lagi demontrasi anarkis seperti sebelumnya.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Jogo Suroboyo (Jogoboyo) Kusnan menyampaikan sikap terkait rencana demonstrasi yang akan dilakukan besok. Kusnan meminta agar para aktivis buruh, kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti aksi menolak undang-undang Omnibus Law besok tidak melibatkan anak-anak di bawah umur yang belum paham tentang aksi tersebut.

“Kami juga meminta untuk tetap menjaga kondusifitas Kota Surabaya dengan tidak merusak fasilitas milik public atau masyarakat,” tegasnya.

Bahkan, ia juga meminta untuk saling mengawasi para provokasi pihak luar yang menginginkan Kota Surabaya kacau dan tidak aman. Oleh karena itu, ia memastikan siap menghadang apabila ada yang merusak fasilitas umum di Surabaya.

“Jika membuat kekacauan di Surabaya, apalagi merusak fasilitas umum, kami siap menghadang, karena ini bumi kami yang dibangun dengan susah payah oleh Ibu kami tercinta, Ibu Risma,” pungkasnya. [iib] l

Unit Penilaian Kompetensi BKD Jatim Kantongi Akreditasi A

Sambungan hal 1 Sertifikasi akreditasi A tersebut diserahkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala BKD Jatim Nurkholis di Aula BKN, Jakarta Timur, Senin (19/10).

Akreditasi tersebut merupakan hasil uji kelayakan yang dilakukan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN terhadap UPK BKD Jatim pada September lalu. Dalam penilaian tersebut, UPK BKD Jatim dinilai berdasarkan manajemen organisasi, SDM UPK dan metode pelaksanaan penilaian.

“Hasil akreditasi ini merupakan dorongan ibu gubernur agar BKD Jatim senantiasa meningkatkan inovasi dan kualitasnya dalam memberikan layanan asesmen bagi PNS di Pemprov Jatim maupun PNS dari kabupaten / kota yang ingin memanfaatkan layanan UPK ini,” tutur Nurkholis dikonfirmasi usai menerima akreditasi dari BKN. Nurkholis mengungkapkan, sejak UPK BKD Jatim didirikan pada tahun 2016, upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan. Hingga saat ini, di UPK tersebut ada delapan asesor kompetensi ASN yang telah tersertifikasi BKN. Masing-masing terdiri dari satu jenjang madya, dua asesor jenjang muda, dan lima asesor jenjang pratama.

“Jumlah asesor itu memang belum memenuhi harapan ideal. Namun, peningkatan kebutuhan asesor akan terus dilakukan bekerjasama dengan BKN dan perguruan tinggi negeri,” ujar mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim tersebut.

Dalam penyerahan akreditasi tersebut, selain UPK BKD Jatim terdapat enam lembaga asesmen yang juga meraih akreditasi A. Di antaranya ialah penyelenggara asesmen Kemenkumham, LAN, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Pemprov Riau dan Pemprov NTT. Sementara itu, penyelenggara asesmen yang meraih akreditasi B antara lain BMKG dan Pemprov NTB. [tam] l

Dorong UMKM Lokal Go Internasional

Sambungan hal 1 terkecuali perekonomian daerah.

Untuk itu, Wali Kota Madiun, Maidi, mengapresiasi dan mendukung adanya UMKM Virtual Expo 2020 pada 16-18 Oktober 2020 yang dipusatkan di Wilayah Madiun yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. “Saya atas nama Pemerintah Kota Madiun mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan menyambut baik program ini,” ujarnya.

Wali Kota Maidi mengatakan, UMKM Kota Madiun secepatnya akan didorong untuk menjadi kompetitif di pasar yang lebih luas. Dengan adanya pameran ini, diharapkan akan menjadi ajang para pelaku UMKM lokal untuk bisa membandingkan produknya dengan daerah lainnya dari para peserta pameran.

“Kita gerakan semua, saat lokal sudah dikuasai, setelah itu harus kompetitif di tingkat internasional.

Mulai dari packing, kualitas, dan lain sebagainya harus mampu bersaing,” tuturnya.

Ia juga berharap, adanya UMKM Virtual Expo 2020 yang dibuka Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, secara virtual ini mampu menjadi momentum untuk para pelaku UMKM lokal agar bisa mengevaluasi kekurangan apa saja yang dimiliki di produknya. Sehingga darisana bisa tercipta produk yang lebih baik dan unggulan, serta mampu untuk go internasional. [dar]

l

Halaman 11

Menko PMK Dorong Lulusan Sarjana Jadi Tenaga Kerja Mandiri Malang, Bhirawa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mendorong para lulusan sarjana untuk menjadi tenaga kerja mandiri, sehingga bisa membuka lapang­an kerja baru.

“Percayalah, pemerintah memiliki itikad dan kemauan baik untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan kemudahan.

Yang penting justru kita dorong adalah untuk menjadi tenaga kerja mandiri, sehingga membuka lapangan pekerjaan,” kata Muhadjir dalam pidato ilmiah secara daring pada wisuda ke97 Periode III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Senin (19/10).

Muhadjir mengatakan itikad dan kemauan baik pemerintah agar angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan kemudahan, baik untuk menjadi bagian dari sebuah perusahaan besar atau membuat perusahaan-perusahaan kecil.

Di hadapan wisudawan, Muhadjir yang berpidato secara luar jaringan (luring) itu berpesan agar para lulusan tersebut segera

antara

Menko PMK Muhadjir Effendi saat menyampaikan pidato ilmiah secara daring di Wisuda ke-97 Periode III UMM.

masuk menjadi bagian angkatan kerja produktif. “Jangan menunggu dan menunda-nunda, termasuk dari mereka yang berangkat dari basis ekonomi kuat dan menengah,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar para lulusan untuk “menantang” segala macam hambatan, rintang­ an dan kesulitan di dunia kerja.

“Karena dengan menantang segala kesulitan di dunia kerja itu, anda lah yang akan menjadi juaranya. Tidak ada ceritanya

orang besar dan berhasil tanpa ada tantangan, tidak ada ceritanya orang yang bisa membuat sejarah, tanpa harus menerobos berbagai macam halangan dan rintangan,” kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir mengajak seluruh wisudawan untuk tidak gampang menyerah, optimistis dan terus menatap masa depan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan itu, Muhadjir berharap kepada angkatan kerja baru ini untuk siap menantang

segala rintangan dunia kerja yang bakal dihadapi di masa depan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2020, kata dia, kondisi angkatan kerja Indonesia adalah 56,82 persen pendidikannya SD sampai SMP, sedangkan 30,16 persen sisanya berpendidikan SMA/SMK, dan 13,02 persen adalah angkatan kerja yang berpendidikan diploma ke atas atau pendidikan tinggi.

“Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah untuk mening­ katkan komposisi angkatan pendidikan ini. Karena target kita, mestinya, tamatan SD dan SMP dari waktu ke waktu harus semakin kecil. Kita upayakan angkatan kerja tamatan SD dan SMP bisa menembus angka 30 persen,” kata Muhadjir yang juga Wakil BPH UMM. Sementara itu, menurut dia, untuk SMA/SMK harus naik dari 30 persen menjadi 40 persen, sedangkan diploma dan perguruan tinggi dari 13 persen diharapkan naik menjadi 20 persen. Usaha ini perlu kerja keras pemerintah untuk meningkatkan kapasitas di angkatan kerja Indonesia.

“Saat kalian lulus ini berarti saudara menjadi bagian dari angkatan kerja elit yang terpilih sekitar 17 juta dari sekitar 136 juta angkatan kerja atau dari 290 ribu lulusan perguruan tinggi dari sekitar 3 juta angkatan kerja.

Jadi kalian lah yang akan menentukan masa depan Indonesia karena memiliki tingkat intelektual, keterampilan, dan keterlatihan tinggi,” kata Muhadjir.

Wisuda UMM yang diselenggarakan di Hall Dome UMM kali ini diadakan menjadi enam gelombang, 19-24 Oktober 2020, dengan menaati protokol COVID-19 secara ketat. Dari keenam gelombang tersebut, total wisudawan yang bakal diwisuda sebanyak 1.793 orang.

Skema wisuda bergelombang ini untuk menghindari peluang penularan COVID-19, sehingga jarak antara wisudawan maupun para undangan tetap terjaga. Meski diselenggarakan di tengah pandemi, prosesi penyelenggaraan wisuda untuk periode III ini tetap dilakukan secara luring tanpa perlu menghilangkan kesan formal dan unsur kekhidmatannya. [ant]

Pastikan Testing Petugas Pemilu Tepat Waktu l

Sambungan hal 1

kebutuhan tenaga kesehatan serta jangka waktu hasil pelaksanaan tes tersebut tidak kadaluarsa atau masih berlaku saat Pilkada.

“Menurut Kemenkes hasil rapid tes berlaku 14 hari. Monggo kita berbagi tugas mulai kapan rapid test para petugas ini akan dilakukan karena terkait berapa banyak tim nakes bisa disupport Bupati/Walikota. Jangan sampai pelaksanaannya terlalu mepet sehingga ketika Pilkada berlangsung hasilnya belum keluar,” katanya dalam Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2020 bertempat di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10).

Terkait kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, lanjut Khofifah, ia meminta agar kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada dapat memberikan support atau bantuan kepada kab/kota yang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan. Terutama di daerah-daerah yang memiliki masyarakat yang memiliki hak pilih dalam jumlah besar.

“Mohon kepada bupati/wali kota terdekat jikalau ada daerah di sekitarnya dengan jumlah pemilih sangat besar dan jumlah tim petugas Pilkada dalam jumlah besar butuh

support, sekiranya memungkinkan bisa kita bantu tenaga kesehatan terutama untuk melakukan rapid test dan swab test bagi para petugasnya,” ungkapnya.

Khofifah juga meminta agar bupati/wali kota terus melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Apalagi, di tengah pandemi covid-19 saat ini masih ada masyarakat di daerah yang tidak tahu kapan pelaksanaan Pilkada tersebut.

Hal ini penting agar tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada meningkat.

“Bupati/wali kota bisa bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi serta terus mensosialisasikan Pilkada ini.

Seperti bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik untuk terus mensosialisasikan hal ini. Kami di Pemprov setiap hari Minggu melakukan gowes sembari menyampaikan pentingnya protokol kesehatan sekaligus mensosialisasikan Pilkada serentak di kab/kota yang melaksanakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi

kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan serta protokol kesehatan Covid-19.

Kemudian, sesuai arahan Presiden Jokowi agar TNI Polri untuk tidak segan-segan menindak para bakal paslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid19 yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, Polri akan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap aktivitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada serentak.

Kapolda juga memberi penekanan khusus kepada anggota Polri untuk menjaga netralitas, melaksanakan tugas pengamanan secara profesional, melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas, serta tahapan Pilkada harus diselesaikan dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepada para kapolres yang daerahnya melakukan Pilkada serentak untuk tidak mengeluarkan surat izin keramaian untuk mengantisipasi terjadinya pengumpulan massa serta terus mengingatkan secara intens kepada Timses dan penyelenggara pemilu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terutama saat pelaksanaan kampanye,” katanya. [tam]

Khofifah Indar Parawansa

Saifullah Yusuf

Khofifah dan Gus Ipul Masuk Bursa Ketum PPP

Sambungan hal 1 kader PPP. “Khofifah pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi PPP. Dan sampai saat ini Khofifah belum menyatakan keluar secara resmi dari PPP. Begitu juga Gus Ipul yang sampai saat ini masih tercatat kader PPP,” ungkapnya.

Selain Gus Ipul dan Khofifah, kata Musyafak, beberapa nama juga berpeluang untuk memimpin PPP ke depan. “Selain Gus Ipul, Khofifah, ada nama Suharso Monoarfa hingga Arsul Sani dan sejumlah tokoh lainnya juga berpeluang memimpin PPP,” jelasnya.

Bahkan, sambung Musyafak, Suharso Monoarfa sudah keliling ke seluruh DPW PPP se Indonesia termasuk di Jatim untuk memaparkan program-programnya jika terpilih menjadi Ketum PPP. [geh]

l

3.790 Personel Polrestabes Amankan Unras Omnibus Law Sambungan hal 1 gan Margomulyo dan Karangpilang,” kata AKP Muhammad Akhyar, Senin (20/10).

Selain pengamanan obyek vital. Polrestabes Surabaya juga mengantisipasi adanya kepadatan lalu lintas di Kota Surabaya. Bahkan Satlantas Polrestabes Surabaya akan melakukan rekayasa untuk mengurai kemacetan. Dan rekayasa lalu lintas itu akan dilakukan secara situasional.

“Rencana bertindak kami sudah susun. Tapi itu nanti dilakukan secara situasional. Kalau memang macet parah baru akan dilakukan rekayasa lalin di jalan-jalan alternatif penyangga jalan utama. Kita lihat dulu titiknya yang macet dimana nanti,” jelas Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra.

Alumnus AKPOL 2002 itu menambahakn, pihaknya tetap mengupayakan akses lalu lintas untuk masyarakat yang melakukan aktivitas seperti biasanya besok. Sehingga aksi unras ini tidak berdampak pada aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi Kota Surabaya.

“Diupayakan tetap ada akses untuk pengguna jalan lainnya. Tapi liat situasi, kalau ba­ nyak penyumbatan (macet) kita alihkan arus,” pungkasnya. [bed] l

Ist

Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Hartoyo dan pejabat utama Polrestabes Surabaya saat pengamanan aksi unras Omnibus Lawa beberapa waktu lalu.

Dewan Minta Pemkab Percepat Proses Pengalihan Status Tanah dari Hijau ke Kuning l

Sambungan hal 1

masalah ini. Di Kedungsolo ada tanah TKD dan tanah non-TKD yang dimanfaatkan merelokasi korban Lapindo.

Ketidakpastian tanah warga ini harus diselesaikan. “Sungguh saya tidak tahu ada masalah besar seperti ini di Sidoarjo.

Jangan diremehkan, ini menyangkut nasib 600 KK. Wakil rakyat harus turun membantu. Karena 14 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi warga, “ ujarnya.

Anggota Fraksi PDIP yang berasal dari Dapil 2, Kasipah, membenarkan ini merupakan persoalan yang dari dulu tidak pernah selesai. Banyak misteri di dalamnya. Saya tahu karena saudara saya banyak yang tinggal di situ.

Ia sepakat dengan Ketua DPRD apabila dilakukan audiensi warga dan pihak terkait dengan DPRD. Persoalannya harus dikupas dari bawah.

Wakil ketua DPRD dari PAN, Emir

Firdaus, minta Pemkab Sidoarjo membantu status-status tanah lahan hijau menjadi kuning. Perubahan status lahan harus diubah dulu. Dengan status berubah menjadi kuning maka bangunan yang berdiri di atas tanah secara hukum memiliki keabsahan.

Ditambahkan, DPRD mungkin bisa membantu dari sisi perubahan status dari lahan hijau menjadi kuning. Tetapi kalau ada masalah hukum maka Dewan tidak bisa membantu. “Dewan Minta kepada Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat proses pengalihan status tanah hijau ke kuning,” ujarnya.

Warga setempat yang menolak disebut namannya menyatakan ada oknum-oknum di tengah warga relokasi yang melakukan intimidasi dengan menakut-nakuti bahwa status tanah 10 hektare masih menjadi hak milik Sunarto (terpidana).

Ada juga yang mengatakan tidak perlu

audiensi dengan DPRD karena sudah ada jaminan dari ‘orang kuat’ untuk menyelesaikan urusan warga pada 2021. Dan macam-macam isu hoax yang disebar oknum. Horor yang disebar di tengah warga makin menambah kecemasan karena faktor Sunarto dan ada PT Galaxy bumi perkasa di belakang kepemilkan tanah 10 hektare tanah non TKD ini.

Sunarto dan Rosidah pernah dilaporkan ke Kejari Sidoarjo pada 2018 lalu dan sudah divonis bersalah dengan hukuman 3 tahun.

Dengan ditangani kasus hukum kedua orang ini minimal Kejaksaan Sidoarjo mengetahui masalah tanah relokasi Kedungsolo. Dan apakah benar sudah dilakukan AJB (Akta Jual Beli) dan IJB (Ikatan Jual Beli). Siapa yang menyimpan dokumen AJB dan IJB tersebut. Masih banyak misteri di seputar Kedungsolo.

Menurut ia, warga sudah melakukan

AJB dan IJB dihadapan notaris Rosidah ( terpidana). Namun tidak jelas proses AJB dan IJB itu dilakukan warga de­ ngan siapa selaku penjual. Kondisi ini membuat warga kian bingung karena tidak memiliki status hukum atas tanah yang ditempati.

Eforia pernah melanda warga terdampak Lapindo. Tanahnya dihargai Rp1,5 juta dan bangunan Rp1 juta. Bayangkan saat pembayaran ganti rugi itu warga Siring dan Reno Kenongo yang umumnya petani mengantongi uang banyak.

Uang itu tidak dibelanjakan membeli rumah yang status tanahnya jelas namun beli mobil, motor dan sisa uang baru dibelikan tanah relokasi. Ada yang membeli eks TKD dan non TKD. Menurut cerita, kasus ini ada yang berakhir dengan perceraian, meninggal dunia saat uangnya sudah mulai menipis sementara sawah dan ladang sudah tidak ada. [*]

Selasa Wage, 20 Oktober 2020

Bhirawa

Halaman 12

PEMERINTAH KOTA BLITAR

Sepuluh Tahun Berturut Terima Opini WTP

Gubernur Khofifah Serahkan Piagam Penghargaan ke Pjs Wali Kota Blitar Pemkot Blitar, Bhirawa Pemerintah Kota Blitar berhasil kembali membuktikan kualitas pelaporan keuangannya di tahun 2019 hingga menorehkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bukan hanya tahun ini, keberhasilan itu telah dipertahankan selama sepuluh tahun terakhir sejak 2010-2020.

Atas keberhasilan tersebut, Pemkot Blitar menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan tersebut diterima Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi di Grand City Surabaya, Senin (19/10).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, ada 36 kabupaten /

kota yang telah menerima kategori WTP. Maka saat ini tersisa dua daerah yakni Kota Pasuruan dan Kabupaten Jember. Satu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) satu lagi dinyatakan disclaimer. “Kami sudah meminta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jatim bagaimana didorong dan didampingi agar akuntabilitas keuangannya menjadi baik,” tutur Khofifah.

Plakat sendiri diberikan kepada kab/kota yang lima kali atau lebih berturut-turut meraih capain opini WTP. Beberapa kab/kota yang meraih penghargaan dan plakat atas capaian opini WTP tersebut diantaranya Kota Blitar yang meraih sebanyak 10 kali berturut-turut, Kota Malang sebanyak 9 kali berturut-turut, serta Kab. Banyuwangi, Kab. Ponorogo dan Kota Surabaya sebanyak 8 kali berturut-turut.

Kepada Bupati/Walikota penerima piagam dan plakat penghargaan ini, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa prestasi tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan dengan prinsip kehatihatian, akuntabilitas dan transparansi yang baik.

Hal ini menjadi modal kuat bagi pengelolaan keuangan dalam situasi darurat pandemi Covid19 saat ini yang memerlukan transaksi Pemerintah secara cepat, mendesak, dan masif namun aman dalam pertanggungjawabannya agar tidak terdapat masalah di kemudian hari. “Untuk dua daerah yang belum mendapatkan WTP mari

kita dorong bersama agar akuntabilitas penggunaan anggaran ke depannya bisa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi yang baik,” tutur Khofifah.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Blitar Jumadi menuturkan rasa syukur atas pencapaian yang telah diterima Pemkot Blitar selama sepuluh tahun terakhir. Pihaknya mengaku, pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat sekaligus kedisiplinan seluruh komponen di Pemkot Blitar dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

“Kita memiliki komitmen yang sama-sama kuat, mulai dari wali kota, sekretaris daerah, jaja-

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI kepada Pjs Wali Kota Blitar Jumadi atas pencapaian Pemkot Blitar meraih opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut.

ran kepala OPD hingga staf di masing-masing OPD dalam menjaga akuntabilitas ini,” tutur Jumadi. Laporan keuangan yang baik ini juga tidak lepas dari pembinaan yang telah dilakukan Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah serta monitoring dan pembinaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

“Ibu gubernur senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas laporan keuagannya sehingga dapat diraih opini WTP. Di samping itu, kemitraan yang baik dengan DPRD Kota Blitar dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga pencapaian ini dapat diraih,” jelas dia.

Lebih lanjut Jumadi menjelaskan, opini WTP ini dapat diterima karena beberapa faktor. Di antaranya ialah laporan keuangan Pemkot Blitar yang disusun berdasarkan kaidah dan dasar-dasar Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, pelaksanaan program serta pengelolaan keuangannya selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan oleh APIP berjalan efektif.

“Seluruh entitas pelaporan keuangan dianggap mempunyai integritas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

Sehingga bisa mempertahankan predikat opini WTP Kota Blitar selama sepuluh kali bertu-

rut-turut,” ujarnya.

Penghargaan dari Menteri Keuangan, lanjut Jumadi, tidak hanya untuk berbangga hati. Melainkan menjadi pelecut bagi semua aparatur Pemkot Blitar agar tetap mempertahankan predikat opini WTP dari BPK ini. “Substansi dari peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sesungguhnya adalah agar memberi dampak pada peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik,” pungkas Jumadi. [tam.htn.adv]