HARIAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa Surat Kabar Harian Bhirawa
Mata Rakyat Mitra Birokrat
TPS akan di terapkan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 @kpu_kediri
@kpukabkediri
www.harianbhirawa.co.id
KPU Kabupaten Kediri
Jumat Pahing, 27 NOVEMBER 2020
AHY Puji Kinerja Gubernur Tangani Pandemi Pemprov, Bhirawa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyempatkan diri untuk berkunjung ke Gedung Negara Grahadi melakukan silaturahmi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Kamis (26/11). Dalam kunjungannya, AHY mendapat kesempatan untuk makan siang dan berbincang dengan Gubernur Khofifah sekaligus Emil Dardak yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. “Kunjungan ini untuk menyambung silaturahmi yang sudah lama tidak sempat dilakukan karena terkendala Pandemi Covid-19,” tutur AHY kepada awak media. AHY mengungkapkan, pihaknya secara khusus ini memberikan dukungan kepada kepada Gubernur Khofifah dan Wagub Emil agar sukses menghadapi dan bangkit dari krisis yang melanda dunia sekaligus resesi ekonomi. “Saya yakin dengan pengalaman dan kapasitas Gubernur Khofifah, Jatim akan terus menjadi provinsi central dari pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur putra Presiden ke-6 RI tersebut. AHY mengakui, sejauh ini kinerja Gubernur Khofifah dalam mengatasi pandemi Covid-19 cukup luar biasa. Sehingga angka penularan Covid-19 dapat ke halaman 11 oky abdul sholeh/bhirawa
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menerima Kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (26/11).
Gubernur Resmikan Rebranding Trimurti High School Gandeng Arizona State University, Tingkatkan Kualitas Guru dan Suguhkan Digital School
Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meresmikan Rebranding “Senior High School Trimurti”, Kamis (26/11). Rebranding sekolah ini salah satunya untuk menghadirkan metode pembelajaran berbasis digital dan peningkatan kualitas guru dengan spesifik ilmu sains. Gubernur Khofifah mengungkapkan terobosan baru tersebut senada dengan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang fokus pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut juga akan dilakukan pada RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) provinsi maupun kota melalui pendidikan. “Hari ini melalui digitalisasi informasi dan teknologi sesungguhnya sudah borderless. Pada posisi ini ketemu format merdeka belajar inisiasi dari berbagi lembaga pendidikan yang diberikan ruang. Kami bersyukur SMA Trimurti melalui keputusan lembaga pendidikan mengambil posisi membangun partnership dengan Arizona State University,” ke halaman 11
Sehari Terpapar Covid-19, Bupati Situbondo Meninggal Bupati Jombang Jalani Perawatan di RS Situbondo, Bhirawa Sehari setelah dinyatakan terpapar Covid 19, akhirnya Bupati Situbondo Dadang Wigiarto meninggal dunia Kamis sore (26/11) sekitar pukul 16.30 wib di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo. Di sisi lain Bupati Jombang Mundjidah Wahab dirawat di rumah sakit (RS) setelah dinyatakan positif Covid19 dan keluarga menyatakan kondisinya sudah lebih baik.
Kabar kepastian meninggalnya orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Pemkab Situbondo Agung Wintoro. ‘Ya benar Bupati meninggal,” tulisnya melalui whatsapp. Setelah ada kabar kepastian meninggalnya Bupati Dadang, Agung mengajak elemen untuk
memanjatkan doa bagi arwah almarhum Bupati Dadang. “ Innalillahi wa inna ilaihi roji’un, kita do’akan bersama, mudahmudahan amal ibadah dan jasa jasa bapak H Dadang Wigiarto diterima Oleh-Nya dan digolongkan ahli surga Allah Swt. Keluarga yg di tinggalkan semofa diberikan ketabahan dan kesabaran,” tulis Agung.
Sementara itu, hasil pemantauan Bhirawa di pendopo kabupaten, kemarin sejumlah petugas Satgas Covid 19 Situbondo masih melakukan sterilisasi penyemprotan cairan disinfektan. Termasuk melakukan test swab kepada seluruh pegawai rumah tangga pendopo sebanyak 9 orang. “Ya benar, kami sudah melakukan sterilisasi di sana (pendopo). Termasuk di Kantor Pemkab kami sterilisasi,” aku Koordinator Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo, Syaifullah. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Edy Wahyudi ketika
Pemprov Jatim Segera Bentuk Klinik Kekayaan Intelektual Tiap Bakorwil Surabaya, Bhirawa Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim dalam menggelorakan perlindungan kekayaan intelektual, mendapat angin segar dari Pemprov Jatim. Itu dibuktikan dengan rencana Pemprov Jatim membentuk klinik Kekayaan Intelektual di lima Bakorwil. ke halaman 11
ke halaman 11
MITRA
Potensial Masuk Zona Hijau memberikan PA N D E M I virus pengobatan corona atau Covid-19 semaksimasih menjadi ancamal mungman. Gelombang kedkin bagi ua virus mematikan ini masyarakat juga bisa saja terjadi. Namun dengan adanya ke komitmen dan konsistensi halaman 11 dari seluruh lapisan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, wabah ini bisa dikendalikan, termasuk di Kabupaten Pasuruan. “Kami terus melakukan tracing dan treatHM Irsyad Yusuf SE MAA ment tak terputus. Termasuk
Sentil
Sehari Terpapar Covid-19, Bupati Situbondo Meninggal -Inalillahi wainailaihi rojiun Kasus Covid-19 Tinggi, Wali Kota Probolinggo akan Tutup Pasar Tugu - Jangan lengah, terapkan Prokes 506 ASN Baru Pemkab Sidoarjo Disumpah - Sumpah bukan untuk dilanggar
Ist
Wakil Gubernur Jatim, Emil Listianto Dardak dalam seminar bertajuk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa, Kamis (26/11).
Pemkot Surabaya Diduga Turunkan Tipe Terminal
sawawi/bhirawa
Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo Hariyadi Tedjo Laksono bersama Kabag Umum Pemkab Situbondo Sruwi saat menjalani swab test di Kantor Pemkab Kamis (26/11).
DPRD Jatim, Bhirawa Surabaya menjadi kota satu-satunya belum menyerahkan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi. Bahkan, Pemkot Surabaya diduga menurunkan tipe terminal dari B menjadi C. Hal itu membuat Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto angkat bicara. Menurut dia, di Jatim hanya Surabaya yang tidak kooperatif. Pemkot Surabaya membuat cara agar terminal tipe B menjadi tipe C yang bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pemprov Jatim maupun RTRW Kota Surabaya itu sendiri. ke halaman 11
Menilik Suasana Wisata Bendungan Selorejo
Batasi Jumlah Wisatawan, Alternatif Menikmati Liburan Pemandangan Alam Exotis Selorejo pantas disandang Wisata Bendungan Selorejo, Kabupaten Malang di bawah kewenangan Perum Jasa Tirta (PJT) I. Hal ini tak berlebihan karena menawarkan sensasi bagi wisatawan yang merasakan dekat dengan alam. Rachmat Caesar, Kota Surabaya
Kini, Wisata Bendungan Selorejo telah dibuka meski di tengah pandemi Covid-19. Namun, tetap dengan keterbatasan jumlah kunjungan. Pembukaan wisata itu tentunya dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (clean, health, savety, dan environmet). Meski semua menggunakan protokol kesehatan, liburan juga tetap mengasyikkan.
Kali ini, PJT I mengajak jurnalis untuk melihat langsung Wisata Bendungan Selorejo dengan menginap langsung ke Selorejo Hotel dan Resort. Sebelum memulai perjalanan, semua peserta melalui prosedur kesehatan berupa hasil rapid test dan wajib mengenakan masker. Menuju Bendungan Selorejo dari Surabaya, memakan waktu selama 2,5 jam lebih. Sesampainya di Selorejo Hotel dan Resort, peserta juga
diminta untuk cuci tangan dan dicek suhu. Selorejo Hotel dan Resort ini tidak hanya ada cottage dan hotel, namun disediakan juga tempat untuk berkemah. Sehingga, cocok sekali untuk keluarga yang ingin berlibur bersama. Pemandangannya tidak hanya tertuju pada Bendungan Selorejo, namun juga melihat aliran air sungai besar yang mengaliri Bendungan Selorejo. Rata-rata yang berkunjung di Selorejo Hotel dan Resort ini ingin menikmati berkemah dengan memakan ikan bakar. ke halaman 11
Wisata Selorejo kini semakin menarik, selain ada paket wisata berperahu juga ada paket pelatihan berkuda. Dibukanya Wisata Selorejo ini menggeliatkan perekonomian setempat.
EKSEKUTIF
Jumat Pahing, 27 November 2020
Halaman 2
Pemkot Siapkan Rp15 M Guna Vaksinasi Covid-19
Kasus Covid-19 Tinggi, Wali Kota Probolinggo akan Tutup Pasar Tugu Probolinggo, Bhirawa Anggaran vaksinasi Covid-19 mulai disiapkan di daerah-daerah. Di Kota Probolinggo, pemkot setempat menganggarkan dana cukup besar untuk vaksinasi Covid-19 tahun depan. Yaitu, mencapai Rp 15 Miliar. Dana itu dianggarkan dalam Raperda APBD 2021 melalui rekening belanja tidak terduga (BTT). Seperti yang diungkapkan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Kamis (26/11/2020). “Sampai saat ini petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait Covid19 untuk APBD 2021 masih berkaitan dengan kesehatan. Yaitu anggaran untuk vaksinasi Covid19,” ujarnya. Karena itu menurut Habib Hadi panggilannya, pemkot menganggarkan dana untuk vaksinasi Covid19 di tahun 2021. “Kami menganggarkan Rp15 Miliar untuk vaksinasi Covid-19 dalam BTT APBD 2021,” tandasnya. Sementara untuk pemulihan ekonomi, Habib Hadi memastikan belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain itu, pemulihan ekonomi telah dilakukan pada tahun 2020. “Pemulihan ekonomi sudah sejak tahun 2020 dilakukan. Sedangkan dalam Raperda APBD 2022 tidak
ada secara khusus untuk pemulihan ekonomi, karena tidak ada petunjuk teknisnya,” terangnya. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo kemarin (25/11) menyampaikan rekomendasinya terhadap Raperda APBD 2021. Salah satu isi rekomendasi berkaitan dengan program vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan secara nasional. Juru bicara Banggar Sibro Malisi meminta agar pemkot tidak hanya menganggarkan dana untuk vaksinasi. Namun, juga menyiapkan dana untuk pengobatan dan perawatan. Hal ini penting untuk antisipasi dampak dari vaksinasi Covid-19. Menurutnya, warga yang divaksin bisa saja berdampak atau memberikan efek sakit. Karena itu, harus ada anggaran untuk biaya
pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit. “Untuk rencana pelaksanaan program vaksinasi nasional di Kota Probolinggo, dikhawatirkan nantinya vaksinasi berdampak hingga mengakibatkan sakit bagi penerima vaksin. Karena itu, Banggar menyarankan agar warga yang sakit tersebut mendapat biaya pengobatan dan perawatan yang ditanggung pemerintah,” tandas Sibro. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (DKP2KB) Kota Probolinggo telah mendata penduduk yang akan divaksin Covid19. Walaupun, belum jelas kapan program vaksinasi nasional itu akan dilakukan. Namun, tidak semua penduduk divaksin. Vaksin hanya diberikan pada mereka dengan usia 18-59 tahun. Prioritasnya yaitu tenaga kesehatan (nakes) dan warga miskin. “Untuk prioritas vaksinasi yang pertama tetap nakes dan warga miskin,” lanjut Habib Hadi. Pertimbangannya, jika warga miskin harus membayar untuk vaksinisasi, maka kecil kemungkinan mereka ikut vaksin. Sebab
wiwit agus pribadi/bhirawa
Wali Kota Hadi saat meninjau tes swab Covid-19 di RSUD dr Moh Saleh.
sampai saat ini menurut Habib Hadi, harga vaksin cukup mahal untuk warga miskin. Yaitu, Rp300 ribu untuk satu kali vaksin per orang. Sementara vaksin harus dilakukan dua kali. Artinya, satu orang harus mengeluarkan uang Rp 600 ribu untuk vaksin. “Jadi nanti dilakukan swab dulu sebelum divaksin. Setelah vaksin pertama, menunggu sekitar 14 jam. Baru disuntikkan lagi vaksin yang kedua. Bayangkan kalau warga
miskin diminta bayar. Wong gratis saja belum tentu mau divaksin,” paparnya. Pemkot sendiri menurut Habib Hadi, mengajukan vaksin untuk seluruh warga kota. Yaitu, sekitar 200 ribu lebih penduduk. Namun, jika jumlahnya terbatas, maka akan dilakukan bertahap sesuai dengan pembagian yang diatur oleh pusat ke tiap daerah. Lebih lanjut dikatakannya, menyikapi kian maraknya penularan Covid-19 di Kota Probolinggo, Wali Kota Hadi Zainal Abidin, berencana
menutup Pasar Sabtu-Minggu (Tugu). Penutupan pasar yang digelar saban Sabtu dan Minggu di alun-alun itu dirasa perlu demi melindungi warga dari serangan korona. Habib Hadi mengatakan, rencana penutupan Pasar Tugu, masih menunggu keputusan bersama. Sejauh ini, masih dilakukan koordinasi mengenai dampak yang kemungkinan akan timbul bila pasar ini ditutup. “Pasar Tungu, di alun-alun tunggu keputusan bersama antara kepolisian, Pemkot, termasuk tiga pilar,” ujarnya. Ia menegaskan, kini pihaknya memprioritaskan masalah kesehatan. Karenanya, Pasar Minggu yang selama ini banyak dikunjungi warga akan ditutup sementara untuk menekan penyebaran Covid-19. Apalagi, saat ini semakin sulit untuk mendeteksi penularan korona dari klaster mana. Hadi menyadari jika Pasar Minggu ditutup, jelas akan berdampak pada sektor perekonomian. Namun, menurutnya sektor kesehatan jauh lebih penting. Seperti selama ini dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan adanya recofusing anggaran. “Pasti ada dampak ekonomi. Tetapi, kesehatan harus diutamakan,” jelasnya. [wap]
KILAS BIROKRASI
506 ASN Baru Pemkab Sidoarjo Disumpah Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 506 orang ASN batu di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan CPNS formasi tahun 2018 lalu, Kamis (26/11) kemarin, diambil sumpah/janjinya, di Pendopo Delta Wibawa. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo SSTP MAP, menjelaskan mereka sudah menjalani masa percobaan di sejumlah OPD selama setahun pada tahun 2019 lalu. “Mereka diambil sumpah/janjinya supaya punya loyalitas tinggi, integritas, komitmen dan tanggung jawab kepada Pemkab Sidoarjo,” kata Ridho, dalam laporannya. Pj Bupati Sidoarjo, memberikan nasehatnya sebagai pegawai baru di Pemkab Sidoarjo, 506 orang ASN baru itu harus semangat dalam bekerja. “Belum apa-apa jangan sampai punya pikiran pesimis. Kalau sampai timbul niat ingin mundur, dipersilahkan,” kata Hudiyono, yang meniti karier sebagai ASN sudah 35 tahun itu. Sehingga banyak nasehat yang sempat diberikanya. Salah satunya, dalam bekerja pegawai itu harus ikhlas. Menurutnya bekerja didalam jam dinas itu sudah biasa. Namun bekerja diluar jam dinas adalah kerja yang ia sebut dengan kerja sodakoh. Kerja ini akan bagus bagi masyarakat, Pemerintah, juga bagi dirinya kelak pada kemudian hari di akherat. Dirinya selama menjadi Pj Bupati Sidoarjo ini, mengaku sempat melihat ada pegawai yang bekerja sampai pukul 19.00.WIB. Namun pegawai itu tidak mendapatkan honor. Pejabat yang lama berkecimpung di dunia pendidikan itu juga memberi nasehat tentang kunci sukses kerja sebagai ASN. Secara sederhana, namun dampaknya besar adalah ASN itu harus bisa bekerja sesuai Tupoksinya dan bisa mencapai hasil dan target kerja yang dibebankan kepada dirinya. “Lainnya adalah, menjadi ASN harus bisa noto ati. Percuma pandai, juara kelas terus, IP nya tinggi, namun gak bisa noto ati. Kalau gak mau diatur, bangkang terus, ya akan ditinggal,” pesannya. Dari pengalamannya, karena merasa pandai, ada pegawai yang selalu membangkang pada atasannya. Disuruh ke kanan malah ke kiri. Atau sebaliknya disuruh ke kiri malah ke kanan. Dari pengalamannya sebagai pimpinan, obatnya adalah pegawai tersebut harus didekati secara halus. Pertama, kedua sampai ketiga. “Kalau sama sekali tidak ada respon, terpaksa harus diberikan tindakan disiplin.Sebab kalau tidak, akan bisa menjadi virus negatif pada yang lain. Tolong ini dipahami,” kata Hudiyono, serius. [kus]
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dimasa pendemi virus corona, membuat sejumlah petugas gabungan dari Polres Tanjung Perak, Tim PPNS Pol PP Prov Jawa Timur, Satpol PP Surabaya, dan Trantib (ketertiban dan keamanan) Satpol Kecamatan Semampir, Surabaya, menindak tegas terhadap masyarakat karena tidak disiplin menggunakan masker. Sekitar 12 orang terjaring dan diberikan sanksi sosial, yakni, push up, menyapu, membacakan teks Pancasila dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, saat melintas di Jalan KH Mas Mansyur Surabaya, Kamis (26/11).
Disnakertrans Jatim Raih Apresiasi Aspataki Award 2020 Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) meraih penghargaan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Award Tahun 2020. yang di langsungkan di Hotel Bidakara Jakarta, (25/11/2020) Penyerahkan penghargaan itu dalam rangkaian Monas Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), penyerahan apresiasi berupa “Aspataki Award” kepada 19 orang yang mewakili institusi layanan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
wiwieko/bhirawa
Zuhrotul Aini memberikan sambutan usai menerima penghargaan Gold Winner Opexcon 2020 secara virtual, Rabu (25/11).
RSUD dr Iskak Tulungagung Raih Gold Winner di Opexcon 2020 RSUD dr Iskak Tulungagung kembali menorehkan prestasi. Kali ini, rumah sakit milik Pemkab Tulungagung tersebut melalui tim dari Instalasi Pemeliharaan Sarana meraih penghargaan Gold Winner kategori Service dalam ajang Opexcon Tahun 2020. Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Zuhrotul Aini SpA, menyatakan rasa syukurnya atas raihan penghargaan Gold Winner kategori Service di ajang Opexcon 2020 yang pe ngumumannya dilakukan secara virtual itu. “Alhamdulilah pertama kali ikut dalam ajang ini kami mendapat penghargaan Gold Winner kategori Service. Ini bukti bahwa RSUD dr Iskak telah melangkah lebih cepat untuk improvement di segala aspek,” ujarnya. Ia pun menyebut selalu menanamkan pada seluruh jajaran civitas hospitalia agar selalu melakukan improvement. Sekecil apa pun langkah yang dilakukan. “Karena di lapangan kondisinya selalu mengalami perubahan yang cepat, jadi harus
trie diana/bhirawa
Razia Patuh Masker
direspons dengan segera atau cepat juga,” tuturnya. Zuhrotul Aini membeberkan, dalam perhelatan Opexcon ke-9 ini, RSUD dr Iskak Tulungagung mengikutsertakan tiga tim untuk lomba. Namun yang berhasil meraih penghargaan adalah program Damai (daily maintenance). Program yang menggunakan metode lean six sigma ini bertujuan untuk mengefisiensi dan mengurangi terjadinya kerusakan pada alat-alat medis. Bentuk inovasi yang dilakukan adalah semua alat-alat medis yang ada di rumah sakit dilakukan daily maintenance atau perawatan setiap hari dengan menggunakan aplikasi google foam. “Terbukti, program Damai mampu menurunkan kerusakan alat
sebanyak 20 persen dari biasanya. Dan oni belum dilakukan oleh penyelenggara layanan kesehatan lain,” paparnya. Sementara itu, Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD dr Iskak Tulungagung, Kabib Abdullah, mengungkapkan ajang Opexcon 2020 diikuti lebih dari 500 peserta dan yang masuk final hanya 69 peserta di antaranya. “Kami yang kemudian bisa meraih penghargaan Gold Winner,” katanya. Sedang untuk memulai program Damai, menurut dia, diperlukan beberapa tahapan. Seperti, melakukan maping pada semua alat yang ada di rumah sakit, mem persiapkan sumber daya manusia, serta pembentukan tim instalasi pemeliharaan dan sarana dengan melakukan training. “Dengan demikian, semua paham apa yang harus dilakukan dan semua area tercover dengan program Damai,” tandasnya. [wed/adv]
Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK Disnakertrans Jatim, merupakan 2 institusi dari 19 institusi penerima apresiasi Aspataki Award. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Sunarya,SE,MM hadir mewakili Kadisnakertrans Jatim, sedangkan apresiasi aspataki award untuk UPT P2TK langsung diterima oleh Kepala UPT.P2TK Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo, SE, Msi. Kepala UPT.P2TK Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo, SE, Msi menyampaikan rasa bersyukur atas prestasi dengan menerima penghargaan apresiasi Aspataki Award ini. “Penghargaan ini merupakan kebangaan bagi pemerintah Provinsi Jatim, mudah-mudahan
prestasi menerima penghargaan ini kedepan akan pertahankan dan kami tingkatkan,’’ kata Budi. Sementara itu dalam sambutannya ketua Aspataki Saiful Masud menyampaikan penyerahan Aspataki Award ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi-penghargaan atas komitmen, layanan dan keberpihakan terhadap perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. “Tentunya lebih spesifik apressiasi terhadap layanan yang telah diberikan kepada Calon/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Penempatan PMI,” katanya. [rac]
hartono/bhirawa
Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat menghadiri pembukaan Pameran Virtual UMKM yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Kota Blitar, Kamis (26/11).
Pjs Wali Kota Blitar Jumadi Hadiri Pembukaan Pameran Virtual UMKM Bank Indonesia UMKM Di Kota Blitar Diharapkan Mampu Menjadi Eksportir Mandiri Pembukaan Pameran Virtual Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Kota Blitar, Pjs Wali Kota Blitar Jumadi berharap UMKM Kota Blitar mampu menjadi eksportir mandiri, Kamis (26/11). Pjs. Wali Kota Blitar, Jumadi mengatakan pihaknya berharap BI bisa mendukung pemasaran produk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar ke luar negeri yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Blitar. “Melalui kegiatan ini kami berharap BI bisa membantu membuka gerbang pemasaran UMKM Kota Blitar ke luar negeri, apakah lewat agar ada harmonisasi gate ke luar negeri, baik melalui kedutaan besar, diaspora, maupun atase,” kata Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi. Lanjut Pjs Wali Kota Blitar Jumadi, adanya kegiatan dan dukungan dari BI seperti ini sangat penting untuk mempercepat pemasaran produk UMKM di Kota Blitar, dimana diakuinya
sebagian besar produk Kota Blitar banyak yang di ekspor namun tidak berangkat dari UMKM Kota Blitar. Sehingga kedepan para pelaku UMKM di Kota Blitar bisa menjadi eksportir mandiri. “Kami juga berharap UMKM Kota Blitar bisa mandiri sebagai eksportir, sehingga produk yang ada bisa langsung dikirim keluar negeri tanpa melalui perantara luar daerah yang selama ini terjadi, seperti produk kendang jimbe asal Kota Blitar eksportirnya dari Bali,” jelasnya. Bahkan dikatakan Jumadi, adanya dukungan dari BI ini juga sangat penting dalam pengembangan kuantitas, kualitas, dan keberlangsungan produk UMKM di Kota Blitar, utamanya saat ini dalam kondisi wabah Covid-
19 dibutuhkan kreatifitas pengembangan usaha. “Sehingga kedepan para pelaku UMKM di Kota Blitar bisa lebih mandiri dalam pengembangan pasar usahanya, apalagi kami juga sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perdagangan terkait ekspor mandiri,” ujarnya. Selain itu dikatakan Jumadi, pihaknya juga sangat mengapresiasi langkah BI dalam mendukung pengembangan UMKM dengan menggelar pameran virtual, dimana dukungan dari BI ini bisa mendorong adanya pasar ekspor untuk produk UMKM serta bisa mengatasi masalah internal pelaku UMKM yang selama ini terjadi. “Kami sangat mendukung program ini, karena dengan adanya dukungan dari BI ini bisa mengatasi problem internal pelaku UMKM,” pungkasnya. [htn.adv]
Jumat Pahing, 27 November 2020
PILKADA SERENTAK
Halaman 3
Ribuan Petugas KPPS dan Linmas se-Kota Pasuruan di Rapid Tes Pasuruan, Bhirawa Seluruh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas se-Kota Pasuruan menjalani rapid tes di masing-masing kecamatan di Kota Pasuruan. Ketua KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari menyampaikan rapid test dilakukan dalam rangka kesiapan KPPS dan Linmas menjelang Pilwali Kota Pasuruan 9 Desember mendatang. “Seluruh KPPS dan Linmas di rapid tes, minimal mereka itu sudah terkonfirmasi kesehatannya. Ini
dilakukan jelang Pilwali Kota Pasuruan,” ujar Royce Diana Sari, Kamis (26/11). Total petugas KPPS dan Linmas di Kota Pasuruan yang dirapid tes sebanyak 3.213 orang. Lokasi rapid tes di masing-masing kantor kecamatan. Yakni, di Kecamatan Purworejo, Gadingrejo, Bugul Kidul dan Panggungrejo. Dalam hal penerapan protokol kesehatan (prokes) saat proses pencoblosan di TPS, KPU akan membagikan sarung tangan kepada semua daftar pemilih. [hil]
Tahun 2020 ini ‘Jantung’ Sidoarjo Rasanya Berhenti Nafas Program pembangunan infrastruktur Sidoarjo tahun 2020 tidak ada yang bisa dirasakan masyarakat, kondisi pemerintahan sangat memperihatinkan. Serangan wabah covid 19 yang menelan korban tidak sedikit yang meninggal dunia, satu diantaranya adalah Plt bupati Nur Ahmad Syaifuddin. Lalu bupati Saiful Ilah yang terlibat masalah hukum. Ketua komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno, menyatakan, satu tahun ini berhenti membangun. Anggaran APBD Sidoarjo lebih diarahkan untuk menanggulangi covid dan refocusing anggaran di mana program OPD yang sudah dianggarkan sebagian dikurangi untuk penanganan covid. Kesempatan membangun kembali akibat ketertinggalan itu akhirnya dipasrahkan pada P-APBD 2020. Namun ternyata tidak mudah, waktunya molor karena posisi Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono. P –APBD yang sudah disahkan DPRD itu tidak segera mendapat persetujuan Pemprov Jatim. Draft itu akhirnya dikonsultasikan ke Kemendagri di Jakarta, sehingga turun bulan November dari Provinsi. Waktu yang tersisa untuk membangun relative hanya 1,5 bulan karena tutup buku tahun ada di pertengahan desember 2020. OPD – OPD Sidoarjo banyak yang keberatan kegiatan proyek, kuatir kontraktor tidak mampu menyelesaikan. “Bahkan proyek PL (Penunjukkan langsung) yang pagu anggarannya tidak seberapa juga mau menjalankan,” ujarnya. Anggaran yang tidak terpakai akhirnya menjadi silpa APBD 2021. Anggota fraksi PKB, Damroni Chudori, menyatakan pembangunan 2021 akan lebih menonjol. Pemkab akan menambah 4 Puskesmas baru dan 1 rumah sakit type D. Puskesmas Sukodono akan naik statusnya menjadi RSUD type D, dan sebagai akan membangun Puskesmas Sukodono sebagai penggantinya di lokasi lain.
Idealnya Kabupaten sidoarjo memiliki 71 Puskesmas namun saat ini baru tersedia 26 Puskemas. Setelah ini sudah disusun cetak birunya tiap tahun harus menambah 4 Puskesmas baru. Masyarakat Sidoarjo yang sakit akan dilayani gratis di kelas 3 rumah sakit. Tiap tahun juga menambah 2 ambulan untuk Puskesmas. Di bidang pendidikan, tahun 2021 dibangun SMPN 2 Grinting, Tulangan. Sekarang in di kecamatan Tulangan hanya ada satu SMPN, namun tahun depan ditambah satu sekolahan. Menurut Dharmoni, Pemkab harus memikirkan Nakes untuk kesehatan dan tenaga pendidik untuk sekolahan. “Tidak ada dokter ahli yang mau dibayar murah,ini harus diperhitungkan mulai sekarang untuk mengisi RSUD Sukodono,” ujarnya. Ketua fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Warih Andono, Rabu (25/11) sore, menilai para pejabat OPD Sidoarjo bekerja main aman. Anggaran yang diajukan untuk dibahas Timnggar dan Banggar di buat sesuai kebutuhan standar. “Tidak ada inovasi bagaimana bergerak lebih cepat membangun Sidoarjo. Rupanya mereka lebih senang
nabung di APBD daripada membelanjakan anggaran,” tandasnya. Ia menyebut, pantas saja Silpa Sidoarjo besar. Besarnya silpa itu bukan dari efisiensi kegiatan lelang tetapi karena OPD tidak serius membelanjakan. Makanya dalam satu tahun tidak ada kegiatan pembangunan yang menonjol karena semua bekerja hati - hati dan main aman. Ia kuatir kelesuan OPD nanti akan berimbas di tahun 2021. DPRD sudah mempercepat pengesahan APBD 2021 agar ada keleluasaan waktu OPD untuk membelanjakan program - programnya. “Saya berharap OPD tidak loyo agar anggaran yang sudah dialokasikan bisa terserap semua. Dengan kinerja yang serius itu pada akhirnya masyarakat yang menerima manfaatnya,’ terangnya. Tahun depan masih diwarnai dengan mewabahnya corona, refocusing anggaran tetap dilakukan untuk penanganan corona. Namun jangan berhenti membangun. Sidoarjo sudah stagnan satu tahun. Jangan sampai tahun depan masih stagnan. Program pembangunan sudah disusun bersama dan paketnya sangat banyak. [adv, hds]
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Klinik BUM Desa Raih Penghargaan Top 45 KIPP 2020 dari Kemenpan RB Diterima Langsung Gubernur khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 dari Menteri PAN RB Bapak Tjahyo Kumolo, Rabu (25/ 11) di Jakarta. Penghargaan Top 45 KIPP yang diterima Gubernur Khofifah ini dari Program Klinik BUM Desa Provinsi Jawa Timur dalam kategori inovasi pemerintah provinsi. Masuknya Program Klinik BUM Desa dalam pemenang Top 45 KIPP tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 192/2020 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020, yang diumumkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa, secara virtual Senin (27/7) lalu. Top 45 KIPP terdiri atas 7 inovasi dari kementerian, 5 inovasi lembaga, 7 inovasi dari pemerintah provinsi, 19 inovasi dari pemerintah kabupaten, serta pemerintah kota yang menyumbangkan 7 inovasi. Selain Program Klinik BUM Desa, dari Jawa Timur juga ada 3 inovasi yang masuk top 45 KIPP 2020 untuk kategori inovasi kabupaten dan kota, yakni program Sepasar Pedas dari Kota Malang, program Gayatri dari Kota Mojokerto, dan program Rumahku SIP dari Kabupaten Gresik.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 untuk program Klinik BUM Desa dari Menteri PAN RB Bapak Tjahyo Kumolo, Rabu (25/11) di Jakarta.
Gubernur Jawa Timur , Khofifah Indar Parawansa menyatakan bersyukur dengan hasil yang dicapai program Klinik BUM Desa dalam KIPP 2020. Dia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kadis DPMD Jatim Muhammad Yasin.
desa dan seluruh pengelola BUM Desa se-Jawa Timur. “Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua,” katanya. Klinik BUM Desa kata Khofifah merupakan implementasi Program
Jatim Berdaya dalam Nawa Bhakti Satya, Inovasi ini merupakan pendekatan paripurna dalam pembinaan BUM Desa sebagai penggerak perekonomian pedesaan untuk percepatan penurunan kemiskinan perdesaan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dua OPD raih penghargaan dari Kemenpan dan RB.
Sementara Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Muhammad Yasin menyebut saat ini jumlah BUM Desa di Jatim terus berkembang. Hingga akhir November 2020, sudah tercatat 6.098 BUM Desa
di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Jumlah BUM Desa kategori maju tercatat 487 BUM Desa , kategori berkembang 2.280 BUM Desa dan kategori pemula, 3.331 BUM Desa. Klinik BUM Desa , lanjut Yasin, juga mampu mewujudkan sinergitas pentahelix dalam pembinaan BUM Desa diantaranya berupa kerjasama dengan PT HM Sampoerna (20 unit Bumdesa), PT Pos Indonesia (833 unit Bumdesa), Bank BNI 46 (1.341 Bumdesa), PT Mitra Bumdesa Nusantara (2 unit Bumdesa), Bank UMKM Jatim (1 unit Bumdesa), PT Pertamina (pendirian pertashop di 14 Bumdesa), dan platform jual beli online Tokopedia (3 Bumdesa), 16 PTN dan 7 PTS di Jatim melalui KKN Tematik dan Doktor Mengabdi, serta Lumbung Pangan Jawa Timur (82 BUM Desa) . “13 November 2020 lalu, Program Klinik Bumdesa juga dinobatkan sebagai Best Of The Best Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur 2020,” terang Yasin. [gat*]
OPINI
Jumat Pahing, 27 November 2020
Kerumunan
TAJUK
Mitigasi Bencana Vulkanik DERU jeep lawas angkutan ke punggung gunung Merapi, telah berhenti sejak pertengahan November ini. Sebelumnya, “museum” Merapi sudah menjadi desa wisata yang cukup kesohor, didukung sewa (hantaran) angkutan sebanyak 350 armada jeep. Selama empat tahun terakhir, area aliran lahar panas telah menjadi kewisataan yang bisa menghidupi 7 ribu jiwa warga desa sekitar Kaliurang. Juga mengisi pendapatan desa. BNPB telah me-mitigasi gejala vulkanik Merapi, meningkatkan status kesiagaan. Bencana tidak selalu menjadi trauma kepedihan panjang. Masyarakat sekitar punggung gunung Merapi, di kecamatan Kaliurang, kabupaten Sleman, DIY, telah mengubah trauma menjadi berkah. Banyak desa di punggung Merapi tergolong menjadi kantung kemiskinan. Termasuk banyak warga desa menampakkan gejala stunting (tubuh kecil dan pendek), serta keterbelakangan mental. Namun setelah Merapi erupsi besar (26 Oktober 2010), malah memunculkan pengharapan. Kemasyhuran gunung Merapi juga menarik wisatawan manca negara berkunjung ke Kaliurang. Termasuk ke kediaman mbah Maridjan, penjaga gunung (pegawai Kesultanan Hamengkubuwanan), yang dijadikan “museum.” Berbagai usaha skala rumahtangga tumbuh memakmurkan desa. Badan Penyelidik dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTGK) Yogyakarta, menaikkan status gunung Merapi, menjadi level Siaga. Berdasar evaluasi data pemantauan, aktivitas vulkanik bisa berlanjut sampai membahayakan penduduk. Namun dipastikan tidak akan erupsi se-dahsyat tahun 2010 lalu. Erupsi saat ini (dalam vulkanologi) tergolong freatik. Gunung Merapi, tergolong vulkanik yang paling aktif di dunia. Juga menjadi tempat penelitian vulkanologi. Sehingga letusan pada 26 Oktober 2010, tergolong sub-plinian, menjadi perhatian dunia. Material vulkanik yang disemburkan sebanyak 140 juta ton meter-kubik. Lebih besar dibanding letusan tahun 1872, yang sebanyak 100 juta ton meter-kubik. Korban jiwa mencapai 350 orang, termasuk mbah Maridjan, dan wartawan yang bertamu. Tetapi masyarakat gunung Merapi juga memiliki legenda tandatanda erupsi, bagai mitigasi. Yang paling umum, adalah turunnya rombongan “penghuni” hutan ke perkampungan. Antaralain, kera, dan rombongan migrasi burung. Sebelum hewan turun, tak jarang, masyarakat enggan mengungsi, walau BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menaikkan status aktifitas gunung Merapi. Tak terkecuali masyarakat desa Cangkringan, kabupaten Sleman, DIY, yang dahulu menjadi aliran lahar panas. BNPB telah melarang seluruh aktifitas sekitar gunung Merapi, sejauh 5 kilometer dari pusat kawah. Karena telah terjadi 16 kali guguran serta 7 kali gempa vulkanik. Bahkan sudah disiagakan helikopter untuk pemantauan, dan evakuasi darurat terbatas. Penyelamatan warga masyarakat menjadi prioritas utama. Tidak mudah, karena harus tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes). Setidaknya pemakaian masker secara benar, dan jaga jarak fisik. Niscaya diperlukan sarana angkut lebih banyak. Vulkanologi, niscaya memiliki parameter kerja magma. Potensi ancaman letusan, diperlukan untuk memastikan waktu pengungsian yang tepat. Karena tiada masyarakat yang suka dengan kondisi pengungsian. Penantian di pengungsian selama ini, telah menyebabkan kerugian moril dan material sangat besar. Diantaranya, penjualan obral (harga sangat murah) hewan ternak. Secara lex specialist, terdapat UU Nomor UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalamnya terdapat amanat pencegahan bencana, termasuk mitigasi. Pada pasal 38 huruf a, diwajibkan adanya “identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.” Terdapat frasa “pengenalan secara pasti,” yang mengatur mitigasi bencana dilakukan secara tepat. Vulkanologi dapat diprediksi dengan tingkat presisi (ketepatan) lebih baik. Seyogianya, pengungsian tidak terlalu lama. Masyarakat Indonesia yang bertabur (gunung) vulkanik, lazimnya terbiasa menghadapi erupsi gunung berapi. Sehingga tak perlu berlamalama kehilangan waktu mengusahakan nafkah.[*]
Sorotan Publik
Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).
Polemik Sekolah Tatap Muka KEBIJAKAN sekolah kembali bisa dibuka untuk semua zona mulai Januari 2021 dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan menyerahkan segala keputusan perizinannya kepada pemerintahan daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah, tengah mengundah sorotan dan kontroversi publik. Pasalnya, keputusan tersebut merupakan bentuk lepas tanggungjawab. Semestinya pemerintah harus konsisten dalam mematuhi ketentuan hukum karena status masih dalam Darurat Bencana Non Alam. Ketaatan tersebut tertera jelas dalam Keputusan Presiden (Keppres). Tepatnya, di Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tepatnya, dalam Pasal 1 Angka 1, berbunyi bahwa “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.” Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 2 berbunyi “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.” Ditambahkannya, pada Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi, “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas Legalitas; b. Asas perlindungan hak asasi manusia; c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bahkan jelas sekali dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan menegaskan AUPB dalam UU ini meliputi asas: “g. Kepentingan umum”. Merujuk dari kepatuhan regulasi UU Administrasi Pemerintahan tersebut, maka, sudah semestinya apapun hasil kebijakan haruslah memiliki keperpihakan terhadap publik. Termasuk menyoal pembukaan sekolah, mestinya bukan hanya berpedoman pada separuh jumlah siswa dan protokol 3M, tetapi perlu juga menyiapkan infrastruktur AKB, biaya tes usap, dan uji coba kepatuhan seluruh warga sekolah terhadap protokol kesehatan. Idealnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini perlu berfokus pada persiapan infrastruktur, protokol kesehatan/SOP, sosialisasi protokol/SOP, dan sinergi antara dinas pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta Gugus Tugas Covid-19 di daerah. Sekaligus, memastikan terlebih dahulu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sehingga para pengajar dan peserta didik bisa terlindungi dari potensi penyebaran dan penularan Covid-19. Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
HARIAN
PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH
munculnya kerumunan. Namun demikian apakah masalah hanya berhenti di situ saja? Tokoh HRS menjadi daya magnit menyita perhatian masyarakat dan juga pemerintah. tah pada masyarakat. Massa HRS merasa Berbiaya murah karena aman-aman saja karena pelaksanaannya sangat ini bukan kerumunan Oleh : tergantung dari kesayang pertama. SebelumNurudin daran masyarakat. Tentu nya berbagai kerumunan saja harus didukung denyang melanggar prokes gan penegakan protokol juga sudah terjadi. Kelkesehatan (prokes) yang tegas dari ompok ini merasa bahwa kebijakan pemerintah. pelaksanaan Pilkada juga memicu Masalah utama terletak pada tiadanya pengumpulan massa dan melanggar kesadaran masyarakat untuk melakukan prokes. Jadi Pilkada dianggap sebadan mematuhi prokes secara ketat. gai pemicu munculnya kerumunanTentu bukan semata-mata kesalahan kerumunan selanjutnya. masyarakat yang tak taat prokes. PerMasalahnya menjadi rumit manakatanyaannya, apakah pemerintah selama la teknis penyelesaian pelanggaran ini sudah bertindak tegas dan adil terkait prokes tidak tegas dan dianggap dengan penegakan prokes terkait usaha pilih kasih. Deklarasi dan kampanye preventif tersebut? Pilkada yang melibatkan kerumunan Pemerintah selama ini hanya massa belum ada tindakan tegas. menghimbau untuk mematuhi prokes. Bahkan suara suara lantang sudah Salah satu cara yang dianjurkan de- diteriakkan masyarakat atas potensi ngan mengurangi kerumunan. Minim- pelanggaran prokes Pilkada tersebut. nya kerumunan memang bisa menekan Namun sebagaimana biasanya, pepenyebaran virus tetapi kerumuhan langgaran tinggal pelanggaran Pilkada bukan berdiri sendri yang tak terkait jalan terus. Masalahnya Pilkada ini dengan kebijakan pemerintah dan diinginkan oleh pemerintah. kesadaan masyarakat. Sementara itu, kerumunan massa Soal kerumunan kembali disorot HRS tidak diinginkan pemerintah. setelah kepulangan Habib Rizieq Shi- Masalahnya ada pada kepentingan hab (HRS) (10/11/20) dari Arab Saudi. politik pemerintah juga. Menjadi tidak Masalahnya, massa penjemput HRS masalah jika seandainya HRS itu berasini sedemikian banyak dan tentu saja al dari “kubu” pemerintah. Pernyataan peluang pelanggaran prokes terjadi. ini bukan semata-mata membela HRS. Bahkan kerumunan demi kerumunan Tetapi kita mencoba mendudukkan terus menggejala setelah ada pernika- persoalan pada posisi sebenarnya. han putri HRS dan peringatan Maulid Bahwa ada perbedaan kebijakan soal Nabi SAW. Lalu, akan diikuti oleh kerumunan akibat kepulangan HRS acara-acara yang mengundang HRS dengan Pilkada, meskipun sama-sama di beberapa daerah. melakukan pelanggaran. Pro kontra pun kemudian muncul. Menjadi ramai karena secara politik Lalu Apa? HRS bertolak belakang dengan pemerLangkah yang perlu dilakukan intah. Tentu akan lain halnya jika yang adalah. Pertama, memanggil HRS menjadi sorotan bukan HRS. HRS tentu dan meminta keterangan. Apakah bersalah karena telah menjadi pemicu ini sudah dilakukan pemerintah?
Masalahnya, jika ini tidak dilakukan kerumunan demi kerumunan akan terus ada. HRS itu magnet yang tidak bisa dilarang begitu saja. Dimana HRS ada, massanya akan berkumpul dengan sendirinya. Ini bisa otomatis terjadi. Jadi kuncinya ada pada pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Jika ini tidak dilakukan, maka kerumunan akan terus terjadi dan penyelesaian hanya dibagian kulitnya saja. Kalau pemerintah gengsi bertemu atau memanggil HRS, pertemuan bisa dilakukan di sebuah lokasi netral. Kedua, pelanggaran Pilkada terkait kerumunan juga harus ditindak tegas. Selama tidak ada ketegasan dan terkesan pilih kasih seperti itu, maka persepsi masyarakat atas pemerintahnya selalu negatif. Kalau sudah begini, maka akan terbangun dalam pikiran sebagian masyarakat bahwa pemerintah memang tidak serius mengurusi pandemi covid-19 ini. Pemerintah hanya akan terkesan senang mencari kambinghitam. Ia akan dianggap lambat dan tak punya kemampuan mengantisipasi. Jika begini, maka berbagai kebijakan akan terkesan “”mengada-ada”. Kebijakan bisa terkesan hanya tambal sulam. Pencopotan baliho soal kepulangan HRS bisa jadi baik tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan dasarnya. Dalam banyak hal saya tidak setuju dengan perilaku FPI, tetapi memberikan tempat aparat keamanan ikut larut dalam urusan baliho rasanya kurang elok. Hal tersebut juga menurunkan wibawa lembaga TNI. Sebaiknya, kita sudah semakin disadarkan untuk mencari akar masalah bukan mengatasi persoalan pada kulitnya saja. Jika tidak, selamanya kebijakan pemerintah akan dianggap benuansa politis. Jangan sampai masyarakat terus memendam kekecewaan yang bisa mengalami eskalasi. Suatu saat bisa meledak dengan sendirinya.
countability, mengajar dan countability sehingga terjadinya akuntabilitas pergeseran tata nilai baik Untuk bisa mewujudburuk, khususnya yang kan SDM Indonesia ungberkaitan dengan norma gul. Maka seorang guru –norma agama. Dampak disamping harus profelainnya membuat dunia sional yakni mempunyai seakan menjadi makin kompetensi, pedagogik, sempit, betapa tidak, kompetensi akademik, beragam informasi dapat kompetenasi sosia, dan diakses dengan cepat Oleh : kompetensi kepribadian. oleh siapapun dan dari Khusrur Rony Djufri Guru harus bisa membantu mana pun dari berbagai muridnya menyesuaikan belahan dunia, Perubahdiri dengan perubahanan-perubahan tersebut semakin terasa, termasuk didalamnya perubahan di zaman yang dihadapi. Karena itu guru harus mempunyai pada dunia pendidikan Dalam dunia pendidikan, model- kecakapan-kecakapan abad 21. Menurut Anies Baswedan (2016), model pembeljaran pola lama, yang tertumpu hanya pada satu metode, Kompetensi yang dituntut dari gencenderung monoton, pasif, dan tidak erasi abad 21 adalah kemampuan dapat menstimulus siswa dalam berfikir kritis, kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, inisiatif, dan dan komunikasi. Karena itu ada tiga inovatif .akan menjadikan anak didik komponen utama mendasar untuk mewujudkan agar siswa memiliki bosan dan tidak mandiri. Di saat pandemi covid-19, pembe- kecakapan atau ketrampilan abad 21, lajaran tidak boleh dilakukan secara maka guru harus memiliki ; Pertama. Karakter, yang terdiri tatap muka, sebagai gantinya pembelajaran dilakukan secara daring, guru dari karakter moralitas (iman, takwa, yang tidak menyesuaikan diri dengan jujur, amanah, sopan santun,rendah perkembangan zaman, maka pada awal hati dll) dan karakter kinerja (kerja mulanya banyak yang mengalami ke- keras, ulet, tangguh, tanggung jawab, sulitan, bagaimana harus menyampai- disiplin, gigih, taidak mudah menyerkan pembelajaran secara online lewat ah, tuntas, dll). Dengan karakter mohp androit,. ironisnya, kondisi tersebut ralitas seorang guru akan menjadi role diperparah dengan masih banyaknya model sekaligus ke teladanan bagi guru yang gaptek,dan pasif lagi. Nah semua peserta didiknya. Sedang denjika kualitas sebagian guru demikian, gan karakter kinerja akan menunjang Bagaimana nanti ketika memasuki setiap aktivitas dan kegiatan yang diabad 21. Masih dapatkah mewujud- lakukannya, baik ketika pembelajaran di kelas maupun di luar. kan SDM Indonesia Unggul? Kedua. Kompetensi, yaitu sikap Menurut Susanto (2010), dalam Supriyadi 1998, terdapat tujuh tantangan kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif guru di abad 21, yaitu : Pertama. Teach- dan komunikatif. Dengan kompetensi ing in multicultural society, mengajar tersebut, agar guru mampu menghandi masyarakat yang memiliki beragam tarkan dan mendorong para peserta budaya dengan kompetensi multi bahasa. didik untuk menjadi generasi yang Kedua.Teaching for the construction of siap menghadapi tantangan perubameaning, mengajar untuk mengkon- han zaman. Ketiga. Literasi, guru harus melek struksi makna (konsep). Ketiga. Teaching for active learning, mengajar untuk dalam berbagai bidang. Setidaknya pembelajaran aktif. Keempat.Teaching mampu menguasai literasi dasar seand technology, mengajar dan teknologi. perti literasi finansial, literasi digital, Kelima. Teaching with new view about literasi sains, literasi kewarnegaraan abilities, mengajar dengan pandangan dan kebudayaan. Sedang guru profesional selain baru mengenai kemampuan. Keenam. Teaching and choice, mengajar dan memiliki empat kompetensi tersebut pilihan, dan Ketujuh. Teaching and ac- di atas, menurut Prof. Dr. Haris Su-
pratno memiliki ciri-ciri profesional sebagai berikut ; 1.Memiliki wawasan global holistic. 2. Memiliki daya ramal ke depan. 3. Memiliki kecerdasan, kreatifitas dan Inovasi. 4. Memiliki kemampuan bermasyarakat 5. Menguasai IPTEK. 6. Memiliki jiwa dan wawasan kewirausahaan. 7. Memiliki akhlakul karimah. 8. Memiliki keteladanan. 9. Bekerja secara efisien dan efektif. 10. Menguasai bahasa asing. Sedang menurut (Tilar, 1998): Guru abad 21 memiliki ciri-ciri sebagai berikut ; 1). Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. 2). Memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik. 3). Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. 4). Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan. 5). Menguasai subjek (kandungan kurikulum). 6). Mahir dan berketrampilan dalam pedagogi. 7). Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka. 8). Memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology) 9). Memiliki kemahiran konseling Mengingat permasalahan yang dihadapi di abad 21 akan semakin rumit dan kompleks, seorang guru tidak seharusnya yang penting sudah menyampaikan pembelajaran (transfer of knowledge), tetapi juga harus mendidik dengan memberi keteladan, dan menanamkan nilai (transfer of value) dan ketrampilan hidup (transfer of life skill). Selain itu, guru harus selalu mengup grade keilmuaannya sesuai dengan ciri-ciri yang dibutuhkan di abad 21, berpikir positif, dinamis, aktif, kreaktif, dan inovatif agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dapat menghantarkan murid-muridnya mempunyai SDM unggul, berkompeten dan kompetitif baik di kancah nasional maupun global. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka berlakulah seleksi alam, pelan tapi pasti guru itu akan terpinggirkan,
Akhir-akhir ini istilah kerumuman menjadi sangat populer. Bahkan istilah itu menjadi semakin dikenal setelah kata tersebut menjadi pilihan wacana yang dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Sebenarnya bukan istilahnya yang populer, tetapi kepentingan politik dibelakangnya yang membuat heboh.
S
ejak pandemi covid-19 mewabah di Indonesia, kerumunan menjadi sebuah wacana yang penting dipopulerkan. Pandemi di negara ini mengalami pasang surut penanganan, carut marut pelaksanaan, tarik ulur kebijakan, tidak patuhnya masyarakat dan omongan pejabat publik yang tidak bisa dipegang. Apalagi jika hanya berkait dengan kepentingan kelompok dan segelintir orang. Maka, berbagai upaya yang sudah dilakukan pun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Itu semua tak bermaksud memandang sebelah mata apa yang sudah dilakukan pemerintah. Meskipun mengatasi pandemi itu tak semata-mata tugas pemerintah. Masyarakat sebagai objek langsung virus juga harus memahami dan mematuhi. Namun harapan tak semudah yang dibangun dalam pikiran. Dengan kata lain penerapan untuk mencegah menjalarnya virus memang tak mudah dilakukan. Bukan tak ada langkah kongkrit, hanya dalam pelaksanaannya mengalami hambatan sedemikian rupa. Maka, himbauan yang selayaknya gencar dilakukan adalah usaha preventif dengan kebijakan yang lebih tegas. Sebab tanpa itu semua, sebanyak apapun biaya sudah dikeluarkan dan pengerahan aparat sampai tentara sekalipun tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Pilih Kasih? Salah satu kebijakan yang layak diperhatikan dan berbiaya murah adalah usaha preventif. Misalnya menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan. Ini anjuran yang terus diteriakkan pemerin-
D
i antara salah satu faktor penting dalam pendidikan adalah guru. Karena sebaik apapun kurikulum, selengkap apapun sarana- prasarana, meskipin sumber belajar terpenuhi, dan media pembelajaran lengkap, Jika gurunya tidak profesional, tidak berkualitas, maka out put pendidikan yang berkualitas sumber daya manusia (human resources) yang unggul sulit diharapkan. Lebih-lebih di saat memasuki abad 21. Permasalahnnya sekarang apa dan bagaimana dengan abad 21 ?, ciri-ciri apakah yang menonjol, dan perubahan-perubahan bagaimana yang bakal terjadi?. Kalau yang diharapkan terwujudnya SDM unggul maka masih relevankah konsep pendidikan yang berjalan saat ini, jika diaplikasikan untuk terwujudnya SDM Indonesia unggul?. Selanjutnya, bagaimana dengan kompetensi guru?, apakah SDM guru saat ini sudah dalam katagori unggul?. Karena, kecil kemungkinannya dapat mewujudkan SDM Indonesia unggul jika gurunya tidak unggul. Lantas bagaimana ciri-ciri guru yang dapat mewujudkan SDM unggul ?, Ini semua merupakan tantangan sekaligus tuntutan bagi semua pihak, lebih-lebih bagi guru yang merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan? Abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat .pada abad ini, terutama bidang Information and Communication Technology (ICT) yang ditandai dengan Robotic, artificial intelligence, machine learning, biotechnology, blockchain, internet of things (IoT), driverless vehicle. Para karyawan pembuat mobil akan digantikan oleh robot. supir taksi digantikan oleh driverless car, jasa pengiriman barang (kurir) akan digantikan drone, Bank akan digantikan smartphone dan blockchain Dampaknya telah membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan baik dari segi struktur ekonomi, sosial, dan politik, serta dari segi pola budaya dan gaya hidup,
Halaman 4
Tantangan Guru di Abad 21
Dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Univ. Muhammadiyah Malang (UMM)
Adalah Pengasuh di Yayasan Babul Ulum Gumulan Jombang, Alumnus FT. IAIN Sunan Ampel Malang dan PPS Undar Jombang.
PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu. Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.
Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.
Jumat Pahing, 27 November 2020
PELAYANAN PUBLIK
Halaman 5
Istimewa
Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) BPBD Provinsi Jatim digunakan sebagai sarana edukasi penanggulangan bencana.
Gandeng Mahasiswa dalam Mitigasi Bencana
Sekdakab Jombang Buka MTQ XXIX Tahun 2020 di Kabupaten Jombang Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali menggelar Musabaqoh Tilawatul Qur’an (MTQ) untuk tahun 2020. Selain sebagai syiar Islam di kota yang memiliki julukan Kota Santri ini, MTQ ini juga sebagai ajang seleksi menyongsong MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan. MTQ XXIX di Kabupaten Jombang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, DR. H. Akhmad Jazuli SH MSi. Pembukaan MTQ Ke - XXIX Tahun 2020 dilaksanakan di Masjid Agung Baitul Mukminin, Jombang dengan memperhatikan Protokol Pencegahan Covid-19, Rabu pagi (25/11). Selain Sekdakab Jombang, hadir pada kesempata tersebut antara lain, Asisten,
Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Jombang, Camat dan para Dewan Hakim yang bertugas memberikan penilaian pada MTQ kali ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa, MTQ di
Istimewa
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, DR. H. Akhmad Jazuli SH MSi saat membuka MTQ XXIX Tahun 2020, Rabu pagi (25/11).
Kabupaten Jombang ini merupakan agenda rutin untuk menyemarakkan syi’ar Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat Jombang yang agamis dan cinta Al Quran. “Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang seleksi untuk wakil Jombang pada MTQ tingkat Jawa Timur yang akan digelar di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021,” tuturnya. MTQ Ke 29, Tahun 2020 ini diikuti lebih dari 500 peserta. Mereka akan berkompetisi pada sejumlah cabang yang dilombakan. Diantaranya, Tartil, Tilawah Al Quran, Musabaqoh Hifdzil Quran, Tafsir Qur’an, Musabaqoh Fahmil Qur’an, Musabaqoh Syahril Qur’an, Musabaqoh Khotmil Quran, dan Cabang Musabaqoh Makalah Qur’an. Untuk tempat pelaksanaan lomba disebar dibeberapa lokasi, di antaranya di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang, Pendopo Kabupaten Jombang, Aula 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Aula Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Masjid Baitur Rohman Kabupaten Jombang, Ruang Soeroadiningrat Kabupaten Jombang, Islamic Center Masjid Agung Jombang, Aula Darul Hikmah Kementerian Agama Jombang, dan Ruang Setjo Adiningrat Pemkab Jombang.[rif/adv/humas dan protokol]
BPBD Jatim Masifkan Peranan Tenpina BPBD Jatim, Bhirawa Penanggulangan bencana alam perlu dilakukan melalui Pentahelix Approach (Pendekatan Pentahelix). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim terus bersinergi dan memaksimalkan fungsi tenda pendidikan bencana (Tenpina) dalam mitigasi bencana. Tenpina ini pun menarik perhatian dosen selaku Koordinator Program Studi Manajemen Bencana di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, dr Christijogo Soemartono. Bersama beberapa mahasiswa, Christijogo mengunjungi tenda pendidikan bencana milik BPBD Provinsi Jatim, Kamis (26/11). “Kedatangan dr Christijogo bersama mahasiswa ini dalam rangka sinergi pentahelix, yaitu unsur akademisi. Beliau ingin bekerjasama dengan BPBD Provinsi Jatim dalam upaya sosialisasi penanggulangan bencana melalui tenda pendidikan bencana,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim, Gatot Soebroto mewakili Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi. Ke depannya, dijelaskan Gatot, unsur akademisi bersama BPBD Jatim akan melakukan sosialisasi ke seluruh
wilayah Jawa timur. Hal itu merupakan penguatan peran komponen pentahelix untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana. sebab penanggulangan bencana bukan urusan Pemerintah maupun BPBD saja, tapi semua unsur bisa bersinergi dalam upaya mitigasi bencana. Dr Christijogo, sambung Gatot, memberikan pemahaman kepada mahasiswanya mengenai fungsi Tenpina dan Mosipena (mobil edukasi penanggulangan bencana) milik BPBD Jatim. Sehingga unsur akademisi dalam hal ini mahasiswa, dapat bersama-sama mensosialisasikan upaya penanggulangan bencana maupun mitigasi bencana kepada masyarakat. “Tahun depan, Tenpina ini akan dijadikan bagian dari mata kuliah oleh dr Christijogo. Dan Tenpina ini akan dimasifkan peranannya bagi mahasiswa beliau dalam pendidi-
kan maupun pada upaya penanggulangan bencana,” ungkap Gatot. Selain Tenpina, sambung Gatot, tahun ini BPBD Jatim mempunyai terobosan melalui Mosipena, yaitu mobil edukasi penanggulangan bencana. Mosipena ini fungsinya hampir sama dengan Tenpina, hanya saja Mosipena ini bisa mobile kemana-mana. “Ke depannya bersama para mahasiswa, kami akan melakukan sosialisasi ke daerahdaerah dengan menggunakan Mosipena,” ucapnya. Dalam Mosipena, masih kata Gatot, terdapat perpustakaan berjalan yang menyediakan buku-buku terkait kebencanaan. Kemudian ada layar lebar yang berfungsi untuk memutar video mengenai penanggulangan bencana. Selanjutnya ada miniatur kebencanaan beserta dengan keterangan mengenai kebencanaan. “Mosipena ini bisa dipergunakan untuk semua yang berkaitan dengan sosialisasi penanggulangan bencana. Karena hanya ada di BPBD Jatim, maka BPBD Kabupaten/Kota bisa meminjam Mosipena ini sebagai sarana edukasi terkait kebencanaan,” pungkasnya.[bed]
Pemkot dan PT INKA Perdalam Kajian Pembangunan Kereta Gantung
Pemkot Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama PT Industri Kereta Api (INKA) terus memperdalam kajian terkait rencana pembangunan sarana transportasi kereta gantung di Kota Batu. Kamis (26/11), bertempat di Rupatama Balai kota Batu, Wali kota bersama beberapa jajarannya kembali melakukan rapat konsultasi dan kordinasi dengan PT INKA. Dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual ini PT INKA juga memperkenalkan PT PII yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek bernilai Rp 300- 400 milyar ini. Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, mengatakan dalam rapat kemarin pihaknya mendapatkan wacana baru terkait PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). “PII ini merupakan sebuah perusahan yang berpengalaman dalam mengerjakan proyek yang dananya berasal dari luar BUMN atau pun BUMD,” ujar Dewanti, Kamis (26/11). Dalam pertemuan virtual kemarin, PT PII menjelaskan syarat dari pendanaan dalam sebuah kerja
Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko SH MSi, memimpin rapat konsultasi dan kordinasi antara Pemkot Batu- PT INKA bertempat di Rupatama Balai kota Batu, Kamis (26/11).
sama di luar APBN dan APBD. Untuk itu Pemerintah Kota Batu akan mengkaji mekanisme investasi yang bisa dilakukan atau melibatkan masyarakat. Rencana pembangunan kereta gantung ini dinyatakan memiliki prospek bagus. Karena proyek yang dikerjakan memiliki manfaat bagi masyarakat dan bisa mendongkrak secara ekonomi. Hal ini sangat memungkinkan proyek ini dibiayai oleh pembiayaan dari masyarakat secara luas melalui investasi.
Dewanti juga menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya membuka pintu bagi masyarakat untuk ikut berinvestasi dalam proyek pembangunan kereta gantung. Adapun pengelolaannya akan dilakukan oleh BUMD milik Pemkot Batu, yaitu Batu Wisata Resource (BWR). Teknisnya akan terus dikaji secara detail akan pelaksanaannya bisa transparan dan jelas. Ke depan, Pemkot Batu akan membentuk tim teknis khusus yang akan konsultasi dengan pihak tertentu terkait rencana pembangunan kereta gantung. Karenanya pemkot tengah mengkonsultasikan siapa saja yang akan mengisi tim teknis khusus ini. ”Kita konsultasikan apakah tim teknis khusus ini dari kedinasan atau dari para ahli. Tim ini yang akan konsultasi ke PT INKA, Dirjen Perhubungan Darat maupun Dirjen Perkeretaapian,” tambah Dewanti. Dalam kesempatan kemarin, Dewanti juga meluruskan adanya informasi terkait rencana adanya MoU atau kerjasama yang sempat dibahas beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan kalau Pemkot Batu dengan PT INKA tidak perlu membuat kerja sama. Alasannya, di Negeri ini pihak yang dapat membuat kereta api hanya PT INKA. Adapun PT INKA sendiru merupakan Badan Usaha Milik negara (BUMN). Jadi jika Pemkot batu ingin bekerja sama dengan PT INKA cukup dilakukan dengan surat menyurat saja. [nas]
Bhir
PENDIDIKAN, KEBUDA
Halaman 6
Jumat Pahing, 27
Angkat Perencanaan Pulang Pasien, Mahasiswa Unusa Jalani Penilaian Pimnas Surabaya, Bhirawa Tim Penelitian Sosial Humaniora (PKM- PSH) Program Kreativitas mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (Unusa) menjalani penilaian Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas), yang dilakukan secara online atau Dalam Jaringan (Daring). Tim yang terdiri dari mahasiswa Program Studi (Prodi) S1 Keperawatan yakni Zakiyyatus Sholikhah, Diah Feby Farahnisyah dan Rohmatul Khasanah mengangkat Perencanaan pulang atau discharge planning untuk penanganan pasien. Ketiganya langsung menjalani penjurian melalui Daring. Dosen pembimbing, Yanis Kartini SKM MKep menjelaskan, penilaian ini dilakukan secara online, sebab ini dikarenakan adanya pandemi yang membuat penilaian dilakukan secara
daring atau online. "Tetapi ini tidak masalah, sudah kami persiapkan mahasiswa yang maju ini untuk menjalani penilaian Pimnas secara online," ucapnya, Kamis (26/11). Yanis menjelaskan, perencanaan pulang atau discharge planning dengan kepuasan pasien ini merupakan program yang sudah disiapkan sejak awal masuk RS hingga menjalani perawatan di rumah. ''Jadi mahasiswa melakukan penelitian ini sebagai salah satu bahan kajian untuk PKM,'' jelasnya. Penelitian yang dilakukan tiga mahasiswa ini digelar secara Daring. ''Adanya pandemi ini penelitian yang awalnya secara langsung diubah menjadi daring semua,'' ucapnya. Dengan hasil ini, Yanis berharap bisa memberikan prestasi yang ba-
Usung perencanaan pulang bagi pasien, Tim PKM-PHS Jalani penilaian dari Pimnas.
gus untuk Unusa. ''Semoga hasil yang diperoleh cukup bagua untuk
prestasi Unusa dan mahasiswa lebih baik lagi,'' jelasnya. [ina]
Diterima Peserta Jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
PGRI Apresiasi Peraih Juara Lomba Video Pembelajaran 2020 Situbondo, Bhirawa Tim penilai lomba video pembelajaran dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-73 dan HUT PGN ke 27 telah selesai melakukan klasifikasi, dan berhasil menjaring 138 video pembelajaran terbaik. Jumlah sebanyak ini, dihimpun dari berbagai jenjang peserta lomba se-Kabupaten Situbondo tahun 2020. Diantaranya meliputi tingkatan PAUD; SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Penyerahan penghargaan diserahkan bertepatan dengan puncak HUT PGRI kemarin. Koordinator SLCC PGRI Kabupaten Situbondo, Sahadi SPd MMPd mengatakan, hasil klasifikasi workshop online pembuatan video pembelajaran diserahkan PGRI Situbondo mulai 7 hingga 26 September 2020 lalu. "Telah dilakukan klasifikasi berdasarkan penilaian para nara sum-
ber terhadap hasil 138 video pembelajaran, yang telah dikumpulkan oleh para peserta lomba. Akhirnya kami tuntas melakukan klasifikasi dan semua pemenang diberi peng-
hargaan kemarin,'' jelas Sahadi. Sahadi menjelaskan, untuk jenjang PAUD juara I, II, dan III masing masing diraih Idawati, Ida Nurhayati dan Hari Safitri. Sedan-
sawawi/bhirawa
Peraih lomba video pembelajaran menyambut HUT PGRI ke 73 dan dan HGN ke 27 diserahkan Ketua PGRI Situbondo, H Harnoto dan Koordinator SLCC PGRI Situbondo Sahadi SPd MMPd.
BANGKU POJOK
Cabup Sumenep, Ach. Fauzi didampingi istrinya, Nia Kurnia Fauzi
Tugas Guru di Masa Pandemi Penuh Tantangan Sumenep, Bhirawa Di masa Pandemi Covid 19 ini, tugas guru menjadi sangat berat dan penuh tantangan. Pasalnya, proses belajar mengajar tidak sama dengan tahun sebelumnya. Lantaran penyebaran Virus Corona, Kegiatan Belajar Mengajar (BM) harus melalui Daring atau jarak jauh sehingga banyak kendala yang dihadapinya. Calon Bupati Sumenep nomor urut 1, Achmad Fauzi mengucapkan selamat Hari Guru Nasional (HGN) yang rutin diperingati setiap tanggal 25 November. Meski dalam kondisi Pandemi, para guru tetap semangat berjuang menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. "Hari ini tentu menjadi hari yang membahagian bagi para guru. Termasuk yang ada di lingkungan Kabupaten Sumenep,'' kata Achmad Fauzi, Rabu (25/11). Menurut Fauzi, guru memiliki peran sentral dalam mencerdaskan bangsa. Sehingga sudah sepatutnya guru ditempatkan pada posisi yang seharusnya dan terhormat. Guru adalah profesi mulia karena tugasnya tak hanya mencakup kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan akhirat. Fauzi juga memberikan apresiasi kepada para guru yang tidak hanya membentuk watak anak didiknya menjadi manusia yang dapat membuat perubahan, tetapi juga melahirkan manusia - manusia yang berakhlak mulia yang menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Meski dalam kondisi Pandemi Covid 19 seperti saat ini. [sul]
gkan untuk peraih juara I, II dan III jenjang SD/MI diraih Yatmono, Devi Ermawati dan Supriatin. Lalu untuk peraih juara I, II dan III untuk jenjang SMP/MTs, masingmasing direbut Samsul Farit, Halimatus Sakdiyah dan Azti Kurnia Sari. Untuk peraih juara I, II dan III jenjang SMA/MA disabet Titik Sri Kusminarsih, Ismantoro dan Imam Prajoko Slamet. Khusus untuk peraih penghargaan pembuatan video pembelajaran terproduktif terdapat peserta. Diantaranya, PGRI Panji; Mangaran; Kendit; Situbondo; Bungatan; Mlandingan; Jatibanteng; Jangkar dan Panarukan. Selain itu, imbuh Sahadi, ada juga pemberian penghargaan kepada 8 PGRI produkti, diantaranya, meliputi Kapongan; Besuki; Suboh; Asembagus; Arjasa; Sumbermalang dan Banyuglugur. "Terakhir diraih PGRI Banyuputih. [awi]
Pemkot Probolinggo Masih Melarang PTM Digelar Probolinggo, Bhirawa Semakin banyaknya warga yang terkonfirmasi postif Covid 19, membuat Pemkot Probolinggo melarang digelarnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal ini untuk melindungi masyarakat dari virus asal Wuhan, Tiongkok. Menurut Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, Kamis (26/11) kemarin, melihat kondisi selama ini belum bisa digelar PTM. Karena, jumlah pasien positif Covid 19 masih terus bertambah. Meski selama ini sudah adaptasi kebiasaan baru. Habib Hadi juga masih mempertimbangkan soal wacana PTM pada awal Januari tahun depan. Fokusnya adalah kesehatan masyarakat. Jika harus menggelar PTM yang kebijakannya diserahkan kepada masing-masing daerah. Kota Probolinggo tidak akan menggelar PTM. Sebab, risikonya sangat besar sekali. Menurutnya, meski belakangan Kota Probolinggo berubah menjadi zona kuning dalam penyebaran Covid 19, pihaknya tetap tidak akan menggelar PTM. Alasannya, potensi penularan Virus Corona sangat tinggi. Jika ada seorang murid tertular, pasti akan menulari seluruh ke-
luarganya. ''Selain itu, jika anak dikarantina, masah si anak akan ditinggal sendiri. Paling tidak juga akan bersama dengan orang tuanya,'' kata Hadi. Dari hasil survei memang banyak wali murid yang menginginkan segera dilaksanakan PTM. Begitu juga dengan para pelajar. Karena pembelajaran di sekolah bersama dengan rekan sebaya jauh lebih menyenangkan dibanding belajar di rumah. Namun, dari segi keamanan dari potensi penularan Covid 19, pembelajaran di rumah jelas lebih baik. Karenanya, pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap patuh dan menerapkan protokol Kesehatan. Mulai dari masker, menjaga jarak, dan syringe menggunakan tangan menggunakan sabun. Daripada kesehatan masyarakat terancam, lebih baik tidak. Ini juga langkah proteksi Pemkot Probolinggo terhadap tenaga kesehatan untuk menghadapi pandemi Covid 19. Diketahui, sampai kemarin jumlah postifi pasien Covid-19 di Kota Probolinggo, mencapai 748 orang. Dari jumlah itu, 634 pasien sudah sembuh; 61 pasien masih menjalani perawatan; dan 53 pasien meninggal dunia. [wap]
wiwit agus pribadi/bhirawa
Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin melarang PTM yang pernah diuji coba.
GALERI
Sejumlah siswa SMPN 28 Surabaya saat mengikuti
Persiapa 4.896 Siswa K se-Surabaya Ja Surabaya, Bhirawa Sebelum memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tentang SMP, Pemkot Surabaya melakukan tes swab kepada pelajar kelas IX SMP negeri maupun swasta se-Surabaya. Total ada 4.896 siswa yang test swabnya digelar selama dua hari. "Sebenarnya untuk jumlah pelajar kelas VII hingga kelas IX 3 SMP di Surabaya jumlahnya mencapai 12 ribu siswa. Tetapi kali ini swab khusus untuk kelas 3 dengan total 4.896 siswa,'' kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, dikonfirmasi, Kamis (26/11). Rencananya PTM untuk kelas IX SMP itu akan berlangsung pada awal Desember 2020 mendatang. Maka berbagai persiapan telah dilakukan Pemkot Surabaya mulai tes swab guru, karyawan sekolah dan sekarang swab bagi pelajar.
Sedangkan, untuk kelas VII dan VIII, swab akan dilaksanakan pada awal tahun mendatang. "Ini bertahap ya, jadi saat PTM dimulai maka dipastikan seluruhnya negatif Covid 19. Tetapi tetap dengan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat,'' urainya. Tidak hanya itu, Febri memaparkan, untuk mekanisme pelaksanaan swab, para pelajar cukup datang ke sekolah, kemudian petugas dari Puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai dengan masing-masing wilayah. Seperti SMPN 1 Surabaya, petugas
Puskesmas yang dari Ketabang, R Keling dan Gadin "Tesnya di se masing. Artinya P mendatangi, sisw ke sekolah saja, Salah satu se nyelenggarakan 28 Surabaya. D hanya 444 s melakukan tes u 10 diantaranya k tak dapat Izin da "Hari ini (kema 99% siswa mas tes usap. Sedan untuk para guru Oktober kemar siswa. Alhamdul di Bulan Oktobe Kepala SMPN 2 woro Parnoningr
Ajak Talenta Muda Angkat Wisata Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Pariwisata (Disparta) berinisiatif menggandeng generasi muda Kota Batu untuk ikut mengangkat potensi wisata. Hal ini dilakukan dengan menggelar lomba gambar kreatif dan video innovatif bertema KWB Safe Tourism, Rabu (25/11) lalu. Para pemenang diumumkan tim juri yang dilanjutkan penyerahan hadiah yang dilaksanakan di Graha Pancasila, Gedung Balaikota Batu. Dengan lomba ini, Disparta ingin para talenta muda Kota Batu ikut mempromosikan pariwisata sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil kreasi para kreator muda ini diseleksi tim juri dan ada tiga nama pemenang untuk masing
- masing kategori. "Dan KWB Safe Tourism dipilih sebagai tema lomba sekaligus untuk mempromosikan pariwisata Kota Batu di masa adaptasi kebi-
Kadisparta Kota Batu, Arief Asshidiq saat menyerahkan lomba gambar kreatif dan video innovatif di G
SISWA
Siswa MAN Bantu Pemerintah Atasi Covid-19 Raih Juara Internasional Niatnya membantu pemerintah mengatasi penyebaran Virus Corona atau Covid 19 yang hingga kini belum berhenti. Para siswa MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Sidoarjo melakukan penelitian hingga terwujudnya sarana dan prasarana yang bisa mencegah penyebaran Covid-19. Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo
achmad suprayogi/bhirawa
Ketua Tim Insitech, Muh Rizky Firmansyah XII IPA bersama - sama memperagakan karyanya.
Menariknya, hasil temuan ini berhasil meraih penghargaan hingga di tingkat internasional, yakni dalam ajang ISIF (International Science Invention Fair) diikuti oleh sekitar 400 tim dari 30 negara yang dipresentasikan secara Online. Diantaranya, temuan UNDMICT (Underwater Drone for Microplastic Density Detector) meraih medali emas dan Special Award Iran. INSITECH (Innovative Sink Technology 5 in
1) meraih medali emas dan menjadi Best Invention, Efektivitas PATROL (Permainan Tradisional Ludo) sebagai Media Pembelajaran untuk Mitigasi Penanggulangan Covid 19 juga meraih medali emas. Satunya, Trowser (Terowongan Sterilisasi) Berbasis Internet of Things meraih medali perak. Menurut Kepala MAN Sidoarjo, Drs Abdul Jalil MPdI, temuan karya siswa ini memang dalam rangka membantu pemer-
intah mengatasi penyebaran Covid 19. Alat yang diciptakan itu sangat efektif, karena tidak menggunakan tenaga manusia. Diantaranya, Insitech. Kerja alat ini sangat teratur alurnya, apabila ada tamu ataupun keluarga MAN sendiri yang akan masuk sekolah harus menempelkan kartu identitasnya pada tempat yang sudah tersedia. Setelah itu langsung dideteksi suhu tubuhnya, jika suhu tubuhnya di bawah 38 derajat celcius, maka mulai dilakukan cuci tangan secara otomatis, air dan sabunnya akan keluar sendiri, dan terakhir pengeringan air di tangan yang basah tadi, pintu portal juga akan terbuka secara otomatis. "Tetapi suhu butuh jika di atas 38 derajat celcius, maka seluruh rangkaian Insitech ini tidak berfungsi. Secara otoma-
tis tamu atau siswa tadi tidak dapat masuk ke dalam lingkungan sekolah,'' terang Abdul Jalil, saat mendampingi siswanya, Kamis (26/11) kemarin. Sementara itu, Nadia Putri Ketua Tim Trowser menerangkan, karyanya adalah perangkat untuk mendeteksi virus dan kuman yang mematikan. Karena banyak teman atau orang lain yang sering membawa makanan dan minuman. Dalam kondisi ini tidak bisa diketahui, apakah makanan dan minuman yang dibawa itu mengandung virus atau tidak. "Maka kami telah berhasil menciptakan alat ini dengan menggunakan sinar ultraviolet. Ada tujuh sinar ulltraviolet yang digunakan agar lebih cepat mensterilkan virus yang menempel di suatu benda,'' jelas siswi kelas XI IPA 1. [*]
rawa
AYAAN
7 November 2020
& OLAHRAGA
Halaman 7
Dewan Ingatkan Prokes PTM Januari 2O21 Jombang, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mewanti wanti dan mengingatkan jika pada Bulan Januari 2021 nanti benar - benar digelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi sekolah yang ada di Kabupaten Jombang, maka penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Pandemi Covid 19 harus benar - benar dilaksanakan. Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas'ud Zuremi mengungkapkan, terkait hal ini, juga masuk dalam pemandangan akhir fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Jombang pada Paripurna Penetapan Raperda R-APBD Kabupaten Jombang Tahun 2021, Rabu siang (25/11). "Untuk PTM akan dimulai per Januari 2021. Itu adalah kewenangan penuh pemerintah, dan kalau di dalam pendidikan ya otomatis Dinas Pendidikan,'' ucap Mas'ud. Hal itu, menurut Mas'ud Zuremi, juga sesuai dengan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan Pemerintah Pusat. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa ada yang masih kurang disiplin terkait Protokol Kesehatan (Prokes), jika sudah digelar PTM, harus tetap mengacu dan berpedoman kepada Prokes. ''Tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak,'' tandas Mas'ud.
oki abdul sholeh/bhirawa
tes usap (swab) di halaman sekolah, Kamis (26/11).
an PTM, Kelas 9 SMP alani Tes Swab
g datang berasal Rangkah, Pacar ng. ekolah masing Puskesmas yang wa cukup datang '' terang dia. ekolah yang men swab di SMPN Dari 1.190 siswa iswa kelas IX sap. Sedangkan karena sakit dan ari orang tua. arin, red) hampir uk semua untuk ngkan test Swab u sudah di Bulan rin tapi ini tadi illah kondisi guru er negatif,'' ujar 8 Surabaya, Trirum.
Terkait persiapan PTM mendatang, Woro menjelaskan jika nantinya kapasitas setiap jenjang sebesar 30 untuk setiap kelasnya, selama tiga hari. Jadi, setiap siswa akan mengikuti pembelajaran Luring atau tatap muka selama dua kali dalam seminggu. ''Pembelajaran dilakukan hanya tiga jam dalam sehari. Setiap guru akan mengajar Daring dan Luring,'' jabarnya. Sebagai sekolah inklusi, pihaknya juga menyiapkan model pembelajaran bagi 39 siswa disabilitas. Model pembelajaran disesuaikan dari hasil asesmen untuk melihat kesiapan siswa secara psikis. "Kita akan tahu bagaimana kesiapan mereka. Jam pembelajaran siswa (difabel) juga tidak seperti anak reguler. Mereka mengikuti perkembangan psikis.
Jadi jika mampu sejam kita beri satu jam. Kami juga memberikan kemudahan layanan bagi anak layanan khusus atau dengan kata lain siswa yang broken home, orang tuanya kena PHK dan masalah ekonomi, siswa yang keluarganya kena Covid 19 kita lakukan assement untuk kesiapan psikisnya,'' jabarnya. Woro juga menyebut, dalam pelaksanaan PTM syarat utama yang harus dipenuhi siswa adalah harus sehat, sudah melakukan tes usap, tidak ada kormobid di keluarga, persetujuan orang tua dan orang tua berkenan untuk melakukan antar jemput anaknya. ''Kalau tidak bisa antar jemput harus ada jaminan ketepatan waktu berangkat sekolah dan pulang sekolah secara tepat waktu,'' pungkasnya. [iib.ina]
Sebelumnya, pada Selasa (24/11) kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo menyatakan bahwa, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Jombang telah siap melaksanakan PTM pada bulan Januari 2021 nanti. Agus mengatakan, pihaknya pada tiga bulan yang lalu sudah memberikan Surat Edaran (SE) kepada sekolah - sekolah di bawah naungan Disdikbud Jombang, untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu Kabupaten Jombang berstatus zona hijau maupun kuning, maka sudah ada kesiapan untuk melaksanakan PTM. "Ternyata ada kebijakan baru, Keputusan Bersama Empat Menteri menegaskan, PTM sudah tidak mengenal zona, tapi tinggal persiapan masing masing kabupaten untuk melaksanakan PT,'' kata Agus. Maka untuk melaksanakan PTM pada Bulan Januari 2021 nanti, sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti, sarana dan prasara, persetujuan dari orang tua siswa, hingga persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini melalui Disdikbud Kabupaten Jombang, serta kesiapan para guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Disinggung terkait kesiapan sarana dan prasarana Prokes sekolah - sekolah
di Kabupaten Jombang di bawah naungan institusi yang dipimpinnya, Agus menegaskan, seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah memiliki peralatan Thermogun. SD sebagian besar sudah mempunyai, ada beberapa sekolah yang peserta didiknya kecil, ini diusahakan nanti mendapatkan bantuan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Agus menegaskan, kesiapan sekolah - sekolah untuk melakukan PTM pada Januari 2021 ini termasuk dalam hal pengaturan jumlah siswa di dalam kelas yang akan diisi 50% dari total jumlah siswa per kelas, hingga penerapan sistem 'Shifting' dengan jam masuk pukul 07.00 WIB hingga pukul 09.30 WIB bagi 'Shift' pertama, dan pukul 09.30 WIB hingga selesai bagi 'Shift' 2 serta tanpa ada istirahat. Meski begitu, dimungkinkan masih ada beberapa orang tua siswa yang masih menghendaki anak - anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara Daring. Untuk itu, nantnya, pihaknya tetap memfasilitasinya. Karena kunci utamanya adalah persetujuan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Wilayah Kabupaten Jombang, Trisilo Budi Prasetyo mengungkapkan, sejumlah sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim seperti SMA telah melaksanakan uji coba
Ketua DPRD Kab Jombang, Mas'ud Zuremi
PTM mulai bulan Agustus 2020 kemarin, serta ada sejumlah SMK di Jombang juga telah melaksanakan uji coba praktek di sekolah. "Uji coba, pertama hanya tiga sekolah, hingga kini yang melaksanakan PTM sebanyak 13 sekolah, SMA. Dengan catatan, sekolah itu harus memenuhi Prokes. Yang kedua, pembelajaran itu, satu kelas, antara sembilan sampai 12 (siswa), sehingga tidak semua siswa masuk setiap hari,'' papar Trisilo. [rif]
Wisuda Tatap Muka Diperbolehkan Dengan Syarat Mematuhi Semua Prokes Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang telah mengizinkan perhelatan wisuda secara tatap muka atau Luring. Namun pelaksanaan wisuda itu harus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan Pemkot Malang mulai mengizinkan wisuda secara tatap muka ini. Menurut Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Malang, dr Husnul
Muarif, Tim Satgas Covid 19 Kota Malang akan melakukan pemantauan pada proses pelaksanaan wisuda luring ini. Bahkan sebelum digelar, pihak kampus diminta untuk melakukan simulasi. "Kami pantau kesiapannya seperti apa, sebelum melaksanakan wisuda harus lapor dulu,'' kata dr Husnul, Rabu (25/11) Laporan yang diberikan meliputi tempat pelaksanaan serta kapasitas
pelaksanaan. Sebab di masa pandemi Covid 19, jumlah peserta akan dibatasi dari total kapasitas gedung. "Kami melakukan pemantauan kapasitas gedungnya berapa, yang diundang berapa orang. Karena saat wisuda, mahasiswa tidak akan datang sendiri, pasti mereka membawa orang tua atau keluarga lainnya,'' ujarnya. "Ini yang juga menjadi pertimbangan kami, apakah nanti mem-
berikan rekomendasi dan izin pada kampus yang bersangkutan untuk menggelar wisuda secara Daring. Bisa jadi kami memberikan izin tetapi dengan catatan, atau bahkan tidak memberikan izin,'' imbuh Husnul. Husnul menambahkan, pelaksanaan wisuda secara Luring membuka kemungkinan warga luar Kota Malang untuk datang. Persyaratan rapid test bagi warga luar kota juga dirasa perlu. [mut]
DPRD Kabupaten Kediri Setujui Raperda APBD 2021 Kab Kediri, Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2021 yang diusulkan pemerintah. Rapat paripurna digelar di Ruang Graha Sabha Chandha Bhirawa secara terbatas untuk mencegah penyebaran Covid 19. Rapat berlangsung Selasa (24/11) dipimpin Ketua DPRD Kabupaten
Kediri Dodi Purwanto. Hadir pula ketua fraksi, ketua komisi, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Badan Pembentukan Perda. Sedangkan tiga Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Kediri lainnya mengikuti rapat paripurna melalui video conference di rumah masing-masing. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kediri dihadiri Bupati, dr Hj
ervan cholis/bhirawa
Penandatanganan Persetujuan Raperda oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri dan Bupati Kediri.
Haryanti Sutrisno, bersama Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kabag Hukum dan Inspektorat Kabupaten Kediri. Para Kepala SKPD lainnya mengikuti rapat melalui Video Conference di ruang kerja kantor masing - masing. Sebelum meminta persetujuan seluruh anggota DPRD, Dodi Purwanto selaku pimpinan rapat menyampaikan dua kesimpulan rapat. Pertama, berdasarkan Laporan Badan Anggaran, yang mana dalam laporannya Badan Anggaran telah mendapat masukan dari Fraksi-Fraksi, pada prinsipnya baik DPRD maupun Bupati, pada dasarnya telah mempunyai kesamaan pendapat, dan tidak ada perbedaan, baik sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Sehingga DPRD Kabupaten Kediri pada dasarnya telah sepakat, dan menyetujui terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Kedua, dari aspek legal formal maupun redaksional, Raperda tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 yang sudah dibahas bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah telah layak dan memenuhi syarat untuk segera ditetapkan dan disetujui bersama. "Raperda tentang APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 yang sudah disetujui bersama oleh DPRD hendaknya segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan proses evaluasi Gubernur Jawa Timur,'' terang Dodi Purwanto. Sebelum menutup rapat paripurna, Pimpinan DPRD juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan Pemerintah Daerah, serta seluruh peserta rapat atas kerja sama dan perhatiannya, sehingga pembahasan bersama atas Raperda APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 bisa diselesaikan dan selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD tepat waktu, sebelum batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. [van]
a Lewat Gambar dan Video Inovatif Jelang Coblosan, LPMK Surabaya Deklarasi Pilkada Damai asaan baru ini,'' ujar Kadisparta Kota Batu, Arief Asshidiq, Rabu (25/11). Arief menjelaskan, lomba ini juga sebagai ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan gagasan kreat-
n trophy dan uang pembinaan kepada para pemenang Graha Pancasila, Kota Batu, Rabu (25/11) lalu.
ifnya. Mereka diajak untuk ikut dalam mempromosikan pariwisata yang aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keterlibatan generasi muda dalam mempromosikan wisata Kota Batu ini bisa memanfaatkan teknologi IT. Kontennya dengan mengeksplorasi sudut - sudut kota, mengangkat potensi desa, potensi keindahan alam hingga potensi budaya dan ekonomi kreatif. Arief menilai bawa generasi muda Kota Batu memiliki potensi dan membutuhkan ruang untuk menyalurkan gagasan - gagasannya. Saya berterimakasih dan mengapresiasi pada seluruh peserta yang berpartisipasi dengan gigih, dan juga kepada panitia yang telah mensukseskan lomba ini. [nas]
Surabaya, Bhirawa Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Forkom LPMK) Kota Surabaya, menggelar Deklarasi Damai Pilwali Surabaya dan menyayangkan viralnya video yang beredar Hancurkan Risma yang dilakukan pihak tertentu sebagai kampanye hitam. Deklarasi damai yang dilakukan LMPK yang mewakili wilayah Surabaya Utara, Selatan, Barat, Timur dan Pusat ini. Untuk mengajak masyarakat menyikapi Pilkada serentak dengan damai dan sukacita serta tidak mudah terpengaruh pihak yang berusaha memecah persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin selama ini. "Siapapun itu baik dari Paslon 1 maupun Paslon 2, kami dari jajaran
LPMK itu tidak setuju, tidak menginginkan adanya kampanye yang menyerang personal. Ini sangat tidak bagus,'' kata Ketua Forkom LPMK Surabaya Moch Unsi Fauzi
saat deklarasi, Kamis (26/11). Menurut Fauzi, LPMK Surabaya merasa terusik dengan beredarnya video nyanyian Hancurkan Risma, karena Tri Rismaharini sampai saat
Ketua Forkom LPMK Surabaya, Moch Unsi Fauzi bersama Ketua LPMK di Surabaya menyatakan deklarasi Pilkada Damai.
AHY Blejeti Program Paslon Machfud-Mujiaman Surabaya, Bhirawa Keinginan Partai Demokrat (PD) untuk merebut kemenangan di Pilwali Surabaya sudah dinanti sejak 20 tahun silam. Dengan mengusung pasangan calon nomor urut 02 Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menaruh harapan besar mewujudkannya. Kehadiran putra pertama Presiden keenam, Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY didampingi jajaran Pengurus DPP Partai berlambang Bintang Mercy, salah satunya Bendahara Umum Renville Antonio, Pengurus Harian Agust Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif Sigit Raditya dan Irawan S Leksono selaku Koordinator Zona Wilayah Jawa III Satgas Pilkada Partai Demokrat. Sedangkan, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Bayu Airlangga dan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari tampak hadir mendampingi.
AHY mengaku, partainya ingin memenangkan paslon Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno di Surabaya. Hal itu dibuktikannya dengan hadirnya rombongan DPP yang turut hadir dalam acara media gathering kali ini. "Saya selalu menanyakan progres Pilkada Surabaya. Kenapa, karena ini kota sangat penting, vital dan strategis. Kami tahu potensi yang dimiliki
Surabaya,'' katanya dihadapan awak media yang hadir. Perhatian khusus juga ditambatkan AHY di Kota Pahlawan. Mengingat, Surabaya menjadi barometer politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertumbuhan tingkat nasional. Sembilan program yang diusung Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno pun menjadikan AHY harus menelaah satu persatu.
gegeh bagus setiadi/bhirawa
AHY bersama rombongan DPP Partai Demokrat bersama pasangan calon nomor urut 02 Machfud ArifinMujiaman Sukirno di Surabaya, Kamis (26/11/2020).
Setiap ada waktu, AHY pun mempelajari program agar bisa untuk diimplementasikan di Kota Surabaya. Pertama, Program Super Ultra (Stimulus Pemberdayaan Usaha dan Keluarga Sejahtera). Menurut AHY, yang menjadi perhatian yakni para pelaku UMKM yang kini terdampak pandemi Covid 19. "Mengalokasikan dana APBD untuk inkubasi UMKM, baik itu permodalan, pembimbingan dan pemasaran. Karena para pelaku UMKM yang sangat terdampak pandemi ini bisa dibantu melalui Program - program Super Ultra. Ini Stimulus yang ditawarkan Paslon MaJu,'' ujarnya. Kedua, lanjut Mantan Kogasma ini ialah Program SEROJA (Sehat Raganya, Optimis Jiwanya), yang paling penting meyakinkan warga Surabaya itu sehat dan bebas dari Covid 19. Semoga Pak Machfud dan Pak Mujiaman kalau terpilih yang zona merah itu menjadi hijau. Artinya pendekatannya manusia diselamatkan. [geh]
ini masih menjabat Wali Kota Surabaya, sehingga kampanye model seperti itu bisa mengganggu situasi dan kondisi Kota Pahlawan. "Karena kalau ini diteruskan, kampanye modelnya nyerang, mungkin bersifat provokatif dan lain sebagainya akan mengganggu situasi dan kondisi di Kota Surabaya. Kami tidak ingin kejadian di Jakarta yang sampai hari ini masih hangat imbas dari Pilkada itu merambah ke Kota Surabaya,'' ucap Fauzi. Setelah Deklarasi Damai Pilwali 2020, LPMK Surabaya akan melaporkan pernyataan sikap tertulis yang sudah ditandatangani Ketua LPMK tiap wilayah ke Polrestabes Surabaya, dan bekerjasama dengan pihak keamanan untuk mewujudkan Pilkada berjalan damai dan aman. [iib]
KILAS SURABAYA
Komisi C Sukses Naikkan Potensi Pendapatan Daerah Sebesar Rp 410,6 M DPRD Jatim, Bhirawa Pembahasan R-APBD Jatim 2021 di tingkat komisi nampaknya membuahkan hasil yang mengembirakan. Bahkan komisi bidang keuangan DPRD Jatim berhasil mendongkrak potensi pendapatan daerah sekitar Rp410 miliar lebih, sehingga pendapatan daerah secara otomatis meningkat dari usulan awal yang hanya dipatok Rp30.705.543.371.623. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Mohammad Fawaid menyatakan, hasil pembahasan R-APBD Jatim 2021 di tingkat komisi meyakini potensi pendapatan daerah Pemprov Jatim tahun 2021 masih bisa dimaksimalkan atau ditingkatkan, kendati masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Alasannya, kata politisi asal Fraksi Partai Gerindra, prediksi dari Bank Indonesia maupun pakar ekonomi menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih bisa tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,8%, sehingga Komisi C DPRD Jatim juga optimis pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2021 akan lebih menggeliat. Alhamdulillah, hasil kinerja Komisi C dalam pembahasan R-APBD Jatim 2021 berhasil menambah potensi pendapatan daerah sebesar Rp.410.604.237.851,13, sehingga perangkaan anggaran pendapatan daerag pasa stuktur R-APBD 2021 meningkat dari usulan awal. [geh]
Jumat Pahing, 27 November 2020
JATIM MEMBANGUN
Halaman 8
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Gelaran East Java Investival 2020
Dorong Pertumbuhan Investasi, Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi Di tengah momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi, Jawa Timur mendorong masuknya investasi melalui kegiatan East Java Investival (EJI) 2020. Gelaran yang diselenggarakan secara hybrid (Online dan offline) ini berupaya menarik investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri. EJI 2020 merupakan perhelatan kedua setelah kesuksesan EJI 2019 dilakukan tahun lalu. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, EJI merupakan ikhtiar di tengah situasi pandemi ini untuk menembus pasar dan investor dalam dan luar negeri . Pemprov juga melakukan umkm virtual expo dengan beberapa diaspora yang dihadri Kedubes Los, sementara di EJI juga dihadiri oleh Dubes Australia dan Dubes Iggirs. “Sejauh ini pertumbuhan investasi dari Jatim masih nomor tiga secara nasional. Na-
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Tengah) saat menandatangani sebagai simbol pembukaan Gelaran East Java Investival 2020 di Ballroom Sheraton Hotel Surabaya, Kamis (26/11). mun, kalau pertumbuhan investasi PMDN se Jawa, Jatim sesungguhnya sudah nomor satu. Dinamika ini updatenya cepat sekali,”tutur Khofifah saat membuka EJI 2020 di Ballroom
Ikhtiar Wujudukan Industrial Halal Food di Jatim Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berikhtiar untuk dapat mewujudkan pusat industri makanan halal sebagai ikon baru investasi di Jatim. Ikhtiar tersebut berseiring dengan potensi kuliner di Jatim untuk bisa masuk 10 besar peringkat dunia. Dikatakan Khofifah, Global Islamic Economi mencatatkan halal food di Indonesia belum masuk 10 besar. Tapi fashion sudah masuk dua besar dunia. “Bukankah Jatim memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Apa yang mungkin dimaksimalkan, siapa yang bisa memberi pendampingan, market akses yang bisa dibangun tolong kepala DPMPTSP melakukan identifikasi secara terukur,” tegas Khofifah dalam pembukaan EJI 2020 di Sheraton Hotel Surabaya, Kamis (26/11). Khofifah berharap, jika nanti industrial halal food yang saat ini prosesnya sudah hampir final, maka ini akan menjadi PR baru bagi
Pemprov Jatim maupun duta investasi Jatim. “Kita panggil investor dari dalam dan luar negeri. Industrial halal food akan menjadi pintu masuk untuk bisa mengantar Indonesia untuk masuk 10 besar dunia. Mudah-mudahan ikhtiar ini akan dimudahkan Allah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jatim,” tandas Khofifah. Khofifah mengakui, potensi Halal Industrial Food akan sangat besar mengingat Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Dan di Indonesia belum memiliki halal industrial estate. “Di Jatim baru akan dilakukan di atas lahan 143 hektar di Sidoarjo. Kita siap-siap melakukan perancanaan secara maksimal,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. Sementara itu, Dirut PT Makmur Berkah Amanda Tbk Adi Saputra Tedja Surya Januari atau Februari akan meresmikan industry halal oleh Wapres RI KH Makruf
Amin. Sebab, ini merupakan bagian dari program KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah). Ini akan menjadi yang pertama di Jatim. “Kawasan industry halal ini sebenarnya tidak baru di dunia. Tapi di Indonesia belum ada dan di Jatim yang pertama. Di Malaysia misalnya, sejak 2011 kawasan industry itu sudah ada dan diminati oleh perusahaan-perusahaan besar,” tutur Adi Saputra. Adi menjelaskan, yang membedakan antara kawasan industry halal dengan yang konvensional adalah fasilitas yang terintegrasi antara sistem sertifikasi dan lab halalnya. “Kita sudah melakukan MoU dengan MUI dan penyelia halal sudah ada empat yang sudah ada di kawasan kita. Jadi semua yang di dalam itu intinya untuk mempermudah produksi di tempat itu seperti makanan atau kosmetik menjadi produk halal,” pungkas Adi.[tam*]
Sheraton Hotel Surabaya, Kamis (26/11). Ikhitar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim juga hrus diikuti dengan pesan pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan ikuti protoko kesehatan. Itu merupakan standar yang harus dijaga. Di saat yang sama, Pemprov Jatim juga ingin melakukan loncatan jejaring untuk bisa meningkatakan pertumbuhan ekonomi dan invesrasi. “Kita juga mengajak milenial di Jatim untuk menjadi duta investasi. Ada lima perwakilan. Semua meilenial yang akan jadi penguat untuk membangun Jatim dengan mengenalakn potensi unggulan dan andalan Jatim,” jelas Khofifah. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aris Mukiyono menambahkan EJI 2020 yang digelar
secara hybrid akan memuat empat agenda utama. Di antaranya ialah business forum, one on one business meeting, matchmaking, dan exhibition. “Di sesi One on One Business Meeting, kami telah menyiapkan 18 project prospectus yang terdiri dari 4 proyek manufaktur, 3 proyek agrobis, dan 11 proyek tourism, yang siap ditawarkan kepada calon investor,” tutur Aris. Selain itu, di EJI 2020 juga akan dilaksanakan penandatanganan enam perjanjian. Dua di antaranya adalah Letter of Intent (LoI) antara PT JGU Jatim dengan Shire Oak (sektor energi), serta PT. JGU Jatim dan PT. RSM Tuban dengan Serco Asia Pacific (sektor kesehatan). Empat perjanjian yang lain berupa MoU tentang penyediaan bahan baku industry rumput laut dan industri pengolahan porang.[tam]
Pemberian penghargan kepada milenial duta investasi diberikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
BNNK Surabaya Tes Urine Narkoba Prajurit Kodim 0832/SS
Prajurit Kodim 0832/SS jalani tes urine narkoba oleh BNNK Surabaya, Kamis (26/11).
istimewa
Surabaya, Bhirawa Kodim 0832/Surabaya Selatan (SS) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya dalam upaya mencegah penyalahgunaan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba di kalangan TNI AD. Puluhan prajurit Kodim dites urine narkoba dan mendapat penyuluhan P4GN.
Bertempat di Aula Makodim 0832/ SS, Kamis (26/11). Sebanyak 30 orang prajurit Kodim menjalani tes urine yang dilakukn petugas BNN Kota Surabaya. Tes urine dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sebagian peajurit juga mendapat penyuluhan P4GN dari petugas BNN Kota Surabaya. “Kegiatan ini merupakan pro-
10 Tahun Wali Kota Risma
Infrastruktur Surabaya Berkembang Pesat Selama 10 tahun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memimpin Surabaya, bidang infrastruktur terus dikebut. Berbagai pembangunan telah dikerjakannya. Alhasil, kini infrastruktur Surabaya berkembang pesat. Tangan dingin Wali Kota Risma memang mampu merubah Surabaya. Berbagai akses jalan dibangun untuk memperlancar lalu lintas. Berbagai saluran yang di bawahnya dipasangi box culvert juga dihubungkan demi mengantisipasi genangan air di musim penghujan. Ruang terbuka hijau juga terus ditambah setiap tahunnya. Kini, Surabaya sudah berubah drastis, menjelma menjadi kota yang diperhitungkan dunia. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati mengatakan sejak awal kepemimpinan Wali Kota Risma tahun 2010, langsung tancap gas membangun berbagai infrastruktur di Kota Surabaya. Salah satu yang diprioritaskan kala itu adalah pembangunan Frontage Road (FR) Ahmad Yani sisi barat yang dimulai dari depan City of Tomorrow (Cito) hingga akhirnya tuntas di FR Wonokromo. Awalnya, pembangunan frontage road sisi barat itu dimulai dengan pembebasan lahan sejak tahun 2010, dan pembangunan fisiknya dimulai sejak tahun 2012. “Jadi, pada 2012-2016 kita melakukan pembangunan fisik dari Cito hingga Royal Plaza sepanjang 4,7 kilometer. Kemudian sisanya dari depan Royal Plaza hingga frontage road Wonokromo sepanjang sekitar 1,2 kilometer tuntas di tahun 2019,” kata Erna Purnawati di ruang kerjanya. Selain itu, pembangunan frontage road Jalan Ahmad Yani sisi timur juga dituntaskan. Bahkan, di masa Wali Kota Risma, sudah menuntaskan pembangunan Jalan Merr yang merupakan salah satu rangkaian jalan arteri primer dan menjadi pintu gerbang Kota Surabaya di sisi timur. “Jalan Merr atau Jalan Ir. Soekarno ini panjangnya 10,75 kilometer yang dibangun sejak 1996, dan tuntas di masa Bu Risma,” tegasnya. Jalan baru lainnya yang dibangun di masa Wali Kota Risma adalah Jalan
Luar Lingkar Barat (JLLB), Jalan Luar Lingkar Timur (JLLT), Jalan Wiyung, Jalan Simpang Dukuh, Jalan Kedung Baruk, jalan akses TPA Benowo, jalan akses ke lapangan tembak dan berbagai jalan baru lainnya. Jika ditotal, pembangunan jalan baru selama Wali Kota Risma mencapai 259 kilometer. “Kalau pembebasan lahannya mulai 2010-2020, kami sudah melakukan pembebasan lahan sebanyak 2.665 persil dengan luas 419.942 meter persegi, dan total nominalnya sebesar Rp 1,9 triliun lebih,” tegasnya. Pada masa Wali Kota Risma, berbagai pedestrian juga terus dibangun, hingga tahun 2020 ini, panjang pedestrian di Kota Surabaya sudah mencapai 101.193,30 meter. Di bawah pedestrian dan beberapa jalan, terdapat saluran besar yang dipasangi box culvert, panjang saluran hingga saat ini sudah mencapai 232.884,6 meter. “Kami pasang box culvert itu untuk antisipasi banjir. Bahkan, untuk antisipasi banjir, kami juga terus memperbanyak bozem atau waduk, jumlahnya hingga saat ini sebanyak 75 bozem, dengan luas 1.446.925 meter persegi dan volume 6.008.139 meter kubik,” imbuhnya. Demi mengendalikan air di Surabaya supaya tidak ada genangan, Erna memastikan bahwa Wali Kota Risma juga sudah membangun 59 rumah pompa dan menyiapkan 111 unit genset sebagai antisipasi listrik padam. Bahkan, sejak awal kepemimpinannya, kapasitas pompa yang kurang maksimal banyak diganti. “Hampir semua pompa ditambah kapasitasnya. Saat ini sudah banyak pompa air yang memiliki kapasitas 5 meter kubik, sehingga sangat cepat menyedot air, ada pula pompa yang bisa kami setting kapasitasnya, jadi tergantung banyaknya air yang ingin kita alirkan,” kata dia. Di samping itu, Wali Kota Risma juga
terus memperbanyak pembangunan jembatan. Pada tahun 2010, jumlah jembatan di Kota Surabaya hanya 6 jembatan, setelah itu setiap tahunnya ada pembangunan dan hingga saat ini sudah ada 134 jembatan. “Tahun ini, kami fokus pada pembangunan Jembatan Joyoboyo, kami targetkan tahun ini selesai. Nantinya, jembatan ini akan menjadi salah satu ikon baru di Kota Surabaya,” ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin menambahkan, selama 10 tahun kepemimpinan Wali Kota Risma juga banyak membangun taman, karena sejak awal dia ingin Surabaya menjadi kota seribu taman. Perlahan dia pun mewujudkannya. Setidaknya, saat ini sudah ada 573 taman kota yang tersebar di berbagai titik di Surabaya, termasuk Taman Harmoni yang merupakan bekas tempat pembuangan akhir (TPA). “Sedangkan luas taman hingga tahun 2020 ini mencapai 1.651,24 hektar. Sementara luas ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya sudah mencapai 7.356,24 hektar atau 21,99 persen dari luas Kota Surabaya, sehingga RTH publik kami sudah di atas target minimal sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PU nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,” kata Anna. Kemudian pengelolaan sampah juga terus disempurnakan. Saat ini sudah ada sebanyak 533 bank sampah, sudah ada 9 lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recyle), dan ada pula 28 rumah kompos. Bahkan, pengelolaan sampah di Surabaya sudah bisa menghasilkan listrik di PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Benowo. “Kampung-kampung juga diajari cara mengolah sampah, sehingga sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo tidak terlalu banyak meski pertumbuhan penduduk semakin meningkat,” kata dia. Sementara itu, Ahli Permukiman dan Perkotaan yang merupakan Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Prof. Johan Silas mengatakan Wali Kota Risma ini memang membangun Kota Surabaya dalam kurun waktu 10 tahun masa jabatannya. Namun lebih dari itu, sejatinya ia telah membangun Kota Surabaya lebih dari 10 tahun ke depan, karena kemajuan dan pembangunannya sangat pesat. “Ke depan Surabaya harus menjadi bagian dari sistem tata kota dunia. Saya yakin Surabaya bisa mencapai itu dan terus menjadi kota terbaik di Indonesia dan bahkan dunia,” pungkasnya. [ADV]
gram dari pimpinan atas, yang diselenggarakan rutin tiap tiga bulan. Sehingga wajib diikuti oleh para prajurit jajaran,” kata Dandim 0832/ SS melalui Pasi Intel Kodim 0832/ SS, Kapten Inf Suparno. Suparno menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai upaya meminimalisir pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba di satuan TNI AD.
Khususnya di lingkungan Kodim Surabaya Selatan. Sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini harus diperangi seuruh elemen masyarakat dan instansi terkait. “Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba harus diperangi bersama-sama. Dan marilah bersinergi dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba,” tegasnya.[bed]
Jumat Pahing, 27 November 2020
JATIM MEMBANGUN
Halaman 9
KELANA JATIM
Lakukan Penyemprotan Desinfektan di Tiga Kecamatan Kota Madiun, Bhirawa Penyemprotan desinfektan rutin dilakukan di Kota Madiun. Tim gabungan kembali turun melakukan penyemprotan serentak, Kamis (26/11). Penyemprotan merupakan salah satu upaya pencegahan sekaligus pengendalian kasus Covid-19 di Kota Madiun. ‘’Penyemprotan ini rutin kami lakukan tiga hari sekali. Bedanya, hari ini kita serentak di tiga Kecamatan,’’ kata Kepala BPBD Kota Madiun Agus Hariono. Tak heran, tim terbagi menjadi tiga. Total terdapat sembilan mobil dan tiga kendaraan roda tiga penyemprot. Tiga unit mobil dan satu kendaraan roda tiga akan berkeliling di satu kecamatan. Tim Dinas Kominfo juga turut untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Agus menambakan penyemprotan kali ini difokuskan pada tempat umum dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat. ‘’Fokus kita hari ini di jalan protokol, pasar, dan tempat ibadah. Penyemprotan tidak dapat hanya sekali. Tetapi harus rutin,’’katanya. Karenanya, petugas juga melakukan penyemprotan saat malam. Sasarannya, tempat-tempat yang biasa digunakan untuk nongkrong. Harapannya, sejumlah tempat tersebut kembali steril setelah digunakan. Agus berharap masyarakat turut berperan aktif dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kota Madiun. Salah satunya, dengan patuh protokol kesehatan. [dar]
Bupati Tuban H Fathul Huda saat menyerahkan bantuan Alsintan pada kelompok tani di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban.
Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Serahkan Alsintan sudarno/bhirawa
Tim gabungan BPBD kembali turun melakukan penyemprotan desinfektan rutin dilakukan di Kota Madiun serentak, Kamis (26/11). Penyemprotan merupakan salah satu upaya pencegahan sekaligus pengendalian kasus Covid-19 di Kota Madiun.Penyemprotan ini rutin dilakukan tiga hari sekali.
Siap Siaga Bencana Pemkab dan Tim Gabungan Tingkatkan Koordinasi Lamongan,Bhirawa Bupati Lamongan Fadeli bersama Kapolres AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf. Sidik Wiyono, memastikan telah menyiapkan skenario penanggulangan bencana yag potensinya meningkat selama musim hujan. Kesiapan skenario tanggap bencana ini ditandai dengan gelaran simulasi pada ,Rabu(26/11) sore kemarin. Apel yang dilanjutkan dengan simulasi tersebut digelar dengan tujuan untuk melihat bagaimana kesiapan tim tanggap bencana Lamongan dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Juga merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Lamongan bersama TNI dan Polri, serta tim BPBD Lamongan dalam peningkatan koordinasi. “Sebagaimana yang kita ketahui wilayah Lamongan ini rawan terhadap bencana banjir. Maka dari itu perlu kita lakukan simulasi langsung ke tempat-tempat rawan tersebut untuk memudahkan penanganan sewaktu-waktu jika terjadi bencana,” ungkap Fadeli,Kamis (26/11). Sementara itu dari hasil pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Lamongan diketahui terdapat 76 desa yang rawan terdampak banjir, seiring dengan meningkatnya intensitas hujan. [Aha]
APBD Kota Malang Alami Penurunan di Tahun 2021 Malang, Bhirawa Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika usai penetapan APBD Kota Malang, Kamis 26/11 kemarin mengatakan, APBD Kota Malang di tahun 2021 mengalami penurunan. Menurut Made, APBD sebelumnya mencapai Rp 2,7 triliun, tapi di tahun 2021 Rp 2,1 sampai Rp 2,3 triliun. “Akan tetapi, angka tersebut belum fix sebelum dievaluasi oleh Gubernur Jatim,” tukasnya. Ketika sudah dilakukan evaluasi oleh Gubernur, untuk revisi penyesuaian. Karena masih ada dana transfer dari pusat yang masih butuh diselaraskan dan disesuaikan antara tim anggaran (Pemkot) dan badan anggaran DPRD. Pandangan akhir fraksi salah satunya disampaikan F-PKB, dibacakan Arif Wahyudi, mendukung program pelaksanaan APBD 2021 optimalisasi. “Kami berharap kepada Pemkot Malang segera melakukan pengisian kekosongan Kepala Dinas yang masih Plt. Biar agenda pembangunan lebih efektif, efisien serta tepat dan sempurna,” ucap Arif. Pria asal Dapil Klojen ini juga menyinggung permasalahan pembangunan Kayutangan Heritage dan persoalan sosial masyarakat lainnya. “Pemkot diharapkan memberikan perhatian serta segera menyelesaikannya,” tambah Arif. Sementara pandangan F PDIPerjuangan, dibacakan Iwan Mahendra, F - PDIP menekankan untuk melakukan recovery mental, ekonomi, kesehatan kepada masyarakat Kota Malang. “Dalam rangka mendisiplinkan berbagai potensi ekonomi seperti lahan parkir, pajak daerah, retribusi maupun lainnya,”kata dia [mut]
Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H Fathul Huda, menyerahkan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban, Kamis (26/11). Alsintan yang diserahkan dari dana APBD Tuban Perubahan tahun 2020 dan APBN. Dana sharing tersebut diwujudkan bantuan dalam bentuk pompa air diesel 135 unit, traktor roda dua 7 unit, traktor roda empat 5 unit, cultivator 11 unit, alat tanam jagung 140 unit, rumah burung hantu 200 unit, dan motor roda tiga 11 unit. Bantuan tersebut diharapkan sebagai penunjang mempermudah, dan percepatan sektor pertanian, dan lumbung pangan Nasional di Kabupaten Tuban. Selain itu mempertimbangkan minimnya minat generasi muda terjun ke sawah sebagai petani. Kepada awak media, Bupati Fathul Huda men-
yampaikan, sebagai bentuk syukur Pemkab Tuban kepada petani karena hasil pertanian kita mengalami kenaikan. “Sebagai rasa syukur menjadi lumbung pangan Nasional maka kita berikan Alsintan kepada petani,” terang Bupati Huda saat didampingi Kepala DPKP Tuban, Murtadji S.Pi.,MM. Ia berharap, bantuan ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Sekaligus bisa meningkatkan produksi, jika biasanya panen 1 atau 2 kali per tahun dengan hadirnya Alsintan ini bisa meningkat lebih banyak. “Saat ini SDM yang kita ketahui bahwa yang menjadi petani turun. Tetapi saya bangga, karena den-
gan peminat petani yang turun Alsintan ini bisa berfungsi dengan maksimal dan effisien,” ungkapnya. Bupati Huda menjelaskan, kenapa pihaknya memperhatikan petani, karena petani paling tangguh tidak tergoyahkan walaupun dalam kondisi Covid-19 tetap tidak pernah goyah. Ketika terjadi perang dagang tidak pernah goyah, sehingga memberi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban. Bupati dua priode ini menambahkan, program pertanian dari hulu sampai hilir saat ini sudah dicoba diterapkan di Kecamatan Widang. Selama ini beras di Tuban menjadi sasaran pedagang dari luar kota, karena hasil padi Tuban premium. “Padi kita dibawa keluar kota, ke Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk di campur sehingga beras-beras yang kurang baik karena dicampur dengan punya kita menjadi premium semua,” tandasnya. [Hud]
Rehabilitasi PMKS Terhenti Karena Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga mempengaruhi kegiatan untuk menertibkan dan merehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Delta. Menurut Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab Sidoarjo, Nur Chasan SE, sejak Bulan Maret 2020 hingga saat ini, bahkan diperkirakan sampai Bulan Desember 2020, tidak ada lagi kegiatan rehabilitasi untuk para PMKS. “Karena dana anggarannya kena recofusing, anggarannya sendiri sebenarnya tidak terlalu besar,” jelas Nur Chasan, Rabu (25/11) kemarin. Disampaikan Nur Chasan, pihaknya selama ini melakukan rehabilitasi PMKS, setelah menerima hasil operasi penertiban dari petugas Satpol PP Kab Sidoarjo. Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, lanjut Nur Chasan, pihaknya juga
tidak bisa semudah itu dalam merehabilitasi PMKS hasil penertiban dari Satpol PP. Sebab sesuai aturan kesehatan, PMKS yang akan masuk ke dalam Liponsos, harus dilakukan rapid tes. Seandainya ada yang hasilnya sampai reaktif, maka diwajibkan untuk menyediakan tempat khusus untuk isolasi. “Padahal kita tidak punya tempat khusus untuk isolasi PMKS, tidak bisa dicampur dengan warga binaan di Liponsos lainnya, karena penghuni di Liponsos mayoritas sudah, mereka rawan tertular Covid-19,” ujar Nur Chasan, yang sempat mengatakan jumlah total warga binaan di Liponsos Sidoarjo itu ada 70 orang. Karena beberapa faktor alasan tersebut, diakui Nur Chasan, untuk sementara ini pihaknya tidak bisa menerima PMKS untuk dilakukan rehabilitasi. Sejumlah kegiatan rehabilitasi itu
PMKS yang berkeliaran di lampu merah Pucang Kota Sidoarjo.
diantaranya seperti pelatihan membuat sejumlah ketrampilan. Misalnya menjahit dan membuat kerajinan. Dari bekal ketrampilan yang diberikan, diharapkan nantinya mereka akan bisa hidup wajar dan mandiri.
alikus/bhirawa
Dirinya sangat berharap supaya masa pandemi Covid-19 ini bisa segera cepat berlalu. Sehingga bisa segera melakukan rehabilitasi bagi PMKS yang memang sangat membutuhkan. [kus]
133 THL Puskeswan Dapat Perpanjangan Masa Kontrak Pemprov, Bhirawa Sebagai ujung tombak dalam pengendalian penyakit hewan di Jatim, sebanyak 133 THL (Tenaga Harian Lepas) yang terdiri dari medik dan paramedik yang ada di Puskeswan di Jawa Timur mendapatkan perpanjangan masa kontrak. Sebelumnya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menggelar rapat pertemuan koordinasi medik dan paramedik veteriner yang tergabung dalam Tenaga Harian Lepas (THL) di Jawa Timur yang berlangsung di Best Western Papilio Hotel Surabaaya, Kamis (26/11). Rapat pertemuan merupakan agenda
tahunan yang rutin dilakukan, agar tetap ada koordinasi yang baik antara THL dan Kementerian Pertanian dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, drh Wemmi Niamawati MMA mengatakan, dalam pertemuan itu terdapat memperpanjangan masa kontrak pada 133 orang THL yang ada di Jawa Timur, agar selalu membantu memberikan pelayanan terkait kesehatan hewan. “Mereka diberikan honor oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan. Mereka ad-
alah medik dan paramedik yang ada di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan),” kata Wemmi disela kegiatan. Dikatakannya, 133 orang THL ini berada di 121 Puskeswan yang tersebar di Jawa Timur. “Mereka merupakan sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur,” ujarnya. Di Jatim. lanjutnya, THL nya paling banyak dibiayai Pemerintah Pusat. “Kedepan, diharapkan pemerintah daerah memperhatikan dukungannya untuk Puskeswan. Mengamankan ternak yang ada di wilayahnya dari penyakit,” katanya.
THL tersebut, lanjut Wemmi, selain bertugas untuk pelayanan kesehatan hewan, mereka juga memberikan konsultasi mengenai penyakit hewan, dan juga melakukan penyuluhan di peternak maupun kelompok peternak. “Jadi mereka memiliki program kerja yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Harapannya bisa meningkatkan populasi ternak di Jatim, meningkatkan kualitas komoditas dari ternak, produk hewan bisa berdayasaing, dan meningkatkan pendapatan masyarakat juga bertumbuhnya perekonomian di pedesaan ,” katanya. [rac]
Warga Kertosari Berbagi Sayur di Tengah Pandemi Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi masyarakat hingga harus beradaptasi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus. Akibatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat menjadi terhambat hingga banyak warga kurang mampu makin menjerit atas adanya pandemi Covid-19. Sektor ekonomi terdampak besar, dimana banyak resesi terjadi di negara - negara maju. Di Indonesia, walaupun tidak seburuk itu, ada beberapa jenis industri yang vakum akibat adanya pandemi. Akibat terganggunya perekonomian negara, ada beberapa daerah dimana masyarakat kesulitan untuk sekedar mendapatkan sayur. Padahal sayur merupakan komponen makanan yang penting untuk menjaga asupan gizi dan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh lemah, Covid-19 berpotensi semakin mematikan.
Menyadari hal ini, ada warga yang tergerak untuk melakukan aksi berbagi sayur, seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Para warga berjiwa sosial tinggi ini membagikan sayur gratis pada warga kurang mampu. Kegiatan mulia ini diawali dan digagas oleh Muhammad Yusron Muchsin dan ibunya, yang terinspirasi dari kegiatan serupa di Bandung. “Saya sama ibu patungan sebesar 200 ribu Rupiah. Kita tidak tahu konsepnya seperti apa, jadi kami
buat saja satu paket kresek itu sayuran senilai 10 ribu Rupiah,” ujar Kak Ucon, sapaan akrab Muhammad Yusron Muchsin. Tidak ada niat apapun, Kak Ucon hanya murni ingin berbagi. Tetapi ketika kegiatan ini dikabarkan ke grup - grup WhatsApp (WA), respon masyarakat sangat baik. Banyak yang bergabung dan ikut menyumbang dana. Pada awal masa pandemi, sayuran gratis yang dibagikan mencapai 85 paket. Setelah diterapkannya New Normal oleh Pemerintah, penerima bantuan diseleksi. Ini dengan pertimbangan banyak warga yang bekerja kembali setelah adanya New Normal. “Awal pandemi banyak yang berhenti kerja, semua yang mengantri sayur pasti dapat paket. Ketika New Normal diadakan, kegiatan ini sem-
pat kami stop selama dua minggu. Kami lihat apakah warga masih butuh atau tidak pada sayuran gratis ini, ternyata masih butuh,” terang Kak Ucon, yang merupakan pendongeng kondang dari Ponorogo. Setelah New Normal, penerima sayuran gratis disaring dengan cara meminta surat keterangan tidak mampu dari RT setempat. Jumlah paket sayuran yang dibagikan adalah 58 paket. “Dalam New Normal, sayur gratis kami bagikan 3 kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, dan Jum’at,” jelas mantan wartawan itu. Kegiatan yang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan ini memperoleh donasi total sekitar 40 juta Rupiah. Jika dihitung, sudah 4.000 paket sayuran dibagikan untuk mas-
Salah seorang juru parkir memalingkan muka karena takut jarum suntik saat diambil darahnya oleh petugas rapid test Covid-19 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Selasa (24/11).
yarakat. Donasi itu murni sumbangan dari masyarakat, tanpa embel - embel lembaga atau organisasi. “Ada hikmahnya, dengan ini saya tahu bahwa orang baik itu ternyata
banyak. Saya berharap dapat berbagi sayuran gratis ini sampai kapan pun. Sayuran gratis model sedekah murah dengan pahala berlipat,” pungkas Kak Ucon. [yan]
EKONOMI
Jumat Pahing, 27 November 2020
Halaman 10
Tingkatkan Kualitas Pengetahuan Nelayan Situbondo
Diskan Ajak Pelatihan Perbaikan Mesin Kapal Situbondo, Bhirawa Guna untuk ikut meningkatkan kualitas pengetahuan nelayan Kota Santri, Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo mengajak para nelayan untuk mengikuti pelatihan perbaikan mesin kapal dan perahu fiberglass kemarin (25/11). Acara pembukaan pelatihan dipusatkan di Gedung PGRI Cabang Situbondo dengan diresmikan langsung Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi. Menurut Sopan Efendi, kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua hari mulai 24-25 Nopember 2020 dengan diikuti 24 peserta yang berprofesi sebagai nelayan yang ada di pesisir utara Situbondo. Mereka, kata Sopan, tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) Perahu Layar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Situbondo dan KUB Generasi Mahardika Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Situbondo. “Alhamdulillah kegiatan pelatihan ber-
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Sopan Efendi bersama jajarn dan instruktur dalam pembukaan acara pelatihan perbaikan mesin kapal dan perahu fiberglass. sawawi/bhirawa
jalan dengan lancar,” ujar mantan Camat Sumbermalang itu. Masih kata Sopan Efendi, agar hasil pelatihan berhasil maksimal, Diskan Kabupaten Situbondo mengundang narasumber atau instruktur yang sudah menjadi pakar dibidangnya sebanyak 8 orang. Kedelapan narasumber tersebut, beber Sopan, di antaranya berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (UPT Pelatihan Teknis
Kelautan Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil). “Para nelayan mengaku senang dan bersemangat selama mengikuti pelatihan kemarin,” jelas Sopan Efendi. Sopan Efendi yaang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Roy Hidayat menimpali, tujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat nelayan dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin dan perahu fiberglass. [awi]
HARI JADI KABUPATEN MALANG KE 1260
Kabupaten Malang Dipimpin Orang Hebat, Hasilkan Pembangunan Maksimal Kab Malang, Bhirawa Kabupaten Malang kini sudah memasuki usia yang ke 1260, sedangkan keberadaan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang sendiri berdiri pada tahun 760, dan setiap tanggal 28 November selalu diperingati. Sehingga dengan berdirinya pemerintahan di Kabupaten Malang, maka sudah banyak dipimpin oleh seorang Adipati yang sekarang Bupati. Namun disaat zaman kolonial, Adipati Malang tidak hanya memimpin Malang Raya saja. Tapi wilayah kekuasaannya meliputi Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Sehingga dari perkembangan zaman, pusat pemerintahan yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Malang terpecah menjadi tiga wilayah, dan mendirikan pemerintahan sendiri, termasuk Kota Malang dan Kota Batu membentuk pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh Walikota. Meski, Kabupaten Malang terpecah menjadi beberapa daerah, tapi masih tetap memiliki wilayah yang cukup luas, yang kini memiliki 378 desa dan 12 keluruhan, yang tersebar di 33 kecamatan. Sedangkan, ungkap Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Malang Fuad Fauzi, Kamis (27/11), kepada Bhirawa, berdasarkan catatan resmi yang ada di Pemkab Malang, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang didirikan oleh Pemerintah HindiaBelanda, yang hal ini berdasarkan Resolusi Gubernur Jenderal Tanggal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Sehingga dari resolusi tersebut, maka Notodiningrat diangkat menjadi Bupati Malang yang pertama. Meski, lanjut dia, Pemkab Malang secara resmi didirikan oleh Hindia-Belanda berdasarkan res-
olusi tersebut, namun hal itu bukan menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Malang. Karena penetapan Hari Jadi Kabupaten Malang berdasarkan prasasti Dinoyo, yang menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jumat Legi Tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. “Dan tanggal itu yang dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Malang,” terang dia. Menurut Fuad, dalam catatan Francois Valentyn, yang dikutip dari Groot Djava, wilayah Malang Raya pernah dipimpin oleh seorang Tumenggung atau Panglima Kerajaan bernama Djogo Soeta atau nama panggilannya Ronggo Soeta. Dan dalam buku Babat Malang yang ditulis Besar Edy Santoso pada tahun 2016, juga dibenarkan bahwa Kabupaten Malang pernah dipimpin oleh seorang Tumenggung. “Tumenggung yang pertama memimpin Kabupaten Malang, yakni Untung Suropati (1683), Wiromantri (1686), Mas Penganten (1707), Mas Brahim (1723), Pangeran Ario Wirodoningrat
(1725), Wironegoro III (1743, Malayakusumo (1763), Kertanegara (1767),” paparnya. Sehingga dari perjalanan waktu, kata Fuad, Kabupaten Malang sudah berganti puluhan bupati yang pernah memimpin kabupaten ini. Dari puluhan bupati tersebut, maka perkembangan pembangunan di Kabupaten Malang terus meningkat, serta pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Karena hal itu juga didukung dengan adanya Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Malang sangat besar, serta dipimpin oleh orang-orang hebat, baik di masa kolonial maupun di masa sekarang. Dan tentunya, juga didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. “Kini Kabupaten Malang sudah berubah wajah, karena pembangunan diberbagai sektor semakin hari semakin baik, dan bisa langsung dirasakan masyarakat. Sehingga hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang tentunya jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang setiap tahun terus berkurang,” tutur dia. Dikatakan, dengan usia Kabupaten Malang ke 1260, Pemkab
Malang terus berupaya dalam meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Diantaranya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, infrastruktur jalan, dan pariwisata. Seperti perkembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang sangat No pesat. Sehingga hal itu te1 lah meningkatkan kunjungan wisata, yang tidak han2 ya dikunjungi wisatawan 3 lokal saja, tapi juga wisa4 tawan asing. Karena kabu5 paten ini telah memiliki ban6 yak tempat wisata, terutama 7 wisata pantai yang tidak 8 kalah dengan pantai-pantai 9 yang negara lain. Masih Fuad katakan, di 10 era kepemimpinan H Ren11 dra Kresna dan HM Sanusi, 12 pembangunan di Kabupat13 en Malang sudah bisa dira14 sakan masyarakat, dan 15 mendapatkan hasil yang 16 cukup baik. Sehingga Bu17 pati Malang yang terpilih nanti di Pemilihan Kepala 18 Daerah (Pilkada) Kabupat19 en Malang 2020, bisa me20 lanjutkan apa yang sudah
Dia menambahkan, selama satu tahun kepemimpinan HM Sanusi, Kabupaten Malang sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, karena dinilai telah berhasil menjalankan program pembangunan. Diantaranya, Bidang Kesehatan, yang mana penghargaan diberikan bagi individu yang berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan. Pertanian, penghargaan diberikan karena berhasil mengembangkan Kawasan Hortikultura terbaik nasional. Pariwisata, penghargaan Indonesia Suatainable Tourism Award 2019 dari Kementerian Pariwisata untuk Desa Wisata Boonpring Sanankerto Katagori Manfaat Ekonomi, dan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pariwisata untuk Kelompok Sadar Wisata Dukung Alas Lestari. Lalu, Fuad melanjutkan, Penghargaan Innovative Government Award 2019 dari Kementerian Dalam Negeri, yang hal itu Bupati Malang HM Sanusi terus berusadicapai oleh pasangan Bupati Ma- ha membangun tata pemerintahlang sebelumnya. “Kabupaten Ma- an yang baik. “Dan disisi lain cara lang dipimpin orang hebat, maka kerja birokrasi juga didorong lebih akan menghasilkan proses pem- mengedepankan kinerja sebagai bangunan yang maksimal,” ujar faktor utama bagi dinamika organisasi dilingkungan Pemkab Madia. lang,” pungkasnya.[Adv, cyn] Nama-Nama Bupati Malang Nama Notodiningrat I Raden Ario Adipati Notodiningrat II Raden Ario Tumenggung Notodiningrat III Raden Adipati Soerioadiningrat I Raden Ario Adipati Sam Raden Soedono Raden Mas Tumenggung Ronggo Moestedjo Haji Said Hidajat Mas Ngabehi Soentoro Mas Japan Noto Boedojo R Soendoro Hardjoamidjodjo SH Kol (Inf) HR Sowignyo Kol (Inf) Eddy Slamet Kol (Inf) Abdul Hamid Mahmud Kol (Inf) Muhammad Said Ir Mochammad Ibnu Rubianto MBA Sujud Pribadi DR H Rendra Kresna SH, MM DR H Rendra Kresna SH, MM Drs HM Sanusi MM
Tahun 1819 - 12 November 1839 12 November1939 - 31 Juli 1884 31 Juli1884 - 24 November 1898 24 November 1898 - 23 Agustus 1934 23 Agustus 1934 - 31 Agustus 1945 12 Oktober 1945 - 17 Maret 1950 17 Maret 1950 - 11 April 1950 01 Maret 1950 - 28 Mei 1958 3 April 1958 - 31 Desember 1959 01 Juli 1959 - 14 Mei 1964 22 Oktober 1980 - 20 Oktober1985 22 Oktober 1985 - 24 Oktober 1995 24 Oktober 1995 - 26 Oktober 2000 6 Oktober 2000 - 24 Januari 2001 24 Januari 2001 - 24 Oktober 2010 24 Oktober 2010 - 02 November 2015 17 Februari 2016 - 17 September 2019 !7 September 2019 - Sampai Sekarang
SAMBUNGAN
Jumat Pahing, 27 November 2020
Pemkot Surabaya Diduga Turunkan Tipe Terminal Sambungan hal 1 “Bahkan pada Terminal Joyoboyo itu dibuat jembatan untuk jalan berputarnya angkutan,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (26/11) kemarin. Politisi Partai Demokrat ini mengaku sudah komunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terkait terminal tipe B yang belum juga diserahkan pengelolaannya kepada Pemprov. Dari pertemuan tersebut, Kementerian Perhubungan menyarankan DPRD Jatim untuk berkoordinasi dengan Kemendagri. “Solusinya kita masih menunggu pergantian Wali Kota yang baru. Nantinya akan kita ajak berkomunikasi lagi,” tuturnya. Diketahui pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pengelolaan terminal tersebut. Yakni Terminal tipe A dikelola oleh pemerintah pusat, Terminal tipe B dikelola Pemprov, sedangkan tipe C dikelola Kabupaten/kota. Peraturan Menteri Perhubungan (permenhub) 135 pasal 8 (3), bahwa terminal B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum angkutan antar kota dalam provinsi. Sementara itu, Kuswanto menambahkan Dishub Jatim menyatakan akan memprioritaskan peningkatan kualitas layanan terminal tipe B. Yakni akan dilakukan penyeragaman penampilan dan peningkatan kualitas layanan, agar ada pembeda saat dikelola pemprov Jatim. “Penyeragaman penampilan yang dimaksud adalah terkait warna terminal tipe B akan disamakan dengan warna kebesaran Dishub yakni dominasi abuabu dan putih. Mengingat, saat masih dikelola kabupaten/kota cenderung warnanya berbeda-beda sesuai dengan kehendak kepala daerah masing-masing. Dari situ nanti semua orang akan tahu dan daerah tak bisa berkelit bahwa terminal tipe B itu pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi, sekaligus ada pesan moral bagi pemprov Jatim untuk bisa meningkatkan kualitas layanan,” katanya. Ia mengakui masih banyak persoalan terkait pengelolaan terminal tipe B. Diantaranya, masih ada lahan terminal yang menggunakan tanah kas desa, sehingga perlu dilakukan tukar guling atau dibeli karena menyangkut aset nantinya. “Karena lahan yang akan dibeli itu belum dapat dipastikan sehingga baru bisa dialokasikan pada Perubahan APBD Jatim 2021 mendatang,” jelasnya. Di sisi lain, masih banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengelola lebih dari satu terminal tipe B. Seperti yang terlihat di Madiun satu UPT mengelola 3 terminal sehingga tidak bisa maksimal. “Kami berharap setiap terminal nanti ada kepala sendirisendiri,” pungkasnya. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono memastikan sejak awal Surabaya tidak ada niat untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi. Bahkan menurutnya Surabaya justru sengaja menurunkan tipenya dari B menjadi C. “Dari dari 34 Terminal tipe B di Jatim yang sudah diserahkan ada 27 terminal. Yang terakhir adalah terminal tipe B Kepuhsari Jombang. Jadi untuk Surabaya sejak awal sudah tidak ada itikad untuk menyerahkan kepada Pemprov Jatim,” ujar Nyono. Nyono mengatakan hal tersebut untuk semua terminal tipe B di Surabaya, seperti Joyoboyo, Bratang dan Kedungcowek. Bahkan menurutnya Terminal Osowilangun yang merupakan tipe A juga belum diserahkan kepada pemerintah pusat. “Aturannya terminal tipe B, untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak boleh masuk ke Surabaya kecuali ke Bungurasih (Terminal Purabaya, red),” ungkapnya. [geh]
Bea Cukai Madura Musnahkan Tiga Juta Rokok Ilegal
l
Potensial Masuk Zona Hijau
Sambungan hal 1 yang terinfeksi sesuai kewenangan Pemkab Pasuruan melalui Dinkes. Komponen masyarakat, baik Pemdes, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan juga kami ajak bersosialisasi bahwa pandemi masih belum selesai dan masih menjadi masalah bagi kita semua. Saat ini kuncinya adalah harus disiplin dalam terapkan protokol kesehatan,” ujar Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Kamis (26/11). Upaya percepatan penanganan Covid-19 menuju zona hijau yang diasumsikan sudah tak ada kasus atau infeksi virus corona, intens dilakukan Pemkab Pasuruan. Terutama dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya disiplin dalam mengindahkan protokol kesehatan kepada masyarakat, tanpa terkecuali. Baik ketaatan dalam menggunakan masker, menjaga jarak maupun sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Di sisi lain, Pemkab Pasuruan juga mengalokasikan anggaran lebih untuk percepatan penanganan Covid-19. Dengan besarnya proporsi penanganan kesehatan tersebut, persentase kesembuhan pasien positif Covid-19, diharapkan semakin meningkat dari hari ke hari. “Alhamdulillah jumlah pasien positif yang sudah dinyatakan sembuh semakin banyak. Turunnya jumlah pasien secara otomatis fluktuasi terpaparnya masyarakat kita juga makin turun. Terpenting untuk saat ini, masyarakat tidak usah takut untuk melaporkan. Karena Covid-19 ini apabila ditangani lebih awal, maka bisa cepat sembuh,” ujar Gus Irsyad panggilan akrabnya. Menurut Gus Irsyad, aktivitas masyarakat dalam hal menggerakkan perekonomian dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Demikian halnya dengan sektor wisata yang mulai kembali dibuka bagi wisatawan. Tentunya dengan menyesuaikan tata kenormalan baru. “Kapasitas tempat-tempat wisata jangan sampai terjadi kerumunan yang menyebabkan cepatnya penularan virus Corona. Terlebih, kegiatankegiatan keagamaan yang berpotensi melibatkan banyak orang. Karena itu, harapan saya, jika semua tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama konsisten, kita bisa menuju zona hijau,” jelas Gus Irsyad. [hil] l
Halaman 11
Rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai Madura, saat dimusnahkan.
Pamekasan, Bhirawa Sekitar Tiga juta batang rokok harus dimusnakan. Rokok-rokok dari berbagai merk itu tidak terpasang pita cukai alias ilegal, di kemasan bungkusnya. Rokok ilegal sebanyak 3.077.112 batang senilai Rp. 2.8 miliar lebih, dengan potensi kerugian negara hampir Rp. 1,7 miliar adalah hasil beberapa kali penindakan oleh Bea Cukai Madura, sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan Agustus 2020. Pemusnahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Infor-
masi nomor S-240/MK.6/ KN.5/2020 tanggal 9 November 2020. “Pemusnahan rokok ilegal, untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki barang dengan dengan cara ditimbun. Jadi rokok ilegal tersebut disatukan dalam satu lubang kemudian dicampur dengan sampah dan air kemudian ditimbun dengan tanah,” kata Kepala KPP Bea Cukai Madura, Yanuar Calliandra, Kamis (26/11). Rokok ilegal dengan jumlah puluhan bal yang dimusnakan ditempat pembuangan akhir sampah, di Desa Angsanah, Kecamatan Proppo, Pamekasan itu dengan cara dimasu-
kan dalam sebuah lubang. Lalu disiram air dan ditutup dengan ditumpukan sampah. Barang tanpa pita cukai yang dimusnakan merupakan hasil kejahatan Tiga orang tersangka. Namun, siapa saja ketiga tersangka. Dan dalam bentuk apa saja perbuatan tidak dijelaskan secara rinci oleh pimpinan Bea Cukai Madura, maupun rilis yang beredar. Yanuar menyampaikan apresiasi yang setingitingginya kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama, dukungan, dan sinergi yang telah terjalin selama ini. [din]
Sehari Terpapar Covid-19, Bupati Situbondo Meninggal l
Sambungan hal 1
dihubungi membenarkan jika parner kerjanya itu meninggal dunia. “Semoga almarhum khusnul khotimah,” tutur mantan jurnalis itu. Setelah Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dinyatakan positif dan meninggal dunia akibat Covid-19, semua pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo menjalani test swab Kamis (26/11). Dari data Satgas Covid-19 Situbondo, sedikitnya ada 32 pejabat dan ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo mengikuti test swab. Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro, menjelaskan, sejumlah ASN yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo dan sejumlah ASN di beberapa OPD men-
jalani test swab. “Ini diminta karena mereka dianggap mempunyai kontak erat dengan Bupati Dadang Wigiarto. Untuk kepentingan itu Sekda Syaifullah juga ikut menjalani test swab kemarin,” katanya. Ia juga menjelaskan, Satgas Covid19 Kabupaten Situbondo sebelumnya sudah melaksanakan test swab kepada sembilan orang yang ada di lingkungan pendopo kabupaten, termasuk istri Bupati Situbondo Hj Ummi Kulsum. “Hasil test swab isteri Bupati Ummi Kulsum, negatif. Kalau yang sembilan orang lainnya, hasilnya hingga saat ini masih belum keluar. Nanti kalau hasilnya sudah keluar segera kami kabari,” tutur Dadang. Mantan Camat Sumbermalang itu menegaskan, jika hasil swab 32 pejabat dan ASN Pemkab Situbondo ada yang
positif, maka mereka harus menjalani proses karantina atau menjalani perawatan di RSU Situbondo. Sementara Bupati Jombang Mundjidah Wahab dirawat di rumah sakit setelah dinyatakan positif terpapar Covid-19. “Terkait kondisi kesehatan ibu saat ini, beliau sekarang di RS Dr Soetomo, dalam upaya memaksimalkan pemulihan. Alhamdulilah perkembangan kesehatan ibu makin membaik,” kata Ema Umiyyatul Chusnah, salah seorang putri Bupati Jombang Munjidah Wahab di Jombang, Kamis (26/11). Bupati Jombang Mundjidah Wahab hingga kini juga masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit untuk pemulihan karena terjangkit Covid19. Hasil tes usap yang kedua masih positif. Sedangkan hasil tes usap ke-
tiga baru akan keluar besok atau lusa. Ema juga mengatakan bahwa siapapun bisa terkena COVID-19 tidak pandang usia, status sosial, ekonomi dan jabatan apapun. Dirinya juga meminta doa agar ibundanya segera pulih. “Kami mohon doanya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, semoga ibu Bupati segera dipulihkan ke sehatannya dan bisa beraktivitas kembali seperti semula,” kata dia berharap. Sementara itu, Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jombang Budi Winarno mengatakan dengan kondisi Bupati yang masih dirawat aktivitas pemerintahan masih berjalan seperti biasa. “Tetap berjalan seperti biasa. Untuk tracing dinas kesehatan yang melakukan,” kata Budi. [awi,rif]
Gubernur Resmikan Rebranding Trimurti High School Pemprov Jatim Segera Bentuk Klinik l
Kekayaan Intelektual Tiap Bakorwil
Sambungan hal 1
jabarnya, Kamis (26/11). Langkah tersebut, kata Khofifah menjadi kebutuh an pembangunan saat ini dan akan datang. Apalagi ada penguatan kurikulum sains dari hasil kerjasama dengan Arizona State University. Dengan kata lain, ini merupakan kebutuhan percepatan perkembangan kemajuan khususnya di Jatim. “SDM internal Trimurti harus dipacu sekuat kuatnya. Karena ketika membangun partnership dengan pergu- Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dindik Jatim Wahid Wahyudi, Ketua BAN ruan tinggi di luar negeri S/M Jatim, Prof Roesmaningsih dan Kepala SMA Trimurti resmikan Rebandengan spesifik bidang sci- dring Trimurti Senior High Scool. ence maka guru-guru yang untuk kelas khusus, karena di malam hari, atau lewat guru. akan mengajar dibidang sains tidak semua mengikuti program Guru akan kita upgrade terus membutuhkan penguatan kuali- ini. Dua rapot yang didapat dari digitalnya. Karena pembelatas dan kuantitas,” jabar dia. rapot sekolah (nasional) untuk jarnanya juga jarak jauh,” kata Maka dari itu, Khofifah mem- penilaian pembelajaran mapek dia. inta kepada yayasan dan kepala PKN, Sejarah, dan sebagainya Dijelaskan Fajar, untuk bisa sekolah untuk melakukan inden- sedangkan rapot dari Arizona mengikuti program ini tidak tifikasi, sehingga pola penyiapan State University akan mem- ada seleksi khusus didalamnya. guru bisa dilakukan semaksimal berikan penilaian untuk mapel Hanya dibutuhkan siswa yang mungkin. Kimia, Fisika, Biologi dan yang cakap dan mampu berbahasa Ditambahkan Ketua Yayasan berhubungan dengan jurusan inggris disamping dari jurusan Senior High School Trimur- sains,” jelasnya. sains. Program ini diikuti oleh ti, Mohammad Fajar Satria Program tersebut mengung- siswa kelas 10 yang sudah dijalan menuturkan tujuan rebranding gulkan teknologi informasi (IT) sejak Juli tahun ini. Setidaknya membuat SMA Trimurti untuk dalam pembelajarannya yang ada sekitar 14 siswa. Ditahun menguatkan metode pembela- disebut digital school. Sehingga ajaran mendatang pihaknya jaran dengan sistem baru untuk melalui sistem pembelajaran ini, akan membuka kesempatan bagi mencapai generasi lebih maju. siswa melalui fasilitator guru setiap jenjang dengan maksimal Hal tersebut ditandai melalui akan menerima pelajaran dari 30 siswa. kerjasama dengan Arizona State Arizona State University. Baru “Jadi sertifikat (rapot) yang University program doubel de- kemudian akan disampaikan ke didapatkan di international sudah gree. Yang bisa diikuti siswa siswa. diakui di Amerika kalau mereka dengan jurusan sains. “Siswa bisa ikut programnya ingin melanjutkan studi disana “Jika ikut program ini mereka (sekolah) dengan pengajar dari bisa digunakan sertifikat terseakan mendapatkan dua rapot sana (Arizona State University) but,” pungkas dia. [ina]
l
Sambungan hal 1
Komitmen itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Jatim, Emil Listianto Dardak dalam seminar bertajuk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa. Dalam seminar yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis (26/11), Emil mengaku mempunyai cita-cita membuat klinik KI di setiap bakorwil. “Kami punya East Java Super Corridor atau semacam Mall Pelayanan Publik di setiap Bakorwil. Semoga bisa segera ada klinik KI di sana,” harapnya. Terkait KIK, Emil menegaskan bahwa pihaknya siap menginventarisir apa saja aset budaya yang berpotensi didaftarakan. Menurutnya, dengan semakin banyaknya pendaftaran KIK, semakin baik untuk pemulihan ekonomi 2021. Sebelumnya, Dirjen KI Freddy Harris menyatakan bahwa Jawa Timur punya potensi yang besar dalam produk KInya. Masyarakatnya sangat peduli dengan hak merk, paten, hingga KIK dan Indikasi Geografis. “Untuk itu, diperlukan sinergi antara pusat dan daerah dalam melindungi kekayaan intelektual yang ada,” pungkasnya. [bed]
AHY Puji Kinerja Gubernur Tangani Pandemi l
Sambungan hal 1
terkendali dan terus berkurang kasus aktifnya. Namun, AHY berharap ditengah upaya keras pemerintah provinsi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, masyarakat juga terus meningkatkan kesadarannya dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19. “Penanganan Covid-19 ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas semua masyarakat. Karena meskipun pemerintah terus berupaya maksimal tetapi tidak diikuti oleh masyarakat, maka akan sia-sia upaya itu,” terang dia. Apresiasi juga diberikan kepada Gubernur Khofifah karena upayanya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi bangkit dari resesi ini dapat tercapai. “Kami yakin Jatim akan tetap menjadi provinsi sentral dari perekonomian nasional,” pungkas AHY. [tam]
Batasi Jumlah Wisatawan, Alternatif Menikmati Liburan Pemandangan Alam l
Sambungan hal 1
Untuk harga cottage, hotel, dan camping, Selorejo Hotel dan Resort juga telah menyediakan beragam harga yang cukup terjangkau. Karena, harga juga sesuai dengan pemandangan alam yang didapatkan. Di Selorejo Hotel dan Resort ini, selain camping juga ada wisata berperahu berkelilingmelihat suasana qpemandangan Bendungan Selorejo yang hijau. Nampak pula, mulai banyak pemancing ikan yang berada di kawasan bendungan. Masyarakat setempat juga ada yang menjaring ikan dengan menggunakan gethek. Pemandangan alam di Bendungan Selorejo ini sangat bagus sekali, meskipun saat peserta datang suasana di bendungan tersebut masih surut. Hal ini dikarenakan Bendungan Selorejo merupakan ben dungan tahunan. Sehingga, ketika puncak hujan bendungan itu baru menyimpan stok air untuk kebutuhan setahun. Selain berperahu wisata keliling bendungan, Selorejo Hotel dan Resort
juga menyediakan paket liburan dengan berkuda. Sebelum memulai berkuda, pelatih kuda memberikan pengenalan banyak hal terkait kuda. Setelah pengenalan kuda selesai, peserta diminta untuk mencoba menaiki kuda. Awalnya banyak yang agak takut untuk menaiki kuda. Bagi yang masih khawatir, jangan takut karena pelatih akan memberikan bimbingan dan menuntun berkeliling. Ternyata berkuda itu juga sangat mengasyikan. Manajer Pariwisata Selorejo, Bayu Pramudya mengatakan, sejak Maret 2020 ditengah mulai memuncaknya pandemi Covid-19, baik itu di Hotel Selorejo dan Resort dan kunjungan ke Bendungan Selorejo dilakukan penutupan. Selama penutupan, PJT I tetap memaksimalkan aktivitas. Apalagi saat dibuka, kesehatan para tamu juga menjadi hal yang penting. Dikatakannya, sejak dibuka pada 1 September 2020 wisata Selorejo telah ramai dikunjungi wisatawan, meski tamu hotel belum sepenuhnya pulih.
Bagi pengunjung yang tidak menginap di hotel, dan berwisata ke Selorejo hanya dikenakan biaya membeli karcis Rp 13 ribu per orang untuk weekday , sedangkan weeked Rp 20 ribu. Tiket kendaraan bermotor roda dua senilai Rp2.000, roda empat Rp5.000 dan bus Rp15 ribu.Untuk tinggal lebih lama, Selorejo juga menyediakan hotel, cottage, dan fasilitas meeting atau rapat. “Harga hotel mulai Rp260 ribu per kamar untuk dua orang. Tersedia juga cottage mulai Rp 540 ribu per unit,” terangnya. Berwisata di Bendungan Selorejo ini, lanjutnya, pihaknya memaksimal kan untuk kegiatan outdoor seperti paket camping dan sekolah berkuda, dan berperahu. “Paket camping, wisatawan bisa menikmatinya dengan biaya Rp35 ribu bagi yang datang dengan perlengkapan sendiri. Ada juga paket Rp350 ribu untuk dua orang yang lengkap dengan jalan-jalan dan makan pagi dan makan malam. Sementara, paket sekolah berkuda di wisata Selorejo membandrol harga Rp200 ribu, dimulai pukul 09.00 WIB
dan 15.00 WIB. Jika tiga hari harga yang di dapatkan cukup murah yakni Rp500 ribu. Pengunjung mendapatkan materi berkuda teori dan praktik. “Materinya apa yang tidak boleh dilakukan pada kuda, cara memberi makan kuda, merawat kuda, mengenali kuda. Terus ada praktik berkuda mulai naiknya, dituntun sampai bisa,” katanya.\ Bayu Pramadya menjelaskan, tiket masuk Taman Wisata Selorejo pada hari biasa senilai Rp13 ribu per orang dan akhir pekan atau hari libur nasional senilai Rp20 ribu per orang. Bagi pecinta kuliner, lanjutnya, sajian menu ikan khas Selorejo juga bisa dinikmati di lokasi wisata dan resto hotel. Mulai ikan gurame dan nila bakar, ikan wader goreng, hingga udang goreng dan bakat juga tersedia. “Berlibur di Wisata Selorejo ini, dengan melihat pemandangan suasana alam yang indah, tentu menjadi makin hangat dan cocok sekali untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga,” tutupnya. [*]
Jumat Pahing, 27 November 2020
Bhirawa
Halaman 12