binder28jul20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Kliwon, 28 JULI 2020

Realisasi Belanja Pemprov Jatim Capai Rp 10,7 Triliun

KPK Apresiasi PAD Jatim Tembus 68,67 Persen

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menunjukkan progres yang positif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semester pertama tahun anggaran 2020 ini. Totalnya mencapai 68,67 persen atau sebesar Rp 9,28 triliun. Sementara realisasi belanja di Pemprov Jatim mencapai 36,41 persen atau sebesar Rp 10,7 triliun.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini sudah di Akhir Juli dan jika pertumbuhan ekonomi Jatim ingin terdorong lebih progresif maka realisasi dan serapan anggaran harus dimaksimalkan.

Sebab, selama pandemi ini dampaknya cukup lumayan dan kehati-hatian serta ke khawatiran sehingga realisasi anggaran itu ditahan.

“Tanggal 15 Julj lalu seluruh gubernu diundang ke Istana Bogor oleh Pak Presiden. Salah satunya, bahwa keseimbangan antara pengendalian Covid-19 dan pemulihan harus dalam suasana yang berseiring.

Maka gubernur diharap segera melakukan sosialisasi agar seirama antara pengendalian Covid-19 dan pergerakan ekonomi harus dimaksimalkan ikhtiarnya,” tutur Khofifah usai memimpin rakor penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (27/7).  ke halaman 11 oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa(kiri) dan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala nainggolan saat rapat koordinasi tentang penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi tahun 2020 kepada Pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Jatim di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (27/7).

Bina Marga Jatim Perbaiki Belasan Jalan Longsor Surabaya, Bhirawa Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim selama 2020 telah melakukan belasan perbaikan jalan provinsi akibat terkena longsor. Banyaknya jalan yang terkena longsor ini karena jalan provinsi banyak yang berkontur tebing.

Seperti di daerah Pacitan, Malang dan Madura.

“Jalan provinsi memang ada beberapa titik yang rawan terjadi longsor. Titiknya tersebar di seluruh wilayah

Jatim yang memiliki tebing dan berbukit. Total selama 2020 ini kami telah melakukan perbaikan sebanyak 15 kali lebih perbaikan yang jalannya rusak karena longsor. Ada beberapa perbaikan kecil-kecil juga,” tutur Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jatim, Gatot Sulistyo Hadi, dikonfirmasi, Senin (27/7).

Untuk perbaikan jalan ini,  ke halaman 11

MITRA

Istri Reaktif, Lakukan Isolasi Mandiri

ISTRI Wakil Bupati Jombang, Wiwin Isnawati Sumrambah dinyatakan reaktif, hal ini diketahui setelah dilakukan rapid test oleh pihak keluarga Wabup Jombang dan sejumlah pejabat Pemkab Jombang beberapa hari yang lalu.

Hal itu seperti diungkapkan Wabup Sumrambah melalui video di akun Instagram pribadinya, Senin (27/7).

Sumrambah mengatakan, beberapa waktu yang lalu, banyak kepala dinas

Sumrambah

Sentil

Permintaan Sepeda Angin di Jatim Naik - Musim gowes Petani Desa Talang Kembalikan Bansos Covid-19 - Kejujuran yang harus ditiru Mahasiswa Lempari Kantor DPRD Tulungagung dengan Telur - Kalau bisa telurnya direbus dulu

 ke halaman 11

Khofifah Wacanakan Pinjaman Daerah untuk Sektor Produktif Pemprov, Bhirawa Pemerintah pusat memberikan format pembiayaan pembangunan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman. Hal tersebut dikucurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam bentuk pinjaman daerah.

Format pembiayaan tersebut menarik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk mendukung pembangunan di sektor produktif. Dikatakan Khofifah, format tersebut tengah dikaji untuk kebutuhan apa

saja yang akan diajukan pinjaman. Di Jatim sendiri, tengah dilakukan pemetaan program yang sesuai dengan format pembiayaan tersebut.

“Saya mendapat konfirmasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan, bahwa pinjaman daerah ini merupakan format baru yang sudah mulai diakses Jawa Barat dan DKI Jakarta,” tutur Khofifiah, Senin (27/7).

Pinjaman daerah tersebut rencananya hanya akan diguna-

Permintaan Sepeda Angin Jatim Naik

kan untuk sektor produktif dan Breek Event Point (BEP) bisa dihitung. Bukan untuk sesuatu yang konsumtif dan charity.

Misalnya pengembangan Rumah Sakit (RS) yang saat ini sudah dalam kordinasi oleh tim yang lebih detail. Selanjutnya, rencana itu juga akan difinalisasi kembali. “Pokoknya mana yang produktif dan BEP-nya terukur, itu yang diajukan.

Bukan untuk charity seperti  ke halaman 11

Mahasiswa Lempari Kantor DPRD Tulungagung dengan Telur

Kadisperindag Jatim, Drajat Irawan saat meninjau industri sepeda di Jatim.

Pemprov,Bhirawa Komoditas sepeda (sepeda angin,red) produk Jatim mengalami peningkatan permintaan signifikan selama bulan terakhir saat pandemi Covid-19.

Menariknya kenaikan de-

mand ini tidak hanya berasal dari pasar dalam negeri, tapi juga luar negeri.

“Selama pandemi Covid 19 saat ini adanya permintaan yang signifikan atas  ke halaman 11

Petani Desa Talang Kembalikan Bansos Covid-19 Akibat kecewa tidak kedatangannya tidak diterima, mahasiswa pengunjuk rasa melempari Kantor DPRD Tulungagung dengan telur ayam, Senin (27/7).

Tulungagung, Bhirawa Mahasiswa yang tergabung dalam Arus Bawah Masyarakat Tulungagung menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD setempat. Sayangnya tak satupun anggota dewan menemui mereka. Merasa

kesal para demonstran melempari gedung DPRD Tulungagung dengan telur ayam.

Sebelum menggelar aksi di Gedung DPRD Tulungagung, sekitar 20 mahasiswa juga sempat menaruh bibit pohon pisang di depan Kantor Polres

Tulungagung.

Menurut koordinator Arus Bawah Masyarakat Tulungagung, Wicaksono, mereka terpaksa melempari gedung DPRD Jatim dengan telur  ke halaman 11

Nganjuk, Bhirawa Sebanyak 28 orang petani Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mengembalikan bantuan sosial (Bansos) dampak covid-19 dari Kementerian Pertanian.

Aksi mulia petani tersebut didorong rasa malu karena mereka sudah menerima bansos dari sumber anggaran lainnya.

Pengembalian diserahkan langsung oleh para petani ke kepala desa. Mereka membawa berkas yang berisi surat pernyataan bermaterai bahwa mereka tidak mau menerima bansos dari Kementan. “Para petani ini berharap pemberian Bansos bisa didata ulang  ke halaman 11

SMAN 1 Panji Gagas Inovasi Bajar dan Pokjar di Tengah Pandemi Covid-19

Menyenangkan Siswa, Dapat Mengatasi Persoalan Ketersediaan Paket Data Internet Ditengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai, membuat dunia pendidikan ikut kelimpungan untuk mengatasi munculnya sederet permasalahan. Satu masalah misalnya banyak siswa dan para orang tua mengeluh ketersediaan paket data akibat dari pemberlakukan pembelajaran daring (dalam jaringan).

Sawawi, Kabupaten Situbondo Salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo, SMAN 1 Panji sangat merasakan dampak kebijakan pembelajaran daring ini. Orang tua dituntut menyediakan kelengkapan sarana prasarana putranya juga diminta menyiapkan paket data internet.

Kepala SMAN 1 Panji Kabupaten Situbondo, Oni Pambagyo Triantoro mengatakan, sudah punya gagasan inovatif untuk mengatasi beban orang tua di masa pandemi Covid-19. Ia bersama guru menggagas penggunaan inovasi terbaru bernama Bajar (balai belajar) dan Pokjar (kelompok belajar).

Bajar ini, kata Oni Pambagyo

Triantoro, merupakan sebuah bentuk kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintahan desa. “Sedangkan Pokjar merupakan solusi mengatasi keruwetan mata pelajaran matematika yang dialami siswa.

Dengan program pokjar ini, sejumlah siswa bisa mengikuti pembelajaran berkelompok secara bergantian namun sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Oni. Mantan Kepala SMAN 1 Besuki itu menegaskan, saat ini SMAN 1 Panji masih menerapkan sistem pembelajaran daring karena Situbondo masih  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Oni Pambagyo Triantoro SPd MP, Kepala SMAN 1 Panji Kabupaten Situbondo bersama guru menunjukkan simbol program inovasi bajar dan pokjar.

EKSEKUTIF

Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

Halaman 2

Prosesi Manusuk Sima Hari Jadi Kota Kediri Dilakukan dengan Protokol Kesehatan Kediri, Bhirawa Prosesi Manusuk Sima telah menjadi sebuah tradisi tahunan yang dilakukan dalam peringatan Hari Jadi Kota Kediri.

Berbeda dari tahun sebelumnya, Upacara Manusuk Sima tahun ini dilakukan secara virtual karena adanya pandemi Covid-19. Meskipun dilakukan secara virtual namun tidak mengurangi makna dari prosesi tersebut.

Manusuk Sima sendiri merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi 1.141 tahun lalu yang menunjukkan sejarah berdirinya Kota Kediri berdasar Prasasti Kwak yang ditemukan di Desa Ngabean, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Dalam prasasti tersebut berangka tahun 801 saka atau tanggal 27 Juli 879 M. Untuk itu setiap tanggal 27 Juli diperingati Hari Jadi Kota Kediri.

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyaksikan seluruh rangkaian prosesi Upacara Manusuk Sima bersama Forkopimda Kota Kediri di Command Center Balaikota Kediri secara daring.

“Alhamdulillah. Hari ini, kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama memperingati Hari Jadi Kota Kediri yang ke 1.141. Sebuah kota dengan usia yang sudah tidak muda kalau dilihat dari angka tahunnya. Namun, kalau dilihat dari isinya, 60 persen penduduk Kota Kediri ini didominasi oleh pemuda, keren-nya disebut milenial, atau mereka yang lahir di atas tahun 1980-an,” ujar Wali Kota yang populer disapa Mas Abu ini.

Dia mengungkapkan peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1.141 ini berbeda dari tahun sebelumnya.

Tahun ini ada kejadian luar biasa, dimana dahsyatnya pandemi mengatur ulang kehidupan sosial, ekonomi, religi, hingga seni dan budaya. Semua harus beradaptasi, bahkan hari jadi yang setiap tahun selenggarakan secara meriah, tahun ini terpaksa digelar dengan sederhana dan dilaksanakan secara virtual.

irvan cholis/bhirawa

Upacara Manusuk Sima tahun ini dilakukan secara virtual karena adanya pandemi Covid-19 dan Dilakukan dengan Protokol Kesehatan.

”Hari ini memang tetap digelar Upacara Manusuk Sima, namun karena peserta harus dibatasi dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Saya dan semua unsur Forkompimda Kota Kediri tidak bisa hadir dan seperti semua warga Kota

Kediri lainnya. Kami berharap, meskipun digelar secara sederhana, tidak mengurangi makna hari jadi tahun ini. Memang biasanya hari jadi banyak event yang digelar untuk hiburan masyarakat, tapi ditengah situasi pandemi covid-19

ini, sangat tidak memungkinkan penyelenggaraan acara yang mengumpulkan orang banyak. Seperti Upacara Manusuk Sima, nanti yang terlibat acara tidak boleh lebih dari 40 orang,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota muda ini, Manusuk Sima sudah menjadi tradisi tahunan, untuk menghormati para leluhur pendiri Kediri.

Jadi tidak bisa dihapus dari rangkaian hari jadi.

Bagaimanapun, nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Manusuk Sima menjadi pengingat atau tetenger_ bahwa ada masa awal ketika Kediri ditetapkan menjadi sebuah wilayah, yang berdiri dan tetap bertahan hingga sekarang.

Bahkan dari nama Kediri pun tetap dipakai hingga sampai detik ini.

“Saya ulang kembali, Kediri ini sudah sangat tua, sudah memasuki usia ke 1.141 tahun. Kota ini telah melewati banyak era kepemimpinan, mulai dari

jaman kerajaan, penjajahan, pasca kemerdekaan hingga era kepemimpinan saya,” jelasnya.

Dia menambahkan usia tua dari sebuah kota seharusnya menjadi modal kedewasaan, dengan justru harus lebih adaptif pada perkembangan jaman. Disokong oleh bonus demografi dengan usia milenial mencapai 60 persen, tentu tidak boleh gagap pada derasnya arus perubahan yang dibawa oleh teknologi 4.0.

Teknologi ini seperti pisau bermata dua, yang tidak siap menggunakannya bisa terlibas, sementara yang bisa memanfaatkannya menjadi sebuah keunggulan, dalam konteks sebuah kota teknologi bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pemerintah dalam melayani warganya. Seperti contohnya hari ini, Upacara Manusuk Sima tetap bisa digelar dan bisa disaksikan bersama dengan bantuan teknologi. [van]

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Ditetapkan Bersama Bondowoso, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, menggelar rapat paripurna persetujuan penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, Senin (27/7).

trie diana/bhirawa

Pembangunan Lift Baru

Pemkot Surabaya kembali membangun lift baru di Jembatan Penyeberang Orang (JPO) di samping Kebun Binatang Surabaya, Senin (27/7). Tampak pekerja proyek saat menurunkan batangan tiang penyangga H-Beam dan rencananya, Selasa (28/7) hari ini dilakukan pemasangan tiang penyangga.

ASN Pemkot Batu Wajib ‘Caring’ dan Dibatasi Berada dalam Kantor Batu, Bhirawa Terhitung mulai Senin (27/7), Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menerapkan kebijakan pembatasan waktu berada di dalam ruangan perkantoran terpadu yang ada di lingkungan balai kota.

Kebijakan ini merespon sudah adanya beberapa pegawai dan staf baik ASN maupun THL yang berdinas di Balai Kota Batu yang dilaporkan positif corona.

Dengan pembatasan berada di dalam kantor tersebut maka setiap pegawai hanya diberi jatah 2,5 jam untuk

berdinas di dalam ruangan. Kemudian pegawai tersebut diharuskan keluar untuk sekadar istirahat sambil caring atau berjemur di bawah terik matahari.

Setelah beristirahat pegawai tersebut bisa masuk lagi ke kantornya.

“Jadi mereka tidak lagi penuh berada d dalam kantor seperti harihari sebelumnya. Kebiasan baru dan berbeda dari rutinitas pegawai di Balaikota Among Tani Batu ini mulai diterapkan per hari Senin ini, tanggal 27 Juli 2020,” ujar Wakil Walikota Batu, Ir H Punjul Santoso MM, Senin (27/7).

Selain itu, lanjut Punjul, pemkot juga membuat kebijakan untuk mematikan mesin pendingin ruangan.

Sebagai gantinya, jendela yang terdapat di dalam ruangan harus dibuka agar ada sirkulasi udara.

“AC yang satu sentral, sekarang sudah dimatikan dan gantinya jendela dibuka,” jelas Wakil Wali Kota.

Kebijakan ini juga upaya untuk mencegah Balai Kota Among Tani menjadi klaster baru covid-19.

Punjul memastikan bahwa saat ini Balai Kota Batu bukanlah klaster covid-19. Karena sebuah tempat atau

kantor dinyatakan sebagai klaster jika telah menjadi tempat penularan dari satu orang menulari beberapa orang yang lain.

“Sementara ASN yang saat ini terkonfirmasi positif Covid-19 mendapatkan penularan virus dari kontak yang dilakukan di luar kantor Balai kota,” jelas Punjul.

Diketahui, dua ASN yang terkonfirmasi positif covid-19 di Kota Batu berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). [nas]

Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso saat itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Dimana Ketua DPRD Ahmad Dhafir yang di dampingi Wakil Ketua Sinung Sudrajat dan Wakil Ketua Bukhori Mu’im memimpin langsung jalannya paripurna tersebut.

Selain dihadiri 38 anggota DPRD lainnya. Hadir juga Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemkab setempat.

Pada rapat tersebut, diisi dengan pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD. Yang mana dalam penyampaiannya, seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 untuk kemudian dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Saat dikonfirmasi usai rapat paripurna, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, tiga bulan setelah akhir tahun anggaran itu sudah disampaikan ke DPRD tentang LKPJ. “LKPJ kan sudah dilakukan, baru kemudian setelah audit BPK dilaksanakan perhitungan anggaran,” katanya. Hal itu kata dia, telah sesuai dengan undang-undang. Bahwa setelah dilaksanakan audit dan seletah draf audit BPK diserahkan

kepada DPRD. Maka pihaknya menindaklanjuti.

“Bentuk tindaklanjutnya ya pembahasan perhitungan anggaran 2019. Alhamdulillah tadi sudah ditetapkan,” jelasnya. Menurutnya, Raperda tentang perhitungan APBD 2019 memang harus dibahas. Karena kata dia, bahwa uang negara memang harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, untuk anggaran Tahun 2020 yang sedang berjalan saat ini, kata Dhafir bahwa kedepan pihaknya akan menjadwal KUA PPAS 2021 dan akan dilanjutkan pembahasan perubahan anggaran 2020.

“Karena kita tau, karena dampak Covid-19 ini ada beberapa kegiatan yang di pending, tidak bisa dilaksanakan. Bahkan tidak ada transfer dana dari pusat seperti DAK dan sebagainya. Sementara itu sudah direncanakan pada APBD awal,” jelasnya.

Jadi, lanjut politisi PKB itu bahwa pada November 2019 waktu lalu sudah disetujui rencana kegiatan pada tahun 2020. Maka, karena sudah disetujui tentunya harus ada perubahan anggaran.

“Perubahan anggaran yang tahun ini kemungkinan bukan menambah program, tapi mengurangi program. Karena anggaran tidak ada,” pungkasnya. [san]

Upaya Pemkot Jadikan Kota Kediri Produktif di Tengah Pandemi Di tengah pandemi covid-19 ini, seminar yang biasa dilakukan secara tatap muka kini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi. Hari ini (23/7), Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menjadi keynote speaker dalam webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

hartono/bhirawa

Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd saat menyampaikan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (27/7) kemarin.

Wali Kota Blitar Sampaikan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 Bahas Perubahan Anggaran APBD Kota Blitar tahun 2020, Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd sampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (27/7) kemarin.

Bahkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar kemarin juga membahas tiga agenda sekaligus, yakni Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, Tanggapan dan Jawaban Walikota Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD dan juga Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA PPAS-P Tahun Anggaran 2020 Serta Laporan Realisasi Semester Pertama Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2020 oleh Wali Kota Blitar.

Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd mengatakan untuk Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 ini nuansanya beda dari tahun-tahun sebelumnya karena saat ini masih dalam masa Pandemi Virus Corona (Covid-19).

“Adanya Pandemi Covid-19 ini membuat Pemerintah harus membuat

kebijakan yang berkaitan dengan Covid-19, yakni Refocusing dan Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19,” kata Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd. Lanjut Wali Kota Santoso, mengatakan tema Perubahan APBD tahun 2020 adalah “Pemantapan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Didukung SDM Yang Sehat Dan Cerdas” yang fokusnya adalah penanganan Recovery Covid-19 dan tatanan adaptasi kebiasaan baru.

Selain itu dikatakannya kegiatan prioritas dalam KUPA antaranya juga terkait pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar tahun 2020, penguatan fasilitas kesehatan, pemulihan ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan sampai tingkat kelurahan, bantuan simultan dan rumah layak huni.

“Pada 2020 ini pendapatan daerah juga ada penurunan sekitar 13,89

persen, dimana penurunan terjadi baik pada Dana Perimbangan maupun PAD, juga karena sejumlah kebijakan akibat Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dicontohkannya salah satu aspek penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya seperti pembebasan pajak selama tiga bulan untuk hotel, restoran dan parker yang juga berdampak pada pendapatan daerah.

Kemudian, untuk belanja daerah dikatakan Wali Kota Santoso juga mengalami penurunan pada belanja langsung, dimana dari Rp. 621 miliar menjadi Rp. 522 miliar.

“Sedangkan belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari Rp403 miliar menjadi Rp444 miliar,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto usai memimpin Rapat Paripurna mengatakan setelah Paripurna ini, berikutnya DPRD bersama Eksekutif akan melakukan pembahasan-pembahasan lebih lanjut terkait pembahasan APBD Kota Blitar.

“Dari penyampaian dan hasil Rapat Paripurna hari ini (kemarin red), akan segera kita tindaklanjuti pembahasannya dengan Eksekutif,” kata Yasin Hermanto. [htn.adv]

Webinar ini mengambil tema Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Desa yang diikuti oleh 254 orang. Dia memaparkan berbagai program pelayanan yang ada di Kota Kediri. Materi yang diambil bertajuk Kota Kediri: Kota Kecil yang Produktif.

“Disini saya akan memberikan pengalaman saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi kajian. Saya sadar sekali bahwa apa yang kita lakukan di Kota Kediri ini sangat terbatas. Dan saya juga sadar bahwa perkembangan ilmu sangat dinamis sekali bahkan duniapun juga selalu berubah-ubah. Makanya kita harus memilih apa yang bisa kita aplikasikan di dalam pemerintah khususnya untuk pelayanan kota,” katanya.

Untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Kediri membuat program yang berbasis masyarakat yakni, Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas).

Dimana masyarakat melalui rembug warga membangun lingkungannya dengan dana 50 juta per RT per tahun selama tahun 2015-2019. Lalu pada tahun 2020 naik menjadi 100 juta per RT per tahun.

Melalui Prodamas ini pemba ngunan bisa dipercepat. Bila dikerjakan oleh dinas dapat membutuhkan waktu 10 tahun dengan Prodamas 1 tahun bisa selesai.

“Kebiasaan pemerintah membangun hanya di tengah kota sebagai etalase nya saja. Itu kita ubah dengan membangun juga ditingkat RT. Tingkat partisipasi masyarakatnya pun juga

meningkat. Mereka akhirnya mau rembug dan bergotong-royong membangun lingkungannya,” ungkap Wali Kota muda ini.

Kemudian untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui komunikasi publik, Pemerintah Kota Kediri memiliki forum rembug warga yang dikemas dalam acara bincang ringan yaitu Kopi Tahu.

Dimana diselenggarakan secara bergiliran dari kelurahan ke kelurahan yang ada di Kota Kediri. Adapula sistem aduan masyarakat yakni Suara Warga (SURGA) yang dimanfaatkan masyarakat untuk membuat aduan dan akan segera ditangani oleh OPD terkait.

“Dalam kopi tahu, selain untuk menyampaikan program-program dan capaian pemerintah juga saya manfaatkan untuk menampung aspirasi dan keluhan warga,” jelasnya.

Lalu untuk menjawab tantangan saat ini, Pemerintah Kota Kediri juga

memiliki berbagai program. Seperti pelayanan daring, mulai dari Kediri Single Window of Investment, pelayanan kependudukan online melalui aplikasi SAKTI, pelayanan surat keterangan online atau e-Suket, dan Traker Kota Kediri.

Pada bidang pendidikan, ada bus sekolah dan angkot gratis, beasiswa bagi mahaiswa, pelatihan ketrampilan bagi anak punk di Kota Kediri, dan English Massive. Untuk bidang kesehatan, ada beberapa program.

Seperti, posyandu balita dan lansia, puskesmas gratis, home care, dan pelayanan kesehatan gratis. Kemudian juga ada beberapa upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Kediri.

Yaitu melalui fasilitasi UMKM, Mall UMKM Kota Kediri dan bermitra dengan marketplace seperti Bukalapak. [van.adv.hms]

LEGISLATIF Warga Curah Jeru Tolak Pengembangan RS Mitra Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

Halaman 3

Reno : RS Sudah Mengantongi Ijin dari Kemenkes dan SK Bupati Situbondo, Bhirawa Puluhan warga yang rumahnya berdekatan dengan RS Mitra mendatangi Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, Senin (27/).

Maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan keberatan sekaligus penolakan proses pengembangan RS swasta yang ada di kawasan Desa Curah Jeru Kecamatan Panji tersebut.

Mereka kawatir jika pengembangan pembangunan RS Mitra berlanjut akan berdampak pada kesehatan warga setempat. Maryadi, salah satu warga yang juga bekerja sebagai personil polisi menjelaskan, pembangunan RS Mitra yang awalnya sebuah klinik kini tumbuh menjadi sebuah rumah sakit.

Tak pelak, aku Maryadi, dengan pengembangan itu membuat dirinya bersama warga kian khawatir mengalami gangguan kesehatan karena berdekatan dengan RS Mitra.

“Saya tanya apa IPAL-nya sudah sesuai dengan aturan yang ada atau sebaliknya. Untuk itu saya minta agar pengembangan ini tidak diteruskan,” pinta Maryadi.

Masih kata Maryadi, jika Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo tidak menindaklanjuti aspirasi warga, ia tak segan untuk terus melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni ke tingkat Provinsi Jatim dan pusat.

Apalagi, aku dia, salah satu anaknya sempat sakit yang diduga karena dampak dari pengembangan RS Mitra.

“Kata salah satu dokter anak saya ini kena sebuah virus. Saya juga ditanya apa lokasi rumahnya berdekatan dengan rumah sakit. Saya jawab ya,” terang Maryadi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo Basori Sanhaji langsung memimpin kedatangan warga untuk menyampaikan

aspirasi penolakan pengembangan RS Mitra, kemarin. Bashori didampingi sejumlah anggota Komisi III yang lain dan berjanji akan secepatnya memanggil jajaran RS Mitra untuk dimintai tanggapannya.

Disisi lain, Kuasa Hukum RS Mitra Reno Widygdo menegaskan, penolakan dari beberapa warga itu sangat tidak beralasan karena pengembangan ini untuk kebutuhan masyarakat. “Dalam beberapa tahun ini jumlah pasien sudah tembus 41 ribu lebih sehingga dibutuhkan adanya pengembangan,” tegas Reno.

Reno menambahkan, untuk sarana parkir pasien RS Mitra sejak awal juga disiapkan agar tidak menggangu lalu lintas yang ada di depan rumah sakit. Reno kembali menuturkan, dalam sebulan ini saja jumlah pasien sudah tembus angka 2.235 orang.

Sebenarnya, kupas Reno, pengembangan RS Mitra dapat membantu

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga asal Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Situbondo mendatangi DPRD untuk menyampaikan penolakan pengembangan RS Mitra.

program pemerintah, terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

“Ini masuk RS tipe C, jadi biaya yang dikenakan lebih murah. RS ini

juga mengantongi ijin dari Kemenkes RI termasuk ijin operasionalnya ada. RS ini juga tidak melanggar RT-RW sesuai dengan SK yang

dikeluarkan oleh Bupati. Artinya mendirikan RS di sana dibolehkan karena tidak bertentangan dengan RT-RW,” pungkas Reno. [awi]

KILAS DEWAN

SILPA 2019 di Kabupaten Bondowoso Tinggi Bondowoso, Bhirawa Dalam rapat paripurna persetujuan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, diketahui angka SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mencapai Rp152.497.813.466.77.

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyebut bahwa tingginya angka SILPA tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya terdapat beberapa jabatan di 11 OPD saat ini masih kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Disaat dia jabatan definitif maka ada (disiapkanred) anggaran tunjangan jaH Ahmad Dhafir batan,” papar Dhafir saat dikonfirmasi di gedung DPRD Bondowoso, Senin (27/7).

Menurutnya, ketika jabatan definitif tersebut kosong dan diisi oleh Plt., maka pejabat yang bersangkutan tidak boleh menerima tunjangan jabatan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya SILPA. Tidak hanya itu, SILPA di Bondowoso juga disebabkan oleh jumlah anggaran tender dari rekanan.

“Kan tidak semua tender umpamanya direncanakan menawarkan Rp.5 Milyar, pasti rekanan nawar yang termurah.

Itu kan ada sisa lebih. Nah sisa lebih itu kemudian yang menjadi SILPA,” lanjutnya.

Politisi PKB itu menambahkan, banyaknya Plt di pihak eksekutif sudah diatur dalam perundangan-undangan.

Yang pasti, pihak eksekutif berupaya untuk menjalankan roda kepemerintahan.

“Boleh Plt itu menandatangani kegiatan-kegiatan itu. Tetapi bukan yang bersifat kebijakan,” terangnya. Sebagai wakil rakyat kata dia, pihaknya siap untuk mendukung Sekretaris Daerah (Sekda) yang berencana melakukan open bidding terhadap pejabat definitif yang kosong.

“Ya kita lihat saja. DPRD tidak boleh intervensi. Kita dukung mudah-mudahan segera dilaksanakan,” pungkasnya. [san]

Kadisnsos Sentot Supriyadi di depan Gedung DPRD Beri penjelasan pencairan BLT.

Dewan Didemo Gepal Tuntut BLT Segera Cair Gresik, Bhirawa Ratusan masa dari aliansi Gerakan Penolak Lupa (Gepal), demo di gedung DPRD Gresik. Terkait keterlambatan bantuan langsung tunai (BLT), Jaring pengaman sosial (JPS). Berdampak serius bagi masyarakat, di tengah pandemi Covid-19.

Korlap Aksi Syafikuddin mengatakan, bahwa BLT, JPS. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19, karena banyak buruh di-PHK, banyak pengangguran merajarela sehingga angka kriminalitas juga meningkat.

Keterlambatan itu pada tahap II dan III. Yakni pada bulan Juni dan Juli.

“Bantuan senilai Rp 600 rb per KK, tersebut diberikan selama tiga bulan, yakni mulai Mei, Juni, dan Juli.

Sudah cair di tahap I, namun selanjutnya belum ada kejelasan kapan waktunya,” ujarnya.

Belum segera cair, membuat masyarakat menjadi resa. Karena menjadi harapan mereka, guna menunjang kebutuhan hidup. Akibat pandemi Covid-19, telah berimbas terhadap sektor ekonomi warga yang berpenghasilan harian, mingguan dan bulanan. Seperti pedagang

kaki lima, penjaga warung, dan usaha kecil lainnya.

Ditambahkan Syafikuddin, berharap pihak Dinsos pemkab segera mencairkan. Dan jangan ditundatunda terus dengan alasan apapun juga, karena pemkab setengah-setengah dalam menangani kesejahteraan masyarakat. Juga pemkab, di anggap gagal dalam menangani Covid-19.

Sebab banyak masyarakat yang positif, serta dampak sosial ekonominya. “Grafik kenaikan pasien positif Covid-19 di Gresik, terus meningkat tercatat per Minggu (26/7). Angka

achmad suprayogi/ bhirawa

Pemkab Sidoarjo Luncurkan 22 Layanan Cetak Mandiri Perijinan, Pelayanan Desa dan Kecamatan Lewat SIPRAJA Untuk mengoptimalkan pelayanan dan perijinan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan khusunya dimasa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meluncurkan layanan online cetak mandiri. ngunduh melalui google play store android.

Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin SH berharap dengan adanya layanan cetak mandiri, masyarakat bisa memanfaatkannya karena adanya layanan cetak mandiri Sipraja yang dikeluarkan pemkab Sidoarjo sangat membantu masyarakat dalam mengurus perijinan dan surat-surat kependudukan dengan cepat dan mudah.

“Pemkab Sidoarjo terus berinovasi terutama dalam pelayanan publik, melalui a p lika si Sip r a ja ka b u p aten Si doarj o berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, efektif dan efesien. Dengan Sipraja kemudahan pelayanan dalam gengaman,” kata Nur Ahmad Syaifuddin.

Keunggulan layanan Sipraja menurut Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo Imam Mukri Afandy selain bisa mengurus secara online masyarakat bisa mencetak sendiri surat yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh camat maupun kepala desa/lurah.

Keunggulan lainnya masyarakat bisa mentracking atau memantau langsung secara online proses pengajuan suratnya.

“Dengan layanan lacak dokumen pada sipraja masyarakat bisa memantau langsung atau mentracking posisi surat yang

pasien positif Covid-19, mencapai 1662 orang. Padahal alokasi yang dianggarkan pada APBD tahun 2020, untuk penanganan senilai Rp298 Miliar,” ungkapnya.

Sementara Kadisnsos Sentot Supriyadi yang menemui pengunjuk rasa mengatakan, bahwa BLT-JPS akan dicairkan Selasa besok (28/7/). Sudah berkoordinasi dengan Bppkad, jumlah keluarga penerima 84.000 KK. Terkait pendataan, ada pada desa dilanjutkan di Bappeda jika ada kesalahan masyarakat bisa langsung melapor pada inspektorat pemkab. [kim]

Warga Keluhkan Bantuan Pamkot Surabaya yang Kerap Terlambat Diterima

Vira Murti Krida Laksmi Kasi Bina Kewilayahan Setda kabupaten Sidoarjo saat memberikan materi sosialisasi kepada perangkat desa/ kelurahan se— Sidoarjo.

Ada 22 layanan yang bisa dicetak secara mandiri oleh pemohon, hanya dengan mengurus melalui aplikasi online Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) yang bisa diunduh di play store.

Dari 22 layanan tersebut dibagi tiga tipe, pertama adalah tipe layanan A, diantaranya surat keterangan lahir, surat kematian, Surat Keterangan (SK) tidak mampu dari desa, SK biodata penduduk, SK umum dari desa dan SK domisili usaha.

Sedangkan untuk layanan cetak mandiri tipe B, diantaranya surat pengantar SKCK, surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat keterangan pindah, surat keterangan umum kecamatan (untuk rumah sakit, untuk keringanan PLN, untuk dinas sosial dan untuk keringanan biaya pendidikan), SKTM kecamatan.

Terakhir layanan cetak mandiri tipe C meliputi surat izin usaha mikro kecil, surat izin mendirikan bangunan (IMB) 200m2, IMB diatas 200m2 atau dua lantai maksimal 400m2 kartu AK1, IUMK baru, IUMK perpanjangan, IUMK perubahan dan TDU Mikro, kartu pencari kerja. Layanan cetak mandiri Sipraja mulai efektif berjalan hari ini, Senin (27/7/2020) serentak di 18 kecamatan serta desa/kelurahan.

Untuk mendapatkan aplikasi layanan Sipraja masyarakat bisa langsung me-

rokim/bhirawa

andre/bhirawa

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana ketika menanggapi keluhan warga terkait sering terlambatnya bantuan dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.

Surabaya, Bhirawa Warga Kelurahan Dokter Sutomo Surabaya mengeluhkan terkait sering terlambatnya bantuan dari Pemerintah Kota kepada masyarakat yang terkena pandemi.

Hal itu terungkap melalui blusukan yang dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

ke Kampung-Kampung Tangguh di Kota Pahlawan.

Ketua LPMK Dokter Sutomo, Sentot mengungkapkan jika akibat dari permasalahan yang ada warga di wilayahnya mulai kehabisan energi. “Masyarakat sudah all out swadaya melawan pandemi, energinya mulai ngedrop,” katanya.

“Memang betul semua ditanggung pemerintah, tapi tidak on time. Masyarakat ketakutan. Sering bingung, karena satu sembuh lalu nyusul yang sakit lainnya,” tambah Sentot.

Menanggapi keluhan yang diterima, Wakil Wali Kota Whisnu memastikan jika hal itu bakal menjadi catatan. “Update data saat ini menjadi fokus utama dari Pemerintah Kota. Kelurahan dan Puskesmas menjadi ujung tombak untuk memperkuat hal itu,” ujarnya.

Untuk lebih memperingan beban dari warga, politisi yang akrab disapa WS ini pun memastikan jika dana stimulan 10 juta Rupiah per RW akan segera dicairkan. “Karena ini diharapkan bisa membantu warga jika bantuan-bantuan tadi itu terlambat datang,” tegasnya.

“Tadi kata Pak Sekda sedang menunggu lampu hijau dari BPK. Saya minta agar segera dikejar sehingga bisa memperingan beban warga selama pandemi ini,” pungkas pria yang santer disebut menjadi suksesor Wali Kota Risma dalam memimpin Surabaya ini. [dre]

Peringati HAN, Golkar Jatim Umumkan Pemenang Lomba Tulis Cerita Anak

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin diurus lewat android, jika surat sudah selesai ditanda tangani secara elektronik oleh camat atau kepala desa maka pemohon akan menerima notifikasi yang dikirim ke pemohon berupa sms masking sipraja dan email Sipraja selanjutnya masyarakat tinggal mencetak mandiri di rumahnya,” ujar Vira Murti Krida Laksmi Kasi Bina Kewilayahan Setda kabupaten Sidoarjo saat memberikan materi sosialisasi kepada para perangkat desa/kelurahan se kabupaten sidoarjo. [ach.adv]

Surabaya, Bhirawa Tingkatkan budaya membaca dikalangan anak serta mengajak orang tua untuk bisa memberikan edukasi kepada anak melalui cerita, Partai Golkar gelar lomba pembuatan naskah cerita anak.

Semalam, Minggu (26/7), naskah-naskah yang terkumpul itu di umumkan pemenangnya oleh Partai Golkar dalam Peringatan hari anak dan pengumuman lomba karya tulis cerita anak “Cerita Anak Sebagai Upaya Membangun Karakter Bangsa”.

Menurut M. Sarmuji ketua DPD Golkar Jatim mengatakan, acara ini diselenggarakan untuk memfasilitasi orang tua agar bisa menghasilkan cerita.

Ini sangat penting untuk mendampingi anak di masa pandemi seperti sekarang.

“Kami ingin menumbuhkan aktifitas membaca sekaligus bercerita, dan menulis,” ujar Sarmuji yang dalam acara ino juga di dampingi Bendahara DPD

Golkar Jatim Blegur Prijanggono, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto dan Sekertaris Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha.

Kata Sarmuji, dirinya meyakini dengan menumbuhkan kegemaran membaca dan menceritakan sejak dini dapat menumbuhkan budaya literasi.

Mengingat tingkat literasi di Indonesian masih cukup rendah. Satu banding seribu orang Indonesia yang suka membaca.

“Lainnya menggosip. Itu problemnya. Kita ingin meningkatkan kemampuan dan kesukaan membaca.

Khususnya untuk anak-anak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Andriyanto yang hadir dalam acara mengakui anak rentan stres di masa pandemi Covid19. Bahkan kemungkinannya bisa berlipat tiga kali saat mereka harus tinggal di rumah. [geh]

OPINI

Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

TAJUK

Berburu Subsidi Pendidikan SUBSIDI, selalu diburu berbahai pihak sebagai tambang dana segar, tak terkecuali pada ormas kependidikan. “Subsidi” terutama dipungut dari orangtua murid, sehingga biaya sekolah terasa mahal. Paradigma pengelolaan lembaga pendidikan telah bergeser, yang semula wadah sosial menjadi bagai usaha komersial. Kini perburuan dana hibah kependidikan juga diikuti “ormas” milik perusahaan swasta (konglomerat) nasional.

Kementerian Pendidikan seyogianya waspada terhadap “ormas” abal-abal. Karena dana hibah bisa menggusur partisipasi ormas kependidikan yang selama puluhan tahun berjuang memajukan pendidikan nasional. Kementerian Koordinator PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Kemenkopolhukam dapat membatalkan pelaksanaan hibah POP (Program Ormas Penggerak). Begitu pula Kementerian Keuangan bisa membekukan anggaran dana hibah POP manakala tidak tepat sasaran.

POP merupakan kegiatan peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh ormas.

Subsidinya berupa dana hibah sebesar Rp 595 milyar. Konon seleksi calon penerima hibah dilakukan pihak ketiga bidang riset. Tetapi hasilnya, banyak ormas abal-abal bisa memperoleh dana hibah. Juga “ormas” milik perusahaan swasta nasional yang pernah tersangkut kasus hukum penggelapan pajak. Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pidana, serta denda sebesar Rp 1,3 trilyun.

Dana hibah POP, berdasar definisinya, diberikan kepada ormas (organisasi kemasyarakatan) penggerak. Sangat aneh manakala ormas “sayap” badan usaha komersial swasta turut memperoleh dana hibah. Ormas yang lolos seleksi akan dikucuri anggaran, sesuai kualifikasi. Yakni, ormas sebesar Rp 20 milyar, ormas menengah diberi hibah Rp 5 milyar, dan ormas kecil sebesar Rp 1 milyar. Daftar ormas calon penerima dana hibah POP disahkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Sangat janggal, manakala ormas “sayap” perusahaan konglomerat bisa memperoleh dana hibah pendidikan. Karena lazimnya ormas “sayap” telah menerima subsidi dari perusahaan secara akuntantif internal. Kucuran perusahaan terhadap ormas “sayap” juga diperhitungkan dengan keringanan pajak.

Sekaligus sebagai kewajiban pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibilty) tanggungjawab sosial perusahaan.

Maka seharusnya “haram” meminta dana pemerintah (dan daerah). Sehingga anggaran hibah pemerintah (bersumber APBN dan APBD) tidak boleh diberikan kepada ormas “sayap” perusahaan. Akan menjadi kasus hukum manakala perusahaan telah menerima pengurangan pajak, sedangkan ormas “sayap” memperoleh subsidi hibah pemerintah. Dapat bermakna perusahaan menerima dua kali keringanan pajak.

Berpotensi konsekuensi hukum tindak pidana korupsi.

Pendidikan diamanatkan dalam konstitusi sebagai kewajiban pemerintah. UUD pasal 31 ayat (3) menyatakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa … .” Berdasar konstitusi, visi pendidikan bukan komersial. Melainkan “meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.” Nyata-nyata diamanatkan beraltar keagamaan (iman dan takwa).

Begitu dalam UU Nomor 20 tahun tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, altar spiritual keagamaan dan ketakwaan, diulang-ulang. Yakni dalam pasal 1 (Ketentuan Umum) angka ke-1, pasal 3, dan pasal 4. Maka wajar ormas keagamaan (antaralain NU, dan Muhammadiyah) juga meng-utamakan kinerja pendidikan. Serta ormas keagamaan Katolik, dan Kristen Protestan, juga memiliki lembaga sekolah sangat banyak.

Seharusnya Kemendikbud meng-utamakan ormas keagamaan memperoleh dana hibah POP. Kemendikbud juga tidak perlu “membayar” pihak ketiga melakukan assesmen penerima POP, karena Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, telah memiliki catatan dan data ormas pendidikan. Maka pemberian dana hibah POP kepada ormas “sayap” konglomerat perusahaan swasta merupakan “keganjilan.”

Kegaduhan dana penyalkuran dana hibah POP patut diselidiki seksama penegak hukum, tidak menjadi pembiaran negara. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Cuti Tahunan ASN Dosen dan Guru SAAT ini ada kabar yang cukup menggembirakan buat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat guru maupun dosen di negeri ini. Kabar gembira tersebut, datang dari keputusan pemerintah melalui hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2017 menjadi PP No.17/2020 tentang Manajemen ASN, terkait perubahan cuti bagi guru dan dosen. Tepatnya, di pasal 315 PP hasil revisi.

Wajar adanya, jika keputusan pemerintah tersebut kini menjadi sorotan publik, khususnya ASN guru dan dosen di negeri ini. Pasalnya, melalui keputusan PP No.17/2020 tersebut memberikan kelonggaran waktu cuti yang terizinkan dalam satu tahun. Sebab, melalui PP No.11/2017 bisa dibilang tidak ada istilah cuti tahunan buat ASN guru dan dosen.

Setelah, merujuk kebijakan pemerintah yang terdapat pada Pasal 315 PP No.17/2020, itulah termuat perubahan terkait cuti bagi guru dan dosen. Detailnya, disebutkan bahwa ASN yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan ASN yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Realitas tersebut, tentu memberikan surprise, sekaligus kabar gembira dan angin segar bagi para ASN guru dan dosen. Sebab, selama ini tenaga pendidik, seperti guru dan dosen, tidak memiliki cuti. Itulah yang membedakan guru dan dosen dengan aparatur sipil negara(ASN) lainnya. Namun, dalam waktu mendatang saat waktu libur, mereka para guru dan dosen bisa menikmati libur sekolah dan perguruan tinggi.

Sehingga, besar kemungkinan jika ada keperluan lain para guru dan dosen tidak ada kendala lagi secara administratif terhadap lembaga tempat asal mengajar.

Asri Kusuma Dewanti Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Risiko Aktivitas Sekolah di Tengah Pandemi Pemerintah melalui Kemendibud telah memutuskan tahun ajaran baru tahun 2020/2021 bagi anak sekolah dimulai 13 Juli 2020 lalu.

Ditengah pandemi korona dan perkembangan jumlah kasus yang terus merangkak naik. Data terakhir kasus anak di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif Covid-19 sejumlah kisaran 700 kasus.

K

ondisi ini merupakan alarm bagi kesehatan dan keselamatan anak. Mengapa anak menjadi salah satu prioritas atensi para pihak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) maupun aktivitas pemerhati anak lain.

Korona telah mengubah sikap dan perilaku termasuk sistem pendidikan dan pengajaran di tanah air. Pihak Kemendikbud terus berpikir keras, memutar otak, berinovasi dan mencari terobosan bagaimana sistem pendidikan, proses belajar mengajar tetap berlangsung dalam kondisi darurat kesehatan seperti pandemi korona.

Pembuat kebijakan pendidikan dituntut untuk merekontruksi sistem belajar mengajar jarak jauh melalui sistem daring/ online atau tanpa tatap muka.

Pada awal kasus ini proses belajar mengajar melalui media online, meski terjadi gegar teknologi dan hambatan lain seperti biaya pulsa internet naik, jaringan yang tidak stabil dan merata, ketersediaan gadget, peralatan PC dan laptop setiap siswa hingga beban anak didik yang kian berat sehingga berdampak dari sisi perkembangan psikologis tentu menjadi catatan, apalagi sudah hampir tiga bulan anakanak harus terkungkung di rumah (stay at home) yang tidak mudah untuk memberikan ruang belajar sekaligus bermain ketika di rumah saja.

Sejumlah anak dan orang tua juga tak luput dilanda rasa jenuh (boring).

Kondisi ini dapat dipahami mengingat karakteristik manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dalam berbagai bentuk hubungan antar individu dan berkelompok. Gambaran aktivitas diatas merupakan langkah awal sebagai bentuk manifestasi implementasi belajar mengajar tetap berlangsung meski dalam kondisi bencana.

S

Metode tatap muka dan interaksi langsung di sekolah tentu berdampak pada potensi penularan virus corona.

Dunia anak terutama masa pendidikan dasar, mulai PAUD, TK, setingkat Sekolah Dasar hingga setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama merupakan kelompok yang paling rentan, mengingat pola pikir dan pemahaman usia mereka masih belum sepenuhnya mengerti, memahami dan mengimplementasikan protokol kesehatan seperti jaga jarak

mudi dan interaksi penumpang lain.

Kedua, selama di lingkungan sekolah.

Jumlah anak dibanding jumlah guru tentu tidak selalu mengawasi tingkah laku setiap anak, apalagi secara karakteristik insting berkelompok, bergerombol diyakini akan terjadi. Tidak ada yang dapat menjamin anak-anak tidak berinteraksi secara berkelompok dan bergerombol satu sama lain. Kondisi ini tak dapat dihindari, meski sebelum masuk halaman sekolah dilakukan cek suhu. Ketiga, meski sekalipun daerah termasuk katagori hijau namun mobilitas orang tua maupun anggota

Oleh : Setyati Rahayu, SE

Tahun ajaran baru dapat berjalan sesuai dengan rencana namun untuk masa masuk sekolah sangat berisiko terjadinya penularan secara masif. Secara kajian kesehatan, aspek kesehatan usia anak identik dengan aspek keselamatan dan menyangkut urusan “nyawa” anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa.

Dapat dibayangkan bila terjadi satu dua kasus tentu hampir dapat dipastikan akan menular sangat cepat apalagi sistem imunitas anak cenderung masih belum optimal termasuk para pendidik dan orang tua serta ditambah lagi risiko potensi penularan melalui jalur transportasi umum misalnya. (social, phisycal distancing), cuci tangan pakai sabun, cek suhu tubuh, membuka ventilasi ruangan, penggunaan hand sanitizer - desinfektan dan penggunaan masker secara benar. Selain itu sepanjang aktivitas bersekolah mulai dari berangkat dari rumah hingga kembali ke rumah. Setidaknya ada beberapa titik kritis yang kemungkinan sulit dikontrol atau diawasi oleh sekolah yang dikawatirkan terjadi klaster penularan baru antara lain pertama, kala berangkat ke sekolah. Sejak anak berangkat ke sekolah selama perjalanan termasuk jika menggunakan kendaraan umum tentu sangat riskan tertular. Mulai penge-

keluarga lain memiliki akivitas di luar daerah, bekerja atau aktivitas yang dilakukan di daerah yang berrisiko tentu akan menjadi potensi penularan anak di rumah yang pada akhirnya secara tak langsung juga menjadi sumber penularan. Selain itu infrastruktur yang belum memadai di lingkungan sekolah juga merupakan kendala serta dibutuhkan pengawasan sekolah secara ketat termasuk keberadaan kantin sekolah, ketersediaan sarana cuci tangan yang memadai, akses air bersih hingga arena bermain dan aktivitas belajar mengajar lainnya.

Meski demikian tahun ajaran baru

dapat berjalan sesuai dengan rencana namun untuk masa masuk sekolah sangat berisiko terjadinya penularan secara masif. Secara kajian kesehatan, aspek kesehatan usia anak identik dengan aspek keselamatan dan menyangkut urusan “nyawa” anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Dapat dibayangkan bila terjadi satu dua kasus tentu hampir dapat dipastikan akan menular sangat cepat apalagi sistem imunitas anak cenderung masih belum optimal termasuk para pendidik dan orang tua serta ditambah lagi risiko potensi penularan melalui jalur transportasi umum misalnya. Oleh karena itu sangat wajar bila orang tua was-was dan kawatir bila masih dalam kondisi pandemi anak-anak masuk sekolah.

Prasyarat bila dimungkinkan masuk sekolah harus mengacu pada indikatorindikator kajian epidemiologi antara lain, pertama adalah angka penularan sudah nol (zero tolerance) atau disebut zero rate transmitions dan rate reproductive efective. Meski wilayah tersebut merupakan zona hijau namun tidak menjamin bahwa tidak ada potensi penularan virus mengingat saat ini pergerakan atau mobilitas masyarakat antar daerah sangat tinggi sehingga perlu tingkat kewaspadaan tinggi. Kedua, selama 14 hari terjadi penurunan kasus secara berturut-turut dan konsisten. Hal ini dikarenakan masa inkubasi virus dalam rentang waktu 14 hari sesuai standar WHO. Berbagai wacana digulirkan agar bagaimana proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan dari pembagian shift masuk, pembagian pengaturan jarak tempat duduk, hingga pembagian waktu pembelajaran dengan protokol kesehatan ketat namun secara realitas kesehatan anak sekolah akan sulit menjamin terhindar dari ancaman penularan monster virus Covid-19.

Kewaspadaan dan prinsip kehatihatian merupakan langkah yang harus dikedepankan dalam upaya memutus mata rantai penularan sebelum keberadaan vaksin ditemukan.

Pendidik di SMAN 1 Baureno Bojonegoro

Masa Depan UMKM di Tengah Covid-19

aat ini, dampak pandemi covid-19 di Indonesia setidaknya semakin kita rasakan. Hadirnya, covid-19 seperti kita ketahui bersama bahwa tidak hanya menyerang sektor kesehatan. Namun, juga menyerang sektor ekonomi termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Padahal UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi terbesar di Indonesia. UMKM memiliki peranan yang sangat vital bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negaranegara berkembang seperti Indonesia, tapi juga di negara-negara maju.

Tumbuhnya UMKM juga menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan.

Seorang peneliti in Mind Institute mengungkapkan, UMKM mampu menyerap 96% tenaga kerja di Indonesia. Melalui serapan tenaga kerja sebesar itu maka bila sektor UMKM terganggu akan berdampak pada masyarakat yang banyak kehilangan pekerjaan. Fakta tersebut terbuktikan dari adanya pemutus hubungan kerja (PHK), yang terjadi di mana-mana.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19.

Jumlah ini terus meningkat seiring dengan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat di tengah covid-19. Hidup segan mati tak mau, setidaknya itulah yang bisa diibaratkan kepada kondisi pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Digitalisasi UMKM Dihantam pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 menyentuh 2,97%. Angka ini menurun dibandingkan kuartal I 2019 sebesar 5,07%. Turunnya pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak pada bisnis usaha mikro, kecil

perhatian untuk survive dan menengah (UMKM) di tengah pandemi bagi di Indonesia. Padahal UMKM adalah digitalmenurut Kementerian isasi UMKM. Adanya Koperasi dan UKM, covid-19 ini, setidaknya UMKM ini membuka sekaligus menjadi molapangan kerja di Indomentum UMKM melakunesia sebanyak 99,7% kan transformasi ke dalam pada tahun 2019. Konekosistem digital. Metribusi UMKM terhadap mang belum semua dapat Pendapatan Domestik Oleh : memanfaatkan teknologi Bruto (PDB) mencaNovi Puji Lestari untuk bertahan di tengah pai 60,34% dan ekspor krisis saat ini. Bagi yang sebessar 14,17% pada melek internet, teknologi tahun 2019. digital dimanfaatkan unPandemi covid-19 saat ini benar-benar menghadirkan tuk memasarkan produk. Bisa melalui krisis ekonomi tersendiri bagi bangsa media sosial atau marketplace.

UMKM yang memanfaatkan internet ini. Termasuk krisis yang berdampak terhadap kelangsungan usaha UMKM. setidaknya mampu menahan tekanan Data Kementerian Koperasi dan UKM krisis. Sebab, bagaimanapun juga panmenyebutkan, sekurangnya ada 37 demi corona telah mampu menggeser ribu pelaku UMKM yang terpukul perilaku masyarakat dalam aktivitas selama pandemi. Padahal UMKM belanja yang dulunya dominan mengmerupakan penggerak utama pereko- gunakan offline beralih ke dalam sistem nomian Indonesia. Pada 2018, sektor online. Perubahan pola itulah sejatinya ini berkontribusi 60,34% terhadap peluang emas bagi UMKM agar dapat produk domestik bruto (PDB). Tak survive di tengah pandemi. hanya itu, ada 116 juta orang atau 97,02% dari total pekerja di tanah air Peran perbankan Perkembangan Lembaga Pembiayaan terserap di sektor UMKM. Melihat data tersebut, jelas UMKM terjadi seiring dengan perkemmenunjukkan bahwa pandemi saat bangan UKM serta masih banyaknya ini menerbitkan kecemasan para hambatan UKM dalam mengakses sumpelaku UMKM. Turunnya daya beli ber-sumber pembiayaan dari lembagamenyebabkan omzet mereka turun. lembaga keuangan formal. Selain itu Di tengah situasi saat ini, setidaknya berkembangnya lembaga pembiayaan ini mengingatkan penulis pada seorang juga tidak terlepas dari karakterisitiknya filsuf asal Jerman, yang bernama yang memberikan kemudahan kepada friedrich Nietzsche, pernah menga- pelaku UKM dalam mengakses sumbertakan bahwa “apa yang tidak mem- sumber pembiayaan. Realitas tersebut bunuh kita membuat kita lebih kuat.” setidaknya semakin menunjukkan bahwa Kalimat itu, setidaknya bisa berlaku sinergi dengan perbankan menjadi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan pilihan alternatif UMKM untuk menmenengah yang dapat bertahan di te- erapkan digitalisasi secara bertahap dan ngah pandemi covid-19 punya peluang berkelanjutan. Mengingat bank adalah lebih besar untuk melompat di masa lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh depan. Artinya, di tengah covid-19 ini, masyarakat yang membutuhkan permotingkat kesurvivean sangat bergantung dalan atau pembiayaan untuk kepentinbagi kita pelaku UMKM. Nah, supaya gan mengembangkan usahanya maupun survive pelaku UMKM harus mampu juga mencari dana dari masyarakat juga memiliki nilai adapatasi dengan ber- menyalurkan kepada masyarakat.

Peranan bank merupakan salah satu bagai kreatifitas dan inovasi.

Saat ini yang paling perlu mendapat lembaga keuangan yang dibutuhkan

oleh masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan mengembangkan usahanya. Berikut ini, beberapa peran perbankan dalam proses digitalisasi UMKM di tengah pandemi.

Pertama, digital banking. Artinya, layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Melalui langkah ini memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank bisa memperoleh informasi dan melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan.

Kedua, marketing online. Melalui marketing online ini setidaknya bisa digunakan sebaagi solusi dalam proses membantu penjualan produk UMKM. Tepatnya, melalui portal UMKM online yang telah dimiliki oleh pelaku UMKM. Ketiga, pemberian corporate social responsibility (CSR) bagi UMKM. Setidaknya, melalui program CPR dari perbankan ini pelaku UMKM mendapat pelatihan serta pendampingan terkait penggunaan teknologi secara optimal, sehingga mereka melek teknologi serta terbiasa dalam penggunaannya.

Besar kemungkinan dengan mengaplikasikan tiga peran perbankan tersebut, setidaknya pelaku UMKM di negeri ini mampu mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan penggunaan peran perbankan dengan teknologi yang ada. Sehingga, dengan pemanfaatan teknologi dan peran perbankan tersebut, usaha para pelaku UMKM di negeri ini dapat berkembang dan perprospek cermelang di masa depan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Tekan Penyebaran Covid 19

Rumah Zakat Kolaborasi Bersama GPM Surabaya, Bhirawa Rumah Zakat dan Gerakan Pakai Masker (GPM) berkolaborasi mencegah penularan covid-19 dalam kegiatan penyuluhan daring dengan tajuk Penyuluhan Pakai Masker (PPM) dan Penyuluhan Untuk Penyuluh (Pup) melalui aplikasi Zoom dan Live di channel Youtube Gerakan Pakai Masker.

Selain itu penyuluhan juga melibatkan klaster pondok pesantren PP Zainul Hasan Genggong Probolinggo dan sembilan Pondok Pesantren di Tulungagung.

CEO Rumah Zakat, Nur Efendi berharap tidak hanya pesantren dan masyarakat terhindar dari Covid 19 namun dapat menggerakan roda perekonomian warga. “Desa Berdaya dalam membangun Badan Us-

aha Milik Masyarakat (BUMMAS) dengan beragam unit usaha serta Rumah Zakat melibatkan UMKM dalam memproduksi masker sehingga dapat mencegah penularan covid-19 dan sekaligus mengangkat perekonomian warga di desa berdaya,” terangnya, Minggu (26/7).

Rumah Zakat dan GPM berharap santri-santri di pesantren mulai sadar akan pentingnya memakai m-

asker agar terbebas dari penularan Covid-19.

GPM juga menilai kehadiran banyak pihak berperan menghentikan penyebaran Covid-19 ini akan semakin baik, di antaranya dengan PT Bank Syariah Mandiri dan Rumah Zakat.

Inisiator Sekaligus Ketua GPM, Sigit Pramono mengungkapkan pentingnya dalam pememakaian masker.

“Mengapa harus pakai masker? Karena ini adalah upaya minimal yang bisa dilakukan masyarakat untuk menekan penyebaran. Risiko penularana bisa ditekan mencapai 75% apabila masyarakat tertib menggunakan masker,” jelas Sigit.

Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri, Toni E.B Subari juga mendukung Gerakan Pakai Masker karena memiliki semangat kepedulian yang sama untuk mengedukasi umat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan memakai masker sekaligus sebagai bagian lifestyle saat ini untuk mencegah penyebaran Covid 19 terutama di pondok pesantren.

“Social movement ini diharapkan dapat membawa maslahat untuk adik-adik dan pengurus pesantren di Indonesia,” katanya.

Hal ini juga diapresiasi oleh Dr. Mohammad Haris (Gus Haris), pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo,

Jawa Timur. “Pengasuh Pondok Pesantren mendukung upaya pencegahan penularan Covid 19 melalui Gerakan Pakai Masker,” ujarnya.

Gus Haris menambahkan karena bagaimanapun juga Pondok Pesantren juga harus terus meningkatkan kepatuhan penerapan kesehatan agar pondok pesantren tidak menjadi klaster penularan Covid 19. “Edukasi untuk mengikuti protokol kesehatan ketat salah satunya memakai masker yang benar menjadi hal yang sangat penting,” pungkasnya.

Semejak munculnya kasus Covid-19 di Wuhan, Cina, Rumah Zakat sudah menginisiasi pembuatan masker di desa berdaya sebanyak-

banyaknya minimal satu juta masker. Masker dianggap sebagai poin penting bagi Rumah Zakat selama pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, Rumah Zakat mendukung penuh Gerakan Pakai Masker dalam mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker sebagai alat pelindung diri dan pencegahan Covid 19. Saat ini Umkm targetkan pembuatan 1 Juta masker di 230 Titik Wilayah di 20 Provinsi.

Sementara itu, Rumah Zakat juga akan bekerja sama dengan GPM untuk mendidik para relawannya di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan pakai masker melalui program PuP. [riq]

LINTAS PELAYANAN

KTS Tlogosari Sumbermalang Diresmikan Situbondo, Bhirawa Hingga saat ini sebaran virus korona di Kota Santri terus bertambah. Untuk itu, sebagai bagian dari Satgas Pencegahan Covid-19, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi bersama jajaran meresmikan kawasan Kampung Tangguh Semeru (KTS) Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Sabtu (25/) kemarin.

Acara peresmian dipusatkan di Graha Rengganis Pendopo Kecamatan Sumbermalang, dengan dihadiri lengkap jajaran Forkopimka setempat.

Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menegaskan, peresmian KTS Tlgosari juga dihadiri para pejabat utama Polres, Kapolsek Sumbermalang IPTU Moh Fauzan, Danramil Sumbermalang Kapten Inf Rohman, Camat Sumbermalang Hariyus, Kepala UPT Puskesmas Sumbermalang Hari Santoso, Sekcam Sumbermalang Mokhamad Abdus, perwakilan Dinas Kominfo Situbondo Moh Hasan.

“Termasuk Kades se-Kecamatan Sumbermalang, tokoh agama (toga), toloh masyarakat (tomas) dan tokoh pemuda (toda) desa Tlogosari serta para relawan Covid-19 desa Tlogosari ikut hadir memberikan dukungan,” ucap Kapolres Sugandi. [awi]

Dinkes Kota Blitar Belum Aktifkan Posyandu Lansia Kota Blitar, Bhirawa Meskipun saat ini sudah memasuki Era New Normal, Dinas Kesehatan Kota Blitar masih belum berani mengaktifkan Posyandu Lansia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, dr. Mohammad Muchlis mengatakan memasuki Era New Normal, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kesehatan mulai kembali mengaktifkan kegiatan Posyandu Kesehatan di masingmasing kelurahan. Namun, pengaktifan hanya berlaku bagi Posyandu Balita saja.

“Sementara untuk Posyandu Lansia kami masih belum berani Hartono/Bhirawa mengaktifkannya dan kita masih dr. Mohammad Muchlis menunggu situasinya kedepan membaik,” kata dr. Mohammad Muchlis.

Lanjut dr. Mohammad Muchlis, untuk pengaktifan kegiatan Posyandu Lansia belum dilakukannya karena memiliki resiko penularan yang cukup tinggi, dimana selain dari segi usia, juga ada penyakit penyerta yang dimiliki kelompok lansia pun menjadi pertimbangan lain.

“Namun untuk pelayanan kesehatan bagi Lansia di Kota Blitar tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Blitar,” jelasnya.

Bahkan dikatakannya sampai saat ini seluruh pelayanan kesehatan tetap dipusatkan di Puskesmas masing-masing Kecamatan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Meskipun saat ini Posyandu Lansia belum diizinkan, untuk pelayanan kesehatan tetap bisa dilayani di masing-masing Puskesmas,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelayanan Posyandu Balita, dijelaskan dr.

Muchlis pihaknya menargetkan akan aktif kembali pada bulan Agustus 2020 mendatang, tetapi terkait metode atau teknis pelayanan masih akan disesuaikan dengan perkembangan situasi.

“Jika terjadi lonjakan pasien Covid-19, maka pelayanan akan menggunakan metode online, dan menghindari pelayanan tatap muka dengan harapan masih bisa melayani masyarakat,” terangnya. [htn]

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah secara simbolis membagikan masker kepada komunitas sepeda ontel dan motor trail, Minggu (26/7) di Makodam V/Brawijaya.

Istimewa

Hidupkan Kembali Semangat Gowes

Kodam V Gandeng Komunitas Sepeda Ontel dan Trail Surabaya, Bhirawa Kodam V/Brawijaya terus melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Jawa Timur. Dengan mngedepankan protokol kesehatan, Kodam V/Brawijaya menggandeng komunitas sepeda ontel dan motor trail dalam pencegahan COVID-19, yakni dengan ikut membagikan masker kepada masyarakat.

Kegiatan bersepeda atau gowes ini mengambil start di Taman Bungkul Surabaya dan finish di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Minggu (26/ 7). Hadir dalam kegiatan ini diantaranya, Pangdam V/Brawijaya, May-

jen TNI Widodo Iryansyah; Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan serta Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim, Suban Wahyudiono.

“Pagi ini (kemarin) kita kumpul dan gowes bersama komunitas roda dua, yakni sepeda ontel dan motor trail. Komunitas ini bekerjasama dengan BNPB pusat dan Kodam V/Brawijaya bersama-sama membagikan masker kepada masyarakat maupun pada anggota komunitasnya,” kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Alumnus Akmil 1987 ini menambah-

kan, masker ini bisa juga dibagikan kepada keluarga maupun tetangga dari komunitas sepeda ontel dan motor trail.

Menurutnya, komunitas sepeda ontel di Surabaya ini cukup banyak sekali. Bahkan komunitas ini sangat antusias untuk datang ke Kodam dan dengan sukarela membagikan masker kepada anggota komunitasnya.

Pihaknya menuturkan bahwa kegiatan gowes ini dihidupkan lagi. Caranya dengan mengikuti anjuran Pemerintah, yakni menjalankan protokol kesehatan seperti sekarang ini.

Pertama, yaitu dengan membiasakan diri memakai masker. Sehingga bisa

mencegah dan terhindar terhadap virus corona.

“Masker ini sangat penting sekali.

Seperti kata Dokter Joni (Dirut RSUD dr Soetomo), dengan memakai masker, 60 persen kita sudah terhindar dari penyebaran COVID-19. Dan itu cukup bagus,” jelasnya.

Kedua, sambung Widodo, yakni dengan sering-sering mencuci tangan. Sebab tangan manusia ini sering digunakan untuk beraktivitas dan memegang sesuatu. Sehingga sangat mudah terkontaminasi virus maupun bakteri. Selanjutnya adalah dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak. [bed]

PLN Jatim Gelar Sharing dan Diskusi Bersama YLPK Surabaya, Bhirawa PLN UID Jawa Timur dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur gelar silaturahmi dan sharing session sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan di Surabaya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, General Manager PLN UID Jawa Timur, Nyoman S. Astawa, Senior Manager Distribusi Adriansyah, Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Agung Surana, Senior Manager General Affairs, A Rasyid Naja, dan Ketua YLPK Jawa Timur, Muhammad Said Utomo beserta jajarannya.

Membuka sharing session, Nyoman memaparkan program-program PLN

mulai dari aplikasi New PLN Mobile, isu lonjakan tagihan, hingga upaya-upaya PLN meningkatkan keandalan pelayanan kepada pelanggan. “Saat ini pelanggan dapat mudah mengakses beragam informasi mulai dari pasang baru, perubahan daya, pengaduan gangguan, hingga historis tagihan.

Ke depan, aplikasi ini akan semakin kita tingkatkan layanannya dengan adanya menu pembayaran rekening listrik atau pembelian token, notifikasi informasi pemadaman dan beberapa kemudahan lainnya.

Aplikasi ini merupakan terobosan PLN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Saat ini

kami juga tengah menggiatkan sosialisasi dan edukasi bahaya layanglayang terhadap jaringan PLN,” tambah Nyoman.

“Saya memberikan apresiasi kepada PLN yang saat ini sudah dapat meningkatkan kinerja keandalan. Jika dulu byar pet masih terkadang kita jumpai dan menjadi keluhan pelanggan, saat ini sudah sangat menurun terjadi.

YLPK selalu berusaha menyampaikan ekspektasi pelanggan kepada PLN. Kami menyadari begitu vitalnya listrik sebagai aspek kebutuhan untuk pendidikan, ekonomi, pembangunan dan lainnya. Maka dari itu, kami akan menyampaikan beberapa

poin masukan yang diharapkan oleh masyarakat kepada PLN,” papar Ketua YLPK Jawa Timur, Muhammad Said Utomo. Terdapat tiga hal utama yang dipesankan oleh Ketua YLPK Jatim kepada PLN untuk selalu dijaga, meliputi : a. Biaya, harapan konsumen bahwa yang dibayarkan telah sesuai dengan apa yang dikonsumsi / diperoleh. b. Mutu pelayanan, baik itu dalam proses pelayanan dan paska pelayanan. c. Waktu pelayanan, dimana dengan tuntutan masyarakat yang cukup tinggi saat ini, percepatan layanan menjadi sangat penting bagi PLN. [ma]

PELAKSANA PUBLIK

Pelayanan di Sidoarjo Semakin Mudah

Warga Bisa Mencetak Sendiri Produk Layanan Sipraja Dengan memanfaatkan layanan aplikasi Sipraja atau Sistim pelayanan Sidoarjo, kebutuhan warga Kab Sidoarjo untuk 22 urusan layanan, mulai tingkat desa/kelurahan dan urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, sebagaimana Perbup 22 tahun 2020, saat ini semakin mudah, aman dan cepat saja.

Karena cukup dari rumah saja dengan menggunakan kecanggihan smartphone dan memanfaatkan aplikasi Sipraja, kebutuhan layanan warga Sidoarjo ini sudah bisa selesai dengan cepat dan aman.

Apalagi setelah Sipraja yang telah dilaunching sejak 25 September 2019 lalu ini, versinya sekarang ditingkatkan pada yang baru. Seperti tanda tangan kering dari pejabat OPD dan masyarakat bisa langsung mencetak sendiri produk layanan yang ia urus tersebut.

“Sehingga ibaratnya masalah layanan di Kab Sidoarjo hanya ada dalam genggaman tangan saja,” ko-

mentar Vira Krida Mukti Laksmi.SStp, Jum at (24/7) akhir pekan kemarin.

Peningkatan layanan Sipraja terbaru yakni menggunakan tanda tangan dan stampel elektronik tersebut, kata Vira, telah tersertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan dilindungi oleh undang undang transaksi elektronik.

Untuk memastikan keaslian produk Sipraja, kata Vira, masyarakat dapat melihatnya melalui menu scan khusus yang disiapkan pada aplikasi Sipraja.

Menu aplikasi Sipraja yang terbaru, lanjut Vira, yakni menu lacak

dokumen masyarakat juga dapat memantau proses layanannya sudah sampai dimana secara real time ke desa/kelurahan dan 18 kecamatan.

“Hadirnya Sipraja memang menjadi solusi cerdas layanan online bagi masyarakat kab Sidoarjo, terlebih lagi dalam masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat sangat terbantu dalam kepengurusan layanan cukup dari rumah dengan android,” kata Vira.

Dirinya memaparkan, setelah seluruh berkas persyaratan lengkap dan benar, proses pelayanan akan dikerjakan oleh operator desa/kelurahan dan kecamatan, kemudian di tanda tangani oleh Camat, kades/ lurah, selanjutnya masyarakat akan langsung mendapat notifikasi dari mesin penjawab otomatis email dan SMS masking Sipraja, yang menginfokan bahwa berkas telah selesai dan dapat diunduh dan dicetak

mandiri oleh masyarakat.

“Melalui Sipraja Kab Sidoarjo berkomitmen menghadirkan layanan yang cepat efektif, efesien dan tidak bertele tele. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan kecepatan dalam pelayanan sudah menjadi sebuah keniscayaan tuntutan zaman, saat ini” katanya.

Sesuai Perbup 22 tahun 2020 itu, aplikasi Sipraja terbaru itu, kata Vira, akan dimulai pada Senin, 27 Juli 2020. Para operator di desa/kelurahan dan kecamatan wajib mendampingi warga pemohon layanan.

Para operator Sipraja ini, kata Vira, mulai tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sebanyak 450 orang itu, telah diberikan bimbingan teknisnya mulai tanggal 14 Juli sampai 24 Juli 2020. Mereka akan membantu untuk menghadirkan layanan dalam genggaman tangan. [kus]

alikus/bhirawa

Operator Sipraja di Kab Sidoarjo diberikan Bimtek untuk peningkatan kualitas layanan pada masyarakat

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Kliwon

50 Pesantren Dapat Bantu dan APD dari Pempr Tuban, Bhirawa Bertempat di Pendopo Krido Manunggal, Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Kepala Kantor Kemenag Tuban dan Kepala Pelaksana BPBD Tuban menyerahkan paket bantuan kepada 50 pondok pesantren di Kabupaten Tuban, Senin (27/7).

Bupati Tuban, H Fathul Huda saat menyerahkan bantuan APB dan sembako dari Provinsi Jawa Timur untuk 50 Pondok Pesantren di Kabupaten Tuban.

Bupati menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan hibah dari Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi telah beroperasinya pesantren di wilayah Jawa Timur dengan mematuhi prokotol kesehatan. Selain itu, untuk mendukung upaya pesantren yang juga

berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 sekaligus penyebarannya di Bumi Wali.

Lebih lanjut, pesantren diberikan prioritas untuk melakukan pengajaran lebih awal, mengingat tidak semua pengetahuan yang diajarkan di pesantren dapat disampaikan se-

cara daring. Beberapa tradisi keilmuan pesantren harus disampaikan secara langsung atau tatap muka.

"Karenanya, Ponpes dapat beroperasi dengan mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin," ungkapnya.

Bupati Huda mengatakan penyebaran Covid-19 dapat mengancam seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta harus tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru.

Diantaranya menggunakan

masker, sering cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta konsumsi makanan bergizi.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini mengajak masyarakat kabupaten Tuban, khususnya warga di lingkungan pesantren untuk memperbanyak doa agar pandemi Covid-19 lekas sirna.

"Saya mampaikan terima kepada semua pihak yang terlibat penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di kabupaten Tuban," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor

Koramil Sumobito Jombang Laksanakan Olahraga untuk Tingkatkan Imunitas Jombang, Bhirawa Komandan Koramil (Danramil) 0814/11 Sumobito, Jombang, Kapten Inf Isak Pambudi bersama anggota Koramil setempat melaksanakan senam pagi dan olahraga di halaman Makoramil 0814/11 Sumobito, Jombang. Program senam pagi dan olah raga ini untuk menjaga sekaligus meningkatkan kebugaran dan stamina dan daya tahan (imunitas) tubuh jajarannya, Senin (27/07).

Selain untuk menjaga kesehatan dan kesegaran jasmani anggota Koramil 0814/11 Sumobito, kegiatan ini diharapkan juga untuk mencip-

takan jalinan rasa kekeluargaan dan persaudaraan di antara anggota Koramil 0814/11 Sumobito, Jombang.

"Sehingga dapat menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis serta meningkatkan se-

arif yulianto/bhirawa

Anggota Koramil 0814/11 Sumobito, Jombang saat melaksanakan olahraga, Senin (27/07).

LIPUTAN

mangat antar anggota Koramil," ucap Kapten Inf Isak Pambudi.

Dia menambahkan, lari pagi juga membuat paru-paru tubuh terisi oleh udara segar melalui pernapasan, sehingga memberikan kehidupan yang lebih sehat untuk sel-sel darah di dalam tubuh.

"Olahraga bisa menciptakan koordinasi yang baik antara pikiran dan juga jiwa. Pikiran yang segar akan membuat suasana hati menjadi lebih baik yang secara otomatis akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi kesehatan," tandas Kapten Inf Isak Pambudi. [rif]

Pembelajaran Daring Sekolah Harus Tetap Inovatif

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Ka Kanwil Kemenag Jatim, Ka Kan Kemenag Sidoarjo dan Kasek MAN Sidoarjo bincang santai wacana penambahan MAN baru.

Sidoarjo Bakal Tambah Satu MAN Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) di Sidoarjo yang hanya satu lembaga, dinilai masyarakat masih sangat kurang, tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Karena jumlah MTs N dan MTs Swasta ditambah lagi beberapa jumlah SMP juga banyak sekali. Melihat kondisi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Agama (Kemenag) Jawa Timur, Dr. H. Ahmad Zayadi M Pd sangat setuju dan sangat sepakat untuk dikaji dan ditambah lagi dengan MAN yang baru.

Menurutnya, kondisi itu akan menjadi tugas dan tantangan kita semuanya. Jika MAN nya hanya satu tentu tidak kompetibel, tidak ada kompatibilitas layanan. "Kedepan tentu kami menugaskan kepala Kemenag Sidoarjo untuk memperkuat silaturrahim. Memperkuat pembicaraan-pembicaraan awal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo," jelas Ahmad Zayadi. Oleh karena itu, nantinya kita siap, Kementerian Agama siap bekerjasama untuk membangun kemitraan strategis, kemitraan produktif dalam rangka persiapan pembangunan MAN di Sidoarjo.

"Tentu dengan cara semacam itu, maka kemudian akses masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan layanan yang bermutu dari MAN akan bisa terwujud. Bukan hanya satu MAH, tetapi ada MAN 1, MAN 2, MAN 3 dan sebagainya," terangnya.

Ketika disinggung berapa jumlah MAN di Sidoarjo yang idealnya ?, Ia katakan, tentu ada hitungannya dan aturan-aturannya tesendiri. "Diantaranya, terkait bagaimana menghitung investasi di Sidoarjo ini, jadi ada investasi dari sisi ekonomi.

Kalau secara mikro, tentu investasi SDM," katanya.

Sementara itu, data yang dihimpun di Kantor Kemenag Sidoarjo untuk MTs Negeri di Sidoarjo ada 4 lembaga, yakni MTs N Sidoarjo tahun 2020 ini, telah meluluskan sebanyak 315 siswa, MTs Negeri Krian telah meluluskan sebanyak 340 siswa, MTs Negeri Tarik telah meluluskan 268 siswa dan MTs Negeri Tlasih telah meluluskan sebanyak 272 siswa. [ach]

Malang, Bhirawa Daring (dalam jaringa,red)merupakan pembelajaran pilihan di era Pandemi, Termasuk di Kota Malang masih tetap menggunakan sistem daring, untuk semua jenjanh pendidikan.

Bahkan di Kota Malang sendiri, hanya memperbilehkan siswa belajar luring, pada sekolah yang berbazis asrama. Ini untuk memastikan tidak ada kontak fisik antara siswa yang satu dengan lainnya.

Karena sebaran Covid 19 di Kota Malang masih sangat tinggi. Bahkan tercatat saat ini kisaranya mencapai 500 orang. Karena itulah metode daring masih akan terus dilakukan.

Kendati melakukan sistem pembelajaran daring, pihak sekolah diminta untuk kreatif dan inovatif agar, tranfer ilmu antara siswa dengan guru bisa berjalan dengan maksimal.

"Metode pembelajaran tatap muka masih belum bisa dilakukan mengingat wilayah Malang belum masuk dalam zona hijau Covid-19. Tapi kita minta sekolah melakukan inovasi,"ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. H. Wahid Wahyudi, di Malang Senin (27/7) kemarin.

Pernyataan tersebut disampaikan Wahid Wahyudi ketika menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan

sekolah (MPLS) di SMK PGRI 3, Malamh. "Semua guru harus memilliki inovasi dan kreasi khususnya dalam modul pembelajaran. Hal ini agar ilmi yang terserap ke siswa tetap bisa maksimal meski pembelajarannya masih sistem daring," katanya.

Wahid juga meminta agar sekolah tidak memberatkan siswanya dengan metode pembelajaran daring ini. "Salah satu yang bisa dilakuakn adalah dengan menyediakn fasilitas bagi siswa yang tidak memiliki gadget atau laptop. Namum tetap dengan adanya pendampingan dan protokol kesehatan yang ketat," ujar Wahid.

Menanggapi hal tersebut, Lukman Hakim Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang, menegaskan jika proses MPLS dilakukan secar daring dengan memanfaatkan platform youtube.

"Karena youtube media yang paling ringkas dan mudah untuk diakses siswa," tuturnya.

Agar program ini tidak membebani orang tua murid, maka pihak sekolah memberikan bantuan pada siswa untuk mendapatkan paket data internet agar bisa mengakses sistem pembelajaran secara daring. "Kami paham agar tidak membebani orng tua, sekolah menyediakan paket data sekedarnya untuk membatu," tandas dia. [mut]

Hamidah MPd, Kepala SMAN 1 Pujer Bondowoso (tengah) bersama guru saat mengikuti w

SMAN 1 Pujer Maksimalkan

Ajak Guru Ikuti Workshop Penyusunan Bondowoso, Bhirawa Sebaran virus korona hingga kini masih menjadi momok bagi upaya peningkatan pendidikan menengah yang berkualitas. Namun kondisi ini tidak dibiarkan oleh keluarga besar SMAN 1 Pujer Kabupaten Bondowoso. Sekolah yang kini dipimpin Hamidah MPd itu terus melakukan inovasi, salah satunya dengan mengadakan workshop penyusunan dokuman kurikulum pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 mulai 23-30 Juli 2020. Agar tepat sasaran, workshop ini melibatkan seluruh guru SMAN 1 Pujer Bondowoso.

Kepala SMAN 1 Pujer, Hamidah MPd mengatakan, kegiatan workshop di fasilitatori oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Wilayah Bondowoso Drs H Sugiono Eksantoso MM dengan melibatkan pemateri dari ka-

langan pengawas. Mereka diantaranya, sebut mantan guru SMAN 1 Situbondo itu, Dr Tehno Anianto SPd dan Arif Wahyudi.

"Pelaksanaan in-nya di mulai 23-30 Juli 2020. Selebihnya merupakan kegiatan on-nya. Adapun tujuan kegiatan workshop ini untuk meningkatkan kompetensi guru, agar diera Covid 19 peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring bisa terkesan. Selain itu guru bisa menciptakan model pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan mudah untuk dipahami," ujar Hamidah.

Masih kata Hamidah, workshop ini selain dapat memberikan kesan bagi siswa juga memberikan nilai tambah saat belajar dari rumah. Hamidah menyebut, dengan workshop ini guru tidak hanya sekedar menulis pesan singkat di WA untuk dibaca atau menyebar-

kan teks materi mengerjakan tug Guru dituntut u inovatif dalam m el pembejaran d id 19. "Sehingga respon dan bisa wa daring dapat m dalam memaha belajaran mesk mah," tegas Ham Hamidah men nyelenggaraan w maksudkan guru dokumen kurikulu silabus dan RPP y erhanakan, tentu dengan situasi k saat ini. Untuk Hamidah, sistem daring (dalam jar selalu diminta bis angkat pembelaj gan acuan yang a

Sandang Double Track, Incar Menjadi Sekolah R Agar menjadi sekolah berprestasi di Kota Tape Bondowoso, SMAN 1 Pujer tak hanya berupaya meningkatkan sektor SDM, melainkan juga berusaha menjadi sekolah rujukan di Kecamatan Pujer. Caranya, dengan menciptakan peningkatkan profesionalisme guru dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Selain itu, tenaga kependidikan (TU) diharapkan juga memberikan pelayanan terbaik kepada guru dan siswa. Sehingga program menjadi sekolah rujukan di Kecamatan Pujer bisa segera terwujud.

Muharto SPd MMPd menegaskan, dengan menjadi sekolah ru-

jukan pihaknya bisa menjual produk unggulan yang bisa dipromosikan kepada masyarakat.

Apalagi,urai Muharto, SMAN 1 Pujer sudah ditetapkan menjadi sekolah double tarck, sekolah dengan fokasional memiliki keahlian dibidang video editing. "Pada tahun ajaran 2019-2020, kami masih belum bisa menjual hasil double track tersebut. Tetapi mulai tahun ajaran 2020-2021, kami berkomitmen agar bisa menjual hasil karya video editing kepada masyarakat," tegas Muharto.

Muharto kembali menegaskan, keahlian dan kemampuan dibidang video editing yang dimiliki SMAN 1 Pujer kedepan harus bisa

menjadi pilihan m matan Pujer, ter acara hajatan da an kantor. Sehing editing ini, ucap menjadi andalan siswa SMAN 1 P mulia ini harus d kompak, urai M siswa SMAN 1 berasal dari tar nengah ke bawa tuk memajukan boleh padam. "A sudah ada duku para orang tua akan memudahk judkan keinginan kas Muharto. [aw

Kepala Dindik Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi saat berada di SMK PGRI 3 Malang, Senin 27/7 kemarin.

GALERI

SISWA

KKN Unesa Desa Rangkah Kidul Difokuskan Pada Pencegahan Covid-19 Melihat kondisi pandemi virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo hingga kini masih belum berhenti. Sehingga program KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang dilakukan di Desa Rangkah Kidul Sidoarjo difokuskan dalam penanganan, pencegahan virus Covid-19.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Koordinator KKN Unesa sedang menyarahkan sarana cuci tangan kepad Kades Rangkah Kidul.

Kades Rangkah Kidul Sidoarjo, Warlheiyono usai menutup Program KKN Kelompok 1.1 Universitas Negeri Surabaya, pada (27/7) di Balai Desa Rangkah Kidul Sidoarjo menyatakan KKN mahasiswa Unesa ini sangat bermanfaat sekali, karena kondisi pandemi vitus Covid-19 di Sidoarjo ini masih ada, makanya dalam program-program mereka kebanyakan difokuskan pada pencegahannya.

Mereka, lanjutnya ,para mahasiswa langsung melakukan keliling dari rumah ke rumah untuk menyampaikan kepada warga tentang pencegahan virus Covid-19. Diantaranya, bagaimana cara memakai masker yang benar, cara membuat dan memakai handsanitizer.

Termasuk juga dalam penerapan physical distancing.

"Jadi sangat banyak manfaatnya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang

lalu. Termasuk cara koordinasi dengan masyarakat, mahasiswanya sangat bagus sekali," katanya. Lanjutnya, kondisi kampung kami hingga saat ini juga masih dalam kondisi aman, warga kondusif. Disamping itu, warga kami juga masih mempertahankan Desa Rangkah Kidul ini, yang masih masuk dalam kondisi zona hijau.

"Makanya, dalam KKN mereka kami arahkan untuk fokus pencegahan virus Covid-19," tegas Warlheiyono.

Sedangkan Koordinator KKN Unesa Desa Rangkah Kidul Sidoarjo, Bahrul Resqi Mubarroq mengatakan kalau KKN kali ini ada beberapa program, diantaranya sosialisasi tentang new normal, penyemprotan desenfektan,

penertiban maskser dan pembagian masker sampai pada pembagian handzaniter.

"Kami juga mengadakan lomba bercerita dengan Bahasa Jawa, dalam rangka memperingatni Hari Anak Nasional," jelas mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi ini.

Disamping itu, kami juga membuat sarana cuci tangan untuk masyarakat desa setempat, dan tak lupa mengajak anakanak warga untuk mengaji. "Terakhir pengecekan suhu badan ketika warga sedang melakukan sholat Jumat. Program-program ini telah kami lakukan mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Juli. Ketika pembuatan hand sanitizer warga sangat antusias sekali," ungkap mahasiswa Semester 7 ini. [*]

& OLAHRAGA uan Sembako rov Jatim

AYAAN

n, 28 Juli 2020

Halaman 7

Strategi SMK BLUD dalam Masa Pandemi

Target Menurun, Sekolah Optimalkan Sebagian Unit Produk dan Jasa

Kemenag Tuban, Drs. Sahid, MM., menyebutkan pengurus pesantren menyambut baik dan berterima kasih atas sejumlah bantuan yang diberikan. Kemenag Tuban bersama Gugus Tugas Kabupaten Tuban secara rutin memberikan penyuluhan dan sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan pesantren, madrasah maupun TPQ. "Dalam proses pembelajaran harus menerapkan protokol kesehatan juga meningkatkan imunitas," jelasnya. Pada kesempatan

Surabaya, Bhirawa Di masa pandemi Covid-19 saat ini, menjadi tantangan besar bagi sejumlah sekolah kejuruan (SMK) di Jawa Timur yang berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Bahkan di tengah sulitnya ekonomi, SMK-SMK terkait harus memutar otak untuk tetap menjalankan pendapatan sekolah.

Di SMKN 1 Surabaya, dari sembilan kompetensi keahlian seperti Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), PST (broadcasting), Perhotelan, DKV, Akuntansi, OTP (otomatisasi Tatakelola Perkantoran) dan DBD (Bisnis Daring dan Pemasaran). Hanya dari kejuruan DBD dengan Smesamart, koperasi siswa dan produkproduk kreatif dari jurusan Multimedia.

Pelaksana BLUD SMKN 1 Surabaya, Sulam mengatakan dalam kondisi pandemi saat ini, mau tidak mau sebagian unit produksi sekolah harus berhenti. Dan sebagiannya lagi harus tetap berjalan. Misalnya saja untuk bidang Smesa Edu Hotel, Aula, layanan fasilitas jual paket jaringan internet seharian, misalnya pelayanan wifi seharian yang terpaksa tidak bisa dijalankan karena dampak pandemi.

"Kita akui memang masa ini berat bagi kami. Jalan keluarnya ya kita optimalkan bidang-bidang yang bisa tetap bisa berjalan untuk menghasilkan income," ujar dia kepada Bhirawa, Senin (27/7). Meskipun demikian, diakuinya, target pendapatan BLUD sekolah mengalami penurunan

yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Tuban, Drs. Yudi Irwanto, MM., mengatakan paket bantuan yang terima pesantren terdiri dari 16 item, diantaranya sembako, alat kesehatan, fasilitas cuci tangan dan vitamin. Personil BPBD juga akan intens melakukan pendampingan kepada pesantren di Kabupaten Tuban.

"Kami juga akan melakukan pengawasan dan pendamping terkait Adaptasi Kebiasaan Baru di lingkungan pesantren," ujarnya. [hud]

KHUSUS

Smesamart dan koperasi siswa yang ada di SMKN 1 Surabaya.

secara dratis. Karenanya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Negara (BPKAD) mengubah target pendapatan.

"Awalnya target dalam setahun Rp. 1,9 milyar. Karena pandemi ini yang semua aspek juga kena dampaknya diturunkan menjadi Rp. 1,2 miliar. Kita sama-sama berharap keadaan ini segera pulih," jabar dia.

Hal yang sama juga diakui SMKN 6 Surabaya. Sekolah dengan sembilan bidang keahlian seperti Jasa Boga, Patiseri, Busana Butik, Kecantikan Rambut, Kecantikan Kulit, Usaha Perjalanan Wisata, Akomodasi Perhote-

lan, Akuntansi, dan Multimedia, sebagian besar layanan produk dan jasanya harus terhenti. Target pendapatan pun hanya berkisar di Rp. 96.700.000.

Dikatakan Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun hanya ada beberapa produksi dan jasa yang bisa dioptimalkan selama pandemi saat ini. Seperti khatering dari bidang keahlian jasa boga, pembuatan masker dan APD (alat pelindung diri) dari bidang keahlian busama butik dan layanan laundri yang sementara di peruntukkan bagi internal sekolah.

"Untuk transportasi yang bergerak di bidang travel masih belum bisa. Ka-

laupun bisa pasti nanti nunggu lampu hijau dari Dinas (Dindik Jatim, red) karena kita kan masih ada di zona merah," ujarnya.

Sementara untuk Aula sekolah yang semula untuk persewaan gedung pernikahan harus berhenti. Bahkan pihaknya berencana untuk alih fungsi aula menjadi persewaan lapangan olahraga indoor. Sedangkan untuk persewaan paket wisata, pihaknya masih menunggu perkembangan Covid-19 kedepan.

"Jika diizinkan layanan ini sepertinya yang dekat-dekat Surabaya dan sekitarnya dulu," tuturnya. [ina]

Puluhan SD di Kabupaten Probolinggo Terima Bantuan Alat Cuci Tangan

KKKS Bantu Alat Sekolah Bagi Anak Penderita Kusta

sawawi/bhirawa

workshop penyusunan dokumen kurikulum model pembelajaran dimasa pendemi Covid-19.

Model Pembelajaran Daring

Dokumen Kurikulum Dimasa Pandemi

i pelajaran atau gas semata. untuk kreatif dan enciptakan moddaring diera Cova siswa bisa mea mengikuti bahmembantu siswa ami materi pemi belajar dari rumidah. nambahkan, peworkshop juga diu bisa menyusun um sesuai dengan yang sudah disedunya yang sesuai kondisi Covid 19 itulah, sambung m pembelajaran ringan) para guru sa menyusun peraran sesuai denada.

"Tak hanya mengadakan workshop, SMAN 1 Pujer, sebelumnya juga berkoordinasi dengan Cabdindik Wilayah Bondowoso agar guru dan tenaga kependidikan yang berdedikasi dan berkinerja amat baik diberi penghargaan (reward)," aku Hamidah.

Hamidah kembali menuturkan, guru berprestasi tersebut adalah Muharto SPd MMPd yang berhasil menjadi guru berdedikasi dan berkinerja amat baik dan Ely Susanti, tenaga kependidikan yang berdedikasi dan berkinerja amat

baik di SMAN 1 Pujer. Dalam pandangan Hamidah, ia sangat mengapresiasi langkah dan gagasan yang dilakukan keduanya sehingga mampu menjadi yang terbaik di SMAN 1 Pujer.

"Alhamdulillah saya juga mendapatkan penghargaan serupa karena berhasil menulis kumpulan buku cerpen berjudul "Pinggiran Terminal 2020'. Ini harus diikuti semua guru SMAN 1 Pujer agar kedepan bisa juga menulis seperti yang saya lakukan," pungkas Hamidah. [awi]

at 2 (dua) orang anak yang berasal dari Dusun Ky. Hasan Desa Kerpangan serta Dusun Krajan Desa Jorongan. Sedangkan di Kecamatan Maron, terdapat satu orang anak berasal dari Dusun Paras Desa Pegalangan serta Dusun Rowo Desa Wonorejo. Sementara untuk Kecamatan Lumbang, ada dua orang anak dari Dusun Krandon Desa Sentul dan satu orang anak dari Dusun Randu Gugut Desa Purut.

Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui KKKS berupa pemberian bantuan alatalat sekolah bagi anak penderita kusta dari keluarga tidak mampu ini sebagai wujud kepedulian yang harus

diperhatikan. Sebab anak penderita kusta patut didukung agar supaya giat dan semangat dalam menimba ilmu pendidikan di sekolah, ujar Hj. Nunung Timbul Prihanjoko.

Ketua Umum KKKS Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko mengharapkan bantuan ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan belajar. Dan dalam belajar di sekolahnya selalu diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk bangsa dan negara.

"Harapan kepada anak-anak yang telah menerima bantuan ini, tetap semangat dalam menimba ilmu di sekolah dan berjuang untuk yang terbaik selama di sekolahnya agar su-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ketua KKKS Nunung serahkan bantuan pendidikan kepada anak penderita kusta.

paya dimasa depan nantinya dapat merubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik," katanya.

Selain itu puluhan lembaga pendidikan SD/MI di 12 kecamatan seKabupaten Probolinggo, menerima bantuan alat cuci tangan dari Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Probolinggo. Ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 di lokasi sekolah. Lebih lanjut Nunung Timbul Prihanjoko beserta pengurus menyerahkan bantuan alat cuci tangan yang diterima oleh Kepala SDN untuk kebutuhan para siswa siswi di sekolah dalam rangka mengantisipasi adanya penularan virus corona di Pendopo Kecamatan Maron, kabupaten setempat.

Bantuan alat cuci tangan ini didistribusikan pada 8 SDN di 4 kecamatan. Diantaranya SDN Maron Wetan 1 dan SDN Maron Wetan 2 Kecamatan Maron, SDN Pesawahan 1 dan SDN Ranuagung 1 Kecamatan Tiris, SDN Batur 2 dan SDN Prasi 1 Kecamatan Gading serta SDN Pakuniran 1 dan SDN Sogaan 1 Kecamatan Pakuniran. Masing masing sekolah/lembaga pendidikan memperoleh 2 set alat cuci tangan. [wap]

Gunakan Kamera Flir Lepton untuk Detektor Suhu Terintegrasi

Rujukan

masyarakat Kecarutama saat ada an acara peresmigga bidang video p Muharto, bisa n tersendiri bagi Pujer. Keinginan didukung dengan Muharto, meski Pujer rata rata af ekonomi meah, komitmen unn sekolah tidak palagi sejak awal ngan penuh dari siswa sehingga kan dalam mewun tersebut," pungwi]

Probolinggo, Bhirawa Untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Probolinggo memberikan bantuan tambahan alat-alat sekolah bagi penderita kusta dari keluarga tidak mampu di tiga kecamatan meliputi Kecamatan Leces, Maron dan Lumbang, Senin (27/7).

Bantuan kelengkapan sekolah berupa tas sekolah, alat tulis dan sepatu diberikan kepada 8 (delapan) anak penderita kusta oleh Ketua Umum KKKS Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko yang didampingi para pengurus.

Untuk Kecamatan Leces, terdap-

Hamidah MPd, Kasek SMAN 1 Pujer bersama dua guru berprestasi, Muharto SPd MMPd dan Ely Susanti.

Surabaya, Bhirawa Pengecekan suhu tubuh jadi syarat utama ketika memasuki area publik atau sebuah instansi di masa pandemi saat ini. Sebab, hal tersebut jadi indikator dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Namun, pengukuran suhu tubuh secara tradisional dengan menggunakan manusia sebagai pelaksananya dan kemungkinan terjadinya kesalahan teknis dalam pendataan di lapangan, jadi faktor kelemahannya.

Berawal dari hal tersebut lima mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang tergabung dalam Tim Instone membuat sistem pendeteksi suhu yang memanfaatkan kecerdasan buatan Techno Temperature atau TT. Ketua Tim Instone, Lukman Arif Hadianto, menilai pengecekan suhu tubuh yang dilakukan oleh manu-

sia bisa berpotensi membahayakan petugas tersebut karena dilakukan dengan kontak fisik. Selain itu proses pendataan secara manual juga memperlambat dalam identifikasi orang yang terjangkit Covid-19.

"Sistem TT yang kami buat merupakan pengenalan pola suhu tubuh menggunakan sensor LWIR pengolahan citra sebagai tindak lanjut pencegahan penyebaran Covid-19 yang terintegrasi dengan pemerintah dan rumah sakit," ujar dia, Kemarin (27/7). Lebih lanjut, secara teknis Techno Temperature menggunakan kamera thermal Flir Lepton yang dapat mengukur suhu tubuh manusia.

Sedangkan bagian kamera menerapkan konsep kecerdasan buatan berupa neural networking.

"Untuk penerapannya, sensor tersebut disambungkan ke aplikasi yang dapat menampilkan user interface dari hasil pembacaan sensor," ujar mahasiswa angkatan 2017 ini.

Nantinya, lanjut Lukman, terdapat threshold atau nilai ambang batas suhu minimal yang ditentukan.

Jika terdeteksi suhu tubuh di atas nilai ambang batas, maka kamera

Cara kerja TT dalam membaca wajah manusia dalam pengecekan dan pendataan suhu tubuh melalui kamera Flir Lepton.

Terapkan KKN dari Rumah, Mahasiswa Unisla Fokus Tiga Program Utama Lamongan, Bhirawa Pandemi Covid-19 membuat Universitas Islam Lamongan (Unisla) memutuskan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dari Rumah (DR). Sebanyak 1.114 mahasiswa peserta KKN telah dilepas secara simbolis oleh Rektor Unisla, Bambang Eko Muljono, di halaman Kampus, Jalan Veteran, Lamongan (27/7).

"KKN yang dilakukan oleh mahasiswa sejumlah 1114, ini dari rumah masing-masing, sehingga tidak seperti KKN tahun tahun lalu yang ditempatkan di beberapa desa di 2 sampai 3 kecamatan, tetapi kali ini di desa/kelurahan, kecamatan masing-masing mereka bertempat tinggal," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, ada tiga program utama yang yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama melaksanakan KKN DR, pertama adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan upaya memutus penyebaran Covid-19. "Jadi melalui

desa/kelurahan, kecamatan masingmasing, mahasiswa membantu melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan Covid-19," tuturnya.

Selain membantu memutus penyebaran Covid-19, mahasiswa juga

melakukan identifikasi berbagai potensi yang ada di masing-masing desa.

"Dari potensi-potenai itu nanti dipilih beberapa desa di setiap kecamatan, kemudian akan dijadikan satu ke dalam sebuah buku dan akan kita ter-

Alimun Hakim/bhirawa

Rektor Universitas Islam Lamongan melepas secara simbolis peserta KKN.

secara otomatis mengambil gambar wajah manusia dan mengirimkan data tersebut ke pengguna aplikasi ini serta membunyikan alarm untuk peringatan. [ina]

bitkan," ucap Bambang.

Bambang berharap, dengan adanya buku tersebut, berbagai potensi desa yang ada di Kabupaten Lamongan dapat diketahui oleh masyarakat luas serta dapat dijadikan bahan untuk pengembangan desa. "Buku ini akan kita diterbitkan dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Hard copynya untuk perpustakaan sehingga seluruh masyarakat Lamongan, seluruh masyarakat Jatim dan seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat di perpustakaan. Selain itu juga kita terbitkan dalam e-book," kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, selain dituangkan ke dalam sebuah buku, potensi-potensi yang orisinil juga akan dipatenkan melalui pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Kemudian yang ketiga, dari potensipotentsi yang ada di desa itu, kemungkinan ada hal-hal yang bisa kita mohonkan HaKI. [aha]

GELANGGANG

KOI Harapkan Kemenpora Tidak Terlena dengan Raihan Opini WTP Jakarta, Bhirawa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak terlena dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena hal tersebut tidak permanen.

"WTP ini kan bukan hal yang permanen, ini bisa berubah.

Mudah-mudahan dengan mendapat WTP ini bisa mendorong Kemenpora untuk semakin profesional, sehingga pasti berdampak terhadap prestasi dari atlet itu sendiri," Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Pria yang akrab dipanggil Okto itu mengaku mengapresiasi pencapaian Kemenpora di bawah pimpinan Zainudin Amali. Apalagi untuk meraih opini WTP harus menunggu sepuluh tahun. Untuk itu semuanya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. "Saya dapat kabar itu dari Menpora langsung. Saya sudah ucapkan selamat, karena ini kan setelah beberapa tahun Kemenpora agak sulit untuk dapat WTP. Itu Prestasi yang tidak bisa diabaikan," kata pria yang juga ketua umum PB ISSI itu. [ant]

JATIM MEMBANGUN Melanggar Jam Malam dan Tak Pakai Masker Dikenai Sanksi Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

Halaman 8

Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo baru saja menetapkan Perbup nomor 58 tahun 2020, tentang pola hidup masyarakat menuju sehat, disiplin, produktip di tengah Covid-19. Perbup yang ditetapkan pada 15 Juli 2020 itu, saat ini masih dalam proses sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam Perbup yang ditanda tangani Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin itu, mengatur soal pemberlakukan jam malam di Sidoarjo, mulai pukul 22.00 sampai 04.00 WIB. Juga wajip memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Bagi yang nekat melanggar akan kena sanksi.

“Saat ini masih kita sosialisasikan,” terang Plt Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kab Sidoarjo, M. Sulton Hasan SH, Senin (27/7) kemarin.

Perbup ini kata Sulton untuk mendidik dan menyadarkan semua masyarakat supaya dalam masa pandemi Covid-19 ini, bisa hidup dengan aktivitas hidup yang sehat dan teratur.

Masyarakat yang nekat melanggar aturan itu, kata Sulton, nanti bisa kena sanksi denda sebesar Rp150.000 atau sanksi sosial, misalnya membersihkan kantor, jalan dan tempat umum lainnya.

“Supaya ada efek jera dan tidak diulang kembali,” ujarnya. Sulton men-

gakui masyarakat Sidoarjo masih banyak yang kurang sadar dalam menjaga protap kesehatan. Misalnya, masih banyak warga yang cangkrukan di warung kopi sampai larut malam. Juga, saat beraktivitas di luar rumah, tidak memakai masker.

Sulton bersyukur saat ini status zona Kab Sidoarjo telah turun dari zona merah ke zona orange. Ini karena angka penularan Covid-19 di Sidoarjo berada di angka 0.7% tidak sampai 1%.

Dengan adanya Perbup No.58 tahun 2020 ini, ia berharap akan bisa menekan angka penularan. Karena dengan Perbup ini, aktivitas hidup masyarakat diharapkan bisa lebih sehat dan teratur.

Kalau angka penularan Covid-19 ini terus bisa ditekan, maka zona

Covid-19 di Sidoarjo diharapkan terus turun menjadi zona kuning dan zona hijau yang berarti aman.

Bukti masyarakat Sidoarjo masih kurang sadar Protap kesehatan di masa Pandemi Covid-19 ini, kata Sulton, petugas Satpol PP Sidoarjo yang melakukan operasi saat malam hari di sejumlah wilayah, masih menemukan ada Warkop yang buka sampai malam. Dan pengunjungnya juga cuek tidak memakai masker.

Kepada pemilik Warkop dan pengunjung, KTP mereka disita oleh petugas. Pelanggar diminta mengambilnya di Mako Satpol PP Sidoarjo. Saat mengambil KTP mereka mendapatkan sosialisasi Perbup No. 58 tahun 2020 tersebut dan diminta supaya tidak mengulang kembali. [kus]

alikus/bhirawa

Bila melanggar Perbup No.58 tahun 2020, pelanggar bisa dikenai sanksi sosial diantaranya menyapu lingkungan kantor.

KELANA JATIM

Tak Pakai Masker Disanksi Penahanan KTP Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Perbup nomor 36 tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Dalam pasal 34 diatur, yakni kebijakan sanksi bagi masyarakat yang membandel karena tidak menjalankan protokol kesehatan. Misalnya tak penggunaan masker di jalanan.

Yang artinya bagi masyarakat yang tak mengenakan masker saat berada di wilayah Kabupaten Pasuruan akan mendapatkan sanksi. Tak hanya sanksi sosial, sanksi administrasi berupa penahanan KTP bakal dilakukan.

Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana menyampaikan penerapan sanksi bagi pelanggar, akan dijalankan secara bertahap. Tidak langsung melakukan penahanan KTP. “Pada tatanan new normal ini, masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan. Apabila tak memakai masker, maka sanksi administrasi berupa penahanan KTP selama 14 hari. Tapi, semuanya ini dilaksanakan secara bertahap dan tak langsung menahan KTP,” tandas Bakti Jati Permana, Senin (27/7).

Adapun sanksi-sanksi itu, selain untuk efek jera juga mengedukasi. Hal itu supaya memakai masker bisa diterapkan secara baik. Edukasi itu berupa membaca asmaul khusna, pushup hingga lainnya.[hil]

BNPB dan Pusura Kerjasama Putus Mata Rantai Covid-19 Surabaya, Bhirawa Kedatangan Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan di Kantor Pusura Surabaya untuk percepatan penanganan covid-19.

“Kedatangan saya di Surabaya tiga hari ini untuk mendukung dan membantu masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, Sidoarjo dan Gresik,” katanya, Senin (27/7).

Menurut Lilik Kurniawan, saat ini di Indonesia ada 8 Provinsi yang harus diintervensi dan didukung. Karena kenaikan yang segnifikan dan masih banyak zona-zona merah sebaran covid-19.

“Tentunya dukukan sosialisasi dan edukasi kita butuh satu model yang bagus yang bisa kita replikasi ke provinsi lain.

Maka kita memilih posko salah satunya kantor Pusura Surabaya selama satu bulan. Kami yakin dengan kolaborasi konsep pentahelik yang dijalankan bisa maksimal di dukung dari Surabaya. Dengan semangat arek-arek Suroboyo bisa melakukan penanganan memutus rantai covid-19, “ tandasnya. [dre]

Bupati Trenggalek Moch Nur Arifin ketika melantik Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di pendhopo manggala praja nugraha, Senin (27/7).

Abpednas Diharapkan Bisa Bangun Sinergitas Antara BPD dan Kepala Desa Trenggalek, Bhirawa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Trenggalek secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh bupati Moch Nur Arifin di pendhopo manggala praja nugraha Trenggalek, Senin (27/7).

Dalam sambutannya Bupati Trenggalek Moch Nur Arifinm engingatkan DPC Abpednas kabupaten Trenggalek dapat membantu pemerintah daerah dalam berkomunikasi dengan BPD. “Perlu diingat bahwa demokrasi kita tumbuh dewasa sampai ke tingkat desa, akan tetapi perlu diingat demokrasi kita ini berbasisnya musyawarah mufakat. Jangan karenan mempunyai peran pengawasan dan peran aspirasi, seandainya kalau aspirasinya tidak

bisa tertampung tidak bisa dinarasikan dengan baik padahal anggarannya tidak cukup,” ungkapnya.

Lebih Lanjut Arifin juga mengingatkan dengan adanya wadah pihaknya meminta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan aturan.

“Jangan sampai di waktu pengawasan yang dilakukan malah jadi investigasi bahkan jadi audit, apalagi menanyakan RAB karena hal itu tidak perlu,” ujarnya.

Kalau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan bisa dilaporkan, sehingga fungsi lembaga demokrasi sampai di tingkat desa bisa dijalankan sesuai fungsinya.

“Seandainya yang diusulkan 100 meter kemudian dalam pelaksanaan

hanya 80 ya dilaporkan ke inspektorat. Kita ingin teman-teman BPD menyadari tupoksinya, karena kita ingin memajukan desa dan memastikan sumpah dari kepala desa bisa tertunaikan dengan baik, dan pastikan bisa menyerap aspirasi masyarakat. Dan membantu kepala desa untuk mewujudkan aspirasi tersebut bersama perangkat,” kata Arifin.

Sementara itu kepala Bidang Humas Abpednas Rukani mengungkapkan kesiapannya dalam mendampingi anggota BPD baik di tingkat desa maupun Kecamatan.

“Tugas kedepan kita mendampingi teman- teman dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPD, pasalnya diketahui ketika BPD dilantik itu pada masa pandemi sehingga tidak menut-

Sektor Pariwisata dan Cafe Mulai Menggeliat Kembali Mojokerto, Bhirawa Dalam seminggu terakhir ini sektor Pariwisata dan kuliner di Kabupaten Mojokerto, nampaknya mulai menggeliat kembali.

Hal ini setelah Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, menerbitkan puluhan sertifikat tangguh. Pertanda bagi usaha hotel, restoran dan Kafe di kawasan wisata Trawas dan Pecet, bisa buka kembali.

Salah satunya yang menyusul 10 hotel, Restoran dan kafe yang buka sebelumnya adalah Relax Cafe dan Resto yang berlokasi di Forest Area 880+ Wana Wisata Air Panas Padusan (Area Parkir Wirpool) Jalan Raya Padusan Sembung, Dusun Sembung, Desa Claket, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Relax Cafe dan Resto yang di launcing oleh sang Owner Ny. Febriyanti Minggu 26/ 07/2020.di hadiri segenap Forkopimda, Forpimka Pacet serta Danrem 082/CPYJ. Mojokerto. Kolonel inf. M. Dariyanto.

Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf Muhammad Dariyanto, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ibu Febriyanti. S. Layardi, yang telah meresmikan Relax Cafe And Resto dan sekaligus menerima Sertifikat Layak Operasional karena telah dilengkapi dengan penerapan Protokol Kesehatan sesuai anjuran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Disamping itu tempatnya sangat representativ karena didukung suasana pegunungan yang sejuk dan panorama alam yang indah serta lokasinya strategis di area Wana Wisa-

ta Air Panas Padusan Pacet.

Untuk itu Danrem berharap, keberadaan Relax Cafe And Resto selain sebagai sarana rekreasi, juga dapat menyerap tenaga kerja, khususnya warga masyarakat Pacet, Kabupaten Mojokerto yang terdampak Pandemi Covid-19.

Di akhir sambutannya, Danrem mengajak, untuk bersama-sama membangkitkan perekonomian kendati masih ada wabah Corona, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga mampu menekan persebaran Covid-19.

Pantauan di lapangan Peresmian Relax Cafe And Resto ditutup dengan penandatanganan Prasasti oleh Danrem 082/CPYJ disaksikan Forkopimda Kabupaten Mojokerto serta un-

dangan lainnya dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh dan Dirut PT. Anugrah Alam Arjuna selaku Owner Relax Cafe And Resto.

Sementara itu, komentar Dandim 0815/ Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, SH., mengungkapkan, peresmian Pariwisata Tangguh Bersahabat ini merupakan langkah dan upaya untuk membangkitkan perekonomian ditengah Pandemi Covid-19.

Ini masih tahapan transisi sekaligus adaptasi kenormalan baru, di mana masih terdapat wabah Covid-19.

“Untuk itu perlu diterapkan protokol kesehatan secara ketat, terlebih lokasi ini (Wisata Padusan Pacet) sebagai salah satu destinasi wisata andalan di wilayah Kabupaten Mojokerto,” tutupnya. [min]

up kemungkinan jarang mengadakan tatap muka, dan terlebih teman-teman BPD rata- rata anggotanya banyak yang baru.Sehingga terkadang mereka masih canggung dengan tupoksinya sesuai dengan undang-undang yang mereka jalankan,” tuturnya.

Lebih lanjut kita meminta adanya bimbingan teknis kepada BPD secara bersama-sama dengan kepala desa, sehingga jika tidak bersama-sama antara BPD dan pemerintah desa akan menimbulkan versi yang berbeda, kami tidak ingin hal tersebut terjadi di Desa-desa,” harapnya.

Sehingga harus ada sinkron antara BPD dan Kepala Desa karena diketahui dana desa yang digelontorkan ke desa itu sangatlah besar sehingga itu perlu dikawal betul dan dilaksanakan sesuai perencanaan dan perundang-undangan desa.

“Satu wilayah kecamatan ada satu koordinator kecamatan dan sekaligus merangkap sebagai ketua asosiasi BPD tingkat kecamatan,” tuturnya.

Selain itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto juga berharap besar dengan adanya Abpednas bisa membantu bersinergi dengan kepala desa masing-masing agar nantinya peran BPD di Masin-masing desa bisa berfungsi aktif baik dari peran pengawasan serta keterlibatan dalam aktivitas kegiatan Desa.

“Dengan ada asosiasi ini diharapkan bisa mewujudkan serta memudahkan kordinasi dan komunikasi sampai tingkat kabupaten, kemudian kedepan harapan kami, sinergitas di desa itu semakin baik,” tutup Edi. [wek]

Hari Pertama Buka, Pengunjung KBS Patuhi Protokol Kesehatan Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya resmi kembali membuka (re-opening) Kebun Bintang Surabaya (KBS) yang berlangsung hari ini, Senin (27/7).

Sebelum pembukaan, Jajaran Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat di wilayah tersebut.

Direktur Utama PDTS KBS, Chairul Anwar mengatakan antusias warga Surabaya dalam menyambut hari pertama pembukaan sudah mulai terlihat. Terlihat saat sesi pertama pukul 08.30 – 11.30 sekitar puluhan pengunjung sudah mulai berdatangan.

Meskipun terpantau masih terlihat landai, itu lantaran pembukaannya dilakukan pada hari kerja.

“Jumlahnya sudah 20 – 25 orang di sesi pertama. Masih landai mungkin karena hari Senin ya. Untuk sesi kedua ini sudah ada pengunjung yang mulai masuk. Tetapi mereka (pengunjung) sudah patuh dan tertib,” kata Chairul Anwar.

Chairul menjelaskan saat satu

protokol yang harus dipatuhi sebelum masuk KBS yakni mengenakan masker. Jika ditemukan pengunjung yang tidak mengenakan masker, pihak KBS telah menyiapkan masker di pintu masuk. “Itu untuk warga yang tidak membawa. Tetapi diharapkan semuanya membawa masker tanpa terkecuali,” papar dia.

Tidak hanya itu, untuk mencegah kerumunan dan kepadatan pengujung, Chairul memastikan telah membuat dua sesi setiap harinya.

Yakni setiap Senin – Kamis akan dibuka pukul 08.30 – 11.30 WIB dengan kapasitas total 1.500 pengunjung. Kemudian pada hari Jumat sebanyak 500 orang dan akhir pe-

Pemkot Surabaya kembali membuka kembali KBS yang sempat tutup karena pandemi Covid19. Pada hari pertama pembukaan ini, pengunjung sudah patuh terhadap protokol kesehatan yang diterapkan.

kan total kapasitas 3.000 pengunjung terbagi menjadi dua sesi.

“Untuk hari Jumat kapasitas kami 500 orang karena hari pendek. Sebelum ada pandemi juga untuk KBS sendiri tidak sebanyak hari biasanya,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam satu bulan ini, orientasi pembukaan KBS bukan pada profit semata. Melainkan pada

sosialisasi adaptasi pengenalan baru kepada warga yang membantu Pemkot Surabaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara berkunjung ke destinasi wisata pada masa pandemi Covid-19.

“Bagaimana tata tertib dan tata cara berkunjung ke destinasi wisata, utamanya lembaga konservasi pada masa pandemi ini,” urainya.

Bahkan untuk menertibkan itu, pihak KBS telah menyebarkan petugas ke berbagai titik keramaian agar tidak terjadi penumpukan pengunjung. Mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar.

Menariknya, dalam setiap 15 menit sekali petugas akan mengingatkan pengunjung melalui pengeras suara agar warga tetap patuh pada protokol

selama berwisata. “Juga nanti pengunjung wajib berjalan satu jalur sesuai dengan tanda-tanda yang ada.

Melihat hari ini pengunjung sudah tertib,” papar dia.

Chairul menegaskan ketika suhu tubuh pengunjung di atas 37.5 derajat, maka diminta untuk ke ruang pelayanan kesehatan untuk beberapa saat. Biasanya karena setelah dari panas-panasan suhu tubuhnya ikut naik, tetapi transit masih tidak turun, maka tidak diperbolehkan untuk masuk,” jelasnya.

Untuk pengunjung wajib membeli dan melakukan pembayaran tiket via online. Saat berada di lokasi pengunjung hanya tinggal melakukan scan barcode kepada petugas yang berada di depan pintu masuk sebagai bukti sudah melakukan pemesanan dan pembayaran.

“Sehingga saat berada di depan lokasi pengunjung tinggal melakukan scan melalui ponsel masing-masing kepada petugas kami. Itu mengurangi kontak fisik,” pungkasnya. [iib]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

Halaman 9

Tempat-tempat Ibadah Bisa Menggelar Salad Idul Adha Trenggalek,Bhirawa Masjid - Mushola di wilayah kabupaten Trenggalek bisa menggelar Salat Idul Adha 1441 H . Keputusan ini merupakan hasil pembahasan Buapti Trenggalek bersama Forkopimda 3 Pilar dan stake holder terkait dalam rapat koordinasi di Ruang Rupatama Makas Komando (Mako) Polres Trenggalek, Senin (27/7).

Pada kesempatan tersebut Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengimbau, sebanyak-banyaknya mushola dan masjid bisa menggelar ibadah ini dengan harapan jamaah tidak terkonsentrasi pada beberapa masjid sehingga bisa mengurangi resiko penyebaran.

Ide sebanyak-banyaknya masjid dan mushola bisa menggelar ibadah ini dimaksudkan pria yang akrab disapa Gus Ipin itu agar jamaahnya terkontrol dengan baik. “Dengan semua menggelar Salad Id maka tidak

ada penumpukan jamaah di satu tempat ibadah saja,” tutur suami Novita Hardini ini.

Menurut Bupati Arifin, keputusan Salat Idul Adha bisa digelar di tempat ibadah karena ada perlakuan berbeda dalam gelaran Salat Idul Adha bila dibandingkan shalat Idul Fitri.

Meskipun diperbolehkan tentunya esensi Idul Adha jangan sampai menjadi cluster penyebaran Covid tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu para pemangku kebijakan terkait, membahas serius dan meru-

muskan bagaimana tata laksana Idul Adha 1441 H digelar.

“InsyaAllah Idul Adha kali ini, kita tidak gagap lagi karena sudah melewati beberapa hari raya seperti Idul Fitri dan Kupatan. Masyarakat pastinya sudah paham di era new normal ini bagaimana cara menghingdari penularan virus ini,” imbuhnya.

Namun untuk pelaksanaan takbir keliling Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap melarang, guna meminimalisir resiko penyebaran. Sedangkan untuk hewan kurban, pemimpin muda ini meyakini cukup aman, pasalnya di Trenggalek tidak seperti di kotakota besar hewan kurban dijajakan dipinggir jalan.

Pria juga menegaskan, justru yang perlu disikapi adalah warga Trenggalek yang berjualan hewan kurban di luar

Trenggalek. Bila pulang berjualan, perlu dilakukan tracing agar tidak terjadi cluster penyebaran baru yang bisa mengakibatkan tranmisi lokal.

Sedangkan mengenai penyembelihan hewan kurban, Bupati Trenggalek menghimbau proses penyembelihan harus higienis. Pemotong hewan kurban harus mengenakan APD yang memadai sehingga mengurangi resiko penularan.

Pembagian daging kurban juga tidak diperbolehkan dengan mengumpulkan orang.

Daging kurban harus didiatribusikan ke rumah-rumah.

Kapolres Trenggalek, AKBP Doni Satria Sembiring sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Trenggalek tersebut maupun himbauan pemerintah mengenai pelaksanaa kegiagan ini. Namun Pamen

Polri ini berharap perayaan Idul Adha tidak menimbulkan cluster penyebaran baru dengan mempersiapkan secara baik sebelumnya.

Mayor, Sapto Tiarso, Kasdim Trenggalek menambahkan pihaknya dalam hal ini TNI AD, siap mendukung kerja Polri untuk menyukseskan kegiatan ini.

Sarankan Anak dan Lansia Tak Ikut Di Kota Pasuruan tahun ini salat Idul Adha diperbolehkan secara berjamaah, baik di masjid, musala, maupun di lapangan.

Namun, penyelenggara meminta agar orang lanjut usia (lansia) dan anak-anak tidak ikut salat Idul Adha. Itu karena mereka rentan tertular penyakit.

“Jadi, lansia dan anak-anak kami himbau supaya salat

sendiri dirumah. Ini demi mengantisipasi penyebaran virus covid-19. Bagi yang melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah harus saling menjaga protokol kesehatan secara ketat,” ujar Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Pasuruan, M Isnaini Yulad, Senin (27/7).

Dalam pelaksanaan salat Idul Adha, dianjurkan untuk mempersingkat dengan tanpa mengurangi syarat dan rukun sahnya salat itu sendiri. “Untuk saf, jamaah harus menjaga jarak dengan jamaah lain minimal satu meter,” kata Isnaini Yulad.

Isnaini menjelaskan proses penyembelihan hewan kurban juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Yakni, lokasi penyembelihan hanya diperbolehkan dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkurban.

Sekretaris MUI Kota Pasuruan, Bashori Alwi menyatakan sejumlah aturan sudah dibuat MUI Jatim dalam hal pelaksanaan Idul Adha saat pandemi korona.

“Pelaksanaan salat Idul Adha di masjid dan musala harus mematuhi ketentuan protokol pencegahan penyebaran covid-19. Seperti mencuci tangan hingga membawa masker,” kata Bashori Alwi.

Sedangkan pelaksanaan takbiran, dapat dilakukan di berbagai tempat, masjid, musala, kantor maupun di rumah.

Namun dengan catatan tetap menghindari adanya kerumunan orang banyak.

“Salat Idul Adha di suatu kawasan juga dapat dilaksanakan di beberapa tempat dengan tujuan menghindari konsentrasi massa yang terlalu banyak,” tegasnya. [wek.hil]

KELANA JATIM

Warga Sampang Kelola Taman Bisa Sumbang Kas RT Sampang,Bhirawa Melihat lahan tidur tak terurus di wilayah RT nya, Rofii (46), salah satu penggiat peduli lingkungan, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampangmengubahnya menjadi Taman Gayam di RT 03 RW 03. Indahnya taman ini membuat semua orang terkesima dan ingin mengunjunginya. Bahkan sentuhan tangan dinginnya Taman tersebut bisa menyumbang kas RT setempat setiap tiga bulan.

Rofii saat ditemui dilokasi Taman Gayam, ia menjelaskan taman ini awalnya hanya berupa lahan tidur yang tidak pernah terurus, bahkan warga sekitar juga engan untuk mendatanginya, berbekal ilmu pengelolaan lingkungan, secara swadaya saya dibantu warga dan RT setempat mulai menatanya dengan beberapa tanaman hias dan melakukan pengecetan.Senin (27/7).

“Akibat kerja keras kami bersama warga lingkungan kami dinobatkan salah satu terbaik oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Sampang, hal itu membuat kami tambah semangat dan ingin terus berinovasi mengebangkan potensi disekitar taman gayam yang luasnya kurang lebih setengah hektar”.jelasnya. [lis]

Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH saat memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Luar Biasa tersebut menyampaikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada anggota Polri

Ipda Bambang Jonet Terima Penghargaan KPLB dari Kapolri Taman Gayam di RT 03 RW 03, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,

Intensifkan Penyuluhan Sosial di Tengah Pandemi Pemprov, Bhirawa Di saat pendemi Covid-19, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengintensifkan kegiatan penyuluhan sosial selama tiga bulan berturut, sebagai langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar covid-19 tidak semakin merebak.

Kepala Dinsos Jatim, Alwi mengatakan, adanya penyuluhan sosial ini maka diharapkan ada peningkatan partisipasi, motivasi, dan efektivitas jaringan kemitraan.

“Tentunya dari segenap komptenan masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam mencegah permasalahan sosial yang muncul,” ujarnya, kemarin.

Disampaikannya, munculnya Covid-19, kini tatanan kehidupan maupun norma sosial banyak mengalami perubahan. “Sebagai makhluk sosial diharapkan bisa mempertahankan atau meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Adanya penyuluhan sosial berkesinambungan ini, maka diharap pula terwujudnya pemahaman yang sama para pelaku program penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Dinsos Jatim, Kabupaten/Kota, Instansi terkait, dan Masyarakat). [rac]

Bojonegoro,Bhirawa Kanit Binmas, Polsek Gondang, Polres Bojonegoro, Ipda Bambang Jonet Handoko menerima penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dari Kapolri, Jenderal Polisi Idham Azis.

Kanit Binmas, Polsek Gondang, Polres Bojonegoro, Ipda Bambang Jonet Handoko menerima penghargaan Kapolri tersebut didasari dengan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1455/VII/2020 tanggal 13

Juli 2020 tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam upacara Korp Raport KPLB tersebut, di pimpin Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH serta diikuti Wakapolres Bojonegoro, para Kabag, Kasat, Kapolsek, perwira staf dan personel Polres Bojonegoro.

Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH saat memimpin upacara Korps

Karantina Pasien Covid-19 Sedot Rp 4,8 M, Salurkan Bansos Rp232 Miliar Probolinggo, Bhirawa Pandemi Covid-19 masih belum mereda. Termasuk di Kabupaten Probolinggo. Anggaran yang terserap untuk virus yang kali pertama ditemukan di Tiongkok, ini sudah cukup besar.

Untuk karantina pasien positif dan reaktif saja, sudah menelan Rp 4.866.500.000.

Namun, anggaran ini belum seberapa dibanding anggaran yang disediakan Pemkab, yang mencapai sekitar Rp 180 miliar.

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daeran (BKD) Kabupaten Probolinggo Jurianto, Se-

nin (27/7) mengatakan, anggaran miliaran rupiah itu digunakan untuk pembayaran hotel dan kebutuhan lainnya. “Ada untuk pembayaran hotel dan pembelian peralatan,” ujarnya.

Pembelian peralatan yang dimaksud, salah satunya pembelian perlengkapan tidur. Peralatan itu digunakan di tempat isolasi selain hotel. Seperti, di SMPN Semberasih dan SMPN Pajarakan. Di sana, semua kebutuhan warga yang dikarantina dipenuhi.

“Karena kan untuk kenyamanan warga yang dikarantina,” ujarnya.

Ada juga anggaran untuk kebutuhan makan dan vitamin.

Serta, akomodasi penjemputan pasien. “Jadi tidak hanya untuk tempatnya. Tetapi, untuk semua kebutuhan dipenuhi melalui anggaran tersebut,” jelasnya.

Namun, kata Jurianto, anggaran paling banyak digunakan untuk menyewa hotel sebagai tempat karantina pasien positif tanpa gelaja. “Hotel yang paling banyak. Karena memang hotel kan harganya per hari lumayan,” terangnya. Sayang, ia tidak merinci besaran pengeluaran untuk hotel. [wap]

Raport Kenaikan Pangkat Luar Biasa tersebut menyampaikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada anggota Polri sebagai bentuk apresiasi Pimpinan Polri terhadap prestasi, dedikasi dan loyalitas terhadap dinas Kepolisian kepada anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan dianggap melebihi semangat rela berkorban serta ikhlas dalam menjalankan tugas yang melampaui panggilan tugasnya.

Lanjut Kapolres, bahwa Kanit Binmas Polsek Gondang, Ipda Bambang Jonet Handoko telah membantu proses persalinan seorang ibu di pinggir jalan dalam kawasan hutan Dusun Betek Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, pada tahun lalu.

Berdasarkan penilaian pimpinan Kanit Binmas, Polsek Gondang, Ipda Bambang Jonet Handoko layak menerima penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dari Kapolri dari pangkat Inspektur Dua (Ipda) menjadi Inspektur Satu (Iptu).

Tugas Kepolisian sebagai penjaga keamanan tidak hanya pada hal yang bersifat teknis, seperti Harkamtibmas tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, pelayan yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat. “ Tugas Kepolisian sebagai penjaga keamanan tidak hanya pada hal yang bersifat teknis, seperti menjaga Harkamtibmas tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, pelayan yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat. Saya memberikan apresiasi atas dedikasi Ipda Bamabng Jonet Handoko,” kata AKBP M. Budi Hendrawan, saat ditemui di Mapolres Bojonegoromkemarin (27/7). [bas]

Kapolres Pimpin Cangkrukan Kenalkan Pejabat Utama Polres Madiun Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto, S.H., S.I.K pimpin Cangkrukan Malam Minggu Manis ,Kapolres Madiun dan PJU Bersama Awak Media untuk menjalin silahturahmi Polri dan Insan Pers, sekaligus memperkenalkan pejabat utama Polres Madiun yang baru di Joglo Polres Madiun, Sabtu malam (25/7).

“Wartawan itu jangan dibenci atau dimusuhi.Tetapi wartawan itu harus dirangkul dan didekati karena mereka itu patner kerja.Artinya dalam hal ini, kita saling membutuhkan.Butuh informasi dan butuh diberitakan agar diketahui masyarakat,”ungkap Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto mengawali sambutannya acara Cangkrukan tersebut.

Dikatakan oleh Kapolres, banyak keberhasilan kegiatan di Polres Madiun juga berkat adanya awak media. Dan tanpa bantuan awak media dalam pemberitaan, kiranya keberhasilan pengungkapan perkara di wilayah hukum Polres Madiun tidak akan diketahui masyarakat atau pejabat yang bersangkutan.

“Karena itu dalam hal ini, saya tidak akan membeda bedakan antara awak media satu dengan lain-

nya dan semuanya diberlakukan sama,”kata Kapolres.

Karena itu lanjut Kapolres, pada kesempatan ini semesetinya dikukuhkan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Polres Madiun sebagaimana yang disepakati oleh temen-temen awak media di Cafe Teras 2000 Polres Madiun beberapa waktu lalu.

“Bagaimana temen-temen dari awak media sanggup dan bersedia kah pada kesempatan ini, Ketua Pokja Polres Madiun dikukuhkan atau diresmikan.Ya jangan saat pembentukandisetujui Ketua Pokjanya, kemudian diluar berkata keberatan,”ungkap Kapolres.

Maksudnya kata Kapolres, kalau ada ketua pokjanya, semisal ada kegiatan apa-apa cukup yang dihubungi ketua pokjanya saja terus disebarkan ke anggota pokja.Maksudnya dibentuk pokja begitu.

“Kalau awak media cukup seperti ini saja dan tidak perlu ketua pokja ya tidak masalah.Tetapi alangkah baiknya kalau ada ketua pokjanya.Namun kalau temen-temen awak media maunya biasa saja seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang negatif semuanya berjalan baik dan lancar.Dan nanti semuanya biar diatur oleh Kasubbag Humas Polres Madiun sajalah,”tegas Kapolres.

Sementara itu, perwakilan awak media, Sudarno dari Haraian Bhirawa yang dituakan dikalangan wartawan di Madiun, menyambut baik, acara Cangkrukan Malam Minggu Manis Kapolres Madiun bersama Awak Media untuk menjalin silahturahmi Polri dan Insan Pers. Dan baru dengan Polres Madiun saja kegiatan seperti ini terlaksana dan dengan Polres yang lainnya belum ada.

“Karena itu, kedepannya acara seperti ini bisa ditindaklanjuti agar kesinambungan silahturahmi dan kerjasama antara Polres Madiun dengan awak media seperti ini bisa berjalan dengan baik dan semoga Polres lain mengikutinya,”katanya.

Cangkrukan dengan awak media itu, sekaligus Kapolres Madiun memperkenalkan pejabat utama di lingkungan Polres Madiun. Yakni, Wakapolres Madiun, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kapolsek Wungu dan Kapolsek Dagangan di lapangan Tri Brata Polres Madiun, Jumat (17/7) Waka Polres Madiun di serah terimakan dari Kompol Suhono, S.H., M.Hum.Kepada Kompol Ahmad Faisol Amir, S.I .K, Msi yang sebelumya menjabat Waka Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan selanjutnya Kompol Suhono, S.H, M.Hum.menjabat sebagai Kasubbaganev Bagbinopsnal Ditsamapta Polda Jatim Kasat Reskrim Polres Madiun diserah terimakan dari AKP Logos Bintoro, S.H., M.H kepada AKP Aldo Febrianto, S.I.K yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Pacitan dan selanjutnya AKP Logos Bintoro, S.H., M.H menjabat Kasubbag Pers Bag Sumda Polres Madiun Kota.

Jabatan Kasat Intelkam Polres Madiun di serah terimakan dari AKP Meby Trisono, S.I.P., S.I.K kepada AKP Susworo yang sebelumnya

sudarno/bhirawa

Usai acara Cangkrukan Malam Minggu Manis Kapolres Madiun dan PJU Bersama Awak Media untuk menjalin silahturahmi Polri dan Insan Pers di Joglo Polres Madiun, Sabtu malam (25/7) diadakan foto bersama. Tampak Kapolres Madiun, AKBP Eddwi Kurniyanto tengah barisan belakang foto bersama awak media.

menjabat Kasat Intelkam Polres Ponorogo dan selanjutnya AKP Meby Trisono, S.I.P., S.I.K menjabat Kasat Intelkam Polres Sidoarjo Jabatan Kapolsek Wungu di serah terimakan dari AKP Jumianto Nugroho, S.H., M.H kepada AKP Muh. Isnaini Ujianto, S.H yang sebelumnya menjabat Kapolsek Da-

gangan dan selanjutnya AKP Jumianto Nugroho, S.H., M.H menjabat Kasat Lantas Polres Magetan.

Jabatan Kapolsek Dagangan di serah terimakan dari AKP Muh. Isnaini Ujianto, S.H ke pada Iptu Bambang Muryono yang sebelumnya menjabat Ps. Kasubbag Binops Bag Ops Polres Madiun. [dar]

EKONOMI

Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

Halaman 10

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Masih Positif Malang, Bhirawa Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang paling dipantau, disaat pandemi Covid berlangsung. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi di Kota Malang diprediksi masih akan tumbuh positif.

Azka Subhan Aminurrido, Kepala Bank Indonesia(BI) Malang, kepada wartawan Senin 27/7 kemarin, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Kota Malang hingga akhir 2020 diprediksi berada di angka tiga persen. Angka itu dinilai masih dalam ambang positif.

Biasanya, lanjut Azka pertumbuhan ekonomi Kota Malang 5,7 persen. Prediksi tahun ini mungkin tiga persen. Jadi, masih tetap positif. “ BPS pasti akan menghitung sampai akhir tahun,”tukas Subhan.

Azka menyampaikan, hampir seluruh sektor ekonomi, baik secara nasional maupun lokal, terdampak oleh situasi ini. Sehingga upaya pemulihan harus terus dilakukan secara masiv.

Pihaknya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Malang

pada dasarnya masih susah diprediksi.

Sebab, masa akhir pandemi covid-19 masih belum diketahui dengan pasti.

Azka menjelaskan, jasa pariwisata dan akomodasi serta kuliner termasuk yang paling terdampak. Hal itu dikarenakan jumlah wisatawan semakin mengalami penurunan. Bahkan semoat stagnab. Namun saat ini sudah kembali bergeliat.

Karena itu, dia optimistis sektor pariwisata dan kuliner akan kembali mendongkrak perekonomian Kota Malang. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh pada triwulan keempat 2020.

Permintaan di triwulan pertama itu kurvanya 2,9 persen secara nasional.

Bulan berikutnya turun atau negatif.

Dan harapannya triwulan keempat nanti sudah mulai pulih. Tapi masih

belum bisa dipastikan juga.

Lebih jauh Azka menyampaikan, daya beli masyarakat selama pandemi covid-19 ini juga mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya maupun periode bulan sebelumnya.

Salah satunya terlihat dari angka inflasi yang relatif rendah. ”Mau menaikkan harga pun pasti susah karena daya beli masyarakat juga berkurang,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Kota Malang pada Juni 2020, inflasi Kota Malang tahun kalender Januari hingga Juni 2020 sebesar 0,44 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun, yaitu Juni 2020 terhadap Juni 2019, adalah sebesar 1,31 persen.

Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,11 persen.

Kemudian pakaian dan alas kaki sebesar 1,04 persen, penyedia makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,90 persen, serta transpor-

tasi sebesar 0,89 persen.

Selanjutnya adalah sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen. Urutan berikutnya adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen.

Sedangkan sektor pendidikan 0,00 persen dan sektor rekreasi, olahraga, dan budaya -0,04 persen. Kemudian sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,27 persen.

Lalu sektor perpelengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,33 persen serta kesehatan sebesar -0,91 persen.

Karena itu, untuk kembali memaksimalkan angka pertumbuhan perekonomian, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal bentuk satgas recovery ekonomi Kota Malang.

Azka menyampaikan penbentukan satgas recovery ekonomi sebagai salah satu upaya untuk kembali memperluas sektor perekonomian khususnya di Kota Malang.

Nantinya, yang terlibat di dalam-

nya merupakan seluruh pelaku ekonomi di Kota Malang. “Satgas itu nanti mintanya dari BI ada, OJK juga ada dan yang lainnya. Istilahnya kalau kita menyebut itu pentahelix,” paparnya.

Berkaitan dengan sektor mana saja yang akan disasar, menurut Azka, di Kota Malang banyak bidang jasa. Sektor pariwisata salah satu yang bakal menjadi bidikan itu.

“Kota Malang karena kotanya banyak jasa, seperti jasa pariwisata, itu salah satunya. Lainnya, bisa ke perhotelan, travel yang memang itu kena dampak cukup luas,” pungkasnya.

Wali Kota Malang Sutiaji usai menggelar rapar koordinasi (rakor) dengan seluruh perbankan di Kota Malang.

“Dengan perbankan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Malang, usaha mikro kecil menengah(UMKM). Kami akan membentuk satgas recovery ekonomi,” ujarnya.

Pembentukan satgas ini sebagai salah satu upaya untuk memulihkan

perekonomian di Kota Malang.

Apalagi, semenjak kemunculan covid-19 pada Maret 2020 lalu, hingga saat ini kondisi perekonomian masih dinilai belum stabil.

“Bagaimana nanti (satgas recovery ekonomi) ini untuk pemulihan perekonomian kita. Sekarang ya mesti belum stabil,” imbuhnya.

Meski belum ditentukan, Sutiaji menyebut pembentukan satgas recovery ekonomi itu bakal segera dilakukan. Dengan begitu, nanti akan ada pemetaan sektor mana saja yang siap mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

Apalagi saat ini target pertumbuban ekonomi nasional ditargetkan mampu mencapai angka 1 hingga 2 persen.

Pihaknya akan melihat restrukturisasinya, sektor-sektor mana yang harus dibangkitkan. Nanti itu setelah ada satuan tugas. Dia masih memerlukan analis. Habis ini dibentuk dalam waktu dekat (satgas recovery ekonomi).[mut]

BURSA EKONOMI

Diharapkan Koperasi Beri Pembinaan bagi UMKM Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun Maidi, menyatakan, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang memberi fasilitas simpan pinjam saja. Lebih dari itu, koperasi harus mampu memberikan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM untuk makin berkembang.

“Koperasi harus punya UMKM binaan yang berkualitas.Jangan hanya menawarkan peminjaman modal tapi tidak memberi dampak baik apapun.Koperasi harus sehat,” tegasnya saat memberi arahan dalam kegiatan pelatihan perkoperasian syariah bagi koperasi di Kota Madiun, Senin (27/7).

Menurut Wali Kota, UMKM harus mudah mendapatkan dana peminjaman. Hal itu sebagai upaya agar koperasi tetap eksis dan keberadaannya mampu bermanfaat bagi sekitar.Maka dari itu, koerasi sebagai bentuk pengejawantahan prinsip keadilan sosial diharap perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro yang ada di Kota Madiun khususnya.

Masalahnya lanjut Wali Kota, karena koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro.Berangkat darisana, pengoptimalan keberaadan koperasi menjadi satu hal yang tak bisa dikesampingkan.”Apalagi koperasi yang berlandaskan syariah.Harus mampu membimbing UMKM dengan berdasarkan syariah, seperti keihklasan dan ketulusan. Serta bisnis halal dan tidak saling memberatkan,”tegas Wali Kota.[dar]

KEHILANGAN SURABAYA HILANG BPKB, Daihatsu F600RV-GMDFJJ, Tahun 2011, Hitam Metalik, Nopol : L 1948 G, Noka : MHKV1AA2JBK098097, Nosin : DP42428, A/n. Yulli Sadarmi, Alamat : Jl. Jemur Andayani 9/24 Surabaya.

No. 7134/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, Daihatsu F600RV-GMDFJJ, Tahun 2011, Hitam Metalik, Nopol : L 1948 G, Noka : MHKV1AA2JBK098097, Nosin : DP42428, A/n. Yulli Sadarmi, Alamat : Jl. Jemur Andayani 9/24 Surabaya.

No. 7135/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, Daihatsu F600RV-GMDFJJ, Tahun 2011, Hitam Metalik, Nopol : L 1948 G, Noka : MHKV1AA2JBK098097, Nosin : DP42428, A/n. Yulli Sadarmi, Alamat : Jl. Jemur Andayani 9/24 Surabaya.

No. 7136/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, Suzuki, Tahun 2013, Putih Abu-Abu, Nopol : L 5384 FF, A/n.

SUMARNO, Alamat : Jl. Nginden Kota 3/41 Surabaya.

No. 7137/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3925 RT, a/n. Nur Hidayati, Rimba Karya Timur No. 14 RT 1/ 8 Kel. Kepatihan – T.Agung No. 7134/IMB/BI-III/2020

TUBAN HILANG STNK, S-2076-FN. An.Arifin,Ds Prunggahan kulon dsn.Tlogo RT 01/ 12,Kec Semanding, Kab Tuban No. 7135/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK,S-2765-GW. An. Suyono, Ds Mentoro RT 08/01,Kec Soko, Kab Tuban No. 7136/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK,S-3605-GB. An.Ngajiman, Ds Mlangi RT 014/003, Kec Widang, Kab Tuban No. 71347IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, S-3128-FZ. An.Indah yudiati, Lingk jarkali ,Kel gedongombo RT 002/004,Kec Semanding, Kab Tuban, hp 081233334011 No. 7138/IMB/BI-III/2020

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat meninjau dan memberi pengarahan penerapan protokol kesehatan kepada hotel dan tempat wisata yang ada di Kota Batu.

Aice Group Rapid Test 1.800 Pekerjanya di Mojokerto Mojokerto, Bhirawa Produsen es krim Aice melalui anak perusahaannya PT Aice Ice Cream Jatim Industry, Sabtu (25/7) lalu melakukan rapid test kepada 1.800 karyawannya. Rapid test ini merupakan upaya pencegahan pihak perusahaan guna mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka penyebaran virus di wilayahnya.

Rapid test dan kampanye masif bersama pemerintah, swasta dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan protokol pencegahan menjadi kunci perbaikan pandemi Virus Corona atau Covid 19 di wilayahnya.

Dalam rapid test di pabrik Aice yang berlokasi di di Ngoro Industrial Park

Mojokerto yang memiliki luasan sekitar 44.125 m2 ini, ikut hadir Bupati Mojokerto H Pungkasiadi SH. Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ini memberikan apresiasi atas upaya Aice dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Bupati Pungkasiadi ikut memantau rapid test sembari melakukan tour ke proses produksi di pabrikan es krim berteknologi modern ini. Rapid Test dijalankan secara bertahap selama lima hari sejak Jumat lalu. Setiap hari dilaksanakan rapid test dan pengecekan kesehatan atas 400 orang karyawan. Kegiatan atas pemeriksaan 1.800 karyawan Aice Mojokerto ini mencakup karyawan tetap

maupun oursourcing diperkirakan akan rampung pada Rabu (29/7) lusa. ‘’Kemarin saya diberitahu kalau di Aice digelar rapid test massal. Saya tertarik datang untuk melihat langsung dan atas nama Pemkab Mojokerto memberikan apresiasi kepada Aice atas terselenggaranya kegiatan rapid test ini,’’ ujar Pungkasiadi, Minggu (26/7).

Dalam kunjungannya, Pungkasiadi memberikan arahan dan bimbingan terkait pencegahan dan penanganan Covid 19 kepada Aice. Menurutnya, protokol kesehatan harusnya sudah tidak asing lagi dilakukan semua pihak. Maka semua pihak harus bersinergi dengan pemerintah baik

Percepatan Pemulihan Sektor Ekonomi, Diimbau OPD Tingkatkan Koordinasi

Kota Madiun, Bhirawa Sekarang ini, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memulihkan kestabilan ekonomi masyarakat pasca diterpa badai virus covid-19.Untuk dapat terwujud secara optimal, maka koordinasi antar-OPD wajib ditingkatkan.Hal ini disampaikan Wali Kota Madiun Maidi saat memimpin rapat dinas, Senin (27/7).

Pada kesempatan itu, Wali Kota, menginstruksikan kepada OPD terkait untuk segera mempersiapkan skema peningkatan ekonomi masyarakat.Salah

satunya, wisata sepeda.Terkait hal tersebut, Pemkot Madiun akan menghidupkan wisata sepeda dengan tiga tipe.

Yakni, tipe jalur 10 kilometer, 15 kilometer, dan 25 kilometer. ‘’Lokasi-lokasi yang akan dilalui segera disiapkan.

Pemkot menyediakan fasilitas, masyarakat mengisi obyek wisata,’’ungkap Wali Kota.

Dikatakannya, rute wisata sepeda tidak hanya di tengah kota saja. Tetapi juga melewati daerah di pinggiran Kota Madiun. Untuk semakin menarik wisatawan, jalur-jalur yang dile-

wati tersebut juga akan dilengkapi dengan kegiatan yang menarik.

Tak hanya itu, dalam rapat dinas yang diselenggarakan rutin setiap Senin itu Wali Kota juga menekankan kepada OPD tentang pentingnya memahami tugas dan fungsinya masingmasing. Dengan pemahaman yang benar itu akan membantu OPD dalam melaksanakan pekerjaannya.‘’Semua pekerjaan wajib dilaksanakan dengan ikhlas dan optimal.Pemkot tugasnya melayani masyarakat. Jadi, harus dilakukan sepenuh hati,’’jelasnya.[dar]

yang di pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi. ‘’Langkah dan arahan penanganan Covid 19 dari pemerintah, yang sedang dilakukan di pabrik ini, telah dijalankan dengan baik. Kita semua harus melakukan langkah tracing karena mendukung dampak ke proses perbaikan. Dan semakin masif tracing, kesembuhannya juga akan tinggi,’’ kata Pungkasiadi.

Sylvana menegaskan, Aice Group menilai kombinasi langkah komersial perusahaan memproduksi es krim dengan kandungan yang baik dengan upaya konkret pencegahan penyebaran Virus Corona di perusahaan menjadi kunci keselamatan karyawan Aice dan keluarganya. Jika karyawan dan keluarga sehat, kegiatan usaha akan berjalan lancar dan dampaknya pemulihan ekonomi di masa transisi akan berjalan cepat. Sebaliknya bagi karyawan yang terdeteksi reaktif, pihaknya akan melakukan langkah isolasi dan penyembuhan sesuai ketentuan pemerintah. ‘’Kami berterima kasih atas arahan dan bimbingan dari pemerintah. Sebagai salah satu pabrik yang beroperasi di daerah Mojokerto, kami berkomitmen untuk bekerja bersama pemerintah untuk bahu membahu menangani pandemi Covid 19 ini.

Inisiatif secara mandiri melakukan rapid test kepada seluruh karyawan merupakan salah satu rangkaian dari program penanganan Covid 19,’’ katanya. [fen.min]

Paket Xtra Conference Ringan Saat Bekerja dan Belajar dari Rumah

Surabaya, Bhirawa Mendukung pelanggan agar tetap mampu produktif, baik untuk bekerja maupun belajar atau sekolah dari rumah, PT XL Axiata (XL Axiata) telah menghadirkan paket khusus Xtra Conference dan Xtra Edukasi.

Chief Sales Officer XL Axiata, Octavia Kurniawan mengungkapkan dengan dua paket baru ini, pelanggan akan mendapatkan manfaat berupa tarif sangat ringan untuk akses ke aplikasi-aplikasi yang paling banyak dibutuhkan untuk mendukung aktivitas bekerja dan belajar dari rumah. Program ini berlaku secara nasional untuk pelanggan XL prabayar, dan sudah bisa dibeli mulai 1 Juli 2020 melalui aplikasi myXL. “Hingga saat ini pandemi Covid-19 masih memaksa sebagian besar masyarakat untuk terus bekerja atau bersekolah secara daring dari rumah. Untuk itu, masyarakat membutuhkan terutama paket kuota yang tidak memberatkan dan sesuai

dengan kebutuhan mereka.

Nah, berdasarkan analisa atas kebutuhan pelanggan XL selama beberapa bulan terakhir kita harus bekerja dan belajar dari rumah, terutama aplikasi mana saja yang paling mereka butuhkan, maka kami menghadirkan kedua paket khusus baru ini,” terangnya, Senin (27/8).

Octavia menambahkan, XL Axiata berharap paket baru ini bisa menjawab kebutuhan pelanggan. Aplikasi dan saluran belajar yang dimasukkan dalam kedua paket baru ini merupakan hasil dari analisa atas pola pemakaian data pelanggan selama harus menjalani bekerja dan belajar dari rumah.

“Dari monitoring, terlihat adanya peningkatan akses ke

aplikasi-aplikasi penyedia layanan conference meeting dan penunjang belajar. Trafiknya akses ke aplikasi-aplikasi tersebut bahkan naik hingga lebih dari 60 persen semenjak masyarakat menghindari pandemi,” jelasnya.

Paket Xtra Conference menawarkan harga yang sangat ringan untuk pelanggan. Harga mulai Rp2 ribu untuk 2GB dan masa berlaku 1 hari, kemudian Rp4ribu untuk 5GB masa 3 hari, Rp10 ribu untuk 15GB masa 7 hari.

Selain itu pelanggan bisa memanfaatkannya paket ini untuk mendukung aktivitas bekerja dari rumah, yaitu untuk mengakses lima aplikasi yang paling banyak dibutuhkan, yaitu Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Google Hangout, dan Google Classroom.

Sementara itu, pada paket Xtra Edukasi, pelanggan bisa memilih tiga varian paket, yaitu Rp1.000 untuk 2GB dan masa berlaku 1 hari, selanjutnya paket Rp2,500 untuk 5GB

masa 3 hari, dan Rp7.500 untuk 15GB masa 7 hari.

Pelanggan dari kalangan pelajar bisa memanfaatkan paket untuk mengakses aplikasi dan website pemerintah yang disediakan untuk membantu belajar dari rumah dan paling banyak diakses oleh pelanggan.

Adaoun aplikasi yang dimaksud adalah Ruang Guru, Zenius, dan Sekolahmu. Website yang bisa diakses adalah Rumah Belajar Kemendikbud di alamathttps://belajar.kemendikbud.go.id dan Spada Indonesia Kemendikbud di https://spada.kemdikbud.go.idatau https:// lmsspada.kemdikbud.go.id/.

Bagi pelanggan yang merupakan mahasiswa, mereka bisa menggunakan paket Xtra Edukasi ini untuk mengakses ke saluran materi kuliah online di 39 universitas negeri maupun swasta di berbagai daerah di Indoensia. Daftar 39 Universitas tersebut dapat dilihat di aplikasi myXL. “Mekanisme untuk memiliki paket-paket tersebut juga

mudah dan tidak banyak syarat. Pelanggan Prabayar XL bisa menggunakannya di dijaringan 2G/3G/4G dan dapat membeli paket tanpa perlu memiliki paket utama XL. Pelanggan juga dapat langsung menggunakan kuota untuk akses ke aplikasi tertentu tanpa memotong kuota paket utama jika memang ada. Jadi, paket ini benar-benar simple dan pelanggan bisa menggunakan sesuai kebutuhannya,” pungkas Octavia.

Seluruh pilihan paket bisa didapatkan di aplikasi myXL yang dapat diunduh secara gratis di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Paket Xtra Unlimited Turbo untuk akses aplikasi streaming film dan video pilihan tanpa batasan kuota.

Sebelumnya XL Axiata juga telah menghadirkan fitur baru pada paket Xtra Unlimited Turbo yang memungkinkan pelanggan XL prabayar mengakses aplikasi streaming film dan video pilihan tanpa ada batasan

Pelanggan XL Axiata dapat memanfaatkan dua paket tersebut untuk mendukung aktivitas bekerja dan belajar dari rumah.

kuota dan kecepatan ketika kuota utama habis. Terdapat berbagai macam pilihan aplikasi streaming yang bisa dipilih oleh pelanggan, yaitu Youtube, Netflix, Viu, Iflix, dan Vidio.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa diperoleh di www.xl.co.id.

Untuk memberikan kualitas layanan dan pengalaman terbaik dalam mengakses layanan terbaru ini, XL Axiata terus

memperluas dan meningkatkan kualitas jaringannya di seluruh Indonesia. Hingga akhir Maret 2020, XL Axiata memiliki lebih dari 133 ribu BTS, sebanyak lebih dari 43 ribu BTS di antaranya merupakan BTS 4G. Jaringan 4G XL Axiata kini telah hadir dan melayani pelanggan di 449 kota/kabupaten yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. [riq]

SAMBUNGAN

Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

Mahasiswa Lempari Kantor DPRD Tulungagung dengan Telur

Sambungan hal 1 ayam karena karena surat yang mereka kirim ke DPRD Tulungagung belum ada tanggapan. Apalagi dalam aksi tersebut mereka juga tidak ditemui oleh satu anggota dewan pun. “Ini bentuk kekecewaan kami,” tandasnya, Senin (27/7).

Ada beberapa agenda yang diusung dan dituntut oleh pengunjuk rasa dari Arus Bawah Masyarakat Tulungagung. Yakni usut tuntas kerusakan lingkungan, hentikan intimidasi terhadap aktivis pejuang lingkungan, dan hentikan mafia tambang pasir liar.

Wicaksono mengatakan, saat ini sudah terjadi kerusakan lingkungan yang parah akibat penambangan pasir liar di aliran Sungai Brantas di Tulungagung. Dia lantas menunjukkan lokasi beberapa rumah di wilayah Kecamatan Ngunut yang ambruk akibat penambangan pasir liar.

Ia pun mengancam akan kembali lagi melakukan aksi demonstrasi jika tuntutannya tidak segera ditanggapi. Bahkan dengan aksi yang lebih besar lagi.

Aksi demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian.Mereka membuat pagar betis di depan Kantor DPRD Tulungagung dan juga di depan Kantor Polres Tulungagung selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Abdulah Ali Munib, menyatakan anggota dewan tidak menerima kedatangan para mahasiswa yang berunjuk rasa karena tidak ada surat pemberitahuannya. “Kami cek di sekretariat dewan tidak ada surat masuk terkait demo tersebut,” ujarnya.

Ia pun menyebut masalah penambangan pasir di Sungai Brantas bukan kewenangan DPRD Tulungagung. Melainkan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur.

“Jadi kalau demo di dewan salah sasaran,” tandasnya. Namun demikian, lanjut politisi asal PKB ini, dia menyambut baik isu yang diusung oleh pengunjuk rasa. Terlebih untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

“Bupati Tulungagung sebaiknya berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Akibat penambangan pasir liar warga Tulungagung juga yang dirugikan. Air tanah jadi turun,” paparnya.

Ali Munib menyebut penambangan pasir liar bisa juga ditutup atas permintaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung lewat Bupati. Termasuk juga bisa dtutup oleh aparat kepolisian. [wed] l

Khofifah Wacanakan Pinjaman Daerah untuk Sektor Produktif Sambungan hal 1 Bansos,” tegas Khofifah.

Ditanya terkait nilainya, Khofifah tidak memberikan jawaban detail. Pihaknya hanya mengaku pinjaman daerah ini diajukan bukan karena ada kesempatan, tetapi karena ada sektor produktif yang perlu didukung pembiayaannya dan terukur BEP-nya.

Sebelumnya Khofifah juga menjelaskan, info sementara pinjaman daerah ini dapat berjalan selama 10 tahun dan bunga 0 persen. Meskipun demikian, asas kehati-hatian tetap harus dikedepankan untuk bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dijalankan memberi manfaat. “PakPresiden selalu bilang, tidak hanya send tetapi juga delivered,” tutur Gebernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Selain pinjaman daerah, Menteri Keuangan juga menyampaikan akan memberi dukungan pada lima Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang salah satunya adalah Bank Jatim. BPD Jatim sendiri diakui Khofifah akan mendapat suport dari Menkeu sebesar Rp 2 triliun. [tam]

l

Istri Reaktif, Lakukan Isolasi Mandiri l

Sambungan hal 1

dan keluarga yang ada di jajaran Pemkab Jombang terkonfirmasi Covid-19.

“Akhirnya kami juga melakukan upaya dini dengan melakukan rapid test kepada keluarga kami, kami juga melakukan rapid test kepada staf-staf yang ada di kantor wakil bupati beserta yang ada di Rumah Dinas Wakil Bupati Jombang dan hasilnya, istri saya, Wiwin Isnawati reaktif, meskipun yang lain alhamdulillah staf, kemudian saya pribadi, anakanak, non reaktif,” papar Wabup Jombang.

Dengan kondisi tersebut, Wabup Jombang memutuskan, pihaknya akan melakukan isolasi mandiri hingga Minggu (02/08) dan akan melaksanakan pekerjaan dari rumah. “Kalau ada permasalahan-permasalahan apapun, kami berharap tetap kita komunikasi lewat telepon maupun What’s App,” imbuh dia.

Pihak RSUD Jombang akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap istri Wabup Jombang baik pemeriksaan rontgen maupun swab. [rif]

Petani Desa Talang Kembalikan Bansos Covid-19

ristika/bhirawa

Petani Desa Talang Kecamat­ an Rejoso mengemba­ likan dana Bansos terdampak Covid-19 dari Kemen­ tan kepada pemerintah desa setem­ pat karena merasa telah menerima bantuan dari sumber ang­ garan lain.

l

Realisasi Belanja Pemprov Jatim Capai Rp 10,7 Triliun Sambungan hal 1 Dalam kesempatan itu, Khofifah berharap para bupati dan wali kota bisa berseiring dan Frekuensi­ nya harus sama. “Kita semua dari pemprov dan pemkab maupun pemkot diharapkan merealisasikan anggaran semaksimal mungkin.

Karena itu, jika ada kendala maka ada Kajati, BPKP, dan OJK, BI bersama-sama aka. memberikan penjelasan agar dapat merealisasikan anggaran untuk mendorong sektor UMKM di daerah masingmasing,” ungkap Khofifah.

Dalam kesempatan itu, Khofifah memaparka. total realiasi pendapat­ an provinsi Jatim mencapai saat ini sudah mencapai 49,6 persen. Terdiri dari sumber PAD Rp 9,2 trilliun dari target Rp 13,5 trilliun, kemudian dana perinbangan Rp 4,2 triliun dari target Rp 13,5 trilliun dan sumber pendapatan lain lain yang sah Rp 43,6 miliar dari target Rp 166 miliar.

“Posisi kabupaten/ kota, pada posisi ini pendapatan per emester 1 bisa mencapai 42,52 persen. Sementara belanja mencapai 35,14 persen,” jelas Khofifah.

Sedangkan untuk capaian realisasi belanja Pemprov Jatim secara keseluruhan mencapai 36,41 persen yaitu Rp 10,7 trilliun. Yang terinci dari realisasi belanja tidak langsung 38,2 persen senilai Rp 7,79 trilliun, dan realisasi belanja langsung 28,92 persen dengan nilai Rp 2,6 trilliun.

Upaya untuk memaksimalkan serapan menurutnya menjadi bagian dari ikhtiar mendorong pergerakan UMKM. Dari survey yang dilakukan di Jatim beberapa sektor yang dampaknya kecil ter­ hadap Covid-19 adalah peternakan, perikanan, pertanian.

“Kami berharap semua bisa membangun sinergitas. Gas dan remnya harus dikendalikan. Kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Perlindungan kesehatan masyarakat tetap harus diprioritaskan, sementara aktifitas ekonomi sudah harus digerakkan,” tutut mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menjelaskan, ada lima kabupaten yang serapan realiasi anggaran belanjanya paling tinggi.

Pertama yaitu Kabupaten Madiun (46,31 persen), Kabupaten Pacitan (46,2 persen), Kabupaten Situbondo (45,73 persen), Kabupaten Bondowoso (45,1 persen) dan Kabupaten Ponorogo (44,61 persen).

Sedangkan untuk lima daerah serapan realisasi anggaran belanjanya terendah adalah Kabupaten Sumenep (20,35 persen), Kabupaten Bojonegoro (22,25 persen), Kota Kediri (29,1 persen), dan Kabupaten Nganjuk (30,60 persen).

“Yang ini terkecil kita mohon saling melakukan penguatan di Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep,” tegasnya. “ Ini bagian dari ihtiar kita memaksimalkan

seluruh ruang kekuatan kita untuk mendorong pergerakan ekonomi di daerah agar bisa terus tumbuh,” kata Khofifah.

Khofifah juga merinci terkait alokasi anggaran dan realisasi belanja penanganan Covid-19.

Dari seluruh anggaran yang sudah disiapkan kabupaten/ kota masih rendah realisasinya yaknj 13,16 persen. Untuk sektor kesehatan 28,53 persen, jaring pengaman sosial 27 dan sektor ekonomi masih 0,07 persen.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengapresiasi PAD yang berhasil ditorehkan Jatim. “Ini membanggakan bagaimana Jatim penerimaan PAD mencapai 68 persen, kok bisa. Ini adalah hal baik yang bisa harus ditiru oleh daerah lain,” kata Pahala Nainggolan.

Dalam kesempatan yang sama Pahala Nainggolan mengingatkan bahwa di masa pandemi, pemerintah tetap harus fokus untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Di samping terus memberikan yang terbaik dalam penanganan pandemi. “Memang sekarang sedang fokus pandemi tapi pemerintah juga tidak boleh melupakan untuk terus memberikan pelayanan publik,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar penyerapan anggaran bisa terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar bisa mendongkrak pemulihan ekonomi di daerah. [tam]

Sambungan hal 1 komiditas alat angkut terutama sepeda secara merata di kota-kota besar dan daerah di Indonesia, terutama selang beberapa minggu pasca pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)”, ungkap Kadisperindag Jatim, Drajat Irawan, Senin ( 27/7).

Ia mengatakan bahwa Industri alat angkut di Jatim mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2017 nilai Produk Domestik Reional Bruto (PDRB) sub sektor industri alat angkut sebesar Rp. 5,83 Triliun dan di tahun 2018 meningkat 0,53% menjadi Rp. 5,86 Triliun. Sedangkan pada tahun 2019 PDRB sub sektor industri alat angkut mencapai Rp. 5,94 Triliun atau naik 1,38% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan permintaan alat angkut ini, lanjut Drajat, turut didukung oleh industri sepeda yang penjualannya terus meningkat.

Permintaan sepeda dari luar negeri , lanjut Drajat, juga dipicu adanya pandemi yang mengubah perilaku masyarakat untuk lebih banyak menjaga jarak dari kerumunan hingga mempengaruhi tendensi penggunaan transportasi massal yang mulai beralih ke penggunaan sepeda. “Dilihat

pada perkembangan ekspor unit dan komponen sepeda dari Jatim dalam 4 bulan terakhir di tahun 2020 menunjukkan trend yang meningkat”, kata Drajat.

Disebut Kadisperindag jatim, pada bulan Maret nilai ekspornya mencapai US$ 4,25 juta dan di bulan April 2020 naik drastis hingga 74,34% menjadi US$ 7,42 juta dan Bulan Mei stabil diangka US$ 7,38 juta. Negara tujuan utama ekspor sepeda Jatim adalah Inggris, Denmark dan Swedia.

Terkait naiknya permintaan produk sepeda ini, juga menggerakkan tren impor suku cadang dan komponen sepeda Jatim yang mengalami pergerakan yang fluktuatif selama kuartal pertama 2020 ini.

Impor komponen dan suku cadang sepeda di Jatim terutama berasal dari Negara China, Taiwan dan Vietnam.

Komponen yang paling banyak diimpor adalah rantai, engkol dan forks (garpu sepeda) serta gir.

“Masa pandemi Covid 19 ini mempengaruhi aktivitas impor dan logistik barang antar negara.

Bahan baku serta suku cadang sepeda sebagian didatangkan dari luar negeri yang saat ini sulit diperoleh dikarenakan lonjakan permintaan sepeda yang terjadi di seluruh dunia”, jelas Drajat.

Dari sisi kesiapan pabrikan

sepeda, lanjut Drajat, dengan adanya peningkatan permintaan sepeda baik di dalam maupun luar negeri membuat dua industri sepeda yang ada di Jatim terus memaksimalkan kapasitas produksinya.

Di Jatim , lanjut pejabat alumnus ITS ini, terdapat dua industri besar sepeda yang berada di Gresik dan Sidoarjo . Keduanya memproduksi berbagai jenis sepeda mulai road bikes, mountain bikes, hybrid, balance bikes dan fold bike,city bikes, trekking bikes, road bikes, mountain bikes dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 60%.

Selama Covid-19 permintaan sepeda produk di dua industry sepeda tersebut naik 20-30% baik untuk pasar dalam maupun luar negeri,” terang Drajat yang telah meninjau langsung kesiapan industri dan pasar di Jatim ini.

Melihat potensi industri sepeda yang mampu mendorong ekonomi Jatim ini, Drajat berharap di masa depan industri ini tetap akan menjadi penyumbang ekonomi yang signifikan. “Kedepannya kita mendukung industri sepeda Jatim bisa tetap bersaing ditengah masa pandemi, mengingat sepeda saat ini bukan hanya sekedar sebagai sarana olahraga, namun telah menjadi gaya hidup baru masyarakat”, pungkas Drajat. [gat]

l

Permintaan Sepeda Angin Jatim Naik l

Halaman 11

Sambungan hal 1

untuk diberikan kepada para petani lain yang lebih berhak menerima,” ungkap Subakri, salah satu petani Desa Talang.

Subkari juga mengatakan bahwa dirinya sengaja mengembalikan bansos dari Kementan bersama bersama petani lainnya karena sudah menerima Bansos dari sumber anggaran yang lainnya.

“Menurut kami Bansos yang saya terima dari Kementan tidak tepat sasaran sebab data penerimanya sudah tercatat sebagai penerima bansos dari sumber anggaran lain. Kami kembalikan semoga diberikan kepada yang lebih berhak karena di Desa talang sebenarnya ada petani yang masih belum menerima bantuan, padahal mereka layak menerima,” tutur Subakri.

Di Desa Talang, sedikitnya ada 60 orang penerima bansos dari Kementan dan 28 orang diantaranya mengembalikan bansos tersebut. Bantuan tersebut sebesar Rp 600 ribu/bulan selama tiga bulan yang diberikan sekaligus sebanyak Rp 1,8 juta melalui PT Pos Indonesia.

Kepala Desa Talang Kecamatan Rejoso, Suparlan mengatakan, para petani di desanya yang mengembalikan bantuan sosial dari Kementan tersebut sudah melalui kesepakan bersama dan membuat surat pernyataan.

Ia berharap ada pendataan ulang agar bantuan sosial yang dikembalikan tersebut bisa disalurkan ke petani lain yang sama sekali belum menerima bantuan sosial dari manapun.

Pihak Desa Talang akan mengembalikan pengembalian anggaran bansos dari Kementan tersebut juga melalui PT Pos Indonesia. “Kami mengapresiasi sikap para petani yang peduli kepada petani lain yang belum menerima bantuan apapun meskipun saat ini sama-sama terdampak Covid-19,” kata Suparlan.

Sementara itu Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi memuji itikad baik pengembalian Bansos tersebut dan bisa menjadi warga lainnya. “Kami ucapkan terima kasih kepada para petani itu yang peduli akan petani lain yang belum mendapatkan bantuan dampak covid-19 .

Dan ini bisa menjadi contoh warga masyarakat yang lain untuk mawas diri dalam menerima Bansos dari pemerintah,” kata Marhaen Djumadi.

Marhaen Djumadi juga mengatakan, bila sikap petani Desa Talang tersebut dicontoh semua warga Nganjuk maka tidak akan ada persoalan terkait bansos dampak Covid-19 dan pembagian bansos bisa merata.

Diakui Marhaen Djumadi, program bantuan dampak covid-19 di Kabupaten Nganjuk cukup banyak. Tidak bisa dipungkiri adanya kemungkinan penerima bantuan sosial ganda dan penerima tersebut diam saja. [ris]

Bina Marga Jatim Perbaiki Belasan Jalan Longsor l

Sambungan hal 1

lanjut Gatot, tidak membutuhkan waktu lama. Pihaknya memberikan target perbaikan harus sudah selesai selama 20 hari. Namun untuk perbaikan jalan jalur MadiunPacitan di KM 226 membutuhkan waktu lama karena longsornya cukup berat. Begitu pula perbaikan jalan di Malang-Kediri KM 35 yang membutuhkan perbaikan cukup lama karena menggunakan kontruksi bronjong.

Perbaikan di jalan ini membutuhkan waktu 30 hari.

Mengenai anggaran perbaikan jalan ini, jelas pejabat yang akan memasuki purna tugas per 1 Agustus 2020 ini, tidak mengalami kendala. Sebab pada tahun anggaran 2020 ini anggaran untuk perbaikan jalan di Dinas Bina Marga Jatim tidak dipotong seperti pos anggaran lainnya. Sebab perbaikan jalan ini masuk dalam program yang sangat vital, sehingga pos anggaran aman hingga Desember 2020.

“Untuk perbaikan jalan anggarannya aman. Saat ada yang rusak atau longsor langsung kita perbaiki. Memang ada anggaran yang dipotong karena pandemi Covid-19 seperti pos anggaran untuk pelebaran jalan di Madura.

Programnya tidak hilang, tapi akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 2021,” tuturnya.

Sementara terkait perbaikan jalan di Jatim seperti jalan nasional, lanjut Gatot, Dinas Bina Marga Jatim tetap melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII. Seperti yang saat ini tengah dilakukan adalah pelebaran jalan nasional di Cerme dari sebelumnya enam meter dilebarkan menjadi 13 meter.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah terus melakukan koordinasi. Seperti di pelebaran jalan di Cerme itu nanti akan ditutup total selama kurang lebih 3 bulan karena ada betonisasi sepanjang 950 meter. Pelebaran itu juga kita melakukan koordinasi,” katanya.

Begitu pula dengan perbaikan jalan nasional BabatLamongan akan segera dimulai karena saat ini sudah ada pemenang lelangnya. “Harapan saya, penerus saya nanti akan memberikan perhatian jalan-jalan yang rawan longsor seperti di Madiun-Pacitan KM 226,” pungkasnya. [iib]

Menyenangkan Siswa, Dapat Mengatasi Persoalan Ketersediaan Paket Data Internet l

Sambungan hal 1

masuk katagori zona oranye.

Kondisi tersebut belum memungkinkan bagi SMAN 1 Panji untuk melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka. “Kami lalu membuat sistem pembelajaran yang simpel, bagus dan menyenangkan bagi siswa dan mudah dilakukan oleh guru. Namanya Quipper School (satu standup yang dibangun untuk pendidikan dirumah). Isi konten ini adalah pembelajaran yang memuat kurikulum 13 baik IPA IPS dan bahkan bahasa,” urainya.

Saat ini, sambung Oni, konten itu sudah tersedia dalam bentuk modul teks dan video serta untuk guru sudah bisa menyiapkan kontennya sendiri sehingga bisa diakses disetiap pembelajaran dan bisa diakhiri dengan tugas berupa soal soal yang sudah disiapkan sekitar 10 soal. Diharapkan Oni, para siswa bisa mengetahui ketercapaian kompetensinya.

Dari hasil mencoba soal baik modul teks dan video, ada siswa yang mendapatkan nilai 100 dan ada siswa yang mencoba sampai bisa.

“Jadi aplikasi ini menggerakakan tangan untuk semangat belajar. Namun memang disadari

karena pembelajaran jarak jauh sifatnya daring maka harus membutuhakn ketersediaan paket data. Ini memang menjadi keluhan nasional dan juga keluhan orang tua. Untuk itu diperlukan ada inovasi bernama bajar,” kupas Oni. Bajar ini, sambung Oni, merupakan sebuah inovasi menjalin kemitraan dengan kepala desa, dimana ada siswa SMAN 1 Panji yang menjadi warga di desa tersebut.

Dengan bajar ini, terang Oni, siswa dapat memanfaatkan fasiltas yang ada di balai desa, baik itu balai desa sebagai tempat belajar maupun sebagai jaringan internet.

“Bajar ini sebagai solusi untuk mengatasi persoalan paket data yang dikeluhkan para orang tua. Ketika pembelajaran daring, siswa yang berada di balai desa tetap memakai seragam sekolah. Mereka bisa menggunakan koneksi jaringan internet di balai desa,” tandas Oni. Program bajar ini ditanggapi positif pihak desa, setelah pihaknya mengirimkan surat kemitraan baru baru ini. Bahkan, gagasan itu diterima oleh Desa Cermee Bondowoso, Desa Tenggir, Desa Gebangan dan Desa Kesambirampak.

“Ini sebuah kemitraan dan saling

meng­untungkan karena fasilitas yang ada di balai desa bisa digunakan dengan baik oleh warganya sendiri. Ini sebuah sinergi dengan membantu paket pembelajaran dari sekolah karena saat ini masih berada dalam pandemi Covid 19,” jelas Oni. Mantan guru SMAN 1 Situbondo itu menambahkan, dengan adanya program Bajar ini alokasi dana desa yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga yang noatene masih pelajar.

Mereka, juga bisa menggunakan balai desa dan menggunakan jaringan internet yang ada di setipa Desa. Program Bajar ini, terang Oni, disambut sukacita oleh Desa dengan meminta jadwal siswa belajar di balai desa.

“Inovasi yang kami lakukan ini dalam rangka untuk membuka bootle neck. Sebab jika kami tidak bergerak percuma ada PJJ. Ini karena siswa tidak memiliki akses internet sehingga harus dicarikan solusinya agar mampu mengakses internet,” ujar Oni. Program kedua, tutur Oni, SMAN 1 Panji menggagas Pokjar yang diprioritaskan bagi mata pelajaran matematika karena tidak bisa dijelaskan melalui sistem daring.

Pokjar ini ditentukan sendiri oleh kelompok kelas dan kemudian ditentukan titik titik rumah yang akan dijadikan tempat belajar secara berkelompok.

“Jika nanti ada siswa yang menemui kesulitan mereka menyampaikan kepada guru yang bersangkutan sehingga bisa dikunjungi sesuai dengan jadwal yang ada. Program ini sudah berjalan sejak pekan kemarin dan mendapat respon yang luar biasa dari orang tua karena guru bisa hadir ditengah siswa dalam kelompok kecil,” katanya.

“Para siswa juga mendapatkan penjelasan ketika ada mapel matematika menemui kesulitan. Ini merupakan salah satu upaya SMAN 1 Panji mencari solusi dari permasalahan belajar daring yang diamanatkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Agar dalam Pokjar tidak dihantui penularan Covid-19, ia sudah menginstruksikan pelaksanaan pokjar sesuai dengan protokol kesehatan. Diantaranya siswa tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

Dalam teknis Pojkar, sambung Oni, setiap guru tidak harus hadir di setiap lokasi karena sudah disediakan video. Para siswa, ujarnya, cukup

mengajukan kepada wali kelas dengan dilanjutkan kepada guru dan mengadakan perjanjian sesuai dengan jadwal yang sudah diatur.

“Ini murni ide dari guru di SMAN 1 Panji karena ketersediaan paket data sudah menjadi keluhan nasional dan provinsi. Ini merupakan solusi kami ketika ada kendala, hambatan dan tantangan, maka kami harus mencari jalan keluar yakni dengan bersinergi. Ini juga menjadi solusi bagi desa karena dengan program Bajar desa akan menjadi hidup dan produktif,” ungkap Oni. Ketua Komite SMAN 1 Panji, Sutibyo, mengaku sangat mendukung dengan gagasan dan inovasi Bajar dan Pojkar yang diinisiasi guru serta kasek SMAN 1 Panji. Menurut Yoyok-panggilan akrab Sutibyo, dua inovasi dalam sistem pembelajaran daring itu bisa diketuk tularkan kepada sekolah lain karena selain murah, mudah juga efektif dalam meraih sebuah kesuksesan pembelajaran jarak jauh.

“Ini sangat bagus sekali. Patut untuk diikuti karena modelnya sangat simpel,” pungkas pria yang juga Kepala SD Islam Terpadu Nurul Anshar Panji Kabupaten Situbondo itu. [*]

UTAMA

Selasa Kliwon, 28 Juli 2020

Halaman 12

Terminal Intermoda Joyoboyo Berlakukan Uang Elektronik Surabaya, Bhirawa Seiring dengan dibukanya Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maka pengunjung KBS juga diminta untuk memarkirkan kendaraannya di Terminal Intermmoda Joyoboyo (TIJ). Sebab, area KBS hanya digunakan untuk drop off.

Pemkot mulai menerapkan pembayaran di Terminal Intermoda Joyoboyo dengan Uang Elektronik.

Sedangkan bagi pengunjung yang akan memarkirkan kendaraannya di TIJ, maka harus mempersiapkan uang elektronik, karena pembayarannya di TIJ ini sudah mulai memberlakukan uang elektronik, khususnya Flazz dan Bank Jatim.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat memastikan pemberlakuan uang elektronik ini sudah dimulai sejak seminggu lalu. Namun, sampai saat ini masih tetap menyediakan pembayaran tunai karena masih tahap sosialisasi. "Jadi, dalam satu bulan

ke depan akan terus kita sosialisasikan dengan masif. Kita akan ingatkan juga para pengunjung bahwa pembayarannya sudah tidak pakai tunai," kata Irvan, Senin (27/7).

Selain menggunakan uang elektronik, Irvan juga memastikan bahwa TIJ sudah menerapkan tarif progresif sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 52 tahun 2019. Khusus kendaraan roda dua tarif 2 jam pertama Rp 2 ribu dan tarif perjam berikutnya Rp 500 dan tarif maksimal perhari Rp 10 ribu. Sedangkan untuk kendaraan roda empat

tarif 2 jam pertama Rp 3 ribu dan tarif perjam berikutnya Rp 1000 serta tarif maksimal perhari Rp 20 ribu.

"Khusus untuk Bus Pariwisata tarif 2 jam pertama Rp 3000 dan tarif perjam berikutnya Rp 1.500 serta tarif maksimal perhari Rp 20 ribu. Tarif progresif ini penting supaya adil antara yang sudah lama parkir dan yang hanya sebentar," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa gedung TIJ 5 lantai ini memiliki kapasitas parkir yang cukup besar.

Pasalnya, gedung berkonsep Green Building ini bisa memuat 292 unit roda dua, 363 unit roda empat, dan 16 unit bus pariwisata. Sedangkan apabila para pengunjung lupa meletakkan mobilnya, maka Dishub juga sudah menyediakan mesin Parking Inquiries Terminal, sehingga tidak perlu bingung apabila lupa

meletakkan mobilnya.

"Nah, mesin Parking Inquiries Terminal ini bisa menunjukkan arah di mana letak kendaraan yang sudah terparkir. Jadi, fasilitasnya sudah lengkap dan berbasis elektronik," ujarnya.

Irvan sekali lagi memastikan bahwa area KBS hanya digunakan untuk drop off, sehingga parkir pengunjung KBS hanya bisa dilakukan di TIJ. Makanya, Dishub pun terus melakukan penertiban bagi kendaraan dan pengunjung KBS yang berhenti maupun parkir di bawah rambu larangan, terutama di Jalan Setail dan sekitar KBS. "Jadi, tidak ada lagi parkir insidentil di area KBS. Parkir resmi KBS untuk sementara juga ditutup, sehingga dia mempersilahkan untuk parkir di TIJ," pungkasnya. [iib]

KILAS DAERAH

Hasil Pembangunan Rabat Jalan Program TMMD ke-108

Dua ASN di Satu Dinas Meninggal, Satu Dinyatakan Positif

Pangdam V Resmikan Jalan Penghubung di Lumajang

Kota Batu, Bhirawa Hanya terpaut empat hari, dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sama di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu telah meninggal dunia. Dan kemarin, Senin (27/7) salah satu dari ASN tersebut telah dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Kini tercatat sudah ada tujuh OPD di Kota Batu yang sudah ada pegawainya yang menjadi pasien konfirm covid-19. Diketahui, dua ASN yang telah meninggal dunia itu berkantor dinas di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Batu. Masingmasing ASN tersebut berinisial YS dan HS. Untuk YS menjabat sebagai Kabag Keuangan di Sekwan DPRD Batu, sedangkan HS merupakan staf dari YS di OPD tersebut.

"Hari ini hasil tes swab dari HS sudah keluar dan hasilnya ybs terkonfirmasi positif covid-19,"ujar Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, M Chori, Senin (27/7).

Adapun HS meninggal dunia pada hari Minggu (26/7) setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara, YS meninggal dunia empat hari sebelum meninggalnya HS. YS meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Malang pada hari Rabu (22/7) siang. Namun, hasil tes swab dari YS belum keluar sehingga belum bisa diketahui apakah ybs terkonfirmasi positif atau negatif dari covid19. Dengan terkonfirmasinya HS maka saat ini sudah ada sembilan ASN yang terkonfirmasi positif covid-19. Adapun kesembilan ASN tersebut berasal dari tujuh OPD yang bereda. [nas]

Saat ini sudah ada sembilan ASN di lingkungan Pemkot Batu yang terkonfirmasi positif covid-19.

Lumajang, Bhirawa Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 di Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang berjalan melebihi target. Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Senin (27/7) meninjau hasil pembangunan jalan penghubung di Desa Pandansari, hasil dari TMMD ke-108.

Didampingi pejabat utama Kodam V/Brawijaya dan pejabat Korem 083/ Baladhika Jaya. Pangdam menyusuri setiap hasil pembangunan TMMD 108 di Desa Pandansari. Pihaknya pun kagum dengan hasil Satgas TMMD 108 Kodim Lumajang yang menuntaskan pembangunan sebelum target yang sudah ditentukan.

"Diharapkan dengan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Satgas TMMD Kodim Lumajang ini, bisa meningkatkan Kemanunggalan TNI dan rakyat di semua lapisan," kata Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Alumnus Akmil 1987 ini berharap keberadaan rabat jalan yang menjadi sasaran TMMD di Desa itu, bisa menjadi solusi bagi warga sekitar.

Sebab, jalan penghubung sepanjang 8 kilometer itu nantinya bisa menjadi jembatan bagi warga untuk meningkatkan tali perekonomian.

"Saat ini sudah ada jalan tembus yang membuka isolasi di kedua wilayah. Yaitu di Dusun Gempol dengan Dusun Tegal Ombo yang berjarak sekitar 8 kilometer," ungkapnya. Kedatangan orang nomor 1 di Makodam V/Brawijaya ini tak hanya meninjau hasil pembangunan TMMD 108. Pangdam juga turut membagikan beberapa sembako ke masyarakat yang berada di lokasi TMMD 108.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah meresmikan rabat jalan di Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang hasil TMMD 108, Senin (27/7).

"Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama masyarakat yang senantiasa mendukung kegiatan TMMD ini," ucapnya.

Sementara itu, Dansatgas TMMD Kodim Lumajang, Letkol Inf Ahmad Fauzi menambahkan, beberapa pembangunan di Desa itu dinilai lebih

cepat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Bahkan keberadaan betonisasi yang ada di Desa itu sudah terselesaikan dengan baik.

"Batas waktu sebenarnya masih ada 3 hari. Tapi, pembangunannya sudah diselesaikan," tambah Ahmad Fauzi. Selain betonisasi, Fauzi men-

gaku terdapat beberapa program fisik yang mulai terselesaikan di Desa Pandansari, salah satunya ialah pembangunan rumah tidak layak huni.

"Ada 10 rumah yang dijadikan lokas RTLH. Semuanya sudah diselesaikan oleh personel Satgas TMMD," pungkasnya. [bed]

GALERI KEMANUSIAAN

DPRD Surabaya Apresiasi Upaya Wali Kota Risma dan Kejaksaan Selamatkan Aset Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya mengapresiasi kerja sama antara Pemkot Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang sukses menyelamatkan asetaset negara dalam enam tahun terakhir, di era kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Terakhir, Selasa (21/7/2020) kemarin, aset lahan seluas 39.985 meter persegi di Karangpilang dan uang Rp6,3 miliar berhasil diselamatkan tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Ditandai penandatangan surat perdamaian antara Wali Kota Risma dan PT Platinum Ceramics Industry, disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur M. Dofir.

"Komitmen Pemkot Surabaya dan Kejaksaan dalam menyelamatkan aset negara sehingga kembali ke pangkuan pemerintah, layak diacungi jempol. Aset-aset yang sebelumnya lepas atau tak jelas statusnya kini bisa dioptimalkan untuk kepentingan rakyat, seperti untuk fasilitas umum, ruang terbuka hijau, fasilitas pendidikan, kantor pelayanan publik, dan sebagainya," ujar Adi Sutar-

Adi Sutarwijono

wijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, Rabu (22/7/2020).

Sejak 2014, Pemkot Surabaya dengan dukungan penuh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah sukses menyelamatkan 27 aset Pemkot Surabaya.

Sebelum aset di Karangpilang, tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diantaranya telah mengembalikan aset GOR Pancasila, YKP, Jalan Upa Jiwa, Jalan Kenari, Tambaksari.

Menurut Adi, penyelamatan aset negara senilai ratusan miliar tersebut bermakna positif dalam tiga aspek. Pertama, menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di tubuh Pemkot Surabaya. Sebab, pengelolaan aset negara menjadi salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya kira apa yang dilakukan Walikota Bu Risma, Pemkot Surabaya dan kejaksaan, dalam menyelamatkan aset negara adalah bentuk komitmen mewujudkan tata kelola yang baik, yang tanpa ada main-main dengan aset negara," papar Adi. Aspek kedua, adanya gotong royong yang baik antarelemen di Surabaya. "Dalam hal ini adalah kolaborasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan Kejaksaan telah mampu menghasilkan dampak yang luar biasa berupa kembalinya aset-aset negara yang sebelumnya hilang," ujarnya.

Adapun aspek ketiga adalah penyelamatan aset negara terbukti sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pasalnya, aset-aset negara yang berhasil diselamatkan di era kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana kemudian difungsikan untuk kepentingan rakyat.

Di antaranya untuk fasilitas umum, fasilitas pendidikan, kantor pelayanan publik, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, dan sebagainya.

"Artinya, rakyat merasakan langsung kebermanfaatan dari aset-aset negara yang diselamatkan, karena kemudian difungsikan untuk kepentingan rakyat. Jadi penyelamatan aset ini bukan semata-mata dilihat dari aspek tertib administrasi negara, tapi juga mampu memberi manfaat optimal untuk rakyat," papar Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. [dre*]

Rakor Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Jatim

Berkantor di Surabaya, BNPB Bantu Penanganan Covid-19 Surabaya Raya BPBD Jatim, Bhirawa Sekitar 1 bulan ke depan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berkantor di GOR Kodam V/Brawijaya. Upaya ini dilakukan BNPB guna membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya.

Oleh: Abednego, Kota Surabaya

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor Pencegahan dan Penanganan COVID-19 untuk Wilayah Jatim (Surabaya Raya), Senin (27/ 8) di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya. Rakor dihadiri diantaranya oleh Kasdam V/Brawijaya; Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB; Sekdaprov Jatim dan Asops Polda Jatim. Serta Kapolsek, Camat dan Komandan Koramil (Danramil) se wilayah Surabaya Raya.

"BNPB tujuannya akan membantu Pemprov Jatim dalam mengadakan pencegahan, sosialisasi dan

edukasi kepada masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19.

Terutama di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdtaprov) Jatim, Heru Tjahjono.

Heru menjelaskan, dua poin penting BNPB datang ke Jawa Timur.

Yaitu, pertama adalah BNPB datang ke Jatim bukan untuk mengambil alih penanganan COVID-19. Melainkan untuk memberi dukungan percepatan penanganan COVID-19 di Jatim, khususnya di Surabaya Raya.

Kedua, sambung Heru, bentuk dukungan itu bersifat promotif. Yaitu terkait penguatan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Diantaranya seperti pembagian masker dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan. Serta menerapkan physical distancing.

"Penguatan penerapan protokol kesehatan, dengan mengajak semua elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Seperti akademisi, masyarakat, LSM, relawan, organisasi masyarakat (ormas) dan juga Bonek Surabaya," jelasnya.

Heru menambahkan, nantinya

BNPB akan berkantor di GOR Kodam V/Brawijaya. Tugasnya pun paling lama hanya 1 bulan. Itu dilakukan karena ada 8 Provinsi di Indonesia yang pertumbuhan COVID19 masih tinggi. "Jika ini berhasil, maka Jatim akan menjadi role model. Dan diterpkan di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Makassar dan di Kalimantan Selatan," tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pangdam V/ Brawijaya. Pihaknya mengaku kagum dengan langkah Pangdam yang menggandeng komunitas roda dua untuk aktif dalam penerapan protokol kesehatan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya.

"Inovasi yang dilakukan Pak Pangdam sangat luar biasa. Maka saya izin dalam satu bulan ke depan, kami dari BNPB hadir di Kota Surabaya untuk mendukung Provinsi Jatim dalam penanganan dan pencegahan COVID-19.

Khususnya Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. [*]

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono dalam Rakor Pencegahan dan Penanganan COVID-19 untuk Wilayah Jatim, Senin (27/8) di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya.