HARIAN
Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006
harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa
IKLAN/ LANGGANAN
Surat Kabar Harian Bhirawa
031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
www.harianbhirawa.co.id
Mata Rakyat Mitra Birokrat
Kamis Kliwon, 27 AGUSTUS 2020
1,3 Juta Pelajar SMA/SMK dan SLB Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis Dindik Jatim, Bhirawa Angin segar akan segera dinikmati 1,3 juta lebih pelajar SMA/SMK dan SLB negeri maupun swasta di Jatim. Pasalnya kerjasama bantuan kuota internet gratis yang dibangun Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan Telkomsel akan bisa dinikmati pada awal September mendatang. Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi menuturkan banyaknya persoalan kuota internet mendorong kerjasama tersebut terbangun. Apa-
lagi adanya pandemi, tak sedikit wali murid yang kesulitan secara finansial, dan terbebani akan kebutuhan kuota internet selama pembelajaran jarak jauh atau daring. “Jatim dijadikan pilot project untuk menyiapkan 1,3 juta paket kartu yang diberikan secara gratis bagi SMA/SMK dan SLB negeri ataupun swasta dengan besaran kuota 10 gigabyte. Kalau dirasa kurang, karena evalusi kami siswa butuh 23 gigabyte, nanti bisa menambah dengan 5 ribu bisa beli kuota dengan
kapasitas 11 gigabyte,” papar dia kepada Bhirawa, Rabu (26/8). Wahid menjelaskan, sekolah bisa menggunakan dana BOS jika ada penambahan pembiayaan kuota internet. Bantuan kuota tersebut dikatakan Wahid juga diperuntukkan bagi guru yang bisa menghabiskan dua kali lipat dari kebutuhan siswa. “Jadi kalau siswa 23 gigabyte, guru bisa sampai 40 gigabyte. Ini bisa dianggarkan sekolah,”pungkasnya Sementara itu, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komu-
nikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdie merinci, sebanyak 1.339.921 siswa dari 3.789 lembaga SMA/SMK dan SLB negeri ataupun swasta akan bisa menikmati program CSR Telkomsel ini. Tak hanya siswa, program tersebut juga menyasar guru dan tenaga kependidikan yang berjumlah hingga 96.122 se Jatim. “Yang dapat (bantuan kuota internet gratis) ini seluruh siswa
1,3 juta pelajar SMA SMA/SMK dan SLB di Jatim dapat bantuan kuota internet gratis mulai September mendatang.
ke halaman 11
Akselerasi Program Prioritas Pemprov Lewat Pinjaman Daerah Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus mengkaji rencana pinjaman daerah untuk sejumlah program pembangan yang telah diprioritaskan. Pinjaman yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan sejumlah proyek strategis dalam Perpres 80 tahun 2019.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, salah proyek strategis yang sedang dipertimbangkan dalam usulan pinjaman PEN adalah pengembangan pelabuhan di Probolinggo karena sejak awal sebelum pandemi Covid-19, pengembangan pelabuhan ini sudah menjadi prioritas. “Kita sedang mempertimbangkan untuk mengakselerasi sebagian program pengembangan ini dalam PEN,” tutur Wagub Emil usai bertemu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo di ruang kerjanya, Rabu (26/8). Ditegaskan Emil, keberadaan PEN diharapkan mampu mendorong program yang sudah menjadi prioritas agar jangan sampai tidak jadi dilaksanakan. “Tapi persisnya nanti kita tunggu arahan dari ibu gubernur,” kata mantan Bupati Trenggalek itu. Dalam pertemuan itu, selain pengem ke halaman 11 Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menerima Wali Kota Probolinggo bersama Wakil Wali Kota dan Sekkota Probolinggo di ruang kerja Wagub, Rabu (26/8).
DPRD Siapkan Sanksi Pencabutan Izin Pabrik Gula Swasta
MITRA
Kesan yang Tak Terlupakan DI akhir kariernya sebagai ASN di Pemkab Sidoarjo, Agustin Iriani pada Bulan Aguatus ini merasakan sensasi kesan yang sangat luar biasa dalam hati sanubarinya. Apa itu? di Bulan Agustus ini, pejabat Sidoarjo yang telah mengabdi selama 35 tahun itu baru saja mendapat apresiasi dari Pemkab Sidoarjo sebagai Camat berkinerja terbaik peringkat I. “Bagi saya yang sudah mengabdi mulai dari nol sampai menjadi pimpinan ini, sungguh sangat berkesan. Semoga nanti pengganti saya bisa meneruskan kinerja saya dengan lebih baik,” kata Agustin yang menjabat sebagai Camat Sidoarjo itu. Kesan yang juga tidak bisa dilupakan adalah, apresiasi yang dianugerahkan pada saat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke75 dan diserahkan alikus/bhirawa ke halaman 11
Sentil
Agustin Iriani.
Dishub Usulkan Penghapusan Rapid Test di Pelabuhan Ketapang Yang penting jaga protokol kesehatan BKKBN Khawatirkan Baby Boom Pascapandemi Boom kenaikan listrik dan air juga perlu di khawatirkan DPRD Siapkan Sanksi Pencabutan Izin Pabrik Gula Swasta Bakal ada pengangguran baru nih
Surabaya, Bhirawa Komisi B DPRD Jatim menemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan pabrik gula PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Kabupaten Blitar dan PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Kabupaten Lamongan. Pelanggaran yang ditemukan oleh komisi bidang perekonomian ini adalah belum memenuhi unsur penyediaan lahan tebu yang disyaratkan harus memiliki minimal 20 persen lahan dari kapasitas produksinya sesuai regulasi
yang berlaku. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa usai hearing dengan dua pabrik swasta, Rabu (26/8) kemarin. Menurutnya, dari temuan di lapangan hanya memiliki 12 persen (RMI) dan 0 persen (KTM). “Ini juga sama dengan yang disampaikan hasil kajian Dinas perkebunan Jatim. Ada persyaratan sesuai yang diatur undang undang yang belum terpenuhi,”
Dinilai Memberatkan Masyarakat
BKKBN Jatim, Bhirawa Fenomena baby boom menjadi persoalan baru di tengah pandemi Covid-19. Ledakan angka kelahiran ini pun dikhawatirkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan adanya baby boom perlu diwaspadai. Meskipun kemungkinan dalam waktu dekat tidak akan terjadi kelahiran dalam jumlah besar dan peningkatan angka kehamilan selama masa pandemi Covid-19. “Tetapi kalau pandemi ini tidak
Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim mengusulkan kepada PT ASDP agar menghapuskan kewajiban rapid test sebagai syarat untuk menyebrang ke Bali dari Pelabuhan Ketapang. Syarat tersebut dinilai terlalu memberatkan masyarakat secara ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19. Di sisi lain, rapid test juga tidak lagi dijadikan acuan oleh Menteri Kesehatan. Kepala Dishub Jatim Nyono menerangkan, permohonan itu dia sampaikan melalui surat edaran. Namun, surat tersebut bersifat himbauan atau usulan. “Kami mengimbau atau mengusulkan ke PT ASDP agar dibebaskan dari persyaratan rapid test. Namun, tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga, penumpang yang akan menyebrang cukup melewati screening dengan pengecekan suhu tubuh, menerapkan phisycal distancing, mencuci tangan pakai sabun, dan menggunakan masker,” tutur Nyono saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (26/8). Seperti diketahui, beredar surat perihal penghapusan rapid test di Pelabuhan Ketapang. Surat edaran bernomor 552/333/113.6/2020 ini ditandatangani oleh Kepala Dishub Jatim Nyono dan dikeluarkan pada 24 Agustus 2020. Surat ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/413/2020/ tanggal 13 Juli
ke halaman 11
ke halaman 11
ke halaman 11
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa
BKKBN Khawatirkan Baby Boom Pascapandemi
Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa
Dishub Usulkan Penghapusan Rapid Test di Pelabuhan Ketapang
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Sukaryo Teguh Santoso (tengah) saat meresmikan press room di Kantor BKKBN Jatim, Rabu (26/8).
Cara TNI Ingatkan Warga Jombang Bahaya COVID-19
Bawa ‘Pocong’ ke Pasar, Bagi Masker dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Ada-ada saja cara yang dilakukan oleh anggota TNI di Jombang untuk mengajak masyarakat agar disiplin terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dengan membawa replika pocong, para prajurit TNI dari Koramil 0814/01 Jombang ini meminta masyarakat agar mengenakan masker. Lantas Apa arti replika pocong yang mereka bawa? Arif Yulianto, Kab Jombang
Di tengah pandemi Covid19 yang belum berakhir, disiplin protokol kesehatan menjadi perhatian pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus asal Wuhan, China itu. Upaya pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan
ini dilakukan oleh puluhan anggota Koramil 0814/01 Jombang, Selasa pagi (25/08). Pasar Citra Niaga, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menjadi sasaran anggota TNI ini untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Para prajurit TNI itu menyusuri lapak-lapak peda-
gang sembari membawa boneka pocong. Boneka pocong itu menggambarkan sosok jenazah dari korban COVID-19. Sejumlah anggota TNI juga terlihat bergantian memberikan sosialisasi ke pedagang melalui ‘megaphone’. Mereka menyampaikan bahanya dari COVID-19 bila masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan. “Tujuannya (membawa boneka pocong) untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa korban COVID-19 itu ada. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya protokol ke halaman 11
arif yulianto/ bhirawa
Anggota Koramil 0814/01 Jombang saat membawa replika pocong ke Pasar Citra Niaga Jombang untuk mengingatkan warga tentang bahaya Virus Covid19, Selasa (25/08).
EKSEKUTIF Perbup Disiplin Menggunakan Masker Diberlakukan Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
Halaman 2
Bupati Minta Kades Sediakan Masker untuk Warga Situbondo, Bhirawa Jelang pemberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) tentang disiplin menggunakan masker, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto meminta kepada seluruh kepala desa se Kabupaten Situbondo untuk menyediakan empat masker bagi setiap warga di masing masing desa. Langkah itu diharapkan untuk memperluas cakupan penggunaan masker ditengah masyarakat sampai ke pelosok desa.
sawawi/bhirawa
Bupati Dadang Wigiarto bersama jajaran Forkopimda saat kegiatan pembagian masker untuk warga Situbondo.
Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengatakan, dirinya sudah meminta seluruh kepala desa se-Kabupaten Situbondo untuk menyedikan anggaran pembelian masker melalui APBdes. Sehingga, kupas Bupati Dadang, ada jaminan setiap warga untuk mendapat empat masker seperti diamanatkan dalam aturan Perbup dimaksud. “Desa-desa itu ya harus mampu untuk memenuhi pe-
nyediaan masker,” ungkap bupati dua periode itu. Apabila ada kepala di Situbondo tidak mendukung atau tidak mengindahkan gerakan disiplin menggunakan masker, kata Bupati Dadang, pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi tegas. Pasalnya, sambung bupati Dadang, aturan tersebut merupakan wujud dari gerakan disiplin untuk mengguna-
kan masker sebagaimana tertuang dalam aturan Perbup dimaksud. “Ya kalau tidak ada yang melaksanakan aturan itu, saya akan memberikan sanksi perorangan maupun sanksi tegas kepada para penanggungjawab di desa,” tegas Bupati Dadang. Tak hanya itu yang disampaikan Bupati Dadang, dirinya juga meminta agar gerakan disiplin menggunakan masker di Kabupaten Situbondo dapat terlaksana dengan baik. Artinya, ujar bupati Dadang, setiap masyarakat maupun penanggungjawab di desa yang terjaring dalam razia disiplin menggunakan masker akan dikenai denda Rp150 ribu atau dikenai sanksi sosial.
“Jika masyarakat tidak disiplin menggunakan masker, maka akan dikenai sanksi denda uang minimal Rp50 ribu dan maksimal Rp150 ribu,” beber bupati Dadang. Mantan Wakil Ketua DPRD Situbondo itu menambahkan, ada tiga bentuk sanksi yang ada dalam Perbup tersebut, diantaranya pertama berupa sanksi teguran tertulis, kedua sanksi sosial dan ketiga sanksi berupa uang. Untuk itu, lanjut bupati Dadang, ia akan meminta kepada seluruh kepala desa untuk menyediakan atau memberikan masker kepada setiap warga. “Sebab, jika ada warga yang terjaring atau terjebak razia disiplin menggunakan masker maka akan langsung dikenai denda,” pungkas bupati Dadang. [awi]
KILAS BIROKRASI
Wali Kota Ajak Pendeta dan PGPI Doakan Covid-19 Segera Pergi Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi menghadiri pelantikan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Gereja Pantekosta Immanuel, Jalan Dr. Soetomo, Selasa malam (25/8). Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak pendeta dan anggota PGPI untuk mendoakan keselamatan warga Kota Madiun.Terutama, dari penularan virus corona. “Kondisi saat ini merupakan ujian.Maka, kita kerahkan daya upaya untuk menghadapi Covid-19. Untuk itu, saya mohon doa agar Covid ini segera hilang,” kata Wali Kota Madiun, Maidi saat memberikan sambutan di hadapan jemaat gereja. Tak hanya Pemkot Madiun, upaya memerangi virus corona ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.Baik dukungan secara moril maupun materiil. Selama pandemi mewabah di Kota Madiun, berbagai elemen masyarakat turut membantu mengurangi beban warga yang terdampak.Mulai dari pembagian masker, penyemprotan desinfektan, hingga penyaluran bantuan sembako kepada mereka yang membutuhkan. [dar]
Bupati Nur Arifin Inginkan Trenggalek Jadi Kabupaten yang Inklusif Trenggalek, Bhirawa Dikatakan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bahwa isu inklusifitas dalam SDG’s (Sustainable Development Goals) sebenarnya telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, Pemerintah Kabupaten terus berupaya mewujudkan pembangunan di Trenggalek yang inklusif. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Nur Arifin saat menghadiri bimbingan teknik ketrampilan kelembagaan kelompok swadaya masyarakat melalui kampung inklusi atas kolaborasi Pemkab Trenggalek dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Ponpes Hidayatul Mibtadi’in Gunung Kebo Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek, Rabu (26/8/2020). “Kami bersyukur, berbangga bahwa di Sambirejo tercipta satu kesadaran inklusi, meskipun juga ada benturan, ada yang menolak ada yang mendukung, tapi di sini dialektika masyarakat sedang diuji, sejauh mana hati kita tersentuh satu sama lain,” ungkapnya. “Kegiatan seperti ini semoga menjadi pioner di tempattempat lain karena paling tidak ya itu tadi, kita ini anakanak bangsa masih punya hutang konstitusi yaitu kemerdekaan itu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” imbuh Bupati. [wek]
trie diana/bhirawa
Makam Kumuh dan Memprihatinkan
Tempat Pemakaman Umum Islam (TPU) di Karangrejo VI ,Kel Wonokromo, Kec Wonokromo Surabaya, tampak kumuh dan tak terawat. Terlihat banyaknya tumpukan batu, sampah bahkan diarea makam mulai dipenuhi tumbuhan liar sehingga terlihat kotor dan kumuh, Rabu (27/8).
BNNK Berharap OPD dapat Menyelenggarakan P4GN Secara Mandiri Sidoarjo, Bhirawa Dalam gelar Bimtek (Bimbingan Teknis) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo (BNNK Sidoarjo) untuk penggiat anti narkoba di Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan masing-masing OPD dapat menyelenggarakan P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) secara mandiri. Harapan tersebut disampaikan Kepala BNNK Sidoarjo Drs Toni Sugiyanto pada Bimtek Program Pemberdayaan Anti Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, (26/8) kemarin. Selain Toni Sugiyanto dalam acara
achmad suprayogi/bhirawa
Kepala BNNK Sidoarjo memberikan semangat kepada para peserta Bimtek.
tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Mulyawan yang dilanjutkan den-
gan penyampaian materi oleh Drs. Tri Arief selaku Kepala Seksi P2M BNN Provinsi Jawa Timur terkait ‘Tugas
dan Fungsi Penggiat Anti Narkoba’. Menurut Toni Sugiyanto, harapan besar setelah diselenggarakannya Bimtek untuk penggiat anti narkoba kali ini, para penggiat atau Satgas anti narkoba ini dapat menjadi pengikat dan menjembatani dalam transformasi informasi, serta mengedukasi lingkungan sekitar di lingkup instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang fokus di semua empat lini sektor utama dari BNNK Sidoarjo. “Untuk tahun ini dikarenakan situasi pandemi seperti saat ini, kami mencoba fokus pada dua lini sektor utama, yakni di lingkup instansi pemerintahan dan masyarakat luas,” katanya. [ach]
Tampak Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami disaksikan Kepala Dispendukcapil Kab Madiun, Sugiharto dan Kepala Kantor Pos Madiun, Hadi Erwono menyiramkan air dari dalam kendi ke mobil keliling PT POS Indonesia, Rabu (26/8). sudarno/bhirawa
Guna Meringankan Beban Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19
Bupati Launching Layanan Antar Dokumen Kependudukan Kerjasama Dispendukcapil dengan PT. POS Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun mengadakan launching kerjasama dengan PT. POS Indonesia (Persero) terkait pengiriman dokumen kependudukan dan sosialisasi penggunaan kertas HVS A4 untuk cetak dokumen kependudukan tahun 2020, di buka oleh Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami di Pendopo Muda Graha, Rabu (26/8). Launching kerjasama Disdukcapil Kabupaten Madiun dengan PT POS Indonesia itu, ditandai pemecahan kendi oleh Bupati dilanjutkan pengantaran dokumen perdana oleh PT Kantor Pos disaksikan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, Sugiharto, Kepala Kantor Pos Madiun, Hadi Erwono dan para Camat se Kabupaten Madiun. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun, Sugiharto dalam laporannya menyatakan, maksud dan tujuan diadakannya launching kerjasama dengan PT. POS Indonesia (Persero) terkait pengiriman dokumen kependudukan dan sosialisasi penggunaan kertas HVS A4 untuk cetak dokumen kependudukan tahun 2020 itu untuk menghindari kerumunan masyarakat dalam jumlah banyak untuk kepengurusan dokumen kependudukan di era pandemi Covid-19. Juga untuk mempermudah masyarakat dalam rangka mendapatkan akses dokumen kependudukan termasuk didalamnya mengurangi biaya tinggi dalam mengurus dokumen kependudukan. Selain itu juga mempermudah masyarakat memiliki dokumen kependudukan dimana
Wali Kota Kediri saat meninjau produk UMKM.
irvan cholis/bhirawa
Mall UMKM, Upaya Recovery Ekonomi Pemkot Ditengah Pandemi sudarno/bhirawa
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami didamping Kepala Dispendukcapil Kab Madiun, Sugiharto dan Kepala Kantor Pos Madiun, Hadi Erwono menunjukan KTP dari mobil keliling PT POS Indonesia di halaman depan Pendopo Muda Graha, Rabu (26/8). dokumen kependudukan saat ini menggunakan kertas HVS A4 80 gram dan bisa dilakukan dengan cara cetak mandiri. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Madiun, Hadi Erwono berkomitmen siap mengamankan layanan ini, karena pihaknya sudah siapkan tenaga yang cukup mumpuni untuk mengantar dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dalam sambutannya menegaskan, memang acara ini sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Untuk itu, dirinya mengapresiasi Disdukcapil yang menggagas kerjasama ini. Apalagi di Perbup 39 tahun 2020 dengan jelas memuat tentang pendisiplinan protokol kesehatan.Dimana bagi yang melanggar bukan hanya ditegur tapi ada sanksi sosialnya.
“Dengan kerjasama ini, saya yakin tidak akan ada lagi kerumumnan di Discukcapil dan pelayanan satu pintu.Dengan jumlah penduduk kita (Kab.Madiun) sebanyak 752.059, kalau sekian persennya mengurus KTP, maka yang paling banyak antrian adalah KTP. Sehingga program ini akan memutus kerumunan itu. Juga program ini dapat menekan pengeluaran bagi masyarakat,”jelas Bupati Madiun, H. Ahmada Dawami. Ditegaskan oleh Bupati Madiun, dokumen yang diantar adalah KTP dan KIA (Kartu Indentitas Anak), karena cetaknya di Disdukcapil, dokumen lainnya masyarakat bisa cetak sendiri di rumah. “Semoga kerjasama ini istiqomah, dan masyarakat mendapatkan manfaat sebesarbesarnya,”kata Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami berharap. [dar.adv]
Pemkot Kediri kembangkan MallUMKM, platform lokal untuk pendampingan industri kecil menengah agar siap berdagang online. Pemerintah Kota Kediri tengah mengembangkan platform lokal MallUMKM sebagai program recovery ekonomi untuk pelaku industri kecil menengah terdampak setelah sempat terpuruk akibat Pandemi Covid 19. Platform ini akan mendampingi pelaku UMKM agar siap untuk menjadi pedagang online. “Pengembangan MallUMKM ini untuk memperluas market, tidak hanya dari offline ke _online_ tapi juga yang sudah online agar semakin luas pasarnya”, kata Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Rabu (26/8). “Banyak pelaku UMKM itu mentalnya masih sebatas sebagai produsen, tapi begitu jualan di marketplace mereka belum siap. Misalkan soal stok atau ketersediaan barang. Jangan sampai nanti di marketplace ditulis tersedia 25 barang, pas pembeli belanja, sudah bayar, lalu nggak bisa
dikirim karena stok ternyata tidak ada,” tambah Abdullah Abu Bakar. “MallUMKM juga tidak hanya berhenti mempersiapkan pelaku siap berjualan online, tapi juga mengerjakan konten marketing, agar ada kunjungan ke toko para pelaku. Ini yang kadang terlupakan, habis diupload lalu dianggap bisa langsung laku,” jelas walikota yang biasa disapa Mas Abu ini. Pada akhir September 2020, MallUMKM didukung oleh marketplace Tokopedia akan menyelenggarakan MallUMKM Kediri Sale 2020. Acara ini
akan menampilkan produk UMKM Kota Kediri di halaman depan Tokopedia selama lima hari penuh. “Target kami nanti minimal ada 100 toko pelaku UMKM yang bergabung, sekarang sudah 96 toko yang sudah berhasil migrasi dari offline ke online. Jadi nanti tidak dalam satu akun toko, tapi pelaku UMKM masing-masing punya toko yang akan digabung dalam satu link yang akan ditampilkan di halaman depan Tokopedia,” jelas Kasi Pemberdayaan Perindustrian Disperdagin Kota Kediri Salim Darmawan. “Proses migrasi ini kami siapkan tim khusus MallUMKM, juga dibantu oleh Tokopedia. Tidak hanya proses upload, tapi disiapkan bagaimana mindset berjualan online. Hanya pelaku yang siap berjualan online yang akan kami libatkan di online sale pada akhir September nanti”, tutup Salim. [van.hms.adv]
LEGISLATIF
Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
Halaman 3
Pengamat Nilai Duet Machfud-Mujiaman Tepat dan Solutif Surabaya, Bhirawa Keputusan Irjen Pol (purn) Machfud Arifin menggandeng Mujiaman Sukirno memantik berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Namun, bagi pengamat politik duet Machfud-Mujiaman dinilai tepat dan solutif. Pengamat politik sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa)— Agus Mahfud Fauzi memandang, pilihan Machfud menggandeng Mujiaman sangat tepat. Sebab,
memilih wakil dari kalangan profesional sebagai solusi terbaik. “Saya lihat dari beberapa partai pengusung memang relatif agak sulit menampilkan seseorang untuk jadi wakil, apalagi dari sekian partai tidak ada yang dominan, kalau milih salah satu (dari partai pengusung) sangat mungkin jadi masalah,” ujarnya, Selasa (25/8). Agus menegaskan, keberadaan Mujiaman sebagai wakil bisa menjadi perekat diantara partai pe-
ngusung yang berjumlah delapan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Artinya, secara kalkulasi politik, tidak ada yang ditinggal dan tidak ada partai yang mendapat angin lebih segar. “Semua partai sama, bisa samasama memiliki,” jelasnya. Bahkan, lanjutnya, duet Machfud-Mujiaman sebagai pasangan yang sangat ideal. Latar belakang Mujiaman yang seorang profesional menjadi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur
titik temu dengan Machfud Arifin. Apalagi selama menjadi Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Mujiaman memilili prestasi yang mentereng. Diketahui, diantara prestasi itu adalah perbaikan pelayanan distribusi air menjadi zerro TDA, dengan ini meminimalkan pelanggan tidak dapat air. Distribusi air ke daerah-daerah pemukiman baru dan daerah terjauh dari instalasi utama Ngagel dan Karangpilang. Misalnya Kenjeran, Sidotopo, Tenggumung, Perak-Krembangan;
tambak asri; made-lakarsantri; pakal Sumberejo; Tambakdono; Kendung; kapasan kalilom Kedinding dan sekitarnya. Selain itu juga peningkatan kapasitas instalasi dari 9.800 Liter per detik (LPS) menjadi 12000 LPS tanpa bantuan investasi Pemerintah dan swasta. Capaian ini setara dengan investasi PDAM baru sebesar Rp2 Trilliun. “Ini pasangan ideal, prestasi pak Mujiaman bagus,” katanya. Agus menilai, Machfud butuh wakil dari kalangan profesional untuk menjadi penyeimbang. Bahkan, duet Machfud-Mujiaman bisa mengu-
lang langkah sukse Bambang DHTri Rismaharini. Risma dari kalangan profesional menjadi penyeimbang bagi Bambang DH. “Bu Risma saat itu punya prestasi di bidang taman, Mujiaman sebagai dirut PDAM juga prestasi bagus. Maka pilihan ini sekali lagi tepat sebagai solusi,” ungkapnya. Soal kinerja, Agus tak meragukan duet Machfud dan Mujiaman. Seorang profesional akan selalu mementingkan rakyat. “Kinerja pasti bagus, profesional itu biasanya selalu fokus kepada tugas dan tanggung jawab,” tukasnya. [dre]
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berfotobersama dengan penerima piagam penghargaan, diantaranya Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo.
Disnakertrans Jatim Raih Penghargaan Penyusun PPRG Terbaik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari tiga organisasi perangkat daerah yang meraih Piagam Penghargaan Penyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Terbaik dari Perangkat Daerah. Piagam penghargaan itu diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo dalam kegiatan Rakor Penyusunan dan Im ple mentasi Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak di Jawa Timur di Hotel Grand Dafam, Surabaya, Selasa (25/8) malam. Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua elemen strategis , baik kampus, aktifis perlindungan perempuan dan anak , media, pro aktif pemerintah serta peran pengusaha. “Kita harus bergandengan tangan untuk mencari solusi efektif atas dampak sosial covid - 19 bagi perempuan dan anak,” katanya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Andriyanto mengatakan, OPD yang menerima Piagam Penghargaan Penyusun PPRG Terbaik ini sebelumnya telah dilakukan survei. “Ketika dilihat dalam survei itu, memang proses penganggarannya mengarah pada program responsif gender. Seperti keseimbangan antara laki dan perempuan, adanya tempat untuk laktasi, hingga parkir perempuan,” katanya. Dikatakannya, sudah semestinya semua OPD juga menganggarkan untuk responsif gender dan memberikan sarana prasana yang mengarah pada responsif gender. “Agar supaya indeks pemberdayaan perempuan kita juga meningkat, indeks
Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin saat meresmikan Kantor Bawaslu Bondowoso ditandai dengan pemotongan Tumpeng.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Piagam Penghargaan Penyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Terbaik kepada Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo dalam kegiatan Rakor Penyusunan dan Implementasi Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak di Jawa Timur di Hotel Grand Dafam, Surabaya, Selasa (25/8) malam. pengarusutamaan gender juga me“Kalau dinilai proteksi perencanaan ningkat,” ujarnya. program Disnakertrans Jatim terhadap Diterimanya penghargaan itu, Kepala perempuan dengan kesetaraan genDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi der, maka 100 persen program kita ya Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu kesitu. Kalau Disnakertrans memiliki Bagijo menyampaikan terimakasih jika keberpihakan terhadap kesetaraan instansinya masuk meraih penghargaan gender itu wajib,” katanya. tersebut. meski menurutnya, meruHal ini juga terlihat pada BLK yang ada pakan sudah hal yang wajar dalam dibawah Disnakertrans Jatim. Peremmelaksanakan tugasnya yang ber- puan yang mendapatkan pelatihan di BLK kaitan dengan ketenagakerjaan teru- juga paling banyak dibidang pekerjaan tama pengarusutamaan gender. yang dilakukan laki-laki. Seperti listrik “Dalam melaksanakan tugasnya, maupun mesin. “Kita juga tidak bisa Disnakertrans Jatim secara alami menolak, karena itu keinginan dan pilihan turut dalam menangani tingkat keren- dari peserta BLK itu sendiri meskipun tanannya pada perempuan. Di- perempuan,” katanya. berikan atau tidaknya penghargaan, Disisi lain, Himawan juga menyamDisnakertrans Jatim selalu ber- paikan, jika diterimanya penghargaan hubungan dengan persoalan gen- ini disertai dengan penambahan alokasi der,” katanya. anggaran di tahun mendatang akan Dalam setiap program yang dilak- lebih baik, karena berbagai program sanakan Disnakertrans Jatim ini kegiatan selalu terarah penanganan selalu bersinggungan dengan perem- tingkat kerentanan pada perempuan. puan. Seperti angkatan kerja, pekerja “Adanya penambahan anggaran akan sektor informal, pekerja migran In- lebih baik, dengan turut menyisir dan donesia maupun pekerja di padat membantu perempuan. Karena perempuan karya, masing – masing sebagian juga sektor penguat ekonomi di keluarga. besar didominasi perempuan. Hal ini harus terus didukung,” ujarnya. [rac*]
ihsan kholil/bhirawa
Bawaslu Jatim Tangani 14 Pelanggaran Netralitas ASN Bondowoso, Bhirawa Selama tahapan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengawasan terhadap calon perseorangan yang difokuskan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana, hingga Juli 2020 pihaknya telah menangani 14 kasus netralitas ASN. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Jawa Timur, Moh. Amin saat dikonfirmasi awak media usai meresmikan kantor baru Bawaslu Kabupaten Bondowoso di Jalan Santawi, Rabu (16/8). Yang juga dihadiri dari 38 perwakilan Bawaslu Daerah/Kota se-Jatim. Moh. Amin mengungkapkan, dari ke 14 kasus tersebut, rata-rata mereka adalah para pejabat di Kabupaten/Kota yang berencana mencalonkan diri. Sehingga harus melakukan pendekatan atau pendaftaran kepada partai politik. “Padahal, terkait ini khusus ASN ada mekanisme tersendiri. Salah satu contohnya, dengan tidak mempublikasikan keberadaannya ke lembaga parpol,” jelasnya.
Kata dia, selama belum mengundurkan diri, netralitas ASN harus tetap dijaga dengan tidak berafiliasi ke salah satu parpol. Namun, jika tetap berupaya untuk mendaftar, maka aturannya tidak boleh mempublikasikan. Dari temuan Bawaslu Jatim, 14 kasus ini ditemukan membawa media dan memberitakan bahkan menempelkan poster-poster yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan calon Bupati 2020. Proses tersebut, dianggap oleh Bawaslu sebuah tindakan pelanggaran netralitas. “Sehingga kita tindaklanjuti. Kita klarifikasi dengan bukti-bukti yang ada. Kalau memang terbukti ini pelanggaran, 14 kasus ini kita
rekomendasikan ke KASN untuk ditindaklanjuti,” terangnya. Lanjut Amin menerangkan, dari 14 kasus tersebut ternyata memang melanggar sehingga kemudian diserahkan kepada pejabat pembina masing-masing yang bersangkutan untuk pemberian sanksi sesuai keputusan masing-masing kabupaten/kota. “Sanksinya ada ringan, sedang, dan berat tentang netralitas. Ada yang penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji dan semacamnya,” urainya. Menurutnya, pengawasan Pilkada serentak adalah menjadi tanggung jawab Bawaslu Kabupaten/Kota setempat. Pemerintah Provinsi hanya membantu mengkoordinasi dan melakukan pembinaan yang di intruksikan oleh Bawaslu pusat. “Putusan-putusan di lapangan, secara undang-undang menyatakan bahwa pengawasan berada di tangan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing,” tandasnya. [san]
Terus Berinovasi Entas Kemiskinan dengan Data MBR Tiada kata henti bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengentas kemiskinan warganya. Pemkot pun terus berinovasi dengan menggunakan single data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam memberikan berbagai intervensi. Pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya ditangani dengan komplek dari berbagai bidang. Tak heran jika intervensi atau bantuan Pemkot Surabaya kepada warganya sangat banyak. Tentunya, berbagai intervensi itu diharapkan tepat sasaran dan mampu mengentas kemiskinan di Kota Su rabaya. Makanya, pemkot pun membuat laman https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr demi mengupdate secara berkala data MBR tersebut. “Melalui laman resmi ini, warga bisa mengecek apakah sudah termasuk ke dalam data MBR atau tidak, karena nanti semua intervensi akan mengacu pada data ini, termasuk data pengangguran yang juga terkoneksi dengan data MBR ini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi di kan tornya, Rabu (26/8/2020). Menurut Eri, sesuai dengan Peraturan Wali Wota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka data ini akan digunakan sebagai acuan
intervensi dari berbagai bidang. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan
dan ketenagakerjaan, serta berbagai intervensi lainnya. Dalam bidang kesehatan, pemkot memberikan bantuan pembayaran BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPI) yang jumlahnya terbanyak se-Indonesia. Pemkot pun terus menyempurnakan pelayanan dalam bidang kesehatan ini. Salah satunya dengan pengajuan Surat Keterangan Miskin (SKM) via online, sehingga warga Surabaya tidak perlu membawa SKM dari kelurahan untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Mereka cukup menyerahkan NIK kepada petugas rumah sakit dan akan langsung dilayani. “SKM online ini akan berlaku selama dua bulan per orang,” katanya. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemkot telah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMP. Bahkan, ke depan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Sebab, pemkot akan menyamakan rombongan belajar (rombel) dan terus mendorong kenaikan grade sekolah swasta, termasuk dalam
infrastrukturnya. “Program anak asuh oleh para pengusaha terus kami kembangkan ke depannya. Tahun ini sudah dimulai dan akan terus kita kembangkan,” kata dia. Kemudian dalam bidang sosial, Pemkot Surabaya telah konsisten memberikan makanan tambahan (PMT) bagi lansia dan pra-lansia, balita, penderita kusta, orang dengan HIV-AIDS, dan penderita kanker. Bahkan, ada pula program permakanan bagi lansia miskin dan terlantar, anak yatim dan atau piatu dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. “Termasuk pula bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang terus dikembangkan setiap tahunnya,” imbuhnya. Yang tak kalah pentingnya, Eri memastikan bahwa pemkot akan terus melakukan pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk intervensi lapangan kerja melalui bursa kerja, informasi pasar kerja, hingga sinkronisasi pelatihan kerja yang dibutuhkan. Apalagi,
di saat pandemi Covid-19 ini, tentunya perekonomian semakin merosot. “Makanya, yang harus kita lakukan adalah pengembangan UMKM supaya mereka tetap bisa memasarkan produk-produknya. Yang mana pemasarannya juga melalui digital atau online. Jadi, UMKM di Surabaya terus kita gerakkan di masa pandemi ini,” tegasnya. Nah, salah satu upaya pemkot dalam menggerakkan UMKM itu adalah penandatanganan MoU dengan berbagai stakeholder, seperti pihak hotel, apartement dan mal. Dalam perjanjian MoU itu, disepakati bahwa kebutuhan hotel, apartemen dan mal harus diambilkan atau dipenuhi oleh UMKM Surabaya, seperti kebutuhan sandal hotel harus diambilkan dari UMKM Surabaya. “Dalam MoU itu juga ada perjanjian harus menampilkan kebudayaan Surabaya, sehingga nantinya ludruk atau kesenian lainnya bisa tampil di hotel, mal dan atau bahkan di apartemen,” tegasnya. Bahkan, dalam nota kesepahaman itu juga ada perjanjian bahwa sebagian besar karyawannya harus orang Surabaya atau ber-KTP Surabaya. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hotel, apartemen dan mal itu, maka anggaran yang disusun oleh Pemkot Surabaya harus bisa menunjang peluang tersebut. Salah satu contohnya, ketika pihak hotel membutuhkan satpam yang bersertifikasi, maka pemkot harus menye-
kolahkan atau memberikan pelatihan kepada MBR atau pengangguran di Surabaya hingga mereka mendapatkan sertifikat, sehingga kebutuhan hotel bisa terpenuhi sesuai dengan standartnya, dan warga atau pengangguran di Surabaya bisa mendapatkan pekerjaan dan sejahtera. “Jadi, ke depan setiap pembangunan investasi di Surabaya, akan berpengaruh pada kesejahteraan warga Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah kota ke depannya harus menjadi fasilitator untuk memudahkan mereka. Pelatihan-pelatihan semacam ini terus kami geber, sehingga ketika pandemi usai, semuanya sudah siap dan perekonomian cepat normal dan pengangguran serta MBR ter-entaskan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, sesuai data yang ada di laman https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr, MBR per tanggal 26 Agustus 2020 mencapai 839.343 jiwa yang terdiri dari 272.339 KK. Jumlah ini update berkala karena pihak Camat dan lurah terus mencari warganya yang masuk dalam MBR. “Warga juga bisa mengecek langsung melalui laman tersebut, apakah namanya sudah masuk atau tidak, jika memang merasa MBR, maka warga bisa langsung daftar ke RW untuk diteruskan ke lurah dan camat,” pungkasnya. [ADV]
Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
TAJUK
Bangga Produk Lokal Perekonomian usaha mikro mulai dibangkitkan lagi seiring program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Karena keterbatasan modal, usaha mikro dan kecil mudah terdampak kesengsaraan ekonomi. Tetapi sekaligus bisa cepat pulih. Terutama setelah 6 bulan terkungkung PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), bagai mati suri. Hanya diperlukan upaya melalui “kail” aksesi permodalan, usaha mikro, kecil, dan ultra-mikro, bisa segera bangkit. UMK-UM (Usaha Mikro, Kecil, dan Ultra-Mikro) wajib segera dibangkitkan, sebagai optimalisasi salahsatu pilar utama perekonomian nasional. Termasuk unit usaha paling bawah “ultra-mikro,” berupa gerobak dorong, dan pedagang keliling patut memperoleh karitatif pemerintah. Perlu optimalisasi pemasaran melalui kampanye gerakan penggunaan produk dalam negeri. Kementerian Informasi dan Komunikasi telah meluncurkan program gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia.” Tagar kitabelakitabeli menjadi jargon penggunaan produk lokal. Selama sebulan, sebanyak 1,1 juta unit usaha mikro kecil telah tergabung dalam kampanye. Sekaligus terakses internet. Produsen aneka kuliner, konveksi skala rumah tangga, dan obat-obatan herbal (jamu), diharapkan menjadi pelopor kebangkitan. Didorong mampu meningkatkan konsumsi domestik, melalui insentif akses permodalan dan kampanye pemasaran. UMK-UM tidak bisa terlalu lama mati suri kelelap PSBB. Berdasar perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pewabahan selama 10 pekan telah menyusutkan kinerja industri manufaktur (pengolahan) sebesar 30%. Termasuk di dalamnya sektor sandang skala rumah tangga (konveksi, dan per-tenunan). Dengan jargon “bekerja dari rumah,” ternyata banyak pekerja yang di-rumah-kan, dan di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dorongan program Bangga Buatan Indonesia, masih memerlukan dukungan inovasi pemasaran. Antara lain, berbagai promosi “bulan belanja” dan diskon harga, yang melibatkan ritel offline dan online. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, patut menggagas even belanja mudah dan murah produk dalam negeri. Termasuk toko-toko virtual, dan belanja online. Namun harus dipastikan, perdagangan online wajib disertai garansi kejujuran dan tidak mengecoh. Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, juga didukung dengan hibah bantuan modal usaha sebesar Rp 123,46 trilyun. Akan ditebar kepada 12,5 juta unit usaha mikro, kecil, dan ultra-mikro. Pemerintah (pusat) perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (melalui Dinas Perdagangan, beserta Dinas Koperasi dan UMKM). Juga diperlukan update data UMK dan ultra-mikro pada tingkat kelurahan dan desa. Pemerintah juga perlu mem-fasilitasi kalangan milenial yang aktif berusaha. Misalnya bekerjasama dengan operator seluler, memberi potongan harga paket data (internet), melalui perusahaan startup e-payment. Pada masa pandemi banyak generasi muda (terutama pelajar) memulai usaha perdagangan melalui online, sembari belajar melalui zoom.. Omzetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah per-bulan. Kebangkitan UMK dan ultra-mikro, niscaya akan mendorong konsumsi masyarakat, menjadi penggerak roda perekonomian nasional, dari hulu ke hilir. Tahun 2019 lalu, berdasar data BPS (Badan Pusat Statistik) konsumsi rumah tangga masih meliputi porsi terbesar produk domestik bruto (PDB). Nilainya mencapai 56,62%. Sedangkan konsumsi pemerintah hanya meliputi 8,75% PDB. Maka konsumsi domestik (rumah tangga) wajib menjadi prioritas pemerintah. Namun pada masa pandemi, konsumsi rumahatangga mengalami penurunan paling tajam, disebabkan daya beli yang sangat merosot. Seluruh rumah tangga mengurangi biaya belanja. Bahkan jumlah penduduk miskin bertambah secara signifikan. Antaralain disebabkan realisasi Bansos (pusat dan daerah), dan program jaring pengaman sosial lainnya terkendala birokrasi keuangan. Usaha Mikro, Kecil plus ultra-mikro, memerlukan manajemen terpadu dalam Indonesia link. Termasuk akses pasar hasil pertanian bisa dirintis sejak musim tanam. Sehingga pada masa panen bisa memperoleh harga layak. [*]
Sorotan Publik
Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).
Perlindungan Terhadap Guru di Masa Pandemi Di tengah gencar-gencarnya Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya akan melakukan uji coba sekolah tatap muka. Rupanya, rencana tinggallah rencana. Pro dan kontra pun masih sulit untuk dihindari atau dibendung. Namun, patut disayangkan jika di tengah polemik pro dan kontra akan dimulainya pembelajaran tatap muka tesebut, harus ditebus atau diwarnai dengan berita hoax. Malah justu berita hoax yang terbiarkan akan memperkeruh suasana sekaligus menambah kepanikan warga terkait penyebaran dan penularan Covid-19. Seperti halnya yang akhir-akhir ini terjadi, menyoal simpang siur tentang puluhan jumlah guru yang terpapar dan meninggal karena Covid-19 di Surabaya. Padahal, sampai saat ini belum ada data yang pasti dari Satgas terkait hasil para guru yang terpapar dan meninggal karena Covid-19. Memang, kita publik sadar bahwa penyebaran dan penularan Covid-19 di Kota Surabaya belum ada kata usai. Namun, bukan berarti harus terbumbuhi dengan berita tanpa data alias hoax. Jadi, kalaupun ada surat yang beredar di masyarakat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), nomor 46/Org/ Kot/XXII/2020. Tepatnya, perihal permintaan kegiatan belajar dari rumah. Sebenarnya, jika kita cermati surat edaran PGRI itu bermasud baik, yakni memberikan perlindungan terhadap guru di masa pandemi. Sebab, bisa kita simak bahwa selama ini ada sejumlah kebijakan yang mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik terhadap Covid-19. Misalnya, sebagai pemerintah daerah (pemda) mewajibkan guru tetap hadir ke sekolah setiap hari untuk melakukan absen sidik jari. Detailnya, kewajiban tersebut, tertera jelas dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 dimana setiap guru memiliki ketentuan 37,5 jam kerja efektif, yang hingga akhirnya, ketentuan tersebut telah diubah melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 yang memberikan fleksibilitas lokasi kerja baik dari kantor maupun rumah di tengah pandemi. Asri Kusuma Dewanti Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang
OPINI
Halaman 4
Menjamin Kedaulatan Ekonomi dan Kesehatan Upaya Segera Merdeka dari “Teror” Pandemi CoViD-19 Khidmat peringatan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-75, tak surut karena wabah pandemi CoViD-19. Dilaksanakan dengan pembatasan, dan mematuhi protokol kesehatan. Istana negara tetap menyelenggarakan upacara Agustus-an, dengan korps musik, dan pasukan tembakan kehormatan. Setiap kampung telah ditebari lampu hias, berkerlip setiap awal malam. Menandakan seluruh rakyat Indonesia masih berpengharapan, dan rela berkorban meski dalam suasana perekonomian yang terhimpit. Seluruh rumahtangga masih bersedia membeli bendera merah-putih, dikibarkan di depan rumah, sebagai simbol semangat kejuangan. Juga masih bersedia membeli lampu hias, yang dilihat setiap malam sebagai kebanggaan. Namun berbagai lomba yang biasa meng-gelora-kan acara “Agustusan” menyurut. Karena khawatir akan menjadi kerumunan orang yang bisa menjadi media pe-wabahan virus corona. Begitu pula acara “tirakatan” pada malam (16 Agustus) diselenggarakan lebih singkat. Rangkaian Hari Kemerdekaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) lazim diperingati seksama, dan selalu membahagiakan semua generasi. Pada masa kini perayaaan hari proklamasi 17 Agustus, memiliki suasana zaman yang khas: Yakni, berbagi cerita sukses melalui media sosial (medsos), sambil menambahkan kata “merdeka!!!.” Juga disertai posting gambar bendera Merah–Putih dan berbagai stiker. Generasi millenial (usia 17–35 tahun) tetap menjadi pelaku utama upacara peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui medsos, di rumah saja, perayaan Hari Kemerdekaan NKRI tidak kurang seru. Bahkan lebih seru dibanding pemutaran film di gedung bioskop. Berbagai film dokumenter di-share dalam WhatsApp grup. Beberapa ke-nasional-an video menjadi viral. Antara lain, pembacaan Proklamasi oleh Ir. Soekarno. Juga perayaan 17 Agustus-an di berbagai daerah, dan berbagai negara. Termasuk menara gedung Burj Al-Khalifa, di Dubai (Uni Emirat Arab, UEA) yang “di-selimuti” (secara virtual) bendera merahputih. Itu perayaan 17 Agustus-an
tahun (2019) lalu yang Oil, minyak sawit). di-viral-kan lagi. Alasannya, pembukaan Gedung dengan mekebun kelapa sawit nara tertinggi di dunia menjadi proses de(sekitar 828 meter) diseforestasi. Malaysia sebut sebagai mega-tall. bagai salahsatu negara Mem-bangga-kan, peng-ekspor kelapa sekaligus simbol persasawit terbesar setelah habatan dan kerjasama Indonesia, merespons dua negara (Indonesia negatif kebijakan UE. dengan UEA). VirtualBahkan tokoh utama OLEH : isasi merah-putih ditaMalaysia, Mahathir Yunus Supanto mpilkan pada 6 gedung Mohammad, menyatautama di ibukota UEA. kannya sebagai neo-koTermasuk di kompleks lonialisme Eropa. SeAbu Dhabi Global Market, pusat sungguhnya negara produsen kelapa keuangan terbesar, dan basis perkan- sawit (terutama Indonesia), tidak khatoran perusahaan multi nasional besar watir benar. Karena Indonesia telah kelas dunia. Indonesia dengan lam- sukses mengembangkan minyak kebang bendera merah-putih, kesohor lapa sawit menjadi bio diesel. Sejak sebagai negara besar. beberapa tahun lalu telah dimulai dengan program B-20 (bio-diesel 20% Mengelola Kekayaan Alam nabati). Kini telah berlanjut menjadi Pemerintah telah membuka sistem B-30. Bahkan sedang digagas kemuinvestasi yang lebih baik, cepat, mudah, ngkinan sampai B-50. Seluruh SPBU dan transparan. Hubungan government telah memiliki pompa bio-diesel. to government (g to g) semakin genPemanfaatan CPO di dalam negeri car, terutama pada kawasan jazirah telah menjadi mandatory (kewajiban), Arab, dan Asia Tengah, dan Asia Se- pada PSO (public service obligation, latan. Pada masa perdagangan global subsidi) maupun yang non-subsidi. ter-himpit, kemudahan investasi, dan Digunakan oleh kendaraan umum ke-aneka ragam-an komoditas, menjadi gandar besar (lebih dua gardan). Terdaya tarik utama. Indonesia memiliki masuk digunakan oleh kendaraan tem“senjata” jitu (daya tarik), termasuk pur. Sekaligus mengurangi impor pemanfaatan komoditas di dalam BBM (Bahan Bakar Minyak). Konon negeri melalui hilirisasi. setahun penghematan mencapai US$ Bersama DPR, pemerintah telah 5,5 milyar. Efeknya di dalam negeri menggagas dan membahas omnibus juga manjur. Harga kelapa sawit menlaw (penyatuan undang-undang). Pe- capai US$ 600 per-ton. merintah Daerah dituntut berpartisipaMaka pemerintah, bukan sekadar si memudahkan birokrasi. Antara lain tak gentar terhadap boikot kelapa sawmempermudah perizinan usaha, teru- it oleh UE. Tetapi juga bisa “memtama sektor tambang, dan sektor balas,” tak kalah telak, lebih elegan. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Me- Yakni, stop ekspor bijih nikel. Sebagai nengah). Saat ini telah terbit UU No- peng-ekspor nikel terbesar di dunia, mor 3 tahun 2020 (perubahan terhadap kepentingan nasional wajib menjadi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Per- prioritas. Diantaranya, tidak mengtambangan Mineral dan Batubara ekspor nikel mentah-mentah. Melain(Minerba). Pada pasal 173-C terdapat kan harus diolah (secara sulfida mau“larangan” daerah menerbitkan izin pun oksida). Nikel dapat menjadi babaru Minerba. Izin tambang, biasanya han baterei lithium sebagai sumber ber-belit-belit, dan sangat lama. energi mobil listrik. Indonesia sangat kaya dengan hasil bumi, ke-aneka ragam-an hayati, ser- Vaksin “Merah-Putih” ta sumber daya alam melimpah, terNikel juga sangat dibutuhkan semasuk batuan mineral dan batubara. bagai bahan campuran pembuat baja Tiada yang dapat meng-intimidasi In- tahan karat, stainless steel, dan mengdonesia, secara ekonomi, dan politik. kilap-kan berbagai logam. Ironisnya, Uni Eropa (UE) pernah akan “meng- UE sangat bergantung pada nikel Inhimpit” Indonesia melalui komoditas donesia. Andai Indonesia stop ekkelapa sawit (bahan CPO,Crude Palm spor, maka akan banyak industri di
Eropa tutup usaha. Harga nikel akan melonjak tajam, diikuti kenaikan harga stainless steel, velg mobil, dan suku cadang kendaraan bermotor lainnya. Seluruh hotel di dunia juga menggunakan stainless steel pada interior bangunan. Nikel bisa menjadi pengharapan masa depan, sebagai bahan ke-energi-an (baterei lithium) dan estetika konstruksi bangunan, dan kendaraan bermotor. Berpotensi besar sebagai industri sector hilirisasi. Penanganan hilirisasi bahan tambang akan membuka lapangan kerja baru, sesuai amanat UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yakni, setiap pemegang izin pertambangan wajib meningkatkan nilai tambah. Dalam tata pergaulan internasional, tiada negara bisa “meng-gertak” sesama negara berdaulat. “Penggertakan” juga tidak bisa dilakukan dengan paradigma wabah pandemi. Karena Indonesia telah menunjukkan kemampuan sebagai produsen vaksin yang diakui dunia. BUMN ke-farmasi-an nasional (Bio Farma), kini telah menjadi perusahaan Life Science, yang kesohor di dunia. Sekitar 130 negara menggunakan produk (vaksin dan anti-sera) buatan Indonesia. Terutama pada Negara berkembang, dan negara anggota OKI (Oeganisasi Konferensi Islam). Indonesia sangat diperhitungkan dalam produksi vaksin di dunia, karena memiliki kapasitas sebanyak 3,2 milyar dosis per-tahun. BUMN Bio Farma telah memenuhi kebutuhan vaksin dunia melalui WHO (World Health organization), dan UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund). Saham Bio Farma, seluruhnya (100%) dimiliki pemerintah RI. Namun ironisnya, sebagian terbesar bahan sediaan farmasi masih harus di-impor. Pemerintah masih perlu mengurangi ketergantungan terhadap bahan produk farmasi (terutama vakin dan obat). Sehingga masih harus dibuat road-map (peta jalan) efisiensi dan penanganan hulu hingga hilir ke-farmasi-an. Sekaligus sebagai jaminan kedaulatan ketahanan Kesehatan Nasional. [*] Wartawan senior penggiat dakwah sosial politik
Menhan, Food Estate dan Pesawat Tempur Menhan Prabowo Subianto ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi penanggung jawab pembangunan food estate (lumbung pangan) seluas 178 ribu hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kamis, 9 Juli 2020). Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Food estate merupakan langkah antisipasi dini krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang diperingatkan FAO akan terjadi mulai Agustus 2020 sampai 2022 mendatang. Penunjukan Menhan, bukan Mentan, tentu bukan tanpa alasan. Pertama, ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting ketahanan nasional. Sebaik apapun unsur-unsur lain, jika rakyat kelaparan maka ketahanan nasional akan rapuh. Jepang merupakan satu teladan negara maju yang menjaga ketahanan pangan sebagai unsur utama ketahanan nasional. Sebagai negara yang tingkat keswasembadaan pangannya hanya 40%, pemerintah Jepang mengalokasikan APBN sebesar 3,7% dan memberi subsidi hingga 70% pada sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan bagi 127 juta rakyatnya. Rata-rata penghasilan petani Jepang mencapai 10 juta yen (Rp 1,34 miliar) per tahun, 25-30% lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita penduduk. Bandingkan dengan pendapatan petani Indonesia. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/ bulan, jagung Rp 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bu-
lan, jauh di bawah UMK nya dan belum jelas kapan Jawa Timur Rp 1,7-3,8 berakhirnya. juta/bulan. Kedua, resesi ekonomi. Kedua, dalam APBN Pemerintah memperkira2020 Kemenhan memkan sebanyak 3,0-5,2 juta peroleh anggaran paling kehilangan pekerjaan dan besar yaitu Rp 122,45 1,8-3,78 juta orang Indotriliun (21,02% APBN), nesia akan jatuh miskin se5,82 kali lipat aggaran lama pandemi Covid-19. Kementan yang hanya Studi ekonom Arthur Rp 21,05 triliun (0,77% Okun yang disebut HuOLEH : APBN). Ketiga, Menkum Okun (Okun’s Law) Sutawi han Prabowo pernah mengindikasikan hubunmenjadi Ketua HKTI gan negatif antara penga(Himpunan Kerukunan ngguran dengan pertumTani Indonesia) periode 2004-2009. buhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat Pada waktu itu, Prabowo berjanji mem- pengangguran semakin rendah tingkat perjuangkan kepentingan petani yang pertumbuhan ekonomi, karena penduduk dinilainya masih belum mendapat pri- yang bekerja berkontribusi dalam mengoritas utama, dan mendesak pemerin- hasilkan barang dan jasa, sedangkan pentah agar membuat kebijakan yang ber- gangguran tidak memberikan kontribusi. pihak kepada petani, seperti menghen- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tikan keran impor produk pertanian. mencapai 5,02% pada 2019 menurun Prabowo menilai bahwa tingginya im- 2,97% pada Triwulan I, kemudian meropor produk pertanian mengakibatkan sot menjadi -5,32 pada Triwulan II 2020. petani lokal tidak mampu bersaing. Jika Dalam ilmu ekonomi, suatu negara dikasukses membangun food estate sekali- takan resesi apabila ekonominya minus gus menyejahterakan petani, maka da- dalam dua kuartal berturut-turut. Jika pat dijadikan modal Menhan Prabowo ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 peruntuk kembali mencalonkan presiden tumbuhannya negatif, maka Indonesia kali ketiga pada Pemilu 2024. resmi masuk ke jurang resesi ekonomi. Bukannya memaparkan grand design Ketiga, kerawanan pangan (food insefood estate, publik justru dikejutkan ren- curity). PBB (2020) menyebutkan terdacana kontroversial Menhan Prabowo pat 820 juta penduduk dunia tergolong memborong 15 unit pesawat tempur rawan pangan kronis sebelum pandemi Eurofighter Typhoon bekas milik mi- Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 berliter Austria (Surat Kemenhan No. 60/ tambah 135 juta penduduk terjerumus M/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020). rawan pangan akut. Jumlah ini bisa berRencana tersebut membuktikan Men- tambah dua kali lipat selama pandemi han Prabowo kurang sensitif dalam Covid-19 tahun 2020. Tingginya pengamemahami empat persoalan bangsa saat ngguran, hilangnya pendapatan, dan ini. Pertama, pandemi Covid-19. Sejak kenaikan harga pangan menyebabkan pertama dilaporkan 2 Maret 2020 sam- akses terhadap pangan bagi sebagian penpai 9 Agustus 2020 jumlah penderita duduk semakin sulit. Lembaga Deterkonfirmasi positif Covid-19 sebany- mografi FEB UI (2020) memperkirakan ak 125.396 kasus dan meninggal 5.723 sebanyak 17,5 juta rumah tangga teranorang. Ini berarti setiap hari rata-rata se- cam miskin dengan asumsi garis kebanyak 779 orang terjangkit dan 36 or- miskinan Rp 440.000 per kapita per ang meninggal akibat Covid-19. Wabah bulan akibat Covid-19 karena adanya ini belum ditemukan vaksin atau obat- penurunan upah dan tanpa pendapatan.
Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada April 2020 menunjukkan 25% (sekitar 50 juta) warga menyatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman, 15% warga tabungannya hanya cukup untuk beberapa minggu, dan 15% warga tabungannya hanya cukup untuk satu minggu. Kerawanan pangan dapat memicu darurat pangan (food emergency) karena munculnya fenomena feeding frenzy. Feeding frenzy dirumuskan oleh McMohan (2017) sebagai situasi di mana negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga dalam negeri. Sebaliknya, negara pengimpor menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan dalam negeri. McMahon menyebut, tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan nasional masingmasing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia. Keempat, degradasi pendidikan. Kebijakan physical distancing memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah (school from home) dengan sistem online dalam skala nasional. Bahkan, ujian nasional tahun ini terpaksa ditiadakan. Sistem pendidikan online tidak mudah karena kendala teknologi maupun ekonomi. Banyak guru dan orang tua yang masih gaptek, tidak memiliki perangkat belajar seperti ponsel, laptop dan koneksi internet, serta keterbatasan biaya. Akibatnya, banyak anak usia sekolah di pelosok Tanah Air yang saat ini lebih suka bersepeda dan main layangan daripada belajar. [*] Dosen Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang
PELAYANAN PUBLIK Tante Sari Inovasi Pelayanan Tera Pemkab Mojokerto Halaman 5
Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
Mojokerto. Bhirawa Tante Sari yakni sebuah terobosan di bidang tera ulang dan ukur kini sedang di terapkan di Perintah Kabupaten Mojokerto.Hal ini tidak lain untuk melindungi Masyarakat dengan Tertib Ukur guna meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pelayanan cepat, tepat, murah, profesional dan akuntabel. Terobosan ini juga dimaksudkan sebagai usaha Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam komitmen menjadi Daerah Tertib Ukur (DTU), sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dalam kunjungannya ke Kantor UPT Metrologi Legal Kabupaten Mojokerto, Rabu (26/8) pagi. Lebih lanjut ditambahkan Bupati , Saya ingin ada sebuah standar, dimana penjual dan pembeli sama-sama tahu (berat-ukuran). Bagaimana bisa tahu sudah sesuai atau belum? Itu nanti kita bisa keluarkan sebuah tanda standarisasi, bisa bentuk stiker atau cap. Prinsip dasar harus selalu diingat. Memperdaya ukuran, bisa menghilangkan kepercayaan. ,Tante Sari” sebagai sebuah terobosan inovasi pelayanan
publik, diharapkan benar-benar mengimplementasikan fungsinya secara cepat dan tepat. Dalam kesempatan ini, bupati berharap agar komitmen tersebut dapat direalisasikan dan konsisten. Dengan pelayanan “Tante Sari”, dalam sehari UPT Metrologi Legal mampu melaksanakan hingga 50 tera/tera ulang. Jumlah ini lebih banyak jika dibanding pelayanan umum yang melayani 30 tera/tera ulang. Melalui terobosan ini, Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) pun dapat diselesaikan pada saat itu juga. Berbeda dengan pelayanan biasa, dimana SKHP paling cepat selesai dalam dua hari. Kalau bisa pelayanan publik disederhanakan, kenapa tidak? Alur pelayanan tidak perlu dibuat panjang dan rumit. Namun, saya tetap minta
LINTAS PELAYANAN
Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono (berkopiah) didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Ramdhani saat meninjau pelayanan yang diberikan di ULP Lippo Plaza Batu, Rabu (26/8).
Urus Paspor, Warga Batu Tak Perlu Lagi ke Kota Malang Kota Batu, Bhirawa Mulai saat ini, warga Kota Batu tidak perlu lagi pergi ke Kota Malang jika ingin mengurus pembuatan ataupun perpanjangan paspor. Hal ini menyusul telah dibuka dan diresmikannya Unit Layanan Paspor (ULP) di Lippo Plaza Batu oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Rabu (26/8). Peresmian ULP Lippo Plaza ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Krismono BcIP, SH,MH. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan dilanjutkan penandatanganan kerja sama antara Kepala Keimigrasian TPI I Malang,Ramdhani Amd Im SH MSi dengan direktur Mall Lippo Plaza Batu, Suwanto. Krismono mengatakan bahwa ULP ini merupakan bentuk pelayanan penting bagi masyarakat. Dan hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Keimigrasian Kota Malang. Dan ia menghimbau kepada Pemkot Batu untuk memberikan perhatian. “Diharapkan ke depan ULP di Lippo Plaza Kota Batu ini bisa ditingkatkan menjadi Unit Kerja Keimigrasian yang bisa menjadi modal awal peningkatan Kantor Imigrasi Malang,”ujar Krismono dalam peresmian kemarin. [nas]
Tampak dalam foto Bupati sedang mengecek ketepatan alat ukur yang disediakan di tempat tera.
semua itu dikerjakan dengan tepat, akuntabel dan profesional.jelas bupati Lebih lanjut ditambahkan
Bupati, sebagai informasi, dasar hukum “Tante Sari” adalah Undang-undang Nomer 2 tahun 1981 tentang Metrolo-
gi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 67 tahun 2018 tentang Alat-alat UTTP yang
Wajib di-Tera/di-Tera Ulang, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, Peraturan Bupati Mojokerto Nomer 36 tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Tera/ Tera Ulang alat UTTP di Kabupaten Mojokerto, serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomer 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.tutup bupati. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Bambang purwanto dalam kesempatan ini menginformasikan tiga bentuk pelayanan yang dibidanginya. Antara lain, pelayanan kantor (pelayanan tera/tera ulang di kantor UPT Metrologi Legal Kabupaten Mojokerto), pelayanan di tempat atau loko (pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai/pabrik/perusahaan tempat pemohon), serta sidang tera ulang kecamatan (pelayanan tera/tera ulang di pasar dan balai desa tiap kecamatan). Sebagai bentuk wajib tera, kita juga memberikan serfitikat cat tanda tera. Selain itu, standar mutu pelayanan tera juga kita perbaharui tiap tahun,” terang Bambang. [min]
Pelantikan DPD REI, Wali Kota Pesan Tancap Gas Kota Madiun, Bhirawa Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) Jawa Timur Komisariat Madiun, Jombang, dan Kediri Periode 2020-2023 memiliki dewan pengurus daerah (DPD) baru. Hal itu setelah organisasi yang menaungi para perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan itu melakukan pelantikan DPD di Kota Madiun, Rabu (26/8). Wali Kota Madiun, Maidi turut hadir dalam pelantikan tersebut. Kesempatan itu digunakan orang nomor satu di Kota Pendekar untuk memberikan pesan kepada para pengusaha agar segera tancap gas menjalankan program kerja yang sudah disusun untuk tiga tahun mendatang. “Segera melangkah. Estimasi apa yang akan diambil segera ker-
jakan. Dengan pengurus baru energi yang dimiliki baru, harapannya seperti itu,”kata Wali Kota Madiun, Maidi. Pemkot, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan kepada REI guna melangkah bersama dalam membangun Kota Madiun. Wali Kota menyebut, salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) akan dipermudah. Tentunya jika semua syarat-syarat wajib yang menjadi aturan pembuatan perizinan sudah dipenuhi. “Di masa Covid-19, pelantikan pengurus dilakukan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan.Segera kebut program kerja.Langkah cepat ini sebagai salah satu upaya pemulihan selama pandemi,”ungkapWali Kota Ma-
Persatuan REI Jawa Timur Komisariat Madiun, Jombang, dan Kediri Periode 2020-2023 memiliki dewan pengurus daerah (DPD) baru, dilantik di Kota Madiun, Rabu (26/8). Usai dilantik, diadakan foto bersama Wali Kota Madiun Maidi. sudarno/bhirawa
diun, Maidi. Melalui kesempatan tersebut Wali Kota berharap, sinergitas antar REI dan Pemkot Madiun mampu se-
makin kuat dan bersama-sama memiliki satu tujuan untuk menjadi garda terdepan dalam membangun rumah bagi masyarakat. [dar]
Saran Disperdagprin Pengusaha Daftarkan Merek Beras Sampang,Bhirawa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang, sarankan pengusaha pengemas beras yang beroperasi di Sampang, harus daftarkan merek barang yang diperjual belikan. Hal itu untuk mengantisipasi klaim merek orang lain yang digunakan. Seperti yang di ungkapkan Disperdagprin Kabupaten Sampang, melalui Penyuluh Perindag, Mohammad Irwan Ferdiawan mengatakan, selain harus memperhatikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), setiap pengusaha harus mempunyai identitas tersendiri. Ketika pengusaha lalai dalam mendaftarkan merek tersebut, yang rugi nantinya pengusaha
itu sendiri. Karena ketika produknya sudah berkembang dan dikenal masyarakat luas. bisa jadi merek yang digunakan pengusaha tersebut sudah dimiliki pihak lain. “Ketika terjadinya seperti itu yang rugi pengusaha tersebut, karena berbenturan dengan undangundang hak kekayaan intelektual (HKI),” ungkap Irwan, Rabu (26/8/20). Selain itu, Irwan juga mengatakan ketika para pelaku pengusaha berbenturan dengan undangundang HKI karena ada klaim merek, yang rugi pihak mereka (Pengusaha) yang rugi. “Karena semua barangnya akan disita oleh pemerintah. Jadi mumpung usahanya masih kecil segera daftarkan mereknya,” jelasnya.
Irwan juga membeberkan terkait pendaftaran merek, bisa menggunakan dua sistem yaitu secara Online dan manual selain itu, pengusaha juga bisa mendaftar langsung ke Dirjen Hukum dan Ham Kanwil Jawa Timur. “Yang harus di lengkapi terlebih dahulu ijin usaha, Surat keputusan (SK) Akta Notaris, membuat etiket merek berupa logo atau tulisan dan gambar, dan mengisi formulir persyaratan kelengkapan kelengkapan usaha,” pungkasnya. Sekedar informasi, Pendaftaran merek jika menggunakan pihak ketiga atau mandiri menggunakan konsultan biaya pendaftaran merek sekitar RP3.500.000 Rupiah tergantung dari konsultan. [lis]
Polwan Gelar Donor Darah Peringati Hari Jadi ke -72 Bojonegoro,Bhirawa Menyambut HUTPolisi Wanita (Polwan) ke-72, dengan tema ” Polwan Siap Mewujudkan Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif “, Polwan Polres Bojonegoro mengadakan bakti sosial donor darah yang bertempat di halaman Mapolres Bojonegoro, kemarin (26/8). Untuk pelaksanaan donor darah ini, Polwan Polres Bojonegoro bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dipimpin Kabag Sumda Polres Bojonegoro, Kompol Roro Sri Harwati, dengan diikuti peserta donor darah sejum-
lah 90 orang, perwakilan dari Polwan Polres Bojonegoro, Satuan Kerja(Satker) Polres Bojonegoro, Polsek jajaran serta Bhayangkari Cabang Bojonegoro. “ Berbagai kegiatan sudah kami laksanakan antara lain, anjangsana kepada senior Polwan yang sudah purnawirawan. Kemudian kegiatan baksos kemasyarakatan, dengan membagikan paket sembako kepada petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup, membagikan nasi bungkus dan pembagian serta himbuan penggunaan masker,” ujar Kompol Roro. Sementara itu, Budi Purwantini selaku Pencari dan Pelestari Donor Darah Sukarela (P2D2S) PMI Bojonegoro menyampaikan, melalui donor darah ini
nantinya bisa membantu pemenuhan stok kebutuhan darah di UDD PMI Bojonegoro, tentunya donor darah ini sesuai protokol pencegah covid. Para pendonor darah wajib menggunakan masker, serta dalam keadaan sehat. “Kami dari PMI Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada para anggota Polres Bojonegoro yang telah berupaya mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Harapannya, stok darah tetap terjaga sehingga pelayanan terkait stok darah kepada masyarakat Bojonegoro tetap terpenuhi di tengah pandemi ini. Tak lupa jajaran PMI Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Polwan Ke72,” pungkasnya. [bas]
Pembangunan Jalan Wisata Menuju Bromo Jalan Terus Medan yang menanjak memang membutuhkan banyak waktu pada pengerjaan proyek pembangunan jalan wisata di Ngadirejo-Tosari menuju Gunung Bromo dari Kabupaten Pasuruan. Meski demikian, proyek pembangunan tetap berjalan. “Memang proses pengerjaan jalan wisata di Ngadirejo-Tosari membutuhkan banyak waktu. Progress-nya tetap berjalan terus. Saat ini, masih proses pengerasan bahu jalan,” ujar Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Hanung Widya Sasangka, Rabu (26/8). Menurut Hanung, karena lokasi pembangunan di dataran tinggi lereng Gunung Bromo sehingga material pembangunan yang diangkut, tidak bisa sebanyak dengan pengerjaan di dataran rendah. Terlebih, pengerasan dibutuhkan banyak material bebatuan yang harus diangkut ke lokasi. “Waktu untuk pengerjaannya masih panjang. Untuk targetnya November harus selesai. Saat ini pengerjaannya baru terselesaikan sekitar 35 persen,”
kata Hanung Widya Sasangka. Sekadar diketahui, pembangunan jalan Ngadirejo-Tosari direalisasikan untuk menunjang sektor wisata menuju Gunung
Bromo. Proyek itu adalah lanjutan dari 2019, yang menghabiskan anggaran pembangunan sekitar Rp 21 miliar. Pembangunan jalan Ngadirejo-Tosari tahun ini dialokasikan hingga Rp 15 miliar. Dana tersebut bersumber dari Program Hibah Jalan Daerah (PJHD). Tak hanya itu, sarana penunjang, misalnya rambu juga akan direalisasikan. [hil] Pembanguanan jalan wisata di menuju Gunung Bromo dari Kabupaten Pasuruan jalan terus.
Hilmi Husain/ Bhirawa
PENDIDIKAN, KEBUDA
Halaman 6
Kamis Kliwon, 2
Pemkot Gelar Polling Pembelajaran Probolinggo, Bhirawa Polling yang dilakukan sekolah kepada wali murid tentang pembelajaran tatap muka di Kota Probolinggo, masih terus dilakukan. Setiap sekolah, harus diminta mengumpulkan hasilnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, pada Kamis (27/8) besok. Sejauh ini ada salah satu sekolah yang menyebutkan hasil pollingnya sudah hampir rampung. Bahkan, 55 persen wali muridnya sudah setuju dilakukan pembelajaran tatap muka. "Masih dalam proses di sekolah dan baru hari Kamis laporannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Moch. Maskur, Rabu (26/8). Maskur belum bisa memastikan kapan hasil polling itu akan diumumkan. Sebab, rekapitulasi polling baru akan dilakukan pada Jumat (28/ 8). "Polling ini dilakukan di SD dan SMP, baik swasta dan negeri di Kota Probolinggo," ujarnya. Sementara itu, sejumlah lembaga pendidikan telah selesai melakukan polling. Salah satunya SDN Kanigaran 1. "Sebenarnya sejak ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan dicabut, kami sudah
menyampaikan polling kepada sekitar 560 wali murid melalui WA Grup. Dari hasil polling itu, 55 persen setuju dilakukan pembelajaran tatap muka dan 24 persen tidak setuju. Sisanya, tidak menjawab," ujar Kepala SDN Kanigaran 1 Miskun. Kemarin, pihak sekolah memanggil wali muridnya ke sekolah. Salah satunya untuk melakukan polling kembali bagi wali murid yang belum mengikuti polling. "Hasilnya akan diserahkan ke Dinas Pendidikan, Kamis. Tetapi, mengenai pembelajaran tatap muka, kami tetap menunggu keputusan wali kota," jelasnya. SDN Kanigaran 1 juga telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) jika kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan. Seperti, mempersiapkan petugas di depan sekolah untuk menghindarkan terjadinya kerumunan siswa. Serta, mengatur jam masuk siswa yang ikut pem-
BANGKU POJOK
SKM Ditutup, ITS Perpanjang Jalur IUP dan Vokasi Surabaya, Bhirawa Seleksi Kemitraan dan Mandiri (SKM) pada Pendaftaran mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah ditutup sejak pukul 16.00, Selasa (25/8). Dari jalur ini, ITS menerima total 8.943 pendaftar dari jalur SKM. Sementara untuk kuota yang disediakan mencapai 1.980 mahasiswa. Direktur Pendidikan ITS Dr Eng Siti Machmudah ST MEng menuturkan pengumuman untuk jalur SKM dan IUP akan dilakukan pada 28 Agustus 2020. Sementara untuk tiga jalur yang sudah disediakan yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan SKM akan rampung mendapatkan Direktur Pendidikan ITS Dr Eng Siti calon mahasiswa barunya. Machmudah ST MEng Dosen yang akrab disapa Machmudah ini menambahkan, pada jalur SKM ada tiga jurusan yang paling diminati. Yakni Departemen Teknik dan Sistem Industri, Departemen Teknik Informatika, dan Departemen Manajemen Bisnis. "Untuk total pendaftar Departemen Teknik dan Sistem Industri sejumlah 1.551 pendaftar, Departemen Teknik Informatika 1.435 pendaftar, dan Departemen Manajemen Bisnis sebanyak 1.239 pendaftar," ungkapnya. Ia melanjutkan pada jalur SKM ini ITS tetap menyaring kualitas mahasiswa melalui hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau Tes Kompetensi Akademik (TKA). Dengan begitu calon mahasiswa baru yang diterima merupakan yang terbaik. Sebab ITS tidak akan menurunkan standar nilai UTBK atau TKA yang dipakai untuk jalur SKM secara drastis. "ITS tetap menjaga komitmennya untuk terus menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dan berprestasi," tambah dia. Sementara itu, untuk program Kelas Internasional atau jalur International Undergraduate Program (IUP) gelombang 2 juga ditutup pada hari yang sama, namun akan diperpanjang lagi. Program yang baru di ITS secara resmi mulai tahun 2019 lalu itu telah membuka pendaftaran dalam dua gelombang. Yakni gelombang 1 dibuka pada 2 - 20 Juni 2020 dan gelombang 2 pada 3 - 25 Agustus 2020. Machmudah melanjutkan untuk mencukupi kuota mahasiswa baru jalur Kelas IUP, ITS rencananya akan membuka gelombang ketiga. "Sehingga target awal yang ditetapkan dari jalur IUP diharapkan akan terpenuhi nantinya," ujarnya. Machmudah menambahkan, ITS sendiri menyediakan kuota sebanyak 25 kursi untuk masing-masing jurusan di Kelas IUP. Tahun ini ITS menambah Kelas IUP di empat departemen. Yakni Departemen Fisika, Departemen Kimia, Departemen Matematika, dan Departemen Manajemen Bisnis. Sehingga total tahun ini membuka 20 departemen untuk Kelas Internasional. "Untuk total keseluruhan sendiri ada 500 kuota yang tersedia di jalur ini," tutur Machmudah lagi. Meski jalur SKM dan IUP gelombang 2 ditutup, menurut Machmudah, bukanlah jalur akhir yang dapat ditempuh para calon mahasiswa untuk bisa masuk ke ITS. Machmudah menuturkan, penerimaan dari jalur Vokasi masih dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2020 mendatang bagi para calon mahasiswa baru yang tidak lolos dari jalurjalur sebelumnya. [ina]
belajaran tatap muka. Selain itu, dalam setiap kegiatan tatap muka, hanya diikuti 9 siswa. "Nanti ada petugas yang akan mengantar siswa ke kelas. Di kelas, guru juga harus siap memulai pelajaran. Sehingga, antara siswa tidak ada kerumunan karena lama tidak kete-
mu, kan dikhawatirkan malah saling berkerumun," katanya. Diketahui, karena adanya pendemi Covid-19, proses belajar mengajar di lembaga pendidikan dilakukan secara dalam jaringan (daring). Pembelajaran tatap muka ditiadakan demi mencegah penyeba-
ran virus korona. Sejauh ini, belum jelas sampai kapan proses belajar mengajar ini akan dibatasi HN, 32, salah satu warga yang setuju digelar pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP. Alasannya, pembelajaran daring kurang efektif. "Saya setuju kalau pembelajaran
wiwit agus pribadi/bhirawa
Suasana pembelajaran tatap muka saat masa pengenalan.
tatap muka kembali dibuka. Pembelajaran daring ini sulit mengefektifkan anak belajar. Justru ketika diberi ponsel, anak malah main game, nonton film, atau malah main," terang warga Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Kademangan, ini. HN sendiri memiliki dua anak. Anak pertama kelas 3 SD, harus mengikuti pembelajaran daring sejak 5 bulan lalu. Selain itu, dia juga memiliki anak yang berusia di bawah 1 tahun. "Anak saya yang pertama ikut les di tetangga untuk belajar. Tapi kan akhirnya sama saja bergerombol. Beda kalau belajar di sekolah. Sekolah akan bisa mengatur jarak," tuturnya. Meski demikain, HN mengaku belum mendapatkan surat resmi dari sekolah tentang permintaan persetujuan dari wali murid terhadap rencana pembelajaran tatap muka. Namun, surat itu sudah viral di facebook. Sehingga, HN pun telah membaca isinya. "Isinya kurang lebih siswa tetap wajib menggunakan masker dan protokol kesehatan. Juga ada pengaturan jarak dan pembatasan siswa setiap kali jam belajar dibuka. Tidak
SMPN 4 Sidoarjo Melaju di Top 45 Kovablik Jatim Sidoarjo, Bhirawa Kegiatan literasi wajib baca di lingkungan SMPN 4 Sidoarjo yang diberi nama Calisline atau kepanjangan Baca Tulis Online, pada lomba kompetisi inovasi pelayanan publik (Kovablik) tingkat Provinsi Jawa Timur 2020, saat ini mampu bertengger dalam kelompok Top 45 besar. Menurut Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono SSTP MAP, apabila inovasi pendidikan di Kab Sidoarjo tersebut mampu menyisihkan inovasi peserta lain dari Kab/Kota di Jawa Timur yang ikut, maka selanjutnya akan masuk dalam babak Top 25 besar. "Semoga terus lancar," komentar Arif, yang Rabu (26/8) kemarin, mendampingi Sekdakab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, yang secara video conference di Pendopo Delta Wibawa, memaparkan inovasi Calisline ini kepada para tim juri dari Biro Organisasi Pemprov Jatim. Sekdakab Ahmad Zaini, kepada tim juri Kovablik Jatim, secara umum memaparkan inovasi Kovablik itu mampu memotivasi para siswa maupun guru di sana, dalam kegiatan tulis menulis. Sebelum pihak sekolah memfasilitasi adanya sarana digital ini, karya tulis yang dihasilkan oleh siswa untuk mengisi web sekolahan tersebut mengalami peningkatan significant. Data yang disebutkan, awalnya minat literasi untuk menulis dalam Seminggu dinilai rendah sekali. Yakni sekitar 135 hasil karya tulis dari hasil literasi. Padahal targetnya sebanyak 1904 karya. Namun, setelah pihak sekolah memfasilitasi internet dan yang tidak punya komputer bisa memakai kom-
puter milik sekolah, bisa mencapai sampai 11.603 karya tulis. Semua karya tulis siswa diuplode kedalam web SMPN 4 Sidoarjo. "Kita bersyukur ada peningkatan yang sangat significant. Apalagi Kab Sidoarjo ini sejak tahun 2016 lalu sudah dicanangkan sebagai Kota Literasi di Indonesia," kata Ahmad Zaini, yang baru saja ditunjuk sebagai Plh Kab Sidoarjo oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Dalam pencanangan sebagai Kota literasi di Indonesia, pada tahun 2016 itu, kegiatan literasi berupa membaca buku yang diikuti oleh ratusan siswa sekolah di Kota Sidoarjo itu, berhasil masuk dalam Museum Rekor Republik Indonesia (MURI). "Pada tahun 2018, dalam program kelompok budaya kerja (KBK) tingkat Jawa Timur, inovasi KBK ini juga berhasil meraih peringkat k-2," ujarnya. Menurut Zaini, dalam kondisi pandemi Covi-19, dimana pembelajaran tatap muka masih belum bisa dijalankan dengan baik, maka siswa tentu saja dipacu untuk semakin produktip melahirkan karya literasi secara online. Karya literasi yang dihasilkan secara online, kata Zaini, bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Sebab karya literasi online bisa memanfaatkan sarana komputer dan smartphone. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dikbud Kab Sidoarjo, Drs.M.Asrofi MM, mengatakan Kab Sidoarjo mengembangkan program pembelajaran literasi, supaya anak didik bisa menjadi lebih paham atas apa-saja yang baru saja dipelajari di sekolah. [kus]
Sekdakab Ahmad Zaini, di ruang transit pendopo Delta Wibawa, memaparkan inovasi membaca tulis online yang diterapkan di SMPN 4 Sidoarjo kepada tim juri Kovablik Jatim 2020.
GALERI
Wabup Yoyok Mulyadi bersama Kacabdindik Wilayah Bondowoso Sugiono Eksantos
Jika Zona Normal, Siap Terapkan Situbondo, Bhirawa Bila daerah Situbondo dipastikan memasuki zona hijau pandemic Covid-19, Pemkab akan mendukung sekolah untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi , Rabu(26/8) menyatakan saat ini pembelajaran tatap muka ditingkat SMA/SMK masih dibatasi karena Situbondo masih berada dalam zona kuning. Namun ke depan, kata mantan Kadis PUPR Kabupaten Situbondo itu, ia berharap sekolah lain juga bisa melangsungkan sistem PTM. "Kami akan dukung sekolah sekolah lain untuk menerapkan sistem PTM. Dengan catatan zona tetap kuning atau berubah menjadi zona hijau," ujar Wabup Yoyok Mulyadi. Masih kata Yoyok Mulyadi, dari hasil pantauan pelaksanaan PTM di sejumlah SMA/SMK Kabupaten Situbondo, semuanya berjalan dengan baik. Wabup Yoyok juga mengaku sempat memberi motivasi kepada siswa siswa yang mengikuti PTM seperti di SMAN 1
Situbondo kemarin. Wabup Yoyok mengakui jika zona Situbondo kembali normal atau naik kembali zona hijau, ada kemungkinan PTM ditingkat SMP segera diterapkan. "Untuk kepentingan ini saya
harus berkoordin gan Dinas Pendi dayaan (Dispen paten Situbond Yoyok Mulyadi. Wabup Yoyok turkan, Pemkab S
Wabup Yoyok Mulyadi bersama Kacabdindik Wilay sarana cuci tangan d
KAMPUS
Putus Penyebaran Covid-19, Untag Laksanakan KKN Kampung Tangguh Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) yang dilaksanakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) tidak seperti tahun sebelumnya. Jika biasanya KKN digelar di desa namun kali ini mahasiswa bisa melakukan KKN di lingkunganya. Oleh: Wawan Triyanto, Kota Surabaya
wawan triyanto/bhirawa
Mahasiswa Untag yang mengikuti KKN Kampung Tangguh Samriananda Septiyani saat memberikan penyuluhan dan membagikan sembako, masker kain dan hand sanitizer kepada warga Kalikepiting Bhakti.
Menurut Dosen Pembimbing Lapangan Anggraeny Puspaningtyas,SAP, MAP, untuk tahun ini Untag menerapkan KKN Kampung Tangguh dan bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Program KKN digelar mulai 11-31 Agustus dan diikuti 280 mahasiswa bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sesuai arahan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. "KKN tahun
ini dilakukan secara individu dan dilaksanakan lingkungan atau tempat tinggal mahasiswa," kata Anggraeny saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (26/8). Para mahasiswa wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengajak hidup bersih dan mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mengenakan masker dan mencuci maupun membersihkan
tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. "Untag salah satu universitas yang diberikan amanah oleh Pemprov Jatim untuk menggelar KKN Kampung tangguh, jadi para mahasiswa yang mengikuti KKN wajib melakukan penyuluhan dan mengajak masyarakat untuk memutuskan penyebaran COVID-19," katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan Program KKN Kampung Tangguh ini juga diterapkan bagi mahasiswa yang mengikuti KKN pada Bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Sementara itu salah satu mahasiswa Untag yang mengikuti KKN Kampung Tangguh, Samriananda Septiyani menjelaskan, selama
KKN ia sudah melakukan penyuluhan hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan ke warga Kalikepiting Bhakti Rt 09 Rw 05 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari Surabaya secara door to door. Ia juga memberikan bantuan sembako kepada janda dan anak yatim, serta membagikan masker kain, hand sanitizer dan racikan minuman tradisional wedang uwuh untuk menjaga kekebalan tubuh. "Kegiatan KKN saya juga dibantu oleh karang taruna. Kami juga berupaya untuk memajukan dan mengembangkan bisnis UMKM melalui media sosial," kata Samriananda Septiyani mahasiswa Fakultas Hukum semester VII itu. [*]
& OLAHRAGA
AYAAN
27 Agustus 2020
Tatap Muka ada istirahat juga untuk membatasi interaksi siswa. Ini bagus. Artinya, ada pengawasan dari sekolah. Saya setuju kalau seperti ini," terangnya. Lain lagi pendapat ZS, 30, warga Kelurahan/Kecamatan Kademangan. Dia menolak mengikutsertakan anaknya dalam pembelajaran tatap muka. Menurutnya, situasi saat ini masih rentan bagi anak melakukan pembelajaran tatap muka. "Saya menolak kalau dimulai pembelajaran tatap muka. Situasi sekarang masih rentan anak-anak tertular Covid-19. Apalagi anak saya juga punya riwayat sakit asma. Kalau tiba-tiba sesak napas, malah dikira terkena korona," tandasnya. Namun ZS mengakui, pembelajaran daring tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi dia memiliki tiga anak yang semuanya mengikuti pembelajaran daring. Dua masih SD dan satu pelajar SMP. "Anak yang SMP pakai laptop. Kalau yang SD gantian pakai android. Susah, tapi lebih baik melalui daring. Anak saya yang kedua yang masih SD itu punya sakit asma. Khawatir ketemu temannya malah terpapar," cetusnya. Yuli Annisa, wali murid siswa
Halaman 7 S O S O K
Teliti Kampung Tridi, Ida Ayu Raih Gelar Doktor Kepala Dinas Pemuda Olahraya dan Pariwisata (Porapar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, berhasil meraih gelar doktor pada program doktor Ilmu Sosial Pasca Sarjana Univeritas Merdeka (Unmer) Malang, setelah meneliti Kampung Tridi Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pengukuhan gelar doktor tersebut, dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dan stafnya di Dinas Porapar, lantaran dilaksanakan pada saat musim pandemi Covid 19, tepatnya pada Rabu (26/8) kemarin. "Saya merasa sangat bersyukur bisa menyelesaikan
kelas 2 SMPN 3 Kota Probolinggo tidak mempermasalahkan rencana pembelajaran tatap muka. Asalkan sekolah benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Seperti, mengatur jarak dan mengatur jam belajar di sekolah. "Kalau saya baca edaran yang muncul di facebook, kegiatan belajar sekitar 3-4 jam sehari tanpa istirahat. Jadi, meminimalkan interaksi siswa. Tapi yang bikin waswas ini terutama anak SD. Susah bagi anak SD untuk tidak berkerumun dengan temannya," lanjutnya. Alasan lain Yuli yaitu, dia melihat cukup banyak rekan-rekannya yang kesulitan mengikuti proses belajar daring bagi anak masingmasing. Terutama tidak sedikit anak yang masih tidur ketika jam belajar daring dimulai. Kalau anak saya yang nomor dua itu SMP, yang nomor satu sudah kuliah, tapi kuliah online dan banyak di rumah. Jadi yang nomor satu ini yang mantau adiknya supaya tetap ikut pembelajaran daring. Selain itu, guru-guru juga ikut memantau siswa untuk menerapkan protokol kesehatan oleh siswa baru, tambahnya. [wap]
Ida Ayu Made Wahyuni
program S3 ini, meskipun ditengah pandemi Covid 19. Ini semua berkat doa restu dan dukungan semua pihak,"tutur Ida Ayu. Dalam Disertasinya yang berjudul Perilaku Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisataa Perkotaan, studi realitaa sosial dimasyarajat lokal Kampung Tridi pihaknya menemukan sebuah kebiasaan baru masyarakat Kampung Tridi. Menutnya, masyarakat merasakan adanya manfaat dengan keberadaan kampung Tridi, baik secara individu maupaun secara kelompok. "Perilaku masyarakat Kampung Tridi, mengalami perubahan, baik itu sikap maupun prilaku, dalam pengambilan keputusan, untuk kepentingan mereka bersama, "tuturnya. Awalnya keberadaan Kampung Tridi ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Tetapi lambat laun, akhirnya seluruh masyarakat bisa menyetujui. "Melalui proses yang panjang, masyarakat Kampung Tridi mendukung kampungnya sebagai Kampung Wisata, mereka merasakan adanya keuntungan dari banyaknya wisatawan yang berkunjung,"tukasnya. Potensi masyarakat lokal, menurutnya sangat tinggi. Faktor internel dan eksternal sangat mempengaruhi, pengembangan Kampung Tridi. Berdasarkan penelitian yang dia lakukan, dapat disimpulkan bahwa
masyarakat lokal menjadi salah satu aspek penting, dalam pengembangkan pariwisata. Karena masyarakat lokal menjadi pelaku utama yang menentukan berkembang atau tidakmya obyek wisata, di kawasan tersebut. "Masyarakat lokal senantiasa berinteraksi dengan pengunjung atau wisatawan. Karena mereka bisa membentuk prespektuf negatif atau positif terhadap wisatawan, "tambah Ida Ayu. Karena itu, menurut dia pentingnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata perkotaan di Kampung Tridi Kota Malang. Sementara itu, Rektor Unmer Prof.Dr. H. Anwar Sanusi, secara khusus memberikan apresiasi atas perjuangan Ida Ayu Made Wahyuni dalam meraih gelar doktor tersebut. "Saya kira ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Tetapi juga bagi institusi yang dia pimpin saat ini,"ujar Anwar Sanusi. Pemkot kata dia, bisa lebih mengembangkan lagi kinerja, institusi yang saat ini dipimpin oleh Ida Ayu Made Wahyuni. "Pengembangan pada pariwisata, bisa lebih ditingkatkan lagi, dengan mengacu pada penelitian yang dihasilkan oleh Bu Ida Ayu. Jadi kedepan paraiwisata di Kota Malang harus lebih baik lagi,"tambahnya. Bagi Unmer, keberhasilan Ida Ayu meraih gelar doktor, menambah jumlah doktor lulusan Unmer ia menjadi Doktor ke 502 Unmer Malang. [mut]
Ratusan Guru LP Maarif Dibekali Tahfidz Al Quran Sidoarjo, Bhirawa Mewujudkan program unggulan menciptakan tahfidz Quran, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif (PCNU LP Ma'arif NU ) Sidoarjo bersama PC Jamiyah Qurra'wal Huffazh NU Sidoarjo melakukan pembinaan tahfidzul Qur'an ratusan guru-guru lingkungan LP Ma'arif Sidoarjo di semua jenjang . Menurut Ketua PC LP Ma'arif NU Sidoarjo Misbahuddin menuturkan kalau proses pembekalan yang dilakukan mulai tanggal 22, 24 dan 25 Agustus 2020 di Kantor PC LP Ma'arif NU Sidoarjo. Program Tahfidzul Quran ini akan diimplementasikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif di masing-masing madrasah, karena wajib ada kegiatan pembelajaran Tahfidzul Qur'an untuk mewujudkan program unggulan Ma'arif. Selain sebagai upaya dalam memujudkan program ung-
sawawi/bhirawa
so serta saat Kasek Nurhidayat Yuliadi saat memantau PTM di SMAN 1 Situbondo.
n PTM di tingkat SMP/Sederajat
nasi dahulu denidikan dan Kebundikbud) Kabudo," ujar Wabup
k kembali menuSitubondo memi-
liki target agar semua tingkatan sekolah bisa melaksanakan sistem PTM jika zona yang ada saat ini berubah menjadi lebih baik. Namun, kata Wabup salah satu syaratnya adalah yang semula Situbondo berada dalam zona
ah Bondowoso Sugiono Eksantoso saat memantau di SMAN 1 Situbondo.
kuning lalu berubah menjadi zona hijau dan dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. "Kami sangat yakin zona Kabupaten Situbondo kedepan akan semakin baik. Adapun untuk PTM ditingkat SMP, kami untuk sementara ini masih mengikuti sistem yang diterapkan di SMA/SMK," beber Wabup Yoyok. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso Sugiono Eksantoso, memastikan rekomendasi untuk pelaksanaan PTM tergantung dari lembaga pendidikan masing masing. Jika sarana fisik sekolah sudah tersedia dan ada ijin orang tua, pihaknya mempersilahkan untuk menyelenggarakan sistem PTM. "Kalau itu semua sudah dipenuhi kami akan punya ceklist dan klarifikasi. Untuk sekolah yang sudah mengantongi izin orang tua minimal 60 persen juga akan dibolehkan menggelar PTM. Sisanya 40 persen silahkan mengikuti daring. Ini sudah sesuai dengan SK empat menteri," pungkas Sugiono. [awi]
gulan yang dimiliki oleh LP Ma'arif Sidoarjo, pembekalan ini sebagai upaya membentengi para siswa dan guru di lingkungan Ma'arif untuk selalu senantiasa mengedepankan membaca Al Qur'an. "Karena saat ini di lingkungan madrasah hanya sebatas kegiatan BTQ (Baca Tulis Qur'an) , pembinaan Al Qur'an sehingga perlu dikedepankan tahfidzul Qur'annya, " jelas Misbahuddin, saat ditemui (26/8) kemarin. Ia menegaskan, akan mengimplementasikan tahfidzul qur'an kepada masing-masing madrasah, untuk mewajibkan ada kegiatan pembelajaran tahfidzul qur'an guna mewujudkan program unggulan Ma'arif. "Kami menghadirkan Rois Jamiyah Qurra'wal Huffazh NU Sidoarjo, PCNU Sidoarjo dan salah satu narasumber pemateri tahfidzul qur'an secara cepat dan benar," tuturnya. Sementara itu, Rois Jamiyah
Qurra'wal Huffazh NU Sidoarjo Muhammad Sifa' mengaku sangat prihatin dengan banyaknya pendidik di semua lembaga pendidikan yang bukan dari kalangan hafizh-hafizah. "Sehingga perlu adanya pembenahan sejak dini agar pendidik bisa mengerti membaca Al Qur'an yang baik dan benar," katanya.
achmad suprayogi/bhirawa
Para guru sedang aktif mengikuti pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut.
Disdikbud Jombang Segera Distribusikan Kain Seragam Gratis Jombang, Bhirawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang memastikan bakal segera membagikan kain seragam gratis seperti tahun sebelumnya. Program ini merupakan salah satu tagline pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab - Sumrambah. Tahapan pembagian segera dilakukan, sete-
lah hasil uji laboratorium keluar. Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Agus Purnomo menjelaskan, proses pendistribusian kain seragam gratis kepada puluhan ribu peserta didik baru di Kabupaten Jombang secepatnya bakal dilakukan setelah semua proses pengadaan kain seragam gratis rampung dilaksanakan. "Kami memastikan pendistribusian kain seragam gratis secepatnya dilakukan. Setelah sebelumnya, s e m u a tahapan
prosesi pengadaan rampung dilakukan," jelas Agus Purnomo, Rabu (26/08). Agus Purnomo menambahkan, prosesi yang dimaksudkan yakni penghitungan jumlah peserta didik baru. Estimasi penghitungannya sendiri lanjut Agus Purnomo, mengacu pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). "Setelah jumlah siswa diketahui, proses dilanjutkan ke tahapan lelang. Proses ini memakan waktu kurang lebih satu bulan," tambah Agus Purnomo. Agus Purnomo membeberkan, total jumlah peserta didik kelas I dan VII yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak 45.469 siswa, dengan rincian Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 11.048 murid, kemudian 8.583 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik Negeri maupun Swasta. Kemudian sebanyak 14.500 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri maupun Swasta. Serta terakhir, kurang lebih 11.338 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Negeri maupun Swasta. "Penerima kain seragam yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo
Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga (SMANOR)
prestasi juara III Kejurnas Poomsae saat ia masih mengikuti seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMANOR tahun ini. "Semoga prestasi Dwi bisa meningkat saat sekolah di SMANOR," katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia
Poomsae Championship dilakukan secara virtual, para peserta harus menampilkan jurus Taekwondo melalui program Zoom secara live. "Dari vidio secara live itulah nantinya akan dinilai oleh para juri," katanya. Sementara itu Kepala Sekolah
siswa kelas I & VII. Total ada sebanyak kurang lebih 45.469 siswa yang ada di Kabupaten Jombang," rinci Agus Purnomo. Nantinya, sambung Agus Purnomo, semua siswa memperoleh kuota 2 kain seragam yakni, kain Pramuka serta Seragam Nasional sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. "Setiap siswa bakal menerima pembagian 2 kain seragam. Meliputi kain seragam Pramuka serta seragam kain sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik," imbuhnya. Agus Purnomo juga memastikan, selain menunggu hasil uji laboratorium di Balai Tekstil Bandung yang memerlukan estimasi waktu sekitar 10 hari kerja. Proses pemetaan untuk pendistribusian sendiri juga selesai dilakukan. Berbeda dari tahun ajaran sebelumnya, di mana proses pembagian di Gedung Tennis Indoor, namun untuk menghindari kerumunan massa di tengah masa pandemi Covid-19, kain seragam gratis akan dikirimkan ke sejumlah titik terdekat dengan sekolah. "Untuk menghindari kerumunan, kami memastikan mendistribusikan ke sejumlah titik yang berdekatan dengan sekolah yang bersangkutan," tutup Agus Purnomo. [rif.adv]
GELANGGANG
Siswa SMANOR Raih Juara III di Indonesia Poomsae Championship Ditengah pandemi Covid-19, salah satu siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) kelas X, Dwi Sri Wahyuni berhasil meraih juara III Indonesia Poomsae Championship yang digelar di secara virtual 22-23 Agustus. Pelatih Taekwondo SMANOR, Aries Setiawan Jatmiko mengaku bangga dengan prestasi siswi binaanya, apalagi nomor Poomsae atau seni kerapian teknik Cabor Taekwondo tergolong masih baru di SMANOR. "Kalau untuk kyorugi(nomor tanding) memang sudah ada, namun untuk Poomsae baru tahun ini ada di SMANOR dan syukurlah Dwi Sri Wahyuni berhasil meraih prestasi," kata Aris saat dihubungi melalui telepon genggamnya. Ia juga menjelaskan kalau sebenarnya Dwi Sri Wahyuni sudah meraih
"PCNU Sidoarjo sangat berharap penuh dengan LP Ma'arif NU Sidoarjo dalam mengedepankan ilmu Al Qur'an, utamanya bagi guru-guru madrasah. Bukan ilmu pengetahuan umum saja, tapi tahfizul Al Qur'annya juga harus digarap dengan baik," harap Wakil Ketua PCNU Sidoarjo Zainal Abidin. [ach]
Ajang Piala Menpora 2020 Disiarkan Langsung Melalui Tayangan Streaming
SMANOR Suswanto membenarkan jika Dwi Sri Wahyuni meraih juara III Indonesia Poomsae Championship. Ia berharap Dwi bisa meningkatkan prestasinya. "Saya berharap Dwi berlatih lebih keras lagi agar meraih prestasi lebih tinggi," katanya. [wwn*]
Penampilan Dwi Sri Wahyuni di ajang Indonesia Poomsae Championship.
Jakarta, Bhirawa Ajang balap roda dua Piala Menpora 2020 akan disiarkan melalui tayangan streaming, kata ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat (IMI Jabar) Fachrul Sarman. "Jabar Open Road Race Championship Subang (JORRCS) dan Jabar Open Motocross dan Grasstrak Championship Sumedang (JOMGTXCS) 2020 akan disiarkan melalui tayangan streaming di channel YouTube VMX.id," kata Fachrul pada konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta. Kedua ajang otomotif memperebutkan Piala Menpora 2020 itu akan digelar pada akhir pekan, 29-30 Agustus mendatang. Perhelatan itu dilakukan untuk menggairahkan kembali atmosfer otomotif di Jawa Barat, sekaligus penerapan sport industry, sport tourism, dan sport science. Kebijakan untuk menayangkan siaran langsung melalui streaming juga menjadi strategi agar para penonton tidak memaksa datang menyaksikan balapan secara langsung. Panitia penyelenggara sendiri menerapkan kedua ajang itu diselenggarakan tanpa penonton. [ant]
JATIM MEMBANGUN Sementara Waktu, Legislatif Tunda Raker Bersama Eksekutif Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
Halaman 8
Bondowoso, Bhirawa Penyusunan draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso yang diusulkan ke legislatif sebagai acuan APBD TA 2021 dinilai tak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dengan tegas Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso H Tohari, S.Ag menyampaikan bahwa untuk sementara waktu legislatif menunda Rapat Kerja (Raker) bersama eksekutif. Hal itu berdasarkan surat bupati
nomer 960/819/430.203/2020 tentang penyesuaian KUA PPAS dan surat ketua DPRD nomor 170/496/ 530.7/2020, perihal penyampaian penundaan pembahasan rancangan KUA PPAS Tahun anggaran 2021.
“Maka kami akan menghentikan dulu raker-raker komisi bersama ekskutif sampai selesainya penyesuaian dan penyempurnaan draf KUA PPAS yang saat sedang di lakukan oleh eksekutif,” kata Tohari, Rabu (26/8). Pihaknya berharap, agar pihak ekskutif sesegera mungkin melakukan menyempurnakan yang dimaksud itu. Ditegaskannya, agar pembahasan KUA PPAS segera bisa dibahas kembali dan dapat disepakati sesuai
jadwal yang sudah ditentukan. “Kalau penyempurnaan tidak dilakukan segera, maka dimungkinkan proses pembahasan RAPBD akan ikut mulor. Kalau ini sampai terlambat maka terancam kita tidak punya APBD 2021, kalau ini terjadi maka masyarkat yang akan di rugikan,” tegasnya. Menurutnya, pihak ekskutif perlu kerja ekstra dan fokus. Karena sebenarnya banyak rencana kerja Tahun 2020 yang belum dilaksa-
nakan. ”Seluruh raperda yang sudah masuk di Propemperda Tahun 2020 belum masuk di DPRD. Beberapa program pembangunan juga sebagian besar belum jalan,” urainya. Kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, ditengah pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan.”Kerana ditengah-tengah musibah ini, kita bukan berhenti bekerja. Walaupun di rumah kita tetap harus bekerja,” pungkasnya. [san]
Ihsan Kholil/Bhirawa
H Tohari, S.Ag
KELANA JATIM
527 Majelis Taklim Dukung Eri Cahyadi Teruskan Risma Surabaya, Bhirawa Ratusan anggota majelis taklim se-Surabaya memadati Jl. Raya Tambak Wedi Barat, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Selasa (25/8) sore. Mereka bersama-sama larut dalam doa meminta agar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi diberi kelancaran mengemban amanah meneruskan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Bu Nyai Hj Khomsatun Hidayat sebagai koordinator acara menyatakan, Eri sudah mendapat tempat di hari para Bu Nyai. “Beliau (Eri Cahyadi) adalah seorang santri, keluarganya (juga) kyai. InsyaAllah, agama dan keimanannya kuat. Itu adalah modal utama,” ujarnya. Selain itu, menurut Nyai Hj. Khomsatun, Eri punya gaya kepemimpinan yang sama dengan Risma. Komitmennya terhadap Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Pahlawan tak diragukan lagi. Dalam setiap pertemuan dengan para kyai dan bu nyai, Eri selalu membawa pesan Risma untuk membesarkan NU di Kota Surabaya. “Mas Eri sudah lama jadi orang birokrasi, yang sangat paham tata kelola Surabaya. Mengawal perjuangan Bu Risma bertahuntahun. Kami juga mendukungnya biar APBD yang ada di Surabaya terjaga dengan baik untuk kesejahteraan umat,” tambahnya. Nyai Hj. Nuril Jannah, salah seorang Bu Nyai yang juga hadir, setuju dengan Nyai Hj. Khomsatun. Menurutnya, tak ada yang lebih pantas meneruskan Risma selain Eri. “Kami adalah santri, dan para guru-guru kami, nyai-nyai kami, memberi dukungan pada Mas Eri Cahyadi. Kita pasti nderek dawuhnya guru-guru kami. Selain itu, kebaikan Bu Risma wajib kita jaga. Dan hanya Pak Eri yang bisa dan dipercaya meneruskannya,” Deklarasi tersebut adalah bentuk dukungan dari perwakilan seluruh majelis taklim di Surabaya. Total ada 527 majelis taklim dengan keseluruhan anggota sebanyak 47.419 orang dari 16 kecamatan, 60 kelurahan, dan 149 RW. Majelis taklim tersebut memang salah satu majelis ibu-ibu paling solid se-Surabaya. Tak hanya solid dalam melakukan pengajian, tapi juga organisasi para anggota. Semua anggota tercatat. Majelis taklim tersebut bisa begitu besar karena merupakan binaan dari tiga bu nyai terkemuka Surabaya. Yakni Bu Nyai Elok Zulaikho, Bu Nyai Khomsatun, dan Bu Nyai Nuril Jannah. Sedangkan tiga bu nyai tersebut adalah santriwati Bu Nyai Sepuh Bu Nyai Ainur Rokhmah yang merupakan sesepuh Muslimat NU. [iib]
KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6902 SE, Honda, Biru, th.2006, a/n. Sutikno, Dukuh Kedungpandean, Kel. Kedungsoko - T.Agung No. 7280/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 6435 RAH, Honda, Hitam, a/n. Nina Ambarwati, Ds. Ariyojeding, Rejotangan – T.Agung No. 7281/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 3426 S, Honda, th. 2005, Putih Biru, a/n. Suprapti, Kel. Bago - T.Agung No. 7282/IMB/BI-IV/2020 HILANG BPKB, Honda, Biru, th. 2010, AG 6817 RY, a/n. Rida Aswin Muhardian, Kel. Kenayan – T.Agung No. 7283/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 3921 RAE, a/n. Sutiah, RT 01/1 Ds. Pojok Campurdarat – T. Agung No. 7284/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 3173 RBW, a/n. Sumari, RT 3/8 Kleben Tiudan, Gondang – T.Agung No. 7285/IMB/BI-IV/2020
Seluruh Anggota dan ASN Sekretariat DRPD di Tes Swab Massal Sidoarjo, Bhirawa Seluruh pimpinan dan anggota dewan, serta pimpinan serta ASN di lingkungan Sekretariat DRPD Sidoarjo telah dilakukan swab secara massal. Sebanyak 159 orang telah melakukan tes swab ini sebagai upaya tracing sekaligus pendeteksi dini, adanya penyebaran Covid-19 di lingkungan DPRD Sidoarjo, sejak meninggalnya almarhum Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang dinyatakan terpapar Covid-19. Mereka terdiri dari 49 anggota dan
pimpinan DPRD Sidoarjo yang mengikuti tes swab dan, ASN dan non ASN ada sekitar 110 orang juga telah mengikuti swab tersebut. “Hasilnya, akan diketahui setelah 3 hari ke depan. Pesertanya ada 159 orang. Anggota dewan 49 orang serta ASN dan Non ASN 110 orang. Termasuk tenaga kebersihan dan keamanan,” terang Ketua DPRD Sidoarjo, Usman usai tes swab pada (26/8) kemarin. Ia menjelaskan, wajib sifatnya bagi 49 anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo mengikuti tes swab itu. Menurutnya jika tidak mau mengikuti swab
atau hasil swabnya positif, maka mereka dilarang mengikuti berbagai kegiatan kedewanan. Apalagi, seluruh kegiatan bakal berjalan normal seperti biasanya. Sesuai kesepakatan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) dan pimpinan Fraksi, mereka (anggota dewan) yang tidak ikut swab atau hasil swab postif maka tak boleh ikut acara dewan. “Ini sudah difasilitasi dewan. Kalau memang ada yang melaksanakan swab mandiri diperbolehkan yang penting hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, melihat keha-
TNI Posramil Gondang Temukan Sumber Mata Air Bersih Bojonegoro, Bhirawa Jajaran TNI Posramil 0813-19/ Gondang, Bojonegoro, bersama kelompok masyarakat Banyu Urip Desa Gondang, telah menemukan sumber mata air bersih yang debitnya cukup besar. Penemuan titik sumber air bersih ini berkedalaman 3 meter, tepatnya berlokasi dilahan hibah persawahan milik Yatno Prayogo (42) warga Dusun Tikung, Desa Senganten, Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, Desa yang selalu terdampak kekeringan panjang ini
Kepala Inspektorat Jombang, Eka Suprasetyo bersama Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang saat menerima Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian mandiri APIP Level 3 dari BPKB Provinsi Jatim, Selasa (25/ 08).
Istimewa
Kabupaten Jombang Raih Penghargaan APIP Level 3 Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menerima penghargaan Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (Jatim), Alexander Rubi Setyoadi kepada Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab yang didampingi oleh Wakil Bupati Jombang, Sumrambah serta Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetyo di Ruang Rapat Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (25/08). Selain menyerahkan penghargaan APIP pada kesempatan ini BPKP juga menyerahkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian mandiri APIP Level 3 kepada Inspektorat Kabupaten Jombang. Hal Ini artinya, Pemerintah Kabu-
achmad suprayogi/bhirawa
Salah satu ASN di Sekretariat DPRD Sidoarjo yang telah di tes swab, kemarin.
paten Jombang dinilai mampu menunjukkan tingkat kesempurnaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah melalui proses pengendalian yang terintegritas dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan instansi. “Ini menunjukkan kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Jombang telah berhasil dan memenuhi target karena bisa mencapai level 3, artinya kinerja Inspektorat dalam menjalankan perannya mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa mampu menjalankan kinerja sesuai aturan, efisien efektif, laporan keuangannya handal. Ini harus terus dit-
ingkatkan agar Inspektorat mampu menjadi advisor bagi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang,” kata Perwakilan BPKP Provinsi Jatim, Alexander Rubi Setyoadi. Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. ”Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas capaian ini, atas kinerja Inspektorat dan seluruh OPD yang telah menjalankan kinerjanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kapada masyarakat. Dengan capaian ini justru kita harus lebih bersemangat lagi dalam bekerja dengan harapan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan levelnya yang pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat,” tutur Bupati Mundjidah Wahab. [rif.adv]
mendapatkan karunia Tuhan dengan ditemukannya sumber mata air yang hanya berjarak sekitar 850 meter dari Markas Danposramil 0813-19/Gondang Peltu Yitno Kuncoro, mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber air bersih tersebut. Direncanakan, selain untuk mengairi areal persawahan sumber mata air tersebut juga untuk kebutuhan warga 6 RT di Dusun Tikung Desa
Gondang. “Semoga temuan sumber air bersih ini bisa bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan air warga binaan disekitar Desa Gondang,” ujarnya, kemarin (26/8). Ditambahkannya, bahwa sumber air ini juga sudah dibuatkan bak penampung dibelakang Kantor Posramil, untuk memudahkan dibagi ke rumahrumah penduduk. “Diharapkan masyarakat nantinya dapat menjaga dan memanfaatkan air bersih ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Peltu Yitno Kuncoro.n [bas]
dirannya, semua anggota dewan ikut swab,” tegasnya. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, dr Atho’ Illah yang memimpin kegiatan tes swab di DPRD Sidoarjo menegaskan tes swab anggota, pimpinan dan Sekwan DPRD Sidoarjo bagian dari tracing Dinkes Pemkab Sidoarjo. Selain itu, sebagai upaya screening bagi anggota dewan dan Sekwan yang ikut rapat Paripurna pada Rabu (19/8) lalu. “Swab ini agar diketahui lebih awal siapa yang terdeteksi terpapar Covid19. Hasilnya akan diketahui sekitar 2 sampai 3 hari kedepan,” ungkapnya. Selain itu, kata mantan Kepala Puskesmas Sidoarjo Kota ini, jika diketahui ada anggota dewan maupun Sekwan yang positif Covid-19, maka sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 413 Tahun 2020 jika ada yang positif wajib menjalani isolasi. “Kalau tidak ada gejala, maka bisa isolasi mandiri di rumah. Atau bisa jadi isolasi di tempat yang disediakan Pemkab Sidoarjo, yakni di Hotel Delta Sinar Mayang. Kalau ada yang positif maka keluarganya juga akan ditracing. Karena swab dan tracing ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tegasnya.n [ach]
Kepala Basarnas Jawa Timur Pantau Alut di Pos Basarnas Trenggalek Trenggalek, Bhirawa Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Provinsi Jawa Timur, kunjungi Pos Basarnas Kabupaten Trenggalek guna melakukan pengecekan sarana dan prasarana (Sarpras), dalam kesiapsiagaan pengendalian potensi SAR. Mengingat untuk meminimalisir potensi SAR dengan meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan terhadap orang dan material yang hilang serta menghadapi bahaya dalam pelayaran dan penerbangan, selain itu juga memberikan bantuan dalam bencana yang ada di lingkup Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Kepala Basarnas Jawa Timur, Hari Adi Purnomo mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan Kedaruratan terhadap potensi SAR, selanjutnya ia mengaku secara aktif turun kelapangan guna melakukan pengecekan sarpras yang ada di Pos Basarnas Daerah. “Kami ingin mengecek sarpras Basarnas di Trenggalek guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan adanya potensi darurat di wilayah Jawa Timur. Mengingat Pos Basarnas ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan panggilan darurat,” ungkap Hari saat dikonfirmasi di Pos Basarnas Trenggalek.. Lebih lanjut ia menyebutkan dari hasil pantauan di Pos Basarnas Kabupaten Trenggalek, seluruh Alat Utama (Alut) dalam kondisi ready, meski belum dapat dipastikan adanya
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Provinsi Jawa Timur, ketika mengunjungi Pos Basarnas Kabupaten Trenggalek.
tanda-tanda kedaruratan, dan bisa dipastikan semua alat dan personil dalam kondisi siap. “Hanya saat ini, yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adanya gelombang tinggi diperairan baik pemancing maupun para nelayan. Jika dilihat, untuk ketinggian gelombang air laut diperairan baik di Pantai Utara maupun Pantai Selatan sekitar 2,5 meter,” imbuhnya. Namun, disisi selatan Pulau Jawa ini gelombang air laut dirasa cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Kadang pula gelombang mencapai di ketinggian 4 meter, dan kendala yang dialami tim sejauh ini, utamanya disisi selatan Pulau Jawa adalah tidak tersedianya Alut yang besar seperti KRI atau kapal kapasitas 40 meter. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan koordinasi bersama TNI/Polri maupun masyarakat, sehingga kegiatan pertolongan bantuan bisa terlaksana dengan baik. Ditambahkan Hari sebagai Badan Nasional Pencarian dan Pertolon-
gan, jika kesiapan personel dituntut untuk siap 24jam baik fisik maupun mental sehingga kapanpun dibutuhkan harus selalu siap, dan tidak ada kata siang maupun malam dalam melaksanakan tugas. “Dalam kondisi apapun ketika ada panggilan kedaruratan, personil harus siap. Bahkan dikantor sendiri sudah ada personil yang berjagajaga 24 jam,” tegasnya. Melihat potensi bencana diperairan yang ada di Pulau Jawa, Hari menyebut jika yang paling berpotensi ada di Kepulauan Sumenep. Mengingat Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura dan merupakan wilayah yang terdiri dari wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau. Serta aktifitas masyarakat dilakukan dengan menempuh perjalanan laut. “Sehingga potensi terjadi Laka laut yang cukup besar. Akhir-akhir ini juga beberapa kali terjadi Laka laut yang korbannya bisa diselamatkan,” pungkas Hari.n [wek]
Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
JATIM MEMBANGUN
Halaman 9
Polda Jatim Amankan 8,4 Kilogram Sabu Jaringan Internasional Polda Jatim, Bhirawa Ditresnarkoba Polda Jatim membongkar dua jaringan pengedar sabu dari Malaysia. Dari hasil ungkap kasus ini, Polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu yang dikemas menggunakan bungkus teh herbal china, dengan total 8,4 kilogram.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) menunjukkan bb sabu dibungkus kemasa teh china, Rabu (26/8).
KELANA JATIM
Laka Laut di Sumenep, Dua Meninggal Satu Hilang Sumenep, Bhirawa Kecelakaan laut terjadi di perairan Kabupaten Sumenep, Rabu(26/8). Laka laut yang melibatkan KM Obama itu terjadi di perairan Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken. Kapal itu mengangkut 15 penumpang dengan Anak Buah Kapal (ABK). Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S menyampaikan, dalam peristiwa naas itu, perahu dinahkodai Acok (38) warga Desa Pagerungan Besar, Sapeken. Sari 15 penumpang tersebut, 12 penumpang diantaranya ditemukan selamat, dua meninggal dunia dan satu penumpang masih hilang dan dalam pencarian petugas. “Sebanyak 12 penumpang itu dinyatakan selamat, dua orang meninggal dunia, dan satu orang lainnya masih belum ditemukan atau hilang,” kata AKP Widiarti S, Rabu (26/8). Menurutnya, peristiwa maut tersebut terjadi sekitar pukul 09.15 WIB, saat perahu berangkat dari Pagerungan Besar menuju Pagerungan Kecil. Namun, saat lepas di tepi pantai perahu diterjang ombak besar hingga terbalik. “Petugas sampai saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban yang hilang bersama instansi terkait dibantu masyarakat sekitar,” ucapnya. [Sul]
Satfib Koarmada II Digembleng Kemampuan Sea Survival Surabaya, Bhirawa Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II digembleng dalam latihan praktik Sea Survival. Latihan yang dilaksanakan di kolam renang Satkpaska Koarmada II, Rabu (26/8) ini merupakan upaya lanjutan dari pembekalan pengetahuan dan kemampuan prajuritnya saat menghadapi kondisi darurat ketika berlayar. Komandan Satuan Kapal Amfibi (Dansatfib) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Agus Prabowo Adi mengatakan, hari ke dua pelaksanaan latihan ini, para peserta medapatkan latihan praktek tentang tata cara terjun ke air secara aman. Dan juga cara bertahan di air dengan water trappen (teknik mengapung di air tanpa bepindah tempat). “Sebagai prajurit matra laut khususnya yang berdinas di KRI, wajib memahami dan menguasai pengetahuan untuk penyelamatan dan bertahan hidup di laut. Kemampuan ini berguna sebagai langkah antisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan saat melaksanakan operasi,” kata Kolonel Laut (P) Agus Prabowo Adi. Agus menambahkan, latihan Sea Survival oleh prajurit Satfib Koarmada II ini merupakan implementasi dari imbauan Pangkoarmada II, Laksda TNI Heru Kusmanto. Khususnya untuk terus memberikan pelatihan ketangkasan dan profesi kepada prajurit Koarmada II. [bed]
Abednego/bhirawa
“Polda Jatim mengungkap dua jaringan narkotika sekaligus. Satu jaringan dari Jakarta, dimana asalnya dari negara tetangga kita Malaysia. Sedangkan satunya jaringan di wilayah Pasuruan yang didapat dari jaringan Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (26/8). Yudo menjelaskan, dari jaringan pertama petugas mengamankan satu tersangka, yakni Hari Junanto, warga Sidomulyo, Sukomanunggal, Surabaya yang tinggal Kelurahan Babat Jerawat, Pakal, Surabaya. Hari merupakan kurir dan pengedar barang haram ini. Masih kata Yudo, untuk jaringan Jakarta petugas mendapati barang bukti 5.320 gram atau 5,3 kilogram sabu. Sementara dari jaringan kedua, petugas mengamankan dua tersangka dan barang bukti 3,1 kilogram sabu. Kedua tersangka yakni Lugianto warga Desa Wonosunyo, Gempol Pasuruan dan Nafiin Saiful Anam warga Desa Pakel Kecamaran Bareng Jombang. Keduanya berperan sebagai kurir dan pengedar. “Dari jaringan Pasuruan, barangnya didapat dari Jakarta. Barang buktinya yang diamankan penyidik sebanyak 3,1 kilogram. Untuk proses penyidikan ini, kita mengamankan 5,3 kilogram tambah 3,1 jadi totaln-
ya 8,4 kilogram,” jelas Yudo. Dari pengamanan barang bukti 8,4 kilogran sabu ini, Yudo mengaku, pihaknya bisa menyelamatkan kurang lebih sebanyak 20.000 warga Jatim dari bahaya narkoba. Sedangkan untuk modusnya, Yudo mengatakan masih menggunakan cara lama yakni dibungkus kemasan teh herbal. “Modusnya dibungkus teh herbal dari negara tetangga, ada tulisan bahasa latin dan China, kemasan dan isinya bukan produk dari Indonesia. Karena ini berasal dari paket dari Malaysia. Setelah dijemput, mereka baru melakukan edar,” bebernya. Pihaknya juga mengaku jaringan narkoba asal Malaysia masih banyak beredar di Jatim. Dan pintu masuk barang haram itu bisa melalui jalur darat, udara hingga laut. “Pintu masuknya sangat banyak, beberapa yang ada wilayah Surabaya, Madura dan seluruh kota dan kabupaten yang kemudian setelah diterima dari kurir didistribusi. Beberapa catatan penyidik dimapping Ditresnarkoba baik itu jaringan udara, kemudian melalui transportasi laut dan darat,” pungkasnya. Atas perbuatan ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. [bed]
Tape Manis Rusa Pasir, Diharapkan Bantu Penyembuhan Penderita Diabetes Mellitus Lumajang Bhirawa Inovasi Pelayanan Publik yang dinamakan Peningkatan Kepatuhan Diet Pasien Kencing Manis Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian atau “Tape Manis Rusa Pasir” yang di paparkan oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur (KOVABLIK Jatim) 2020. Paparan inovasi layanan public ini dilakukan Bupati Thoriqul Haq melalui virtual di Ruang Rapat Mahameru, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (26/8). Dalam kesempatan itu Bupati Lumajang Thoriqul Haq, menjelaskan bahwa Inovasi Tape Manis Rusa Pasir adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan jajaran RSUD Pasirian terhadap banyaknya kasus Diabetes Mellitus yang saat ini menduduki peringkat ke 2 (Dua) penyakit yang
tertinggi di Lumajang. “Insipirasi internal atas kegelisahan banyaknya kasus DM di Kabupaten Lumajang, dan para pasien tidak terkontrol makanannya, kami harus menyediakan pelayanan yang komprehensif agar dapat memenuhi kebutuhan diet secara benar,” ujar Bupati yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Dr. Ignasius Bayu Wibowo dan Direktur RSUD Pasirian dr. Wawan Arwijanto. Inovasi tersebut memberikan pengawasan terhadap pasien secara terjadwal dengan memperhatikan makanan yang dibawa oleh penjenguk pasien, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait pentingnya diet DM. Inovasi Tape Manis juga dilengkapi dengan buku petunjuk (DM Kit) serta aplikasi DM OTW yang bisa dida-
Bupati Lumajang didampingi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Dr. Ignasius Bayu Wibowo dan Direktur RSUD Pasirian dr. Wawan arwijanto menjelaskan bahwa Inovasi Tape Manis Rusa Pasir.
patkan di android melalui playstore. Salah satu juri dalam Kovablik tersebut, Dina Limanto, menyebut inovasi Tape Manis Rusa Pasir merupakan
salah satu inovasi yang luar biasa, sebagai bentuk perhatian rumah sakit daerah terhadap pasien yang menderita Diabetes Mellitus. [dwi]
Diduga Belum Berizin, Reklamasi Pantai Campurejo Disoal Gresik,Bhirawa Reklamasi pantai di wilayah pesisir utara Gresik disoal. Kali ini, terjadi pada reklamasi pantai di Desa Campurejo Kecamatan Panceng. Pemilik lahan mengaku sudah mendapatkan izin dari kepala desa hingga kepala Dinas Perikanan. Imbas dari pengurukan lahan itu, sebuah plengsengan atau penahan ombak yang berada di wilayah
itu dirobohkan untuk akses masuk kendaraan berat. Pemilik lahan Rofiq mengaku sudah mengantongi izin dari sejumlah pihak. Bahkan, ia mencatut nama kepala desa, Satpol PP, hingga Kepala Dinas Perikanan. Rofiq menjelaskan, tanah yang diuruk 6.000 meter persegi menjorok ke laut. “Ini kan memang tanah saya. Milik orang tua. Dulu tambak garam lalu sempat abrasi. Saya juga
Wujudkan Warga Binaan Sosial Berwirausaha Mandiri Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Konsolidasi dan Integrasi Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial . Rakor ini bertujuan mewujudkan warga binaan sosial yang mendapatkan bantuan sosial pengembangan kewirausahaan, agar bisa menjadi wirausaha mandiri sesuai dengan yang diharapkan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi mengatakan, Dinas Sosial memiliki data sejumlah 376 orang warga binaan sosial (eks klien) yang telah mendapat bantuan sosial pengembangan kewirausahaan di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial setempat. Dari jumlah warga binaan sosial yang telah mendapat bantuan sosial pengembangan kewirausahaan tersebut sudah banyak yang berkembang. Namun ada pula yang usahanya biasa
saja, stagnan, bahkan tidak berkembang. “Kondisi ini perlu adanya solusi atau trobosan untuk membantu mereka agar tetap bersemangat dalam mengembangkan usahanya sebagai mata pencaharian,” katanya, Rabu malam (26/8). Alwi juga mengharapkan agar Konsolidasi dan Integrasi Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial dapat menjadi ajang diskusi untuk merumuskan hal-hal, seperti Integrasi dan sinergitas program pengembangan kesejahteraan sosial, dukungan, kerjasama, dan partisipasi aktif dari instansi terkait tentang pengembangan kesejahteraan sosial, dan warga binaan sosial (eks klien) tidak lagi menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melainkan menjadi warga masyarakat mandiri, berkesejahteraan sosial yang berakhlak mulia. [rac]
sudah ke Pak Choirul Anam (Kepala Dinas Perikanan Gresik,red), Satpol PP, Polsek dan kepala desa,” kata Rofiq, Rabu (26/8). Proses pengurukan atau reklamasi itu merupakan kerjasama antara pihak ketiga yakni Mujib dan Tohari yang merupakan pengusaha galian asal Desa Kemantren, Kecamatan Paciran. Setelah sukses melakukan pengurukan di tepi Pantai Campurejo, ia mengaku dijanjikan oleh pemilik lahan. Saat ini dalam tahap pembangunan tempat kuliner. “Iya saya memang kerjasama dengan Pak Rofiq. Nanti tanahnya dibagi, itu buat kafe di pinggir pantai. Aslinya itu kurang ke Utara menjorok ke laut, tapi melihat samping kanan kiri, saya kira biar pas aja. Gak enak sama samping kanan,” tambah Tohari. Sementara itu, komentar berbeda disampaikan Kepala Desa Campurejo, Amudi. Menurutnya membenarkan lahan itu merupakan milik Rofiq. Sesuai surat Petok D ternyata luas lahan 11 ribu meter persegi atau 1,1 Hektare. Lahan itu awalnya merupakan tambak garam kemudian abrasi sehingga sejak beberapa tahun menjadi laut. Pada tahun 2020 awal, Amudi menjelaskan jika pemilik lahan berusaha melakukan pengembalian lahan yang terkena abrasi dengan cara pengurukan.”Ya itu miliknya Pak Rofiq. Memang lahannya. Itukan karena hak milik. Kemarin itu dari pihak desa dimintai ijin untuk reklamasi ya saya bilang monggo. Pihak provinsi pernah turun kesini” tambah dia. [eri]
Melanggar Tak Bermasker Dihukum Nyapu Sejumlah warga Kota Malang terlihat menyapu salah satu sudut jalan protokol di Kota Malang. Mereka dihukum menyapu jalan, lantaran tertangkap basah tidak menggunakan masker ketika keluar rumah. Sanksi tersebut merupakan salah satu implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020 yang diterapkan di Kota Malang lewat Perwal nomor 30 tahun 2020. Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengutarkan, Pemkot Malang maupun TNI/Polri tidak segan bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19, khususnya terkait pemakaian masker. Sebagai langkah awal, menurut Sofyan Edi, Pemkot Malang, melakukan operasi gabungan untuk mengajak komponen masyarakat di Kota Malang agar mentaati protokol
kesehatan. “Ini langkah awal untuk mengajak masysrakat taat bermasker, “ kata Sofyan Edi disela-sela operasi gabungan bersama TNI/Polri, Rabu (26/8) kemarin. Menurutnya, sanksi yang tertuang dalam Perwal nomor 30 tahun 2020, diharapkan menjadi upaya yang efektif untuk membuat masyarakat disiplin mentaati protokol kesehatan. Operasi gabungan ini, lanjut Edi sebagai peringatan. Penerapan sanksi sosial membersihkan sampah hingga denda, merupakan wujud rasa cin-
ta pemerintah terhadap masyarakat supaya tidak terpapar Covid-19. “Dengan begitu, kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus, Malang menjadi daerah zona hijau,” ungkapnya. Bung Edi, sapaan Wakil Wali Kota itu, menilai, sebenarnya secara umum warga Kota Malang sudah mentaati protokol kesehatan. Dalam razia gabungan yang dilakukan di kawasan Pecinan, Pasar Besar, Kidul Dalem, dan pasar burung Splendid, hanya ditemukan sekitar empat warga yang tidak menggunakan masker. “Alhamdulillah warga Malang mayoritas tertib, meski masih ada saja beberapa orang yang tidak pakai masker. Untuk efek jera mereka dapat sanksi membersihkan sam-
pah,” kata dia. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol. Leonardus Simarmata, menambahkan operasi gabungan kali ini merupakan langkah awal sosialisasi inpres nomor 6. Aturan itu diterapkan pada 24 Agustus hingga 24 September 2020. Ia berharap selama sebulan ini fokus penertiban masker. Selain aturan masyarakat menjaga jarak dan cuti tangan. Soal masker ini, sambung Leo, menjadi hal yang paling penting sebagai upaya pencegahan Covid-19. Untuk itulah program Jatim Bermasker diterapkan. “Kita tidak hanya menyuruh pakai masker, tetapi sudah disiapkan 15 ribu masker untuk dibagikan ke warga yang belum menerapkan pro-
Dihukum bersih-bersih warga Kota Malang yang tidak menggunakan masker.
tokol kesehatan,”tutyrnya. Hal serupa diungkapkan Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Arm Ferdian Primadhona. Ia berharap kesadaran warga dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Kesadaran perlu ditingkatkan, semua juga saling mengingatkan. Jadi memakai masker bukan karena takut kena razia petugas, tetapi sadar untuk keselamatan diri,”ujarnya. [mut]
EKONOMI
Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
Halaman 10
Pedagang dan Pengunjung Negatif, PIOS Kembali Ramai Surabaya, Bhirawa Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) mengukuhkan sebagai pasar sehat di Kota Pahlawan. Itu setelah hasil rapid test dan swab yang dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung dinyatakan negatif dari persebaran virus corona atau Covid-19. Kini, para pedagang, pengunjung maupun pemasok komoditi di PIOS kembali melakukan aktivitas secara normal.
Suasana Pasar PIOS kembali ramai setelah hasil swab pedagang dan pengunjung dinyatakan negatif.
Kepala pembina PIOS, Saridjo mengatakan pasca dilakukan rapid test, aktivitas pasar induk yang berada di Kecamatan Benowo Surabaya sempat mengalami penurunan. Terutama tiga hari setelah digelar rapid test massal bagi pedagang dan pengunjung PIOS yang digelar oleh
Satgas Covid-19 Pemkot Surabaya pada 4 Agustus lalu. “Habis ada rapid test massal, pasar sempat sepi selama tiga hari. Namun setelah itu kondisi berangsur normal. Hal ini wajar, pasar lain juga mengalaminya. Setelah rapid test massal kondisinya juga sepi, tapi
setelah itu kembali ramai,” kata Saridjo, Rabu (27/8). Ia menjelaskan, PIOS kembali pulih setelah 4 pedagang dan 9 pengunjung PIOS yang di swab hasilnya dinyatakan negatif, Sabtu (8/8) lalu. Kondisi PIOS yang ramai kini membuat pedagang kembali bergairah dan bersemangat. Para pelanggan kembali datang ke PIOS untuk berbelanja berbagai macam komoditi segar dan berkualitas karena pasokan komoditi dikirim langsung dari petani. “Setelah ada kabar bahwa hasil swab pedagang dan pengunjung negatif, pasar kembali normal. Bahkan seminggu terakhir pasar sangat
ramai,” terang Suwarno, pedagang cabai yang mangkal di Blok F PIOS. Sementara Mulyadi Adit salah seorang pelanggan tetap PIOS juga mengaku lebih tenang saat berbelanja karena di PIOS penegakan protokol kesehatan di PIOS sangat ketat. “Sebelum masuk PIOS, di pos jaga sudah di cek masker dan suhu tubuh. Setelah dapat tiket masuk, kami diarahkan petugas ke area wastafel untuk wajib cuci tangan. Di area lapak juga tersedia sarung plastik dan hand sanitizer gratis yang disediakan manajemen PIOS. Jadi ya aman dan nyaman,” kata Mulyadi. [iib]
BURSA EKONOMI
Keluarga BI Belum Boleh Tukar Uang Kemerdekaan 75 Surabaya, Bhirawa Konsisten melayani kepentingan masyarakat serta lebih mendahulukan mereka, sampai saat ini keluarga besar pejabat dan pegawai Bank Indonesia (BI) belum ada yang mendapatkan uang kemerdekaan RI 75 pecahan Rp 75.000, padahal seharusnya kalau mereka mau bisa mendapatkan uang edisi khusus yang penukarannya sudah dimulai 18 Agustus s/d 3 September 2020 tersebut. Kepala perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah didampingi Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan BI Prov Jatim Abrar. Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang Rupiah dan Layanan Administrasi Imam Subarkah, pada acara Virtual meetingzoom dengan para awak media menegaskan, penukaran uang edisi khusus kemerdekaan yang tidak akan diterbitkan lagi itu memang khusus untuk semua lapisan masyarakat.” Makanya sampai saat ini belum ada keluarga pejabat dan karyawan BI yang memperoleh uang tersebut,” ungkap Difi. Semua lapisan masyatakat bisa memperoleh uang yang bisa dikatakan akan menjadi barang langka itu, mulai mereka yang ada di perkotaan, pedesaan, bahkan kini BI akan fokus pada masyarakat terpencil, hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemerataan agar mereka yang ada di daerah terpencil juga bisa mendapatkannya. meskipun harus ada sistem khusus untuk itu Agar mereka tidak kesulitan karena daerah terpencil biasanya serba terbatas fasilitasnya seperti persoalan internet dan perangkat teknolpgi lainnya, karena untuk mendapatkan uang kemerdekaan 75 harus mendaftar lewat online, makanya BI melakukan lebijakan dengan mengatur sistemnya.. Misalnya seperti dilakukan secara kolektif dan seterusnya. Yang paling penting menurut Difi, jika dilakukan secara kolektif mereka harus saling kenal satu sama lain, biar nantinya tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak baik misalnya mengaku KTP orang, dan lain sebagainya sehingga akhirnya jadi keributan.[ma]
achmad tauriq/bhirawa
Salahsatu pasien saat akan melakukan Lasik dengan metode metode ReLEx® SMILE di Ciputra SMG Lasik Center Surabaya, Rabu (26/8).
Bantu Masyarakat Koreksi Mata Minus dan silinder
Ciputra SMG Hadirkan Teknologi Lasik Mata Surabaya, Bhirawa Ciputra SMG Eye Clinic yang merupakan klinik spesialis Lasik Mata menghadirkan klinik Lasik berstandar internasional yakni Ciputra SMG Lasik Center di Surabaya dengan menghadirkan teknologi LASIK terkini yaitu ReLEx® SMILE, yang dapat mengkoreksi rabun jauh (myopia)
dan silindris hanya dalam waktu singkat dan tanpa rasa sakit. Terletak di Skyloft SOHO, lantai 8 Ciputra World Surabaya, Ciputra SMG Lasik Center merupakan cabang dari Ciputra SMG Eye Clinic (CSEC) Jakarta yang merupakan joint venture antara Ciputra Healthcare dengan Singapore Medical Group (SMG), menyediakan layanan kesehatan komprehensif dan berkelas premium. Layanan yang diunggulkan di CSEC adalah tindakan bedah refraktif, yaitu
ReLEx® SMILE teknologi Lasik terbaru dari Jerman. Direktur Ciputra Healthcare, Veimeirawaty Kusnadi mengungkapkan dengan menghadirkan Lasik teknologi terkini serta didukung tenaga profesional yang sudah berpengalaman, Ciputra SMG Lasik Center dapat menjadi solusi bagi masyarakat Surabaya, bahkan masyarakat Jawa Timur yang ingin terbebas dari alat bantu penglihatan. “Kami juga memberikan layanan berstandar internasional di Klinik kami dengan menggandeng Singapore
Medical Group sebagai partner kami. Jadi masyarakat Indonesia sudah tidak perlu lagi pergi ke negara Singapura cukup di Jakarta atau Surabaya untuk melakukan metode ReLEx® SMILE ,” terangnya, Rabu (26/8). Veimeirawaty menambahkan dengan hadir di Surabaya maka akan membantu masyarakat yang berada di indonesia Timur. “Selama dibuka di bulan Agustus lalu, kami sudah menerima puluhan pasien yang ratarata dari Indonesia Timur yang ingin sembuh dari myopia dan silindris,” ujarnya.[riq]
HCML Tetap Lakukan Pembinaan Dimasa Pandemi Surabaya, Bhirawa Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) kembali menggelar Vendor Day secara online atau daring (dalam jaringan), 25-26 Agustus 2020 yang diperuntukkan bagi para mitra kerja di wilayah operasi HCML, Jawa Timur. Ditengah pandemi COVID-19 tidak menghentikan langkah HCML untuk terus melakukan inovasi, salah satunya dengan melaksanakan Vendor Day ber-
beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung dengan para mitra kerja di satu tempat. Pandemi COVID-19 ini sebagai upaya HCML untuk mendorong program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Apalagi kegiatan Vendor Day ini merupakan program rutin yang diadakan setiap tahun sebagai komitmen HCML untuk melakukan
pembinaan dan pengembangan kompetensi mitra kerja. Manager Procurement HCML, Listiani Dewi mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dimana terdapat 148 peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti acara tersebut. Diharapkan seluruh peserta mendapatkan informasi terbaru terkait ketentuan yang berlaku pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas di Indonesia dan di HCML pada khususnya.[riq]
Pakan ikan Situbondo Terbesar di Indonesia BPBAP Kembangkan Pakan Alami Phronima Situbondo, Bhirawa Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Kabupaten Situbondo punya gagasan dan inovasi yang sangat membanggakan. Kantor yang berada dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ini berhasil melauncing program pengembangan budidaya produk pakan alami Phronima. Program ini muaranya untuk menekan tingginya biaya produksi para petambak tradisional, intensif dan pengusaha hatchery yang ada di Situbondo. Penegasan ini disampaikan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Kabupaten Situbondo Nono Hartanto Rabu kemarin (26/8). Program unggulan ini sejenis dengan udang kecil atau renik yang notabene merupakan pakan alami komoditas ikan. Kepala BPBAP Situbondo, Nono Hartanto mengatakan saat ini pihaknya telah merintis budidaya phronima yang bibitnya diambil dari daerah Sulawesi. “Selama ini pemilik hatchery dan para pembudidaya memberi pakan udang rebon. Sedangkan, ketersediaan udang rebon tergantung pada musim. Untuk itu, salah satu solusi terbaik BPBAP Situbondo melakukan rekayasa teknologi budidaya Phronima,” ujar Nono Hartanto. Keberadaan pakan alami Ph-
ronima ini, sambung Nono Hartanto, selain dapat menekan biaya produksi para petambak juga dapat membantu pemilik hatchery. Sebab, pakan alami phronima ini bisa berkembang dengan baik dan bisa mengurai kerusakan dasar di dalam tambak. “Selama ini para pembudidaya di Situbondo. mengambil udang rebon untuk pakan benih ikan dari Banyuwangi. Padahal saat ini di BPBAP Situbondo sudah tersedia pakan alami phronima,” ujar Nono Hartanto. Nono Hartanto menuturkan, dari hasil keuntungan budidaya phronima ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal. Sebab, tegasnya, budidaya phronima bisa untuk dipasarkan atau dikomersilkan. “Namun untuk saat ini hasil budidaya dari
sawawi/bhirawa
Nono Hartanto
phronima baru bisa memenuhi kebutuhan internal,” tuturnya. Khusus di Kabupaten Situbondo keberadaan industri benih ikan, kata Nono Hartanto, memiliki prospek cerah dan menggiurkan. Bahkan, ulas Nono, tercatat paling besar di Indonesia serta mampu menopang kebutuhan nasional. Yang unik, selama ini belum ada yang tertarik untuk menekuni budidaya pakan untuk benih. “Kami terus berkomitmen mengembangkan budidaya pakan alami phronima ini agar para petambak dan pemilik hatchery kedepan dapat merasakan murahnya biaya produksi dengan menggunakan pakan alami bernama phronima,” pungkas Nono Hartanto. [awi]
SAMBUNGAN
Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
Halaman 11
Mantan Wali Kota Blitar Kembali Dipindah ke LP Sragen
Kota Blitar, Bhirawa Mantan Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar yang kini menjadi Narapidana kasus gratifikasi tiba-tiba dipindah dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Blitar ke LP Kelas II A Sragen Jawa Tengah, Selasa malam (25/8) kemarin. Kepala Keamanan LP Kelas II B Blitar, Bambang Setyawan mengatakan dasar pemindahan mantan Samanhudi dari LP Blitar ke LP Sragen dilakukan untuk kepentingan pembinaan dan keamanan atas keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham. “Untuk pelaksanaan pemindahannya berangkat dari LP Blitar pada pukul 19.30 WIB dan sampai di LP Sragen sekitar pukul 23.00 WIB, dan saya sendiri yang mengantar pemindahannya,” kata Bambang Setyawan, Rabu (26/8) kemarin. Lanjut Bambang, diakuinya sebelum dilaksanakan pemindahan, ada laporan pengaduan yang masuk ke Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham terkait Samanhudi, kemudian Dirjen Pemasyarakatan juga menerjunkan tim untuk melakukan klarifikasi ke LP Blitar. “Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim itu, Dirjen Pemasyarakatan memutuskan memindah Samanhudi dari
LP Blitar ke LP Sragen, dan mungkin dari Pusat memandang ada sesuatu yang kurang pas sehingga dilaksanakan pemindahan untuk kepentingan pembinaan dan keamanan saja,” jelasnya. Secara teknis pemindahan, dikatakan Bambang hanya melibatkan petugas Lapas Blitar tanpa pengawalan dari pihak Kepolisian, dimana berjalan dengan lancar mulai berangkat sampai tiba ditujuan. “Prosesnya tidak ada pengawalan secara khusus dalam pemindahan Samanhudi Anwar. Hanya ada satu mobil yang berisi empat petugas lapas Blitar dan Samanhudi Anwar,” ujarnya. Dikatakan Bambang sebelumnya pihaknya juga sudah mencoba berkoordinasi dengan aparat Kepolisian, yakni Polres Blitar Kota, namun karena alasan melibatkan dua wilayah yakni Jatim dan Jawa Tengah dan tidak ada perintah dari Polda Jatim, akhirnya hanya dilaksanakan internal pihak Lapas. “Kebetulan saya Ketua Timnya. Dan kami berempat hanya menjalankan perintah dari Pusat,” terangnya. Tambah Bambang saat disampaikan proses pemindahan tersebut kepada Samanhudi, keputusan tersebut juga lang-
Dishub Usulkan Penghapusan Rapid Test di Pelabuhan Ketapang l
Sambungan hal 1
2020, tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ditegaskan Nyono, rapid test sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan bukan menjadi tolak ukur Covid-19. Yang menjadi tolak ukur adalah tes swab PCR. Tapi, tes itu harganya mahal. Sementara berdasarkan SE 11/2020 Dirjen Darat juga tidak mensyaratkan rapid test. “Tapi yang jelas, surat saya sifatnya memohon dan bisa dibalas oleh PT ASDP akan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Jadi bukan mewajibkan agar tidak rapid test. Saya klarifikasi, bahwa kami mengusulkan bukan mewajibkan untuk tidak rapid test,” tegas Nyono. Usulan tersebut diyakininya cukup kuat karena ada legal standing dari SE Dirjen Darat. Di sisi lain, kebijakan ini juga untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang saat ini tengah new normal. “Tapi sekali lagi itu permintaan kami kepada PT SDP, bukan sifatnya kewajiban. Transportasi lain juga sudah tidak kecuali pesawat dan kereta api jarak jauh. Untuk kereta komuter tidak perlu rapid test,” ujarnya berulang. Untuk penyebrangan, menurut Nyono cukup dengan syarat surat keterangan dokter. Sebab rapid test harganga cukup mahal. Kasihan masyarakat kan kalau harus rapid yang mahal. “Apalagi Banyuwangi - Ketapang setiap hari ada penumpang yang melakukan perjalanan. Menurut kami cukup surat keterangan sehat dari puskesmas, lebih murah. Ka rena kalau rapid Rp 85 ribu - Rp 150 ribu mahal bagi mereka,” kata Heru. Secara umum, penyebrangan dalam provinsi juga tidak menggunakan syarat rapid test. “Penyebrangan dalam provinsk cukup menggunakan surat keterang an sehat dari Puskesmas,” pungkas dia. [tam]
Kesan yang Tak Terlupakan l
Sambungan hal 1
secara langsung oleh Plt Bupati Sidoarjo, almarhum Nur Ahmad Syaifudin, yang baru saja meninggal dunia. “Semoga beliau mendapat tempat yang terbaik disisiNYA,” kata ibu tiga orang putra ini. Kesan yang juga tidak terlupakan adalah, moment berarti dalam kariernya tersebut diserahkan juga pada bulan tepat dirinya berulang tahun ke 58, yaitu nanti pada 28 Agustus. “Kesan-kesan yang tidak terlupakan selama hidup saya,” ujarnya. Pada saat purna per Bulan September 2020, pejabat eselon 3 Pemkab Sidoarjo kelahiran Malang itu, mengaku masih belum punya rencana apa-apa. Semuanya akan ia nikmati saja. Apalagi ketiga orang anaknya sudah mentas sekolah dan semuanya sudah bekerja. “Saya ini sudah punya cucu satu lho dari anak pertama saya,” katanya tersenyum. Meski menjadi Camat Sidoarjo hanya selama satu tahun delapan bulan, dirinya punya program kerja yang tidak ia lupakan. Salah satunya, upayanya untuk menumbuhkan rasa sosial terhadap kaum dhuafa dan anak yatim piatu dikalangan para ASN yang ada di Kantor Kec Sidoarjo, ASN yang ada di 14 kelurahan dan non ASN di 10 desa, lewat kegiatan Segata Berkah. Lewat kegiatan sosial yang kepanjangan dari “ sedekah gaya hidup kita menuju berkah “ tersebut, para ASN dan non ASN, tiap hari Jum at, diajak bersedekah kepada kaum dhuafa dengan keiklasan. Harapannya bisa membantu dan meringankan beban biaya hidup dari kaum dhuafa yang ada di wilayah Kecamatan Sidoarjo. “Semoga nanti setelah saya purna tugas, kegiatan positif ini masih akan tetap berlanjut dan semakin berkembang. Insya Allah bermanfaat,” kata warga Desa Kraton Kecamatan Krian itu. [kus]
sung diterima dan tidak ada penolakan dari Samanhudi sendiri serta gejolak dari penghuni LP lainnya. “Dalam prosesnya juga tidak ada penolakan dari yang bersangkutan dan juga tidak menimbulkan gejolak, sehingga prosesnya berjalan dengan lancar,” imbuhnya. Sementara perlu diketahui, sebelum muncul kebijakan pemindahan ke Lapas Sragen, Muh Samanhudi Anwar melalui kuasa hukumnya sempat melaporkan Wali Kota Blitar, Santoso ke Polres Blitar Kota terkait dugaan penipuan penggelapan. Peristiwa dugaan penipuan itu terjadi saat Samanhudi Anwar masih menjabat Wali Kota Blitar dan Santoso sebagai Wakilnya pada tahun 2016 lalu. Dalam laporan tersebut Santoso dilaporkan terlibat dalam dugaan penipuan uang Rp. 600 juta untuk proses peningkatan status Akademi Komunitas Putera Sang Fajar menjadi Universitas Putera Sang Fajar di Kota Blitar. Seperti diketahui Muh Samanhudi Anwar dihukum dan dinonaktifkan dari jabatan Wali Kota Blitar setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2018. Akibat perbuatannya Samanhudi dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. [htn]
Hartono/Bhirawa
Mantan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar saat proses pindah di Lapas Kelas II Blitar dari Lapas Medaeng Sidoarjo pada bulan Februari lalu.
Akselerasi Program Prioritas Pemprov Lewat Pinjaman Daerah l
Sambungan hal 1
bangan pelabuhan juga dibahas rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) di Kota Probolinggo. Untuk itu, Pemkot melakukan konsultasi penganggaran agar dapat berjalan optimal. “Kami mengapresiasi dan ibu gubernur sangat mendukung pengembangan ini. Kota Probolinggo memiliki komitmen membangun RS dengan standar yang baik untuk melayani warga di daerah setempat,” tutur Wagub Emil. Selain pembangunan proyek strategis, pertemuan itu juga membahas urusan koordinasi yang diharapkan provinsi dapat menjadi jembatan dengan peme rintah pusat. Hal itu karena adanya urusan yang menjadi kewenangan pusat dan membutuhkan kordinasi dari provinsi. “Semua masuk dalam Perpres 80/ 2019, kita berharap bisa menjadi pengungkit
ekonomi di wilayah Tapal Kuda,” ungkap Emil. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menuturkan, pertemuannya mendiskusikan banyak hal termasuk pembangunan RS. Untuk RS tersebut, Pemkot Probolinggo sudah menyiapkan anggaran dengan skema dana cadangan Rp 196 miliar. “Selain itu, ada rencana pembangunan pelabuhan. Harapannya kita memiliki konsep pembangunan yang sama antara daerah dengan provinsi. Untuk pelabuhan ini menunggu hasil dari provinsi dan kementerian untuk pengembangannya,” kata Habib Hadi. Dalam kesempatan itu, Habib Hadi juga meminta dukungan ke provinsi mengenai jalan maupun jembatan nasional yang rusak di Kota Probolinggo. Kerusakan tersebut mengakibatkan terganggunya akses jalan.
Karena jalan nasional itu satusatunya jalan yang bisa diakses. “Kita minta difasilitasi ke balai besar supaya ada penanganan secara cepat sehingga kendala akses di Kota Probolinggo bisa teratasi,” tutur dia. Sementara itu, Kepala Dishub Jatim Nyono menuturkan, pengembangan pelabuhan di Probolinggo membutuhkan back up area industri. Karena jika pelabuhan itu ingin dikembangkan, maka harus ada back up area industri untuk pengembangan dermaga tiga dengan kedalaman minus 16 untuk kapal 100 ribu dwt. “Pelabuhan ini di atas pelabuhan Tanjung Perak yang kedalamannya hanya minus 14. Karena itu, harus di back up dengan kawasan industri. Karena kalau tidam di backup, tidak akan layak untuk dibesarkan jadi pelabuhan internasional,” pungkas Nyono. [tam]
1,3 Juta Pelajar SMA/SMK dan SLB Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis Kemdikbud. “Rencananya kita akan muSMA/SMK dan SLB negeri dan lai distribusi awal September swasta se Jatim. Per 24 agustus nanti. Tapi tergantung cabdin 2020 kemarin bu gub sudah prosesnya (pendataan) cepat tanda tangan kerjasama dengan tidak. Paling lambat pendataan telkomsel, tinggal dari kita nanti tiga hari. Sehingga bisa segera dinikmati sekolah. Kalau unakan membaginya,” urai dia. Terkait teknis pembagian- tuk sekolah swasta kita masih nya, Alfian menjelaskan jika hal terus melakukan pendataan tersebut akan dikoordinasikan karena jumlahnya yang menoleh 38 tim dari telkomsel den- capai 3 ribu lebih lembaga,” gan cabang dinas pendidikan jelasnya. Alfin juga menambahkan, wilayah Jatim. “Tim ini akan menyebar untuk menemui cab- adanya program CSR bantuan din di masing-masing wilayah. kuota internet gratis ini akan bisa Di cabdin mereka akan minta digunakan hingga pandemi usai. data sekolah, siswa dan guru. Mengingat, kedepan Dindik JaMisalnya di SMKN 1 surbaya, tim akan mengkonsep PJJ tidak berapa jumlah siswa dan guru- hanya sementara. Tapi nantinya, nya ini akan digunakan untuk sekolah-sekolah yang didaerah distribusi paket kuota internet- padat akan dikonsep tiga hari sekolah, 2 hari dirumah. “Jadi nya,” tambah dia. Alfian menyebut, besaran jika nambah kuota internet, kuota internet akan diperuntuk- sekolah bisa mengambil pembikan untuk portal belajar selama ayaan tersebut lewat dana BOS. PJJ. Mulai dari zoom, google Jika belum turun, telkomsel classroom, quiper, microsoft- akan memberi keringanan untuk think, dan aplikasi rumah belajar peminjaman. Saat BOS cair baru
l
Sambungan hal 1
dibayar,” paparnya. Adanya program CSR bantuan kuota internet gratis disambut bahagia oleh sekolah. Pasalnya, selama PJJ tak sedikit siswa yang mengeluhkan banyaknya kuota internet yang dibutuhkan untuk menggunakan berbagai portal belajar. “(Belum tahu ya) saya masih dengar-dengar ada bantuan kuota internet gratis. Kalau ada kita sangat menyambut baik. Namun, Kita masih belum mengetahui kapan akan terealisasi,” ujar Waka Humas SMAN 16 Surabaya, Abdul Razzaq Thahir. Di SMAN 16 Surabaya sendiri kebutuhan internet cukup tinggi. Karenanya pihaknya memperbanyak jaringan agar para guru bisa mengajar dengan nyaman. “Detailnya kami belum tahu kapan. Tapi realitas saat ini menggunakan internet sekolah. Untuk siswa biaya mandiri. Kalau kehabisan kuota, mereka ya tidak ikut zoom tapi mereka ijin dulu,” pungkasnya. [Ina]
BKKBN Khawatirkan Baby Boom Pascapandemi l
Sambungan hal 1
selesai, kemudian mobilitas masyarakat dalam hal ini keluarga sangat terbatas lebih banyak dirumah dan pelayanan KB kendor, maka disitulah baby boom cepat terjadi, khususnya Jatim,” katanya saat ditemui Bhirawa usai melaunching press room di BKKBN Jatim, Rabu (26/8) kemarin. Sukaryo menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha keras meskipun angka kelahiran di Jatim total fertility rate (TFR) masih diangka 1,9 dan sekarang 2,1. “Ini masih ideal ya. Meski demikian, tidak berarti bahwa kita abai terhadap itu. Kami berusaha keras memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pelayanan KB,” jelasnya. Meski demikian, lanjut Sukaryo, mobilitas di daerah seperti di wilayah Tapal Kuda angka kelahiran cukup tinggi. Hal ini dibenarkan lantaran penduduk di wilayah tersebut menikah dibawah usia 20 tahun. “Tapi Jatim menurut data yang kami miliki mengalami penurunan. Sekarang
sudah turun 18 persen dari perkawinan dibawah 20 tahun. Sebelumnya sampai 20 persen. Jadi, ini semakin baik kalau dari angka yang kami dapatkan,” imbuhnya. Ia menambahkan, fenomena baby boom ini menjadi tantangan BKKBN bahwa membangun keluarga perlu kesiapan. Oleh karena itu ada program generasi berencana. Program ini bentuk penyiap an kehidupan berkeluarga bagi para remaja. “Bukan berkeluarga dengan prinsip gimana nanti, tapi nanti harus bagaimana. Mulai pendekatan di sekolah, pendekatan keluarga ada bina keluarga remaja dan pendekatan masyarakat melalui organisasi-organisasi remaja yang ada di desadesa,” paparnya Sukaryo. Dari data BKKBN Jatim Pasangan Usia Subur (PUS) untuk bulan April 2020 berjumlah 7.849.073 orang. Sementara pada Februari 2020 jumlah PUS yang drop out KB atau putus KB sebanyak 1,34 persen, kemudian pada Maret meningkat menjadi 4,6 persen dan April 7,07 persen. [geh]
DPRD Siapkan Sanksi Pencabutan Izin Pabrik Gula Swasta l
Sambungan hal 1
katanya. Selain itu, kata Alyadi, mereka juga melanggar regulasi pengambilan bahan baku tebu di luar izin yang mengeluarkan. Dari kajian komisi B dan Dinas Perkebunan yang dikuatkan oleh Dinas Penanaman Modal Pemprov Jatim, seperti RMI di Blitar izinnya hanya dikeluarkan oleh pemkab Blitar. Namun bahan bakunya ambil di luar Blitar seperti Situbondo dan wilayah lainnya. “Mereka tidak mengantongi izin dari gubernur soal lalulintas barang antar kota. Sesuai regulasi harusnya kan tidak boleh,” tambahnya. Belum lagi, lanjut Politisi PKB ini bahwa kerusakan infrastruktur bisa merusak jalan yang ada. “Cara pengambilan tebu harusnya tidak boleh
ambil dari luar Blitar seperti Situbondo dan wilayah lainnya. Itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur akibat lalulintas tebu oleh kedua pabrik gula swasta ini,” ungkapnya. Dengan temuan ini, awal September mendatang komisi B akan melakukan kajian bersama dengan dinas terkait. Hal ini untuk merumuskan sanksi apa yang akan diberikan pada kedua pabrik gula swasta ini. “Apabila banyak regulasi tidak terpenuhi, kemungkinan ya pencabutan izin. Tentu mereka tidak bisa berproduksi. Tapi ini Berproses lah, untuk punya lahan 20 persen kan diberi waktu. Namun jika ternyata memang akhirnya banyak regulasi tak terpenuhi ya mau tidak mau, itu tadi kita minta dicabut izinnya,” pungkasnya. [geh]
Bawa ‘Pocong’ ke Pasar, Bagi Masker dan Sosialisasi Protokol Kesehatan l
Sambungan hal 1
kesehatan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan bawa hand sanitizer,” terang Komandan Koramil (Danramil) 0814/01 Jombang, Kapten Inf Nasrullah di lokasi. Pada aksi sosialisasi tersebut, anggota TNI juga menggandeng pihak
kepolisian dan para pelajar yang tergabung di dalam anggota Pramuka. Selain sosialisasi, pada aksi tersebut juga dibagikan ratusan masker ke para pedagang di Pasar Citra Niaga atau Pasar Legi. Dikatakan Nasrullah, lokasi pasar dipilih untuk aksi sosialisasi dan bagi masker. Hal itu kata dia, karena pasar
dianggap tempat yang paling banyak didatangi oleh masyarakat. “Karena pasar ini kan tempat berkumpulnya orang banyak, sehingga aksi sosialisasi protokol kesehatan ini bisa efektif langsung ke masyarakat. Action ini agar masyarakat tidak terkena Covid-19,” ujarnya. Aksi sosialisasi dan bagi masker ke
masyarakat ini, merupakan implementasi Inpres No 6 tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid19. “Ini akan kita lakukan terus di titiktitik untuk mendisiplinkan masyarakat tentang protokol kesehatan,” pungkasnya. [*]
Bhirawa
DERAP NUSANTARA Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020
Presiden Jokowi Dorong Industri dan Pendidikan Vokasi Bersinergi
K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A
Halaman 12
Kementan Siap Sanksi Tegas Buka Lahan dengan Membakar
Jakarta, (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyiapkan sanksi tegas terhadap praktek pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran mengacu pada Undang-Undang Perkebunan No 39 Tahun 2014.
Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mendorong pelaku industri dan pendidikan vokasi dapat bersinergi baik terutama untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Industri-industri kita dorong untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan terutama pendidikan vokasi dan kita dorong untuk bersinergi dengan pelaku usah mikro, kecil dan menengah untuk membangun sinergi kekuatan nasional,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut melalui “video conference” Peresmian Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang didukung oleh grup Sinarmas dan Astra. “Pemerintah sedang bekerja keras untuk membangun kawasan-kawasan industri dan salah satunya kawasan industri terpenting adalah kawasan industri di sepanjang super koridor Utara Jawa, kawasan ini sudah didukung dengan logistik yang baik, tol darat yang sudah tersambung baik, ada tol laut, tol udara, dekat bandara dan pelabuhan, telah dilengkapi dengan ketersediaan listrik yang melimpah di pulau Jawa,” tambah Presiden. Kawasan industri di Pantai Utara Jawa itu dinilai Presiden dapat mendorong lompatan kemajuan. “Saya mengajak semua pihak yang terkait pelaku industri, pelaku UMKM dan lembaga pendidikan tinggi untuk memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri ini sebagai ajang sinergi untuk melakukan lompatan kemajuan,” ungkap Presiden. Baik industri maupun pendidikan vokasi pun harus terus mengembangkan inovasi model kerja sama. “Masing-masing pihak harus membuka diri untuk berubah, untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan model kerja sama baru yang saling menguntungkan dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional kita,” tambah Presiden. Selain penyediaan infrastruktur di dalam kampus, yang juga sangat penting menurut Presiden Jokowi adalah akses mahasiswa untuk magang. “Akses mahasiswa untuk belajar sambil belajar di dalam industri tapi bukan 1-2 minggu, minimal paling tidak 1 semester. Itulah inti kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka, bahwa mahasiswa diberi akses dan didukung untuk belajar kepada saja dan di mana saja,” ungkap Presiden. Artinya merdeka belajar menurut Presiden Jokowi adalah pelajar dapat belajar di berbagai tempat yang bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat dan industri. [*]
Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Ardi Praptono mengatakan pada Pasal 108 UU Perkebunan disebutkan setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. “Kami telah menyiapkan diri untuk mengatasi kebakaran, bahkan Kementan punya sanksi tegas yang tertuang dalam Undang-Undang Perkebunan No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” katanya dalam diskusi webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Persiapan Industri Sawit Hadapi Karhutla di Tengah Pandemi Covid-19” di Jakarta, Rabu. Terkait upaya pencegahan kebakaran lahan, lanjutnya, Kementerian Pertanian secara aktif melakukan sosialisasi regulasi dan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di enam provinsi rawan karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Langkah lainnya membentuk Brigade Karlabun dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) sebanyak 3.181 orang. Hingga tahun 2019, telah terbentuk 17 Brigade Kartabun dengan total jumlah personel 1.051 orang. Selain itu, juga telah terbentuk 142 KTPA dengan total anggota petani sebanyak 2.130 orang. Ardi menambahkan tahun ini Kementan menyiapkan dana sebesar Rp4,55 miliar dalam pencegahan karhutla dari sebelumnya dianggarkan mencapai Rp12,1 miliar. “Akibat adanya pandemi Covid19, anggaran tersebut diefisienkan,” katanya. Dari anggaran tersebut, lanjutnya, sudah dibuat demplot pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar di Kalimantan Tengah. Fokus lain penggunaan dana ini yaitu operasional brigade karlabun dan pengawalan penanganan kebakaran
LINTAS NUSANTARA Forkompimda Sleman Bagikan Masker dan Hand Sanitizer info grafis
Sleman, (ANTARA) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta membagikan masker kain dan hand sanitizer (penyanitasi tangan) kepada pengguna jalan di simpang empat Jalan Magelang kawasan Lapangan Denggung dan Pasar Pakem, Rabu. Kegiatan yang diinisiasi Kepolisian Resor Sleman dan diikuti seluruh jajaran Forkompimda Kabupaten Sleman ini dalam rangka upaya preventif untuk mencegah dan melindungi warga dari penyebaran COVID-19 di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Bupati Sleman Sri Purnomo yang turut dalam kegiatan tersebut mengatakan kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Sleman itu dalam rangka mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk terus mene rapkan protokol kesehatan dan sebagai upaya preventif melindungi dan mengedukasi warga dari COVID-19. “Kami mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah,” katanya. Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto berharap dengan pembagian masker tersebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker sebagai salah satu pelindung diri guna menekan angka penyebaran COVID-19. “Pada kegiatan ini jajaran Forkompimda Sleman membagikan masker di dua lokasi, yakni perempatan Denggung, Jalan Magelang Km 10 dan Pasar Pakem, Pakem, Sleman,” katanya. [*] Menurut dia, sebanyak 300 masker dan 2.000 hand sanitizer
ANTARA
Bupati Sleman Sri Purnomo saat membagikan masker dan hand sanitizer gratis di Jalan Magelang, kawasan Lapangan Denggung.
UMKM Sumsel Bahas Trik Bangkit Dimasa Pandemi Covid-19 Palembang, (ANTARA) - Ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palembang dan sejumlah daerah di Sumatera Selatan lainnya membahas trik bangkit di masa sulit di tengah pandemi Covid-19 yang ‘mematikan’ kegiatan usaha mereka sejak Maret 2020. Untuk membahas trik bangkit di masa sulit sekarang ini, pada Selasa (25/8) telah dilakukan forum komunikasi dengan materi diskusi publik potret UMKM, peluang dan tantangan usaha ke depan telah dilakukan , kata Ketua Panpel Forum Diskusi Publik Potret UMKM Sumsel, Bambang Purnomo dihubungi di Palembang, Rabu. Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Koperasi Hijau Indonesia Berdikari, Ade Indriani dan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) Sumsel, Herlan Aspiudin memberikan beberapa trik bagi pelaku UMKM agar bisa bertahan dan berkembang dalam kondisi sulit dampak wabah Covid-19 yang sempat menghentikan berbagai aktivitas masyarakat dan ekonomi. Trik yang diberikan bagi pelaku UMKM seperti harus kreatif dengan melakukan peningkatan mutu produk barang yang dipasarkan dengan menggunakan bahan baku berkualitas. Kemudian pelaku UMKM harus membuat produk yang diminati pasar dengan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran pemasaran baik secara lokal maupun ekspor. [*]
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Diluncurkan 27 Agustus 2020
Jakarta, (ANTARA) Para penerima harus ter- Menteri Ketenagakdaftar sebagai anggota erjaan (Menaker) Ida BPJS Ketenagakerjaan Fauziyah mengatakan per Juni 2020. bantuan subsidi upah Para calon penerima untuk para pekerja denakan mendapatkan bangan pendapatan kurang tuan sebesar Rp600.000 dari Rp5 juta akan diper bulan selama empat luncurkan pada Kamis bulan atau total Rp2,4 (27/8) oleh Presiden juta. Bantuan itu akan Joko Widodo. dikirim langsung ke rek“Insya Allah akan diening calon penerima. agendakan peluncuran Sampai saat ini BPJS bantuan pemerintah beruKetenagakerjaan telah pa subsidi gaji atau upah mengumpulkan data besok, Kamis tanggal rekening calon peneri27 Agustus 2020 oleh Menaker Ida Fauziyah ma sebanyak 13,8 juta Presiden RI,” kata Meorang, yang akan dilakunaker Ida dalam rapat dengar pendapat kan validasi berlapis untuk memastikan dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, bantuan itu tepat sasaran. Jakarta, Rabu. Rencananya setiap pekan akan Menurut Menaker, Kementerian diserahkan minimal 2,5 juta data calon Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini penerima dari BPJS Ketenagakerjaan tengah menyiapkan administrasi untuk ke Kemnaker, yang kemudian akan proses transfer bantuan tahap pertama melakukan pemeriksaan kesesuaian setelah sebelumnya mendapatkan 2,5 data lagi. juta data calon penerima tervalidasi Menaker Ida berharap bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAM- tersebut dapat membantu para pekerSOSTEK). ja yang pendapatannya terdampak Sebelumnya, pemerintah meren- akibat COVID-19. Program itu mecanakan akan memberikan subsidi lengkapi program jaring pengaman upah kepada 15,7 juta pekerja swasta sosial lain yang sudah dijalankan dan pegawai pemerintah non-PNS pemerintah untuk mengatasi dampak dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. pandemi. [*]
lahan serta perkebunan. Sementara itu Kepala Sub Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Anis Susanti Aliati mengingatkan BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada bulan Juli-September sehingga semua diharapkan waspada terutama Agustus dan berharap karhutla tahun ini tidak meningkat. “Pencegahan karhutla lebih baik daripada melakukan pemadaman ketika sudah terjadi kebakaran. Oleh karena pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat,” katanya. Sejumlah upaya dilakukan KLHK untuk mencegah karhutla tahun ini seperti optimalisasi pemanfaatan data iklim dan memonitor cuaca serta teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang dilakukan lebih awal pada akhir musim hujan yakni mulai bulan Maret 2020 . Selain itu, pengelolaan dari para pemegang konsesi lahan agar melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar. Ketua Bidang Sustainibility Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bambang Dwi Laksono mengatakan terdapat tantangan untuk penanganan karhutla termasuk di area perkebunan, salah satunya, lahan perkebunan pada umumnya berada di remote area dengan sistem komunikasi dan transportasi yang terbatas. “Hal itu menyebabkan deteksi kejadian dan penanganannya kerap kali mengalami keterlambatan,” ujar dia. Kemudian masih ada peraturan perundangan yang membolehkan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru dengan alasan kearifan lokal. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadikan keterbatasan interaksi sehingga berpotensi menyebabkan rendahnya pelaksanaan program kerjasama dengan masyarakat lokal dalam penanganan karhutla. [*]
Ditjen Dikti Gandeng Provider Telekomunikasi Bantu Penyelenggaraan PJJ Jakarta, (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemendikbud) menggandeng perusahaan telekomunikasi untuk membantu penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk semester depan. “Kerja sama ini membantu mahasiswa dan dosen dalam penyelenggaraan PJJ,” ujar Dirjen Dikti Kemendikbud, Prof Nizam saat memberikan sambutan pada penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Dikti dan XL Axiata secara daring di Jakarta, Rabu. Dia menambahkan kebutuhan akan jaringan internet merupakan kebutuhan pokok pada penyelenggaraan PJJ. Hal itu menjadi perhatian utama Kemendikbud untuk menghadirkan paket data yang terjangkau oleh mahasiswa dan dosen. Nizam menambahkan selama pandemi Covid-19, terjadi transformasi digital yang luar biasa cepat. PJJ sudah digaungkan sejak awal 2000-an, namun belum terlaksana dengan baik. Baru pada
2020 saat pandemi Covid-19, serentak menggunakan PJJ. Nizam menjelaskan hingga saat ini pembelajaran daring baru menjangkau sekitar 43 persen mahasiswa. Kendala utamanya adalah jaringan internet, biaya hingga ketersediaan gawai untuk mendukung pembelajaran daring. “Apalagi pas awal pelaksanaan PJJ, membutuhkan banyak kuota dan biaya. Sehingga, banyak mahasiswa yang protes,” katanya. Kemendikbud telah melatih sebanyak 100.000 dosen agar cakap dalam menyelenggarakan PJJ. Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud, Paristiyanti Nurwardani mengatakan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan sejumlah penyedia layanan komunikasi. “Hal ini sesuai dengan arahan Mas Menteri dan Dirjen Dikti, dan ingin menjamin agar tidak ada mahasiswa yang drop out (DO) meski saat ini pandemi Covid-19 dan ekonomi kurang baik. Kami berharap dapat menjangkau seluruh mahasiswa dan dosen selama empat bulan ke depan,” kata Paristiyanti. [*]
sekilas jawa timur
Daop Madiun Layani 149.766 Penumpang Selama Agustus 2020 Madiun, (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun melayani sebanyak 149.766 penumpang yang menggunakan jasa kereta api di wilayah Daop setempat selama periode 1-24 Agustus 2020. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko mengatakan jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi KA tersebut terus meningkat selama tiga bulan terakhir sejak angkutan massal tersebut kembali dioperasikan saat pandemi. “Sesuai data, bulan Juni 2020 tercatat sebanyak 55.944 pelanggan menggunakan jasa KA di Daop Madiun, bulan Juli sebanyak 108.490 pelanggan, kemudian pada tanggal 1-24 Agustus 2020 sebanyak
149.766 pelanggan,” ujar Ixfan di Madiun, Rabu. Jika dihitung secara persentase, peningkatan dari bulan Juni ke Juli mencapai 97 persen, sedangkan dari Juli ke Agustus meningkat sekitar 38 persen. “Dari data tersebut menunjukkan bahwa antusiasme pelanggan di masa pandemi COVID-19 dan masa tatanan kehidupan baru berangsur mulai meningkat. Tentunya dengan persyaratan protokol kesehatan yang sangat ketat dan wajib dipatuhi,” kata dia. Peningkatan jumlah pe numpang yang signifikan tersebut didukung oleh momentum libur panjang di bulan Agustus, yakni, libur peringatan ke-75 HUT Kemerdekaan RI tanggal
ANTARA
Sejumlah penumpang turun dari KA di Stasiun Madiun, Rabu (26/8).
17 Agustus 2020 yang jatuh pada hari Senin dan libur Tahun Baru Islam 1442 H yang jatuh pada hari Kamis 20 Agustus 2020 bersambung tanggal 21
Agustus 2020 cuti bersama. “Kami juga bekerja sama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia menyediakan layanan Rapid Test COVID-19
seharga Rp85.000 di Stasiun Madiun, sehingga memudahkan kelengkapan persyaratan protokol kesehatan bagi calon penumpang yang ingin naik KA jarak jauh,” katanya. Karena masih masa pandemi, penumpang KA jarak jauh tetap diminta menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 selama di area stasiun keberangkatan, dalam perjalanan di KA hingga stasiun tujuan. “Tidak hanya pelanggan, Kami juga berharap kedisiplinan para petugas serta “tenant” yang ada di kawasan stasiun dalam menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya adalah memutus penyebaran COVID-19,” kata Ixfan.[*]