binder23okt20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Jumat Pahing, 23 OKTOBER 2020

Jatim Fair 2020 Dorong Transformasi Digital Pelaku UMKM Pemprov, Bhirawa Gelaran pameran Jatim Fair Virtual Tahun 2020 dalam peringatan resmi dimulai, Kamis (22/10) kemarin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Jatim Fair sebagai rangkaian Hari Jadi ke-75 Provinsi Jatim tahun ini dikemas dalam bentuk offline selama tiga hari (22-24 Oktober) dan online atau virtual selama lima hari (22-26 Oktober).

Bertema ‘Transformasi Digital untuk Pemulihan Ekonomi’, konsep Jatim Fair Virtual 2020 ini akan dilaksanakan dengan komposisi 20 persen offline dan 80 persen online. Konsep offline ini melalui kegiatan Business to Business (B to B) dan diperuntukkan bagi undangan, yang merupakan para reseller Tokopedia yang terpilih memenuhi syarat kesehatan dan ekonomi.

Sedangkan konsep online melalui kegiatan Business to Consumer (B to C) yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Kegiatan Online ini dilakukan dengan dua cara, yakni bekerjasama dengan marketplace Tokopedia dan juga website www.jatimfair.com.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut, pelaksanaan Jatim Fair Virtual Baca  ke halaman 11 Berita Lainnya

di Hal 3

Oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Difi Ahmad Johansyah dan Ketua Dekranasda Jatim, Arumi Bachsin, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Tiat Sutiarti Suwardi, Kepala Dinas Sosial Jatim, Alwi saat meninjau stand kerajinan dari masyarakat berkebutuhan khusus di Jatim Fair, di Grand City, Surabaya, Kamis (22/10).

Pemuda Jatim Raih Tiga Juara di Pemuda Pelopor Nasional

Jelang Libur Panjang

Gubernur Khofifah Ingatkan Prokes Ketat Pemprov, Bhirawa Libur panjang selama lima hari bakal menjadi penutup akhir bulan Oktober 2020. Tercatat mulai 28 Oktober – 1 November aktifitas perkantoran akan diliburkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad dan cuti bersama.

Tiga Pemuda Jatim berhasil meraih tiga juara di Pemuda Pelopor Nasional yang digelar Kemenpora.

Dispora, Jatim Upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda menuai hasil. Tiga pemuda terbaik Jatim berhasil meraih tiga juara di

Pemuda Pelopor Nasional yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Ketiga pemuda Jatim itu adalah, Abdul Rofiq Badril  ke halaman 11

MITRA

Sepanjang masa libur tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpesan agar seluruh masyarakat Jatim tetap menjaga diri dan senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes). Begitu juga dengan tempat wisata, hotel serta transportasi publik agar senantiasa mengedepankan kehati-hatian dalam pengoperasiannya.

“Tolong dijaga agar yang

sudah baik ini tetap bisa dilakukan pengawalan, penjagaan dan lebih baik lagi. Begitu juga dengan Pilkada Desember nanti, jangan sampai terjadi klaster pilkada,” tutur Gubernur Khofifah, Kamis (22/10).

Seperti diketahui, sejak 20 Oktober lalu upaya pengendalian Covid-19 telah menunjukkan perkembangan signifikan.

Bahkan 19 Kabupaten/Kota atau 50 persen dari seluruh

daerah di Jatim dinyatakan berstatus zona kuning alias kategori resiko rendah. Status tersebut ditetapkan Satuan Gugus Tugas Covid-19 Nasional.

“Dua pekan lalu Jatim berhasil keluar dari status zona merah penyebaran Covid-19. Alhamdulillah, ini kabar yang sangat menggembirakan dan patut disyukuri,” ungkap Gubernur Khofifah.

Khofifah mengatakan, keberhasilan yang sudah dicapai ini tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama yang baik antara seluruh masyarakat Jatim dengan Pemprov dan Forkopimda  ke halaman 11

Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Negara Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak meminta IPKN membantu peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara bagi birokrat. Hal ini disampaikannya kepada ketua DPN IKM yang juga Anggota BPK V, Prof bahrul Alam(tengah) dan anggota DPR RI, Indah Kurnia (kiri)

Gerakkan Guru Ramah Digitalisasi

HIKMAH dari kondisi pandemi Covid-19 ini ternyata banyak sekali bermunculan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Utamanya yang lagi ngetren dan mendadak adalah untuk pembelajaran secara daring, hingga membuat para guru/pendidik harus bekerja ekstra keras belajar MSL (Mobile Learning Service) untuk pembelajarnnya.

Melihat kondisi tersebut, Deni Agustin Suliantini ST MPd salah satu guru di SMA Negeri 4 Sido-

Deni Agustin Suliantini ST MPd

Sentil

Gubernur Khofifah Ingatkan Prokes Ketat - Selama pandemi sudah biasa libur Dindik Jatim Bantah Double Account BOS dan BPOPP - Sifatnya komplementer Jatim Fair 2020 Dorong Transformasi Digital Pelaku UMKM - Jadi dilarang katrok teknologi

 ke halaman 11

Pemprov,Bhirawa Birokrasi perlu didorong untuk mningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan Negara hingga pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah bisa secara opti-

mal dikerjakan. Wakil gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak berharap Institute Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) bisa membantu peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan

negara sampai tingkat pemerintah daerah.

“Kompetensi-kompetnsi pemeriksaan keuangan Negara harus terus dikembangkan ,  ke halaman 11

Dindik Jatim Bantah Double Account BOS dan BPOPP

Dindik Jatim, Bhirawa Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Ramliyanto menyangkal adanya double account antara BOS (bantuan operasional sekolah) dan BPOPP (biaya penunjang operasional penyelengaraan pendidikan) yang disebutkan Komisi E Sekretaris Dindik Jatim, DPRD Jatim beberapa Ramliyanto waktu yang lalu.

Ia menegaskan bahwa istilah tersebut tidak tepat digunakan dalam penyaluran komponen pembiayaan  ke halaman 11

Selama Pandemi Covid-19

3.600 Pekerja di Probolinggo Dirumahkan 16 Perusahaan Kota Probolinggo, Bhirawa Pandemi Covid-19 memakan ribuan korban dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Probolinggo.

Hingga Kamis (22/10), total ada 3.600 pekerja yang dirumahkan oleh 16 perusahaan di Kota Probolinggo.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DRPD Kota Probolinggo dengan sejumlah pihak.

Dalam RDP itu, hadir Kabid Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, Sulhan. Juga hadir perwakilan dari PT Eratex dan PT KTI, dua perusahaan besar di Kota Probolinggo.  ke halaman 11

Cara Wakil Rakyat Merayakan Hari Santri Nasional

Ramai-ramai Kenakan Sarung di Sidang Paripurna DPRD Jatim Ada yang tidak biasa di sidang paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (22/10) kemarin. Gedung wakil rakyat tersebut tiba-tiba suasananya seperti pondok pesantren. Para anggota dewan yang rapat terlihat mengenakan setelan sarung dipadu safari.

Gegeh Bagus Setiadi, Surabaya terjadi peperangan 10 November. Peristiwa di Kota Surabaya Para wakil rakyat ini intersebut amat berharga dan sarat gin meneladani semangat para akan makna. ulama dan santri ke dalam Lebih dari itu, ini momentum peran mereka sebagai anggota karena hari santri ini merupakan legislatif. Sebab, para ulama rangkaian dari kedatangan pasudan santri memegang peranan kan sekutu pada bulan Oktober penting dalam mempertahtahun 1945 lalu resolusi jihad ankan kemerdekaan Republik lalu perang 10 November. RangIndonesia. kaian ini harus menjadi inspirasi Mereka dengan berani mebagi rakyat Jatim. nyatakan resolusi jihad hingga Wakil Ketua DPRD Jawa

Timur Anwar Sadad, usai sidang paripurna mengakui memang sengaja meminta semua anggota dewan yang hadir untuk mengenakan sarung. Ini dalam rangka perayaan Hari Santri Nasional (HSN).

Sadad pun sengaja menginisasi pemakaian sarung ini bukan hanya sebagai simbolisasi untuk peringatan Hari Santri Nasional. Ia juga ingin para anggota dewan meneladani semangat mempertahankan NKRI yang telah dilakukan oleh para santri sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berpihak  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Budidaya udang vaname makin diminati petambak di Probolinggo. Sebab usaha ini terbukti sukses meningkatkan kesejahteraan jika dikelola secara super ekstensif.

EKSEKUTIF Pemkab Tulungagung Tetap Gunakan Fingerprint Saat ASN WFH Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

Halaman 2

Tulungagung, Bhirawa Pemberlakuan work from home (WFH) di lingkup Pemkab Tulungagung tetap mengunakan absensi dengan fingerprint.

Penggunaan absensi dengan sidik jari tersebut berbeda dengan saat pemberlakuan WFH pada bulan Maret 2020 lau, dimana saat itu menggunakan absensi manual.

wiwieko/bhirawa

ASN diharuskan selalu menerapkan protokol kesehatan saat absen dengan fingerprint.

“Untuk WFH sekarang absensinya tetap menggunakan fingerprint bagi yang sedang masuk kerja di kantor. Sedang yang bekerja dari rumah absen pakai aplikasi yang terhubung dengan fingerprint,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Tulungagung, Arief Boediono, Kamis (22/10).

Diakuinya, pada pemberlakukan WFH yang pertama pada Maret sampai Juni 2020 lalu untuk absensi ASN baik yang sedang bekerja di kantor atau yang WFH digunakan

Sementara untuk ASN bagian staf, menurut Arief, tidak ada pemangkasan jam kerja.

Ketika mereka masuk kerja setelah WFH tetap masuk pukul 07.15 WIB dan pulang pukul 15.45 WIB. Arief tidak bisa memprediksi sampai kapan pembelakukan WFH jilid dua ini akan berakhir. Ia hanya menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan WFH tersebut dengan situasi penularan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

“Saat ini kan kecamatankecamatan di Tulungagung masih beragam warnanya. Ada yang kuning merah, oranye dan hijau. Mungkin kalau yang merah dan oranye semuanya sudah berwarna kuning baru WFH berakhir,” paparnya. [wed]

Pemkab Dukung Kebijakan Pusat Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

KILAS BIROKRASI

Kepala OPD dan Camat Wajib Kerja Bhakti Sidoarjo, Bhirawa Ada intruksi baru bagi para Kepala OPD dan Camat di Kab Sidoarjo. Yakni mereka wajib untuk melakukan kerja bhakti, bersih-bersih taman dan fasilitas umum, tiap hari Jum at pagi, sebelum mereka melakukan aktivitasnya di kantor.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, mengungkapkan keinginan dirinya melihat sarana umum di tengah kota Delta Sidoarjo, supaya bisa menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat umum.

“Kalau Kepala OPD dan Camat rutin setiap hari Jum at, kepala Desa dan Lurah setiap minggu,” kata Hudiyono, belum lama ini yang kerja bhakti di alun-alun Sidoarjo.

Mereka juga harus kerja bhakti untuk membersihkan fasilitas umum. Seperti jalan, pengerukan selokan dan penebangan dahan pohon. Hal tersebut selain untuk keindahan, juga untuk antisipasi musim hujan sebentar lagi.

Program bersih-bersih lingkungan ini, ia sebut dengan nama “ Jogo Taman Delta” singkatan dari Menjaga Taman dengan Kepedulian Kita Bersama. Program peduli lingkungan sekitar ini, akan di masifkan sampai ke desa dan tingkat RT (rukun tetangga).

“Program ini saya maksudkan untuk mengajak dan mengedukasi warga, untuk ikut bisa menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Sekaligus edukasi disiplin protokol kesehatan dalam pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Hudiyono menargetkan akan ada empat titik program Jogo Taman Delta ini. Pertama, tidak ada lagi taman dan fasilitas publik yang tampak kumuh atau kotor. Kedua, taman dan Fasum jadi tempat wisata alternatif warga sekitar. [kus]

Pemkab Trenggalek, Bhirawa Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si., dukung kebijakan pusat.

Penyaluran bantuan pangan non tunai mengakomodasi produksi lokal.

Dengan begitu, ekonomi lokal dapat tergerak karena komoditas yang dihasilkan dapat terserap untuk bantuan pangan non tunai. Mekanisme penyaluran yang baru, tidak diwajibkan penyaluran melalui Perum BULOG, hal ini menjadikan peluang pelaku ekonomi lokal untuk ikut andil menyukseskan program pemerintah pusat.

Guna menyamakan presepsi, Penjabat Bupati Trenggalek, hadirkan Tim Koordinasi Kabupaten (Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, Sekda Trenggalek dan beberapa OPD terkait) guna merumuskan mekanisme yang tepat sehingga penyalurannya bisa sesuai dan tepat sasaran “Hari ini kita merapatkan bantuan pangan non tunai. Rapat ini dimaksudkan agar kita bisa satu presepsi dan saling mendukung. Sehingga bantuan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi ini bisa berjalan lancar, sesuai dan tepat sasaran,” ungkap Benny Sampirwanto usai membuka rakor ini di Gedung Bawarasa, Rabu (21/10/2020).

Sebenarnya bantuan ini, lanjut mantan Kepala Bakorwil Madiun itu

Peringati Hari Santri Pemkot Probolinggo Gelar Upacara Bendera Wali Kota habib Hadi Serahkan Berbagai Penghargaan di Upacara HSN

Selama tiga hari, mulai hari ini (21/10) sampai Jumat (23/10) seluruh karyawan/ karyawati di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengenakan busana muslim untuk memperingati Hari Santri Nasional (HSN) ke VI tahun 2020.

Kendati demikian, berbusana Muslim tidak menghalangi mereka beraktivitas di dalam dan luar kantor. Termasuk saat uapcara peringatan Hari jadi Provensi Jawa Timur yang ke 75 dan HSN dengan Inspektur upoacara Wali kota Hadi Zainal Arifin, Kamis (22/10) di halaman pemerintah kota Probolinggo, sekaligus wali koat menyerahkan berbagai penghargaan.

Upacara bendera dalam rangka memperingati HSN ke VI dengan tema “Santri Sehat Indonesia Kuat”, karyawan laki-laki yang memakai baju koko, kopiah (peci) dan sarung.

Sedangkan perempuan perempuan berpakaian muslim, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam pandemi Covid19 tetap memperhatikan Prokes (protokol kesehatan) yang amat ketat, dengan harus bermasker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan menjaga jarak, dengan peserta terbatas. Peserta upacara hanya berkisar 30 orang dari kalangan santri dan ASN Pemkot Probolinggo.

Begitu juga dengan tamu undangan hanya melibatkan perwalikan ulama pondok pesantren, Ormas Islam dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menuturkan sejumlah bukti kecintaan santri, kiai dan kalangan pesantren terhadap Negara Indonesia. Beberapa catatan sejarah perjuangan, perlawanan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang dilakukan kaum santri dan kiai di masa lalu.

Kepada para santri dan pondok pesantren, Habib Hadi mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, sebagai bentuk jihad kekinian dalam menekan penyebaran Covid19, dengan harapan akan segera hilang.

Pemakaian busana muslim selama tiga hari ini, kata kata wali kota Habib Hadi Zainal Abidin, sebagai wujud menyemarakan dan mangayubagyo (ikut berbahagia) menyambut HSN di tahun 2020. Sekaligus menghargai dan mengapresiasi kultur budaya santri yang positif dalam membangun moral bangsa.

“Harapannya, agar kita semua, terutama ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bisa mengambil makna dan nilai positif dari kepribadian

absensi manual. Tetapi pada pemberlakuan WFH yang kedua kali ini tetap menggunakan absensi fingerprint seperti waktu normal. “Ini untuk memudahkan penghitungan TPP (tunjangan penambahan penghasilan) ASN,” katanya.

Arief mengingatkan agar setiap ASN untuk tetap selalu taat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Baik yang bekerja di kator maupun yang bekerja di rumah. “Apalagi ketika absensi di kantor dengan fingerprint, harus tetap menggunakan masker, jaga jarak

dan mencuci tangan dengan sabun,” tuturnya.

Mantan Camat Tulungagung ini selanjutnya menandaskan bagi ASN yang terjadwal WFH bukan berarti yang bersangkutan libur kerja. Namun tetap bekerja seperti biasa untuk menyelesaikan pekerjaannya. “Bedanya hanya bekerja dari rumah,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan, Arief membeberkan hanya ASN bagian staf saja yang diberlakukan WFH. Sedang untuk ASN yang mempunyai jabatan struktural eselon II, III dan IV tetap masuk kerja seperti biasa.

“Hanya saja bagi pejabat eselon II, III dan IV waktu kerjanya dikurangi. Yang biasanya masuk pukul 07.15 WIB saat ini masuk pukul 09.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB,” bebernya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi menyerahkan piagam LPPD kepada Sekda Ninik Ira Wibawati.

akhlaqul karimah santri yang santun, bersahaja, semangat cinta tanah dan ikhlas berjuang untuk kejayaan bangsa, negara dan agama,” kata wali kota Habib Hadi, panggilan akrap sang wali kota.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin menyerahkan berbagai penghargaan yakni, penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Kelurahan Sukoharjo, yang didapuk menjadi Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) tingkat Pratama Provinsi Jawa Timur.

Ia berharap semua kelurahan di Kota Probolinggo bakal menjadi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana), adalah kelurahan yang memiliki kemandirian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta mampu memulihkan diri dengan cepat setelah bencana terjadi.

“Penghargaan ini sebagai spirit saling bahu membahu untuk Kota Probolinggo.

Tentunya, di masing-masing kelurahan punya potensi, tantangan dan rintangan maka jadikan itu sebagai semangat tapi jangan terlena karena ada hal-hal yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin menyerahkan piagam terkait capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (16/10) di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Kali ini diserahkan kepada Sekretaris daerah Ninik Ira Wibawati.

Ya, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan atas kinerja LPPD Pemerintah Kota Probolinggo dengan skor 3,3908 dan status kinerja “Sangat Tinggi”.

Skor tersebut meningkat dibanding LPPD tahun sebelumnya yaitu 3.3015.

Yang, peringkat Kota Probolinggo berhasil peringkat ketiga di tingkat kota di Jatim, sementara untuk seluruh kota / kabupaten se-Jatim kota yang dipimpin Wali Kota Habib Hadi ini berada di peringkat 11. Penghargaan ini dilakukan secara periodik tiap 2 tahun.

“Capaian prestasi ini merupakan buah kerja sama yang sinergi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

secara intens dan berkesinambungan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan yang lebih profesional, “ujar Wali Kota Habib Hadi.

Ia menambahkan, penghargaan di bidang pemerintahan ini diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan, implementasinya betul-betul perasaan masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh OPD. Penghargaan ini adalah hasil kinerja dari pemerintahan yang kompak, kami optimis dapat mempertahankan atau meningkatkan poin lebih tinggi lagi di tahun mendatang,” imbuh Habib Hadi.

Sementara itu, dalam penyerahan penghargaan yang menerapkan protokol kesehatan bahwa penghargaan capaian LPPD sebagai bukti sinergi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Penghargaan Capaian LPPD Tahun 2018 ini bisa dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas program dalam membangun keberseiringan di kota Probolinggo, tutur Habib Hadi pada acara tasyakuran Hari Jadi Provinsi Jjawa Timur yang ke 75 dan HSN ke VI di Puri Manggala Bahkti usai upacara.

“Tentunya pada Hari Santri Nasional dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat, dapat menjadi momentum, gelorakan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan di masa pandemi. Mudah-mudahan kita semakin kuat, tidak ada lagi yang memecah belah dan menghindari hal-hal yang merugikan kita semua,” terang Habib Hadi.

“Momentum Hari Santri ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan paham paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Semangat hubuul wathon minal iman perlu terus digelorakan. Santri harus siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah,” tegasnya.

Pada pukul 15.00 wali kota Hadi meresmikan museum artefak peninggalan Rasulullah SAW dan para sabat di Jl. Suroyo. “Artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW adalah kekuatan baru yang dimiliki Pemkot Probolinggo di sektor pariwisata,” ungkapnya.

Artefak yang sudah teruji kebenarannya dan bersertifikasi itu bisa menjadi pilihan wisata religi baru bagi masyarakat Indonesia bahkan masyarakat negara lain, khususnya di kota Probolinggo dan sekitarnya. Pukul 16.00 dilanjutkan peresmian klinik NU di Jalan Mastrip, merupakan klinik yang menjadi dambaan masyarakat kota Probolinggo yang memang di tunggu-tunggu selama ini.

Malam harinya dalam rangkaian HSN dilanjutkan pengajian tablig akbar pada pukul 18.30 di Puri Manggala Bhakti, yang pelaksanaannya dengan prokes yang ketat pula. [wap.adv]

wahyu asmoro/bhirawa

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si., saat menyerahkan bantuan pangan non tunai dengan mengakomodasi produksi lokal di Gedung Bawarasa, Rabu (21/10/2020)..

“merupakan bantuan yang dulunya bernama Raskin, yang kemudian menjadi Rastra (beras masyarakat pra sejahtera) dan semenjak Pandemi Covid berlangsung berganti nama menjadi bantuan pangan non tunai,” terang pria dengan kumis tipisnya itu.

Diakui oleh salah satu lulusan terbaik Universitas Jember tersebut, ada mekanisme baru dalam pendistribusian

bantuan ini yang dulunya disalurkan oleh Perum Bulog, kini menjadi tidak wajib. Artinya ada peluang pelaku ekonomi lokal membantu pemerintah dalam penyediaan bantuan ini.

Menurut Kadinsos P3A Trenggalek, dr. Ratna Sulistyowati, ada 304 ribu jiwa penerima manfaat bantuan pangan non tunai di Trenggalek. Dibenarkan olehnya memang ada mekanisme baru,

tidak harus BULOG namun bisa dengan pemenuhan produksi lokal.

Perbedaan lainnya, bantuan yang diberiak tidak hanya kabohidrad saja melainkan juga pemenuhan protein dengan pemberdayaan potensi lokal.

Perbedaan lain tim koordinasi tidak hanya tingkat kabupaten, melainkan sampai tingkat kecamatan dan desa sebagai pelaksana. [wek]

Wali Kota Respon Positif Adanya Laporan Warga Terlantar Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar merespon info yang diunggah oleh akun @infokediriraya pada Rabu (21/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Akun ini menginfokan adanya warga Kota Kediri yang sakit-sakitan tinggal di rumah penuh sampah.

Wali Kota Kediri bersama OPD terkait mendatangi alamat rumah yang dimaksudkan, Kamis (22/ 10). ”Alhamdulillah, hari ini sudah ditindaklanjuti dan akan kita bangun rumahnya. Saya menyampaikan terima kasih kepada peran serta warga Kota Kediri,” kata Abdullah Abu Bakar.

Adalah Sumirah (78) yang tinggal bersama anak laki-lakinya Sugeng Triyono (38 tahun) di rumahnya.

Mendiang suaminya adalah ASN yang meninggalkan uang pensiun untuk kehidupan Sumirah hingga saat ini.

Hanya uang tersebut kerap dihabiskan oleh Sugeng sehingga Sumirah tak bisa mencukupi kehidupannya dari uang pensiun almarhum suaminya.

Sumirah memiliki 3 anak yaitu Sri Wilujeng (42 tahun), Sri Harnanik (41 tahun), dan terakhir Sugeng Triyono yang tinggal bersamanya.

Permasalahan timbul ketika Sugeng Triyono dan Sri Harnanik termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sri Harnanik pergi dari rumah hingga sampai saat ini belum ditemukan. Sedangkan SW terpaksa meninggalkan rumahnya, dan tidur di gubuk seng karena terjadi perselisihan dengan Sugeng Triyono.

“Sugeng Triyono dan Sri Wilujeng ini ODGJ juga. Mereka kalau ditanyai kadang nyambung kadang tidak. Sugeng Triyono kadang kasar, tapi kadang juga baik,” kata Yayuk Supriyati, pendamping ODGJ wilayah Mojoroto.

Menurut Yayuk, warga sekitar sudah memberi perhatian namun kadang-kadang Sugeng Triyono kasar, baik terhadap warga maupun

irvan cholis/bhirawa

Wali Kota Kediri dan Kadinsos saat mengunjungi Sumirah. terhadap ibunya. Namun warga masih untuk memberi bantuan pada tahap tetap memberikan makanan dan awal, Sri Wilujeng dipindahkan ke kadang-kadang juga ikut membantu Barak Penampungan Dinas Sosial di membersihkan rumah meski lebih Semampir agar mendapatkan tempat sering ditolak oleh Sugeng Triyono. yang layak. Sedangkan Sumirah dan “Tahun 2014 sudah ada yang mau Sugeng Triyono tetap tinggal di memperbaiki rumahnya, tapi Sugeng rumahnya sambil menunggu proses Triyono menolak dan ngamuk,” tam- bedah rumah. bah Yayuk. Pada saat jajaran Pemkot “Kalau nanti rumah sedang diKediri mendatangi rumah Sumirah, bangun, Sumirah dan Sugeng Triyono kondisi rumahnya sangat kotor dan akan kami pindahkan ke barak dulu. penuh sampah dan tidak layak huni. Sementara ini, kami akan bersihkan Tidak ada kamar mandi. rumahnya dan kami kirim tempat tidur D i n s o s b e r k o o r d i n a s i d e n g a n dulu,” tambah Kutut.

Puskesmas Campurejo dan Dinas Usai kunjungan, Sri Wilujeng P e r m u k i m a n K o t a K e d i r i u n t u k dipindahkan ke barak sambil mem e n i n d a k l a n j u t i . “ S e b e n a r n y a nunggu pemeriksaan lebih lanjut. keluarga ini sudah dapat Program Bila memang ODGJ akan dipinKeluarga Harapan (PKH) tiap dahkan ke RSJ Lawang, Jawa bulan, juga ada bantuan beras 3 Timur. Demikian juga dengan Subulan terakhir. geng Triyono.

Meski sebetulnya pensiunan tidak “Syarat untuk masuk ke RSJ bila boleh. Tapi atas pertimbangan kondisi orang tersebut berpotensi mencelakai seperti ini, maka PKH tetap diberikan,” orang lain atau punya potensi menkata Triyono Kutut, Kepala Dinas celakai diri sendiri sampai ada upaya Sosial Kota Kediri. bunuh diri. Jika tidak ada, tidak bisa Dinsos berkoordinasi dengan Dinas memasukkan ke RSJ,” kata dr. Tricia Perkim akan membangun rumah Isabella, dokter Puskesmas Camtersebut secara total. Sementara itu, purejo. [van.adv.hms]

Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

Halaman 3

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur Gubernur Khofifah Resmikan Pameran Jatim Fair Virtual 2020

Masifkan Pemasaran Online Produk UMKM Jawa Timur

Pemprov, Bhirawa Co-founder Alibaba, Jack Ma memprediksi di Tahun 2030 mendatang 99 persen pelaku UMKM dunia akan melakukan proses perdagangan secara online. Inilah tantangan yang sedang dihadapi pelaku UMKM dalam merebut sebesar-besarnya potensi pasar, termasuk di Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus berupaya agar literasi digital semakin massif dilakukan dalam mendorong daya saing UMKM dalam meningkatkan pasarnya. Salah satunya mengubah tradisi promosi UMKM yang biasa dilakukan melalui tatap muka menjadi daring dan luring. Konsep itu yang diusung dalam gelaran pameran Jatim Fair Virtual Tahun 2020 yang dibuka sejak kemarin, Kamis (22/10). Jatim Fair sebagai rangkaian Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun ini dikemas dalam bentuk offline selama tiga hari (2224 Oktober) dan online

Gubernur Khofifah melihat menyapa pelaku UMKM dan melihat langsung kualitas hasil kerajinan tas yang dipamerkan di Jatim Fair Virtual 2020. juga website www.jatimfair.com.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pelaksanaan Jatim Fair Virtual Tahun 2020 yang 80 persen-nya dilakukan secara virtual ini bukan hanya karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Namun, hal ini menjadi bentuk terobosan transformasi digital yang saat ini menjadi sebuah keharusan bagi para pelaku ekonomi terutama UMKM. “Transformasi digital ini sesungguhnya bukan karena Covid-19, tapi ini sudah menjadi suatu keharusan saat ini. Kita harus melakukan literasi digital, jika tidak

Gubernur Khofifah didampingi Ketua Dekranasda Jatim, Sekdaprov Jatim dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim meresmikan stand pameran Jatim Fair di Grand City Surabaya, Kamis (22/10). atau virtual selama lima hari (22-26 persen online. Konsep offline ini melaSedangkan konsep online melalui Oktober). lui kegiatan Business to Business (B to kegiatan Business to Consumer (B to Bertema ‘Transformasi Digital untuk B) dan diperuntukkan bagi undangan, C) yang diperuntukkan bagi masyarakat Pemulihan Ekonomi’, Jatim Fair Virtual yang merupakan para reseller Tokoumum. Kegiatan Online ini dilakukan 2020 ini akan dilaksanakan dengan pedia yang terpilih memenuhi syarat dengan dua cara, yakni bekerjasama komposisi 20 persen offline dan 80 kesehatan dan ekonomi. dengan marketplace Tokopedia dan

Kerjasama Diaspora, Perluas Pasar UMKM ke Mancanegara

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

JATIM FAIR Virtual 2020 juga menjadi penanda langkah baru Pemprov Jatim dalam memperkuat pasar UMKM. Hal itu dilakukan dengan penandatanganan kerjasama secara virtual antara pelaku UMKM Jatim dengan berbagai diaspora yang ada di berbagai negara.

Seperti Kadin Jatim dengan diaspora Mesir, Tiongkok dan Afrika Selatan yang dihadiri langsung via daring oleh dubes Afrika Selatan. Selanjutnya UMKM binaan Dinkop dengan diaspora dari New Zealand dan Perancis, sedangkan UKM binaan dinas perikanan dengan diaspora dari Hongkong, ikm binaan Disperindag dengan

diaspora dari California- USA, serta UKM binaan Biro Perekonomian dengan diaspora dari Hongkong.

Penandatanganan kerjasama ini disambut baik oleh Khofifah. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari membangun konektivitas dan jejaring untuk terus mendorong pemasaran produk UMKM Jatim di berbagai negara melalui jaringan yang dimiliki diaspora. “Saya berharap ini akan menjadi terobosan kita untuk dapat membuka pasar baru di mancanegara bagi produk-produk UMKM Jatim sekaligus menjadi motivasi dan penyemangat agar ekonomi kita terus bangkit,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Tiat S Suwardi menyaksikan penandatanganan MoU kerjasama dengan Diaspora di Hongkong dalam Jatim Fair Virtual 2020 kemarin.

Perekonomian Setdaprov Jatim canegara. Dengan demikian, Tiat S Suwardi menambahkan, para tenaga kerja Indonesia kerjasama dengan diaspora yang kini di luar negeri tidak merupakan inisiasi Gubernur hanya bekerja tetapi juga menKhofifah untuk memperkuat jadi duta untuk memasarkan pasar UMKM hingga ke man- produk-produk UMKM Jatim.

Para tenaga kerja di luar negeri tidak hanya bekerja namun juga menjadi duta untuk memasarkan produkproduk UMKM Jatim. Ditekankan Tiat, bahwa dalam bisnis, trust menjadi hal yang paling penting, maka diharapkan diaspora yang bekerjasama untuk memasarkan produk UMKM mampu menjaga kepercayaan pasar.

Untuk skala besar, kerjasama dilakukan oleh Kadin dengan mekanisme ekspor – impor ke negara tujuan.

“Ini untuk membuka peluang awal dan membuka jejaring pemasaran di luar negeri. MoU ini juga bukan akhir, tapi awal dari tindak lanjut yang akan terus kita lakukan,” pungkas Tiat. [tam*]

maka usaha kita akan tertinggal ,” kata Khofifah saat membuka secara resmi Jatim Fair Virtual Tahun 2020 di Exhibition Hall Grand City Surabaya, kemarin.

Khofifah mengatakan, proses literasi digital terutama untuk pelaku UMKM harus sesegera mungkin dilakukan secara masif. Untuk itu, ia mengajak segenap stakeholder mulai dari KADIN, Bank Indonesia, OJK, sampai dengan lembaga perbankan termasuk Bank Jatim dan Bank UMKM untuk terus mendorong pelaku UMKM Jatim agar mampu melakukan penjualan secara online maupun melalui marketplace yang ada.

“Kami butuh support luar biasa dari semua pihak baik government maupun private sector untuk terus bersamasama membangun kolaborasi dan sinergi mendorong pelaku UMKM Jatim masuk dalam e-commerce maupun melalui marketplace,” katanya.

Menurutnya, transformasi digital bagi pelaku UMKM ini menjadi penting karena UMKM merupakan basis perekonomian Jawa Timur. Dimana UKM/IKM memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 56,94% atau menyumbang Rp. 1.339,47 Triliun dari total PDRB Jawa Timur tahun 2019 yang sebesar Rp. 2.352,42 Triliun.

Jatim Fair Virtual 2020 ini diikuti oleh 115 peserta dengan jumlah stand 124 booth yang terdiri dari Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, BUMN, BUMD, Swasta serta OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Turut hadir Ketua Dekranasda Jatim, Sekdaprov Jatim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, serta disaksikan secara virtual oleh beberapa Konjen serta Bupati/Walikota se-Jatim. [tam*]

OPOP Target 1.000 Pesantren Lahirkan Produk Unggulan Hingga 2023 Surabaya, Bhirawa Program One Pesantren One Product (OPO) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menargetkan hingga tahun 2023, sedikitnya 1000 pesantren mampu melahirkan produk unggulan.

Sekjen OPOP Jawa Timur, Mohammad Ghofirin ditemui saat pembukaan Jatim Fair Virtual 2020 di Grand City Surabaya, Kamis (22/10) kemarin mengatakan, OPOP merupakan program khusus yang digagas Gubernur Jawa Timur untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat berbasis pondok pesantren melalui tiga pilar yakni pemberdayaan santri (santripreneur), pesantrenpreneur, dan masyarakat alumni pesantren (sociopreneur).

Di Jawa Timur tercatat ada 6.000 pesantren. Dari jumlah tersebut sebanyak 350 pesantren masuk program OPOP. “Sejak tahun lalu, ada 150 pesantren yang masuk OPOP, tahun ini 200 pesantren. Setiap tahun akan ditambah hingga 2023 total kami targetkan 1000 pesantren sudah mengeluarkan 1000 produk unggulan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Ghofirin, untuk masuk dalam program OPOP tidak susah, cukup pesantren sudah terdaftar di Kementerian Agama dan

perekonomian pondok pesantren.

Sehingga pesantren dipacu untuk menghasilkan minimal satu produk unggulan yang bisa menggerakkan perekonomian,” ungkapnya.

Mengenai pangsa pasar produk pesantren, menurut Ghofirin tidaklah sulit karena bisa saling bertukar kebutuhan. Misal, Pondok yang berada di dataran tinggi biasanya menghasilkan produk olahan pertanian, mereka bisa menjual pada ke pondok di daerah pesisir yang biasanya banyak memproduksi makanan olehan dari ikan.

“Kita juga bisa memasarkan produk melalui pameran atau lewat internet sehingga pasarnya lebih luas,” ucapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempromosikan adalah dengan mengikuti Jatim Fair Virtual

Ist

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Jatim Fair Virtual 2020 saat mengunjungi paviliun OPOP dengan didampingi Sekjen OPOP Jatim Mohammad Ghofirin (tengah) di Grand City Surabaya, Kamis (22/10) kemarin. memiliki produk unggulan. “Produk unggulan pesantren tidak harus yang sudah dikenal, produk baru juga bisa didaftarkan, nanti kami yang akan

membatu memasarkan dan meningkatkan kualitas produk tersebut,” imbuhnya.

Nantinya, lanjut Ghofirin, para pe-

ngurus OPOP akan melakukan pendampingan kelembagaannya, SDM, produk, pemasaran, dan permodalan.

“Kehadiran OPOP untuk membantu

2020. Sekaligus membuka potensi pemasaran baru baik di dalam maupun di luar negeri. Juga memberi peluang kepada calon investor yang ingin berinvestasi baik dalam produk santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur.

“Untuk pemasaran dilakukan secara online dan offline, dengan kegiatan ini kami ingin menghilangkan anggapan jika produk pesantren tidak hanya bisa membuat, tetapi bisa juga menjual produk unggulannya,” harapnya.

Karena itu OPOP berupaya terus mendorong setiap pesantren membuat produk berkualitas dan mampu menjualnya sehingga terjadi sirkulasi produksi yang bisa menghidupkan perekonomian bukan hanya dilingkup pesantren, tetapi Jawa Timur secara umum. [geh*]

Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 4

Ketua DPD Golkar Jatim Baca Puisi ‘Terbanglah Bayi Rajawali’ Surabaya, Bhirawa Hari Santri Nasional yang jatuh tiap 22 Oktober, banyak wali santri dihadapkan pada ingatan ketika awal mula melepas anak-anaknya ke pesantren.

Perasaan deg-degan, khawatir, namun harus tetap yakin menyelimuti hampir semua orang tua yang baru melepas anaknya berjauhan dalam menuntut ilmu.

Setidaknya hal itu digambarkan dalam puisi berjudul ‘Terbanglah

Bayi Rajawali’ yang dibacakan Ketua DPD Golkar Jatim, M Sarmuji MSi yang disiarkan melalui Youtube, Kamis (22/10) tepat disaat jutaan santri dan wali santri sedang merayakan Hari Santri Nasional. ‘’Ini puisi yang menggambarkan perasaan saya, perasaan istri saya dan barangkali perasaan semua orang tua yang untuk pertama kalinya melepaskan anaknya ke pondok pesantren,” kata Sarmuji mengawali.

KILAS DAERAH

Ketua DPD KAI Jatim Minta Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran Kampanye Surabaya, Bhirawa Dugaan kegiatan Wali Kota Surabaya yang melanggar aturan kampanye kembali dilakukan Tri Rismarini untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Wali Kota didapati mengeluarkan pernyataan meminta masyarakat mendukung Paslon nomor urut 1 dalam sebuah acara roadshow online ‘Surabaya Berenerji’, Minggu (18/10/ 2020) lalu membuat praktisi hukum Jawa Timur angkat bicara.

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim, Abdul Malik meminta agar Wali Kota Surabaya menjaga aturan untuk tidak melakukan kegiatan mendukung salah satu kontestan Pilkada Surabaya.

“Soal dugaan kampanye terselubung acara roadshow online ‘Surabaya Berenerji’ ada indikasi bahwa Wali Kota mendukung salah satu calon dan dibaca publik melalui facebook. Maka Risma bisa dipidanakan dan saya siap kalau Risma tidak terima,” tegas Abdul Malik di Surabaya, Rabu (21/10/2020).

Oleh karena itu, Abdul Malik meminta kepada Bawaslu Surabaya jangan diam saja atau sepertinya tidak paham hukum dan terkesan mandul. Pihaknya meminta agar Bawaslu Surabaya bisa datang ke Bawaslu Provinsi atau pusat dan jangan sampai menjadi provokator.

“Saya minta bawaslu harus konsoltasi dulu ke bawaslu provinsi atau pusat. Jika bawaslu sebagai juri tidak bisa menyikapi tindakan ini, saya pastikan Surabaya ini akan ada ketidakadilan,” terang Malik. [dre]

Dalam bait puisinya, Sarmuji menuturkan, masih sangat terasa ujung jari yang dicium anaknya yang diibaratkan ‘Bayi Rajawali’ saat akan berangkat kr pesantren.

Demikian juga dengan tetesan air mata yang mengiringi kepergian sang anak dalam menuntut ilmu.

Namun, ujar Cak Sar-sapaan akrabnya, menyadari untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat manusia tak lain hanya demgan ilmu.

Alasan itulah yang menurut Cak Sar dan hampir semua wali santri harus ‘tega’ melepas anaknya ke pesantren. “Andai aku tak pernah membaca, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukim yang lemah, pasti akan terus aku dekap dirimu,” ujar Cak Sar dalam bait puisinya.

Cak Sar menggambarkan, canda tawa anak-anaknya yang membahagiakan dan bakal hilang selepas kepergianya ke pesantren,

merupakan perjuangan berat untuk bersikap ikhlas.

Menurutnya, semua wali santri sadar, semakin didekap, maka anak akan semakin lemah. Untuk itu, ujarnya mengibaratkan, dia harus rela anaknya mengepakan sayap untuk belajar mengarungi kehidupan.

“Kepakan sayapmu, akan memperluas cakrawalamu, kepakan sayapmu akan menentukan masa depanmu,” lanjut Cak Sar dalam puisinya.

Dia menyadari, sang anak yang diibaratkan sebagai ‘Bayi Rajawali’ akan merasa takut ketinggian, menggigil diterpa angin gunung, bahkan takut dengan sinar mentari setelah sengaja dilempar dari sarang (rumah,red).

Cak Sar berpesan, santri tak perlu takut mengarungi angkasa. Terlebih, kata dia, sudah banyak santri merasakan hal serupa. Untuk itu, kepergian santri ke pondok sudah saatnya manjalani latihan menghadapi kehidupan. [dre]

Pansus Pilkada Minta Tindak Tegas Pelanggaran Petahana Jember, Bhirawa Sejumlah dugaan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 1 Faida - Dwi Arya Nugraha Oktavianti (petahana) menjadi topik bahasan Pansus Pilkada saat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu Kab. Jember, dan perwakilan pasangan calon, Kamis (22/10).

Namun sayang, meski diundang secara resmi oleh Pansus Pilkada DPRD Jember, tim Paslon 1 tidak hadir tanpa ada pemberitahuan.

Sedang Tim Paslon 2 (H. Hendi - Gus Firjauan) diwakili oleh David Handoko Seto dan Paslon 3 (Salam - Ifan) diwakili oleh Ayun Junaidi.

Seperti yang sampaikan oleh Ayub Junaidi perwakilan dari Paslon 3.

Menurut Ayub banyak temuan lapangan Sagas Covid 19 yang didanai oleh APBD membagikan bantuan kepada masyarakat menggunakan bermasker gambar Paslon 1 (petahana). Temuan ini terjadi di Mayang dan Mumbulsari.

effendy/bhirawa

Pansus Pilkada DPRD Jember saat rapat dengar pendapat dengan Komisione KPU, Bawaslu dan perwakilan dari pasangan calon (Paslon), Kamis (22/10).

“Saya yakin ini juga terjadi disejumlah tempat lainnya. Kalau Bawaslunya tegas, pasti Paslon 1 akan didiskualifikasi seperti yang terjadi di Ogan Ilir Sumatra Selatan, karena ini jelas-jelas nyata. Tapi temuan ini sengaja ada pembiaran, sehingga merugikan paslon lainnya,” ungkap Ayub kemarin.

Ayub juga meminta kepada penyelenggaran pemilu untuk menegakkan aturan. Penyelenggara harus adil dalam menegakkan aturan. Jangan sampai ada penyelenggara pemilu dibawah condong ke salah satu paslon.

“Sukses tidaknya pemilu ini tergantung dari penyelenggara pemilu.

Dinyatakan sukses jika adil, dan

mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Pada pemilukada kemarin (2015) tingkat kehadiran masyarakat 52 persen, itu belum ada pandemi.

Kalau masa pandemi seperti sekarang, kita berepa persen tingkat kehadiran pemilih. Ini harus diperhatikan oleh penyelenggar,” tandas Ayub kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh David Handoko Seto perwakilan dari Paslon 2. David meminta agar kepada KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan netralitas ASN. “Karen kami menemukan ada beberapa sekretaris desa yang terdata sebagai kordes pemenangan salah satu paslon dan satgas-satgas yang digaji oleh APBD, ikut terlibat dukung mendukung Paslon petahana. Ini harus ditindak tegas, karena merugikan paslon lainnya,” timpal David kemarin.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Bawaslu Jember Imam Tabroni Pusaka mengaku bahwa panwas yang ada kecamatan mengumpulkan datadata terkait satgas Covid 19 yang membagikan bantuan bermasker gambar paslon seperti yang terjadi di Kecamatan Mumbulsari. [efi]

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Kota Blitar di Halaman Kantor Wali Kota Blitar, Kamis (22/10).

hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi Inspektur Upacara Hari Santri Nasional 2020 ristika/bhirawa

Seminar dengan tema “Penelusuran Hari Jadi DPRD Kabupaten Nganjuk” digelar di ruang ruang rapat paripurna DPRD.

Seminar Penelusuran Hari Jadi DPRD Kabupaten Nganjuk Seminar dengan tema “Penelusuran Hari Jadi DPRD Kabupaten Nganjuk” digelar di ruang ruang rapat paripurna DPRD. Menghadirkan narasumber Prof. Dr. Aminudin Kasdi dosen Universitas Negeri Surabaya, Peneliti Litabmas dan penulis buku dengan judul “Mensinergikan Sejarah, Budaya Dan Pariwisata Dalam Mewujutkan Situs Trowulan Sebagai Taman Nasional Majapahit”.

Selain itu juga ditambah narasumber asal Nganjuk Sukadi, S Pd, M PD penulis buku “Sejarah Cikal Bakal Nama Anjuk Ladang” dan Rudi Handoko S.S, guru Sejarah dan juga penulis buku “Kabupaten Berbek Yang Pernah Mengukir Sejarah”. Kedua narasumber terakhir juga sebagai anggota Kota Sejuk (Komunitas Pencinta Sejarah Nganjuk).

Dalam acara tersebut juga hadir Drs. Soetrisno Rachmadi Bupati Nganjuk periode 1993-2003. Dalam acara seminar ini, disamping untuk menentukan hari jadinya, DPRD Kabupaten Nganjuk juga memerlukan upaya pembuktian kajian legenda, genetik, spesifik serta proses geografi.

Sebagaimana yang dituturkan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru

Tjahjono pada awak media, seminar ini sebagai bentuk penelusuran hari jadi DPRD Kabupaten Nganjuk yang pertama kali, yaitu sejak jaman Belanda sampai terbentuk Negara Republik Indonesia.

“Salah satu cara untuk menelusuri hari jadi tersebut, bisa melalui beberapa kajian, seperti legenda atau mendengarkan cerita yang berkembang di masyarakat, lalu mencari asal usulnya,” tutur Tatit.

Tatit juga menambahkan, selain itu pihaknya juga akan melihat sejauh mana polemik masyarakat atas kajian-kajian yang diberikan oleh narasumber dalam seminar ini. Dan apabila banyak terjadi perbedaan pendapat dengan didukung pembuktianpembuktian ontentik dimasing-masing, yang

bersilang pendapat, pihaknya bisa melakukan melakukan seminar ulang.

“Masukan dan pendapat melalui bukti otentik, benda nantinya akan dijadikan bahan diskusi dalam pembahasan lanjutan di DPRD. Karena itu sebagai tahap awal adalah penelusuran mencari bahan dengan legenda, historis naskah dan melakukan diskusi atau seminar seperti ini,” kata Tatit menambahkan.

Masih menurut Tatit, untuk penetapan hari jadi DPRD Kabupaten Nganjuk, pihaknya memberikan wewenang kepada para ahli di bidangnya bersama para akademisi, tokoh sejarah dan masyarakat, untuk memutuskan mana yang lebih tepat untuk menjadi hari kelahiran DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Untuk sekarang kami masih menunggu hasil kesimpulan dari diskusi atau kajian naskah akademik itu, dan selanjutnya, baru melakukan Rapat Paripurna pembahasan Hari kelahiran DPRD Kabupaten Nganjuk,” pungkas Kang Tatit sebagaimana sapaan akrab politisi PDIP ini, disela- sela Seminar. [advertorial]

Peringati Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Kota Blitar di Halaman Kantor Wali Kota Blitar, Kamis (22/10).

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi mengatakan tepat tanggal 22 Oktober adalah hari yang bersejarah, baik bagi ulama, santri, maupun bagi Bangsa Indonesia, dimana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional.

“Penetapan ini Hari Santri ini sebelumnya adanya Resolusi Jihad yang dikumandangkan Kyai Haji Hasyim Asy’ari, yang berisi fatwa kewajiban berjihad untuk m e mp e r t a h a n k a n K e m e r d e k a a n Indonesia,” kata Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi.

Lanjut Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi, pada peringatan Hari Santri ini juga merupakan bukti pengakuan negara

atas jasa para ulama dan santri yang telah mendedikasikan diri sejak jaman pra-kemerdekaan hingga menjadi bagian penting untuk mengawal Kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.

“Peringatan Hari Santri ini bisa menjadi momentum bagi Pemerintah dan Santri saling bersinergi membangun daerah, dimana ini juga selaras dengan tema peringatan Hari Santri tahun 2020 ini yakni Santri Sehat, Indonesia Kuat,” jelasnya.

Selain itu dikatakannya melalui Peringatan Hari Santri tahun 2020 ini, pihaknya juga menegaskan kiprah santri tidak perlu diragukan lagi, bahkan pihaknya juga sangat bangga dengan sifat, sikap dan tindakan yang telah diteladankan oleh para santri, utamanya komitmen santri akan cinta tanah air tidak pernah pudar, santri juga selalu menjaga keberagamaan,

ke-Indonesiaan, dan ke-Bhinnekaan, dimana sejak awal berdirinya Republik ini, santri telah sepakat bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal adalah sesuatu yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi.

“Sampai dengan sekarang santri tetap memegang teguh hubbul wathon minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman,” ujarnya.

Sementara perlu diketahui pada Upacara HSN Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 ini pelaksanaan Upacara dilaksanakan dengan sederhana dengan jumlah peserta sekitar 60 orang yang merupakan perwakilan Pondok Pesantren dan Ormas Islam se-Kota Blitar, juga tampak hadir Sektertaris Daerah Kota Blitar, Rudi Wijonarko, Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, Forkopimda, Pengurus dan Tokoh Ormas Islam, dan OPD jajaran Pemkot Blitar dengan khidmat yang menerapkan protokol kesehatan. [htn.adv]

Dengan Konsep Terapkan Transaksi Digital, Wali Kota Resmikan Pasar Benpas Pasar rakyat Benteng Pancasila Kota Mojokerto, yang berdiri di lahan seluas 3400 m2, yang memiliki 242 kios dibangun ulang atas prakarsa Wali Kota perempuan pertama di Mojokerto, yakni Ika Puspisari.

Kamis (22/10/20) secara resmi telah dibuka oleh Wali Kota Mojokerto yang punya panggilan Ning Ita ini. Ikut hadir dalam pembukaan pasar ini Ketua DPD RI, Lanyala Matatliti, Direktur Prasarana Strategis Ditjen cipta karya Kementrian PUPR, Iwan supriyanto secara virtual serta Wawali, Tiga pimpinan DPRD Kota, Forum koordinasi Pimpinan Daerah segenap OPD Perbankan dan seluruh PKL Benpas.

Pasar Benpas yang diperuntukan PKL ini memang sebelumnya sudah ada. Namun Tiga tahun lalu terjadi peristiwa kebakaran yang m e n g h a n g u s k a n s e l u r u h b an g u nan pasar. Pedagangpun resah dan butuh berjualan kembali.

Mendengar keluhan warga yang ingin berjualan kembali guna menyambung hidup.

Wali Kota Ika Puspitasari yang saat itu baru dilantik menjadi Wali Kota Mojokerto, langsung berjuang sekuat tenaga dengan membawa proposal bangunan ke Pemerintah pusat. Dan ternyata dikabulkan.

Pasar Benteng Pancasila yang dibangun ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Januari 2020

tersebut, memiliki 242 kios di atas lahan seluas 3400 meter persegi.

Dari jumlah lapak itu, akan ditempati oleh 198 pedagang eks-Alun-alun, 17 pedagang Tropodo dan 25 sisanya merupakan pedagang baru yang telah mendaftar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pasar ini menerapkan konsep transaksi digital.

Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota, merupakan pasar keempat yang ia bangun selama menjabat sebagai kepala daerah.

Keempat pasar yang telah rampung pengerjaannya adalah Pasar Gunung Gedangan, Pasar Rakyat Prapanca, Pasar Prajuritkulon dan Pasar Benteng Pancasila.

“Pembangunan pasar ini, tidak lain sebagai roda perekonomian masyarakat di Kota Mojokerto. Dimana, dari keempat pasar yang telah dibangun, Pasar Benteng Pancasila sedikit berbeda karena menerapkan model transaksi digital yang menggunakan aplikasi cashless Meeber,” jelas Wali Kota perempuan pertama di Mojokerto ini kepada awak media.

Melalui aplikasi ini, lanjut Ning Ita, bentuk pembayaran non tunai dapat

hasan amin/bhirawa

Tampak dalam foto Wali Kota sedang menggunting pita pertanda peresmian pasar Benpas mojokerto. dihindari sekaligus sebagai bentuk masyarakat sekaligus mengenalkan sementara di selatan Pasar Benupaya memutus mata rantai pe- produk lokal Kota Mojokerto ke ber- teng Pancasila. nyebaran virus yang saat ini tengah bagai daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA Pada kesempatan ini, Ning Ita La Nyalla Mahmud Mattalitti memenjadi pandemi di seluruh daerah.

Selain itu, kemudahan dalam pem- mengucapkan terimakasihnya ke- ngapresiasi kinerja Pemerintah Kota bayaran non tunai selaras dengan pro- pada Kementerian PUPR, Kemen- M o j o k e r t o d a l a m m e m a n f a a t k a n gram Kota Mojokerto sebagai Kota terian Perdagangan dan seluruh lintas teknologi digital.

Pariwisata kedepannya. “Jadi melalui instansi dan lembaga yang turut andil Karena, hal tersebut selaras dengan aplikasi ini, produk-produk unggulan dalam proses pembangunan Pasar lima arahan presiden terkait transdari para UKM/UMKM/IKM dapat dilihat Benteng Pancasila, sampai akhirnya formasi digital. Dimana, dalam APBN secara langsung tanpa perlu men- dapat diresmikan dan dimanfaatkan 2021 Pemerintah Pusat telah medatangi lokasi pedagang. oleh PKL. nganggarkan Rp 414 triliun untuk Aplikasi ini pun, dapat diakses oleh Ia pun juga mengucapkan banyak pembangunan infrastruktur digital. masyarakat di seluruh Indonesia. terimakasih kepada para PKL yang Dan sebesar Rp 30,5 triliun untuk Sehingga, secara tidak langsung dapat s e l a m a i n i t e l a h b e r s a b a r d a n perluasan jangkauan akses internet menumbuhkan sistem perekonomian ikhlas, menempati tempat relokasi di seluruh Indonesia.

“Pasar merupakan tonggak perekonomian, tempat terjadinya transaksi, tempat berputarnya roda perekonomian dan merupakan indikator hidupnya kota atau daerah. Dan di masa new normal atau kebiasaan baru, kita dipaksa untuk menggunakan kecanggihan teknologi di berbagai sektor. Kami berterimakasih kepada Ibu Wali Kota Mojokerto, yang telah menjadi bagian dari penerapan transformasi digital untuk Pasar Benteng Pancasila,” katanya.

Peresmian Pasar Benteng Pancasila ini, ditandai dengan penandatangan prasasti dan pemotongan pita oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria beserta jajaran.

Tak hanya pemotongan pita secara simbolis, Ning Ita beserta tamu undangan lainnya juga menyempatkan meninjau kios para pedagang. Pada kesempatan itu pula, Ning Ita menerima bantuan berupa kendaraan motor roda tiga dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BRI, sebagai penunjang operasional Mlijo Online Pasar Tanjung Anyar.

Dimana nantinya, kendaraan tersebut akan dimanfaatkan sebagai alat transportasi untuk mengan tarkan pesanan warga yang memanfaatkan layanan Mlijo Online dari Disperindag. [min.adv]

PELAYANAN PUBLIK Tim Kementerian Kesehatan Puji Penanganan Covid-19

Halaman 5

Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menerima tim dari Kementerian Kesehatan dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). Tim dari Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Direktur Kesehatan Lingkungan Imran Agus Nurali. Sedangkan dari jajaran HAKLI tampak Ketua Umum PP Hakli, Arif Sumantri juga turut mendampingi.

Di Gresik, para anggota tim tersebut akan melaksanakan kegiatan visitasi kegiatan intervensi kesehatan lingkungan pada pencegahan dan penaga-

nan Covid 19. Sebelum melaksanakan kegiatannya yang akan berlangsung di Desa Sekargadung, Kecamata Dukun, para anggota tim ini terl-

ebih dahulu diterima Bupati beserta jajaran Dinas Kesehatan Gresik di Ruang Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik, Kamis (22/10).

Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota tim baik dari Kementerian Kesehatan maupun seluruh jajaran HAKLI baik dari tingkat pusat, regional maupun tingkat Kabupaten. “Kami berterima kasih karena tempat yang dipilih untuk kegiatan visitasi ini ada di desa yang

jauh dari kota Kabupaten Gresik.” katanya.

Menurut Bupati pemilihan ini sangat tepat mengingat, bila yang jauh dari kota Gresik saja bisa berhasil dan baik, maka akan memperbaiki wilayah sekitarnya terutama yang dekat dengan wilayah kota.:Bupati juga menyampaikan tentang penaganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Gresik yang semakin hari semakin sangat menggembirakan.

Menanggapi disampaikan Bupati, Imran Agus Nurali memuji upaya yang dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam pencegahan Covid-19 di wilayah Gresik. “Kami melihat sungguh sangat baik yang sudah dilakukan Bupati Gresik dan jajarannya. Dengan menyiapkan 15 rumah sakit rujukan Covid-19 ditambah satu rumah sakity lapangan itu sudah menunjukkan keseriusan Pemkab Gresik. Apalagi dari data yang ada tingkat

kesembuhannya menunjukkan hasil yang menggembirakan,” katanya.

Tentang kegiatannya di Kabupaten Gresik pihaknya bersama HAKLI menggerakkan masyarakat serta UKM di Gresik untuk aktif melaksanakan protocol Kesehatan. “Kami membina dan menggerakkan UMKM untuk memproduksi masker, membuat hand sanitizer, membuat desinfektan, membuat tempat cuci tangan dan lain-lain.

kami ingin UMKM di desa ini tetap eksis ditengah pandemic Covid-19. Bahkan UMKM ini dapat membantu mensukseskan pelaksanaan protocol Kesehatan di wilayahnya,” katanya.

Selanjutnya, para anggota tim ini langsung melaksanakan kegiatannya yaitu visitasi kegiatan intervensi kesehatan lingkungan pada pencegahan dan penaganan Covid 19 di desa Sekargadung Kecamatan Dukun.[eri]

LINTAS PELAYANAN

New Normal, Animo Warga untuk Bayar Pajak Meningkat Ponorogo, Bhirawa Pasca diberlakukannya kebijakan New Normal atau kebiasaan baru oleh Pemerintah, animo warga Ponorogo untuk membayar pajak meningkat. Hal ini terlihat pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Ponorogo.

Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 pada wajib pajak yang datang, Samsat Ponorogo menerapkan dengan ketat Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 serta mengaktifkan lagi layanan Mobil Keliling Samsat dan Samsat Payment Point.

“Kesadaran warga Ponorogo untuk membayar pajak cukup tinggi. Setelah diberlakukannya New Normal, pembayaran meningkat kembali, hampir mendekati seperti sebelum masa pandemi,” kata Iptu Marjono, Kanit Regident Satlantas Polres Ponorogo.

Samsat Ponorogo menyiapkan sarana dan prasarana, seperti beberapa tempat cuci tangan dan bilik antiseptik. Prokes 3M diterapkan dengan ketat dan setiap orang harus diukur suhunya sebelum masuk Kantor Bersama. [yan]

Jumlah KIA Sidoarjo Baru Tercetak Sebanyak 15.500 Jiwa Sidoarjo, Bhirawa Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kabupaten Sidoarjo baru tercetak mencapai 15.500 jiwa, masih jauh dari jumlah anak di Sidoarjo yang mencapai sekitar 400 ribu jiwa lebih.

Untuk mempercepat program tersebut Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Sidoarjo tahun ini telah membeli sebanyak 21 printer.

Menurut Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo Drs Reddy Kusuma MA mengatakan kalau jumlah printernya memang sangat terbatas. Sekarang dalam perubahan anggaran tahun 2020 ini, kita telah belum 21 printer yang akan kita tempatkan di 18 kecamatan, di kantor dan di MPP agar proses cetaknya bisa lebih cepat. “Karena itu juga melayani untuk jemput bola, dan saya berharap kalau proses cetaknya sudah sama dengan KTP, untuk capaiannya tentu saja akan lebih meningkat,” jelasnya.

Dalam kondisi sekarang ini, untuk mencetak KIA di kantor Dispenduk Capil rata-rata per hari kisaran 150 kartu. Jadi NIK yang ada di KIA itu nantinya juga akan berfungsi untuk berlanjut saat membuat KTP. “Oleh karena itu bagi anak-anak usia 17 tahun kebawah saat berpergian cukup membawa KIA itu. Tidak perlu membawa berkas-berkas yang lain,” terang Reddy Kusuma, pada Kamis (22/10) kemarin.[ach]

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., saat menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada masyarakat penerima di wilayah Kecamatan Soko Tuban.

Tinjau Penyaluran JPS

Wabup Tuban Harap Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., didampingi Plt. Kepala Dinsos P3A, Joko Sarwono meninjau proses penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Tuban di Kecamatan Rengel dan Soko. Ikut juga hadir, Camat bersama Forkopimka Camat serta sejumlah perangkat desa setempat. Kamis (22/10).

Pada Bhirawa, Wabup menjelaskan pada awalnya program JPS digagas Pemprov Jatim dan berjalan selama 3

bulan, yaitu Mei-Juli 2020. Pemkab Tuban berkomitmen melanjutkan program tersebut mengingat Pandemi Covid-19 masih belum usai.

Program JPS Kabupaten Tuban sendiri akan dilaksanakan selama 4 bulan (September-Desember 2020). Pemkab Tuban juga menambah penerima sebanyak 4 ribu penerima sehingga total penerima mencapai 14 ribu penerima. “Total anggaran yang digunakan mencapai 8,4 miliar berasal dari APBD Kabupaten Tuban,” kata Wabub.

Wabup Noor Nahar yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidz PCNU Tuban ini berpesan, agar bantuan yang diterima tidak dijual kembali dan benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan, serta meningkatkan gizi keluarga masyarakat.

Pada kesempatan ini, Wabup Tuban juga menerangkan, kalau kabupaten Tuban telah berstatus Zona Kuning yang sebelumnya Zona Oranye. Menyikapi perubahan status

tersebut, Pemkab Tuban menetapkan tidak memperpanjang pemberlakuan pembatasan jam malam.

Meski telah berstatus Zona Kuning, lanjut Wabup, Pemkab Tuban tetap akan melaksanakan operasi patuh protokol kesehatan. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan mengedukasi masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. “Ini menjadi momentum untuk melakukan transisi dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru,” jelasnya. [hud]

Bak Pembagi Air Bukti Adanya TMMD 109 Surabaya, Bhirawa Program TMMD 109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan sudah tuntas. Meski telah usai, kenangan TMMD 109 Kodim 0812/ Lamongan masih menghiasi warga Des Tebluru. Kenangan itu berupa prasasti TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan yang dibuat anggota Satgas. Uniknya prasasti TMMD 109 ini multifungsi, yakni digunakan juga sebagai bak pembagi air saluran irigasi sawah warga Desa Tebluru. Sehingga dapat juga digunakan untuk pengairan sawah warga.

“Prasati yang juga sebagai bak pembagi air ini merupakan bukti nyata TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan ada. Dan bukti nyata Kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Komandan Kodim (Dandim) 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono, Kamis (22/10).

Sidik mengungkapkan, dengan adanya prasasti TMMD 109 membuktikan kinerja TNI dalam pembangunan sangat cepat. Selai itu tepat sasaran dan bermakna bagi masyarakat di wilayah pengerjaan TMMD. Sehingga pelaksanaan TMMD dapat bermanfaat bagi

Istimewa

Prasasti TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan sekaligus bak penampungan air irigasi sawah warga Desa Tebluru.

kesejahteraan warga desa. “Bukti dan peran serta TNI dalam upaya pembangunan dan turut mensejahterakan rakyat, tertuang dalam prasasti TMMD 109 di Desa Tebluru,” ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Satgas, Praka Bagas mengaku pembangunan prasasti itu sudah tepat. Dan ada ala-

san tersendiri mengapa pembangunan prasasti itu dilakukan di lokasi sawah milik warga. “Pemilik sawah meminta agar dibuatkan tugu TMMD di area sawahnya.

Bagi dirinya, prasasti itu merupakan wujud terima kasih kepada anggota Satgas TMMD yang telah merubah desanya menjadi lebih baik,” pungkasnya.[bed,aha]

Pemkot Batu Salurkan Bantuan Telur dan Beras

Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga miskin di masa pandemi Covid-19 ini. Tak hanya bantuan berupa beras, pemkot juga memberikan bantuan telur untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan warganya. Dan bantuan berupa telur ini telah didatangkan di rumah dinas Walikota Batu, Jl.Panglima Sudirman Kota Batu, kemarin (22/10).

Pemkot akan segera mendistribusikan bantuan telur ini kepada warga penerima manfaat. Sedangkan untuk bantuan beras telah disalurkan pemkot melalui kantor kelurahan dan balai desa masing- masing, sehari sebelumnya.

Untuk memastikan beras bantuan yang diterima penerima manfaat benar-benar berkualitas, Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso SH MM telah melakukan pemantauan langsung dengan berkeliling ke desa- desa.

Di antara desa yang dikunjungi Punjul adalah Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, dan Kelurahan Sisir Kecamatan Batu. Di tempat tersebut wawali melihat langsung kondisi beras bantuan yang didatangkan dari Bulog ini.

Dari pantauannya, beras medium yang diberikan kepada penerima manfaat ini semuanya berkualitas bagus. “Jikalau ada warga yang menerma beras yang tidak layak un-

tuk dikonsumsi, silahkan warga melaporkan kepada pemkot,” ujar Punjul.

Ia memastikan bahwa beras yang diberikan pemerintah kota adalah beras yang berkualitas. Adapun beras bantuan jaring pengaman sosial ini diberikan kepada warga terdampak Covid-19 mulai bulan Agustus – September 2020 untuk tahap I. Dan kemarin dilanjutkan dengan pemberian bantuan beras untuk bulan Oktober.

Ditambahkan Kepala Dinas Sosial, Ririck Masruri bahwa untuk menjaga kualitas beras, Bulog Kota Malang dan Pemkot Batu melaksanakan prinsip 6T. Yaitu, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Timbangan, Tepat Ukur dan Tepat Harga.

“Beras yang diberikan adalah beras berkualitas medium.

Dan kami berterima kasih kepada TNI-Polri yang sudah bersama-sama menjaga distribusi beras bantuan ini sehingga bisa sampai ke tangan para penerima manfaat,” ujar Ririck.

Ia juga menjelaskan bahwa di Kota Batu jumlah penerima manfaat KPM PKH murni sebanyak 3.498 orang. Bantuan beras ini diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dan bantuan yang sudah diberikan dalam beberapa tahap, mulai bulan Agustus hingga bulan Oktober, dan masing-masing penerima manfaat menerima beras sebanyak 15 kg. [nas]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Jumat Pahing, 2

Bupati Maryoto Ajak Santri Taat Jalankan Protokol Kesehatan

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengajak santri di seluruh Kabupaten Tulungagung untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) dalam masa pandemi Covid 19 saat ini. Penerapan Prokes diharapkan membuat seluruh santri dan warga Tulungagung tidak terpapar Virus Corona ini.

"Kami mengajak untuk selalu mematuhi Prokes. Yaitu dengan mamakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun atau handsanitizer serta tidak bersalaman sehingga kita tidak terpapar Covid 19,'' ujar Bupati Maryoto saat memimpin Apel Hari Santri Nasional di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (22/10).

Bupati menjelaskan, peringatan Hari Santri Nasional tahun ini juga dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya akibat pandemi Covid 19 yang belum usai.

Jika sebelumnya Apel Hari Santri Nasional diikuti dengan jumlah personel yang relatif banyak, sekarang hanya dihadiri perwakilan santri secara terbatas dan menerapkan Prokes secara ketat.

"Semoga Allah segera mengangkat wabah Covid 19 dari negeri tercinta ini dan kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi musibah ini,'' paparnya.

Bupati Maryoto juga menyampaikan dalam peringatan Hari Santri Nasional juga dicanangkan, agar para generasi penerus dapat me-

neladani pengorbanan dan perjuangan para santri.

"Singkatnya santri harus siap mengemban amanah kalimatul haq. Berani mengatakan iya ter-

hadap kebenaran, walau semua orang mengatakan tidak. Dan sanggup menyatakan tidak pada kebatilan, walaupun semua orang mengatakan iya,'' paparnya lagi. [wed]

Bupati Maryoto Birowo memimpin Apel Hari Santri Nasional dengan mengenakan sarung, Kamis (22/10).

Meski telah didampingi orang tuanya dan dibujuk, kalau jarum suntik imunisasi tidak sakit. Ternya

Santri di Ponpes Mendapat Bantuan Sidoarjo, Bhirawa Banyak santri di Ponpes Al Khozini di Kec Buduran, berasal dari anak keluarga tidak mampu. Bahkan ada beberapa yang juga menunggak pembayaran iuran pondok karena kondisi ekonomi keluarga yang tak menentu.

Meski demikian, keluarga mereka sangat berharap supaya anak - anaknya masih tetap bisa belajar di pondok pesantren menimba ilmu agama. Hingga para santri berhasil menyelesaikan belajarnya di Pondok Pesantren.

Menurut Ustad Sueb, Pengurus Ponpes Al Khozini, bahkan ada salah satu wali santri yang tidak bisa memberikan uang saku untuk anaknya yang mondok. Namun agar para santri tetap bisa fokus belajar di Ponpes, keluarga itu setiap hari mengantarkan makanan untuk anaknya.

Dalam moment Hari Santri Nasional (HSN) 2020, dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat, Nurul Hayat Sidoarjo, Rabu (21/10) kemarin, menyerahkan sejumlah bantuan Sembako ke Ponpes Al Khoziny Buduran dan Ponpes, Nurul Ikhlas dan akan diberikan kepada puluhan pondok pesartren lainnya.

Menurut Branch Manager Nurul Hayat Sidoarjo, Riza Afif, pihaknya memberikan support Sembako untuk para santri yang bermukim di Pondok Pesantren agar tetap semangat belajar ditengah pandemi Covid 19. "Bantuan Sem-

bako ini, supaya walau ditengah pandemi seperti saat ini, mereka harus sehat. Sehingga masih semangat untuk membelajari tafsir Alquran dan

kitab - kitab yang ditulis oleh para ulama,'' jelas Riza. Selain Sembako, Nurul Hayat Sidoarjo juga memberikan uang tunai kepada Ponpes. [kus]

Seribu Perwakilan Elemen Masyarakat Deklarasi Jogo Suroboyo Damai Wali Kota Risma: Mari Kita Bergandengan Tangan Jaga Surabaya

Seribu perwakilan elemen masyarakat Kota Surabaya menyatakan sikap tegas menolak aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan melibatkan anak dibawah umur. Mereka pun siap menghadang bahkan melawan siapapun kelompok-kelompok yang akan membuat rusuh di bumi Kota Pahlawan.

Pernyataan sikap tegas ini mereka tuangkan dalam sebuah "Deklarasi Bersama Jogo Suroboyo Damai" yang berlangsung melalui video teleconference (vidcon), Selasa (20/10/ 2020). Deklarasi ini dipimpin langsung Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya. Dalam momen itu, Wali Kota Risma mengatakan, saat ini pandemi di Surabaya terus menunjukkan trend yang positif. Namun, capaian ini harus terus dijaga dan dipertahankan agar perekonomian Surabaya meningkat. "Kita harus pertahankan dan jaga kondisi ini supaya pandemi ini bisa segera keluar dari bumi Kota Surabaya," kata dia.

Sebab, apabila pandemi ini masih terus ada, maka ekonomi Surabaya tidak bisa tumbuh.

Karena, setiap tahunnya banyak anak yang membutuhkan pekerjaan, sementara lapangan kerja terbatas. Terlebih lagi, jika terjadi kekacauan di Surabaya otomatis jumlah pengangguran akan meningkat. "Kalau banyak pengangguran, maka kota ini tidak aman karena kebutuhan dasarnya tidak bisa dipenuhi," ujarnya.

Makanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya agar peduli terhadap kondusifitas dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai terjadi kekacauan di Kota Pahlawan yang dapat berdampak pada turunnya perekonomian hingga meningkatnya kasus Covid-19. "Mari kita bersama-sama jaga, minimal bapak ibu sekalian menjaga kampung panjenengan (anda). Susah payah saya mengumpulkan uang-uang rupiah untuk membangun kota ini. Uang itu berasal dari pajak dan retribusi warga yang kami gunakan untuk membangun kota ini," terang dia.

Berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, memang berasal dari uang hasil pajak rakyat. Salah satunya dimanfaatkan untuk program permakanan bagi lansia miskin serta anak yatim. Bahkan, pendidikan gratis bagi pelajar SD dan SMP di Surabaya juga berasal dari uang hasil pajak rakyat. "Semua itu adalah uang hasil pajak bapak ibu sekalian yang dibayarkan ke pemerintah," ungkapnya.

Akan tetapi, apabila terjadi kekacauan di Surabaya yang berimbas pada tindakan anarkis, maka uang dari pajak rakyat itu pula yang kemudian digunakan untuk memperbaiki. Seperti tindakan anarkis saat aksi unjuk rasa pada Kamis (08/10) lalu, yang berdampak pada rusaknya beberapa fasilitas umum. "Karena itu mari kita bergandengan tangan, kita amankan kota ini. Tidak ada kebebasan mutlak dimanapun kita berada, karena di seluruh bumi ini itu butuh aturan," tegas dia.

Oleh sebab itu, Presiden UCLG Aspac ini meminta kepada kelompok yang menggelar aksi demonstrasi di Surabaya agar tetap menjaga ketertiban dan kondusifitas kota. Di sisi lain, ia juga meminta agar mereka saling menghormati hak warga lain yang tidak ikut dalam aksi tersebut. Sebab, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan normal dan damai. "Karena itu saya berharap kepada para pendemo, tolong hormati kami, tolong hormati hak kami sebagai warga Surabaya. Kami punya hak untuk bisa berkehidupan normal. Kami punya hak untuk bisa hidup damai dengan keluarga," pesan dia.

Berkaca pada peristiwa sebelumnya, banyak anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Surabaya. Mereka pun akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian karena turut serta berbuat anarkis. Padahal, anak-anak ini masih belum mengerti apa tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut.

Oleh sebab itu, Wali Kota Risma meminta kepada setiap kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi agar tidak melibatkan anak dibawah umur. Ia juga meminta kepada para orang tua agar mengawasi kemana anak-anaknya pergi. "Setiap anak pasti suka kalau diajak bermain-main atau hura-hura, tapi itu melanggar UU perlindungan anak. Saya tidak terima anak-anak Surabaya dihancurkan masa depannya kare-

na mereka tidak mengerti," jelas dia.

Saat ini, Surabaya telah menjadi kota yang aman dan damai dengan berbagai suku bangsa yang ada. Jangan sampai kota para pejuang ini kemudian dirusak oleh kelompok orang yang ingin membuat Surabaya rusuh. "Tolong jangan rusak Surabaya, jangan rusak masa depan anak-anak Surabaya," tegasnya.

Akan tetapi, apabila ada kelompok yang memang bertujuan untuk membuat rusuh di Surabaya, Wali Kota Risma dengan tegas menyatakan sikap untuk melawan. Ia tidak ingin Surabaya yang sudah nyaman dan damai kemudian dirusak oleh kelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. "Saya percaya kita bisa pertahankan kota ini tetap bagus, tetap nyaman, mari kita jaga Surabaya agar tetap bisa damai dan kondusif," tambahnya.

Hal yang sama pula ditegaskan Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran. Pucuk pimpinan di Mapolda Jatim ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Surabaya yang dengan tulus dan ikhlas bertekad menjaga Surabaya agar tetap damai. Bagi dia, hal ini penting, karena Deklarasi Jogo Suroboyo Damai lahir sebagai bentuk kesadaran dan rasa kemuliaan bersama untuk menjaga Surabaya tetap kondusif.

"Surabaya merupakan kota yang strategis untuk Jatim. Surabaya adalah episentrum roda ekonomi. Kita tidak ingin Kota Surabaya dikotori

dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, tindakan yang merusak kota. Karena itu, saya ikut berterima kasih karena warga Surabaya berani menjaga kondusifitas kota agar tetap indah, nyaman dan aman," kata Kapolda.

Kapolda pun berkaca pada aksi unjuk rasa yang terjadi Kamis, (08/10/2020) lalu. Dari fakta di lapangan, terjadi tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan kelompok-kelompok tak bertanggungjawab. Dampaknya, banyak fasilitas umum yang rusak. Termasuk inventaris milik polri dan pemerintah. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum disalahartikan oleh sebagian kelompok. "Bagi kelompok-kelompok yang memang niatnya datang melakukan tindakan anarkis, niatnya merusak melakukan pembakaran, saya selaku Kapolda Jatim akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas dia Kapolda menilai, bahwa saat ini Surabaya telah menjadi contoh penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai karena kerumunan dan berdampak pada tindakan anarkisme berakibat pada masifnya penularan Covid-19. Bagi dia, masih banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyampaikan aspirasi. "Terima kasih kepada ibu wali kota dan komitmen ibu yang tetap semangat tidak pernah luntur walaupun jabatan tinggal beberapa bulan lagi. Saya bangga menjadi warga Surabaya yang dipimpin oleh Bu Risma," pungkasnya. [adv]

rawa

& OLAHRAGA

AYAAN

23 Oktober 2020

Halaman 7

Hari Santri Kuatkan Cita-cita Pejuang Kemerdekaan Indonesia Kab Malang, Bhirawa Peringatan Hari Santri yang selalu diperingati para santri dan santriwati di seluruh Indonesia, hal ini yang pertama menginiasi atau menggagas Hari Santri yakni KH Thoriq Bin Ziyad atau biasa dipanggil Gus Thoriq, sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

Gus Thoriq menggagas Hari Santri itu, maka Pemerintah Indonesia menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober, yang diperingati secara nasional. Hari Santri setiap tahun selalu diperingati tidak hanya di kalangan santri dan santriwati dalam lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) saja, tapi juga lembaga pemerintah, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, dan juga di lingkungan sekolah umum.

Gus Thoriq menjelaskan, Peringatan Hari Santri, Kamis (22/10) kemarin, saat berada di Ponpes Babussalam, Desa Banjarejo, Kec Pagelaran,

Kab Malang, hal ini untuk mengenang para ulama dan santri dalam merebut kemerdekaan Bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Karena para ulama dan santri mempunyai andil dalam merebut Kemerdekaan Indonesia ini.

"Hari Santri perlu ada penyatuan visi dan misi untuk menguatkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, serta menguatkan cita-cita pejuang kemerdekaan,'' paparnya.

Menurutnya, santri memiliki peran penting dalam perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sehingga hal itu yang menjadi salah satu alasan bahwa keberadaan santri di Indonesia perlu mendapat pengakuan. Dan bukan hanya sekedar pengakuan saja, tapi juga agar kalangan santri bisa bermanfaat dan lebih berperan dalam sistem kenegaraan. Dan sudah selayaknya jika negara Indonesia memberi pengakuan keberadaan santri.

"Kelompok masyarakat dan kelompok Intelektual Muslim harus terus belajar agar bisa semakin mudah dalam memberikan manfaatnya pada sistem kenegaraan. Dan Hari Santri ini, juga sebagai filter masuknya budaya barat, diantaranya Hari Valentine dan Halloween,'' tutur Gus Thoriq.

Dijelaskan, ulama dan santri tidak hanya ikut andil dalam merebut kemerdekaan saja, tapi juga ikut dalam perumuskan Pancasila, hal ini yang telah dilakukan Almarhum KH Hasyim Asyari yang juga pendiri Nadhalatul Ulama (NU). Almarhum Kiai Hasyim juga sosok ulama besar yang memiliki figur kebangsaan dan keilmuan, serta menginisiasi Resolusi Jihad melawan penjajahan pada 10 November 1945 di Kota Surabaya. Sedangkan para santri di Indonesia ini telah berikrar bahwa negara Indonesia menjadi satu - satunya negara yang aman dan mendukung keberadaan santri. [cyn]

Pengasuh Ponpes Babussalam KH Thoriq Bin Ziyad

Manfaatkan Potensi Lokal, Ubaya Kembangkan Olahan Ashitaba trie diana/bhirawa

ata banyak para siswa yang ketakutan dan menangis saat jarus suntik menusuk kulit lengannya.

SD Muhammadiyah 15 Surabaya Berikan Imunisasi MR dan HPV Surabaya, Bhirawa Untuk mempertahankan kekebalan dan memperpanjang masa Perlindungan Anak Dari Penyakit dan Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), dan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada masa Pandemi Covid 19. SD Muhammadiyah 15 (SD Limas) Mastrip Surabaya,Kamis (22/10) kemarin menggelar Imunisasi MR untuk siswa kelas I, dan Imunisasi HPV untuk siswa kelas V dan VI, serta pemberian obat cacing.

Menurut Kepala SD Muhammadiyah 15 Surabaya, Ustadz Mationo MA yang didampingi Wakil Kepala Sekolah, Ustadz Ali Shodiqin, imunisasi ini merupakan bentuk sinergi antara sekolah dengan pemerintah. Sebab imunisasi diberikan berdasarkan Permenkes Nomor 12 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Surat Edaran Mendikbud Nomor 6198/C1/PD/2020, tentang Dukungan Pelaksanaan BIAS pada masa Pandemi Covid 19, Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 421/16076/436.7.1/2020 tentang BIAS di masa Pandemi Covid 19, serta Surat Edaran UPTD Puskesmas Wiyung Nomor 440/1834/

436.7.2.49/2020 tentang imunisasi MR untuk siswa kelas I dan imunisasi HPV untuk siswa kelas 5 dan kelas VI putri.

Ustadz Ali berharap, para siswa kelas I ini setelah diimunisasi sebagaimana diharapkan pemerintah dan Dinas Kesehatan tubuhnya menjadi kebal dari serangan berbagai macam virus maupun penyakit. Sedangkan untuk siswa kelas V dan kelas VI, khusus untuk anak anak perempuan diharapkan bisa menjaga diri di lingkungan masyarakat sekitar, dan hubungan dengan teman akrabnya karena mereka sudah menginjak fase peralihan yakni dari anak anak tumbuh menjadi remaja.

"Maka untuk semua siswa kelas V dan kelas VI ini diharapkan bisa menjaga diri, terutama dalam pergaulan saat ini yang semakin bebas. Meski saat ini belum dirasakan karena para siswa ini belum dewasa, namun kedepannya diharapkan bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan sebagai anak yang baik. Jadi mereka tahu. Apa yang harus dilakukan, baik dari segi pembelajaran maupun dari segi kesehatan, sehingga mereka sudah bisa memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri,'' ujar Ustadz Ali saat mendampingi Ustadz Mationo. [fen]

Surabaya, Bhirawa Pemanfaatan potensi lokal jadi fokus utama Universitas Surabaya (Ubaya) dalam Hibah Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang didanai Kemenristekdikti tahun 2019-2021. Ubaya melakukan pendampingan kepada petani Desa Selotapak, Trawas, Kamis (22/10) untuk menciptakan produk unggulan daerah yang berasal dari tanaman Angelica Keiskei atau Ashitaba.

Ketua Hibah Produk Unggulan Daerah Desa Selotapak, Prita Ayu Kusumawardhany, menjelaskan, di tahun kedua ini Tim Ubaya membantu serikat tani dalam mengembangkan beragam inovasi Produk Ashitaba. Ini dilakukan untuk memperkuat pasar domestik di masa pan-

Tingkatkan kesejahteraan petani Desa Selotapak, Ubaya kembangkan potensi lokal pengolahan Ashitaba.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Pentingnya Budaya Baca dan Berliterasi di Tengah Pandemi Covid-19 Pemprov, Bhirawa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa TImur kembali menggelar talkshow dengan tema "Peranan Vital Literasi Digital Saat Kita #Di Rumah Saja" yang dilakukan secara virtual dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/10).

Dalam talkshow, terdapat dua narasumber yaitu Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI. Adin Bondar dan Kabid Pendayagunaan Informasi Perpustakaan UK Petra Surabaya Billy Setyadi Karunia SIP MA, dimoderatori Amelia Marihesya (co founder Kita Peduli Anak Indonesia).

Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI. Adin Bondar mengatakan, talkshow yang diselenggarkan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya budaya membaca dan berliterasi ditengah pandemi Covid-19.

Ditambahkannya, ditengah pandemi ini tentunya perpustakaan menjadi garda terdepan memiliki tanggungjawab diseminasi informasi dan pengetahuan pada masyarakat. Peerpustakaan juga menjadi salah satu instrumen menampik hoak dan ujaran kebencian.

Ia juga menyampaikan, kalau ditengah pandemi masyarakat memang tetap harus produktif, dan kehadiran perpustakaan menjadi hal yang penting untuk menjamin masyarakat selalu produktif melalui berbagai penguatan diantaranya membaca dirumah

Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI. Adin Bondar sedang memaparkan materi Kebijakan Pembangunan Budaya Baca dan Literasi Menuju Indonesia Unggul.

dengan perpustakaan digital.

Lebih lanjut, Adin berharap, baik itu masyarakat, pengusaha, pemerintah baik desa, kabupaten/kota dan provinsi bersatu padu penguatan literasi diawali perilaku kegemaran membaca, "Sehingga ada transformasi pengetahuan dalam membangun kokoh kognitif, efektif, psikomotorik di masyarakat agar bisa keluar dari problema sosial dan ekonomi," katanya.

Sementara, Kabid Pendayagunaan Informasi Perpustakaan UK Petra Surabaya Billy Setyadi KArunia SIP MA menyampaikan, dimasa pandemi peran

Disperpusip Jatim. Kabid Pendayagunaan Informasi Perpustakaan UK Petra Surabaya Billy Setyadi Karunia SIP MA, menekankan kalau pustakawan harus berinisiatif dan pro aktif memberikan pelayanan untuk kebutuhan informasi pemustakanya ditengah pandemi Covid-19.

demi Covid 19. Awalnya budidaya Ashitaba atau biasa disebut Seledri Jepang berfokus pada pasar ekspor dan telah berhasil menjadi supplier di berbagai negara seperti Filipina, Amerika, Jepang hingga Korea.

"Tahun ini karena adanya wabah pandemi Covid 19 maka kegiatan ekspor terpaksa berhenti dan tidak memungkinkan dilakukan. Akhirnya kami berfokus dalam penguatan pasar domestik dan membantu meningkatkan konsumsi pangan lokal dengan menciptakan inovasi produk dari Ashitaba,'' jelasnya.

Terlebih, pasar domestik cenderung tidak membutuhkan bahan baku tetapi lebih tertarik dengan hasil olahan produk yang bisa dikonsumsi secara langsung. Maka tana-

perpustakaan bisa lebih maksimal.

"Pustakawannya harus berinisiatif dan pro aktif untuk mengambil kesempatan agar tetap melayani kebutuhan informasi pemustakanya," katanya.

Inisiatif dan proaktif pusatakawan, lanjutnya, diantaranya dengan memaksimalkan koleksi informasi bisa dimanfaatkan pemustakanya. "Pemustaka bisa memanfaatkan perpustakaan jika pustakawannya bisa memberikan menyampaikan pemahaman dan memberikan pembelajaran pada pemustaka terkait literasi digital," ujarnya.

Ia berharap, apapun kondisinya pustakawan harus bisa memenuhi informasi bagi pemustakanya. "Perpustakaan jadi bisa memberikan layanan yang terbaik bagi pemustakannya," katanya. Sebelumnya, Sekretaris Disperpusip Jatim, Hasto Hendarto menyampaikan maksud dan tujuan terselenggaranya talkshow secara virtual ini untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan fungsi dan peran perpustakaan, Selain itu, adanya talkshow bisa membangkitkan semangat dan kemauan membaca sebagai budaya dimasyarakat. "Mengembangkan, meningkatkan budaya gemar membaca di segala unsur masyarkat dan merupakan bagian peran dari perpustakan," katanya, [rac*]

man Ashitaba yang dibudidayakan Tim Ubaya bersama serikat tani di Trawas memiliki potensi cukup besar dan hasil yang baik untuk dikembangkan menjadi sebuah produk. Hal ini tentunya didukung oleh iklim dan struktur tanah di Desa Selotapak yang sangat sesuai untuk menghasilkan tanaman Ashitaba terbaik se-Indonesia bahkan di dunia.

"Tahun pertama, kami memastikan seluruh kebutuhan petani baik dari segi kualitas tanaman hingga kuantitas produksi yang memadahi melalui pengadaan mesin tepat guna. Kami juga telah membuat produk Ashitaba Leaves Tea dan kripik yang sudah dipasarkan hingga mancanegara.

Produk Ashitaba Leaves Tea sudah terverifikasi halal,'' sambungnya.

Prita bersama anggota tim lainnya yaitu Dr Hazrul Iswandi SS MSi ME, Lanny Kusumawidjaja, SE MM CBC dan Ardhia Deasy Rosita Dewi STP MSc mengembangkan beberapa inovasi produk Ashitaba yang dapat diproduksi dan dipasarkan oleh serikat tani Desa Selotapak. Beberapa inovasi produk Ashitaba yang sedang dikembangkan dan dibuat yaitu permen kunyah (soft candy), kombucha, water kefir, dan tablet effervescent.

"Setiap produk yang dibuat tidak menghilangkan khasiat dari tanaman Ashitaba yakni untuk mengobati beberapa penyakit seperti

mencegah kolesterol, darah tinggi, tumor, dan jantung,'' tuturnya.

Ditambahkan Dosen Fakultas Teknobiologi Ubaya, Ardhia Deasy Rosita Dewi, tanaman Ashitaba memiliki antioksidan yang tinggi karena mengandung senyawa flavonoid yang mampu mengurangi peradangan dalam tubuh. Disamping itu, Ashitaba juga cocok dikonsumsi saat pandemi untuk mengurangi resiko komorbid dan meningkatkan imunitas tubuh.

"Ashitaba sangat baik bagi tubuh karena mengandung vitamin, mineral yang tinggi, kaya serat, dan anti bakteri dan menjadi pilihan tepat jika mengolahnya menjadi produk permen kunyah, sehingga berkhasiat dalam mengurangi bakteri yang ada di dalam rongga mulut,'' ungkap Ardhia. Ardhia berharap, melalui Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah ini petani Desa Selotapak tidak hanya bergantung pada kegiatan ekspor saja tetapi mulai menciptakan produk yang dibutuhkan pasar domestik.

"Ketika penjualan di market domestik tinggi maka para petani akan mendapatkan demand lebih banyak. Sehingga mereka akan terus bersemangat dalam melakukan produksi atau panen Ashitaba. Semoga dengan adanya demand yang tinggi diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani di Desa Selotapak,'' pungkasnya. [ina]

Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Bupati Salwa Nilai Peluncuran Aplikasi SLRT Tepat untuk Warganya Bondowoso, Bhirawa Aplikasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dinilai Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin sangat tepat dan bermanfaat untuk masyarakat Bondowoso.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat menyampaikan sambutannya di acara Launching Aplikasi SLRT di Pendopo setempat.

Menurutnya , aplikasi tersebut sangat sesuai dengan kondisi geografis Bondowoso yang dikelilingi oleh pegunungan dan banyak kawasan terpencil. Sehingga masyarakat yang berasal dari pelosok desa tidak perlu datang ke kota untuk mendapatkan pelayanan dan menyampaikan pengaduan.

“Masyarakat kita yang ada di pinggiran cukup tinggi. Ada sekitar 14 persen masyarakat ada di pengunungan, di desa-desa yang jauh dari perkotaan,” terang Bupati Salwa saat launching aplikasi SLRT di Pendopo Bupati, Kamis (22/10).

Sebelumnya Kementerian Sosial telah meluncurkan Aplikasi Sistem

Informasi Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SIKS-SLRT) yang diintegrasikan secara penuh ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) yang menjadi payung seluruh aplikasi kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dimana sebelumnya aplikasi SLRT terpisah dengan SIKS-NG. Adapun aplikasi SIKS-SLRT ini lebih fokus pada pelayanan dan rujukan serta penanganan keluhan masyarakat dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Pusat.

Terkait aplikasi ini , Bupati Salwa

berpesan kepada para pelaksana SLRT agar memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah dalam urusan masyarakat. Tak hanya itu, mereka pun diharapkan dapat menampung dan menindaklanjuti semua apa yang menjadi keluhan masyarakat melalui aplikasi tersebut.

“Karena profesi paling baik dan terhormat adalah pengabdian,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Saefudin Bahri menerangkan bahwa aplikasi SLRT ini sudah terkoneksi langsung dengan beberapa OPD terkait. Mayoritas pengaduan masyarakat terkait dengan 3 OPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Kesehatan.

“Aplikasi ini sudah ngelink ke tiga OPD tersebut,” katanya saat dikonfirmasi.

Dijelaskannya, jika aplikasi yang juga masuk dalam Data Terpadu Kesejehteraan Sosial Kemensos ini berbasis desa. Artinya satu fasilitator melayani satu desa. Adapun jumlah fasilitator saat ini sebanyak 50. Jumlah tersebut tersebar di 50 desa di empat Kecamatan. Yakni Kecamatan Wringin, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Cermee.

“Selama setahun kemarin, meskipun aplikasi ini belum update.

Pelaksana SLRT sudah menerima pengaduan masyarakat melalui media sosial Whatsapp,” tandasnya.

Pantauan Bhirawa di lokasi, tampak dalam kegiatan lauching Aplikasi SLRT yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Bondowoso tersebut, para peserta mematuhi protokol kesehatan yakni dengan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan sabun). [san]

KELANA JATIM

UU Pesantren Butuh Aturan Turunan Agar Pesantren Cepat Berkembang Jakarta, Bhirawa.

Hari Santri Nasional adalah wujud penghormatan atas jasa para Santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Peringatan Hari Santri, diharapkan menjadi momentum untuk terus menjaga persatuan dan menguatkan gotong royong, dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini dan masa depan. ”Semoga keteladanan para Santri dan Jihad cinta tanah air, menjadi semangat yang menyalakan cita-cita untuk terus bergotong royong membangun Indonesia,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam Hari Santri Nasional , Kamis (22/10).

Hari Santri Nasional yang ditetapkan lewat Kepres nomor 22 tahun 2015 lalu, didasari pada fatwa resolusi Jihad untuk mempertahan kan kemerdekaan RI. Resolusi Jihad merupakn fatwa yang dicetuskan KH Hasyim Asy’ari, bersama kiai-kiai lainnya, untuk merespon pertanyaan Presiden Soekarno, mengenai hukum membela tanah air. ”Semangat ini harus kita kuatkan kembali. Yakni kebersamaan menghadapi pandemi Covid-19. Kami di DPR RI berharap, para Santri mau dan mampu berperan sebagai agen perubahan,” papar Puan,wakil rakyat dari Dapil Jateng V PDIP. Ditegaskan, semua elemen masyarakat harus bergotong royong untuk menghadapi pandemi Covis-19. Termasuk didalamnya para Santri yang menjadi elemen penting penjaga nilainilai gotong royong, menghadapi persoalan bangsa. [ira]

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Lamongan Fadeli, bersama dengan Kapolres Lamongan AKBP Harun, Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono dan jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan menerima kunjungan dari Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M. H., bertempat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro.

Kepala BNPT Pastikan Program YLP Mengarah ke Kesejahteraan

Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, S.I.K., S.H., M.H. saat mendampingi Kabagstrajemen Rorena Polda Jatim AKBP Moh. Bashori, S.I.K., melihat lokasi rencana lokasio akan dibangunya Satpolair pantai mamer Ds. Margosuko Kecamatan Bancar.

Mau Dibangun Satpolair, Tim Rorena Polda Jatim, Survei Pantai Tuban

Tuban, Bhirawa Tim Biro Perencana (Rorena) Polda Jatim mendatangi Kabupaten Tuban untuk melihat secara langsung rencana Studi Kelayakan pembentukan Satuan Polisi Perairan (Satpolair) di wilayah hukum Polres Tuban.

Rombongan Tim Renora Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh Kabagstrajemen Rorena Polda Jatim AKBP Moh. Bashori, S.I.K., didampingi Kasubbagstrabang Bagstrajemen Kompol Roni Jusuf, S.H., ini menyempatkan mengunjungi lokasi di pantai mamer Ds. Margosuko Kecamatan Bancar untuk melakukan peninjauan dan survei lokasi.

Seperti yang disampikan oleh Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, S.I.K., S.H., M.H., usai rapat koordinasi di ruang Sanika Satyawada Polres Tuban, bahwa pengajuan pembentukan Sat Polair di wilayah Tuban sudah sejak 2017 silam.

“Polres Tuban sudah sejak 2017 mengajukan Pembangunan Sat Polair, Kami juga sudah memperoleh Hibah tanah dan sudah bersertifikat sejak tahun 2011 seluas 6.710 m² di Kecamatan Bancar tidak jauh dari bibir pantai,” kata Kapolres Tuban,(22/10).

Lebih lanjut Kapolres menyampaikan pertimbangan yang mendasar diajukannya pembentukan Sat Polair di wilayah hukum Instansi yang dipimpinnya adalah letak geografis. [Hud]

Lamongan,Bhirawa Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M. H., telah melakukan silaturahmi dengan Pimpinan Yayasan Lingkar Perdamaian kemarin.Silaturrahmi tersebut dilakukan guna melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan bersama seluruh anggotanya yang mayoritas adalah esk-napiter (mantan narapidana terorisme).

Dikatakan Bupati Fadeli, bahwa Yayasan Lingkar Perdamaian ini mampu membawa situasi dan kondi-

si yang aman, lancar, dan damai di Lamongan. Kegiatan yang dilaksanakan juga bersifat positif.

“Lingkar Perdamaian yang dipimpin Fauzi ini mampu membawa situasi dan kondisi di Lamongan berjalan dengan aman. Kami mohon dukungan dari BNPT agar yayasan yang beranggotakan hampir 30an napiter ini dapat tetap menciptakan situasi yang aman,” ungkap Fadeli,Kamis(22/10).

Apalagi hal itu ditambahkan dengan sebuah komitmen pimpinan dan seluruh bagian dari Yayasan Lingkar Perd-

amaian untuk hadir memberikan support yang sama dengan muatan yang berbeda, muatan untuk mencintai Polri-TNI, mencintai negara, toleransi, dan mengusung Islam yang ramah.

Bahkan,Pimpinan YLP yakin akan banyaknya dukungan yang datang, kawan - kawan nantinya banyak yang mau rujuk ke pangkuan ibu pertiwi.”Saya yakin, dengan banyaknya dukungan yang datang, kawan-kawan semakin banyak yang mau rujuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” tegas pimpinan YLP Ali Fauzi.

Dirinya menilai jika terorisme itu muncul karena support moral (proses radikalisme ideologi dan kebencian terhadap petugas dan pemerintah) serta support material (pemberian beasiswa dan pencarian kerja), yang keduanya mengikat anggotanya.

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, mengapresiasi atas dukungan, kerjasama dan perhatian dari pemerintah daerah Lamongan, Polri maupun TNI. Boy Rafli berharap agar kegiatan yang dilakukan dapat terus dikembangkan dengan memanfaatkan sumberdaya serta dukungan yang ada. [Aha/Yit]

Pjs Wali Kota Ingin Pasuruan Bangkit dari Pandemi dan Santri Sehat Pasuruan, Bhirawa Pjs Wali Kota Pasuruan, Ardo Sahak mengharapkan Hari Santri 2020 ini dijadikan sebagai memontum untuk bangkit dari masa pandemi Covid-19 dan menjadi santri yang sehat.

“Berjiwa religius dan tanggung jawab serta juga teladan dalam mengabdi dan menjaga NKRI untuk menjadikan Indonesia kuat,” ujar Ardo Sahak saat peringatan Hari Santri Nasional, Kamis (22/10).

Dalam kesempatan ini, adapun tema upacara Hari Santri Tahun 2020 yakni Santri Sehat Indonesia Kuat.

Tentu saja, Hari Santri dapat menjadi momentum untuk menggugah kesadaran bahwa para ulama dan santri berperan penting dalam perjalanan

perjuangan kemerdekaan bangsa.

Menurut Ardo, para ulama dan santri memiliki jasa yang sangat besar, mereka memiliki saham yang tidak kalah besarnya dengan para pendiri bangsa yang lain. Salah besar apabila yang dianggap berjasa besar hanya mereka yang telah menjabat dan berpangkat.

Sementara itu, Ketua PCNU Kota Pasuruan, HM Nailur Rochman mengharapkan Peringatan Hari Santri menjadi momentum agar para santri bangkit kembali.

“Di satu sisi, partisipasi para santri dalam membangun kemajuan bangsa harus mendapatkan ruang yang sama dengan kalangan lain, tidak boleh disisihkan atau diabaikan,” kata HM Nailur Rochman. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Pjs Wali Kota Pasuruan, Ardo Sahak bersama Ketua PCNU Kota Pasuruan, HM Nailur Rochman.

Kodim dan Lintas OPD Gelar Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam Situbondo, Bhirawa Memasuki musim penghujan, Kodim 0823 Situbondo bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo menggelar apel kesiapsiagaan penanganan bencana alam, Kamis (22/10). Kegiatan perdana di masa pandemi korona ini digelar secara massal di alun alun Kota Situbondo.

Apel kali ini mengambil tema ‘Kesiapsiagaan Bencana Alam Hydrometerologi Kabupaten Situbondo’.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, kegiatan apel kesiapsiagaan penanganan bencana alam dipimpin Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama sejumlah pimpinan OPD Pemkab Situbondo serta jajaran TNI/Polri, Satpol PP, Damkar, PLN, PDAM,

Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina bersama Bupati Dadang Wigiarto dan Kapolres AKBP Ach Imam Rifai saat mengecek peralatan pencegahan bencana alam yang dipajang di alun-alun Kota Kamis (22/10). sawawi/bhirawa

BPBD, Tagana, Pramuka dan PMI ikut hadir dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Sejumlah alat penanggulangan bencana sempat diujicoba dihadapan Bupati dan jajaran Forkopimda Situbondo.

Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf

Neggy Kuntagina mengatakan, memasuki musim penghujan, sesuai data dari BMKG menyebutkan bahwa curah hujan mencapai 20-40 persen di seluruh Indonesia. Kondisi ini, kata Dandim Neggy, dipandang perlu untuk dilakukan kewaspadaan dini ter-

hadap terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang.

“Ya kegiatan ini untuk antisipasi terjadi bencana alam di Situbondo.

Untuk itu kami siaga dini,” ujar Dandim Neggy.

Kegiatan apel kesiapsiagaan, urai Dandim Neggy, merupakan bentuk koordinasi dalam menghadapi bencana alam. Mulai dari kesiapan pasukan, sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana harus disiapkan sejak dini.

“Apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk menyiapkan diri menghadapi bencana alam. Maka dari itu kami bersama lintas OPD memajang kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional penanganan bencana alam di Kabupaten Situbondo,” jelas Dandim Neggy. [awi]

EKONOMI Bank Jatim Capai Laba Bersih Rp1,1 Triliun Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

Halaman 9

Surabaya, Bhirawa Di masa pandemi Covid-19 ini berbagai tantangan telah dihadapi oleh Pemerintah, pelaku usaha, tidak terkecuali industri perbankan. Namun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja yang positif khususnya untuk mendorong perekonomian Jawa Timur.

Bankjatim bersyukur telah dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi salah satu BPD yang menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah. Mekanisme penyaluran dana PEN tersebut dilakukan dengan dua pola yaitu direct loan dan two step loan yang disalurkan pada sektor UMKM, Konsumsi dan Korporasi. Selain itu bankjatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bersinergi menyalurkan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana PEN. Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman mengungkapkan selama triwulan III 2020, Bersama dengan Gubernur, Khofifah Indar Parawansa, bankjatim sudah melakukan langkah

pertemukan buyer dan seller khususnya antar daerah satu dengan daerah lainnya. “Dukungan bankjatim terhadap misi dagang ini juga menjadi salah satu tekad dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional pada umumnya dan khususnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” jelas Busrul.

Sementara untuk memberikan keterbukaan informasi, bankjatim melaksanakan analyst meeting dan press conference guna memaparkan kinerja keuangan Triwulan III 2020 melalui media zoom cloud meeting di Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya.

Bahwa kinerja keuangan bankjatim triwulan III 2020 menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Berdasarkan kinerja triwulan III, aset bankjatim tercatat Rp82,08 Triliun atau tumbuh 13,80 persen (YoY).

Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatim mencatatkan pertumbuhan 13,99 persen (YoY) yaitu sebesar -

konkrit dalam pemulihan ekonomi dengan menyalurkan Dagulir dan Dana PEN di beberapa Kabupaten/ Kota di Jawa Timur seperti Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Sumenep, Pamekasan, Blitar, Magetan, Jombang, Trenggalek dan Pacitan. “Sampai dengan saat ini, bankjatim telah menyalurkan Dana PEN sebesar Rp. 2,57 Triliun kepada 15.215 debitur serta Dagulir sebesar Rp.450,13 Milyar kepada 12.385 debitur,” terangnya, Kamis (22/10).

Busrul menambahkan Bankjatim bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga melakukan kolabosari untuk memaksimalkan Misi Dagang Jawa Timur, yang bertujuan untuk mem-

Rp69,77 Triliun. Di tengah pandemi seperti ini, bankjatim tetap mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp40,38 Triliun atau tumbuh 7,03 persen(YoY).

“Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar Rp6,46 Triliun atau tumbuh 12,24 persen (YoY)diikuti dengan pertumbuhan kredit korporasi yaitu sebesar 10,01 Triliun atau tumbuh 9,86 persen,” ujar Busrul.

Untuk komposisi rasio keuangan bankjatim periode September 2020 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 18,63 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,70 persen dan Return On Asset (ROA) 2,57 persen. Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) masih tetap terjaga di angka 70,25 persen. Dari keseluruhan kinerja positif tersebut, bankjatim berhasil mencatatkan laba sebesar Rp1,10 Triliun.

Sementara itu agresivitas penyaluran kredit bankjatim dalam rangka pemulihan ekonomi juga tertuang

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman saat menjelaskan IT Roadmap ke didampingi para Direksi.

dalam perjanjian kerjasama dengan PT Amarta Mikro Fintech melalui metode peer to peer lending. Dari hasil sinergi tersebut, sampai dengan saat ini telah berhasil menyalurkan kredit kepada 2.568 debitur dengan nominal Rp10,50 Miliar yang tersebar ke seluruh pelosok desa di Jawa Timur.

Sinergitas ini menjadi penting mengingat tuntutan kompetisi bisnis dan perkembangan digital banking yang semakin pesat. Selain itu, industri perbankan dituntut untuk terus kreatif dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepa-

da masyarakat.

Selama pandemi Covid-19 melanda, nasabah atau masyarakat yang sedang berada di rumah dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19, dapat memanfaatkan layanan e-channel bankjatim untuk melakukan transaksi perbankan. “Melalui fasilitas mobile banking, sms banking dan internet banking, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan atau pembayaran dengan cepat, mudah dan aman tanpa harus keluar rumah,” kata Busrul.[riq]

BURSA EKONOMI

Paguyuban MPSI Prihatin Wacana Tarif Cukai Rokok Naik 17-19 Persen Bojonegoro, Bhirawa Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) prihatin dengan kabar di media massa bahwa Kementerian Keuangan akan menaikkan tarif cukai rokok sebesar 17-19 persen. Jika benar, akan menjadi kabar duka bagi ibu-ibu pelinting sigaret kretek tangan yang tersebar di 27 kota/kabupaten di Pulau Jawa.

“Saya harap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan tersebut,” ujar Sriyadi Purnomo, Direktur Koperasi Kareb MPS Kapas Bojonegoro dan selaku Ketua Paguyuban MPS Indonesia, Kamis kemarin (22/10).

Menurutnya, kenaikan tinggi di masa pandemi COVID-19 ini akan memberikan dampak negatif bagi penghidupan puluhan ribu pelinting SKT yang mayoritas adalah tulang punggung keluarga. Sriyadi merinci dampak negatif kenaikan cukai pada sektor SKT yakni, para ibu pelinting SKT yang mayoritas hanya berpendidikan SD-SMP terancam kehilangan pekerjaan karena permintaan pasar menurun. Belum lagi berkurangnya daya saing terhadap rokok yang diproduksi mesin.

“Jika terjadi PHK, bagaimana dengan nasib mereka? Siapa yang akan mempekerjakan mereka kembali. Siapa yang akan menyekolahkan anak-anak mereka,” imbuh Sriyadi Purnomo.[bas]

Pandemi, Permintaan Konsumen Pada Instan Jahe Naik 50 Persen

Pandemi,Kabupaten Lamongan terus bergerak bangkitkan ekonomi di beberapa sektor.

Masuk Zona Kuning, Lamongan Genjot Pemulihan Ekonomi

Jombang, Bhirawa Permintaan konsumen akan instan jahe dan temulawak di sebuah industri instan jahe dan temulawak rumahan di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang naik 50 persen selama masa pandemi Covid-19 ini. Menurut pemilik industri instan jahe dan temulawak, Qoiriyah (47), ia mengaku mulai menekuni usaha membuat instan jahe dan temulawak sejak tahun 2018 yang lalu.

Untuk membuat instan jahe, ia menggunakan bahan baku jahe lokal atau yang biasa dikenal dengan Jahe Emprit. ”Ada saudara yang bisa ‘bikin’, bapaknya coba-coba jual dan laku,” tutur Qoiriyah kepada sejumlah wartawan, Kamis (22/10).

Selama masa pandemi Covid-19 ini, dikatakannya, ada peningkatan permintaan dari konsumen akan instan jahe dan temulawak. Sebelum pandemi, Qoiriyah hanya bisa memproduksi instan jahe maupun temulawak sebanyak 5 kilogram per hari. ”Sekarang permintaan naik sampai 50 persen,” tutur dia lagi.[rif]

Lamongan, Bhirawa Tetap bergerak memanfaatkan momentum, beberapa sektor usaha masih bisa bertahan di tengah pandemi covid-19 di antaranya sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, farmasi, alat kesehatan, sektor makanan dan minuman serta jasa telekomunikasi dan jasa logistik.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, tetap bertahan saat pandemi seperti ini. Saya meminta Dinas Koperasi untuk terus sosialisasi dan menjembatani keinginan pelaku usaha sebagai upaya memulihkan ekonomi nasional,” tutur Fadeli, Kamis (22/10).

Kurang lebih sejumlah 230 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lamongan mulai bangkit dengan pemasaran daring. Tidak kurang dari 400 UMKM juga telah menerima bantuan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Karena itulah Pemerintah

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, W-5087-CX. An.Sa’adan, Ds ambeng ambeng RT 008/003,Kec Duduk Sampeyan Kab.Gresik hp 082143682246 No. 7497/IMB/BI-IV/2020

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 32 /Peng-35.02/X/2020

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

1 1.

Nama / Alamat Pemohon

2 MINARDI JL.NIKEN GANDINI RT.02/RW.01 Ds. Japan Kec.Babadan Kab. Ponorogo

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak 3 M.1477/NOLOGATEN

a. Luas b. GS / SU / UB 4 a. 472 m b. SU: No.37/98 Tanggal 11-11-1998 2

Terdaftar atas Nama

Tanggal Pembukuan

5

6

MARTODIHARDJO

15-01-1999

Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi kegiatan Temu Usaha Koperasi Usaha Mikro Dengan Dunia Usaha.

Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan ingin mendorong pemasaran ekspor. Dengan menghadirkan Nara Sumber dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Puji Tri Utomo dan Kepala Bidang Perdagangan Internasional Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Choiruddin.

Fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan meliputi, aspek legalitas, pembinaan, sarana prasarana dan permodalan. Disampaikan nara sumber, sebelum memutuskan untuk ekspor pelaku usaha dapat mempelajari regulasi produk ekspor terlebih dahulu melalui EXIM.KEMENDAG. GO.ID; MACMAP.ORG; dan e-ska.kemedag.go.id/home.php/home/preferensi.

“Berbagai fasilitasi layanan disedi-

akan oleh pemkab, seperti layanan pengurusan P-IRT secara gratis, pendaftaran merek dan sertifikasi halal juga gratis. Sedangkan untuk pembinaan kami mengemasnya dalam bentuk pelatihan ketrampilan bagi calon wirausaha baru, pembinaan manajemen bagi pelaku existing hingga studi tiru ke luar daerah terkait teknis maupun manajemen pemasaran,” tutur Choiruddin.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga berupaya dalam fasilitasi pemasaran dalam bentuk media promosi, menyediakan showroom, mengikutsertakan berbagai pameran dalam skala lokal hingga internasional, bekerjasama dengan marketplace serta sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Media promosi yang kami gunakan disini seperti baliho, event, website dan medsos. Sedangkan showroom kami tersebar di kantorkantor dinas, seperti Kantor Bupati,

kantor Pemkab, di WBL dan Anjungan Jawa Timur di TMII Jakarta. Sementara marketplace yang telah bekerja sama dengan kami saat ini ada bukalapak dan Bank Jatim. Tentunya semua program fasilitasi tersebut telah kami sinkronkan dengan program-program yang ada di Kementrian maupun provinsi,” lanjutnya.

Dengan diselenggarakan kegiatan ini, harapannya produktivitas terus meningkat, kualitas produk dan performa meningkat, pemasaran dapat meluas dan hasil akhirnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan juga turut meningkat.

“Alhamdulillah, penyebaran covid19 di Kabupaten Lamongan dalam minggu ini mengalami penurunan, saat ini sudah memasuki zona kuning. Kedepannya saya berharap hasilnya lebih baik lagi, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Fadeli saat mengakhiri sambutannya.[aha,yit]

Diperkirakan Ditimbun Spekulan, Harga LPG 3 Kg Tembus Rp 20 Ribu

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO Jl. Pramuka No.32 Telp. (0352) 481172 Fax (0352) 481546 Ponorogo Kode Pos 63411

No

Alimun Hakim/Bhirawa

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel b. Kec

Keterangan

7 a. – b.Nologaten c.Ponorogo

8 Pengambilan SumpahTanggal 20-10-2020

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini,bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatankeberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tigapuluh) hari tidak ada keberatan terhadap penggantian sertipikat tersebut di atas,maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Ponorogo, 20-10-2020

Ditimbun spekulan, gas LPG ukuran tiga kilogram menghilang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, terutama Kecamatan Nganjuk dan Berbek. Alhasil, warga panik mencari LPG 3 kg yang harganya bisa mencapai Rp 20 ribu di tingkat pengecer.

Sejumlah pengecer menyebutkan bahwa kelangkaan LPG 3 kg atau ukuran kecil itu terjadi sejak awal September. Hingga saat ini bulan Oktober sudah menginjak hari ke 22, LPG 3 Kg masih sulit dicari.

Supardi (45), salah seorang pengecer LPG di Kecamatan Berbek, mengaku LPG ukuran 3 kg itu sejak sebulan terakhir sudah habis.

Bahkan, hinggga hari ini, pasokan dari agen maupun distributor juga tidak mencukupi kebutuhan.

Akibatnya, harga LPG 3 kg di wilayah pinggiran Kabupaten Nganjuk bisa mencapai Rp 19 ribu dan untuk wilayah kota justru mencapai Rp 20 ribu.”Di mana-mana agen dan pengecer LPG 3 kg di Nganjuk ini tidak memiliki lagi stok dan semuanya kosong. Saya juga kurang paham kenapa bisa seperti ini,” ucap Supardi saat ditanya Bhirawa.

Tumpukan tabung LPG kosong di sejumlah pengecer yang kurang pasokan dari agen serta distributor. ristika/bhirawa

Hal senada diungkapkan Titin (46), pengecer LPG 3 kg yang berada di tengah kota Nganjuk. Titin mengatakan, sudah sebulan terakhir ini, masyarakat di kawasan itu mencari kebutuhan gas LPG 3 kg itu, tetapi stok gas LPG selalu habis karena tidak mendapat pasokan. “Kalau pun ada gas tabung ukuran 3 Kg seperti itu, pedagang sudah menjualnya dengan harga antara Rp 19 ribu hingga Rp 20 ribu per tabung LPG 3 kg, bahkan mungkin lebih,” katanya.

Lain halnya dengan Herlan (56), pedagang di kios lainnya yang mengaku tidak lagi menjual gas ukuran 3 kg karena stoknya memang habis sejak beberapa hari ini. Sejauh ini, belum ada keterangan dari Pertamina maupun dari Hiswana Migas Kabupaten Nganjuk terkait kelangkaan gas

LPG subsidi tersebut. Namun, warga Kabupaten Nganjuk, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, mulai was-was terkait menghilangnya gas LPG 3 kg dari pasaran.

Terkait kelangkaan LPG 3 kg, anggota Komisi I DPRD Nganjuk, Suprapto, S.Pd mendesak dinas atau organisasi pemerintah daerah (OPD) yang membidangi tata kelola gas LPG 3 Kg untuk melakukan peninjauan lapangan.

Apakah kelangkaan LPG 3 Kg karena adanya penyimpangan distribusi atau memang sengaja ditimbun harus dicari permasalahannya.

“Kami banyak menerima keluhan soal kelangkaan LPG 3 Kg dan akan melakukan sidak lapangan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap distribusi LPG 3 Kg,” tegas Suprapto. [ris]

Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

Halaman 10

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Kunjungi Stan Dinsos, Gubernur Khofifah Menyemangati Klien Disabilitas Pemprov, Bhirawa Usai membuka pelaksanaan Jatim Fair Virtual 2020 di Grand City Surabaya, Kamis (22/10), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melangsungkan meninjau ke beberapa stan pameran, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Jatim.

Dalam kunjungannya ke stan Dinsos Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyemangati klien binaan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Pasuruan yang menunjukkan keterampilan baik itu, servis elektro, sablon, dan servis HP. Dengan didampingi Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi, Gubernur juga tertarik dengan taplak meja bordir hasil kerajinan klien UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara (RSBRW) Pasuruan. Khofifah pun kemudian membeli lima buah taplak bordir yang dipamerkan.

“Jika bordirnya computerized, harganya bisa direduksi.

Nanti gedungnya harus diperluas dan dilengkapi mesin. Pemasarannya pun juga bisa lebih luas,” kata Khofifah kepada Kadinsos Jatim.

Ditempat yang sama, Kepala Di-

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (tengah) dan Kepala Dinas Sosial Jatim, Alwi (kanan) saat melihat kerajinan dari masyarakat berkebutuhan Khusus(atas). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerima bingkisan dari salah satu masyarakat berkebutuhan Khusus(atas kiri). Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi sedang melihat klien yang sedang unjuk kebolehan berketrampilan dalam servis handphone di Pameran Jatim Fair (bawah kiri).

nas Sosial Provinsi Jatim Dr Alwi mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu berpartisipasi dalam gelaran Jatim Fair. Namun, karena

tahun ini konsep Jatim Fair diubah menjadi Jatim Fair virtual, maka Dinsos Jatim hanya menempati dua stan pameran.

Selain menunjukkan keterampilan klien, di stan Dinsos dipamerkan juga produk-produk hasil karya klien UPT Dinsos Ja-

tim. “Di stan pameran kami hanya menampilkan keterampilan klien 1 UPT. Akan tetapi, produk seluruh UPT Dinsos Jatim di-

Banyak Yang Tertarik Produk Klien Dinsos Jatim

Sekretaris Bapenda Jatim Pung Karnantohadi tertarik produk dari klien UPT Dinsos Jatim dan memesan 100 produk holder hand sanitizer berbahan rajut yang digunakan sebagai gantungan tas.

Pemprov, Bhirawa Ketika melintasi stan Dinsos Jatim, banyak yang juga tertarik dengan produk yang dihasilkan para klien. Tidak hanya Gubernur Jatim, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Ketua Dekranasda Jatim Arumi Emil Dardak, dan Kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim juga turut tertarik.

Bahkan, salah satunya, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, Pung Karnantohadi. Pejabat yang disapa akrab, Pungki ini memesan 100 buah holder hand sanitizer berbahan rajut. Produk yang bisa digunakan sebagai gantungan tas ini merupakan hasil karya klien UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Jombang.

“Saya pesan karena kualitas produknya bagus dan dibutuhkan banyak orang,” tuturnya.

Menurutnya, Dinsos Jatim dalam memberikan pembinaan dan ketrampilan pada disabilitas sudah bagus. “Jangan merasa kasihan, karena mereka (Disabilitas, red) tidak memerlukan itu. Namun mereka memerlukan semangat untuk bisa memiliki ketrampilan dan berusaha seperti manusia normal pada umumnya,” katanya.

Adanya pesanan itu, Kabid Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinsos Jatim, Hoirun Nawalah MKes mengatakan, produk holder tersebut dibuat oleh klien lansia yang berada di UPT PSTW. “Pesanan Pak Pungki ini akan kami kerjakan dalam wak-

tu satu minggu,” imbuhnya.

Sementara, salah satu klien yang turut dalam pameran Jatim Fair, Choirul Rohman asal Trenggalek (25) mengatakan, bersyukur bisa mengikuti ketrampilan di UPT milik Dinsos Jatim.

“Sangat membantu sekali ketika mendapatkan kertampilan di UPT DInsos Jatim, karena sebelumnya saya juga tidak tahu kerja apa, karena belum memiliki ketrampilan,” ujarnya.

Dengan memiliki ketrampilan berupa servis HP ini, ia tetap akan berupaya mengikuti materi yang didapatkan dalam pelatihan tersebut. “Semoga nanti bisa buka servis HP sendiri. Bagusnya dalam pelatihan servis HP ini, UPT bekerjasama dengan konter HP,” katanya. [rac*]

pasarkan dalam marketplace,” katanya.

Melalui pameran ini, lanjut Alwi, Dinsos Jatim ingin menunjukkan kegiatan UPT dalam membekali keterampilan klien.

“Fungsi UPT kami untuk meningkatkan kesejahteraan klien yang ada di UPT. Salah satu upayanya, membekali keterampilan untuk membantu mandiri. Dengan kemandirian, mereka bisa eksis dan bisa lebih sejahtera,” tuturnya.

Alwi mengharapkan, dalam Jatim Fair virtual tahun ini, atensi terhadap binaan Dinsos semakin meningkat. “Semoga tahun ini produk kami diapresiasi, mendapat atensi, dan dinikmati,” katanya. [rac*]

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Pelantikan BPSK Jawa Timur

BPSK Diminta Bantu Tingkatkan Kepuasan dan Perlindungan Konsumen Pemprov, Bhirawa Pemerintah provinsi Jawa Timur membentuk dan mengukuhkan empat (4) Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) periode 2020 -2025.

Di Jawa Timur sendiri ada lima BPSK yang berkedudukan di lima daerah, Surabaya, Kediri , Jember, Malang dan Bojonegoro yang melayanai pengaduan dan sengketa anatara konsumen dan pelaku usaha.

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan anggota BPSK Jawa Timur dilaksanakan Rabu(22/10) langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Pembentukan BPSK ini berdasarakan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 477 sampai 480 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota BPSK. Dalam sambutannya Gubernur Jatim,Khofifah Indar Parawansa meminta BPSK untuk tidak hanya lembaga yang menerima pengaduan, namun juga menjadi ujung tombak peningkatan kepuasan konsumen dan perlindungan konsumen di Jawa Timur.

“Saya meminta agar BPSK tidak sekedar lembaga fungsional saja, tetapi bisa menjadi ujung tombak peningkatan kepuasan dan perlindungan konsumen ,” ujar Gubernur Khofifah usai mengambil sumpah dan janji para anggota BPSK, kemarin.

Gubernur Khofifah juga meminta agar BPSK membantu pemerintah daerah meningkatkan angka kepuasan konsumen di Jawa Timur sebagai salah

Pengambilan sumpah anggota empat BPSK

Gubernur Jawa Timur ,khofifah Indar Parawansa dan Kadisperindag jatim,drajat irawan bersama anggota empat BPSK yang dilantik Kamis(22/10).

satu parameter tingkat kualitas produk dan ekonomi di Jatim.

“Saat ini tingkat Indeks Keberdayaan Konsumen kita di angka 4,1 saya berharap akan bisa naik menjadi setidaknya 4,2. Karena ini juga indikasi produk kita lebih baik karena dipilih konsumen,” pinta Gubernur.

Sementara , Kadisperindag Jatim,

Drajat Irawan menyatakan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK untuk memberikan kepastian hukum bagi anggota BPSK sehingga dapat melaksanakan tugasnya.

“Utamanya untuk pengaduan dan penyelesaian melalui jalur non peradilan,” tuturnya.

Sedangkan tujuan pembentukan

BPSK adalah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui 3 cara yaitu : mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Di Jawa Timur, lanjut Drajat, ada lima (5) BPSK yaitu berkedudukan di Surabaya, Malang, Jember, Kediri, dan Bojonegoro. Kelima BPSK ini , menurutnya, bisa melayani daerah sekitarnya. [gat*]

Penandatanganan dokumen pelantikan.

BPSK Selesaikan Lebih 80 Persen Pengaduan Terkait kinerja BPSK, Kadisperindag jatim, Drajat Irawan menjelaskan pengaduan sengketa konsumen secara umum dibagi menjadi dua yaitu terkait barang dan jasa.

Sedangkan dalam tiga tahun terakhir, lanjutnya, tercatat jumlah sengketa konsumen yang masuk sebanyak 402 pengaduan, 344 sengketa dapat diselesaikan dan 58 sengketa diselesaikan melalui jalur lain.

“Sebagian besar pengaduan konsumen terkait permasalahan di sektor finance/leasing/jasa non bank,” ujarnya.

BPSK sendiri, kata Drajat, kinerjanya sangat bagus dengan menyelesaikan lebih 80 persen pengaduan.[gat*] No.

Tahun

1 2 3

2018 2019 2020 (sd. September )

Jumlah Pengaduan 85 184 133

Yang Diselesaikan 66 169 109

Menempuh Jalur lain 19 15 24

SAMBUNGAN

Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

Jatim Fair 2020 Dorong Transformasi Digital Pelaku UMKM l

3.600 Pekerja di Probolinggo Dirumahkan 16 Perusahaan l

Sambungan hal 1

Tahun 2020 yang 80 persen-nya dilakukan secara virtual ini bukan hanya karena masih dalam situasi pandemi Covid-19. Namun, hal ini menjadi bentuk terobosan transformasi digital yang saat ini menjadi sebuah keharusan bagi para pelaku ekonomi terutama UMKM. “Transformasi digital ini sesungguhnya bukan karena Covid-19, tapi ini sudah menjadi suatu keharusan saat ini. Jack Ma, co-founder Alibaba saat forum WTO tahun 2018 lalu sudah memprediksi bahwa di Tahun 2030, 99 persen pelaku UMKM dunia akan melakukan proses perdagangan secara online. Artinya, setuju tidak setuju, hari ini kita harus melakukan literasi digital, jika tidak maka usaha kita akan tertinggal ,” kata Khofifah saat membuka secara resmi Jatim Fair Virtual Tahun 2020 di Exhibition Hall Grand City Surabaya, Kamis (22/10).

Khofifah mengatakan, proses literasi digital terutama untuk pelaku UMKM harus sesegera mungkin dilakukan secara masif. Untuk itu, ia mengajak segenap stakeholder mulai dari KADIN, Bank Indonesia, OJK, sampai dengan lembaga perbankan termasuk Bank Jatim dan Bank UMKM untuk terus mendorong pelaku UMKM Jatim agar mampu melakukan penjualan secara online maupun melalui marketplace yang ada.

“Kami butuh support luar biasa dari semua pihak baik government maupun private sector untuk terus bersama-sama membangun kolaborasi dan sinergi mendorong pelaku UMKM Jatim masuk dalam e-commerce maupun melalui marketplace,” katanya.[tam]

Pemuda Jatim Raih Tiga Juara di Pemuda Pelopor Nasional l

Sambungan hal 1

Rizal meraih juara pertama di Bidang Inovasi dan Teknologi, kemudian Abdul Rozak Bidang Agama juga meraih juara pertama di Bidang Sosial dan Budaya.

Sedangkan Agitya Kristantoko meraih peringkat kedua di Bidang Pangan. Untuk bisa meraih prestasi tersebut, ketiga pemuda Jatim itu harus bersaing dengan para pemuda terbaik dari seluruh Indonesia.

Prestasi ketiga pemuda itu mendapat apresiasi dari Kepala Dispora Jatim Supratomo, menurutnya mereka adalah pemuda yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tentunya sangat berguna bagi masyarakat. “Dengan prestasi itu artinyaPemuda Pelopor di Jatim memiliki daya saing di tingkat nasional,” kata Supratomo saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (22/10).

Ia berharap dengan terpilihnya ke tiga pemuda menjadi juara Pemuda Pelopor Nasional bisa menjadi inspirasi bagi para pemuda di Jatim untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki dan mau bergerak untuk membangun daerahnya. “Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi pemuda Jatim untuk mengembangkan potensinya,” katanya.

Seperti diketahui ada lima bidang Pemuda Pelopor yakni, Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Bidang Pangan dan Bidang Inovasi.

Sedangkan definisi Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah. [wwn]

Gerakkan Guru Ramah Digitalisasi

Sambungan hal 1 arjo ini, menggerakkan para guru yang ada di lingkungan sekolahnya untuk kenal atau ramah dengan digitalisai pendidikan.

Ia melihat persiapan pembelajaran daring sejak awal pandemi masih kurang, apalagi kondisinya waktu itu sangat mendadak sekali. “Jadi, proses pembelajaran mereka masih beragam, MLS juga belum dipahami, masih banyak yang menggunakan WAG (WhatsAp Grup).

Saya berupaya membangun sebuah sistem yang saling berkolaborasi, yakni dengan menggunakan Microsoft 365,” ungkap guru terbaik Informatika 2019 ini.

Deni Agustin yang mempunyai latar belakang teknologi pendidikan, sangat berharap dan terus berupaya agar SMA Negeri 4 Sidoarjo bisa berkembang dalam pandemi Covid-19 ini. Dengan dukungan dan dorongan dari kepala sekolah, pembelajaran sistem berkolaborasi itu adalah untuk membantu peserta didik, juga dengan bapak/ibu guru supaya sistem pembelajaran tetap berjalan seiring dan sejalan secara kolaboratif digitalisasi.

Adapun cara kerjanya, menurut peraih Best Practice One Gate Collaborative & Digitalisasi Microsoft 365, yakni adalah semua konten pembelajaran dengan apapun bisa masuk, diantara ekskul, manajemen keuangan, penilaian, absensi yang semua itu bisa dilakukan dalam satu sistem saja.

“Jadi tidak perlu menggunakan banyak sistem, cukup dengan Microsoft 365 semua bisa dikerjakan dengan baik dan cepat. Apalagi telah didukung dengan adanya Studio TV dan Radio. Karena ini adalah proses ditigal, maka tv dan radio ini sangatlah berguna dan bermanfaat banget untuk memberikan asprirasi buat para siswa,” terang guru prestasi Sidoarjo 2015.

Setelah berjalannya waktu, sekitar 5 bulan ini, secara manajemen manfaat penggunaannya sangat banyak sekali untuk bapak/ ibu guru. “Misalkan saat memberikan penilaian yang sebelumnya ada kesulitan, sekarang ini sudah otomatis. Karena di 365 itu terdapat kolaboratif, jadi sekali klik sudah bisa mengarah kemana-mana sesuai tujuan kita,” terang Pembina OSIS. Termasuk juga penugasan-penugas itu bisa kita lihat dengan mudah dan cepat. Jadi semuanya sudah terekam, semuanya sudah tersedia, jika ada permintaan dari pimpinan, apa saja yang sudah kita kerjakan pada pandemi ini, dengan cepat bisa kita sajikan,” pungkas Alumnus Unesa. [ach]

l

Halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Karyawan PT. Eratex jaya Masih sedang mengerjakan pesanan.

Gubernur Khofifah Ingatkan Prokes Ketat pandemi Covid-19.

Sementara itu, update perkembangan Covid-19 di Jatim hingga 21 Oktober tersisa 2.432 kasus terkonfirmasi aktif. Jumlah ini menjadi yang terendah dari provinsi besar di Pulau Jawa.

Antara lain Jawa Tengah seban-

yak 4.033 kasus aktif, Jawa Barat 10.301 kasus aktif dan Jakarta 12.857 kasus aktif. Jumlah itu hanya sebesar 4,86 persen dari kasus kumulatif Jatim sebanyak 50.069 kasus. Sedangkan dinamikan rate of transmission (RT) di Jatim per tanggal kemarin berada

gungjawaban yang berbeda.

“Misalnya untuk GTT/GTY, untuk SMA/SMK dan Pendidikan komponen di BOS sebagai Honor Khusus. Sebab, peruntukkan ang- tapi di BPOPP sebagai Tambahan garan tersebut sifatnya komple- Penghasilan, didasarkan kinerja menter atau saling melengkapi. dan beban tugas. Ini boleh tapi “Jadi maksudnya ada komponen pertanggungjawabannya nanti dalam BPOPP yang dibiayai bersa- berbeda,” jelasnya. ma dengan BOS, karena salah satu Perlu diketahui, selain tambaskema anggaran dimaksud tidak han penghasilan GTT/GTY yang mungkin membiayai sendirian,” bisa dilakukan secara komplemenujar Ramliyanto kepada Bhirawa, tatif, beberapa komponen pembiKamis (22/10). ayaan dalam BOS dan BPOPP juga Komponen pembiayaan yang dilakukan saling melengkapi diandimaksud misalnya tambahan peng- taranya kegiatan pembelajaran dan hasilan untuk Guru Tidak Tetap ekstrakulikuler, kegiatan ulangan (GTT) atau Guru Tetap Yayasan dan ujian atau evaluasi pembelaja(GTY). Hal itu menurut dia boleh ran dan perawatan sekolah. dianggarkan dari BOS dan BPOPP. Sementara kegiatan yang komTentu dengan indikator dan pertang- ponen pembiayannya tidak ada di

BOS, namun bisa dibiayai melalui anggaran BPOPP diantaranya kegiatan literasi sekolah, penguatan pendidikan karakter, penyelenggaraan/mengikuti berbagai kompetisi baik siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan layanan pendidikan yang belum didanai BOS reguler.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusyadi menyebut salah satu program Gubernur yang belum dilaksanakan secara optimal adalah Program Pendidikan gratis berkualitas (TisTas). Menurutnya ada kendala di lapangan dalam pelaksanaan program TisTas, salah satunya masih adanya double account antara BOS dan BPOPP. [ina]

Emil sempat menceritakan bagaimana pimpinan daerah sering kesulitan untuk melaksanakan inovasi yang disiapkan guna melakukan percepatan capaian visi dan misinya. Kesulitan itu, lanjut Emil terletak pada para birokrat yang masih berparadigma takut bertabrakan dengan aturan.

“Kalau kita pimpinan daerah biasanya kalau mengusulkan inovasi teman –teman birokrasi akan bilang tidak bisa dalam konteks takut bertabrakan dengan aturan. Padahal kita hrus dibalik, semua bisa dilaksanakan asalkan mematuhi koridor koridor keuangan Negara yang harus dipatuhi,” ujar Wagub Emil yang pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini.

Sementara ketua DPN IPKN yang juga Anggota V BPK, Prof.

Bahrul Akbar menyebut pengurus IPKN diminta dapat mengembangkan profesi pemeriksa keuangan Negara sekaligus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah untuk

mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah.

“DI Jatim kita minta temanteman di IPKN untuk membangun sinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga bisa mendorong pelaksanaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” terang Bahrul Alam.

IPKN sendiri adalah organisasi profesi pemeriksa keuangan Negara yang telah diresmikan ketua BPK Agung Firman Sampurna .

Tujuannya untuk mengembangkan profesi pemeriksa keuangan Negara dan membangun sinergi seluruh pemangku kebijakan wilayah.

Dalam acara yang dilaksanakan di gedung BPK perwakilan Jatim kemarin dilantik pengurus IPKN Jatim periode 2020-2023 dengan ketua Joko Agus Setyono yang juga kepala Perwakilan BPK Jatim yang didampingi sejumah Dewan Konsultatif dengan ketua Prof M.Nasih—rektor Unair. [gat]

l

Sambungan hal 1

Jatim, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Forkopimda Kabupaten/ Kota seluruh jajaran TNI, Polri dan tenaga kesehatan, media, kampus dan semua elemen yang telah berjuang keras dalam menangani

Dindik Jatim Bantah Double Account BOS dan BPOPP l

Sambungan hal 1

Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Negara l

Sambungan hal 1

kita berharap yang memiliki kompetensi semacam ini tidak hanya di BPK tetapi juga yang ada di pemerintahan daerah kabupaten kota dan di instansi instansi, hingga kemampuan mengelola anggaran bisa semakin lebih baik,” kata Wagub Emil dalam sambutannya di pelantikan dan pengukuhan Pengurus IPKN Wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Timur dan bara, Rabu (21/10).

Menurut Emil dengan adanya PKN ,mendatang diharapkan bisa membantu peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan Negara di lapisan birokrasi baik di provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota. “Yang kita harapkan dengan adanya IPKN bisa membantu meningkatkan kompetensi pengelolaan keuang di daerah , di lingkungan birokrasi, hingga bisa menciptakan inovasi-inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik,” katanya.

Sambungan hal 1

Kabid Hubungan Industrial Sulhan, Kamis (22/10) menjelaskan, total saat ini ada 3.600 pekerja dirumahkan di Kota Probolinggo. Mereka berasal dari 16 perusahaan yang ada di kota. Namun, tidak semua pekerja yang dirumahkan itu warga Kota Probolinggo. Dari 3.600 pekerja yang dirumahkan, sebanyak 1.163 di antaranya adalah warga kota.

Selain itu, ada 30 pekerja di-PHK dan 375 pekerja putus kontrak. Sisanya sebanyak 2.032 pekerja merupakan warga Kabupaten Probolinggo. “Itu data yang masuk pada kami sampai 5 Juni 2020,” tuturnya usai RDP. Rahmad Radianto dari Bagian HRD PT KTI menegaskan, perusahaannya sampai saat ini tidak merumahkan satu karyawan pun. Memang diakuinya, masa pandemi membuat omzet perusahaan menurun.

Namun, tidak ada karyawan yang sampai dirumahkan. Kecuali mereka yang positif Covid-19. Itupun, sesuai dengan perundang-undangan haknya tetap diberikan penuh oleh perusahaan. “Jadi memang ada bagian yang sepi order. Karena itu, pekerjanya lantas kami pindahkan ke bagian produksi. Sehingga tidak ada karyawan yang dirumahkan,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya menggelar rapit test pada 4 ribu lebih karyawan. Dan hasilnya 130 orang reaktif.

Sebanyak 130 orang ini lantas mengikuti tes swab.

Hasilnya, 13 orang positif dan menjalani karantina serta perawatan. “Selama karantina dan perawatan itu, hak dari 13 orang itu tetap kami berikan penuh,” tandas Anton.

Hal serupa disampaikan PT Eratex Djaja. Sahri dari HRD PT Eratex Djaja menegaskan, perusahaannya tidak merumahkan satu karyawanpun. Yang ada menurutnya, karyawan yang kontraknya tidak diperpanjang.

“Karena kontraknya tidak diperpanjang, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar mereka sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.

Diterangkan Sahri, total ada 7 ribu pekerja di PT. Eratex Djaja sebelum pandemi terjadi. Lalu per 20 Mei 2020, sebanyak 1.620 pekerja habis masa kontraknya. Perusahaan saat itu memutuskan tidak memperpanjang kontrak mereka. Akan tetapi, perusahaan berjanji akan memanggil mereka kembali saat kondisi normal lagi. Sebab, perusahaan juga butuh tenaga yang sudah berpengalaman.

Selanjutnya per 1 Juli 2020, kondisi perusahan kian membaik. Bahkan, permintaan mencapai 70 persen dari keadaan normal. Karena itu, PT Eratex Djaja menurut Sahri lantas memanggil lagi 410 pekerja. Dan pada 17 juli 2020, sebanyak 770 pekerja juga dipanggil lagi. Total, ada 1.162 pekerja yang dipanggil lagi. “Tentu saja mereka yang dipanggil ini adalah mereka yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” beber Sahri.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto menegaskan, RDP itu bertujuan mengetahui jumlah pekerja yang dirumahkan selama masa pandemi. Namun, memang tidak semua perusahaan diundang. Perusahaan yang diundang hanya perwakilan saja.

“Kami tidak mungkin mengundang seluruh perusahaan. Karena itu, hanya perwakilan yang diundang yang kami anggap karyawannya cukup besar. Seperti PT KTI dan PT Eratex Djaja. Sementara untuk lainnya, diwakilkan dari ketenagakerjaan,” kata Agus.

Selama pandemi Covid-19, sejak pandemi tercatat ada 46 pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Probolinggo. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya yang mencapai 22 orang.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, sebelumnya ada 22 pekerja yang di-PHK sampai bulan April. Lalu sejak April hingga saat ini, total ada 46 pekerja di-PHK atau bertambah 24 orang.

Di sisi lain, total pegawai yang dirumahkan sebelumnya sempat mencapai 600 orang. Namun, hampir semuanya saat ini dipanggil kembali untuk bekerja.

Sehingga, tersisa 50 orang saja yang dirumahkan.

Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin mengatakan, ada 10 perusahaan dan hotel di Kabupaten Probolinggo yang mengonfirmasi telah melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Itu terjadi sejak pandemi berlangsung.

“Sebelumnya ada 10 perusahaan dan hotel yang merumahkan dan mem-PHK karyawannya. Saat ini jumlah pekerja yang dirumahkan sudah berkurang,” paparnya.

Penurunan terjadi lantaran perusahaan memanggil lagi pekerja yang dirumahkan. “Karena itu, hanya tinggal 50 orang yang belum dipekerjakan kembali,” lanjutnya.

Dilanjutkan Hudan, pihaknya terus berupaya mengurangi gelombang PHK. Caranya, berkomunikasi dengan perusahaan untuk memberlakukan sistem sif pada pekerja. Sehingga, tidak sampai ada gelombang PHK. “Dengan begitu diharapkan ada sinergi antara pemerintah, buruh dan perusahaan.

Sehingga tidak ada PHK susulan,” terangnya.

PHK sangat dipengaruhi kapasitas produksi dan pasar. Selama pandemi, permintaan pasar umumnya menurun. Dan saat ini, pihaknya tidak bisa meningkatkan pasar atau permintaan sebuah produk. “Jadi yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan perusahaan untuk mencegah PHK,” tambahnya.

[Wap]

Ramai-ramai Kenakan Sarung di Sidang Paripurna DPRD Jatim l

Sambungan hal 1

pada keutuhan NKRI. “Untuk menjadikan spirit mempertahankan kemerdekaan RI itu dalam bentuk bagaimana kita membuat policy, kebijakan-kebijakan yang ujungnya nanti adalah memperkuat rakyat, masyarakat Jatim. Jadi spirit itu yang musti dipegang. Jadi bukan hanya sebatas pada simbol sarung tapi di balik itu adalah spirit perlawanan untuk mempertahankan RI,” jelasnya.

Sarung memang menjadi salah satu pakaian yang identik dengan santri, selain peci dan baju takwa. Legislatif, kata Sadad, akhirnya memutuskan untuk bersarung sebagai simbol santri di

rapat paripurna.

Sadad yang juga politikus Partai Gerindra itu mengaku sempat terlihat seperti akan berangkat akad nikah.

“Meski kelihatan seperti orang yang mau berangkat akad nikah ini. Tapi ini yang biasa dipakai para kiai dalam acara resmi,” tegasnya.

Ia berharap diperingatan hari santri ini dapat mengambil spirit perjuangan ketika diserukannya resolusi jihad melawan Sekutu. Pemerintah, dalam hal ini legislatif dapat menerapkan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang ujungnya memperkuat atau berpihak pada rakyat.

“Jadi bukan hanya sebatas pada simbol sarung tapi di balik itu adalah spirit perlawanan untuk mempertahankan

Republik Indonesia,” kata dia.

Selain itu, memakai seragam bersarung ini juga memberikan suasana segar bagi para anggota dewan. Seusai rapat paripurna mereka pun berfoto untuk mengabadikan kenang-kenangan ini. Harapannya tak hanya saat mengenakan sarung namun semangat resolusi jihad bisa terus berada di benak para anggota DPRD Jatim.

“Karena momentumnya bertepatan dengan hari santri maka kita menghormati dengan menyesuaikan pakaian kita dalam rapat dengan mengenakan pakaian khas santri yaitu sarung dipadu dengan jas. Meski kelihatan seperti orang yang mau berangkat akad nikah ini. Ini yang biasa dipakai para kiai dalam acara resmi,” tutupnya.

Sekadar diketahui, Hari Santri Nasional ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober.

Tanggal 22 Oktober dipilih karena merujuk pada satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional KH Hasjim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan. [*]

Bhirawa

Jumat Pahing, 23 Oktober 2020

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim

foto-foto: abednego/bhirawa

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda membuka kegiatan Bimtek Manajerial Jitupasna bagi Tim Jitupasna Provinsi Jatim di Whiz Prime Hotel, Kota Malang, Rabu (21/10) (foto atas) Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda (Tengah); Sekretaris BPBD Provinsi Jatim, Erwin Indra Widjaja (Kanan); Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jatim, Gatot Soebroto (Kiri) dan peserta Tim Jitupasna Provinsi Jatim saat sesi foto bersama (foto kanan)

Bimtek Manajerial Jitupasna bagi Tim Jitupasna Provinsi Jatim

BPBD Jatim Gandeng OPD Terkait dalam Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Pencegahan dan penanganan bencana alam tidak bisa dilakukan oleh satu pihak.

Oleh karenanya perlu upaya pentahelix dalam upaya mitigasi maupun penanganan bencana. Serta sinergitas bersama dalam membuat pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).

Sebagai lembaga penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim dalam pembuatan pedoman Jitupasna. Hal itu merujuk pada Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 15 Tahun 2011, tentang pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana.

Sesuai Perka BNPB No 15 Tahun 2011, BPBD Jatim menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Manajerial Jitupasna bagi Tim Jitupasna Provinsi Jatim. Bimtek yang digelar di Whiz Prime Hotel, Kota Malang, Rabu (21/10) ini diikuti sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari OPD terkait

Tim Jitupasna Provinsi Jatim mengikuti Bimtek Manajerial Jitupasna di Whiz Prime Hotel, Kota Malang, Rabu (21/10).

di lingkungan Pemprov Jatim. Serta dari bidang di lingkungan BPBD Jatim.

"Intinya, Bimtek ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan sinergitas lintas sektoral.

Selain itu juga, kami menggandeng OPD terkait di Pemprov Jatim dalam pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana. Sehingga dalam pelaksanaannya menghasilkan rencana aksi dan sinkronisasi, khususnya pada penilaian

atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda.

Bimtek yang juga dihadiri diantaranya Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jatim, Gatot Soebroto; Sekretaris BPBD Provinsi Jatim, Erwin Indra Widjaja beserta jajaran Kasi. Serta menghadirkan

pemateri dari KONEKSI Expertpool Network, yakni Sunandar Prihanto dan Alex Chandra Widodo.

Andhika menjelaskan, karena bimtek Jitupasna diselenggarakan pertama kali. Pihaknya berharap dari Bimtek ini nantinya para peserta dapat mengimplementasikan materi bimtek. Diantara yaitu terkait wawasan dan pelatihan menyusun rencana rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana.

"Kolaborasi tim Jitupasna Provinsi Jatim bersama BPBD Provinsi Jatim ini sebagai garda terdepan dalam hal penanggulangan bencana di Provinsi Jatim. Sehingga para peserta diharapkan dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melakukan Jitupasna sebagai sinkronisasi kebutuhan bagi BPBD Provinsi Jatim," harapnya. [bed*]

Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tangguh.

Samakan Persepsi dan Hilangkan Ego Sektoral doc BPBD Jatim

Tim Jitupasna Provinsi Jatim mempraktikkan materi wawasan dan pelatihan menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tim Harus Mampu Memahami Konsep dan Komponen Jitupasna Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka perlu proses penilaian

atas kerusakan dan kerugian, serta kebutuhan yang sifatnya komprehensif. Yaitu dari aspek fisik maupun kemanusiaan.

Dengan adanya bimbingan teknis (Bimtek) Manajerial Jitupasna bagi Tim Jitupasna Provinsi Jatim. Diharapkan para peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim ini memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melakukan Jitupasna.

"Diharapkan Tim Jitupasna yang terdiri dari OPD terkait ini bisa mengetahui rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana. Serta memahami konsep, prinsip maupun komponen Jitupasnya," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda.

Pihaknya juga berharap seluruh anggota Tim Jitupasna dapat merumuskan kebutuhan dan rencana pemulihan pascabencana. Kemudian dapat menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Tujuan dari bimtek ini yang utama adalah menyamakan persepsi dan kerjasama lintas sektor. Sehingga seluruh anggota tim dalam pelaksanaannya menghasilkan sebuah rencana aksi dan sinkronisasi, khususnya proses penilaian atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam," harapnya. [bed*]

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda berharap adanya penyamaan persepsi dan menghilangkan ego sektoral dalam pencegahan dan penanganan bencana.

Terutama adanya sinkronisasi dari OPD terkait Pemprov Jatim dan p e -

nanganan secara pentahelix.

"Intinya dalam kebencanaan harus salin menyamakan persepsi dan menghilangkan ego sektoral. Sebab bencana ini merupakan lintas sektor, sehingga perlu adanya sinergitas bersama. Terutamanya mensinergikan OPD terkait dengan BPBD Jatim," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda.

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana , sambung Andhika, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), pihaknya berharap penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Andhika menambahkan, ruang lingkup Jitupasna meliputi 5 sektor. Yaitu perumahan dan permukiman; infrastruktur; ekonomi; sosial dan lintas sektor. Sehingga tim Jitupasna Provinso Jatim dapat berkolaborasi dengan BPBD Provinsi Jatim.

"Setelah adanya bencana, Tim Jitupasna ini turun untuk menilai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh daerah terdampak.

Setelah didata, braulah dicarikan solusi untuk pemulihan bencana itu," pungkasnya. [bed*] Andhika Nurrahmad Sudigda Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jatim