binder22okt20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Kamis Legi, 22 OKTOBER 2020

Mendes PDTT Tunjuk Jatim Jadi Pilot Project LKD Pemprov, Bhirawa Jatim ditunjuk menjadi pilot project pencanangan Lembaga Keuangan Desa (LKD) oleh Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Dr Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prof Wimboh Santoso, Rabu (21/10).

Dalam kesempatan itu, sebanyak 147 BUMDesMa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) pengelola LKD di Jatim ditunjuk sebagai LKD percontohan. Dari 147 BumdesMa tersebut, setidaknya terdapat asset dana bergulir yang dikelola sebesar Rp 593,6 miliar. Potensi ini akan dapat semakin optimal dengan memberikan skema keuangan inklusif bagi masyarakat desa.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, upaya ini merupakan gerak cepat setelah UU Cipta Kerja disahkan dan BUMDes dinyatakan sebagai badan hukum. Maka, LKD ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat di desa

maupun mereka yang beraktifitas di pasar tradisional. Sebab, masyarakat di wilayah sosial tersebut membutuhkan fasilitasi agar tidak terseret pada jeratan rentenir.

“Karena sampai saat ini rentenir itu masih ditemukan, sehingga dibutuhkan skema keuangan inklusif yang harapannya agar akses lembaga keuangan bagi masyarakat desa semakin mudah, cepat dan murah,” tutur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela Pencanangan LKD sebagai Unit Usaha BumdesMa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (21/10).

Sebagai provinsi per ke halaman 11

Oky abdul sholeh/bhirawa

Dewan Minta Eksekutif Optimalkan Program Unggulan Gubernur DPRD Jatim, DPRD Jatim Bhirawa menyebut seMasa pandemi jumlah program Covid-19 bukan yang menganmenjadikan alasan tarkan Khofifah program Nawa Indar Parawansa Bhakti Satya teramenjadi gubernur baikan. Legislatif rupanya belum mengingatkan agar dijalankan deneksekutif mengopgan baik. Angtimalkan program gota Komisi E Adam Rusyadi andalan Gubernur DPRD jatim, Anggota Komisi E Khofifah untuk diAdam Rusyadi DPRD Jatim, laksanakan terutamenyebut salah ma terkait penganggaran yang satu program Gubernur saat ini sedang dibahas dalam  ke halaman 11 KUA PPAS RAPBD 2021.

Mengabarkan Cuaca dan Bencana

selalu aktif mengabarkan perkembangan kejadian bencana yang terjadi di Kota Santri Situbondo.

Tak hanya itu, pria yang hobi mengoleksi mo-

tor antik itu, juga aktif mengabarkan perkembangan Puriyono

Sentil

Kasasi Kejari Kepanjen Gagal, Abdurachman Berpeluang Duduki Jabatan Kepala Dinas - Yang kasih jabatan berani enggak ya ?

Bupati Tulungagung Kembali Perintahkan ASN WFH - Ingat, tetap kerja loh Bupati Non Aktif Faida “Gandoli” Lima Perizinan - Bisa mengganggu pelayanan

Oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama semua pihak di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Rabu (21/10).

MITRA DI Kabupaten Situbondo, nama Puriyono atau biasa disapa Ipunk, sudah sangat melekat di tengah masyarakat.

Itu karena, setap hari Ipunk bertugas sebagai Koordinator Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasional) BPBD Kabupaten Situbondo.

Ipunk setiap detik

Gubernur Jatim Instruksikan Seluruh Instansi Petakan Mitigasi La Nina

 ke halaman 11

BPBD Jatim, Bhirawa Menyusul surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanggal 3 Oktober 2020, perihal kondisi iklim Jatim di 2020 dan 2021.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan jajaran OPD terkait dalam menghadapi bencana hidrometereologi dan fenomena La Nina.

Koordinasi ini dilakukan Gubernur Jatim saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama semua pihak di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim,  ke halaman 11

BPBD Minta OPD Kaji Kebutuhan Pascabencana BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim menggelar bimbingan teknis (bimtek) manajerial pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna).

Bimtek yang digelar di Whiz Prime Hotel, Kota Malang ini dimulai tanggal 21-23 Oktober 2020.

Bimtek Manajerial bagi Tim Jitupasna Provinsi Jatim ini dibuka oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda mewakili Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim, Yanuar Rachmadi.

Dan dihadiri diantaranya Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Ja ke halaman 11

Abednego/Bhirawa

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda membuka Bimtek Manajerial Jitupasna bagi Tim Jitupasna Provinsi Jatim, Rabu (21/10) di Whiz Prime Hotel, Kota Malang.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah) bersama Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Kanan) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri) melihat sungai kondisi Kalimas usai Pencanangan Pendirian Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (21/10).

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo dan Komandan Kodim 0816 Sidoarjo menunjukkan surat berita acara TMMD ke 109.

TMMD Sidoarjo Tuntaskan Tujuh Proyek Pembangunan

Sidoarjo, Bhirawa Pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 109 di Kabupaten Sidoarjo telah selesai. Program yang dimulai tanggal 22 September 2020 di Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon berakhir hari ini tanggal 21 Oktober 2020, dan berhasil menuntaskan tujuh proyek pembangunan fisik.

Prosesi penutupan ditandai dengan penyerahan berita acara penyerahan proyek TMMD ke 109 tahun 2020 oleh Dandim 0816 Sidoarjo M. Iswan Nusi kepada Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono.

Ke tujuh proyek tersebut, diantaranya adalah Pembangunan Penyangga Jalan Jati Alun-alun, Proyek Pembangunan Penyangga Jalan Cangkringturi, Proyek Pembangunan Penyangga Jalan Simpang, Normalisasi Kali Avoer Kajartengguli RW 3, Pembangunan Plengsengan Sirip Jembatan Simpang serta Pembangunan Pagar SDN 4 Kedungkembar dan Pemasangan Lampu PJU di 50 titik.

Selain itu juga melaksanakan non fisik, seperti pelaksanaan rapid tes, sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19, pelatihan pembudidayaan  ke halaman 11

Geliat Budidaya Udang Vaname Probolinggo di Tengah Pandemi

Dikelola Secara Super Ekstensif, Sukses Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Saat ini budidaya udang vaname mulai banyak digeluti masyarakat.

Selain prospeknya yang cukup menjanjikan, pangsa pasar penjualannya juga sangat terbuka lebar. Tidak heran jika budidaya udang vaname ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19.

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo

Moh Taufiq salah satu petani tambak budidaya udang vanname yang ada di Dusun Bon Pereng RT 01/RW 05 Desa Sidopekso, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Budidaya udang vaname ini sudah digeluti sejak lima tahun terakhir.

Atas usaha dan jerih payahnya dengan penuh ketekunan, kesabaran dan ketabahan yang diiringi dengan

doa telah membawa hasil dan kesuksesan hingga memiliki inovasi terhadap budidaya udang.

“Saya menggeluti budidaya udang vaname ini berangkat dari keprihatinan terhadap potensi sumber daya alam yang ada dalam hal pertanian dan perikanan.

Saya mengawalinya dengan area sepetak yang dikelola secara super ekstensif. Dengan kemajuan dan perkembangan, dari awalnya sep-

etak berkembang menjadi 17 petak atau dengan luasan 1.000 hingga menjadi 40 ribu meter persegi,” ungkapnya.

Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya udang vaname yang dikelola Taufiq ini merupakan salah satu pengembangan kawasan yang konsisten terhadap tambak budidaya udang vaname. “Budidaya dengan sistem penerapan super ekstensif hasilnya hingga mencapai 3 ton dibandingkan dengan budidaya secara tradisional yang menghasilkan satu kwintal,” jelasnya.

Menurut Taufiq, budidaya  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Budidaya udang vaname makin diminati petambak di Probolinggo. Sebab usaha ini terbukti sukses meningkatkan kesejahteraan jika dikelola secara super ekstensif.

EKSEKUTIF

Kamis Legi, 22 Oktober 2020

Halaman 2

Perkuat Pencegahan Terorisme, BNPT Bergerak ke Hulu Surabaya, Bhirawa Sudah hampir 5 bulan Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Di bawah kepemimpinannya, BNPT akan dibawa semakin ke hulu permasalahan terorisme dengan memperkuat pencegahan.

Demikian disampaikannya saat memberikan sambutan di kegiatan penguatan literasi masyarakat bertajuk ‘Ngopi Coi: Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia’ di Surabaya, Rabu (21/10).

Pada kegiatan bertema “Indonesia adalah Kita” yang digagas oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur itu, Boy Rafli menyebut sudah saatnya penang-

gulangan terorisme diperkuat di upaya pencegahan.

“Kita tidak akan lagi menunggu peristiwa terorisme terjadi, yang mana itu merupakan ranah penegakan hukum,” kata Boy Rafli. Di hadapan aparatur kelurahan dan desa yang terdiri dari kepala desa, lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, staf humas, dan awak media massa pers, Boy Rafli menegaskan penguatan literasi sebagai bagian dari pencegahan terorisme yang bertujuan melindungi masyarakat dari informasiinformasi tak benar.

Ia menegaskan potensi sebaran informasi tak benar yang bisa menggiring masyarakat pada ideologi radikal terorisme di Indonesia sangat besar, karena catatan pengguna media sosial sangat tinggi.

“Ada seratus dua puluh juta pengguna media sosial di Indonesia. Artinya para pemilik akun itu berpotensi mendapatkan informasiinformasi yang bermuatan ideologi radikal terorisme. Di sinilah kenapa literasi sangat urgent dilaksanakan,” tambah Boy Rafli.

Mantan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini juga mengatakan, literasi sangat diperlukan utamanya untuk melindungi generasi muda sebagai pengguna terbesar mesia sosial.

“Dengan memperkuat literasi kita juga menyelamatkan generasi muda yang merupakan target utama perekrutan oleh jaringan pelaku terorisme,” tegasnya.

Dialog penguatan literasi, masih kata Boy Rafli, juga bertujuan memberikan petunjuk ke masyarakat bagaimana menghindari infor-

masi-informasi keliru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai luhur yang dimaksudnya adalah kemampuan mengaktualisasi diri bersedia menerima adanya perbedaan dengan orang lain di lingkungannya.

Selain dihadiri oleh Boy Rafli, dialog penguatan literasi ‘Ngopi Coi’ ini juga dikuti oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Direktur Pencegahan BNPT, Inspektur BNPT, Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, dan Ketua FKPT Jawa Timur. Hadir sebagai pemateri di kegiatan itu di antaranya mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

wahyu kuncoro/bhirawa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar bersama Ketua FKPT Jatim Dr Hesti Armiwulan dan Kepala Bakesbangpol Jatim Jonathan Judianto saat menghadiri kegiatan penguatan literasi masyarakat bertajuk ‘Ngopi Coi: Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia’ di Surabaya, Rabu (21/10).

“Sebuah kehormatan bagi Jawa Timur di mana kegiatan pencegahan terorisme dihadiri secara langsung oleh Kepala BNPT. Kami di FKPT akan terus berkomitmen

membangun dan memperkuat kemitraan dengan masyarakat untuk terus menjalankan pencegahan terorisme,” pungkas Ketua FKPT Jawa Timur, Hesti Armiwulan. [why]

Abdurachman Berpeluang Duduki Jabatan Kepala Dinas Pemasangan Paving Tak Rata Akibat pembongkaran pipa PDAM di Jl. Jojoran I Surabaya, membuat pemasangan paving di sekitar kawasan tersebut tidak rata sehingga sangat menganggu bagi warga sekitar. Apalagi menjelang musim penghujan ditakutkan akan membawa korban kecelakaan bagi pengendara motor yang melintas di jalan tersebut.

Untuk itu para warga berharap ada perbaikan dari PDAM Kota Surabaya.

trie diana/bhirawa

Wali Kota Terima Pengembalian Aset dan Uang dari Kejati Surabaya, Bhirawa Berkat bantuan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, akhirnya dua aset tanah dan uang sebesar Rp4 miliar lebih kembali ke tangan Pemkot Surabaya. Saat menerima aset dan uang di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa timur itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun menangis bahagia, apalagi di sisa-sisa masa jabatannya, masih ada aset pemkot yang berhasil dikembalikan.

Dua aset tanah itu berada di Jalan Kalisari I nomor 5-7 seluas 566 meter persegi dan di Jalan Sariboto II nomor 1-3 seluas 156 meter persegi. Aset ini tercatat dalam aset Pemkot Surabaya namun sudah dikuasai pihak ketiga sejak tahun 1974 atau sekitar 46 tahun lalu.

“Alhamdulillah berkat permohonan bantuan dari Bu Risma, akhirnya tanah ini bisa kembali setelah 46 tahun

dikuasai pihak ketiga,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Muhammad Dhofir, Rabu (21/10).

Dhofir menjelaskan, setelah ada surat permohonan dari Wali Kota Risma, dia bersama jajarannya melakukan pendalaman dan penyelidikan, ternyata memang benar bahwa itu tercatat dalam aset pemkot. Nah, setelah diselidiki akhirnya sementara ini ada dua sertifikat yang sudah keluar, dan tiga sertifikat lainnya masih proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jadi, di situ ada 5 sertifikat, dan dua sertifikat sudah keluar dan tiga sertifikat lainnya masih proses di BPN, kalau annti sudah keluar, nanti akan kami berikan lagi ke Bu Risma,” tegasnya.

Sedangkan uang Rp4 miliar atau lebih tepatnya Rp4.078.666.962, berasal dari uang garansi terkait

pembangunan rusun di Surabaya. Ternyata, pembangunan itu bermasalah, sehingga Wali Kota Risma meminta bantuan Kejati untuk bisa mengembalikan uang tersebut.

“Alhamdulillah sekarang sudah bisa dikembalikan uang itu dan langsung kami transfer ke kas daerah Pemkot Surabaya. Jadi, yang kami kembalikan dua bidang tanah beserta sertifikatnya ditambah pula uang Rp4 miliar lebih,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Risma menyampaikan atas nama Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya mengucapkan ribuan terima kasih karena saat ini bukan hanya aset yang berhasil dikembalikan, tapi beberapa permasalahan di Pemkot Surabaya juga bisa dikembalikan dan diselesaikan. [iib]

Kabupaten Malang, Bhirawa Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang dr Abdurachman yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang atas kasus korupsi dana kapitasi yang dikucurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejak tahun 2015-2017, sehingga telah membuat kerugian negara sebesar Rp8,5 miliar.

Dan meski Abdurachman menjadi tersangka dalam kasus tersebut, namun Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memutus bebas.

Sehingga dengan putusan bebas itu, maka Kejari Kepanjen mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Namun, jika kasasi yang diajukan Kejari Kepanjen tidak dikabulkan, maka mantan Kandinkes dr Abdurachman kemungkinan berpeluang kembali menduduki jabatan Eselon II atau Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang,” papar Kepala Inspektorat Kabupaten Tridiyah Maestuti, Rabu (21/10), kepada wartawan.

Menurut dia, kasasi itu adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan yang bersangkutan. Selain itu, kasasi itu demi kepentingan hukum tidak membawa akibat hukum apa-apa bagi pihak yang bersangkutan. Sedangkan kasasi yang dijajukan Kejari Kepanjen ke MA, karena tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Surabaya, yakni

menyatakan Abdurrahman bebas tanpa syarat atas dugaan kasus korupsi dana kapitasi puskesmas Kabupaten Malang.

“Jadi Abdurrahman yang sempat menduduki jabatan terakhir sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang, belum dipulihkan jabatannya. Sedangkan jabatan dipulihkan saat sudah Inkrah atau putusan hukum yang berkekuatan tetap,” kata Tridiyah.

Dijelaskan, untuk memulihkan jabatan seorang pejabat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ada syarat untuk memulihkannya, dan bisa menduduki pejabat Eselon II, jika ada kursi kosong pada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diisi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Sedangkan jika Abdurachman akan kembali menduduki Kadinkes Kabupaten Malang tidak bisa, karena kursi Kandinkes sudah terisi, yang kini dijabat drg Arbani Mukti Wibowo. Dan selama antri untuk menduduki jabatan kepala dinas, dia tetap akan menerima hak-haknya, seperti gaji. [cyn]

Warga Sambat Kapan Covid-19 Berakhir dan Ijin Warung Kopi Sosialisasi anggota dewan, di sambati oleh warga tentang perijinan usaha warung kopi.

Juga Covid-19, kapan berakhir dan apa ada muatan politik. Sehingga pandemi bisa terus berlangsung, dampaknya kehidupan masyarakat jadi di batasi dan sesuai dengan protokol Covid-19.

“Kami ini usaha warung kopi kecilkecilan, apakah harus mengurus ijin.

Kalau ada ijin, pastinya membuat kami akan jadi resah. Sebab pendapatan juga tidak jelas, kadang rame juga sering sepi.

Juga sering tutup, karene pandemi Covid19 tidak ada yang ke warung.”kata Rofikul Karim warga setempat.

Sedang Rafi warga Desa Mengati Kecamatan Mengati memgatakan, bahwa sampai kapan Covid-19. Bisa berlalu sehingga masyarakat bisa hidup kembali normal di segala aktifitas, serta Covid-19 ini. Apa tidak ada muatan politik, sehingga keberadaanya bisa jadi di per panjang.

Menurut Anggota DPRD Gresik Dari Partai Nasdem Nasir Kholili mengatakan, bahwa sosialisasi peraturan daerah ( Perda ), dan peraturan bupati (Perbup).

rokim/bhirawa

Perda nomer 5 tahun 2019, tentang perijinan usaha jasa makanan dan minuman dan perda nomer 22 tahun 2020.

Tentang pedoman masa transisi menuju

Kiri depan Anggota DPRD Gresik Nasir Kholili. tatanan normal baru, pada kondisi pademi corona virus disease 2019 ( Covid-19 ).

Tempat makan dan minuman, adalah usaha pangan yang bertempat

rokim/bhirawa

disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen atau tidak permanen. Yang bersifat menetap, dan menurut ketentuan yang berlaku

Peserta sosialisasi.

Ditambahkan Nasir Kholili mengatermasuk dalam golongan usaha tempat makan. Perizinan untuk usaha takan, bahwa jenis ijin usaha sudah tempat makan dan minuman, perlu di atur. Jadi jangan sampai risau dilakukan pengaturan untuk meng- dengan adanya perda ini, untuk hindarkan tumpang tindih terkait Covid-19. Belum tahu kapan berakhirnya karena seluruh dunia dengan perijinan.

“Tujuan untuk meningkatkan pen- terdampak, terkait dampak politik dapatan asli daerah, dan memudahkan tergantung dari yang memaknai. dalam pengawasan dan penertiban Karena hal terkecil, juga bisa di artikan sebagai politik. [kim.adv] terhadap tempat makan,” ujarnya.

Kamis Legi, 22 Oktober 2020

Bhirawa

Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Jatim Jadi Percontohan Pendirian Lembaga Keuangan Desa Gubernur Khofifah: Ini Energi Baru Pengentasan Kemiskinan Pemprov, Bhirawa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) menunjuk Jawa Timur sebagai provinsi pertama untuk mendirikan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (BumdesMa). Sebuah langkah sinergis yang akan menjadi energi baru dalam pengentasan kemiskinan di Jatim melalui skema financial inclusion yang mudah, cepat dan murah.

Pencanangan pendirian LKD tersebut dilakukan bersama Mendes-PDTT Abdul Halim Iskandar, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (21/10). Sebagai tahap awal, sebanyak 147 LKD di Jatim ditunjuk sebagai pilot project oleh Mendes PDTT. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, LKD sebagai unit usaha Bumdesma ini merupakan bagian dari gerakan cepat Mende-PDTT dan OJK setelah UU Cipta Kerja disahkan. Dengan disahkannya UU Ciptakerja tersebut, BumdesMa tercatat sebagai badan hukum. Melalui LKD ini, diharapkan akses lembaga keuangan bagi masyarakat desa semakin mudah, cepat dan murah.

“Masyarakat di desa maupun di pasar tradisional membutuhkan fasilitasi agar tidak terseret pada jeratan rentenir. Karena rentenir itu sampai saat ini masih ditemukan, sehingga dibutuhkan skema keuangan inklusif,” tutur Khofifah. Bagi para petani di desa, skema pinjaman lunak sangat dibutuhkan terut ama pada saat menunggu masa panen tiba. Maka LKD ini diharapkan akan memberikan fasilitasi sam-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan MoU dengan BumdesMa untuk pelaksanaan pendirian Lembaga Keuangan Desa.

pai dengan musim panen tiba.

Gubernur Khofifah menegaskan, bagi Jatim ini merupakan energi baru dan nafas baru untuk menyelesaikan pekerjaan rumah berupa penurunan kemiskinan di pedesaan. “Terima kasih Pak Menteri yang telah mencanangkan LKD sebagai unit BumdesMa dan mohon pendampingan serta penguatan kelembagaan terutama manajerial skill terutama bagi pimpinan LKD. Termasuk Pimpinan OJK Jatim agar mendapat arahan khusus, agar yang 147 LKD piloting ini bisa berkembang,” tutur Gubernur Khofifah.

Untuk diketahui, BUMDesMa merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tahun 1998 dengan istilah Program Pengembangan Kecamatan

Sinergi antara Gubernur Khofifah bersama Menteri Desa - PDTT dan OJK dalam mewujudkan langkah awal pendirian LDK di Jatim.

(PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014.

"Artinya dengan bertransformasi menjadi BUMDesMa akan menjamin berkembangnya dana bergulir sekaligus ada kepastian hukum dari sisi kelembagaan," kata Gubernur Khofifah.

Di Jatim, terdapat 522 UPK dengan dana bergulir yang dikelola lebih dari Rp 1,6 triliun dan hingga saat ini masih tetap dikelola dengan baik.

522 UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan memberikan manfaat kepada 72.582 kelompok masyarakat (Pokmas).

Dari 522 UPK tersebut, 147 diantaranya bertransformasi menjadi BUMDesMa yang mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp 475,5 Miliar dan berkembang menjadi Rp 593,6 miliar pada tahun 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa di Jawa Timur telah terbentuk pula 6.080 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan beragam unit usaha diantaranya adalah usaha simpan pinjam sejumlah 4.148 unit, dengan total modal kerja yang dikelola sebesar Rp. 193,8 milyar dan telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 8,2 milyar.

BUMDesa telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Perbankan, PT. POS Indonesia, PT. Mitra Bumdesa Nusantara (MBR), PT. Pertamina dan Perguruan Tinggi. BUMDesa di Jawa Timur juga menjadi Mitra Lumbung Pangan Jatim dalam menyediakan bahan pokok dengan harga murah, dikarenakan adanya subsidi ongkos kirim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan PT. POS Indonesia.

Menurut Khofifah, permasalahan peningkatan ekonomi dan kemiskinan merupakan tan-

tangan utama pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"BUMDesa dan BUMDesMa harus mampu mendorong peningkatan ekonomi perdesaan sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan," terang Khofifah.

Sementara itu, Mendes - PDTT Abdul Halim Iskandar menuturkan, inisiasi pencanangan LKD di Jatim ini salah satunya berasal dari visi – misi Gubernur Khofifah yang mengharapkan adanya sebuah bank yang didirikan oleh UMKM. Maka dari LKD ini akan menjadi lembaga keuangan besar yang bersumber dan tumbuh dari desa serta berangkat dari Jatim.

Halim mengaku, sejak 2016 UPK eks PNPM ini telah dibahas dan semua mengeluhkan tentang status hukum yang belum jelas. Setelah mandapat amanat menjadi menteri desa, persoalan yang disuguhkan pertama adalah UPK yang asetnya telah mencapai Rp 12,1 triliun se Indonesia. “Permasalahannya posisi Bumdes bukan sebagai badan hukum. Setelah UU Cipta Kerja, jelas disebutkan bahwa Bumdesa merupakan badan hukum. Ini yang langsung ditangkap oleh Jatim,” jelas mantan Ketua DPRD Jatim tersebut.

Pihaknya berharap, UPK eks PNPM Mandiri yang dulu dana bergulirnya berbentuk hibah kepada masyarakat dikembalikan ke posisinya dalam bentuk LKD. Ini akan menjadi bagian dari berbagai upaya penanganan kemiskinan di desa.

Sebab, dana yang masuk di LKD bukan penyertaan dari desa tetapi penyertaan modal dari masyarakat. Maka desa hanya menjadi mediasi untuk memfasilitasi dana ini masuk ke LKD. “Karena itu kami akan berusaha agar apapun keuntungan dari LKD digunakan juga untuk penanganan kemiskinan. Misalnya deviden dari perputaran dana yang masuk dapa APBDes, maka sepenuhnya harus digunakan untuk penanganan kemiskinan di desa,” ujar Abdul Halim.

Sementara

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim

itu, Ketua Dewan OJK Prof Wimboh Santoso mengatakan, OJK menyambut baik upaya ini.

Sebab, OJK mempunyai platform untuk bisa membina masyarakat agar dapat mengakses lembaga keuangan. Program financial inclusion itu akan lebih baik dan keberlanjutannya terjamin jika mengikutsertakan komponen masyarakat terutama yang belum dapat menikmati jasa atau produk lembaga keuangan.

“Di desa menjadi perhatian kami agar bisa mengakses produk keuangan. LKD ini menjadi lebih meyakinkan lagi setelah disahkannya Bumdes menjadi badan hukum. Sehingga bisa melakukan kegiatan yang terikat dengan status badan hukum,” tutur dia.

Prof Wimboh menjelaskan, saat menteri desa memiliki rencana mendirikan LKD maka OJK sangat antusias. Karena OJK tengah berupaya untuk mewujudkan lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan suku bunga atau bagi hasil murah serta prosedur yang gampang.

“Ini tidak pernah didapatkan masyarakat desa, karena lembaga keuangan formal itu syaratnya cukup rumit. Dan jika ada yang mudah adalah renten i r , ” pungkas d i a . [tam*]

PILKADA SERENTAK Kampanye Daring Wali Kota Risma Dilaporkan ke Bawaslu Kamis Legi, 22 Oktober 2020

Halaman 4

Wali Kota Telah Ajukan Izin Cuti Kampanye Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan beramai-ramai pada Rabu (21/10) ke Bawaslu Surabaya. Ini terkait acara Roadshow Online, Surabaya Berenerji pada akhir pekan lalu.

Tak tanggung ada tiga laporan yang masuk ke Bawaslu langsung sekaligus pada hari itu. Yakni, dari Relawan KIP (Khofifah Indar Parawansa) Progo 5, LSM Lira Surabaya dan advokat M. Sholeh.

Risma sebagai Wali Kota aktif diduga menyalahgunakan posisinya sebagai wali Kota Surabaya untuk kampanye paslon Eri Cahyadi-Armuji.

“Laporan saya masukkan hari ini kepada Bawaslu, Gakkumdu, juga ada tembusan kepada Gubernur Jawa Timur, dan Mendagri sebagai pejabat yang ada di dalam pemerintahan yang memberikan SK kepada Risma,” kata Ketua Relawan KIP Progo 5, Rahman.

Sebagai bukti, Rahman menyertakan rekaman video, link berita, legal opinion, pendapat hukum, dan juga beberapa foto yang menggambarkan kejadian dugaan

pelanggaran itu benar-benar ada.

Bukan fiktif atau rekayasa. Rinciannya adalah foto-foto dan video kegiatan yang bertema “Roadshow Online, Surabaya Berenerji yang diunggah pada Minggu, 18 oktober 2020.

“Bukti yang saya lampirkan, merupakan fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan Risma wali kota aktif Surabaya yang harusnya memegang teguh netralitasnya sebagai pimpinan di jajaran pemkot,” tegasnya.

Rahman bercerita, peristiwa itu terjadi pada Minggu (18/10) sekitar pukul 16.15-16.49 WIB. Dimana Risma muncul dalam kegiatan yang bertajuk “Roadshow Online, Surabaya Berenerji” menggunakan aplikasi Facebook. Dimana Risma menggiring opini bahkan menyebut paslon Eri-Armuji agar dipilih

menjadi wali kota Surabaya pada Pilwali 9 Desember mendatang.

Bahkan Risma dengan tegas melontarkan kalimat yang menegaskan Eri adalah orang pilihannya. “Saya tidak ingin yang saya bangun hancur, Eric orang pilihan yang tepat dan terbaik,” tegas perempuan yang menjabat wali Kota Surabaya itu.

“Peristiwa ini tentu mencederai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil atau jurdil, karena Risma sebagai wali kota aktif keberadaannya terkait dengan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rahman.

Menurutnya, sebagai Wali Kota harusnya Risma menciptakan demokrasi yang bersih dan mengedepankan netralitas agar jajaran ASN di bawahnya pun memegang teguh netralitas. Bukan malah memanfaatkan posisinya sebagai wali kota untuk kepentingan Paslon tertentu, apalagi sampai memanfaatkan infrastruktur di bawahnya seperti program Pahlawan Ekonomi, UMKM binaan pemkot, dan banyak lagi.

“Risma pada perjumpaan virtual itu diduga kampanye karena melakukan penggiringan opini dan

andre/bhirawa

Advokat M. Sholeh ketika menunjukkan bukti pelaporan ke Bawaslu Kota Surabaya.

mengajak, bahkan menyebut nama Eri-Armuji agar dipilih,” tegasnya.

Rahman mengatakan, Risma sebagai kepala daerah terikat dengan undang-undang Pilkada nomor 71 ayat 1, 2, dan 3. Dimana dijelaskan bahwa kepala daerah dilarang melakukan atau membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

“Maka kejadian kemarin hari minggu, ada paslon yang diun-

Sembilan Penyelenggara Pemilu Surabaya akan Diperiksa Jakarta, Bhirawa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKEDKPP/X/2020, hari ini, Kamis (22/10).

Pengadu dalam perkara ini adalah Novli Bernado Thyssen, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur. Dia mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari KPU Kota Surabaya dan lima orang dari Bawaslu Kota Surabaya.

Empat Anggota KPU Kota Surabaya yang berstatus sebagai Teradu adalah Nur Syamsi (merangkap Ketua), Naafilah Astri, Subairi, dan Soeprayitno, masing-msing sebagai Teradu I – IV. Sedangkan lima Teradu dari Bawaslu Kota Surabaya yaitu Muhammad Agil Akbar (Ketua merangkap Anggota), Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat sebagai Teradu V – IX. Pokok perkara yang diadukan yakni Teradu I–IV diduga melanggar mekanisme, prosedur, tata cara pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 terhadap dukungan calon perseorangan sehingga mempengaruhi lolos tidaknya bakal calon pasangan perseorangan patut diduga tindakan dan perbuatan Teradu

I sampai dengan Teradu IV mempunyai kepentingan tertentu terhadap lolos tidaknya bakal calon pasangan Perseorangan.

Sedangkan, Teradu V “ IX diduga tidak professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pengawasan secara melekat yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon pasangan perseorangan pada tahapan verifikasi administrasi sehingga data dukungan bermasalah dari bakal calon pasangan perseorangan sebanyak 8.157 dukungan lolos dalam pengawasan verifikasi administrasi. Hal tersebut memperkuat dugaan Bawaslu Kota Surabaya tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahannya.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur. Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jl. Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari Kota Surabaya, Kamis (22/10/2020), pukul 09.00 WIB.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad dalam rilis yang diterima Bhirawa, Rabu (21/10) kemarin.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad. [geh]

tungkan yaitu paslon nomor 1, dan yang dirugikan paslon nomor 2.

Karena disitu Risma dengan jelas mengajak kepada audien untuk memilih paslon nomor 1,” terangnya.

Atas fakta itu, Rahman mendorong komisoner Bawaslu Surabaya berlaku adil dan profesional dalam menindak lanjuti temuan atau laporan masyarakat. Sehingga, laporan dugaan pelanggaran Risma segera dilakukan investigasi dan penyidikan sesuai mekanisme dan tahapan pelanggaran.

“Gakkumdu kami berharap bisa melakukan penyidikan, kami menduga ada tindak pidana yang dilakukan Risma. Sebagai gambaran pernah terjadi beberapa waktu lalu kepala desa di Mojokerto mengacungkan dua jari telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana, apalagi ini kepala daerah yang memiliki dampak besar, baik untuk internal ASN dan masyarakat luas,” ucapnya.

Ajukan Izin Cuti Terpisah mewakili Pemkot Surabaya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto memberikan klarifikasi.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Irvan Widyanto, memastikan jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye saat menggelar kegiatan “Roadshow Online Berenerji” pada, Minggu (18/10).

Kepastian itu disampaikan Irvan, untuk menepis kabar jika Wali Kota Risma yang juga menjabat Ketua

DPP PDI Perjuangan tersebut telah melanggar aturan kampanye.

“Terkait dengan kegiatan kampanye Ibu Wali Kota, beliau telah mengajukan surat cuti Nomor: 850/ 9197/436.8.5/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal permohonan izin cuti kepada Gubernur Jatim.

Dan salah satunya adalah tanggal 18 Oktober 2020,” jelas Irvan, saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).

Terkait surat pengajuan cuti kampanye Wali Kota Risma tersebut, lanjut Irvan, Gubernur Jatim telah menjawab melalui surat Nomor: 131/16267/011.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan diberi penjelasan. Salah satu keterangannya adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020, hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti kampanye.

“Dengan jawaban dari Gubernur itu, kegiatan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut tidak melanggar aturan karena pada hari libur yakni hari Minggu,” terang Irvan yang juga menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas (BPB dan Linmas) Kota Surabaya tersebut.

Menurut Irvan, jadwal kampanye Wali Kota Risma hampir semua dilaksanakan pada hari libur SabtuMinggu atau hari libur nasional.

Hanya ada satu hari kerja yang ikut kampanye, yakni pada 10 November 2020. Pengajuan izin cuti 10 November 2020 kini sedang diproses oleh Pemprov Jatim.

Dijelaskannya, sebelum Wali Kota Risma mengajukan izin cuti kampanye untuk pasangan calon Eri Cahyadi dan Armudji, wali kota perempuan pertama Surabaya itu terlebih dulu menerima surat tugas dari DPC PDI Perjuangan untuk menjadi juru kampanye (jurkam).

“Jadi, kegiatan kampanye Ibu Wali Kota sudah sesuai dengan prosedur dan sudah ada penjelasan tertulis dari Pemprov Jatim. Makanya tidak benar jika Ibu Wali Kota melanggar aturan.

Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur,” tandasnya. [dre.iib]

KILAS DAERAH

Terima SK Pemberhentian Hasjim, Nasdem Ajukan Nama Jejeb Pasuruan, Bhirawa Politisi Partai Nasdem, Moch Hasjim Asjari resmi berhenti sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan. Tentusaja, Nasdem akan mengajukan pengganti antar waktu (PAW) Hasjim di dewan, yakni sekretaris DPD Partai NasDem Kota Pasuruan, Jejeb Anur Khamid.

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan, Moch Hasjim Asjari menyatakan pihaknya sudah menerima surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur terkait penetapan pemberhentian dirinya sebagai anggota dewan. PAW-nya adalah Jejeb Anur Khamid.

“Pengganti antar waktu saya adalah Mas Jejeb Anur Khamid.

Itu sesuai perolehan suara,” ujar Moch Hasjim Asjari, Rabu (21/10). Sekadar diketahui, sejak memutuskan untuk maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Pasuruan di gelaran Pilwali 2020 yang berpasangan dengan politisi PDI Perjuangan Raharto Teno Prasetyo, Moch Hasjim Asjari tengah mengajukan surat pengunduran diri.

Adapun mekanisme PAW, DPRD harus mengirim surat ke KPU Kota Pasuruan disertai lampiran SK Gubernur Jawa Timur terkait penetapan pemberhentian Hasjim. [hil]

Gus Ipul, Cawali Kota Pasuruan berkampanye di kawasan Jalan Cemara, Kota Pasuruan.

hilmi husain/bhirawa

Gus Ipul Gagas Program Buka Lapangan Pekerjaan

hilmi husain/bhirawa

Cawali Kota Pasuruan nomer urut dua, Raharto Teno Prasetyo saat melakukan dialog bersama masyarakat Kota Pasuruan.

Komitmen Pasangan TEGAS, Pasuruan Jadi Kota Pendidikan Pasuruan, Bhirawa Calon Wali Kota (Cawali) Kota Pasuruan nomer urut dua, Raharto Teno Prasetyo memilih melakukan agenda dialog bersama masyarakat di Kota Pasuruan.

Pasangan TEGAS (Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari) ini menyinggung Kota Pasuruan ingin dijadikan Kota Pendidikan. Pasalnya generasi muda merupakan masa depan bangsa.

“Kami ingin Kota Pasuruan menjadi kota yang maju dengan pendidikannya,” ujar Raharto Teno Prasetyo, Rabu (21/10). Teno panggilan akrabnya menjelaskan, pihaknya akan mengembangkan zona pendidikan di wilayah timur Kota Pasuruan.

Sedangkan targetnya adalah membuka jurusan pertanian.

Misalnya, agronomi serta ada rencana membuka jurusan kedokteran di Kota Pasuruan. Tentu saja, dari adanya pendidikan nanti akan berkembang. [hil]

Pasuruan, Bhirawa Calon Wali Kota (Cawali) Kota Pasuruan nomer urut satu, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kembali menyapa masyarakat Kota Pasuruan. Dihadapan masyarakat di kawasan Jalan Cemara, Gus Ipul menyampaikan gagasan berupa program

Balapan atau Pembukaan Lapangan Pekerjaan.

Didalam Balapan tersebut, ada sejumlah item yang sudah disiapkan untuk membuka lapangan pekerjaan.

“Ketika saya dan Mas Adi ditakdirkan dan diberi amanah untuk memimpin Kota Pasuruan, maka saya

akan menerapkan program Balapan.

Program ini berisi memberikan insentif investasi, Digitalisasi Bursa Kerja, pelatihan 1.000 calon tenaga kerja berkualitas,” ujar Gus Ipul, Selasa (20/10) petang.

Menurut Gus Ipul, ada juga bantuan permodalan-pendampingan-pema-

saran (3P). Menggerakkan projek pemerintah berbasis padat karya hingga kemudahan izin baru.

“Yang kami relisasikan ini tidak hoaks. Kami akan mengungkap fakta dan mencarikan solusi. Terlebih dalam masalah lapangan pekerjaan ini,” kata Gus Ipul. [hil]

Turun ke Desa Sapa Masyarakat, Yuhronur Perkuat Ekonomi Mandiri Lamongan, Bhirawa Calon bupati nomor urut 2 Yuhronur Efendi menilai bahwa keberadaan Warung kopi yang ada di desadesa sangatlah penting untuk perekonomian masyarakat yang mandiri.

Baik para pedagang penjual makanan,minuman dan sebagainya.

Menurut Yuhronur Usaha Mikro Menengah Kecil(UMKM) menjadi dasar atau pondasi masyarakat.

Misalnya, lanjut Yuhronur, warung kopi saat ini mampu tumbuh menjadi usaha rakyat yang paling berkembang, tidak hanya di kota namun di pedesaan.

“Di daerah Sugio ini,kami menyapa warga dari warung kewarung karena disanalah Yuhronur bisa berinteraksi dan menyerap aspirasi

alimun hakim/bhirawa

Geliat UMKM Warung kopi menjadi kekuatan ekonomi mandiri masyarakat yang akan diperkuat oleh Paslon nomer urut 2 Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf.

warga. Ternyata warga sekitar ikut terangkat perekonomiannya karena tidak sedikit yang menitipkan ma-

kanan, gorengan, nasi bungkus, jajan kemasan dan lainnya,” terang Yuhronur, Rabu (21/10).

Karena itulah, lanjut dia, kita harua berterima kasih kepada salah saru pelaku UMKM salah satunya warung kopi.Karena keberadaan UMKM dapat berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian rakyat,” terangnya.

Yuhronur menegaskan,ini yang nanti kami perkuat , besarnya peran mereka dalam perekonomian di Lamongan sangat layak diapresiasi.”Gerakan saling membeli di warung dan belanja di warung menjadi sangat penting terlebih dalam kondisi pandemi begini,” terangnya.

Dalam kunjungannya ke daerah Sugio Yuhronur juga banyak menyerap aspirasi warga diantaranya adalah terkait air bersih. [aha.yit]

PELAYANAN PUBLIK PMI Tulungagung Siapkan Layanan Donor Plasma Darah Halaman 5

Kamis Legi, 22 Oktober 2020

Tulungagung, Bhirawa Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Tulungagung saat ini sedang mempersiapkan layanan donor plasma. Layanan tersebut untuk penyediaan plasma konvalesen bagi pasien Covid-19.

Kepala UDD PMI Tulungagung, dr Rukmi, Rabu (21/10), mengungkapkan pembangunan ruang untuk layanan donor plasma tersebut sudah dilakukan. “Kalau semua sudah siap kami akan buka layanan untuk donor plasma. Rencananya tahun 2021 depan sudah buka,” ujarnya.

Menurut dia, pembukaan layanan donor plasma membutuhkan beberapa syarat. Salah satunya adanya mesin apheresis. “Saat ini kami belum punya. Kami berencana segera membelinya,” tuturnya.

Diakui Rukmi, di Jawa Timur hanya ada beberapa kota yang telah mempunyai layanan donor plasma darah karena sudah mempunyai mesin apheresis yang dapat memisahkan darah dengan sel plasmanya. Seperti di antaranya Surabaya dan Sidoarjo.

Menjawab pertanyaan, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung ini membeberkan karena belum tersedia mesin apheresis tidak ada satu pun penyintas Covid19 yang melakukan donor plasma di PMI Tulungagung. “Kalau memang ternyata ada beberapa orang mau mendonorkan plasmanya kami siap mengantar ke Sidoarjo atau koordi-

nasi dengan Kediri. Kediri sudah punya mesin apheresis,” paparnya.

Selanjutnya Rukmi membeberkan untuk ketersediaan plasma konvalese, PMI Tulungagung sudah menginformasikan pada rumah sakit di Tulungagung. Utamanya, terkait ketersediaan plasma konvalesen yang ada di Sidoarjo dan Surabaya.”Kami menginformasikan tidak perlu jauhjauh kalau membutuhkan plasma konvalesen,” terangnya.

Sejauh ini dari informasi yang didapatnya, Rukmi menyatakan pasien Covid-19 di RSUD dr Iskak Tulungagung ada yang sudah menggunakan plasma konvalesen. “Tetapi plasmanya diambil dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta,” ucapnya.

Lebihlanjut Rukmi menyatakan tidak semua penyintas dapat mendonorkan plasma darahnya. Pendonor adalah para penyintas yang terkonfirmasi Covid-19, namun telah dinyatakan sembuh dan telah melalui uji swab dengan hasil negatif.

“Penyintas yang akan mendonorkan plasma darahnya juga diperiksa dulu. Kadar antibodinya harus pula mencapai kadar tertentu,” pungkasnya. [wed]

LINTAS PELAYANAN

UDD PMI Tulungagung saat ini masih hanya melayani transfusi donor darah, Rabu (21/10).

Bupati Non Aktif Faida “Gandoli” Lima Perizinan

PLN Peduli Bangkitkan Kembali Semangat Budidaya Ikan Surabaya, Bhirawa Di tengah masa pandemi, budidaya ikan kerapu ikut mengalami imbas penurunan harga komoditas. Menanggapi hal ini, PLN Peduli berupaya membantu pembudidaya yang tergabung dalam Perkumpulan Pembudidaya Ikan Keramba (PPIK) Kabupaten Situbondo. Salah satunya dengan mengambil langkah untuk memberi bantuan berupa 200 kg bibit ikan untuk budidaya dan juga restocking.

Tidak hanya memberikan bibit ikan, PLN juga memberikan 256 kg bibit lobster yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan terkait anjloknya harga ikan kerapu. Bibit ikan dan lobster ini Sebagian tetap dilepas di laut untuk menjaga keseimbangan alam.

Senior Manager General Affairs, A Rasyid Naja memaparkan, “Kami berharap dengan hadirnya PLN Peduli di tengah para pembudidaya ikan dapat meningkatkan semangat meski di tengah masa sulit seperti ini.Semoga budidaya ikan dapat semakin kuat sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Situbondo,” terangnya. [ma]

Kunjungi KTS Panji Permai, Beri Bantuan Sembako Situbondo, Bhirawa Setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Kampung Tangguh Semeru (KTS) Desa Paowan Kecamatan Panarukan, kali ini orang nomor satu di lingkungan Polres Situbondo itu giliran mengunjungi KTS Perum Panji Permai Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji, Rabu (21/10). Dalam kunjungan kemarin, Kapolres Imam menyerahkan sejumlah bantuan berupa kebutuhan pokok sembako dan beberapa jenis obat-obatan.

Menurut Kapolres Imam, dalam kunjung tersebut ia didampingi Kasat Binmas IPTU Jembadi dan sejumlah staf. Dalam kunjungan itu pula, aku Kapolres Imam, ia sempat melakukan tatap muka dengan Lurah, Ketua RT dan warga Kampung Tangguh Semeru (KTS) Perum Panji Permai Situbondo. “Kami sekaligus memberikan arahan dan himbauan terkait dengan protokol kesehatan. Langkah ini sebagai salah satu upaya pencegahan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Situbondo,” jelas Kapolres Imam.

Selain itu, Kapolres Imam juga memberikan bantuan sembako, alat kesehatan berupa masker dan baju APD serta obatobatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan warga.

Termasuk diantaranya, sebut Kapolres Imam, untuk kebutuhan warga yang sedang melaksanakan karantina secara mandiri.

“Kunjungan ke Kampung Tangguh Semeru ini dilakukan untuk memberikan motivasi dan sekaligus memastikan penerapan protokol kesehatan,” jelas Kapolres Imam. [awi]

Dinas PTSP Kab. Jember saat hearing dengan Komisi B DPRD Jember terkait pelimpahan perijinan, Rabu (21/10).

Jember, Bhirawa Sejak 2017, sedikitnya ada lima jenis perizinan yang masih di gandoli oleh Bupati non aktif Faida dan belum diserahkan kepada Dinas Pelay-

anan Terpadu Satu Pintu ( PTSP).

Yakni Ijin mendirikan usaha kesehatan, IMB, Ijin Mendirikan Sekolah dan Izin Lokasi. Akibatnya, pelayanan perijinan tersebut mengalami ket-

erlambatan karena harus menunggu tanda tangan bupati.

Hal ini diungkapkan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Andika saat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Jember terkait pelayanan perijinan di Jember, Rabu (21/10). Andika mengatakan, ada lima perijinan yang harus menunggu tanda tangan dari Bupati.”Ada izin mendirikan usaha, Izin Kesehatan, ijin mendirikan sekolah, Ijin Mendirikan Bangunan, dan Izin Lokasi yang masih menunggu Bupati,” ujar Andika.

Andika juga mengaku, pasca dilakukan audit oleh Ombudsmen beberapa waktu lalu, pihaknya diminta untuk proses pelimpahan wewenang perijinan semua diserahkan kepada Kepala PTSP. Atas saran Ombudsmen itu, setiap tahun PTSP sudah mengirimkan surat pelimpahan ke Kabag Hukum, namun tidak mendapatkan jawaban.

“Jadi memang sudah kita kirimkan setiap tahunnya dan baru tanggal 10 Oktober inu kita kirimkan terakhir draft SK pendelegasian tetapi belum ada jawban,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo mengatakan, hasil audit Ombudsmen beberapa waktu lalu menunjukan bahwa Jember sudah menyalahi aturan disektor perijinan.”Jember ini sudah melanggar aturan baik Perpres maupun Permendagri persoalan perizinan,” tuturnya.

Sebab sejak 2017 lalu, pendelegasian wewenang perizinan tidak diserahkan kepada PTSP. Padahal seharusnya ijin tersebut sudah harus diserahkan kepada kepala PTSP. “Wewenangnya bukan bupati lagi yang teken, tetapi sudah harus PTSP dan Jember mungkin satusatunya kepala daerah yang masih mengurus teken perizinan,” tegasnya. [efi]

TMMD 109 Selesai, Satgas Berpamitan dengan Warga Surabaya, Bhirawa Momen TMMD 109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan mengisahkan kenangan banyak. Meski resmi ditutup pada Rabu (21/10), TMMD 109 membawa kenangan bagi warga Desa Tebluru dan anggota Satgas TMMD dari Kodim 0812/Lamongan beserta jajaran.

Anggota Satgas pun menyampaikan perpisahannya dengan keluarga asuh selama program TMMD. Dengan berjabat tangan, satu per satu anggota mengungkapkan perpisahan dengan keluarga asuh dan warha Desa Tebluru.

Mantan Danki SST Satgas TMMD Reguler 109 Kodim 0812/Lamongan, Kapten Chb Suroso mengungkapkan ini adalah bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kami kepada Desa Tebluru. Pihaknya pun mengaku bangga karena bisa menjadi bagian dari warga Desa Tebluru, terutama turut dalam upaya mensejahterahkan warga setempat.

“Mereka adalah orang tua kami juga dan layak mendapatkan cara penghormatan seperti itu namun bukan bersenjata. Itu karena kami juga dianggap anak oleh mereka,” kata Kapten Chb Suroso.

Satgas TMMD 109 berpamitan dengan warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Rabu (21/10).

Pihaknya juga mengaku akan terus mengenang rasa keleluargaan yang diberikan warha setempat. Dan juga meninggalkan foto kenang-kenangan yang telah dipajang di ruang tamunya. Sebagai bentuk bahwa keakraban antara Satgas TMMD 109 Lamongan dengan warga Desa Tebluru merupakan wujud Kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Apa yang kita kerjakan selama ini

tidak lepas dari bantuan warga Desa Tebluru. Dan ini merupakan wujud Kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Sehingga akan terkenang selalu,” pungkasnya.

Ditegaskan Bupati Fadeli,di Tengah Pandemi, TMMD ke-109 berjalan megilan (Luar biasa,red). Apresiasi tersebut diungkapakan Bupati saat Acara Penutupan TMMD ke-109

Tahun 2020 di Pendopo Lokatantra, Rabu (21/10).

“Saya telah mengikuti Program TMMD beberapa kali, dan tahun ini mempunyai rasa tersendiri. TMMD ke-109 ini sangat megilan atau luar biasa karena hadir di tengah-tengah pandemi Covid 19. Programnya sangat terpadu, memiliki sasaran dan hasil yang jelas,” Ungkap Fadeli.

Fadeli bahkan berharap agar nantinya Program TMMD bisa ada di setiap tahunnya karena Program TMMD mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Anggaran Program TMMD sebesar Rp. 1,5 Milyar ditambah dengan Rp. 470 Juta menjadi Rp. 1,97 Milyar namun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih dari itu. Jika diadakan setiap tahunnya maka Kita Pemerintah Daerah akan selalu mendukung program tersebut”, Harap Fadeli.

Dikesempatan yang sama,Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono mengungkapkan bahwa Program TMMD hanyalah sasaran antara, sasaran utamanya adalah gotong royong masyarakat. [Aha/yit/bed]

PLN Bentuk Satgas Penertiban Layang-Layang Kota Madiun, Bhirawa Permainan layang-layang sedang menjadi fokus perhatian PT PLN (Persero) saat ini. Bukan karena kegiatannya yang menyenangkan, tapi akibat yang ditimbulkan ketika benda tersebut mengenai jaringan listrik.

Selama Oktober 2020, setidaknya 90 kasus jaringan listrik ditemukan PLN UPT Madiun akibat layang-layang.

Bahkan, sempat menimbulkan masalah pemadaman listrik serius. Salah satunya kejadian 3 Oktober 2020 lalu. Yakni, pemadaman listrik serentak di 8 kota/kabupaten di Jawa Timur diakibatkan adanya layanglayang tersangkut pada sutet di wilayah Wungu.

Maka untuk meminimalisasi kejadian serupa terulang kembali, PLN membentuk satgas khusus bersama Polres Madiun Kota dalam rangka menertibkan layanglayang. ‘’Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari unit induk

kami bersama Kapolda Jatim.

Maka kami bentuk satgas untuk menertibkan layang-layang,’’kata Manager PLN UPT Madiun Suyitno di kantor PT PLN (Persero) UPT Madiun Jalan Thamrin, Rabu (21/10).

Dalam menjalankan kerjasama ini, nantinya PLN akan berkolaborasi dengan Polres Madiun Kota untuk menertibkan warga yang bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik dan sutet. Terutama, bagi oknum yang telah berulang kali diingatkan namun tetap membandel.

Lebih lanjut, Suyitno menegaskan, pihaknya tidak melarang masyarakat bermain layang-layang. Namun, wajib mematuhi aturan dengan menjauhi area yang ada jaringan listriknya. ‘’Kami harap, hal ini bisa menjadi perhatian masyarakat,’’kata Manager PLN UPT Madiun Suyitno.

Sementara itu, Wakapolres Madiun Kota, Kompol Joes Indra

sudarno/bhirawa

Manager PLN UPT Madiun Suyitno, memberikan pemaparan saat bentuk Satgas untuk menertibkan layang-layang di kantor PT PLN (Persero) UPT Madiun Jalan Thamrin, Rabu (21/10).

Lana Wira mengatakan bahwa Polres Madiun Kota dalam hal ini siap membantu PLN. Terutama, menertibkan masyarakat yang bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. ‘’Kita akan bers-

inergi dengan PLN melalui satgas ini. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi masyarakat yang bermain layang-layang di dekat instalasi listrik,’’tegas Wakapolres Madiun Kota. [dar]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi, 22

Pandemi Covid-19 Momentum Meningkatkan K Sidoarjo, Bhirawa Kondisi pandemi Covid 19 membuat para siswa harus melakukan belajar dari rumah masing - masing. Hal ini menjadi momentum bagi sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi para guru. Diharapkan proses mengajarnya bisa lebih bagus lagi dan mengikuti kemajuan teknologi.

achmad suprayogi/bhirawa

Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramlianto sedang memaparkan materinya pada SMK Antartika 2 Sidoarjo.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, Ramlianto ST MP dalam kegiatan bertemakan Workshop Karya Inovatif Pembuatan Modul dan Buku yang digelar, Rabu (21/10) kemarin. Ramlianto memberikan materi tentang Pengembangan Pembelajaran Secara Inovatif. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sidoarjo - Surabaya, Drs Lutfi Issa Anhori MM yang membawakan

materi tentang Pencerahan dan Pengarahan Arah Pendidikan SMK. Usai memberikan materi, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramlianto mengatakan, kalau masa pandemi Covid 19 ini sebenarnya para siswa yang belajar dari rumah adalah momentum yang tepat. Hal ini kesempatan yang tepat bagi sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas gurunya.

"Karena kesibukannya mereka

saat ini bermain game online, jadi masih banyak waktu untuk mengembangkan potensinya. Jadi, apa yang dilakukan SMK Antartika 2 Sidoarjo ini bagian dari peningkatan potensi guru. Mengisi waktu luang para guru untuk mengembangkan potensinya,'' kata Ramlianto yang didampingi Kelapa SMK Antartika 2 Sidoarjo, Retno Purwolystiorini SE MMPd. Menurut Ramlianto, SMK Antartika 2 Sidoarjo merupakan bagian dari SMK yang memiliki peluang berkontribusi besar terhadap peningkatan kompetensi para siswa di Jawa Timur. Karena sarana dan prasarananya juga sudah lengkap, para gurunya juga sangat memadai, kondisi lingkungan sekolahnya

Demo Tolak Omnibus Law, Pelajar Diamankan Polisi Kota Kediri, Bhirawa Polisi mengamankan 15 Pelajar diduga akan ikut aksi demo penolakan UU Omnibus law yang dilakukan afiliasi Sekartaji di DPRD Kota Kediri. Setelah diamankan mereka diberikan pembinaan oleh Kapolres Kediri untuk tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Kapolresta Kediri, AKBP Miko Indrayana, dalam operasi gabungan yang digelar sebelum aksi demo, petugas mengamankan 15 pelajar yang diduga kuat ikut aksi penolakan UU Omnibus Law. "Kemudian dikoordinasikan dengan Diknas maupun sekolah yang bersangkutan ternyata, mereka sebenarnya ada agenda belajar Daring, maka akan kami pertemukan dengan kepala sekolah orang tuanya, dan dinas setempat. Setelah diamankan dan diberikan pembinaan para

pelajar yang didampingi unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ini dilakukan Rapid Test untuk pencegahan penyebaran Covid 19. Mereka rata - rata masih dibawah umur untuk itu didampingi petugas

PPA,'' terang Miko.

Sementara Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kediri, Sumiarso mengatakan, pihaknya diperintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim untuk mengimbau

Kapolresta Kediri, AKBP Miko Indrayana memberikan pembinaan pada para pelajar yang diamankan.

para guru dan orang tua agar memonitor siswa SMA/SMK agar tak mengikuti unjuk rasa.

Sumiarso menjelaskan, pihaknya sudah sejak lama melakukan langkah antisipasi dengan melakukan pembinaan ke sekolah - sekolah dengan melibatkan kepolisian. Seperti hari ini ada sekolah yang melakukan deklarasi bersama Polresta Kediri, intinya melarang para siswa melakukan aksi demonstrasi ini karena untuk melindungi para siswa.

Sumiarso juga meminta wali kelas bersama guru pembimbing lainnya untuk dor to dor ke rumah orang tua siswa, untuk meminta ikut serta memantau anaknya agar tidak melakukan aksi demonstrasi. ''Ini salah satu langkah kami, selain terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian,'' tandasnya. [van]

Hidupkan Konservasi dan Eduwisata Penyu, Unesa Gandeng KMKPW Pacitan

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono sedang memberikan ucapan selamat kepada Pengurus PC IMM yang baru.

Pemuda Muhammadiyah Diajak Ikut Membangun Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono MSi mengajak Pemuda Muhammadiyah ikut serta dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Ajakan ini disampaikan saat menghadiri pelantikan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah/PC IMM Kabupaten Sidoarjo periode 2020 - 2021 di Gedung Langen Palikrama Jl Mojopahit Sidoarjo, pada Rabu (21/10) kemarin.

Hudiyono menjelaskan, Jawa Timur mendapatkan bonus demografi. Jumlah anak muda sangat luar biasa. Hampir 60% jumlah penduduk di Jawa Timur didominasi pemuda. Bonus demografi tersebut diharapkannya dapat dimanfaatkan.

Salah satunya untuk menguatkan pembangunan yang dilakukan pemerintah. "Maka saya meminta anggota PC IMM dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Organisasi seperti ini juga diharapkannya dapat menjadi supporting pembangunan. Bukan menjadi penghambat pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Dirinya mengajak semua pihak untuk selalu bersinergi dalam pembangunan. Termasuk dengan Pemuda Muhammadiyah,'' pintanya.

Ia juga berpesan kepada anggota IMM untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid 19. Dikatakannya kurang 0,1% Kabupaten Sidoarjo menuju zona penyebaran Covid 19 berubah menjadi kuning. Maka peran mahasiswa diharapkan dapat ikut mewujudkannya. Dirinya juga berpesan untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada nantinya. [ach]

Surabaya, Bhirawa Bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu dan Wisata (KMKPW) Pantai Taman Pacitan, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menghidupkan tempat konservasi penyu di Pacitan. Apalagi penyu merupakan spesies yang masuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah (Red List of Threatened Species). Kegiatan tahun pertama ini dilakukan secara berkelanjutan sejak Bulan Juni hingga akhir Tahun 2020 mendatang.

Menurut Ketua PKM Unesa, Dhita Ayu Permata Sari, melalui Tim Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Unesa merancang kegiatan berkelanjutan telah disusun untuk tiga tahun kedepan. untuk memperbaiki dan mengelola Konservasi Penyu, sehingga dapat menjadi tujuan destinasi ekowisata edukasi penyu. "Sebagai civitas akademik yang peduli terhadap lingkungan, kami merasa terpanggil untuk membantu pihak KMKPW dan bekerja sama untuk ikut melestarikan penyu dan habitatnya, terutama di Pantai Taman Pacitan,'' tutur Dhita yang ahli dalam bidang pendidikan IPA. Ahli biologi konservasi sekaligus Tim

PKM Unesa, Sunu Kuntjoro menambahkan, pentingnya menjaga dan merawat penyu. Sebab, tidak semua pantai di Indonesia dijadikan tempat pendaratan penyu.

"Karena itu, bagaimana caranya lokasi pendaratan penyu di Pantai Taman Pacitan ini tetap harus dijaga. Dalam jangka panjang, karena hal ini berdampak pada lingkungan sekitar juga,'' jabar dia.

Sunu menjelaskan, di tahun pertama hal yang dilakukan Tim PKM adalah menata lokasi konservasi penyu dengan mengelola sarana dan prasana di lokasi bersama pihak KMKPW Pantai Taman Pacitan. Penataan dilakukan untuk merancang kegiatan edukasi yang akan dilaksanakan di tahun kedua dan ketiga.

Selain itu, Tim PKM juga melakukan pelatihan managemen keuangan sederhana bagi pihak pengelola KMKPW. "Harapan kami, kegiatan ini dapat membantu rekan - rekan KMKPW dalam melestarikan penyu dan habitatnya di Pantai Taman Pacitan. Selain itu, konservasi penyu di Pantai Taman Pacitan dapat dikenal luas oleh masyarakat Pacitan khususnya, seluruh masyarakat Indonesia, dan memberikan edukasi pagi pengunjung dan masyarakat sekitar,'' pungkas dia. [ina]

Tim Pengabdian Masyarakat Unesa dalam kegiatannya untuk melakukan konservasi penyu di Pantai Taman Desa Hadi Warno Pacitan.

GALERI

Lukisan Resolusi Jihad sepanjang 10 meter kali 1, 5 meter yang dibuat 22 pelukis

Peringati H

22 Pelukis di Jombang Bu Jombang, Bhirawa Sebanyak 22 orang pelukis dan santri di Kabupaten Jombang membuat lukisan sepanjang 10 meter kali 1, 5 meter di halaman Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (21/10).

Lukisan yang dibuat ini bertema Resolusi Jihad. Pembuatan lukisan ini sendiri untuk memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2020.

Tampak di lokasi, seluruh pelukis mengenakan sarung.

Mereka menggoreskan kuas - kuas dengan cat berbagai warna di atas kain kanvas putih. Diantaranya, ada yang melukis sosok kiai yakni, KH Hasyim Asy'ari (Mbah Hasyim) dan KH Wahab Hasbullah (Mbah Wahab), ada juga yang melukis Huruf huruf Hija'iyah yang merupakan tulisan Resolusi Jihad, hingga ada pula yang melukis suasana peristiwa 10 November 1945 di Surabaya serta sosok Bung Tomo.

Menurut Koordinator kegiatan, Mohammad Akhya, kolaborasi antara santri dan seniman Jombang ini dilaku-

kan untuk memperingati Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2020. ''Lukisan yang kami buat bareng - bareng bersama 22 pelukis, bertema Resolusi Jihad. Di mana Resolusi Jihad itu penggagas atau pencetusnya, adalah para kiai, para

masyayikh yan yak terjun di pe ara lain Mbah H dari Tebu Ire Mbah Yai Wa dari Tambak bang,'' paparny Dia menam lukisan ini jug

SISWA

Guru di Sekolah Terpencil, Tiap Hari Pulang Pergi Mengajar Harus Naik Perahu SD Negeri 2 Sawohan Kec Buduran dan SMP Negeri satu atap Buduran, dalam masa pandemi Covid 19 ini, pembelajarannya dibuat pola Seminggu masuk dua kali.

Menurut penuturan Kepala SD Negeri Sawohan 2 Buduran yang juga Kepala SMP Negeri satu atap Buduran itu, M Mujib, selain sebagai upaya mencegah penularan Covid 19, pola pembelajaran yang diterapkan itu juga untuk meringankan beban dari para orang tua siswa.

Oleh: Alikus, Kabupaten Sidoarjo

alikus/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, saat melihat kondisi sekolah terpencil di wilayah timur Kab Sidoarjo.

"Sebab kalau full Daring, terkendala sulitnya jaringan internet,'' jelas M Mujid, saat menerima kedatangan dari Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, bersama sejumlah Kepala OPD terkait, Selasa (20/10 ) kemarin.

Selain itu, tidak full daring, supaya bisa sedikit men-

gurangi beban dari orang tua siswa, yang SDM nya kurang paham akan pelajaran di sekolah. Pertimbangan lainnya, pembelajaran masuk kelas Seminggu masuk dua kali, sebab jarak tempuh antara lokasi sekolah yang berada di Dusun Kepetingan Desa Sawohan Kec Buduran den-

gan tempat tinggal para siswa, jauh dan sulit aksesnya.

"Sekolah SD dan SMP ini, berada dalam satu lokasi, supaya memudahkan jarak tempuh dari lulusan SD bila akan melanjutkan ke jenjang SMP,'' lanjutnya.

Upaya memudahkan jarak tempuh ini, menurut Mujid, sehingga diharapkan akan bisa menekan anak yang tidak bisa sekolah di daerah terpencil yang ada di Kab Sidoarjo itu. Untuk siswa SD total jumlahnya ada 36 siswa. Sedangkan siswa SMP ada 24 anak.

"Untuk mencegah penularan Covid 19, baik siswa maupun guru wajib untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker,

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak,'' katanya.

Selain berdialog dengan para guru disana, terkait tantangan dan kendala selama pandemi Covid 19 ini, Pj Bupati Hudiyono, juga menyerahkan bantuan Sembako kepada para guru.

Hudiyono mengatakan para guru di sekolahan tersebut berasal dari luar desa disana.

Mereka tiap hari berangkat kerja mengajar siswa, harus naik perahu yang sudah disiapkan Pemkab Sidoarjo. Di sekolahan ini masih ada guru honorernya. Sehingga akan diupayakan akan ada Perbup, supaya guru honorer di sekolahan terpencil itu bisa menerimanya. [*]

rawa

& OLAHRAGA Kompetensi Guru

AYAAN

2 Oktober 2020

Halaman 7 S O S O K

Gelar Lomba Pembuatan Video Pembelajaran Kreatif

juga cukup nyaman untuk belajar.

"Saya kira akan menjadi salah satu sekolah yang memiliki kontribusi besar terhadap kompetensi para siswa untuk masuk dunia usaha dan dunia industri,'' tutur Ramlianto.

Sebelum memberikan materi, Ramlianto mengunjungi Studio Radio dan TV Pembelajaran milik SMK Antartika 2 Sidoarjo. Dan memberikan motivasi kepada Crew Radio agar lebih semangat dalam belajarnya. Tidak mudah menyerah dan harus sering membaca buku biografi tentang orang sukses. Di Studio TV Pembelajaran Ramlianto juga menjadi narasumber tentang inovasi pembelajaran, serta tentang cerita dirinya hingga menjadi orang sukses.

Dalam beberapa hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo mempunyai gawe menarik. Dinas yang dipimpin Akhmad Djunaidi itu melakukan kerjasama dengan Unej Jember berupa lomba pembuatan video pembelajaran kreatif. Pesertanya, semua guru penggerak TK serta guru SD/SMP/MTs baik negeri maupun sekolah swasta se-Kabupaten Situbondo.

"Studio Radio dan TV Pembelajaran ini fungsinya untuk praktek para siswa. Selain itu juga di masa pandemi ini dimanfaat guru untuk pembelajaran. Studio Radio dan TV Pembelajaran ini sudah berjalan sekitar dua tahun yang lalu,'' terang Ayu Faidza Azmi salah satu guru Pembina Jurnalistik usai mendampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramlianto.

Sedangkan materi yang terakhir tentang Pembuatan Karya Inovatif, Pembuatan Buku dan Modul disampaikan Deni Agustin ST MPd dari SMA Negeri 4 Sidoarjo dan Luluk Masruroh SPd, kegiatan diakhiri dengan pengumpulan tugas buku dan modul dari para peserta. [ach]

Achmad Djunaidi

Menurut Djunaidi, kegiatan lomba ini untuk mengajak semua guru agar selalu kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dengan metode Daring (Dalam Jaringan). Selain itu, ujar mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo itu, pihak Dispendikbud Kabupaten Situbondo juga menginginkan mempunyai guru penggerak sehingga mampu memajukan kualitas pendidikan di Kota Santri. ''Diera pembelajaran Daring ini, kami harus kreatif,'' jelas Djunaidi.

Masih kata Djunaidi, meski masih belum memberlakukan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena status Situbondo masih waspada Covid 19, Dispendikbud Kabupaten Situbondo harus menggagas sebuah program untuk kemajuan pendidikan di Situbondo.

Salah satunya, mengurangi kebosanan siswa dalam menjalani

sistem pendidikan Daring.

"Pada sistem Daring ini seringkali siswa dihadapkan pada banyaknya pemberian tugas oleh guru sehingga cepat bosan. Nah untuk itulah di tuntut ada guru yang punya kreatifitas dalam pembelajaran tersebut,'' papar mantan Kepala BPMP Kabupaten Situbondo itu.

Djunaidi juga menjelaskan, kegiatan lomba pembuatan video pembelajaran kreatif ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari webinar bersama Universitas Jember yang digelar beberapa waktu lalu. Kegiatan ini terealisasi.

Ini merupakan hasil kerjasama dengan Kelompok Riset Combinatorics Graphs Theory and Network Tppology (CGANT) Unej Jember.

"Saat webinar kami mengambil tema bahasan berjudul 'Penerapan Creative Hypertext dan Hypermedia dalam Pendidikan,'' pungkas mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu. [awi]

Kecamatan Paiton Probolinggo Komitmen Bebas Stunting

50 Guru PAUD Dilatih PAUD Plus

arif yulianto/bhirawa

s di Jombang untuk memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2020, Rabu (21/10).

Hari Santri

uat Lukisan Resolusi Jihad

ng sudah banerjuangan, antHasyim Asy'ari ng, kemudian ahab Hasbullah Beras, Jomya. mbahkan, pada ga digambarkan

peristiwa terjadinya komunikasi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 19, 20, dan 21 Oktober 1945 hingga tercetusnya Resolusi Jihad. Akhirnya tercetuslah Resolusi Jihad dari kesepakatan ulama NU yang ada di Jalan Bubutan Surabaya.

Panjang kain kanvas 10 Meter ini kata dia, merupakan lambang kalau Resolusi Jihad itu bertepatan dengan Bulan Oktober. Kemudian 22 santri bermakna tanggal 22 Oktober. Selanjutnya, Lukisan Resolusi Jihad ini akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang pada pada peringatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2020 nanti.

"Nanti akan kami serahkan secara simbolis kepada Ibu Bupati Hj Mundjidah Wahab , bahwa lukisan ini dinyatakan sudah finish,'' tandas dia.

Sementara itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab memberikan apresiasi kepada para pelukis yang melukis lukisan Resolusi Jihad untuk memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2020 ini. ''Ini nuansa baru, yang sebelumnya belum ada, yaitu melukis sepanjang 10 meter. Saya sangat mendukung, karena nanti bisa terbaca oleh generasi-generasi muda, bahwa, inilah pejuang-pejuang Resolusi Jihad,'' ungkap Bupati Jombang. [rif]

Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus melakukan gebrakan mengurangi jumlah Stunting di wilayahnya, kali ini di Kecamatan Paiton bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Paiton dan Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) Kecamatan Paiton berkomitmen agar ke depan Kecamatan Paiton bebas stunting.

Upaya ini dilakukan dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Pendidik PAUD Plus se-Kecamatan Paiton di Resto and Cafe Pantai Bohay Desa Binor Kecamatan Paiton, Senin hingga Jum'at (19-23/10).

Diklatsar disupport Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa se-Kecamatan Paiton ini diikuti 50 orang yang terbagi dalam dua kelas.

Mereka berasal dari unsur guru PAUD dari 20 desa se-Kecamatan Paiton. Masing - masing desa mengirimkan dua orang guru PAUD, serta 10 orang guru PAUD dengan biaya mandiri. Diklatsar yang didanai dari Dana Desa (DD) ini dibuka secara resmi oleh Camat Paiton Muhamad Ridwan didampingi Pendamping Desa Kecamatan Paiton selaku Ketua Panitia, Yuliadi.

Camat Ridwan memberikan apresiasi terhadap BKAD dan Apdesi Kecamatan Paiton yang masih menganggarkan kegiatan untuk pelayanan sosial dasar, terutama yang berkaitan dengan penangan-

an stunting. Sebab tidak semua kecamatan ada dan bisa melaksanakan kegiatan itu.

"Terus terang memang arahnya kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan dasar terhadap guru PAUD, tetapi fokusnya lebih kepada penurunan angka stunting.

Targetnya ke depan memang tidak ada kasus stunting di Kecamatan Paiton,'' katanya.

Camat Ridwan berharap agar kegiatan yang sudah tersentuh melalui Dana Desa ini bisa dilaksanakan secara istiqomah. Terlebih semangat dari masyarakat di Kecamatan Paiton yang luar biasa. Semangat ini apabila juga didukung oleh desa tentunya akan semakin luar biasa.

Sementara Pendamping Desa Kecamatan Paiton, Yuliadi men-

gungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru PAUD. Karena guru PAUD yang profesional adalah guru yang memiliki empat standar kompetensi dalam dirinya meliputi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Melalui kegiatan ini Yuliadi berharap para guru PAUD bisa berkontribusi dalam penanganan stunting, dan bisa melakukan pembelajaran yang kondusif sesuai dengan perencanaan. Sebagai tindak lanjut nanti ada tugas mandiri selama satu bulan untuk menghasilkan best practice, sehingga mempunyai inovasi baru yang harus dilakukan terkait PAUD dan stunting.

"Kami menghimbau kepada para guru PAUD agar bisa bersinergi dengan desa dan berkontribusi bagi di-

wiwit aggus pribadi/bhirawa

Pendidikan PAUD plus bagi 50 guru di Paiton.

Guru Besar Faperta Unej, Kembangkan Melinjo sebagai Suplemen Super Jember, Bhirawa Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jember, Prof Tri Agus Siswoyo kembangkan melinjo (gnetum gnemon) sebagai suplemen super. Tanaman melinjo yang selama ini banyak ditakuti karena membuat kadar asam urat tinggi, ternyata sumber antihipertensi, antioksidan, antiperadangan, antikanker bahkan baik bagi mereka yang tengah melakukan diet.

Potensi yang luar biasa dari melinjo sebagai suplemen super ini membuat Prof Tri Agus Siswoyo, tekun mengembangkan hasil penelitian sejak 2002. ''Bermula dari fakta melinjo salah satu tanaman yang tergolong tanaman purba, artinya sudah ada di muka bumi sejak ribuan tahun lalu tapi tidak banyak mengalami perubahan. Pastinya ada kandungan tertentu dalam melinjo yang mampu membuatnya mampu bertahan melewati evolusi jaman. Lantas saya mulai tertarik meneliti melinjo,'' kata Prof Tri Agus Siswoyo saat ditemui di Gedung CDAST lantai dua, Selasa (20/10).

Dari hasil penelitiannya, kata Prof Tri Agus, melinjo memiliki kandungan protein dan non protein yang

banyak mengandung zat antihipertensi, antioksidan, antiperadangan, antikanker yang berguna bagi tubuh manusia.

"Kami tengah mengembangkan kandungan protein dari melinjo yang berguna bagi antihipertensi. Caranya adalah dengan mengisolasi protein dari melinjo hingga menghasilkan peptida aktif yang dengan bantuan

bakteri tertentu kemudian akan dimasukkan ke padi, sehingga padi tersebut akan mengandung antihipertensi,'' jelas Prof Tri Agus yang sudah mematenkan beberapa penemuan hasil penelitiannya terkait melinjo.

Kenapa padi yang menjadi pilihannya, karena padi adalah sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Dengan adanya padi

Guru Besar Prof Tri Agus Siswoyo saat menujukkan hasil penilitian berbasis melinjo di Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi Bioteknologi Tanaman Industri (PUI PT BioTin) yang dikelolanya.

Gelar Lokakarya, LSP Unair Siapkan Materi Uji Kompetensi Surabaya, Bhirawa Dalam rangka penyelarasan perkembangan industri dengan kompetensi lulusan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar Lokakarya penyususan materi Uji Kompetensi dengan melibatkan Badan Nasional Sertifiksi Profesi (BNSP), Rabu (21/10) kemarin. LSP Unair sendiri merupakan salah satu faktor penunjang kualitas lulusan Unair, agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurut Ketua LSP Unair, Prof Dr drh Imam Mustofa MKes, lokakarya ini melibatkan 142 dosen, yang mengampu 80 Skema Kompetensi. Skema ini berasal dari 31 prodi pada 7 fakultas, serta satu dari pusat riset dan pengembangan produk halal.

"Kota mulai lokakarya hari ini dan akan dilanjutkan beberapa hari kedepan dengan diskusi pengampu masing - masing skema, bimbingan tek-

rinya sendiri, dan orang lain dalam penanganan stunting melalui kegiatan PAUD dan Posyandu di desanya masing - masing,'' tuturnya.

Para guru PAUD ini mendapatkan sejumlah materi dari beberapa narasumber. Diantaranya, Gizi dan Stunting dari Dinas Kesehatan, Gizi dan Pengasuhan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Ke-PAUD-an dari Dinas Pendidikan serta Regulasi PAUD dan Stunting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya, Pendampingan Kelembagaan PAUD dari Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Probolinggo, Penanganan Covid 19 dari Polsek Paiton serta Perencanaan Penganggaran Desa Terkait Stunting dari Apdesi Kecamatan Paiton. [wap]

nis dari Master Asesor, dan FGD dengan para mitra untuk menyelaraskan Materi Uji Kompetensi (MUK) yang disusun dengan kebutuhan riil di dunia kerja,'' jelas Prof Imam.

Dalam menyusun skema MUK ini, juga diselenggarakan FGD secara parallel mulai tanggal 3 hingga 12 Nopember 2020, dengan para mitra, yaitu 14 Asosiasi Profesi, 17 institusi pengguna, dan 11 mitra dari prodi sejenis dari PT lain.

"Melalui kegiatan ini kami harap MUK yang dihasilkan nanti adaptif untuk dipergunakan dalam uji kompetensi secara offline, blended, maupun online atau asesmen jarak jauh. Tentunya, MUK ini terlebih dahulu mengikuti proses sesuai dengan peraturan BNSP,'' papar Prof Imam.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Unair, Prof Dr Ni Nyoman Tri Puspaningtyas menambahkan, Unair memiliki komitmen yang tinggi terhadap LSP, dari mulai proses pembentukan-

nya di bulan Nopember 2015 sampai dengan perkembangannya.

"Keberadaan LSP Unair bukan sekedar agar para lulusan memiliki surat keterangan pendamping ijasah (SKPI). Pada roadmap pengemba-

ngan akademik Universitas Airlangga tahun 2020-2025 kedudukan LSP Unair bersama Fakultas/Program Studi dan unit-unit kerja yang lain memegang peran penting yang saling melengkapi,'' ungkap dia. [ina]

Wakil Rektor 1 Unair, Prof Dr Ni Nyoman Tri Puspaningtyas

yang mengandung antihipertensi maka penderita darah tinggi yang mengkonsumsinya akan sekaligus mengkonsumsi obat.

"Padi yang memiliki kandungan antihipertensi dari melinjo ini dikenal sebagai nutraceutical, dengan kata lain makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Tapi perlu diingat, masih perlu penelitian lanjutan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat mengingat tergolong sebagai produk rekayasa genetika yang harus melewati sekian banyak prosedur pengawasan agar benar-benar terjamin keamanannya,'' tegas guru besar biokomia tanaman pertanian ini.

Bahkan saat melakukan riset melinjo dalam rangka post doctoral di Gyeongsang National University, Korea Selatan, di tahun 2019 lalu, dirinya menemukan kandungan anti kanker pada melinjo berpotensi menjadi obat bagi lima macam penyakit kanker. Pada saat penelitian di laboratorium, dari lima kanker yang diteliti ternyata kandungan anti kanker di melinjo berpotensi paling besar menyembuhkan kanker paru - paru. [efi]

GELANGGANG

KOI Tunggu Ratas untuk Matangkan Bidding Olimpiade 2032 Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari mengaku masih menunggu jadwal rapat terbatas (ratas) bersama presiden untuk mematangkan persiapan bidding tuan rumah Olimpiade 2032. “Semoga bisa terlaksana dalam waktu dekat untuk berkoordinasi dengan semua kementerian sehingga Indonesia bisa dipercaya menjadi tuan rumah Olimpiade 2032,� kata Oktohari dalam siaran pers, Rabu.

Menurut pria yang akrab disapa Okto itu, KOI juga sudah mulai menyusun materi untuk dibahas bersama dengan berbagai kementerian sebelum dipresentasikan pada bidding nanti.

Selesai ratas, Okto mengatakan akan langsung terbang ke markas Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Lausanne, Swiss untuk membahas lebih lanjut soal peluang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

Okto mengaku semakin optimistis dengan peluang besar Indonesia memenangkan bidding Olimpiade 2032. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir, di sela-sela perjalanan diplomatiknya ke Swiss pekan lalu, sempat menyambangi markas IOC untuk menemui Presiden Thomas Bach. [ant]

Kamis Legi, 22 Oktober 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Optimis Sektor Pariwisata akan Berkembang Trenggalek, Bhirawa Rapat Koordinasi Sinergi Manajemen Publikasi Kepariwisataan bersama Bakorwil V di Hotel Prigi Trenggalek, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si., optimis pariwisata akan berkembang.

Semua itu akan terwujud bilamana antar wilayah bisa bersinergi dengan baik. “Mari kita tata pariwisata kita,” ajak mantan Plt. Bakorwil Madiun tersebut saat membuka rakor sinergi manajemen publikasi kepariwisataan, Selasa (20/10).

Pandemi telah membuat

sektor pariwisata mengalami masa-masa yang sangat sulit.

Keterbatasan ruang gerak akibat pandemi membuat sektor ini serasa berhenti. Pergerakan orang terbatas karena penerapan protokol kesehatan.

Minimnya pergerakan orang dari suatu daerah ke daerah lain

secara otomatis membuat paket-paket wisata yang ada kurang laku dijual, kamar-kamar hotel kosong karena tidak ada tamu, rumah-rumah makan mengalami penurunan omset penjualan, dan pengelola-pengelola destinasi juga mengalami kesulitas karena tidak ada wisatawan yang berkunjung.

Apalagi kondisi ini diperparah dengan adanya isu mega thrust yang bisa memicu timbulnya tsunami setinggi 20 meter. Tentunya hak ini semakin menciutkan nyali or-

ang-orang untuk berwisata ke daerah-daerah yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk Kabupaten Trenggalek yang berada di Pesisir Selayan Jawa.

Padahal sektor pariwisata cukup memberi berkontribusi signifikan terhadap devisa negara dan PDRB daerah. Mengingat peran pentingnya dalam menggerakan perekonomian, membuat peia yang kaya pengalam di wilahah ini mengajak semua daerah untuk bersinergi dan bangkit bersama.

“Kita harus optimis bahwa pariwisata akan terus survive dan kembali ke masa kejayaannya seperti sebelum masa pandemi,” ungkap Benny saat membuka kegiatan ini.

Isu mega trush, lanjut pria berkumis tipis sempat menggemparkan dan membuat kunjungan wisata menutun drastis. “Sebelumnya saya sempat takut dengan isu ini, namun setelah mengikuti rakor dengan beberapa ahli, duduk permasalahan ini menjadi semakin jelas,” terang

salah satu pejabat tinggi pratama Pemprov Jatim ini.

“Keresahan ini berawal dari salah kutib sebuah media masa. Berpotensi bukan diprediksi Tsumani. Ini pemilihan kata yang jauh maknanya,” jelas Penjabat Sementara Bupati Trenggalek itu.

Selain itu potensi Tsunami ini merupakan sebuah tulisan dalam sebuah jurnal untuk kalangan tertentu, bukannya untuk konsumsi publik yang kemudian meresahkan masyarakat.

Benny mengajak Bakorwil

V untuk ikut menyadarkan masyarakat, dimanapun tempat kemungkinan bencana itu bisa terjadi. Dan apa yang telah menjadi viral itu adalah sebuah kajian.

Selain itu kabar vaksin Covid-19 yang akan masuk secara bertahap ke Indonesia mulai November nanti tentunya akan menambah keoptimisan kita.

Sedangkan orang-orang sudah mulai sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, tutupnya. [Wek]

KELANA JATIM

Kendalikan Hama Tikus, Kembangkan Rumah Burung Hantu Kabupaten Blitar, Bhirawa Dalam rangka mengendalikan hama tikus yang mulai menyebar di Kabupaten Blitar, Pemrintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar kembangkan Rumah Burung Hantu (Rubuha).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Wawan Widianto mengatakan pihaknya akan mengembangkan program Rumah Burung Hantu (Rubuha) untuk mengendalikan hama tikus yang mulai mewabah di Kaupaten litar.

“Mengingat akhir-akhir ini diketahui memang banyak hama tikus, program Rumah Burung Hantu sebagai salah satu solusinya,” kata Wawan Widianto.

Lanjut Wawan Widianto, pihaknya juga menghimbau kepada para petani agar tidak melakukan pengendalian hama tikus dengan cara berbahaya, misalnya menggunakan aliran listrik seperti di Bojonegoro yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Kami sudah belerjasama dengan Gapoktan untuk mengembangkan rumah burung hantu, dan kami himbau para petani jangan menggunakan cara yang berbahaya seperti aliran listrik,” ujarnya. [htn]

DAMRI Sediakan Layanan Angkutan Wisata KSPN Rute Jember-Bondowoso-Ijen Bondowoso, Bhirawa Upaya DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) ditengah pandemi Covid-19 saat ini dalam mengakomodir kebutuhan transportasi darat dan Pemulihan Ekonomi pada sektor wisata.

Perum DAMRI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyediakan layanan angkutan wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) rute Jember - Bondowoso - Ijen.

Layanan ini ditujukan kepada para pelancong sekaligus masyarakat Bondowoso. Agar mereka dapat dengan mudah Bayu Aji Prabowo mengunjungi berbagai destinasi wisata di kawasan Ijen.

Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Bondowoso, Bayu Aji Prabowo mengatakan pelayanan transportasi pada rute tersebut sudah mulai beroperasi sejak, Senin (19/10/2020) kemarin.

“Namun untuk launchingnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak DAMRI,” katanya saat dikonfirmasi dikantornyazl, Rabu (21/9).

Bayu menjelaskan, bahwa terkait operasional dan pengelolaan moda transportasi merupakan wewenang Perum DAMRI. Namun, pihaknya diminta untuk berperan serta dalam mendukung layanan ini dengan membangun sarana-prasarana.

Rencananya kata dia, pihak DLHP Bondowoso akan membangun shelter sedikitnya di 6 titik, yakni diantaranya Museum Kereta Api Bondowoso, Simpang Gardu Atak, Simpang Sumber Gading, Paltuding, Area Parkir Sempol dan Teras Kopi BRI Kluncing. [san]

cahyono/Bhirawa

Jembatan Srigonco, Desa Srigonco, Kec Bantur, Kab Malang, saat ini dalam proses penyelesaian

Pastikan Jembatan Srigonco Rampung Tahun 2021 Kab Malang, Bhirawa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang telah memastikan pembangunan proyek Jembatan Srigonco, yang berada di wilayah Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sebagai akses jalan yang menghubungkan beberapa tempat wisata pantai, akan rampung pada tahun 2021.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni, Rabu (21/10), kepada Bhirawa mengatakan, pembangunan proyek jembatan Srigonco atau yang dikenal masyarakat setempat Jembatan Jurang Mayit, saat ini dalam proses pemasangan rangka baja pada jembatan. Sedangkan rangka baja tersebut telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), yang nilainya mencapai Rp 8 miliar.

“Sudah dua Minggu pemasangan rangka baja

jembatan itu kita kerjakan,” jelas dia.

Menurutnya, dalam pembangunan proyek Jembatan Srigonco untuk progresnya sudah mencapai 20 persen. Sehingga pada tahun 2021 mendatang jembatan tersebut sudah tahap penyelesaian.

Sedangkan Jembatan Srigonco itu panjangnya 120 meter dan lebar 3,5x2 meter yang kita bangun dua jalur.

Dan jembatan itu merupakan jembatan yang menghubungkan ke beberapa wisata pantai, diantaranya Pantai Balekambang, Pantai Ngudel, dan Pantai Ungapan, dan juga menuju ke pantai tersebut juga melalui akses Jaluar Linkar Selatan (JLS) “Jembatan Srigonco itu berada di atas jurang mayit, dan jika jembatan itu selesai dikerjakan, tentunya dengan harapan kunjungan wisatawan yang menuju wisata pantai akan meningkat,” tutur Romdhoni.

Untuk itu, kata dia, di tahun 2021 akan dilakukan finishing jembatan, dan mengerjakan fasilitas jembatan. Karena ada penambahan beton, yang saat ini sudah mulai dipasang. Sehingga dirinya optimis jika pemasangan kerangka baja Jembatan Srigonco tersebut dapat terpasang di akhir bulan Desember 2020 ini. Sedangkan untuk finishingnya jembatan tersebut akan kita lakukan pada tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu, Romdhoni juga menyebutkan, jika pembangunan proyek Jembatan Srigonco mulai dikerjakan pada 2017, dengan kita anggarkan secara bertahap, yang total anggarannya mencapai Rp 18 miliar. “Pembangunan Jembatan Srigonco tersebut dilakukan untuk mendukung kemajuan pariwisata di wilayah Malang Selatan. Karena Jembatan Srigonco itu tidak hanya menghubungkan tempat wisata pantai saja, tapi juga menghubungkan JLS,” tandasnya. [cyn]

Pembangunan Jembatan KaRe Proses Rekomteks di BBWS Bojonegoro,Bhirawa Setelah selesai tahap pembebasan lahan, pembangunan jembatan Kanor - Rengel (KaRe), penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban, tinggal menunggu Rekomendasi teknis(Rekomteks) dari Balai Besar Wilayah Bengawan Solo 9BBWS. Rencanaya pembanguna jembatan ini akan mulai 2021 . “ Saat ini sudah proses pengajuan

rekomendasi teknis (Rekomteks) kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Setelah itu, baru pengajuan izin pembangunan ke Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ungkap Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, kemarin (21/10).

Ia berharap proses-proses tersebut bisa segera tuntas, sehingga jembatan

yang diharapkan bisa membuka akses wilayah untuk memperkuat ekonomi ini segera bisa dilaksanakan.

Jembatan yang berada di Desa Semambung, Kecamatan Kanor untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro dan di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel untuk Kabupaten Tuban ini, rencana ke depanya memilik bentang 210 meter yang terdiri dari struktur bawah yang meliputi pilar, abutment, struktur dengan rangka baja.

“ Rencananya jembatan KaRe ini dibangun dengan konstruksi beton dengan panjang 210 meter, terdiri dari struktur bawah, pilar dan abutment serta struktur atas,” kata Retno Wulandari Tambah Retno, jembatan itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 47 Miliar dari APBD pada tahun 2021 tersebut, rencananya akan dibangun pada tahun 2021. Namun, untuk kapan dimulainya masih belum bisa dipastikan. [bas]

Desa Langganan Kekeringan Dapat Perhatian Khusus. Pjs. Bupati Mojokerto Dua Desa yang menjadi langganan kesulitan air bersih jika musim kemarau tiba, Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro dan Desa Duyung Kecamatan Trawas, mendapatkan perhatian khusus dari, Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo.

Hal ini terbukti saat BPBD. Kabupaten Mojokerto menyalurkan bantuan air bersih yang ke sekian kalinya. Ternyata pjs. Bupati Kabupaten Mojokerto, Himawan Estu Bagijo yang baru, menapaki sebagai Pjs. Kurang dari satu bulan ini. Ikut mengawalnya langsung. Rabu (21/10) pagi.

Pjs Bupati Mojokerto, saat turun langsung menyalurkan bantuan air, turut menyampaikan apresiasinya kepada BPBD. Karena , air bersih merupakan kebutuhan primer masyarakat untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat.

“Saya apresiasi BPBD yang sudah bertugas. Karena lokasi sini juga cukup jauh. Saya harap airnya cukup. Kami juga dorong BPBD agar terus mengusahakan supaya air bersih selalu tercukupi,” kata Pjs Bupati Mojokerto.

Sementara itu Kepala Desa Kunjorowesi, Ahmad. pada kegiatan ini menyampaikan, PU

Provinsi Jawa Timur juga telah memberikan bantuan pipa air sepanjang 1 km beserta pompa portable, yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui BPBD mulai 2 Agustus 2020, sudah menyalurkan bantuan air bersih setiap hari (kecuali Kamis dan Sabtu) sebanyak 12.000 liter per hari. Rencananya, bantuan akan disalurkan hingga 24 Oktober 2020. Namun, apabila masih diperlukan masyarakat Desa Kunjorowesi, BPBD siap untuk memperpanjang bantuan air bersih.

Selanjutnya di Desa Duyung, Pjs Bupati Mojokerto mengatakan akan berkoordinasi dengan UTC Ubaya terkait kekurangan air di Duyung. Hal ini mengingat Desa Duyung termasuk dalam daerah pemasok air terbanyak, dengan jumlah mencapai 32 dim.

Pjs. Bupati sedang melihat langsung puluhan warga yang berbondong bondong meletakan gurigen secara berjajar, guna diisi air bersih. Namun diantara mereka ada yang tidak memakai masker. Untuk itu Pjs. Bupati langsung memberikan masker, untuk segera dikenakan

Hal ini disinyalir karena letak sumber air berada di bawah, sehingga sebagian wilayah Desa Duyung bagian atas mengalami kekurangan air ketika kemarau.

Nanti akan kita telusuri masalahnya dimana, kita bisa koordinasi dengan Ubaya. Karena, saya juga heran kenapa bisa terjadi demikian (kekurangan air) di Duyung ini.

Untuk itu kami mengajak warga Duyung dan Pemerintah Desa

Duyung untuk bersinergi, dalam mengelola potensi desa untuk dimanfaatkan dalam BUMDes. “Saya dengar di sini ini ada kebun durian yang dikelola warga.

Itu bisa jadi tempat wisata buah.

Seinergikan potensi ini, baik dari warga bersama pemerintahan desa. Nanti bisa masuk di BUMDes, dikelola warga setempat, hingga memberi manfaat jangka panjang,” saran PjS Bupati Mojokerto. [min]

EKONOMI Siaga Sukseskan Musim Tanam Petrokimia Kolaborasi Berbagai Pihak Kamis Legi, 22 Oktober 2020

Halaman 9

Gresik, Bhirawa Mengawali musim tanam Oktober 2020 – Maret 2021 (Okmar) , distributor resmi pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik Wilayah Indonesia Timur. mendapatkan arahan langsung dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Makassar.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyatakan. sebagai perusahaan solusi agroindustri anggota holding pupuk Indonesia, Petrokimia senantiasa mendukung pemerintah dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam upaya menyukseskan musim tanam, merupakan rangkaian dari program “Petrokimia Gresik Siaga Musim Tanam”. ”Ini merupakan upaya pemerintah, untuk menggali informasi terkait masalah yang ada di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusinya. Serta menggali potensi di Indonesia Timur, yang dapat dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Dwi Satriyo.

Berdasarkan data dari Perum Bulog, kemandirian pangan Indonesia Timur perlu terus ditingkatkan jika diukur dari komoditas atau produksi beras, apalagi sekarang konsum-

Dirut Petrokimia Gresik dan Jajarannya Saat Meninjau Stok Pupuk Bersubsidi di Distribution Center Makassar.

si masyarakat di sana banyak beralih dari sagu ke beras.

Untuk itu Kementerian Pertanian (Kementan), mencoba untuk menumbuhkan sentra produksi tanaman pangan di beberapa kawasan Indonesia Timur. Termasuk padi dengan

varietas Gogo, selama ini pasokan beras didatangkan dari Jawa Timur.

“Indonesia Timur, harus mendapatkan kawalan ekstra pada saat memasuki musim tanam kedua tahun 2020. Apalagi musim tanam kali ini, berlangsung di tengah wabah Cov-

id-19,” ujar Dwi Satriyo.

Terkait musim tanam, Mentan SYL menjelaskan bahwa, pupuk merupakan kebutuhan dasar dalam menghadirkan ketahanan pangan nasional serta mewujudkan pertanian yang lebih baik, apalagi di ten-

gah wabah Covid-19. Sedangkan produsen pupuk seperti Petrokimia Gresik beserta jaringan distribusinya adalah elemen penentu keberhasilan ini.

Untuk itu, ia berpesan kepada produsen pupuk beserta distributor.

Untuk menuntaskan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik, apalagi Presiden RI telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di awal musim tanam Okmar ini senilai Rp 3,14 triliun atau sekitar 1 juta ton. ”Amanah ini harus kita tuntaskan dengan baik, sehingga tambahan pupuk bersubsidi ini bisa tersalurkan sesuai dengan target,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yang belum menerima Kartu Tani pada awal musim tanam Okmar hingga akhir tahun ini masih dapat dilakukan dengan manual. Ia menjelaskan bahwa penggunaan Kartu Tani yang semestinya dimulai pada tanggal 1 September 2020 ditangguhkan hingga 31 Desember 2020. ”Bagi petani yang sudah memegang kartu tani penggunaannya akan dilanjutkan, sedangkan yang belum bisa dengan manual,” tandasnya.

Sarwo Edhy mengungkapkan tahun 2020, jumlah petani yang terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 13,9 juta. Sedangkan Kartu Tani yang sudah tercetak baru 9,3 juta kartu, dan yang sudah diisi kuota serta dibagikan kepada petani hanya 6,2 juta kartu. Sementara yang sudah efektif digunakan baru 1,4 juta kartu.[kim]

Buka Peluang Investasi , BPF Gelar Investment Outlook

BURSA EKONOMI

Antisipasi La Nina, Petani Diimbau Ikuti AUTP Pemprov. Bhirawa BMKG telah mengingatkan adanya fenomena La Nina disektor pertanian, kini Gubernur Jatim telah meminta seluruh daerah agar melakukan upaya antisipasi menghadapi La Nina baik dari sisi pencegahan maupun adanya serangan hama penyakit.

Hal itu juga berdasarkan surat dari Kementerian Pertanian.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DPKP Jatim) turut mengimbau petani turut dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), agar jika terjadi bencana maka bisa mendapatkan penggantian dari AUTP. Apalagi tiga bulan terakhir ini (Oktober, November, Desember), pembayaran AUTP sepenuhnya tidak hanya ditanggung Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut membantu.

Sebelumnya jika pembayaran AUTP Rp180 ribu, dari jumlah itu Rp144 ribu disubsidi Pemerintah Pusat, sedangkan Rp 36 ribu ditanggung petani. “Kini, ada kebijakan dari Ibu Gubernur Jatim, yang Rp36 ribu sudah ditanggung Pemprov Jatim. Jadi petani tidak mengeluarkan sepeserpun,” kata Kepala DKPK Jatim, Hadi Sulistyo, Nantinya petani yang tidak ikut dalam AUTP dan menderita kerugian pada lahan persawahannya karena bencana seperti banjir atau lainnya, maka tidak akan ada bantuan.

“Bantuannya ya melalui AUTP ini. Untuk itu, petani diharapkan segera turut dapat AUTP ini. Petani dapat penggantian kerugian dari AUTP, jika kerusakan lahannya mencapai 75 persen yang dimilikinya,” katanya.

Dikatakan pula, kalau selama ini petani yang turut dalam AUTP ini merupakan petani yang pernah mengalami kerugian terkena bencana. “Jadi mereka kini sudah sadar dan mengikuti AUTP, Kalau mereka yang belum mendaftar, nanti pasti sadar pentingnya ikut AUTP ini,” ujarnya.

Target AUTP tahun 2020 sendiri sebesar 280.000 ha dan sampai dengan saat ini telah terealisasi 304.209 ha dengan jumlah peserta 549.836 orang petani. “Saat ini kita sudah melampaui target yang ditetapkan dan sedang mengajukan tambahan alokasi sebesar 400.000 ha,” kata Hadi.

Begitupula terkait dengan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), permintaan bantuan obat atau benih ke Provinsi bisa dilakukan, jika sebelumnya harus melalui usulan dari daerah. [rac]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-4514-HE. An.Redjono,Ds mlangi, dsn mlangi RT 011/003,Kec

Widang, Kab Tuban No. 7494/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, S-6899-IY. An Jasmari, Ds Sumurgeneng RT 003/005,Kec Jenu,

Kab. Tuban No. 7495/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK,S-6519-EN. An.Sabari, Ds wotsogo Dsn klangon RT 002/004,Kec

Jatirogo, Kab Tuban

Malang, Bhirawa Outlook PT Bestprofit Futures Malang bersama dengan PT Bursa Berjangka Jakarta, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Situasi ekonomi yang tidak menentu membuat banyak investor bertanya-tanya mengenai arah ke depan.

Atas dasar itu.

Karena itu BPF Malang berinisiatif mengadakan Investment Outlook pada hari ini (21/10) sebagai upaya memberi kontribusi positif bagi perkembangan investasi di Indonesia khususnya di kota Malang.

Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Stephanus Paulus Lumintang mengatakan bahwa dalam keadaan ekonomi yang masih bergejolak, terutama pada masa pandemi ini secara global masih berpeluang dalam melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan moment dan instrumen yang tepat, seperti berinvestasi dalam instrumen perdagangan berjangka.

“Misalnya dalam kontrak emas loco London, kontrak berjangka kopi, dan lain-lain.

Gejolak lain, selain masa pandemi, adanya pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan turut serta mempengaruhi gejolak ekonomi dunia,”ujarnya.

Tentunya investasi yang dilaku-

kan dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan konsekuensi dari masing- masing jenis investasi yang akan digeluti.

Sementara Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi mengatakan sejak awal tahun 2020 wabah Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, dan hampir ke semua sektor ekonomi.

“Namun ada sebuah fenomena yang menarik di industri perdagangan berjangka komoditi, dimana saat masa pendemi ini, justru terjadi kenaikan transaksi,”kata dia.

Data PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) yang berperan sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di BBJ menunjukkan, sampai dengan Kuartal III tahun 2020 terjadi pertumbuhan transaksi sebesar 25,43 persen, dari 992.187 lot di Kuartal III 2019 menjadi 1.244.491 Lot di Kuartal III 2020.

Selain itu, dari Pasar Fisik Komoditas juga menunjukkan trend kenaikan yang positif. Data transaksi Pasar Fisik Komoditas Timah Murni Batangan di Bursa Berjangka Jakarta sampai dengan Kuartal III tahun 2020, terjadi total transaksi sebanyak 9.850 Lot dalam 49.296 Ton, dengan Transaction Value sebesar USD 813.986.011.

Ini semua tentu merupakan bukti bahwa industri.

“Kami optimis, kedepan industri perdagangan berjangka komoditi akan terus berkembang. Tantangannya adalah bagaimana para pelaku melakukan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang investasi di PBK,” tandasnya.

Melihat situasi kesehatan yang mulai pulih dengan penemuan dan dimulainya pendistribusian vaksin Covid 19, kondisi perekonomian nasional diprediksi akan pulih perlahan.

Sementara menunggu aktivitas normal secara keseluruhan, proyeksi

emas sebagai alternatif investasi primadona diperkirakan masih bakal berlanjut.

Kuartal III. Menutup kuartal III tahun ini, BPF Malang mencatat pertumbuhan volume transaksi sebesar 75.663 lot, naik 107,59% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Sementara itu untuk jumlah nasabah baru sepanjang Januari sampai September 2020, BPF Malang mampu menarik 187 nasabah baru atau meningkat 49,60% dari kuartal III tahun lalu.[mut]

BPF Malang menggelar Investment Outlook peluang investasi dimasa pandemi.

Seribu Usaha Mikro di Sidoarjo Sudah Nikmati BLT Sidoarjo, Bhirawa Ada 1000 an usaha mikro (UM) di Kabupaten Sidoarjo yang sudah mengajukan persyaratan bantuan langsung tunai (BLT) kepada Kemenkop UMKM, mulai cair lewat rekening BRI. Usaha Mikro yang persyaratannya disetujui, akan ditransfer BLT senilai Rp2.4 juta.

Kepala Dinas Koperasi dan UM Kab Sidoarjo, Ir M.Edi Kurniadi MM, menyampaikan total UM di Sidoarjo yang diusulkan ke Pusat untuk mendapat bantuan langung tunai (BLT) itu awalnya sebanyak 61.000 UM. “Namun kini sudah menjadi 62.000 UM, sebab Pusat masih terus membuka pengajuannua. Sesuai dengan surat Kemenkop, terakhir pada 25 November

alikus/bhirawa

Ir M. Edi Kurniadi MM.

2020,” jelas Edi, Rabu (21/10) kemarin.

Ia melanjutkan, untuk mengetahui apa dirinya masuk dalam seleksi Ke-

menkop dalam program BLT di masa pandemi Covid-19 ini, para UM di Kab Sidoarjo bisa mengecek sendiri di laman eform.bri.go.id/bpum.

“Kalau di Kabupaten Sidoarjo ditransfer lewar rekening BRI. Kalau luar kota, saya tidak tahu,” kata Edi. Menurut Edi, dengan bisa mengecek sendiri akan pengajuannya kepada Kemenkop itu, sehingga para UM di Kab Sidoarjo tidak sampai harus mendatangi ramai-ramai ke Kantor Dinas Koperasi dan UM Kab Sidoarjo.

“Kami juga masih belum tahu, 1000 an UM yang BLT cair itu berasal dari wilayah kecamatan mana saja. Karena kami mendapat laporan ini dari pihak BRI. Tetapi nanti secara bertahap akan kami rekap,” katanya.

Dari rekapan petugas Dinas Koperasi dan UM Kab Sidoarjo, puluhan ribu pelaku UM yang mengajukan BLT itu, banyak yang bergerak dalam bidang makanan minuman (Mamin).

Lolos dan tidaknya pengajuan BLT tersebut, kata Edi, yang menyeleksi dan menentukann adalah pihak Kemenkop dan UM. Pihak Diskop dan UM Kab Sidoarjo hanya sebatas memfasilitasi proses pengajuannya.

Dikatakan Edi, quota dalam program untuk membantu UM dalam masa pandemi Covid-19 ini adalah 12 juta usaha mikro se Indonesia. Program ini adalah program di tahun 2020, sehingga pencairan BLT untuk UM ini, tentu saja akan dicairkan pada tahun 2020 ini juga. [kus]

No. 7496/IMB/BI-IV/2020

Hasil Produksi Batik Rato WMS Sumenep Terjual Hingga Luar Kota Kualitas produksi batik Rato WMS Kabupaten Sumenep terbilang bagus. Buktinya, peminat batik tersebut tidak hanya dikalangan warga Sumenep, melainkan dari luar Kota Keris ini, bahkan hingga Surabaya dan Sidoarjo. Peminatnya bukan hanya kalangan warga biasa, melainkan dari kalangan pejabat, seperti anggota DPRD dan pejabat Pemda.

Oleh : Samsul Tahar, Sumenep

Pendamping Pelatihan Batik WMS, Busaki mengatakan, keberadaan Batik Rato WMS ini untuk menampung masyarakat yang kreatif dan ingin meningkatkan kreatifitasnya dibidang membatik. Setelah beberapa tahun berdiri ternyata tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tapi juga menambah penghasilan mereka yang mau berkreasi. “Tujuan awal untuk menampung orang-orang yang kreatif.

Ternyata, banyak yang minat dan sekarang sudah menghasilkan uang juga dari hasil produksi batik tersebut,” kaya Busaki, Rabu (21/10).

Menurutnya, batik yang diproduksi itu merupakan corak khas Sumenep. Peminat dari hasil produksi batik tersebut tidak hanya dikalangan masyarakat Sumenep, tapi juga Surabaya, Sidoarjo dan Situbondo. Yang memesan pun bukan kalangan masyarakat biasa, tapi

kalangan birokrat dan anggota DPRD. Baik itu pemesan atau pembeli dari Sumenep sendiri maupun luar Sumenep. “Kalau yang memesan mas, ada yang dari Surabaya, Sidoarjo dan Situbondo. Yang banyak dari birokrasi di lingkungan Pemkab Sumenep. Mereka anggota dewan dan kalangan birokrasi,” ucapnya.

Harga batik tersebut antara Rp 300-750 ribu per potong. Tingginya harga tergantung kain dan corak yang dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif tersebut. Pemesan juga bisa memesan corak sesuai keinginannya, meski Rato WMS juga telah memiliki corak dan khas tersendiri.

“Kalau soal harga per potongnya bisa bersaing dengan tempat produksi batik lainnya. Kami jamin lebih murah, tapi kualitas tetap bersaing juga,” tegasnya.

Di Batik Rato WMS ini memiliki 10 orang di rumah produksi. Rumah Batik Rato WMS ini juga memiliki cabang di kecamatan-kecamatan yakni Bluto, Ganding dan Pragaan.

Masing-masing rumah produksi di kecamatan ada 15 orang. “Selain berproduksi, kami juga sering mengadakan pelatihan dan pendampingan membatik,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, omset rumah produksi batik Rato WMS ini relatif tinggi, bisa mencapai puluhan juta perbulannya. Namun, sejak pandemi Covid-19, ada penurunan omset. Tapi tidak sampai membuat mandegnya produksi batik. “Pesanan tetap ada, tapi memang lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Tapi tidak sampai merugi, produksi tetap jalan dan tetap bisa menghidupi mereka yang ada di tim produlsi,” tegasnya. [sul]

Salah satu pembatik saat membatik

Kamis Legi, 22 Oktober 2020

Halaman 10

HPP Batu Mengklaim Pemkot Tak Serius Tangani Renovasi Pasar Kota Batu,Bhirawa Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kota Batu masih menyatakan keraguannya terhadap rencana revitalisasi dan renovasi Pasar Besar Batu yang dbuat Pemerintah Kota (Pemkot) dengan dana APBN. Bahkan HPP mengklaim pemkot sebenarnya tidak serius untuk merencanakan renovasi pasar. Hal ini didasarkan dari temuan HPP dengan mencermati presentasi

AMDAL yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua HPP Kota Batu, Johan Bambang Irawan mengatakan bahwa pihaknya mengklaim ketidakseriusan pemkot ini setelah mencermati presentasi AMDAL rencana renovasi pasar besar yang telah disosialisasikan tanggal 20 Oktober 2020.

Dalam temuan itu menunjukkan bahwa amdal yang dibuat dan dipresen-

tasikan adalah hasil copy paste dari rencana renovasi pasar di daerah lain.

“Presentasi AMDAL pembangunan Pasar Besar Batu terkesan tidak serius dan dilakukan dengan berdasarkan hasil copy paste dari (rencana renovasi) pasar di daerah lain,”ujar Johan saat dikonfirmasi, Rabu (21/ 10). Kemudian iapun menunjukkan temuan (yang mengindikasikan copy paste) kepada koran ini. [nas]

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Membangun Optimisme, Tingkatkan Literasi Pemprov, Bhirawa Dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 75, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Disperpusip Jatim) telah menggelar Talkshow “Cinta Literasi di Masa Pandemi” melalui virtual, Rabu (21/10).

Saat sambutan, Plt Kepala Disperpusip Jatim Supratomo melalui Sekretaris Diperpusip Jatim, Hasto Hendarto mengatakan, talkshow ini diikuti 1,200 peserta mulai dari berbagai provinsi, dan diharapkan bersama sama bisa membangun optimisme dalam meningkatkan literasi melalui penggiat literasi.

Dikatakannya, potensi untuk meningkatkan literasi saat ini sudah bagus, sesuai dengan kajian Perpustakaan Nasional yang telah mengkaji literasi per provinsi yang ada di Indonesia.

“Dalam kajian itu, Provinsi Jatim masuk peringkat pertama, disusul Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi DKI Jakarta . Dari kajian itulah, maka sudah ada optimisme dan literasi (termasuk membaca, red) masyarakat sudah tidak rendah lagi,” katanya.

Disisi lain, dikatakannya, perpustakaan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau di Jatim, masuk dalam Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, “Melalui komunitas yang ada di masyarakat, kemudian bersama-sama belajar, membaca, dan mendiskusikan dengan diberikan motivasi dan optimisme untuk meningkatkan ketrampilan agar menambah pendapatan. Jadi perpustakaan bisa meningkatkan kognitif, efektif, psikomotorik,” katanya.

Ia berharap, dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus memiliki program prioritas sama dalam meningkatkan literasi. Program prioritas nantinya bisa dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sekretaris Disperpusip Jatim, Hasto Hendarto sedang membuka kegiatan Talkshow “Cinta Literasi di Masa Pandemi” yang diikuti 1200 peserta melalui kegiatan virtual dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 75.

Sedangkan Dosen IIP Fisip Unair, Rahma Sugihartati mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini diperlukan inovasi dalam berliterasi, seperti Disperpusip Jatim yang menggagas dongeng online atau diskusi online atau lainnya di media sosial. Selain itu. Mereka membuka layanan drive thru yang memudahkan masyarakat meminjam buku.

“Seharusnya perpustakaan lainnya juga mulai menggagas seperti yang dilakukan Disperpusip Jatim, dalam meningkatkan literasi yang didukung kemampuan digital. Dalam hal ini, pustakawan harus turut berperan serta dalam literasi

Dalam kegiatan Talkshow yang digelar secara virtual diikuti secara aktif oleh peserta, dengan bertanya jawab kepada narasumber yang dihadirkan.

informasi dan media,” katanya.

Sementara salah satu penggiat literasi dari Media Sugesti, Okastika Badai Nirmala mengatakan, literasi di masa pandemi Covid -19 harus tetap berjalan dan memanfaatkan informasi secara bijak untuk diri sendiri.

“Semakin banyak orang membaca, maka otomatis pencernaan pikiran semakin ketat, dan apapun yang dibaca akan terfilter yang jelek terbuang, dan yang baik akan masuk. Untuk itu, sering seringlah membaca apapun, baik itu buku, majalah, atau melalui online,” katanya. [rac]

Banyak peserta yang tampak hadir secara virtual yang terlihat pada layar komputer, baik itu diikuti dinas perpustakaan se Jatim maupun juga diikuti dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia.

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 22 Oktober 2020

Dewan Minta Eksekutif Optimalkan Program Unggulan Gubernur l

Sambungan hal 1

belum dilaksanakan secara optimla adalah Program Pendidikan gratis berkualitas (TisTas).

Adam Rusyadi yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan ada kendala di lapangan dalam pelaksanaan program Tis Tas, salah satunya masih adanya double account antara BOS dan BOPP. “Dalam setiap kunjungan kerja kami selalu dilaporkan bahwa ada double account antara BOS dan BOPP (Bantuan Operasional Pembiayaan Pendidikan),” katanya saat ditemui di Surabaya, Rabu (21/10) kemarin.

Ketidak optimalan program Tis Tas , lanjut legislator Dapil Sidoarjo ini , bertambah adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran BOPP dipotong.

Adam menilai pemotongan anggaran Tis Tas ini akan membuat program andalan Gubernur Khofifah tersebut semakin tidak jelas. “Ini menunjukkan TisTas yang diusung Bu Gubernur akan semakin tidak jelas,” terangnya.

Ketidakoptimalan pelaksanaan program Tis Tas dan umumnya sektor pendidikan, lanjut Adam juga terlihat dari cukup banyaknya laporan ke Komisinya terkait belum terealisasinya program seragam gratis terutama tingkat SMA/SMK. “Kami juga mendapatkan suara dari bawah terkait dengan janji bu gubernur yaitu seragam untuk murid.

Nah, ini akan menjadi bola salju jika tidak segera direalisasikan oleh tim anggaran dari pemprov Jatim,” jelasnya.

Adam menambahkan data yang diterima Komisinya di setiap kunjungan ke sekolah yang merupakan kewenangan Pemprov mengeluhkan belum beresnya program seragam gratis sampai saat ini. “Apalagi, sudah dua kali ini seragam gratis tidak kunjung terlaksana bahkan gagal. Hampir setiap kunjungan kami, di semua sekolah menyampaikan seperti itu,” tambahnya.

Sebagai partai pengusung Gubernur Khofifah dalam Pilgub 2018 silam, tentu pihaknya wajib mengingatkan kepada Tim Anggaran agar serius untuk mengawal program Nawa Bhakti Satya.

Kegagalan pemberian seragam gratis ini, lanjut Adam, adalah teknis dari OPD dan harusnya bisa menata lebih baik lagi. “Siapapun pemenang tendernya, proyeknya silahkan. Yang penting janjinya Bu Gubernur terlaksana,” ujarnya bernada geram.

Adam juga meminta agar semua pihak yang terkait dengan penganggaran program-program gubernur untuk bisa mendukungnya “Jangan sampai program yang bagus ini semakin melemahkan bu gubernur,” ungkapnya.

Ditanya dari 9 Program Nawa Bhakti Satya, yang terlihat hanya Jatim Sehat. Terkait Jatim Kerja, disampaikan Adam belum terlihat nyata. Sebab, pascapandemi ini penanganan kuratif belum diperhatikan secara masif. “Sektor ketenagakerjaan tentunya menjadi leading sektor terdepan dalam pemulihan ekonomi ini,” imbuhnya.

Kedepan, lanjut Adam, pihaknya akan menyampaikan kepada DPD Golkar Jatim untuk mengkritisi apa yang menjadi KUA-PPAS saat dibahas di DPRD Jatim untuk dibahas di fraksi Partai Golkar (FPG). “Kami sudah menemukan di Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan.

Jangan-jangan di dinas yang lain ini banyak program Nawa Bhkati Satya Bu Gubernur yang tidak terlaksana,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Gubernur Khofifah menyiapkan Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) yang terangkum dalam Nawa Bhakti Satya (Jatim Cerdas dan Sehat). Program ini dilakukan Pemprov Jatim sejak tahun lalu.

Dalam program ini, Pemprov Jatim memberikan SPP gratis untuk SMA dan SMK negeri dan subsidi SPP bagi SMA SMK swasta. Bahkan tahun ini program subsisi SPP juga akan mulai diberikan pada jenjang Madrasah Aliyah.

Hasil dari program ini, pemrov mengklaim ratarata lama sekolah di Jatim kini meningkat. Berdasarkan data BPS terbaru yang dirilis pada bulan Februari lalu, angka rata-rata lama sekolah Jawa Timur saat ini ada di angka 7,59 tahun.

Angka itu meningkat dibandingkan saat awal Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jatim di tahun 2019, di mana rata-rata lama sekolah Jawa Timur saat itu ada di angka 7,34. [geh]

Mengabarkan Cuaca dan Bencana Sambungan hal 1 cuaca terbaru di Situbondo.

Kata Ipunk, dirinya setiap pagi hari selalu aktif berkantor di base camp BPBD Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo. Dengan setia menaiki motor tuanya, Ipunk selalu berbaur dengan tim Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo. “Jika ada laporan bencana, baik melalui telepon ke Kantor BPBD Kabupaten Situbondo atau kiriman pesan di Whats App, saya bersama teman teman langsung menuju lokasi,” jelas Ipunk.

Untuk berangkat ke lokasi bencana, lanjut Ipunk, semua peralatan lengkap sudah disediakan pihak Kantor BPBD Situbondo. Mulai alat pemotong kayu (cainshow), gergaji, kendaraan dan alat penting lainnya sudah ia siapkan. Ipunk menambahkan, pekerjaan sebagai petugas Pusdalops, dilakoni tidak hanya pada jam kerja semata atau siang hari saja. Pada malam haripun, ungkap Ipunk, jika ada kejadian bencana, langsung dikerjakan saat malam hari juga. “Ya siang sampai malam hari mengatasi bencana,” kupas Ipunk.

Tak cukup itu yang dijalani Ipunk, setiap waktu dirinya juga aktif mengabarkan perkembangan cuaca terkini atau terbaru. Dengan menyadur info dari BMKG Pusat atau Provinsi Jatim, Ipunk selalu rajin menyebarluaskan perkembangan cuaca kepada masyarakat melalui WA grup. “Seperti hari ini (kemarin) kondisi Situbondo masuk bersama Kabupaten/Kota lain di Jatim sudah lebih 60 hari berturut-turut tidak mengalami hujan. Artinya kondisi Situbondo masuk dalam kekeringan ekstrem,” pungkas Ipunk. [awi]

l

Bupati Tulungagung Kembali Perintahkan ASN WFH Tulungagung, Bhirawa Aparatur Sipil Negera (ASN) lingkup Pemkab Tulungagung mulai hari ini, Kamis (22/10), kembali melakukan work from home (WFH). Kerja dari rumah ini setelah Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 800/87/203/2020 tentang Penyesuaian Aktifitas dan Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru Bagi ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Rabu (21/10), menyatakan pemberlakukan kembali WFH bagi ASN Pemkab Tulung­ agung berlaku mulai hari ini, Kamis (22/10). “Jadi besok (hari ini) sudah WFH lagi,” ujarnya.

Ia mengakui jika pada awalawal pandemi Covid-19 bulan Maret 2020 lalu, ASN Pemkab Tulungagung sudah melakukan WFH. Namun tiga bulan kemudian pemberlakuan WFH itu dicabut dan semua ASN secara keseluruhan masuk kantor.

Galih Nusantoro memaparkan pemberlakuan WFH kembali bagi ASN di lingkup Pemkab Tulungagung karena untuk mengantisipasi penyebaran atau transmisi Covid-19 di kalangan ASN. “Sudah ada temuan beberapa ASN yang positif Covid19. Kemudian sudah mulai ada kunjungan keluar dan ke dalam daerah,” terangnya.

Sambungan hal 1

tama yang melaksanakan LKD ini, Khofifah berharap Mendes - PDTT dan OJK terus melakukan pendampingan. Khususnya terhadap 147 LKD ini agar dapat terus berkembang hingga ke 522 BumdesMa di Jatim.

“Terima kasih Pak Menteri yang telah mencanangkan LKD sebagai unit BumdesMa, mohon pendampingan serta penguatan kelembagaan terutama manajerial skill bagi pimpinan LKD. Termasuk Pimpinan OJK Jatim agar mendapat arahan khusus, agar yang 147 LKD piloting ini bisa berkembang,” tutur Khofifah.

Layanan bagi masyarakat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Tulungagung tetap buka seperti hari-hari biasa kendati diberlakukan WFH bagi ASN.

Dalam SE Bupati Tulungagung yang mengatur kembali kerja dari rumah itu disebutkan keterwakilan pegawai di setiap unit kerja yang bekerja di kantor dan yang bekerja di rumah samasama lima puluh persen (50%).

Mereka harus pula menjalankan prosedur kesehatan (prokes) Covid19 secara ketat, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Bagi yang melanggar ketentuan surat edaran akan dijatuhi hukuman displin berdasar Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2020 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Tulungagung, Maryaji, mengungkapkan dalam pene­ rapan WFH di kantornya, layanan bagi masyarakat atau publik tetap berjalan. “Yang WFH kan hanya separuh dari jumlah ASN pada setiap harinya. Jadi masih bisa melayani masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung sudah mengatur jadwal setiap ASN yang akan bekerja di kantor dan yang bekerja dari rumah.

“Kalau ada empat orang ASN yang kompetensinya sama, maka dalam satu hari ada dua orang yang bekerja di kantor dan ada dua orang yang bekerja dari rumah. Begitu seterusnya,” paparnya. [wed]

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, di Jatim terdapat 522 BumdesMa yang telah mengelola dana bergulir lebih dari Rp 1,6 triliun dan hingga saat ini masih tetap dikelola dengan baik. 522 BumdseMa tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten se Jatim serta memberikan manfaat kepada 72.582 kelompok masyarakat (Pokmas).

Dari 522 Bumdesma tersebut, 147 diantaranya bertransformasi menjadi BUMDesMa yang mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp 475,5 Miliar dan berkembang menjadi Rp 593,6 miliar pada

tahun 2019. “LKD ini akan menjadi lembaga keuangan besar yang bersumber dan tumbuh dari desa dan berangkat dari Jatim,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatim Mohammad Yasin menambahkan, BUMDesMa merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014. [tam]

BPBD Minta OPD Kaji Kebutuhan Pascabencana l

Sambungan hal 1

Provinsi Jatim, Gatot Soebroto; Sekretaris BPBD Provinsi Jatim, Erwin Indra Widjaja beserta jajaran Kasi.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda mengatakan, bimntek ini dihadiri sebanyak 60 orang peserta yang teridiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya untuk berkolaborasi dengan BPBD Jatim dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

“Intinya menyamakan persepsi dan kerjasama lintas sektoral.

Sehingga dalam pelaksanaannya menghasilkan rencana aksi dan sinkronisasi, khususnya pada penilaian atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam,” kata Andhika

Gubernur Jatim Instruksikan Seluruh Instansi Petakan Mitigasi La Nina l

Mendes PDTT Tunjuk Jatim Jadi Pilot Project LKD l

Halaman 11

Nurrahmad Sudigda usai pembukaan Bimtek, Rabu (21/10).

Andhika menjelaskan, ka­ rena bimtek Jitupasna diselenggarakan pertama kali. Pihaknya berharap para peserta dapat mengimplementasikan materi bimtek. Yaitu terkait wawasan dan pelatihan menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Nantinya akan dipandu pemateri dari KONEKSI Expertpool Network, yakni Sunandar Prihanto dan Alex Chandra Widodo.

Pihaknya juga berharap para peserta dapat memiliki pemahaman dan kemampuan melakukan Jitupasna. Sehingga untuk sinkronisasi kebutuhan bagi BPBD sebagai lembaga penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jatim. Serta dapat mengetahui tentang reha-

bilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana.

“Para peserta diharapkan dapat memahami kebutuhan dan rencana pemulihan pascabencana. Merumuskan kebutuhan dan rencana pemulihan pascabencana. Serta menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” jelasnya.

Andhika menambahkan, ruang lingkup Jitupasna meliputi 5 sektor. Yaitu perumahan dan permukiman; infrastruktur; ekonomi; sosial dan lintas sektor.

Sehingga tim Jitupasna Provinso Jatim dapat berkolaborasi de­ngan BPBD Provinsi Jatim.

“Kolaborasi tim Jitupasna Provinsi Jatim bersama BPBD Provinso Jatim ini sebagai garda terdepan dalam hal penanggulangan bencana di Provinso Jatim,” pungkasnya. [bed]

Sambungan hal 1

tim, Rabu (21/10). Gubernur meminta jajaran BMKG, BPBD, Dishub, PU Cipta Karya, Binamarga dan Dinas Sosial untuk bersiap mengantisipasi peningkatan curah hujan. Terlebih curah hujan yang cukup tinggi akibat adanya feno­mena anomali Iklim La Nina.

“Bedasarkan data dari BMKG menunjukkan, La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan naik 25 persen,” kata Gubernur Jatim.

Khofifah ini berharap kepada semua pihak. Utamanya instansi yang memiliki kemampuan kebencanaan untuk segera memitigasi dari setiap potensi kebencanaa dari hulu hingga hilir. Maka, rapat koordinasi pada hari ini harus bisa membreakdown secara detail.

Te r u t a m a , s a m b u n g Khofifah, pada jalur jalur evakuasi kepada masyarakat jika terdapat bencana banjir, longsor ataupun angin puting beliung. Untuk itu, Seluruh intansi kebencanaan harus melakukan antisipasi bersama yang harus segera dibuat item yang lebih terukur mulai dari hulu hingga hilir.

“Saya minta ini harus di detailkan, baik BMKG, BPBD, Dinsos, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Ke­ sehatan, hingga Bappeda dan seluruh instansi kebencanaan untuk mengantisipasi adanya dampak yang terjadi. Ini sesuatu yang kompleks karena kebencanaan yang terjadi dapat mengakibatkan kemiskinan baru,” tegasnya.

Secara khusus, Mantan Menteri Sosial era Kabinet Kerja itu, menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera memitigasi secara detail dari hulu hingga hilir dengan mulai menghitung seluruh potensi dampak yang ditimbulkan terhadap sektor sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat baik tempat evakuasi, dampak sosial dan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

“Kalau kita bisa men­ detailkan koordinasi secara operasional, akan bagus dalam melangkah menangani kesiapsiagaan bencana.

Kami tidak ingin terlambat merespon adanya fenomena La Nina,” terangnya.

Ia mengingatkan, bahwa di masa Pandemi Covid 19 ini penanganan bencana harus dilakukan secara detail dan terukur. “Kita harus membreakdown, jikalau nanti ada evakuasi. Pandemi covid belum berakhir. Kita sama sama melakukan antisipasi lebih terukur melalui pola mitigasi mulai dari hulu hingga hilir seperti apa,” ungkapnya.

Khofifah mengibaratkan, jika nantinya terjadi banjir, puting beliung, maupun longsor bisa melakukan evakuasi dimana saja de­ ngan tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah yang membedakan antara antisipasi resiko bencana alam saat ada dan tidak ada pandemi Covid-19. Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim akan melakukan apel kesiapsiagaan bencanaan bersama semua pihak untuk lebih mengantisipasi dampak dari kebencanaan bisa dipersiapkan dengan detail.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati- hati terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang dan jalan licin.

“Intinya kami ingin masyarakat tetap waspada namun harus tetap tenang dan jangan panik,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala BMKG Tanjung Perak Taufiq menambahkan, La Nina bukan merupakan Badai melainkan fenomena kenaikan suhu muka laut di pasific utara yang membawa perubahan cuaca di Indonesia. “Kami ingin semua melakukan deteksi lebih dini agar masyarakat lebih meningkatkan kewas­p adaan,” pungkasnya. [bed]

TMMD Sidoarjo Tuntaskan Tujuh Proyek Pembangunan l

Sambungan hal 1

screning mata katarak dan operasi mata, donor darah, pembagian masker maupun sosialisasi Germas. Selain itu juga terdapat sasaran over prestasi seperti rehap gedung TK Desa Kedung Kembar dan rehap 1 unit Rumah Tidak Layak Huni/RTLH rumah bapak Kusnen Desa Kedung Kembar Prambon.

Komandan Korem 084 Bhaskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo yang hadir mengatakan ke­g iatan TMMD sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dirinya meminta program seperti ini dapat terus dilanjutkan. Bahkan perlu ditingkatkan agar masyarakat nantinya dapat lebih sejahtera. “Saya juga meminta hasil pembangunan yang telah dilaksanakan harus dapat

dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pinta Herman Hidayat.

Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan kegiatan ini mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat banyak terlibat dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh karenanya dampak kegiatan seperti ini sangat luar biasa. Pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Ia berjanji program TMMD di Kabupaten Sidoarjo akan terus dilanjutkan. Pasalnya model program pembangunan seperti ini tepat sasaran.

Manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. “Saya berharap nantinya masyarakat dapat mengembangkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan,” harap Hudiyono. [ach,kus]

Dikelola Secara Super Ekstensif, Sukses Tingkatkan Perekonomian Masyarakat l

Sambungan hal 1

udang vaname dikelola secara super ekstensif memiliki hasil yang berlimpah dan berkualitas dibandingkan dengan dikelola ekstensif atau tradisional. “Budidaya udang vaname yang saya kelola memiliki tingkat pangsa pasar ekspor atau pasar internasional,” tegasnya.

Taufiq menerangkan, budidaya yang diterapkan adalah budidaya flok ramah lingkungan bahan baku probiotik yang dicampur dengan manajemen pola pakan yang berasal dari hasil bumi di sekitarnya berupa daun mimba, buah mengkudu, kelor dan sebagainya.

Tidak perlu menggunakan pakan dari pabrikan, cukup dengan memberikan pakan alami dan mampu meningkatkan kualitas budidaya udang vaname.

“Kelompok budidaya udang yang kami lakukan tetap eksis dan didukung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo agar supaya menjadi pengusaha

yang baik dan handal. Usaha yang kami kelola ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga menyerap tenaga kerja sebanyak 100 orang per petak. Sehingga sangat pengaruh sekali terhadap ekonomi di lingkungannya,” tandasnya.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Wahid Noor Azis mengatakan, bahwa usaha budidaya udang di Kabupaten Probolinggo sendiri sudah berkembang. Banyaknya budidaya udang diawal sebelum tahun 2010 mencapai 10 pertambakan intensif.

“Setelah tahun 2010 usaha tambak budidaya udang di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 75 petambak perorangan intensif. Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo terus berupaya mensupport bagi para pembudidaya khususnya budidaya udang,” katanya.

Menurut Wahid, bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Probolinggo ingin meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal usahanya.

“Disaat situasi pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Perikanan terus memicu peningkatan produktivitas perikanan budidaya yang secara otomatis juga menghadirkan peluang untuk keterlibatan masyarakat,” paparnya.

Udang Vaname atau yang sering disebut udang putih juga sedang dikembangkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, udang jenis vaname merupakan prospek menggiurkan guna mening­ katkan perekonomian masyarakat.

“Budidaya udang vaname merupakan sektor usaha yang prospektif. Prospeknya sangat menggiurkan, saya yakin jika masyarakat menekuninya dalam usaha budidaya akan mampu meningkatkan perekonomian,” kata Wali Kota saat panen udang vaname di Tambak milik Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan di JLU Kecamatan

Mayangan, Kota Probolinggo.

Habib Hadi mengatakan, potensi udang vaname sangat besar dan cocok dibudidayakan di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Udang Vaname banyak peminatnya karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan gurih.

“Diharapkan tambak udang Dinas Perikanan yang berada di lahan milik Pemkot ini menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” tutur Habib Hadi.

Keunggulan lainnya udang tersebut mudah beradaptasi dan kemungkinan udang mati sangat kecil sehingga memiliki prospek yang cukup baik untuk dibudidayakan serta mampu menghindari kerugian besar akibat gagal panen.

“Selain itu, udang vaname juga memiliki laju pertumbuhan yang cepat sehingga pengelola tambak tidak perlu menunggu panen terlalu lama,” tambahnya. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA Kamis Legi, 22 Oktober 2020

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Wapres Minta Kepala Daerah Komitmen Turunkan Angka Prevalensi Stunting Jakarta, (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh kepala daerah memiliki komitmen tegas dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak, mengingat anggaran yang diberikan pemerintah pusat cukup besar untuk percepatan penurunan stunting (kekerdilan) tersebut.

ANTARA

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim (kiri) menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 7 Duta Besar Negara Sahabat Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari tujuh duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) “Designate Resident” untuk Republik Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia.

Para duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Joko Widodo tersebut adalah: 1. Benedetto Latteri, Duta Besar LBBP Resident Republik Italia untuk Republik Indonesia;

2. Iv Heang, Duta Besar LBBP Resident Kerajaan Kamboja untuk Republik Indonesia; 3. Taesung Park, Duta Besar LBBP Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia; 4. Johannes Peterlik, Duta Besar LBBP Resident Republik Austria untuk Republik Indonesia; 5. Manuel Antonio Saturno Escala, Duta Besar LBBP Resident Republik Panama untuk Republik Indonesia; 6. Lars Bo Larsen, Duta Besar LBBP Resident Kerajaan Denmark untuk Republik Indonesia; 7. Sung Yong Kim, Duta Besar LBBP Resident Amerika Serikat untuk

Republik Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka. Satu per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu sebelum masuk ruang kredensial dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Saat penyerahan surat kepercayaan, Presiden Jokowi dan ketujuh duta besar dan pasangan masingmasing mengenakan masker. [*]

“Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah; dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting,” kata Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual dari Jakarta, Rabu.

Wapres mengatakan sebenarnya sudah banyak anggaran dan program percepatan penurunan stunting yang di­s usun Pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L), untuk dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Berbagai program ini sudah dijalankan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Bahkan dana desa yang dikelola pemerintah desa pun sudah banyak yang mengalokasikan anggaran untuk pencegahan stunting,” ujarnya.

Karena itu, Ma’ruf Amin meminta seluruh bupati dan

LINTAS NUSANTARA Penyaluran Bansos Beras di Jambi 100 Persen

ANTARA

Jambi, (ANTARA) - Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dari Kementerian Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jambi sudah mencapai 100 persen.

“Penyaluran bansos beras untuk KPM PKH alokasi Agustus, September dan Oktober sudah disalurkan seluruhnya,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Operasional Publik Perum Bulog Kanwil Jambi Aan Sugiarto di Jambi, Rabu.

Bansos beras tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk mendukung program bansos tersebut, Perum Bulog mendapatkan tugas menyediakan beras untuk KPM PKH dengan kualitas beras medium.

Untuk tiga bulan penyaluran, beras yang harus di sediakan Perum BULOG Kanwil Jambi sebanyak 4.690 ton, 755 kilogram.

Alokasi beras tersebut akan disalurkan kepada 104.239 KPM PKH yang tersebar di sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Dengan rincian 14.726 KPM di Kota Jambi, 10.059 KPM di Kabupaten Muaro Jambi dan 9.768 KPM di Kabupaten Batanghari. Selanjutnya 11.435 KPM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 7.871 KPM di Tanjung Jabung Timur, 7.494 KPM di Muaro Bungo dan 8.739 KPM di Kabupaten Tebo. Kemudian, 11.281 di Kabupaten Kerinci, 11.103 di Kabupaten Merangin, 9.771 di Kabupaten Sarolangun dan 2.079 KPM di Kota Sungai Penuh.

Pendistribusian bansos beras tersebut dilaksanakan oleh transporter yang di tunjuk Kementerian Sosial. Di Provinsi Jambi bansos beras tersebut didistribusikan oleh PT BGR Logistics.

“Bansos beras seluruhnya didistribusikan oleh PT BGR Logistic, Bulog hanya memfasilitasi dari dalam gudang hingga proses memuat beras ke dalam angkutan,” kata Aan Sugiarto.

Setiap KPM PKH menerima bansos beras sebanyak 15 kilogram dalam satu bulan, yang disalurkan selama tiga bulan terhitung dari bulan Agustus. Penyaluran beras tersebut dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama beras disalurkan untuk alokasi bulan Agustus dan September, sehingga setiap KPM menerima beras sebanyak Rp30 kilogram. Selanjutnya pada tahap kedua beras disalurkan untuk alokasi bulan Oktober. [*]

Salah satu tempat rekreasi/ objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Bantul, Ahad (19/10).

info grafis

Yogyakarta Intensifkan Pemantauan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata Yogyakarta, (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta melakukan berbagai persiapan menghadapi libur panjang pada akhir Oktober yang berpotensi meningkatkan jumlah kasus Covid-19 dengan mengintensifkan pemantauan protokol kesehat­ an tempat wisata secara acak.

“Tujuan dari monitoring dan pengecekan protokol kesehatan secara acak ini adalah untuk memastikan agar hotel, restoran, kafe, warung, dan destinasi wisata serta tempat lainnya benar-benar menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Rabu.

Selain ke tempat usaha dan jasa pariwisata, kata Heroe, juga akan dilakukan kegiatan penegakan yustisi terkait

kedisiplinan penggunaan masker oleh masyarakat.

Jika seluruh pelaku usaha dan masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara ketat, maka Heroe berharap peningkatan kasus yang cukup signifikan usai libur panjang pada Agustus dapat ditanggulangi.

“Wisatawan yang berkunjung serta masyarakat di Kota Yogyakarta pun akan merasa sama-sama nyaman karena seluruh pihak sudah menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan di Malioboro adalah dengan melakukan sosialisasi ke seluruh komunitas untuk menggunakan face shield selain memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak.[*]

sekilas jawa timur

Bupati Banyuwangi Ingatkan Wilayahnya Rawan Bencana Banyuwangi, (ANTARA) - Bupati Abdullah Azwar Anas mengingatkan semua pihak bahwa Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan wilayah yang rawan bencana, mulai dari letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan banjir.

“Dengan adanya potensi itu, maka kita harus siap siaga dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, salah satunya bencana hidrometeorologi . Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh elemen di Banyuwangi,” kata Bupati Anas saat apel ke­ siapsiagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Alun-alun Blambangan, Banyuwangi, Rabu.

Menurut dia, kerawanan bencana bertambah seiring dengan masuknya musim hujan di daerahnya yang

ANTARA

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas cek kesiapan personel usai Apel Kesiapsiagaan Penangggulangan Bencana, Rabu (21/10).

berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor dan banjir di sejumlah titik di wilayah kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Kata Anas, keberhasilan penanggulangan bencana ini tentunya bergantung pada sistem penanggulangan bencana dengan penun-

jang sarana dan prasarana yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan lainnya dan masyarakat di wilayah rawan bencana.

“Mari kita bahu membahu terus melatih terkait dengan kesiapsiagaan demi mewujudkan budaya siaga bencana melalui rencana

aksi daerah dalam pengurangan resiko bencana,” ujarnya.

Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana itu diikuti jajaran Forkopimda Banyuwangi, seperti Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Dandim 0825/ Banyuwangi Letkol Yuli Eko Purwanto, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Joko Setiyono, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Mohamad Mikroj, dan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Saiful Arif.

Dandim 0825/ Banyuwangi Letkol Yuli Eko Purwanto mengatakan, apel itu digelar sebagai bagian dari upaya pengecekan personel dan materil untuk menunjang kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Banyuwangi.

“Meski bencana ini tidak kita inginkan, tetapi kita

sudah siap jauh-jauh hari untuk menghadapi bencana,” ujarnya.

Ia menyampaikan saat ini pihaknya telah mengindentifikasi sejumlah titik rawan bencana di Kabupaten Banyuwangi, seperti daerah pegunungan yang rawan akan bencana gunung berapi dan tanah longsor, gempa bumi dan bencana tsunami serta air rob di pesisir laut.

“Rawan bencana di Banyuwangi kompleks, mulai dari gunung berapi, gempa bumi, laut dan potensi kebakaran hutan yang terjadi tahun lalu,” katanya.

Oleh karena itu, kata Dandim, untuk meningkatkan kesigapan bencana pihaknya terus melakukan simulasi kebencanaan di samping penanggulangan Covid-19 yang tetap menjadi prioritas penanganan. [*]

wali kota dapat memanfaatkan anggaran dan mengimplementasikan programprogram tersebut dengan tepat.”Karena itu, sebetulnya sudah banyak program dan kegiatan yang dibiayai oleh berbagai sumber anggaran untuk pencegahan stunting yang ditujukan untuk satu daerah bahkan sampai pada tingkatan desa,” kata Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik, berupa peningkatan gizi dan kesehatan, serta intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Keduanya memiliki 70 persen peran dari keseluruhan upaya penanganan stunting untuk menurunkan prevalensi ke­ kerdilan pada anak tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah telah mengalokasikan belanja sebesar Rp27,5 triliun yang diberikan kepada K/L untuk anggaran percepatan penanganan stunting. Belanja

APBN tersebut diberikan untuk 20 K/L yang bertanggungjawab mencapai 86 output dalam rangka penurunan angka stunting di 260 kabupaten-kota.

“Belanja K/L sebesar Rp27,5 triliun tersebut dengan rincian: Rp1,8 triliun untuk intervensi spesifik, Rp24,9 triliun untuk intervensi sensitif dan Rp800 miliar untuk dukungan koordinasi. Kami berharap anggaran yang besar itu betul-betul menghasilkan dampak manfaat dalam mengurangi anak-anak Indonesia yang mengalami stunting,” kata Sri Mulyani.

Selain untuk belanja K/L, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pemerintah daerah, melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk mendukung percepatan penanganan stunting yang terintegrasi.

Pemerintah berambisi untuk menurunkan angka prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen pada 2024. Pada 2013, angka stunting pada anak di Indonesia tercatat mencapai 37,2 persen, dan angka tersebut terus menurun hingga pada 2018 menjadi 30,8 persen.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, pada 2019 terdapat 27,7 persen atau sekitar 6,5 juta anak bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami stunting. [*]

Ketua MPR: Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Libur Panjang Jakarta, (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 selama libur panjang pada 28 Oktober sampai 1 November 2020.

“Mendorong pemerintah dan Satgas Penanganan COVID-19 mengantisipasi libur panjang tersebut, agar tidak sampai meningkatkan kasus COVID-19 dengan tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah zona merah untuk tetap tinggal di rumah apabila tidak terlalu berkepentin-

gan beraktivitas di luar rumah.

Selalin itu, kata dia, agar pemerintah pusat mendesak kepala daerah, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan pengelola tempat wisata untuk secara ketat melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemda kepada pengunjung di tempat-tempat wisata.

“Agar tidak berkerumun dan seluruh pengunjung tetap harus mematuhi protokol kesehatan,” ucap Bamsoet.

Terakhir, ia juga mendorong pemerintah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Perhubungan (Dishub) mengatur kondisi arus lalu lintas, khususnya di titik-titik rawan macet dan keramaian serta melakukan razia protokol kesehatan dalam berkendara.[*]

info grafis