binder27okt20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Selasa Legi, 27 OKTOBER 2020

Kuatkan Kembali Perdagangan Dalam Negeri, Jatim Gelar Misi Dagang ke NTT

Pemprov,Bhirawa Kembali membuka jalur perdagangan dalam negeri di tengah pandemic Covid-19 Jatim menggelar misi dagang di provinsi Nusa tenggara Timur (NTT). Sampai dengan pukul 15.00 WITA, Misi Dagang yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim ini telah membukukan Rp 212 miliar lebih transaki dagang berbagai komoditi kedua provinsi.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistiyanto Dardak Dalam sambutannya, Emil mengatakan bahwa kegiatan Misi Dagang kali ini merupakan upaya membangun persaudaraan antara Jatim dan NTT untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Kami meyakini bahwa NTT memiliki potensi yang luar biasa begitu pula Jatim, namun begitu potensi ini tidak akan bisa maksimal jika kita tidak saling berdagang. Maka dari itu inilah yang didorong oleh para ekonom yang menyatakan teori keunggulan komparatif, teori keunggulan kompetitif, yang mana pada intinya masyarakat akan diuntungkan jika mereka berdagang,” kata Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa Senin (26/10).

Menurut Emil dengan berdagang maka masingmasing wilayah bisa fokus pada keunggulan masingmasing dan dapat melakukan produksi dengan lebih  ke halaman 11

Wakil Gubernur Jatim emil Elistianto Dardak bersama Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, MM meninjau produk peserta Misi Dagang Jatim ke NTT, Senin(26/10) di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Nusa Tenggara Timur (NTT).

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan Libur Cuti Bersama dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh hari Rabu (28/10) sampai Jumat (30/10), maka Harian Bhirawa TIDAK TERBIT. Selanjutnya akan terbit kembali pada Hari Senin (2/11). Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Redaksi

Mendarat di Juanda, 154 PMI Deportasi Diberi Bantuan Sembako

Pemprov, Bhirawa 154 PMI (Pekerja Migran Indonesia) deportasi akhirnya mendarat di Bandara Internasional Juanda. Seiring kedatangan mereka juga diberikan bantuan paket Sembako dari Gubernur Jatim. Kedatangan PMI deportasi itu, sesuai surat Kemenlu No. 12340/WN/10/2020/66 tanggal 21 Oktober 2020, kembali pemerintah Malaysia melaksanakan program deportasi WNI/ PMI ke 3 embarkasi di Medan, Jakarta dan Surabaya.

Di embarkasi Juanda Surabaya dipulangkan sebanyak 154 orang dengan rincian 138 orang warga Jatim dan 16 orang warga non Jatim. Kedatangan deportasi PMI yang menggunakan pesawat charter Malaysian Airline sejak jam 09.00 Wib, telah dibekali hasil swab/PCR test sesuai

Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Tebang Pilih Pasangan Hidup Maju Pilkada, PNS Wajib Cuti di Luar Tanggungan Negara Pejabat Pembina KepegawaSurabaya, Bhirawa Waspadai Risiko Covid-19 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus disibukkan den- ian (PPK). Sementara di Jatim, tercatat ada 42 PNS melakukan gan laporan pelanggaran netralitas ASN. Khususnya menpelanggaran netralitas. dan Hidrometeorologi jelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Anggota KASN Dr RudiSayang, tindak lanjut penjatuhan sanksi masih terkesan arto Sumarwono menuturkan, Sepanjang Liburan tebang pilih. kewenangan KASN sejauh ini Hingga 13 Oktober ini sudah ada 737 laporan pelanggaran netralitas ASN di Indonesia, 523 di antaranya dinyatakan melang-

gar dan mendapat rekomendasi sanksi dari KASN. Dari jumlah tersebut, hanya 52 persen yang mendapat tindak lanjut dari

hanya sampai pada rekomendasi kepada PPK. Tapi faktanya, cukup banyak rekomendasi KASN  ke halaman 11 KASN bersama Bawaslu dan Kanreg II menggelar sosialisasi pengisian jabatan menjelang pilkada serentak 2020 di Kantor BKD Jatim.

 ke halaman 11

MITRA

Sepenggal Kisah Suka Duka Wali Kota MENJELANG berakhirnya masa jabatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sebagian besar warga Kota Pahlawan penasaran ingin mengetahui berbagai pengalaman, serta suka dukanya dan cerita menarik dalam membangun kota kurang lebih hampir 10 tahun.

Berbagai pertanyaan tersebut, disampaikan saat wali kota perempuan Tri Rismaharini  ke halaman 11

Sentil

UPT Milik Dinsos Jatim Banyak Permasalahan - Ini harus jadi perhatian Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Tebang Pilih - Karena yang mau ditebang pandai menghindar KUA Bisa Telisik Status Janda-Duda Catin - Tak lagi bisa menutupi status

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti seluruh masyarakat Jatim untuk mewaspadai risiko penularan Covid-19 sepanjang libur panjang Maulid Nabi. Hal ini lantaran, penambahan kasus positif corona pasca libur panjang pernah terjadi pada libur lebaran dan juga libur panjang peringatan HUT RI pada Agusutus lalu.

Banyaknya warga yang liburan dengan mudik ke kampung halaman menjadi salah satu faktor munculnya klaster liburan dan juga klaster keluarga.  ke halaman 11

Operasi Zebra Semeru

Polda Jatim Kerahkan 3.004 Personel

Ist

Pemeriksaan sarana prasarana dalam apel Operasi Zebra Semeru 2020 di Mapolda Jatim, Senin (26/10).

Polda Jatim, Bhirawa Ditlantas Polda Jatim mengerahkan 3.004 personel dalam Operasi Zebra Semeru 2020. Operasi yang digelar 26 Oktober hingga 8 November ini bertepatan dengan libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menyasar pelanggaran lalu lintas (lalin) dan upaya rekayasa lalin.

Kabagbinops Ditlantas Polda Jatim, Kompol Gathut Bowo Supriyono mengatakan, apel kesiapan pasukan telah digelar dengan dipimpin langsung Dirlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman, Senin (26/10). Operasi  ke halaman 11

Ist

Komisi E DPRD Jatim mengunjungi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA) Situbondo di Banyuwangi.

UPT Milik Dinsos Jatim Banyak Permasalahan

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim menemukan kondisi unit pelayanan teknis (UPT) milik Dinas Sosial Jatim yang kondisinya kurang layak. Banyak permasalahan seperti gedung perlu renovasi, jumlah karyawan tidak seimbang, hingga honor pegawai yang masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK).  ke halaman 11

Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro Riwayatmu Kini

Banyak Lapak Kosong, Ada Komunitas Ayam Aduan yang Mau Sewa Stan untuk Adu Ayam Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro pernah digadanggadang bakal menjadi pasar terbesar hasil pertanian di Jatim.

Namun harapan tinggalah harapan. Pasar yang dibangun pada 2008 silam itu kini nasibnya sangat mengenaskan. Hidup segan mati tak mau. Padahal pasar milik Pemprov Jatim tersebut memiliki fasilitas lengkap.

Hadi Suyitno, Kab Sidoarjo Siang itu, Agus, salah seorang pedagang Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro atau Pasar Puspa Agro, Jemundo, dengan sabar meladeni pembeli buah yang hanya beli satu atau dua kilogram. Biasanya pelanggannya membeli dalam jumlah besar untuk di jual eceran di pasar

krempyeng di kampung maupun perumahan atau di tepi jalan raya.

“Yang mau beli mangga sekilo boleh. Mau beli satu keranjang juga lebih boleh. Kalau beli banyak harganya pasti beda, lebih murah. Pedagang tidak boleh menolak rejeki. Ada yang beli melon atau timun mas satu biji tetap dilayani. Harga di sini pasti

lebih murah dari harga di tempat lain,” kata Agus.

Agus adalah satu-satunya pedagang buah impor campur buah lokal yang bertahan di Pasar Puspa Agro. Pedagang buah impor yang pernah sewa lapak di Pasar Puspa Agro memilih pasar lain. Kondisi Pasar Puspa Agro sangat memprihatinkan.

Sejak berdirinya pasar ini tidak pernah ramai. Banyak faktor yang menyebabkan pasar ini menjadi sepi.

Pemandangan lapak-lapak yang mangkrak dan dijadikan penampungan keranjang bekas  ke halaman 11

Pasar Induk Modern Puspa Agro yang terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo kini kondisinya hidup segan mati tak mau. Banyak lapak kosong, hanya beberapa pedagang yang masih bertahan karena harga sewa yang murah.

EKSEKUTIF

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

Halaman 2

Libatkan Peran Masyarakat Kontrol Penambangan Liar

adit hananta utama/bhirawa

Petugas Satpol PP Jatim melakukan sosialisasi perda dan pemasangan plakat larangan penambangan liar di Kabupaten Blitar.

Pemprov, Bhirawa Peran masyarakat terus didorong untuk ikut dalam menjaga wilayahnya dari aktifitas penambangan liar.

Langkah tersebut dilakukan Satpol PP Provinsi Jatim dalam upaya sosialisasi penegakan perda dengan melibatkan warga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

“Kami sangat berharap peran aktif warga agar penambangan-penambangan tanpa izin bisa dinimimalisasi,” ujar

Kepala Bidang Penegakan Perudang-Undangan Daerah Satpol PP Jatim, Hanis, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (26/10).

Sebagai salah satu upaya lebih lanjut, hari ini pihaknya telah melakukan sosialiasi kepada masyarakat di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan tersebut, Satpol PP melakukan sosialisasi Perda sekaligus pemasangan papan

larangan kegiatan penambangan tanpa izin.

Menurut Hanis, sosialisasi dan pemasangan plang dilakukan karena mendapat aduan dari masyarakat setempat yang resah akibat adanya penambangan pasir yang diduga tanpa izin. “Ini adalah respon terhadap pengaduan masyarakat perihal adanya giat penambangan yang meresahkan warga di sana,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan Satpol PP Jatim Arief Darmawan menyampaikan sosialisasi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memahami peraturan-peraturan yang mengatur tentang penambangan, terutama tentang daerah-daerah diizinkan.

“Kalau semua tertib dan tidak melakukan hal-hal melanggar hukum maka ketenteraman serta ketertiban umum pastilah terwujud, bahkan bisa dinikmati masyarakat sendiri,” kata Danwas Wawan, sapaan akrabnya. [tam]

Libur Panjang, Bupati Imbau Warga Tak Bepergian ke Zona Merah Jombang, Bhirawa Menyusul adanya libur panjang pada cuti bersama pekan ini, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengimbau agar warga Kabupaten Jombang tidak bepergian ke daerah-daerah yang masih berstatus zona merah. Hal ini untuk mengantisipasi penularan Virus Corona (Covid-19).

Dimasa pandemi, seharusnya banyak belanja pengadaan APD dan alat kesehatan lain yang membuat belanja anggaran menjadi tinggi.

anas bachtiar/bhirawa

Serapan Anggaran Dinkes Kota Batu Rendah Batu, Bhirawa Dalam catatan Pemerintah Kota (Pemkot) hingga Oktober ini, serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam belanja operasional dan modal APBD Kota Batu masih sangat rendah. Dan salah satu OPD dengan serapan rendah adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

Padahal dalam masa pandemi Covid-19 ini, banyak giat upaya pencegahan dan penanganan, serta pengadaan alat kesehatan.

Diketahui, saat ini serapan anggaran APBD Kota Batu 2020 mencapai Rp471,8 miliar.

Namun alokasi anggaran yang disediakan tahun ini mencapai Rp1 triliun. Artinya, anggaran APBD 2020

yang sudah terserap hanya sebesar 45,70 persen. Padahal pemanfaatan anggaran tersisa hanya menyisakan bulan November-Desember plus tambahan satu pekan di bulan ini.

Di antara beberapa OPD yang memiliki serapan rendah adalah Dinas Kesehatan. OPD yang menjadi ujung tombak penanganan covid-19 ini hanya menyerap anggaran sebesar 42 persen. Artinya, program dan giat yang sudah terealisasi Rp33 miliar dari total anggaran Rp79 miliar.

Selain Dinkes, serapan rendah juga dialami DPUPR, DPKPP, BPBD, Disparta, dan Diskumdag. Untuk serapan anggaran DPUPR masih 19 persen atau Rp15 miliar dari total anggaran Rp78 miliar. Selanjutnya DPKPP masih 11

persen atau Rp6,5 miliar dari total Rp59,5 miliar.

Serta BPBD masih 33 persen atau Rp3,7 miliar dari total anggaran Rp10 miliar, Diskumdag masih 32 persen atau Rp7,3 miliar dari total Rp22,7 miliar dan Disparta 35 persen atau Rp7,1 miliar dari total Rp19,9 miliar. Sedangkan untuk OPD lainnya rata-rata serapannya di atas 50 persen.

Menanggapi rendahnya serapan rendah beberapa OPD ini,Wakil Wali Kota Batu Ir.Punjul Santoso,MM menyayangkan hal tersebut. “Bagi yang OPD serapannya masih rendah kami sudah minta agar segera menyelesaikan laporan keuangannya.

Utamanya untuk program yang di-

Wali Kota Kediri: Pentingnya Menjaga Keberagaman Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menjadi narasumber dalam sarasehan “Peran Ormas Kota Kediri dalam Membumikan Nilai Keberagaman Untuk Menyongsong Indonesia Maju’’, bertempat di Gereja Santo Yoseph Kediri, Kemarin.

Sarasehan digelah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Kediri dalam paparannya menyampaikan fakta keberagaman di Kota Kediri. Kota Kediri ini memiliki jumlah penduduk sebesar 287.409 jiwa tapi pada siang sampai malam hari meningkat hingga 3 juta jiwa sehingga di Kota Kediri ini padat sekali.

“Setelah kita breakdown ternyata jumlah penduduk berdasar agama yaitu Islam 207.714 jiwa, Katolik sebesar 6.360 jiwa, Protestan 16.446 jiwa, Hindu 221 jiwa, Budha 1.104 jiwa dan lainnya 105 jiwa. Kemudian pengelompokkan penduduk berdasar usia juga beragam. Lalu kalau kita dalami lagi di Kota Kediri, mulai tahun 1998 itu ada namanya Paguyuban Antar Umat Beragama, kalau kita cek kedalamannya lagi akhirnya kita mendapatkan bahwa di Kota Kediri ini memang harmonis sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar juga mengatakan bahwa keharmonisan di Kota Kediri terwujud salah satunya berkat komunikasi yang terjalin melalui Paguyuban Antar Umat aberagama (PAUB) yang terbentuk sejak 1998.

Hal ini kemudian dijadikan referensi oleh pemerintah pusat untuk menjadi Forum Kerukukan Umat Beragama (FKUB) pada tahun 2004. FKUB Kota Kediri sering mengadakan silaturahmi setiap satu bulan sekali bila tidak ada pandemi seperti sekarang ini.

Dalam pertemuan tersebut, diagendakan untuk berdiskusi dan bila ada suatu masalah yang terjadi bisa dicari solusinya. Selain dalam pertemuan tersebut FKUB Kota

Kediri juga melakukan kunjungan seperti saat perayaan natal, perayaan Cap Go Meh, doa bersama saat hari jadi Kota Kediri, silaturahmi dengan warga Papua yang ada di Kota Kediri dan lainnya.

“Sekarang ini jamannya kolaborasi, jadi kita harus bersama-sama membangun kota. Karena yang bisa membuat majunya Kota Kediri itu ya warga Kota Kediri juga yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Kebersamaan ini harus kita jaga, kita rajut bersama-sama, kita mau mikir sama-sama, maka saya yakin semuanya akan indah dan berjalan dengan baik dan semuanya akan mendapat solusi. Ini kuncinya di Kota Kediri,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik Provinsi Jawa Timur Agatha Retnosari mengatakan bahwa penting sekali untuk lebih fokus dan memberi arah serta bimbingan mengenai penggunaan teknologi untuk kaum muda, anakanak dan perempuan.

“Disamping itu, saya juga berpesan kepada semuanya untuk selalu manfaatkan jejaring yang sudah ada, selalu bekerjasama dengan semua pihak agar bisa bersama-sama membangun kesejahteraan untuk warga Kota Kediri,” tuturnya.

Narasumber terakhir Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Kediri Regina Suwono juga mengatakan bahwa komunikasi

dan juga inkulturisasi itu penting dalam gereja untuk bisa merangkul semua golongan.

Namun hal tersebut juga bisa berlaku untuk semua agama. Lalu yang tak kalah penting yaitu kaderisasi untuk meningkatkan sumber daya yang unggul dengan demikian akan meningkatkan kemampuan intelektual dan terutama akan meningkatkan toleransi. Kaum muda juga bisa dikatakan ujung tombak dan jangan netral.

“Pesan saya untuk anak-anak muda tidak boleh main aman atau netral, karena anak muda itu punya karakteristik. anak muda itu memiki idealis yang tinggi dan masih berapiapi. dengan begitu kita harus berani menentukan sikap. Contohnya saat ada isu-isu yang sedang berkembang sebagai anak muda harus bisa menentukan sikap, apakah setuju atau sebaliknya dan harus disertai dengan alasan atau substansi yang jelas,” ujarnya.

Selain Wali Kota Kediri, Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Kediri, dan Ketua Komda Pemuda Katolik Agatha Retnosari yang menjadi narasumber ada juga Ketua KNPI Kota Kediri Reza Darmawan dan Ketua Banser Kota Kediri Gus Wazid.

Sebelum kegiatan sarasehan tersebut, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kediri Periode 20202023 dilantik dan Walikota Kediri sebagai saksinya. [van.adv.hms]

laksakan setelah PAK atau P-APBD 2020,” ujar Punjul, Senin (26/10).

Ia menjelaskan bahwa rendahnya serapan OPD ini dikarenakan adanya refocussing pada APBD 2020 pada masing-masing OPD. Adanya refocusing ini ternyata sangat berpengaruh terhadap pencatatan administrasi keluar dan masuk keuangan daerah.

Selain itu, dari dana Covid-19 yang total anggarannya Rp102 miliar juga digunakan sekitar Rp60 miliar. “Adapun sisanya dikembalikan ke OPD masingmasing, dan itu juga harus dimaksimalkan oleh OPD agar tidak menjadi silpa,” pungkas Punjul. [nas]

Bupati menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Senin (26/10).

Terkait adanya agenda libur panjang atau cuti bersama pekan ini, Bupati Jombang juga mengatakan bahwa, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang maupun Satgas Covid19 Kabupaten Jombang.

“Kita mengantisipasi dengan, kita aktifkan pos-pos pantau.

Dan juga diharapkan tidak bepergian ke zona merah.

Sebaiknya kumpul keluarga saja, dan diharapkan juga tetap memakai protokol kesehatan,” ujar Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati menegaskan bahwa, imbauan agar tidak berkunjung ke zona merah tersebut disampaikan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang maupun warga Kabupaten Jombang.

Pemkab Jombang sendiri juga sudah mengeluarkan edaran untuk ASN Pemkab Jombang terkait imbauan untuk tidak bepergian ke zona merah dan diupayakan tetap tinggal di rumah bersama keluarga.

“Kami harap masyarakat juga demikian, tetap menjaga protokol kesehatan, dan diharapkan banyak kegiatan keluarga di rumah,” tandas Bupati Jombang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Ahmad Jazuli menjelaskan, cuti bersama tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020 ini merupakan kebijakan nasional. Dan pihaknya bakal menerapkan piket.

“Walaupun tidak ada perintah piket, tapi kebijakan Ibu Bupati

agar ada piket, di masing-masing OPD, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jelas Sekda Jombang.

Sekda Ahmad Jazuli juga menyampaikan bahwa, Bupati Jombang juga telah mengeluarkan sejumlah edaran baik untuk tempat wisata maupun untuk ASN. Untuk edaran kepada pengelola wisata ini diimbau agar mematuhi Edaran Bupati Jombang tentang protokol Covid-19.

“ASN hendaknya, diimbau tidak bepergian. Kalau toh harus bepergian, hindari zona merah, ikuti protokol kesehatan, rapid test, swab. Dengan 3 M, itu,” jelas Sekda Jombang lagi.

Libur Panjang, Bupati Gresik Larang ASN Pergi ke Wilayah Zona Merah ASN Gresik Dilarang ke Zona Merah Jelang libur panjang, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran Pemkab Gresik melalukan perjalanan ke wilayah yang terindikasi zona merah. Ini dimaksudkan untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19.

Penegasan ini disampaikan Sambari saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Pemkab, Senin (26/10). Menurut Sambari, Gresik saat ini sudah menunjukkan trend positif dalam penanganan Covid -19. Jumlah warga positif Covid tiap hari jumlahnya terus menurun.

Terkait libur panjang berlangsung mulai besok, Sambari minta semua ASN Pemkab Gresik agar tetap melaksanakan Disiplin Protokol Kesehatan (DPK) dimanapun itu berada.

Selama musim libur panjang mulai Selasa (27/10) besok ASN Sambari melarang ASN pergi ke wilayah yang terindikasi zona merah. [rif.eri]

Sambut Musim Penghujan, Dinas PUTR Lakukan Pengerukan Saluran Sungai Pemkot Madiun, Bhirawa Seminggu terakhir ini, hujan dengan intensitas deras sudah turun di wilayah Kota Madiun.. Karena itu, persiapan menyambut musim penghujan terus dilakukan Pemerintah Kota Madiun melalui DPUTR Kota Mdiun. Tak hanya pemangkasan pohon, pembersihan dan pengerukan sedimen sungai juga dilakukan. ‘’Sampai saat ini ada lima titik saluran yang kami lakukan pengerukan. Memang kami prioritasnya sungai utama yang bersedimen tinggi,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun, Ir. Suwarno M.Si didampingi Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase, DPUTR Kota Madiun, Suyanto, Senin (26/10).

Sungai yang dikeruk di antaranya saluran Tirto Mulyo, saluran Kali Sono, hingga saluran Rejomulyo dan saluran Sukosari. Suwarno menambah satu saluran di barat Pasar Logam Jaya juga menjadi sasaran pengerukan.

Hingga saat ini, pihaknya sudah melakukan pengerukan lebih dari

sudarno/bhirawa

Sambut musim penghujan, Dinas PUTR Kota Madiun, lakukan pengerukan saluran sungai di lima titik. Foto diatas pengerukan saluran sungai di Kelurahan Tawarejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Senin (26/10).

1.000 meter kubik sedimen. Tanah hasil pengerukan dimanfaatkan sebagai tanah urug di sejumlah titik calon lokasi bangunan pemerintah. ‘’Sedimen memang cukup tinggi.

Kalau tidak dikeruk air akan meluber saat debit meninggi,’’jelasnya.

Kepala DPUTR Kota Madiun, Suwarno menjelaskan, pengerukan sebagai langkah antisipasi genangan hingga banjir. Musim penghujan menjadikan debit air cukup tinggi

hingga berpotensi banjir. Potensi akan semakin besar saat saluran tak berfungsi optimal. Karenanya, pihaknya terus turun ke saluran-saluran melakukan pembersihan dan pengerukan. ‘’Kalau pembersihan rutin kita lakukan. Tetapi mendekati musim penghujan ini memang agak kita tingkatkan,’’ ungkapnya. Dijelaskannya, pembersihan meliputi sampah, tanaman yang tumbuh di aliran sungai, dan lain sebagainya. [dar]

Apel Ikrar Netralitas ASN Jelang Pilkada 9 Desember 2020 Pemkab Mojokerto, Bhirawa Kabupaten Mojokerto yang menjadi salah satu daerah penyelenggara Pemilu pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Nampaknya beragam upaya dikerahkan Pemkab Mojokerto demi terciptanya pemilu yang damai dan kondusif.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel ikrar bersama netralitas ASN di depan halaman pendapa Graha Majatama, yang dipimpin langsung oleh Pjs. Bupati Mojokerto. Himawan Estu Bagijo.Senin (26/10) pagi.

Apel kali ini diselenggarakan sesuai amanah yang tercantum dalam SKB Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 16777/KEP/ 2020, NOMOR 6/SKB/KASN/9/20, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas PNS (ASN).

Adapun inti dari ikrar bersama ini terdapat empat poin yakni, mengajak para ASN untuk senantiasa menjaga netralitas dan integritas selama masa pemilu, dalam bersikap, baik di dunia nyata maupun dunia maya. [min]

PILKADA SERENTAK

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

Halaman 3

KILAS DAERAH

KPU dan PWI Sosialisasi Pilbup Gaet Partisipasi Publik Gresik, Bhirawa Komisi pemilihan umum (KPU), menggelar sosialisasi bersama para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik. Untuk untuk menggaet partisipasi publik, hingga saat ini masih tergolong rendah.

Ketua KPU Gresik Akhmad Roni mengatakan, bahwa partisipasi dalam pilbub di tengah pandemi Covid-19. Menjadi tantangan yang cukup berat bagi KPU, meski pelaksanaan pemungutan suara kurang 44 hari lagi. Berbagai persiapan terus digelar untuk menggaet partisipasi publik, untuk menekan angka golput.

“Bisa kita rasakan, gairah kampanye yang dilakukan masingmasing calon kandidat terbilang minim. Bila di bandingkan dengan pilbub tahun kemarin, di sebabkan juga akarena aturan protokol Covid-19. Dan peraturan KPU 13/2020, yang membatasi kegiatan kampanye dimuka umum,” ujarnya.

Problem itu, tentu dirasakan masing-masing calon untuk mengkampanyekan visi dan misinya. Dalam tiga kali penyelenggaraan pemilihan Cabup-Cawabup di Gresik, jumlah partisipasi mudah menujukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2015 lalu, ada 70,1 persen pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Dan tingkat kesadaran masyarakat waktu pencoblosan cukup tinggi, dibanding daerah lain. Dalam Pilbub kali ini, menargetkan 77,5 persen partisipasi publik sesuai intruksi KPU Pusat.

Memang berat, namun akan tetap berusaha maksimal karena pilbub kali ini sukses. Maka akan menjadi pondasi kuat, untuk pesta demokrasi kita dimasa mendatang di tengah pandemi Covid-19. [kim]

Partai Koalisi Pengusung Salam-Ifan Targetkan Raup 30 Persen Suara Milenial Jember, Bhirawa Partai koalisi pengusung Paslon 3 Salam - Ifan targetkan meraup suara dari pemilih muda (milenial) yang jumlahnya mencapai 30 persen dari 1,8 juta total pemilih di Jember. Target capaian suara milenial ini menjadi bidikan pengurus dan legisltor partai koalisi hingga ketingkat desa.

Calon wakil bupati Jember Ifan Ariadna menjelaskan, seluruh tim pemenangan dari unsur partai serta tim yang dimiliki anggota DPRD dari PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PAN, Berkarya dan Perindo hingga di tingkat desa, sudah dikumpulkan untuk mendapat arahan dari tim pemenangan kabupaten.

“Seluruh tim akan bergerak masif sesuai strategi yang sudah disiapkan tim kabupaten untuk meraih suara penuh,” ungkap Ifan yang memiliki nama Ifan Ariadna Sanjaya, Senin (26/10) Beberapa isu utama yang akan diangkat lanjut Ifan, salah satunya sektor pertanian agar bisa menarik bagi generasi muda.” Sektor pertanian di Jember memiliki potensi daya saing yang kuat, sehingga perlu mendapat perhatian yang besar melalui kebijakan pemerintah daerah,” tandasnya pula.

Ifan mengaku, program yang ditawarkan bukan hanya sistem pertanian yang konvensional, tapi harus diterapkan dengan sistem pertanian modern yang sesuai dengaj karakter dan keilmuan generasi milenial.

“Jika potensi pertanian Jember yang begitu besar, jika disentuh dan dikelola dengan sistem pertanian modern, kami yakin sektor pertanian ini akan menjadi leading sektor yang akan menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember, termasuk sektor-sektor lainnya,” pungkasnya. [efi]

drg David Andreasmito menunjukkan bukti akun yang dituduh menfitnah dirinya sebagai backing Cawali MA, Senin (26/10) di Mapolda Jatim.

abed nego/bhirawa

Dituding jadi Backing MA, Dokter David Lapor Polda Jatim Dugaan Black Campaign Pilwali Kota Surabaya 2020 Surabaya, Bhirawa Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya tahun 2020 harus ternodah dengan adanya dugaan black campaign (kampanye hitam) yang menyerang secara personal. Dugaan black campaign ditujukan kepada drg David Andreasmito dan Calon Wali (Cawali) Kota Surabaya, Machfud Arifin (MA).

Atas dugaan tersebut, pengusaha yang sekaligus dokter gigi ini melapor ke Direskrimsus Polda Jatim, Senin (26/10). Dari beragam caption foto yang beredar, drg David dituding menjadi backing Cawali Kota Machfud Arifin. Seperti, Cawali Kota hutang jasa ke mafia alkes dan hutang jasa dibalas proyek. Bahkan ada juga foto Machfud Arifin dan drg David yang captionnya ‘Calon Walkot Surabaya Dibekingi Mafia Alkes’.

Selain itu ada juga caption yang menyudutkan salah sati Cawali, seperti ‘Machfud Arifin siapkan karpet merah untuk mafia alkes’, ‘Mafia alkes siap rampok APBD Sura-

baya’ dan beragam foto dan caption yang menyerang secara personal dan menjurus fitnah.

“Bukti-bukti itu sudah menampilkan gambar foto orang dan tulisan atau caption yang kurang pas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu menyerang secara personal dan menjurus ke fitnah.

Saya sangat menyayangkan cara-cara black campaign yang menyerang secara personal ke Cawali Kota Surabaya, Machfud Arifin,” kata David Andreasmito.

Dokter dan pengusaha ini melaporkan akun-akun yang menyebarkan foto dan tulisan fitnah tersebut ke Polda Jatim. “Saya melaporkan akun ini ke Polda Jatim, karena saya lihat

niatnya menyebarkan fitnah, mengadu-domba, mengganggu ketrentaman warga Surabaya. Dan saya juga yakin, akun ini menyebarkan informasi hoaks, informasi yang memfitnah, dan akun yang bukan dibuat oleh warga Surabaya,” jelasnya.

David menambahkan, selama ini dirinya sering difitnah. Namun kali ini, dirinya tidak bisa tinggal diam, karena fitnah tersebut dikaitkan dengan Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020.

“Saya menduga ada pihak-pihak yang ingin menyerang dan mencaricari kesalahan Pak Machfud Arifin, tapi tidak bisa menemukan karena Pak Machfud orangnya baik, peduli pada warga. Sehingga yang diserang saya dan dikait-kaitkan dengan Pak Machfud. Ini kotor dan keji,” ungkapnya.

Pihaknya pun mengaku selama ini sering difitnah dan dirinya diam saja.

Karena menyangkut Pilwali, pihaknya tidak bisa diam. “Ini sudah menyerang

secara personal, dan jiwa saya sebagai Arek Suroboyo sudah tidak bisa diam lagi, harus saya lawan,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum drg David Andreasmito, Aulia Rachman menerangkan, akun-akun yang menyerang secara personal calon wali kota Machfud Arifin maupun drg David Andreasmito adalah akun robot.

“Itu akun-akun robot, akun yang tidak jelas. Oleh karena itu, saya berharap kepada Polda Jatim untuk menangkap orang-orang yang membuat akun-akun robot, maupun orang-orang yang ikut menyebarkan informasi dan caption foto-foto hoax,” tegas Rachman.

Yuyun Pramesti, salah satu tim kuasa hukum lainnya menambahkan, Pasal yang disangkakan terhadap laporan tersebut yakni, Pasal 27 ayat 3 Jo 45 ayat 1 UndangUndang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik.

Tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran. [bed]

Eri Cahyadi akan Bentuk Generasi Toleran Sejak Dini di Sekolah

syamsudin/bhirawa

Plt Kadiskop UKM Pamekasan, A. Fata, didampingi Kasi Ortala, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Jatim, Linda Rosanti dan Kabid Kelembagaan Diskop UKM Pamekasan, M. Toyyib.

Pelatihan Pelaksanaan RAT Untuk Penguatan Kelembagaan dan Mendongkrak Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan mengadakan pelatihan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2020, untuk penguatan kelembagaan dan mendongkrak banyak koperasi sehat.

Pelatihan mematuhi protokol Kesehatan Covid, diikuti 80 orang peserta, berlangsung Senin sampai dengan Rabu (26 - 28/10) menempati ruang pertemuan lantai 1 dan 2 komplek PKPRI Pamekasan.

Plt Kepala Koperasi dan UKM Pamekasan, A. Fata mengatakan, sejak beberapa periode pimpinan, data koperasi aktif tidak pernah memikirkan angka 70 persen, selalu berda di bawah 60 persen Pelatihan ini untuk memberi pendalaman pengelolaan usaha koperasi. Disajikan dalam RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa koperasi aktif atau tidak. “Memang kami punya tanggungjawab tetapi penggerak koperasi (peserta, Red) mampu tidak,” ujarnya.

“Ini tantangan, bagaimana kami mendongkrak koperasi aktif di kabupaten ini akan naik. Saya minta bapak - ibu agar mengikuti dengan baik,” pinta Fata,

dihadapan pejabat Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Prov Jatim.

Diakui, UU No. 25 Tahun 1992 pasal 26, gerakan koperasi hanya sekali rapat anggota.

Itu indikasi koperasi aktif. kenyataan di lapangan tidak semua koperasi mengadakan rapat, kaitan Laporan pertanggungjawaban diperkuat Permenkop No. 15 Tahun 2018.

“Diaturan tersebut, bila tidak RAT sudah pelanggaran. Kami Dinas masih memberi toleransi walau ada satu dua sudah masih sarana pembubaran. Kami tetap ada toleransi,” ujarnya.

Data survei koperasi tidak ber RAT, karena tidak paham laporan keuangan, model penyelenggaraan koperasi. Dua model itu bisa disajikan oleh pemateri dari Dinas Koperasi dan UKM Prov Jatim dan Dikopenda Kabupaten Pamekasan.

“Saya berkeinginan koperasi RAT tidak diangka 54 atau 55 persen, paling tidak 70

persen. Kalau bapak - ibu sudah dibekali namun tetap saja. Apalagi RAT itu, tidak wajib mengundang dinas, namun RAT dilaporkan dalam jangka sebulan.

Dijelaskan, Tahun 2020 sejak Januari hingga Oktober, baru 80 yang RAT dari 667 Koperasi di Pamekasan. “Kendalanya karena masih Pandemi, saya minta laporan pertanggungjawaban serah kepada kami agar masuk kategori aktif,” tandas Fata.

Kegiatan khusus ini mengatarkan Koperasi harus bisa RAT. Ini pintu masuk koperasi punya jiwa yang sama mengatarkan untuk berdaya saing.

“RAT Agara bisa menjaga eksistensi kepada anggota maupun ke luar, khusus dilaporkan kepada Kemenkop UKM. Ini terdata, bahwa koperasi sudah RAT dan dinyatakan aktif,” katanya.

Tujuannya, sebagai wacana wadah terbuka. Di mana bedanya Perbankan dengan Koperasi. Itu unik, dari anggota, untuk kesejahteraan anggotanya. Ini kelelola secara transparan termasuk penentuan simpanan dan pinjaman. [din.adv]

Koperasi Tidak RAT Bisa Dibubarkan Kasi Ortala, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Jatim, Linda Rosanti mengatakan, koperasi tidak bisa melaksakan RAT kendala banyak sekali dan sangat kompleks.

Terpenting sekali kesadaran koperasi sebagai badan hukum.

Aspek yang timbul setelah diterbitkannya itu harus ditaati dan dipatuhi, baik pertanggungjawaban koperasi secara organisasi maupun kepada anggota.

“Saya kesini, untuk penekanan Pengurus supaya koperasi itu melaksakan RAT agar lebih ditingatkan,” kata Linda kepada Bhirawa sebelum menyampaikan materi ttg Perkoperasian.

Sanksi Permenkop No. 8/2018, Koperasi tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut diusulkan dibubarkan. Atau 5 tahun berturut-turut bisa dinonaktifkan.

Disampaikan, jumlah koperasi di Jawa Timur sekitar 26.000 yang sudah RAT berkisar 60 - 70 persen. “Kondisi pandemi,

Ahmad saat menyampai materi ttg Manajemen Koperasi di lantai 2 komplek PKPRI Pamekasan.

tidak boleh mengumpulkan orang banyak, kita saran secara online atau virtul,” ujarnya.

Menggejot agar Koperasi aktif RAT, kata Linda, pihak terus melakukan pendamping untuk kepatuhan dan kewajiban Koperasi itu sebagai badan hukum.

“Kepatuhan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kepercayaan anggota koperasi. Harapan ke depan semacam itu, pelatihan ini memacu mereka memajukan koperasinya,” ucapnya.

Tujuan penguatan kelembagaan koperasi agar menjadi organisasi yang tangguh yang siap menghadapi persaingan global.

“Memang secara mandiri, usaha lebih sehat dengan kelembagaan dan penata kelolaan, di dalam ada manajemen, keuangan dan usaha. Ke depan mampu bersaing,” tambahnya. [din.adv]

Linda Rosanti, saat menyampaikan materi tentang Kelembagaan kepada pengurus Koperasi di lantai 1 komplek PKPRI Pamekasan.

Surabaya, Bhirawa Calon wali kota Surabaya, nomor urut satu, Eri Cahyadi bakal memantapkan program kerukunan antar umat beragama dan menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh agama kepada anak-anak sejak dini di sekolah-sekolah.

Pernyataan tersebut sampaikan Eri Cahyadi usai mendengarkan keluh kesah salah satu peserta atau anggota Indonesia Link (Indolink) yang monyoroti perkembangan anak di tengah toleransi antar umat beragama.

“Saya pernah melakukan program belajar dan bermain, anak-anak Tionghoa main ke sekolah anak Jawa. Disana terjadi interaksi mengenal keberagaman antar umat beragama. Dan terlihat asik dan senang melihat mereka bisa bermain bersama,” ucap Sally Azaria, anggota Indolink.

Selanjutnya, Eri langsung mengaku sepakat dengan program seperti itu. Karena dia pikir bahwa sekolah saat ini sudah jarang ada siswa dari Jawa, Arab dan China yang berada di dalam satu kelas.

“Saya setuju dengan yang sudah disampaikan. Saya ingat zaman dulu waktu sekolah di dalam satu kelas masih ada campuran murid

zainal ibad/bhirawa

Cawali Surabaya Eri Cahyadi bakal memantapkan program kerukunan antar umat beragama dan menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh agama kepada anak-anak sejak dini di sekolah-sekolah.

dari Jawa, Arab dan China. Dan kenapa saat ini tidak ada yang seperti itu, maka Insya Allah kalau saya terpilih akan memunculkan kembali sekolah seperi itu,” tutur Eri dalam acara silahturahmi dengan Indolink di Surabaya.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ongko Digdojo, Totok Lusida, Hermawan Santoso, Ferry Sangeroki, Kusno Sugeng, Herman Kwan, Reno Halsamer, Pdt. Simon Filantropi, Gatot Santoso, Irwan Pontoh, Henky Kurniadi, Budi Santoso.

Eri juga menjamin bahwa Kota Surabaya ke depan tidak boleh ada istilah minoritas dan mayoritas agama dalam menjalankan ibadah.

Semua masyarakat Surabaya harus mendapatkan hak yang sama dalam melaksanakan ibadah.

“Saya juga tidak ingin di Kota Surabaya masih ada paham radikalisme yang merusak tatanan kehidupan masyarakat di Surabaya. Dan mulai dulu hingga nanti kalau Insya Allah, saya jadi wali kota maka saya akan tetap memerangi paham dan kelompok radikal di Surabaya,” katanya. [iib]

Banyak Rapor Merah, Kaum Muda Inginkan Machfud Arifin Benahi Surabaya Surabaya, Bhirawa Sejumlah pemuda milenial menilai, masih banyak rapor merah yang bakal ditinggalkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di akhir masa jabatanya.

Hal itu terungkap dari diskusi sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Simokerto dengan legislator PKS, Fatkur Rohman.

Meski demikian, para pemuda tersebut tidak memungkiri bahwa Surabaya sudah cukup baik di beberapa sektor. Namun, harusnya sebagai Kota Metropolitan bisa lebih baik lagi bahkan ‘wajib’ naik level.

Untuk itu, diharapkan visj dan misi yang diusung Paslon Nomor 2 Machfud Arifin-Mujiaman bisa mengangkat Surabaya naik ke level lebih tinggi dan memperbaiki catatan-catatan merah yang selama ini ada di Surabaya.

“Kita sebagai warga Surabaya sangat memahami dan merasakan bahwa Surabaya bisa lebih baik bahkan naik level, “ ujar Hadi, salah satu pemuda yang berdiskusi dengan Fatkur.

andre/bhirawa

Anggota Fraksi PKS Surabaya, Fatkur Rohman saat berdiskusi dengan para pemuda di Somokerto.

Menurut Fatkur, para pemuda ini sangat tahu bahwa pada faktanya banyak keluhan-keluhan terhadap program pembangunan maupun pemberdayaan yang berdampak langsung pada wargawarga di kampung. ‘‘Mereka para pemuda itu aktif dan hidup di kampung jadi sa-

ngat tahu kondisinya,” kata Fatkur. Fatkur, yang juga anggota Fraksi PKS ini menyebut, para pemuda terutama yang aktif di karang taruna menyampaikan masih banyak rapor merah di beberapa item program pemkot Surabaya. [dre]

OPINI

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

TAJUK

Waspada Pembagian BLT PEMBAGIAN BLT (Bantuan Langsung Tunai) berkait Covid-19, bisa berpotensi menjadi wahana penyebaran virus corona. Antrean mengambil jatah BLT di kantor pos, dan bank milik pemerintah, dijejali ratusan warga, sejak lepas subuh. Protokol kesehatan (Prokes) terabaikan. Sebagian tidak menggunakan masker secara baik dan benar, juga sangat berdekatan. Pemerintah wajib mencegah kluster baru, dengan mengerahkan petugas gabungan TNI dan Polri pada pembagian BLT. Pemerintah telah mempercepat realisasi program bantuan sosial (Bansos). Sebelumnya, sampai 4 bulan masa pandemi, rakyat (dan Presiden) kecewa. Negara menyediakan anggaran besar untuk penanganan wabah pandemi Covid-19, tetapi realisasinya sangat rendah. Sampai bulan Juli (2020) serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih terealisasi 4,68%. Begitu pula anggaran kesehatan masih terealisasi 1,53%.

Seharusnya pada masa krisis dibutuhkan percepatan kerja, tetapi jajaran aparat bekerja “biasa-biasa saja.” Rendahnya serapan anggaran menyebabkan penanganan Covid-19, dan dampak ekonomi bagai tak bergerak. Namun ketika realisasi Bansos di gelontor cepat, masyarakat menyambut gegap gempita. Antrean panjang berkerumun padat pada setiap kantor pos, dan bank BUMN. Tanpa didampingi personel penegakan hukum Prokes (TNI, Polri, dan Satpol PP), karyawan pos dan bank sangat kewalahan.

Ironis, manakala pembagian bantuan sosial (Bansos) jaring pengaman sosial dampak Covid-19, malah menambah kluster Covid-19.

Maka patut dilakukan pengaturan pembagian Bansos, diantaranya penjadwalan per-kelurahan pada tiap sesi pembagian. Serta pendampingan personel penegakan hukum sesuai Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres 6 tahun 2020 secara khusus member instruksi kepada Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh Kepala Daerah. Sekaligus dii-iringi fasilitasi pembagian jutaan masker gratis, serta pengadaan tempat cuci tangan di berbagai tempat keramaian. Terutama pada tempat keramaian, tak terkecuali pada kerumunan saat mengambil BLT. Disiplin sosial protokol kesehatan lebih patut ditegakkan termasuk dengan partisipasi masyarakat.

Pemerintah menggencarkan Bansos melalui Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terdapat enam jenis Bansos jaring pengaman sosial yang akan disalurkan hingga tahun 2021. Diantaranya, subsidi gaji (sebesar Rp 2,4 juta) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta, Kartu Pra-kerja, BLT Banpres Produktif untuk UMK dan ultra-mikro, BLT Rp 500 ribu perKK (di luar Program Keluarga Harapan), dan Kartu sembako.

Jaring pengaman sosial dipagu sebesar Rp 203,9 trilyun. Dilaksanakan berdasar Perppu Nomor 1 taun 2020. Perppu dalam konsiderans “menimbang” huruf b, menyatakan “… sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian … .”

Masa krisis wabah pandemi virus corona telah berjalan 7 bulan. Tetapi realisasi jaring pengaman sosial menimbulkan kegaduhan sosial. Banyak warga terdampak tidak memperoleh haknya (bantuan sosial, Bansos). Data dampak ekonomi Covid-19 berbasis RT (Rukun Tetangga), dan RW (Rukun Warga), ter-realisasi sangat minimalis. Menyebabkan Ketua RT, RW, dan Kepala Desa, pekiwuh (serba salah) mendistribusikan Bansos.

Tidak setiap orang terpapar Covid-19. Tetapi seluruh masyarakat terdampak resesi ekonomi. Kehilangan nafkah sebagai pekerja harian, kelumpuhan sektor usaha mikro, kecil, dan ultra-mikro, serta buruh di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Secara nyata terdapat penambahan jumlah orang miskin baru sekitar 9 juta jiwa. Pemerintah perlu merealisasi BLT dengan menjaga standar kepantasan sosial, dan mematuhi Prokes. [*]

Halaman 4

Menjaga Integritas Hakim dari Serangan Media Sosial keluhuran profesi hakim.

Manakala dikaitkan dengan factual patterns of behavior yang fokus studinya adalah perilaku.

Perilaku hakim dalam kewenangan memutus danya kebebasan ini harus pat saja terpengaruh oleh benar-benar mandiri pemberitaan yang terdan bebas dari pengaruh dapat pada media masa.

Oleh : pihak manapun dalam Sehingga hakim harus Kholilur Rahman menjalankan tugas dan benar-benar menjaga pritanggung jawab untuk lakunya berdasarkan pada memeriksa, mengadili 10 prinsip-prinsip kode dan memutus suatu perkara. etik dan pedoman perilaku hakim yaitu Pentingnya tanggung jawab di : (1) berprilaku adil, (2) berprilaku ungkapakan oleh Emmanuel Levinas jujur, (3) berprilaku arif dan bijaksana, yaitu “Respondeo ergo sum” aku (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas bertanggung jawab maka aku ada tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) (Bertens, 2000). Tanggung jawab menjungjung tinggi harga diri, (8) hakim secara vertikal yaitu diper- berdisiplin tinggi, (9) berperilaku tanggung jawabkan kepada Tuhan rendah hati, (10) bersikap profesional, Yang Maha Esa dan secara horizontal sebagaimana telah di jelaskan dalam kepada semua manusia, sehingga da- keputusan bersama Ketua Mahkamah lam putusan harus diucapkan dengan Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bismar dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Siregar, Selaku mantan Hakim Agung tentang Kode Etik dan Pedoman PeMahkamah Agung periode 1984-2000 rilaku Hakim. mengemukakan dengan jelas bahawa Dalam Seluruh kualifikasi hakim “tanggung jawab hakim bukan kepada yang dimuat dalam Bangalore rinbangsa, namun pertama-tama kepada ciple yang kemudian diperluas dan Tuhan Yang Maha Esa, baru kemu- diterjemahkan ke dalam 10 pedoman dian kepada diri sendiri. Dengan ini perilaku hakim itu adalah kewajiban menunjukkan bahawa tanggung jawab komulatif bukan alternative bagi hakim itu kepada Tuhan bukan kepada hakim, hak bagi seorang yang diadili kepercayaan sosial. serta hak bagi masyarakat luas (Farid Wajdi, dkk. 2020). Bagi seorang haKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kim yang melanggar kode etik akan Dalam pengambilan keputusan para diberikan sanksi yang tegas. Namun hakim tentunya harus berdasar pada tidak hanya 10 perilaku tersebut, hafakta-fakta yang relevan dan kaidah kim juga harus menjaga perilakunya hukum yang dijadikan landasan yuridis dalam bermedia sosial. dalam menjatuhi putusan. Tidak hanyut Hakim memegang peran penting dalam opini publik dan/atau tidak ter- dalam menentukan baik buruknya pengaruh oleh isu-isu yang berkem- penegakan hukum dan keadilan, untuk bang di media sosial, karena putusan itu hakim membutuhkan kemandirian yang tidak adil akan berdampak pada dalam memeriksa, mempertimbangpara yustiabel serta orang-orang yang kan dan memutus suatu perkara. Keterkena jangkaun putusan tersebut. mandirian atau independensi hakim Sehingga dalam hal ini, profesi hakim berkonstribusi terhadap ketidakberpidi ikat dengan rule of law dan rule of hakan, artinya hakim dalam memutus ethics yang pada dasarnya mempunyai perkara harus bersikap netral dan tidak tujuan menjaga martabat hakim dan tunduk pada pengaruh apapun. Bentuk

Pada era digital saat ini penggunaan media sosial sudah berkembang sangat pesat dan cepat, dimana banyak masyarakat menjadikan media sosial seperti facebook, instragram, twiter ataupun media lainnya sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat.

A

palagi kebebasan berpendapat telah dijamin oleh hukum sebagaimana dalam pasal 28 E UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki kebebesan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Quot hominess, tot sententie, ungkapan lama ini bermakna sebanyak manusia itulah banyaknya pendapat (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Apalagi ditengah era digital saat ini, sebagai seorang hakim tentunya harus menjaga independensinya dalam menangani perkara sehingga tidak ada intervensi melalui media sosial.

Potret buram penegak hukum pada kasus novel menjadi konsumsi publik dan membentuk atau menggiring opini publik masyarakat, padahal belum ada putusan hakim, dalam hal ini hakim harus tetap menjaga intergritas dan independensinya dalam menjatuhi putusan. Sedemikian besarnya pengaruh media sosial dalam mempengaruhi publik, KY sempat mengingatkan hakim yang menyidangkan perkara mantan Gubernur DKI Jakarta non aktif, yaitu Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2018 lalu, untuk tidak terpengaruh pada isu-isu yang berkembang di media masa dan media sosial (Majalah Komisi Yidisial, 2016).

Kemandirian hakim atau independensi hakim dijamin oleh undang-undang, oleh karena itu dalam memeriksa, memperimbangkan dan memutus suatu perkara dilarang ada campur tangan atau intervensi baik secara intern maupun secara ekstern dalam bentuk apapun. UUD dan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang untuk kebebasan bagi hakim, meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan dari pihak luar. Arti-

yang relevan merujuk pada pendapat Franken ahli hukum belanda, mengenai Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid (independensi praktis yang nyata) bahwa independensi hakim untuk tidak berpihak (ipmarsial).

Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada (Firman Floranta Adonara, 2015).

Oleh karena itu untuk membendung serangan media sosial terhadap integritas hakim, maka diperlukanlah program pengawasan mengenai prilaku hakim, dan pembinaan terhadap para hakim dalam bermedia sosial.

Sumartoyo anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia (pada Majalah Komisi Yudisial, 2019) memberikan pemahaman, bahwa konteks kebebasan peradilan (independency of judiciary) haruslah diimbangi dengan pasangan utamanya yaitu akuntabilitas peradilan (accountability of judiciary), dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah adanya pengawasan atau kontrol yang seharusnya melekat pada kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatnya.

Dengan adanya pembinaan terhadap para hakim dalam bermedia sosial serta pengawasan atau kontrol dalam prilaku hakim, diharapkan agar para hakim tidak mudah berkomentar atau berependapat di media sosial, serta tidak terpengaruh oleh opini publik yang beredar di media sosial.

Seperti apa yang telah disampaikan di atas bahwa tanggung jawab hakim adalah kepada Tuhan bukan kepada kepercayaan sosial.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Bukan Sekadar Pengawasan, OJK Harus Ikut Gerakkan Perekonomian Daerah Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di berbagai daerah, bukan sekadar melakukan pengawasan terhadap industri keuangan saja. Peran OJK di daerah juga harus mampu berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

ringanan dan restrukturisasi kredit khususnya terhadap UMKM,” ungkap AA LaNyalla di Surabaya.

Menurut LaNyalla, ada beberapa langkah yang harus dilakukan OJK untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah mendorong sinergitas industri keuangan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Saya juga berharap OJK dapat mengeluarkan lebih banyak kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah,” ujarnya.

Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa Pandangan itu disampaikan peneliti senior keuangan dan perbankan Universitas Airlangga (Unair) Dr Wisnu Wibowo saat melihat peran OJK di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini. Menurut Wisnu, keberadaan OJK yang ada di daerah sesungguhnya juga bisa berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi yang dilakukan pemerintah harus dikawal dan diawasi sesuai target dan sasaran.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair ini, pada masa pandemi Covid-19 ini diharapkan keberadaan OJK di daerah juga mampu menggerakkan sektor usaha.

Terutama, para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

Menurut Wisnu, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah bisa dilakukan melalui peningkatan akses keuangan masyarakat kecil.

Yakni, dengan menginisiasi beberapa program strategis dalam menyediakan pembiayaan dan pendampingan bagi usaha mikro kecil. Lebih lanjut menurut Wisnu, bahwa stabilitas industri jasa keuangan khususnya perbankan, pada era new normal ini sangat strategis sebagai jantung perekonomian. Lebih lanjut kata Wisnu, daya tahan sektor riil dan keuangan akibat pandemi bergantung implementasi kebijakan di daerah.

Sebab peran ekonomi daerah menjadi penting untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Pemulihan ekonomi akibat pandemi juga tergantung efektifitas implementasi kebijakan stimulus perekonomian yang dilakukan daerah,” tambahnya lagi. Untuk mendorong peran daerah itu tegas Wisnu, keberadaan kantor OJK di berbagai daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan layanan bagi industri jasa HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

keuangan dan juga masyarakat sesuai arah kebijakan OJK yaitu kontributif, stabil dan inklusif serta memberikan dampak positif bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

OJK Ajak Kolaborasi Stakeholder Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Jatim, Bambang Mukti Riyadi menyambut baik masukan dan harapan berbagai kalangan agar OJK ikut berperan dalam menggerakkan perekonomian di daerah khususnya di Jawa Timur.

Menurut Bambang, secara umum perbankan di Jawa Timur sebagaimana perbankan nasional, berkinerja baik dan dapat melayani kebutuhan transaksional masyarakat luas.

Hal tersebut berarti bank memiliki ruang yang cukup untuk melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan guna mendukung upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

Khusus di Jawa Timur jelas Bambang, OJK telah menggandeng Bank Jatim mendorong tiga sektor yakni perkebunan, pertanian, dan peternakan agar bangkit di tengah pandemi Covid-19, dengan melakukan survei sekaligus pemberian stimulus keuangan.

“Kami ingin melihat secara langsung dampak pandemi Covid-19 di sektor riil, sekaligus menggali kegiatan usaha yang dapat menjadi motor pemulihan ekonomi Jawa Timur,” kata Bambang ketika dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (25/10). Ia menjelaskan, untuk sektor perkebunan yang disasar adalah kopi, dan merupakan salah satu komoditas utama di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Bondowoso.

Selama pandemi, kata Bambang, terdapat penurunan penjualan yang disebabkan turunnya permintaan dari restoran, hotel, kafe

Istimewa

Kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka survei OJK dan Bank Jatim pada budidaya ikan patin di Desa Pager Sari, Tulungagung, Jawa Timur.

dan menurunnya ekspor sehingga mempengaruhi harga biji kopi.

Namun demikian, kata dia, saat ini permintaan sudah berangsur membaik, sehingga komoditas kopi diharapkan dapat menjadi pengungkit dari hulu ke hilir mulai dari petani kopi sampai pengusaha kafe.

Di sektor pertanian produksi padi jelas Bambang, responden yang dipilih adalah Gapoktan Pojokkulon di Kabupaten Jombang. Secara umum untuk produksi padi tidak terdampak pandemi Covid-19 secara signifikan baik dari sisi produksi maupun pemasaran. “Memang sempat terkendala masalah distribusi, namun kembali normal setelah terdapat pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” kata Bambang. Sedangkan untuk budidaya ikan patin di Desa Pager Sari Kabupaten Tulungagung kendala yang dihadapi oleh para petani adalah turunnya permintaan ekspor, khususnya dari Timur Tengah akibat adanya penundaan ibadah haji dan umroh. Akibatnya pembudidaya ikan patin harus menurunkan jumlah produksinya dan mencari alternatif pengolahan serta pemasaran lokal.

“Untuk mendukung hal itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan

baik untuk petani padi maupun pembudidaya ikan patin misalnya melalui pembentukan koperasi,” ungkap Bambang. Lebih lanjut Bambang mengemukakan, OJK dan industri perbankan telah memberikan stimulus dalam mendukung pemulihan ekonomi tersebut, yaitu melalui restrukturisasi kredit.

“Dengan adanya kebijakan restrukturisasi yang diberikan bank dan subsidi bunga dari pemerintah diharapkan dapat membantu sektor riil untuk tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi khususnya Jawa Timur,” tandas Bambang lagi.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat kunjungan kerja di Jawa Timur, secara khusus juga menanyakan tentang restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Jawa Timur, utamanya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). LaNyalla mengingatkan, dalam suasana pandemi ini, kondisi perekonomian nasional masih mengalami ketidakpastian dan diperkirakan tahun 2021 dampaknya masih akan terasa bagi sektor perekonomian.

“Untuk itu dalam reses ini, kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana realisasi kebijakan ke-

Peran OJK Masih Dibutuhkan Keberadaan OJK saat ini dipandang masih sangat dibutuhkan, apalagi dalam menjaga sektor keuangan di tengah pandemi Covid19. Upaya penguatan sektor riil juga diharapkan mampu mendorong sektor keuangan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Putranto mengatakan, meski PSBB sudah dilonggarkan, tetap saja aktivitas ekonomi masih terbatas. Sebab, masyarakat banyak yang masih melakukan isolasi mandiri. Sejak pandemi, di sektor riil terjadi arus keuangan defisit yang menyebabkan banyak lapangan usaha yang tutup. Tak sedikit UMKM yang nol pendapatan, namun di sisi lain mereka harus tetap bayar kebutuhan dan biaya-biaya lainnya, terakhir cicilan dan bunga.

Dengan kondisi yang sulit, respon utama dari dunia usaha memotong cashflow aliran kas keluar sebanyak mungkin, mulai dari pemotongan gaji sampai PHK. Industri sangat butuh kebijakan untuk membantu aktivitas ekonominya kembali bergairah.

“Pemerintah dan OJK sudah mengambil kebijakan dan keputusan sesuai dengan kapasitasnya di saat pandemi. Terutama upaya restrukturisasi yang dilakukan OJK menjadi angin segar oleh UMKM,” sebut Adik saat menghadiri Webinar beberapa waktu lalu.

Dalam menghadapi sistem keuangan di tengah gejolak perekonomian akibat pandemi Covid-

19, OJK, jelas Adik, sejak awal pandemi sudah cepat merespon dengan restrukturisasi kredit. Sebab, OJK sangat paham risiko dengan terbatasnya ekonomi, akan memilik dampak besar bagi sektor keuangan di kredit macet.

“Itu (restrukturisasi) dalam bentuk kemudahan yang dilakukan, tapi bukan berarti OJK tak melakukan kebijakan lain, sebagai bahan kita melihat kinerja OJK di tengah Covid-19 dalam menjaga perbankan di tengah Covid19, OJK mampu menjaga kondisi perbankan tetap stabil,” papar Adik.

Diakui Adik, memang di tengah wabah Covid-19, mau tak mau semua kredit anjlok karena sektor riil terbatas. Bahkan penurunan kredit terjadi di semua BUKU dan kelompok bank, namun di sisi lain dana pihak ketiga (DPK) meningkat, terutama di DPK menengah atas yang memang menjaga konsumsi.

Hal senada juga diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama (UWG) Malang Dr Ana Sopanah. Menurut Ana, yang dilakukan OJK sudah cukup mengakomodir pelaku industri di tengah pandemi. Lukman mengungkapkan, OJK harus menjadi mitra bank di saat krisis sekalipun.

“Sudah jadi tugas OJK menjadi partner bank, begitu ada masalah, harus langsung reaktif membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang konstruktif,” jelasnya. Dalam kondisi pandemi Covid-19 menurut Ana, yang harus dilakukan oleh pemerintah, BI dan OJK adalah, memastikan agar ekonomi berada di bawah kendali.

Salah satunya dengan menyampaikan update kondisi ekonomi dan keuangan terkini secara rutin.

“Dengan demikian, jika ada rencana untuk membubarkan OJK, itu jadi tidak akan produktif, di saat upaya pemulihan ekonomi tengah dilakukan. Karena yang diperlukan saat pandemi ini adalah justru kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, BI dan OJK,” imbuh Ana lagi. [*]

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Buka Layanan Aplikasi

KUA Bisa Telisik Status Janda-Duda Catin Situbondo, Bhirawa Saat ini siapa saja calon mempelai pengantin (Catin) yang ingin melangsungkan pernikahan akan kesulitan jika berniat menutupi statusnya.

Terutama saat mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Situbondo. Pasalnya, setiap Kantor KUA kini sudah dipasang sebuah layanan aplikasi sehingga bisa diketahui dengan jelas, apakah seseorang calon pengantin berstatus duda atau janda.

Informasi Bhirawa menyebutkan, saat ini Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Situbondo telah menjalin sebuah kerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) Situbondo. Tujuannya untuk akses informasi perceraian

dan validitas data pernikahan. Nah, melalui kerjasama tersebut, masingmasing KUA akan dengan mudah mengetahui status mempelai yang akan melangsungkan sebuah pernikahan.

Menurut Kasi Bimas Kementerian

Agama Situbondo, Imam Turmidi, kerjasama Kantor Kemenag dengan Pengadilan Agama akan dapat mempermudah kinerja masing-masing KUA. Nantinya, ujar mantan Kepala KUA Kecamatan Kota Situbondo itu, semua data perceraian maupun rujuk bisa diketahui dengan cepat melalui sebuah aplikasi di tiap KUA. “JIka ada pasangan mempelai mendaftar ingin menikah, maka KUA tinggal membuka aplikasi. Nah jika ragu dengan status mempelai maka segeralah membuka aplikasi tersebut,” jelas Imam Turmidi.

Masih kata Imam Turmidi, semua data janda dan duda di Kabupaten Situbondo sudah ada di aplikasi tersebut. Dengan begitu, terangnya, tidak mudah lagi bagi mempelai yang sudah menyandang status janda mengaku masih gadis.

Sebaliknya, ujar Imam, bagi seorang pria yang sudah menyandang status duda tidak akan mudah mengaku sebagai seorang perjaka. “Itu manfaatnya. Jadi bisa membantu untuk mengetahui sebuah status seseorang catin (calon pengantin),” pungkas Imam Turmudi.[awi]

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo saat menggelar kegiatan nikah massal di auditorium setempat belum lama ini.

sawawi/bhirawa

LINTAS PELAYANAN

Tujuh Program CSR Pertamina EP Asset 4 Raih Nominasi Nusantara CSR Award 2020 Surabaya, Bhirawa PT Pertamina EP (PEP) Asset 4 kembali berhasil mengajukan tujuh program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam ajang bergengsi Nusantara CSR Award 2020 yang digagas oleh La Tofi School of Corporate Social Responsibility (CSR).

La Tofi menjelaskan ajang penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap program kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik lembaga pemerintah, BUMN atau Swasta yang memiliki komitmen dan kontribusi untuk kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Penghargaan ini akan menjadikan motivasi bagi fungsi kehumasan di Pertamina EP (PEP) Asset 4 untuk dapat selalu menghadirkan program CSR yang berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan.

Manager Legal & Relations Pertamina EP (PEP) Asset 4, Jou Samuel Hutajulu mengungkapkan apresiasinya pada tim Asset 4 dan seluruh field atas upaya dan kinerja yang maksimal di tengah pandemi. “Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi agar kami dapat terus meningkatkan strategi kegiatan kehumasan yang selalu proaktif dan berdampak positif pada masyarakat sekitar,” terangnya, Senin (26/10).[riq]

Pandemi Memaksa Pemikiran Ulang atas Desain Rumah dan Apartemen Surabaya, Bhirawa Salah satu pengembang teratas di Australia menyerukan kepada industri pengembangan hunian dan Pemerintah untuk memikirkan kembali standar desain bangunan sehingga mereka dapat mendorong kesejahteraan fisik dan mental lebih baik pascaCOVID. Komisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan pandemi telah memaksa banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, sehingga menciptaKomisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito kan kebutuhan yang lebih mendesak atas rancangan agar lebih mendorong rasa tenang, relaksasi, dan produktivitas.

“Banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan belajar dari rumah, menyekolahkan anak-anak mereka di rumah dan berolahraga serta berekreasi. Mereka yang tinggal di hunian yang dirancang dengan baik akan menawarkan banyak ruang hidup dan kerja, akses ke taman dan udara segar, serta fasilitas seperti area bermain, fasilitas kebugaran, dan ruang musik, akan jauh lebih mampu menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru ini,” kata Iwan.[ma]

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menunjukkan rabat jalan beton hasil TMMD 109 Kodim 0812/Lamomgan.

Istimewa

Rabat Jalan TMMD 109 Topang Perekonomian Desa Surabaya, Bhirawa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 tahun 2020 Kodim 0812/Lamongan berkesan bagi warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamomgan. Meski sudah usai, hasil rabat jalan beton TMMD 109 membawa dampak positif bagi perekonomian warga Desa Tebluru.

Selain rabat jalan, sasaran fisik di

Desa Tebluru diantaranya pipanisasi, pembuatan bak pembagi saluran irigasi sawah, RTLH, pembangunan rumah dan pos Covid-19 serta pembangunan lapangan bola voli. Ada juga sasaran non fisik, yaitu pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis, sosialisasi wawasan kebangsaan guna menumbuhukan rasa bela negara dan cinta tanah air, sosialisasi ba-

haya narkoba, penyuluhan kesehatan, pertanian, peternakan, olahraga, dan kegiatan non fisik lainnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0812/ Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono mengatakan, pembangunan jalan sepanjang 900 meter di Desa Tebluru membawa dampak yang positif. Roda perekonomian warga setempat terbantu dengan adanya rabat jalan di TMMD 109.

Pandemi, BPJS Kesehatan Beri Keringanan Bayar Iuran Melalui Mobile JKN Surabaya, Bhirawa BPJS Kesehatan memberi keringanan pembayaran iuran bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN – KIS) saat masa pandemi COVID-19 melalui aplikasi Mobile JKN. Terobosan ini diharapkan bisa mempermudah peserta dalam mengakses program tersebut dengan tetap mendukung protokol kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Betsy M O Roeroe menjelaskan, keringanan pembayaran ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat atas dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini

menyebabkan menurunnya perekonomian. Sehingga kemampuan membayar iuran premi pun ikut menurun.

“Kami memfasilitasi hal tersebut melalui kanal digital yang mudah diakses secara luas oleh masyarakat,” katanya, Senin (26/10) kemarin.

Program ini, kata dia, ditujukan untuk membantu peserta JKN - KIS yang terdampak pandemi Covid-19.

Khususnya yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan. Sehingga harapannya dapat meningkatkan keaktifan peserta. Caranya mudah, hanya dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Mobile JKN yang

dapat di download menggunakan smartphone peserta. “Peserta JKN – KIS pun dapat memilih jumlah bulan tunggakan sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing.

Setelah itu melakukan pembayaran dikanal yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Pihaknya mengimbau peserta JKN KIS yang berstatus non aktif segera mendaftar Program Relaksasi Tunggakan JKN. Sehingga statusnya bisa aktif kembali dan KIS nya dapat segera digunakan. Cukup dengan membayarkan tunggakan iuran minimal untuk 6 bulan dan premi 1 bulan berjalan. [geh]

“Jalan sepanjang 900 meter ini merupakan jalan penghubung antar Desa.

Dan juga sebagai penopang roda perekonomian di Desa Tebluru. Sehingga memudahkan masyarakat mendistribusikan hasil pertanian,” kata Letkol Inf Sidik Wiyono, Senin (26/10).

TMMD, sambung Sidik, merupakan bukti nyata kepedulian TNI membantu percepatan pembangunan masyarakat di daerah tertinggal. Pelaksanaannya pun dilakukan melalui kerjasama, kekompakan, dan kekeluargaan.

Di mana masyarakat bersatu padu dalam menyukseskan TMMD sesuai target. “Lahir dari rahim rakyat, TNI akan terus mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Pihaknya menambahkan, semua sasaran fisik dan non fisik TMMD sangat bermanfaat bagi warga setempat.

Terutama bagi warga yang selama ini mengidam-idamkan jalan penghubung di Desanya dapat dirabat beton.

Sehingga dapat dilintasi dengan nyaman dan berbeda dari sebelumnya.

“Rabat jalan dirasakan warga setempat bermanfaat bagi perputaran ekononomi setempat. Begitu juga bak pembagi air dirasakan sangat membantu dalam pengairan sawah milik warga. Apa yang dihasilkan dari TMMD 109 ini merupakan untuk rakyat atau warga Desa Tebluru,” pungkasnya. [bed,aha]

PELAKSANA PUBLIK

Lahan di Tiga Desa Sudah Bebas

Proyek Tol Probowangi, Seksi IV Tol Paspro Mulai Dibangun Proses pembebasan lahan jalan tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) seksi IV tuntas dilakukan di enam desa. Kegiatan konstruksi pun dimulai akhir bulan ini. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan tol Paspro, Priyadi memastikan, proyek pembangunan jalan tol Paspro akan dilanjutkan di seksi IV. Saat ini, pelaksana sudah membangun akses jalan untuk kendaraan berat. Termasuk Proyek Tol Probowangi, lahan di 3 desa ini sudah bebas.

Namun, pengerjaan konstruksi fisik jalan tolnya kini dilakukan.

Direncanakan, akhir bulan ini pengerjaan konstruksi fisik dilakukan.

“Untuk pengerjaan konstruksi fisik jalan tol Paspro seksi IV akhir bulan ini,” katanya Senin (26/10).

Di samping menyiapkan pengerjaan konstruksi fisik tol Paspro seksi IV, pihaknya menurut Priyadi terus memproses pembebasan lahan yang terdampak pembangunan jalan tol Paspro seksi IV. Total ada 21 desa yang terdampak dan baru enam desa yang telah tuntas prosesnya. “Di enam desa ini, ganti rugi sudah diberikan pada ahli waris atau pemilik tanah,” tuturnya.

Enam desa yang dimaksud yaitu,

Desa Clarak di Kecamatan Leces. Lalu, Desa Banjarsawah, Tegalsiwalan dan Sumberbulu di Kecamatan Tegalsiwalan. Desa Banyuanyar Tengah dan Liprak Wetan di Banyuanyar.

Selain enam desa yang sudah tuntas proses pembebasan lahannya, ada enam desa lain yang tinggal proses pembayaran ganti rugi. Pihaknya pun sudah melakukan musyawarah dan telah menyetujui nilai ganti ruginya. Sehingga, tinggal proses pengajuan pembayarannya. “Lalu ada enam desa yang tinggal proses pengajuan pembayaran ganti ruginya,” tandasnya.

Antara lain, Desa Suko di Kecamatan Maron; Desa Liprak Kulon di Kecamatan Banyuanyar; Desa

wiwit agus pribadi/bhirawa

Tol Paspro tahab 4 mulai dilaksanakan di desa Clarak yang sudah dibebaskan.

Sumbersuko dan Watuwungkuk di Kecamatan Dringu. Lalu, Desa Banyuanyar Lor di Kecamatan Gending dan Desa Tegalmojo di Kecamatan Tegalsiwalan.

Sedangkan desa-desa lain yang belum dibebaskan dikatakan Priyadi, masih proses pembebasan. Ada yang sampai pada tahap pengumu-

man dan akan dilanjutkan dengan musyawarah. Ada juga lahan yang masih proses verifikasi dokumen.

“Lahan di enam desa yang sudah dibebaskan, sudah bisa dikerjakan konstruksinya. Hanya saja, pengerjaan konstruksi masih menunggu pelaksananya dan akan dimulai akhir bulan ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jumlah lahan yang akan terdampak pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi), cukup luas. Di seksi I saja, harus melintasi 37 desa. Namun dari 37 desa, sejauh ini baru lahan di tiga desa yang sudah berhasil dibebaskan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Purnomo Riski mengatakan, sejauh ini baru lahan di tiga desa yang telah dibayar ganti ruginya. Yakni, di Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan; di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan; dan lahan di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan.

“Untuk yang lain masih proses. Hanya tiga yang telah selesai,” ujarnya.

Jalan tol Probowangi seksi I akan melintasi 37 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Jalan yang diperkirakan sepanjang 29,6 kilometer ini akan melintang mulai dari Desa Suko, Kecamatan Maron sampai Desa Binor, Kecamatan Paiton.

Riski menarget, pembebasan lahan ini akan dilakukan secepatnya.

“Tentunya kami ingin secepatnya,”

lanjutnya.

Menurutnya, keadaan sering berkata lain dengan rencana yang sudah disusun. Dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang dialimi.

Rata-rata terdapat pada pengumpulan dan pengecekan berkas tanah milik warga. “Yang agak lama seperti pengumpulan dan pengecekan berkas tanah warga. Itu juga perlu kesadaran warga yang terdampak.

Agar lebih aktif berkoordinasi dengan perangkat desa atau kades (kepala desa),” jelasnya.

Terkait luas lahan atau bidang yang dibutuhkan, Riski belum bisa memastikan. Katanya, sejauh ini belum fix. Sebab, secara peta bidang belum keluar semua. “Belum Fix. Peta belum keluar semua,” katanya.

Mengenai kapan pembangunannya akan dimulai, ia mengaku, tidak bisa menjawabnya. Alasannya, proses pembangunam fisik merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). “Saya tidak tahu kalau pembangunannya, karena bukan kewenangan saya. Pembangunannya kewenangan Badan Usaha Jalan Tol,” tambahnya.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Legi, 27

Sebanyak 421 Mahasiswa Unusa Terima Bantuan Biaya Pendidikan Surabaya, Bhirawa Upaya membantu mahasiswa agar tidak putus kuliah karena faktor ekonomi akibat pandemi Covid 19, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

Bantuan berbentuk potongan uang kuliah. Unusa juga menyalurkan bantuan bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Menurut Rektor Unusa, Prof Achmad Jazidie, Unusa menyalurkan program Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa Unusa penerima KIP Kuliah tahun akademik 2020 2021 dan mahasiswa aktif Unusa, terutama yang terdampak pandemik Covid 19. "Beasiswa ini bentuk kepedulian Unusa kepada putra atau putri Bangsa Indonesia agar bisa tetap kuliah dan meraih mimpi dan cita - citanya,'' ujarnya saat jumpa pers di Kafe Fastron Lantai 3 Tower Unusa, Senin (26/10). Sebanyak 421 mahasiswa yang terdiri dari 250 penerima UKT dan 171 penerima KIP-K. Sedangkan jumlah dana yang disalurkan sebanyak Rp361.355.000.

Prof Jazidie menuturkan, dana ini bersumber dari Unusa Peduli dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Unusa. Bantuan Biaya Pendidikan ini terdapat potongan biaya uang SPP pendidikan. Unusa juga mempertimbangkan penerimaan beasiswa itu dari prestasi akademik dan nonkademik, kemudian kondisi

ekonomi keluarga mahasiswa.

"Meskipun memberikan bantuan biaya pendidikan atau potongan Dana Operasional Pendidikan (DOP) hingga 100% bukan berarti Unusa menurunkan kualitas pembelajaran. Justru secara teknis operasional (kualitas) Unusa tak boleh menurun. Tetap menjaga kualitas belajar mengajar dan menjaga sarana prasarana,'' jelas dia.

Sementara itu, Dwi Putri Lailatul Hasni, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) bernafas lega. Sebab, di semester tujuh ini, dia dan ibunya, Erna Hasni tidak perlu memikirkan DOP yang besarannya Rp6,5 juta. Karena dia mendapatkan diskon 100% alias gratis uang kuliahnya di semester ini. "Ibu tak perlu mikir lagi.

Karena terus terang, saya yang sudah semester tujuh tidak boleh berhenti kuliah karena sebentar lagi akan lulus. Kami sudah putar otak dan Alhamdulillah Allah kasih rejekinya melalui Unusa,'' ujar Dwi Putri.

Bagi anak seorang penjaga warung sementara sang ayah Khoiruman yang sudah almarhum, biaya kuliah adalah beban yang sangat berat. Dengan bantuan ini, Dwi Putri bertekat untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. [ina] Rektor Unusa, Prof Ahmad Jazidie beserta jajaran menyalurkan bantuan biaya pendidikan pada 421 mahasiswanya.

10 Sekolah di Kabupaten Probolinggo Gelar PTM

BANGKU POJOK

alikus/bhirawa

Pj Bupati Hudiyono, berdoa di makam Dewi Sekar Dadu di Pemakaman Umum Dusun Kepetingan.

Ada di Tempat Terpencil, Makam Ibunda Sunan Giri Tetap Dikunjungi Peziarah Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, memerintahkan kepada Dinas Pemuda olah raga dan Pariwisata serta Bappeda Kabupaten Sidoarjo, agar memperhatikan kondisi dari pesarean Dewi Sekar Dadu, yang disebut - sebut Ibunda Sunan Giri.

Meski letak pesarean ini berada di kawasan terpencil wilayah Kab Sidoarjo, yakni di Dusun Kepetingan, Desa Sawohan Kec Buduran, tetap dikunjungi peziarah. Kebanyakan dari luar daerah. Seperti Mojokerto, Kediri, Malang, Jombang, bahkan ada yang datang dari Jawa Tengah. Hudiyono minta supaya sarana di Makam Dewi Sekar Dadu ini ditambahi. Sehingga para peziarah merasa lebih nyaman.

Dari Sidaknya, belum lama ini, ke tempat yang berada di tengah - tengah kawasan tambak itu, ia memerintahkan supaya dibangunkan fasilitas berteduh yang banyak.

Supaya ketika banyak peziarah yang berkunjung, mereka tidak sampai kepanasan.

"Karena udara di sini sedikit panas. Sebab kawasan ini juga dekat dengan kawasan pantai di selat Madura,'' ujarnya.

Hudiyono juga sempat memerintahkan, Pesarean yang sudah menjadi wisata religi di Kab Sidoarjo itu, Mushola yang ada di sekitar tempat itu ditinggikan. Supaya tidak sampai tergenang air saat hujan. Dan memerintahkan adanya akses alternatip bila kesana. Tak hanya lewat jalur air saja, yang selama ini harus menggunakan perahu motor. "Menurut saya, juga perlu akses jalan darat menuju kesana. Supaya peziarah yang akan kesana semakin mudah,'' komentarnya.

Dengan dibenahi prasarana di wisata religi ini, harapannya semakin banyak peziarah yang tertarik berkunjung. Dampaknya sangat diharapkan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. [kus]

Probolinggo, Bhirawa Mulai Senin (26/10) kemarin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di beberapa kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang secara konsisten ada pada zona hijau dan kuning.

Menurut Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, sudah ditemukan ada enam kecamatan yang secara konsisten ada di zona hijau dan kuning.

Di masing - masing kecamatan itu ada dua jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada keputusan bersama 4 Menteri dalam protokol kesehatannya.

Rozi menjelaskan, apabila selama dua minggu pelaksanaan uji coba PTM hasilnya baik, maka akan dilakukan persebaran atau peningkatan jumlah satuan pendidikan yang akan melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Tetapi juga tetap harus di zona hijau atau kuning yang secara konsisten dalam 1 bulan terakhir.

"Uji coba PTM ini dilakukan di Kecamatan Lumbang, Sumber, Kuripan, Tiris, Krucil dan Wonomerto. Tetapi tetap akan dilakukan evaluasi khawatir ada perubahan zona di 6 kecamatan ini. Awalnya Kecamatan Sukapura masuk, tetapi sudah menjadi orange sehingga kita tidak ingin menanggung resiko karena ini cukup beresiko bagi

anak - anak,'' tegasnya.

Untuk teknis pelaksanaannya terang Rozi, pertama dari pelaksanaannya para guru yang mengajar di sana adalah guru yang memang tinggal di zona hijau dan kuning. Guru tidak boleh dari zona orange apalagi zona merah. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) diantaranya menggunakan masker, cuci tangan dan physical distancing.

"Physical distancing dalam proses pembelajaran itu dalam satu kelas berisi maksimal 50% dari jumlah yang ada di kelas itu. Jika SD itu maksimal ada 28 siswa, maka dalam satu kelas menjadi 14 siswa. Untuk jenjang SMP, apabila ada 32 siswa dalam satu rombongan belajar, maka yang masuk hanya 16 siswa. Artinya bahwa strategi pembelajaran yang digunakan menggunakan shift learning atau pembelajaran bergantian dengan maksimal 50%,'' terangnya.

Rozi menambahkan, PTM di tengah pandemi Covid 19 ini sebenarnya adalah solusi bagi kejenuhan anak melaksanakan pembelajaran secara Daring maupun Luring. Sekaligus sebagai solusi terhadap kejenuhan orang tua yang membersamai anaknya. Hasil penelitian pada pandemi Covid 19 ini, ada peningkatan tindak kekerasan terhadap anak yang itu notabene lebih banyak dilakukan orang tuanya. [wap]

Siswa SMK Medali Emas

Rutin Latihan dan Ikut Be Surabaya, Bhirawa Prestasi membanggakan datang dari SMKN 6 Surabaya. Pasalnya, untuk kali pertama siswanya, Ignatius Bagus sukses membawa medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKSN) emas yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta kategori cooking.

Lomba yang yang digelar secara Daring ini membawa pengalaman menarik bagi pemuda yang akrab disapa Bagus ini. Untuk pertama kalinya, ia harus menyiapkan berbagai alat dan bahan secara mandiri di dapur rumahnya.

Tak hanya itu, ia juga bekerjasama dengan jurusan Multimedia untuk pengambilan gambar secara live guna keperluan lomba. Pasalnya, LKSN tahun ini mengusung tema Berprestasi dari Rumah.

Bungsu dua bersaudara ini mengungkapkan, karena lomba digelar secara daring, persiapan lomba menjadi lebih susah dan ribet. Kalau lomba offline semua sudah disiapkan. Nah, kalau sekarang semua harus disiapkan sendiri. Bahkan untuk menyesuaikan standar lomba, alat dari sekolah dibawa ke rumah saya. Jadi dapur rumah sepenuhnya dirombak untuk lomba. Berbagai perlangkapan yang biasa di laboratorium sekolah seperti meja dan per-

lengkapan ma boiling pan, pa ing hingga ov dapur rumah Ba "Lomba diada hari, dihari per masakan Indo kedua membua tinental. Karena kan di dapur ru masing peserta ikut memberika lihat kompetisi Meskipun se bahkan praktek disiapkan deng Bagus mengak litan saat beb lomba. Yaitu sa buat masakan dari mystery bahan dari mys da dengn baha

Ignatius Bagus Perwakilan SMKN 6 Surabaya sukses meraih mendali emas pa

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kelas VI murid SDN Sumber Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

GALERI

SISWA

Mahasiswa Unwaha Jombang Ciptakan Sabun Cuci Tangan dari Minyak Jelantah Sejumlah mahasiswa Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah (Unwaha), Tambak Beras, Jombang yang menjalani masa KKN (Kuliah Kerja Nyata) berhasil menciptakan/membuat sabun batangan untuk cuci tangan berbahan minyak jelantah.

Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang

arif yulianto/bhirawa

Mahasiswa Unwaha, Tambak Beras Jombang tengah mempraktekkan cara pembuatan sabun batangan untuk cuci tangan berbahan minyak jelantah di hadapan warga Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang.

Dengan bahan dasar minyak jelantah ditambah bahan lain seperti soda api, air bersih, serta pewangi alami, serta peralatan seperti Hand Blender, bejana, cetakan, dan kain mori atau saringan, mahasiswa-mahasiswa Unwaha ini membuat sabun batangan untuk cuci tangan.

Sebelum dicampurkan ke bahan - bahan lain, minyak jelantah/minyak goreng bekas terlebih dahulu dimasuki arang dan didiamkan sela-

ma kurang lebih satu hari.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi bau kurang sedap minyak jelantah. Setelahnya, baru minyak jelantah bisa dicampurkan dengan bahan bahan secara berurutan seperti tata cara pembuatan yang mereka gunakan. Dan dalam waktu kurang lebih dua hari dari proses pembuatan, sabun pun sudah bisa digunakan untuk mencuci tangan.

Hal itu seperti tampak ketika sejumlah mahasiswa Unwaha

dari Kelompok 10 dan 11 memberikan sejumlah materi sosialisasi kepada sejumlah warga Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Minggu (25/ 10), dan salah satunya yakni, cara pembuatan sabun batangan untuk cuci tangan berbahan minyak jelantah.

Salah seorang mahasiswa, Shintia Ira Claudia mengungkapkan, ide pembuatan sabun cuci tangan cair minyak jelantah ini karena saat ini merupakan masa pandemi Covid 19, masyarakat diimbau pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) salah satunya dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

"Dari situ kami berfikir, ini kalau orang - orang beli sabun terus, apalagi sekarang musim PHK, musim pemotongan gaji, makanya kami membikin, bagaimana caranya orang - orang tetap bisa menjaga kebersihan, tetap bisa cuci tangan, tapi tidak mengeluarkan uang banyak,'' ujar dia.

Maka diharapkannya, pengeluaran warga yang biasanya digunakan untuk membeli sabun untuk cuci tangan, bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak seperti untuk makan, ataupun untuk 'menyambung hidup'. ''Apalagi ini juga bisa menjaga (ramah) lingkungan. Agar limbah (minyak goreng) tidak dibuang di sungai, dan tidak terbuang sia - sia,'' tambahnya. [*]

rawa

AYAAN Oktober 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7

APSI Mitra Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Probolinggo, Bhirawa APSI (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia) merupakan organisasi profesi bagi para pengawas sekolah. Tugasnya pengawas melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) APSI Kabupaten Probolinggo dengan tema Keputusan Profesional dan Jaminan Kualitas di Aula KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo, Senin (26/10) "Saya tidak meminta maaf kepada pengawas selaku anggota APSI untuk menaikkan angka rata - rata lama sekolah, tapi tolong untuk harapan lama sekolah kita bergerak. Karena memang kita bergeraknya pada harapan lama sekolah tidak di rata - rata lama sekolah,'' katanya.

Menurut Rozi, ASPI sebagai organisasi profesi adalah mitra dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Tentunya APSI sebagai organisasi profesi bukan sebagai pengawas, jadi harus membedakan hal itu.

Lebih lanjut, Rozi menerangkan, pengawas sekolah di abad 21 harus memiliki kemampuan 4C termasuk kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi (mampu kolaborasi dan bekerja sama).

Tetapi tidak bisa meminta izin PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk memiliki kemampuan 4C kalau pengawas belum mampu menguasai 4C. Begitu juga, jangan berharap peserta didik memiliki 4C kalau PTKnya belum menguasai 4C. Rozi menambahkan, Rakor APSI

KN 6 Raih s LKSN 2020

ini merupakan kegiatan yang luar biasa, karena APSI salah satu organisasi profesi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. APSI menjadi salah satu mitra Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu - mutu guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo.

"Saya berharap dan menaruh harapan. Kedepan APSI akan lebih dinamis dan lebih banyak berkiprah untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Probolinggo. APSI mempunyai peran sebagai penilaian profesional dan jaminan kualitas. jadi memberikan pertimbangan - pertimbangan profesional sekaligus penjamin mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo,'' harapnya.

Sementara itu, Ketua APSI Kabupaten Probolinggo Joko Rohani Sanjaya mengungkapkan Rakor APSI

saat persiapan. "Saat bagian masakan Indonesia saya latihan memakai Udang, ternyata mystery boxnya Cumi.

Akhirnya saya merubah bahan lainnya hingga jadi menjadi roll seafood,'' papar dia.

Tak hanya saat masakan Indonesia, saat masakan kontinental yang berbahan dasar karbohidrat, ia juga mendapat mystery box berupa singkong.

Padahal ia latihan memakai Ubi, Kentang dan Pasta.

"Akhirnya saya bikin mashed cassava. Dan ternyata enak, jadi memang sudah latihan masak berbagai makanan, tinggal modifikasi bahan,'' urai pemuda yang ingin menjadi Chef ini.

Karena digelar secara Daring, Bagus mengaku sekali proses live ia membutuhkan waktu

selama tiga jam kemudian istirahat 30 menit. Dan dilanjutkan proses masak live selama 30 menit dan plating hingga mengirim foto akhir masakan dengan durasi 30 menit.

Guru pembimbing, Nirma Dwi Utami, menambahkan lomba secara daring ini menjadi pengalaman baru pihaknya. Sehingga sekitar 30 guru dan siswa dari jurusan Tata Boga dan Multimedia dilibatkan untuk membantu. "Dari awal saya sudah yakin anak ini bisa, karena sering mengikuti berbagai kompetisi memasak. tinggal dimotivasi kemauan anak. Saya juga menekankan agar Bagus mempelajari bahan, teknik memasak dan ketepatan waktu dalam memasak,'' pungkasnya. [ina]

da Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKSN) di bidang kuliner, Senin (26/10).

oky abdul sholeh/bhirawa

Rakerda Formi, Mengiventaris Tantangan dan Potensi Olah Raga Rekreasi Pamekasan, Bhirawa Formi (Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia) menggelar Rakerda untuk menginventarisir semua masalah, tantangan, potensi dan kekuatan dalam pelaksanaan olah raga rekreasi. Sehingga Formi Pamekasan mampu menyu-

sun program dan kegiatannya.

Menurut Wakil Bupati Pamekasan, Raja'e, Formi sudah lama ada, namun Formi Pamekasan baru dibentuk tahun 2020 ini. Maka Formi Pamekasan bertekad untuk melangkah kongkrit guna mewujudkan kepada masyarakat bahwa Formi Pa-

Wakil Bupati Pamekasan, Raja'e, saat membuka Rakerda FORMI Pamekasan.

mekasan akan bisa eksis.

"Ini merupakan momentum bersejarah karena kita baru mengambil langkah Formi Pamekasan untuk melaksanakan Rakerda yang pertama untuk menyambut beberapa hal yang terbaik di tahun yang akan datang,'' katanya. Rakerda Formi Pamekasan digelar di Hotel Odaeta, dibuka Ketua Umum Formi Raja'e, dihadiri Perwakilan Forkopimda, Ketua Koni dan undangan, di hotel Odaita, Senin (26/10).

Raja'e yakin Formi Pamekasan kedepan akan progresif mengembangklan olah raga tradisional atau olah raga rekreasi. Maka Formi melakukan sinergi dengan KONI Pamekasan. Sebab ada beberapa cabang olah raga rekreasi yang selama ini dibwah binaan KONI. Ketum FORMI Pamekasan, berjanji membangun komunikasi yang intensif dengan lembaga pendidikan. Karena itu ada lembaga pendidikan yang dihadirkan dalam Rakerda ini. Tu-

juannya merumuskan roadmap rencana program kerja yang akan dilakukan selama kepengurusan.

Rakerda dihadiri para camat. Camat, kata Raja'e, penting karena membawahi desa. Banyak desa yang memiliki olah raga rekreasi yang terpelihara secara utuh dan berkembang di masyrakat. Dia berharap ini menjadi bagian strategis yang nanti bisa disusun dalam Rakerda itu.

Raja'e, dihadapan 130 peserta Rakerda Formi menyatakan, terpenting adalah penguatan kelembagaan.

Masa jabatan Formi lima tahun, kata dia, penguatan kelembagaan harus terus menerus, jangan sampai hanya bersifat formalitas namun penguatan kualitas pengurus.

Rakerda yang mengundang pemateri Formi Jatim dan Lokal ini, untuk penguatan kelembagaan, terutama penguatan dana untuk melakukan penguatan kelembagaan. ''Saya akan tambah dana, agar kelembagaan semakin kuat,'' janjinya. [din]

Disporapar Sidoarjo Identifikasi Bakat Atlet Sidoarjo, Bhirawa Menindaklanjuti Program Kemenpora tentang Identifikasi Bakat Atlet. Disporapar (Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata) Kabupaten Sidoarjo sudah mengindentikasi sebanyak 250 atlet putra dan putri.

Menurut Kepala Bidang Olahraga Disporapar Kabupaten, Basori Alwi, seleksinya telah dilakukan para guru olah raga yang tergabung dalam MGMP (Masyawarah Guru Mata Pelajaran) Olahraga. Mereka juga sudah tersertifikasi, jadi dengan mudah melibatkan mereka untuk mewakili di 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo ini. Identifikasi bakat masih terfokus pada Cabang Olah Raga Atletik dan masih proses pemetaan yang dilakukan pihak UNY (Universitas Negeri Yogyakarta).

"Karena UNY inilah yang ditunjuk Kemenpora. Sementara Kabupaten Sidoarjo sebagai target sasarannya,'' terang Basori Alwi, Senin (26/ 10) kemarin. Basori menjelaskan, Disporapar memfasilitasi mulai dari penyiapan tempat, mencari bibit bibit atlet berbakat. Karena targetnya

ada batasan usia 13 hingga 14 tahun, sasarannya para pelajar tingkat SMP. Identifikasi bakat ini untuk melihat bakat atlet itu secara tehnis, secara akademisi bakat - bakat seseorang atlet. Ada 20 guru olah raga yang dipersiapkan untuk menjadi instrukturnya. Mereka telah melakukan tes bakat siswa secara fisik, diantaranya pengukuran tinggi badan, panjang tumit, termasuk gerakan mendadak tanpa ancang - ancang.

"Semua kami lakukan dan berjalan dengan baik dan lancar, selanjutnya 250 atlet ini kami serahkan kepada pihak UNY yang akan melakukan pemetakaan bakat bakatnya,'' ujar Basori.

Artinya, lanjut Basori, sementara ini mereka masuk dalam Cabor Atletik, terapi dalam tes selanjutnya belum tentu mereka cocok di Atletik, mungkin cocok di Cabor yang lain.

Dalam hal ini yang melakukan uji

Para atlet yang mengikuti identifikasi bakat Disporapar di GOR Delta Sidoarjo.

Dua Cabor Puslatda di SMANOR

Untungkan Siswa dan Bisa Jadi Sparing Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi para siswa yang ada di SMANOR karena mereka bisa melihat atlet terbaik di Jatim berlatih, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi sparing.

"Ini tentu sangat menguntungkan

siswa kami, karena mereka bisa berlatih bersama dan menimba pengalaman dari atlet Puslatada Jatim," kata Kepala Sekolah SMANOR Suswanto, Senin (27/10).

Sementara itu Pelatih Sepatu Roda

Fasilitas arena sepatu roda di SMANOR di jadikan tempat berlatih bagi atlet Puslatda Jatim.

selanjutnya ada pihak UNY itu, dan Disporapar menunggu hasil dari UNY, bakat - bakat atlek ini di Cabor apa saja. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

POJOK KREATIVITAS

Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga (SMANOR)

Meski virus Covid-19 belum hilang dari Jatim, namun seluruh atlet Jatim yang tergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslada) sudah berlatih untuk persiapan PON Papua 2021.

Untuk mencegah penyebaran Covid19, KONI Jatim menggelar Puslatda New Normal (PNN) dengan cara membagi base camp latihan.

Misalnya Atletik, Karate, Panjat Tebing, Renang OWS, Panahan, Judo, Muaythai, Renang di KONI Jatim. Kemudian di Unesa Bola Tangan, Futsal, Taekwondo, Atletik, Selam, Sepakbola, Wushu Sanda, Voli Indoor (Putri), Anggar, Hockey, Catur dan Muathai.

Sedangkan di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) Sepatu Roda dan Sepak Takraw. Salah satu alasan dua cabor itu berlatih di SMANOR karena memiliki fasilitas sangat memenuhi syarat.

yang terkait dengan TK / RA, SD / MI dan SMP / MTs. "Kami selaku Ketua APSI Kabupaten Probolinggo berharap organisasi APSI bersama - sama membackup Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama Dinas Pendidikan mengangkat derajat yang hari ini indeks pendidikan masih sangat rendah 0,55. Targetnya meningkat menjadi cukup menjadi atau menjadi lebih baik. Ujungnya peningkatan mutu pendidikan Gemilang Kabupaten Probolinggo,'' paparnya.

Rakor APSI yang diikuti sekitar 50 orang peserta dihadiri Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo Edy Karyawan bersama Kabid Pembinaan PAUD, PNF Sulastri, Kabid Pembinaan SMP Fakhrurrozi, Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo serta Himpaudi Kabupaten Probolinggo. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Rapat kordinasi APSI sebagai mitra sekolah.

erbagai Lomba Memasak

sak mulai dari an fyring, grillven dibawa ke agus. akan selama dua rtama membuat nesia dan hari at masakan kona lomba dilakuumah masing a, keluarga juga an semangat dan saya,'' ujarnya. mua bahan,alat k memasak telah gan maksimal, ku sempat kesuerapa tahapan aat harus memdengan bahan box. Pasalnya stery box berbean yang ia coba

Kabupaten Probolinggo dalam rangka Hari Tahun APSI ke-18 (14 Oktober 2002-14 Oktober 2020) ini bertujuan membuka ruang dalam rangka koordinasi antara kegiatan APSI dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan yang berujung peningkatan mutu pendidikan.

"Karena memang APSI ini anggotanya pengawas pengawas sekolah TK, SD, SMP dan SMA. Mereka ini adalah pengawas yang hebat yang disebut sebagai penilaian profesional dan jaminan kualitas,'' ungkapnya.

Joko berharap, ke depan pendidikan di Kab Probolinggo Gemilang yang berujung pada peningkatan mutu. Jadi pengawasnya berdaya, pendidikan jaya dan luar biasa. Pokok - pokok yang dibahas mengangkat sebuah isu dalam panel kegiatan isu untuk pendidikan

SMANOR Ryan Indra W mengatakan banyak lulusan SMANOR yang kini bergabung di Puslatda, seperti Awlia, Rama, Habib, Delfa dan Ega. "Ini tentu bisa menjadi semangat para siswa untuk bisa masuk Puslada," katanya. [wwn*]

Siswa SMP IT Inka Lakukan Budidaya Ikan Lele dalam Ember Sidoarjo, Bhirawa Ribuan bibit ikan lele diberikan kepada seluruh siswa kelas VII, VIII dan IX SMP IT Insan Kamil Sidoarjo, sebagai pilot projeck Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember) untuk ketahanan pangan dalam masa pandemi Covid 19 saat ini.

Menurut Kepala SMP IT Inka Sidoarjo, Aniqotul Uhbah, justru dalam kondisi saat ini jangan melemah. Harus banyak ide kreatif dan inovatif agar tetap semangat dalam belajar. Dalam kondisi pandemi Covid 19 ini diperlukan banyak inovasi, agar siswa mampu tetap produktif walaupun belajar di rumah. Dalam Budikdamber ini ada dua manfaat, yaitu tidak hanya memelihara ikan saja, tetapi bisa dimanfaatkan dengan menanam sayuran.

Dalam pelaksanaannya, mereka para siswa tidak dilepas begitu saja, tetapi dikawal para guru yang sudah dibekali dengan keilmuan tentang Budikdamber. Sementara itu, Imam Syaroni selaku guru yang mengikuti pembinaan mengatakan, dengan bekal ilmu ini para guru berharap mampu mengawal proses yang dilakukan siswa dan memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi di lapangan. [ach]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

Halaman 8

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid

Wali Kota Perketat Jalur Keluar-Masuk Selama Libur Kota Mojokerto. Bhirawa Langkah tegas bakal diterapkan di wilayah Pemkot Mojokerto, menjelang libur panjang yang jatuh pada akhir bulan Oktober besuk.

Hal ini guna menekan penyebaran virus Covid-19. Maka Wali kota akan memperketat jalur keluar-masuk di kawasan Kota Mojokerto.

Pengetatan ini dimulai tanggal 28 hingga 1 November di mana para pengunjung maupun warga yang akan keluar ataupun masuk ke Kota Mojokerto diharuskan menjalani rapid test massal yang telah disiapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto.

Libur panjang kali ini sesuai dari ketetapan Pemerintah Pusat, tentang cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dimana, libur akhir pekan akan dimulai pada Rabu 28 Oktober sampai dengan Minggu 1 November 2020.

“Untuk itu, peningkatan pergerakan masyarakat yang mengisi libur panjang akhir pekan, dikhawatirkan akan sejalan dengan penambahan kasus positif sekaligus klaster baru,”

demikian kata Wali kota.Mojokerto, Ika Puspitasari Senin (26/10).

Lebih lanjut Wali kota menambahkan , untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 akibat libur panjang, tim satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 akan menggelar rapid massal di titik-titik tertentu yang menjadi jalur keluar dan masuknya pengunjung ataupun warga. Salah satunya di Stasiun Kereta Api Mojokerto dan Terminal Kertajaya. Nantinya, pengunjung maupun warga yang hendak masuk atau keluar meninggalkan kota diwajibkan menjalani rapid test.

“Kami telah menyiapkan ribuan rapid test bagi pengunjung yang datang maupun warga yang akan meninggalkan kota. Rapid massal ini, akan kami fokuskan di bebera-

Tampak dalam foto Walikota sedang memberi keterangan pers. Didampingi unsur forkopimda dan tim gugus tugas

pa titik yang menjadi akses utama keluar-masuknya pendatang. Jika nantinya dari hasil rapid diketahui reaktif, maka pengunjung ataupun warga diharuskan tinggal untuk menjalani serangkaian prosedur sesuai dengan SOP protokol kesehatan,” tegasnya.

Beberapa titik jalur masuk dan

keluar yang diperketat pada libur panjang di antaranya adalah Jalan Surodinawan, Jalan Brawijaya, Jalan RA Basuni, Jalan Tribuana Tungga Dewi, Jalan A Yani, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Empunala dan Jalan Pahlawan. Nantinya, pada titik-titik tersebut akan terdapat pos rapid test massal yang dijaga ketat

maupun secara mobile oleh Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Ning Ita yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto menambahkan, rapid test massal dan pengetatan jalur, tidak lepas dari Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/5876/SJ Tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. Dimana, pada salah satu point SE tersebut menyebut optimalisasi peran Satgas dalam memonitoring, pengawasan dan penegakan hukum.

“Ini (optimalisasi peran satgas) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah.

Jadi, selain rapid massal nantinya akan ada operasi yustisi juga bagi pelanggar yang tidak mengenakan masker. Baik pengendara motor dan mobil maupun pertokoan. Kita akan tindak tegas berupa sanksi (bayar

denda),” tegas walikota perempuan pertama di Mojokerto ini.

Untuk itu , lanjut Wali kota , pihaknya meminta kepada semua pihak agar bisa bersama-sama mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-18 di Bumi Majapahit.

Terlebih dengan memperketat protokol kesehatan khususnya di titiktitik yang menjadi tempat wisata/ hiburan. Selain itu, masih banyak warga yang ingin mudik ke kampung halaman, menjadi salah satu faktor munculnya klaster liburan dan juga klaster keluarga.

Selain operasi yustisi dan pengetatan akses masuk-keluar selama libur panjang, Ning Ita juga menghimbau kepada seluruh warga Kota Mojokerto yang akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, agar selalu mentaati protokol kesehatan. Dengan tetap menjaga jarak, mengenakan masker, cuci tangan serta tidak melebihi kapasitas ruangan selama kegiatan berlangsung. “Tetap diperbolehkan, asal protokol kesehatan wajib diterapkan,” tegasnya. [min]

KELANA JATIM

Pendidikan Jarak Jauh Belum Efektif Jakarta, Bhirawa Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau darling, masih belum efektif. Karena, apapun , ketika melakukan sesuatu yang sifatnya darurat, pasti ada ketidak efektifan. ”Oleh karenanya, kita memiliki konsep, bahwa untuk satu tahun kedepan, fungsi darling harus lebih dikuatkan. Salah satunya adalah dengan penguatan signal untuk be- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Jusuf Macan Efendy berapa daerah dan wilayah. Kedua adalah penguatan dukungan pulsa dan kuota,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Jusuf Macan Efendy, Senin (26/10).

Selain itu, lanjut Dede Jusuf, sudah harus dilakukan pembelajaran melalui media TV dan radio. Juga membuat aplikasiaplikasi yang gampang dan mudah, untuk dikerjasamakan dengan murid-murid. Yang berikutnya adalah bagaimana pembelajaran tidak terlalu terbebani. Karena dari masukan-masukan, ternyata banyak murid yang stres karena pembelajaran darling.

Menurut Dede Jusuf, ada tantangan untuk isa memberikan dukungan handphone, gawai atau tablet. Kepada para murid, terutama yang tidak memiliki gawai, ini. Semua tentu memerlukan proses, dan para wakil rakyat akan mengawalnya. ”Adanya pandemi Covid-19 telah menghalangi penyampaian gagasan dan ide-ide yang ingin kita sampaikan pada Kemendikbud. Mengakibatkan program program ini belum bisa berjalan dengan baik. Mengenai penambahan anggaran, tentunya kita upayakan fokus pada pembelajaran jarak jauh,” pungkas Dede Jusuf.= [ira]

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK, P 5485 EJ a/n Mohammad Fadli d/a jl Raya Banyuwangi RT 02/ 04 Ds Curahjeru Panji Situbondo.

No. 7500/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, P 6051 DH a/n Santoso d/a jl Argopuro RT 01/20 Mimbaan Panji Situbondo No. 7501/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, P 2624 FJ a/n Suratmi d/a Situbondo No. 7502/IMB/BI-IV/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th.2013,Hijau Putih, AG 3422 RCF, a/n. Varida Ariani, Ds.Geger, Sendang – T.Agung No. 7503/IMB/BI-IV/2020

Polisi lalulintas Polres Tulungagung secara serempak meniup peluit miliknya memastikan alat bantu untuk mengatur arus lalulintas tersebut masih bisa digunakan saat apel persiapan Operasi Zebra Semeru 2020, Senin (26/10).

Polisi Pantau Kepadatan Lalulintas di Tempat Wisata Tulungagung, Bhirawa Satlantas Polres Tulungagung dalam Operasi Zebra Semeru 2020 akan melakukan pemantauan di tempat-tempat wisata saat libur cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada pekan ini. Mereka mengimbau agar masyarakat tidak memenuhi tempat wisata dan selalu menerapkan 3 M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.

“Karena masih dalam masa pandemi, Operasi Zebra Semeru tahun ini selain penegakan hukum, juga dilakukan imbauan terkait pelaksanaan protokol kesehatan dengan 3 M. Paling utama

tidak berkerumun, sebab pada pekan ini mendapati waktu libur panjang cuti bersama,” ujar Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Aristianto Budi Sutrisno usai apel persiapan Operasi Zebra Semeru 2020 di halaman Mapolres Tulungagung, Senin (26/10).

Menurut dia, dengan adanya libur panjang masyarakat diprediksi akan memenuhi tempat-tempat wisata untuk berlibur. Utamanya, wisata pantai di Tulungagung yang kini menjadi favorit warga untuk dikunjungi.

Karena itu, lanjut AKP Aristianto, Polres Tulungagung telah menyiapkan satu pos pengamanan di simpang

Program Pemulihan Ekonomi Ponpes Rp 2,6 Triliun Diapresiasi DPD RI Pasuruan, Bhirawa Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi pemerintah terhadap program pemulihan ekonomi nasional untuk pondok pesantren (ponpes) dan lembaga pendidikan pada kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19.

Apresiasi itu dikarenakan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi pesantren dan lembaga pendidikan senilai Rp2,6 triliun.

“Minggu lalu, saya berkeliling ke beberapa ponpes di Jawa Timur dan hasilnya mayoritas belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pengadaan alat pelindung diri bagi santri sesuai protokol kesehatan. Alhamdulillah aspirasi itu, langsung direspon oleh pemerintah pusat. Dan tanggal 22 Oktober lalu, Menteri Keuangan secara resmi menyampaikan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun tersebut,” ujar La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam sambutan Haul ke-39 KH Abdul Hamid, di Ponpes Salafiyah Kota Pasuruan, Senin (26/10).

Dengan alokasi anggaran tersebut, pihakanya mengharapkan agar santri menjadi sumber inspirasi terhadap daya tahan dalam menghadapi cobaan Covid-19.

“Santri dan pesantren seluruh Indonesia bisa menjalankan peran penting sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan dan motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar,” kata

La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin dalam sambutan secara virtual meminta agar masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi. Terlebih pula terhadap para jamaah haul.

“Protokol kesehatannya harus dijaga ditengah-tengah pandemi Covid-19. Mohon untuk tetap menjaga imunitas, mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak,” urai KH Maruf Amin.

Haul KH Abdul Hamid biasanya dihadiri oleh puluhan ribu orang dari berbagai penjuru di tanah air. Dalam hal turut serta memutus mata rantai penyebaran covid-19, acara haul tetap digelar secara terbatas dan virtual.

“Di area Ponpes Salafiyah undan-

gan dibatasi 1.000 orang. Tapi berdasarkan laporan panitia ada sekitar 4.000 jamaah di lingkungan ponpes. Pemkot Pasuruan saat ini hanya memfasilitasi agar tetap memenuhi protokol kesehatan. Dan semuanya memakai masker,” ujar Kadis Kominfo Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat.

Sedangkan di luar ponpes, diakui memang sulit diantisipasi. Karena sebagian besar dari luar kota tak terjangkau terhadap sosialisasi haul virtual.

“Orang berziarah jamaah haul sangat sulit untuk diantisipasi. Sebagian besar yang di luar itu merupakan orang luar kota. Sedangkan untuk warga Kota Pasuruan mengerti hal secara virtual digelar di masjid-masjid,” jelas Kokoh Arie Hidayat. [hil]

hilmi husain/bhirawa

Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin saat sambutan secara virtual Haul ke-39 KH Abdul Hamid, di Ponpes Salafiyah Kota Pasuruan, Senin (26/10).

Jalur Lintas Selatan (JLS) guna mengantisipasi lonjakan pengunjung di tempat wisata pantai. “Apabila terjadi kemacetan kami akan melakukan rekayasa jalan,” tandasnya.

Polisi dengan tanda pangkat tiga balok dipundaknya ini meminta masyarakat untuk selalu berdisipilin saat berlalulintas. Terlebih saat pandemi Covid-19.

“Jadi selain dapat terhindar dari bahaya Covid-19, juga terhindar dari potensi kecelakaan lalulintas,” tuturnya.

Selanjutnya AKP Aristianto membeberkan dalam Operasi Zebra Semeru 2020 yang berlangsung mulai Senin

(26/10) sampai dengan Minggu (8/11) bulan depan, lebih menekankan pada imbuan pada masyarakat. “Penegakan hukum akan kami lakukan pada pengendara yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalulintas. Tujuan operasi adalah menekan angka kecelakaan lalulintas,” paparnya.

Ia pun menegaskan pula semua personel polisi lalulintas juga harus menerapkan prokes kesehatan saat menjalankan tugas dalam Operasi Zebara Semeru 2020. “Selain semua peralatan dan perlengkapan saat operasi. Para polisi juga diwajibkan selalu membawa handsanitizer,” ucapnya. [wed]

Pimpinan DPRD dan Bupati Pamekasan Tandatangani Perda P.APBD 2020 Dan KUA PPAS 2021 Pamekasan, Bhirawa Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Perda Perubahan APBD Tahun 2020 dan KUA PPAS Tahun 2021 Kabupaten Pamekasan, dipimpin Ketua DPRD, H. Fathor Rahman, di ruang sidang utama, Senin (26/10).

Paripurna dihadiri 32 anggota dewan mengikuti protokol kesehatan Covid 19. Pimpinan rapat menjelaskan, ditetapkan dan ditandatangani Raperda P. APBD 2020 setelah dievalusi dan disetujui Gubernur Jawa Timur.

Penetapan dan Penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara penyusunan dibahas sejak tanggal 3 Oktober 2020 bersama Fraksi, Komisi dan rapat Tim Anggaran dan Badan Anggaran, sudah selesai.

Acara dihadiri Forpimda, Sekda Pamekasan, Kepala BK dan Aset Daerah, Ketua Bappeda dan undangan menyaksikan penandatanganan Raperda P.APBD TA 2020 dan KUA PPAS TA 2021 oleh Bupati Pamekasan bersama Ketua dan pimpinan DPRD Pamekasan.

Pimpinan rapat menegaskan, ditandatangani P.APBD TA 2020 menjadi Peraturan Daerah berarti kita telah memiliki sandaran yuridis untuk melakukan penyempunaan penggunaan anggaran kegiatan pendapatan dan belan-

din/Bhirawa

Ketua DPRD Pamekasan, H. Fathor Rahman, didampingi pimpinan dewan menyerahkan Perda P.APBD 2020 dan KUA PPAS 2021 kepada Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

ja daerah TA 2020, dengan harapan P.ABPD tersebut akan meningkat kesejahteraan masyarakat.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, tuntas pembahasan Perubahan APBD TA 2020 Kabupaten Pamekasan dengan DPRD Pamekasan tanggal 29 September 2020, tidak terlepas peran serta dan kerjasama yang baik.

Dari awal pembahasan sampai penyelesai akhirnya, diharapkan, nanti dapat menemalisir masalah yang muncul, walau karena sesungguhnya kita bersama bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Rancangan Perubahan APBD TA 2020, para prinsifnya Gubernur Jawa Timur menerima untuk ditetapkan Perda P.APBD TA 2020. Komposisi

melalui evalusi Gubernur telah mengakomodir DED tahap ketiga dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional telah ditandatangani tanggal 23 Oktober 2020 antara Pemkab Pamekasan dengan PT. Sarana Multi, sbb: Pertama, Pendapatan sebesar Rp. 1,8 triliyun lebih, terdiri PAD sebesar Rp. 182 miliar lebih. Dana perimbangan Rp. 1.2 triliyun lebih. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 473 miliar lebih.

Sedang belanja menjadi Rp. 2,4 triliyun lebih, rincian belanja tidak langsung Rp. 1,2 triliun lebih. Belanja langsung Rp. 1,2 triliyun. Adapun defisit setelah perubahan Rp. 629 miliar lebih.

“Defisit ini ditutup dengan pembiayaan keuangan daerah sebesar Rp. 629 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp. 16,8 miliar lebih. [din.adv]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

Halaman 9

Antisipasi Libur Panjang, Polisi Siaga di Titik Rawan Macet

KELANA JATIM

Malang, Bhirawa Mengantipasi libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, dan cuti bersama pada akhir Oktober, Satlantas Polresta Malang, mengantisipasi dengan melakukan penjagaan di sejumlah titik rawan.

Hilmi Husain/Bhirawa

Pedagang ayam di pasar Kebonagung Kota Pasuruan, Senin (26/10).

Jelang Maulid Nabi, Harga Ayam Naik

Sebagai salah satu kota destinasi wisata di Jatim, diprediksi kepadatan lalu lintas meningkat sekitar 70 persen dibandingkan hari biasa. Untuk itu, kepolisian menurunkan sediktinya 142 personel guna mengatur lalu lintas.

Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Ramadhan Nasution mengatakan, 142 personil itu ditempatkan di

jalur yang dilintasi masyarakat, khususnya ruas jalan yang mengarah dari Kota Malang menuju Kota Batu.

“Personel ini kita tugaskan secara bergantian mulai Selasa sore besok hingga hari Minggu mendatang. Dengan adanya personil ini, diharapkan dapat membantu mengatur arus lalu lintas tetap lancar di masa libur pan-

jang,” katanya, Senin (26/10) kemarin.

Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kemacetan yakni Jalan LA Sucipto, perempatan lampu merah di Jalan Borobudur, serta ruas jalan sepanjang Dinoyo hingga Dau yang merupakan salah satu akses jalan menuju Kota Wisata Batu.

“Jika nanti kondisi volume kendaraan padat, maka kita tidak atur arus lalin dengan traffic light, melainkan langsung diatur petugas agar arus kembali lancar,” ungkap AKP Ramadhan.

Meski begitu, pihak kepolisian

tetap mengimbau masyarakat agar tetap di rumah saja mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Bagi masyarakat yang tetap bepergian ke tempat wisata atau titik keramaian, diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Kami harap liburan ini tidak menjadi momok, dalam artian masyarakat yang bepergian ke luar daerah atau tempat wisata karena belum tentu terjamin, karena kita tahu penyebaran Covid-19 masih berupaya dikendalikan. Jadi lebih baik di rumah saja,” tandasnya. [mut]

Pasuruan, Bhirawa Jelang peringatan Maulid Muhammad SAW, harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Pasuruan mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp 30 ribu per kilogram, saat ini menjadi Rp 31 ribu per kilogram.

“Memang naik sedikit, tapi masih dalam batas kewajaran, senilai Rp 1.000,” ujar Kepala UPT Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, Ridho Wijaya, Senin (26/10).

Sedangkan harga sembako lainnya masih terbilang stabil. Perubahan harga untuk beberapa jenis barang belum begitu signifikan. Pihaknya memastikan kondisi harga sembako saat ini masih belum ada yang melebihi harga rata-rata tiap komoditas di Jawa Timur “Setiap harinya kami selalu memantau harga sembako. Hasilnya masih relatif stabil,” kata Ridho Wijaya. [hil]

Dandim Bojonegoro Pimpin Patroli Jelajah Desa Wilayah Teritorial Bojonegoro,Bhirawa Tim patroli Kodim 0813 Bojonegoro, yang dipimpin langsung Dandim Letkol Inf Bambang Hariyanto, melaksanakan jelajah desa di wilayah teritorialnya.

Mengawali jelajahnya, tim patroli ini melewati jembatan Desa Clebung, Kecamatan Bubulan hingga menembus Dusun Maor yang berjarak sekitar 4 kilometer dari jembatan. Keberadaan jembatan berukuran 27×6 meter itu, merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI Kodim 0813 yang bersinergi dengan Pemkab Bojonegoro dan SKK Migas.

Jembatan Desa Clebung tersebut, merupakan akses penting untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi 72 KK warga Dusun Maor, yang berpenduduk 203 jiwa.

Setibanya di Dusun Maor, Desa Clebung, tim patroli disambut Kepala Dusun (Kasun) Maor, Gunadi, bersama warga setempat. Di dusun ini, tim patroli juga melaksanakan bakti sosial memberikan bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Hudha desa setempat.

Kemudian, tim patroli Kodim 0813 Bojonegoro melanjutkan jelajah wilayah menuju Desa Gondang, Kecamatan Gondang berjarak lebih kurang 6 kilometer. Tak mudah, tim jelajah ini menembus jalan makadam bebatuan gunung diwilayah Desa Gondang. [bas]

PWI Jatim Ajak Insan Media Jaga Netralitas dalam Pilkada Serentak

Tim patroli Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan jelajah desa di wilayah teritorialnya.

Surabaya, Bhirawa PWI Jatim mengajak seluruh insan wartawan dan perusahaan perss untuk selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim dalam acara diskusi Peran Media Massa Dalam Menyukseskan Pilkada Serentak 2020 mengatakan, media massa harus imparsial atau netral. Hal ini juga merujuk pada berbagai aturan, yang menempatkan media sebagai bagian atau pilar demokrasi dan tidak boleh berpihak.

“Media massa harus menjadi imparsial, tidak boleh memihak. Bahasa lugasnya

PWI Jatim mengajak seluruh insan wartawan dan perusahaan perss untuk selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak

“Padat Karya” Angkat Perekonomian Warga Ditengah Pandemi Covid-19 Kota Kediri, Bhirawa Di Kota Kediri, asal mau berkeringat, akan mendapatkan pekerjaan. Demikian yang bisa dilihat dari pelaksanaan program padat karya yang dicanangkan oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, awal September 2020. Proyek ini direalisasikan oleh PU, Perkim, Pertanian dan DLHKP , Konsep proyek padat karya yaitu sebuah pekerjaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.

“Proyek ini yang mengerjakan masyarakat setempat yang ada kemungkinan masyarakat itu terdampak COVID-19. Mungkin kerjaannya lagi tidak ada atau apa, sehingga kami, Pemerintah Kota Kediri memastikan program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan desain serta konsep dari Pemerintah Kota Kediri. Nah dengan seperti itu maka daya beli masyarakat itu akan meningkat,” kata Wali KotaAbdullah Abu Bakar Wali Kota mengatakan proyek tersebut memang didesain untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Namun, untuk pengerjaan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, menambahkan nantinya setiap kelurahan di Kota Kediri akan mengerjakan proyek padat karya. Dengan proyek tersebut diharapkan roda perekonomian akan berputar khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Direncanakan, proyek bisa selesai antara dua hingga tiga bulan.

“Saya memiliki keyakinan sangat tinggi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi, orang yang bekerja dibayar setiap pekan bukan setiap bulan, maka akan berdampak khususnya bagi warga yang ikut bekerja di proyek padat karya ini. Saya lihat sangat semangat sekali dan saya berkeyakinan bahwa hasilnya akan ba-

gus,” ungkapnya.

Mas Abu mengungkapkan saat ini saluran-saluran air di Kota Kediri memang banyak yang perlu dinormalisasi. Untuk itu, dalam perbaikan melibatkan masyarakat sekitar. Pemerintah kota juga akan tetap melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan tersebut agar tepat waktu dan sesuai dengan rencana perbaikan.

“Monitoring kegiatan dalam angga-

rannya itu kami lakukan setiap tiga hari sekali. Penyerapannya dimonitor terus karena kami ingin memastikan bahwa uang dari APBD ini dibayarkan setiap pekan. Kalau per pekan berarti ada perubahan-perubahan yang signifikan di APBD. Jadi seperti itu progresnya akan saya cek, mungkin setengah bulan sekali nanti saya akan keliling tiap kelurahan kita cek semuanya nanti,” ujar dia.

Ia juga memastikan pengerjaan proyek ini sesuai dengan rencana. Jika saat ini masih tiga kecamatan, untuk lainnya juga akan dipantau.

“Ini sudah ada tiga kelurahan yang saya cek jadi kurangnya ada 43 kelurahan lagi. Ini akan kami pastikan semuanya akan berjalan dengan desain yang sudah dibuat pemda,” kata Mas Abu. [Van.Adv Hms]

tidak boleh menjadi team sukses paslon,” ujar Air, panggilan akrab Ainur Rohim saat menjadi narasumber di Kantor PWI Jawa Timur, Senin (26/10).

Air dalam paparannya juga sempat menyampaikan, betapa sulitnya media untuk bersifat adil dalam pemberitaan. Meski memberikan porsi pemberitaan yang sama, namun media tetap menempatkan berita paslon pada jam berbeda yang bisa jadi menjadi tanda ketidaknetralan media dalam proses pilkada.

“Kita sering melihat bahwa porsi pemberitaan yang sama, tapi di jam yang berbeda. Paslon yang disukai

media bersangkutan beritanya dinaikkan pada prime time. Sementara paslon lainnya di jam non prime time.

Ini kan bisa menjadi tanda ketidaknetralan media,” imbuh wartawan senior di Surabaya itu.

Sementara, Naafilah Astri Swarist, Komisioner KPU Surabaya menegaskan, peran media sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan berbagai aturan baru pilkada di saat pandemi Covid-19.

“Saat ini ada 12 aturan baru dalam pelaksanaan Pilkada Desember mendatang. Tentu butuh peran media agar aturan tersebut sampai di masyarakat,” ujar Naafilah.

Selain itu, KPU Surabaya juga berharap bahwa dengan media menyampaikan informasi yang benar terkait pilkada, akan mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Harapan kita dengan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat yang benar, akan bisa meningkatkan partisipasi publik dalam pilkada mendatang. KPU Surabaya setidaknya menargetkan partisipasi masyarakat nanti di atas angka 70 persen,” pungkas Naafilah, Komisioner KPU Surabaya. [tam]

Satpol PP Tertibkan APS Pilbup Blitar Kabupaten Blitar, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blitar mulai tertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang tidak sesuai aturan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setyobudi mengatakan dimasa kampanye Satpol PP Kabupaten Blitar didampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) pasangan calon.

“Sesuai pantuan ada beberapa APS yang perlu ditertibkan, dimana kegiatan ini dilakukan di sekitar Kantor Pemkab Kanigoro,” kata Rustin Tri Setyobudi.

Ditambahkan Kasi Operasi Satpol

PP Kabupaten Blitar, Untung Suwito mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan steakholer, penertiban APS Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati yang menyalahi aturan harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Jika masih ada yang terpasang di beberapa tempat, bisa meningkatkan suhu Pilkada Blitar.

“Sehingga, petugas Satpol PP bekerjasama dengan setiap wilayah kecamatan untuk ikut serta menertibkan APS yang masih tertempel di sejumlah papan pengumuman,” ujarnya.

Lanjut Untung, selain itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikut menertibkan APS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang menyalahi aturan, atau penertiban APS paslon sampai

Hartono/Bhirawa

Rustin Tri Setyobudi

selesai.

“Kami juga telah menghimbau semua OPD untuk menertibkan APS yang ada,” imbuhnya. [htn]

Kades Ngenep Diduga Lakukan Tindakan Asusila, Puluhan Warga Geruduk Kantor Desa Kab Malang, Bhirawa Warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupatan Malang, telah diresahkan ulah Kepala Desa (Kades) Ngenep Suwardi, yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap pembantunya sendiri. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka puluhan warga desa setempat gruduk ke Kantor Desa Ngenep, mendesak kades mengundurkan diri dari jabatannya.

Salah satu warga Desa Ngenep Erik Ridhoi, Senin (26/10), usai ikut menggeruduk Kantor Desa Ngenep mengatakan, puluhan warga yang menggeruduk kantor desa ini, meminta Kades Suwardi mundur dari jabatannya, karena sudah meresahkan warga. Sebab, diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap pembantunya, sehingga dengan perbuatannya itu, maka dia sudah tidak pantas lagi sebagai pemimpin.

“Tindakan asusila itu kabarnya diketahui secara lang-

sung oleh istrinya Kades sendiri. Sehingga kedatangan dirinya bersama warga lainnya, meminta kades mundur dari jabatannya, jika asusila itu benar-benar dilakukan Kades Suwardi,” tuturnya.

Menurut Erik, dari informnasi yang didapat warga Desa Ngenep, asusila itu dilakukan kades di villa yang berada di Kota Batu, pada jam kerja. Sehingga warga meminta kejelasan dari yang bersangkutan. Karena dengan informasi tersebut, hal ini telah meresahkan warga.

Dan jika memang melakukan asusila, tentunya dirinya sangat malu dengan perbuatan yang dilakukan kades. ”Sayangnya, saat warga menggeruduk Kantor Desa, namun tidak bertemu Kades Suwardi, warga hanya ditemui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngenep Supriyana. Sehingga warga meminta kepada Ketua BPD tersebut, agar menghadirkan kades,” ungkap dia. [cyn]

EKONOMI

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

Halaman 10

Ditinjau Wamendes PDTT

Tanaman Umbi Porang Diekspor ke Jepang Pemkab Madiun, Bhirawa Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Stiadi bersama Anggota Komisi V DPRRI, Hj. Sadarestu Wati melakukan kunjungan kerja di Desa Klangon dan Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalam rangka melihat potensi tanaman porang dan melihat wisata 7 sumber mata air di Kecamatan Saradan, Senin (26/10).

Untuk diketahui bersama, hampir seluruh penduduk Desa Klangon membudidayakan tanaman porang, karena tanaman ini memiliki nilai jual yang luar biasa. Jumlah pembudidayanya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Lebih dari 900 petani sudah mengembangkan tanaman dan 650 hektare lahan digarap untuk tanaman ini.

Kesempatan itu, Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Stiadi menegaskan, umbi porang ini sudah di ekspor ke jepang, seharusnya masyarakat setempat dapat mengolah seperti orang jepang, tidak hanya dijual umbinya sehingga bisa meningkatkan nilai jual.

“Desa Klangon harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan turunan produk porang ini. Jadi jangan hanya berhenti menjual umbi porang saja, tapi harus sampai bisa produksi porang sendiri.

Jepang bisa membuat beras dari porang yang sekarang malah di ekspor ke indonesia, beras ini nilai jualn-

ya sangat tinggi karena bisa untuk diet. Tak hanya itu, juga bisa untuk bahan kosmetik dan lain sebagainya. Yang jelas, porang ini memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menyatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Madiun selain bekerja sama dengan Perum Perhutani untuk budidaya umbi porang. Pemkab juga bekerja sama dengan perusahaan yang nantinya akan mengambil umbi porang dari petani Kabupaten Madiun.

“Kita berharap harga umbi porang ini stabil sehingga ekonomi petani porang di wilayah Kabupaten Madiun meningkat, jadi jangan menjual bibit porang ini ke-luar, kita sudah patenkan bibit porang ini, kita namakan AE1 yang artinya bibit porang di Kabupaten Madiun ini memiliki kualitas bagus. Saya juga berterimakasih dengan perum perhutani untuk kerjasamanya bersama masyarakat untuk membudidayakan porang khususnya di desa

BURSA EKONOMI

Kecanggihan Teknologi di Era 4.0 Perlu Dimanfaatkan untuk Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, Bhirawa Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di zaman serba digital ini, semua pihak layak mengesampingkan cara lama dan memanfaatkan kecanggihan teknologi. “Di era 4.0 menuju era digitalisasi ini, generasi kita tak boleh ketinggalan, untuk maju. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi tantangan besar pandemi Covid-19, yang berdampak resesi ekonomi,” papar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), seusai memberi “Give Away” pada para pengikut (subscriber) Bamsoet Channel, di Jakarta, Minggu (24/10).

Lebih jauh Bamsoet meminta masyarakat untuk tetap semangat, ditengah kondisi ekonomi yang memburuk ini. Dia yakin, masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan era digitalisasi untuk mewujudkn kesejahteraan dalam kehidupan.

“Sekarang ini, jaman kompetisi (digital). Jadi, era kolaborasi ini harus kita kedepannya. Jika masyarakat tak bangkit dan tak mau memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saya khawatir angka pengangguran akan terus bertambah. Karena tidak hanya para pekerja yang terdampak pandemi, tapi para pengusaha juga terimbas,” ajakan dan paparan Bamsoet.[ira]

PT SIG Pasok Beton untuk Konstruksi Lantai Industri Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melalui unit usahanya PT Pendawa Lestari Perkasa (PLP). Bekerjasama dengan IRS Construction Co., Ltd. melakukan pengerjaan konstruksi lantai (flooring) pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), seluas 7 hektar di Cikarang, Jawa Barat dengan menggunakan ApexCrete. Proyek pengerjaan dimulai sejak Juli 2020, dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2020.

Senior Vice President of Sales SIG, Rahman Kurniawan mengatakan, ApexCrete merupakan solusi terintegrasi dari SIG untuk konstruksi lantai bangunan industri dengan produktifitas serta kualitas hasil yang sangat tinggi.

ApexCrete dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terlatih dan bersertifikasi, menggunakan peralatan berteknologi terkini seperti: laser screed, 3D profiler system, dan mesin-mesin modern untuk finishing lantai. Hasil akhir ApexCrete memberikan tingkat kerataan permukaan lantai yang sangat presisi.

Lebih lanjut Rahman Kurniawan menjelaskan, pembangunan lantai dengan metode konvensional membutuhkan banyak stakeholders seperti kontraktor, pemasok beton, aplikator lantai, pemasok pompa beton, yang semuanya sering kali tidak mudah terkoordinasi. SIG menyediakan layanan terintegrasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien.[kim]

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami mendampingi Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Stiadi bersama Anggota Komisi V DPR RI, Hj. Sadarestu Wati melihat hasil temuan fossil Gajah yang ditemukan warga setempat sepeti dalam foto diatas.

klangon,” tegas Bupati Madiun.

Setelah berkunjung di Desa Klangon, rombongan Wakil Menteri Desa PDTT bersama Anggota Komisi V DPR RI berkunjung ke

tempat Pancuran 7 Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan. Disana melihat keindahan alam yang berada di hutan Saradan dan juga melihat hasil temuan fossil Gajah yang dite-

mukan warga setempat.

Dalam kunjungan kerja Wamendes PDTT bersama Anggota Komisi V DPR RI di Kabupaten Madiun itu disambut Bupati Madiun H.

Ahmad Dawami dan Wakil Bupati Madiun H. Hari Wiryanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono dan Pimpinan OPD terkait di Pendopo Ronggo Djoemeno.[dar]

OJK Dukung Kemendes Dirikan LKD Surabaya.Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendirikan dan mengembangkan bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Pendirian LKD hasil transformasi dari eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa ini sejalan dengan komitmen OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu untuk meresmikan Pencanangan Program Pendirian LKD dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) OJK dan Kemendes tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan, Pengembangan Bum Desa /Bum Desa Bersama Serta Pengembangan LKM Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Penandatanganan PKB dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank IV OJK Ahmad Soekro Tratmono dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDDT Taufik Madjid. Penandatanganan PKB ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendesa PDTT yang dikeluarkan pada Juli lalu.

Melalui PKB ini kedua lembaga akan mengoptimalkan peran dan sinergi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan LKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Pada tahap awal di Jawa Timur ini akan didirikan sebanyak 147 LKD sebagai proyek percontohan (pilot project) yang akan mengelola dana

Bertekad sama sama perkiuat ketahanan ekonomi.

bergulir sekitar Rp 600 miliar yang selama ini dikelola oleh unit usaha simpan pinjam Bumdesma.

Operasional LKD ini akan mengadopsi skema Bank Wakaf Mikro yang tidak menerima dana simpanan masyarakat (non deposit taking), menggunakan basis kelompok, tidak mengenakan bunga kecuali biaya administrasi dan mendapat pendampingan dari OJK .

Gubernur Jatim Khofifah menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Kemendes yang telah bergerak cepat mewujudkan program ini yang di-

harapkan bisa menggerakkan ko perekonomian khususnya di pedesaan dan bangkit dari dampak Covid 19.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan membangun Negara melalui perdesaan.

“LKD ini merupakan wujud kita membangun negara melalui desa dan ini bagian dari tujuan OJK untuk memberi kontribusi pada perekonomian nasional,” kata Wimboh.[ma]

Agar Tak Kumuh, Pasar Krempyeng Desa Sawotratap Akan Direlokasi Sidoarjo, Bhirawa Pasar krempyeng yang ada di Desa Sawotratap Kec Gedangan, secara bertahap akan direlokasi ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas jalan desa. Tempat relokasi direncanakan di tanah kas desa (TKD) yang berada di RW 06. Menurut Sanuri, Kades Sawotratap yang maju kembali pada Pilkades serentak Sidoarjo 2020, awalnya pembangunan sarana relokasi itu akan bisa selesai pada pertengahan tahun 2020 ini.

Namun, karena ada pandemi Covid19, penyediaan sarana belanja di desa terpadat penduduk se Kec Gedangan tersebut, tertunda pada tahun anggaran berikutnya. “Proses relokasi pada

tahun ini masih berkisar 40% saja, masih berupa pembangunan jalan paving dan pemasangan gorong-gorong beton,” kata Sanuri, belum lama ini. luasan rencana tempat relokasi pasar krempyeng tersebut berdimensi 200 m x 12 m. Akan ditata dengan sedemikian rupa, supaya bisa menampung pedagang pasar krempyeng yang ada di jalan Raden Wijaya maupun.di pasar krempyeng di jalan Hayam Wuruk. Sarana relokasi pedagang pasar itu, nantinya akan dikelola oleh badan usaha milik desa (Bumdes) Sawotratap.

Sanuri mengakui, dari keberadaan dua pasar krempyeng di desa yang termasuk kawasan yang diserbu kaum

urban dari berbagai daerah itu, selama bertahun-tahun tidak memberikan pendapatan bagi kas desa setempat.

Dengan direlokasi ke lahan asetnya desa, diharapkan akan ada pemasukan untuk desa berupa retribusi bedak-bedak tempat berjualan. Pemasukan lain, bisa dari parkir kendaraan pengunjung pasar krempyeng yang nanti akan menjadi pasar desa. “Karena pengelolaaannyan akan ditangani oleh desa.

Bukan lagi oleh kelompok atau pribadi tertentu,” katanya.

Dari informasi yang diperoleh, retribusi untuk pedagang pasar krempyeng di jalan Raden Wijaya, selama ini masuk ke kas RT setempat. Sedangkan pasar krempyeng di jalan Hayam Wu-

ruk, ( sebelah selatan Kantor Balai Desa Sawotratap ), masuk dalam kas pribadi warga sekitar pasar krempyeng.

Mereka mendapatkan dua pemasukan dari pasar krempyen di Desa Sawotratap itu. Pertama, dari retribusi pedagang, kedua dari biaya parkir dari pengunjung pasar krempyeng. Tiap hari aktivitas belanja di pasar krempyeng itu tiada henti. Biasanya libur, hanya saat hari raya Idul Fitri saja.

Yang sangat memprihatinkan sekali, Kedua pasar krempyeng itu, selain tidak ada kontribusi sama sekali bagi desa, malah keduanya mengakibatkan wajah Desa Sawotatap menjadi kumuh. Ini karena, tidak ada penataan bagi pedagang disana.[kus]

Tingkatkan Produktivitas Kerja, Platform Kolaborasi Lark Jadi Solusi Perusahaan Pandemi COVID-19 memberikan tantangan baru bagi bisnis dan menuntut perusahaan di seluruh Indonesia, termasuk Surabaya untuk segera melakukan transformasi digital. Senior Professional Service Consultant Lark, Suryanto Lee mengungkapkan produktifitas dan efisiensi kerja perlu didukung dengan proses komunikasi dan kolaborasi yang baik antar pekerja sehingga tidak terjadi kesenjangan komunikasi dan perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja bisnis mereka.

Lark, patform kolaborasi dengan berbagai fitur yang terintegrasi ini menjadi keunggulan karena pengguna dapat mengerjakan berbagai macam hal, dari membuat dan mengedit dokumen, menerima email, mengirimkan pesan, mengelola agenda, hingga menelepon, serta melakukan video conference.

Oleh : Achmad Tauriq Imani, Surabaya

Untuk dapat mencapai hal ini, perusahaan perlu menerapkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam ruang lingkup tempat kerja dan cara mereka bekerja, sehingga mampu menjembatani seluruh hal yang dibutuhkan untuk tetap produktif kapanpun dan dimanapun, terlebih di situasi yang di akibatkan oleh pandemi COVID-19 saat ini dimana perusahaan perlu melakukan pembatasan kehadiran karyawan atau penerapan bekerja dari rumah.

“Lark merupakan patform kolaborasi dengan berbagai fi-

tur yang terintegrasi. Hal ini akan menjadi keunggulan karena pengguna dapat mengerjakan berbagai macam hal, dari membuat dan mengedit dokumen, menerima email, mengirimkan pesan, mengelola agenda, hingga menelepon, serta melakukan video conference. Dan salah satu faktor terpenting, adalah kemudahan untuk dioperasikan oleh berbagai rentang usia. Kami mengerti bahwa sebuah platform kolaborasi harus terintegrasi dan dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan, dan Lark memiliki semua itu,”

terangnya, Minggu (25).

Suryanto menambahkan Lark diciptakan untuk dapat membantu perusahaan agar tetap produktif. Lark menyediakan berbagai fitur seperti Messenger, Video Conference, Docs dan Sheets, Penyimpanan Cloud, Kalender, Mail yang terintegrasi.

Serta fitur real-time translation dalam beberapa pilihan Bahasa seperti, Bahasa Indonesia, Cina, Korea, Jepang, Prancis, Portugis Brasil, Jerman,

Hindi, Italia, Rusia, Spanyol, Thailand, dan Vietnam. Lark tersedia dalam versi website yang dapat diakses di Windows dan MAC juga versi aplikasi untuk Android dan IOS dalam 11 bahasa tampilan, termasuk Bahasa Indonesia.

“Salah satu hal penting yang dimiliki Lark adalah fitur yang terintegrasi, dengan demikian segala pekerjaan dapat dilakukan dalam satu platform. Disamping itu dengan user inter-

face yang mudah menjadikan Lark dapat digunakan oleh segala usia,” ujar Suryanto.

Namun, seiring dengan semakin meningkatnya pengguna internet Akademisi, Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital, Dr. Firman Kurniawan S mengatakan penerapan teknologi tidak lagi menjadi masalah dan perusahaan justru harus segera menentukan jenis platform yang paling tepat untuk terciptanya pen-

ingkatan kualitas dan efektifitas dari sebuah komunikasi dan kolaborasi.

“Cepat atau lambat, transformasi digital pasti terjadi. Dan dengan penerapan teknologi yang tepat akan memberikan peluang bagi sebuah perusahaan untuk dapat bergerak lebih cepat dan produktif. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus meningkatkan kompetensi digital bagi seluruh anggotanya, karena faktor individu seringkali menjadi penghambat perusahaan untuk dapat bergerak maju.

UNESCO telah menyatakan bahwa untuk dapat bersaing di era Industri 4.0, setiap individu wajib memiliki pengetahuan digital dalam segala aspek kehidupan, dimana kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi dan kolaborasi merupakan salah satu kemampuan dasar yang penting,” jelas Dr. Firman.

Sementara Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa penerapan teknologi digital merupakan hal yang penting dalam memasuki era Industri 4.0. Dengan memaksimalkan

teknologi digital, Indonesia akan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai USD 150 miliar pada tahun 2025.

Secara produktivitas, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain. Berdasarkan Human Capital Index (HCI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, saat ini Indonesia menempati urutan ke-87, tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura.

“Penerapan teknologi berbanding lurus dengan produktivitas kerja. Menurut The East Ventures Digital Competitiveness Index (EVDCI), daya saing digital Indonesia hanya berada di kisaran 27.9, dari skala 1-100. Hal ini menunjukkan penerapan teknologi digital di Indonesia masih rendah, dan dibutuhkan edukasi yang lebih mendalam kepada para pelaku usaha. Walaupun demikian, dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perkembangan ekonomi digital,” pungkas Dr. Firman.[riq]

SAMBUNGAN

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

UPT Milik Dinsos Jatim Banyak Permasalahan l

Sambungan hal 1

l

Di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA) Situbondo di Banyuwangi misalnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Aryono menyebut ada kekurangan di ruang belajar.

Ia menilai kelas yang tersedia terlalu kecil untuk menampung jumlah penghuni sebanyak 60 anak.

“Ini saya kira perlu diperbaiki,” ujar Artono saat dikonfirmasi.

Politikus PKS itu mengakui, dari sejumlah kunjungan ke UPT milik Dinsos Jatim, rata-rata permasalahan adalah infrastruktur. Banyak bangunan yang kurang layak perlu direhab. Bahkan beberapa diantaranya membahayakan penghuni.

“Memang masih banyak yang perlu diperbaiki.

Kami sudah keliling rutin tiap bulan untuk kunjungi UPT milik dinsos, mulai Pandaan (Pasuruan) sampai Banyuwangi. Nah dari situasi yang kita lihat, nanti kami sampaikan apakah perlu ada penambahan untuk rehabilitasi,” bebernya.

Artono juga menyinggung masalah gaji pegawai di UPT milik dinas sosial khususnya yang pegawai tidak tetap (PTT). Menurutnya, banyak dari mereka yang honornya di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Masalah gaji ini juga disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim Zainiye. Politiku PPP itu mengakui perlunya peningkatan. “Utamanya posisi kayak juru masak, tenaga konseling ya. Perlu ditingkatkan lagi,” kata Zeny.

Catatan Zeny yang perlu perhatian yakni masalah jumlah pegawai. Dia menilai, perlu ada keseimbangan antara ratio pegawai yang menangani dengan penghuni. “Kalau pun ASN dibatasi dengan pola rekrutmen dan jatah kuota, paling tidak posisi PTT ini perlu menjadi perhatian serius,” tuturnya.

Sekretaris Dinsos Jatim Restu Novi Widiani mengakui, kondisi UPT PPSAA Sitobondo di Banyuwangi memang kurang. Di UPT yang menampung anak-anak perempuan ini sangat dibutuhkan ruang bimbingan dan bermain. Namun, perlu dihitung lagi mana yang paling mendesak untuk diperbaiki dibanding dengan UPT lain. “Kami harus tetap berhitung, karena kita ada 30 UPT. Nanti kita akan adakan skala prioritas dulu,” kata dia. [geh]

Sepenggal Kisah Suka Duka Wali Kota Sambungan hal 1 pertama di Kota Surabaya bincang-bincang santai dengan paguyuban warga perumahan yang terletak di Kecamatan Sambikerep, Surabaya, pekan lalu.

Pertemuan melalui virtual dari rumah dinasnya, di Jalan Sedap Malam itu, mulanya Wali Kota Risma menceritakan berbagai masalah yang dihadapi saat awal menjabat. Mulai dari persoalan banjir, hingga masalah sosial yang terjadi pada waktu itu.

Dengan antusias, wali kota perempuan pertama di kota Surabaya ini mengingat-ingat kembali segala momen yang pernah dilalui bersama jajaran Pemkot Surabaya dalam menyelesaikan persoalan. Selain itu, dia ingat betul di tahun pertama memimpin, Wali Kota Risma berjanji akan membuat Surabaya dikenal di dunia melalui rentetan perubahan kemajuan.

“Saya harus bisa membawa kota ini ada di peta dunia. Artinya warga dunia bisa mengerti dan tahu bahwa ada kota yang namanya Surabaya. Alhamdhulillah terwujud,” kata Wali Kita Risma.

Ia menjelaskan, duka dan berbagai kesulitan yang dihadapi selama 10 tahun itu dinilainya sangat beraneka ragam. Salah satu yang paling memberikan kesan yakni upaya Wali Kota Risma dalam menutup lokalisasi Dolly. Bagi dia, penutupan lokalisasi itu merupakan langkah yang berat dan beresiko. Namun begitu, seiring dengan keberanian dan dukungan dari berbagai pihak, ia berhasil melewati prahara tersebut.

“Berikutnya, saat peristiwa bom dua tahun lalu.

Itu adalah hal yang sangat menyedihkan dan berat untuk kami. Saya bersyukur bisa melewati semua itu,” lanjut dia.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma juga menceritakan sepenggal kisah yang membahagiakan selama bertugas. Ia menyebut, jika melihat data menunjukkan angka kemiskinan yang turun secara signifikan. Kemudian banyaknya apresiasi dan penghargaan yang tidak hanya diterima dalam negeri, tetapi bahkan dari luar negeri juga dapat melihat kemajuan kota.

“Lalu suhu udara turun, warga lebih ramah. Itu yang membuat orang asing atau wisatawan berkunjung ke kota ini. Dan masih banyak lagi tentunya.

Kami sangat bersyukur Surabaya sudah semakin baik dari hari ke hari,” urainya. [iib]

l

Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Tebang Pilih Sambungan hal 1

yang tidak dihiraukan oleh PPK. “Terutama bagi pejabat yang tergolong kelompok orang dekat PPK, tapi kalau lawannya biasa cepat sekali rekomendasi itu ditindaklanjuti. Kenyataan seperti itu masih ada,” tutur Rudiarto saat ditemui di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Senin (26/10).

Rudi menjelaskan, sejauh ini KASN telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu pusat. Bahkan KASN bersama Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Bawaslu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) twntang pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

“Kalau ada dugaan pelanggaran, KASN sudah bekerjasama dengan Bawaslu pusat. Misal di Kabupaten Lamongan ada dugaan pelanggaran netralitas ASN akan dilaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota. Dari situ akan dikumpulkan data-data

awal dan akan dikirim ke KASN baru akan dikaji kembali. Apakah subyek yang melanggar termasuk kategori ASN,” jelas Rudi. Jika terbukti ada pelanggaran, lanjut Rudi, KASN akan melakukan klarifikasi kepada pengadu dan PPK sebelum akhirnya menjatuhkan rekomendasi kepada PPK. Rudi menegaskan, netralitas ASN tidak hanya seputar Pemilu.

Netralitas juga berkaitan dengan pemberian pelayanan publik, penyusunan program kebijakan, netral dalam sistem manajemen ASN. “Misalnya betul si X melakukan pelanggaran pasal sekian. Maka pihak terkait bisa dijatuhi hukuman disiplin apakah ringan, menegah atau berat,” jelas dia.

Dari SKB lima lembaga tersebut, KASN juga menerbitkan tindak lanjut SKB Lima Lembaga kepada seluruh instansi pemerintah termasum kepala daerah dan lembaga kementerian.

Dalam surat tindak lanjut tersebut, KASN menjelaskan langkah-langka pencegahan dan penegakan penga-

wasan netralitas ASN. “ Sesuai tibdak lanjut SKB itu jika ada pasangan (suami atau istri) ASN maju dalam Pilkada maka wajib cuti di luar tanggungan negara. Hal itu untuk menjaga netralitas ASN,” jelas Rudi.

Kewajiban cuti tersebut, lanjut dia, harus dilakukan. Sebab jika tidak ASN yang bersangkutan bisa terkena teguran. “Cuti di luar tanggungan negara itu minimal satu tahun dan bisa diperpanjang lagi,” jelas Rudi.

Sementara itu, Kepala BKD Jatim Nurkholis mengatakan, cuti di luar tanggungan negara tidak hanya berkaitan dengan Pilkada. PNS berhak mengajukan cuti tersebut karena alasan sakit, belajar, mengikuti tugas suami dan sebagainya. “Cuti di luar tanggungan itu tidak dapat hak apa-apa. Paling cepat satu tahun maksimal tiga tahun. Di Jatim ada yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara, tapi tidak terkait Pilkada,” pungkasnya.[tam]

Kuatkan Kembali Perdagangan Dalam Negeri, Jatim Gelar Misi Dagang ke NTT l

Sambungan hal 1

efisien, dirinya berharap jika pintu perdagangan antar kedua wilayah ini terbuka maka keduanya mampu membangun keunggulan komoditasnya masing-masing.

“Kalau secara luas daratan, Jatim dan NTT sama-sama memiliki luasan kurang lebih 47 ribu km2. Saat ini kami berada di Pulau Timor, lalu di Flores ada Labuan Bajo, Pulau Sumba, dll. Kami meyakini bahwa NTT akan menjadi the new territories of tourism dan kita wujudkan dengan Jatim sebagai sahabat dan sebagai mitra,” ujar Emil di acara yang digelar di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Nusa Tenggara Timur (NTT),.

Emil mengatakan walaupun masih pandemi Covid-19 namun hal tersebut jangan sampai membuat pesimis terhadap masa depan.

“Kalau pesimis maka kita akan tersugesti dan berhenti belajar.

Seperti efek bola salju jika dido­ rong akan semakin besar. Kalau ini maka semakin didorong semakin hilang. Inilah sebabnya kita harus optimistis, maka kita keluar dari

pandemi Covid-19,” ungkap Emil di acara yang juga dihadiri langsung Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, M.M. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim – Dalam rangka memperkuat perdagangan antar wilayah serta upaya memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim kembali menggelar kegiatan misi dagang di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihadiri oleh 45 pelaku usaha yang berasal dari Jatim (20 pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi Dinas Perindag Prov. Jatim dan 25 pelaku usaha mandiri dari berbagai OPD Jatim) serta 81 pelaku usaha dari NTT. Dibuka pukul 11.00 WITA, sementara total transaksi yang dihasilkan sampai pukul 15.00 WITA mencapai Rp. 212.215.700.000,- dengan 64 jumlah transaksi. Untuk komoditi yang ditransaksikan ada bibit tanaman buah, arang kelapa, pupuk organik, bibit bawang merah, telur, porang, jahe, beras, daging ayam, garam, cengkeh, bahan bangunan,

jagung, mente, dan lain-lain.

Tak hanya membuka gelaran misi dagang, kegiatan ini sekaligus menjalankan misi membangun kerja sama antar daerah. Bentuk implementasinya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov. Jatim dan NTT, kerja sama bidang industri dan perdagangan antara Dinas Perindag Prov. Jatim dan NTT, beserta kerja sama antar OPD lain yang ada di Jatim dan NTT. Sementara itu, Kepala Dinas Perindag Prov. Jatim, Drajat Irawan berharap agar semua pihak dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Misi Dagang ini sekiranya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan sinergitas khususnya dalam hubungan kerjasama di sektor Industri dan Perdagangan serta mewujudkan kedaulatan pasar dalam negeri dengan melestarikan, mencintai, bangga dan mau membeli serta memakai produk buatan negeri sendiri sehingga dapat memicu peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri,” harap Drajat. [gat]

Kedatangan PMI deportasi asal Malaysia di Bandara Internasional Juanda, Senin (26/10).

Mendarat di Juanda, 154 PMI Deportasi Diberi Bantuan Sembako

l

Sambungan hal 1

kesepakatan kedua negara.

Dari hasil test swab/PCR, diverifikasi oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Juanda, para PMI tersebut didata oleh tim helpdesk counter Disnakertrans Jatim, kemudian kepulangannya difasilitasi Dinas Perhubungan Jatim ke daerah masing-masing.

Bagi deportasi PMI warga non jatim yang berjumlah 16 orang, kepulangannya ke daerah asal menggunakan fasilitas shelter/ gedung penampungan sementara yang ditempatkan di kantor UPT P2TK Disnakertrans Jatim Jl. Bendul Merisi 2 Surabaya “Mereka ditempatkan di shelter sembari menunggu koordinasi dan penjemputan oleh pemerintah daerah masing-masing atau pulang secara mandiri,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim,

Himawan Estu Bagijo, kemarin, Senin (27/10).

Dalam gelombang ke empat deportasi kali ini, sebagai bentuk kepedulian Ibu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan paket bantuan yang berisi sembako kepada seluruh PMI. “Bantuan tersebut diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim,” katanya.

Sementara, Nuhayati PMI asal Gresik dan Isah PMI asal Lumajang menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kepedulian Gubernur Jatim. “Bantuan ini sangat bermanfaat untuk membantu kebutuhan di rumah nanti,” katanya.

Kembali, Himawan mengatakan kalau dampak pandemi Covid 19 ini sangat berpengaruh ter­ hadap program penempatan PMI. Sampai oktober ini informasi dari Kemnaker, baru 23 negara yang membuka kembali pekerja migran

asal Indonesia untuk mengisi jabatan disektor formal dan informal.

“Namun demikian, tetap harus berdasar SOP kesehatan Covid 19,” ujarnya.

Dijelaskan pula deportasi gelombang ke empat ini merupakan rangkaian pemulangan 4.800 orang PMI yang bekerja di Malaysia, yang karena penyalahgunaan dokumen imigrasi, dokumen kerja dan dampak covid-19, mereka akhirnya terpaksa harus dideportasi kembali ke Indonesia.

Kepala UPT P2TK Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo menambahkan, sampai akhir oktober ini, selama pandemi covid19 telah difasilitasi PMI deportasi Disnakertrans Jatim sebanyak 965 orang.

Dibutuhkan kerja keras bersama semua unsur membantu reintegrasi sosial dan ekonomi serta untuk pengurangan pengangguran di Jatim. [rac]

Halaman 11

Waspadai Risiko Covid-19 dan Hidrometeorologi Sepanjang Liburan

Sambungan hal 1 Seperti diketahui, Pemerintah telah menetapkan cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober, berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 29 Oktober 2020. Diperkirakan, suasana libur cuti bersama tersebut berlanjut hingga 31 Oktober dan 1 November 2020 yang jatuh pada Sabtu dan Minggu. Dengan demikian, libur pada pekan depan sebanyak 5 hari.

Khofifah mengatakan, belajar dari pengalaman sebelumnya, libur panjang selalu berbuah lonjakan kasus, lantaran masih adanya perilaku warga yang mengabaikan protokol kesehatan saat bepergian ke tempat wisata memanfaatkan liburan. “ Berwisata silahkan, tetapi saat pandemi covid belum berhenti penyebarannya, maka sementara yang berwisata silahkan di tempat terbuka, yang lansia dan ada penyakit bawaan atau komorbid tolong sementara tetap di rumah saja. Saat ini berkat kepatuhan masyarakat , Provinsi Jatim sudah makin melandai kasus covid-19.

Jangan sampai usai liburan, angka positivity rate Jatim kembali melonjak. Tetap waspada dengan menerapkan ketat protokol kesehatan. Pandemi belum usai,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin (26/10).

Khofifah mengungkapkan, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dan meminta seluruh pengelola wisata , perhotelan dan restoran di Jatim untuk memperketat protokol kesehatan.

Libur panjang dan cuti bersama akhir Oktober ini, kata dia, sangat rentan atau potensi kesalahan protokol kesehatan.

Selain mewaspadai penularan Covid-19, Khofifah juga meminta masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan, mulai November 2020 hingga Maret 2021. Sedikitnya, terdapat 22 kabupaten/ kota yang berstatus rawan bencana hidrometeorologi.

Dari 22 daerah itu, daerah rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya. Seperti sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban.

Kemudian potensi banjir akibat luapan sungai Berantas yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember. Sedangkan di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh luapan sungai Welang.

Demikian juga di Madura, beberapa daerah biasa terdampak luapan Sungai Kemuning. Bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor, yakni harus diwaspadai wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan. Daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit yang berpotensi longsor saat musim hujan. [tam] l

Polda Jatim Kerahkan 3.004 Personel l

Sambungan hal 1

Zebra yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini berbeda dengan operasi pada tahun sebelumnya. Tahun ini Operasi Zebra juga merazia pelanggar protokol kesehatan (Prokes), seperti menindak pelanggar yang tak menggunakan masker.

“Total ada 3.004 personel, dari Polda Jatim 174 dan ditambah dari Polres jajaran 2.830 personel. Kita juga menegakkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di tengah pandemi Covid-19. Konsep Operasi Zebra, yakni 20 persen penegakan hukum, 40 persen kegiatan preventif dan 40 persen preemtif,” kata Kompol Gathut Bowo Supriyono, Senin (27/10).

Gathut menambahkan, Operasi Zebra ini juga mendukung kegiatan Pemerintah dalam penerapan Prokes, serta fokus pada pelanggaran yang kerap dilakukan masyarakat. Dijelaskannya, di Jatim ada tiga pelanggaran dengan jumlah pelanggar tertinggi. Ketiganya adalah tidak menggunakan helm, pengemudi di bawah umur, dan melawan arus.

“Nantinya 20 persennya penindakan, preventif bisa dilakukan dengan kegiatan turjawali lantas. Yakni pengaturan, patroli itu 40 persen. Salah satunya kita antisipasi untuk pengamanan long weekend,” jelasnya.

Masih kata Gathut, kegiatan ini juga berfokus untuk meningkatkan keselamatan dan mengantisipasi sejumlah kepadatan saat libur panjang dan cuti bersama. Seperti mlakukan pemetaan jalur mana saja yang mendapat pengamanan. Nantinya, para personel lalu lintas di jajaran Polda Jatim akan berpatroli dan bersiaga di jalur-jalur tersebut.

“Personel Lalu Lintas disiapkan di sejumlah titik untuk melakukan pengamanan dan penguraian kepadatan lalu lintas libur panjang ini. Misalnya wilayah yang ramai, kemudian di jalan tol hingga jalur menuju tempat wisata,” jelasnya.

Gathut mengaku, nantinya ada pos lalu lintas yang lebih fleksibel. Pihaknya akan selalu memantau daerah mana saja yang rawan kepadatan. Lalu, personel juga akan menerapkan membuka tutup jalan jika dibutuhkan.

“Nantinya, kita siapkan pengamanan di sejumlah titik.

Misalnya wilayah yang ramai, lalu di jalan tol hingga jalur menuju tempat wisata,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Gathut menegaskan para personel juga telah memetakan jalur mana saja yang rawan bencana alam banjir hingga longsor. Diketahui, sejumlah wilayah Jatim telah memasuki musim penghujan.

“Lalu, kita juga mengantisipasi musim penghujan.

Antisipasi ini pada bencana-bencana yang terjadi dan jalur mana saja yang rawan,” pungkasnya. [bed]

Banyak Lapak Kosong, Ada Komunitas Ayam Aduan yang Mau Sewa Stan untuk Adu Ayam l

Sambungan hal 1

dan peti kayu memberikan gambaran kumuh sentra pasar terbesar di Jatim itu. Dari seluruh unit pedagang buah, hanya 50 persen yang terisi pedagang. Selebihnya lapaknya kosong melompong.

Aneh memang kenapa pedagang ogah masuk Pasar Puspa Agro padahal sewa lapaknya tergolong murah. Hanya Rp 300 ribu/ bulan atau Rp 10 ribu/hari untuk lapak yang ukurannya sekitar 6 x 8 meter. Keamanan juga terjamin 24 jam dan pedagang bisa berjualan seharian. Baginya, bukan sewa lapak yang merepotkan tetapi biaya listrik untuk 2 kontainer mesin cold storage. Setiap bulan hanya membayar listrik Rp 7 juta hingga Rp 8 juta.

Cold storage ini bisa menjaga keawetan buah hingga 14 hari. Di situ biasanya di simpan buah impor seperti anggur, pir, klengkeng dan buah yang enak. Meski menang-

gung biaya listrik sebesar itu, dirinya masih bisa mengambil untung. “Masih bisa dapat untunglah,” ucapnya.

Menurut Agus, problem utamanya se­ pinya pasar adalah akses jalan masuk dan keluar. Untuk menuju Pasar Puspa Agro harus melewati pertigaan atau stopan Kletek yang macetnya luar biasa. Pada ramai-ramainya pelanggan datang jam 3 sore, justru parahparahnya kemacetan.

Faktor berikunya banyak pasar tiban di Tambak Asri Suarabaya dan Osowilangun yang harganya lebih murah. Murah karena truk buah dari daerah tidak masuk ke pasar resmi tapi dicegat oleh para pedagang.

Diakui pula harga buah di Pasar Puspa Agro memang lebih mahal dari pasar Porong, Sidoarjo. Selain kalah harga, jenis buah yang dijual grosir di Pasar Porong lebih bervariasi.

Transaksi pasar Porong lebih besar, karena dukungan akses jalan.

Anggota komisi C DPRD Jatim, Khulaim Junaedi, mengakui yang merusak penjualan di Pasar Puspa Agro adalah akses jalan. Justru pasar Porong lebih sukses karena dukungan akses. Pasar Porong bisa di tempuh dari Kabupaten Mojokerto, di sebelah selatan dan barat pasar, di tempuh lewat kabupaten Pasuruan malah lebih mudah, melalui Japanan dan Gempol dengan jalan kelas nasional. Pasar Porong juga dilayani bypass Porong dan jalan tol. “Jadi wajar konsumen atau supplier lebih enak ke pasar Porong,” ujarnya.

Sementara Pasar Puspa Agro yang terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ini bisa dibilang aksesnya mati. Hanya dilayani jalan kabupaten dengan kemacetan fatal. Pasar induk itu tidak akan hidup bila akses jalannya tidak dibangun.

Sangat disayangkan, pasar induk yang super lengkap dengan apartemen mini yang disiapkan untuk pengantar barang yang

ingin istirahat, dan gedung serbaguna, serta pergudangan, cold storage dan sebagainya sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Apartemen sejak awal berdiri sudah difungsikan untuk menampung pengungsi Syiah Sampang dan pengungsi Afghanistan.

Sudah sekitar 10 tahun pengungsi tinggal di situ. Mereka menunggu negara lain yang sudi menampung mereka.

Pergudangan yang ada di unit 1, 2 dan 3 disewakan ke swasta, seperti untuk menyimpan minuman mineral dan sebagainya.

“Memang mengenaskan kondisi Pasar Puspa Agro. Dan tragisnya ada komunitas ayam aduan yang mau menyewa stan di situ untuk adu ayam,” ujarnya.

Khulaim yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan Sidoarjo-Surabaya, menolak permintaan itu kendati pihak komunitas ayam jago itu sudah mendapat izin

dari pihak lain. “Aneh-aneh saja masak aset daerah (Pemprov Jatim) akan dijadikan adu ayam. Apakah penyelenggaranya bisa mengatasi ekses adu ayam itu,”ucapnya kesal.

Dalam rapat direksi PT Puspa Agro dengan komisi C DPRD Jatim, menurut anggota fraksi PAN ini, pihak Pasar Puspa Agro sudah tidak mengajukan permintaan anggaran. “Saya juga tidak tahu kenapa manajemen tidak meng­ ajukan anggaran pengelolaan,” tambahnya sembari mengatakan dirinya akan mendesak Pasar Puspa Agro harus dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai sentra pasar sayur dan buah.

Khulaim merasa kaget dengan kasus hukum yang menimpa direksi PT Puspa Agro. Walaupun komisi C sebagai mitra Puspa Agro, Namun ia membatasi diri memberikan komentar persoalan hukum yang dihadapi Puspa Agro. “Saya hanya fokus bagaimana bisnis Pasar Puspa Agro bisa normal dan keberadaannya dibutuhkan masyarakat luas. Itu saja,” katanya. [*]

Bhirawa

Selasa Legi, 27 Oktober 2020

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Misi Dagang NTT-Jatim

Upaya Penguatan Kemitraan dan Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19 Pemprov, Bhirawa Dalam rangka memperkuat perdagangan antar wilayah serta upaya memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi Covid19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan misi dagang , kali ini di kota Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ikut serta dalam misi dagang di NTT ini 45 pelaku usaha dari Jatim , terdiri atas 20 pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi Dinas Perindag Prov. Jatim dan 25 pelaku usaha mandiri dari berbagai OPD Jatim, serta 81 pelaku usaha dari NTT. Dibuka pukul 11.00 WITA, oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur NTT Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur , Drs. Josef Nae Soi, M.M. sementara total transaksi yang dihasilkan sampai pukul 15.00 WITA mencapai Rp. 212.

215.700.000,- dengan 64 jumlah transaksi.

Untuk komoditi yang ditransaksikan ada bibit tanaman buah, arang kelapa, pupuk organik, bibit bawang merah, telur, porang, jahe, beras, daging ayam, garam, cengkeh, bahan bangunan, jagung, mente, dan lain-lain. Dalam sambutannya, Emil mengatakan bahwa kegiatan Misi Dagang kali ini merupakan upaya membangun persaudaraan antara Jatim dan NTT untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak dan Wakil Gubernur NTT Drs.Josef Nae Soi,MM meninjau display sejumlah komoditas yang diperdagangkan dalam Misi dagang Jawa Timur ke Provinsi NTT (foto atas). Misi Dagang Jawa Timur ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan kerja sama dan perdagangan kedua provinsi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak dan Wakil Gubernur NTT Drs.Josef Nae Soi,MM menyepakati perjanjian kerja sama Disperindag Jatim dan sejumlah OPD dengan pemprov NTT (foto kanan).

"Kami meyakini bahwa NTT memiliki potensi yang luar biasa begitu pula Jatim, namun begitu potensi ini tidak akan bisa maksimal jika kita tidak saling berdagang. Maka dari itu inilah yang didorong oleh para ekonom yang menyatakan teori keunggulan komparatif, teori keunggulan kompetitif, yang mana pada intinya masyarakat akan diuntungkan jika mereka berdagang," kata

Emil Elestianto Dardak di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (26/10).

Menurut Emil dengan berdagang maka masing-masing wilayah bisa fokus pada keunggulan masing-masing dan dapat melakukan produksi dengan lebih efisien. Dirinya berharap jika pintu perdagangan antar kedua wilayah ini

terbuka maka keduanya mampu membangun keunggulan komoditasnya masing-masing.

"Kalau secara luas daratan, Jatim dan NTT sama-sama memiliki luasan kurang lebih 47 ribu km2. Saat ini kami berada di Pulau Timor, lalu di Flores ada Labuan Bajo, Pulau Sumba, dll. Kami meyakini bahwa NTT akan menjadi the new territories of tourism dan kita wujudkan dengan Ja-

Jawa Timur Stabil, Semangat Petarung akan Membawa Kita Lebih Baik Lagi Bertemu dengan masyarakat Jawa Timur di NTT dimanfaatkan Wakil gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak untuk menyampaikan perkembangan provinsi ujung timur Pulau Jawa ini.

Menurut Emil, meski sempat mendapat puku-

lan ekonomi selama awal Pandemi Covid-19, namun dengan semangat petarung, kondisi di Jawa Timur telah relative terkendali dan siap bangkit kembali. "Dengan semangat juang yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur, saya opti-

Wakil gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak saat bertemu masyarakat Jatim di NTT.

mis bahwa Jawa Timur akan dapat melewati ujian masa pandemi Covid-19 ini dengan baik. Dengan menerapkan adaptasi di era new normal, maka ekonomi Jawa Timur akan pulih dan menjadi lebih baik lagi dibandingkan kondisi sebelum adanya pandemic," ujar Emil di hadapan masyarakat Jawa Timur yang menghadiri "Silaturahmi Gubernur Jawa Timur Dengan Masyarakat Jawa Timur di Nusa Tenggara Timur".

Emil berkeyakinan akan muncul peluangpeluang baru di era new normal dan harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Jawa Timur yang lebih sejahtera.

Saat ini, lanjutnya kasus aktif di Jawa Timur setara dengan 5,07 persen atau jauh di bawah persentase kasus aktif nasional yang besarnya 16,82 persen, persentase kesembuhan 87,69 persen, dan persentase kematian melandai dua bulan terakhir kisaran 7,24 persen.

"Alhamdulillah, atas kerjasama dan dukungan jajaran Forkopimda Jatim, tenaga kesehatan,

relawan serta masyarakat yang telah bersinergi maka pengendalian Covid-19 di Jawa Timur menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Sejak tanggal 12 Oktober 2020 Satgas Covid19 Pusat telah menyatakan tidak ada zona merah lagi di Jawa Timur," terangnya Menariknya, lanjut Emil, kondisi ekonomi Jatim meski sempat terpukul masih relative stabil karena didukung dengan neraca perdagangan Pada Semester-I 2020, neraca perdagangan antar daerah Jawa Timur mencapai surplus Rp. 66,42 Triliun meski turun 28,87 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai surplus Rp. 93,38 Triliun.

Terakhir Wagub acara ini dapat mempererat kekeluargaan masyarakat Jawa Timur yang berada di NTT ini, sehingga pada gilirannya dapat semakin mewujudkan sinergi yang lebih baik lagi antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun Jawa Timur yang lebih baik. [gat*]

tim sebagai sahabat dan sebagai mitra," ujar Emil.

Emil mengatakan walaupun masih pandemi Covid-19 namun hal tersebut jangan sampai membuat pesimis terhadap masa depan. Emil juga mengingatkan bahwa di NTT terdapat Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur, yang mana masing-masing bisa saling besinergi dengan mengedepankan kepercayaan atau trust.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindag Prov.

Jatim, Drajat Irawan berharap agar semua pihak dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. "Misi Dagang ini sekiranya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan sinergitas khususnya dalam hubungan kerjasama di sektor Industri dan Perdagangan serta mewujudkan kedaulatan pasar dalam negeri dengan melestarikan, mencintai, bangga dan mau membeli serta memakai produk buatan negeri sendiri sehingga dapat memicu peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri," harap Drajat.

Selama tahun 2020 ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindag Prov. Jatim telah menggelar Misi Dagang sebanyak tujuh kali di Medan dengan total transaksi Rp 475,5 miliar, kemudian di Riau dengan total transaksi Rp 326,1 miliar, lalu dilanjutkan dengan online tiga kali karena pandemi dengan total transaksi Rp 58,6 miliar, Rp 75,2 miliar, dan Rp 22,7 miliar.

Lalu juga diselenggarakan Misi Dagang secara hybrid, yaitu online dan offline sebanyak satu kali dengan total transaksi senilai Rp 168 miliar. Hingga akhir tahun ini ditargetkan Misi Dagang akan dilakukan lagi di Pontianak dan juga Papua. [gat*]

Lakukan Monitoring dan Evaluasi Rutin, Targetkan Tujuan ADEM Tercapai 77 Siswa ADEM Papua Ikuti Pendidikan di Jawa Timur Sidoarjo, Bhirawa Upaya pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan anak-anak Papua dan Papua Barat terbaik serta daerah 3T ( terdepan, terluar dan tertinggal) terus dilakukan melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang digagas Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dirjen Kemdikbud. Melalui program ini para siswa disiapkan agar memiliki kemampuan belajar yang setara dengan sebagian besar anak-anak di pulau Jawa dan Bali.

Di Jawa Timur pelaksanaan program ini sudah menghasilkan 7 angkatan dengan jumlah peserta didik rata-rata 170 lebih siswa setiap tahunnya. Namun, untuk tahun ini, program ini hanya diikuti 77 siswa yang berasal dari Papua di tahun ajaran 2020/2021.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Suhartono mengungkapkan nantinya para siswa yang akan menempuh pendidikan menengah atas di Jawa Timur akan disebar di seluruh SMA/

Kabid Pembinaan PKPLK Dindik Jatim, Suhartono bersama Kepala SMA/SMK di Jatim menyambut puluhan siswa ADEM Papua di Hotel Sinar I Juanda, Minggu (25/10).

SMK negeri dan swasta tertentu. Setidaknya sekitar 36 lembaga akan menerima siswa ADEM. Mereka akan menempuh pendidikan selama 3 tahun hingga lulus.

"Tidak semua sekolah bisa dipilih para siswa ADEM ini. Hanya mereka yang melakukan pengajuan yang bisa menerima siswa ADEM," ujar Suhartono ditemui usai penyerahan dan penerimaan program siswa ADEM di Hotel Sinar I Juanda, Minggu (25/10) malam .

Kedepan, Dindik Jatim juga akan membuat projek khusus bagi para siswa untuk melihat

Dalam kesempatan tersebut, Kabid PKPLK Dindik Jatim berdialog dengan para siswa terkait motivasi dan cita-cita siswa asal Papua.

Sebanyak 77 siswa ADEM Papua kelas 10 akan mengikuti pembelajaran jenjang SMA/SMK di Jatim tahun ajaran 2020/2021.

kemajuan siswa ADEM selama mengikuti pendidikan di Jatim. Tak hanya itu, Suhartono menuturkan jika pihaknya juga akan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.

"Kita berharap apa yang menjadi tujuan program ADEM Papua bisa terwujud. Sehingga program-program yang melibatkan siswa utamanya dalam memahami khasanah budaya nusantara khususnya Jatim bisa tercapai," papar dia.

Di samping itu, pihaknya juga akan memfasilitasi kompetensi yang dimiliki siswa ADEM. Ia juga berharap kedepan dapat membangun komunikasi dengan baik. Baik dengan lembaga atau para siswa. Selain itu menempatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga serta memfasilitasi kegiatan yang mendukung ketercapaian program ADEM Papua.

Sementara itu, Koordinator Siswa ADEM Jatim, Wahono menambahkan 77 siswa yang akan

mengikuti pembelajaran di Jatim, sebelumnya harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di sekolah tujuan masing-masing usai dilakukan tes usap atau swab pada Senin (26/10) pagi atau sehari setelah dilakukan penyambutan dan pembekalan di Sidoarjo. Selama masa isolasi ini, siswa tetap mengikuti pembelajaran daring khusus, mulai jam 09.00-13.00 dan jam 15.00-17.00.

Materi pembelajaran ini meliputi pembinaan karakter mental, spiritual dan budaya. Setelah selesai masa isolasi mereka baru bisa bergabung dengan siswa yang lainnya.

"Jadi nanti selama isolasi mereka mendapat materi matrikulasi dan pembinaan indi-

vidu untuk memberikan pengetahuan prasyarat selama 10 hari. Siswa juga kita minta untuk meningkatkan daya imun tubuh.

Mereka akan mendapatkan asupan gizi buah dan sayur yang disediakan oleh sekolah masing-masing," jabar dia.

Pria yang juga menjabat Kepala SMA Immanuel Batu ini menuturkan jumlah penerimaan siswa ADEM tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen dibanding tahun lalu.

Penurunan tersebut, dikatakan Wahono salah satunya karena pandemi Covid-19 dan tidak adanya perwakilan dari Papua Barat.

"Tahun kemarin bahkan sampai 152 lebih.

Tapi tahun ini kita mendapat 77 siswa, 18 siswa diantaranya akan melanjutkan ke SMK karena tertarik dengan kompetensi tertentu sesuai bakat mereka," pangkasnya. [ina*]

Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT Kepala Dinas Pendidikan Jatim

HarapkanSekolah Beri Perhatian Khusus Harapan besar dalam program siswa ADEM juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Wahid Wahyudi.

Menurutnya melalui program yang digagas Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dirjen Kemdikbud bisa

menyelesaikan persolan disparitas kualitas antar daerah.

"Karena ini merupakan program dari pusat (Direktorat Kemdikbud) maka siswa yang berasal dari Papua ini dikirim ke beberapa provinsi termasuk Jatim agar memiliki ke-

Tak kurang 36 lembaga SMA/SMK yang menerima peserta didik asal Papua dalam program siswa ADEM Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemdikbud untuk mengikuti pembelajaran di Jatim.

mampuan belajar yang setara dengan siswa disini. Alhamdulillah siswa ADEM yang berjalan selama ini bisa menyatu dengan siswa yang lain. Sehingga betul-betul program ini menjadi bagian dari memperkuat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," jabarnya.

Tak cukup itu, Wahid juga menyampaikan agar sekolah memberi perhatian khusus dalam program siswa ADEM Papua, seperti karakter malas dan boros, kemampuan dasar akademik yang kurang, intervensi kuat dari orangtua, serta adanya pengaruh dari kakak-kakak mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di PTN/PTS di Jawa Timur.

"Kekurangan-kekurangan ini bisa mempengaruhi proses belajarnya. Tapi, disamping itu mereka juga punya kelebihan fisik yang kuat, suara yang bagus dan jiwa solidaritas yang tinggi. Karenanya saya berharap kelebihan itu bisa dikelola secara efektif dan tepat sehingga menghasilkan lulusan hebat dibidang olahraga, seni dan budaya," tandas Wahid. [ina*]