binder29sep20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pon, 29 SEPTEMBER 2020

Terpapar Covid-19, SKB CPNS Dijadwal Ulang

Puluhan Peserta Reaktif, Jalani Tes di Ruang Khusus

Pemprov, Bhirawa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov Jatim tahun 2019 akhirnya dilanjutkan di tengah suasana pandemi Covid-19. Protokol kesehatan (Prokes) pun menjadi prioritas dalam pelaksanaan tes yang digelar mulai kemarin, Senin (28/9) sampai 7 Oktober mendatang.

Kendati demikian, mereka yang positif Covid-19 maupun reaktif dalam rapid test tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian.

Dalam pelaksanaan SKB CPNS Pemprov Jatim, tercatat ada 10 peserta yang melaporkan dirinya terpapar Covid-19.

Selain itu, dari pantauan pelaksanaan SKB hari pertama kemarin, satu peserta diketahui reaktif dan harus melaksanakan tes di ruang khusus dan dengan pengawasan khusus.

Sedangkan SKB CPNS yang digelar di Kantor Pemkab Malang terdapat 26 peserta reaktif dan di Pemkab Tulungagung juga ada satu peserta reaktif setelah dilakukan  ke halaman 11

Oky Abdul Soleh-wiwieko dh/bhirawa

Tradisi Pengesahan APBD Sulit Dipertahankan KUA PPAS RAPBD Jatim 2021 Belum Diserahkan Gubernur

DPRD Jatim, Bhirawa Tradisi Pemprov Jatim menjadikan “Hari Pahlawan” sebagai icon pengesahan APBD Jatim yang sudah berjalan beberapa tahun, nampaknya sulit dipertahankan di era kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Terbukti, pada Tahun Anggaran 2020 pengesahan APBD Jatim juga molor.

Bahkan pada Tahun Anggaran 2021 mendatang juga diprediksi molor, karena di sisa waktu tahun 2020 rasanya sulit jika RAPBD Jatim 2021 bisa disahkan bertepatan pada 10 Novem-

Pengisian Jabatan Harus Segera Dilakukan 15 Pejabat Rangkap Jabatan Surabaya, Bhirawa Kekosongan jabatan di sejumlah OPD Pemprov Jatim dinilai akan membuat iklim birokrasi menjadi tidak sehat. Terlebih jika satu pejabat harus menanggung tugas di tiga posisi sekaligus. Hal tersebut dikhawatirkan akan melemahkan kinerja pemerintahan.

Kusnadi Ketua DPRD Jatim

ber 2020 akibat pendeknya waktu yang ada.

“Bulan September ting ke halaman 11

SEBUAH momen menarik dan menyentuh hati terjadi saat peringatan dua tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu malam (23/9). Saat itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Farid Al Farisi, menyanyikan lagu khusus.

Dia menyanyikan sebuah lagu berjudul ‘Ibu’ karya penyanyi legendaris, Virgiawan Listanto atau Iwan Fals yang dipersembahkan un-

Sentil

Pengisian Jabatan Harus Segera Dilakukan - Banyak yang mengharap ‘Lapor pada Sekolah Jika Belum Mendapatkan Kuota Internet’ - Ayo silahkan lapor Dewan Tetap Komitmen Jalankan Kontrol Pemerintahan

karena itu kekosongan jabatan harus segera diisi oleh pejabat definitif,” tutur Prof Jusuf saat dikonfirmasi, Senin (28/9).

Seperti diketahui, saat ini tercatat sebanyak 15 pejabat setara kepala OPD di Pemprov Jatim berstatus jabatan rangkap. Satu di antaranya bahkan merangkap tiga jabatan sekaligus, yakni

Lamongan, Bhirawa Setelah melalui beberapa tahapan, dua Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan Paciran dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan tahun 2020-2040, akhirnya disetujuhi.  ke halaman 11

 ke halaman 11

‘Lapor pada Sekolah Jika Belum Mendapatkan Kuota Internet’

Lagu Ibu untuk Bupati

Farid Al Farisi

Guru besar Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga Prof Jusuf Irianto menyampaikan, kekosongan pejabat sangat berpengaruh terhadap kinerja OPD serta kualitas layanan publik. Sebab, pejabat setingkat kepala OPD merupakan motor dalam pengambilan keputusan. “Oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim Benny Sampirwanto yang juga Plt Kepala Bakorwil Madiun dan Pjs Bupati Trenggalek.

Jumlah kekosongan akan terus bertambah tahun ini seiring bertambahnya pejabat eselon II yang pensiun dan mengajukan sebagai Widyaiswara (WI).

Sepanjang tahun 2020 ini, tercatat ada 11 pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun, dua pensiun dini mengikuti kontestasi pilkada serentak dan satu orang mengajukan sebagai WI.

Raperda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri Disahkan

Kemendikbud :

MITRA

- Memang sudah tugasnya

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono didamping Kepala BKD Jatim Nurcholis meninjau tes SKB CPNS di Kanwil Regional II BKN. Sedangkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo memeriksa penerapan protokol kesehatan di lokasi SKB CPNS Pemkab Tulungagung.

 ke halaman 11

diberikan kepada siswa maupun guru. PemJakarta, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berian bantuan kuota internet tersebut, tidak hanya diberikan kepada siswa dari seko(Kemendikbud) meminta agar peserta lah negeri, tetapi juga swasta, asalkan didik maupun tenaga pendidik yang siswa tersebut terdaftar di Dapodik. belum mendapatkan kuota internet Begitu juga, jika ada yang mengganti untuk segera melapor ke sekolah. nomor maupun gawai yang rusak dim“Silahkan lapor ke sekolah atau ke inta untuk melapor ke sekolah karena kepala sekolah jika belum mendasetiap bulan ada pemutakhiran data. patkan kuota internet,” ujar Direktur Mulai September, setiap peserta Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, didik jenjang PAUD mendapatkan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 20 GB per bulan dengan rincian 5 Menengah Kemendikbud (Dirjen PAUDGB untuk kuota umum dan kuota Dikdasmen), Jumeri, dalam keteranganbelajar 15 GB. Peserta didik nya di Jakarta, Senin (28/9). jenjang pendidikan dasar Dia meminta siswa maudan menengah mendapun guru yang belum patkan 35 GB per bumendapatkan kuota inlan dengan rincian ternet untuk tidak kecewa. Sebab, kuota Jumeri, Dirjen PAUD-Dikdasmen  ke halaman 11 tersebut akan tetap

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Fadeli saat penandatanganan dan pengesahan Raperda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri usai Rapat Paripurna DPRD Lamongan.

Jamin Penghuni, Pemkot Tes Swab 19 Rusun Surabaya, Bhirawa Meski kasus Covid-19 di Kota Pahlawan mulai melandai, namun upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta jajaran Pemkot Surabaya dalam memutus penyebaran Covid-19 semakin gencar.

Selain tempat-tempat keramaian dan pekerja yang bersentuhan langsung dengan konsumen, swab juga digelar secara masif di rusun-rusun se-Surabaya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, hingga hari ini sebanyak 19 rusun di Kota Pahlawan dilakukan  ke halaman 11

Pulau Gili Ketapang Wisata Bahari Tercantik di Jatim

Setiap Wisatawan Wajib Menanam Satu Terumbu Karang saat Menyelam Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, masih cukup alami. Keberadaan terumbu karang di sekitar pulau terjaga dengan baik. Pasir putih di sepanjang pesisir pulau cukup terawat. Kekayaan alam inilah yang terus dikelola dengan dikembangkannya wisata snorkeling dan diving, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di pulau satu-satunya di Kabupaten Probolinggo, ini juga terdapat gua yang cukup eksotik dan legendaris. Gua bersejarah itu dikenal dengan nama Gua Kucing.

Wiwit Agus P., Kab Probolinggo

Bagi penghobi jalan-jalan, rugi rasanya bila tak mencoba datang ke Pulau Gili, di Kabupaten Probolinggo.

Keindahan alam Pulau Gili, ini seakan menegaskan Kabupaten Probolinggo tak hanya punya Gunung Bromo atau wisata arung jeram di Sungai

Pekalen, Kecamatan Tiris. Namun, ada surga yang lain, yakni di Pulau Gili Ketapang.

“Gili Ketapang hanya berjarak sekitar delapan kilomter dari Pantai Utara Kota Probolinggo dan berada di Selat Madura. Pemandangan pertama sesampai di Pelabuhan Gili Ketapang adalah kapal yang berjejer.

Di sana banyak sekali kapal nelayan yang bersandar di bibir pantai dengan berbagai ukuran,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto.

Perjalanan dapat dimulai dengan mengitari dan mencari tahu seberapa besar Pulau Gili Ketapang. Tak butuh waktu lama, hanya butuh waktu sekitar dua jam untuk mengitari pulau ini dan kembali ke titik awal perjalanan.

Di sepanjang perjalanan akan ditemui banyak warga yang berbicara dengan bahasa Madura.

“Ya, penghuni pulau ini mayoritas wiwit agus pribadi/bhirawa suku Madura. Jadi, bahasa Madura menjadi bahasa sehari-hari mereka. Pulau Gili dengan pasir yang putih ditambah laut yang hijau.

Obyek wisata ini menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten  ke halaman 11 Probolinggo.

Selasa Pon, 29 September 2020

EKSEKUTIF Gubernur Tunjuk Wabup Muqit Arief Plt. Bupati Jember Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Pemkot Ajukan Izin Gelar Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan OPD Pemkot Kediri, Bhirawa Banyaknya kekosongan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri menjadi perhatian serius oleh kalangan DPRD Kota Kediri.

Pemkot akhirnya mengajukan izin penyelenggaraan dan pembentukan panitia seleksi lelang jabatan untuk mengisi jabatan Kepala OPD. Diungkapkan Sekertaris Daerah Kota Kediri, Budwi Sunu pihak Pemerintah Kota telah mengajukan izin penyelenggaraan Asesment sejak pertengahan bulan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sekaligus izin pembetukan panitia seleksi.

“Semoga izin bisa keluar bulan oktober.” kata Sekda. Lebih lanjut, ada beberapa jabatan Kepala OPD yang saat ini kosong, dengan Asesment ini diharapkan bisa terisi, Menurutnya ada 9 kepala OPD yang saat ini kosong, untuk persyaratan perserta yang ikut lelang jabatan ini tentunya yang sesuai yabg dipersyaratkan dalam lelang jabatan.

“Yang pasti untuk eselon III, Ada 9 yang kita ajukan, nanti semua akan terisi katanya,” harap Sekda. Sebelumnya Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan dalam jawaban Pandangan Umum fraksi di DPRD Kota Kediri pengisian jabatan OPD dilakukan melalui seleksi dan pelaksanaannya harus mendapatkan izin atau rekomendasi tertulis dari KASN serta menteri dalam negeri melalui Gubernur.

“Saat ini pemerintah kota sudah mengajukan permohonan ke Mendagri dan KASN terkait pelaksaan seleksi terbuka pengisiian jabatan pimpinan tinggi pratama (IIb) dilingkungan pemerintah kota Kediri,” kata Wali Kota.

Pengisian ini dianggap penting oleh beberapa kalangan, karena dikhawatirkan berdampak pada pencapaian rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2019-2024 dan mengancam kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. [van]

Eksekutif-Legislatif Sepakat Tindaklanjuti Rekomendasi Depdagri Pemkab Jember, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk KH. Abdul Muqit Arief sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Jember per tanggal 26 September 2020. Plt Bupati Muqit Arief mengisi posisi jabatan Bupati Jember yang cuti selama 3 bulan kedepan, karena menjadi salah satu kontestasi Pilkada di Jember.

Dihari pertama menjabat sebagai Plt Bupati, Muqit Arief menggelar apel seluruh ASN dilingkungan Pemkab Jember dan menggelar rapat internal dengan para pejabat. Kemudian, Plt Bupati melakukan safari ke sejumlah pimpinan daerah termasuk pimpinan DPRD Jember.

“Pertama silaturahim ke Pimpinan DPRD Jember, kemudian nanti dengan Pak Dandim 0824, dan ke Pak Kapolres Jember,” terang Kabag Protokol Pemkab Jember, Nur Hafid Yasin.

Pertemuan di Gedung Dewan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD

Kunjungan kerja Plt. Bupati Jember Muqit Arief ke DPRD Jember, Senin (28/9).

Itqon Syauqi. Dihadiri juga oleh para Wakil Ketua, yakni Ahmad Halim, Agus Sofyan, Dedi Dwi Setiawan dan Sekkab Jember Mirfano.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa komitmen antara eksekutif dan legeslatif yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Plt Bupati Jember dengan pimpinan DPRD Jember.

Dalam berita acara tersebut, tertulis rencana kesiapan pembahasan rencana Anggaran 2O2O serta

effendy/bhirawa

Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2021. Selain itu, Plt. Bupati Jember dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember sepakat akan tindaklanjut rekomendasi Surat Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:700/12429/ SJ, tanggal 11 November 2019.

Plt. Bupati dan Pimpinan DPRD juga sepakat mengefektifkan komunikasi Plt.Bupati Jember dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember

dan mengembalikan peran, fungsi DPRD Kabupaten Jember sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan peran Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan di Kabupaten Jember.

“Kami sudah sepakat bersama Plt. Bupati Jember, untuk melaksanakan komitmen sesuai yang tertuang dalam berita acara tadi,” tandas Ketua DPRD Jember Itqon Shauqi kemarin.

Sementara, Plt. Bupati Jember Muqit Arief kepada sejumlah media mengaku sudah lega hati karena sudah ada kesepakatan untuk membenahi Jember ke depan sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur.

“Selain mensukseskan Pemilukada dan penanganan Covid 19, bagaimana mencairkan suasana utamanya komunikasi dengan DPRD Jember.

Kita sudah melakukan kesepakatankesepakatan, termasuk melaksanakan arahan rekomendasi dari Depdagri, dan rencana pembahasan APBD 2020 dan pembahasan KUA-PPAS APBD 2021,” pungkasnya. [efi]

Cegah Tertular Covid-19, Pemkab Terapkan WFH dan E- Buddy Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah nomor dua di Provinsi Jawa Timur, yang penduduknya banyak terpapar Covid-19, setelah Kota Surabaya.

Plh Bupati Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, mengatakan di kalangan ASN, mulai diterapkan pola kerja work from home (WFH) 50% dan work from office (WFO) 50%, untuk mengurangi para ASN supaya tidak banyak tertular Covid-19 ini.

Selain itu, juga menjalankan cara kerja e-buddy, yakni menjalankan kinerja secara online. Misalnya pada pelaksanaan tata naskah dinas.

Seperti pengiriman surat dinas, proses tanda tangan dan presensi secara online. Penerapan cara kerja secara e-buddy, mengacu pada Perbup Sidoarjo nomor 30 tahun 2020.

“Semuanya kini sudah dilakukan secara elektronik,” komentar Drs Ahmad Zaini MM, Senin (28/9) kemarin.

Tanda tangan dengan cara e- buddy, kata Zaini, tidak perlu merasa was-was akan keasliannya, sebab sudah bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Presensi online bagi para ASN Sidoarjo ini juga tersertifikasi. Bisa mendeteksi lokasi ASN saat absen masuk kantor dan pulang kantor. Dalam presensi online ini, juga ada pencocokan wajah.

“Sarana e-buddy ini sudah bisa dilakukan dan dimanfaatkan oleh semua OPD,” kata Zaini. Menggunakan aplikasi e-buddy ini, kata Zaini, bisa menggunakan sarana IT desktop maupun sarana IT yang bersifat mobile.

Sebelum menerapkan pola kerja e-buddy, banyak berkas di kantor menumpuk tidak tertangani. Akibatnya proses pengiriman surat menjadi lama. Setelah memakai e-buddy, semuanya cepat. Misalnya tanda tangan pimpinan dan pengiriman surat dinas juga cepat.

“Dampaknya, kini untuk mengirim surat dinas tidak lagi memakai jasa kurir. Pakai e-buddy juga menghemat alat tulis kantor. Sebab surat-surat banyak yang e-paper tidak lagi memakai kertas,” katanya.

Pengelolaan tata naskah dinas bisa cepat diselesaikan, sebab dengan cara e-buddy, semuanya bisa dilakukan kapanpun dan dimana saja. [kus]

Bupati Tuban, H Fathul Huda bersama Forkopimda saat membagikan masker pada masyarakat dan para pedagang di Pasar Pramuka Tuban.

khoirul huda/bhirawa

Gowes Bareng, Bupati Tuban dan Forkopimda Bagikan Masker Tuban, Bhirawa Guna meningkatkan kesadaran disiplin protokol kesehatan, Bupati Tuban, H. Fathul Huda terus melakukan sosialisasi dan edukasi pada setiap kesempatan.

Kali ini, Bupati Tuban bersama Forkopimda Kabupaten Tuban dan Komunitas Sepeda Tua (KOSTi) membagikan kurang lebih 1.000 masker ke pengunjung dan pedagang di Pasar Pramuka Tuban.

Pembagian masker yang dilakukan kemarin lusa (27/09/2020) ini menjadi rangkaian kegiatan Gowes

Bareng Bupati dan Forkopimda Tuban. Pelaksanaan kegiatan yang dimulai pagi hari ini menerapkan protokol kesehatan diantaranya, wajib memakai masker dan menjaga jarak antar peserta.

Tergabung pula pada rombongan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Kepala BNNK Tuban, AKBP I Made Arjana, pimpinan OPD, serta puluhan anggota KOSTI dan sejumlah komunitas sepeda lainnya.

Kepada awak media, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan

keprihatinannya masih tingginya angka penyebaran Covid-19 di Bumi Wali. Tercatat Kabupaten Tuban menempati posisi ke-17 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terkait penyebaran Covid-19.

“Perlu terus ditingkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat,” ungkapnya. Dilibatkannya komunitas sepeda diharapkan untuk menjadi tauladan bagi anggota dan lingkungan masing-masing.

Masyarakat dapat tetap berolahraga dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Harus olahraga dengan baik, patuh protokol kesehatan, dan mengedukasi masyarakat. Tidak hanya pesepeda tapi seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab mencegah penyebaran Covid-19,” sambungnya.

Selain berolahraga dan disiplin protokol kesehatan, upaya pencegahan dapat dimaksimalkan dengan menjaga imun, konsumsi makanan bergizi, dan beristirahat cukup.

Bupati Tuban menyatakan Pemkab Tuban mengijinkan penyelenggaraan kegiatan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. [hud]

Gubernur Jatim Khofifah dan Wali Kota Hadi Bersinergi Lakukan Peletakan Batu Pertama RSUD Baru dan Polsek Kanigaran

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pawarawansa bersama wali kota Hadi Zainal Abidin dan wawali Subri serta forkopinda kota Probolinggo bersinergi melakukan peletakan batu pertama RSUD baru kota Probolinggo dan gedung Polsek Kanigaran, Senin (28/9).

Menurut gubernur Khofifah, berharap pembangunan RSUD dan Polsek tersebut menjadi suatu yang mampu meningkatkan pelayanan masyarakat di kota Probolinggo yang semakin hari semakin baik.

Kalau saat ini hadir pada peletakan batu pertama diharapkan nantinya akan ada peletakan genting terakhir, bertanda selesainya dibangunnya kedua gedung tersebut.

Selain melakukan peletakan batu pertama Guberbur Khofifah juga menyerahkan beberapa hal, seperti bantuan kepada anak yatim, penyerahan asuransi kematin, penyerahan pinjam usaha dan penyerahan sertifikat tanah kepada warga kota Probolinggo.

“Pembangunan rumah sakit ini, seiring dengan perubahan rencana kerja pemerintah (RKP) pusat, provinsi maupun Kota Probolinggo. Pembangunan ini pun bukan semata-mata untuk penanganan Covid-19, tapi karena memang derajat kesejahteraan Kesehatan itu sangat penting untuk masyarakat kita,” jelas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Senin (28/9/2020).

Peletakan batu pertama pun dilakukan gubernur bersama Wali Kota, Karo Rena Polda Jatim, Kombes Pol Revindo dan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf. Irwan Subekti. Pembangunan rumah sakit baru ini, merupakan program multi years.

Dengan dana sebesar sekitar 200 miliar untuk tahap awal.

Wali kota Hadi Zainal Abidin menuturkan, dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama RSUD baru di wilayah selatan kota Probolinggo, dimana pembangunan RS ini merupakan hal yang didambakan oleh masyarakat kota Probolinggo sejak lama.

Didasari oleh pembvangunan RS yang layak di kota probolinggo maka dilakukanlah peletakan batu pertama. Pembangunan rumahsakit baru ini pada masa jabatan kami di tahun kedua, tidak mudah mewujutkan apa yang kita ninginkan, namun sebagai upaya maka semuanya tercapai juga.

Dimana rumah sakit baru ini menjadi rumah saki pendidikan di wilayah timur jawa Timur, dimana mengkafer daerah se-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah lakukan peletakan batu pertama RS baru dui kota Probolinggo. kitarnya seperti kabupaten probolinggo, Situbondo, dan Lumajang.

Janji Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri untuk membangun rumah sakit baru, kali ini betul-betul terealisasi di Sebtember 2020 ini.

Rumah sakit seluas 3,7 hektar yang beralamat di Jalan Prof Hamka Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok.

Diawali dengan proses lelang pada Januari 2020, untuk pembangunan jembatan maupun fisik bangunan. Anggaran yang disiapkan untuk gedungnya senilai Rp 30 miliar sedangkan untuk pembangunan jembatan mencapai Rp 1,55 miliar.

Rumah sakit kelas C ini nantinya akan terus dikembangkan menjadi RSUD kelas B. Rencana terdiri dari 400 tempat tidur. Di tahun 2020 akan dibangun jembatan dan 1 unit gedung rawat inap.

Wawali Subri menuturkan akan berupaya secepat mungkin untuk merealisasikan pembangunan fisik. “Diupayakan bulan Akhir September ini sudah dimulai,” katanya.

Kemudian nanti, lanjut wawali, secara bertahap tahun 2021-2022 akan dibangun gedung medical central dan gedung rawat inap lainnya. Target di tahun 2022 mendatang pembangunan fisik bisa mencapai 80-100%.

Sementara itu, terkait pemenuhan non fisiknya, seperti SDM, alat kesehatan dan organisasi secara bertahap mulai dipenuhi tahun 2022-2023.

“Secara keseluruhan diharapkan pada tahun 2023-2024 rumah sakit baru bisa beroperasional untuk melayani masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya,” jelas Wawali Subri. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya, wawali berharap semua pihak bahu membahu dan kerja keras serta bersinergi demi terwujudnya RSUD baru.

“Doakan kami berdua, Habib Hadi selaku wali kota dan saya wakil wali kota, agar terus bisa istiqomah mengawal pembangunan

rumah sakit ini. Tanpa dukungan masyarakat kita tidak bisa berbuat banyak,” pintanya.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin bersama Wawali Mochammad Soufis Subri membuktikan janjinya mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakatnya. Yakni, pembangunan rumah sakit baru di Kota Probolinggo, di wilayah selatan ini.

Hal itu dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan rumah sakit baru di Jalan Prof Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, beberapa waktu lalu.

Peletakan batu pertama dikemas sangat sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid 19.

Puncaknya hari ini Senin (28/9) dilakukan peltakan batu pertama pembangunan RSUD baru yang menjadi idaman kita semua, papar Wali kota Hadi.

Selain APBD, dana proyek pembangunan RSUD yang berlokasi di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok tersebut disupport dana cadangan. Dana itu, akan diambilkan dari APBD di tahun anggaran 2021 dan 2022. Dana cadangan tersebut akan diambilkan dari APBD induk dan APBD tambahan.

“Skema keuangannya seperti itu,” tandas habib Hadi. Dijelaskan, dana cadangan untuk APBD perubahan atau PAK tahun ini (2021) sebesar Rp 10 miliar. Untuk APBD induk tahun 2021 sebanyak Rp 15 miliar dan di APBD Perubahan sebesar Rp 15 miliar.

“Dana cadangan Rp 40 miliar itu, masuk ke dana pembangunan RSUD tahun 2022 yakni Rp 116 miliar. Berarti anggaran pembangunan RSUD untuk 2022 hanya sekitar Rp 76 miliar,” jelasnya.

Ke depan, rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan bertaraf internasional untuk melayani wilayah tapal kuda Jawa Timur. Letaknya yang strategis, berada di Kawasan Bromo Tengger Semeru, membuat pembangunan rumah sakit baru di Kota Probolinggo ini, menjadi prioritas pembangunan. Tertuang dalam perpres nomor 80 tahun 2019.

Lebih lanjut dikatakannya, selan pembangunan Rumah sakit dan Polsek Kanigaran, dimana mendatang akan dilakukan pembangunan satu pulsek lainnya yang belum ada yakni Polsek Kedupok dan 3 koramil yang hingga saat ini baru ada 2 koramil yakni koramil Kota dan koramil Wonoasih. Hal tersebut perlu di pikirkan pula nantinya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota Probolinggo, tambahnya. [wap.adv]

khoirul huda/bhirawa

Didampingi Plt. Kepala Dinsos P3A, Joko Sarwono, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., saat menyerahkan bantuan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada penerima manfaat di Desa Sawahan, Rengel Tuban.

Pemkab Lanjutkan Program JPS Provinsi Jatim Pemkab Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., bersama Plt. Kepala Dinsos P3A, Joko Sarwono, juga hadir Kepala Diskominfo, Rohman Ubaid, Camat Rengel, Eko Wardono meninjau proses penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Tuban di Desa Sawahan, Rengel, Senin (28/09/2020).

Dalam sambutanya Wabup menjelaskan pada awalnya program JPS digagas Pemprov Jatim dan berjalan selama 3 bulan, yaitu Mei-Juli 2020. Pemkab Tuban berkomitmen melanjutkan program tersebut mengingat pandemi Covid-19 masih belum usai.

Anggaran yang digunakan mencapai 8,4 miliar berasal dari APBD Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut, program JPS Kabupaten Tuban akan dilaksanakan selama 4 bulan (September-Desember 2020). Pemkab Tuban juga menambah penerima sebanyak 4 ribu penerima sehingga total penerima mencapai 14 ribu penerima.

“Awalnya 10 ribu kemudian ditambah 4 ribu penerima dengan latar belakang pekerjaan adalah guru honorer madrasah swasta,” ungkapnya.

Wabup juga mengungkapkan guru honorer berperan penting mencerdaskan generasi penerus kabupaten Tuban. Namun, masih banyak guru honorer yang kesejahteraannya masih belum cukup, utamanya guru honorer pada madrasah swasta.

“Terutama pada masa pandemi Covid-19, banyak guru honorer yang terpukul kondisi ekonominya, karenanya perlu mendapat perhatian lebih dari Pemkab Tuban,” sambungnya.

Setiap bulannya penerima JPS Kabupaten Tuban akan mendapat bantuan paket sembako senilai 150 ribu yang terdiri dari beras premium, minyak, dan telur.

Jika sembako yg diterima berkualitas buruk dapat segera melapor, agar segera diganti.

Pihak yang ditunjuk sebagai penyedia sembako harus bertanggung jawab menjalankan amanah yang diberikan.

Wabup Tuban berpesan agar bantuan yang diterima tidak dijual kembali. Namun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan, serta meningkatkan gizi keluarga masyarakat. [hud]

LEGISLATIF

Selasa Pon, 29 September 2020

Halaman 3

Wali Kota Risma Harus Netral di Pilwali Surabaya KIPP Kecam Banyak Baliho Risma - Eri di Jalan Surabaya, Bhirawa Memasuki masa kampanye Pilwali Surabaya 2020 yang berlangsung mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember muncul banyak sorotan. Terutama adanya gambar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam baliho Eri Cahyadi yang terpasang di berbagai sudut jalan protokol.

Pengamat politik Eko Ernada menilai, seharusnya pejabat negara aktif bersikap arif, tegas, dan tidak boleh memihak. “Ini pendidikan politik kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, munculnya baliho Eri Cahyadi-Armuji yang memasang foto Risma bisa memberikan ruang kepada pelanggaran peraturan dan perundangan yang berlaku.

Selain itu, pejabat negara aktif yang dikenal sangat dekat dengan paslon akan memunculkan opini

tidak sehat. Dimana hal itu bisa menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon yang lain.

“Maka sudah semestinya pejabat politik setingkat kepala daerah harus memberi contoh dan menjadi panutan yang baik, terlebih sudah 10 tahun memimpin Surabaya,” ucapnya.

Eko menegaskan, jika memang ada kadernya yang dicalonkan, maka harus dilakukan secara fair dan objektif. Sehingga tidak memberi kesan memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk intervensi politik yang bisa menciderai azas pilkada, jujur dan adil (jurdil).

“Sebagai calon (Eri) tentunya harus menunjukkan eksistensi secara benar dan siap bersaing dengan baik,” ujarnya. Sebagai calon, katanya, Eri-Armuji harus memegang teguh pakta integritas yang dilakukan dan dibacakan saat mendaftar.

Apalagi KPU dan Bawaslu Surabaya dengan dua paslon sudah melakukan deklarasi Pilwali damai. “Calon harus bersaing dengan baik sebagaimana pakta integritas.

Itu sebagai komitmen moral dan patuh terhadap peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Pilwali Surabaya, menurutnya, memiliki dinamika yang sangat tinggi dan persaingan ketat. Maka perlu dilakukan dengan sehat dan masyarakat ikut mengawal perjalanan demokrasi ini sehingga menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas.

Sementara itu Ketua KIPP Jatim Novli Bernado Thyssen mengecam ketidaknetralan Risma dalam Pilwali Surabaya.

Sikap Risma yang tidak netral melanggar undang-undang 1 nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

“Posisi Risma sebagai Wali Kota Surabaya harus netral dan tidak

andre/bhirawa

Salah satu baliho kampanye Eri Cahyadi yang menggunakan foto Wali Kota Risma.

berpihak kepada salah satu paslon,” ujarnya. Novli menegaskan, pasal 71 uu 10/2016 disebutkan secara eksplisit bahwa gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya dilarang meng-

gunakan program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu calon terhitung sejak 6 bulan sebelum penetapan calon.

“Penetapan calon di Pilwali Surabaya pada 23 september lalu,

nah saya tracking enam bulan sebelum itu banyak sekali kebijaka Risma yang tidak netral, contohnya gambarnya dipakai di baliho Eri Armuji dibiarkan tidak ditindak,” ucapnya. [dre]

Dewan Tetap Komitmen Jalankan Kontrol Pemerintahan DPRD Kediri, Bhirawa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Kediri Pembacaan Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mendapatkan persetujuan dari 8 fraksi di Ruang Rapat DPRD Kota Kediri, Senin (28/9).

Ratusan orang dari sejumlah elemen saat melakukan aksi penolakan acara KAMI gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9) kemarin.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

FK3I Dukung Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Surabaya Surabaya, Bhirawa Forum komunikasi Kyai Kampung Indonesia (FK3I) mendukung pembubaran yang dilakukan aparat kepolisian pada kegiatan deklarasi KAMI di Surabaya, Senin (28/9/2020).

Dalam hal ini, Ketua FK3I, Gus Maftuh sangat mendukung pembubaran deklarasi KAMI di Surabaya. Di samping pemberitahuan tempat yang tidak valid, kegiatan KAMI hanya gerakan

politik yang berkedok moral yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku tokoh nasional.

Gus Maftuh juga meyakini gerakan KAMI adalah gerakan yg kental dengan nuansa politik. “Mereka hanya ingin mencari panggung, gerakan yang sakit hati atau tidak puas atas kekalahan Pilpres tahun 2019 kemaren,” katanya.

Di samping itu, Gus Maftuh menyayangkan gerakan KAMI pada saat negara pada

khususnya dunia pada umumnya berperang melawan Covid-19. Gerakan ini dinilai mengabaikan protokoler kesehatan yang bisa menjadi klaster baru penyebaran virus.

“Gerakan KAMI ini bisa menjadikan konflik horizontal, dimana Surabaya sudah kondusif, jangan di isi lagi dengan gerakan atau ujaran ujaran kebencian,” jelasnya.

Gus Maftuh kembali menegaskan mendukung pembubaran deklarasi KAMI yang

dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jatim dan mengajak semua elemen bangsa khususnya Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa timur menolak keberadaan KAMI di Surabaya khususnya Indonesia pada umumnya.

“Kami sangat mengapresiasi Polda Jatim karena telah membubarkan deklarasi KAMI. Mereka (KAMI) melakukan kegiatan tidak sesuai dengan surat pemberitahuan dan protokol Covid-19,” katanya. [geh]

Terkait pandangan akhir fraksi ini, Ketua DPRD Kota Kediri, Agus Sunoto tetap akan mengawal dan memberikan saran pada eksekutif dalam berjalannya pembangunan di daerah.

Gus Sunoto sapaan akrab Ketua DPRD menjelaskan, dalam setelah menyampaikan pendapat umum pada Rabu (23/9) seluruh fraksi akhirnya menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

“Sekarang yang paling penting kami tetap akan menjalankan tugas legislatif sebagai fungsi kontrol bagi berjalannya pemerintahan.

Kami tetap memberikan saran dan masukan secara konservatif dengan prinsip kehatihatian baik-baik agar pengelolaan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tukasnya.

Ketua DPRD Kota Kediri menyebut, dari beberapa saran yang disampaikan fraksi pada rapat paripurna tadi menekankan pada berbagai sektor, mulai infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Usulan berupa pembangunan infrastruktur di wilayah Kelurahan Mrican agar bisa menampung kenaikan volume lalu lintas menjadi perhatian salah satu fraksi, yakni Gerindra.

Sementaa fraksi partai Demokrat, menyarankan agar pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka dana filantropi atau sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana tertulis di isi surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/01- 10/04/2020 tentang penerimaan sumbangan atau hibah dari masyarakat.

Angkat bicara mengenai hasil pandangan akhir fraksi, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menjelaskan Pemerintah Kota Kediri telah menerima dan menjalankan saran dari dewan terkait berjalannya pemerintahan.

“Sumbangan-sumbangan dari pihak manapun itu sudah kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami catat semua. Kami juga tidak menerima uang, jadi sumbangan berupa bahan makanan, kain, dan sebagainya langsung kami distribusikan dan kami catat,” paparnya. [van]

Musisi Jalanan Ciptakan Lagu Kampanye untuk Eri-Armuji Lagu kampanye Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi – Armuji yang diputar pada acara deklarasi kampanye damai KPU Kota Surabaya beberapa hari lalu, dan juga di odong-odong kampanye milik Armuji ternyata adalah buatan Armuji sendiri beserta para pemusik jalanan.

Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim saat memimpin Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua Agus Zunaidi serta Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi.

hartono/bhirawa

DPRD Kota Blitar Bahas Dua Perda

DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Penjelasan Wali Kota Blitar terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (28/9).

Bahkan wakil rakyat pun siap untuk menindaklanjutinya, dimana Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Blitar itu dihadiri 22 anggota dewan dengan agenda penyampaian Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang pendirian PDAM dan Ranperda tentang perubahan kedua atas perda Nomor 15 Tahun 2004 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat Pemkot Blitar.

“Ranperda yang disampaikan ke DPRD, adalah usulan dari Eksekutif dalam hal ini Pemkot Blitar. Nanti akan kami tindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus ,” kata Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim.

Lanjut Syahrul, karena menjadi tahapan sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Perda. Selain membentuk Pansus, pihaknya bakal menjadwalkan sejumlah agenda, dintaranya pada 1 Oktober Rapat Komisi pem-

bekalan anggota yang duduk di Pansus. Dilanjutkan 5 Oktober Rapat Pansus dan Penyusunan Pandangan Umum Fraksi. 6 Oktober Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi soal dua Ranperda.

“Tahapannya cukup banyak, dan Dewan siap menindaklanjutinya,” jelasnya. Selain itu dikatakan Syahrul, pada tanggal 7-9 Oktober dilaksanakan Rapat Pansus inventarisasi permasalahan soal Ranperda, 12 Oktober Rapat Kerja Pansus bersama Pemkot pemecahan masalah, 13 Oktober Rapat Pansus bersama Eksekutif soal finalisasi dan persetujuan bersama.

Pada tanggal 14-23 Oktober proses fasilitasi Gubernur soal Ranperda usulan Pemkot, 15 Oktober rapat Bamperda bersama aeksekutif soal dua aranperda, Rapat Pansus penyusunan laporan. Ada juga rapat fraksi soal penyusunan pendapat akhir fraksi.

“Dan terakhir pada 19 Oktober Rapat Paripurna penyampaian laporan Pansus, penyampaian pendapat akhir fraksi dan penetapan persetujuan dua Ranperda,” ujarnya.

Sementara pada Rapat Paripurna yang dimulai pukul 09.00 itu berlangsung dengan aman dan tertib. Dan memberlakukan protokol kesehatan.

Bahkan selain dihadiri Pjs Wali Kota Blitar Jumadi, juga dihadiri Sekretaris Daerah, Rudy Wijonarko dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi mengatakan, usulan perubahan Ranperda itu sudah melalui proses pendalaman. Seperti usulan perubahan nomenklatur PDAM. Dari semula perusahaan, daerah menjadi perusahaan umum daerah.

“Usulan ini setidaknya bisa lebih menguatkan kelembagaan PDAM Kota Blitar,” harapnya. Usai menggelar Rapat Paripurna penyampaian usulan dua Ranperda, DPRD Kota Blitar juga menggelar Paripurna usulan pemberhentian Yasin Hermanto sebagai wakil ketua dan anggota DPRD Kota Blitar. [htn.adv]

Armuji mengatakan bahwa, pembuatan lagu kampanye itu ia lakukan dengan menggandeng pegiat seni musik jalanan adalah cara pasangan Eri-Armuji untuk menunjukan bahwa mereka sangat peduli terhadap kesenian di Kota Surabaya.

“Saya itu juga bermain musik.

Pemain musik yang kami rekrut itu bukan orang gedongan, itu anakanak jalanan. Mereka itu lah yang kita bina. Ternyata mereka mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, mereka bisa menciptakan sebuah lagu,” kata Armuji.

Menurutnya, dengan menggandeng para pegiat seni jalanan itu, ia mengatakan bahwa tim Eri-Armuji akan melakukan kampanye pilwali Surabaya dengan cara-cara kreatif, bukan lagi menggunakan cara-cara kampanye konvensional. Hal itu dilakukan untuk memberi ruang para pegiat seni untuk turut andil dalam kemeriahan politik.

“Saya bersama orang-orang yang sangat kreatif ya. Ya hasil itu menunjukan bahwa anak-anak yang kita bina dan kita ajak itu memiliki kreativitas,” katanya.

zainal ibad/bhirawa

Cawali Surabaya dan Cawawali Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji saat menyanyikan lagu kampanye ciptaan Armuji dan pemusik jalanan.

Seperti diketahui, Eri CahyadiArmuji merupakan pasangan calon nomor urut 1 yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu, mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, Partai Perindo, PKPI, dan Partai Garuda.

Sebagai informasi, Eri Cahyadi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jenjang karir yang mirip dengan Risma.

Eri Cahyadi memulai karir di Dinas Bangunan pada 2001. Ia kemudian pernah menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pada 2018 hingga 2020, Eri Cahyadi mengemban tugas sebagai Kepala Badan Perencanaan dan

Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Di sisi lain, ia juga diamanahi menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH).

Sementara itu, Armuji merupakan kader PDIP Surabaya yang mendapat tugas partai untuk menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. Ia memulai karirnya di dewan sejak tahun 1999 pasca reformasi di Indonesia. Di tahun itu pula Armuji menjadi Ketua DPRD hingga 2004.

Dari 2004 hingga 2014, ia kembali menjadi Anggota DPRD Kota Surabaya. Ia terpilih lagi pada pileg tahun 2014-2019. Tahun 20142019, ia kembali menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya. Hingga akhirnya ia berpindah tugas ke DPRD Jawa Timur ketika terpilih pada Pileg 2019-2024. [iib]

OPINI

Selasa Pon, 29 September 2020

TAJUK

Bed Kosong di RS KEYAKINAN, setiap penyakit pasti terdapat obat penyembuhannya, ternyata terbukti benar. Angka kesembuhan keterpaparan virus corona meningkat di beberapa daerah zona “merah,” membawa pencerahan psikologis. Seribu lebih bed di Surabaya, dan lebih 2800 bed isolasi di Bogor, telah ditinggalkan pasien. Melalui pasien yang sembuh diperoleh pengalaman sangat berharga terhadap seluruh tindakan medis. Termasuk kombinasi obat, dan penggunaan plasma konvalesen (donor plasma kesembuhan).

Donor plasma darah pasien yang telah sembuh, menjadi pengharapan. Karena memiliki kadar zat anti virus sangat tinggi. Plasma disumbangkan pada pasien dengan gejala berat sampai kritis. Antara lain pasien dengan komplikasi penyakit bawaan, dan memerlukan bantuan ventilator. Metode donor plasma kesembuhan telah sering digunakan di Wuhan (China), Amerika Serikat, dan Eropa. Hasilnya, bisa mengurangi angka kematian, mengurangi waktu rawat inap, dan mengurangi gejala komplikasi.

Kesembuhan Covid-19 makin meningkat. Namun protokol kesehatan (Prokes) masih wajib dikukuhkan sebagai upaya pencegahan. Kedaruratan masih perlu dilanjutkan terutama pada “zona merah” pewabahan pandemi virus corona. Begitu pula uji swab, dan rapid test tetap dilanjutkan menyasar potensi kluster. Sebagian daerah telah merasa manfaat status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Diantaranya laju pewabahan Covid-19 yang bisa dihambat melalui tindakan kesehatan yang lebih baik.

Tetapi sukses kesembuhan terasa belum maksimal. Karena kepatuhan masyarakat (melaksanakan social distancing dan physical distancing) masih perlu digalang. Termasuk dengan penegakan hukum, melaksanakan sanksi tegas.

Terutama pada kluster, pusat perbelanjaan, industri (pabrik), pasar tradisional, dan perkantoran. Juga potensi kluster lalulintas kendaraan di jalan. Sehingga pemerintah daerah (propinsi, serta kabupaten dan kota) perlu menyelenggarakan cek poin.

Tingkat kesembuhan di Surabaya mencapai 84,12%.

Kesembuhan pasien per-hari di Jawa Timur mencapai 341 orang, disusul Jawa Tengah sebanyak 321 orang sembuh.

Jakarta mencatat kesembuhan harian tertinggi, sebanyak 1.300 orang. Seluruh kesembuhan akan menambah “lowongan” bed, yang bisa diisi pasien positif baru hasil swab masal di berbagai tempat.

Bed kosong di RS (rumah sakit) sangat strategis, patut dicermati seksama aparat pemerintah daerah. Karena transparansi kinerja RS masih sering dikeluhkan masyarakat. Khususnya terhadap RS milik pemerintah (RSUD). Terutama tentang antrean kamar inap yang sering dikeluhkan keluarga pasien.

Padahal dalam laporan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tiada RS dengan bed occupation rate (BOR) sebanyak 80%. Masih banyak bed kosong, tidak perlu antre.

Artinya, RS patut di-audit, sebagai mandatory (kewajiban) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Audit kinerja (fungsional) dan audit medis, dinyatakan pada pasal 39. Audit bersifat wajib, berlaku untuk RS pemerintah dan swasta. Pada sisi lain, masih terdapat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan hal serupa.

Urusan kesehatan dijamin konstitusi sebagai hak asasi manusia, tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (1). Lebih lex specialist, UUD pada pasal 34 ayat (3), dinyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Bahkan pada kerjasama dunia tentang indeks pembangunan manusia, urusan kesehatan diposisi-kan pada urutan nomor satu (di atas pendidikan).

Pada beberapa daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) tren wabah pandemi Covid-19, masih menanjak. Sehingga perlu keseimbangan penanganan wabah, terutama transparansi manajemen RS. Juga prosedur pe-rujuk-an pasien masih sering dikeluhkan, berbelit-belit. Saat ini pemerintah sedang menggenjot program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Diperlukan partisipasi disiplin manajemen RS meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Antisipasi Ketergantungan Teknologi PLTN PENGEMBANGAN energi terbarukan demi mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, memang sudah semestinya diwujudkan di negeri ini. Sehingga, kedepannya harga energi-energi terbarukan bisa semakin murah dan semakin cepat untuk dibangun. Terkait hal tersebut, bangsa ini serasa bisa sejenak bernafas lega terkait regulasi energi terbarukan. Pasalnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini, sedang menyiapkan payung hukum dalam mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT. Namun, sayang alih-alih RUU tentang EBT menjadi payung hukum dalam mendukung pengembangan EBT dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Malah justru sebaliknya, isu nuklir dan sumber energi baru berbasis fosil yang tidak berkelanjutan. Seperti gas metana, gasifikasi batubara, dan likuifaksi batubara, yang jelas-jelas tidak ramah harga dan lingkungan malah ada dalam draf RUU EBT tersebut.

Sontak, draf RUU EBT tersebut kini mematik sorotan dan polemik di tengah-tengah publik. Pasalnya, isu nuklir yang ada dalam draf RUU EBT tersebut, tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menanggulangi dampak perubahan iklim.

Padahal, jika tercermati bicara seputar nuklir sudah ada dalam UU No. 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran. Bahkan, pembahasan tentang pengusahaan nuklir dalam ketenagalistrikan telah dimasukkan dalam draf RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Selain itu, Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa nuklir merupakan pilihan terakhir bagi penyediaan energi di Indonesia. Itu artinya, nuklir memang seharusnya hanya jadi pilihan terakhir di negeri ini. Mengantisipasi adanya potensi ketergantungan teknologi dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) jauh lebih baik. Karena, selain biaya yang cenderung mahal, pembangunan PLTN malah membutuhkan waktu jauh lebih panjang ketimbang pembangunan teknologi energi terbarukan. Selain itu pula, jika Indonesia membangun PLTN justru akan mengurangi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi Indonesia ke depannya.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pandemi Covid-19 dan Arus Balik Warga Kota Dunia kini dalan kondisi jungkir balik akibat Pandemi Covid-19. Salah satunya adalah arus balik warga kota ke desa. Tidak seperti biasanya warga desa banyak yang menuju kota untuk mencari rezeki (migrasi), kini yang terjadi adalah orang orang kota justru kembali ke desa untuk bisa bertahan hidup.

H

al itu seperti diungkapkan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan perpindahan dari penduduk kota ke desa. Hal Itu terjadi karena dampak ekonomi yang cukup terasa di perkotaan akibat Pandemi Covid-19. Presiden menyebut dengan istilah “ruralisasi” sebagai kebalikan dari urbanisasi. (kumparan.com, 24/9/20).

Memang Pandemi Covid-19 serta adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) guna menekan persebaran virus gersebut di masyarakat. Akibatnya terjadi tekanan ekonomi yang dalam ke warga masyarakat di perkotaan.

Dimana warga pedesaan yang mencoba peruntungan di kota banyak bergantung pada sektor informal seperti bekerja menjadi pedagang kaki lima (PKL), membuka warung kopi (warkop), pekerja serabutan dan lain sebagainya. Kini mereka terdampak karena adanya pembatasan sosial dimana interaksi antar orang dibatasi sehingga “omset” mereka turun sehingga berdampak pada pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai salah satu jalan keluar akhirnya mereka kembali ke desa, dimana mereka masih mempunyai jaringan sosial untuk bisa menyambung hidup.

Fenomena “Ruralisasi” Resesi melanda dunia akibat Pandemi Covid-19. Sebagaimana diungkapkan Bank Dunia menyatakan bahwa 92 persen negara di dunia akan jatuh ke jurang resesi. Salah satunya Indonesia (JawaPos, 25/9/20).

Hal itu terkonfirmasi oleh keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) bahwa Indonesia mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020. (Jawa Pos, 25/9/20). Gejala resesi itu terasa dimana ekononomi mengalami minus 5, 32 persen pada

P

ya jaringan sosial (kerabat, sanak famili) di desa yang kemungkinan masih bisa dijadikan tempat untuk mencari bantuan kehidupan baik modal maupun pekerjaan. Keempat, Banyaknya bantuan pemerinkuartal II 2020. Sektor tah yang digelontorkan ke usaha di perkotaan terudesa untuk menangulangi Oleh : tama resto, hotel, travel pandemi Covid-19 seperti Untung Dwiharjo dan pendidikan mengaDana Bansos Tunai, BLT lami pukulan hebat.

Desa, Program Keluarga Sehingga pemutusan Harapan (PKH) dan serta Hubungan kerja (PHK) pun dilakukan dana Desa serta lain sebagainya. dunia usaha dalam rangka efisiensi Sehingga fenomena kembali ke untuk bisa bertahan. Akibatnya banyak desa (ruralisasi) sebenarnya semacam karyawan atau pekerja yang berasal mekanisme alamiah untuk bertahan dari desa terkena PHK. Imbasnya me- hidup warga kota yang berasal dari reka pun menjadi pengangguran. desa, karena keterdesakan ekonomi Karena adanya pembatasan interaksi akibat Pandemi Covid-19. Fenomena sosial yang diperlakukan oleh pemer- ini secara teroritis bisa dijelaskan deintah (misalnya PSBB di DKI Jakarta), ngan apa yang disebut oleh Patrick Mc maka para pekerja yang terkena PHK Auslan (1984) dengan “efek lompat pun tidak banyak pilihan untuk me- katak” dimana banyak warga kota yang mulai usaha baru. Kalau dalam krisis “bedol kota” untuk kembali ke desa 1998 dimana banyak pekerja yang karena situasi kota yang tidak terkedali terkena PHK bisa memulai usaha baru akibat pandemi Covid-19. Sehingga dengan membuka usaha di sektor infor- terjadi apa yang disebut proses invasi mal, misalnya bisnis kuliner atau PKL dan suksesi warga kota ke desa. untuk menyambung roda ekonomi rumah tangga. Tapi Tidak dengan krisis Waktunya Membangun Desa yang diakibatkan oleh Pandemi CovidDengan momentum banyaknya 19 saat ini. Justru interaksi pertemuan orang kota yang “mudik” ke desa antar orang dibatasi sehingga pilihan karena Pandemi Covid-19 ini maka usaha hanya lewat jualan online yang sebenarnya bisa menjadikan desa unsesunguhnya membutuhkan waktu. tuk menata diri lebih baik. Sehingga Karena keterdesakan ekonomi maka apa yang terjadi dengan desa “Miliadbanyak pekerja di kota kembali ke desa. er” di daerah Kabupaten Gresik bisa Wilayah Kota-kota besar seperti DKI dijadikan contoh. Dimana kepala desa Jakarta dan kota besar lainya misalnya dan warganya bergotong royong undengan adanya Pandemi Covid-19 ini tuk memajukan desa secara bersama“patut diduga” sebagai kota penyumbang sama memajukan desa dengan usaha warga kota yang kembali ke kampung dan kerja keras akhirnya membuat halaman (desa) untuk memulai hidup desa bisa mandiri dan bisa memenuhi baru. Menurut penulis ada empat fak- kebutuhan ekonomi warganya secara tor mereka kembali ke kota. Pertama, baik. Sehingga tidak membuat warga masih tingginya angka orang terkena desanya berkeinginan untuk ke kota.

Covid-19 yang epicentrumnya berada di Apabila fenomena desa miliader bisa kota besar. Terutama kota besar seperti “dicloning” di desa yang menjadi DKI Jakarta. Sehingga demi keamanan tujuan warga kota maka hampir pasti diri dan keluarga maka mereka merasa warga kota yang kembali ke desa tidak lebih nyaman kembali ke desa. Kedua, akan kembali ke kota.

Menunggu redanya Pandemi Covid-19 Oleh karena itu diperlukan langdi desa, sambil wait and see keadaan kah-langkah dalam membangun kota besar untuk melihat kemungkinan desa. Berikut ini usulan penulis: kembali ke kota besar apabila di desa Pertama, di desa tempat orang kota tidak ada pekerjaan tetap. Ketiga, Adan- kembali desa (desa asal) perlu dipeta-

kan potensi yang bisa dikembangkan untuk memutar roda ekonomi warga desa. Seperti desa Sekapuk yang kini menjadi desa Miliader tersebut memetakan potensi desanya dengan wisata alam Setigi. Jadi potensi alam apa yang bisa dikembangkan di desa tujuan orang kota yang bisa dikembangkan. Kedua, memetakan produk UKM yang bisa dikembangkan untuk membuka lapangan kerja bagi warga pendatang dari kota. Sebagaimana desa Miliader memproduki setiap kampung membuat snack-snack ( makanan ringan ) yang dijual di sekitar komplek wisata Setigi. Ketiga, mematakan potensi dari pribadi warga yang kembali dari kota ke desa. Seperti pengalaman teman penulis yang kembali dari ibukota DKI Jakarta karena ada Pandemi Covid-19. Maka dirinya kembali ke desa dengan membuka usaha berjualan ayam Goreng Khas kota asalnya di bilangan daerah di Jawa Tengah.

Usahanya itu dirintisnya berdasarkan pengalaman dirinya berjualan makanan di Ibu Kota Jakarta. Sekarang usahanya itu laris manis terutama dengan memanfatkan jaringan alumni sekolah dan warga sekitar. Keempat, Membangun semangat kebersamaan antar sesama penduduk yang baru kembali dari kota dan penduduk asli desa yang telah lama menetap.

Hal ini diperlukan untuk mengikis rasa curiga dan membangun kebersamaan warga. Kelima, memfungsikan dana desa sebagai dana yang padat karya untuk memutar roda ekonomi desa. Ketujuh, Menyalurkan bantuan Bansos tunai, BLT desa dan PKH tepat sasaran di desa sehingga menjadi “ bantalan sosial” bagi warga kota yang kembali ke desa, selagi mereka belum bekerja.

Demikian krusial desa sekarang ini karena Pandemi Covid-19, sehingga orang kota pun harus kembali ke desa untuk mencari kehidupan ekonomi. Sungguh Keadaan ini menunjukan bahwa saatnya kita berdamai dengan alam terutama desa. Selamat Membangun desa kawan.

de ngan ibunya. Peran Saat anak sudah ada ibu adalah untuk meradi warung dengan memewat dan mendidik anakgang ponsel. Kemunganaknya di rumah. Saat kinan dia untuk belajar Jojo ditingal meningdan mengerjakan tugasgal dunia oleh ibunya. tugas dari sekolah itu Dia tidak mendapatkan kecil. Dia hanya duduk perawatan dan kelemdi warung untuk bermain butan dari kasih sayang ponsel bersama temanseorang ibu. temannya. Hal ini tentu Oleh : Solusi dari permasalah suatu kerugian bagi Jojo.

Eki Tirtana Zamzani Jojo yakni guru smp Karena dampaknya baru tersebut memanggil Jojo dirasakan saat dia sudah untuk datang ke sekolah. dewasa. Ketika dia sulit mendapatkan pekerjaan. Karena Dia dinasehati oleh gurunya agar tetap kurangnya ilmu pengetahuan atau mengikuti pembelajaran secara daring setiap hari. Jojo pun menyanggupinya ketrampilan dalam bekerja.

Ibarat pribahasa belajar di waktu untuk bersedia mengerjakan tugas.

Menurut Endah fitri mufidah, guru muda ibarat menulis di atas batu.

Sedangkan belajar di masa tua ibarat matematika di smp amantul ummah menulis diatas air. Dalam belajar itu Mojokerto. Pendidikan adalah nokita menghilangkan rasa malas terlebih mor satu. Jika orang tua terlambat dahulu. Nanti kita bisa memperoleh menyekolahkan atau bahkan tidak hasilnya berupa ilmu pengetahuan di menyekolahkan anaknya. Hal ini akhir. Saat kita belajar di masa dewasa menyebabkan kerugian bagi orang tua akan terasa sulit. Karena banyak yang kalau sudah tua.

Misalkan saat sekolah anak bermadi pikirkan oleh orang dewasa mulai las-malasan dengan tidak mengerjadari keluarga dan pekerjaan.

Pada waktu di pagi hari, kewajiban kan tugas. Hal ini menyebabkan tidak Jojo adalah belajar secara daring. Dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Saat menanggalkan kewajiban belajarnya. dewasa anak itu tidak bisa mengangHal ini berdampak pada keterting- kat derajat orang tua. Dalam kondisi galan materi pelajaran di sekolah. Jika ini, menurutnya yang paling susah dibiarkan terus-menerus. Hal ini akan adalah orang tua. Tetapi kalau di beri menjadi suatu permasalahan dikemu- pendidikan hingga kuliah, nanti anak dian hari. Karena anak akan semakin bisa mengangkat derajat orang tua. sulit untuk mengejar ketertinggalan Terpenting pendidikan dasar agamanya kuat agar mengerti sama orang materi pelajarannya.

Dari kisah Jojo tersebut, kekurang- tua kalau sudah besar. an pembelajaran daring adalah kesulitan orang tua dalam mengontrol Partisipasi Orang Tua Dalam pembelajaran daring, orang aktivitas belajar anaknya pada jenjang smp. Apalagi jika anak itu hanya tua merupakan rekan kerja guru dalam memiliki satu orang tua saja. Seorang mengajar anak-anak di rumah. Penyamayah berkewajiban bekerja untuk paian guru berupa video pembelajaran mencari nafkah dari pagi hingga sore akan disampaikan lagi oleh orang tua hari. Hal ini menyebabkan kurangnya kepada anak-anaknya. Lalu orang tua intensitas bertemu dengan anak. Seh- akan membantu mereka dalam pengeringga seorang ayah tidak mengetahui jaan tugas jika terjadi kesulitan.

Ada keluhan dari orang tua dan perkembangan belajar anak secara siswa yang mulai bosan dengan daring di rumah.

Biasanya anak itu lebih dekat pembelajaran daring. Setiap selesai

pembelajaran daring. Anak-anak mendapatkan banyak tugas. Disinilah peran orang tua untuk membantu anaknya agar bisa memahami materi ajar. Di masa pandemi covid-19, orang tua tidak sadar telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam hadits berikut : “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”. (H.R. Al Hakim:7679) Bergantinya sistem pendidikan kita dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. Hal ini tentu membutuhkan penyesuaian diri dari berbagai pihak. Oran tua kini bisa belajar menguasai pengoperasian phonsel. Hal ini bertujuan sebagai suatu pengawasan terhadap anak. Oran tua bisa memeriksa tugas yang sudah dikerjakan oleh anaknya setiap hari.

Bagi guru, bisa menyesuaikan cara mengajarnya secara daring. Guru bisa mulai belajar aplikasi yang mendukung pembuatan video yang menarik.

Hal ini bisa meningkatkan kemauan peserta didik dalam belajar secara daring di rumah.

Bagi siswa, kini sudah mulai menyesuaikan untuk belajar secara daring.

Mereka menyaksikan video pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya.

Kemudian mengerjakan soal dan memfoto hasil jawabannya untuk di kirim ke guru. Hingga mereka paham cara pengerjaan kuis secara online.

Pada masa pandemic covid-19, teknologi berperan penting dalam proses pembelajaran. Kelas-kelas di sekolah sudah tergantikan oleh group-group pembelajaran di aplikasi phonsel. Sehingga penting partisipasi orang tua dalam menemani anak-anaknya dalam belajar secara daring di rumah. Agar mereka bisa melakukan pemberian yang utama yakni berupa pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.

Peneliti pada LAZNAS YDSF, Alumnus Fisip Unair

Partisipasi Orang Tua dalam Pembelajaran Daring

ada suatu acara pelatihan pengoperasian aplikasi elearning untuk pembelajaran daring di aula MI Darul Huda kota Mojokerto (Kamis, 1009-2020). Penulis bertemu dengan seorang guru dari SMP swasta di kota Mojokerto. Dia bercerita mengenai pembelajaran daring (dalam jaringan) di sekolahnya. Menurutnya pembelajaran daring itu sulit dilakukan oleh siswa SMP secara mandiri. Dia membandingkan partisipasi orang tua siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada jenjang SD, anak masih ada pengawasan dari orang tua. Tugas dari guru langsung dikirim ke ponsel orang tua. Sehingga orang tua bisa menyuruh anaknya untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu.

Pada jenjang SMA, kemauan belajar anak sudah muncul agar bisa meraih prestasi. Hal ini untuk menentukan karir pada jenjang selanjutnya. Tetapi pada jenjang SMP biasanya anak sudah diberikan phonsel sendiri. Sehingga ada kelonggaran pengawasan dari orang tua terhadap pembelajaran daring anaknya. Kemauan belajar dari anak secara mandiri juga belum muncul.

Kendala Pembelajaran Daring Guru SMP tersebut mengeluhkan salah satu siswanya yang bermasalah dalam pembelajaran daring.

Anaknya masih duduk di kelas tujuh smp. Nama panggilannya adalah Jojo. Dia adalah anak piatu. Karena Ibunya sudah meninggal dunia saat dia masih SD (belum baligh). Kini dia hanya hidup berdua bersama ayahnya.

Saat dia mengoreksi jawaban siswa. Jojo ini jarang mengumpulkan tugas. Setelah dia selidiki dengan bertanya pada tetangga Jojo.

Saat whatsapp-nya Jojo itu aktif.

Ternyata dia lagi online diwarung agar bisa mendapatkan jaringan internet secara gratis melalui wifi.

Guru MI Darul Huda Kota Mojokerto

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK 47 Kades Dukung Program Trijuang Pertanahan Halaman 5

Selasa Pon, 29 September 2020

Gresik, Bhirawa Sebanyak 47 Kepala Desa (Kades) dari dua kecamatan, yaitu Sidayu dan Dukun melakukan deklarasi bersama siap mensukseskan program Trijuang bidang pertanahan. Mereka 21 Kades dari Kecamatan Sidayu dan 26 Kades dari Kecamatan Dukun.

Deklarasi ini disaksikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Kepala BPN Gresik Asep Heri dan Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, Jonahar, anggota Forkopimda Gresik, Dandim 0817 Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail serta Wakapolres dan Kasi Intel Kajaksaan Negeri Gresik juga ikut menjadi saksi pembacaan deklarasi.

Deklarasi itu untuk mendukung dan mensukseskan program strategis nasional dibidang pertanahan. Program itu yaitu Trijuang pertanahan

dengan mewujudkan pendaftaran tanah desa lengkap. Bersinergi melaksanakan program bersama Pemkab Gresik dan Kantor BPN Gresik.

Menurut Kepala BPN Gresik Asep Heri, , 47 desa di Kecamatan Sidayu dan Dukun ini adalah desa binaan yang bakal dijadikan percontohan pada program Trijuang. Ada 50 ribu bidang tanah yang bakal didaftar untuk program ini.

“Mulai besok kita akan memulai serentak pemasangan tapal batas bidang pada seluruh tanah yang

akan didaftar. Kami berharap selama 3 bulan ini seluruh proses pendaftaran sudah bisa selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari digitalisasi data tanah yang merupakan program masa depan pemerintah” kata Asep Heri, Senin (28/9).

Untuk kegiatan pemasangan tapal batas ini, Asep Heri mengaku pihaknya sudah menyiapkan 150 ribu patok yang sudah disiapkan di masing-masing desa. Pada kegiatan ini Bupati menyampaikan terima kasih kepada jajaran Badan Pertanahan yang sudah banyak membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum tanah.

“Kepada Kades, kami minta bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mensukseskan program ini. Kami juga minta kepada pihak Badan Pertanah-

an agar lebih menyederhanakan proses administrasi serta pembiayaannya, agar masyarakat tidak terbebani,” tandas Bupati.

Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, Jonahar yang baru beberapa saat lalu bertugas di Gresik menyatakan sangat terkesan dengan masyarakat Gresik, khususnya Bupati Gresik. “Saya merasa masyarakat Gresik dengan Badan Pertanahan Gresik tidak asing lagi. Bupati beserta BPN sepertinya sangat bersinergi dalam melaksanakan Trijuang dalam rangka mensukseskan program strategis nasional.” tutur Jonahar.

Program ini tambah Jonahar, sangat penting dan bisa sukses apabila Kedes, Kepala BPN dan Bupati saling mendukung dan bekerja sama.[eri]

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik bersama Forkopimda saat deklarasi program Trijuang.

LINTAS PELAYANAN

Babinsa Koramil 0814/09 Bantu Warga Pasang Genting Musala Jombang, Bhirawa Bintara Pembina Desa (Babinsa) 0814/09 Kudu, Jombang, Serma Yuwono bersama anggota Koramil 0814/09 lainnya membantu pemasangan genting Musala Al Rohman di Dusun Ketapang Lor, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Senin (28/09).

Serma Yuwono mengatakan, salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang Babinsa yakni, kemampuan dalam melakukan kegiatan teritorial dengan menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan desa. Oleh karenanya, Serma Yuwono mengajak semua warga setempat untuk bergotong royong malakukan pemasangan genting musala.

Komandan Koramil (Danramil) 0814/09 Kudu, Jombang, Kapten Inf Ngatari mengatakan, membantu kesulitan warga sudah menjadi tanggungjawab satuan teritorial sebagai Komando Kewilayahan. Seorang Babinsa kata Kapten Inf Ngatari, harus mampu membangun kedekatan dengan warga di desa binaannya. ”Kegiatan gotong royong ini disamping membantu kesulitan warga, juga diharapkan untuk menjalin hubungan TNI dengan warga makin erat dan kemanunggalan yang kuat,” ujar Kapten Inf Ngatari. [rif]

Istimewa

Warga Desa Tebluru membantu pengerjaan program TMMD 109 di Lamongan, Senin (28/9).

Warga Desa Bantu Pengerjaan Satgas TMMD

arif yulianto/bhirawa.

Anggota Koramil 0814/09 Kudu, Jombang tengah membantu warga menaikkan (memasang) genting musholla di Dusun Ketapang Lor, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Senin (28/09).

Surabaya, Bhirawa Satgas TMMD 109 Kodim 0812/ Lamongan terbantu dengan kehadiran warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.

Warga setempat membantu pengerjaan fisik yang dilakukan anggota Satgas TMMD 109.

Salah satunya yakni Sumarni. Di usianya yang sudah tidak mudah, Sumarni rela membantu Satga TMMD memanggul material pembangunan

fisik di Desanya. Pihaknya mengaku apa yang dilakukan ini demi meringankan beban Satgas dan sekaligus ingin melihay Desa nya maju seperti Desa tetangga. “Tentu saja ini menjadi kewajiban saya untuk ikut membantu bapak-bapak TNI dalam mengerjakan pekerjaan ini. Karena saya dan juga warga saya pasti ingin menjadi desanya lebih maju,” kata Sumarni.

Pihaknya pun merasa terpanggil jiwanya. Dengan sukarela demi

Pensosmas Diharap Berkontribusi dalam Desa Berketahanan Sosial Pemprov, Bhirawa Untuk mengimplementasikan tumbuhnya Desa Berketahanan Sosial di JawaTimur, maka perlu melakukan kegiatan penguatan Kapasitas Penyuluh Sosial Masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melangsungkan kegiatan Penguatan Kapasitas Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Menuju Desa Berketahanan Sosial, di Batu, selama dua hari Senin (28/9) dan Selasa (29/9).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi menyampaikan, dalam kegiatan ini diharapkan agar para relawan penyuluh Sosial Masyarakat, dapat berkontribusi pada wilayah kerjanya.

“Sekaligus dapat memberikan manfaat secara langsung sebagai bagian dari pembangunan masyarakat desa setempat,” katanya.

Sebelumnya, Alwi juga memaparkan, kalau permasalahan Sosial di Indonesia, utamanya di Jatim masih relatif banyak jumlahnya dan kompleks permasalahannya. Selama ini Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berbuat banyak terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). “Penanganan dan pelayanan terhadap PPKS telah, sedang dan terus dilaksanakan, baik secara sektoral maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak,” katanya.

Berbagai pihak itu antara lain dengan instansi terkait, Dunia usaha, organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan kalangan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, bahkan sampai tingkat Kelurahan/Desa.

Kementerian Sosial RI telah membentuktumbuhnya model pemberdayaan sosial melalui ‘Desa Berketahanan Sosial’. Di mana desa menerapkan empat dimensi Ketahanan Sosial masyarakat, berupa perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan PPKS lainnya.[rac]

mewujudkan keinginannya dan juga warganya dalam pemerataan pembangunan. Karena saat ini desanya sedang mendapatkan berkah pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 109. “Saya ingin Desa ini lebih maju seperti Desa yang lainnya yang sudah maju. Sehingga dengan kemajuan desanya dapat dipastikan ekonomi warga semakin meningkat,” harapnya.

Sementara itu, Dansatgas TMMD 109

Kodim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono mengaku terbantu dengan warga setempat. Pihaknya pun berterima kasih kepada warga yang ikut mensukseskan dan membantu pembangunan TMMD 109 di Desa Tebluru.

“Apa yang dilakukan warga ini sangatlah membantu meringankan tugas anggota Satgas. Dengan semangat gotong royong, saya yakin pengerjaan TMMD ini bisa selesai sebelum target yang ditentukan,” ungkapnya. [bed,aha]

Cegah Penularan Covid-19 di Kalangan Lansia, Beri Vitamin dan Pulse Oximeter Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus mengambil langkah untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di kalangan lansia. Selain memberikan vitamin gratis melalui Puskesmas dan Posyandu Lansia, pemberian pulse oximeter (alat pengukur kadar oksigen) juga dilakukan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya sejak 3 - 4 hari ini, jumlah kumulatif pasien confirm Covid-19 sekitar 30 persen lansia. Pihaknya mengaku, saat ini terus melakukan tracing dari mana mereka bisa tertular.

Sebab, usia di atas 70 tahun relatif kecil untuk pergi keluar rumah.

“Kami melalui Puskesmas dan saya masih mencoba mencari tahu

dari mana mereka tertular. Karena kalau dilihat dari usia segitu, mereka relatif kecil kalau pergi-pergi keluar rumah,” kata Wali Kota Risma di rumah dinas, Jalan Sedap Malam Surabaya, Senin (28/9).

Meski begitu, ia memastikan, bahwa Pemkot Surabaya melalui Puskesmas dan Posyandu Lansia memberikan vitamin secara gratis bagi mereka. Tujuannya agar imunitas tubuh lansia tetap terjaga. Selain itu pula pemberian pulse oximeter juga dilakukan. “Karena itu pemkot melalui puskesmas menyiapkan vitamin yang bisa didapatkan dengan gratis untuk para lansia, di Puskesmas maupun melalui Posyandu-posyandu lansia,” katanya.

Namun begitu, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini kemba-

li mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai penularan yang bisa saja terjadi di lingkungan keluarga. Makanya, ia berpesan agar warga dapat semaksimal mungkin menggunakan peralatan pribadi untuk diri sendiri. “Misalkan, piring itu kita gunakan satu, iya itu terus kita gunakan, kemudian sendok dan sebagainya. Kalau bisa ditangani sendiri,” tuturnya.

Tak hanya lansia, Wali Kota Risma menyebut, berdasarkan data Dinkes, anak-anak muda yang terkena Covid-19 di Surabaya juga sekitar 30 persen. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pula cara bersosial dengan masyarakat. [iib]

PELAKSANA PUBLIK

Wisata Selorejo Kembali Dibuka dengan Terapkan Protokol Kesehatan Sejak masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terjadi Maret 2020 lalu, wisata Bendungan Selorejo sempat ditutup untuk umum. Kini wisata yang menyuguhkan pemandangan waduk yang indah dengan suasana alam yang sejuk di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang dikelola Perum Jasa Tirta (PJT) I ini bisa kembali anda nikmati.

“Untuk Wisata Selorejo ini sudah buka mulai tanggal 1 September 2020. Penerapan protokol kesehatan dilaksanakan untuk semua karyawan dan mitra usaha pedagang serta pengemudi perahu yang dilengkapi dengan masker dan face shield,” kata Kepala Kepala Sub Divisi Pariwisata dan Jasa Lain PJT I, Inni Dian Rohani saat dikonfrimasi, Senin (28/9).

Untuk penerapan protokol kesehatan, pihaknya juga memasang imbauan penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan yang tersebar di area hotel dan taman

wisata. Selain itu, pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker mulai dari pintu masuk serta di dalam taman wisata. “Di lokasi wisata ada petugas Covid Rangers. Tugasnya untuk mengingatkan pengunjung agar tetap melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Terkait kapasitas, pada masa normal, Taman Wisata Selorejo mampu menampung hingga 10 ribu pengunjung. Namun di era kebiasaan baru ini jumlah pengunjung dibatasi hanya 5 ribu orang per harinya.

“Pembatasan jumlah pengunjung yang hanya separuh dari kapasitas

Pemandangan Wisata Selorejo yang kini kembali dibuka dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan pembatasan jumlah kunjungan.

ini sudah kami ujicobakan. Syaratnya, apabila berkunjung adalah dalam kondisi sehat. Di pintu masuk ada pengukuran suhu dan mengisi buku tamu tentang riwayat data

diri,” ungkapnya.

Menurutnya, Wisata Selorejo menawarkan sensasi bagi pengunjung yang benar-benar akan dekat dengan alam. Pengunjung dapat

menikmati sajian kuliner khas ikan bakar dengan aneka sambal yang nikmat. Bahkan, kata dia, pengunjung bisa memancing bersama keluarga baik di tepi waduk maupun di atas perah sembari menikmati sensasi perahu dayung dan motor berkeliling waduk.

“Yang tak dapat dilupakan adalah melintas jembatan gantung yang cukup panjang di atas waduk. Jembatan gantung ini menjadi ikon Selorejo. Pengunjung juga dapat berenang di taman air untuk keluarga maupun kolam renang dewasa standar internasional bagi yang ingin menggelar even kompetisi renang,” ungkapnya.

Sedangkan Manajer Unit Bisnis Pariwisata PJT I, Bayu Pramadya menjelaskan, untuk tiket masuk Taman Wisata Selorejo pada hari biasa sebesar Rp 13 ribu per orang

dan akhir pekan atau hari libur nasional sebesar Rp 20 ribu per orang.

Tiket kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp 2.000, roda empat Rp 5.000 dan bus Rp 15 ribu.

Bayu menambahkan, Selorejo juga menyediakan hotel dan fasilitas meeting atau rapat. Harga hotel mulai Rp 260 ribu per kamar untuk dua orang. Tersedia pula cottage mulai Rp 540 ribu per unit. Sedangkan paket meeting juga tersedia dengan harga ekonomis Rp 150 ribu per pax dengan makan siang dan coffee break.

Selain itu, ada pula paket hemat untuk diklat siswa dengan harga ekonomis mulai Rp 100 ribu per malam. Yang terbaru adalah paket Waterside Camp juga dapat dinikmati di Selorejo yang memiliki view tepi waduk dengan harga Rp 250 ribu per tenda per malam.[rac]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pon, 29 S

663 Lembaga Madrasah Diniyah Terima BOP d Kemenag Sidoarjo Lantik Kepala MTsN dan Kepala MIN Sidoarjo, Bhirawa Penyegaran program belajar mengajar di lingkungan sekolah madrasah dilakukan Kemenag Kabupaten Sidoarjo, Senin (28/9) kemarin dengan melakukan rolling dan promosi Kepala MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) dan MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sebanyak lima orang dirolling dan dipromosikan. Mereka dilantik Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo, M Amir Sholehuddin. Kelimanya, Agus Suwito sebagai Kepala MTsN 2 Krian, Jumakir sebagai Kepala MTsN 3 Tarik, Aziz sebagai Kepala MTsN 4 Tlasih, Mustain sebagai Kepala MIN 1 Buduran dan Mujahidin sebagai Kepala MIN 2 Sidoarjo, serta Kepala Subbag TU juga Kasi Penmad bertugas sebagai saksi.

Dalam arahannya, Kepala Kepala

achmad suprayogi/bhirawa

Proses penandatangan SK Promosi dan Rolling di Kantor Kemenag Sidoarjo.

Kemenag Sidoarjo, Amir Sholehuddim menjelaskan, Kepala Madrasah yang baru saja dilantik ini harus senantiasa

bersyukur pada Allah SWT. Mari dilaksanakan dengan tulus ikhlas, bila ada pekerjaan yang belum bisa terselesai-

kan jangan segan - segan untuk bertanya pada seniornya. ''Jadi tidak boleh menganggap dirinya sudah menjadi orang pinter, berkonsultasilah pada senior, atau pada atasan bila menemukan kejanggalan yang tidak bisa di selesaikan,'' pesan Kepala Kemenag Sidoarjo.

Amir menjelaskan, secepat mungkin beradaptasi dengan lingkungan, kerja keras, kerja cerdas agar menjadi madrasah hebat dan bermartabat. Juga diucapkan selamat bertugas sebagai nahkoda nantinya mampu memberikan pada generasi muda untuk menjawab kebutuhan masyarakat seirama dengan zaman.

"Kami tetap menunggu inovasi perubahan - perubahan dan prestasi dari masing - masing madrasah, baik guru, siswa termasuk lembaga madrasahnya,'' harapnya. [ach]

Mahasiswa Unusa Buat Kreasi Gantungan Kunci dari Pelepah Pisang Surabaya, Bhirawa Bertekstur kuat dan memiliki banyak serat, membuat lima mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) dalam Tim Pekan Kretivitas Mahasiswa (PKM) mengolah pelepah pisang menjadi kreasi asesoris gantungan kunci yang cantik.

Para mahasiswa itu, Yolanda Lettalia Sindytiono, Adelina Pratiwi, Sofi Azilan Aini, Arista Putri Sulistiana dan Nindy Kurniati Binti Sholihah yang merupakan mahasiswa dari Program Studi (Prodi) Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM).

Salah satu anggota PKM, Adelina Pratiwi menjelaskan, Gelis merupakan salah satu gantungan untuk botol minum ramah lingkungan pendukung Zero Waste. Gantungan ini akan terlihat stylish sehingga menarik untuk di-

gunakan anak muda. "Berbahan dasar dari pelepah pisang membuat lebih ramah lingkungan lantaran tidak banyak sampah yang dihasilkan,'' ungkap Adelina, Senin (28/9) kemarin.

Adelina menjelaskan, batang pisang ini jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Paling sering dimanfaatkan buah hingga daunnya saja.

Kondisi ini membuat banyaknya sampah batang pisang jadi ada keinginan mencoba untuk mengolah menjadi gantungan botol,'' ujarnya.

"Proses pengelolahan pelepah pisang dibelah memanjang lalu mengeringkan pelepah pisang hingga kering. Jika sudah kering, pelepah pisang itu langsung diikat dengan cara kelabang. Langsung dibentuk untuk gantungan botol yang lebih ramah lingkungan,'' paparnya. [ina]

Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan alat Covid 19 untuk Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dibawah naungan DPC FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah).

Bantuan Operasional Pendidikan dan Alat Covid 19 diserahkan kepada 663 penerima Lembaga Madin Bondowoso yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Salwa di Pendopo Bupati, Senin (28/9).

Dalam penyerahan bantuan itu, selain Bupati Salwa Arifin turut dihadiri Ketua DPW FKDT Jawa Timur, KH Satuham Akbar, Pembina FKDT Bondowoso KH Muhammad Hasan dan puluhan Ketua Lembaga Madin setempat.

Bupati Drs KH Salwa Arifin yang juga sebagai Ketua Pembina Madin Bondowoso menyampaikan, Bantuan Operasional Pendidikan dan alat Covid 19 guna meringankan dan mendukung proses pendidikan. Ia menegaskan, agar supaya tidak kemudian ada pemetongan oleh siapapun.

"Apalagi sekarang kondisi pandemi Covid 19. Tidak layak dipotong. Mestinya kita mendukung,'' tegasnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, semua pihak harus bisa memahami bantuan yang dis-

erahkan harus digunakan dengan semestinya. Pasalnya, akibat pandemi Covid 19 tidak hanya di sektor ekonomi yang terdampak, namun juga mempengaruhi didunia pendidikan.

Sementara itu, Ketua DPW FKDT Jawa Timur, KH Satuham Akbar

Secara simbolis pemberian Bantuan Operasional Pendidi untuk Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dibawah naun

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Adelina menunjukkan hasil produk kreasi pelepah pisan yang diolah menjadi gantungan kunci.

Kota Madiun Masuk Nominasi Daerah Terbaik

BANGKU POJOK

Untuk Kategori Ketepatan Alokasi Pendidikan

alimin hakim/bhirawa

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono SH MTr Han saat bersilaturrahmi ke Pondok Al Islam pimpinan Ustadz Khozin.

Bakti Sosial HUT TNI ke-75

Dandim 0812 Ajak Bersinergi Pondok Al Islam Lamongan, Bhirawa Momentum HUT TNI ke 75 Tahun 2020, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono SH MTr Han bersilaturrahmi dan menggelar agenda Bakti Sosial (Baksos) ke Pondok Al Islam pimpinan Ustadz Khozin. Dalam silaturrahmi, Dandim 0812 mengajak untuk bersinergi soal pelaksanaan TMMD ke - 109 supaya berjalan maksimal baik di program fisik dan non fisiknya.

"Alhamdulillah, saya hari ini bersilaturrahmi dan kita ingin bersinergi dengan Ponpes Al Islam. Apalagi selama pelaksanaan TMMD ke-109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro. Maka seluruh lapisan kami rangkul agar dapat berjalan maksimal,'' ujar Letkol Sidik. Dalam silaturahminya selain mengajak bersinergi, Dandim yang sekaligus menjadi Satgas TMMD ini juga membagikan sejumlah Paket Sembako kepada para santri. Dandim berharap kepada pemangku Pondok Al Islam, Ustadz Khozin yang juga penasihat Yayasan Lingkar Perdamaian agar terus sinergi dan mendoakan TNI supaya semakin dicintai rakyat.

"Selain menjalin sinergi dengan Pondok Pesantren, kami juga meminta restu supaya TNI kedepan semakin dicintai dan selalu di hati rakyat,'' harapnya. Saat bersilaturrahmi Dansatgas didampingi Danki SSK TMMD, Kapten Chb Suroso SHI dan Danramil 0812/23 Kecamatan Solokuro. Usai bersilaturrahmi, Dandim turun langsung ke lokasi TMMD ke-109 yang sudah memasuki sepekan pelaksanaan dan pengerjaan. [aha.yit]

Kota Madiun, Bhirawa Atas dasar kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD Pemerintah Kota Madiun dapat apresiasi dari perusahaan Katadata.co.id. Hal ini ditandai dengan masuknya Kota Pendekar (Pintar Melayani Membangun Peduli Terbuka Karismatik) sebagai nominasi daerah terbaik kategori ketepatan alokasi pendidikan kelompok 1 dalam indeks kelola tahun 2020.

Penganugerahan terbagi dalam tiga tahapan seleksi. Tahap pertama, penilaian administratif yang mencakup hasil audit atas pengelolaan APBD harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kedua, penilaian kuantitatif yang mengacu pada ketepatan alokasi anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan mengacu pada besaran dampak penggunaan anggaran terhadap hasil pembangunan. Ketiga, penilaian kualitatif yang mencakup kebijakan atau inovasi yang dilakukan pemerintah daer-

ah dalam mendorong pembangunan di daerah masing-masing.

Wali Kota Madiun, Maidi menyampaikan paparan beragam inovasi dalam bidang pendidikan, di hadapan para tim penilai yang dilakukan secara virtual.

Menurutnya, semua perubahan saat ini pasti berasal dari ilmu pengetahuan.

"Maka kita buat visi misi Madiun Pintar dengan 13 program. Diantaranya beasiswa bagi tenaga kependidikan dan memberikan bantuan laptop atau notebook dan seragam gratis kepada siswa SD dan SMP di Kota Madiun,'' kata Wali Kota Madiun, Maidi, saat memberikan pemaparan Berbagai Inovasi Kota Pendekar, Senin (28/9).

Wali Kota Maidi menjelaskan, pendidikan menjadi prioritas utama yang harus terus diupayakan kemajuannya.

Dan yang tak boleh ditinggalkan adalah bidang kesehatan. Kedua bidang itu harus berjalan seirama agar tercipta masyarakat yang sejahtera. [dar]

sudarno/bhirawa

Atas dasar kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD Pemerintah Kota Madiun dapat apresiasi dari Katadata.co.id.

Tampak Wali Kota Madiun, Maidi, saat mimpin rapat sekaligus memaparkan berbagai inovasi Kota Pendekar.

GALERI

KPK Corner didirikan di Rumah Belajar Kakek Aboe ini merupakan program kerjasa

Untuk Biasakan Anak-

UMM Resmika Malang, Bhirawa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang mengikuti Program Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) baru - baru ini meresmikan KPK Corner di Tanjungrejo, Kec Sukun, Kota Malang. KPK Corner didirikan di Rumah Belajar Kakek Aboe ini merupakan program kerjasama dengan Direktorat Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Corner ini untuk mengenalkan perilaku jujur sejak dini melalui buku - buku bacaan seperti dongeng yang langsung diberikan KPK kepada anak - anak di Rumah Belajar Kakek Aboe. Program ini sejalan dengan program utama mahasiswa PPM UMM yakni tentang literasi. Mereka mengenalkan tentang budaya literasi melalui buku bacaan.

Lima orang anggota PMM UMM ini mengawali programnya dengan mengajak anak anak untuk membuat dan

menghias KPK Corner.

"KPK Corner dibuat untuk mengedukasi dan mengajak anak - anak yang berada di Rumah Belajar Kakek Aboe untuk mencintai buku terlebih dahulu. Buku yang tersediapun sangat beragam, mulai dari enskiklopedia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, agama,

buku dongeng dan sebagainya hasiswa Faku UMM yang m satu anggota PM Addini Senin 2 Addini menj Corner kelom diresmikan in membantu sal jaan rumah In

KAMPUS

Ubah Jadi Kampung Batik, Undika Gelar Perlatihan Modernisasi Batik Pelatihan modernisasi batik dilakukan mahasiswa Universitas Dinamika (Undika) Surabaya dalam pengabdian masyarakat. Pelatihan ini merupakan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) yang diterima Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang menyasar warga Suratan Kelurahan Kranggan, Mojokerto.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Melalui Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa mahasiswa Undika beri pelatihan tiga jenis teknik dalam membatik pada warga suratan Kelurahan Kranggan Mojokerto.

Selama hampir tiga minggu mereka memotivasi warga untuk mengubah desa menjadi kampung batik. Menurut Ketua Pelaksana PHP2D, Muhammad Wahyudi, antusiasme warga cukup tinggi dalam pelatihan kali ini. Untuk kegiatannya ada tiga kali pelatihan membuat batik. Di pekan pertama warga diajarkan membuat teknik batik jumput. Pekan kedua, warga

diajarkan membuat teknik batik cap, dan terakhir membuat teknik batik tulis.

"Sedangkan Bulan Oktober akan ada pelatihan pemasaran, pengelolaan uang dan lainnya,'' kata Yudi sapaan akrabnya. Yudi menjelaskan, kegiatan ini dilakukan dengan Protokol Kesehatan (Prokes).

Ia juga mengadakan kegiatan secara Daring, agar tidak ter-

lalu banyak dan sering berkerumun. Selain itu, mahasiswa Undika akan memberikan pelatihan manajemen produksi, keuangan, dan juga pemasaran. Sehingga tujuan awal untuk memodernisasi Desa Suratan menjadi Kampung Batik bisa tercapai.

Meski terbilang lancar, Wahyudi mengakui, ada beberapa kendala saat melakukan pelatihan. Apalagi di masa pandemi Covid 19 ini kegiatan harus tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai dengan anjuran pemerintah. Diantaranya dengan membatasi jumlah orang yang mengikuti pelatihan, tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer secara berkala.

"Kami juga mengecek suhu

peserta yang mengikuti pelatihan, jika suhunya mencapai 38, tidak diperkenan mengikuti pelatihan langsung tapi melalui pelatihan online,'' kata dia.

Wahyudi berharap, budaya dan seni bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber ekonomi, sehingga kampung ini dikenal dengan Kampung Wisata Batik sekaligus ikon Kota Mojokerto. Agar program ini berjalan sesuai perencanaan, mahasiswa bersama kampus akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap pekannya. "Jika kurang maksimal akan membuat UMKM untuk dikerjakan warga setempat dan membuat website untuk pemasarannya, jadi kerjasama dengan generasi muda untuk mengoperasikan websitenya,'' pungkas dia. [*]

& OLAHRAGA dan Alat Covid-19

AYAAN

September 2020

Halaman 7 S O S O K

Ikuti Pembuatan Karya Inovatif Cabdindik Wilayah Bondowoso

SAg, menjelaskan, secara umum bantuan masuk tahap pencairan sesuai SK yang turun kepada masing - masing pengurus lembaga. Bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing lembaga sebesar Rp10 juta. ''Semua untuk yang ada kaitannya dengan Covid 19. Tidak boleh gaji guru,'' katanya.

Adapun untuk pengawasan dalam penyaluran bantuan dilakukan dengan sistem monitoring, Bupati Salwa akan bekerja sama dengan Kemenag Bondowoso. Bupati juga mewanti - wanti, jika kemudian dite-

ihsan kholil/bhirawa

kan (BOP) dan alat Covid-19 ngan DPC FKDT Bondowoso.

mukan adanya pemotongan. Hal itu bukan salah lembaga, namun kesalahan orang yang bersangkutan.

Dijelaskannya, pencairan bantuan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dilakukan secara bertahap.

Dalam tahap pertama belum mencapai 50 %, dikarenakan pihak Bank membatasi pengunjung guna mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid 19. Ketua DPC FKDT, Bahrullah SPdI menegaskan, Lembaga Madrasah Diniyah di Kabupaten Bondowoso berjumlah 925 lembaga dibawah naungan Kemenag itu. Pihaknya telah berusaha mengajukan untuk mendapatkan bantuan dari jumlah itu, akan tetapi yang terrealisasi 663 lembaga.

Bahrullah menegaskan, penerima BOP dan Alat Covid 19 untuk Lembaga Madin di Bondowoso ini merupakan peringkat kedua setelah Kabupaten Lamongan. Maka diharapkan agar bantuan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

"Bantuan BOP itu murni, tidak boleh dibuat insentif guru. Karena bantuan tersebut khusus untuk bantuan Covid-19. Untuk itu, untuk pengurus FKDT Kecamatan tolong dimonitoring. Apabila nanti ada yang menyalahgunakan keluar dari Juknis, tolong diarahkan,'' pesannya. [san]

ma dengan Direktorat Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

-anak Jujur Sejak Dini

an KPK Corner

g, matematika, a,'' terang maltas Psikologi erupakan salah MM UMM 16, 28/09 kemarin. jelaskan, KPK mpoknya yang ni juga untuk ah satu pekerndonesia yakni

membudayakan semangat literasi. ''Anak - anak di sana diajak untuk membuat dan menghias KPK Corner. Kegiatan ini juga bertujuan melatih kedisiplinan anak setelah mengambil buku untuk membaca, lalu untuk meletakkan kembali buku itu ke tempat semula,'' ujar Addini.

Harapan datang dari pemilik

Rumah Belajar Kakek Aboe, Ratemat Aboe, KPK Corner di rumah belajar miliknya dapat menambah semangat anak anak untuk terus belajar.

"Saya senang anak - anak PMM UMM ini sangat peduli dengan adik - adiknya disini.

Dan saya ucapkan terima kasih kepada KPK telah membantu berkontribusi dan menyumbangkan buku - buku kepada anak - anak di Rumah Belajar Kakek Aboe,'' tandas Ratemat.

Semntara Dosen Pembimbing Lapang (DPL), Beti Istanti S MPd yang juga dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar UMM ini, turut mendukung dan sangat bangga dengan kegiatan yang PMM UMM 16 laksanakan. Terutama terkait skor literasi Indonesia yang memang masih rendah.

"Saya bangga mahasiswa saya mampu bekerja sejauh ini sampai mampu menggandeng KPK untuk ikut turut andil berkontribusi di dunia literasi,'' katanya. [mut]

Meski masih dalam masa pandemi Virus Corona, semua Kepala SMA dan SMK di Kabupaten Situbondo dituntut membuat sebuah karya inovatif tentang pendidikan.

Temanya bebas, bisa tentang sistem pembelajaran sekolah, produk pendidikan, serta bidang Bakti Sosial (Baksos).

Semua karya inovatif para Kasek itu harus

sudah disetor ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Bondowoso, Selasa (29/9) hari ini.

Kepala SMK Negeri 1 Banyuputih Kabupaten Situbondo, Sigit Hindarum, menyatakan siap mengikuti pembuatan karya ilmiah.

Namun pria asli Surabaya ini tidak membeberkan secara terbuka tentang judul yang dikerjakan dalam pembuatan karya inovatif yang dibuatnya. "Ini masih saya kerjakan mas. Yang jelas saya ikut membuat

karya inovatif. Kalau ditanya tentang judul karyanya, tunggu besok ya,'' ujar mantan Kepala SMKN 1 Pakem Kabupaten Bondowoso itu, Senin (28/9).

Sigit menjelaskan, gagasan pembuatan karya inovatif yang dilaunching Kepala Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso, Sugiono Eksantoso patut ditiru. Dalam pandangan Sigit, sosok Kacabdindik Sugiono Eksantoso dikenal sebagai pimpinan yang familiar namun kaya akan gagasan cemerlang dalam memajukan kualitas pendidikan baik di Kabupaten Situbondo maupun Kabupaten Bondowoso.

"Beliau orang yang visioner dalam pengembangan kualitas pendidikan.

Termasuk para Kepala Sekolah yang diminta membuat sebuah karya inovatif ini, tujuannya untuk kemajuan

Sigit Hindarum SPd MPd

Sinergikan Diklat Dasar Guru PAUD Fokus Stunting Secara Daring Probolinggo, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo sinergikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) fokus stunting secara berani yang akan ditindaklanjuti dengan desa. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Dispendik Kabupaten Probolinggo dengan Camat Kotaanyar, Teguh Prihantoro, Senin (28/9).

"Saya berpesan program ini perlu tindaklanjut mendukung Tenaga Ahli (TA) kepada kepala desa, pendamping dan bendahara desa,'' katanya. Namun, Teguh menyadari untuk komunikasi dan koordinasi dengan desa saat ini tidak semudah pada saat sebelum pandemi Covid 19. Sehingga masih belum bisa memastikan semua desa respon dan support terhadap kegiatan Diklat, karena desa luar biasa sibuk dan fokus pada pemberian bantuan.

"Tetapi saya akan komunikasikan bersama TA, pendamping desa, penilik, Himpaudi dan lainnya.

Yang penting bisa saling komunikasi dan koordinasi agar lancar dan sukses,'' jelasnya. Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi melalui Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, PNF Massajo mengungkapkan, peran Guru PAUD dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dan strategis turut serta dalam percepatan penurunan stunting.

Namun, jelas Massajo, target la-

yanan pada usia 3 hingga 6 tahun.

Sementara kerawanan anak stunting adalah usia Baduta atau lebih dikenal 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Berdasarkan regulasi dan Juknis (Petunjuk Teknis) layanan pendidikan anak usia dini yang tepat usia 0 hingga 2 tahun adalah Pos PAUD sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendibud) RI Nomor 83 Tahun 2013 dengan pendekatan pola asuh, kegiatan parenting dan bermain dalam satu pekan selama 120 menit (2 jam).

Tingkat kerawanan pengasuhan dan pola bermain usia 1000 HPK sangat tinggi karena, beberapa faktor diantaranya latar belakang pendidikan orang yang masih rendah, kondisi ekonomi keluarga yang pas - pasan bahkan terpuruk Covid 19 seperti saat ini yang ber-

langsung mulai Maret hingga saat ini dan belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.

"Disamping masih rendahnya PHBS terlebih dahulu saat pandemi saat ini dengan Protokol Kesehatan (Prokes) bila tidak disiplin minimal 3 M termasuk memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir serta menjaga jarak aman 1 sampai 2 meter,'' terangnya.

Massajo menerangkan, regulasi dukungan dan penganggarannya dari pusat pada beberapa kementerian, dilakukan dalam rangka program menyukseskan percepatan penurunan stunting hingga 14% di tahun 2024, sesuai hasil webinar sosialisasi nasional percepatan penurunan stunting oleh Sekretariat Wakil Presiden bersama di ruang pertemuan Bappeda

Kabupaten Probolinggo pada 23 September 2020.

"Melalui kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dirjen GTK PAUD dan Dikdasmen menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru PAUD sensitif gizi melalui Diklat Dasar Guru PAUD lokus stunting dengan Dana Desa,'' tegasnya.

Dengan diterbitkannya regulasi, Juknis dan Pedum (Baru Umum) mulai dari pusat hingga Perbup (Peraturan Bupati), rembuk stunting dan lain - lain, dukungan penyelenggaraan peningkatan kompetensi guru PAUD sensitif gizi melalui keberanian dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat dan desa lancar, sukses dan bermanfaat. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Rakor Dispendik Kabupaten Probolinggo dengan Camat Kotaanyar.

Perupa Kota Batu akan Gelar Rekre (Art) di Kaki Langit Kota Batu, Bhirawa Para seniman Kota Batu tidak ingin terlalu lama vakum berkegiatan selama ada pandemi Covid 1. Maka

mereka akan menggelar melukis On The Spot yang digelar di Dusun Kaki Langit, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

anas bahtiar/bhirawa

Keindahan alam Kota Batu akan menjadi obyek dalam Gelar Rekre (Art) Perupa Kota Batu di Desa Sumber Brantas Kota Batu akhir pekan ini.

Lukisan ini dibuat langsung di lokasi secara bersama - sama dengan sudut pandang dan karya yang tentu berbeda. Para seniman rupa ini akan mencatatkan keindahan panorama alam pegunungan Desa Sumber Brantas lewat lukisan mereka masing - masing.

Menurut Litbang Pondok Seni Kota Batu, Yusfianto, Senin (28/9) kemarin, kegiatan ini dilaksanakan Pondok Seni Kota Batu. Wujud visualnya bisa berupa lukisan dan juga sketsa atau sesuai dengan media yang biasa digunakan dari masing - masing perupa dalam merespon obyek yang tersaji dihadapannya.

Semua proses yang dilakukan di Jalan Raya Desa Sumberbrantas ini tentu akan menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Apalagi kegiatan ini baru pertama kali dilaksana-

Dispendik Berikan Pelatihan Guru Pembimbing Khusus Sekolah Inklusif Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) memberikan pelatihan guru pembimbing khusus sekolah inklusif di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kraksaan, Senin hingga Sabtu (21-26/9). Pelatihan diikuti 75 orang peserta yang dibagi dalam dua gelombang untuk mencegah pencegahan Covid 19. Gelombang pertama diikuti 38 orang peserta pada Senin hingga Rabu (21-23/9) dan gelombang kedua diikuti 37 orang peserta pada Rabu hingga Sabtu (24-26/9). Hal ini sebagai tindak lanjut Dispendik gelar Bimtek GPK dan kepala sekolah penyelenggara sekolah inklusi.

Pelatihan guru pembimbing khusus ini menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat. Selama pelatihan mereka mendapatkan kebijakan tentang kebijakan pendidikan inklusif, konsep pendidikan inklusif, analisis KUDA, ragam ABK, konsep PBS, ke-

sekolah,'' ujar Sigit.

Saat ini, lanjut Sigit, lembaganya yang berada dalam Kompleks Pondok Pesantren masih menjalani sistem pembelajaran Daring (Dalam Jaringan). Keputusan ini sesuai dengan anjuran dan keputusan dari Kantor Cabdindik Wilayah Bondowoso. Selain itu, di dekat kawasan SMKN 1 Banyuputih ada sejumlah warga yang dinyatakan positif terjangkit Virus Corona.

"Oleh Satgas Covid 19 Kecamatan Banyuputih belum mengantongi rekom Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Alasannya di Desa Sumberwaru ada tujuh orang positif Virus Corono. Selain itu di Desa Sumberanyar juga ada empat orang dan Sukorejo ada dua orang yang dinyatakan positif Virus Corona,'' terang Sigit.

Dalam catatan Sigit, kini masih ada sejumlah kendala lain yang dialami lembaganya sehingga tidak direkom menerapkan PTM. Yakni, siswa yang menetap di pondok pesantren tidak membawa HP. ''Sedangkan siswa yang ada di daerah terpencil seperti di Pulau Merak tidak ada sinyal dari operator seluler. Dua kendala ini juga masuk dalam catatan poin karya inovatif yang saya garap,'' pungkas Sigit. [awi]

sulitan kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan alat bantu, kemampuan dan kelebihan serta dukungan dan pendampingan yang diperlukan, informasi medis dan program pembelajaran, penyusunan PBS strategi dan adaptasi pembelajaran, penyusunan RPP, penyediaan pembelajaran serta

Pelatihan guru pembimbing khusus sekolah inklusif.

penyusunan RPP. Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, melalui Kepala Bidang Pembinaan SD Sri Agus Indariyati, Minggu (27/9) mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi guru pendamping, karena set-

wiwit agus pribadi/bhirawa

iap anak yang mempunyai kekurangan yang berbeda. Perawatannya pasti berbeda tentunya.

"Cara anak kebutuhan khusus yang pada umumnya yang lamban belajar, terutama di literasi dan numerasi. Penanganan anak yang berkebutuhan khusus bermacam-macam, ada tuna netra, tuna wicara, tuna rungu,'' katanya.

Menurut Sri Agus, setiap sekolah yang ada di Kabupaten Probolinggo harus menerima anak - anak berkebutuhan khusus. Sehingga harapannya semua adalah sekolah inklusif. Sudah terbentuk sebanyak 24 sekolah inklusif dan bertambah 51 sekolah inklusif sehingga totalnya 75 sekolah inklusif. Dengan adanya pelatihan ini, Sri Agus mengharapkan, guru pendamping ini bisa lebih berani melihat anak anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu, guru - guru bertambah ilmunya karena Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) itu berbeda dan tidak sama dengan yang lainnya. [wap]

kan di Desa ini.

Adapun dipilihnya Desa Sumber Brantas yang memiliki panorama alam yang sangat indah. Kegiatan ini selain menjadi sarana silaturahmi untuk para perupa, juga dilaksanakan untuk lebih menggairahkan proses berkesenian ditengah Pandemi Covid-19. ''Kegiatan ini juga menjadi sarana rekre (Art) atau refreshing untuk para perupa di Kota Batu,'' jelas Yusfianto.

Yusfianto menjelaskan, mereka mengusung tema Nature untuk merespon keindahan panorama alam ditempat ini. Program ini dirancang berkesinambungan dalam rentang waktu berkala. Tidak hanya berkarya, para perupa yang tergabung dalam Pondok Seni Kota Batu ini juga merencanakan Pasar Seni di Kota Batu. [nas]

GELANGGANG

Pemain dan Ofiicial Persela Lamongan Jalani Tes Swab Lamongan, Bhirawa Jelang bergulirnya lanjutan Shopee Liga 1 2020 yang tinggal beberapa hari lagi, seluruh pemain hingga Ofisial Tim Persela Lamongan menjalani tes Swab. Tes Swab menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mengarungi lanjutan Liga 1 2020 yang bergulir di tengah pandemi Covid 19.

Hal ini dikatakan Manajer Persela, Edy Yunan Achmadi, saat menggelar tes Swab yang berlangsung di Sport Center Lamongan (SCL). Tes Swab difasilitasi PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi.

"Hari ini sesuai dengan jadwal sebagaimana ketentuan PT LIB atau regulasi yang ada, H - 5 untuk pertandingan perdana dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2020 ini seluruh pemain, pelatih, ofisial dan juga teman - teman dari Panpel yang bertugas di lapangan harus menjalani Tes Swab,'' kata Yunan, usai pelaksanaan tes Swab, Senin (28/9).

Yunan menjelaskan, total yang mengikuti tes Swab tersebut sebanyak 79 orang, terdiri dari pemain, ofisial hingga Panpel.

Dari pemain sekitar 35, ofisial ada 12 orang, dari kepanpelan 32 orang, jadi sekitar 79 orang yang ikut swab hari ini. [aha]

JATIM MEMBANGUN Pilkades Serentak Sidoarjo Tunggu Arahan Kemendagri Selasa Pon, 29 September 2020

Halaman 8

Sidoarjo, Bhirawa Pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2020 di Kab Sidoarjo, yang jadwalnya pada 20 Desember 2020 mendatang, masih harus menunggu arahan lebih lanjut dari Kemendagri. Dikarenakan, saat ini masih berlangsung pandemi Covid-19.

“Kita mengistilahkan wait and see. Kapan waktu resminya, kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kemendagri. Kita sudah menghadap pada Bulan Agustus kemarin,” komentar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kab Sidoarjo, Fredik Suharto Ssos,MM, Senin (28/9) kemarin.

Mantan Camat Waru itu mengatakan pada Pilkades serentak 2020 ini, akan diikuti oleh 175 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kab Sidoarjo.

Dikatakan Fredik, ada desa yang

pelaksanaan penghitungan suaranya akan dilakukan secara manual, namun ada desa yang penghitungan suara harus dilakukan secara e-votting atau secara elektronik. Yang evotting karena pertimbangan, supaya proses penghitungan suara bisa cepat selesai sehingga tidak memakan waktu yang lama.

Untuk Prokes saat pencoblosan dalam pandemi Covid-19 ini, kata Fredik, semua pemilih wajib memakai masker, menjaga jarak, dan, membawa sarung tangan plastik saat melakukan pencoblosan suara.

Kasi Linmas Satpol PP Kab Sidoarjo, Diat Rudianto SH, mengatakan pihaknya sudah selesai menyiapkan personil anggota Linmas, baik untuk keperluan Pilkades serentak 2020 maupun untuk Pilkada 2020.

“Sudah kami siapkan anggota personelnya, tinggal menunggu kapan jadwal pastinya. Baik itu untuk Pilkada maupun Pilkades serentak 2020,” ujar Diat.

Rinciannya, bila untuk keperluan Pilkada, maka tiap tempat pemungutan suara (TPS) harus dijaga 2 anggota Linmas. Sedangkan untuk Pilkades

serentak, tempat pencoblosan minimal dijaga 10 personel Linmas.

“Sedikit dan banyaknya anggota Linmas yang menjaga di TPS Pilkades, tergantung pada besar kecilnya pemilih di sana, sehingga tiap desa bisa jadi tidak sama,” kata Diat.

Menurutnya, anggota personil Linmas yang akan ikut terjun dalam pengamanan Pilkada maupun Pilkades serentak, sudah banyak diisi oleh kaum muda. Anggota Linmas yang usia tergolong tua sudah mulai berkurang. Persentasenya 80% kaum muda dan 20% usia tua. [kus]

alikus/Bhirawa

Fredik Suharto

KELANA JATIM

352 Desa di Bojonegoro Sudah Bebas ODF Bojonegoro,Bhirawa Pemkab Bojonegoro menargetkan pada sampai akhir 2020 seluruh desa di wilayah Bojonegoro bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau Open Defecab’on Free (ODF). Program open defecation free (ODF) atau stop buang air besar di sembarang tempat terus digalakkan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro memastikan saat ini sudah ada 352 desa dan kelurahan yang berhasil mencapai program Bebas Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). “ Ada 352 desa, dari 430 desa dan kelurahan atau sebesar 81,86 persen yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang sudah bebas ODF,” ungkap Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Suharto, kemarin (28/9).

Ratusan desa tersebut berasal dari 28 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro. Namun, dari jumlah kecamatan itu, baru ada 11 kecamatan yang telah ODF. “ Ada 11 kecamatan yang sudah ODF, Kecamatan Gayam, Dander, Ngambon, Bojonegoro, Baureno, Sumberjo, Padangan, Bubulan, Balen, Trucuk dan Kecamatan Kapas,” jelasnya.

Suharto menjelaskan, 11 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro telah menjadi Kecamatan ODF. Sedangkan sisanya yang belum ODF perlu didorong untuk melakukan percepatan pencapaian desa/kelurahan maupan kecamatan ODF. “ Untuk mensukseskan ODF tersebut, Pemkab Bojonegoro terus berupaya melakukan advokasi dan support, melalui dukungan kebijakan agar menumbuhkan kembali semangat Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk mengupayakannya,” kata Suharto. [bas]

Presiden Diminta Segera Tetapkan Nama Sekjen KPU Jakarta, Bhirawa Memasuki masa Pilkada serentak 9 Desember 2020 atau tinggal 2 bulan lagi, kursi Sekjen Komisi Pemilihan Umum(KPU), belum terisi alias kosong. Tidak adanya Sekjen KPU definitif, membuat kinerja KPU mengalami pelemahan. Sebagai contoh, regulasi-regulasi terkait pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini, selalu muncul dalam waktu yang sangat dekat dengan hari H. ”Hal itu menandakan bahwa kekosongan Sekjen KPU, membuat sebagian regulasi yang seharusnya cepat keluar, namun pada akhirnya tertunda. Seperti regulasi terkait tahapan pencalonan, Peraturan KPU (PKPU) baru keluar 2 hari sebelum hari H. Sehingga hampir nggak ada waktu untuk sosialisasi PKPU. Apalagi terkait pandemi Covid-19. Lalu peraturan tentang kampanye, juga baru keluar beberapa hari yang lalu. Sementara kampanye sudah mulai sejak kemarin. Jadi ini sangat terlambat,” tandas Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KKPI) Jerry Sumampow, Senin (28/9).

Wakil Rakyat di DPR RI Dr Jazilul Fawaid bahkan minta Presiden untuk segera menetap kan, Sekjen KPU definitif. Yakni satu nama dari tiga nama calon Sekjen yang sudah diusulkan Panitia Seleksi (Pansel) Sekjen KPU. Yang sudah diserahkan sejak 24 Juli 2020 lalu,” tutur Gus Jazil, putra Bawean-Gresik, Jawa Timur.

Ditandaskan, memasuki masa Pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini, semestinya kinerja jajaran KPU dari pusat hingga kabupaten, sudah siap sedia untuk bekerja keras. adalah aneh, jika posisi Sekjen KPU malah ditunda sampai berbulan-bulan. Padahal, biasanya, Presiden selalu bertindak cepat. Atau, jangan-jangan usulan nama-namanya belum sampai dimeja kerja Presiden ?

Atau tidak ada “sense of krisis” aparat dibawah nya.[ira]

arif yulianto/bhirawa

Serka Yudha dan Serda Sutiyo saat melaksanakan penegakan protokol kesehatan di salah satu bank di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Senin (28/09).

Babinsa Koramil 0814/09 Kudu Awasi Penggunaan Protokol Kesehatan Di Bank Jombang, Bhirawa Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/09 Kudu, Jombang, Serka Yudha dan Serda Sutiyo melaksanakan Operasi Yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, terutama dalam hal penggunaan masker di salah satu bank di kecamatan setempat, Senin (28/09).

“Mengingat banyak warga melakukan transaksi penyetoran maupun penarikan dana, sehingga dikhawat-

irkan mengabaikan protokol kesehatan,” ujar Serka Yudha.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk untuk memutus penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Hal ini juga dilakukan para Babinsa sesuai perintah Komandan Koramil (Danramil) 0814/ 09 Kudu Kapten Inf Ngatari kepada jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa ) untuk selalu bersemangat dan tanpa mengeluh bergabung dengan Tim

Trenggalek,Bhirawa Ditunjuk menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di Trenggalek, oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si., langsung tancap gas mengawali tugasnya di Bumi Menaksopal.

Mengambil apel pagi ASN di halaman Kantor Sekretariat Daerah, Senin (28/9/2020), alumni Unej ini mencoba membangun kebersamaan aparatur pemerintah untuk bisa realisasikan target RPJMD Kabupaten Trenggalek 2015-2020.

“Saya ingin membangun kebersamaan bersama teman-teman di jajaran Pemkab Trenggalek. Seperti Pak Sek-

Sejak dibuka, kunjungan wisatawan ke salah satu gunung tercantik di dunia ini, terus ramai memenuhi kuota kunjungan uji coba dengan protokol kesehatan super ketat, setelah 6 bulan ditutup oleh pemerintah karena pandemi Corona.

Fenomena tahunan angin kencang atau badai pasir ini, biasanya terjadi di saat musim kemarau, di bulan Agustus hingga akhir September nanti.

Guna mengantisipasi risiko paparan debu dan pasir yang kurang baik bagi kesehatan, pihak TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) selaku pengelola dan petugas wisata Gunung Bromo, menghimbau para wisatawan wajib

wiwit agus pribadi/bhirawa

Badai pasir dan debu di gunung Bromo.

memakai masker dan membawa kacamata saat berkunjung.

Susi salah satu pengunjung wisata Gunung Bromo, asal Surabaya, angin terlalu kencang dan banyak debu dan pasir berterbangan saat di lautan pasir, seperti badai pasir jadi agak cepat berada di lautan pasir, dan segera pergi ke lokasi titik wisata lain Puncak Seruni Point.

“Anginnya kencang banget di lautan pasir Gunung Bromo, banyak debu berterbangan, mirip badai pasir, jadi enggak terlalu lama berada di lautan pasir, dan pergi ke titik wisata lain di Puncak Seruni Point Bromo” ujar Susi.

Juga dikatakan Subur Hari Handoyo, Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo, diharapkan bagi pengunjung di musim kemarau angin kencang terjadi saat ini dilutan pasir, bagi pen-

tas, sehingga sangat rentan untuk penyebaran Covid-19,” ungkap Kapten Inf Ngatari.

Selain sebagai bentuk edukasi protokol kesehatan bagi para nasabah bank, Kapten Inf Ngatari menambahkan, dengan melakukan kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang telah berlaku.[rif]

Pjs Bupati Trenggalek Minta Semua Pihak Saling Mengingatkan da sampai dengan teman-teman di jajaran staf yang ada, “tutur Benny Sampirwanto usai mengambil apel ASN. Pihaknya juga bayak berpesan mengenai hal-hal penting dan urgent yang perlu dilaksanakan bersama.

Apalagi waktu yang tersisa cukup pendek, sehingga perlu kerja keras dan cepat.

Diakuinya, Agustus hingga Desember waktu yang cukup pendek.

Makanya Penjabat Bupati ini merasa perlu untuk saling mengingatkan.”Untuk bisa mencapai hasil yang

Gunung Bromo Dilanda Badai Pasir dan Debu Probolinggo, Bhirawa Gunung Bromo, di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, memasuki musim kemarau. Sejak 3 hari ini, Gunung Bromo dilanda badai pasir dan debu. Akibat angin kencang terjang lautan pasir, di Kaldera Gunung Bromo terjadi badai pasir, debu dan pasir vulkanik dari erupsi Gunung Bromo, berterbangan kesana kemari tergantung arah angin. Senin (28/9).

Gugus Tugas Covid-19 melaksanakan penegakan protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Danramil 0814/09 Kudu, Jombang, Kapten Inf Ngatari mengatakan, para Babinsa harus kerja bahu membahu di wilayah binaan terkait penggunaan masker, mengingat banyak banyak melakukan aktifitas di luar rumah semenjak berlakunya adaptasi kebiasan baru.

“Fasilitas umum biasanya akan digunakan oleh warga untuk beraktifi-

gunjung wajib memakai masker dan kacamata, agar tidak mengganggu bagi kesehatan.

“Pesan kami untuk pengunjung wajib pakai masker dan kacamata, karena saat ini musim kemarau anginnya besar dan pasir berterbangan, dan juga dilarang menyalakan api berbahaya bisa terjadi kebakaran” tegas Subur.

Selain itu petugas Lautan Pasir Gunung Bromo dan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), selaku pengelola wisata Gunung Bromo, musim kemarau dilarang membuang puntung rokok atau menyalakan api di Padang Savana Bromo, bisa menyebabkan terjadinya kebakaran.

Kawasan Laut Pasir Bromo, kembali diterjang badai pasir.

Wisatawan maupun warga, diimbau menggunakan masker dan kacamata, melindungi diri dari

terpaan angin bercampur debu.

Fenomena badai pasir ini sebenarnya lumrah, sering terjadi di kawasan laut pasir Bromo, jelang musim kemarau berakhir.

Penyebabnya, suhu panas meningkat sehingga kandungan air di pasir cepat menguap.

Tentu, struktur permukaan pasir menjadi sangat kering dan dapat diterbangkan angin. Di kawasan laut pasir, diakui ada tiupan angin lokal. Kencangnya tiupan angin, membuat debu di permukaan pasir terangkat.

“Fenomena ini sudah sering terjadi. Bagi masyarakat sudah menjadi hal biasa,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi, Senin (28/9).

Kendati demikian, wisatawan diimbau tidak panik. Sepatutnya melindungi diri dengan kacamata dan masker, mengantisipasi agar tidak terpapar debu.

“Kami juga siap menyuplai masker untuk warga maupun wisatawan, apabila memang dibutuhkan,” tegas Anggit.

Selain di kawasan Laut Pasir Bromo, terpaan angin kencang juga melanda wilayah Probolinggo. Hal ini sesuai dengan tipikal angin yang bergerak secara sporadis.

Di kawasan Probolinggo juga terkenal dengan sebutan angin lokal, yakni angin gending. Kemunculannya, juga terjadi tiap musim kemarau, tambahnya.[wap]

maksimal kita perlu saling mengingatkan,” terang pria berkumis tipis ini.

Salah satu pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov Jatim ini menjelaskan bawasanya kapasitasnya di Trenggalek bukan untuk mengutakatik RPJMD. Justru keberadaannya dalam kapasitas untuk segera mereal-

isasikan sisa target yang ada.

“Sekali lagi waktunya hanya 72 hari, waktu yang krusial, sehingga kerjanya harus super untuk periode September hingga Desember nanti,” tandas Benny sambari menerangkan misinya menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di Trenggalek. [wek]

Selasa Pon, 29 September 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Dinsos Kuatkan Gerakan Ayo Pakai Masker Pemprov, Bhirawa Penggunaan masker di kala pandemi Covid-19 sangat penting. Untuk itulah, rencananya Gubernur Jawa Timur akan melaunching “Gerakan Ayo Pakai Masker” yang berlangsung di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Dusun Ngengat Desa Kedung Jambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, pada Rabu (30/9) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi menyampaikan, lokasinya di UPT RSBLK Tuban , salah satunya untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bahwa klien eks penderita kusta juga harus

diperhatikan terutama di masa pandemi Covid-19.

“Tentunya klien Bina Laras Kronis Kusta tidak semakin dimarginalkan dengan stigma negatif,” katanya.

Di adakan Bhakti Sosial oleh

TTM (Tagana Teman Masyarakat) di sekitar UPT RSBLK Tuban Untuk rangkaiannya terdapat kegiatan Go Green Tagana dengan gerakan menanam pohon di sekitar UPT RSBLK Tuban pada Senin (28/ 9), selanjutnya acara ngopi bareng dengan tema “Ngopi Kemanusiaan” pada Selasa (29/9), dan kegiatan akhir berupa Seremonial Gerakan Ayo Pakai Masker (30/9) “Nantinya juga ada peninjauan ke wisata Kalipanas : merupakan sumber air panas yang berada di ali-

ran sungai yang mengandung belerang dan dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit,” katanya.

Lebih lanjut, Alwi juga mengatakan, terselenggaranya Gerakan Ayo Pakai Masker untuk meningkatkan pengetahuan serta perubahan sikap dan tingkah laku, agar selalu mengenakan masker sebagai upaya pencegahan covid 19 baik bagi klien UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban maupun masyarakat luas.

“Dengan begitu ada peningkatan kesadaran dan kesamaan sikap serta cara pandang masyarakat untuk menggunakan masker dalam rangka pencegahan covid 19,” ujarnya.

Selain itu, adanya Gerakan Ayo Pakai Masker untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi usaha– usaha Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang berkesinambungan.

“Diharapkan meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial ber-

sama pemerintah di tengah masa pandemi,” katanya.

Kegiatan “Gerakan Ayo Pakai Masker” selain diikuti oleh klien UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dan relawan sosial, juga dihadiri para donatur baik dari Himbara (BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN), Bank Jatim, BPJS Kesehatan Kanwil Jatim, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut serta keluarga besar Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. [rac]

KELANA JATIM

Awasi Bantuan Perumahan Bagi Warga Kelurahan Sampang Sampang,Bhirawa Kabar gembira bagi warga Sampang. Dari enam Kelurahan, di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tahun 2020, setidaknya ada 4 Kelurahan yang menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2020, berupa kegiatan peningkatan kualitas secara swadaya.

Berdasarkan data Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DRKP) Kabupaten Sampang, 4 Kelurahan yang menerima bantuan tersebut, diantaranya Kelurahan Rong Tengah, Gunung Sekar, Banyuanyar, dan Kelurahan Karang Dalam, dengan masingmasing Kelurahan jumlah penerimanya sebanyak 20 orang Heru Susanto ketua forum kajian publik (FKP) mengatakan progran BSPS ini pada prinsipnya sangat bangus untuk membantu mayarakat yang tidak mampu, khususnya khusunya kondisi rumahnya yang tida layak huni, namun kami perlu ingatkan pelaksanaan dilapangan jangan sampai tidak tepat sasaran.Senin (28/9).

“Berdasarkan kajian kami setidaknya dari 6 Kelurahan di Kecamatan Kota Sampang ada 4 Kelurahan yang dapat bantuan tersebut, dengan masing-masing orang menerima bantuan tersebut kurang lebih Rp.17.500.000, namun terkait total jumlah seKabupaten kami masih belum mengetahui detai”.sebutnya. [lis] Lanjut Heru kegiatan ini leading sektornya yang di Kabupaten Sampang Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DRKP), melalui dana pemerintah pusat dan kegiatan peningkatan kualitas secara swadaya dan kerjasama dengan pihak toko, hal ini berpotensi terkait manipulasi data, oleh sebab itu, pemerintah daerah melaui dinas tetkait dan pendamping kegiatan tersebut benar-benar pengawasi dengan ketat pelaksanaan program tersebut agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara pihak Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DRKP) Kabupaten Sampang, saat dikonfirmasi masih belum ada jawaban. [lis]

Pembunuhan Remaja Akibat Game Online, Direkonstruksi Malang, Bhirawa Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota menggelar rekonstruksi kasus, pembunuhan yang dilakukan seorang remaja bernama Muhammad Imron (18) terhadap rekannya Redi Setyo (22) pada 2 September 2020 lalu. Rekonstruksi itu digelar di sebuah bengkel AC dan servis mobil di Jalan Letjen S Parman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Senin (28/9) kemarin.

“Ada 22 adegan yang diperagakan oleh pelaku dalam rekonstruksi itu. Tersangka memperagakan adegan secara jelas dan gamblang,” kata Kasubnit I Unit IV Sat Reskrim Polresta Malang Kota, Iptu Rudi Hidajanto saat ditemui usai rekonstruksi.

Dia menyampaikan, rekonstruksi tersebut dilakukan untuk mempermudah jaksa penuntut umum (JPU) dalam melakukan pembuktian. Dari 22 adegan tersebut, terlihat bahwa pelaku telah melakukan pemukulan pada korban dengan menggunakan palu sebanyak 4 kali.

“Pemukulan pertama dilakukan di atas kepala, di bawah kepala, pundak sebelah kanan dan dada.

Akibat pemukulan itu, korban mengalami pendarahan di kepala dan meninggal dunia,” ujarnya.Dari rekonstruksi itu, Rudi mengaku tidak ada fakta baru yang terungkap. Sebab semua kronologis telah terungkap ketika polisi melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan saksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan tersebut, kata dian, tidak dilakukan secara spontan, tetapi ada indikasi direncanakan. [mut]

Rekonstruksi dilakukan Polresta Malang atas pembunuhan Remaja yang kecanduan online.

permintaan ikan air tawar jenis gurami saat pandemi COVID-19 turun

Pandemi, Permintaan Ikan Gurami Menurun Kab Kediri,Bhirawa Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, mengungkapkan bahwa permintaan ikan air tawar jenis gurami saat pandemi COVID-19 turun, ketimbang jenis ikan air tawar lainnya.

“Yang belum bangkit jenis gurami, karena gurami pasarnya adalah menengah ke atas. Restoran banyak yang belum buka, jadi ada penurunan drastis,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Nur Hafid di Kediri, Senin.

Ia mengatakan, imbas dari permintaan yang sedikit tersebut harganya juga anjlok banyak. Dari semula harganya ant-

ara Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram menjadi hanya Rp18 ribu per kilogram. Hal ini terjadi selama pandemi COVID-19.

Namun, untuk jenis ikan air tawar lainnya yakni ikan lele permintaan relatif stabil. Harga di pasaran sekitar Rp22 ribu per kilogram.

Pihaknya juga berupaya untuk melakukan intervensi misalnya dengan kerjasama untuk program bantuan pangan nontunai (BPNT). Namun, hal itu juga tidak bisa dilakukan pemaksaan, karena ada daerah yang bisa dan tidak.

“Kami sudah lakukan kerjasama dengan dinas sosial, lewat penjualan

di BPNT. Ada beberapa daerah yang sudah bisa, kami tidak bisa memaksa,” ujar dia.

Ia juga menambahkan, untuk produksi ikan air tawar di Kabupaten Kediri yang paling banyak adalah jenis lele. Produksi ikan ini per tahun hingga 14.500 ton per tahun atau ratarata 14 juta ekor per tahun. Sedangkan, untuk gurami produksinya hingga 500 ton per tahun.

Untuk distribusi penjualan, Nur juga mengatakan ke berbagai daerah di Jawa Timur dan sekitarnya. Selain itu, barang juga dikirim ke luar Jawa Timur, sepert Solo, Semarang, Yogyakarta,

hingga Jakarta.

Sementara itu, untuk ikan hias, Nur mengatakan produksi yang paling besar adalah ikan cupang. Beberapa sentra peternakan ikan cupang ini seperti Kecamatan Ngadiluwih, lalu Desa Paron di Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gurah, hingga Kandat.

Produksi ikan cupang di Kabupaten Kediri, lanjut dia, juga cukup besar hingga 102 juta ekor per tahun.

Dengan produksi yang melimpah dan kegiatan kontes skala internasional, bisa lebih meningkatkan pasar dan harga jualnya juga menjadi lebih baik. [ant]

Puluhan Warga Tolak Jual Tanah untuk Tol Situbondo,Bhirawa Puluhan warga Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menolak menjual lahan miliknya untuk proyek pembangunan jalan tol karena harga pembelian tanah dinilai ada perbedaan dan ada kejanggalan nilai.

“Kami datang ke Komisi I DPRD mewakili masyarakat yang lahan tanahnya dilalui proyek jalan tol (Probowangi). Karena hampir semua warga pemilik tanah belum bisa menerima jika tanahnya dibeli tidak sesuai atau tidak sama dengan harga pembelian di Desa Banyuglugur,” kata Kepala Desa Kalianget, Ahmad Faisol saat mendatangi Kantor DPRD Situbondo, Senin.

Ia mengemukakan perbandingan harga tanah untuk pembangunan proyek tol milik warga Desa Kalianget sangat terlampau jauh apabila dibandingkan dengan harga tanah milik warga di Desa Banyuglugur.

Di Desa Kalianget, rata-rata tanah milik warga dihargai mulai dari Rp181.000 hingga 220.000 per meter persegi, sedangkan di Desa Banyu-

kepala desa kalianget dampingi salah seorang warganya mengadu ke DPRD Situbono

glugur dihargai sekitar Rp300.000 per meter persegi.

“Keinginan warga kami harga tanah mereka dibeli tidak terlampau jauh dari desa sebelah. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Probol-

inggo, per meternya sampai dengan Rp400.000 per meter persegi. Kalau persoalan lahan produktif, ya sama produktif, tapi ada perbedaan harga yang jauh sekali,” ujarnya.

Ahmad Faisol menambahkan tanah

milik warga di desanya yang dilewati dan akan dibangun proyek jalan tol sebanyak 109 bidang tanah dengan 89 orang pemilik lahan.

“Oleh karena itu, kami mewakili warga datang ke DPRD untuk menyampaikam aspirasi masyarakat. Dan sampai dengan hari ini sudah ada 35 orang pemilik tanah yang tanda tangan menyetujui karena dengan terpaksa di tengah himpitan ekonomi, sementara sisanya sebanyak 54 orang pemilik tanah belum menyetujuinya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo H Faisol mengatakan bahwa penolakan warga menjual tranah untuk pembangunan jalan tol wajar karena adanya perbedaan harga beli yang terlampau jauh ddibanding desa tetangga dan harga beli tanah di Kabupaten Probolinggo.

“Warga menolak karena harga itu wajar, di satu sisi warga diuntungkan dengan menjual tanahnya untuk pembangunan jalan tol, di sisi lain mungkin mereka harus mengorbankan lahan miliknya, atau bahkan mungkin lahan satu-satunya yang harus diberikan (dijual) ke pemerintah,” katanya. [ant]

Kesadaran Warga Situbondo Ikuti Protokol Kesehatan Meningkat Angka kesadaran masyarakat Kota Santri Situbondo dalam mengikuti protokol kesehatan (prokes) mulai meningkat. Terbukti Senin (28/9) kemarin dalam operasi yustisi yang digelar tim gabungan Satpol PP, TNI/Polri/Marinir serta OPD terkait hanya berhasil mengamankan delapan warga.

Biasanya, dalam sehari tim gabungan selalu berhasil mengamankan puluhan bahkan ratusan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau tidak memakai masker.

Menurut Kasubbag Dalops Polres Situbondo AKP Didik Rudianto, personil gabungan kemarin kembali melaksanakan operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan.

Kegiatan ini, kata mantan Kapolsek Arjasa itu, sebagai implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2020 dan Per-

bup Nomor 5 tahun 2020.

“Dalam operasi kemarin kami hanya berhasil mengamankan delapan orang yang tidak memakai masker,” aku Didik Rudianto.

Masih kata Didik, kegiatan operasi yustisi selalu melibatkan personil gabungan dari Polres Situbondo, Kodim 0823, Marinir dan Satpol PP. Operasi yustisi kemarin, ujar Didik, dilakukan dikawasan Jalan PB Sudirman Lingkungan Karangasem Kelurahan Patokan Kecamatan Kota Situbondo.

Pelaksanaan operasi yustisi, lanjut Didik, digelar selama 2 jam dengan sasaran warga yang tidak menggunakan masker. “Kedelapan warga itu hanya dikenai sangsi berupa kegiatan sosial menyapu jalan, membaca sholawat nariyah, membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya,” beber Didik.

Mantan Kapolsek Panarukan itu menambahkan, operasi yustisi akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Semua warga, kupas Didik, diwajibkan memakai masker saat beraktifitas diluar rumah agar dapat mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Situbondo.

“Kami bersyukur karena hari ini

hanya mengamankan delapan orang yang terjaring razia. Ini menandakan kesadaran masyarakatSitubondo untuk disiplin pada prokes semakin meningkat “ pungkas Didik.

Salah satu warga yang kedapatan tidak memakai masker berjanji akan selalu mematuhi kebijakan prokol kesehatan. Dia juga berjanji akan selalu memakai masker manakala akan keluar dari rumah atau saat menjalani aktivitas pekerjaan di luar rumah.

Selain itu dia juga mengaku siap selalu mencuci tangan dan menjaga jarak dengan warga yang lain. Usai menjalani sangsi dari tim gabungan warga dimaksud tampak dengan santai kembali pulang ke rumahnya. [awi]

sawawi/bhirawa

Tim gabungan Satpol PP, TNI, Polri dan Marinir saat melakukan pendataan kepada warga yang kedapatan tidak memakai masker Senin (28/9).

EKONOMI

Selasa Pon, 29 September 2020

Halaman 10

Bupati Terima Dirjen PKH Kementan RI

Negororejo Pilot Project 1000 Desa Sapi Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menerima kunjungan kerja (kunker) Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI Nasrullah di Peringgitan Rumah Dinas Bupati Probolinggo, Senin (28/9) pagi.

Turut mendampingi Bupati Tantri dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Probolinggo Yahyadi.

Dirjen PKH Kementerian Pertanian RI Nasrullah datang ke Kabupaten Probolinggo bersama beberapa pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Sebelum melakukan silaturahim dengan Bupati Tantri, Dirjen PKH Kementan RI Nasrullah bersama dengan rombongan melaksanakan kegiatan panen padi di wilayah Kecamatan Tongas.

Dalam kesempatan tersebut

Dirjen PKH Kementan RI Nasrullah menyampaikan kedatangannya di Kabupaten Probolinggo dimaksudkan untuk melakukan pemantauan terhadap beberapa program Kementerian Pertanian RI, khususnya Direktorat PKH. “Salah satunya adalah program 1000 desa sapi. Dimana salah satu pilot projectnya adalah Desa Negororejo Kecamatan Lumbang,” ungkapnya.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan ungkapan terima kasih atas program Dirjen PKH Kementan RI yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. “Kabupaten Probolinggo kaya akan potensi pertanian dan peternakan dan siap mengembangkannya dengan dukungan program

Bupati Tantri terima Dirjen PKH Kementan RI.

kegiatan dari Kementerian Pertanian,” katanya.

Usai melaksanakan silaturahim dengan Bupati Tantri, Dirjen PKH Kementan RI Nasrullah menemui Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si di Pondok Pesantren Hati di Dusun Toroyan Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan.

Rangkaian kunjungan kerja Dirjen

wiwit agus pribadi/bhirawa

PKH Kementan RI bersama beberapa pejabat Kementan RI dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ini diakhiri dengan survey awal program 1000 Desa Sapi di Desa Negororejo Kecamatan Lumbang.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo Luncurkan Program BCA. Disnak Keswan Kabupaten Probolinggo dalam men-

jalankan amanah Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Probolinggo Nomor : 6 Tahun 2016 juga Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 72 Tahun 2016 yang memiliki kewenangan dalam pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan terus berupaya agar dapat melaksanakan secara efektif, efisien, professional dan akuntable, ungkap bupati Tantri.

Harapan dapat meningkatkan pendapatan peternak dan memenuhi kebutuhan pangan asal hewani melalui peningkatan populasi dan produksi ternak semoga dapat terwujud dengan baik dengan dukungan 3 pilar : peternak, pemerintah dan swasta. Kreatifitas dan hasil inovasi layanan publik ini yakni Program BCA (Bank Clethong dan Air Kencing) adalah bentuk upaya Disnak Keswan Kabupaten Probolinggo dalam pencapain kinerja. Diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peternak, masyarakat, dinas dan pemerintah daerah.

Melihat potensi yang ada di Kabupaten Probolinggo dari segi populasi ternak sapi sekitar 267.048 ekor yang terdata di Kabupaten Probolinggo. Rata-rata seekor ternak sapi menghasilkan feses sebanyak 15 kg/ hari) maka ada potensi produksi pupuk organic padat sebesar 4.000 ton/ hari dan jika rata-rata seekor ternak menghasilkan air kencing sebanyak 10 liter/hari) maka potensi produksi pupuk organic cair sebesar 2.670.480 liter/hari, tandasnya.

Begitu banyak permasalahan yang terjadi dari peternak kurang optimalnya pengelolaan limbah kotoran ternak mulai dari pengelolaan secara Individual – Konvensional (Tidak Efisien, terbatas dan kesulitan, Kemampuan Teknis Peternak, Petani masih mengandalkan pupuk pabrikan, Peternak belum merasakan manfaat dari kotoran ternak secara langsung, Lambatnya laporan peternak jika terjadi permasalahan ternaknya serta ketidaksiapan program regenerasi ternak akibat dari ketidaktersediaan biaya secara tunai.[wap]

BURSA EKONOMI

ADDO Hadir di ELC, Beri Pengalaman Bermain yang Makin Menyenangkan Surabaya, Bhirawa Memilih mainan bagi Si Kecil perlu didasari oleh beberapa pertimbangan. Baiknya, selain memberikan kesenangan kepada anak, mainan yang diberikan seharusnya juga memiliki peranan yang dapat mengedukasi dan membantu perkembangan motoriknya.

ELC sebagai gerai mainan edukasi anak ternama, berkomitmen untuk memberikan beragam pilihan mainan edukatif bagi Si Kecil.

Salah satu koleksi terbaru ELC adalah seri dari ADDO - sebuah merek mainan yang bertujuan untuk memberikan inspirasi akan ratusan cara bermain bagi Si Kecil setiap harinya. Berbagai jenis mainan yang ditawarkan, mulai dari craft play (permainan kerajinan), role play (bermain peran), soft toys (mainan lunak), sains, dough, dan permainan air. Mainan seri ADDO ini hanya tersedia secara eksklusif di gerai Early Learning Centre (ELC).

Brand General Manager ELC Indonesia Mohit Nigam,mengungkapkan, bermain merupakan salah satu kegiatan yang menghibur sekaligus mendidik bagi Si Kecil. Peran orang tua untuk mendampingi anak bermain juga sangat penting sekaligus untuk menciptakan bonding.[ma]

Huawei Resmi Hadirkan High-End Experience Store di Surabaya Surabaya, Bhirawa Pada tahun ini, berbagai inovasi terbaru telah dihadirkan Huawei melalui ragam produk yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kini, Huawei hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat dengan pembukaan High-end Experience Store (HES) ke-4 di Surabaya, tepatnya di Plasa Marina, bekerja sama dengan Las Vegas Mobile Store.

Hadirnya toko resmi tersebut, menambah HES di Surabaya yang telah hadir sebelumnya yakni HES Tunjungan Plaza, HES Mall Galaxy Mall 3, dan HES Pakuwon. Tidak hanya dapat mencoba secara langsung produk ekosistem dari Huawei, konsumen juga sudah dapat menikmati berbagai macam program promo yang akan diadakan mulai tanggal 26 September 2020.

Dalam memasuki New Normal pun konsumen tidak perlu khawatir karena HES akan memberlakukan protokol jaga jarak yang aman dan senantiasa menjamin keamanan para pengunjung.[ma]

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG Buku kir, P 9056 UE No kontrol SIT 5309 a/n Tedy Gunawan d/a Panji Situbondo No. 7416/IMB/BI-III/2020 HILANG Buku kir, P 9566 UE No kontrol 5092 a/n H.Hamidi d/a Situbondo No. 7417/IMB/BI-III/2020 HILANG Buku kir, gandeng P 9566 UE a/n H.Hamidi d/a Situbondo No. 7418/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG6949 RL,Yamaha, th.2010, Biru, a/n. Bambang Sugeng, Dsn.Tumpuk RT 05/01, Ds/Kec. Besuki – T.Agung No. 7419/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 2428 RBY, a/n. Abrian Tendon Prayogo, RT 1/3 Ds. Ringinpitu, Kedungwaru – T.Agung No. 7420/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 6533 RA, a/n. Puji Rahayu, RT 01/09, Ds, Pulosari, Ngunut – T.Agung No. 7421/IMB/BI-III/2020

Foto bersama dalam acara penyerahan secara simbolis bantuan 1,8 Juta paket internet untuk para pelajar madrasah dan tenaga pendidik se-Jawa Timur.

Bersama Kemenag, XL Salurkan 1,8 Juta Paket Internet untuk Madrasah Se-Jatim

Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mulai menyalurkan paket internet gratis untuk madrasah di wilayah Jawa Timur. Penyaluran ini merupakan realisasi atas kerjasama XL Axiata dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) dalam program ‘Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh’ yakni program untuk pengembangan pendidikan para pelajar madrasah.

Group Head XL Axiata Region East,

Bambang Parikesit mengungkapkan antuan paket internet ini diperuntukkan bagi para pelajar madrasah dan tenaga pendidik agar dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi. Paket internet yang dimaksud terdiri dari kartu perdana dan kuota data sebesar 30 GB. “Setelah pekan lalu program kerjasama ini diresmikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, mulai awal pekan ini juga

kami sudah bisa langsung menyalurkannya ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Untuk wilayah Jawa Timur kami alokasikan total sebanyak 1,8 juta paket internet gratis.

Dengan adanya bantuan ini, kami berharap beban sebagian pelajar dan orang tuanya menjadi lebih ringan begitu juga dengan para guru dan tenaga kependidikan. Para penerima bantuan paket ini sudah bisa langsung memanfaatkannya untuk mengikuti PJJ,” terangnya, Senin (28/9).

Coca-Cola Serahkan Bantuan Satu Unit Ambulans ke PMI Surabaya, Bhirawa Mendukung penanganan pandemi COVID-19, Coca-Cola Indonesia dan Coca-Cola Amatil Indonesia (‘Coca-Cola’) telah melakukan serah terima secara virtual untuk penyerahan satu unit armada ambulans kepada Palang Merah Indonesia.

President Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, Kadir Gunduz mengungkapkan bantuan ini merupakan bagian dari realisasi donasi Coca-Cola bernilai Rp10 Miliar yang telah disalurkan kepada Palang Merah Indonesia pada April 2020 lalu.

“Penyerahan bantuan kepada PMI hari ini merupakan realisasi bertahap

dari kontribusi Coca-Cola yang telah disalurkan melalui Palang Merah Indonesia untuk mendukung upaya bantuan darurat dan kemanusiaan yang meliputi pemberian edukasi, pelatihan deteksi dini dan respon, untuk masyarakat yang paling terdampak oleh COVID-10 serta penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas kesehatan dan relawan dari Palang Merah Indonesia,” terangnya, Senin (28/9).

Untuk penyerahan satu unit mobil ambulans dilakukan antara Presiden Direktur PT Coca-Cola Indonesia, Diego Gonzalez dan President Direktur CocaCola Amatil Indonesia, Kadir Gunduz kepada Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Bapak Jusuf Kalla.

“Merupakan salah satu prioritas kami sebagai lembaga kemanusiaan yang berfokus pada penyediaan layanan vital bagi masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini untuk terus berupaya sebaik-baiknya membantu mengurangi penyebaran dari pandemi COVID-19. Dana yang kami terima dari Coca-Cola telah dimanfaatkan untuk mendukung tugas tanggap darurat PMI di berbagai wilayah di Indonesia. Pada hari ini, kami dengan penuh rasa syukur menerima pemberian 1 (satu) unit ambulans yang rencananya akan diperuntukkan untuk mendukung layanan COVID-19 di PMI Bali.” pungkas Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla.[riq]

Bambang menambahkan diawali dari Jawa Timur, penyaluran akan terus berlangsung di daerah lain yaitu di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bambang menargetkan, penyaluran bisa tuntas dilaksanakan dalam jangka waktu sekitar sebulan ke depan mengingat urgensi bantuan ini untuk para pelajar dan pendidik madrasah guna melaksanakan PJJ. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur total ada sekitar 12.923 sekolah madrasah dari tingkat MI, MTs, dan Aliyah, baik negeri dan swasta.

“Untuk jumlah siswa, total ada sekitar 1.873.539 pelajar. Sebagian besar sekolah madrasah berada di area pinggiran kota dan pedesaan, di mana banyak di antara keluarga siswa memang membutuhkan dukungan untuk mampu menyediakan kuota data untuk PJJ,” jelasnya.

Sementara itu paket internet gratis yang disalurkan oleh XL Axiata berupa kartu perdana ini terdiri dari 15 GB data untuk Kuota Conference dan 15 GB lainnya untuk Kuota Edukasi yang berlaku selama 2 bulan. Kuota Conference bisa dipergunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang biasa dipergunakan para guru saat mengirimkan bahan pelajaran dan tugas.[riq]

SELAYANG PANDANG

Berbisnis Ikan Cupang Jadi Alternatif di Tengah Terpuruknya Ekonomi Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terpuruknya ekonomi saat ini, membuat warga harus berpikir keras untuk mencari usaha/bisnis alternatif. Hal ini sangat mendesak karena masyarakat harus tetap memiliki pendapatan agar bisa bertahan hidup. Di Kota Batu budi daya ikan cupang telah menjadi bisnis alternatif yang cukup menjanjikan.

Salah satu warga Kota Batu yang tertarik menekuni bisnis ikan cupang ini adalah M.Rachman yang tinggal di Kelurahan Sisir. Awalnya, ia hanya sekedar hobi memelihara ikan cupang. Namun untuk bisa membudidayakan ikan cupang, ia harus belajar banyak dari rekannya sesama penghobi cupang yang

tinggal di Kota Malang. “Apalagi penjualan ikan cupang juga bisa dilakukan secara online,” ujar Rachman, Senin (28/9).

Pembeli di Kota Batu dan Malang Raya kebanyakan didominasi oleh kalangan ibu-ibu. Penyebabnya bukan hanya karena manfaat merawat ikan Cupang yang bermanfaat untuk

kesehatan, namun karena beberapa jenis Ikan Cupang yang sangat unik karena memiliki banyak warna yang menarik, menjadikan sebuah hiburan tersendiri bagi ibu-ibu.

“Selain karena suka warna Ikan Cupangnya, pecinta Ikan Cupang juga butuh hiburan baru selama Pandemi saat dirumah karena Ikan Cupang ini sangat bagus dan cocok untuk hiasan rumah,” ujar Oddy, peternak cupang asal Kota Malang.

Bukan hanya untuk dirinya, emak-emak ini menjadi pecinta Ikan Cupang dadakan. Mereka membeli ikan Cupang untuk diberikan kepada buah hatinya agar semakin betah di rumah selama Pan-

demi Covid-19. Ada juga tren memelihara Ikan Cupang, karena mengikuti trend artis yang mulai banyak memelihara Ikan Cupang.

“Pemeliharaannya sangat mudah sekali, tidak harus memakai aquarium yang besar, cukup dengan model aquarium kecil sekarang juga ada aquarium kaca akar kayu yang dapat mempercantik hiasan rumah beserta ikan cupangnya,” jelas Oddy.

Adapun harga ikan Cupang local bervariasi mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 750 ribu tergantung variasi. Paling laris manis diborong oleh pembeli adalah Cupang jenis Halfmoon yang ekornya bisa mekar melingkar seperti bulan.[nas]

Peminat ikan Cupang di Kota Batu meningkat hingga 200 persen di tengah terpuruknya ekonomi akbat pandemi Covid-19.

SAMBUNGAN

Selasa Pon, 29 September 2020

Halaman 11

Puluhan Peserta Reaktif, Puluhan Desa di Ngawi Ajukan Bantuan Air Bersih Bhirawa Jalani Tes di Ruang Khusus Ngawi, Badan Penanggulangan Ben-

Tradisi Pengesahan APBD Sulit Dipertahankan

l

gal beberapa hari, namun dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2021 belum diserahkan Gubernur Jatim ke DPRD Jatim. Akibatnya dalam Rapat Bamnus, kita juga belum bisa menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS, kapan akan dimulai,” ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Senin (28/9) kemarin.

Menurut politisi asal PDI Perjuangan, sebelum membahas RAPBD Jatim, sesuai aturan harus dimulai dengan pembahasan KUA-PPAS terlebih dulu.

“Saya rasa berat jika APBD Jatim 2021 bisa disahkan pada 10 November mendatang karena pembahasan KUA-PPAS, kemudian dilanjut pembahasan RAPBD itu tak mungkin hanya dibahas dalam waktu 4 minggu atau kurang dari itu,” dalih Kusnadi.

Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti keterlambatan Gubernur Jatim menyerahkan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2021 karena hingga saat ini belum ada penjelasan yang diberikan oleh pihak eksekutif.

“DPRD Jatim sudah meminta, namun jawaban yang kami terima adalah KUA-PPAS tahun 2021 belum selesai disusun.

Kita juga tidak memaksa, terserah saja sebab DPRD Jatim hanya membahas jika dokumen sudah sampai di DPRD Jatim,” beber pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Kendati demikian, pihaknya akan berupaya keras agar RAPBD Jatim tahun anggaran 2021 bisa disahkan paling molor pada Desember 2020.

“Tujuannya, supaya Pemprov Jatim bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat karena mampu menyelesaikan APBD Jatim tepat waktu,” harapnya.

Sementara menyangkut keterkaitan RAPBD Jatim 2021 dengan realitas persoalan yang sedang dan akan dihadapi Jatim, Kusnadi berharap pada pos belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Kami berharap pos belanja langsung nilainya bisa lebih besar sehingga bisa menjadi stimulus pemulihan ekonomi Jatim,” pinta Kusnadi.

Mengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berdasar hasil kajian Bank Dunia pada angka minus 5, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. oleh karena itu maka satusatunya sumber-sumber untuk melakukan pemulihan ekonomi adalah dari pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. “Pemerintah harus turun tangan, untuk melakukan pembangunan ekonomi sehingga nanti pertumbuhan ekonomi minus boleh tapi kita harapkan setidak-tidaknya zero saja. Maka program-program pemerintah harus bisa menjadi stimulus ekonomi yang positif dan kongkret sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi di indonesia pada umumnya dan Jatim pada khususnya,” ungkap ketua DPRD Jatim.

Bentuk program yang diharapkan, lanjut Kusnadi yakni program padat karya bukan padat modal seperti yang dirancang Gubernur Khofifah dalam RPJMD Jatim 2019-2024. Mengingat, saat ini masih kondisi pandemi sehingga harus mengahadapi dua persoalan besar yakni resesi ekonomi dan masalah kesehatan.

“Ini memang tantangan pemerintah yang tidak mudah, sebab program padat karya itu membutuhkan dana yang tak besar kisaran Rp50 juta - Rp100 juta. Namun dampaknya jumlah (volume) pekerjaannya nanti akan lebih banyak dan menyebar hingga ke desa-desa, serta melibatkan DPRD harus turun ya sulit juga kita,” dalih Kusnadi.

Ia juga mengingatkan, penanganan dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan secara seimbang antara ekonomi dan kesehatan, karena kita tak bisa memilih salah satu sebab resikonya terlalu besar.

“Saat ini kita menghadapi dua ancaman besar yaitu resesi ekonomi dan kesehatan sehingga kita juga membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengatasinya secara bersamasama. Kita perlu memulihkan ekonomi sekaligus mengusir pandemi dan menyembuhkan orang sakit,” tegasnya.

Kalau tahun 1998, bangsa Indonesia hanya menghadapi satu ancaman yaitu krisis moneter. Namun UMKM masih mampu bertahan sehingga pemerintah membuat program penguatan UMKM untuk membangkitkan ekonomi, dan berhasil bangkit.

“Tapi kondisi saat ini UMKM juga tidak mampu bertahan karena dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran covid-19. Jadi penyelesaiannya harus sama-sama, tidak boleh ekonomi didahulukan dan kesehatan diabaikan, jadi harus dilakukan bersama-sama,” pungkas Kusnadi. [geh]

Sambungan hal 1 rapid test.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono meninjau pelaksanaan hari pertama tes SKB di Kanwil Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN), kemarin Senin (28/9) mengaku seluruh proses telah berjalan sesuai protokol. Selain itu, tes yang digelar menggunakan Computer Assisted Test (CAT) juga berlangsung lancar.

“Ada satu peserta yang reaktif pada sesi pertama ini dan tetap kita layani untuk mengikuti tes di ruang khusus,” tutur Sekdaprov Heru.

Ia mengatakan, seluruh peserta diwajibkan me­ nyerahkan hasil rapid test sebelum mengikuti ruang tes. Pada hari pertama kemarin, Heru menyebut terdapat 10 peserta yang terkonfirmasi positif Covid19. Lima di antaranya mendapat rekomendasi untuk mengikuti seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sedangkan lima lainnya belum direkomendasikan untuk mengikuti SKB. “Akan kita laporkan ke BKN untuk mereka yang terkonfirmasi Covid-19 dilakukan penjadwalan ulang,” tutur Heru.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurcholis menambahkan, peserta SKB yang melamar CPNS di Pemprov Jatim sebanyak 4.777 pelamar. Dari jumlah tersebut, 4.348 di antaranya mengikuti tes di Kanreg II BKN dan selebihnya mengikuti di Kanreg atau UPT BKN di berbagai provinsi lain sesuai pemetaan lokasi SKB. “Protokol kesehatan kita sangat ketat. Peserta dicek suhu tubuhnya, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, hingga pengecekan hasil rapid test dan rekomendasi tim kesehatan bagi yang terpapar Covid-19,” tutur Nurcholis.

Ia menjelaskan, SKB pada hari pertama tersebut ditemukan lima orang reaktif yang harus mengikuti tes di ruangan khusus. Ruang tersebut dibuat mirip bilik yang ditutup dengan plastik transparan sehingga dimungkinkan petugas melakukan pengawasan dari luar.

“Pada hari pertama ini total peserta 450 pelamar yang dibagi dalam tiga sesi. Namun, ada yang tidak masuk sebanyak 11 pelamar sehingga mereka dinyatakan otomatis gugur,” pungkas Nurcholis.

Malang dan Tulungagung Pemeriksaan rapid test kepada peserta SKB CPNS Pemkab Malang, yang digelar sejak Jumat (25/9) hingga saat ini terdapat 26 orang yang hasilnya diketahui reaktif Covid-19. “Meski, terdapat puluhan peserta SKB CPNS reaktif Covid-19, tapi pihaknya tetap melanjutkan tahapan tes, dan mereka yang reaktif kita tempatkan dibilik tersendiri,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah.

Ruang tes untuk peserta yang reaktif Covid-19 telah dijaga oleh tim medis yang menggunakan APDlengkap.

“Seharusnya, SKB ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020, karena terjadi Pandemi Covid-19, maka bisa dilaksanakan pada bulan September 2020 ini. Dan peserta SKB CPNS tidak hanya diikuti warga Kabupaten Malang saja, tapi juga diikuti warga Kabupaten/Kota Pasuruan, Kota Malang, dan Kota Batu,” ungkap Nurman.

Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan jika ada satu dari 1.505 peserta yang akan mengikuti ujian susulan. “Hanya satu yang ikut ujian susulan. Yang 47 peserta lainnya ikut ujian di luar kota (Jatim) karena jarak yang relatif jauh,” ujarnya.

Bupati Maryoto memastikan seluruh peserta SKB CPNS menjalankan Prokes saat menjalani tes. Bahkan Panitia Seleksi CPNS Pemkab Tulungagung sudah pula dengan maksimal memberlakukan Prokes dengan ketat, seperti penyediaan alat pengukur suhu tubuh otomatis, wastafel cuci tangan, pemberian sarung tangan dan penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi ujian.“Untuk sesi pertama tidak ada peserta tes yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat celcius,” sambungnya. [tam, cyn, wed]

Lagu Ibu untuk Bupati

Sambungan hal 1 tuk Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab. Lewat lagu itu, Farid Al Farisi mengungkapkan sosok Bupati Jombang sebagai sosok Ibu yang luar biasa.

Tak tanggung-tanggung, saat menyanyi lagu berjudul Ibu ini, Gus Farid diiringi petikan gitar yang dimainkan KH Ahmad Mufafiq (Gus Muwafiq) dari Yogjakarta yang pada malam itu didapuk memberikan tausiyah.

Farid Al Farisi yang akrab disapa Gus Farid ini merupakan menantu dari Bupati Mundjidah Wahab.

Suami Lailatun Ni’mah (Ning Eli) ini menceritakan kisahnya saat pernah mengeyam pendidikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.

“Saya mondok di Tambak Beras 6 tahun. Ibu (Hj Mundjidah Wahab) ini salah satu Bu Nyai saya, sehingga sebelum menjadi menantupun saya faham sepak terjang beliau,” ungkap Gus Farid.

Gus Farid menambahkan, Hj Mundjidah Wahab merupakan sosok yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Terutama pada tahun 2007 ketika bisnis yang dijalani Gus Farid jatuh.

“Dengan lantaran do’a dan motivasi beliaulah saya bisa semangat dan bangkit yang alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan sehingga bisnis saya kembali normal dan berkembang,” kata Gus Farid.

Meski begitu lanjut Gus Farid, dirinya pernah berbeda pandangan dengan Hj Mundjidah Wahab. Saat itu, ketika dirinya diminta untuk masuk ke Organisasi Kemasyarakatan dan yang ia anggap masuk ormas bisa berakibat kurang baik bagi bisnis yang dijalani dan keluarga kecilnya.

“Akan tetapi beliau berpendapat lain, bahwa dengan masuk Ormaslah kita akan semakin dewasa karena akan bisa menerima perbedaan pendapat orang lain. Dan dengan Ormaslah kita akan menjadi orang yang bermanfaat karena kita akan tahu mana yang harus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat dan agama. Beliau juga bilang, dengan Ormaslah kita akan dimuliakan oleh Allah dengan catatan ketika aktif diormas, diiringi dengan niatan yang baik dan iklas. Ternyata pendapat beliau benar yang mana sekarang saya bisa merasakan apa yang disampaikan beliau,” papar Gus Farid.

Masih menurut Gus Farid tentang Hj Mundjidah Wahab, Hj Mundjidah Wahab merupakan orang yang moderat, penyayang, sabar, tegar, kuat, optimis, pemberani, dan juga mempunyai keyakinan yang begitu tinggi. Hal ini menurut Gus Farid, dibuktikan setelah KH Imam Asyari Muchsin (suami Hj Mundjidah Wahab) berpulang. Sehingga mulai tahun 1996 Hj Mundjidah Wahab merawat dan membesarkan sendiri putra putri dan santrinya. [rif]

l

cana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi, Jatim menyatakan sudah 40 desa di sembilan kecamatan mengajukan bantuan pendistribusian air bersih akibat kekeringan di musim kemarau.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Teguh Puryadi mengatakan pengiriman bantuan air bersih ke wilayah yang alami kekeringan itu dilakukan sejak Agustus lalu. Rata-rata setiap desa telah mendapat pasokan 15-20 tangki.

“Secara keseluruhan, bantuan yang telah disalurkan sejauh ini mencapai sekitar 600 tangki,” kata Teguh di Ngawi, Senin (28/9).

Menurut dia, sampai sekarang jumlah desa terdampak masih sesuai prediksi. Namun, tidak menutup kemungkinan kekeringan meluas.

Salah satu desa terdampak ke­ keringan di Ngawi adalah Desa Gunungsari, Kecamatan Kasre-

antara

Sejumlah warga Desa Gunungsari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, sedang mengantre bantuan air bersih dari BPBD Ngawi. Desa Gunungsari termasuk salah satu dari 40 desa yang mengajukan bantuan air bersih saat musim kemarau 2020.

man. Kondisi itu memaksa puluhan warga setempat berjalan sekitar tiga kilometer ke kawasan pegunungan untuk mendapatkan air demi kebutuhan mandi dan cuci.

Hal itu karena sumber air di rumah warga, seperti sumur telah kering.

Sedangkan untuk dikonsumsi biasanya mereka membeli air di toko. [ant]

menjadi langka. Di sisi lain, faktor yang juga cukup berpengaruh adalah kebijakan moratorium kepegawaian yang akhirnya menghambat kaderisasi ASN. “Jadi jumlah pejabat atau ASN yang pensiun atau berhenti karena berbagai sebab tidak mendapat pengganti yang seimbang,” tutur Prof Jusuf.

Secara tradisional dan normatif, menurut dia, manajemen karir se­ sungguhnha sudah diatur sedemikian rupa dengan berbagai aturannya. Namun tetap membutuhkan langkah terobosan untuk mengatasi kekosong­an semacam ini. “Misalnya

dengan mengangkat dosen bereputasi dari perguruan tinggi terkemuka yang tentu saja harus memenuhi persyaratan,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menjelaskan, rangkap jabatan kepala OPD di Pemprov Jatim tidak akan lebih dari dua. Karena itu, Kepala Dinas Kominfo yang juga Pjs Bupati Trenggalek akan dikurangi tugasnya sebagai Plt Kepala Bakorwil Madiun. “Akan kita usulkan ke ibu gubernur untuk mengganti Plt Kepala Bakorwil. Siapa namanya, masih diusulkan ke ibu gubernur,” pungkas Heru. [tam]

yang intensif sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

“Dua Raperda ini sangat penting sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan di Kabupaten Lamongan,” kata Fadeli.

Sebagai langkah awal setelah disetujuinya Dua Raperda ini, bupati menyatakan bahwa Pemkab akan segera mengirimkan Ra­perda dimaksud kepada Gubernur Jatim untuk dievaluasi.

Sehingga kedua Raperda ini dapat segera ditetapkan dan diundangkan untuk dijadikan

landasan operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada hari ini dapat membawa Lamongan yang lebih maju dan sejahtera,” tukas Bupati Fadeli.

Keseluruhan substansi yang diatur dalam Raperda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri ini telah disandingkan dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040. [aha.yit]

Pengisian Jabatan Harus Segera Dilakukan l

Sambungan hal 1

Menurut dia, iklim birokrasi sungguh tidak sehat jika kekosongan tersebut terus dibiarkan dalam waktu yang lama. Karena itu, peran penting Gubernur Jatim sangat menentukan untuk mengatasinya. “Tidak mudah. Memang situasi saat ini berbeda karena ketersediaan calon pengganti yang minim,” tandasnya.

Minimnya pengganti yang siap mengisi jabatan disebabkan karena kaderisasi yang tidak berjalan.

Sehingga pejabat yang memenuhi persyaratan menduduki jabatan

Raperda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri Disahkan l

Sambungan hal 1

Raperda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri ini resmi ditandatangi oleh Bupati Lamongan, Fadeli dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (28/9).

Dalam sambutannya Fadeli mengatakan, dengan disetujuinya duaRaperda ini maka peran aktif Pemkab dan DPRD Lamongan sangat besar, mengingat dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan

Jamin Penghuni, Pemkot Tes Swab 19 Rusun l

Sambungan hal 1

tes swab. Dari 19 rusun tersebut, total warga yang sudah di-swab mencapai 1.341 orang. “Sampai dengan hari ini total berjumlah 1.341 orang. Tetapi, tidak semua orang yang ada dalam rusun itu berhasil di-swab semuanya,” kata Febriadhitya di kantornya, Senin (28/9).

Febriadhitya menjelaskan, jika dihitung keseluruhan, sebenarnya dari total 19 rusun itu penduduknya kurang lebih berjumlah 13 ribu orang. Namun, saat petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) datang, ada sebagian warga yang memang sedang tidak ada di lokasi sehingga berpengaruh terhadap jumlah swab yang tidak sesuai dengan data penghuni.

“Contohnya di Rusun Keputih jumlah penghuninya berjumlah 587 orang. Tetapi pada saat itu yang berhasil di swab ada 151 orang,” ungkap dia.

Menurut dia, swab di rusun ini telah berlangsung sejak bulan Agustus dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Apalagi, petugas tidak hanya mendatangi sekali saja, tetapi beberapa kali. Hal itu menjadi penting untuk dilakukan, agar swab ini semakin masif. “Jadi karena dalam sekali tidak semua penduduk ada. Maka petugas berulang-ulang kali berkunjung sampai dinyatakan semuanya telah di-swab,” katanya.

Terlebih, Febriadhitya menyebut, mengingat tujuan utama dari swab ini adalah mencari pasien-pasien positif dan mendeteksi dini. Dari situlah maka diupayakan semua penduduk rusun harus menjalani tes swab.

“Jadi meskipun berkali-kali tetap kami datangi,” tegas dia.

F e b r i a d h i t y a m e m a p a rkan, dari 19 rusun tersebut, di antaranya yakni Rusun Romokalisari, Penjaringan, Keputih,

Siwalankerto, Wonorejo, Tambakwedi, Dukuh Menanggal, Jambangan, Bandarejo, Brudo, Tanah Merah, Randu, Rusun GA, Sombo, Pesapen, Indrapura, Dupak Bangunrejo, Urip Sumoharjo dan Waru Gunung.

“Jumlah 1.341 orang itu datanya masih terus bergerak ya.

Setiap harinya terus bergerak mengingat petugas masih terus mendatangi beberapa rusun yang yang penduduknya belum diswab,” tegasnya.

Ia menambahkan, bagi warga yang dinyatakan positif berjumlah 25 orang. Namun dari angka itu 13 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan 12 orang lainnya sedang menjalani perawatan di Hotel Asrama Haji.. “Apabila ada warga disertai gejala dan memiliki komorbid (penyakit penyerta) maka langsung bisa menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi alhamdhulillah sudah banyak yang sembuh,” pungkasnya. [iib]

l

Sambungan hal 1

‘Lapor pada Sekolah Jika Belum Mendapatkan Kuota Internet’ l

Sambungan hal 1

5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. Bantuan paket kuota internet untuk pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. [ant]

Setiap Wisatawan Wajib Menanam Satu Terumbu Karang saat Menyelam l

Sambungan hal 1

Keramahan dan senyum penduduk, berinteraksi dengan warga bisa menjadi keindahan tersendiri,” ujarnya.

Sugeng mengatakan, sunsetnya juga tidak kalah indah dibanding dengan tempat-tempat lain. Pasir putih dengan panorama laut luas berwarna keperakan memantulkan bias-bias sinar matahari.

Batas-batas pulau seluas sekitar 68 hektare ini, di sisi utara merupakan pelabuhan dan pantai berkarang. Sedangkan di sisi timur dan selatan berupa perkampungan nelayan.

Di sisi barat ada hamparan pasir putih yang begitu indah dan menjorok ke laut.

Menurut cerita masyarakat setempat, dahulu Gili Ketapang merupakan satu kesatuan dengan daratan Probolinggo. Tepatnya dengan Desa Ketapang (Kini Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo) dan hanya dipisahkan dengan sungai. Karena gempa sebagai akibat meletusnya Gunung Semeru, daratan itu terpisah sejauh 5 mil menuju tengah laut.

“Akhirnya, daratan yang terpisah itu diberi nama Gili Ketapang yang diambil dari bahasa Madura. Gili berarti meng­ alir dan Ketapang merupakan nama desa kala masih bersatu dulu. Sehingga,

Gili Ketapang berarti Ketapang yang mengalir. Bahkan, menurut kepercayaan masyarakat, sampai saat ini jarak Pulau Gili Ketapang secara perlahan semakin menjauh ke tengah laut,” ungkapnya.

Sejauh ini, mayoritas penduduk Gili Ketapang menggantungkan hidupnya di laut sebagai nelayan. Setiap pagi para nelayan saling bahu-membahu menarik perahu nelayan yang datang melaut.

Sebagian dari ikan-ikan segar itu dikeringkan, sehingga semakin meningkatkan kesan sebagai perkampungan nelayan.

“Tak heran bila banyak warga yang menjadi nelayan. Sebab, pulau ini dikeli­ lingi lautan yang masih bersih dan menjadi rumah yang nyaman bagi berbagai jenis ikan. Air lautnya yang biru jernih berpadu dengan putihnya pasir pantai membuat pantai ini makin cantik. Ombak pantainya juga cukup tenang, sehingga cukup aman untuk bermain air ataupun berenang di sana,” tandasnya.

Ketika bermain berkunjung ke pulau ini, jangan heran bila menjumpai sejumlah kambing yang bebas berkeliaran.

Menurut warga sekitar, jumlah kambing di pulau ini mencapai 1.396 ekor. Ribuan ekor kambing ini dilepas dilepas begitu saja. Namun, tetap aman dari incaran

maling. Artinya, pulau ini cukup aman dari tangan-tangan jahil.

“Sebagai kawasan objek wisata, Pulau Gili Ketapang direncanakan menjadi paket wisata. Selain Pantai Bentar di Kecamatan Gending, para wisatawan bisa berkunjung ke Pulau Gili Ketapang dengan menggunakan kapal yang bersandar di Pantai Bentar,” lanjutnya.

Sugeng Wiyanto mengatakan, Pulau Gili Ketapang terus menjadi jujugan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Karenanya, pelayanan terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan kepada para turis.

Salah satu yang kini sedang disosiali­ sasikan berupa penyediaan kapal cepat menuju Pulau Gili, baik dari Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo maupun dari Pantai Bentar. “Kami sedang membahas proses itu. Sebab, jangan sampai nanti jika kapal cepat tereali­ sasi untuk tamu ekslusif akan membuat gesekan dengan kapal tradisional milik masyarakat setempat,” ujarnya.

Rawan gesekan memang menjadi persoalan. Sebab, kapal tradisional menjadi tumpuan warga Desa Gili Ketapang, khususnya pemilik perahu yang saat ini melayani jasa transportasi wisatawan.

“Keselamatan wisatawan juga terus menjadi hal paling diproritaskan. Kami terus mengimbau, khususnya kepada penyedia jasa tranprortasi untuk menyediakan pelampung demi keselamatan penumpang,” ujar mantan Kadisperindag Kabupaten Probolinggo tersebut Di masa pandemi Corona ini, kelompok sadar wisata Pulau Gili Ketapang, menerapkan protokol kesehatan sangat ketat saat masuk pulau ini, yang warga­nya mayoritas berprofesi sebagai nelayan ini, paparnya.

Hadi Nugroho, operator penyelam, sekaligus Ketua Komunitas Marina Coral Dive, agar kelestarian tetap terjaga, dan bisa dinikmati anak cucu kita, kita wajib memperbaiki alam, jadi setiap wisatawan berkunjung ke Pulau Gili Ketapang, sambil menyelam wajib menanam 1 terumbu karang.

“Untuk melestarikan terumbu karang di Pulau Gili Ketapang Probolinggo, setiap wisatawan wajib menanam 1 terumbu karang saat menyelam, kalau di sebelah timur wilayah konservasi sudah banyak dan sudah bagus, kita cari lokasi lain di area bawah laut, terumbu karang di Pulau Gili cukup bagus, dan perlu kita lestarikan,” tambah Hadi. [*]

Selasa Pon, 29 September 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 12

ASN Tak Netral di Pilkada Malang Terancam Sanksi Kab Malang, Bhirawa Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Malang Sjachul Ghulam telah mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, jika terbukti tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

"Kami akan memperketat netralitas ASN dilingkungan Pemkab Malang, agar para ASN tidak memihak salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang. Dan jika nanti terbukti

Pjs Bupati Malang Sjachul Ghulam (kanan) saat didampingi Sekda Kab Malang (kiri) saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, di Pendapa Agung Kab Malang.

PANGGUNG DAERAH

memihak salah satu paslon, maka mereka akan diberikan sanksi, baik itu ringan maupun berat," tegas Sjachul, Senin (28/9), usai usai menggelar Sosialisasi Netralitas ASN Dalam Pilkada Tahun 2020, di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Menurutunya, tahapan kampanye yang diselenggarakan Komisi Pimilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang untuk Paslon Bupati Malang, sejak 26 September 2020 sudah dimulai. Sehingga dalam kampanye, pihaknya terus memantau netralitas ASN yang saat ini bekerja dilingkungan Pemkab Malang.

Karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkanbahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (parpol).

"Dan dalam Undang-Undang Pilkada juga disebutkan bahwa ASN dila-

rang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, serta membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon," jelas Sjachul.

Selain itu, lanjut dia, dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagaipaslon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga jika nanti ada ASN yang tidak netral dalam Pilkada Kabupaten Malang, maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai UndangUndang yang berlaku saat ini.

"Jika terbukti ASN mengikuti kampanye salah satu paslon, akan diberikan teguran terlebih dahulu hingga tiga kali. Dan jika mereka masih saja tidak mengindahkan te-

guran, tentunya akan diberikan sanksi, seperti penundaan pangkat dan golongan hingga pencopotan," paparnya.

Sjachul menegaskan, dalam memantau ASN dilapangan, pihaknya juga dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang. Karena Bawaslu telah mempunyai tim hingga ditingkat desa, sehingga hal itu mempermudah pengawasan. Sedangkan indikator ASN yang tidak netral di Pilkada Kabupaten Malang, seperti berkomentar di postingan media sosial (medsos) yang mendukung paslon.

"Tapi hingga saat ini belum ada yang terbukti ASN dilingkungan Pemkab Malang telah melakukan pelanggaran. Meski begitu, pihaknya terus melakukan pemantauan, dan siap menerima informasi dari masyarakat, jika ada ASN yang telah melanggar UundangUndang," tuturnya. [cyn]

Target Pemenangan TEGAS, Pengembangan Kota Pasuruan

Kampanye Virtual, Alternatif di Masa Pandemi Jember, Bhirawa Ditengah pandemi Covid 19, kampanye secara virtual menjadi salah satu alternatif bagi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jember 2021-2025 untuk menyampaikan visi misinya. Kampanye virtual ini menjadi efektif disaat pandemi, mengingat semakin bertambahnya kasus positif covid-19, dan aturan pembatasan serta sansi yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampikan oleh Dosen Prodi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Didik Suharijadi.

Namun kata Didik, kampanye virtual ini harus tetap mengadopsi prinsip bagaimana informasi visual dapat ditampilkan secara nyata dilayar.

Didik Suharijadi "Artinya, sisi pengambilan dan manajemen gambar harus dilakukan secara profesional agar tetap menarik dan informatif. Tim komunikasi dan kreator isi kampanye paslon, harus tetap melihat audience dan konteks atau situasi yang ada misalnya, siapa lawan bicara yang dihadapi," tutur Didik.

Didik menyakini, dalam situasi pandemi covid-19 maka masyarakat akan berpikir dua kali jika akan menghadiri kampanye konvensional yang mempertemukan banyak orang dalam satu lokasi." Kampanye virtual secara daring akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya bisa di rekam dan dibagikan ke berbagai platform media sosial sehingga gaungnya bisa panjang karena bisa diviralkan di berbagai grup yang ada," ungkapnya.

Pola kampanye model virtual menurutnya, sangat efektif dilakukan. Pasalnya, pasangan calon tidak harus pergi melakukan konsolidasi dari tempat lain ketempat lain. Didik mencontohkan, paslon dapat berada di sebuah lokasi dengan 25 orang peserta. Kegiatan ini kemudian bisa disiarkan ke lokasi lain atau ke orang lain dalam satu waktu. "Jika ingin efesien, cara tersebut bisa diterapkan. Jangan satu orang satu akun, sebab siapa yang kemudian mau mendengarkan kampanye paslon ? Bagi audience hanya dianggap membuang-membuang kuota datanya saja," tandasnya pula. [efi]

Pasuruan, Bhirawa Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Walikota Pasuruan, nomor urut dua, Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari (TEGAS) mendirikan posko pemenangan, di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Selatan, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Senin (28/9).

Wakil Ketua Tim Pemenangan, Ahmad Zubaidi menyatakan posko pemenangan untuk menampung semua permasalahan dan sebagai upaya kerja maksimal pemenangan pasangan calon TEGAS. "Pada selisih waktu ini, targetnya kami berkunjung ke masyarakat dan meyakinkannya, bahwa Teno-Hasjim mampu memimpin Kota Pasuruan," ujar Ahmad Zubaidi. Menurutnya, petahana Teno panggilan akrabnya, sudah terbukti selama 5 tahun dijalaninya. Terpenting lagi adalah ia sudah menjadi referensi mengenal dan memahami segala sesuatu di Kota Pasuruan tentang lingkungannya, kenal masyarakatnya serta mengerti kekurangan dan kelebihannya.

Ini juga bisa diketahui secara personal maupun ke daerahannya. "Mas Teno, sudah punya modal besar tentang bagaimana Kota Pasuruan yang sebenarnya. Sehingga dengan kepemimpinannya, meski belum level kepala daerah, tentu dia sudah siap, apa yang dia ketahui selama ini," kata Ahmad Zubaidi.

Adapun kosentrasi target pasangan

Hilmi Husain/bhirawa

Peresmian posko pemenangan TEGAS di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Selatan, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Senin (28/9).

TEGAS di Pilwali Kota Pasuruan ini, yakni mengembangkan Kota Pasuruan sebagai kota jasa, perdagangan, sekaligus sebagai pengembangan wisata di wilayah pesisir utara. "Nantinya, Kota Pasuruan

bisa menjadi filter bagi masyarakat tak cari hiburan ke luar, apabila mempunyai magnet baru," kata Ahmad Zubaidi.

Disinggung target pemenangan, Zubaidi menegaskan targetnya pe-

menangan paslon TEGAS yakni diangka 55-60 persen. "Insyaallah di 55-60 persen kami masih cukup realistis. Jadi, satu suara pun adalah kemenangan," terang Ahmad Zubaidi. [hil]

Kedua Paslon Laporkan LADK Pilwali Pasuruan

Royce Diana Sari

Tahapan kampanye Pilwali Pasuruan 2020 bergulir. Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan nomor urut satu, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Adi Wibowo dan paslon nomor urut dua, Raharto Teno Prasetyo-Hasjim Asjari (TEGAS), masing-masing telah munyetorkan laporan awal dana kampanye (LADK). Ketua KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari menyampaikan kedua paslon sudah melaporkan LADK kepada KPU Kota Pasuruan.

Terinci dalam LADK, rekening dana kampanye paslon nomor urut satu, Gus IpulAdi Wibowo di awal tahapan berjumpah Rp 10 juta yang bersumber dari dana pribadi calon. Sedangkan paslon nomor urut dua, pasangan TEGAS menyetorkan rekening dana kampanye sebesar Rp 1 juta yang juga bersumber dari dana pribadi calon.

"Kedua paslon sudah melaporkan LADK dan sudah kita terima. Jumlah dana kampanye masing-masing paslon dimungkinkan akan bertambah seiring berjalannya

masa kampanye," ujar Royce Diana Sari, Senin (28/9). Namun, di setiap penambahan dana kampanye entah dari sumbangan partai politik atau sumbangan dari pihak lain, ada aturan yang harus dilalui.

Salah satunya, batasan jumlah sumbangan maksimal. "Selanjutnya usai LADK ini, ditengah masa kampanye ada tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Serta yang terakhir ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," tandasnya. [hil]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

World Rabies Day, Jawa Timur Pertahankan Predikat Bebas Rabies Pemprov, Bhirawa Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day (WRD) selalu diperingati setiap tanggal 28 September setiap tahunnya sejak tahun 2007 silam. Dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari delapan provinsi yang bebas rabies sejak tahun 1997 sesuai dengan SK Mentan nomor 892/kpts/TN.560/9/1997.

Sekedar diketahui, penyakit rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Apabila penderita rabies telah menunjukkan gejala klinis maka kasus rabies selalu berakhir dengan kematian baik pada hewan maupun manusia.Walaupun demikian, rabies dapat dicegah dengan pemberian vaksin pada Hewan Penular Rabies (HPR).

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Wemmi Niamawati menyampaikan, meskipun Jawa Timur mempertahankan predikat Bebas Rabies, akan tetapi secara

Salah satu dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sedang melangsungkan memeriksa dan memberikan pengobatan pacda hewan.

Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melangsungkan pemeriksaan kesehatan gratis hewan dalam memperingati Hari Rabies Sedunia. Setidaknya ada 30 pasien yang hadir dalam kegiatan tersebut.

geografis Jawa Timur memiliki tingkat resiko tinggi karena berbatasan dengan Pulau Bali.

Adapun langkah-langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempertahankan status provinsi JawaTimur yang bebas rabies adalah melakukan survailans dan vaksinasi terutama didaerah yang beresiko, "Selanjutnya, memaksimalkan pelaporan kasus kejadian penyakit hewan melalui iSIKH-

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Wemmi Niamawati beserta jajarannya saat mengikuti kegiatan webinar memperingati Hari Rabies Sedunia Tahun 2020.

NAS, dan melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang bahaya penyakit rabies dan cara memelihara HPR yang benar, dan tata cara apabila ada kasus gigitan HPR yang terindikasi rabies," katanya disela webinar, kemarin.

Dipaparkan Wemmi, dalam mencegah kasus kejadian rabies di Indonesia, sebenarnya Pemerintah Pusat melalui Pusat Veterinaria Far-

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Wemmi Niamawati berfoto dengan jajarannya dengan menyampaikan pentingnya protokol kesehatan mencegah menyebarnya pandemi Covid-19.

ma telah memproduksi vaksin rabies yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Dalam memperingati WRD , Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan Surat Edaran untuk kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, agar berparitisipasi aktif dan berkontribusi dengan melakukan kegiatan pengendalian rabies di masing-masingwilayah. Kegiatan tersebut dapat berupa vaksinasi rabies secara massal, sterlisasi anjing dan kucing, kampanya rabies, komunikas informasidan edukasi, membuat video testimoni tentang pengendalian rabies, membuat video tiktok terkait rabies,dan kegatan lain yang mendukung pengendalian rabies.

Puncak WRD Secara Virtual Untuk Tema WRD tahun ini adalah Kolaburasi Berkualitas, Vaksinasi Tuntas, Rabies Bebas.

Untuk puncak acara WRD tanggal 28 September ini diadakan secara virtual yang merupakan kolaburasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu Kementerian Dalam Negeri.

Harapan dalam peringatan WRD kali ini, lan-

jutnya, Indonesia lebih sehat, bebas rabies.

Penyakit Rabies di Indonesia ini dapat dicegah dan diberantas dengan mudah, jika ada kolaburasi yang berkualitas antar lintas sektoral dengan melakukan KIE kepada masyarakat dan vaksinasi secara tuntas. "Sesuai sSlogan Hari Rabies Sedunia di Indonesia adalah saya, kamu, kita bersama bisa berantas penyakit anjing gila (rabies) di Indonesia," katanya.

Dalam memperingati WRD, lanjut Wemmi, seluruh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi rabies, katrasi gratis dan webinar terkait penyakit rabies yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 16 - 28 September 2020.

Begitupula, Rumah Sakit Hewan milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam memperingati WRD juga sudah melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan gratis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pelayanan gratis ini dibatasi maksimal 30 ekor dalam 1 hari mengingat masih adanya pandemi Covid-19. [rac*]