binder22sep20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Legi, 22 SEPTEMBER 2020

Maju Pilkada, Izin Cuti Petahana Sudah Diteken Gubernur Khofifah Lantik Teno Jadi Wali Kota Pasuruan

Pemprov, Bhirawa Raharto Teno Prasetyo secara resmi telah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan setelah dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (21/9) . Namun, lima hari setelahnya Teno harus kembali meletakkan jabatannya karena izin cuti mengikuti tahapan Pilkada serentak mulai 26 September mendatang.

Izin cuti di luar tanggungan negara tersebut menjadi kewajiban bagi calon kepala daerah dari unsur petahana yang akan kembali maju di Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Selain Wali Kota Pasuruan, izin cuti juga sudah diteken Gubernur Khofifah untuk Bupati Mojokerto, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wali Kota Mojokerto, Bupati Ponorogo dan Bupati Trenggalek.

“Dari Mendagri kita diminta untuk melakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah. Dan tanggal 26 September nanti sudah mulai cuti kembali. Beliau sudah mengajukan surat cuti di luar tanggungan negara dan saya juga sudah menandatangani surat cuti tersebut,” tutur Khofifah usai pelantikan Wali Kota Pasuruan di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/9).

Gubernur Khofifah mengatakan, Wali Kota Pasuruan akan mengambil cuti selama 71 hari sampai 5 Desember. Sedangkan sisa masa jabatan Wali Kota Pasuruan sendiri masih Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo sebagai wali kota definitif di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/9).

Bagi Desa Berzona Hijau Covid 19

Bupati Gresik Siapkan Hadiah Sapi Gresik,Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengusulkan dan berencana memberikan hadiah seekor sapi untuk desa dan kecamatan yang dalam waktu tertentu dapat mempertahankan wilayahnya sebagai zona hijau Covid 19.

Rencana ini disampaikan Bupati saat memimpin rapat evaluasi Satgas Covid berlangsung di ruang Graita Eka Praja pada Senin (21/9).”Kami sudah menyiapkan dana, kami mohon dukungan semua pihak terutama Forkopimda Gresik sebagai upaya untuk

menurunkan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Gresik” kata Sambari.

Melihat perkembangan penyebaran Covid 19 akhir-akhir ini di beberapa wilayah, Bupati memerintahkan semua jajaran untuk melakukan Disiplin Peningkatan Penegakan Protokol Kesehatan (DP3K).”Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilarang menyelenggarakan kegiatan di luar kota. ASN dan pejabat pun dilarang melakukan perjalanan dinas atau menghadiri rapat

Antiek Sugiharti

Sentil

Angka Kematian Dokter di Jatim Tinggi - Pengorbanan garda terdepan 18 ASN Pemkot Probolinggo Ajukan Gugatan Cerai - Peluang bagi para jomblo PCNU Propas Sepakati Wabah Covid-19 Sebagai Adzab - Ada hikmah di balik adzab

Benahi Sistem Layanan Kesehatan

Pemprov, Bhirawa Tingginya angka kematian dokter dan tenaga kesehatan di Jatim menjadi perhatian serius Satgas Covid-19. Hal ini membutuhkan pembenahan oleh setiap layanan kesehatan dalam menangani setiap pasien yang membutuhkan layanan kesehatan.

Dr. Joni Wahyuhadi Koordinator Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim,

Ciptakan Hiburan dengan Cara Berbeda

PERTUNJUKKAN virtual bertajuk Parade Seni Budaya Surabaya menuai respon positif dari

Angka Kematian Dokter di Jatim Tinggi

 ke halaman 11

MITRA

 ke halaman 11

Koordinator Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, Dr. Joni Wahyuhadi menyebutkan, perlu ada pembenahan sistem pelayanan yang dilakukan rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya dalam menangani pasien agar tidak terpapar virus corona atua Covid-19.

Dari data yang diumum ke halaman 11

Bupati Minta KPU Perbaiki Tahapan Pilkada

27 Kasus Dokter Meninggal di Jatim Akibat Covid-19  Tempat Praktik pribadi 7 kasus atau 26 persen  Puskesmas 6 kasus atau 22,2 persen  Tempat dokter spesialis 5 kasus atau 18,5 persen  Dokter UGD 4 kasus atau 14,8 persen  Tidak praktik 3 kasus atau 11,1 persen  PPDS 2 kasus atau 7,4 persen * Data dari IDI Pusat per tanggal 31 Agustus 2020

18 ASN Pemkot Probolinggo Ajukan Gugatan Cerai

masyarakat. Buktinya, saat pertunjukan perdana yang dibuka Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada, Sabtu (19/9), disaksikan ribuan orang melalui live Instagram dan YouTube. Para netizen ini pun ter kagumkagum melihat tampilan kesenian  ke halaman 11

Tujuh Bulan, Ada 248 Janda-Duda Baru

Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo Dadang Wigiarto tak ingin ada kluster baru sebaran Covid-19 di wilayahnya, sebab jumlah pasien di Situbondo mencapai 476 orang hingga Senin (21/9). Ia juga meminta agar KPU memperbaiki tahapan Pilkada agar tidak menjadi klaster baru.

Hingga saat ini penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Kabupaten Situbondo terus melakukan rapat koordinasi membahas tentang kondisi masyarakat yang masih banyak melanggar Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 45 Tahun 2020.

Ia mengingatkan, semua elemen harus mewaspadai penyebaran Covid-19, termasuk dengan adanya kluster keluarga, kluster perkantoran dan kluster Pilkada. “Kami menghimbau semua ele ke halaman 11

wiwit agus pribadi/ bhirawa

Suasana persidangan perceraian di PA Probolinggo.

Kota Probolinggo, Bhirawa Kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo tak hanya dialami warga biasa. Tahun ini juga banyak aparatur sipil negara

(ASN) yang mengajukan perkara perceraian. Sampai Juli 2020, ada 18 ASN yang mengajukan perkaranya dan 16 di antaranya sudah diputus.

Humas Pengadilan Agama

Probolinggo Badrul Jamal, Senin (21/9) mengatakan, tahun ini tidak ada ASN yang mengajukan izin untuk berpoligami.  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pendopo peringgitan Senin (21/9).

Kiprah Sahadi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Situbondo

Raih Penghargaan Khusus dari Wakil Bupati, Sukses Gelar Workshop Selama 20 Hari Struktur kepengurusan PGRI Kabupaten Situbondo dikenal paling kompak sejak era almarhum Moh Hasyim hingga penerusnya saat ini, H Harnoto. Namun setiap ada kegiatan di PGRI, ada salah satu sosok yang punya peran penting dalam suksesnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Dia adalah Sahadi SPd MPd yang sehari-hari menjabat Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Situbondo. Pria yang dikenal berprestasi itu kini mendapatkan kepercayaan baru, sebagai Wakil Ketua SLCC (Smart Learning Caracter Center) Provinsi Jatim. Seperti apa kpirahnya dalam kemajuan pendidikan ?.

Sawawi, Kabupaten Situbondo Pagi itu, Kantor PGRI Kabupaten Situbondo yang berada di Jalan Baluran Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo terpampang banner besar penyelenggaraan worshop virtual selama 20

hari. Setelah ditelisik, ternyata ada salah satu sosok penting dibalik kegiatan workshop video pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020 tersebut.

Acara yang dipusatkan di gedung PGRI di Jalan Baluran itu sejatinya

dibuka secara virtual oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Kabupaten Situbondo Akhmad Djunaidi dengan didampingi Ketua PGRI Situbondo Haji Harnoto. “Ya kami mengadakan workhsop selama 20 hari (7-26 September 2020),” ujar Sahadi.

Pria berpenampilan kalem itu memaparkan, meski saat ini berada dalam masa pandemi Covid-19, lembaganya tidak harus tinggal diam dan berpangku tangan menyikapi kelangsungan pendidikan di Kota Santri Situbondo. Sebaliknya, imbuh pria yang juga menjabat Kepala SDN 6 Jatisari Kecamatan Arjasa itu, harus sawawi/bhirawa membuat strategi atau terobosan agar Sahadi SPd MPd saat menerima penghargaan insan pendidikan  ke halaman 11

berprestasi dari Wakil Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi di gedung PGRI Situbondo.

EKSEKUTIF Birokrasi Jangan Sampai Jadi Cluster Covid-19 Selasa Legi, 22 September 2020

Halaman 2

Sidoarjo, Bhirawa Dunia Birokrasi di Pemkab Sidoarjo harus dicegah, jangan sampai menjadi sebuah cluster dalam penyebaran Covid-19. Karena data dari RSUD Sidoarjo, dari 2263 pasien yang pernah dirawat karena terkonfirmasi Covid-19, menurut Dirut RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP, sekitar 20 persen nya adalah dari kalangan ASN. Menurut analisa dr Atok, para pasien Covid-19 banyak mengeluhkan masalah pencernakannya. Seperti mual, muntah, tidak mau makan sehingga badannya menjadi lemas.

“Saya pernah hampir tiga Minggu, ikut turun langsung memeriksa

para pasien Covid-19, yang dirawat di RSUD,” ujar dr Atok Irawan, belum lama ini.

Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono SSTP MAP, menjelaskan untuk mencegah penularan Covid-19 bagi

ASN di lingkungan OPD Pemkab Sidoarjo, mulai awal Bulan September 2020, telah diterbitkan surat edaran (SE) dari Plh Bupati Sidoarjo, supaya dilaksanakannya pola kerja work from home (WFH).

“Dengan pola kerja ini, diatur 50% ASN kerja di kantor dan 50% ASN kerja dari rumah, sehingga pelayanan pada publik masih tetap bisa berjalan,” jelas Arif.

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang telah dilakukan Bagian Organisasi, pada 12 September, kemarin, dipe-

roleh sejumlah data, diantaranya WFH hanya sebagian kecil masih terkendala untuk diterapkan di suatu OPD. Misalnya, di lingkungan OPD seperti kantor, badan dan dinas, WFH sudah bisa berjalan sebesar 70%. Di lingkungan kecamatan sudah 94%, di lingkungan Puskesmas sudah 99%, di lingkungan kerja SD sudah 90% dan lingkungan kerja SMP sudah 96%.

Hasil Monev lainnya, dari 22 OPD yang ada, hampir 73% ada

ASN nya yang terpapar Covid-19, sehingga mengalami menjalani perawatan dan isolasi mandiri.

Dari 18 kecamatan yang ada di Kab Sidoarjo, ada 9 kecamatan yang ASN nya terpapar.

Dari 26 Puskesmas di Sidoarjo, sebanyak 24 Puskesmas ada pegawainya yang terpapar, sedangkan di lingkungan kerja SD ada 14 lingkungan kerja SD yang terpapar.

Karena terpapar Covid-19, ada 8 pegawai di lingkungan kerja setingkat SD yang meninggal dunia.

Sedangkan di lingkungan OPD ada 2 pegawai.

Plh Bupati Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, menegaskan yang wajib untuk melaksanakan pola kerja WFH ini tidak hanya para ASN Sidoarjo saja. Tetapi juga para pegawai yang berada di lingkungan BUMD milik Pemkab Sidoarjo.

“Bila penerapan WFH masih ada kendala, akan terus kita evaluasi dan perbaiki, karena tujuan WFH ini serius untuk mencegah dan melindungi ASN jangan sampai tertular Covid-19,” ujarnya. [kus]

KILAS BIROKRASI

Bupati Gresik Minta Dinkes dan Distan Berkerja Keras Pemkab Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radionro berharap Dinas Kesehatan (Dinkes) jadi contoh Protokol Kesehatan. Selain Dinkes juga Dinas Pertanian (Distan) bisa sejahterakan petani.

Hal itu disampikan Bupati saat memimin apel pagi di Halaman Kantor Pemkab, Senin (21/9/2020).

Bupati didampingi Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Gresik Nadlif ini meminta kepada seluruh pegawai di kedua dinas itu serius dalam melaksanakan tugasnya.

“Dinas Kesehatan harus bekerja keras untuk terus menerus memperbaiki keadaan ini agar pencegahan Covid 19 di Gresik bisa lebih baik,” tegas Sambari.

Bila saat ini sudah menunjukkan kebaikan dengan meningkatnya jumlah kesembuhan, Bupati berharap kedepan bisa lebih baik lagi. Dokter dan para tenaga kesehatan harus jadi contoh terdepan dalam disiplin peningkatan penegakan Protokol Kesehatan.

“Selain menjadi contoh, Nakes juga harus mensosialisasikan terus menerus dan menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan protocol kesehatan,” tegas Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Syaifudin Ghozali yang ikut mendampingi.

Untuk Dinas Pertanian, Bupati meminta agar Dinas Pertanian harus lebih mengembangkan pertanian di Pekarangan rumah dan lahan kosong.

Saat memimpin apel terdahulu, Bupati pernah menantang para pegawai Dinas Pertanian untuk mengembangkan pertanian di lahan kosong dan lingkungan rumah masing-masing. Bahkan saat itu Sambari meminta para karyawan Dinas Pertanian untuk kreatif bertanam sayur dan buah dengan hidroponik. [eri]

Hari Kamis Ketua Dewan Baru Dilantik Gresik, Bhirawa Kekosongan jabatan ketua DPRD, yang di tinggalkan oleh Fandi Ahmad Yani. Karena ikut pilbub sebagai calon bupati, minggu ini bakal terisi kembali. Setelah turun SK Keputusan Gubernur Nomer. 171.437/ 801/011.2/2020, tentang peresmian pengangkatan penganti antar waktu kerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Gresik.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, SK dari Gubernur sudah turun. Sudah menjadi kuawijiban untuk segera melakukan pelatikan, karena lebih cepat lebih baik guna kelancaran kinerja dewan. Apa lagi menjelas pilbub, juga adanya pandemi Covid-19.

“Dalam rapat badan musyawarah ( banmus ), di jadwal pelantikan hari kamis (24/9/2020). Di gedung DPRD, jam 09.30 wib. Kita berharap semua lancar, sehingga dewan punya ketua yang baru,” ujarnya.

Proses pengajuan surat SK, pergantian bisa di katakan cepat.

Tidak sampai satu bulan sudah turun dari Gubernur, sehingga jabatan ketua bisa terisi kembali. Pastinya, dengan ketua baru akan ada warna baru dan kebijakan baru. Tak lain, adalah untuk Gresik dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Sementara Much Abdul Qodir calon ketua DPRD Gresik mengatakan, sudah dengar kabar itu. Pihaknya, tetap akan melanjutkan apa yang sudah menjadi agenda pimpinan yang lama. Dan akan mengkorfirmasi program pemerintah, yang langsung dengan masyarakat. Tidak hanya bentuk laporan, namun meminta progres secara detail agar program bisa di rasakan masyarakat. [kim]

rachmat caesar/bhirawa

Kepala BP2P3KS Kemensos RI Yogyakarta, Oetami Dewi dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi sedang melangsungkan penandatanganan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis riset, di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Senin pagi (21/9).

Dinsos Kerjasama dengan BP2P3KS Turunkan Kemiskinan Berbasis Riset Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melangsungkan penandatanganan kerjasama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BP2P3KS) Kemensos RI. Penandatanganan itu sebagai upaya pengentasan kemiskinan berbasis riset dalam meningkatkan layanan kesejahteraan sosial ke depannya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi usai kegiatan yang berlangsung Senin pagi (21/9).

diharapkan bisa memberikan kontribusi positif. “Utamanya kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan,” kata Alwi.

Alwi menyatakan, kerja sama yang ditandatangani bisa menjadi panduan untuk mengetahui program yang dijalankan sudah benar-benar berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. “Kalau belum, di mana yang salah. Dengan penelitian B2P3KS nanti akan menjawab untuk menjalankan program itu,” kata Alwi.

Sedangkan Kepala BP2P3KS Kemensos RI Yogyakarta, Oetami Dewi

mengatakan, kerjasama dengan Dinsos Jatim saat ini untuk mengetahui sejauh mana program-program sosial yang dikucurkan oleh Kemensos digunakan Pemprov Jatim, dengan melalui penelitian yang dilakukan oleh BP2P3KS. Dikatakannya juga, saat ini semua yang dilakukan baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sudah bagus, namun jika hal itu tidak ditelilti maka akan sia-sia. “Dasar penelitian itulah yang nanti menjadi pijakan dalam pengembangan program kedepannya,” ujarnya. [rac]

Panselda CPNS Sediakan Enam Bilik Bagi yang Demam Pemkab Tulungagung, Bhirawa Peserta tes SKB CPNS Kabupaten Tulungagung yang kedapatan demam saat mengikuti ujian dipastikan akan dipisah dengan peserta ujian lainnya. Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Kabupate Tulungagung sudah menyediakan enam bilik bagi peserta CPNS yang demam itu untuk mengerjakan soal ujian.

Awalnya adalah minat. Siti Hamidah, warga Desa Pelem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, ini memang sejak kecil suka menjahit. Namun dia mempelajarinya otodidak, sampai kemudian PT Pertamina EP Cepu (PEPC) menggelar pelatihan bagi masyarakat di wilayah operasi pada 2018.

Apalagi, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja tak hanya berhenti pada pelatihan.

Para pelaku usaha mikro kecil menengah ini mendapat bantuan peralatan, seperti mesin jahit, mesin obras, gunting jahit, penggaris serta kelengkapan menjahit lainnya.Bantuan juga kembali diberikan setelah pelatihan menjahit tingkat lanjut digelar pada 2019.

“Saat itu bantuannya sesuai request kami,” kata Hamidah yang mendapat bantuan paket peralatan menjahit yang terdiri dari 16 items termasuk berupa mesin obras, etalase, meja fitting, dan setrika.

Atik mendapat bantuan berupa mesin jahit yang memungkinkannya menerima pesanan dengan bahan kain tipis maupun tebal. Usaha Atik Tailor yang dikelolanya berkembang.

“Saya sekarang hampir setiap hari terima pesanan,” katanya.

Bermodal keterampilan hasil pelatihan, Hamidah mengembangkan usaha jahit busana Hamidah Collection pada 2018. Ia

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung, Arief Boediono, Senin (21/9), menyatakan telah mempersiapkan enam bilik bagi peserta tes SKB CPNS yang bersuhu di atas 37,3 derajat celcius.

“Begitu terdeteksi bersuhu tinggi akan langsung dibawa ke ruang kesehatan untuk di rapid test.

Kalau hasilnya non reaktif baru kemudian di

tempatkan di bilik khusus untuk mengerjakan soal ujian,” ujarnya.

Menurut dia, tes SKB CPNS Pemkab Tulungagung yang akan mulai berlangsung pada Senin (21/9) pekan depan, menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan bagi semua peserta tanpa terkecuali harus memakai masker dan face shield (pelindung wajah). [wed]

Kota Mojokerto Masuk 9 Besar City Gas Tingkat Nasional

Pelatihan Berkelanjutan PEPC Kuatkan UMKM

Pelatihan selama 20 hari yang diikuti 20 orang peserta dari 4 desa sekitar proyek JTB membekali Hamidah teknik-teknik dasar menjahit. “Setelah ikut pelatihan, saya akhirnya bisa memotong dan mengukur baju dengan baik,” katanya.

Hamidah tak sendirian. Atik Aisah, temannya satu desa, mengikuti pelatihan PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sejak 2016. “Awalnya, saya ikut pelatihan membatik cap. Tahun 2017 ada pelatihan membuat tas,” katanya.

Mahir membuat batik cap tak lantas membuat usaha Atik lancar. Produksi batik tak semudah yang dibayangkan. “Modal dan penjualannya sulit. Akhirnya tahun 2018 ada pelatihan menjahit, saya pun ikut,” katanya.

Pelatihan menjahit melengkapi keterampilan Atik. Kini dia tak hanya mengandalkan produksi dan penjualan kain batik cap Bojonegoro. Saat tak melayani permintaan konsumen untuk menjahitkan baju, ia membuat pakaian dari kain batik cap yang diproduksinya sendiri.

Dikatakannya, saat ini Jatim juga memiliki pekerjaan rumah dalam menurunkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Apalagi, sebelumnya angka kesejahteraan sosial di Jawa Timur menurut BPS pada Maret 2020 yakni mencapai 4,41 juta jiwa.

“Salah satu usahanya untuk menurnkan kemiskinan itu adalah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial,” katanya bersama Kepala BP2P3KS Kemensos RI Yogyakarta, Oetami Dewi.

Dikatakannya, program-program saat ini juga cukup banyak tapi

memilih menerima pesanan pembuatan gamis dan terutama pakaian khusus wanita.

“Alhamdulillah, sekarang lebih maju. Saya lebih sering mendapat orderan setiap hari,” katanya. Terakhir, pada masa pandemi Covid19, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) memesan pembuatan lima ribu lembar masker kepada para peserta pelatihan. Ada 16 orang warga yang mengerjakan pesanan tersebut.

“Saya sendiri mengerjakan tiga ratus lembar.

Selain itu, saya juga dapat pesanan pembuatn masker dari perusahaan lain,” kata Hamidah.

Bulan puasa menjelang lebaran adalah saatsaat sibuk yang membahagiakan bagi Hamidah.

“Pesanan banyak, bisa mengerjakan sampai malam,” katanya. Edy Purnomo, selaku JTB Site Office & PGA Manager PEPC, senang dengan perkembangan peserta pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk warga Desa Kaliombo, Bandungrejo, Talok, Ngasem, Pelem, dan Dolokgede sejak 2015 hingga 2019.

“Tujuan dari dilaksanakannya program pelatihan ini memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan wirausaha mandiri di sekitar lokasi proyek sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan ekonomi makro wilayah Bojonegoro,” katanya. [bas]

Pemkot Mojokerto, Bhirawa Pemerintah Kota Mojokerto yang mempunyai wilayah 20,21 Km2 dengan penduduk sebanyak 139.606 jiwa ternyata 10 persen lebih, penduduknya sudah menggunakan gas bumi dalam beraktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari hari dalam rumah tangga.

Hal ini dibuktikan dari pemasangan jaringan gas bumi yang terpasang untuk keperluan rumah tangga di Kota onde-onde ini telah mencapai hampir 10.000 sambungan,di tahun 2020.

Bahkan Walikota Mojokerto. Ika puspitasari menargetkan 15.542 sambungan rumah (SR) terpasang secara menyeluruh pada tahun 2021 mendatang.

Untuk itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Wahyudi. Kota Mojokerto menjadi salah satu dari sembilan daerah se-Indonesia yang terpilih sebagai wilayah pembangunan jaringan gas bumi (Jargas) untuk rumah tangga melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sembilan daerah tersebut di antaranya, Kota Medan, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Lampung, Kota Depok, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Jombang.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan dukungannya secara penuh dalam pemasangan Jargas di wilayah tlatah Kerajaan Majapahit ini, sebagaimana disampaikan Senin (21/9/20).

“Sejak tahun 2003, pemasangan jargas terus dilakukan. Pada tahun

hasan amin/bhirawa

Tampak dalam foto walikota sedang menandatangani kerjasama penambahan jaringan dengan Kementrian Energi dan Sumber daya mineral (ESDM).

2003 dan 2016, ada 753 SR terpasang yang dilakukan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) dan pada saat itu masih berbayar senilai Rp200 ribu permeternya.

Kemudian Pada tahun 2017, terpasang 5.000 SR dari Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, secara gratis. Setelah itu, pada tahun 2019 sebanyak 4.000 SR dipasang oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan ditambah satu tungku kompor gratis untuk warga.

Sedangkan di tahun 2020, Pemerintah Kota Mojokerto berencana akan memasang sebanyak 5.699 SR lagi. Namun, karena kondisi Covid19 maka pemasangan akan ditunda pada tahun 2021.

“Dengan adanya tahapan pemasangan jargas tersebut, maka total jargas sambungan rumah di tahun 2021 mencapai 15.542,’’jelas Ita. Lebih lanjut N i n g I t a m e n a m b a h k a n , S ebenarnya, kami tidak hanya siap menerima 15.542 SR saja, namun kami berharap seluruh wilayah di Kota Mojokerto ini

dapat menerima sambungan jargas secara menyeluruh.

Sehingga, kota ini menjadi city gas dan berdaya saing. Mengingat hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Lembaga Minya dan Gas Bumi (Lemigas), estimasi SR yang akan dibangun melalui KPBU untuk Kota Mojokerto yaitu sebanyak 29.575 SR. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemasangan SR tetap gratis, serta harga pun dijamin lebih murah dari elpiji 12 kg, tersedia 24 jam, dan lebih ramah lingkungan (mengurangi emisi karbon).

Harapan Kami melalui kegiatan Konsultasi Publik Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU, Ning Ita berharap dukungannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh masyarakat dalam pembangunan jaringan gas bumi di Kota Mojokerto berjalan lancar dan membawa kemanfaatan. [min]

LEGISLATIF

Selasa Legi, 22 September 2020

Halaman 3

Pertiwi Indonesia Beri Bantuan 1.000 APD kepada Muslimat NU Surabaya, Bhirawa Ketua Pertiwi Indonesia Jawa Timur, Lita Machfud Arifin, memberikan bantuan sebanyak 1.000 Alat Pelindung Diri (APD) kepada Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di RSI Jemursari, Surabaya.

Lita menyampaikan, bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dari Pertiwi Indonesia terhadap kesehatan pada tenaga kesehatan dalam memberi layanan perawatan terhadap pasien yang terpapar virus corona atau Covid-19 di Surabaya.

Apalagi jumlah nakes yang terpapar dan meninggal terbanyak berada di Kota Pahlawan.

Ditambah, dengan penambahan jumlah pasien Covid-19 setiap harinya masih tinggi.

“Saya selaku Ketua Pertiwi Indonesia Jatim, menyerahkan bantuan 1.000 APD ke Ketua Muslimat Surabaya. Kami persilahkan beliau memberi bantuan ke RS naungan muslimat NU. Ini memang kesekian kali Pertiwi Jatim memberi bantuan pada nakes di Rumah sakit-rumah sakit karena Pertiwi Indonesia memiliki misi membantu pengembangan bidang kesehatan dan pendidikan,” kata istri bakal Calon Walikota Surabaya, Machud Arifin itu.

Sementara itu, Ketua Muslimat NU Surabaya, Lilik Fadilah menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Lita Machfud Arifin. “Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan APD yang dipercayakan pada Muslimat

membagi ke RS dan klinik yang dikelola Muslimat. Terdapat 3 RS yaitu RSI Ahmad Yani, RSI Jemursari, dan RSI Darus Syifa, dan ada satu klinik,” ungkapnya.

Ia mengaku bantuan APD ini sangat dibutuhkan oleh Nakes di RS yang berada dalam naungan NU karena beberapa RS NU menjadi rujukan penanganan Covid-19.

“Bantuan ini dibutuhkan karena masa pandemi seperti ini.

Selama ini kami tidak pernah menerima bantuan, begitu juga dari Pemkot, baru kali ini kita (Muslimat) menerima APD. Kita hanya pernah dapat masker tapi kalau APD lengkap belum pernah,” akunya.

Senada dengan Lilik, Direktur Utama RSI Ahmad Yani, dr Samsul Arifin menyam-

paikan apresiasinya karena bantuan APD sangat dibutuhkan oleh para nakes.

“Alhamdulillah ini bisa membantu nakes kita karena kebetulan APD kita menipis karena saat ini ada 80 pasien.

Sedangkan setiap harinya kita butuh 40-80 APD,” ujarnya.

Ia mengaku, akhir-akhir ini tidak mendapat bantuan APD dari Pemkot Surabaya padahal itu sangat dibutuhkan untuk melindungi nakes yang berada di garda terdepan. Pemkot terakhir seingatnya hanya memberi bantuan 1 unit ventilator.

“Dulu pernah ya tapi ini sudah lama gak dapat, terakhir cuma dapat ventilator satu, kemudian lima ventilator dari provinsi. Kalau APD belum dari Pemkot Surabaya,” pungkasnya. [dre]

andre/bhirawa

Ketua Pertiwi Indonesia Jawa Timur, Lita Machfud Arifin ketika memberikan bantuan 1.000 Alat Pelindung Diri (APD) kepada Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di RSI Jemursari, Surabaya.

KILAS DEWAN

PC NU Berdiri Netral di Pilkada Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa H.M. Khirom wakil ketua PCNU Sidoarjo menyatakan, PC NU hingga ranting harus mematuhi instruksi PW NU yang menegaskan NU secara kelembagaan netral dan tidak terlibat dukung mendukung di Pilkada 2020.

“Mestinya MWC NU Tanggulangin tidak boleh mengambil sikap terlibat dalam politik seperti itu. Bisa jadi MWCNU belum membaca intruksi dari PWNU,” ujar M.Khirom.

Ketua FKUB Sidoarjo ini, menegaskab PC NU sendiri sudah tegas menyatakan netral dan tidak akan masuk di lingkaran dukung-mendukung Paslon.

Bahkan ada sangsi pemecatan yang akan diberikan oleh PBNU, jika terbukti ada jajaran PCNU yang yang mendukung salah satu Paslon.

“Meskipun instruksi dikeluarkan PWNU Jatim, namun sangsi yang memberikan adalah PBNU. Sedangkan sangsi bagi MWC yang melanggar, akan dibahas selanjutnya. Yang jelas PCNU tidak mendukung Paslon baik dari PKB maupun dari partai lain” ulas KH.M.Khirom. [hds]

Banggar Lanjut Bahas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 DPRD Trenggalek, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020.

Ketua Banggar DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat lanjutan membahas tentang Ranperda APBD Perubahan tahun 2020, mengingat semua tahapannya telah dilalui.

“Hari ini kita melakukan rapat lanjutan yang membahas terkait Rancangan APBD perubahan tahun 2020. Setelah tahapan demi tahapan dilalui, hari ini kita pleno di tingkat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ungkap Samsul usai rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (21/9).

Lebih lanjut Samsul menegaskan, mengingat ada laporan dari TAPD kepada Badan Anggaran yang belum disampaikan maka Banggar memberi PR kepada TAPD untuk menyerahkan hasil pembahasan di tingkat komisi.

“Hal ini dilakukan guna memberi rekomendasi kepada TAPD dari hasil kajian itu untuk dirumuskan bersama dan ditindaklanjuti bersama, sehingga nanti akan kita plenokan untuk dijawab dan ditindaklanjuti oleh TAPD,” jelas Samsul. [wek]

Pansus Temukan Anggaran Pemulihan Ekonomi Belum Terserap Sampang, Bhirawa Tim pansus covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, menemukan Rp10 miliar anggaran daerah terkait pemulihan ekonomi, bagi pelaku usahan di Kabupaten Sampang hingga saat ini masih belum terserap.

Kinerja panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sampang kurang lebih dua bulan kedepan selesai, dan fokus pada tiga hal diantaranya penggunaan bantuan tidak terduga (BTT) angkanya mencapai Rp137 miliar, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Alan Kaisan salah satu anggota Pansus Covid-19 DPRD Sampang, saat ditanyai terkait perkembangan kinerja Pansus, hingga saat ini kami masih terus bekerja rapat dengan dinas pihak terkait dan melakukan verifikasi langsung ke bawah Senin (21/9/20).

Dari kanan Wali Kota Madiun, Maidi, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya (paling kiri).

sudarno/bhirawa

Diharapkan Segera Disahkan dan Mampu Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun bersama Pemkot Madiun, dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD Kota Madiun tentang 3 rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD tahap 2 Tahun 2020, Senin (21/9).

Disebutkan oleh Hari Santoso, latar belakang disusunnya Raperda tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Keputiusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/23/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun tahun 2020.

“Demikian Nota Penjelasan kami terhadap 3 Raperda Kota Madiun inisiatif DPRD Tahap II Tahun 2020, mudah-mudahan penjelasan kami dapat memperjelas gambaran/ latar belakang penyusunan dari masing-masing Raperda Inisiatif

sudarno/bhirawa

Tampak Penyampaian Nota Penjelasan 3 raperda ini disampaikan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Hari Santoso, ST di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (21/9).

“Memang dari beberapa item yang menjadi konsen pengawasan kami, ada satu hal yang sangat mencolok hingga saat ini masih belum berjalan dengan baik, terkait penyerapan anggaran Rp10 miliar untuk pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha di Kabupaten Sampang dari APBD,” terang politisi partai Gerindra itu.

Lanjut Alan Kaisan, ditengah pandemi ini mendorong pemulihan ekonomi bagi para pelaku usaha di Kabupaten Sampang sangat dibutuhkan dan butuh kerja cepat bagi

dinas terkait, bahkan saat rapat dengan kami beberapa waktu lalu, pemulihan ekonomi bagi pelaku usahan tersebut akan disalurkan pada 1000 pelaku usaha di Kabupaten Sampang.

Hal senada juga diungkapkan Moh Iqbal Fathoni Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid 19, DPRD Sampang, memang yang masih butuh dipercepat terkait pemulihan ekonomi di Kabupaten Sampang, agar persoalan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik di Kabupaten Sampang. [lis]

Sosialisasi Bapaslon Eri-Armuji Langgar Protokol Kesehatan

Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun Bahas 3 Raperda Inisiatif DPRD

Rapat Parip0urna DPRD itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dideampingi Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono dan Drs. H. Armaya serta dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto serta Forkopimda dan dari para Kepala OPD Pemkot Madiun lainnya.

Penyampaian nota penjelasan 3 raperda ini disampaikan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Hari Santoso, ST. Adapun 3 raperda tersebut adalah Raperda tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, Raperda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, serta Raperda tentang jasa konstruksi.

nurkholis/bhirawa

Ruang DPRD Kabupaten Sampang.

sudarno/bhirawa

Suasana Rapat Paripuna Penyampaian Nota Penjelasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun tahun 2020 di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (21/9).

DPRD.Selanjutnya, kami sampaikan but.Serta, meningkatkan ketahanan kepada Wali Kota Madiun untuk pangan di Kota Madiun,’’ tutur Andi dilakukan pembahasan, dengan Raya saat diwawancarai. harapan Raperda dapat disetujui Sebelum menggelar rapat paripurna bersama dan ditetapkan dalam bersama Pemkot Madiun, DPRD telah Rapat Paripurna DPRD Kota Ma- mengadakan uji publik terhadap diun,”kata Hari Santoso berharap. raperda tersebut pekan lalu.Mereka Sementara itu, Ketua DPRD Kota menampung keluh kesah dan masuMadiun, Andi Raya Bagus Miko kan dari para pelaku usaha di tiga Saputro, SH Nota Penjelasan terurai bidang tersebut.Harapannya ketika diatas, merupakan penjelasan dari disahkan nanti, tiga raperda tersebut Raperda yang disampaikan kepada benar-benar mampu melindungi kebuWali Kota Madiun melalui Surat Ketua tuhan dan hak masyarakat.

DPRD Kota Madiun tanggal 17 SepRaperda tentang ketahanan patember 2020 Nomor 188/1799/401.040/ ngan dan gizi, perlindungan dan pe2020 perihal Raperda. Yaitu Raperda ngembangan ekonomi kreatif, serta tentang Penyelenggaraan Ketahanan jasa konstruksi merupakan bagian Tangan dan Gizi.Raperda tentang dari 5 raperda yang diusulkan oleh Perlindungan dan Pengembangan DPRD untuk 2020.

Ekonomi Kreatif dan Raperda tentang ‘’Kami lihat urgensinya cukup Jasa Kontruksi. serius di 2020 ini. Harapannya, ‘’Tiga raperda ini menurut kami bisa segera disahkan dan mampu penting.Apalagi, di tengah pandemi membantu meningkatkan ke seCovid-19 saat ini.Tujuannya, untuk j a h t e r a a n m a s y a r a k a t , ’ ’ j e l a s memberikan perlindungan bagi pelaku- Ketua DPRD Kota Madiun, Andi pelaku usaha di tiga bidang terse- Raya. [dar.adv]

Surabaya, Bhirawa Sosialisasi bakal pasangan calon (Bapaslon) Eri Cahyadi dan Armuji di Surabaya Barat yang diduga memakan korban mendapat reaksi negatif dari berbagai kalangan. Pelaksanaan sosialisasi yang digelar berkerumun tanpa mematuhi protokol kesehatan sangat disayangkan.

Tokoh Masyarakat Surabaya H. Ali Badri Zaini mengaku sangat mengecam kejadian itu. Di tengah pandemi covid-19, seharusnya sosialisasi yang dilakukan mengedepankan protokol kesehatan covid 19, hal itu untuk mencegah penyebaran corona kepada masyarakat.

“Ngak boleh itu, saya sangat prihatin dan menyayangkan, dimana ada calon pemimpin tidak disiplin dengan protokol kesehatan,” ujarnya, Senin (21/9).

Ali Badri menegaskan, kalau calon pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, maka tidak layak memimpin kota Surabaya. Seharusnya, pemimpin bisa jadi suri tauladan

andre/bhirawa

Pelaksanaan sosialisasi yang digelar Bapaslon Eri-Armuji melanggar protokol kesehatan dengan mengumpulkan massa yang berkerumun.

yang baik kepada masyarakat “Kalau pemimpin tidak disiplin, tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana dengan masyarakatnya?” katanya.

Dia meminta Panwascam setempat untuk melakukan penyidikan kasus tersebut. Bahkan, jika memang terbukti melanggar protokol kesehatan, Panwascam harus bertindak tegas, tanpa tebang pilih, melakukan penindakan.

“Itu harus disemprit, Panwascam harus nyemprit, tindak te-

gas,” ujarnya. Menurutnya, sosialsiasi Eri-Armuji sangat memalukan. Belum menjadi wali kota sudah memberikan contoh yang tidak baik. “Memalukan. Kalau memang ada unsur pidananya, harus diproses secara hukum,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Muslimat NU Kota Surabaya, Lilik Fadilah juga turut menyayangkan.

Saat ini memang belum waktunya kampanye, bapaslon hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. [dre]

Tim Pendamping Profesional P3MD Diwejang Bupati Mojokerto. Bhirawa Bupati Mojokerto. Pungkasiadi, dalam beberapa hari ini nampaknya terus mengintensifkan kerja para Pegawai Non ASN. Pada masing masing Dinas. termasuk juga para Tim Pendamping Profesional yang ada di masing masing Desa di seluruh penjuru di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Seperti saat melakukan rakor peningkatan efektifitas program Tim pendamping profesional P3MD. Di Ladang anggrek Pungging senin 21/9/20.

Bupati pungkasiadi menjbarkan jika Kunci menyejahterakan desa, terletak pada upaya pengentasan kemiskinan. Dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa),

telah memberikan wewenang pada desa berdasar hal asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Dari situ, desa diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya sendiri dengan mengolah potensi untuk dimanfaatkan.

“Mengatasi kemiskinan itu yang pertama. Desa harus jeli melihat potensi.

Kabupaten Mojokerto selalu mendorong perencanaan suatu wilayah, kami minta terus kami digali dan mengarahkannya.

Banyak contoh-contoh desa yang berhasil mengembangkan potensi dan kini sejahtera. Jika DD tidak mengcover, kami support dengan BK Desa. Kalau masih belum bisa, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga,” kata bupati. [min]

OPINI

Selasa Legi, 22 September 2020

Konsekuensi Prokes Mengulang PSBB

TAJUK

Menambah Geopark Dunia KEWISATAAN nasional menambah area dalam “10 Bali Baru,” sebagai tujuan wisata global (dunia) melalui penilaian UNESCO. Geopark Maros di Sulawesi Selatan akan menjadi taman bumi ke-enam yang diakui sebagai warisan dunia. Tamanbumi alamiah (geopark) akan menjadi kekayaan alam yang bisa mendatangkan devisa. Sekaligus meningkatkan perekonomian kerakyatan tingkat lokal, dan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemandangan alam yang asli dan asri masih menjadi andalan sektor pariwisata skala domestik dan global. Hanya diperlukan investasi kecil membangun sarana dan prasarana dasar. Antara lain, sarana jalan menuju area wisata. Serta pengelolaan, dan perlindungan lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Termasuk keberanian mendaftarkan geopark ke institusi global, IGGP (International Geoscience and Geopark Programme) yang dibawahkan UNESCO. Negara-negara di seluruh dunia juga meng-utamakan wisata alam sebagai tambang devisa. Pantai dengan ombak landai, dan ombak besar dikelola sebagai sarana rekreasi.

Begitu pula hutan kota, dan hutang lindung. Sampai air terjun di pedalaman juga dikelola sebagai wahana wisata lokal dan global. Sebagian ditambah pertunjukan festival seni berbasis kearifan lokal. Serta didukung penonjolan budaya (arsitektur moderen, kuna, dan primitif).

Berkah alam hujan tropis Indonesia telah memberikan nuansa alam indah dengan aneka ragam jenis pohon, rerumputan, aneka bunga, sampai hutan lebat. Juga keindahan di dasar laut dengan ke-anekaragam-an hayati. Geopark Maros, di Pangkajene kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan, bagai miniatur komplet keindahan Indonesia.

Kawasan geopark Maros terbentang di Maros sampai kepulauan Spermonde. Luas kawasan karst mencapai 43 ribu hektar. Terhampar batuan purba yang menyimpan kekayaan geologi. Terdapat batu gamping, koral, gamping bioklastik, dan kalkarenit, berdiri bagai benteng yang kokoh. Banyak gua. Serta jejak kehidupan manusia pra-sejarah yang hidup di gua Sumpangbita, dengan tanca cap tangan. Beragam kupu-kupu dalam berbagai ukuran berada di sekitar air terjun, melengkapi keindahan tempat wisata.

Geopark Maros berada di Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung, sebenarnya telah dibangun sebagai lokasi wisata.

Seorang antropolog sekaligus ahli biologi kesohor Britania Raya, Alfred Russel Wallace, menghabiskan sebagian hidupnya di Bantimurung. Wallace, sejak pertengahan abad ke-19, menyatakan kawasan Taman Nasional Bantimurung sebagai “The Kingdom of Butterfly,” kerajaan kupu-kupu. Ada yang berukuran raksasa (21 inchi).

Beberapa jenis kupu-kupu unik hanya ditemukan di Bantimurung, tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Diantaranya, Troides Helena Linne, Troides Hypolitus Cramer, dan Troides Haliphron Boisduval. Wallace berhasil menjadi ahli biologi asalusul hewan, bersahabat karib dengan Charles Darwin Evolusi.

Alfred Russel Wallace menyelesaikan penulisan teorinya tentang fauna (hewan). Dikenal sebagai “garis Wallace,” ditulis di Bantimurung, Maros.

Sejak tahun 2004 kawasan Bantimurung – Bulusaraung, ditetapkan sebagai Taman Nasional. Sekaligus kawasan penelitian geo-science, dan cagar budaya. Tetapi belum didukung prasarana akomodasi memadai. Juga masih diperlukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Terutama ekspose budaya etnis (seni tari dan musik khas Maros). Serta diperlukan penunjuk jalan, dari pusat kota kabupaten Maros, dan Makasar.

Sebelum Maros, terdapat Kaldera Toba, ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark pada sidang di Lombok, awal September 2019. Taman-bumi kelas dunia lainnya yang terdapat di Indonesia, adalah kawasan gunung Batur (Bali), Cileteuh (Sukabumi, Jawa Barat), Gunung Sewu (perbatasan Pacitan, Jawa Timur, dengan Wonogiri di Jawa Tengah), dan kawasan Rinjani (Lombok, Nusa Tenggara Barat).

Indonesia menyokong dunia dengan enam geopark, dan taman nasional yang belum diseleksi UNESCO. Geopark sekaligus sebagai biosfer yang “mendinginkan” atmosfir bumi. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menyoal Standar Baru Pembelajaran PAUD UPAYA menuju pengkualitasan pendidikan merupakan salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain. Berbagai perubahan pun harus siap dilakukan. Terutama perubahan kesistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang.

Wajar adanya, jika dalam proses menuju capaian kualitas pendidikan di negeri ini, pemerintah terus melakukan penyesuaian dengan efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Termasuk upaya pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang saat ini tengah trending topic di tengah-tengah publik. Terkait, upayanya melakukan perubahan standar pendidikan nasional di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Agenda perubahan standar pendidikan nasional di jenjang PAUD ini menarik kita ikuti. Pasalnya, melalui usulan revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, secara esensial BSNP akan melakukan perubahan pengaturan standar dalam pembelajaran. Salah satunya, mengedepankan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang lebih mendorong pada aspek belajar sambil bermain.

Detailnya, ada enam poin yang bakal ditambahkan pada Permendikbud standar PAUD yang baru, diantaranya definisi pengelompokan PAUD dan penguatan tanggungjawab keluarga pada pendidikan anak; pencegahan tindakan diskriminatif, perundungan dan pelecehan seksual; dan peran orang tua dalam pendidikan anak. Berikutnya adalah Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang disusun lebih fleksibel dengan perkembangan anak; pencabutan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum PAUD; dan mengakomodasi kegiatan bermain sambil belajar.

Itu artinya, semakin kita sadari bersama bahwa pemerintah hingga saat ini, masih memikirkan keberadaan PAUD sebagai fase terpenting dan utama dalam pendidikan. Sekaligus, menjadikan PAUD sebagai pilar utama pembentukan karakter dan investasi penting bagi sebuah negara yang layak diperjuangkan bagi setiap warga negaranya. Baik secara holistik dan integratif.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Membangun Faskes Isolasi dan Gelontor Bansos Uji swab PCR, diberlakukan berdasar Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (Nomor 7 tahun 2020). SE sebagai “kompromi” kepentingan ketahanan kesehatan terhadap kepentingan roda perekonomian. Judul SE nyata-nyata bertema “kriteria dan persyaratan Oleh : perjalanan orang dalam Yunus Supanto sakit “dadakan” sebagai masa adaptasi kebiasaan tempat isolasi. Serta kebaru menuju masyarakat tiga, penyediaan vaksin, produktif dan aman Coviddan rencana vaksinasi. Tidak mudah, 19.” Secara tekstual tertulis sebagai karena seluruhnya memerlukan pembi- adaptasi menuju masyarakat produktif ayaan. Diperlukan sinergitas pemerintah dan aman Covid-19. pusat dan daerah melalui re-alokasi dan “Kompromi” ketahanan kesehatan refocusing APBN, dan APBD. dengan pemulihan ekonomi, bagai tamsil memainkan “rem dan gas” berganMenambah Faskes “Dadakan” tian secara cerdas. Dalam mengendara Mulai pertengahan September (2020) mobil, mustahil selalu menginjak rem, ini pemerintah mengambil-alih penang- sama mustahil dengan selalu menginjak anan isolasi mandiri menjadi isolasi di gas. Tamsil “rem” berupa peningkatan rumah sakit “dadakan.” Orang Tanpa anggaran sektor ketahanan kesehatan.

Gejala (OTG) yang terdeteksi positif Bahkan pemerintah memasukkan tamCovid-19 (dengan uji swab) wajib lang- bahan anggaran sektor kesehatan dalam sung masuk rumah sakit. Bahkan pemer- program PEN. Alokasinya dipagu sebeintah telah memborong hotel di berbagai sar Rp 87,55 trilyun, sekitar 12,6% dari daerah sebagai rumah sakit “dadakan.” total anggaran PEN. OTG tidak boleh di-isolasi di rumah, karena dikhawatirkan bisa menular ke Percepatan Bansos dan Vaksin anggota rumah tangga lain (suami, istri, Jaring pengaman sosial yang diguanak, dan kerabat se-rumah). lirkan berupa Bansos senilai Rp 203,9 Anggaran menjadi takaran kinerja trilyun, menjadi program utama PEN. status PSBB. Bukan hanya menunggu Saat ini masih terserap 62,81%. PemerAPBN (Anggaran Pendapatan dan Belan- intah perlu mempercepat realisasi Bansos ja Negara). Melainkan juga penggunaan selama tiga bulan terakhir tahun 2020 ini.

APBD propinsi serta APBD Kabupaten Di seantero pulau Jawa, masyarakat telah dan Kota. Selama ini serapan anggaran menjalani pembatasan sosial (dan usaha), hasil realokasi dan refocusing sektor sejak pertengahan Maret 2020. Suasana kesehatan masih sangat rendah. Misalnya, tidak mudah, dan tidak enak, diam di hampir tiada pemerintah daerah kabupat- rumah selama dua bulan. en dan kota yang bersedia membeli mobil Omzet perdagangan besar, menengah, ambulance dengan kelengkapan lab PCR dan kecil, merosot drastis. Seluruh ru(Polymerase Chain Reaction). mahtangga terdampak ekses PSBB. Banyak Realitanya, seluruh daerah zona merah, rumahtangga yang tiga bulan lalu tidak tergomasih berebut ambulance dari pemerintah long miskin, kini menjadi benar-benar mispusat. Uji swab juga masih menjadi beban kin. membutuhkan bantuan sosial (Bansos). masyarakat, karena menjadi persyaratan Dampak wabah pandemi Covid-19, jumlah wajib perjalanan antar-propinsi. Harganya penduduk miskin diperkirakan bertambah sangat mahal, bertarif paling murah Rp sampai sebanyak 8,5 juta orang.

1,2 juta, berlaku untuk sebulan. Perjalanan Walau (bersyukur) bisa luput dari bisnis (usaha) menjadi sangat mahal. Seir- wabah, tetapi tidak bisa terhindar dari ing program PEN (Pemulihan Ekonomi dampak resesi ekonomi. Dalam keadaan Nasional), pemerintah perlu menyediakan terhimpir, masyarakat berpenghasilan sarana uji swab yang lebih murah, dan menengah ke bawah takut ke rumah sakit. lebih cepat.

Khawatir “divonis” positif Covid-19,

semakin menyusahkan keluarga. Serapan anggaran sektor kesehatan masih sangat rendah (belum 40%). Padahal hanya tersisa 100 hari jelang akhir tahun anggaran 2020. Perlu persiapan penyediaan aksesoris, antara lain jarum suntik dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.

Diperkirakan pelaksanaan vaksinasi akan meliputi 180 juta suntikan setahun!

Ini terbesar sepanjang sejarah. Pengalaman nasional selama ini sebanyak 30-40 juta. Jika diikuti jeda, dan hari libur, vaksinasi Covid-19 bisa terjadi sehari disuntik 1 juta orang! Maka diperlukan tenaga suntik, dan relawan (mahasiswa) dari berbagai fakultas Kedokteran, serta Sekolah Tinggi Keperawatan dan Kebidanan. Vaksinasi akan dilakukan triwulan pertama tahun 2021, di tiap Puskesmas, RSUD, dan rumah sakit “dadakan.”

Pemerintah telah menjamin ketersediaan vaksin, dengan mengerahkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berburu bahan dari China (perusahaan farmasi Sinovac Biotech). Di dalam negeri, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) juga sedang mengembangkan bakal vaksin “merah-putih.” Istimewanya, vaksin berdasar penelitian yang diambil dari spesimen dalam negeri. BPPT bekerjasama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), serta LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Sehingga diperkirakan vaksin Covid19 “merah-putih,” akan sesuai untuk pencegahan di dalam negeri. Kerjasama internasional, diamanatkan dua undangundang (UU) sebagai pijakan bencana non-alam wabah pandemi Covid-19.

Yakni, UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU Kekarantinaan Kesehatan. Indonesia bekerjsama dengan berbagai negara. Termasuk dengan negara jazirah Arab (Uni Emirat Arab) dalam forum G-42, yang di dalamnya terdapat negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam).

Indonesia berpotensi menjadi negara yang mengawali vaksinasi Covid-19.

Bahkan juga berpotensi meng-ekspor vaksin anti-corona. Vaksin yang dijamin halal yang bisa digunakan seluruh Negara anggota OKI.

lebih didasarkan pada dealPengawasan yang dideal yang bersifat konsesi lakukan terhadap proses Pilkada ini dilakukan oleh dan jasa dibanding dengan ASN di lingkungan pemerdua pihak, yang pertama intahan daerah. Dengan deadalah Badan Pengawas mikian, relasi antar calon Pemilu yang memang Kepala Daerah dan Dosen memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya ASN lebih pada relasi yang bersifat bebas dan equal. proses pemilu dan Pilkada.

Tidak ada ancaman secara Pengawasan yang dilakustruktural yang dialami kan oleh Bawaslu peneOleh : dosen sehingga dosen terkananya lebih pada pengHananto Widodo awasan represif. Artinya paksa harus memihak salah 1 pasangan calon. jika ada temuan atau lapoRelasi antara Dosen dan ran dari masyarakat maka pasangan calon Kepala Daerah dengan Bawaslu akan menindaklanjuti. Kedua, relasi antara ASN dan pasangan calon adalah pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah di lingkungan pemeratasannya, dalam hal ini jika Gubernur intahan daerah sangat berbeda. ASN yang melakukan pelanggaran, maka yang di lingkungan pemerintahan daerah berwenang adalah Mendagri. Jika Bupati memiliki kepentingan yang langsung atau Walikota yang melanggar maka yang dengan pasangan calon yang sedang berwenang adalah Gubernur. bertarung dalam perhelatan Pilkada.

Pengawasan yang dilakukan oleh Di samping akan ada keuntungan yang Mendagri terhadap Gubernur dan didapat dari ASN juga akan ada tekanan Gubernur terhadap Bupati/Walikota secara struktural yang dialami oleh ASN lebih pada pengawasan preventif. Sedi lingkungan pemerintah daerah. Oleh bagaimana ditegaskan pada Pasal 71 karena itu, sangat tidak adil jika ASN UU No. 10 Tahun 2016 bahwa Guberdituntut bersikap netral tetapi di satu nur, Bupati, Walikota dilarang mengsisi ASN tidak mendapat perlindungan gunakan program, dan kegiatan yang hukum jika ASN bersikap netral. menguntungkan atau merugikan salah Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 telah satu pasangan calon. Program atau kegcukup mengatur mengenai larangan bagi iatan yang menguntungkan pasangan pejabat negara, pejabat aparatur sipil calon ini akan diatur dalam Peraturan negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Desa atau Lurah untuk membuat kepu- Misalnya Bupati atau Walikota memtusan yang menguntungkan dan merugi- bentuk Peraturan Bupati/Walikota dan kan salah satu pasangan calon. Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota itu mengBupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil untungkan salah satu pasangan calon, Walikota juga dilarang untuk melakukan maka Gubernur harus menggunakan penggantian pejabat enam bulan sebe- kewenangan pengawasan preventifnya lum tanggal penetapan pasangan calon untuk tidak memberlakukan Peraturan sampai dengan akhir masa jabatannya Bupati/Walikota itu. Pengawasan prekecuali mendapat persetujuan dari Men- ventif terhadap Peraturan Daerah dan teri. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Peraturan Kepala Daerah merupakan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wa- kewenangan dari Mendagri terhadap likota dilarang menggunakan program, Perda Provinsi atau Peraturan Guberdan kegiatan yang menguntungkan atau nur dan Gubernur terhadap Peraturan merugikan salah satu pasangan calon.

Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat Bupati/Walikota untuk menilai sub(2) dan (3) akan berujung pembatalan stansinya sebelum Peraturan Daerah, sebagai Calon oleh KPU. Peraturan Gubernur dan Peraturan

Bupati/Walikota diberlakukan. Karena Perda Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pergub, Perbup dan Perwali diawasi secara preventif oleh Mendagri atau Gubernur maka Perda dan Pergub, Perbup dan Perwali tersebut masih berbentuk rancangan.

Pengawasan oleh atasan secara preventif, yakni Mendagri terhadap Gubernur dan Gubernur terhadap Bupati/ Walikota akan menjadi masalah jika antara Mendagri dan Gubernur serta antara Gubernur terhadap Bupati/Walikota berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama. Oleh karena itu, terdapat problematik terhadap pengawasan preventif yang dilakukan secara hierakhis. Dengan demikian, pengawasan terhadap jaminan netralitas ASN bisa dilakukan secara represif oleh Bawaslu. Pelanggaran pemilu dan pilkada bisa dilakukan berdasarkan temuan dan laporan. Temuan merupakan temuan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu, sedangkan laporan merupakan laporan dari masyarakat. Sekarang ini Bawaslu sedang menggalakkan pengawasan pemilu berbasis partisipasi atau yang lebih dikenal dengan pengawasan partisipatif. Tujuan dari pengawasan partisipatif adalah agar masyarakat aktif untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Problematik dari Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar. Sehingga kewenangan untuk memberikan sanksi bukan ada pada Bawaslu tetapi kepada Komisi ASN. Dan rekomendasi Bawaslu ini tidak mengikat. Rekomendasi Bawaslu mengikat hanya kepada KPU. Karena jika KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu, maka KPU bisa dilaporkan ke DKPP.

Kurva wabah pandemi virus corona masih menunjukkan tren naik. Terutama pada zona merah. Beberapa daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) memilih mengulang melaksanakan PSBB (Pembatasan Berskala Besar).

Terutama dengan pengetatan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes). Tetapi sesungguhnya, konsekuensi PSBB bukan hanya Prokes dan melaksanakan tes swab, dan rapid test. Melainkan juga menggelontor bantuan sosial (Bansos), serta pemulihan ekonomi.

B

eberapa pemerintah daerah (Pemda propinsi serta kabupaten dan kota) telah memperoleh izin melanjutkan PSBB dan Prokes berdasar Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19. Instruksi diberikan, antara lain kepada Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh Kepala Daerah. Inpres menjadi sandaran hukum penegakan Prokes di daerah, dengan denda dan sanksi hukum. Pelaksanaannya melibatkan TNI dan Polri di daerah (sampai tingkat kecamatan, Koramil, dan polsek).

PSBB diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020. Gubernur mengajukan PSBB dalam lingkup propinsi.

Serta Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam lingkup daerahnya. Persyaratan paling penting tercantum dalam pasal 4 ayat (5). Yakni, informasi kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, dan sarana kesehatan. Juga wajib menyertakan program jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan dan ketertiban.

Pada masa pengetatan social distancing pertama (mulai awal April 2020) banyak daerah mengajukan status PSBB. Tetapi belum memperoleh respons pemerintah pusat. Karena pengajuan status PSBB belum sesuai kriteria dalam Permenkes tentang Pedoman PSBB. Kriteria utama pengajuan status PSBB, tercantum dalam pasal 2 Permenkes. Yakni, jumlah kasus (dan kematian) meningkat secara signifikan dan cepat (menyebar). Disertai kurva epidemiologi menanjak.

Peta-jalan rencana aksi penanganan Covid-19 (di pusat dan daerah), wajib menjadi pola yang terstruktur dan masif.

Pertama, penyediaan fasilitas kesehatan, berupa uji swab, dan rapid test lebih masif. Kedua, pembangunan rumah

N

Wartawan senior penggiat dakwah sosial politik

Problematik Netralitas ASN Dalam Pilkada

etralitas Aparatur Si pil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan utama ketika akan dihelat pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun Pilkada. Paling tidak ada dua alasan kenapa ASN selalu menjadi sorotan dalam perhelatan demokrasi khususnya Pilkada. Pertama, karena secara normatif ada tuntutan bagi ASN untuk selalu bersikap netral.

Kedua, karena secara politik, ASN merupakan modal politik yang sangat menjanjikan bagi masing-masing calon Kepala Daerah.

Dalam Pasal 1 angka UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terdiri dari dua, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah. ASN secara umum dibagi menjadi ASN yang memiliki tugas pelayanan terhadap masyarakat yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, khususnya pemerintahan daerah juga ASN yang berprofesi sebagai Dosen di Perguruan Tinggi. Dosen dan Guru ASN sebenarnya sama-sama tunduk pada UU N0. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tetapi secara hierakhis guru memiliki jalur yang berbeda dengan Dosen. Guru secara hierarkhi tunduk pada dinas pendidikan baik di level provinsi maupun kabupaten/ kota. Sedangkan Dosen secara hierakhis tunduk pada Kemendikbud.

Jika diamati selama ini, pengawasan terhadap netralitas ASN lebih diarahkan kepada ASN daerah ketimbang ASN Dosen. Mengapa demikian ? Karena ASN yang bekerja di pemerintah daerah memiliki potensi yang besar untuk dimobilisir, terutama oleh petahana. Secara struktural ASN memiliki ikatan dengan petahana maupun calon yang diusung oleh petahana. Sedangkan pada ASN Dosen tidak memiliki ikatan struktural dengan salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Jika ada Dosen yang berprofesi sebagai konsultan dan tim sukses salah satu pasangan calon itu

Dosen Hukum Tata Negara; Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Bupati Resmikan Gedung Baru PMI Lamongan Halaman 5

Selasa Legi, 22 September 2020

Berharap Kebutuhan Darah Surplus Lamongan, Bhirawa Bertepatan dengan tasyakuran Hari Palang Merah Indonesia (PMI) ke-75 Bupati Lamongan Fadeli, meresmikan Gedung PMI Kabupaten Lamongan, Senin (21/9). Peresmian gedung yang telah direnovasi selama kurang lebih 8 bulan tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Ketua PMI Kabupaten Lamongan, Agus Suyanto mengatakan gedung baru PMI tersebut telah memenuhi standar PMI pusat. Agus berharap tahun 2021 mendatang , antara gedung dan peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan darah sudah dapat memadai, sehingga kinerja PMI Lamongan dalam melayani dan membantu masyarakat dapat lebih baik lagi.

Pada kesempatan tersebut Bupati Fadeli berharap agar kedepannya Lamongan dapat memenuhi kebutuhan darah tidak hanya 80 persen, namun 100 persen, bahkan surplus.

Bupati juga menargetkan kantong darah pertahun dari 14 ribu dapat mencapai 20 ribu pertahun. “Kualitas darah di sini harus benar-benar kualitas darah yang bagus. Kebersamaan dan kekompakan pengurus juga harus dijaga, agar dapat terus melayani masyarakat dengan baik,” ujar Fadeli.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Manajer Kualitas PMI Lamongan, Eko Harijono, pada tahun 2019 dilaporkan jumlah pendonor darah di PMI Lamongan mencapai

14.996 kantong darah selama satu tahun, dengan rata-rata pendonor 1.249 kantong perbulan, atau ratarata 41 kantong perhari. Sedangkan jumlah permintaan darah dalam tahun 2019 mencapai 17.126 kantong, dengan rata-rata kebutuhan 1.427 kantong perbulan, atau ratarata 47 kantong perhari.

Pada tahun 2020, dalam rentan waktu 8 bulan (Januari-Agustus) jumlah pendonor mencapai 9.983 kantong, rata-rata 1.247 perbulan, atau 41 kantong perhari. Dengan jumlah pemakaian darah 9.261 kantong, rata-rata 1.157 perbulan atau rata-rata 38 kantong perhari. Hampir 80 persen kebutuhan darah dapat terpenuhi dari PMI Kabupaten Lamongan.

Pendonor darah akan melalui tahap skrining seperti pada umumnya, hanya saja ditambah dengan pengukuran suhu badan. Menurut Kepala UTD (Unit Transfusi Darah) PMI Lamongan, dr. Murod, masyarakat yang hendak mendonorkan darah tidak perlu merasa khawatir, karena covid-19 tidak menular melalui darah.[aha,yit]

LINTAS PELAYANAN

Disdukcapil Tuban Mulai Lakukan Perekaman KTP–el Tuban, Bhirawa Setelah terhenti selama tujuh bulan akibat merebaknya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban kembali melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Perekaman kartu identitas diri tersebut dimulai di Balai Desa Rayung, dan Desa Wanglukulon, Kecamatan Senori, Senin (21/9).

Disdukcapil juga mempertimbangkan pertumbuhan penduduk yang memasuki usia 17 tahun. Mereka memiliki hak suara dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Tuban pada bulan Desember mendatang. Sementara itu, ketatnya penerapan disiplin protokol kesehatan (Prokes) hingga merubah Bumi Wali dari zona merah menjadi oranye jadi pertimbangan serius. Apalagi angka kesadaran warga dalam memakai masker, mulai menunjukkan tren naik hingga 70 persen lebih.

Kepada awak media Kepala Disdukcapil Tuban Drs. Rohman Ubaid mengatakan, salah satu persyaratan utama yang diatur dalam peraturan KPU Nomor: 19 tahun 2019 untuk penggunaan hak pilih, masyarakat harus masuk dalam daftar pemilih yang diantaranya dengan syarat memiliki KTP. “KTP untuk pembuktian bahwa yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun, dan benarbenar penduduk Kabupaten Tuban,” kata Rohman Ubaid. [hud]

RSU Haji Peringati World Patient Safety Day Surabaya, Bhirawa Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya terus berkomitmen mengutamakan keselamatan pasien agar tetap terlayani dengan maksimal. RSU Haji juga berupaya menjaga keselamatan para tenaga medis dan para dokter melalui dukungan sarana prasarana yang memadai. Komitmen tersebut disampaikan pada puncak peringatan World Patient Safety Day jatuh pada 17 Setember 2020 yang lalu.

“Keselamatan pasien akan senantiasa kami jaga dan kami prioritaskan. Karena, keselamatan pasien sebagai bagian dari upaya dan jadi garda terdepan bagi seluruh rumah sakit di dunia.

Khusunya dalam menangani pasien Covid-19,” ungkap Plt RSU Haji Surabaya dr. Moch Hafidin Ilham Sp. An saat membuka acara World Patient Safety Day di RSU Haji Surabaya, Jl.

Suasana puncak peringatan World Patient Safety Day yang diselenggarakan RSU Haji Surabaya (17/9).

Manyar Kertoadi, Jumat (18/9).

Menurut dokter Ilham, di hari keselamatan pasien inilah dibutuhkan peran serta semua pihak secara me-

nyuluruh untuk bersama sama memberikan dukungan agar layanan kesehatan bisa tercapai dengan optimal.

Pihaknya menegaskan, bahwa

hakekatnya keselamatan pasien dan tenaga kesehatan sudah sepatutnya menjadi perhatian semua pihak. “Keselamatan tenaga kesehatan jadi keselamatan kita semua,” ungkapnya.

Peringatan hari keselamatan pasien sedunia ini, lanjut Ilham juga harus dijadikan momentum untuk menjaga diri sekaligus menjaga keselamatan pasien agar mereka terus mendapat perlindungan dan keamanan kesehatan selama melakukan pengobatan maupun pemeriksaan di rumah sakit.

Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak dari perawat, dokter dan para tenaga medis lainnya terpapar dan berguguran. Oleh karena itu, momen ini harus dijadikan sebagai oengingat diri agar tidak ada lagi para tenaga kesehatan, dokter dan pasien yang terpapar Covid-19. [ist/why]

BPS Temukan 75 Gelandangan di Sidoarjo

Calon Penumpang Jalani Rapid Test di Layanan Rapid Test Stasiun KA Jombang, Bhirawa Sejumlah calon penumpang Kereta Api (KA) di Stasiun KA Jombang menjalani rapid test dengan biaya sebesar 85 Ribu Rupiah di layanan rapid test di stasiun setempat. Sekadar diketahui, agar diperbolehkan naik KA, calon penumpang diwajibkan membawa dan menunjukkan surat rapid test yang menunjukkan mereka non reaktif rapid test.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko mengungkapkan, rapid test bagi calon penumpang ini, pihaknya bekerjasama dengan PT Rajawali Nusindo serta PT Jasa Prima Putra.

“Dengan mengacu kepada pelayanan kami yang ada di Stasiun Madiun, sekitar 4000 pelanggan yang telah memanfaatkan pelayanan rapid test dengan mudah, harga murah, ahamdulillah, mulai tanggal 30 Juli 2020, sampai dengan tanggal 20 September 2020, itu berjumlah sekitar 4000-an,” ungkap Ixfan saat berada di Stasiun KA Jombang, Senin siang (21/09). [rif]

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Fadeli saat peresmian Gedung Baru Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan.

alikus/bhirawa

Petugas tim dari BPS Sidoarjo menemukan PMKS usia anak-anak yang tidur di lantai 2 terminal Purabaya.

Sidoarjo, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo dalam Bulan September 2020 ini selain masih melaksanakan

Sensus Penduduk atau SP 2020, pada hari Sensus Nasional atau Sensus date yang jatuh pada 15 September, kemarin, juga sempat mel-

akukan sensus, khusus bagi PMKS yang berada di kota ini.

Kepala BPS Sidoarjo, Ir Indriyah Purwaningsih, menyebutkan dalam kegiatan hanya sehari yang dimulai pada pukul 22.00 hingga 06.00 WIB itu, terdata sebanyak 75 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. “Sebanyak 75 orang ini seperti gelandangan, pengemis dan tuna wisma,” jelas Indriyah, Senin (21/ 9) kemarin.

Dalam kegiatan ini BPS Sidoarjo, kata Indri, sempat koordinasi dengan pihak Satpol PP dan Polresta Sidoarjo. Karena ada sebanyak 8 kecamatan yang menjadi titik sensus itu. Tim 1 telah mendata PMKS di wilayah Kec Sidoarjo, Candi dan Porong. Ditemukan 28 PMKS. Tim 2 yang mendata PMKS diwilayah

Kec Taman dan Krian, menemukan 37 PMKS. Sedangkan tim 3 yang mendata PMKS di wilayah Kec Waru, Gedangan dan Sedati, menemukan 10 PMKS. “Yang miris, tim 3 sempat mendata ada PMKS yang usia anak-anak, tidur di lantai dua terminal Purabaya malam itu,” ujar Indriyah, yang ikut dalam kegiatan ini.

Di titik yang menjadi jujugan dari para tim, diantaranya stasiun kereta api, terminal dan taman terbuka. Dari hasil yang didapat, para PMKS banyak mengaku mereka berasal dari Kab Sidoarjo sendiri. Dikatakan Indri, pada Bulan September ini, petugas sensus penduduk sedang mensensus secara langsung atau tatap muka kepada warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo. [kus]

PELAKSANA PUBLIK

Kapasitas Swab RSUD Penuh, Pemkab Probolinggo Tambah 40 Ruang Isolasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, gencar melakukan pemeriksaan swab kepada pasien. Masifnya pemeriksaan ini berdampak pada sampel swab di RSUD Waluyo Jati, Kraksaan, melebihi kapasitas pemeriksaan. Karenanya, harus dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya.

Upaya untuk menekan penyebaran virus korona begitu serius dilakukan. setiap hari terus dilakukan swab kepada pasien. Pengambilan sampel dilakukan secara bergiliran untuk memastikan kondisi pasien terhindar dari korona.

“Saat ini sampel swab di Rumah Sakit Waluyo Jati, Kraksaan, sudah melebihi kapasitas.

Masih ada sekitar 250 sampel swab yang menunggu antrean,” ujar Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Probolinggo, Dewi Veronica, Senin (21/9).

RSUD Waluyo Jati merupakan rumah sakit rujukan untuk melakukan pemeriksaan sampel swab. Sebab, telah memiliki alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Tes Ce-

pat Molekuler (TCM). Namun, untuk pemeriksaan sampel swab memiliki batas maksimal, sehingga tidak bisa dipaksakan agar akurasi pemeriksaan lebih baik. “Untuk pemeriksaan awalnya kapasitasnya adalah 176 sampel. Keterbatasan alat yang ada, membuat pengerjaannya dilakukan secara manual. Sehingga, kemampuan per hari hanya bisa 114 sampel,” jelasnya.

Guna mendapatkan hasil lebih cepat dan akurat, sampel swab yang belum bisa diperiksa di Waluyo Jati, dikirim ke BBLK Surabaya. Namun, BBLK juga mempunyai kapasitas maksimal. Kapasitas pemeriksaan itu kemudian di bagi per wilayah di seluruh Jawa Timur.

“Di BBLK juga ada pembagi-

an jumlah pemeriksaan swab.

Untuk itu, kami juga menunggu dan pemeriksaannya juga sudah terjadwal,” tuturnya.

Dewi mengatakan, pemeriksaan swab memungkinkan dilakukan berulang kali, upaya ini untuk memastikan kondisi pasien. Kemudian, juga akan berpengaruh pada tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. “Hasil swab harus benar-benar akurat. Karena itu, jika ada pemeriksaan yang hasilnya masih diragukan, akan dilakukan pemeriksaan ulang,” katanya.

Banyaknya pasien positif Covid-19 yang harus dirawat, membuat kondisi ruang isolasi di RSUD Waluyo Jati, Kraksaan, penuh. Sedangkan, ruang isolasi di RSUD Tongas, baru terisi sekitar 60 persen.

Namun, penambahan ruang isolasi di RSUD Tongas terkendala minimnya tenaga kesehatan (nakes).

Kondisi itu membuat Pemkab Probolinggo, memutuskan menjadikan gedung paviliun

RSUD Waluyo Jati, sebagai ruang isolasi. Saat ini, 45 tempat tidur di ruang isolasi Waluyo Jati, sudah penuh. Karenanya, ditambah 40 tempat tidur di ruang isolasi baru. “Banyaknya pasien Covid-19 yang harus dirawat dan mendapatkan penanganan medis, membuat ruang isolasi penuh. Terutama, di RSUD Waluyo Jati, Kraksaan,” ujar Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

Tantri mengatakan, ruang isolasi RSUD Tongas, belum penuh. Namun, di RSUD Tongas terkendala minimnya nakes. Jalan satu-satunya, menambah ruang isolasi di RSUD Waluyo Jati. Karenanya, pihaknya terpaksa menyulap gedung paviliun sebagai ruang isolasi. “Akan tambah sekitar 40 tempat tidur ruang isolasi di RSUD Waluyo Jati, Kraksaan. Nanti ruangan di gedung paviliun dijadikan ruang isolasi,” jelasnya.

Ia mengaku terus berupaya menekan kasus Covid-19.

Karenanya, penegakan disip-

lin protokol kesehatan terus digalakkan. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa akan kembali diaktifkan.

Jika tidak, lonjakan kasus Covid-19 akan terus terjadi.

“Semoga saja dengan tracing yang meluas dan tes swab yang masif, menjadikan lonjakan kasus Covid-19 ini sebagai awal untuk penghentian penyebaran Covid-19,” harapnya.

“Saat ini di Kabupaten Probolinggo orang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 901 kasus dengan keterangan 323 kasus masih dirawat dan menjalani isolasi, 537 kasus sembuh dan 41 kasus meninggal dunia,” tambah dia.

Jumlah kesembuhan per hari ini bertambah sebanyak 6 kasus. Secara global, data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo per 20 September 2020 malam mencatat ada 537 pasien sembuh dari Covid-19 dari total kasus sebanyak 901 kasus.

“Angka jumlah kesembuhan harian tertinggi berada di Ke-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kapasitas Swab RSUD Waluyo Jati penuh.

camatan Dringu dan Paiton masing-masing dengan 2 kasus. Dengan demikian secara kumulatif total kesembuhan di Kecamatan Dringu mencapai 55 kasus dari total 83 kasus dan Kecamatan Paiton mencapai 45 kasus dari total 93 kasus,” katanya.

Jumlah kesembuhan selanjutnya disumbangkan oleh Kecamatan Pakuniran dan Kotaanyar masing-masing sebanyak 1 kasus sehingga total

kesembuhan untuk Kecamatan Pakuniran sebanyak 19 kasus dari total 39 kasus dan Kecamatan Kotaanyar sebanyak 26 kasus dari total 66 kasus.

“Dari sisi penambahan kasus positif baru, hari ini ada tambahan 8 kasus dan jumlah kumulatifnya menjadi 901 kasus.

Penambahan terbanyak hari ini ada di Kecamatan Dringu sebanyak 2 kasus sehingga total secara kumulatif mencapai 83 kasus,” tambah dia.[wap]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Legi, 22 S

Dindik Masih Butuh 600 Pengaw

Korwasprov Jatim Berharap Penetapan Pengawas Berdasarkan Be Dindik Jatim, Bhirawa Kebutuhan Pengawas Sekolah (PS) di Jawa Timur cukup tinggi. Tahun ini, 600 PS dibutuhkan Dinas Pendidikan (Dindik) dalam percepatan pencapaian target proses perubahan pendidikan secara konkret.

Menurut Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, kebutuhan pengawas di Jatim sangat kurang. Mengingat, idealnya kebutuhannya mencapai 600. Sementara, kini hanya ada 200 PS yang dimiliki Dindik Jatim. Data terbaru, 243 orang lainnya baru dilantik menjadi PS. "Kami sudah melakukan Diklat.

Tapi memang masih kurang. Dan akan digelar Diklat lagi. Setelah itu diusulkan untuk diangkat menjadi pengawas,'' ujar Wahid usai pengukuhan Pengawas Provinsi Dindik Jatim, Senin (21/9).

Apalagi, kata Wahid, peran pengawas sangat diperlukan dalam mengkordinir berbagai tugas di tingkat Cabang Dinas Pendidikan wilayah. Terlebih saat pandemi Covid 19 yang berdampak besar bagi pendidikan, pengawas harus menyesuaikan inovasi dan kreatiftas dalam melakukan pengawasan. Sebab, esensi pengawasan ini pembinaan.

"Terkait dengan pendanaan BP-

OPP atau BOS ini juga ada kaitannya dengan pengawas. Dengan dibentuknya koordinator tingkat provinsi saya berharap kinerjanya lebih efektif,'' jabar Wahid.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Provinsi (Korwasprov) Jatim, Santosa S menjelaskan, berdasarkan analisis kebutuhan untuk PS Jatim, sebenarnya membutuhkan sekitar 400 lebih pengawas. Sebab, dalam satuan pendidikan, idealnya satu pengawas melakukan pembinaan pada tujuh satuan pendidikan.

"Kami sangat berharap (Dindik) menetapkan jumlah pengawas berdasarkan beban kerja dan kebutuhan. Karena sepanjang ini belum diketahui sampai sejauh mana tinjauannya beliau (bidang Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Dindik Jatim,red),'' jelas Santosa.

Dikatakan Santosa, meskipun pengawas dalam satuan pendidikan tidak serta merta menempatkan posisi pengawas yang tidak sesuai ko-

mpetensinya. Misalnya guru Mapel IPS SMA ditempat di SMK. "Jadi memang seharusnya berdasar pada beban kerja. Sebab banyak juga pertimbangannya mulai aspek geografis, juga akan mempengaruhi kefektifan dalam proses pengawasan. Dan kita berupaya mengajak dan merangkul semua pihak, ada imbangan antara Cabdin

dan Korwascab masing - masing,'' tegas Santoso.

Dalam sistem rekrutmen, Santosa menjelaskan, setiap calon pengawas yang berasal dari guru, kepala sekolah atau instruktur harus mengikuti proses kualifikasi administrasi, minimal lulusan S2, dan persyarakatan akademik seperti mengikuti Diklat. [ina]

Sembilan pengawas lingkungan Dinas Pendidikan Jatim dikukuhkan Kadindik Jatim, Wahid Wahyudi.

LIPUTAN

Upaya Mencegah Penyebaran Virus Corona di Tingkat SMA/SMK

Paska Lockdown Dua SMAN, Sekolah Semprot Disinfektan

BANGKU POJOK

hartono/bhirawa

Tampak Bus Sekolah milik Pemkot Blitar yang kini tidak beroperasi selama masa Pandemi Covid-19.

Meski Tak Beroperasi karena Covid-19

Pemkot Blitar Tetap Siapkan Bus Sekolah Kota Blitar Blitar Kota, Bhirawa Meski kini masih dalam masa pandemi Virus Corona atau Covid 19 dengan melaksanakan pembelajaran secara online untuk sekolah di Kota Blitar, Bus Sekolah milik Pemerintah Kota Blitar hingga kini belum beroperasi, namun selalu siap untuk dipergunakan.

Menurut Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Blitar, Asrofi Romli, karena kini kebijakan belajar dari rumah masih berlaku di tengah pandemi Covid 19, dimana seluruh Bus Sekolah milik Pemerintah Kota Blitar tidak beroperasi, pihaknya tetap mempersiapkan dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin.

"Meskipun tidak dipergunakan, perawatan Bus Sekolah tetap dilakukan setiap hari, dengan memanasi mesin lalu dikendarai berkeliling Kantor Dinas. Perawatan yang dilakukan utamanya pada mesin, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika bus dibutuhkan sewaktu - waktu. Selain itu, anggaran pemeliharaan Bus Sekolah juga terus berjalan,'' kata Asrofi Romli.

Selain itu, tambah Asrofi, ada anggaran pemeliharaan selama satu tahun yang telah disiapkan tahun ini, yakni sebesar Rp216 juta, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar MInyak (BBM) juga telah anggaran sebesar Rp229 juta.

"Sehingga dengan alokasi anggaran yang ada ini, juga tetap dimanfaatkan agar Bus Sekolah benar - benar siap meskipun tidak beroperasional sebagai armada antar jemput pelajar di wilayah Kota Blitar,'' ujarnya.

Bahkan, tegas Asrofi, Bus Sekolah milik Pemkot Blitar ini sempat difungsikan menjadi angkutan bagi masyarakat yang akan menjalani massa karantina di rumah karantina Covid 19 di Jl Sumba. Namun setelah rumah karantina dihentikan, operasional bus sekolah pun ikut berhenti. "Kemarin Bus Sekolah juga sempat dimanfaatkan sebagai Bus penjemput warga dari luar kota yang turun di Terminal dan Stasiun Kota Blitar untuk diantar ke rumah karantina sebagai pencegahan penyebaran Covid 19 di Kota Blitar di awal pandemi,'' terangnya. [htn]

Situbondo, Bhirawa Paska ditutupnya dua SMAN di Kabupaten Situbondo, yakni SMAN 1 Kapongan dan SMAN 1 Asembagus, akibat salah satu guru dinyatakan positif Covid 19, membuat sekolah tingkat SMA/SMK melakukan penyemprotan cairan disinfektan, Jumat (18/9) lalu.

SMAN 1 Situbondo salah satu sekolah intens mencegah penularan Virus Corona yakni. Sekolah beralamat di Jl PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kota Situbondo itu melakukan penyemprotan di seluruh ruang kelas dan ruang guru.

"Ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan Virus Corona paska ditutupnya dua sekolah di Kabupaten Situbondo, beberapa hari yang lalu,'' kata Kepala SMAN 1 Situbondo, Nurhidayat Yuliadi.

Menurut Nurhayati, penyemprotan cairan disinfektan dilakukan dengan cara mengajukan kepada pihak Satgas Covid 19 tingkat Kecamatan Kota Situbondo. Kemudian Tim Satgas Covid melakukan pengecekan ke lokasi.

Setelah sekolah dinyatakan siap, Tim BPBD Kabupaten Situbondo sebagai bagian dari Tim Satgas Covid Kabupaten Situbondo melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi.

Selain melakukan penyemprotan

massal di lingkungan SMAN 1 Situbondo, pihak sekolah juga menyiapkan sarana prasarana pendukung pencegahan Covid 19. Diantaranya, kata Nurhidayati, menyiapkan sarana cuci tangan, menyediakan hand sanitizer serta penyiapan sarana bangku dan kursi sekolah sesuai dengan jarak yang ditentukan protokol kesehatan. " "Kami kan sudah cukup lama menerapkan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM), meski sebagian siswa masih ada yang memilih sistem pembelajaran online (dalam jaringan)''" ungkap Nurhidayati.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Bondowoso, Sugiono Eksantoso, mengakui mengeluarkan kebijakan penutupan sementara (lockdown) dua SMAN di Kabupaten Situbondo, akibat ada salah satu guru dan salah satu keluarga guru yang dinyatakan positif Virus Corona. Penutuan kegiatan PTM di dua sekolah itu untuk mencegah agar tidak tercipta kluster pendidikan di kalangan siswa.

"Kami tidak mau siswa itu tertular Virus Corona. Maka untuk sementara waktu semua kegiatan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah atau melangsungkan sistem pembelajaran Daring,'' pungkas Sugiono. [awi]

sawawi/bhirawa

Petugas BPBD Kabupaten Situbondo melakukan penyemprotan cairan disinfektan di ruang kelas sekolah guna mencegah penyebaan virus korona di lingkungan sekolah.

Untag Surabaya Kukuhkan 3.105 Surabaya, Bhirawa Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKBM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) tahun ini cukup berbeda. Sebab, untuk pertama kalinya, pengukuhan 3.105 mahasiswa D3 dan S1 dilakukan secara Daring dan Luringnya. Tujuh dari 19 mahasiswa perwakilan yang hadir terlihat mengenakan pakaian adat nusantara. Kendati begitu, Protokol Kesehatan (Prokes) diterapkan secara ketat.

Menurut Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45), Dr Mulyanto Nugroho, melalui pengukuhan mahasiswa baru ini pihaknya ingin memperkenalkan ciri khas Untag 45 Surabaya yang tercermin dalam lima basis. Yakni, kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman dan kreativitas.

"Karena Untag 45 ini Kampus Merah Putih dan Nasionalis maka kami akan membentuk karakter mahasiswa yang berjiwa nasionalis. Apalagi dimasa pandemi Covid 19 saat ini penting membangkitkan rasa nasionalisme, gotong royong dan sinergitas,'' ujar Nugroho.

Terlebih, Untag 45 merupakan miniatur Indonesia. Dalam

kesempatan ini ada beberapa pakta integritas yang ditandatangani mahasiswa baru. Yang meliputi pakta integritas, pakta anti plagiarisme, pakta anti Narkoba dan pakta anti radikalisme.

"Kami ingin mahasiswa mem-

bentuk karakter d ada unsur radika donesia beragam bedakan suku r Karenanya kita us nusantara,'' jelas Ditambahkan N

Salah satu perwakilan mahasiswa baru menandatangani

Siapkan Empat Ruangan Te Masa pandemi tak menjadi kendala pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya. Dilakukan secara Daring dan disiapkan empat ruangan terpisah untuk siaran virtual yang akan digunakan pemateri. Ini dilakukan untuk menjamin mahasiswa baru aman dari paparan Covid 19.

Koordinator Tim IT PKKMB Untag Surabaya, Supangat, menekankan kegiatan PKKMB ini digelar di empat ruang terpisah demi mematuhi Protokol Kesehatan.

Empat ruangan yang digunakan diantaranya yaitu Studio 1 dan studio 2 untuk para pemateri, studio Direktorat Sistem Informasi untuk Tim IT, dan moderator, serta di Graha Widya untuk prosesi pembukaan PKKMB Untag 45 Surabaya tahun akademik 2020-2021.

"PKKMB virtual Untag 45 Surabaya berlangsung di empat ruang terpisah yang tersambung melalui platform Zoom Meeting. Panitia dan tenaga ahli bagian IT bersinergi

untuk memastik es PKKMB terlak car tanpa menga kesehatan,'' uja Direktur Sistem I

Rektor Untag Surabaya Mulynto Nugroho dalam pengukuhan maha

GALERI SEKOLAH

SD Al Muslim Sidoarjo Peringati Hari Ozon Sedunia Mengusung tema Ozone for Life, SD Al Muslim Waru Sidoarjo menggelar Sabber (Sabtu Bersih), untuk menerapkan sikap dan perilaku peduli lingkungan dengan memanfaatkan air cucian beras, guna persediaan serat dan vitamin dari rumah sendiri tanpa harus keluar ke pergi pasar dan swalayan.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

SD Al Muslim Waru Sidoarjo sedang memperagakan tanaman dengan sistem hidroponik.

Kegiatan ini melibatkan segenap jajaran pendidik, kepala sekolah, Ketua Gugus, Tim Green Education dan segenap siswa SD Al Muslim digelar secara virtual melalui live Instagram (IG) yang dihelat sejak pukul 08.30 hingga 09.00 wib.

Menurut Kepala Sekolah SD Al Muslim, Fatimatuz Zahroh SPd MPd, kami berharap, melalui peringatan

Hari Ozon yang digelar ini, segenap siswa SD Al Muslim tetap bisa aktif dalam kegiatan peduli lingkungan. Terutama di lingkungan tempat tinggal. Dan dalam skup lebih kecil lagi yaitu di rumah masing - masing. Dan mengajak para siswa peduli dengan lingkungan sekitar dan mengajak menanam tanaman hidroponik dengan mamanfaat-

kan air cucian beras "Apalagi dalam kondisi pandemi Covid 19 kita harus memiliki ketahanan imunitas dan kesehatan tubuh yang baik. Salah satu untuk menjaga dan meningkatkan imunitas adalah mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Sayur merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia,'' kata Fatimatuz .

Maka melalui Peringatan Hari Ozon ini SD Al Muslim memperkenalkan kepada siswa-siswinya, bahwa air cucian beras yang biasa dibuang ternyata masih bisa dimanfaatkan sebagai media tanam tanaman sayur, sebagai penyedia kebutuhan vitamin, mineral, dan serat.

Sebab mengandung nutrisi,

air cucian beras juga mengandung beberapa bakteri yang bermanfaat untuk tanaman.

Komposisi air cucian beras adalah 90% karbohidrat yang berupa pati, vitamin-mineraldan protein, 80% protein beras disebut protein glutein.

"Ternyata air cucian beras ini memiliki keanekaragaman bakteri antagonis, artinya bisa melawan bakteri jahat/pathogen. Salah satunya bakteri pseudromonas fluorevens. merupakan sejenis mikroba yang beradaptasi serta mengkloning dengan baik pada sistem perakaran. Selain itu juga memiliki keunggulan mensintesis metabolit untuk proses menghambat terjadinya perkembangbiakan pathogen,'' katanya. [*]

AYAAN

September 2020

& OLAHRAGA

was Sekolah

eban Kerja

Halaman 7

Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Pesantren Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid 19, para santri dari Pondok Pesantren Al Izzah yang berlokasi di Desa Sumberejo Kota Batu tak berbaur dengan warga sekitar. Hal ini ditegaskan Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi menyusul adanya 31 santri di Ponpes ini yang terkonfirmasi positif Covid 19 menjelang akhir pekan lalu.

"Saya tegaskan kalau santri tidak berbaur dengan warga sekitar. Karena memang selama ini aktivitas di dalam pondok. Saya juga mengimbau kepada Ponpes agar membatasi aktivitas dengan tidak memperbolehkan ada yang keluar masuk tanpa tujuan yang jelas,'' ujar Dewanti, Senin (21/9).

Dengan kebijakan ini, jika ada pedagang yang akan mengantarkan dagangannya ke Popes Al Izzah maka hanya sebatas sampai di pintu gerbang.

Dan untuk mecegah adanya kluster di pesantren lain, kebijakan inipun juga akan diterapkan di semua ponpes yang

ada di Kota Batu.

Untuk membantu pemenuhan gizi di Ponpes Al Izzah, Pemkot akan memberikan bantuan makanan bergizi dan vitamin pada para santri yang positif.

Untuk santri yang tidak positif kami berikan semangat, mudah - mudahan tidak ada tambahan santri yang positif Covid 19 lagi,'' jelas Dewanti.

Untuk sementara proses belajar mengajar di Ponpes Al Izzah dihentikan yang selama kurun waktu yang tidak ditentukan. Tujuannya untuk menghindari penularan Covid 19 dalam lingkungan Ponpes sekaligus di lingkungan warga Desa Sumberejo pada khususnya, dan Kota Batu pada umumnya. Kini telah dipastikan ada sebanyak 748 di lingkungan Ponpes itu telah dilakukan swab test. Dari jumlah itu 614 di antaranya santri Ponpes Al Izzah.

Ketua Pokja Ponpes Kota Batu, Gus Imron Fatoni mengatakan, di Kota Batu terdapat 39 Ponpes dengan total 4.116 santri. Menghadapi pandemi Covid 19 ini pihaknya telah menerapkan protokol

anas bahtiar/bhirawa

Di Ponpes Al Izzah Kota Batu kini tidak ada aktivitas belajar - mengajar dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.

kesehatan pencegahan Covid 19 di semua pesantren.

Di setiap pesantren di Kota Batu telah menyiapkan dan menerapkan semua protokol kesehatan, mulai wastafel, jaga

jarak, penyediaan alat kesehatan, ruang isolasi di pasentren serta vitamin menjaga imunitas. Juga melarang tamu atau wali santri yang datang menjenguk anaknya di pesantren. [nas]

Gedung Perpustakaan Habiskan Dana Desa Ratusan Juta Tak Difungsikan

KHUSUS

5 Mahasiswa Baru Secara Online

di Untag 45. Tidak alisme. Karena Inm dan tidak memras dan agama. sung pakaian ada s Nugroho.

Nugroho, kendati

pengukuhan sudah dijalankan namun Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) masih tetap berjalan hingga 30 Oktober mendatang. Sebab, jumlah saat ini masih mencapai 86% dari target yang ditentukan yakni 3.610 untuk mahasiswa D3, S1,

pakta integritas dalam PKKMB 2020 Untag 45 Surabaya.

dan S2. Sedangkan untuk program studi paling banyak diminati adalah Fakultas Teknik dengan seribu lebih mahasiswa baru dan FISIP yang mencapai 800 mahasiswa.

Koordinator PKKMB, Karolin Rista menambahkan, dalam pengukuhan kali ini, materi perundungan jadi bahasan utama dalam PKKMB di hari pertama. Pasalnya, generasi muda masih menganggap guyonan sebagai sesuatu yang normal. Padahal guyonan mereka bisa termasuk dalam kategori perundungan.

"Kami berharap setelah mendapat materi ini Mahasiswa Baru (Maba) mampu memahami lima basis nilai sebagai wawasan dasar,'' kata dia.

Olin sapaan akrabnya menuturkan Kendati PKKMB dilaksanakan secara Daring, namun melalui Jelajah Kampus Maba tetap diajak berkeliling untuk mengenal lingkungan kampus. 'Meskipun PKKMB dilaksanakan dengan metode Daring namun mahasiswa baru tidak merasa jauh dengan universitas. Karenanya kami mengupayakan meski tidak menginjakkan kaki secara langsung di kampus, Maba bisa merasakan atmosfir kampus. [ina]

erpisah untuk Siaran Virtual

kan supaya prosksana dengan lanabaikan protokol r pria yang juga nformasi itu.

Sementara itu, Ketua Panitia PKKMB Brahmayanti menambahkan 3.105 mahasiswa baru Untag 45 Surabaya mengikuti PKKMB virtual melalui platform Zoom Meet-

asiswa baru PKKMB 2020 yang dilakukan secara daring atau virtual.

ing yang tersambung secara langsung ke kanal Youtube. Kegiatan bertema Membangun Generasi Berkarakter Nasionalis Menuju Indonesia Maju itu digelar mulai 21 hingga 24 September 2020.

"Kegiatan PKKMB virtual ini dilaksanakan bukan tanpa alasan, namun saat ini sedang berbenah dan beradaptasi di era New Normal, dengan harapan dapat mencegah dan menekan jumlah pasien Covid 19,'' papar Yanti.

Tidak hanya PKKMB virtual, Untag Surabaya juga melakukannya secara tatap muka di Gedung Graha Widya lantai dua dengan syarat dapat mematuhi Protokol Kesehatan yang ketat.

Dihadiri pejabat struktural dan 18 perwakilan mahasiswa baru Untag Surabaya dengan mengenakan baju adat masing-masing daerah untuk menandatangani Pakta Integritas. [ina]

Kab Malang, Bhirawa Gedung Sasana Wijaya Perpustakaan yang berada di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibangun dengan Dana Desa (DD) tahun 2016, hingga kini ternyata belum difungsikan. Padahal pembangunan gedung yang dibangun secara bertahap dari tahun 2016 dan 2017, dan selesai pembangunannya tahun 2018.

Menurut salah satu warga Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Imam Safi'i, Senin (21/9),

erapan belajar sekarang ini melalui dalam jaringan (Daring) hingga kini tidak kunjung usai. Padahal, Gedung Sasana Wiajaya Perpustakaan itu dibangun dengan menghabiskan DD sebesar Rp193,4 juta, yang dibangun secara bertahap. Sebetulnya, pembangunan gedung ini tidak ada permasalahan, dan sudah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

"Tapi yang dipermasalahkan warga Desa Banjararum belum difungsikannya gedung ini sesuai dengan

peruntukkannya, maka pembangunannya akan sia - sia,'' tegas Imam.

Hal yang sama juga dikatakan warga setempat, Yayuk, Gedung Sasana Wijaya Perpustakaan hingga kini belum dimaksimalkan sebagai fungsinya, yakni sebagai perpustakaan.

Sedangkan selama dua tahun ini, sebagian warga belum pernah masuk ke gedung itu. Dan meskipun gedung ini ada ruang perpustakaan, sepertinya juga belum ada buku yang dipajang, yang ada hanya rak-rak buku yang berdebuh. [cyn]

Bupati Resmikan Gedung PGRI Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun, Bhirawa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Madiun kini memiliki gedung baru sebagai wadah yang representatif untuk melakukan kegiatan berupa rapat atau menggodok pemikiran tentang pendidikan di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun, H Ahmad Dawami meresmikan Gedung PGRI Kabupaten Madiun yang bertempat di Krajan, Kecamatan Mejayan, Sabtu (19/9).

Ucapan selamat dari Perwakilan Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Hariyadi, yang menyampaikan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Madiun yang bisa memberikan apresiatif dengan gedung yang sangat megah. PGRI merupakan organisasi profesi dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan SDM Guru khususnya di Kabupaten Madiun. Semoga gedung ini bermanfaat, tentunya ini tak lepas dari Pengurus dan Anggota PGRI Kabu-

paten Madiun. PGRI Jatim memberikan apresiasi sehingga gedung ini dapat berdiri dengan baik.

Sementara itu, Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, menghimbau kepa-

da PGRI tetap terus berkampanye tentang Protokol Kesehatan dan tentang ketahanan pangan kepada masyarakat. Jangan ada lagi ego sektoral antar guru. Dimasa pandemi ini, jan-

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H Ahmad Dawami tampak menggunting untaian bunga melati tanda gedung PGRI Kabupaten Madiun secara resmi sudah diresmikan oleh Bupati Madiun, Senin (21/9).

gan ada ego sektoral antara guru Kabupaten, Provinsi maupun Kemenag.

"Dengan adanya gedung ini ego seperti itu harus dihilangkan. Semua guru di Kabupaten Madiun harus tetap bersama - sama guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Cakap, Cerdas dan Lain sebagainya, tegas Bupati.

"Kini edung sudah jadi, tinggal mengisi aktifitasnya, agar PGRI lebih baik dimata masyarakat, guru dan siswa. Saya sepakat, dengan mengajari anak - anak memiliki ketahanan, seperti yang digaungkan sekarang mematuhi protokol kesehatan dan dapat menciptakan ketahanan pangan. Kita jadikan mereka masyarakat yang mandiri sesuai dengan visi misi kita, yakni aman, mandiri, sejahtaera dan berakhlak,'' jelas orang nomor satu di Kabupaten Madiun mempertegas. [dar]

Pembangunan Tiga Lapangan Latihan di Samping GBT Dikerjakan Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus menyiapkan diri menyambut Piala Dunia U 20 tahun 2021 mendatang. Kali ini, Pemkot mengerjakan tiga lapangan latihan yang ada di sisi utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, tiga lapangan latihan itu sudah mulai dikerjakan, meskipun nanti satu lapangan latihan yang akan dibangun itu tidak akan dipakai dalam ajang Piala Dunia U 20 mendatang. Sebab, sesuai keputusan yang diterima Pemkot hanya empat lapangan latihan yang diminta di Kota Surabaya.

"Jadi, selain Stadion GBT, kami diminta untuk menyiapkan empat lapangan latihan, sehingga nanti yang akan digunakan adalah dua lapangan latihan yang mulai dibangun, ditambah Stadion 10 November dan juga Lapangan Thor. Nah, meskipun yang paling dibutuhkan hanya dua lapangan di samping GBT, tapi akan tetap bangun tiga lapangan latihan di situ, siapa tahu

Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga (SMANOR)

Dua Siswa Raih Perunggu di Kejurnas Walau menjalani latihan dirumah selama pandemi Covid-19, namun siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) masih bisa meraih prestasi nasional. Dua siswa SMANOR yakni Mada Satria Widodo dari cabang olahraga (Cabor) anggar berhasil meraih medali perunggu di Kejuaraan Sirkuit Anggar Terbatas di Aceh.

Kemudian Dwi Sri Wahyuni dari cabor Taekwondo juga berhasil meraih medali perunggu di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) secara virtual di nomor Poomsae. Bagi Dwi Sri Wahyuni, ini adalah medali perunggu ketiga yang diraihnya pada tahun ini di ajang yang sama.

Kepala Sekola SMANOR Suswanto mengaku bangga dengan prestasi para atlet. Apalagi ia mendapat laporan dari Pelatih Anggar Elvizar kalau selama bertanding Mada Satria juga berhadapan dengan para atlet senior dari provinsi lain yang kini tengah disiapkan untuk PON Papua 2021. "Alhamdulillah dua siswa kami berhasil meraih perunggu di ajang nasional," kata Suswanto saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (21/9).

Ia berharap bulan depan sudah ada kejuaraan yang digelar agar para siswa SMANOR bisa mengukir prestasi. "Anggar sudah bisa menggelar

Gedung Sasana Wijaya Perpustakaan sudah dua tahun terakhir ini belum difungsikan. Gedung dengan dua lantai, lantai atas sebagai ruang perpustakaan dan lantai bawah sebagai ruang olah raga. "Gedung Sasana Wijaya Perpustakaan merupakan gedung serbaguna, tapi sayangnya hingga saat ini belum difungsikan,'' ungkapnya.

Imam menegaskan, sebenarnya, gedung ini bisa digunakan sebagai fasilitas pembelajaran, mengingat kini masih dalam Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19). Dan pen-

kejuaraan, kemudia di Gresik juga sudah ada kejuaraan panjat tebing, saya berharap semoga bulan depan ada kejuaraan yang bisa diikuti oleh siswa SMANOR," katanya. Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan kalau SMANOR menjadi tempat Puslatda New Normal (PNN) yang digagas oleh KONI Jatim. "Ada dua cabor yang PNN di SMANOR yakni sepatu roda dan sepak takraw," katanya. [wwn*]

Atlet anggar SMANOR Mada Satria Widodo berhasil meraih medali perunggu di Aceh dan Dwi Sri Wahyuni kembali meraih perunggu di Kejurnas e-Poomsae.

nanti bisa disewakan,'' kata Wali Kota Risma, Senin (21/9).

Sebenarnya, lanjut Risma, sejak awal atau sejak biding, Pemkot Surabaya sudah mengusulkan dan sudah menyiapkan lima lapangan latihan ditambah satu lapangan utama, yaitu Stadion GBT. Namun di tengah perjalanan, diputuskan satu lapangan latihan di Stadion Bangkalan, sehingga besar kemungkinan satu lapangan latihan yang akan dibangun Pemkot di samping GBT itu tidak akan dipakai dalam ajang itu. "Tidak apa - apa tetap dibangun tiga lapangan latihan di samping GBT itu, mungkin bisa disewakan,'' ucapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Surabaya, Iman Kristian memastikan, pembangunan tiga lapangan latihan itu sudah mulai dikerjakan pihak ketiga selaku pemenang lelang. Sebab, sudah ada pemenang lelangnya dan mereka langsung bergerak menger-

jakan lapangan itu.

"Beberapa waktu lalu sudah ada pemenang lelangnya dan saat itu pula langsung dimulai pengerjaannya. Pekerjaannya itu dimulai dari pengurugan tanah, pengukuran dan disesuaikan elevasinya,'' kata Iman.

Iman menegaskan, anggaran pembangunan tiga lapangan itu dilakukan dua dinas sekaligus, yaitu Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

(Dispora) dan DPRKP-CKTR. Anggaran yang dikeluarkan Dispora akan mengcover pembangunan lapangan, pembangunan drainase, penyiraman dan penanaman rumput.

Sedangkan anggaran yang dikeluarkan DPRKP - CKTR akan mengcover pembangunan tribun penonton, ruang ganti, kamar mandi, pemasangan tiang lampu dan lampu lapangan yang nantinya 1.500 lux. [iib]

Pekerja melakukan pemadatan tanah di lahan yang akan dibangun lapangan untuk menyambut Piala Dunia U 20 pada 2021 mendatang.

GELANGGANG

KONI Berharap Pordasi Bisa Mengangkat Sektor Pariwisata Berkuda Sidoarjo, Bhirawa KONI Kabupaten Sidoarjo berharap kepada Pordasi (Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia) Sidoarjo bisa mengangkat wisata melalui kegaitan berkuda. Harapan ini diungkapkan Ketua II KONI Kabupaten Sidoarjo,, Dr Imam Jawahir MPd usai menghadiri Muscab (Musyawarah Pordasi) Sidoarjo.

Menurut Imam, KONI mewadahi seluruh cabang olah raga yang mempunyai prestasi. Artinya, olah raga yang berprestasi itu dinaungi atau difasilitasi KONI. Maka diharapkan bukan hanya prestasi tetapi juga bisa mengangkat olah raga Pordasi ini untuk olah raga para turis. ''Jadi olah raga yang juga mengangkat pariwisata yang ada di Sidoarjo,'' harapnya.

Imam menjelaskan, meski olah raga Pordasi ini di Sidoarjo masih baru, tetapi di level atas itu sudah ada. Artinya, kejuaraan dunia Pordasi pacuan kuda sudah banyak. Terutama di Negara - negara Eropa, negara Arab ini sangat familier. "Kita bersyukur dengan adanya Pordasi di Sidoarjo ini, harapanya nanti bisa membawa dampak yang positif untuk olah raga khususnya pacuan kuda di Kabupaten Sidoarjo. Apalagi di pekan olah raga Provinsi Jawa Timur berkuda ini sudah masuk agendanya,'' terangnya. [ach]

JATIM MEMBANGUN Pandemi Covid-19, Angka Kebakaran Menurun Drastis

Selasa Legi, 22 September 2020

Halaman 8

Ditambahkan Kepala UPT Pe- 19,” ujarnya.

Kabupaten Blitar merosok tajam,” Kabupaten Blitar, Bhirawa Lanjut Andi, penurunan jumlah jelasnya.

Selama dua bulan terakhir di masa Pandemi Virus Corona (Covid- madam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Blitar, Andi Putra Sagita men- kebakaran juga karena sejak keBahkan dikatakan Andi, pihakn19), angka kebakaran di Kabupaten Blitar menurun drastis. gatakan mengenai terjadinya peris- munculan musibah Covid-19 ban- ya tetap meminta masyarakat untuk

Rustin Tri Setyobudi

Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setyobudi mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, pada bulan Juli hingga Agustus hanya terjadi 4 kasus kebakaran padahal biasanya dalam satu bulan

saja bisa 5 sampai 8 kasus.

“Alhamdulillah bersamaan dengan wabah pandemi Covid-19, jumlah kebakaran mengalami penurunan,” kata Rustin Tri Setyobudi, Senin(21/9).

tiwa kebakaran di lahan kosong maupun pemukiman warga dipengaruhi oleh kelalaian manusia dan faktor alam.

“Selain itu, penurunan jumlah kebakaran di tahun 2020 juga diuntungkan adanya pandemi Covid-

yak masyarakat beraktivitas di rumah. Sehingga apabila ada kejadian kebakaran, warga langsung bergotong royong memberikan penanganan dini sebelum petugas datang.

“Akhirnya kasus kebakaran di

tetap siaga dan waspada, jika terjadi kebakaran sewaktu - waktu segera menghubungi Damkar di call center (0342) 805022.

“Dan seluruh pelayanan petugas sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis,” imbuhnya. [htn]

KELANA JATIM

Bondowoso Indah Plywood Tak Bayar Hutang, Suplier Akan Adukan ke Menteri BUMN Bondowoso, Bhirawa Puluhan orang yang terdiri dari para suplier kayu sengon melakukan aksi demo di depan kantor Bondowoso Indah Plywood (BIP) Divisi Industri PT Indah Karya, Desa Pakauman, Grujugan, Bondowoso, Senin (21/9).

Dimana aksi demo kali ini merupakan yang kedua kalinya, diketahui pada Juni 2020 waktu lalu, para penyuplai tersebut melakukan aksi yang serupa.

Namun kali ini tak hanya suplier saja, akan tetapi juga diikuti puluhan karyawannya. Mereka menuntut janji pembayaran kayu sengon yang sudah disalurkan sebelumnya kepada Bondowoso Indah Plywood (BIP) yang merupakan Pabrik di bawah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) itu.

Pantauan di lokasi, dalam aksi yang dilakukan. Mereka membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan sejumlah kritikan. Seperti diantaranya ‘Bondowoso Indah Plywood Pabrik Tipu-tipu, Bapak Erick Thohir Tolong Kami’ dan lain sebagainya. Dan juga sebagai bentuk protes, mereka menggotong sekitar 7 potongan kayu sengon berukuran 40cm.

Sempat, beberapa perwakilan BIP menemui para suplier itu untuk memberikan penjelasan. Namun, para suplier tetap tak puas dengan penjelasan BIP. Dengan suara lantang mereka tetap menagih, agar BIP segera melunasi hutangnya. Kendati sempat terjadi adu mulut antara keduanya, namun aksi tersebut berjalan dengan aman.[san]

Dishub Inginkan Angkutan Kota Jadi Angkutan Pelajar Pasuruan, Bhirawa Saat ini, jumlah angkutan kota (angkot) yang beroperasi di Kota Pasuruan, semakin sedikit. Dari total sekitar 132 unit, hanya 61 angkot yang setiap hari rutin mengangkut penumpang.

Kepala Dishub Kota Pasuruan, Lucky Danardono menyatakan evaluasi trayek bukanlah solusi untuk mengantisipasi semakin berkurangnya jumlah angkot. Saat ini minimnya peminat angkot dikarenakan banyaknya kendaraan pribadi mulai dari mobil hingga motor.

“Memang peminat angkot saat ini semakin sedikit dibandingkan beberapa tahun lalu. Angkot yang rutin beroperasi setiap hari cuma 61 unit. Untuk 37 angkot lainnya beroperasi saat ada permintaan saja,” ujar Lucky Danardono, Senin (21/9).

Meski demikian, pihaknya tetap optimis agar keberadaan angkot bisa tetap eksis. Dengan cara menjadikan angkot sebagai angkutan pelajar. “Ke depan ini kami mempunyai rencana, bahwa angkot untuk angkutan pelajar. Hal itu supaya angkot tetap bisa beroperasi dan eksis,” kata Lucky Danardono.

Minimnya masyarakat yang menggunakan angkot diketahui sejak beberapa tahun lalu. Banyak sopir dan pemilik angkot memilih tidak mengoperasikan angkotnya. Ada pula yang berinisiatif menggunakan angkotnya untuk kepentingan wisata atau sesuai pesanan. [hil]

Bupati Perlu Membuat Kebijakan Yang Memudahkan Investor Di Daerah Jakarta, Bhirawa Diperlukan kebijakan Bupati yang menunjang dan memudahkan penanam modal di daerah. Sehingga sejalan dengan nafas dari RUU Penanaman Modal di Daerah. Dalam RUU tersebut juga berisi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya. Serta pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. ”Saya minta Bupati Ogan Ilir bapak Ilyas Panji Alam, supaya memberi dukungan berupa kebijakan yang memudahkan penanaman modal di daerah,” ucap Ketua DPD RI La Nyala Matalitti dalam pertemuan dengan Bupati Ogan Ilir, di pendopo kabupaten Ogan Ilir di Indralaya, Minggu (20/9). Kunjungan kerja La Nyala ini terkait sosialisasi RUU Penanaman Modal di Daerah ini, inisiatif-nya datang dari DPD RI. La Nyalla lebih jauh menandaskan; Daerah harus menjadi kekuatan ekonomi. Sebab, wajah Indonesia ditentukan oleh wajah dari 34 provinsi yang ada. Jika daerah maju dan makmur, maka Indonesia juga maju dan makmur. Begitu pula sebaliknya.

Secara khusus La Nyalla meminta Bupati Ilyas, untuk memberi perhatian khusus terhadap permasalahan konflik atau sengketa lahan dan tanah di Kabupaten Ogan Ilir. Karena menjadi salah satu indikator penting bagi investor yang akan menanamkan modal di daerah. Selain indikator kemudahan dalam berusaha.[ira]

Kemensos RI menyerahkan bantuan kelengkapan lumbung sosial ke lima KSB yang ada di Kawasan Siaga Bencana Pantai Mal;ang Selatan.

Lima KSB Dicanangkan Kawasan Siaga Bencana Pantai Malang Selatan Pemprov, Bhirawa Kampung Siaga Bencana (KSB) yang melibatkan masyarakat merupakan bentuk mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dinas Sosial Jawa Timur pekan lalu telah dibentuk Kawasan Siaga Bencana Pantai Malang Selatan. Kawasan Siaga Bencana Malang Selatan ini terdiri dari lima KSB, yaitu KBS Dono Mulyo, KSB Tirto Yudho, KSB Gedangan, KSB Bantur, dan KBS Sumber Manjing Wetan.

Sebelumnya, KBS Dono Mulyo, KSB Tirto Yudho, KSB Gedangan, dan KSB Bantur berasal dari APBN

Kementerian Sosial. KSB Sumber Manjing Wetan baru dibentuk pekan lalu, melengkapi empat KBS lainnya.

KBS Sumber Manjing Wetan dari APBD Jatim ini akhirnya melengkapi menjadikan Kawasan Siaga Bencana.

Pencanangan Kawasan Siaga Bencana Pantai Malang Selatan ini dilangsungkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos, M Syafii Nasution pada Jumat (18/ 9). Hal itu disampaikan Koordinator Tagana (Taruna Siaga Bencana) Provinsi Jawa Timur, Twi Adi, kemarin (21/9).

Kawasan Siaga Bencana Pantai Malang Selatan ini dibentuk karena ke lima KBS memiliki kesiapan melakukan mitigasi terhadap adanya bencana yang ada di daerah, yaitu Gempa dan Tsunami.

“Antusias warga yang berada di kelima KSB ini sangat bagus sekali.

Mereka semangat untuk mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan simulasi lainnya,” kata Twi Adi. Ditambahkannya, Kawasan Siaga Bencana akan semakin memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ada beberapa KSB dijadikan satu menjadi kawasan, diharapkan ada sinergitas diantara KSB ketika ada bencana di salah satu KBS maka ada saling komunikasi, informasi kebencanaan, dan membantu,” katanya.

Adanya KSB ini, lanjutnya, dari Kemensos RI juga menekankan tidak hanya pada kegiatan kesiapsiagaan terhadap kebencanaan, namun juga bergerak pada bencana lokal seperti covid-19 dengan mensosialisasikan

pentingnya Protokol Kesehatan.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos, M Syafii Nasution mengatakan, dibentukan KSB untuk memberdayakan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

“Masyarakat yang pertama merespon ketika ada peristiwa. Untuk itu, masyarakat harus diberdayakan.

Masyarakat tidak menjadi objek namun menjadi subjek,” katanya.

Untuk menjadikan masyarakat berdaya, lanjutnya, maka diperlukan sinergitas program dan kegiatan dari berbagai lini, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, TNI, Polri, Kementerian PU Perumahan Rakyat dan lainnya turut serta dalam pembentukan KBS. [rac]

BPBD Jatim Tegaskan Jajaran Harus Patuhi Protokol Kesehatan BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim menegaskan kepada jajaran untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Instruksi tersebut disampaikan pada saat apel gelar pasukan di Kantor BPBD Provinsi Jatim, Senin (21/9).

Instruksi ini disampaikan oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Provinsi Jatim, Gatot Soebroto selaku pimpinan apel. Sekaligus ditujukan kepada peserta apel yang diikuti semua karyawan BPBD Provinsi Jatim. Diantaranya Tim Pengelola Data Kebencanaan (Pusdalops), pasukan Tim Reaksi Cepat (TRC), hingga kelompok Srikandi BPBD. “Apel pasukan menjadi agenda rutin dalam mengevaluasi kesiapsiagaan

pasukan. Serta mengingatkan agar pasukan menaati Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19,” kata Gatot Soebroto.

Gatot menjelaskan, Pergub ini mengatur adanya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Sehingga pihaknya meminta seluruh anggota untuk mencermati, mengingat dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Sebab penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ini telah diterapkan.

“Lakukan protokol kesehatan dimana saja. Mulai dari penggunaan masker, cuci tangan maupun jaga jarak. Jangan sampai, saat operasi yustisi ada pegawai BPBD yang kena. Kare-

Apel rutin personel BPBD Provinsi Jatim, Senin (21/9).

na kita bagian dari anggota Gugus Tugas,” tegasnya.

Masih kata Gatot, pihaknya juga mengingatkan agar semua pegawai

Bupati serahkan Bantuan Sosial Tunai Pada 293 Pelaku Usaha Pariwisata Mojokerto. Bhirawa Sebanyak 293 orang pelaku usaha pariwisata yang biasa berjualan di seputaran tempat wisata Pacet dan Trawas Kabupaten Mojokerto menerima bantuan sosial tunai dari Bupati Mojokerto Pungkasiadi.di pendopo Ubalan water park. Senin (21/9).

Penyerahan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 1 juta bagi 293 orang pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang terdampak pandemi

Covid-19. Ini akan diberikan dalam dua tahap ,September dan Oktober 2020.

Bupati Pungkasiadi dalam sambutannya, terus menerus mengingatkan urgensi dalam menaati protokol kesehatan demi memutus mata rantai sebaran Covid-19.

“Karena “Covid-19 ini belum selesai. Untuk itu Saya tidak akan bosan untuk terus-terusan edukasi pentingnya taat protokol kesehatan. Itu demi keselamatan kesehatan kita semua, serta menstimulus ekonomi agar ce-

pat pulih,” kata bupati.

Sementara itu salah satu perwakilan para pelaku usaha pariwisata, M. Sholeh pada acara ini mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas kebijakan new normal yang diberlakukan di tengah pandemi Covid-19. Adanya kebijakan tersebut, setidaknya dirasakan sangat membantu para pelaku usaha supaya tidak sepenuhnya terpuruk dalam menghadapi pandemi.[min]

istimewa

BPBD menjaga kondisi tubuh dengan mengatur jam kerja dan waktu istirahat. Dan terus melakukan pola hidup sehat, seperti rajin berolahraga dan menjaga pola makan.

“Kegiatan kita memang sangat padat. Tapi saya yakin semuanya bisa mengatur waktu istirahat. Sebab, kurangnya waktu istirahat juga berpengaruh terhadap kondisi imun tubuh,” ungkapnya.

Usai apel, pihaknya pun mengecek sarana cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh di depan kantor BPBD Jatim. “Pengecekan sarana prasarana protokol kesehatan ini sangat penting. Terutama dalam pencegahan Covid-19 di internal BPBD Jatim,” pungkasnya. [bed]

Tuntut Izin Pementasan, Anggota Kesenian Bertingkah Layaknya Orang Kesurupan Jombang, Bhirawa Ratusan anggota kesenian Jaranan, Bantengan, dan yang lain menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memberikan izin pementasan kepada mereka di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Mereka kemudian diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kemampuannya di Alun-Alun Jombang sebelah timur, tepatnya di jalan depan Pendopo Kabupaten Jombang, Senin siang (21/09). Saat unjuk kebolehan, justru sejumlah anggota kesenian ini bertingkah layaknya orang yang sedang kesurupan atau biasa disebut “ndadi”.

Tak ayal, jalan depan Pendopo Kabupaten Jombang ini pun riuh dengan suara cambuk dan tabuhantabuhan khas kesenian Jaranan maupun Bantengan. Aroma dupa yang dibakar pun terasa mengiringi ekspresi anggota kesenian ini.

Sebelum melakukan ‘long march’

dari titik berkumpul awal di Gedung Kesenian Jombang menuju depan Pendopo Kabupaten Jombang, anggota kesenian ini bertemu beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan petugas keamanan untuk mediasi.

Salah seorang peserta dari kelompok kesenian yang mengikuti pertemuan mediasi bernama Kriswanto mengatakan, tuntutan dari Paguyuban Kesenian Jombang yakni, agar mereka bisa mendapatkan surat izin pentas di wilayah masingmasing, jika mereka dibutuhkan.

“Tuntutan kita sederhana sebenarnya, ‘nggak’ macam-macam.

Cuma bisa menurunkan surat izin

main lagi. Waktunya siang ataupun malam,” ujar Kriswanto mewakili teman-temannya.

Jika izin untuk melakukan pementasan diturunkan oleh Pemkab Jombanb, Kriswanto mengatakan, ia dan teman-temannya pun akan mematuhi protokol kesehatan saat melakukan pementasan.

“Memakai masker, jaga jarak tetap kita lakukan. Supaya kita bisa menjadi kesenian yang tangguh, gitu,” ungkapnya.

Disinggung lebih lanjut terkait hasil mediasi dengan Pemkab Jombang dalam hal ini dengan Asisten 1 Setdakab Jombang, Anwar, dan Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang, Anom Antono, Kriswanto menjawab, pihaknya akan dipertemukan dengan Bupati Jombang pada Senin malam di hari yang sama.

“Tapi dengan perwakilan saja,

arif yulianto/bhirawa

Aksi ekpresi para anggota kesenian Jaranan dan Bantengan di depan Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (21/09).

tidak boleh membawa massa,” tandas Kriswanto.

Seperti yang disampaikan Kriswanto, Asisten 1 Setdakab Jombang, Anwar menjelaskan, mediasi yang dilakukan oleh Pemkab Jombang, aparat keamanan, dengan per-

wakilan anggota kesenian, disepakati, mereka akan diterima oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab pada senin malam.

Setelah mediasi, Anwar pun mengungkapkan, pihaknya kemudian memberikan kesempatan kepada

ratusan anggota kesenian ini untuk berekspresi di jalan depan Pendopo Kabupaten Jombang.

“Karena lama ‘nggak’ main, mungkin badannya kaku-kaku,” kata Anwar. Menurut penjelasan Anwar, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, pihaknya memang belum memberikan izin pementasan kepada pelaku seni Kuda Lumping maupun Bantengan.

“Yang diizinkan hanya kesenian dalam hajatan, di SE (Surat Edaran) Hajatan,” lanjut Anwar.

Ditanya lebih lanjut terkait alasan belum diturunkannya izin pementasan bagi kesenian Jaranan maupun Bantengan ini, Anwar mengatakan, karena status Kabupaten Jombang saat ini masih ‘Orange’.

“Jadi yang terkonfirmasi di wilayah kita itu masih naik turun. Yang kedua, kegiatan ini pasti akan menimbulkan kerumunan, pasti,” pungkas Anwar.[rif]

Selasa Legi, 22 September 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

PCNU Propas Sepakati Wabah Covid-19 Sebagai Adzab Probolinggo, Bhirawa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menuai pro-kontra, memaksa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se Pasuruan-Probolinggo (Propas) menggelar Bahtsul Masail, Minggu (20/9) siang hingga malam. Salah satu keputusannya adalah pandemic Covid-19 bisa dihukume sebagai musibah dan adzab.

Diskursus Covid-19 yang dihelat di Pondok Hati Toroyan, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, melibatkan PCNU Kota dan Kabupaten Probolinggo, PCNU Kota dan Kabupaten Pasuruan, PCNU Kota Bangil serta tuan rumah, PCNU Kota Kraksaan.

Bahtsul Masa’il kali ini juga dihadiri oleh Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur KH Syadrudin Syarif didampingi oleh Rais Syuriyah PCNU Kota Kraksaan KH Wasik Hannan dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kraksaan KH Syihabuddin Sholeh Dalam Bahtsul Masail tersebut, disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan sebuah musibah, ujian atau bahkan adzab dari Allah SWT kepada hamba-Nya. Selanjutnya,

ada 3 point kesimpulan menyikapi Covid-19 sebagai Adzab. Pertama, wabah tersebut diberikan kepada orang sholeh, dan dianggap sebagai cobaan dari Allah SWT untuk mengangkat derajatnya.

“Tapi jika Covid-19 menimpa kepada ahli maksiat, maka Covid-19 sebagai musibah dari Allah SWT. Jika menimpa kepada orang yang durhaka kepada Allah SWT, maka Covid19 dianggap sebagai adzab,” kata Ketua Lembaga Bahtsul Masail (KLBM) PCNU Kota Kraksaan, Sholeh Isnaini.

Pembahasan lain, terkait antisipasi pencegahan, penularan hingga penyebaran Covid-19 di Kabupaten Probolinggo. Dalam kajian itu dihasilkan bahwa masyarakat harus

tetap berikhtiar, baik itu secara dhohir ataupun batin.

“Ikhtiar secara dhohir adalah kita mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Sedangkan ikhtiar batin, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah melalui dzikir dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah,” jelasnya.

Ra’is Suriah PCNU Kota Kraksaan, KH. Abdul Wasik Hannan menyampaikan, cibiran dan skeptis terhadap Covid-19 oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman tehadap virus tersebut. Hal itu diperparah dengan maraknya informasi hoaks soal Covid-19 di media sosial (medsos).

“Medsos bisa membuat pendapat seseorang yang masih ngambang bisa menjadi raguragu atau bahkan bisa jadi tidak percaya. Salah satunya, tadi juga dibahas tata cara pemulasaraan jenazah sesuai dengan syariat. Saya jawab alhamdulillah sudah sesuai, hanya saja ditambah prosedur protokol,” tutur Kiai Wasik.

Wakil Ketua Komisi IV DPR

RI Drs H Hasan Aminuddin M.Si yang juga selaku Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada para peserta Bahtsul Masa’il. Dalam sosialisasinya tersebut Hasan Aminuddin menegaskan, sebagai warga negara yang baik dan sekaligus warga Nahdlatul Ulama maka wajib memperhatikan dan melaksanakan intruksi Presiden agar mematuhi dan lebih disiplin lagi dalam penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

“Alhamdulillah untuk hal ini PWNU Jawa Timur juga telah mewajibkan hukumnya bagi kita warga NU agar senantiasa menggunakan masker. Ini merupakan ikhtiar agar kita tetap terhindar dari paparan virus corona yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya,” tegas pengasuh Ponpes Hati ini.

Menyikapi adanya ujian bagi seluruh umat manusia berupa wabah virus corona yang berlangsung cukup lama ini Hasan Aminuddin selaku

A’wan PWNU Jawa Timur ini mengemukakan, melalui kegiatannya ini pihaknya juga turut mengundang para pengurus lembaga Batsaul Masa’il dari PCNU Kota Kraksaan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten/Kota Pasuruan dan PCNU Bangil untuk merumuskan kebijakan bersama.

Lebih lanjut Hasan Aminuddin mengatakan bahwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat saat ini dan perlu menjadi perhatian bersama adalah, banyak orang yang berilmu tapi tidak percaya dengan adanya musibah ini.

Kemudian ada juga orang yang berilmu dan paham atas bahaya virus corona dan memberikan pencerahan, tetapi tidak dipercayai oleh keluarga dan kerabat lainnya.

“Saya berharap kepada seluruh tokoh NU ini agar tidak terjebak kepada pendapatpendapat dari luar NU yang banyak beredar terutama di dunia maya, akan tetapi mari kita membuat pendapat yang terpercaya dan betul-betul bisa menjadi uswah bagi seluruh

warga negara Indonesia yang tengah berjuang dan bertahan di tengah ujian ini,” tegasnya.

“Selamat melaksanakan Bahtsul Masail, semoga tetap istiqomah dalam melahirkan uswah dan petunjuk ikhtiar yang terbaik bagi seluruh warga NU. Serta semoga para tokoh dan seluruh pengurus jam’iyah NU ini senantiasa diberi kekuatan dan semangat dalam berperan dan berada di garda terdepan menghadapi ujian wabah saat ini,” tandasnya.

Penyakit Virus Corona (Covid-19) yang ditulis aib, tetapi penyakit yang masih belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan penularannya, maka harus melakukan sunnatullah mulai dari sering cuci tangan memakai sabun dan menjaga jarak dan memakai masker.

“Virus Corona itu bisa menular melalui tetesan yang keluar dari mulut. Oleh karena itu kita wajib menjalankan masker untuk memutus penularan Covid-19. Sehingga ketika Berbicara dengan orang lain tidak sampai ada penularan

Covid -19, “kata Hasan.

Hasan menyayangkan virus Corona masuk ke lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak pondok pesantren tatlala ada santri yang sakit segera dipindah dan menghubungi pihak puskesmas agar anak yang kurang sehat di pesantren bisa segera mendukung dengan baik.

“Salah satunya dengan melakukan isolasi mandiri agar santri tersebut sehat dan tidak bisa menularkan kepada yang lain. Tidak akan runtuh pesantren itu tatkala ada klaster.

Jadi jangan sampai merasa malu dan dibiarkan begitu saja. Sebab itu akan semakin memperluas penyebaran virus di lingkungan pesantren, “jelasnya.

Lebih lanjut Hasan meminta maaf kepada para pihak pondok pesantren agar ada santrinya yang kurang sehat dan terkena virus Corona agar bisa menyerahkan kepada petugas kesehatan untuk bisa dirawat dan dirawat dengan baik, tambahnya. [wap]

KELANA JATIM

Pemkab Madiun Terima Bantuan 200 paket Sembako dan 1.150 masker kain Dari Telkom Kabupaten Madiun, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Madiun menerima bantuan dari PT Telkom Indonesia (Persero) berupa 200 paket sembako dan 1.150 masker kain yang diserahkan oleh General Manager PT. Telkom Indonesia M. Amin Jauhari kepada Bupati Madiun H. Ahmad Dawami di ruang Kerja Bupati, Senin (21/9).

Atas nama masyarakat dan Pemkab Madiun, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan PT Telkom Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak penyebaran virus Corona (Covid-19) di kabupaten Madiun, ungkap Bupati.

“Memakai masker memang kita gaungkan kepada masyarakat, apalagi sekarang dengan diberlakukan Perbup no. 39 tahun 2020 tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Sehingga diwajibkan masyarakat dimanapun berada harus memakai masker,”tegas Bupati Madiun, H Ahymad Dawami saat menerima tamu dari PT Telkom Indonesia, Senin (21/9). [dar]

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., didampingi Kepala BKSDM Kabupaten Tuban, Drs. M. Nur Hassan, M.Si., saat meninjau pelaksanaan tes yang bertempat di Pendapa Krido Manunggal Tuban.

Wabub Tuban : Peserta SKB Reaktif Covid-19 Mengikuti Tes Terpisah

sudarno/bhirawa

Tampak Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami saat menerima bantuan sembako dan masker dari PT Telkom Indonesia, Senin (21/9).

Gencar Operasi Yustisi Prokes Tekan Sebaran Covid-19 Situbondo, Bhirawa Tim gabungan yng terdiri dari Satpol PP Pemkab Situbondo bersama TNI Polri intens dan terus melaksanakan patroli penerapan protokol kesehatan demi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat giat menerapkan 3-M. Sejumlah tempat keramaian seperti alun alun, pertokoan dan terminal menjadi sasaran operasi yustisi tersebut.

Pengamatan Bhirawa, personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP dengan dipimpin Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani melaksanakan patroli keliling di tempat keramaian masyarakat dan seputar pertokoan di pusat Kota Situbondo.

Tim gabungan ini terus mengimbau kepada warga dengan mengingatkan untuk tetap disiplin protokol kesehatan. “Kami meminta semua warga wajib memakai masker saat keluar dari rumah,” terang Kasatpol PP Abd Rasyid.

Sementara itu Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriyani mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan serta untuk menekan resiko penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Santri Situbondo. [awi]

Tuban, Bhirawa Pada hari kedua Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Tuban formasi 2019, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., didampingi Kepala BKSDM Kabupaten Tuban, Drs. M. Nur Hassan, M.Si., meninjau pelaksanaan tes yang bertempat di Pendapa Krido Manunggal Tuban, Senin (21/9).

Wabup Noor Nahar mengecek setiap sarana prasarana pelaksanaan kegiatan, termasuk penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah disediakan oleh Pemkab. Mulai dari tempat cuci tangan, pintu masuk, ruang ujian, hingga ruang khusus

bagi peserta dengan rapid test reaktif.

Meskipun pelaksanaan SKB sesi pertama dimulai pukul 08.30 WIB, namun peserta sudah mulai melakukan registrasi pukul 06.00.

Wabup Tuban dua periode ini mengungkapkan, Pemkab Tuban telah melakukan persiapan matang terkait pelaksanaan SKB. Pengamanan ketat serta disiplin Prokes menjadi poin utama yang dijalankan selama pelaksanaan tes.

“Seluruh kegiatan dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan, seperti wajib memakai masker medis, facesheald, serta sarung tangan,” jelas politisi senior dari PKB Tuban.

Di hari kedua pelaksanaan tes SKB terdapat dua

peserta yang dinyatakan hasil rapid test-nya reaktif, namun tetap mengikuti tes tanpa mengalami kendala. Keduanya melakukan tes di ruang terpisah dari peserta lainnya. Sebelumnya seluruh peserta test diharuskan mengirimkan hasil rapid test ke BKPSDM Tuban.

“Mereka yang hasil rapid test-nya reaktif mengikuti tes terpisah. Meski demikian, tetap dalam pengawasan dari Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Tuban dan tim medis,” sambungnya.

Sedangkan, 1 peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan dilakukan penjadwalan ulang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian. [hud]

Pelanggar Protokol Kesehatan Jalani Sidang di Tempat Sidang ditempat dilakukan warga masyarakat yang terjaring Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Bojonegoro,Bhirawa Warga masyarakat pelanggar protokol kesehatan terjaring Operasi Yustisi Penegakan Protokol Keseha-

tan Covid-19, Kabupaten Bojonegoro dan harus menjalani sidang di tempat di halaman Pendapa Pemkab Bojonegoro, kemarin (21/9).

Sidang ditempat dilakukan bagi warga masyarakat yang terjaring Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, yaitu yang kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro, Arief Nanang menyampaikan, penerapan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan ini sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020. “ Perda ini adalah perubahan Perda Provinsi Jatim Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,” katanya, kemarin (21/9).

Bagi para pelanggar tersebut diberi-

kan sanksi administrasi, tindak pidana ringan (tipiring), berupa denda yang jumlahnya bervariasi, sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing Pelaksanaan sidang ditempat, Arief Nanang menyebutkan, melibatkan aparat di Kabupaten Bojonegoro, dari unsur Pemkab Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro. “ Kita melakukan sidang di tempat untuk pertama kalinya, bertempat di halaman Pendapa Pemkab Bojonegoro, namun sebelumnya juga sudah dilakukan sidang di tempat namun dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro,” jelasnya. [bas]

Penghuni Positif Covid-19, Rusunawa Jepun Tak Lockdown Kendati salah seorang penghuninya terkonfirmasi positif Covid-19, Rusunawa Jepun yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulungagung tetap beroperasi seperti biasa.

Tidak ada penutupan secara lokal atau lockdown.

“Tidak ada (penutupan atau lockdown,red), karena penghuni yang positif tidak pernah kontak dengan penghuni rusunawa lainnya,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulungagung, Anang Prastistianto, Senin (21/9).

Menurut dia, sesuai arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung cukup dilakukan penyemprotan disinfektan saja, tidak sam-

pai harus melakukan penutupan lokal. Apalagi, setiap minggu di Rusunawa Jepun sudah rutin dilakukan penyemprotan disinfektan.

Diakui mantan Camat Kedungawaru ini, salah seorang penghuni Rusunawa Jepun terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan rapid tes pada semua penghuni rusunawa tersebut pada Rabu (16/9) lalu.

“Setelah diketahui positif, yang

bersangkutan dengan kesadaran sendiri langsung datang ke Rusunawa IAIN untuk karantina,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Anang pasca seorang penghuninya terkonfirmasi positif Covid-19, Rusunawa Jepun memperketat penerapan protokol kesehatan. Bahkan bagi penghuni baru nanti harus membuktikan bahwa mereka tidak reaktif atau positif Covid-19.

“Yang mau masuk atau nyewa rusunawa ke depan harus rapid test dulu.

Persyaratannya memang hasil rapidnya harus yang negatif,” paparnya.

Sebelumnya, Wajubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Tulunggagung, Ga-

lih Nusantoro, menyatakan saat dilakukan rapid test di Rusunawa Jepun pada Rabu (16/9) lalu, dari 115 orang dua di antaranya reaktif.

“Jadi ada dua orang yang reaktif.

Salah satunya yang kemudian positif dan satu lagi non reaktif tetapi menunjukkan gejala sakit. Akhirnya langsung di data untuk dilakukan swab,” ujarnya.

Setelah dilakukan tracing dan didapat sembilan orang yang kontak erat dengan tiga orang tersebut kemudian dilakukan swab. “Hasilnya dari sembilan orang yang di swab, hanya seorang yang positif,” terang Galih. [wed]

Penghuni Rusunawa Jepun tetap berkegiatan seperti biasa, tidak resah dengan adanya satu kasus positif Covid-19 di pemukiman tersebut, Senin (21/9).

EKONOMI

Selasa Legi, 22 September 2020

Halaman 10

Petani Terpuruk Selama Pandemi Pemerintah Diimbau Beri Subsidi DPRD Jatim, Bhirawa Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jawa Timur, Ahmad Tamim berharap pemerintah turun tangan mengatasi kesulitan petani selama pandemi Covid-19. Caranya, dengan memberikan subsidi atas komoditas mereka saat panen. “Subsidi itu diberikan dengan cara membeli prodok mereka (petani). Anggarannya bisa diambilkan dari penanganan Covid-19,” katanya, saat reses DPRD Jatim di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Blitar, Minggu (20/9).

Tamim menilai refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 selama ini dinilai kurang tepat.

Sebab, alokasi anggaran tersebut hanya terkonsentrasi pada penanganan kesehatan, sehingga pemulihan ekonomi, khususnya petani di perdesaan terabaikan.

“Selama ini ada kesalahan pen-

ganggaran. Di semua level (pemerintahan) Covid-19 identik dengan hand sanitizer. Padahal, ada hal lain yang juga urgen, yakni penanganan ekonomi masyarakat,” kata anggota Komisi A DPRD Jatim ini.

Tamim mengatakan, sejak Covid-19 mewabah, perekonomian masyarakat lesu, tak terkecuali di perdesaan. Di

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jawa Timur, Ahmad Tamim, saat reses DPRD Jatim di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Blitar, Minggu (20/9).

Blitar misalnya, banyak peternak bangkrut, karena harga telurnya jatuh.

“Yang seperti ini mestinya diantisipasi oleh pemerintah. Jadi, saat harga

jatuh, pemerintah membeli dengan harga pasar. Tujuannya untuk menutup selisih harga itu, sehingga petani tidak menjadi korban,” katanya.

Selanjutnya, produk yang sudah dibeli itu dijual kembali ke masyarakat dengan harga murah. Hal ini bertujuan agar masyarakat terbantu.

Di sisi lain harga juga terkendali.

“Jadi di hulunya, petani tidak rugi, karena selisih harga sudah ditutup pemerintah. Sedangkan dihilirnya, harga menjadi terkendali,” katanya.

Tamim mencontohkan, pada awal pandemi Covid-19, harga telur dari peternak jatuh. Bahkan di Kabupaten Blitar, banyak peternak bangkut. “Andai saja waktu itu pemerintah provinsi memberi subsidi Rp2.000, pasti menyelesaikan masalah,” katanya.

Tamim, mengatakan, meski sudah terlambat, kebijakan tersebut tetap bisa dilakukan. Pemerintah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota harus segera mengambil sikap, agar

ekonomi di perdesaan tidak semakin terpuruk. “Konsep ini di Kabupaten Magetan sudah dijalankan. Sayursayuran yang dari gunung langsung dihadang, dibeli dengan harga normal. Setelah itu dijual lagi ke pasaran dengan harga murah,” ujarnya.

Dia berharap, pola penanganan ekonomi tersebut juga dilakukan di tempat lain. “Untuk yang sifatnya primer dan lingkupnya kecil, mungkin bisa dilakukan kerja sama antarkabupaten atau antarkecamatan,” ujarnya.

Diketahui, petani di hampir seluruh wilayah di Jatim mengeluh selama pandemi Covid-19. Pasalnya, harga komoditas mereka jatuh. Keluhan ini pula yang disampaikan para petani saat reses II DPRD Jatim di Blitar. Mereka berharap ada intervensi dari pemerintah.[geh]

BURSA EKONOMI

Lahan pertanian di Jatim yang mengalami kelesuan di era Pandemi.

Terldampak Covid-19, Pertanian Turun Surabaya, Bhirawa Sektor pertanian bagi Jawa Timur menjadi salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi terbesar ke tiga terhadap ekonomi Jatim, yaitu sebesar 14,11 persen. Hanya saja, kinerjanya di masa pandemi ini sedang diuji sehingga mengalami penurunan. Jika dibanding semester 1/2019, kinerja sektor pertanian di Jatim pada Semester I/2020 turun sekitar -0,29 persen.

Untuk mencari solusi, maka Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur menggelar acara Kadin Jatim Talk - Diskusi dan sharing Pertanian Jatim dengan tema ‘Strategi pertanian hebat di tengah pandemi’. Acara tersebut dihadiri stakeholder terkait di wilayah Jatim, mulai dari Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Raden Bagus Adhirasa, Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, Sekjen Asosiasi Petani dan Pengolah Hortikultura Indonesia (ASPPEHORTI) Agus Salim dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian dan Pangan Kadin Jatim, Edi Purwanto serta Wakil Ketua Umum bidang Penerapan Teknologi Agrobis KADIN Jawa Timur, Yoke Candra Katon.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, sebagian besar pelaku pertanian telah merasakan dampak pandemi Covid-19. Hasil panen yang bisanya disuplai ke hotel dan restoran kini tak bisa lagi karena banyak hotel dan restoran yang tutup. [ma]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3882 SS, Honda, th. 2007, Hitam Putih, a/n. Winarti, LK 04, Ds/ Kec. Ngunut – T.Agung No. 7358/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 6044 RCB, Honda CBR 150, a/n. Aditya Ari Imanudin, Jl.Patimura, Ds. Bendosari, Ngantru – T.Agung No. 7359/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 5356 OE, a/n. Imam Subawih, RT 1/3 Ds. Wonojoyo Kec. Gurah - Kediri.

No. 7360/IMB/BI-III/2020 HILANG BUKU KIR, Suzuki ’05, AG 8252 RA, a/n. Supralan, RT 1/1 Ds. Suwaru, Kec. Bandung – T.Agung No. 7361/IMB/BI-III/2020

SITUBONDO HILANG STNK, P6792DH a/n Nur Kholila d/a jl. Seruni rt 02/05 DS. Awar-awar asembagus situbondo No. 7362/IMB/BI-III/2020

TUBAN HILANG STNK, S-5496-IV. An.Kacung Mbarno, Ds Sumurgeneng RT 001/002,Kec Jenu, Kab Tuban No. 7363/IMB/BI-III/2020

sawawi/bhirawa

Kepala Cabang Perum Bulog Bondowoso Rudy Prasetya dan Kepala Gudang Bulog Kembang Abdul Karim saat menunjukkan stock beras untuk keperluan bantuan sosial beras Kemensos Senin (21/9).

Bulog Siap Salurkan Bansos Beras Kemensos Bondowoso, Bhirawa Dalam pekan ini Cabang Perum Bulog Bondowoso yang mewilayahi Kabupaten Situbondo dan Bondowoso siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kepastian ini disampaikan Kepala Cabang Perum Bulog Bondowoso Rudy Prasetya, usai meninjau stock beras medium di Gudang Bulog Kembang Bondowoso, Senin (21/9). Kedatangan Rudy Prasetya disambut langsung Kepala Gudang (Kagud) Kembang Abdul Karim dan beberapa staf kemarin.

Rudy Prasetya mengatakan, Perum Bulog Cabang Bondowoso telah siap 100 persen untuk menyalurkan bantuan sosial beras Ke-

mensos di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dengan alokasi sebanyak tiga bulan (Agustus, September dan Oktober). “Inya Allah untuk penyaluran dua alokasi yakni bulan Agustus dan September akan dijadikan satu pada pekan ini,” jelas pria yang pernah berdinas di Ponoroga dan Kalimantan Timur itu.

Bansos ini, lanjut Rudy, sejatinya untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 dengan kemasan 15 kg yang dibagikan kepada setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Beras ini, lanjut Rudy, masuk dalam katagori kualitas beras medium yang sudah disiapkan

di tiga gudang milik Perum Bulog Cabang Bondowoso. “Utuk kepastiannya kami masih menunggu perintah dari Dinsos. Selain beras Bulog, kami juga menyiapkan komoditas gula 40 ton, minyak goreng 6 ton dan tepung terigu sebanyak 10 ton. Agar pangan terus stabil kami kerap melakukan OP di berbagai tempat baik di Situbondo maupun Bondowoso,” jelas Rudy.

Masih kata Rudy, untuk penyediaan bansos beras program Kemensos ini seluruh Indonesia sebanyak 10 juta KPM dan masing masing KPM menerima 15 kilo per-alokasi. Untuk jumlah keseluruhan, sebut Rudy, daerah Bondowoso dan Situbondo disediakan sebanyak 4.600 ton beras

di tiga alokasi. “Kami sudah siap dan tidak akan terlalu lama atau pekan ini bansos itu akan segera disalurkan sambil menunggu dari kesiapan sarana angkutan,” ungkap Rudy.

Rudy Prasetya kembali membeberkan, untuk jumlah alokasi penerima bansos di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso sebanyak 110 ribu KPM. Sedangkan data penerima bansos program beras Kemensos ini, sebut Rudy Prasetya, merupakan KPM yang masuk dalam program penerima PKH (Program Keluarga Harapan). “Ya ini data penerimanya sudah ada di Kemensos. Jadi kami (Cabang Perum Bulog Bondowoso) hanya menyalurkan saja,” pungkas Rudy Prasetya.[awi]

Aplikasi GoBiz Bantu Jutaan UMKM Kembangkan Usahanya Surabaya, Bhirawa Lebih dari 90 persen mitra usaha Gojek merasa sangat terbantu dengan teknologi yang tersedia di ekosistem Gojek untuk bertahan di masa pandemi, salah satunya teknologi andalan adalah aplikasi GoBiz. Super app Gojek untuk mitra usaha ini melengkapi ekosistem bisnis Gojek untuk UMKM dan telah menjadi aplikasi andalan para mitra usaha menghadapi berbagai tantangan keseharian bisnis dan mendukung pengembangan usaha selama 2 (dua) tahun terakhir.

Head of Merchant Platform Business Gojek, Novi Tandjung mengungkapkan kini, untuk semakin menjawab kebutuhan UMKM untuk beradaptasi cepat dan mengembangkan usahanya dengan go-digital, layanan GoBiz semakin optimal dengan menghadirkan inovasi Daftar Mandiri. Inovasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif #MelajuBersamaGojek, sebuah solusi inklusif dan komprehensif yang ditawarkan Gojek untuk pelaku UMKM di berbagai skala usaha untuk go digital.

“GoBiz adalah bagian dari solusi komprehensif Gojek dalam memfasilitasi pelaku UMKM untuk meraih kesempatan dengan go digital di tengah masa yang penuh tantangan ini. Kami memahami, di tengah pemberlakuan kembali PSBB di ibukota misalnya, ada kebutuhan untuk UMKM segera melakukan transformasi digital,” terangnya, Senin (21/9).

Novi menambahkan, pihaknya percaya, kemudahan dan keamanan akses dalam proses aktivasi kian mendukung mitra UMKM untuk memulai

usaha, beradaptasi dan mampu melebarkan sayap bisnisnya. “Di aplikasi GoBiz terbaru, mitra UMKM bisa memanfaatkan fitur Daftar Mandiri untuk melakukan pendaftaran, mengecek status verifikasi, dan aktivasi akun secara mandiri,” kata dia.

“Dengan keandalan teknologi ini, proses digitalisasi UMKM kini jadi lebih mudah dan aman, terbukti di tengah pandemi, Gojek berhasil mempercepat digitalisasi UMKM, dengan bergabungnya 265.000 UMKM kuliner sebagai mitra merchant GoFood di periode Maret-Agustus 2020,” ujarnya.[riq]

SELAYANG PANDANG

Perlu Inovasi dan Strategi yang Tepat untuk Pulihkan UMKM di Masa Pandemi Selama pandemi Covid-19, para pelaku UMKM mengalami dampak besar. Salah satunya dengan penurunan pendapatan. Bagaimana UMKM jeli dalam memanfaatkan peluang, berinovasi, memperluas pasar, hingga mengemas produk dengan baik menjadi tantangan untuk dapat bertahan dan kembali pulih. Oleh karena itu Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama para akademisi menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM untuk dapat berkonsultasi dan mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi UMKM. Hasil Studi Penilaian Cepat Livelihood Dampak Covid-19 di Indonesia oleh WVI memperlihatkan bahwa pandemi mempengaruhi perekonomian keluarga, terutama yang menggantungkan hidup di sektor pertanian, juga sektor informal atau UMKM. Studi dilakukan pada 900 rumah tangga di 251 desa/ kelurahan di 35 kabupaten/kota di 9 provinsi dengan metode kuantitatif dan kualitatif.

Sebanyak 88,1% responden berdomisili di pedesaan. Selain itu, 68% responden bergerak di sektor pertanian dan 32% di sektor informal/umkm. Hasil survei menyebutkan, 9 dari 10 responden menyatakan sumber pendapatan mereka terdampak Covid-19.

Sebanyak 35% responden menyatakan pendapatannya turun 51-75

persen, 24% menyatakan turun lebih dari 75% dan 19 persen menyatakan penghasilannya turun 25-50 persen. Hanya 11 persen responden yang menyatakan perekonomiannya tidak terdampak.

Ruang konsultasi bagi para pelaku UMKM dibuka dalam Zoom Meeting yang terdiri dari 9 seri mulai 25 Agustus-17 September 2020 sesuai dengan bidang-bidang UMKM, mulai dari bidang usaha batik, kerajinan tangan, hingga makanan. Hadir pada setiap seri, para pelaku UMKM di wilayah dampingan WVI di Surabaya, akademisi dari Unika Atma Jaya Jakarta, Universitas Ciputra Surabaya dan pelaku industri terkait.

Johny Noya, General Manager WVI Zonal Jawa-Sumatera, menyebutkan, dampak Covid-19 pada sek-

tor ekonomi secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang anak, juga kesejahteraan anak.

“Dengan zoom series ini kami harap dapat memberi solusi. Kami percaya kita semua memiliki kekuatan untuk keluar dari krisis. UMKM merupakan pilar bagi bangsa, juga bagi keluarga, sehingga dengan semangat yang terus ada, UMKM akan kembali pulih,” ujar Johny.

Hampir seluruh pelaku UMKM menyatakan hal senada, yaitu mengalami penurunan permintaan yang berdampak pada penurunan pendapatan. Para pelaku usaha batik misalnya, menceritakan menumpuknya kain batik yang sudah diproduksi dan tidak bisa dijual karena tidak ada pameran dan banyaknya konsumen yang menahan pengeluaran.

Marini Yunita Tanzil, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya, mengatakan, pandemi Covid-19 membawa dampak pada semua bisnis. “Namun, bisnis fashion saat ini beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan saat pandmi. Misalnya masker. Bagi yang bisa memafaatkan peluang ini, justru bisa mendapat pemasukan lebih tinggi sebelum pandemi. Inovasi

memang sangat penting dan dibutuhkan saat ini,” kata Marini.

Karena itu, para produsen batik yang saat ini memiliki stok kain yang tidak terjual, dapat menggunakan stok kain tersebut untuk membuat masker kain. Masker kain yang dijual dengan harga yang masih masuk akal, akan banyak dicari oleh konsumen. Apalagi jika kain batik atau lurik tersebut memiliki desain yang menarik.

Pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman juga mengalami kesulitan. Namun, Sugiarti, guru yang sekaligus pelaku usaha katering di Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya, mengatakan, masih bisa bertahan. Ia bahkan dapat membantu para tetangganya yang berkurang pendapatannya saat pandemi, dengan meminta mereka mengantar pesanan catering menggunakan becak, becak motor, atau angkot.

“Para pelaku usaha makanan dan minuman sebenarnya masih dapat mencari pasar yang potensial. Di saat pandemi, konsumen akan mencari makanan/minuman yang terjamin kebersihannya, higienitasnya, dan tentu saja mereka mencari yang bisa diantar ke rumah sehingga mereka tidak perlu keluar rumah. Karena itu,

Kegiatan melalui aplikasi zoom, series Wahana Visi Indonesia bersama para pelaku UMKM di Surabaya dan akademisi dari Universitas Atma Jaya Jakarta dan Universitas Ciputra Surabaya.

kemasan dan layanan antar sangat penting,” ujar Bambang Sungkono, Pengajar FEB Unika Atma Jaya.

Usaha lain yang dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha adalah menjadi reseller atau dropshipper.

Peluang usaha ini hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa modal. Yessi, pelaku UMKM dari Kelurahan Tambakrejo, Surabaya, misalnya menjual makanan ringan yang diambil dari temannya lalu

mengemasnya kembali dengan ukuran yang lebih kecil. Di masa pandemi, Yessi pun berjualan masker lukis produksi temannya melalui aplikasi Meesho.

“Dengan menjadi reseller, modal saya tidak banyak. Kalaupun ada stok barang, itu kan bisa disimpan, sehingga tinggal menunggu barang terjual saja. Untuk menjadi reseller, yang paling penting adalah menjaga kepercayaan supplier,” kata Yessi.[ca]

SAMBUNGAN

Selasa Legi, 22 September 2020

Bupati Minta KPU Perbaiki Tahapan Pilkada

l

Sambungan hal 1 men terus mengorganisir cara penanggulangan virus korona ini,” ungkap Bupati Dadang.

Masih kata Bupati Dadang, adanya kluster Pilkada saat masa pendaftaran Bapaslon dipicu oleh pelanggaran kerumunan banyak orang. Pelanggaran juga ditemukan ketika warga tidak menggunakan masker saat keluar rumah.

“Saya berharap tahapan Pilkada terus diperbaiki.

Jika tidak dikhawatirkan akan muncul klaster baru, yakni klaster Pilkada,” jelas Bupati Dadang.

Untuk itu, Bupati Dadang kembali meminta agar KPU Situbondo segera memperbaiki tahapan Pilkada. Selain itu, kupas Bupati Dadang, para calon kandidat Pilkada harus tegas di larang untuk tidak membawa massa yang nyata nyata melanggar protokol kesehatan Covid-19. Tak hanya itu saja, Bupati Dadang juga meminta peserta rapat koordinasi pe­ ningkatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara sungguh sungguh memperhatikan imbauan-imbaun prokes.

“Jangan hanya mendengarkan sambutan saya saja.

Sebaliknya harus ada aksi nyata sehingga penegakan disiplin prokes Covid-19 tercapai dengan baik,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Santri itu juga tak ingin virus yang mematikan itu terus bertambah. Caranya, Bupati Dadang meminta Satgas Covid dan penegak perbup terus gencar melakukan operasi di tengah masyarakat.

Untuk mempercepat penyembuhan orang yang terpapar Covid-19 bisa dengan menggunakan upaya karantina dan perawatan di rumah sakit.

Ia menegaskan, jika ada kasus orang positif Covid19 namun kesehatannya tidak terganggu, maka penanganannya tidak perlu di rumah sakit namun cukup di tempatkan di isolasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. “Ini agar penanganannya bisa lebih cepat dan dapat menghentikan penularan secara tuntas,” pungkas Bupati Dadang. [awi] l

Ciptakan Hiburan dengan Cara Berbeda l

Sambungan hal 1

tradisional dengan kemasan baru.

Salah seorang dibalik suksesnya acara tersebut adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti. Dia berhasil menciptakan hiburan dengan cara yang berbeda, di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Antiek, Parade Seni Budaya Surabaya secara virtual disambut baik masyarakat. Jika dilihat antuasias dari komentar-komentar di live Instagram, hampir semua dari netizen mengaku bangga dan terharu melihat ide-ide baru dari Pemkot Surabaya.

Apalagi, sebagian besar dari netizen mengirimkan komentarnya melalui stiker bergambar jempol.

“Banyak sekali responnya dan menarik-menarik.

Ada yang menyampaikan setelah sekian lama tidak pernah menyaksikan kesenian tradisional akhirnya terwujud juga. Ada juga yang mengungkapkan tak sedikit dari mereka merasa sangat terhibur,” kata Antiek.

Menurut Antiek, beberapa netizen juga meminta acara serupa terus digelar untuk mengibur masyarakat dari rumah di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, seorang netizen asal Surabaya mengungkapkan rasa haru dan bahagia karena menjadi bagian dari warga Kota Pahlawan. “Mereka mendapatkan hiburan dengan cara yang berbeda. Apalagi hiburan yang mungkin sangat sulit mereka dapatkan ketika di masa pandemi,” jelas Antiek.

Tidak hanya para penonton virtual, tampaknya kebahagiaan tersendiri juga dirasakan oleh para pekerja seni. Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) ini menerangkan, setelah beberapa bulan para pekerja seni tidak pentas, kini mereka dapat kembali berkreativitas dan menunjukkan aktualisasi diri yang kembali muncul.

“Ini adalah upaya kami untuk dapat merangkul para pekerja seni untuk tetap dapat produktif. Selain itu mereka juga ada semangat baru meskipun di tengah kondisi saat ini,” urai dia.

Bahkan, seusai pertunjukkan, Antiek menceritakan bahwa para pekerja seni sangat bahagia malam itu.

Meski acara digelar dengan protokol kesehatan, namun tak menyurutkan semangat pemain untuk tampil dengan memberikan yang terbaik.

“Jadi mereka setelah acara berlangsung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota. Setelah sekian bulan tidak berkegiatan, akhirnya dapat pentas lagi. Walaupun dengan cara dan model yang baru,” ungkapnya. [iib]

Sambungan hal 1

Bupati Gresik Siapkan Hadiah Sapi

ke luar kota tanpa seizin Sekda. Kalaupun ada yang sangat penting dan perlu menghadiri rapat ke luar kota, jumlahnya harus dibatasi”. tegas Bupati Bupati meminta Satgas Covid 19 Pemkab Gresik dan semua jajaran untuk lebih giat lagi dan tegak lurus melaksanakan Disiplin Peningkatan Penegakan Protokol Kesehatan (DP3K). Didampingi oleh Penjabat Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, Bupati menilai kinerja tim Pencegahan Covid Kabupaten Gresik selama ini sudah baik.

“Namun kita harus lebih baik dan giat lagi dalam bekerja untuk menanggulangi penyebaran Covid 19 ini. Seperti kekuatiran banyak pihak, kita harus lebih waspada terhadap klaster keluarga” tandas Sambari. Selain berbagai kebijakan tersebut, Bupati meminta kepada Satgas Covid 19 Kabupaten untuk membuat satgas dan posko Covid diberbagai tempat, khususnya tempat-tempat umum. Khusus untuk di beberapa tempat khusus, Bupati meminta keterlibatan semua pihak. Misalnya di perusahaan, Pondok Pesantren atau atau tempat tempat komunitas yang lain.

Tentang adanya usulan pelarangan isolasi mandiri di rumah bagi penderita Covid-19, karena kekhawatiran klaster keluarga, Bupati masih akan merundingkan dengan berbagai pihak.”Untuk sementara kami akan mengoptimalkan Gelora Joko Samudro sebagai tempat Rehabiliasi dan Observasi pasien Covid-19. Tapi kami tetap mengkoordinasikan tentang larangan isolasi mandiri keberbagai pihak terkait apabila larangan itu diberlakukan” tandas Sambari.

Selanjutnya, Bupati akan melaksanakan berbagai kegiatan untuk pencegahan penyebaran Covid 19 di Gresik. Misalnya dengan melaksanakan rapid test di tempat umum, membentuk dan mensiagakan Satgas Covid di berbagai kelompok masyarakat. “Kalau perlu kami akan menggalakkan kembali Posko Covid di tiap desa. Kami masih punya dana untuk kegiatan itu” tandas Bupati. [eri]

Sambungan hal 1

kan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat per tanggal 31 Agustus 2020, menyebutkan angka kasus dokter yang meninggal tertinggi di Jatim dengan total 27 kasus. Dari jumlah tersebut, tempat praktik pribadi menjadi daerah paling banyak menularkan covid-19 kepada tenaga ke­ sehatan dengan 7 kasus atau 26 persen. Paling banyak berikutnya di Puskesmas dengan 6 kasus setara 22,2 persen. Tempat dokter spesialis sebanyak lima kasus setara 18,5 persen, dokter UGD empat kasus setara 14,8 persen, tidak praktik tiga kasus setara 11,1 persen, dan dua kasus PPDS setara 7,4 persen.

“Kematian nakes tidak bisa dilepaskan dengan kematian Covid-19 secara umum.

Di RSUD dr Soetomo saja

jumlah kematian berkorelasi dengan banyaknya kasus di Soetomo. Oleh karena itu harus diturunkan kasusnya, caranya ya masyarakat harus taat protokol kesehatan,” ungkap Joni ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (21/9).

Joni menilai, angka kasus di luar penanganan di RIK atau UGD Covid-19 banyak karena menjadi kewenangan masing-masing dokter. Sehingga, banyak pula dokter yang tidak menggunakan APD lengkap karena menganggap pasien yang datang tidak membawa Covid-19, padahal angka kasus orang tanpa gejala (OTG) sangat tinggi.

“Artinya sebagian besar kawan saya tidak meninggal saat menangani pasien Covid19 di RIK. Artinya dimanapun harus menegakkan protokol

kesehatan, karena banyak dokter praktek yang ignore,” ujar pria yang juga Dirut RSUD Dr. Soetomo itu.

Di sisi lain, Joni mengaku, tak sedikit pula dokter yang meninggal karena penyakit penyerta. “Tempat praktek harus jadi fokus karena 28 persen dan akan disupervisi oleh IDI agar nakes tempat praktek mendapat proteksi. Kemudian dokter komorbit harus tau diri, proteksi harus ketat, dan rutin cek,” imbuhnya.

Khusus di RS, ia meminta kepada para dokter untuk membuat ruang-ruang khusus penanganan Covid-19. Ia mencontohkan di RSUD Dr. Soetomo ada UGD untuk umum, kemudian UGD khusus Covid-19, dan ruang penapisan. Dengan ini, maka tidak akan ada penularan dan memunculkan klaster rumah sakit. [tam]

Maju Pilkada, Izin Cuti Petahana Sudah Diteken l

Sambungan hal 1

ada hingga 17 Februari 2021.

“Jadi dalam waktu yang singkat ini RKPD Kota Pasuruan mohon dicek kembali, pastikan berseiring dengan RKPD provinsi yang berarti juga berseiring RKP,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

RKPD tersebut akan menjadi dasar untuk breakdown dalam penyusunan RAPBD yang akan segera dibahas DPRD Kota Pasuruan.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga berpesan terkait pengendalian Covid-19 di Kota Pasuruan. Karena di kota tersebut ada Forkopimda dan ketua TP PKK, maka kordinasi menjadi satu hal yang penting. “Karena TP PKK Jatim dengan TP PKK pusat sudah meluncurkan 26 juta masker dan terus keliling. Semua bareng-bareng karena Jatim ini penduduknya banyak dan wilayahnya luas,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Biro

Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Jempin Marbun menambahkan, semua petahana yang akan mengikuti pilkada serentak telah keluar izin cutinya. Karena itu, kedepan akan ada daerah yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), Penjabat sementara (Pjs). Selain itu, khusus untuk Kabupaten Sidoarjo akan ditunjuk Penjabat (Pj).

“Sidoarjo karena ada kekosongan jabatan maka ditunjuk Pj untuk mengisi jabatan kepala daerah,” tutur Jempin.

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim tersebut merinci, untuk Kabupaten Jember dan Ponorogo akan diisi oleh Plt karena wakil bupati dua daerah tersebut tidak maju dalam Pilkada. “Otomatis wakil Bupati Jember dan Wakil Bupati Ponorogo akan jadi Plt,” kata dia.

Sementara untuk enam daerah lainnya yakni Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik saat memimpin rapat evaluasi Satgas Covid 19.

Angka Kematian Dokter di Jatim Tinggi l

Halaman 11

Trenggalek, dan Kabupaten Malang akan ditunjuk Pjs karena kepala daerahnya mengajukan izin cuti.

Disinggung terkait pengisian Pj Bupati Sidoarjo, Jempin mengaku dalam waktu dekat akan turun dari Kementerian Dalam Negeri.

Ini karena status Plh Bupati Sidoarjo sudah berjalan selama satu bulan. “Masih menunggu penetapan PJ dari Kemendagri. Mungkin dalam waktu dekat ini. Tapi kita ya hanya menunggu,” tutur dia.

Saat ditanya siapa yang telah diusulkan ke Kemendagri, Jempin menolak menyebut siapa saja nama yang diusulkan. Hanya dia mengatakan bahwa usulan Pj sebanyak tiga orang sesuai ketentuan Mendagri. “Kita normative saja, kalau aturannya tiga ya kita usulkan tiga. TIdak bisa satu, tidak bisa lima. Siapapun berpeluang, eselon II-b juga bisa diangkat Pj. Tapi yang tahu hanya ibu gubernur,” pungkas dia.[tam]

18 ASN Pemkot Probolinggo Ajukan Gugatan Cerai l

Sambungan hal 1

Kondisi ini sama dengan tahun kemarin. “Tahun sebelumnya seingat saya juga belum ada ASN yang mengajukan izin untuk berpoligami,” katanya.

Jumlah ini berbeda dengan ASN yang mengajukan perkara perceraian. Sampai Juli 2020, ada 18 perkara perceraian ASN yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo. Di antaranya, 8 cerai talak dan 10 sisanya cerai gugat. “Dari 18 perkara, sejumlah 16 perkara sudah diputus. Yang sudah diputus 4 cerai talak dan 12 cerai gugat,” jelasnya.

Mengenai faktor yang mempengaruhi perkawinan para ASN ini hingga bercerai, Badrul mengatakan, pada dasarnya hampir mirip dengan perceraian pada umumnya. Yakni, didominasi masalah ekonomi. “Munculnya orang ketiga mungkin dianggap karena bisa memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang menjadi retaknya rumah tangga seseorang,” ujarnya.

Disinggung mengenai jabatan ASN paling banyak, Jamal menerangkan, mayoritas adalah tenaga pendidik. Sejumlah kasus itu sudah diputus sejak Januari lalu. “Januari ada 4 kasus. Pada Februari dan Juli, masing-masing 3 kasus. Selanjutnya, Mei-Juni masing-masing 2 kasus dan Maret-April yang masing-masing 1 kasus,” jelas Badrul.

Lebih lanjut di katakannya, jumlah janda di Kota Probolinggo, terus bertambah. Tahun ini, hingga Juli 2020, sudah ada 248 janda dan duda baru.

Mereka telah dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Probolinggo.

Sampai Juli 2020, ada 365 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo. Jumlah ini masih lebih sedikit dibanding sepanjang tahun sebelumnya yang mencapai 700 lebih perkara.

Kasus perceraian yang masuk Pengadilan Agama Probolinggo, mulai Januari-Juli 2020 ada 365 kasus. Meliputi 120 Cerai talak

dan 245 cerai gugat. “Jumlah perkara ini yang diterima Pengadilan Agaman Probolinggo, mulai awal Januari hingga akhir Juli tahun ini,” katanya.

Dari total 365 khusus kasus perceraian, 248 di antaranya sudah diputus. Karenanya, tahun ini sudah ada 248 janda dan duda baru. Ratusan perkara yang sudah diputus itu meliputi 95 cerai talak dan 189 cerai gugat.

“Didominasi cerai gugat. Dengan persoalan mayoritas masalah kebutuhan ekonomi. Si pria tidak lagi memberikan nafkah kepada si perempuan. Akibatnya, muncullah perkara baru. Misalkan adanya orang ketiga, sering tengkar, dan lain sebagainya,” jelas Badrul.

Selain itu, kata Badrul, sesuai marwah Pengadilan Agama, pihaknya juga mengutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Maka, saat dilakukan cerai pihak perempuan bisa mengajukan hak. Selain itu, saat masa idah pihak laki-laki juga wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya.

“Misalkan sudah setahun si pria tidak memberikan nafkah, sehingga si perempuan mencari nafkah sendiri. Kemudian, masa idah selama tiga kali haid, nafkah perempuan ini juga masih ditanggung si pria. Jadi, misalkan saat si perempuan mengajukan haknya minta Rp 100 juta, sah-sah saja. Dengan ketentuan si pria mampu dan sepakat,” jelasnya.

“Bahkan dalam suatu perkara, ada si perempuan meminta Honda Jazz kepada si pria dan disanggupi, karena dari orang yang mampu,” tandas Badrul.

Terkait hak si perempuan, juga melihat dari sejumlah faktor.

Seperti, pekerjaan dan kemampuan laki-lakinya dan unsur rasionalisasi. “Tidak mungkin misalkan si pria bilang tidak mampu dan tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada si perempuan pada masa iddah, tetapi si pria punya kebun sawit, misalkan. Di sinilah hakim yang bertindak,” tambahnya. [wap]

Raih Penghargaan Khusus dari Wakil Bupati, Sukses Gelar Workshop Selama 20 Hari l

Sambungan hal 1

kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berlangsung meski memakai sistem online atau dalam jaringan (daring).

“Kami sebagai pengurus PGRI Kabupaten Situbondo harus semangat membantu guru guru agar tetap bisa melaksanakan ke­ giatan pembelajaran meski dilanda pandemi korona,” jelas Sahadi.

Pria yang akrab disapa Hadi itu menuturkan, setelah menggelar rapat akhirnya seluruh pengurus PGRI Kabupaten Situbondo yang dipandu ketua Haji Harnoto, sepakat untuk mengadakan workshop virtual selama 20 hari. Hadi juga meminta semua anggota PGRI harus semangat dan aktif mengikuti workshop sejak awal hingga akhir pada 26 September 2020 mendatang.

“Bapak Harnoto juga meminta seluruh peserta dapat memberikan hasil karya berupa video pembelajaran yang berguna untuk angggota dan kepala sekolah. Ini (workshop) bertujuan untuk menghidupkan rumah besar PGRI Kabupaten Situbondo,” ujar Hadi.

Agenda besar penyelenggaraan workhsop

yang masih berlangsung hingga hari ini memiliki arah dan sasaran senada dengan tujuan SLCC PGRI Provinsi Jatim, dimana Hadi menjabat sebagai Wakil Ketua. Kata Hadi, kegiatan workshop murni untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di Kabupaten Situbondo serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era pandemi saat ini.

“Sebenarnya pembentukan tim SLCC (Smart Learning Caracter Center) ini merupakan amanah dan wasiat dari almarhum bapak Moh Hasyim, yang berpesan agar ikut mengembangkan kualitas guru atau anggota PGRI di Situbondo,” jelas Hadi.

Dalam pandangan Hadi, keberadaan SLCC ini sudah terasa hasilnya, terbukti berbagai macam kegiatan pendidikan di Kabupaten Situbondo berjalan dengan sukses.

Misalnya saja pada tahun 2019 lalu, ingat Hadi, SLCC berhasil membentuk kader perkecamatan dan sukses mengantarkan Taufan Abdillah sebagai duta rumah belajar tingkat Provinsi Jatim dan tingkat nasional.

Lalu, pada 2020, SLCC juga sukses melaksanakan inovasi pembelajaran (TOT) sebelum pandemi Covid 19 dimana tiap cabang

mengikutsertakan 2 orang sebagai peserta.

“Banyak nilai positif dari workshop online ini karena bisa dikembangkan menjadi 80 OJB. Dan yang paling unik semua peserta tidak ditarik biaya alias gratis,” ujar Sahadi.

Agar sukses, Hadi mengaku tak cukup dengan mengadakan kegiatan workshop saja, sebelumnya ia juga sering mengadakan seminar dan sejumlah pelatihan penulisan dengan melibatkan kalangan guru. Hadi ingin dengan mengadakan serangkaian kegiatan itu keberadaan kualitas pendidikan di Kota Bumi Salawat Nariyah bisa semakin meningkat.

“Salah satunya dengan mengadakan kegiatan proyeksi penulisan abad 21. Dalam program penulisan proyeksi abad 21 dituangkan dalam bentuk buku yang berjudul ‘Proyeksi Pendidikan Abad 21’. Dengan program ini, saya yakin khasanah keilmuan guru di Situbondo akan semakin bertambah,” ujar Hadi.

Hadi menambahkan, ada kelebihan lain dari program penulisan buku ini yakni setiap guru bisa mengembangkan dan menemukan khasanah pengetahuan serta keilmuan da-

lam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam dunia pendidikan di Kota Santri Situbondo. Agar keinginan itu terwujud, Hadi mengajak setiap guru harus berani memulai dari saat ini membuat sebuah karya penulisan.

Sebab, sebut dia, dengan karya buku banyak yang bisa digali dan dikembangkan dalam dunia SDM pendidikan sehingga kedepan dapat meningkatkan potensi, kreativitas dan inovasi sebagai perwujudan produktivitas peradaban di dunia pada abad 21 ini. “Saya berharap karya penulisan pendidikan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Kota Situbondo.

Dengan hasil karya ini saya optimis akan muncul perubahan pada semua insan pendidik menuju arah yang lebih baik, beradap dan sejahtera,” beber Hadi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Kabupaten Situbondo Akhmad Junaidi sangat meng­ apresiasi kiprah PGRI Situbondo, termasuk di dalamnya ada peran Sahadi bagi upaya peningkatan kualitas guru masa kini dan masa mendatang. Selain itu, sambung Dju-

naidi, PGRI juga cukup lama mengawal pembelajaran dengan video interaktif kepada semua guru.

“Kami menghimbau anggota PGRI yang mengikuti workshop selama 20 hari ini nanti bisa ikut lomba video pembelajaran yang diadakan FKIP Unej Jember yang merupakan hasil kerjasama dengan Dispendikbud Kabupaten Situbondo,” tandas mantan Kepala DPMD Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi, mengaku sangat mengapresiasi kiprah Sahadi dalam upayanya ikut memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Situbondo melalui kepengurusan di PGRI Kabupaten Situbondo dan SLCC Provinsi Jawa Timur.

Bagi Wabup Yoyok Mulyadi, setiap ada upaya memajukan kualitas pendidikan di Situbondo harus terus menerus di suport dan didukung agar Situbondo mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang pendidik­an.

“Saya ucapkan selamat atas capaian penghargaan yang diterima Sahadi ini,” pungkas mantan Kadis PUPR Kabupaten Situbondo itu. [*]

Selasa Legi, 22 September 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 12

PDIP Surabaya Siapkan ProKes untuk Kampanye Eri Cahyadi-Armuji Surabaya, Bhirawa DPC PDI Perjuangan Surabaya kini tengah mempersiapkan formula penerapan sosialisasi maupun kampanye, sesuai standar protokol kesehatan (prokes) pandemi Covid-19. Penerapan prokes hal yang harus ditaati saat masa sosialisasi dan kampanye nantinya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, akan melakukan evaluasi dan memberlakukan sosialisasi maupun kampanye dalam jumlah kecil, melalui door to door, secara virtual, ka-

lau pun harus dengan pertemuan rapat, tidak lebih dari 100 orang.

"Kami akan mengevaluasi polapola kampanye yang seturut ketentuan. Pola sosialisasi atau tatap muka maksimal hanya 100 orang,

di luar gedung. Pola kampanye virtual juga harus ditempuh sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikan Mas Eri Cahyadi dan Cak Armuji. Juga pola kampanye door to door, menemui warga dari rumah ke rumah," katanya, Senin (21/9).

Adi berpendapat, kejadian sosialisasi di depan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Sabtu lalu, karena memang antusiasme warga masyarakat luar biasa terhadap Eri Cahyadi dan Armuji. Sehingga war-

ga masyarakat membludak.

"Kami menangkap energi positif dari antusiasme tersebut, sebagai kehendak rakyat Surabaya untuk terus melanjutkan seluruh karya-karya kebaikan dari Walikota Bu Risma, melalui Mas Eri-Cak Armuji," katanya.

Namun, kata Adi, kejadian ini menjadi evaluasi serius tim pemenangan untuk memperbaikinya.

Pihaknya akan menyusun standar prosedur untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan, seperti menjadi tempat penularan Covid-19.

"Kami ingin kemenangan Pilkada Surabaya, upaya-upaya merebut hati rakyat dikakukan dengan caracara yang menyelamatkan rakyat.

Bukan dengan cara-cara yang membahayakan rakyat. Sehingga tugas kami di tim pemenangan untuk merumuskan SOP (prosedur standar) yang harus dipatuhi dalam sosialisasi dan kampanye Mas Eri Cahyadi-Cak Armuji," katanya. [iib]

Adi Sutarwijono

PANGGUNG DAERAH

Prediksi PAD Kota Malang Tahun 2021 Menurun Malang, Bhirawa Proyeksi pendapatan daerah Kota Malang tahun anggaran 2021 akan turun. Pemicunya salah satunya adalah adanya penurunan pendapatan transfer sebesar Rp 322 miliar di beberapa aspek. Wali Kota Malang , Sutiaji, dalam penjelasan soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD tahun anggaran 2021 di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, Senin (21/9) kemarin.

Sutiaji menyampaikan, dari segi aspek pendapatan daerah tahun 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menargetkan Rp 1,87 triliun. Namun, secara akumulatif, hal itu menurun karena adanya beberapa aspek di segi transfer pendapatan.

Di antaranya, dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dialokasikan untuk kelurahan belum dapat diproyeksikan pada tahun anggaran 2021. "Kemudian dana alokasi khusus belum dapat diproyeksikan saat ini karena masih proses verifikasi atas usulan DAK di pemerintah pusat,"terang Wali Kota Malang yang juga seorang ustadz itu. [mut]

Alimun Hakim/Bhirawa

Debby Kurniawan memimpin Konsolidasi 7 Parpol pengusung Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf dan solidkan barisan hingga 9 Desember.

Yuhronur-Kyai Rouf Ingin Energi Positif Terus Mengalir ke Masyarakat Lamongan, Bhirawa Mulai pemanasan mesin,Tujuh Partai Politik pengusung Bakal Pasangan Calon Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf yang sebentar lagi akan di tetapkan menggelar konsolidasi di setiap Dapil.

Terhitung sudah ada tiga dapil yang dipanasi mesinya supaya untuk tetap solid dalam bergerak menjaring lumbung - lumbung suara. Mesin parpol yang mulai digeber ini pun sebagai tanda bahwa seluruh internal dan external partai unruk terus bergerak ke tataran arus bawah dalam merebut hati masyarakat.

Ketua Tim Pemenangan Bapaslon Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf (Yes-

Suasana Paripurna penyampaian KUA PPAS, Senin 21/09 kemarin.

Bro) Debby Kurniawan menuturkan, Konsolidasi ini, kita tegaskan bahwa kita mengusung Yes-Bro ini dari 7 partai dan dari berbagai elemen,Kita harus solid. "tegas Debby yang merupakan Ketua Parpol DPC Demokrat Lamongan kepada wartawan,Senin(21/9).

Untuk itulah,Lanjutnya,kita harus tetap turun ke bawah. Kita ketemu langsung dengan masyarakat,karena sebentar lagi masuk masa kampanye."Tentunya kita harus bisa mengambil hati masyarakat. Kita turun biar semakin besar." Imbuhnya.

Sementara itu Bapaslon Yuhronur Efendi didampingi KH.Abdul Rouf semakin optimis dan yakin.Bahkan Bapaslon ini

menganggap 7 parpol membawa energi positif untuk masyarakat Lamongan.

"Saya merasakan sendiri ini yang sudah terlaksana di tiga Dapil. Kemarin di aula Ponpes Sunan Drajat dan dipimpin langsung oleh KH.Abdul Ghofur dan seluruh kader Parpol di Dapil IV. Responya juga luar biasa,Bahkan mereka semua bertekad bergerak ke masyarakat.Begitu juga di Kedungpring dan Dapil I di Asramah Haji ini.Kehadiran semuanya merupakan energi positif yang harus selalu kita salurkan ke masyarakat."terang Yuhronur.

Yuhronur mengakui jika energi 7 parpol ini dan tersalurkan terus ke masyarakat, maka kans untuk menang sangat bisa

diraih."Saya semakin optimis, dengan bergeraknya 7 parpol pengusung ini energinya ke kemenangan milik seluruh masyarakat Lamongan di semua lapisan,"ungkapnya.

Yuhrinur juga yakin Partai Politik akan bekerja dengan maksimal dan solid dalam melakukan gerakan."Saya yakin seluruh Parpol akan bekerja dengan maksimal. Ini terlihat dengan kehadiran mereka, Semuanya bergerak.Tiga survey itu dikatakan jika pasangan Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf unggul.Namun ada waktu dua bulan lagi, energi positif ini haru terus kita jaga dan harus terus di tebarkan di semua rumah dan tetangga - tetangganya."pungkasnya. [aha.yit]