binder25ags20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pon, 25 AGUSTUS 2020

Uji Coba PTM Dilakukan Langsung, Bertahap dan Bertingkat Sarankan SMAN 2 Nganjuk Jadi Referensi PTM Kabupaten Nganjuk, Bhirawa Pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di jenjang SMA/ SMK dan SLB di Jatim masih berlangsung.

Dari 38 kab/kota, sekitar sekitar 27 daerah menyatakan kesiapannya dalam penerapan PTM karena berada di zona oranye dan kuning dan mendapat rekomendasi dari gugus tugas Covid-19. Salah satunya di Kabupaten Ngajuk.

Terkait hal tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meninjau tiga sekolah guna memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dilingkungn sekolah. Diantaranya, SLB Shanti Kosala Mastrip, SMKN 1 Tanjung Anom dan SMAN 2 Nganjuk. Tiga sekolah tersebut membuka uji coba sekolah tatap muka dengan jumlah siswa terbatas sekitar 25 persen dari jumlah normal. Rencananya uji coba ini akan dilakukan mulai tanggal 18 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Dikatakan Khofifah, ujicoba PTM dilakukan secara langsung, bertahap dan bertingkat. Secara bertahap, siswa yang diperbolehkan masuk sebanyak 25 persen dari total siswa yang ada di sekolah. Kemudian Satgas Covid-19 di kabupaten/ kota memberikan rekomendasi bagi seluruh  ke halaman 11 humas dindik jatim

Didampingi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Kadindik Jatim, Wahid Wahyudi, Gubernur Khofifah melakukan peninjauan untuk memastikan protokol kesehatan di SMAN 2 Nganjuk.

32.723 Pekerja Tercatat Calon Penerima Bansos Subsidi Gaji Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 32.723 pekerja di Probolinggo Raya dipastikan tercatat sebagai calon penerima bantuan sosial subsidi gaji pekerja dari pemerintah pusat. Pihak PBJS Ketenagakerjaan kantor cabang perwakilan Probolinggo memastikan telah mendata rekening bank calon penerima bantuan Rp 600 ribu tersebut.

Riilnya, BPJS menyebut dari sekitar 52 ribu pekerja penerima upah di kawasan

Probolinggo yang masuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 32.723 pekerja gaji masuk kategori gajinya di bawah Rp 5 juta.

“Saat ini PBJS telah menerima laporan rekening mereka untuk program calon penerima bantuan sosial untuk pekerja sebesar Rp 600 ribu,” ujar Kepala PBJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Probolinggo ,Rofiul Masyudi, Senin (24/8).  ke halaman 11

MITRA

Tak Lelah Imbau Protokol Kesehatan KOMANDAN Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono memberikan pesan kepada para anggota Kodim 0814 Jombang yang saat ini tengah bertugas di lapangan dalam rangka peningkatan disiplin mematuhi protokol kesehatan pandemi Covid-19 agar mereka sabar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan.

“Tetap tidak capek (lelah) untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk mau memenuhi dan patuh terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker, ini yang paling pokok,” k at a Tr iyono.  ke halaman 11

arif yulianto/ bhirawa.

Sentil

Letkol Inf Triyono

Pemprov Proses Pengangkatan Pj Bupati Sidoarjo - Ini yang membuat pejabat berharap 32.723 Pekerja Calon Penerima Bansos Subsidi Gaji - Harapan yang sangat diharapkan Dalam Tujuh Bulan, 1.156 Istri Gugat Cerai Suami - Peluang para jomblo dapat pasangan

Pemprov Proses Pengangkatan Pj Bupati Sidoarjo Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara resmi menunjuk Sekda Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini sebagai Plh Bupati. Ini setelah meninggalnya Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin pada 23 Agustus lalu. Pengangkatan Plh Bupati Sidoarjo secara resmi tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 131/775/011.2/202 perihal Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Sidoarjo.

Usai menunjuk Plh Bupati Sidoarjo, Pemprov segera memproses pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut diungkapkan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Senin (24/8).

“Ibu gubernur telah menunjuk

Plh setelah wafatnya Plt Bupati Sidoarjo. Namun, Plh ada batasan waktunya hanya satu bulan,” tutur SekdaprovHeru.

Proses selanjutnya setelah menetapkan Plh, lanjut Heru, adalah pengajuan untuk Pj Bupati. Pengajuan tersebut sedang diproses dengan men-

gusulkan tiga nama calon Pj. “Satu bulan ke depan harus sudah ada Pj Bupati agar tidak sampai ada kekosongan,” tutur mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.

Secara umum, lanjut Heru, ada 10 daerah di Jatim yang memerlukan Pj. Beberapa di antaranya ialah Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Gresik dan Kota Pasuruan.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah menunjuk Sekda Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini sebagai pelaksana har ke halaman 11

‘Saya Ingin Sekolah dan Bertemu Teman-teman’ Humas pemprov/ jatim

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak saat melihat para siswa belajar lewat daring di BPSDM yang menyediakan layanan internet gratis.

BPSDM Jatim, Bhirawa Selama masa pandemi Covid-19, seluruh proses kegiatan belajar mengajar di lakukan dirumah lewat daring. Kondisi ini ternyata membuat para siswa jenuh dan ingin kembali

sekolah seperti biasa agar bisa bertemu kembali dengan guru maupun teman sekolah. Agar mereka tetap semangat, Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak memberikan motivasi agar mereka terus belajar.

Hal inilah yang dirasakan oleh Habibah Nayla Aurelia siswi kelas 6 Wachid Hasyim Balongsari Tama III saat ditemui di Badan Pengemban-

Kawasan Industri Jatim Siap Dukung Investasi

Pemprov,Bhirawa Dengan dominasi sektor industri pengolahan Jatim menjadi provinsi industri.

Untuk itu dukungan kawasan industri yang mampu terus memberikan peningkatan daya saing sektor utama ini sangat penting terutama saat adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19..

Data Disperindag Jatim menyebut saat ini sektor industri pengolahan di Jatim benar benar menjadi tulang punggung utama ekonomi di provinsi yang saat ini dipimpin Khofifah Indar Parawansa ini.

Pada semester-I tahun 2020, PDRB sektor industri pengolahan mencapai Rp. 345,69 triliun, setara dengan kontribusi atas pembentukan PDRB Jatim yaitu sebesar 30,14 persen.

Jumlah industri di Jatim sebanyak 818.928 unit usaha, 99,85 persen diantaranya merupakan Industri Skala Kecil dan Menengah, sedangkan 0,15 persen lainnya merupakan Industri Skala Besar. Daya serap pekerja di sektor ini mencapai 3,20 juta orang tenaga kerja.  ke halaman 11

BPBD Petakan 31 Daerah Terdampak Kemarau BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim memetakan daerahdaerah di Jatim yang terdampak dimusim kemarau.

Di 2020 ini, sebanyak 31 dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim mengalami kekeringan.

“Potensi kekeringan 2020 ini kalau merujuk dari data, di Jatim yang terdampak ada 31 Kabupaten/Kota. Serta 272 Kecamatan dan 1.039 Desa,” kata Kepala Pelak-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Suban Wahyudiono.

Situbondo Juara II Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah se-Jatim

Usung Perencanaan, Kinerja dan Inovasi Sesuai Acuan Bappenas Ditengah pandemi Covid-19 Kabupaten Situbondo mampu meraih prestasi membanggakan bagi masyarakat Kota Santri di tahun 2020 ini. Melalui duet kepemimpinan bupati dan wakil bupati, Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi, Kabupaten Situbondo berhasil meraih juara II terbaik versi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 dari Pemprov Jatim. Prestasi fenomenal ini diraih Situbondo bersama Kabupaten Banyuwangi sebagai juara pertama dan Kabupaten Bondowoso sebagai juara ketiga.

Sawawi, Kabupaten Situbondo Kabar bahagia di tengah pandemi wabah Covid-19 ini sangat dirasakan betul oleh Pemkab Situbondo bersama masyarakat. Keberhasilan ini dicapai berkat adanya ker-

ja keras seluruh komponen dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Situbondo.

“Capaian ini akan kami jadikan motivasi untuk mempertahankan prestasi ini di-

masa mendatang,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Tri Cahya Setianingsih.

Pemberian PPD terbaik ini, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dikoordinir oleh Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Kegiatan ini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo Tri Cahya Setianingsih bersama Sekretaris Bappeda Naning Sugiarti saat menerima penghargaan juara II terbaik pembangunan daerah tahun 2020 dari Pemprov Jatim.

EKSEKUTIF Plh Bupati Sidoarjo Minta Roda Pemerintahan Tetap Berjalan Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Halaman 2

Sidoarjo, Bhirawa Selepas meninggalnya Plt. Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawangsa langsung menunjuk Sekretaris Daerah Sidoarjo Achmad Zaini sebagai Plh. (Pelaksana Harian) Bupati Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarahkan SK Plh Bupati Sidoarjo kepada Sekda Sidoarjo Achmad Zaini.

Tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim dengan nomer 131/775/011.2/ 2020 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Bupati Sidoarjo tersebut tertanggal 22 Agustus 2020.

Usai menerima SK sebagai Plh Bupati Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, kalau penunjukan dirinya sebagai Plh. Bupati Sidoarjo untuk mengisi kekosongan jabatan. Jabatan

baru yang diembannya akan selesai bila sudah ada Pj/ Penjabat Bupati Sidoarjo yang diusulkan Gubernur Jatim kepada Menteri Dalam Negeri.

Dikatakannya saat ini Gubernur Jatim sedang menyiapkan usulan Pj Bupati Sidoarjo tersebut. Usulan tersebut tengah dipersiapkan sambil menunggu rapat paripurna DPRD Sidoarjo akhir masa jabatan Plt. Bupati

Sidoarjo. Rencananya besok Rabu rapat paripurna tersebut akan digelar.

“Sambil menunggu Pj itu, satu bulan lah sampai SK persetujuan dari Mendagri keluar untuk Pj,” ucapnya.

Achmad Zaini menegaskan dengan ditunjuknya dirinya sebagai Plh. Bupati Sidoarjo maka, roda pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dapat tetap berjalan. Tidak ada kendala.

Namun dirinya mengakui dalam menjalankan roda pemerintahan, kewenangannya sebagai Plh. Bupati Sidoarjo berbeda dengan Bupati maupun Plt. Bupati. Atau bisa dibilang kewenangannya terbatas. Seperti dicontohkan-

nya pada penetapan nota APBD 2020 perubahan Kabupaten Sidoarjo yang harus menunggu Pj. “Pembahasan boleh, tapi penetapan harus menunggu Pj, tidak boleh dengan Plh,” katanya. Terkait penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 akan terus berjalan seperti biasanya. Pasalnya penanganan pandemi Covid-19 menjadi tugas bersama. Tracking akan tetap dilakukannya.

“Bahkan hari Senin tadi (24/8) dilakukan tes Swab kepada siapa-siapa yang kontak langsung dengan almarhum Plt. Bupati Sidoarjo,” jelas Zaini. [ach]

KILAS BIROKRASI

Dinsos Janji Cabut Izin e-Warong di Banyuanyar Sampang Sampang, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos), Kabupaten Sampang berjanji akan cabut ijin, Toko Al-Anfal salah satu kios yang juga melayani Elektronik Warong Gotong Royong (e-Warong) di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang.

Pasalnya e-Warong tersebut sudah mendapat dua surat peringatan (SP) dalam melayani keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Pangan atau BPNT. Surat peringatan pertama itu dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sampang setelah warung terkait diketahui memberikan beras berkutu, kedua lantaran diketahui mengambil keuntungan diatas ketentuan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Sampang, M. Nashrun membenarkan adanya tindakan berupa surat peringatan terhadap e-Warong terkait.

Menurutnya hal itu untuk menjadi perhatian bagi warung lainnya.

“Ya sudah kami keluarkan SP, pertama karena berikan beras berkutu, kedua karena mengambil keuntungan di atas rata-rata dan tentu menyalahi aturan,” ucap Nashrun.

Senin (24/08/2020).

Disinggung mengenai tindak lanjut SP itu, ia berjanji akan mencabut ijin e-Warong toko terkait, dan itu menurutnya bukan tidak mungkin akan terjadi pada warung-warung lainnya.

“Pasti kami cabut ijin e-Warong-nya sehingga tidak akan bisa melayani KPM BPNT, hanya akan jadi toko biasa. Kami akan segera koordinasikan dengan pihak BRI,” tandasnya. [lis]

47 Peserta SKB Pemkab Tulungagung Memilih Tes di Dekat Domisili

Tulungagung, Bhirawa Sebanyak 47 peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemkab Tulungagung tahun 2019 lebih memilih untuk menjalani tes di lokasi dekat domisili mereka. Pemilihan lokasi tes dekat kediaman tersebut karena alasan masih berlangsungnya pandemi Covid -19.

“Dari 1.505 orang yang lulus untuk seleksi SKB, 47 peserta di antaranya memilih untuk melaksanakan SKB di lokasi yang letaknya dekat dengan domisili mereka,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tulungagung, Arief Boedino, Senin (24/8).

Menurut dia, pengalihan tempat seleksi tidak melanggar aturan karena ada kelonggaran dari BKN mengenai lokasi pelaksanaan tes di masa pandemi Covid-19. Apalagi, dengan pengalihan lokasi seleksi itu potensi perpindahan atau pergeseran masyarakat dari lokasi ke lokasi lain bisa diminimalkan.

“47 peserta yang tes di luar Tulungagung tersebut di antaranya berasal dari Palangkaraya, Pekanbaru, Banjarmasin dan Pangkalpinang. Alasannya pun macam macem. Ada yang domisili di sana dan ada yang karena kerja,” paparnya.

Selain itu, lanjut Arief Boediono, untuk peserta yang memilih seleksi di Tulungagung, panitia seleksi juga telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid19 KabupatenT ulungagung guna menerapkan protokol kesehatan peserta SKB CPNS 2019. “Kita sudah koordinasi dengan gugus tugas, untuk penerapan prokesnya,” terangnya.

Bagi peserta tes SKB yang bersuhu badan tinggi rencananya akan ditempatkan di ruang khusus. Mereka tetap bisa menjalani seleksi meski dalam keadaan demam. [wed]

ali kusyanto/bhirawa

Karangan Bunga Berbelasungkawa

Puluhan karangan bunga yang datang dari berbagai pihak, kini telah membanjiri halaman pendopo Kabupaten Sidoarjo, ikut berbela sungkawa atas wafatnya Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifufin.

Pemkab Malang Siapkan Motor Trail untuk Muspika Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan menyiapkan sepeda motor jenis trail sebanyak 99 motor, yang diberikan kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), yang tersebar di 33 kecamatan, seperti Camat, Danramil, dan Kapolsek.

Sedangkan motor trail itu untuk digunakan sebagai sarana transportasi para Muspika ke wilayah desa-desa, terutama untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Mengingat, kata Bupati Malang HM Sanusi, Senin (23/8), kepada Bhirawa, Kabupaten Malang ini memiliki karakteristik wilayah berbukit-bukit, dan wilayahnya cukup luas. Sehingga ada daerah yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat, dan hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua.

“Untuk itu, pihaknya akan memberikan motor trail kepada Muspika, agar bisa menjangkau ke daerahdaerah yang akses jalannya sulit dilewati mobil, serta untuk mempermudah memberikan sosialisasi terkait Covid-19,” paparnya.

Ditegaskan, syarat untuk memperoleh motor trail, Muspika harus bisa menekan jumlah angka Covid-

yoyok cahyono/bhirawa

Bupati Malang HM Sanusi.

19 di kecamatan hingga bulan sember 2020 mendatang.

Sehingga jika nanti pada get bulan Desember tidak penambahan warga yang

Detarada te-

rinveksi Covid-19, maka hadiahnya motor trail.

Sedangkan alasan kami memberikan motor trail kepada para Muspika, yang jelas agar mudah berkeliling di wilayah

kecamatannya masing-masing. Dan ketika nanti ada persoalan di wilayahnya, terutama dipelosok desa yang jauh dari Kota Kecamatan, akan segera cepat ditangani. [cyn]

Dinsos Jatim Gelar Apel dalam Rangka Pembinaan Tagana Jatim 2020

Surabaya, Bhirawa Dinas Sosial Jawa Timur menggelar Apel Kesiap Siagaan dan penyerahan insentif catur wulan II dalam rangka pembinaan Tagana Jatim 2020, diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) secara sederhana yang dilangsungkan di halaman perkantorannya yang ada di Jl Gayung Kebonsari, Surabaya, Senin (24/8).

Kadinsos Jatim, Dr Alwi, mengatakan terselenggaranya kegiatan ini maka ada bersilaturahim sekaligus bertemu dengan

Koodinator dan Petugas Posko Tagana di 38 Kabupaten/kota.

Hal ini untuk koordinasi mengenai antisipasi kesiapsiagaan petugas penanggulangan bencana dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi.

Menurutnya, harus ada koordinasi untuk menyamakan kesepahaman secara berkesinambungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kab/Kota dalam penanggulangan bencana terutama dampak wabah bencana akibat Covid 19.

“Saya menyampaikan pesan ibu Gubernur Jawa Timur bahwa Tagana sebagai relawan terlatih pada tugas kemanusian agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk meningkatan kedisiplinan sebagai upaya mencegah dan meredam penyebaran wabah penyakit dampak Covid 19,” katanya.

Alwi mengajak untuk gencar menyosialisasikan gerakan “YUK PAKAI MASKER”.

Ia berharap kepada 1.600 orang Tagana Jawa Timur agar selalu menjaga kesehatan dan berkoordinasi dengan Pembina dan Gugus Tugas di Kabupten/kota masing –masing dalam

melaksanakan tugas penanggulangan bencana terutama wabah penyakit dampak Covid-19 ini.

Dikatakannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengapresiasi kinerja kerelawanan Tagana dalam penanggulangan bencana dengan Pemberian insentif/Taliasih kepada 1.600 Tagana. Selain itu juga pemberian insentif kepada Koordinator Tagana 38 kab/kota, Pemberian insentif kepada Petugas Posko Tagana 38 kab/kota, Perlindungan Asuransi BPJSTK non upah kepada 1.600 Tagana, dan Lounching Kartu ATM Taga-

na di kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta Insentif dari APBN tahun 2020.

Selanjutnya, Alwi berharap, Tagana dapat meningkatkan peran sertanya dalam membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana Alam, bencana sosial dan bencana non alam dengan cara meningkatkan keaktifan Posko Tagana baik di Provinsi maupun Kab/kota.

Sementara itu, Koordinator Tagana Jawa Timur Twi Adi mengatakan, apel kali ini memang untuk meningkatkan peran koordinasi atara Koordinator Tagana Provinsi dan kabupaten/Kota. [rac]

Sepeninggal Wabup Sidoarjo, Seluruh ASN akan Menjalani Swab Sidoarjo, Bhirawa Setelah kematian Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, karena dinyatakan terpapar Covid-19, secara bertahap semua ASN di Pemkab Sidoarjo akan menjalani tes Swab. Gelombang pertama, telah dimulai Senin (24/8) kemarin, di lokasi GOR Sidoarjo.

Informasi yang didapat, gelombang pertama kemarin, diikuti oleh OPD seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB ) Kab Sidoarjo dan Bagian Protokol Setda Sidoarjo.

Diutarakan oleh salah seorang staf di Dinas P3A dan

KB Kab Sidoarjo, Muftichatul Jannah, quota di OPD nya diikuti ada sebanyak 20 orang ASN. Dua ASN mantan Ajudan Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, yakni Perdigsa Cahaya Binara SSTP dan Dharma Putro Prakoso S.STP dari Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda, juga mengikutinya.

Mereka berdua mengaku sudah melakukan tes swab pada pagi harinya. Hasilnya akan langsung bisa keluar pada Senin sore. “Besok kami akan swab lagi,” kata pria kelahiran Kab Sragen, Jawa Tengah itu.

Tes Swab pada hari pertama itu, juga diikuti oleh ASN dari

Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Sidoarjo. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo, Drs Medi Yulianto, mengatakan untuk ASN di OPD nya, tes swab akan dilakukan pada Selasa (25/8).

Juga sama dikatakan oleh Kasubag Kepegawaian Bagian Organisasi Setda Sidoarjo, Musthofi Al Mahali ST. Selasa (28/8) adalah giliran semua Bagian yang ada di Setda Sidoarjo akan menjalani tes swab.

Pihaknya, kemarin, mendata semua ASN yang bersedia untuk mengikuti Swab tersebut.

Kepala Dinkes Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman, yang dihubungi me-

ngatakan pelaksanaan tes swab bagi ASN Kab Sidoarjo tersebut tidak dipungut biaya atau gratis.

Tes swab ini dilakukan di salah satu ruangan di stadion gelora Delta GOR Sidoarjo, karena disana terdapat alat PCR nya. Alat tes swab ini merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Seorang ASN sempat menyatakan dirinya bersama keluarga, besok pagi, juga akan menjalani tes swab, namun secara mandiri. Sebab, dirinya harus mengajak suami dan dua anak. Untuk empat orang tersebut, biayanya sebesar Rp2.560.000. [kus]

ali kusyanto/bhirawa

Dharma Putra Prakoso, Ajudan Wabup Sidoarjo, almarhum Nur Ahmad Syaifudin, usai menjalani tes swab di GOR Sidoarjo.

LEGISLATIF

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Halaman 3

Bawaslu Temukan Ratusan Warga Terancam Tak Bisa Mencoblos Pilkada Minta KPU Segera Lakukan Perbaikan Situbondo, Bhirawa Jajaran Bawaslu Kabupaten Situbondo mengadakan jumpa pers, terkait adanya temuan ratusan warga yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Lembaga pengawas pilkada itu sedikitnya berhasil menemukan 536 pemilih potensial yang ada di Kabupaten Situbondo, tercatat tidak memiliki data kependudukan. Menyikapi temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengaku sudah berkirim surat kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk segera menindak lanjuti temuan tersebut.

Menurut Farid Ma’ruf, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Situbondo, pihaknya menemukan sejumlah alasan saat PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) baru baru ini. Terutama, kata Farid Ma’rif, kepada warga Situbondo yang tidak memiliki data kependudukan dengan alasan yang tidak sama.

“Ada yang dimasukkan dalam katagori TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan bahkan ada yang dimasukkan dalam pemilih baru,” ujar Farid Ma’ruf, saat mendam-

pingi Ketua Bawaslu Situbondo, Murtapik.

Masih kata Farid Ma’ruf, seharusnya jika menemukan hal yang demikian, PPDP melakukan langkah langkah pelaporan kepada Panitia Pemungutan Suara atau PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sehingga ratusan pemilih potensial itu bisa dicatat dengan semestinya.

“Sehingga jika itu dilakukan, pihak PPK bisa melanjutkan temuan itu kepada KPU kabupaten Situbondo. Ini langkah yang salah, kalau memasukkan kepada pencoretan atau TMS serta pemilih baru,” beber Farid Ma’ruf.

Farid kembali menambahkan, jika dipaksakan masuk

katagori TMS, ratusan warga Situbondo itu tidak akan bisa menyalurkan suaranya pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang meski sudah masuk pada pemilih potensial.

Sebaliknya, sambung Farid, jika dimasukkan pada katagori pemilih baru secara otomatis mereka tidak akan masuk dalam data pemilih atau A-KWK. “Ini harus dilakukan perbaikan oleh KPU Situbondo, karena memang keliru,” kupas Farid Ma’ruf.

Sementara itu Ketua Bawaslu Situbondo, Murtapik mengakui sudah menyampaikan laporan temuan lembaganya tersebut kepada KPU Kabupaten Situbondo. [awi]

sawawi/bhirawa

Ketua bersama empat komisioner Bawaslu Situbondo saat memberikan penjelasan perihal temuan ratusan warga Situbondo yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

DPRD Jatim Usulkan Sektor UMKM Tumbuh Pasca Pandemi

Surabaya, Bhirawa Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono membeberkan beberapa skenario yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim agar sektor UMKM bisa pulih ketika dihantam pandemi covid-19.

hilmi husain/bhirawa

Pasangan Cawali Pasuruan Raharto Teno Prasetyo dan Moch Hasjim bersama Sekretaris DPW Partai Nasdem Jatim, H Aminurrokhman, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Eddy Paripurna di acara deklarasi pasangan Cawali Tegas, Senin (24/8).

Dukungan Pasangan Tegas Mengalir, Giliran Gerindra Bergabung Pasuruan, Bhirawa Dukungan politik terhadap pasangan calon Wali Kota (Cawali) Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo dan Moch Hasjim Asyari (Tegas) benar-benar semakin solid. Itu diketahui usai pasangan Tegas kembali mendapatkan dukungan politik dari Partai Gerindra.

Dengan bergabungnya Partai Gerindra yang memiliki 3 kursi, pasangan Tegas mendapatkan dukungan sembilan kursi di DPRD Kota Pasuruan.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Jatim, H Aminurrokhman menyampaikan berga-

bungnya Partai Gerindra adalah bukti kuat rasa kebersamaan dan kegotongroyongan untuk memenangkan pasangan Tegas.

“Proses politik ini bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan rangkaian melalui komunikasi politik. Pasangan Tegas ini dari kalangan milenial yang sangat tepat untuk membawa Kota Pasuruan lebih maju dan sejahtera. Mas Teno dan Mas Hasjim memiliki semangat yang kuat untuk maju,” terang Aminurrokhman disela-sela orasi politik deklarasi pasangan Cawali Tegas, Senin (24/8).

Pimpinan DPRD Kota Madiun dan Wali Kota Madiun, Maidi foto bersama usai pemotongan tumpeng tanda masa kerja satu tahun anggota DPRD Kota Madiun periode 2019-2024.

Wakil Ketua Gerindra Jatim, Hadi Dediansyah mengungkapkan bahwa bergabungnya Partai Gerindra dalam barisan pasangan Tegas merupakan tugas yang diamanahkan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader. Sedangkan, amanah tersebut wajib dijalankan untuk memenangkan Pilwali Pasuruan pada pasangan Tegas.

“Hari ini, Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi untuk Pasangan Tegas.

Sehingga, seluruh kader di jajaran DPC hingga bawah wajib mendukung, tidak Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH memberikan potongan tumpeng tanda genap satu tahun masa kerja DPRD Kota Madiun ke Anggota DPRD yang senior Winarko,SH.M.Hum.

Satu Tahun Masa Kerja Anggota DPRD Kota Madiun Periode 2019-2024 Diperingati

Wali Kota Madiun Akui Kinerja Legislatif Memang Produktif dan Berani Melangkah Lebih Awal Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun pertama kali membahas kinerjanya selama satu tahun mulai 24 Agustus 2019-24 Agustus 2020 di pimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH dan didampingi Wakil Ketua, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya di gedung DPRD setempat, Senin (24/8).

Peringatan genap satu tahun kinerja anggota DPRD Kota Madiun itu, dihadiri Wali Kota Madiun, H. Maidi, Wakil Walikota Madiun, Inda Raya AMS, Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto dan Forkopimda yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro diberikan kepada anggota DPRD Kota Madiun senior, Winarko, SH. M.Hum. Semenatara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd membacakan laporan keberhasilan kinerja anggota DPRD Kota Madiun selama satu tahun 24 Agustus 2019 – 24 Agustus 2020 telah berhasil menyelesaikan 11 raperda menjadi perda.

Yakni 9 perda Ekesekutif dan 2 perda inisiatif DPRD dan 2 raperda (Raperda APBDP 2020 dan Raperda R-APBD 2021) ditambah 3 raperda lainnya akhir Desember 2020 ini dipastikan sudah bisa tuntas.

Terpisah kepada awak media usai acara Ketua DPRD Kota Madiun yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd menyatakan, yang mana masa kerja Anggota DPRD Kota Madiun itu bersamaan dengan masa bhakti Wali Kota Madiun 20192024 mendatang.

Dalam hal ini telah membahas bersama RPJMD yang telah disusun oleh Kepala Daerah (Wali Kota Madiun. Red) disitu ada agenda penting apa yang diagenda untuk dibahas oleh anggota DPRD bersama Eksekuitif. Baik masalah fungsi anggaran, perda sesuai tupoksi masing-masing.

Adapun kegiatan anggora DPRD sebagaimana yang di laporkan tadi semua sudah dijalankan.Intinya antara DPRD dengan Wali Kota dalam hal ini Ekssekutif harus sejalan dalam rangkan melaksanakan aspirasi masyarakat Kota Madiun.Kedepannya secara bersama-sama.

Kalau ada kekurangan-kekurangan memang iya. Tetapi dari kekurangankekurangan itu dari sedikit demi sedikit disempurnakan.

“Jadi kita ini bukan seperti malaikat begitulah. Tetapi dari sisi kelemahan juga ada tetapi kan bisa dibicarakan bersama,” katanya.

sudarno/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd membacakan laporan kinerja satu tahun anggota DPRD Kota Madiun melalui sidang paripurana DPRD setempat, Senin(24/8).

Sebagaimana dalam sambutan Ketua DPRD Kota madiun tadi, juga disampaikan kalau iveniven seperti ini maksudnya, sidang paripuran mebahas kinerja selama satu tahun atau sidang paripura memperingati Hari Jati Kota Madiun yang baru pertama kali kapan itu.

Hal-hal seperti ini kedepannya di bicarakan demi kebaikan bersama juga kebaikan bagi masyarakat pula. Bentuk kreatif pula dari kami (DPRD Kota Madiun.

Red) tetapi semuanya itu harus sesuai koridor atau aturan yang ada.

“Ya, kalau perihal pengesahan raperda menjadi perda selama satu tahun ini lanjut Istono terdapat 13 raperda yang 11 Raperda sudah disahkan menjadi perda dan yang 2 raperda(Raperda APBD-P 2020 dan Raperda R-APBD 2021) ditambah 3 raperda lainnya akhir Desember 2020 ini dipastikan sudah bisa tuntas,” kata Walik Rakyat dari Partai Demokrat itu mengakhiri pembicaraan dengan awak media, Senin (24/8).

Adapun Wali Kota Madiun, Maidi, baik dalam sambutannya maupun keterangan kepada awak media menyatakan, diakui bisa diarasa selam satu tahun ini antara Eksekutif dan Legislatif itu sangat harmonis.

Artinya satu sama lainnya saling mendukung program Pemkot Madiun yang telah dilaksanakan selama satu tahun ini.

Buktinya pembahasan RPJMD yang diputuskan itu betul-betul ikut mengawal dan diberikan ke Pemkot Madiun.

“Kondisi-kondisi seperti ini sangat kita rasakan.Kalau temen-temen anggota dewan itu tidak bayak bicara tetapi banyak bekerja,” ungkap Wali Kota memuji.

Kalau toh ada kekurangan dan kelebihan itu, lanjut Wali Kota, dibicarakana untuk disampaiakan melalui sidang paripurna.

“Inilah kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang memberikan sumbangsih yang tepat, cepat dan akurat,” tegas Walik Kota.

Dikatakanya, nah, hal-hal yang positif ini, yang ujung-ujungnya memberikan kemanfaatan kepada semua khususnya kepada masyarakat ini perlu ditingkatan untuk kedepannya. Artinya saling mengisi kelebihan dan kekurangan yang sudah menjadi tanggungjawab bersama.

“Kita jangan ngomong kota kita kecil tetapi kita harus berwawasan jauh kedepan. Artinya kota Madiun ini menjadi kota jujukan bagi masyarakat di Indonesia bahkan di dunia.

Disinilah letaknya kota kecil yang harus maju. Kota kecil tidak bisa maju karena ada masalah kecil internal.Hal ini jangan sampai terjadi.Ini sudah terbukti kerja sama yang baik antara Eksekutif bersama Legislatif selama ini berjalan harmonis. Karena anggota DPRD nya produktif dan berani melangkah lebih awal dan membuahkan hasil yang dapat kita rasakan bersama,” papar Wali Kota.

Sedang evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD selama ini, kata Wali Kota, karena anggota Dewan sekarang ini mempunyai inisiatif. Misalnya, belum ada Perda masalah apa begitu, anggota dewan mengusulkan raperda inisiatid DPRD dan untuk diajukan dibahas bersama. Hal seperti ini bagus, karena lebih awal melangkah.

“Contohnya di Kota Madiun ada reperda yang sisahkan menjadai perda orang meninggal dunia mendapatkan santuanan yang selama ini di Kota Madiun belum ada, sekarang sudah ada Perdanya, orang meninggal dunia di Kota Madiun mendapatkan uang santuanan uang kematian.tegas Wali Kota. [dar.adv]

boleh tengak-tengok kanan kiri,” kata Hadi Dediansyah.

Ia menjelasakan cawali Pasuruan sudah selayaknya dari orang-orang yang selama ini berada didaerah. Tidak sepatutnya, ajang Pilwali Pasuruan dijadikan untuk menurunkan derajat seseorang pada wilayah yang lebih kecil.

“Jangan sampai yang sudah diatas lalu turun ke bawah. Itu merupakan kemunduran. Seharusnya dari bawah ke atas. Insyallah Pak Teno menang,” jelas Hadi Dediansyah. [hil]

Menurut politisi Demokrat Jawa Timur itu, Pemprov harus segera melakukan refocusing anggaran untuk menggelontorkan modal bagi sektor UMKM. Penguatan sektor permodalan itu bisa dilakukan melalui program Dana Bergulir atau (Dagulir) bagi sektor pertanian peternakan maupun perikanan di Jawa Timur.

“Recofusing pasca pandemi pada UMKM penguatan akses permodalan ( melalui dagulir),” katanya saat dikonfirmasi, Senin (24/8). Selain pemberian bantuan modal, lanjut dia, Pemprov Jatim juga harus melakukan promosi terhadap hasil yang dicapai oleh para petani dan peternak saat mereka mengalami kesulitan untuk menjual, karena menipisnya permintaan akibat pandemi Covid-19.

“Penguatan promosi produk UMKM harus terus dilakukan. Disini Pemprov harus berperan aktif,” tambahnya. Dijelaskan Agung, Pemprov Jatim juga harus secara continue meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM. Dengan cara itu, maka mereka bisa bersaing dengan produkproduk dari luar negeri, meski pandemi covid19 masih menghantam Indonesia.

Petani harus diberi bantuan bibit unggul dan pelatihan cara pengolahan dan pemrosesan produk secara baik. Jika kebijakan itu dilakukan continue maka produk pertanian dan peternakan serta sektor UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat layak untuk dijual dan diminati konsumen baik di dalam maupun di luar negeri.

“Penguatan kualitas produk harus diberikan,” imbuhnya. Pemprov Jatim juga harus memperkuat sektor koperasi untuk menopang agar UMKM dan para petani serta peternak di Jatim bisa memperoleh akses yang lebih cepat. Sehingga, mereka dapat secepatnya berpeluang untuk memulihkan usaha setelah berbulan-bulan akibat pandemi covid 19. [geh]

Mujiaman Siap Dampingi MA di Pilkada Surabaya 2020 Surabaya, Bhirawa Soal pengunduran diri Ir. Mujiaman Sukirno dari jabatan Direktur Utama PDAM Surya Sembada, karena berniat mendampingi Mahfud Arifin (MA) di posisi Calon Wakil Wali Kota, ternyata harus memenuhi persyaratan khusus jika mendaftar ke KPU Surabaya.

Menurut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya—Soeprayitno, calon wajib menyertakan form model BB.3KWK sebagai bagian syarat. Form tersebut merupakan pernyataan mundur dari BUMN/BUMD “Selain itu, surat pernyataan pengunduran diri yang menjadi bagian syarat pencalonan. Jadi beda, antara syarat calon dan syarat pencalonan,” jawab Soeprayitno kepada media saat dikonfirmasi via ponselnya Senin (24/08/2020) Nano-sapaan akrab Soeprayitno, menjelaskan bahwa syarat Calon itu; BB.1-KWK yang merupakan surat pernyataan bakal calon gubernur/wakil gubernur,

bupati/wakil bupati, walikota/ wakil walikota yang menyatakan bertaqwa pada Tuhan YME, setia pada Pancasila, UUD 1945, Citacita Proklamasi 17 Agustus 2020, NKRI, tidak pernah sbg terpidana dgn ancaman hukuman lima tahun, belum pernah menjabat kepala daerah dan wakil selama dalam dua kali masa jabatan yang sama, dll.

“BB.2-KWK itu Daftar Riwayat Hidup. BB.3-KWK surat pernyataan berhenti dari jabatan BUMN/ BUMD. Dokumen syarat pencalonan masih banyak. Seperti kopi KTP elektronik, SKCK, NPWP, dll,” terang anggota KPU yang berlatar belakang jurnalis ini.

Dia menegaskan, maksimal 9 November atau 30 hari sebelum coblosan harus menyerahkan putusan persetujuan pengunduran diri. Selain itu diawali surat keterangan bahwa surat pengunduran diri dlm proses pejabat berwenang “Surat keterangan atas surat pengunduran diri dlm proses itu menjadi bagian dokumen syarat

pencalonan. Semua diatur dalam PKPU 1 tahun 2020 atas perubahan ketiga PKPU 3 Tahun 2017,” pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Ir. Mujiaman Sukirno Direktur Utama PDAM Surya Sembada, mengirim surat pengunduran diri dari jab atannya, tepat jam 08.00 hari ini Senin 24 Agustus 2020, karena telah bertekad mengikuti kontestasi Pilkada Surabaya 2020.

Mujiaman mengaku telah siap lahir dan batin untuk terjun ke dunia politik bahkan telah mend a p a t k a n d u k u n g a n d a r i k eluarga. Dia menceritakan, jika sebenarnya tekad ini tidak direncanakan sebelumnya, termasuk saat menghadiri undangan PKB Surabaya lalu.

Menurut dia, ide untuk maju Pilkada dan mundur dari jabatannya, setelah mendapatkan tawaran (pinangan) dari Mahfud Arifin (MA) Bakal Calon Wali Kota yang telah disokong oleh 8 partai. [dre]

Kiai NU Minta Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya, Bhirawa Para kiai Nahdlatul Ulama (NU) se-Surabaya meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Eri Cahyadi supaya maju jadi calon Wali Kota Surabaya. Acara digelar di rumah KH Kemas Abdul Rachman Nongcik, Jl. Gununganyar, Surabaya, Minggu malam (23/8).

Para kiai yang berjumlah sekitar 50 orang juga mengisinya dengan doa bersama demi suksesnya Pilkada Surabaya. Beberapa kiai yang hadir di antaranya KH Mas Sulaiman Nur dan KH Qodli Syafii.

KH Kemas Abdul Rachman Nongcik, yang menjadi tuan rumah menjelaskan, agenda ini bertujuan supaya Pilwali Surabaya diberi keselamatan, sebelum dan sesudahnya.

“Mudah-mudahan oleh Allah diberi ketenangan.

Sehingga Surabaya tetap baik, tentrem, ayem.

Bekerja bisa enak, ibadah enak, walaupun di masa Pilkada,” ujarnya.

Dukungan kepada Eri, menurut KH Kemas, sangat masuk akal mengingat selama ini Wali Kota Tri Rismaharini selalu dibantu Eri dalam menyukseskan banyak sekali program. Eri dianggap sudah tahu seluk beluk untuk meneruskan pembangunan Surabaya.

“Bu Risma itu pekerja keras, kerjanya 24 jam. Jadi kalau nggak terbiasa melayani warga seperti itu, akan kepontal (terpental, red.). Nah, yang selalu diajak Bu Risma selama ini itu Mas Eri. Jadi Mas Eri sudah terbiasa,” ujarnya.

KH Kemas, mewakili para kiai, sangat mengharapkan Eri, yang selama ini mendampingi Risma, bisa maju jadi Wali Kota. “Kami bukan mendukung Mas Eri maju. Bukan semata-mata itu, tapi kami mendukung kebaikan yang sudah ada diteruskan,” ujarnya. [iib]

OPINI

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Pembelajaran Tatap Muka (PTM):

TAJUK

Audit Keselamatan Gedung KEBAKARAN besar yang melalap gedung utama Kejaksaan Agung, menjadi keprihatinan aspek sistem keselamatan.

Gedung Kementerian serta Lembaga Negara, dan gedung Pemerintahan Daerah perlu melakukan audit kelaikan konstruksi.

Terutama gedung yang telah berusia setengah abad. Perlu penyesuaian kondisi ke-kini-an, merespons perkembangan pelayanan publik. Juga penyesuaian konstruksi pada protokol kesehatan aspek Covid-19.

Korps penegak hukum belum lama ini dikejutkan ledakan besar pada gudang penyimpanan barang bukti, di kota Beirut, Lebanon. Perhatian sedunia tertuju pada kawasan yang sejak lama menjadi area konflik bersenjata. Ternyata, ledakan bukan disebabkan tembakan rudal, melainkan kelalaian dalam sistem keamanan gedung. Penyimpanan 2.750 ton ammonium nitrat, semula sebagai barang bukti kapal tua yang tidak laik melaut. Gudang meledak, menewaskan 170 warga kota, dan melukai ribuan warga lain.

Kebakaran besar selama ini masih dianggap sebagai “musibah,” bencana yang datang tiba-tiba. Namun sesungguhnya tiada bencana (alam) yang datang tiba-tiba, karena lazimnya selalu terdapat warning alamiah. Misalnya, daya dukung alam yang makin menyusut, menyebabkan lingkungan terancam banjir dan longsor. Begitu pula gempa vulkanik (gunung berapi), terdapat tanda-tanda awal berupa suara gemuruh dari dalam magma. Binatang di hutan mulai turun ke lembah, menjauh dari kawasan puncak.

“Musibah” kebakaran gedung, juga terdapat tanda-tanda awal. Umumnya berupa kelalaian (dan ke-abai-an) sistem keamanan mechanical engineering, terutama instalasi listrik.

Seiring perjalanan waktu, banyak kabel bergeser, dan telah aus. Sehingga diperlukan pengawasan secara periodik.

Korsleting listrik, masih menjadi penyebab utama kebakaran gedung. Dampak kebakaran sering terasa pedih, terutama karena musnahnya harta, korban luka, dan korban jiwa.

Sesungguhnya telah terdapat undang-undang (UU) yang secara lex specialist menjadi pedoman wajib sistem keamanan gedung. Yakni, UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Serta dilengkapi regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2005. Bahaya “musibah” kebakaran telah diantisipasi dengan penetapan teknis kelaikan.

UU tentang Bangunan Gedung pada pasal 17 ayat (1), menyatakan, “Persyaratan keselamatan bangunan gedung … meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.” Maka sistem pencegahan “musibah” kebakaran menjadi kewajiban teknis ke-konstruksi-an.

Pada pasal 17 ayat (3), dinyatakan, “Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran … merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.” Proteksi pasif berbasis pada desain struktur dan artsitektur, sehingga secara struktur bangunan mampu menghambat penjalaran api.

Pada pasal 19 ayat (2), lebih dirinci tentang proteksi aktif.

Dinyatakan, “Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif … meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran..”

Proteksi aktif berbasis pada sistem peralatan pemadam kebakaran, termasuk sistem hidran, hose-reel, sprinkler, dan emadaman api ringan.

UU Bangunan Gedung, pada pasal 41 ayat (2) juga mewajibkan pemilik dan pengguna bangunan gedung untuk memelihara secara berkala, dan melaksanakan pemeriksaan secara berkala kelaikan fungsi bangunan. Maka kebakaran gedung milik negara yang masih aktif, dan vital, tidak dapat dianggap sebagai “musibah.” Diperlukan audit terstruktur sistem keamanan terhadap potensi bahaya, dari luar, dan dari dalam gedung.

Keselamatan bangunan gedung bisa menjamin ketenteraman pengguna. Ke-tidak patuh-an terhadap peraturan keselamatan bisa menyebabkan “musibah” yang pedih, menimbulkan kerugian negara dan dan masyarakat.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Optimistis Wujudkan Ketahanan Pangan MEMASUKI Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-75 saat ini, sejatinya terselip pekerjaan rumah (PR) yang cukup menghadang dan besar dalam ketersediaan masa depan pangan nasional. Apalagi, sektor pertanian saat ini tengah menghadapi tantangan besar yakni pandemi Covid-19 yang melanda semua dimensi kehidupan di Tanah Air. Bahkan bisa dibilang sektor pangan adalah satusatu sektor penyelamat perekonomian nasional. Wajar adanya, jika di masa pandemi Covid-19 saat ini kita harus memikirkan jangka panjang mengenai ketahanan pangan.

Merujuk data BPS, pada kuartal II 2020 sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dengan pencapaian 16,24 persen (q to q). Padahal, pandemi Covid19 belum juga usai dan sejumlah sektor lain pun masih cenderung terpuruk di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sampai 4,19 persen (q to q) dan 5,32 persen (y-o-y).

Data tersebut, setidaknya perlu kita respon dengan berbagai langkah antisipasi guna menjaga ketahanan pangan.

Langkah antisipasi yang bisa dilakukan, diantaranya : Pertama, membangun pertanian dengan cara modern dan korporasi. Sehingga sektor pertanian bisa menjadi garda terdepan pertahanan negara dalam menghadapi tantangan apapun.

Logikanya, jika pangan kuat, maka pertahanan negara pun menjadi semakin tangguh. Kedua, melakukan penguatan sektor pertanian melalui program strategis yang mentransformasi model pengelolaan yang sendiri-sendiri atau awalnya yang tidak berkorporasi menjadi korporasi.

Melalui dua langkah antisipasi tersebut setidaknya menyadarkan pada kita bahwa memajukan sektor pertanian demi menjaga pertanian saat ini, bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Adapun, sasaran produksi dan distribusi, bukan hanya untuk pasar domestik, tapi juga internasional. Kita harus optimistis bahwa ketahanan pangan Indonesia dapat terjaga di tengah hantaman krisis global, karena covid-19 saat ini.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Daring Kena, Luring Juga Kena Tak ada pilihan dilematis bagi dunia pendidikan saat ini kecuali penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). PTM menjadi pilihan rumit karena pandemi Covid-19 di Indonesia belum selesai dan sangat mungkin masih berkepanjangan. Di sisi lain, tuntutan PTM mendesak dilakukan.

Setidaknya, desakan PTM dilakukan pemerintah setelah melalui berbagi pertimbangan yang tak mudah.

K

eputusan PTM bukan tidak mendapat protes.

Sejumlah organisasi dan masyarakat umum menolak pemberlakuan PTM karena dianggap tergesa-gesa diberlakukan.

Sementara jumlah yang terpapar virus covid-19 dari hari ke hari tidak mengalami penurunan. Pemerintah dianggap abai pada kesehatan setelah juga abai dengan buru-buru menerapkan new normal. Protes keberatan penerapan PTM pun terus berkepanjangan.

Namun, pemerintah tetap tak bergeming. Pemerintah melakukan uji coba penerapan PTM. Kita bisa sedikit paham atas kebijakan ini.

Coba bayangkan bagaimana proses belajar mengajar di desa-desa jika harus diterapkan belajar daring?

Bagaimana ketidakmampuan warga terkait hal itu? Apakah proses pendidikan yang selama ini dilakukan harus berhenti? Sementara dengan melihat sistem belajar mengajar kita selama ini, pemberlakuan sistem pembelajaran mandiri di rumah tidak mudah dilakukan. Masyarakat belum sepenuhnya sadar atau mampu belajar mandiri tanpa sekolah.

Pertimbangan lain, jika pembelajaran berhenti begitu saja maka akan parah bagi proses pendidikan anak di masa datang. Proses pendidikan akan terputus begitu saja. Sementara untuk memberikan alternatif terkait pembelajaran online pemerintah tidak terlalu mampu (setidaknya berkaitan dengan jaminan penyediaan layanan permbelajaran daring tersebut).

Ketidakmampuan itu berkaitan dengan dana yang disediakan untuk

S

ada peningkatan dari 50 kasus setiap hari menjadi 150 kasus per hari dalam sebulan.

Penyebab Kasus di atas adalah beberapa contoh negara lain yang pernah mengwarga dan fasilitas yang eluarkan kebijakan tenmumpuni. tang pembukaan sekoah.

Oleh : Di desa-desa yang seNegara=negara tersebut Nurudin lama ini jauh dari jarinsistem penanganan pangan internet sangat merademi bisa jadi lebih baik sakan kesulitan tersebut. dari Indonesia. Sementara Pilihan dilematis memang, tetapi negara itu, setelah membuka sekolah ternyata tentu tetap wajib punya pilihan dengan jumlah yang terkena virus semakin tak berusaha menghindar dari kewajiban banyak. Salah satu penyebabnya, sebagai “pemangku kebijakan”. pertemuan fisik antara individu.

Di sisi lain, di Indonesia wabah ini Beberapa Contoh belum menunjukkan penurunan bahBerdasar laporan Kompas (19/8) kan diduga semakin meningkat pada ada beberapa negara yang menerapkan masa-masa yang akan datang. Mengpenutupan dan pembukaan sekolah. apa itu terjadi? Pertama, pemerintah Ini bisa menjadi dasar pertimbangan telah sengaja membuka dan mengikebijakan di sekolah-sekolah Indone- jinkan pertemuan fisik masyarakat. sia, terutama sekali para pengambil Setidaknya ini dengan tiadanya kebikebijakan. jakan tegas soal physical distancing Tidak bisa dipungkiri penutupan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sekolah atau pemberlakukan belajar (PSBB). Lalu, transportasi diijinkan daring bisa menekan laju perkem- setelah sebelumnya tanpa ada larangan bangan virus covid-19. Di Amerika, tegas. Juga, membuka mall yang tentu penutupan pembelajaran di sekolah (9 saja akan diikuti oleh tempat wisata, Maret-7 Mei 2020) bisa menurunan pasar dan tempat-tempat kerumunan sekitar 62 persen dan kematiannya yang lain. Kebijakan ini diakui atau berkurang 58 persen. Sementara itu tidak ikut menjadi andil bagian bagi pembukaan sekolah -- setidaknya penyebaran virus. yang bisa dicontohkan di San FranKedua, masyarakat tidak patuh cisco -- meningkatkan risiko penularan dengan protokol kesehatan. Meskipun (40,7 persen pada guru). Hal demikian dihimbau sedemikian rupa, masih juga terjadi di Korea Selatan. banyak pelanggaran-pelanggaran. MiKita bisa melihat kasus di Israel. salnya terkait pemakaian masker, cuci Israel menutup sekolah kembali (3 tangan dan jaga jarak. Bahkan ada seJuni) setelah sempat membuka seko- bagian masyarakat yang tidak percaya lah (3 Mei). Ada sekitar 2.026 kasus begitu saja pada virus corona ini. baru positif covid-19 yang melibatkan Akhirnya, pilihan lain yang diambil siswa, guru dan staf. Sementara itu adalah dengan membiarkan semua 28.147 murid harus menjalani karan- hidup normal. Apalagi pemerintah tina karena diduga terpapar virus telah memulai atau justru membuka tersebut. Tidak tanggung-tanggung, peluang pada kehidupan normal dedi sebuah sekolah sampai ada 130 ka- ngan istilah new normal. New normal sus per hari. Sejak membuka sekolah dipahami sebagaian orang sebagai

keadaan normal. Masyarakat kita adalah masyarakat yang tak biasa patuh.

Kalau sekadar himbauan saja tak akan dilakukan. Hukum positif saja dilanggar apalagi hanya sekadar himbauan (misalnya himbauan memakai masker, jaga jarak atau cuci tangan).

Soal ini bisa kita saksikan sendiri pada kehidupan sosial di sekitar kita.

Dilematis Memang PTM itu sebuah dilematis dan pilihan yang tak mudah dilakukan. Tetapi pemerintahlah yang punya hak mengeluarkan kebijakan. Kebijakan dari pemerintah sendiri akan bisa diimplementasikan dengan baik manakala kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya sudah tinggi. Sementara selama ini, masyarakat menganggap setiap kebijakan pemerintah itu masih terkesan politis. Berbagai dampak kebijakan belum sesuai yang diharapkan masyarakat. Keadilan juga belum sepenuhnya diwujudkan.

Jika negara mampu mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakatnya, kepercayaan masyarakat tentu akan tinggi.

Akibatnya, setiap kebijakan pemerintah akan dipatuhi dan dijadikan acuan. Elite politik sibuk sendiri. Bagaimana mungkin mereka meminta masyarakat untuk paham jika selama ini mereka sibuk dengan urusan politik saja? Masyarakat akan berkilah bahwa saat elite politik itu untung, mereka lupa kepentingan masyarakat saat merasa kesulitan meminta bantuan masyarakat.

Melihat kasus pandemi virus covid19 yang belum tentu ada penurunannya apakah kita yakin proses PTM akan tetap dilaksanakan? Catatan lain bawa masyarakat kita belum terbiasa disiplin dengan gampangnya melanggar aturan. Memang kebijakan PTM yang memperbolehkan masuk sekolah seperti, “Masuk kena, tidak masuk juga kena” Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Keterlibatan Publik Wujudkan Merdeka Belajar

ekitar satu bulan yang lalu, seorang kawan lama mengajak saya untuk bergabung dalam satu kelompok gerakan pendidikan non profit yang diinisiasi oleh para relawan masyarakat dimana mayoritas partisipannya tanpa gelar khusus di bidang pendidikan formal. Gerakan ini disebut Sekolah (Milik) Publik. Cita-cita dari gerakan ini adalah untuk dapat menjadi mitra dari sekolah-sekolah formal, baik negeri maupun swasta, guna melengkapi peran-peran penting dalam pendidikan generasi muda yang belum terakomodir oleh institusi pendidikan formal.

Sekolah (Milik) Publik melihat adanya celah dalam kurikulum di instansi pendidikan formal yang mungkin mengalami kesulitan untuk memberikan informasi atau wacana kekinian tentang bidang-bidang pekerjaan beserta pengetahuan penunjangnya, yang terbuka di masa depan bagi para peserta didik saat ini. Hal ini sesungguhnya sangat dapat dimaklumi, mengingat beban tanggung jawab instansi pendidikan formal yang sangat padat, disertai target-target pencapaian yang wajib ada sebagai standard kualitas yang berlaku umum.

Celah ini yang kemudian dibidik oleh Sekolah (Milik) Publik, untuk dapat dilengkapi. Sehingga menelurkan gagasan untuk merangkul sebanyak mungkin pakar dan praktisi dari berbagai bidang profesi, untuk kemudian mengajak para pakar dan praktisi ini berbagi ilmu mereka pada para peserta didik di sekolah-sekolah formal. Target awal capaian yang dicanangkan oleh gerakan Sekolah (Milik) Publik sangat sederhana.

Hanya ingin membuka wawasan dan memberi informasi pada para pelajar tentang beragam profesi yang dapat ditekuni di masa depan mereka.

Sebab dengan pergeseran trend globalisasi dunia dan perkembangan teknologi, saat ini sangat banyak bidang-bidang pekerjaan baru yang mungkin belum ada pada beberapa dekade yang lalu. Sebaliknya, ada

adalah ungkapan yang pula beberapa pekerjaan tepat untuk menggamyang makin tenggelam barkan interaksi yang keberadaannya. Sementara terjalin di antara sesama umumnya pelajar di Indopartisipan Sekolah (Minesia sangat menjadikan lik) Publik. jurusan-jurusan di PerMenilik ke belakang, guruan Tinggi Negeri fasebetulnya gerakan ketervorit sebagai kiblat profesi libatan publik bagi dunia idaman dan tujuan untuk pendidikan sejenis bukan melanjutkan studi ke jenyang pertama muncul jang pendidikan tinggi.

Oleh: di negara ini. BertahunSekolah (Milik) Publik Puri Fitriani tahun yang lalu ada gerakemudian mengundang kan Indonesia Mengajar dan mengumpulkan para yang mengambil peran pakar dan praktisi, juga para peserta didik untuk bergabung aktif memberi sumbangsih pendidikan dalam satu kelompok. Agar para bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan dan pakar dan praktisi profesional da- terluar) di Indonesia. Disusul kemudian pat berbagi informasi tentang bidang dengan adanya program Kelas Inspirasi, pekerjaan yang mereka tekuni kepada yang juga mengundang para praktisi para generasi muda. Juga kebutuhan dari berbagai profesi turun ke sekolahketerampilan, ilmu dan legalitas sekolah dasar untuk berbagai ilmu dan pendidikan apa yang dibutuhkan oleh informasi tentang profesi mereka.

Jauh sebelum itu juga sudah ada bidang pekerjaan tersebut. Serta bagaimana detil pekerjaan yang harus banyak lembaga-lembaga kursus mereka lakukan dalam menggeluti menawarkan ratusan bidang ilmu dan satu profesi tertentu. Para pakar dan keterampilan dengan sasaran minat praktisi ini kemudian tidak hanya dan bakat siswa terutama di sisi non berbagi informasi di permukaan kulit akademis. Para peserta didik sangat saja. Tapi juga sangat membuka diri bebas merdeka memilih bidang ilmu untuk menularkan dan berbagi ilmu apa yang ingin mereka perdalam. Di yang mereka miliki lebih dalam ke- sisi akademis, keterlibatan publik pada para siswa dari berbagai sekolah dalam pendidikan formal juga sesungguhnya makin terbuka. Hal ini dapat di seluruh nusantara.

Setelah membukakan beragam terlihat dengan makin bertambahnya wacana kepada para peserta didik, pelaku homeschooling, yang kemudian selanjutnya para siswa ini bebas me- terfasilitasi kebutuhan legalitas pennentukan sendiri, bidang-bidang ilmu didikannya lewat jalur Pusat Kegiatan apa yang ingin mereka eksplorasi dan Belajar Masyarakat atau PKBM. kuasai lebih jauh. Setelah kurang lebih satu bulan bergabung menjadi relawan Media Sosial dan Keterlibatan Publik Setelah memasuki era digital, kedi Sekolah (Milik) Publik ini, saya pun merasakan wawasan menjadi makin terlibatan masyarakat umum di ranah luas dan bertambah. Bahkan bagi saya pendidikan semakin terbuka. Di masa yang sudah tua pun, ternyata masih pandemi dan social distancing nyaris ada sangat banyak bidang-bidang ilmu enam bulan terakhir, muncul banyak dan pekerjaan yang belum pernah saya sekali partisipasi masyarakat di raketahui. Dan nyata terasa bahwa Seko- nah pendidikan baik formal maupun lah (Milik) Publik sangat memberikan non formal, terutama dalam wujud kebebasan dan kemerdekaan pada sesi-sesi webinar melalui beragam semua partisipan di dalamnya untuk platform. Saya pun beberapa kali dapat berperan aktif memberi sekaligus mengambil kesempatan berpartisimengambil manfaat maksimal dalam pasi dalam pendidikan daring dengan pendidikan. Semua menjadi guru dan mengadakan beberapa pembelajaran semua juga menjadi murid, mungkin online. Baik dalam bentuk webinar

adengan durasi beberapa jam saja, atau pun dalam format pelatihan daring dengan durasi satu minggu hingga berbulan-bulan.

Pentas seminar daring atau webinar menjadi pilihan yang makin populer digunakan sebagai media bagi siapa saja yang ingin berbagi ilmu.

Salah satu alasan adalah karena sifatnya yang sangat fleksibel, mampu menjangkau peserta didik dalam area yang nyaris tak terbatas sekat wilayah domisili. Meski semula masih kurang luwes dalam hal waktu pelaksanaan yang terkadang tidak mampu diikuti oleh seluruh pihak yang berkeinginan menjadi peserta. Namun tantangan perihal waktu pelaksanaan itu kini dapat teratasi dengan memanfaatkan media sosial. Sehingga materi yang disampaikan dalam webinar dapat direkam utuh, untuk kemudian diunggah di berbagai platform media sosial.

Dengan demikian maka siapa pun dapat memutar ulang rekaman tersebut agar dapat menyerap semua ilmu dan informasi yang dibutuhkan.

Media sosial seperti facebook dan youtube pun kini ibarat menjadi belanga yang mempertemukan para pemberi ilmu dan pencari ilmu. Siapa saja bebas merdeka memberi sumbangsih keilmuan yang dimilikinya, mulai dari hal yang dirasa remeh hingga sesuatu yang dianggap rumit. Para pembelajar sejati berbagai usia pun memperoleh kemerdekaannya untuk belajar, menyerap semua ilmu dan informasi yang dibutuhkan atau diinginkan sesuai minatnya.

Hal ini perlu disadari dan digaungkan pada sebanyak mungkin pihak. Sebab keterlibatan publik semacam ini bisa jadi adalah wujud merdeka belajar yang sejati. Dan memajukan dunia pendidikan bukan hanya menjadi salah satu tanggung jawab publik, tetapi juga adalah hak yang dimiliki seluruh lapisan masyarakat.

Guru di SMPN 189 Jakarta, Penulis juga penggiat literasi anak dan remaja. Selain menjuarai beberapa kompetisi menulis, beberapa buku antologi juga menjadi bukti konsistensinya menulis.

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Koramil Ngasem - Polsek Dampingi Penggiat Kurma Halaman 5

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Mojokerto. Bhirawa Pohon kurma yang selama ini banyak tumbuh dan dibudidayakan di daerah bersuhu panas utamanya pada Negara Timur tengah. Ternyata saat ini bisa di budidayakan di daerah trapis khususnya di Negara Indonesia.

Hal ini dibuktikan dari suksesnya 225 orang petani kurma Jawa timur yang kini menjadi penggerak tanaman kurma di Jawa Timur khususnya, Indonesia pada umumnya. Agar keberhasilan ini bisa menyebar, mereka sepakat melakukan silaturrohim, mensosialisasikan sekaligus mengedukasi warga Desa Ngasem Kecamatan Kwadungan Kediri.

Danramil Kwadungan Kapten Arm. Bangun Budi adi.mendampingi Kapenrem 082/CPYJ. Mojokerto. Mayor Caj. Supranoto. Senin 24//20 membenarkan, jika anggota Babinsa anggota Koramil 0809/ 04 Kodim Kediri bersama Bhabinkamtibmas melalukan pendampingan kegiatan yang dilakukan Penggiat Kurma dalam rangka mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang penanaman buah kurma. Minggu (23/8/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ini dihadiri tim penggerak Kurma Kediri yang berjumlah 225 peserta, dan pejabat Desa setempat dan tim ahli. Tentunya selama kegiatan berlangsung dilaksanakan terpantau mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Adapun Tujuan kegiatan itu dilaksanakan agar publik mengetahui bahwa pohon kurma pohon yang

banyak disebut dalam Al Qur’an dari pohon - pohon lain, dan selama ini pula pohon kurma banyak tumbuh di negeri arab. Namun kenyataannya pohon kurma bisa dibudidayakan dan dikembangkan di Indonesia termasuk di Kediri ini.

Disamping itu tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan bahwa kurma adalah tanaman yang sangat cocok ditanam di Indonesia termasuk di Kediri ,dan merupakan tanaman yang akan menjaga ekosistem alam, serta menjadi salah satu peluang usaha sektor pertanian yang sangat menjanjikan.

Untuk itu kami berharap dan berpesan, khususnya kepada para penggiat kurma ini untuk bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas yang ada diwilayah Kediri, agar program penanaman buah kurma ini kedepan dapat mendongkrak sektor perekonomian masyarakat Kediri,” Pungkas danramil Sementara Prof Jayadi yang merupakan tim ahli tanaman kurma ini juga memaparkan, “Jika menanami lahan dengan kurma sangat menjanjikan, bayangkan harga buah kurma muda saja sekarang berkisar antara Rp 300 – Rp 350 ribu/ kg. Bila kebunya luas, pasti panennya akan lebih banyak,” ungkap Prof Jayadi. [min]

LINTAS PELAYANAN

Dispersip Tuban Luncurkan TULID Terintegrasi Tuban,Bhirawa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tuban meluncurkan Tuban Library Digital (Tulid) di ruang Sudjono Putro Setda Tuban, Senin (24/08/2020).

Peluncuran Tulip dilajukan Kepala Dispersip Tuban, Joko Prijono, SH., M.Hum., dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Ir. Sunarto. Kegiatan ini dilakukan secara sederhana dan mematuhi protokol kesehatan.

Kepada Bhirawa Joko Prijono mengungkapkan, aplikasi Perpustakaan Digital menjadi inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan perpustakaan. Cukup dengan menggunakan gadget masing-masing, masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan tanpa harus datang ke perpustakaan.

“Aplikasi ini akan terus dikembangkan dari sisi pelayanan maupun koleksinya,” ungkap Joko Prijono.

Aplikasi tersebut telah mengintegrasikan perpustakaan nasional, lintas kabupaten/kota, dan kecamatan. Dispersip Tuban juga telah melakukan perjanjian kerjasama dengan dinas terkait di sejumlah kabupaten/kota wilayah Ratubangnegoro (Rembang, Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Blora). [hud]

Tampak dalam foto Tim penggerak tanaman kurma sedang menberi penjelasan kepada warga tentang tatacara penanaman kurma agar berhasil

Kompensasi Mega Proyek Umbulan, Bangun Jaringan Pipa di Tiga Kecamatan Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan akan membangun jaringan pipa untuk penyaluran air bersih kepada warga Bangil, Beji dan Gempol di Kabupaten Pasuruan. Pembangunan tersebut adalah bagian dari kompensasi atas Mega Proyek Umbulan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Hari Aprianto menyampaikan pembangunan jaringan pipa untuk penyaluran air bersih akan dilaksanakan di bulan September.

Mengingat proses lelang sudah mendekati final.

“Pembangunan jaringan pipa ini merupakan kompensasi atas Mega

Proyek Umbulan. Nantinya, ada tiga kecamatan, yaitu Bangil, Beji dan Gempol mendapatkan air bersih,” ujar Hari Aprianto, Senin (24/8).

Menurut Hari, besaran alokasi anggaran pembangunan jaringan pipa itu bersumber dari DAK 2020 dengan total senilai Rp 32 miliar. Target pelaksaan pengerjaan selama 3,5 bulan. Sehingga, pertengahan Desember sudah bisa diselesaikan.

“Alokasi anggaran itu untuk pembangunan jaringan pipa dari tandon air kawasan permukiman warga.

Pengerjaannya dilakukan awal September 2020 ini,” kata Hari Aprianto. [hil]

Bupati Berharap Penegakan Disiplin Inpres 6 Bisa Dilakukan Secara Humanis

Pemkab Akan Menggagas Program Penyulingan Air Bersih untuk Wilayah Kering Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen akan menggagas program penyulingan atau penyaringan air sungai menjadi air berisi untuk dapat digunakan menjadi air minum bagi warga di Kecamatan Botolinggo. Khususnya wilayah yang sering mengalami dampak kekeringan.

“Saya terinspirasi waktu berkunjung ke Saudi Arabiah. Di sana itu tidak ada sumur bor dan sebagainya. Di sana air laut yang diproses menjadi air bersih yang digunakan untuk air minum dan mencuci. Di Botolinggo perlu ke depan akan dibangun sejenis proIhsan Kholil/Bhirawa gram seperti itu,” ungkap Wakil Wakil Bupati Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat H Irwan Bachtiar Rahmat saat dikonfirmasi waktu mengunjungi SMAN 2 Bondowoso, Senin (24/8).

Wabup Irwan Bachtiar Rahmat memaparkan, saat berkujung ke daerah Botolinggo, pihaknya sudah memberikan simulasi terkait cara air sungai yang disaring menjadi air bersih untuk dapat digunakan sebagai air minum.

Diakuinya, bahwa ia telah memerintahkan Sekda Bondowoso untuk melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kecamatan Botolinggo yang terdampak kekeringan. [san]

Hilmi Husain/Bhirawa

Warga saat berenang maupun beraktifitas lainnya di lokasi sumber air Umbulan di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin berharap penegakan disiplin Inpees nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bisa dilakukan secara humanis.

Trenggalek,Bhirawa Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin berharap penegakan disiplin Inpees nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bisa dilakukan secara humanis.

Diharapkan tidak ada perploncoan

terhadap masyarakat sehingga bukannya merangsang kedisiplinan melainkan justru menumbuhkan kedongkolan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Trenggalek saat mengambil apel gabungan satuan tugas (Satgas) Inpres nomor 6 tahun 2020, bersama Komandan Kodim, Letkol Arh. Uun Samson Sugiharto dan Kapolres Trenggalek, AKBP Doni Satria Sem-

biring di Mako Polres Trenggalek, Senin (24/8/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipin ini, “seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres penegakan disiplin ini mari kita lakukan secara humanis, jangan ada perploncoan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

“Tujuan kita untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk memakai masker dan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai tujuan mendisiplinkan malah membuahkan kedongkolan bagi masyarakat,” inbuhnya.

Perjuangan kita masih panjang untuk mensosialisasikan ketertiban menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain pada tatanan kenormalan yang baru. Sosialisasi diharapkan dapat dilakukan hingga satgas tingkat desa.

Diharapkan juga oleh Nur Arifin, sanksi denda dengan sejumlah uang tidak diterapkan, melainkan bisa diganti dengan membagikan masker di tempat-tempat tertentu sehingga lebih bermanfaat.

Pernyataan Bupati Trenggalek ini didukung oleh Kapolres Trenggalek, AKBP Doni Satria Sembiring yang meminta penegakan Inpres 06 tahun 2020 ini bisa dilaksanakan secara humanis dan diharapkan juga oleh Kapolres Trenggalek tanghung jawab ini bisa dilaksanakan secara sung-

guh-sungguh oleh satgas yang ada.

Pesan lain Pamen Polri ini, jangan sampai ada selisih paham yang menyebabkan keributan dalam penertiban nantinya. Menurut AKBP Doni Satria Sembiring ini penegakan disiplin ini memiliki masa waktu 1 bulan penuh sejak tanggal 24 Agustus hingga 24 September nanti.

Sedangkan Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Arh Uun Samson Sugiharto, menegaskan penegakan disiplin ini mari kita mulai dari diri kita sendiri. Satgas harus bisa menberikan contoh untuk disiplin memakai masker serta menjaga jarak sesaui ketentuan protokol kesehatan yang ada tandasnya.

Selama satu bulan penuh (24/8) hingga (24/9) satgas gabungan TNI, Polri dan unsur pemerintah ini akan melakukan penertiban dan penegakan disiplin memakai masker dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hal tersebut guna melindungi diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Diharapkan juga kesadaran untuk menjaga diri dengan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan ini tidak dilakukan saat masa penertiban saja melainkan dilakukan secara kontinyu hingga vaksin dan obat dari virus ini diketemukan. [wek]

PELAKSANA PUBLIK

Pemulung Sampah dan Warga Terpencil Dapat Bantuan Sembako Pandemi Covid-19 mempengaruhi harga jual plastik dan kardus bekas, turun sampai 50 persen. Ini yang dirasakan para pemulung sampah yang mengais rejeki di lautan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Kupang Kec Jabon, Kab Sidoarjo.

Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Sidoarjo, tergerak untuk menyalurkan bantuan Sembako untuk 30 orang pemulung sampah disana, yang termasuk warga kurang mampu tersebut.

Menurut Brand Manager NH Sidoarjo, Riza Afif, informasinya ada 100 pemulung yang membutuhkan. Namun pihaknya setelah koordinasi dengan pihak desa, akhirnya hanya 30 orang yang dianggap membutuhkan.

“Lainnya secara ekonomi sudah dianggap cukup,” kata Riza, belum

lama ini.

Pihak Nurul Hayat Sidoarjo, menurut Riza perlu koordinasi juga dengan pihak terkait, supaya bantuan yang disalurkan tersebut bisa tepat kepada sasaran.

Dalam hari yang sama, Nurul Hayat Sidoarjo juga mendistribusikan bantuan Sembako kepada warga kurang mampu yang tinggal di wilayah terpencil,, di dusun Kali alo, Kelurahan Gebang Kec Sidoarjo.

Di lokasi tempat paling ujung timur wilayah Kab Sidoarjo itu, karena de-

kat laut di selat Madura, diserahkan bantuan sebanyak 21 paket Sembako kepada warganya yang dhuafa.

Untuk menuju wilayah yang termasuk terpencil di Kab Sidoarjo tersebut, relawan dari NH Sidoarjo harus menggunakan motor. Karena jalan menuju kesana, hanya jalan setapak selebar 2 meter, namun sudah dipaving.

Meski demikian, relawan harus hati-hati, karena sepanjang jalan setapak itu adalah kawasan pertambahan. Kalau relawan sampai tidak hati-hati, karena sedang membawa beban bantuan Sembako, bisa tercebur dalam tambak tersebut.

“Alhamdulilah lancar. Dari pusat kota Sidoarjo, kita tempuh sekitar 1 jamanan dengan menggunakan mo-

tor,” kata Riza.

Menurut dirinya, dipilihnya dua lokasi di Kab Sidoarjo dalam penyaluran bantuan Sembako tersebut, karena dinilai kondisinya sama-sama memprihatinkan. Di TPA Jabon, warga mengandalkan usaha pengumpulan sampah untuk bertahan hidup, sementara di dusun terpencil Kali alo, sebayak 75 KK disana, warga bekerja mencari ikan di laut, di tambak dan penjaga tambak.

Bantuan yang disalurkan NH Sidoarjo itu, kata Riza, berasal dari sejumlah donatur. Selain disalurkan di Sidoarjo, juga di wilayah Surabaya, Gresik dan Pasuruan. Total seluruh bantuan Sembako itu ada 240 paket. [kus]

alikus/bhirawa

Pemulung sampah di TPA Jabon menerima bantuan Sembako dari Nurul Hayat Sidoarjo.

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pon, 25

Bulan Depan Semua SM Gelar Belajar Tatap Tulungagung, Bhirawa Rencananya, pada bulan September 2020 depan, tidak hanya 19 lembaga SMA/SMK yang melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi seluruh lembaga SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung bakal melakukan pembelajaran serupa. Tidak lagi mengandalkan pembelajaran daring.

Demikian diungkapkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin, Senin (24/8).

"Pembelajaran tatap muka di 19 lem-

Solikin

baga SMA/SMK di Tulungagung berhasil, maka yang lainnya menyusul. Nanti semua lembaga SMA/ SMK di Tulungagung melakukan pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Pembelajaran tatap muka bagi lembaga SMA/SMK yang menyusul itu, menurut Solikin, baru akan dilaksanakan pada awal bulan September 2020 mendatang dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan.

"Selain juga mendapat izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung," sambungnya. Saat ini, lanjut dia, dalam uji coba pembelajaran tatap muka yang dilakukan 19 lembaga SMA/SMK di

Kabupaten Tulungagung dinilai berhasil. Pembelajaran tatap muka berjalan lancar tanpa kendala.

"Evaluasinya sudah berjalan lancar sesuai prosedur kesehatan. Semua tidak ada kendala. Anak-anak suka dan orang tua mendukung," paparnya. Solikin menyebut tetap mengupayakan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan protokol kesehatan, utamanya bagi siswa SMK yang membutuhkan pelajaran

praktikum. Apalagi selama uji coba pembelajaran tatap muka selama ini berlangsung aman dan lancar.

"Bagi siswa yang belum diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka oleh orang tua atau walinya tetap menggunakan pembelajaran daring. Kami tidak memaksa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka," paparnya lagi.

Seperti diberitakan, ada 19 lembaga SMA/SMK di Kabupaten Tu-

Tiga Sekolah di Kota Batu Uji Cobakan KBM Tatap Muka Kota Batu, Bhirawa Tiga sekolah di Kota Batu melakukan uji coba Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka. Tak hanya sekolah menengah umum dan kejuaran, uji coba juga dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di kota ini.

Hal ini dilakuan agar sekolah di Kota Batu mampu menjalankan KBM luring di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Diketahui, sekolah di Kota Batu yang menyelenggarakan uji coba KBM tatap muka yaitu, SMKN 02 Kota Batu, SMA Al-Izzah, dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN)

Kota Batu. Tiga sekolah ini memulai uji coba belajar mengajar secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita mulai melaksanakan uji coba ini sejak 18 Agustus selama 14 hari,"ujar Kepala SLBN Kota Batu, Siti Muawanah Mariam, Senin (24/8). Dalam uji coba ini, sejumlah guru sejak pagi bersiap melakukan penerapan protokol kesehatan. Mulai dari gerbang sekolah terdapat guru yang bertugas untuk mengingatkan penggunaan masker dan face shield. Kemudian siswa wajib antri dan jaga jarak sebelum memasuki sekolah.

BANGKU POJOK

Bupati Maryoto Birowo dan Imam Sujono menandatangani MoU di Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Senin (24/8).

Kembangkan Pendidikan dan SDM, MoU dengan Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Senin (24/8), menandatangani naskah memorandum of understanding (MoU) dengan Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Penandatanganan nota kesepahaman ini untuk pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia.

"Pemkab Tulungagung bekerjasama dengan Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung dalam berbagai aspek. Seperti pendidikan, kemudian kajian SDM dan berbagai program untuk evaluasi," ujar Bupati Maryoto Birowo usai penandantangan MoU di Auditorium Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung.

Menurut dia, dengan penandatangan MoU tersebut akan semakin memantapkan kedua belah pihak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung. Apalagi di tengah dinamika pembangunan daerah saat ini. "Saling bersinergi. Pemkab Tulungagung yang menjalankan terapan aplikasi dan universitas yang mempunyai ilmu pengetahuan," terangnya.

Selanjutnya, mantan Sekda Tulungagung ini menerangkan banyak pula manfaat yang didapat ASN lingkup Pemkab Tulungagung atas kerjasama dengan Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung tersebut. Di antaranya, untuk melanjutkan studi dalam meningkatkan ilmu pengetahuannya.

"Ini sekarang kan era globalisasi. Dinamika ilmu pengetahuan berkembang cepat. Terlebih untuk era industri 4.0," paparnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Dr Imam Sujono, menandaskan kendati sudah bermitra lama dengan Pemkab Tulungagung, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung (dulu bernama STKIP PGRI Tulungagung), namun baru kali dilakukan penandatangan nota kesepahaman. [wed]

"Tidak hanya itu, seluruh siswa wajib cuci tangan sebelum absen.

Sejumlah guru juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh siswa, "tambah Muawanah. Sebenarnya, lanjut kepala sekolah perempuan ini, uji coba di SLBN ini hanya menyasar siswa SMA/SMK saja sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Namun karena desakan orangtua siswa, akhirnya uji coba pembelajaran tatap muka juga melibatkan siswa dari tingkat SD dan SMP. Para orang tua siswa mengaku ingin memahami dan mengerti aturan sekolah selama pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol keseha-

tan. Apalagi uji coba ini dilakukan sebagai upaya untuk mendisiplinkan para siswa, agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19.

Selama Kepala Sekolah SLBN Kota Batu menambahkan meski selama pandemi kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara daring, namun hampir seluruh siswa dan orang tua siswa mengeluh kesulitan belajar mengingat memang sulitnya perlakuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga guru dituntut kreatif memberikan pembelajaran bagi siswa bekebutuhan khusus tak terkecuali kunjungan langsung ke rumah siswa. [nas]

Wabup Irwan Pastikan Empat Sekolah Patuhi Protokol Kesehatan Bondowoso, Bhirawa Untuk memastikan empat sekolah di Bondowoso melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, meninjau langsung pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka itu, Senin (24/8). Adapun empat sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran diantaranya yakni SMA Negeri 2 Bondowoso, SMK Negeri 3 Bondowoso, SMA Negeri 1 Tenggarang, dan SMK Negeri PP Tegalampel.

Pantauan di lokasi Wabup Irwan terlihat memonitor satu demi satu ruang kelas di SMA 2 Bondowoso. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas belajar mengajar tatap muka sudah diterapkan dengan baik, seperti sudah disiplin memakai masker dan saling menjaga jarak antara satu sama lain. "Ini bagus. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan," katanya.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat berpesan kepada para siswa, agar tetap semangat belajar meski tengah pandemi virus Corona.

"Jangan lupa pakai masker. Tidak hanya di sekolah tapi di luar juga harus tetap bermasker," imbaunya saat men-

injau siswa kelas XII MIPA 1.

Wabup Irwan mengungkapkan, untuk mencegah terjadinya kerumunan, pihak sekolah telah menggunakan model shift atau bergantian tiap selang satu jam.

Jumlah siswa ditiap kelas pun hanya 50 persen dari biasanya. Menurutnya, strategi ini sangat bagus dalam upaya physical distancing.

"Sudah ada model sif datang ke sekolah. Selang satu jam untuk menghindari kerumunan, menjaga physical distancing. Satu Minggu 50 persen sistem tatap muka, yang 50 persennya sistem daring. Jadi bergantian," urainya.

Wabup berharap, para siswa menjadi agen untuk Bondowoso Bermasker.

Karena menurutnya, masker merupakan senjata ampuh dan penting untuk memutus rantai penularan Covid-19.

"Masker merupakan senjata terampuh untuk memutus mata rantai covid-19 sebelum vaksin ditemukan. Jaga kesehatan dan hindari kerumunan," Imbau Politisi PDIP itu. Tidak hanya kepada para siswa. Kepada para tenaga pendidik juga diminta untuk terus memantau proses pembelajaran tatap muka. Kalau perlu, semua guru harus dipastikan sehat dengan cara menjalani pemeriksaan rapid test. [san]

Sejumlah anak berkebutuhan khusus mengikuti sistem pembelajaran day distanc

SD SainS Terapkan Day

Dua Sesi Pembelajaran untuk Anak

Ihsan Kholil/bhirawa

Situbondo, Bhirawa Di tengah pandemi Covid 19 ini, SD SainS (Sekolah Sentra Anak Inklusi ) Situbondo Jatim menggunakan dua sistem pembelajaran untuk siswa regular dan Anak Berkebutuhan Khusus(ABK).

Kepala SD SainS Situbondo Jatim, ST Sulasminingsih membenarkan selama pandemi Covid-19, SD SainS Jatim yang merupakan sekolah berbasis alam di Jawa Timur melaksanakan dua sistem pembelajaran yakni proses pembelajaran dengan metode daring bagi anak reguler dan sistem day

distancing bagi anak ABK. Tehnisnya, kata ST Sulasminingsih, anak siswa siswi reguler menggunakan sistem online/daring/luring. "Mereka mengikuti sistem online dalam jangka waktu tertentu," ujar ST Sulasminingsih.

Wanita yang dikenal sebagai aktivis pendidikan ini menambahkan, khusus sistem ini rutin diadakan setiap sepekan dimana siswa mendapatkan pelajaran materi secara online.

Selanjutnya, imbuh ST Sulasminingsih, khusus ABK masuk sekolah dengan sistem days distancing

(jaga hari). Artiny lasminingsih, sisw jadwal masuk se jadwal yang tidak ing-masing siswa gat berbeda. Sem wal yang sudah d ST Sulasminingsi Masih kata ST untuk siswa sisw kesulitan untuk m pembelajaran se na keterbatasan Jika dipaksaka ing-masing siswa orang tua kewal

Wabup Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat saat meninjau suasana kelas uji coba pembelajaran tatap muka.

GALERI

SISWA

Wajah Ceria Siswa Berkesempatan Belajar Tatap Muka Raut wajah bahagia penuh suka cita, tampak di wajah sejumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran tatap muka di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Malang, Senin (24/8).

Oleh: M Taufik, Kota Malang

m taufik/bhirawa

Suasana percobaan pembelajaran tatap muka di SMA N 2 Kota Malang Senin 24/8 kemarin.

Mereka terlihat sekali, memendam rasa kangen dengan sekolah, guru dan temanmereka setelah hampir lima bulan mengukuti proses pembelajaran jarak jauh. Kali ini bisa mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka.

Meski harus terbagi di dalam lima kelas, kursi di dalam kelas pun terlihat berjarak, dengan jumlah sekitar 15-20 siswa tiap kelas. Semua siswa wajib menggunakan masker, bahkan guru yang mengajar meng-

gunakan face shield. Sebelum memasuki area sekolah, siswa harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan untuk tas siswa, serta mencuci tangan.

Seorang siswa Sekar Ima Sawahita, mengaku senang bisa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. "Saya senang bisa ketemu guru dan teman-teman lagi, meski sebenarnya ada rasa was-was masih dalam kondisi pandemi," ujar siswi kelas XI IPA 2 ini.

Selain bisa belajar bersama

temannya, Sekar menilai jika pembelajaran tatap muka lebih efektif dibandingkan secara daring.

"Saya lebih paham materi pembelajaran kalau ketemu guru langsung. Kalau daring kadang ada beberapa materi yang tidak paham," katanya.

Dia mengaku telah mendapatkan izin dari orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Ketika berangkat dan pulang sekolah, ia diantar orang tua. "Berani masuk karena sudah ingin sekolah, saya melihat protokol kesehatan di sekolah juga aman.

Orang tua juga mengizinkan karena pihak sekolah sebelumnya sudah memberikan surat pemberitahuan pada

orang tua," tuturnya.

Kepala Sekolah SMAN 2 Malang, Haryanto mengungkapkan, sebenarnya proses ujicoba sekolah tatap muka dimulai sejak 18 Agustus lalu.

Namun awalnya hanya kelas akselrasi yang mengikuti proses pembelajaran tatap muka.

"Nah mulai minggu ini kami melaksanakan ujicoba pembelajaran tatap muka tahap satu, dimana hanya 98 siswa kelas XI IPA yang absennya ganjil saja yang kita undang ke sekolah dari total 980 siswa,"tutur Haryanto.

Dari 98 siswa yang diundang, kata dia, hanya 49 siswa yang hadir sekolah.

Tetapi tidak masalah, karena syarat untuk masuk harus seizin orang tua. [*]

AYAAN

5 Agustus 2020

& OLAHRAGA

MA/SMK Muka lungagung yang mendapat izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pembelajaran tatap muka sejak Selasa (18/8) lalu. Dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah lembaga SMK. Wakil Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, menyebut jumlah SMK yang diizinkan pembelajaran tatap muka ada 11

Halaman 7 S O S O K

Manfaatkan Kain Kanvas dan Sol Sepatu, Buat Tas Sanko

lembaga. Kemudian satu SLB dan satu MA. Selebihnya SMA. Galih Nusantoro juga menandaskan akan terus melakukan pemantauan selama uji coba pembelajaran tatap muka berlangsung. Pemantauan dilakukan agar semua sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. "Kami tetap melakukan pemantauan meski sudah memberi izin," tuturnya. [wed]

Manfaatkan barang-barang sederhana, tiga mahasiswa program Studi (Prodi) D-4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) berhasil lolos Program Kreativitas mahasiswa (PKM) tingkat nasional.

Tim yang beranggotakan Nadhifa Setyo Ayu, Thea Aisyah Safitri, dan Maya Nurahmadiana membuat hole bag atau tas Sanko (Stylish dan Anti Kotor) dari bahan kain kanvas dan sol sepatu bekas. Nadhifa Setyo Ayu Mustikaning Hapsari salah satu anggota menuturkan inovasi tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan saat berkendara. Apalagi tas akan mudah kotor jika terkena alas kaki jika menggunakan sepeda motor matic.

"Selain itu bahan tas ini sangat ringan serta stylish jika digunakan untuk remaja yang hendak keluar jalan-jalan ke mall,"kata dia, Senin (24/8). Dengan menggunakan kain

kanvas membuat tas Sanko ini akan remaja saat berjalan jalan ke mall terasa lebih ringan. Selain itu alas tas atau lainnya. "Tas ini beluk ada di menggunakan alas sol sepatu pasaran jadi kami akan membuat tas tidak mudah kotor. mencoba untuk terus "Kami juga akan terus menginovasi mengembangkan tas ini agar lebih nyaman saat inovasi tas ini akan membawa barang yang berat," ucap dapat digunakan Nadhifa. Nadhifa menjelaskan ide sehari hari oleh membuat tas ini lantran seringnya tas remaja maupun kanvas yang sering digunakan masyarakat mudah kotor saat menaruh tas di luas," katanya. sepeda motor matic yang digunakan. [ina] "Melihat bahan dari sol sepatu juga ringan jadi tidak mengubah berat tas tersebut," jelasnya.

Nadhifa menjelaskan tas ini rencananya akan Nadhifa Setyo Ayu dikembangkan Mustikaning Hapsaria agar lebih trendy saat digunakan

SMK Antartika 2 Gelar Lomba Peringatan HUT RI Secara Online Sidoarjo, Bhirawa Tidak ingin mengecewakan para siswa-siswi yang tiap tahu selalu memperingati HUT Kemerdekaan RI dengan berbagai macam lomba, teramasuk pawai/karnaval. Kali ini SMK Antartika 2 Sidoarjo tetap mengadakan lomba, namun dilakukan secara online. Hanya waktu penyerahan hadiah dilakukan secara Luring.

Menurut Ketua OSIS SMK Antartika 2 Sidoarjo, Lisa Dwi Apriliawati selaku Ketua Panitia Lomba mengaku kalau kegiatannya sudah dimulai sejak awal bulan Agustus 2020 ini. Adapun jenis lombanya diantaranya adalah membaca puisi,

menyanyi, story telling bahasa inggris dan bahasa Jawa, fotografi dan slogan termasuk juga lomba dance.

"Semuanya dilakukan secara online, termasuk juga dalam penjuriannya juga dilakukan langsung oleh guru secara online," jelas Lisa usai membacakan para pemenang lomba, Senin (24/8) kemarin.

Waka Kesiswaan Asmunir menambahkan kalau kegiatani ini dalam rangka memotivasi anakanak. Karena selama ini dilakukan secara langsung kali ini kita tetap wadahi bakat anak-anak, dan tetap kita laksanakan secara online.

"Harapan kami agar anak-anak

semangatnya tidak putus, semangat kecintaan terhadap sekolah dan negara juga bisa lebih baik lagi," tambahnya. Ia katakan, kalau kegiatan yang dilakukan secara online ini juga berjalan sangat lancar, tiaptiap lomba juga ada jurinya sendirisendiri. Jadi lebih enak dan tidak menemui kendala, walaupun pesertanya cukup banyak sekali.

"Kami tidak melakukan seleksi dulu per kelas, tetapi langsung melalui online, tinggal memantau dan menilainya," jelas Pak Munir sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala SMK Antartika 2 Sidoarjo Retno Purwo

achmad suprayogi/bhirawa

Proses pemberian hadiah yang dilakukan secara langsung, terbatas dengan SOP Protokol Kesehatan.

Lystyorini menuturkan kalau kegiatan peringatan HUT RI ke 75 ini, kami memberikan wadah kepada siswa untuk tetap bisa menghayati makna kemerdekaan RI. Artinya, kami tidak menghilangkan kebiasaan yang setiap tahun kami laksanakan secara langsung, yaktu berbagaimacam lomba, pertunjukkan dipanggung hingga gelar karnaval.

"Kegiatan yang sifatnya langsung itu, kami tiadakan, tidak mungkin dilakukan karena masih dalam masa pandemi Covid-19," tuturnya.

Lanjutnya, kami tidak menghilangkan, kasihan anak-anak kalau semua kegiatannya diputus. Takutnya kami, kalau semuanya putus, ide kreativitas anak-anak ini juga akan hilang. "Makanya kami tetap memberikan wadah anak-anak untuk berkreasi dan berinovasi secara online. Moment peringatan HUT RI ke 75 ini sangat tepat sekali, selain bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan, anak-anak juga bisa mengembangkan diri," jelas Bu Retno sapaan akrabnya.

Sekitar 2.500 siswa mulai kelas X, XI dan XII telah kami berikan sosialisasinya secara menyeluruh. Mereka bebas ikut lomba-lomba ini silahkan pilih yang sesuai dengan kemampuannya. "Semuanya sudah kami lakukan melalui Medsos sekolah, Insya Alloh kalau soal Medsos yang kira anak-sudah lebih paham," pungkas Bu Retno. [ach]

SD Muhammdiyah 24 Surabaya Menggelar Berbagai Lomba 17 Agustusan

Tumbuhkan Nasionalisme dan Memotivasi Siswa di Tengah Pandemi Covid-19

sawawi/bhirawa

ing selama pandemi korona. Anak reguler mengikuti sistem pembelajaran online.

y Distancing dan Daring

k Berkebutuhan Khusus dan Reguler

ya, papar ST Suwa siswi mengikuti etiap hari dengan k sama. "Ya masa per harinya sanmua mengikuti jadditentukan," kupas ih.

T Sulasminingsih, wi ABK dipastikan melakukan sistem ecara online karefisik dan psikis. an, akunya, masa akan membuat lahan saat di ru-

mah. Untuk itu, tutur ST Sulasminingsih, SD SainS Jatim tetap mengupayakan kegiatan belajar mengajar sesuai protokol kesehatan.

"Sistem ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan dimana siswa dibekali masker, face shield, cuci tangan dan menerapkan sistem days distancing. Pembagian kelas sistem days distancing meliputi kelas 4, 5 dan 6 pada hari Senin, Selasa dan Rabu," kupas ST Sulasminingsih.

Sementara itu untuk siswa kelas 1, 2 dan 3, tutur ST Sulasminingsih, mengikuti sistem pem-

belajaran pada hari Kamis, Jum'at dan Sabtu. Tak hanya itu saja, kupas ST Sulasminingsih, siswa juga dibekali kegiatan life skill dengan tujuan untuk mengasah kemampuan yang dimiliki anak di bidang tertentu.

Kegiatan ini, lanjut ST Sulasminingsih, resmi dimulai secara serentak mulai Agustus dan September 2020, yang ditetapkan sebagai era new normal. "Kegiatan life skiil yang kami berikan diantaranya berkebun, beternak, boga, busana dan komputerisasi," pungkas ST Sulasminingsih. [awi]

Surabaya, Bhirawa Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di SD Muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya, selain digelar lomba untuk para siswa juga digelar lomba untuk para ustadz - ustadzah. Lomba digelar agar bisa memotivasi siswa dan agar tidak kehilangan moment Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi Virus Corona atau Covid 19.

Menurut Kepala SD Muhammadiyah 24 Ketintang, Surabaya, Ustadzah Norma Setya Ningrum, tema peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2020 yang bersamaan dengan pandemi Covid 19 ini adalah Keluarga Merdeka.

Para siswa agar bisa merayakan Hari Kemerdekaan dengan perasaan gembira, sehingga meski masih dalam kondisi pandemi Covid 19 para siswa tidak kehilangan moment peringatan 17 Agustusan.

Maka meski harus tetap berada di rumah dan dengan Protokol Kesehatan yang ketat, para siswa tetap bisa mengikuti lomba secara online diantaranya mewarnai gambar perjuangan, menyanyikan lagu - lagu

perjuangan, juga lomba membuat dan menciptakan yel - yel bersama keluarganya. Sedangkan di sekolah untuk para ustadz - ustadzah juga digelar lomba makan kerupuk sambil duduk, lomba membawa kelereng menggunakan sendok makan.

"Jadi para siswa tidak kehilangan moment peringatan 17 Agustusan ini, mereka tetap memiliki moment ini dan tetap bisa merasakan kegembiraan untuk tetap ikut merayakan peringatan Hari Kemerdekaan ini, meski saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid 19,'' kata Ustadzah Norma-sapaan akrab Kepala SD Muhammadiyah 24 Surabaya.

Ustadzah Norma juga menjelaskan, tujuan menggelar berbagai lomba baik secara online yang bisa diikuti dari rumah. Pertama, sebagai bentuk syukur karena telah diberikan Allah SWT kemardekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan, baik yang telah gugur maupun para pejuang yang saat ini masih diberikan kesehatan dan umur panjang.

Kedua, untuk menyemarakkan Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ketiga, untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah

air kepada para siswa meski dalam kondisi pandemi Covid 19. Sehingga setiap ada moment peringatan atau perayaan apapun para siswa tahu esensi peringatan itu apa, dan para siswa juga tidak kehilangan moment peringatannya.

"Maka di peringatan 17 Agustusan ini, SD Muhammadiyah 24 Surabaya juga tetap digelar kegia-

tan yang menggemberikan para siswa yakni memperingati Kemerdekaan Indonesia dan menumbuhkan perasaan nasionalisme. Di sekolah para guru memberikan contoh lomba yang digelar di sekolah, selanjutnya para siswa bisa mengikuti berbagai lomba melalui aplikasi Zoom dari rumah,'' jelas Ustadzah Norma. [fen]

trie diana/bhirawa

Kepala SD Muhammadiyah 24 Ketintang, Surabaya, Utadzah Norma Setya Ningrum memberikan semangat kepada para ustadzah yang mengikuti lomba makan kerupuk sambil duduk.

Pengesahan Warga Baru PSHT, Seluruh Elemen Memperkuat Tali Persaudaraan Lamongan, Bhirawa Momentum pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Lamongan Pusat Madiun Tahun 2020 dijadikan semangat untuk menguatkan komitmen bersama, dalam menjaga dan merawat persaudaraan sesama anak bangsa.

Komitmen itu dipertegas oleh seluruh elemen penting baik internal PSHT,Pemkab Lamongan dan hingga pada jajaran TNI - Polri di malam Syuran 1422 H. Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun R.Moerdjoko menuturkan supaya para warga agar tetap teguh mengamalkan ajaran utamanya yaitu soal persaudaraan.

"Pengesahan warga baru di bulan Muharram bersamaan dengan bulan kemerdekaan.Pada Dirgahayu Kemerdekaan ke - 75 ini membuat kita semakin semangat untuk memperkuat persaudaraan dan seman-

gat berjuang bersama melawan Covid-19," tutur Mas Moerdjoko kepada Bhirawa,Senin(24/8).

Ia menjelaskan, Ki Hajar Hardjoe Oetomo merupakan pahlawan bangsa , sekaligus pendiri organisasi PSHT. "Maka dari itu , sudah tidak waktunya lagi, kita bermusuhan den-

gan bangsa sendiri. Mari kita rawat dan jaga persaudaraan," jelas Ketua Umum PSHT Pusat Madiun ini sambil memaparkan empat karakter warga PSHT hingga falsafah memayu hayuning bawana yang harus dijadikan pegangan kita semua.

Pengesahan warga baru PSHT

Cabang Lamongan sendiri dilaksanakan selama dua tahap , sejak Ahad 23 sampai 24 Agustus 2020.

Pada Ahad (23/8) malam pengesahan gelombang pertama,Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono di - Sahkan menjadi warga baru PSHT. Bahkan, Dandim 0812

Bupati Fadeli bersama Ketua Umum Pusat Madiun Mas Moerdjoko,Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dan Dewan Pertimbangan Cabang PSHT Lamongan Mas Sumiran.

Alimun Hakim/bhirawa

didapuk sebagai pembaca Muqaddimah PSHT dalam malam pengesahan warga baru 1442 H tersebut.

Hal itu merupakan komitmen Komandan Kodim 0812 sebelumnya yang siap untuk mengikuti proses latihan selama satu tahun.

Bukan hanya Dandim 0812, dua tokoh penting yakni Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Rektor Universitas Islam Lamongan Bambang Eko Moeldjoeno juga dikukuhkan menjadi warga kehormatan PSHT Cabag Lamongan Pusat Madiun.

Bupati Fadeli yang hadir di malam Syuroan 1422 H bersama Debby Kurniawan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Lamongan dan Ketua Koni M.Janadi beserta jajaran OPD lainya turut menjadi saksi malam yang penuh barokah tersebut.

"Catatan kami ada 3.000 lebih yang di sahkan pada tahun 2020 ini dan setiap tahun bertambah,

tidak kurang . Bahkan tercatat total ada 50.000 lebih warga PSHT di Kabupaten Lamongan. Warga baru yang di sahkan harus menjadi warga yang berkwalitas dan menjalankan amanah," ujar Fadeli.

Ia menegaskan, mari kita jaga persatuan dan persaudaraan supaya kondusifitas daerah Kabupaten Lamongan tetap terjaga. Dengan dukungan semua pihak, kondusifitas Lamongan tetap terjaga.

Bupati menambahkan, kepada IPSI Cabang Lamongan agar sering - sering mengadakan tournament.

Hal itu untuk sebuah aktivitas positif. Buktinya Porprov kemarin mendapatkan banyak medali emas di Cabor Silat. "Porprov tahun depan harus kita tingkatkan kwalitasnya. Sehingga para atlet Lamongan mampu menjadi yang terbaik dan mampu bersaing di skala nasional hingga internasional," pungkas Fadeli. [aha.yit]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Halaman 8

Wali Kota Hadi Serahkan Bantuan 843 Paket Beras dan 42 Ribu Vitamin Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo punya amanah besar dari para donator untuk mendistribusikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Senin (24/8/2020) pagi, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menyerahkan bantuan berupa 843 paket beras masing-masing seberat 25 kg dan 42 ribu butir multivitamin.

Bantuan ini diserahkan kepada lembaga pendidikan (pondok pesantren), panti asuhan dan panti jompo. Wali kota menekankan, tidak ingin mereka tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Bantuan ini berasal dari keluarga besar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang menyisihkan nafkahnya untuk masyarakat. Mudah-mudahan bantuan ini betul-betul bermanfaat,” kata Habib Hadi.

Selain beras sebagai kebutuhan pokok, lanjut wali kota, multivitamin juga penting untuk dikonsumsi mereka yang tinggal di pondok pesantren, panti asuhan atau panti jompo. Ia juga berpesan kepada pengasuh pondok agar mengatur jadwal kunjung wali santri, tujuannya mencegah santri di dalam pon-

dok supaya tetap steril dari paparan Covid 19.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Puri Manggala Bakti itu, Habib Hadi juga mengungkapkan harapannya terkait uji coba vaksin yang sudah memasuki tahap ketiga.

“Bila vaksin sudah ditemukan, kita semua bisa leluasa. Sebelum vaksin ditemukan, tetap kedepankan protokol kesehatan,” kata wali kota yang didampingi Kepala BKPSDM Gogol Sudjarwo dan Inspektur Tartib Goenawan.

Untuk itu, pemerintah harus didukung stakeholder dalam bersosialisasi pada masyarakat. Sebab, selain pemerintah, tokoh masyarakat juga menjadi simbol edukasi melalui majelis atau pertemuan untuk menjawab keraguan masyarakat tentang adanya Covid 19.

“Kebersamaan ini (bersama seluruh stakeholder) menjadi multivitamin bagi saya, karena saya akan melangkah asal saya benar. Saya

Wali kota Hadi serahkan bantuan vitamin. wiwit agus pribadi/ bhirawa

tidak bangga ditemani tapi jalan saya salah. Ini langkah saya untuk mengawal pemerintahan menjadi lebih baik lagi,” serunya.

Habib Hadi menyadari, banyak masyarakat yang menganggap Covid 19 tidak ada. “Apa kita rugi saat pakai masker, wong itu untuk kesehatan diri sendiri. Menjaga kesehatan diri sendiri itu kewajiban kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sosialisasikan ke masyarakat, simple saja, gunakan masker saat berkegiatan, cuci tangan dan jaga jarak,” tegasnya.

“Ini menjadi tantangan bersama.

Mengedukasi warga, lingkungan, santri, wali santri tentang kendala

yang dihadapi,” lanjut Mantan Anggota DPRD Jawa Timur dan DPR RI yang mengajak undangan yang hadir mendoakan tenaga kesehatan (nakes) untuk bisa menjalankan tugas dengan baik.

Gerakan Jatim bermasker di Kota Probolinggo ditandai dengan pembagian ribuan masker kepada masing-masing kelurahan. Secara langsung, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, dan Ketua TP PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin memantau dan membagikan masker kepada warga.

Perwakilan warga yang mendalat masker ini di antaranya yang berada

di Kampung Benteng, Kelurahan/ Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dan Kantor Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyampaikan, kegiatan bagi-bagi masker ini dilakukan serentak di semua daerah bersama tim penggerak PKK. TP PKK Kota Probolinggo sendiri menamai kegiatan ini dengan Gebrak Masker di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 75.

Tentunya kita ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangkitkan kembali rasa kekompakan, kepedulian di dalam situasi kondisi yang ada. Yaitu melalui gerakan bermasker,” terang Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.

HUT Republik Indonesia ke 75 ini menjadi momentum yang penting untuk mengajak masyarakat.

Bersama-sama disiplin bermasker, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kalau kita memakai masker, kita tidak menularkan kepada yang lainnya. Dan yang lainnya juga tidak bisa menulari kita, ini yang paling penting. Jadi kalau kita disiplin dalam bermasker, insya Allah Cov-

id-19 bisa kita hadapi. Bersama kita pasti bisa,” jelasnya.

Adapun kegiatan pembagian masker, itu secara simbolik dilaksanakan di dua titik, yaitu di Kampung Benteng, Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dan di Kantor Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

“Kita menggerakkan seluruh tim penggerak PKK dan tinggkat kecamatan di lima kecamatan, dan semua kelurahan yang ada di wilayah Kota Probolinggo, semua serentak hari ini,” paparnya.

Pihaknya berharap dengan berjalannya gebrak masker tersebut, Kota Probolinggo kembali ke zona hijau. Karena kedisiplinan masyarakat menjadi andalan utama untuk bisa menghadapi tantangan penyebaran covid-19 di wilayah Kota Probolinggo.

Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin menyampaikan supaya semuanya kompak dengan gerakan Jatim Bermasker.

“Semuanya harus kompak untuk menggerakkan masyarakat di sekitarnya supaya selalu menggunakan masker. Supaya pandemi ini segera cepat berlalu,” ungkapnya.[wap]

KELANA JATIM

Habis Libur Panjang, ASN ke Luar Kota Wajib Menjalani Rapid Test Gresik, Bhirawa Takut terpapar Covid -19, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran Pemkab Gresik menjalani rapid test. Tindakan ini dilakukan karena para ASN itu habis menjalani libur panjang.

Rapid test dilakukan di Ruang Putri Cempo, Senin (24/8).

Hal ini sesuai perintah Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kepada Pj. Sekda Gresik Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno.

Menurut Sekda, perintah rapid test ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Gresik, khususnya penyebaran cluster dari daerah lain.

Dalam perintah itu Bupati melalui PJ Sekda memerintahkan agar seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), para Kepala Bagian dan Camat serta ASN yang berpergian atau berlibur keluar kota agar melakukan rapid test.

Bupati juga memerintahkan agar para Kepala OPD untuk menghimpun bukti rapid test tersebut melalui Pj. Sekda. ”Sesuai perintah Bupati semua pejabat eselon II dan III diharuskan melaksanakan rapid test secara mandiri dan mengumpulkan hasil rapid. Para Kepala OPD juga harus mendata para stafnya yang berpergian keluar kota untuk mengumpulkan hasil rapid test,” tandas Abimanyu.

Namun demikian yang belum melaksanakan rapid test secara mandiri Abimanyu mengatakan, bahwa pihak Pemkab Gresik melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menyiapkan 250 paket rapid test kepada para kepala OPD atau ASN yang belum melaksanakan rapid test mandiri. [eri]

PDIP Rugi Jika Gus Hans Tak Diambil Jadi Cawawali Surabaya Surabaya, Bhirawa Jaringan Santri Surabaya (JASS), santri yang mondok di beberapa kota, tak mau ketinggapan ambil bagian dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya.

Para alumni yang mondok di beberapa Pondok Pesantren terkemuka kini merapatkan barisan untuk bisa memenangkan Gus Hans sebagai Calon Wakil Wali Kota Surabaya.

“Dengan latar belakang Gus Hans selama ini, siapapun calon wali kotanya, beliau cocok mendampingi,” kata Koordinator JASS, Drs H Mukhlason Nachrowi, Senin (24/8).

Mukhlason menjelaskan, saat ini di Kota Surabaya, baru satu Cawali yang mendeklarasikan. Nah, masyarakat sedang menanti Cawali yang diusung dari PDI Perjuangan.

“PDIP rugi kalau tidak mengambil Gus Hans untuk Cawalinya. Sebab Gus Hans punya jaringan yang kuat di grass root,” jelasnya. JASS merupakan kumpulan alumni Ponpes di berbagai daerah. Mulai Ponpes Darul Ulum, Rejoso, Tebu Ireng, Tambak Beras, Genggong, Langitan dan lainnya.

Para Kiai di Ponpes tersebut, lanjut Mukhlason, sudah bulat mendukung Gus Hans. “Kalau Kiainya saja sudah mendukung Gus Hans, sebagai santri harus mendukung juga,” tegasnya.

Menurut dia, Gus Hans mempunyai jaringan yang sangat kuat.

Karena mempunyai background Gus dan NU tulen. Disamping itu juga pengurus Ansor, Partai Golkar, dekat dengan para Kiai, dan alumni santri Surabaya. “Komunikasi dengan lintas agama juga sangat bagus,” imbuhnya.

Saat ini, kata Mukhlason, ada sekitar 1.500 orang yang tergabung JASS. Mereka terus melakukan sosialisasi kepada warga tentang Gus Hans.

Kegiatan sosial juga sering dilakukan, diantaranya membagikan masker di wilayah Surabaya Barat. Pertemuan dengan para santri pun rutin dilakukan dua kali dalam sebulan. Namun, karena Pandemi pertemuan itu tetap dilakukan melalui daring. [geh]

Nakes di Kabupaten Malang Rawat Pasien Covid-19, Terima Dana Intensif Kab Malang, Bhirawa Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terlibat menangani pasien Corona Virus Disease (Covid-19), yang dibawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang terima pencairan dana insentif tiga bulanan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga dengan informasi tersebut, maka para Nakes di kabupaten setempat sangat senang.

Kadinkes Kabupaten Malang dr Arbani Mukti Wibowo, Senin (24/8), kepada wartawan membenarkan, jika dana intensif tiga bulanan telah cair, yaitu bulan Maret, April, dan Mei 2020.

Sedangkan dana insentif tersebut sudah diterima oleh para Nakes dilingkungan Dinkes Kabupaten Malang. “Kami sudah mendistribusikan secara payroll atau sebuah sistem administrasi penggajian. Artinya, dalam pencairan dana insentif itu langsung masuk rekening bank masing-masing Nakes,” terangnya.

Sedangkan, lanjut dia, untuk dana insentif pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2020 belum cair, karena untuk saat ini masih dalam proses. Namun, kami usahakan pada bulan September 2020 mendatang, para Nakes bisa kembali menerima dana tersebut. Dan rincian dana insentif itu, untuk masing-masing tenaga dokter spesialis menerima Rp 15 juta, dokter umum Rp 10 juta, tenaga bidan dan perawat menerima Rp 7,5 juta per orang, dan tenaga medis lainnya menerima Rp 5 juta per orang.[cyn]

Wali Kota Sutiaji saat menyerahkan sertifikat kepada masyarakat Kota Malang Senin (24/8) kemarin.

Wali Kota Sutiaji Targetkan Aset Pemkot Separuhnya Tersertifikasi Malang, Bhirawa Aset Pemkot Malang, terus dilakukan sertifikasi, ini untuk memastikan jika aset Pemkot tidak berpindah tanga. Wali Kota Sutiaji menargetkan jika tahun depan setidaknya sudah separoh aset penkot tersertifikasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Sutiaji Wali Kota Malang, disela-sela penyerahan 106 sertifikat tanah aset Pemkot di halalaman Balai Kota setempat Senin (24/8/2020) kemarin.

106 bidang yang diserajkan itu, dengan rincian 61 bidang dari kegiatan rutin dan 45 bidang dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Selain itu dilakukan pula penyerahan 760 bidang sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Malang dengan rincian Kelurahan Gadang sebanyak

300 bidang, Kelurahan Kedungkandang 150 bidang, Kelurahan Buring 100 bidang, Kelurahan Bumiayu 60 bidang, Kelurahan Bandungrejosari 100 bidang, serta Kelurahan Wonokoyo 50 bidang.

Di pertengahan tahun 2020 ini, kata Sutiaji, sudah diselesaikan 106 bidang, dan berikutnya ditargetkan lebih dari 140 bidang lagi yang harus terselesaikan milik Pemerintah Kota Malang agar segera tersertifikat tahun ini.

“Tahun depan kami targetkan dua

kali lipat, kami minta 300 minimal bisa diselesaikan sehingga lebih dari 4000 aset-aset pemerintah kota harapan kami sudah legalitas menjadi milik kita semua.” ujar Sutiaji.

Melalui PTSL tersebut diharapkan pada tahun 2021 seluruh bidang tanah yang berada di wilayah Kota Malang telah terukur dan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sehingga Kota Malang akan menjadi Kota Lengkap dalam pendaftaran tanah.

“Legalitas memang penting sehingga meminimalisir konflik di lapangan” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kota Malang, Sulam Samsul menyatakan bahwa ditargetkan sebelum tanggal 24 September 2020 selu-

ruh sertifikat hak atas tanah sebanyak 3.020 bidang dapat terselesesaikan.

“Saat ini sudah 1093 bidang atau hampir 70 persen terselesaikan” tandasnya.

Kantor Pertanahan Kota Malang telah melaksanakan sertifikasi melalui PTSL untuk bidang-bidang tanah yang berada di wilayah Kota Malang; dan saat ini merupakan tahun keempat pelaksanaan PTSL di wilayah Kota Malang.

Pada tahun 2020 Kantor Pertanahan Kota Malang ditargetkan untuk dapat melaksanakan kegiatan pengukuran dengan penerbitan 3.500 peta bidang tanah serta penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 3.020 bidang. Dari target tersebut hingga saat ini telah diterbitkan sertifikat sebanyak 1.903. [mut]

Fernanda Ketua DPD Golkar Kota Probolinggo yang Baru Probolinggo, Bhirawa DPD Partai Golkar Kota Probolinggo menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Fernanda Zulkarnain terpilih sebagai ketua baru menggantikan Audi Firmana yang notabenenya kakaknya.

Dalam masa jabatan ini, Fernanda mengaku menargetkan menjadi partai pemenang Pemilu 2024. “Dengan kursi di DPRD saat ini hanya 5 kursi, kami masih belum bisa maksimal dalam mengawal kebijakan prorakyat. Dalam Pemilu 2024, kami targetkan menjadi partai pemenang pemilu,” ujarnya saat menyampaikan orasi politiknya dalam Musda DPD Golkar Kota Probolinggo di Ballroom Paseban Sena.

Disinggung mengenai posisinya sebagai wakil ketua DPRD sekaligus ketua parpol, Fernanda menilai hal itu lebih memudahkannya untuk mengusung visi mengawal kebijakan pemerintah berkaitan dengan hak-hak rakyat.

“Arah politik tetap sama. Memperjuangkan hak-hak rakyat. Kebetulan saya di DPRD, maka saya bisa ikut menopang hak-hak tersebut,” jelasnya, Senin (24/8/2020).

Fernanda terpilih secara aklamasi.

Dalam proses pendaftaran calon Jumat (21/8), hanya dirinya yang mendaftar. Ketua DPD Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji mengata-

kan, tidak hanya Fernanda yang menang secara aklamasi. Dari 30 daerah yang melakukan musda, semua ketua DPD aklamasi.

“Sistem di Golkar, dalam proses pendaftaran, setiap kader berhak maju sebagai calon ketua DPD. Kemudian dilakukan musyawarah dengan perwakilan suara, seperti kelompok sayap Partai Golkar, kemudian pengurus kecamatan sampai memunculkan nama satu orang,” tuturnya.

Ia katakan, untuk maju sebagai calon wali kota kedepan tentunya tidak hanya cukup bekal sebagai ketua partai saja. Tetapi performal di publik harus baik. Namun saya yakin sekarang performal Fernanda di publik dan di masyarakat sudah baik, tandasnya.

Dengan terpilihnya dia sebagai ketua partai Golkar, bisa lebih mudah untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon wali kota kepada masyarakat.

“Tinggal bagaiamana menata jaringannya supaya bisa bekerja secara maksimal untuk memenangkan dirinya, apabila maju sebagai calon wali kota kedepan,” tambah Ketua DPD P Golkar Jawa Timur, Muhammad Sarmuji.

Lebih lanjut Fernanda Zulkarnain, dengan terpilihnya dirinya menjadi ketua, ia mengatakan, pertama kali pihaknya akan melakukan konsulida-

Fernanda (masker hitam) jadi ketua DPD Golkar Kota Probolinggo. wiwit agus pribadi/ bhirawa

si di internal partai dulu. “Pertama kita akan merangkul semua pihak baik internal maupun eksternal, serta seluruh shareholder dan stakeholder,” ujar Fernanda.

Disinggung target politik kedepan, dengan terpilihnya menjadi ketua DPD P Golkar Kota Probolinggo periode 2020 – 2025, Fernanda menyebut, bahwa target partai Golkar Kota Probolinggo kedepan memenangkan pemilu 2024. “Partai Golkar kedepan menjadi partai pemenang nomor satu dengan suara terbanyak,” kilahnya.

Tentang Pilkada kota probolinggo 2024, kata Fernanda, pihaknya akan melakukan konsulidasi internal dulu.

Untuk pilkada 2024 nanti, kita akan

melakukan konsulidasi dengan internal dulu.

Dengan background yang saya miliki memang bukan tidak mungkin untuk maju ke Pilkada Kota Probolinggo 2024. Yang penting adalah di internal P Golkar harus solid, paparnya.

“Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memperjuangkan hakhak rakyat. Ini yang paling penting,” tandas politisi muda partai golkar ini.

Tidak sulit bagi Oka Mahendra Jati Kusuma untuk melanjutkan kepemimpinannya di DPD Partai Golkar. Wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo itu kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar kabuparten Probolinggo Periode 2020-2025.[wap]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Halaman 9

Tidak Bermasker, Warga Nganjuk akan Didenda Nganjuk, Bhirawa Upaya Pemkab Nganjuk dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19 adalah dengan mewajibkan seluruh warga masyarakat dan perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dengan tegas akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang tidak patuh.

“Menindaklanjuti instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemkab Nganjuk akan menjatuhkan sanksi mulai adsminstrasi hingga denda kepada semua pihak yang melanggar protokol kesehatan,” tegas Bupati Novi Rahman Hidayat saat memberikan laporan di hadapan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Lebih lanjut, Bupati Novi mengatakan peraturan Bupati tentang kewajiban penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Nganjuk akan efektif diberlakukan September mendatang.

Dalam instruksinya Bupati Nganjuk menyebut, pimpinan instansi vertikal dan OPD di Pemkab Nganjuk, direktur BUMN/BUMD, camat, dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Nganjuk agar mewajibkan, seluruh stafnya memakai masker dalam bekerja maupun beraktifitas di luar rumah. Selain itu perusahaan swasta juga diberlakukan aturan yang sama terkait protokol kesehatan.

Terkait jenis masker, diperbolehkan menggunakan masker bedah, maupun masker kain. Penggunaan masker kain harus dicuci dengan bersih agar dapat dipakai kembali.

Untuk proses penegakan aturan, Bupati Nganjuk akan berkoordinasi dengan aparat TNI/Polri dan personil Satpol PP. Di samping itu tokoh masyarakat, dan Ketua RT/ RW diharapkan ikut berperan dalam mengingatkan warga agar mematuhinya.

Di tempat yang sama di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ada alumni pasein covid 19. Peran dari alumni pasien covid 19 adalah melakukan pemahaman tentang pandemi kepada masyarakat di semua lapisan. Baik itu di perusahaan-perusahaan maupun dengan masyarakat secara langsung, sehingga ada edukasi secara langsung dari orang yang mengalami langsung terpapar covid 19.

Hal ini akan lebih efektif dan rasional jika pengalaman alumni pasien covid 19 dapat disampaikan kepada masyarakat. “Di tingkat propinsi telah dibentuk alumni pasien covid 19 yang saat ini memberikan edukasi di beberapa kampung tangguh dan perusahaan swasta terkait bahawa covid 19 dan pola pencegahannya,” terang Gubernur Khofifah.

Sebelum melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Pemkab Nganjuk, Gubernur Khofifah, mengunjungi tiga

KELANA JATIM

Implementasi Inpres, Polres Ponorogo Gelar Apel Bersama Ponorogo, Bhirawa Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Polres Ponorogo menggelar Apel Bersama di Alun - Alun Ponorogo, Senin (24/08) bersama Kodim 0802/Ponorogo dan Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Ponorogo AKBP Mochamad Nur Aziz mengatakan Inpres dapat menjadi jaminan kepastian hukum untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan. Hal ini tentunya untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada masyarakat.

“Kita lakukan pembinaan dan pendisiplinan pada masyarakat, melaksanakan penegakan hukum pada pelanggar protokol sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi bisa berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, dan pemberhentian atau penutupan tempat usaha. Ini semua untuk menekan penyebaran Covid-19 di Ponorogo,” kata sambutan Kapolres yang dibacakan oleh Wakapolres Ponorogo Kompol Indah Wahyuni. [yan]

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat memberikan paparan terkait penanganan pandemi covid 19 kepada Gubernur Jatim Indar Parawansa di Pendopo kabupaten Nganjuk.

sekolah menengah atas. Tiga sekolah tersebut, yakni sekolah luar biasa (SLB) Santhi Kosala, SMKN 1 Tanjunganom dan SMAN 2 Nganjuk.

Kunjungan sendiri dilakukan Gubernur Khofifah, guna meninjau

langsung uji coba pembelajaran tatap muka terbatas pada tiga sekolah tersebut. Di SMKN 1 Tanjunganom merupakan sekolah kejuruan, Gubernur Khofifah menyebutkan pembelajaran model daring di

mekanisme uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, yakni membatasi jumlah siswa yang belajar. Dimana pembelajaran tatap muka bisa dilakukan 25 persen saja dari total jumlah sekolah. [ris]

Dalam Tujuh Bulan, 1.156 Istri Gugat Cerai Suami Bojonegoro,Bhirawa Selama tujuh bulan terakhir, tren perceraian di Kabupaten Bojonegoro, tergolong cukup tinggi. Tercatat di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro sejak Januari hingga akhir Juli 2020, kasus perceraian yang diterima sebanyak 1.695 perkara. Sebanyak 1.156kasus di antaranya adalah gugatan cerai oleh istri terhadap suaminya.

Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik, kemarin (24/8), menyebutkan, penyebab istri menggugat cerai suaminya karena ada berbagai permasalahan. “ Kasus cerai paling banyak kasusnya dilatar belakangi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri, diantaranya faktor ekonomi, masalah medsos dan

lain sebagainya,” terang Solikin.

Dari jumlah sebanyak 1.695 perkara itu, pihak istri yang mengajukan gugatan cerai mencapai 1.156 orang. Sedangkan untuk cerai talak ada 539 perkara.

“Sejak Januari hingga akhir Juli, ada 1.695 perkara. Dan untuk cerai talak ada 539 perkara.

Sedangkan, istri yang menggugat cerai suaminya mencapai 1.156 orang,” jelasnya.

Meski pengajuan cerai tergolong tinggi, pihaknya klaim jumlah angka cerai menurun 66 orang dibandingkan tahun 2019 lalu. “ Setiap bulan pasangan yang mengajukan cerai di pengadilan agama ada hampir 100 lebih.Paling banyak Januari, kami menerima 214 perkara cerai,” jelasnya.

Dia mengimbau masyarakat Bojonegoro jika terjadi perselisihan rumah tangga jangan langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dia menyarankan agar masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan.

“Jangan marah langsung gugat cerai, didiskusikan dulu dan cari solusinya, diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya.

Pada tahun 2020. Angka perceraian di bulan Januari ada 291 perkara, Februari 135 perkara, Maret 132, April 79, Mei 58, Juni 267 dan Juli ada 196 perkara. Sedangkan untuk perkara cerai talak tercatat pada bulan Januari ada 124 perkara, Februari 77, Maret 54, April 36, Mei 43, Juni 108 dan bulan Juli 97 perkara. [bas]

160 Peserta Lolos Rikmin Penerimaan Anggota Polri 2020

Petugas Lapas Gagalkan Modus Baru Penyelundupan Obat Terlarang dalam Lapas Jombang, Bhirawa Petugas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang berhasil menggagalkan pengunjung yang memasukan kurang lebih 1000 butir diduga obat terlarang jenis pil yang dikemas di dalam buah Salak, Senin (24/08).

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Jombang Mahendra Sulaksana, membenarkan tentang kejadian ini.

“Penggagalan yang diduga paket jenis pil ini, hari Senin (24/08) sekitar pukul 09.30 WIB,” kata Mahendra Sulaksana.

Lebih lanjut Mahendra mengatakan, penggagalan masuknya obat yang diduga jenis obat terlarang ini berawal karena diketahui oleh petugas pengamanan Lapas Kelas IIB Jombang yang bertugas di bagian penggeledahan barang kunjungan.

Diduga, barang tersebut dibawa pengunjung berinisial VN yang merupakan istri dari WBP, yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIB jombang. VN memasukkannya dengan cara mengemasnya di dalam ‘Buah Salak’ dengan cara kulit buah di robek, kemudian isi buah dikeluarkan dan diganti pil yang telah dikemas dalam plastik dan di lem untuk disamarkan dengan buah lainnya. [rif]

sekolah setempat tidak cocok diterapkan. Pasalnya SMKN merupakan sekolah yang model pembelajarannya, banyak mengaplikasikan antara teori dengan praktek.

Gubernur Khofifah menjelaskan,

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai didampingi Kabag Sumda Kompol Hardjito memimpin pengumuman hasil rikmin penerimaan anggota Polri 2020.

Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai dengan didampingi Kabag Sumda Kompol Hardjito memimpin pengumuman hasil pemeriksaan administrasi (rikmin) awal penerimaan Polri 2020 kemarin.

Pengumuman hasil sidang pemer-

iksaan administrasi awal ini dihadiri pejabat utama, panitia eksternal yang terdiri dari petugas dari Dispendukcapil selaku pemeriksa KK, KTP, akta kelahiran dan petugas Dispendikbud selaku pemeriksa ijasah SD dan SMP. Selain itu ada petugas dari Dindik Provinsi Jatim selaku pemeriksa ijasah

SMA/SMK serta petugas pemeriksa dari Kankemenag selaku pemeriksa ijasah MA. Terakhir ada dari LSM FSMP (Forum Solidaritas Masyarakat Pendidikan) selaku pengawas eksternal.

Kapolres Ach Imam Rifai menegaskan Polri membuka penerimaan Polri secara terpadu baik Akpol, Bintara dan Tamtama yang dilaksanakan satu waktu dalam proses penerimaan Polri dengan pedoman prinsip Betah (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) serta Clean Clear.

Lebih lanjut Kapolres menekankan kepada seluruh peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Biasanya mereka menebar janji dapat membantu kelulusan peserta dalam penerimaan anggota Polri.

Padahal semua proses penerimaan anggota Polri dilakukan secara transparan serta dilakukan pengawasan ketat baik di internal maupun eksternal,” ujar Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, pihaknya juga berharap agar semua pihak baik peserta, orang tua maupun panitia mengikuti SOP yang sudah dia-

tur dalam penerimaan Polri. Apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang menjanjikan kelulusan, ungkap Kapolres, dipersilahkan melaporkan langsung kepada pihak Propam.

Selain itu, Kapolres Imam berpesan agar selama masa pandemi Covid-19 semua peserta mengikuti anjuran Pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan.

“Seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak,” tandas Kapolres Imam seraya meminta peserta selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Kapolres Imam menuturkan, untuk jumlah pendaftar Polri di Polres Situbondo saat ini tercatat sebanyak 184 peserta (151 pria dan 33 wanita). Namun yang berhasil dinyatakan lulus pada pemeriksaan adimnistrasi awal, terang Kapolres, baru sebanyak 160 orang.

Para pendaftar ini, imbuh Kapolres lagi, terbagi menjadi 3 kategori yaitu Polri Tugas Umum sebanyak 175 peserta dengan dinyatakan lulus 151 orang. Selanjutnya, untuk Bintara Kompetensi khusus TI sebanyak 8 peserta dan dinyatakan lulus 8 orang. [awi]

Menyambut Hari Kontrasepsi Sedunia, KlikDokter dan BKKBN Luncurkan “KLIKKB” Sebagai salah satu upaya membantu pemerintah untuk mengendalikan meledaknya jumlah penduduk terkait pandemi COVID-19, KlikDokter bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengembangkan dan meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan “KLIKKB”.

Acara peluncuran tersebut disiarkan secara daring dan dihadiri oleh 500 orang di platform Webex dan 600 orang di kanal Youtube. Kerjasama KlikDokter dan BKKBN ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap perkembangan terbaru yang terjadi di Indonesia. Adanya penurunan cukup drastis dalam penggunaan kontrasepsi selama pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatkan jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 17.5 persen pada skala nasional.

Dr (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) selaku Kepala BKKBN menegaskan, “Peningkatan angka kehamilan sebesar 17.5% bukan angka yang kecil. Angka ini berarti untuk setiap 100 kehamilan, ada 17 kehamilan yang tidak diren-

canakan.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kurangnya akses Pasangan Usia Subur terhadap pelayanan kontrasepsi. Berbagai penyebab seperti kekhawatiran akseptor KB untuk menggunakan fasilitas kesehatan, adanya provider yang tidak membuka layanan, ataupun terhambatnya menuju tempat pelayanan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi faktor-faktor yang membuat Pasangan Usia Subur tidak memiliki akses untuk mendapatkan kontrasepsi.”

Padahal, pelayanan kontrasepsi harus terus dilakukan untuk memenuhi tujuan perencanaan keluarga yaitu menunda kehamilan, menjaga jarak antar kelahiran, dan mengakhiri kesuburan. Adanya kebutuhan

digitalisasi terhadap pelayanan kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur di masa pandemi COVID-19 ini ditanggapi dengan baik oleh KlikDokter dan BKKBN dengan meluncurkan aplikasi “KLIKKB”.

Bonny Anom selaku Deputy CEO KlikDokter menegaskan, “KlikDokter (www.klikdokter.com) sebagai mitra kesehatan pemerintah ingin selalu mendukung penuh kebutuhan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Terlebih di era pandemi ini, ketika pelayanan kesehatan membutuhkan digitalisasi secara cepat, kami ingin berperan serta aktif. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan mendekatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat Indonesia. Pemakaian teknologi saat ini menjadi kunci penting terhadap penyesuaian perubahan zaman yang serba cepat dan dinamis, termasuk dalam pelayanan kontrasepsi.

Harapannya, dengan adanya aplikasi ini, tujuan akhir mem-

bentuk keluarga aman, tenteram dan mandiri dapat bisa tercapai melalui perencanaan keluarga.”ma Aplikasi “KLIKKB”, akan menghubungkan secara langsung antara akseptor KB dengan bidan dan memungkinkan akseptor mendapatkan informasi secara interaktif atau konseling dalam aplikasi ini.

“Dalam aplikasi ini tersedia layanan live chat dengan provider, informasi tempat pelayanan KB, alarm pengingat baik bagi provider maupun akseptor untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi ulangan. Sebelum mendapatkan pelayanan, peserta KB dapat membuat janji terlebih dahulu sehingga meminimalisir waktu tunggu. Upaya ini juga diharapkan membantu akseptor dalam mendapatkan alarm pengingat saat meminum pil KB setiap harinya,” ungkap Mia Argianti, Head of B2B KlikDokter.

Hal ini dilakukan untuk menghindari Drop Out atau putus pakai kontrasepsi yang persentasenya masih cukup tinggi

khususnya pada kontrasepsi jangka pendek. “Selama 3 bulan terakhir saja, angkanya mencapai 10% dari 36 juta pasangan usia subur yang putus kontrasepsi,” jelas Dr (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

“Aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam hal mengetahui kebutuhan Pasangan Usia Subur terhadap jenis kontrasepsi sehingga dapat menjadi masukan bagi kebijakan program. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat dipantau sehingga mencegah terjadinya stock out di fasilitas pelayanan kesehatan.,” ungkap Mia Argianti, Head of B2B KlikDokter.

Harapan di masa depan oleh KlikDokter dan BKKBN adalah untuk dapat mengembangkan “KLIKKB” secara kontinu dan bertahap melalui fase-fase yang telah ditentukan dan dengan penyesuaian terhadap jumlah tenaga kesehatan dan kapasitas sesuai fase tersebut.

Peluncuran klikkb oleh dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Daeng M Faqih,SH,MH, , Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Bonny Anom, Deputy CEO KlikDokter di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta.

“Saat ini tenaga kesehatan yang dilibatkan sebagai pemberi layanan adalah bidan sebanyak 2.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dan bidan konselor yang akan bertugas memberikan konsultasi melalui “KLIKKB”. Kemudian sebanyak 2000 bidan sedang

dipersiapkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Sosialisasi yang dilakukan pun secara bertahap, tahap pertama disosialisasikan di 7 provinsi, tahap kedua 12 provinsi dan tahap ketiga 15 provinsi,” tutup Dr (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. [ma]

EKONOMI

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Halaman 10

Apjatel Minta Pemkot Tak Kenakan Tarif Sewa Tinggi ke Operator Telekomunikasi Surabaya, Bhirawa Rencana Pemerintah Kota Surabaya akan mengenakan sewa dengan harga komersial atas jaringan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayah kota Surabaya, sangat disayangkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).

Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif mengungkapkan melihat harga sewa yang dikenakan oleh Pemkot Surabaya menggunakan acuan harga komersial itu sangat disayangkan, akan lebih bijaksana jika Pemkot Surabaya mengedepankan peran sebagai pembina industri di daerah dan mempertimbangkan peran penting strategis dan kontribusi penyelenggaraan tekekomunikasi digital dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara.

“Sejatinya penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi tak keberatan dengan rencana Pemkot Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan retribusi atau sewa

yang akan dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi,” terangnya, Senin (24/8).

Arif menambahkan selain itu untuk meningkatkan PAD juga jangan sampai menambah beban masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat COVID19, jangan sampai rencana Pemkot Surabaya ini membebankan masyarakat yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat COVID 19.

Untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID 19 adalah dengan melakukan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Selain itu pemerintah tengah menggalakkan transformasi digital, ekonomi digital Indonesia, dan perwujudan smart city, termasuk di Surabaya.

BURSA EKONOMI

Dampak Covid-19, Pemkab Usulkan Usaha Mikro Dapat Hibah Rp2,4 Juta Kabupaten Blitar, Bhirawa Terdampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Blitar, ratusan Usaha Mikro (UM) di Kabupaten Blitar diusulkan mendapatkan dana hibah senilai Rp 2,4 juta.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Didik Wahyudi mengatakan Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Blitar, dan pihaknya mengakui berdampak besar selama Pandemi Covid-19 di sektor Usaha Mikro di Kabupaten Blitar, sehingga pihaknya akan melakukan upaya pemulihan salah satunya melanjutkan program Kementerian Koperasi dengan mendata Usaha Mikro (UM) maupun Koperasi yang ada di Kabupaten Blitar.

“Jumlah Usaha Mikro maupun Koperasi di Kabupaten Blitar cukup banyak, namun yang masih beroperasi atau tidak ini yang akan kami data kembali,” kata Didik Wahyudi.

Lanjut Didik Wahyudi, dari hasil pendataan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Blitar, dikatakannya kedepan para pelaku Usaha Mikro akan mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp 2,4 juta.

“Dasri hasil pendataan yang telah dilakukan, ada sekitar 300 Usaha Mikro dan Koperasi yang telah terdaftar dan dikirimkan datanya ke Kementerian Koperasi untuk diusulkan mendapatkan dana hibah Rp. 2,4 juta,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Didik Wahyudi, untuk selanjutnya darai data Usaha Mikro dan Koperasi yang telah dikirim ke Kementerian, akan diverifikasi oleh pihak kementerian , dimana tujuan utama pemberian hibah kepada Usaha Mikro dan Koperasi tak lain agar usahanya bisa berkembang kembali ditengah Pandemi Covid-19.[htn]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda, Merah Hitam, th.2017, AG 5231 RBZ, a/n. Rosin, Ds. Joho, Kalidawir – T.Agung No. 7263/IMB/BI-III/2020

Hilang STNK, AG 3805 RAJ, a/n. Maryam, RT 4/4 Ds. Gandong, Bandung – T.Agung No. 7264/IMB/BI-III/2020

Hilang STNK, AG 5402 TY, a/n. Nunuk Sugiarti, RT 1/2 Wonorejo, Sumbergempol – T.Agung No. 7265/IMB/BI-III/2020

HILANG BPKB, Mobil Kijang PU’85, AG 9332 RA, a/n. Bragas Petualang, Jl. MT Haryono Gg Ceria, RT 2/4 Kel. Bago – T.Agung No. 7266/IMB/BI-III/2020

TUBAN Hilang STNK, S-1523-H. An.Lik Witono, Ds Tunah, Dsn Kepet RT 002/007,Kec semanding, Kab Tuban No. 7267/IMB/BI-III/2020

HILANG BPKB, S-8021-UF. An.Muhdlor, Ds Bulu jowo, dsn Karang candi RT 002/ 004, Kec Bancar, Kab Tuban, hp 081249879595 No. 7268/IMB/BI-III/2020

“Dengan adanya WFH dan SFH dibutuhkan jaringan broadband. Jika Pemkot Surabaya mengenakan tarif sewa yang mahal maka program pemerintah pusat dalam mencegah dan mengurangi penyebaran COVID19 serta mewujudkan transformasi digital, economi digital Indonesia dan mewujudkan smart city dipastikan akan terhambat. Oleh karena itu APJATEL dan ATSI melayangkan surat keberatan ke Pemkot Surabaya. Tujuan surat bersama kami semata melindungi dan memastikan masyarakat di Surabaya bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang terjangkau,” jelas Arif.

Jika Pemkot Surabaya masih bersikukuh ingin menerapkan tarif sewa lahan terhadap jaringan utilitas dengan tak rasional, maka bisa dipastikan akan berdampak terhadap tingginya tarif jasa internet di Kota Surabaya.

“Saat ini masih banyak keluhan dari berbagai masyarakat di Surabaya untuk membeli paket data untuk mendukung kerja dan belajar dari rumah.

Jika Pemkot tetap menggenakan tarif sewa yang mahal kepada operator tele-

komunikasi maka pada akhirnya akan memberikan beban tambahan kepada masyarakat Surabaya. Dipastikan tarif internet di Surabaya akan semakin tak terjangkau lagi,”ujar Arif.

Sementara itu Rencana Pemkot mengenakan sewa dengan harga komersial atas jaringan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayah kota Surabaya, dipaparkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Ikhsan S untuk di jalan Raya Darmo dengan harga pasar tanah mencapai Rp30 Juta permeter dan diasumsikan satu jaringan utilitas dimanfaatkan oleh 25 operator, maka Pemkot Surabaya akan mengenakan sewa sebesar Rp13.333/ m per tahun kepada seluruh operator telekomunikasi dan seluruh pihak yang memiliki jaringan utilitas yang melintasi jalan Raya Darmo.

Nantinya Pemkot juga akan mengenakan sewa di seluruh ruas jalan dengan skema komersial kepada seluruh operator dan pemilik jaringan utilitas di Kota Surabaya.

Agar kegiatan serta beban mas-

yarakat tak semakin bertambah Arif berharap agar APJATEL dan ATSI bisa mendapatkan kesepakatan berdialog secara langsung dengan Ibu Wali Kota Tri Rismaharini dan bakal calon Wali Kota Surabaya mendatang.

Tujuannya agar penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi dapat terus memberikan layanan kepada masyarakat masyarakat Surabaya di tengah kondisi yang sulit akibat pandemik COVID19.

Terlebih lagi Walikota Surabaya tengah menggalakkan UMKM di Surabaya untuk bangkit dengan memanfaatkan penjualan daring.

“Kami berharap dapat berdialog dengan Walikota Surabaya dan Bakal Calon Walikota Surabaya mengenai permasalahan harga sewa lahan yang akan diberilakukan oleh Pemkot Surabaya. Jangan sampai karena ulah oknum pemkot yang ingin meningkatkan PAD, justru masyarakat Surabaya yang akan terkena dampaknya seperti tergangunya program belajar dari rumah, kerja dari rumah dan terhambatnya

rencana menggalakkan UMKM di Kota Surabaya untuk berjualan secara daring,”pungkas Arif.

Sebelumnya APJATEL dan ATSI sudah mengirimkan surat bersama kepada Pemkot Surabaya mengenai permohonan peninjauan kembali tarif sewa lahan untuk penyelenggara jaringan utilitas di Kota Surabaya.

Dalam surat tersebut baik APJATEL maupun ATSI menilai tarif sewa yang akan diberlakukan di Kota Surabaya sangat tinggi sehingga berpotensi memberatkan operator telekomunikasi. Di dalam surat tersebut baik ATSI maupun APJATEL menjelaskan bahwa belum pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia menyewa serta melakukan pembayaran kepada Pemkot Surabaya.

Menurut APJATEL dan ATSI, surat pemberitahuan nilai sewa yang diberikan Pemkot tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagai surat penetapan tagihan kepada operator dan penyelenggara jaringan utilitas telekomunikasi.[riq]

Wali Kota Keluarkan Jurus UMKM Tetap Hidup Kotà Mojokerto. Bhirawa Walikota Mojokerto. Ika Puspisari nampaknya dalam menghadapi Virus Covid-19.yang sempat memporak porandakan berbagai sendi kehidupan kali ini. Harus mengeluarkan semua jurus simpanannya agar roda perekonomian di kota onde-onde ini bisa bamgkit dan menggeliat kembali, utamanya pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari langkah strategis yang ditempuh saat ini, disamping gencar melakukan budidaya pertanian organik juga menggelar berbagai pelatihan kepada warganya,salah satunya pelatihan pembuatan frozen food bagi para pelaku usaha mikro.yang dibuka langsung oleh Walikota Ning Ita.di ruang pertemuan GMSC. senin 24/8/20.

Dalam laporannya Plt. Kadiskouminaker Kota Mojokerto. Hariyanto menjelaskan jika pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali pada sektor ekonomimojokerto. Karena itu, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan

Tampak dalam foto walikota sedang memberikan arahan kepada peserta pelatihan

Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari melalui OPD-OPD di Pemkot Mojokerto, menerapkan berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian.

Salah satunya pelatihan pembuatan Frozen Food adalah untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia pelaku usaha mikro dalam usaha

yang mandiri dan berdaya saing.

“Pelatihan ini juga untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah.

Pada pelatihan frozen ini banyak diminati oleh warga Kota Mojokerto, namun terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, maka pelatihan ini

Dinas Koperasi Usaha Mikro Usulkan Ribuan UM Dapat BLT Sidoarjo, Bhirawa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, saat ini terus melakukan perekapan atas ribuan usaha mikro (UM) yang ada, untuk segera diusulkan kepada Kemenkop dan UKM untuk bisa memperoleh bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, M. Edi Kurniadi, saat ini pihak terus melakukan perekapan data jumlah UM yang tersebar di 18 kecamatan.

“Saat ini masih terus berlangsung.

Bapak Ibu pelaku UKM supaya

mendaftar ke kantor kecamatan masing-masing,” komentar Edi, belum lama ini.

Dirinya menerangkan, jumlah usaha mikro di Kab Sidoarjo ada dua versi. Jumlah usaha mikro yang berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo sebanyak 167 ribu.

Sedangkan data dari Diskop UM Sidoarjo sebanyak 6000.

Dirinya menegaskan pihaknya hanya sebatas mengusulkan usaha mikro ini ke Pusat. Sedangkan realisasi dari Kemenkop UKM. Program BLT dari Kemenkop

UKM ini, kata Edi, diberikan kepada usaha mikro sebagai tambahan modal kerja di masa pandemi Covid-19.

Data usaha mikro yang sudah diusulkan, nanti yang akan memverikasi layak atau tidak untuk menerima bantuan, adalah dari Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu dan otoritas jass keuangan ( OJK).

Jika pelaku UMKM benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut, maka dananya akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pelaku usaha mikro.[kus]

dibatasi hanya untuk 60 orang yang terbagi menjadi 2 gelombang.

“Pelatihan gelombang I dilaksanakan tanggal 24 s/d 26 Agustus 2020 dan gelombang II akan dilaksanakan pada 27 s/d 29 Agustus 2020,” jelas Hariyanto.

Sementara itu dalam pengarahannya, Ning Ita menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya sebuah program yang selesai setelah pelatihan, tapi akan terus berkelanjutan hingga pemasaran dan menjadi salah satu solusi dampak covid-19.

“Pelatihan yang digelar pada masa pandemi ini bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro. Kami berupaya semaksimal mungkin dampak covid bisa kita atasi secara sinergis.

Karena para pelaku usaha mikro adalah tulang punggung perekonomian nasional dan memegang peran penting dalam ekonomi kerakyatan.

Maka Kita upayakan pelaku usaha mikro dan karyawan yang ter PHK kita berikan stimulus untuk bisa tetap bertahan, bangkit melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya,” ujar Ning Ita. [min]

SELAYANG PANDANG

Public Expose LIVE 2020 BEI Diselenggarakan secara Daring Surabaya,Bhirawa Pandemi COVID-19 telah mendorong seluruh stakeholders Pasar Modal Indonesia untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang begitu cepat.

Sekretatis Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono lewat siaran persnya menjelaskan, bahwa pada tahun ini, merayakan 43 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyelenggarakan kembali Public Expose LIVE 2020 dengan memanfaatkan teknologi aplikasi webinar yang dapat diakses oleh investor di seluruh penjuru Indonesia.

Diadakan mulai 24 – 28 Agustus 2020, paparan publik oleh 50 (lima puluh) Perusahaan Tercatat akan dilakukan melalui aplikasi Zoom, memungkinkan lebih banyak lagi peserta untuk berpartisipasi pada Public Expose LIVE 2020 ini.

Public Expose merupakan suatu

pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat di BEI dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata.

Setiap Perusahaan Tercatat wajib melakukan public expose sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Melalui acara Public Expose LIVE 2020 diharapkan investor dan juga wartawan di pasar modal mendapatkan informasi yang paling terkini terkait kinerja Perusahaan Tercatat sejauh ini.

Self-Regulatory Organization (SRO) menempatkan diri sebagai fasilitator untuk mempertemukan investor dengan Perusahaan Tercatat, memperluas akses dan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara keduanya, serta memingkatkan pemahaman

Inarno Djajadi Dirut BEI saat pembukaan public Expose Live 2020

investor terhadap kinerja Perusahaan Tercatat di BEI. Hal ini pun dapat membantu investor dalam menentukan langkah investasi dengan pertimbangan yang matang.

Selain itu, penyelenggaraan Public Expose LIVE 2020 juga memberikan fasilitas kepada Perusahaan Tercatat dalam pemenuhan kewajiban Pub-

lic Expose Tahunan.

Diikuti oleh 50 Perusahaan Tercatat di BEI, berikut adalah daftar perusahaan yang akan berpartisipasi, yaitu PT Adaro Energy Tbk., PT Agung Podomoro Land Tbk., PT AKR Corporindo Tbk., PT Alam Sutera Realty Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., PT Astra Agro Lestari Tbk., PT Astra Graphia Tbk., PT As-

tra International Tbk., PT Astra Otoparts Tbk., PT Bank BTPN Syariah Tbk., PT Bank BTPN Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Jago Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Buana Lintas Lautan Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Cisadane Sawit Raya Tbk., PT Dharma Satya Nusantara Tbk., PT Garuda Metalindo Tbk., PT Gudang Garam Tbk., PT HK Metals Utama Tbk., PT Indo Tambangraya Megah Tbk., PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk., PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Kalbe Farma Tbk., PT Kino Indonesia Tbk., PT Medco Energi Internasional Tbk., PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk., PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., PT Perusahaan Gas Negara Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Puradelta

Lestari Tbk., PT Sarana Menara Nusantara Tbk., PT Selamat Sempurna Tbk., PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Timah Tbk., PT Total Bangun Persada Tbk., PT United Tractors Tbk., PT Vale Indonesia Tbk., PT Wijaya Karya Beton Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Wintermar Offshore Marine Tbk. Melalui penyelenggaraan Public Expose LIVE yang rutin setiap tahunnya, diharapkan dapat mningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di Pasar Modal Indonesia dengan mengetahui informasi akurat dan terkini dari Perusahaan Tercatat. Hal ini juga akan berkontribusi dalam menambah jumlah investor lokal, serta meningkatkan likuiditas pasar dengan kemudahan yang diberikan oleh regulator pasar modal kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait investasi di Pasar Modal Indonesia.Demikian untuk diketahui publik.[ma]

SAMBUNGAN

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Halaman 11

Pemprov Proses Pengangkatan Pj Bupati Sidoarjo l

Sambungan hal 1

ian (Plh) Bupati Sidoarjo, Minggu (23/8) malam. “Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati Sidoarjo, kami tunjuk Sekda Sidoarjo Achmad Zaini sebagai pelaksana harian Bupati Sidoarjo. Selamat melaksanakan tugas, semoga diberikan kelancaran dalam tugas ini,” ujar Khofifah.

Sebagaimana diketahui, Mantan Mensos RI ini menjelaskan, Plh akan bertugas hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

menunjuk penjabat bupati. “Soal penjabat bupati , Pemprov Jatim akan mengajukan tiga nama kepada Mendagri setelah diputuskan oleh paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu di Jatim itu berpesan kepada Plh Bupati Sidoarjo beserta jajarannya agar terus menjaga kewaspadaan berganda dan berlipat terhadap penyakit Covid-19. Apalagi dengan mobilitas masyarakat yang aktif di Sidoarjo.

“Kita semua harus waspada dengan mo-

bilitas masyarakat yang tinggi di Sidoarjo,” pesannya.

Selain itu, Khofifah menegaskan, dalam menangani Covid-19, peran dari Kapolresta maupun Dandim, dinilai Khofifah luar biasa. Sehingga, dengan koordinasi yang intensif , peran Sekda yang menjadi Plh, bisa segera nyekrup dengan tugas baru ini.

Sementara itu, Plh Bupati Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, kewenangan di pemerintahan ada keterbatasan. Dicontoh-

kan, Senin (24/8) akan ada Rapat Paripurna membahas Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020. Pembahasan boleh dilakukan Plh Bupati Sidoarjo, tetapi untuk penetapan harus menunggu Pj Bupati Sidoarjo.

“Tidak boleh dalam penetapan Perubahan APBD dilakukan Plh Bupati Sidoarjo.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditetapkan Pj Bupati Sidoarjo,” imbuhnya sambil menjelaskan penanganan Covid-19 di Kab. Sidoarjo tetap berjalan.[tam]

Uji Coba PTM Dilakukan ‘Saya Ingin Sekolah dan Bertemu Teman-teman’ sangat menunjang anak untuk bisa belajar internet gratis di kantor BPSDM Jatim Sambungan hal 1 Langsung, Bertahap lewat daring. “Fasilitasnya sudah bagus, diutamakan bagi pelajar yang kesulitan gan Sumber Daya Manusia (BPSDM) tapi kalau bisa ada guru pendamping, mengakses layanan internet untuk belajar.

Jatim yang menyediakan akses internet sehingga anak-anak bisa bertanya jika “Diutamakan bagi pelajar yang kesulitan dan Bertingkat akses internet, terutama mereka yang bingratis. Menurutnya lebih baik sekolah ada soal yang sulit,” katanya. l

l

Sambungan hal 1

penyelenggara sekolah baik SMA, SMK, SLB untuk pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka.

“Ini merupakan hari pertama pada minggu kedua dalam pelaksanaan uji coba belajar tatap muka langsung secara bertahap. Senin yang lalu kami ke Kota Probolinggo, minggu kedua ini kita ke Kabupaten Nganjuk,” ujar dia usai mengunjungi tiga sekolah yang ada di daerah Nganjuk, Senin (24/8) Setelah pelaksanaan ujicoba dilakukan, kata dia, akan dilakukan evaluasi proses uji coba yang diadakan selama tiga minggu. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan, mengingat prioritas utama dalam PTM adalah kesehatan dan keamanan seluruh siswa dan guru.

“Kita akan melakukan evaluasi secara komprehensif bersama seluruh stakeholders, dari pemerintah kab/kota atau Gugus Tugas Covid-19 setempat, cabang dindik wilayah, MKKS, komite sekolah dan dewan pendidikan untuk pelaksanaan tindak lanjut berikutnya,” papar dia.

Khofifah juga menjeslakan, dalam ujicoba PTM ini, skema pembelajaran akan memadukan konsep blanded learning atau hybrid learning. Dengan kata lain, ada pembelajaran dari rumah secara daring dan pembelajaran secara offline.

“Sambil kita berseiring melakukan blended atau hybrid learning. Artinya ada pembelajaran tatap muka seperti ini, pembelajaran secara daring untuk memenuhi kurikulum tetap dilakukan,” tandasnya.

Untuk durasi pembelajaran, ia melanjutkan paling lama 4 jam pelajaran dalam satu hari. Di mana satu jam pelajaran 45 menit. Siswa masuk secara bergelombang untuk mengurangi antrian. Misalkan 4 empat rombongan belajar masuk tiap 30 menit, sehingga jam mulai pembelajaran berbeda-beda, ada yang jam 07.00, 07.30, 08.00.

Sedangkan untuk peserta didik yang memilih untuk belajar dari rumah tetap difasilitasi dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menuturkan bahwa format PTM yang dilakukan SMAN 2 Ngajuk bisa dijadikan referensi bagi sekolah lain di tengah Pandemi Covid-19. Pasalnya, tak cukup hanya mengenakan masker dan face shield namum meja belajar setiap siswa diberikan pembatas sekat plastik mika.

“Penggunaan AC dalam kelas juga dinonaktifkan, sehingga menggunakan ventilasi udara biasa.

Tujuannya agar sirkulasi udara dan supply oksigen dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Insyaallah yang dilakukan di SMAN 2 Nganjuk ini secure atau aman bagi siswa,” tegas dia.

Sementara itu, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menjabarkan pelaksanaan uji coba pembelajaran ini akan dievaluasi pada tiga minggu pelaksanaannya. “Mudah-mudahan tiga minggu nanti bisa dievaluasi dengan baik untuk dapat dilaksanakan jumlah jamnya atau jumlah jadwalnya,” imbuhnya.

Ditambahkan, akan dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nganjuk tentang Kepatuhan untuk Menggunakan Masker di semua tempat. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

“Sanksinya mulai ringan sampai sanksi yang berat.

Untuk sekolah-sekolah sudah ada petunjuk-petunjuk.

Tingkat SD-SMP menunggu evaluasi dari SMA dulu.

Kalau SMA nya tiga minggu dievaluasi berjalan dengan baik, maka Kabupaten Nganjuk untuk SMP nya akan menyusul. Berikutnya nanti dievaluasi satu bulan berjalan maka SD nya menyusul,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Dirjen Paud Dikdasmen Kemdikbud, Jumeri menilai pelaksanaan ujicoba PTM di Jatim berjalan cukup bagus dalam penerapan protokol kesehatan dilingkungan sekolah.

Kendati begitu, pihaknya akan memberi masukan saat evaluasi. Jumeri juga menjabarkan melalui ujicoba ini, sekolah mempunyai benchmark saat kegiatan belajar mengajar benar-benar dibuka. “Secara umum pelaksanaan sudah cukup baik. Mulai penggunaan masker, masker dan berjarak,” kata dia.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah juga memberikan bantuan berupa 4000 masker kain dan 600 faceshield untuk ketiga sekolah tersebut.

Pada SLB Shanti Kosala Mastrip diberikan bantuan sebanyak 500 buah masker kain dan 100 buah faceshield. SMKN 1 Tanjung Anom Nganjuk diberikan bantuan sebanyak 2.500 buah masker kain dan 300 buah faceshield. Sementara untuk SMAN 2 Nganjuk bantuan yang diberikan berupa 1.000 masker kain dan 200 faceshield. [ris,ina]

Tak Lelah Imbau Protokol Kesehatan l

Sambungan hal 1

Sekadar diketahui, Kodim 0814 Jombang telah menyiapkan setidaknya 327 personil maupun perlengkapan untuk operasi penegakan hukum disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Jombang. Mereka disebar di 37 spot-spot pengamanan di Kabupaten Jombang.

Untuk implementasi penegakan hukum disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Jombang, lanjut Dandim, pihaknya telah membicarakan hal tersebut dengan Bupati Jombang maupun Polres Jombang untuk merumuskannya.

“Tapi sudah kita sampaikan tidak lepas daripada 4 yang ada di Inpres Nomor 6 Tahun 2020, yakni teguran, peringatan tertulis, sanksi administrasi, sampai dengan kerja sosial dan penutupan ataupun pemberhentian tempat usaha. Kita sampaikan, spesifikasinya apa dari 4 hal tersebut,” ulas Letkol Inf Triyono. [rif]

seperti biasa agar bisa bertemu dengan teman-teman dan guru secara langsung.

“Sebab kalau daring itu bisa merusak mata,” katanya polos, Senin (24/8).

Senada dengan Nayla, Kinaya estia Anggraini mengaku sudah kangen dengan teman-teman maupun para guru yang mengajar di SDN Balongsari I Surabaya.

“Kalau belajar di sekolah enak bisa ketemu teman-teman dan guru. Tapi kalau lewat online menghabiskan kuota,” katanya.

Ditemui ditempat yang sama, salah satu orang tua siswa Sunarsih mengaku senang anak-anaknya bisa memanfaatkan internet gratis yang disediakan BPSDM. Selain itu ia melihat ruanganya juga

Sementara itu Arumi Bachsin meminta agar para siswa yang berada di BPSDM agar tetap semangat untuk mengikuti belajar mengajar lewat daring. Istri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak juga mengerti dengan kondisi para siswa yang tentunya sudah rindu untuk berkumpul bersama teman maupun guru di sekolah.

“Kangen dengan teman dan guru ya?, untuk sementara belajar lewat daring, nanti kalau kondisi sudah aman bisa sekolah seperti biasa. Jadi tetap semangat untuk belajar,” katanya.

Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, layanan akses

gung sekolah karena tak memiliki kuota atau paket internet,” katanya.

BPSDM Jatim menyediakan akses internet gratis pada Senin hingga Jumat mulai pukul 07.00 WIB. Pelayanan tersebut dibatasi untuk maksimal 30 anak yang sudah mendaftar supaya pengguna layanan bisa menjaga jarak aman sesuai protokol pencegahan Covid-19.

Selain menyediakan akses internet gratis, BPSDM Jatim menyediakan telepon genggam, laptop serta mesin pencetak untuk memfasilitasi anak-anak yang membutuhkan sarana untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Selain itu juga disediakan tenaga kesehatan. [wwn]

32.723 Pekerja Tercatat Calon Penerima Bansos Subsidi Gaji l

Sambungan hal 1

Rofiul mengatakan, dalam waktu lima hari sesuai kebijakan dari pusat, ada sekitar 32.723 pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta di Kota / Kabupaten yang telah melaporkan rekeningnya. ”Di Kota atau Kabupaten Probolinggo, pekerja sebagai penerima upah yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan sekitar 52 ribu orang. Sebanyak 32.723 pekerja di luar ternyata gaji penerima dibawah Rp 5 juta, ”katanya.

Rofiul menjelaskan, rekening 32.723 pekerja yang diterima pihaknya akan dilakukan pengungkit lebih dulu. Selanjutnya, dilaporkan ke pusat untuk proses pogram berikan gaji subsidi sebesar Rp 600 ribu. Untuk kepastian pencairan gaji subsidi tersebut tetap atas keputusan dari pusat. ”Kami sesuai petunjuk, untuk mengumpulkan rekening para pekerja dengan gaji Rp 5 juta. Selanjutnya, data diserahkan ke pusat, ”terangnya.

Apakah pegawai honorer atau non ASN juga berharap gaji subsidi tersebut?

l

Sambungan hal 1

Kepala Disperindag Jatim, Drajat Irawan menyebut untuk meningkatkan daya saing industri, maka perlu dilakukan pengembangan infrastruktur terkait, salah satunya adalah kawasan industri.

“Keberadaan kawasan industri dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur lainnya seperti jalan, pelabuhan dan jaringan listrik bagi industri,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Drajat Irawan, Senin (7/8).

Drajat menyebut , saat ini terdapat 10 kawasan industri dengan total luas 4.430 hektar di Jatim, yaitu : Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB), Ngoro Industrial Park, Maspion Industrial Estate, Kawasan Industri Gresik, JIIPE Gresik, Kawasan Industri Tuban, Safe N Lock Sidoarjo, dan SiRIE

Rofiul mengaku, sesuai kebijakan dari pusat, pegawai honorer juga masuk bagian calon penerima gaji subsidi tersebut. Dari 32.723 pekerja itu, sebagian diantaranya pegawai honorer. ”Aturannya yang tidak berhak menerima bantuan sosial pekerja adalah ASN dan Polri,” ungkapnya.

Sementara dilaporkan ,anggaran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Pemkot Probolinggo, tidak terserap maksimal. Dari anggaran Rp 21,5 miliar, hanya terserap sekitar Rp 4,5 miliar.

Minimnya serapan anggaran ini menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo. Bahkan, Anggota Banggar Sibro Malisi mempertanyakan proses perencanaannya. “Kegiatan PBID uangnya ada dan sangat besar. Mencapai Rp 21,5 miliar, tapi yang terserap hanya Rp 4,5 miliar.

Bagaimana proses perencanaannya sampai terkumpul sebesar itu anggarannya, tapi yang terserap hanya Rp 4,5 miliar?” tanyanya.

Sibro juga mempertanyakan jumlah masyarakat yang tercover dalam BPJS Kesehatan sampai akhir 2019. Politisi Nasdem ini menilai, Dinas Kesehatan

tidak cermat karena mengganggarkan PBID sampai Rp 21,5 miliar. Namun, akhirnya tidak terserap 100 persen.

“Bisa kan dianalisa dari jumlah peserta kali Rp 25 ribu kali 12 bulan. Kan jelas penghitungannya. Kalau kelebihan itu, kan lumayan bisa dianggarkan untuk rumah sakit baru,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Probolinggo N.H. Hidayati mengatakan, anggaran PBID berasal dari beberapa sumber. Salah satunya dari pajak rokok sebesar 75 persen. “Terserap minim, karena baru terealisasi pada September 2019. Dengan jumlah peserta Program UHC (Universal Health Coverage) pada Desember 2019 mencapai 53.184 jiwa, Rp 4,5 miliar sudah tercukupi,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan, 75 persen dari pajak rokok diberikan kepada daerah untuk premi. “Maka dari itu, kami mendapat anggaran yang cukup besar,” ujarnya. [wap]

BPBD Petakan 31 Daerah Terdampak Kemarau l

Sambungan hal 1

sana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim, Suban Wahyudiono.

Suban menjelaskan, dari analisa Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau terjadi pada April 2020. Sedangkan 31 Kabupaten/ Kota di Jatim yang terdampak kekeringan paling tinggi, diantaranya di Sampang, Ngawi, Tuban dan Pacitan.

“Berdasarkan mapping, di Sampang ada 65 Desa yang masuk ktegori kering kritis,” jelasnya, Senin (24/8).

Beberapa daerah di Jatim sudah ada yang meminta dropping air bersih. Diantaranya di Bondowoso, Lumajang dan Mojokerto. Dan jenisnya adalah kekeringan sosial ekonomi. Dengan kata lain kekeringan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih, baik untuk minum, memasak dan untuk mencuci.

“Kadang antara mapping (pemetaan) dengan realisasi tidak sesuai. Kami berharap tahun ini mudah-mudahan tidak sebanyak hasil mapping itu,” harapnya.

Kekeringan itu, sambung Suban, memang tidak nampak. Tapi dampaknya sangat mengerikan, seperti data 2019 dampak kekeringan terparah ada di Sampang. Selanjutnya di Bangkalan, Ngawi dan Pacitan. “Kami sudah berkali-kali menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait mapping penanganan bencana kekeringan di masing-masing daerah,” ungkapnya.

Untuk langkah jangka pendek, Suban mengaku telah menyiapkan dropping air, membuat tandon dan mempersiapkan jerigen untuk distribusi air. Kalau jangka menengah, pihaknya bersama PU Cipta Karya membuat pipanisasi dan sumur bor.

Sedangkan jangka panjangnya, yakni membangun waduk dan embungembung air.

“Jangka panjang memang memerlukan pembangunan waduk. Tapi ada beberapa daerah yang melakukan pembangunan waduk seperti di Nganjuk. Karena kekeringan ini adalah kejadian yang hampir terjadi setiap tahun dan berulang. Maka perlu studi untuk penanganan jangka panjangnya dan langkah-langkah pro aktif,” pungkasnya. [bed]

Kawasan Industri Jatim Siap Dukung Investasi Sidoarjo.

“Ke depan, akan dibangun kawasan-kawasan industri baru seluas 11.965 hektar yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi seluas 480 hektar, Kabupaten Jombang seluas 800 hektar, Kabupaten Gresik seluas 285 hektar, Kabupaten Lamongan seluas 400 hektar, dan Kabupaten Bangkalan seluas 10.000 hektar,“ ujar Drajat.

Peningkatan kapasitas Kawasan Industri ini penting mengingat tingginya investasi di Jatim. Rilis BKPM RI, pada periode Januari - Juni 2020 ini, total investasi di Jatim mencapai Rp. 51 triliun yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 12,5 trilliun dan PMDN sebesar Rp. 38,4 trilliun.

“Pada masa pandemi ini, tingginya minat investasi di Jatim harus dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya, salah satunya dengan mengembangkan kawasan industri eksisting dan menyiapkan kawasan-kawasan industri baru bagi investor,” tambah Drajat.

Penguatan kawasan industri merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Langkah startegis penguatan Kawasan Industri ini, lanjut Drajat telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Kawasan Industri dan Asosiasi Industri yang digelar secara daring pada Kamis (6/8).

Saat itu , lanjutnya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa dalam rangka penguatan kawasan industri, telah disusun Road Map. Kawasan industri di Pulau Jawa lebih difokuskan pada pengembangan kawasan industri berbasis teknologi tinggi, industri padat karya atau kawasan industri berbasis industri yang hemat air.

Sedangkan kesiapan kawasan industri dalam menerima investasi dapat dilihat dari lahan yang sudah clear and clean (sesuai RTRW, sudah dibebaskan dan

bersertifikat), infrastruktur dalam kawasna industri telah siap (jalan, air baku, listrik, pengolahan limbahh, dll), perizinan (IUKI) telah lengkap, dan pengelola memiliki kemampuan dan komitmen dalam menindaklanjuti minat investasi.

Untuk mendukung Road Map tersebut, maka perlu adanya penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pengembangan kawasan industri, Pemprov Jatim mengoptimalkan kinerja Tim Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri (TFP2KI) serta memfasilitasi pemecahan permasalahan pada Kawasan Industri melalui penyelenggaraan Desk Kawasan Industri .

Sementara untuk penyelenggaraan operasional Kawasan Industri dalam protokol Covid-19, ungkap Drajat, telah dibentuk gugus tugas pengawasan IOMKI (Ijin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri) bagi kegiatan operasional kawasan industri maupun tenant; melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan

protokol kesehatan baik untuk perusahaan maupun pekerja.

Protokol Covid-19 ini antara­nya memperketat alur keluar masuk kawasan industri termasuk pelaksanaan system check point; menyiapkan fasilitas untuk mengakomodasi protokol kesehatan ; bekerjasama dengan pengelola KI untuk menyediakan spanduk atau media informasi lain mengenai pelaksanaan dan kepatuhan IOMKI; mendorong pengelola kawasan industri dan perusahaan industri agar transportasi pekerja menggunakan kendaraan khusus dengan tetap mematuhi ketentuan PSBB. Mendorong pengelola kawasan industri dan perusahaan industri agar melakukan pengaturan jam masuk dan pulang pekerja; melaksanakan kewajiban pelaporan IOMKI baik kawasan industri maupun tenant; serta menyiapkan fasilitas rapid test atau PCR bagi pekerja baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan fasilitas kesehatan. [gat]

Usung Perencanaan, Kinerja dan Inovasi Sesuai Acuan Bappenas l

Sambungan hal 1

daerah. “Ya ini kegiatan rutin tahunan.

Alhamdulillah tahun ini Situbondo meraih juara II,” ucap Tri Cahya Setianingsih atau yang akrab disapa Tri itu.

Mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo itu menerangkan, prestasi ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan pembangun­ an yang sesuai dengan perencanaan serta mampu berinovasi dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai perencanaan.

Dalam pelaksanaan PPD ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan empat aspek, pertama ada proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD), kedua kualitas dokumen RKPD. Ketiga ada aspek Inovasi serta keempat ada pencapaian pembangunan.

“Pertama penilaian di tingkat Provinsi dan kedua penilaian di tingkat pusat. Ini patut disyukuri karena Situbondo mampu tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat III besar PPD se Jatim,” urai istri Kapolsek Besuki ini.

Dalam catatan Tri, prestasi tahun 2020 ini merupakan prestasi terbaik selama mengikuti penilaian PPD yakni berhasil meraih juara II. Hal ini akan dijadikan motivasi untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi pada pembangunan Ka-

bupaten Situbondo kedepan.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Situbondo Naning Sugiarti menimpali, Bappeda juga mampu melalui penilaian tahap II (kunjungan lapangan) bersama tujuh Kabupaten dan lima Kota se-Jatim yang ikut lolos pada tahap I. Kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada 11 Februari 2020 lalu, dilakukan oleh tim penilai untuk memverifikasi atas pencapaian, proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi Kabupaten.

Dari tahap II tersebut akhirnya dipilih 5 Kabupaten dan 4 Kota untuk mengikuti penilaian tahap III yang merupakan penilaian tahap akhir. “Saat presentasi dan wawancara di Kantor Bappeda Provinsi Jatim pada 17 Februari 2020 lalu, Kabupaten Situbondo diwakili Kepala Bappeda (Dra Hj Tri Cahya Setianingsih MM) dengan mempresentasikan kebijakan dan capaian pembangunan di Situbondo berikut inovasi yang dikembangkan. Dari 5 Kabupaten yang mengikuti penilaian tahap akhir, akhirnya Situbondo menjadi terbaik kedua se Jatim,” kupas Naning.

Kabupaten Situbondo mampu meraih juara dua karena dalam pandangan tim penilai memiliki judul dan tema yang menarik yakni mengupas pengembangan Ecowisata Kampung Blekok yang berbasis pember-

dayaan sumber daya masyarakat.

Tema ini sangat sesuai dengan kondisi perkampungan pesisir yang ada di Kampung Blekok, dimana pada awalnya merupakan kawasan yang kumuh. “Sebelumnya masyarakat disana (Kampung Blekok) seperti pengrajin, peternak sapi dan kegiatan sehari hari masyarakat banyak membuang limbah ke area hutan mangrove, sehingga menjadi kumuh.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sejak 2016 lalu, akhirnya merubah kebiasaan itu menjadi hutan mangrove sesuai habitat blekok asli di Kampung Blekok.

Kami juga menjaga pelestarian dan eksistensinya,” beber Naning.

Pengelolaan keberadaan Ecowisata Kampung Blekok ini, tandas Naning, melibatkan banyak sumber daya manusia yang didalamnya terdiri dari tingkat pengelola wisata (Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis); pegiat wisata (Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian) serta penikmat wisata (pegiat ekonomi dan wisatawan). “Kami juga melibatkan masyarakat sekitar, diantaranya sebanyak 56 warga masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam membantu konservasi Ecowisata Kampung Blekok ini,” ungkap Naning.

Dalam mewujudkan inovasi pengembangan Desa Wisata Konservasi dan Edukasi Kampung Blekok, tutur Naning, pihaknya bersama lintas OPD selalu mengikuti tahapan proses kegiatan. Misalnya saja, ujar Naning, melalui pembangunan infrastruktur penunjang Desa Wisata Kampung Blekok, peningkatan kapasitas masyarakat Kampung Blekok (pokdarwis) dengan memberikan pelatihan managemen pengelolaan wisata, pendampingan dan pelatihan kepada kelompok pengrajin handycraft. “Kami juga aktif dan intens mempromosikan dan penjualan produk pengrajin kampung blekok melalui media sosial dan e-commerce,” terang Naning.

Dari pengembangan inovasi Desa Wisata Konservasi dan Edukasi Kampung Blekok itulah, beber Naning, dalam waktu 3 tahun terakhir ini ada peningkatan perekonomian ditengah masyarakat setempat. Disana, ujar Naning lagi, kini banyak muncul pelaku usaha kuliner sehingga ekonomi masyarakat tumbuh signifikan sesuai dengan hasil survei yang sudah dibeberkan baru baru ini. “Saat ini penghasilan masyarakat di Kampung Blekok rata-rata mengalami peningkatan.

Dari angka Rp 750 ribu-Rp 900 ribu/bulan, kini naik menjadi Rp 1,5 juta–Rp 1,750 juta.

Angka catatan itu sampai akhir tahun 2019 lalu,” pungkas Naning. [*]

UTAMA

Selasa Pon, 25 Agustus 2020

Halaman 12

Pemkot Bantu Masyarakat Pasarkan Produk Urban Farming Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan kegiatan pertanian kota (urban farming) merupakan salah satu program Pemkot Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian. Program urban farming yang telah dicanangkan, turut berperan serta dalam pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan pemberdayaan ekonomi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kota Pahlawan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, untuk meningkatkan pelaksanaan program Urban Farming, Pemkot Surabaya membantu memfasilitasi masyarakat dalam pemasaran produk urban farming. "Di antaranya adalah memfasilitasi pemasaran di Citraland Fresh Market," kata Eri, Senin (24/8).

Selain pengembangan urban farming, Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) juga melaksanakan berbagai pelatihan untuk pengembangan diversifikasi

pangan Kota Surabaya. "Diharapkan, sumber pangan warga Kota Surabaya tidak hanya terfokus pada beras, tetapi juga dapat berasal dari jagung, singkong, maupun sumber karbohidrat lainnya," katanya.

Di samping itu pula, pria asli kelahiran Surabaya ini mengungkapkan, bahwa DKPP juga berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah BTKD yang kosong atau tidak terpakai. Pemanfaatan tanah kosong itu untuk ditanami tanaman obat keluarga (TOGA) dan urban farming. "Selain bertujuan untuk memenuhi ketahanan pangan, adanya urban farming juga

mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)," ungkap Eri. Saat ini, Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya telah tersedia lebih dari 20 persen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan penyediaan 20 persen Ruang Terbuka Hijau.

Sementara itu, Kepala DKPP Surabaya, Yuniarto Herlambang sebelumnya menyatakan, selama ini pihaknya terus memberikan pendampingan dan bantuan stimulan berupa bibit tanaman kepada warga yang berminat dalam budidaya tanaman melalui metode urban farming. Baik itu berupa tanaman pangan maupun hortikultura.

"Terkait urban farming, kita memberikan pendampingan dan bantuan stimulan kepada warga masyarakat untuk semakin memaksimalkan tanah pekarangannya, dengan tanaman pangan maupun hortikultura," kata Herlambang. Bahkan, pihaknya mengaku,

setiap hari permintaan bibit tanaman ke kantor DKPP selalu ada. Baik itu permintaan bibit perorangan maupun kelompok. Namun, karena keterbatasan jumlah bibit, sehingga tidak semua permintaan itu difasilitasi.

"Kalau (permintaan) banyak mungkin kita survei dahulu, apakah cocok lahannya, tapi kalau sedikit pasti kita beri. Dan permintaan terus meningkat," katanya.

Apalagi, kata Herlambang, di masa pandemi saat ini, program urban farming dinilai sangat cocok diterapkan dalam upaya ketahanan pangan.

Karenanya, DKPP Surabaya terus berperan aktif mendorong dan membantu masyarakat dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan tersebut. "Jadi kalau memang masyarakat membutuhkan benih atau bibit-bibit kita dukung itu. Permintaan bisa perorangan atau berkelompok. Kita juga lihat permintaannya (jumlah) bibit dengan kondisi di lapangan," pungkas dia. [iib]

Urban farming merupakan salah satu program Pemkot Surabaya salam pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, pemkot ikut membantu memasarkan produk urban farming.

Gubernur Jatim Terima Bantuan APD untuk Tenaga Medis dari Forkas Jatim

KILAS DAERAH

Bupati Pimpin Apel Pendisiplinan Penegakan Hukum Prokes Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs KH Sawla Arifin memimpin apel bersama para penegak hukum pendisiplinan protokol kesehatan di depan monumen gerbong maut, Senin (24/8). Penegak Hukum ini terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan relawan dari Banser beserta Pramuka.Bupati Salwa Arifin memaparkan, jika Instruksi Presiden (Inpres) nomer enam tahun 2020 ini merupakan peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan pandemi covid-19.

"Langkah serius pemerintah dalam menangani covid-19 ini dengan mengeluarkan Inpres ini," paparnya. Menurutnya, jika penanganan dan pencegahan ingin efektif serta produktif, masyarakat harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

"Karena Inpres ini tidak hanya mengeluarkan sanksi untuk penindakan saja, akan tetapi juga memadukan langkah kesepakatan dari berbagai elemen masyarakat," katanya.

Sementara itu, bagi warga yang kurang disiplin, yakni yang tidak memakai masker maka dalam penindakannya akan diberi sanksi sosial yang sesuai dengan kearifan lokal.

"Sanksinya seperti menyapu ditempat umum, membaca teks pancasila atau memberikan masker pada orang lain sebanyak dua lembar," urainya. [san]

Surabaya, Bhirawa Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim kembali memberikan bantuan alat perlindungan diri (APD) kepada tenaga medis melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketua Forkas Jatim, Nur Cahyudi mengungkapkan bantuan kesekian kali ini merupakan upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

“Jadi masalah pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun juga butuh komitmen dari sektor swasta agar bisa membantu kekurangan dari pemerintah,” terangnya, Senin (24/8).

Nur Cahyudi menambahkan dalam situasi seperti ini, pelaku usaha juga tidak berada dalam posisi mudah.

Namun pihaknya memastikan para pengusaha turut berpartisipasi. Di sisi lain, Forkas Jatim berharap agar ekonomi kembali menggeliat jelang new normal.

“Mudah-mudahan dalam semester kedua ini ekonomi Jatim bisa bergerak kembali,” harapnya.

Meskipun tidak begitu signifikan, Nur Cahyudi yakin ekonomi tetap berjalan. “Sekarang ini kita masih berada dalam situasi yang kurang baik. Semua sektor mengalami penurunan kapasitas,” ujarnya.

Sementara itu di industri furnitur misalnya mengalami penurunan kapasitas mencapai 60 persen, industri sepatu mengalami penurunan kapasitas 90 persen, industri perhiasan juga sama. Pada Maret-Juni, industri perhiasan tutup dan baru kembali melakukan produksi.

“Sekarang toko-toko banyak orang yang menjual emas. Artinya daya beli masyarakat sekarang juga sudah mulai menurun,” kata Nur Cahyudi.

Ia berharap dengan situasi new normal bisa kembali menggerakkan semua sektor industri di Jatim.

Dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi, Nur Cahyadi menjelaskan jika para pelaku usaha dituntut untuk melakukan efisiensi tinggi, melakukan diversisasi produk dan memperhatikan kualitas produk di samping menyesuaikan dengan daya beli masyarakat.

Dalam bakti sosial kali ini, Forkas Jatim menyumbangkan 40.790 masker medis dan non medis, 120 sepatu APD, 50 ribu vitamin C dan 100 face shield ke Pemprov Jawa Timur untuk disalurkan ke pihak yang berhak menerima. [riq]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Bupati Salwa Arifin saat melakukan penempelan stiker protokol kesehatan.

Pendopo Gelar Tahlilan Hingga Hari ke-7 Sidoarjo, Bhirawa Sebagai permintaan atau banyaknya masukan dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo untuk diadakan kirim doa, baca Yasin dan Tahlil kepada almarhum Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin, pihak Pendopo Kabupaten Sidoarjo langsung mengakomodir hingga hari ke 7. Menurut Kabag Kesra Sekretariat Pemkab Sidoarjo Zainul Arifin, pelaksanaan kegiatan baca Yasin dan Tahlil dipimpin langsung oleh Dr. KH, Sholeh Khosim selaku Katib PCNU Kabupaten Sidoarjo dan KH. Amirudin Munim atau yang lebih akrab dipanggil Yai Amir.

Ia katakan, sebelum dilakukan kegiatannya para tamu yang hadir wajib menjalankan SOP Prokotol Kesehatan secara ketat. Diantaranya harus menggunakan masker, cuci tangan, face shield hingga pengecekan suhu badan, hingga penerapan jaga jarak. "Untuk jaga jaraknya, kami telah memberikan tanda silang pada tempat duduk jamaah, artinya tanda silang tersebut tidak boleh di duduki," kata mantan Sekretaris Bakesbang Pol Sidoarjo, (24/8) kemarin.

Zainul menegaskan, untuk penerapan jaga jarak pihaknya juga melibatkan petugas protokol Pemkab Sidoarjo serta petugas dari Sat Pol PP. Mereka terus ikut mengarahkan dan memantau agar penerapan physical distancing bisa terlaksana dengan baik. "Inilah upaya-upaya kami dalam melaksanakan doa bersama atas meninggalnya Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin. Harapan kami semua bisa berjalan dengan baik dan lancar," harap Zainul Arifin. [ach]

Perum Jasa Tirta (PJT) I membentangkan bendera Merah Putih berukuran raksasa di Pintu Air Jagir Surabaya.

PJT I Bentangkan Merah Putih Raksasa di Pintu Air Jagir Pemprov, Bhirawa Masih dalam suasana HUT Kemerdekaan RI ke75 di bulan Agustus tahun ini banyak cara dilakukan untuk memupuk rasa nasionalisme di tengah masa pandemi. Salah satunya seperti yang dilakukan Perum Jasa Tirta (PJT) I dengan membentangkan bendera Merah Putih berukuran raksasa.

BUMN yang bertugas mengelola Sumber Daya Air termasuk diantaranya Wilayah Sungai Brantas itu, membentangkan bendera berukuran 10 x 20 meter di Pintu Air Jagir. Pembentangan dilakukan, Senin (24/8) pagi sejak matahari terbit.

"Pembentangan bendera Merah Putih raksasa ini sebagai bentuk rasa syukur atas Kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia 75 tahun.

Dengan bendera yang sangat besar ini, maka

masyarakat, khususnya di Surabaya yang melintas bisa melihat. Harapannya bisa menumbuhkan rasa nasionalisme pada warga," ujar Direktur Utama PJT I, Raymond Valiant Ruritan.

Dipilihnya Pintu Air Jagir, kata dia, juga membawa pesan sejarah. "Pintu Air Jagir ini merupakan salah satu heritage bersejarah yang dibangun sekitar 1917 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Fungsinya untuk mengantisipasi banjir di Kota Surabaya," ungkapnya. Ditempat yang sama, Kepala Divisi Jasa ASA II PJT I, Arief Budiyantono menambahkan, bendera yang dibentangkan memiliki lebar 10 meter.

Ukuran itu masih ideal untuk menyesuaikan dengan ketinggian puncak bangunan pintu air sekitar 16,5 meter dari permukaan tanah. Namun bendera dipasang di ketinggian sekitar 11 meter. [rac]

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menerima bantuan alat perlindungan diri (APD) kepada tenaga medis dari Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (23/8).

GALERI KEPARIWISATAAN

Ekskavasi Sempat Tertunda Akibat Refocusing Covid-19

PAK 2020 Lanjutkan Ekskavasi Situs Pendem Setelah sempat tertunda akibat anggarannya dialihkan dalam refocusing penanganan Covid-19, kini ekskavasi Situs Pendem di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu bisa dilanjutkan. Hal ini terjadi setelah Pemkot Batu mengalokasikan anggaran ekskavasi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2020.

Oleh: Anas Bahtiar, Kota Batu

Tim BPCB Trowulan saat melakukan proses ekskavasi awal Situs Pendem beberapa waktu lalu.

Diketahui, situs pendem yang tengah menjalani ekskavasi ini diduga kuat adalah bangunan candi. Dan dalam PAK tahun ini, Pemkot menyiapkan anggaran Rp 200 juta untuk proses ekskavasi tersebut.

"Kami sudah ajukan anggaran

untuk ekskavasi lanjutan Situs Pendem sekitar Rp 200 juta di PAK. Anggaran itu sudah termasuk untuk kebutuhan peralatan, rencana pelebaran jalan di sekitar situs, hingga pembuatan gapura," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu,

Arief As Sidiq, Senin (24/8).

Tak hanya ekskavasi, pemkot juga mendukung agar situs tersebut dikelola dengan maksimal. Harapannya, Situs Pendem ini bisa menjadi destinasi wisata cagar budaya seperti Candi Supo atau Candi Songgoriti yang menjadi destinasi dan ikon Kota Batu.

Terpisah, Kepala Desa Pendem Tri Wahyuwono Efendi sangat mendukung dengan rencana lanjutan ekskavasi Situs Pendem. Ia juga optimistis jika situs yang diduga candi ini akan menjadi pusat pariwisata desa di masa mendatang.

"Warga juga sangat mendukung

pengembangan Situs Pendem. Namun warga yang merupakan pemilik lahan meminta agar dilakukan pembebasan lahan," ujar Tri Wahyuono. Adapun untuk pengaturan perluasan wilayah kawasan situs pendem merupakan tupoksi dari BPCB Trowulan.

Diketahui, ekskavasi Situs Pendem yang dilakukan BPCB Trowulan sempat terhenti. Pasalnya pada semester I anggaran ekskavasi harus direfocusing untuk penanganan Covid-19. Padahal saat itu Tim BPCB Trowulan telah melakukan ekskavasi temuan struktur bata seluas 7,5 meter x 7,5 meter. [*]