binder2jul20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Wage, 2 JULI 2020

HUT ke-74 Bhayangkara

Gubernur Khofifah Apresiasi Kerja Keras Polri

Pemprov, Bhirawa HUT ke-74 Bhayangkara tidak hanya diperingati oleh jajaran kepolisian. Di Gedung Negara Grahadi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara khusus menggelar tasyakuran dengan me- motong tumpeng dan kue tart, Rabu (1/7) Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan kecintaannya terhadap institusi Polri yang kini berusia 74 Tahun. Khofifah pun menyampaikan harapannya agar institusi Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Khofifah mengatakan semakin bertambahnya usia, institusi Polri pun semakin profesional dan modern. Hal ini dibuktikan dengan semakin dekat dan lekatnya Polri dengan masyarakat serta berbagai inovasi yang terus dikembangkan, hususnya di Jatim. “Secara perlahan tapi pasti, kepercayaan kepada institusi ini dari masyarakat pun semakin bertambah. Integritas dan netralitas selama Pemilihan Umum pun menjadi bukti lainnya,” ujarnya.  ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memotong tumpeng syukuran memperingati HUT Bhayangkara di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/7).

Mahasiswa Datangi Dewan Tuntut Kuliah Gratis Gresik. Bhirawa Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas Pendidikan Gresik (SPP), geruduk kantor DPRD. Mereka menuntut agar selama pandemi Covid-19, tak ada penarikan biaya kuliah alias gratis.

Korlap aksi Solihul Hadi mengatakan, bahwa selama pandemi Covid-19 banyak yang terdampak secara ekonomi. Untuk itu menuntut mahasiswa menuntut agar biaya sekolah gratis

agar mereka bisa melanjutkan sekolah atau kuliah.

Akibat Covid-19, krisis ekonomi sangat dirasakan, sebagian besar orang tua mahasiswa berprofesi sebagai karyawan swasta, buruh dan petani.”Orang tua kami belum mampu membayar, kuliah kami. “ kata Solihul ditengah aksi, Rabu (1/7).

Ditambahkan Solihul Hadi, bahwa negara sudah lepas tanggung jawab persoalan pendidikan. Hal itu,  ke halaman 11

MITRA

Jaga Soliditas dan Profesionalisme KAPOLRES Ponorogo AKBP Mochamad Nur Azis berharap jajarannya dapat menjaga soliditas internal Polri dan profesionalisme dalam melayani

Sentil

Tangani Covid-19, Pemkot Galang Dana dari Pegawai Yang penting ikhlas Cetak Dokumen Adminduk Gunakan Kertas HVS Biar lebih efektif dan efisien Mahasiswa Datangi Dewan Tuntut Kuliah Gratis Kalau gratis itu berat, tapi harus diperjuangankan

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mengeluarkan surat imbauan kepada karyawan dan pegawai, untuk melakukan penggalangan dana bagi penanganan virus corona atau Covid-19. Surat imbauan itu dikeluarkan menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Penggalangan dana itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 360/5769/436.3.4/2020, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan,

tanggal 30 Juni 2020.

Dalam surat edaran itu tertulis, berkaitan dengan upaya dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di

Kota Surabaya, maka diharapkan partisipasi dan keikhlasan bantuan berupa uang dari karyawan/ karyawan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya/Perusahaan Daerah/RSUD/Puskesmas yang selanjutnya dikirim melalui rekening ‘Surabaya Peduli Bencana” di Bank Jatim.

Rekening ‘Surabaya Peduli Bencana’ ini dikoordinir oleh  ke halaman 11

Kapolda Tekankan Anggota Bantu Pecegahan Covid-19 Risma Ajak Direktur RS

masyarakat. Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Tasyakuran HUT Bhayangkara ke-74 di Polres Ponorogo, Rabu (01/07).

“Dengan adanya pandemi, tugas kita semakin berat dan kompleks. Jadi saya tekankan jajaran Polres Ponorogo untuk tetap menjaga soliditas internal dan juga menjaga profesionalisme dalam pelayanan pada

AKBP Mochamad Nur Azis

Tangani Covid-19, Pemkot Galang Dana dari Pegawai

 ke halaman 11

Tekan Angka Kematian Pasien

Ist

Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran memotong tumpeng sebagai ucapan syukur di HUT Bhayangkara ke-74, Rabu (1/7) di Mapolda Jatim.

Polda Jatim, Bhirawa Perayaan HUT Bhayangkara ke-74 yang jatuh tepat pada Rabu (1/7), dirayakan secara sederhana oleh Polda Jatim.

Meski berlangsung sederhana di tengah pandemi Covid-19,

namun tidak menghilangkan nuansa khidmat dalam memaknai HUT Bhayangkara 2020 ini.

Turut hadir dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-74 Forkopimda Jatim. Diantaran-

ya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa; Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati)  ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggelar pertemuan dengan direktur Rumah Sakit (RS), kepala puskesmas, serta camat se-Surabaya di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu

(1/7). Pada pertemuan itu, Wali Kota Risma mengajak para direktur rumah sakit untuk berdiskusi perihal penanganan pasien Covid19 di rumah sakit.  ke halaman 11

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat diskusi dengan para direktur rumah sakit di halaman Balai Kota Surabaya.

Lulus Doktor Pertama FISIP Unair Via Daring di Masa Pandemi Covid-19

Tak Hanya Formalitas, Diskusi Dikupas Secara Mendalam Rasa lega terbayar sudah, saat Zainal Abidin Achmad dinyatakan lulus Ujian Doktor Terbuka (UDT) Fakuktas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Selasa (30/6). Abi sapaan akrabnya mendapat gelar Doktor pertama dari FISIP Unair di masa pandemi Covid-19 dengan prosedur Ujian daring.

Diana Rahmatus S-Surabaya

Tak butuh waktu lama bagi Zainal Abidin untuk menyelesaikan Ujian Doktor Terbuka Fisip Unair di depan sembilan penyanggah. Tercatat dia hanya membutuhkan waktu 1 jam 15 menit untuk menaklukkan 18 pertanyaan dari masing-masing penyanggah. Tentu saja, ujian doktor kali ini dirasa sangat berbeda dari biasanya.

Pasalnya tak ada sanak saudara, kerabat maupun keluarga yang menyambutnya dengan seremonial ketika dinyatakan lulus. Sebab, di masa pandemi saat ini seluruh kegiatan harus dibatasi.

“Jadi memang berbeda seremonialnya. (Diskusi) tidak hanya sekedar formalitas tapi benarbenar mengupas kedalam isu yang saya angkat. Beberapa kali ikut ujian terbuka karena S2 saya dua

kali, tapi ini yang paling berkesan untuk gelar doktoral ini,” jabar Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim ini.

Dalam disertasinya tersebut, Abi menyinggung soal “Pergeseran Relasi Antara Pendengar Radio Dengan Institusi Radio Dalam Masyarakat Jaringan”. Bukan tanpa alasan, sebab menurut Abi Radio lokal mempunyai “tempat” tersendiri di hati masyarakat lokal di tengah gempuran media radio mainstream.

“Banyak yang menganggap bahwa radio budaya ini radio  ke halaman 11

Zainal Abidin dalam Ujian Doktor Terbuka FISIP Unair via daring.

EKSEKUTIF Demi Kinerja TGPPC, Bupati Mutasi Plt Kadinkes Kamis Wage, 2 Juli 2020

Halaman 2

Situbondo, Bhirawa Guna untuk meningkatkan kinerja jajaran Tim GTPPC (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) Kabupaten Situbondo, Bupati Dadang Wigiarto mengganti jabatan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi, kemarin.

Pria yang sudah lama menjabat Kadinkes Situbondo itu selanjutnya fokus menjabat Kepala Dinas Sosial (Kadisos) yang secara definitif dijabat sejak Januari 2020 lalu. Kini Plt Kadinkes Kabupaten Situbondo dijabat Akhmad Yulianto, yang sehari hari menjabat Kepala Inspektorat Kabupaten Situbondo.

Menurut Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, penggantian posisi Plt Kadinkes Kabupaten Situbondo dari Abu Bakar Abdi kepada Akhmad Yulianto karena adanya berbagai pertimbangan.

Diantaranya, sebut bupati dua periode itu, pertama agar penanganan Covid 19 cepat tertangani mengingat jabatan Plt Kadinkes sebelumnya sempat kosong karena Abu Bakar Abdi sakit.

“Makanya kami melakukan mutasi sementara terlebih dahulu.

Ketika kami melakukan uji coba di jajaran internal Dinkes ternyata tidak ada yang memenuhi kompetensi sebagai seorang pemimpin,” aku Bupati Dadang.

Masih kata Bupati Dadang, meski Akhmad Yulianto bukan berlatar belakang bidang kesehatan, ia yakin antan Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo itu akan bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Itu karena, lanjut Bupati Dadang, jabatan tersebut hanya sementara yang direngkuh selama tiga bulan kedepan mulai Juli-September 2020.

“Ya kami mengisinya dari pejabat yang memiliki kompetensi setingkat eselon dua.

Kedepan untuk jabatan Kadinkes definitif

sawawi/bhirawa

Abu Bakar Abdi, Plt Kadinkes Kabupaten Situbondo bersama Akhmad Yulianto saat acara perkenalan dengan staf dan jajaran Dinkes Situbondo.

kami akan membuka secara umum dan mencari pejabat yang berkompetensi tinggi dibidang kesehatan,” papar Bupati Dadang.

Mantan advokat itu menegaskan, saat ada seleksi beberapa bulan lalu jabatan

Kadinkes Kabupaten Situbondo dihadapkan kepada minimnya pejabat yang memiliki latang belakang kesehatan.

Sementara itu, sambung Bupati dadang, jika dalam perjalanannya

Akhmad Yulianto dinilai tidak mampu menjabat tiga bulan, maka Bupati siap melakukan evaluasi.

“Saya melihat orang yang ada di dalam Dinkes Kabupaten Situ-

bondo terutama yang punya kompetensi sebagai pemimpin saat ini sangat minim. Sebelumnya saat Pak Abu sakit sudah menunjuk orang internal secara lisan, ternyata yang bersangkutan tidak punya kemampuan. Makanya, kedepan saya akan menunjuk orang yang punya kompetensi,” jelas Bupati Dadang.

Bupati Dadang meminta publik agar tidak cepat apriori terhadap pejabat yang bukan berlatar belakang bidang kesehatan. Sebab, terang bupati Dadang, sosok Akhmad Yulianto dinilai memiliki kompetensi terhadap jabatan tersebut.

“Ini keputusan saya. Nanti untuk jubir TGPPC bukan langsung dijabat Akhmad Yulianto melainkan dijabat Kadiskominfo dan Persandian (Dadang Aries Bintoro). Dia sudah lama menguasai penanganan Covid di Situbondo,” pungkas Bupati Dadang seraya berjanji akan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Akhmad Yulianto jika selama tiga bulan kedepan kinerjanya tidak menonjol. [awi]

KILAS BIROKRASI

Kepala DKRTH Surabaya Ajukan Pensiun Dini Surabaya, Bhirawa Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya—Febriadhitya Prajatara mengakui sudah mendengar informasi tentang pengunduran diri dan pensiun dini Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya—Chalid Bukhari.

Ia pun mengaku sudah konfirmasi langsung kepada BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) Surabaya soal pengunduran diri dan pensiun dini itu.

“Berdasarkan informasi dari teman-teman BKD, beliau (Chalid Bukhari) beberapa waktu lalu, tepatnya pada 25 Juni 2020, telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala DKRTH, sekaligus beliau mengajukan pensiun dini,” kata Febri di kantornya, Rabu (1/7).

Menurut Febri, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu Chalid Bukhari berhak untuk mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala DKRTH, sekaligus mengajukan surat pengajuan pensiun dini. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 hal tersebut dimungkinkan.

“Nah, yang dilakukan oleh Pak Chalid ini adalah atas permintaan sendiri dan atas kehendak sendiri mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini. Jadi bukan masalahmasalah yang lainnya. Murni atas permintaannya sendiri, dia mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini,” tegasnya.

Sesuai undang-undang, surat pengajuan pengunduran diri dan pensiun dini dari Chalid ini dikirimkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang mana dalam hal ini adalah kepala daerah atau Wali Kota Surabaya.

Selanjutnya, surat itu diproses administrasinya oleh BKD sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

“Setelah dicek administrasinya, beliau sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun dini, yang mana salah satu syaratnya adalah masa kerjanya sudah selama 20 tahun dan usianya sekurang-kurangnya 50 tahun. Selanjutnya permohonan pensiun dini yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Febri kembali memastikan bahwa yang dilakukan oleh Chalid itu atas permintaan sendiri dan bukan diberhentikan. Karena persyaratannya sudah terpenuhi akhirnya diproses pensiun dininya itu. “Sekali lagi, itu atas permintaan sendiri dan bukan diberhentikan,” pungkasnya. [iib]

kerin ikanto/bhirawa

Petugas Satgas Covid saat pasang sticker mobil dinas.

Cegah Covid-19 Kendaraan Dinas Ditempeli Sticker Gresik, Bhirawa Upaya Pemkab Gresik untuk merealisasikan pencegahan peningkatan kasus Covid 19 di Gresik betul-betul serius. Setelah meluncurkan mobil penegak protokol kesehatan ke 16 kecamatan di Gresik, kali ini Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menempeli sticker untuk semua kendaraan dinas plat merah.

Sejak pagi hari Kepala Inspektorat Gresik, Edi Hadisiswoyo didampingi Kabag Humas dan Protokol Reza Pahlevi sudah sibuk membagikan sticker di gerbang kantor Bupati Gresik, Rabu (1/7).

Setiap kendaraan dinas R4 yang masuk diberi 3 lembar sticker. Selain itu, seperti biasanya, petugas dari Dinas Kesehatan Gresik dibantu Satpol PP Gresik juga memeriksa suhu tubuh pengemudi dan semua penumpangnya dengan thermogun.

Sesuai perintah Bupati Sambari saat peluncuran kendaraan penegakan disiplin protocol kesehatan kemarin, sticker yang bertuliskan ‘Melaksanakan Disiplin Protokol Kesehatan adalah Vaksin Covid 19’ wajib ditempelkan pada semua kendaraan dinas berplat merah. Tiga lembar sticker itu ditempel di pintu

kanan dan kiri mobil serta kaca bagian belakang.

Perintah Bupati ini sebagai bentuk bagian dari sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomer 22 tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi corona COVID-19.

Pejabat Sekda Gresik yang juga Ketua Pelaksana Harian Satgas Pencegahan Covid 19 Gresik, Nadlif mengatakan pihaknya sangat intens mensosialisasikan Perbup 22 tahun 2020 ini mengingat kasus Covid di Gresik makin tinggi.

“Intinya ada tiga hal yang harus dilakukan masyarakat yaitu selalu pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dan menjaga jarak lebih dari satu meter,” tandas Nadlif.

Nadlif yang memimpin langsung pemasangan serentak sticker untuk mobil plat merah di Halaman Pemkab Gresik ikut memantau dan mengawasi penempelean sticker tersebut.

“Sesuai perintah bupati, semua kendaraan dinas plat merah harus bersticker. Paling lambat besok Kamis sudah tertempel semua” tegas Nadlif. [eri]

Bupati Berharap Polisi Lebih Humanis Tuban, Bhirawa Bupati Tuban H Fathul Huda didampingi Kapolres AKBP Ruruh Wicaksono mengikuti Upacara Virtual HUT Bhayangkara ke-74 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Sanika Satyawada kompleks Polres Tuban, Rabu (01/07/2020).

Dalam kegiatan yang diikuti pejabat utama Polres Tuban tersebut, Bupati Huda didampingi jajaran Forpimka Tuban. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menginstruksikan personil Polri memantapkan soliditas internal, memperkuat sinergitas dengan TNI, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Tujuannya, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, salah satunya penanganan Covdi-19.

Personil Polri dan TNI diminta berperan menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban H Fathul Huda salam kompak dengan Kapolres AKBP Ruruh Wicaksono seusai Upacara Virtual HUT Bhayangkara ke-74 di Mapolres Tuban.

Covid-19. Di samping itu, ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Bupati Huda berharap personil Polisi semakin profesional dan dicintai masya-

rakat. Personil Polres Tuban diminta bersabar dan humanis ketika menghadapi masyarakat.

“Tidak semua masyarakat mencintai polisi karena memiliki tugas muslih. Artinya, polisi memiliki tugas utk memperbaiki kondisi masyarakat,” ungkapnya. [hud]

Dinsos Validasi Data Ulang Penerima Bantuan JPS Malang, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang kini telah melakukan proses validasi ulang terkait data pada warga yang saat ini terdampak langsung pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Sedangkan validasi yang dilakukannya itu yakni agar penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang periode kedua dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) agar bisa tepat sasaran.

Kepala Dinsos Kabupaten Malang Nurhasyim, Rabu (1/7), kepada Bhirawa mengatakan, kini pihaknya sudah meminta kepada kepala desa (kades) dan lurah yang tersebar di 33 kecamatan untuk melakukan seleksi dan pencocokan data penerima bantuan JPS. Karena bantuan JPS berupa paket sembako yang berisi 15 kilogran beras, 2 liter minyak goreng, dan

telor 1 kilogram, benar-benar diterima pada warga Kabupaten Malang yang terdampak Covid-19.

“Syarat warga yang menerima bantuan JPS tersebut, salah satunya adalah warga yang tidak punya penghasilan selama wabah Virus Corona,” jelasnya.

Menurutnya, validasi data ulang yang kita lakukan untuk penerima JPS, karena sebelumnya Dinsos memakai data lama dari Badan Pusat Satatistik (BPS) yaitu data kemiskinan.

Sehingga dengan dilakukan validasi data ulang, maka diharapkan dapat membantu warga yang benarbenar terdampak, dan tepat sasaran sebagaimana mestinya. Sedangkan bantuan JPS dari Pemprov Jatim, akan diterima warga yang terdampak Covid-19 tiga kali penerimaan. [cyn]

LEGISLATIF

Kamis Wage, 2 Juli 2020

Halaman 3

DPRD Jatim Siap Tambah Anggaran untuk 16 BLK DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jawa Timur berharap Balai Latihan Kerja (BLK) Jatim bisa berfungsi optimal untuk membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Caranya dengan merangkul lebih banyak lagi masyarakat, utamanya pengangguran, untuk berlatih keterampilan.

Harapan ini disampaikan karena Covid-19 memukul hampir semua sendi ekonomi masyarakat. Bahkan, jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga meningkat drastis selama pandemi ini.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga saat ini ada lebih dari 6.000 karyawan di Jatim berhenti bekerja karena PHK. Jumlah ini belum termasuk pekerja migran yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.

“Kami di DPRD Jatim siap menfasilitasi dengan menambah anggaran untuk BLK. Tentunya, anggaran ini untuk recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono, seusai meninjau BLK Jember.

Anggaran tersebut, kata Artono bisa untuk peremajaan peralatan, menambah program pelatihan hingga mem perbanyak kepesertaan. “Tidak

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Komisi E DPRD Jatim meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) di Jember.

usah muluk-muluk, misalnya pelatihan membuat jamu, mengelas atau lainnya, yang

penting masyarakat bisa bekerja dan bangkit dari keterpurukan,” katanya.

Artono mengatakan, Provinsi Jatim saat ini punya 16 BLK, tersebar di seluruh Jatim. Namun,

sejak pandemi Covid-19, aktivitas seluruh BLK tersebut berhenti.

Selain karena untuk mencegah

penularan, anggaran untuk BLK juga habis.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari meminta Disnakertrans untuk menginventarisasi kebutuhan peralatan yang urgen di 16 BLK. Sebab, data tersebut akan menjadi pijakan dalam alokasi anggaran nanti.

“Kami di Komisi E siap memperjuangkan tambahan anggaran.

Sebab, tadi saya lihat peralatannya masih lama. Komputer misalnya, masih menggunakan teknologi lama. Padahal sekarang sistemnya sudah baru semua,” katanya.

Hari mengatakan, investasi skill bagi lulusan BLK sangat penting agar bisa bersaing di dunia kerja, salah satunya dengan upgrade peralatan.

“Beberapa anggaran memang dipotong untuk Covid-19. Namun, khusus untuk BLK harus mendapat prioritas sebagai upaya recovery ekonomi,” ujarnya.

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengapresiasi usul DPRD Jatim tersebut. Dia juga berharap kebutuhan BLK terpenuhi. “Setiap tahun di BLK juga ada analisis kebutuhan pelatihan kerja, sesuai daerah masing-masing. Ini akan kami optimalkan lagi,” ujarnya. [geh]

Wakil Ketua DPRD Tak Setuju Masuk Trenggalek Harus Bawa Suket

KILAS DEWAN

Trenggalek, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Trenggalek—Doding Rachmadi mengaku tidak setuju dengan usulan Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Trenggalek, Joko Rusianto tentang perlunya Surat Keterangan Bebas Covid-19 bagi orang yang masuk ke Trenggalek.

andre/bhirawa

Wali Murid yang berasal dari Kecamatan Sawahan dan Tambak Sari Surabaya datang mengadu ke DPRD Surabaya terkait sistem zonasi dalam PPDB SMP Negeri.

Wali Murid Protes Sistem Zonasi SMP Negeri Surabaya, Bhirawa Merasa tidak diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sejumlah orangtua calon wali murid berasal dari Kecamatan Sawahan dan Tambak Sari Surabaya datang mengadu ke DPRD Surabaya.

Salah satu orangtua calon wali murid Rahayu mengaku, ditempat dirinya untuk masuk ke sekolah negeri tidak bisa bahkan ada sekitar satu RW anak anak tidak masuk di sekolah negeri.

“Mulai SMPN 9, 15, 18 dan 60, jadi kita tidak punya kesempatan masuk sekolah negeri gara gara hanya jarak saja,” kata Rahayu warga jalan Gading Kecamatan Tambak Sari Surabaya. Rabu. (01/07/2020) ditemui usai menyampaikan keluhannya.

Sebelum masuk ke SMP Negeri, Calon wali murid bernama Attala ini mencerikan, anaknya sebelumnya sudah digembleng untuk belajar agar bisa medapat nilai bagus karena selama ini yang dikejar anaknya adalah nilai mendapatkan nilai ujian 8,8.

“Tetapi karena zona, saya dan anak saya mental, tidak bisa kemana mana, belum mendaftar pun sudah tergeser karena jarak,” ucapnya. Senada, Calon wali murid Pujiasri mengaku mengeluh soal PPDB bahwa anak anak didik yang mendapat nilai ujian tinggi, tetapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena zonasi.

“Beda sedikit zonasinya dengan rumah itupun tidak bisa diterima, jadi kita kayak stres, karena tidak bisa masuk sekolah negeri,” kata Pujiasri warga Petemon Kecamatan Sawahan.

Menanggapi pengaduan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, ia sudah mendapat banyak laporan agar warga datang ke kantornya agar dijelaskan secara terbuka disini.

“Mereka (Warga) menyampaikan secara umum tidak bisa diterima di sekolah negeri, karena rumahnya jauh dari SMP Negeri yang dipilih,” ujar Reni Astuti. ditemui usai menerima pengaduan orangtua calon wali murid. [dre]

Pengakuan tersebut diungkapkan Doding saat ditemui di Gedung Sekertariat DPRD Trenggalek. Menurutnya, hal itu justru akan menimbulkan kegaduahan di masyarakat ketika mereka harus menyertakan surat keterangan sehat bebas covid-19 saat masuk ke Kabupaten Trenggalek.

“Surat Keterangan Bebas Covid19 itu sudah tidak diperlukan.

Justru ini akan membawa kegaduhan,” katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, alasan kenapa setiap orang tidak perlu harus membawa Surat Keterangan Bebas Covid-19, karena Kabupaten Trenggalek saat

ini sedang memasuki tahapan fase New Normal.

“Kabupaten Trenggalek mau memasuki tahapan new normal,” ungkapnya. Oleh karena itu, dia harusnya mendorong Pemkab Trenggalek untuk segera memberlakukan New Normal, bukan lagi mewajibkan setiap orang yang masuk ke Trenggalek membawa Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19.

“Jadi segera saja New Normal itu diberlakukan. New Normal itu adalah tatanan kehidupan baru yang kuat dengan protokol kesehatan. Jadi

ketika orang Tulungagung, orang Surabaya mau datang ke Trenggalek, ya dengan protokol kesehatan yang ketat, ya silakan,” tuturnya.

Jika pada akhirnya Pemkab Trenggalek memberlakukan New Normal, maka Lanjut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ada hal yang perlu diantisipasi, yakni bagaimana masyarakat itu bisa tertib mematuhi protokol kesehatan nantinya.

“Karena Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan kategori rendah penyebaran Covid-19,” Pungkasnya. [wek]

PKB Jember Resmi Tugaskan Ifan Ariadna Sebagai Bacalon Bupati Jember 2020-2025 Jember, Bhirawa DPC PKB Jember menyerahkan surat tugas dari DPP PKB kepada Ifan Ariadna sebagai Bakal Calon Bupati Jember 2020 - 2025. Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Desk Pilkada PKB Faisol Reza ini diserahkan oleh Ketua DPC PKB Jember sekaligus Dewan Syuro DPP PKB Syaiful Bahri Ansori (BSA) dihalaman GP Ansor Jember, Rabu ( 1/7/2020).

Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaedi mengatakan, penyerahan surat tugas secara terbuka dari DPP PKB kepada Ifan Ariadna ini menunjukan keseriusan PKB untuk mengusungnya sebagai calon Bupati Jember. “Kami berikan secara terbuka dan dihadiri seluruh elemen dari PAC, NU dan Banom lainnya,” ujar Ayub.

Dengan dikeluarkan surat tugas secara resmi ini, pihaknya menyampaikan kalau saat ini bakal calon sudah bisa memaksimalkan elemen PKB dan NU untuk bersatu memenangkan Ifan Ariadna.

“Ya sekarang sudah jelas, mas Ifan sudah bisa menggunakan atribut PKB dan juga memaksimalkan elemen PKB serta NU,” tuturnya. Ayub mengaku, punugasan Ifan Ariadna menjadi Bakal Calon Bupati Jember dari PKB cukup beralasan. Karena Ifan menurut Ayub berasal dari kalangan keluarga Nahdatul Ulama, muda dan energik.

Bacabub Ifan Ariadna bersama Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi, di halaman gedung GP Ansor Jember, Rabu (1/7/2020).

“Jember butuh bupati muda, karena dengan pemimpin muda akan muncul visioner-visioner baru untuk membangun Jember. Oleh karena itu, PKB mendorong kalangan muda harus maju memimpin Jember,” tandas Ayub.

Saat disinggung pasangan yang bakal disandingkan dengan Ifan, Ayub mengaku tidak berandai-andai dan akan memilih kader NU yang terbaik.’ Yang jelas kader NU yang terbaik,” pungkasnya.

Ketua PCNU Jember KH. Abdullah Syamsul Arifin mengaku baru pertama kali dalam Pemilukada di Jember dua kekuatan organisasi NU (PC NU Jember dan PC NU Kencong) bersatu memberikan dukungan kepada Ifan Ariadna maju dalam Pilkada Jember 2020-2025 mendatang.

“Ini sejarah, baru kali ini dua lembaga NU di Jember bersatu mendukung Ifan Ariadna sebagai Calon Bupati Jember 2020-2025 mendatang,” ujar Gus Aab

effendy/bhirawa

panggilan singkat KH.Abdullah Syamsul Arifin yang diamini oleh Ketua NU Kencong Gus Ghulam.

Sementara, Bacabub Jember Ifan Ariadna mengaku tersanjung mendapat tugas dari partai yang berafiliasi Nahdatul Ulama. Sebagai pendatang baru didunia politik, Ifan akan memegang teguh amanah tersebut, dan terus berjuang untuk menang dalam kontestasi Pemilukada serentak 9 Desember 2020 mendatang. [efi]

Publik Hearing Di Sambati Sosialisasi New Normal Kurang Pada Masyarakat Tidak seperti biasanya, kegiatan publik hearing anggota DPRD. Sebagai fungsi legislasi atau pembuat aturan peraturan dilakukan di tengah pandemi Covid-19, dilakukan standart new normal (adaptasi kebiasaan baru).

Menurut Fununul Iksan peserta publik hering menanyakan, tentang tugas gugus tugas Covid-19 pemkab.

Yang kurang melakukan sosialisasi terhadap new normal pada masyarakat, untuk tetap pakai masker dan jaga jarak. Juga tidak ada bantuan vitamin kepada masyarakat, sebagai imun tambahan daya tahan tubuh.

“New normal, masih banyak masyarakat yang gagal paham. Sebab sosialisasi yang kurang, baik dilakukan satgas Covid-19 dan pemerintah desa.

Sehingga masyarakat menganggap new normal sudah hidup seperti biasanya, tapi nyatanya keluar rumah dan bekerja harus patuhi protokol Covid19 harus memakai masker,” ujarnya.

Sementara Anggota DPRD Gresik—Noto Utomo mengatakan bahwa

Noto Utomo pablik hering terkait dengan ranperda penanggulangan penyakit menular.Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular pada KLB atau wabah, dibentuk tim reaksi cepat atau satuan tugas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Kegiatan Publik hearing.

Yang beranggotakan dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi vertikal.

Tugas memiliki tugas dan fungsi adalah melakukan deteksi dini KLB atau Wabah, melakukan res-

rokim/bhirawa

pon KLB atau Wabah dan mela porkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.

Sedangkan pendanaannya, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penye-

lenggaraan, penanggulangan penyakit menular dalam nggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Tekait pertanyaan sosialisasi satgas covid-19, nanti akan di kordinasikan dengan terkait. Untuk se-

gera ditindak lanjuti, karena ini penting dan sekarang yang di butuhkan masyarakat. Dalam melakukan aktifitas butuh pahan arti new normal, dan tambahan vitamin untuk imun tubuh mereka,” ungkapnya. [kim.adv]

OPINI

Kamis Wage, 2 Juli 2020

TAJUK

Isolasi Kampung Wabah KEDARURATAN pandemi CoViD-19 masih perlu dilanjutkan dengan memperpanjang dengan isolasi lokal. Protokol PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) secara ketat bisa dilaksanakan pada tingkat kampung (RT, RW, serta kelurahan dan desa). Terutama pada “zona merah” pewabahan. Pemda dapat memilih kampung isolasi dengan konsekuensi kekarantinaan wilayah. Termasuk aspek keamanan, dan program jaring pengaman sosial.

Beberapa daerah (propinsi) sebenarnya belum layak mengakhiri PSBB. Karena angka rate of transmission (penularan) masih diatas angka 1. Artinya, setiap kasus positif Covid-19 dipastikan masih menularkan pada orang lain.

Kawasan Jakarta Raya, dan Surabaya Raya (Jawa Timur) masih perlu melanjutkan PSBB. Namun tidak mudah hidup dalam tekanan pembatasan (PSBB), selama dua bulan. Bisa mengubah emosional. Lebih lagi banyak yang kehilangan mata nafkah, menjadi miskin.

Dua kawasan (Jakarta dan Surabaya Raya) merupakan penyangga utama perekonomian nasional. Meliputi separuh nilai peregerakan ekonomi. Maka “pembebasan” dari PSBB, bagai simalakama. Jika tidak dibebaskan bisa menyebabkan perekonomian makin terjerembab. Masyarakat akan semakin sengsara, hidup dengan bantuan sosial (Bansos) yang sangat terbatas, dan tidak menentu. Ke-riang-aan sosial (dan spiritual) serta kreatifitas perekonomian dunia harus segera bangkit dari kelelapan Covid-19.

Seluruh dunia bertekad harus segera bangkit. Walau disadari benar, pandemi virus corona masih (kuat) mewabah. Sehingga diperlukan cara, membangkitkan perekonomian yang sekaligus meng-aman-kan lingkungan dari wabah. Dengan konsekuensi tetap patuh pada protokol kesehatan lingkungan.

Serta memperbaiki (kualitatif) dan meningkatkan (kuantitatif) layanan kesehatan. Termasuk memperluas cakupan uji rapid, dan memperbanyak ruang rawat inap pasien Covid-19.

Kebiasaan hidup dengan norma baru (new normal) menjadi pengharapan. “New Normal,” bukan bebas samasekali dari ancaman pandemi virus corona. Melainkan menjalani aktifitas, bekerja, berdagang, bersekolah, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Antara lain, mengenakan masker, menjaga jarak antar-orang, dan menghindari kerumunan. Kesehatan lingkungan menjadi paradigma “new normal,” yang harus dilakukan masyarakat, dan pemerintah.

Manakala terdapat pe-wabah-an di suatu area, pemerintah dapat melakukan isolasi lokal. Bisa tingkat RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), sampai tingkat desa dan kelurahan. Beberapa daerah telah berpengalaman melaksanakan isolasi lokal. Di Jawa Timur, misalnya terhadap desa Temboro (kabupaten Magetan), dan desa Jabalsari (kabupaten Tulungagung). Di kampung ter-isolir disediakan gedung untuk mengisolasi pasien positif Covid-19.

Karantina wilayah (area) tercantum dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 49 ayat (1), dinyatakan, “Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.”

Pemerintah daerah (Pemda propinsi serta kabupaten dan kota) bisa melanjutkan kewajiban memenuhi protokol karantina kesehatan. Termasuk meng-isolasi kampung yang terwabah dengan kategori “merah.” Sekaligus melancarkan jaringan pengaman sosial, sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.”

Berdasar pasal 48 huruf d, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prosedur tetap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada pasal 53, terdapat enam jenis kebutuhan dasar. Yakni, air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan layanan psiko-sosial. Juga program aksi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagian daerah telah memiliki pencegahan Covid-19 melalui model “kampung tangguh” dengan sokongan Pemda.

Konsep “kampung tangguh” dan isolasi kampung, bisa digabung sebagai pemutus rantai pewabahan Covid-19.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Memprihatinkan ‘Drama Korea’ Penanganan Covid-19 di Surabaya MENYIMAK pemberitaan terkait penanganan Covid-19 sungguh memprihatinkan kita bersama. Perkembangan penanganan Covid-19 banyak menyuguhkan drama-drama yang sangat memalukan. Perang statemen dan pernyataan antar pejabat daerah baik di Surabaya maupun provinsi bahkan di jajaran petinggi RSUD Dr Soetomo menunjukkan betapa tidak ada kebersamaan dan sinergi dalam menangani Covid-19.

Publik justru tengah menyimak kalau sedang ada bara yang demikian panas di antara tokoh dan pemimpin di Surabaya dan Provinsi. Ada persaingan yang demikian telanjang di antara mereka. Bolehlah di antaranya saling membantah bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kalau menyimak perang statemen yang terus terjadi menandakan ada persoalan serius yang tengah terjadi di antara mereka.

Realitas ini sungguh semakin menegaskan kalau lambannya penanganan Covid-19 di Surabaya sesungguhnya karena para pemimpinnya yang tidak bisa kompak. Janganlah kemudian mereka mengalihkan persoalan seolah-olah masyarakat Surabaya yang bandel dan tidak mau taat pada protokok kesehatan.

Menurut saya bukan masyarakat yang bandel, tetapi karena pemimpin mereka yang memang tidak sungguh ingin menyelesaikan masalah. Justru yang terlihat adalah mereka (para pejabat) baik di Provinsi dan Surabaya tengah mencari popularitas di tengah – tangah bencana. Sungguh ini tindakan yang jahat karena mengabaikan nasib masyarakat dan lebih mementingkan citra diri mereka sendiri. Mohon berhentilah para pejabat yang terhormat untuk bermain drama. Nyawa wargamu lebih penting.

Devi Afikah Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Wajib Melek Informasi di Era New Normal kan infrastruktur “new normal” takkan efektif, tanpa dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk hidup sesuai protokol kesehatan. Aktifitas Apa yang sebemasyarakat tak sepenuhnarnya terjadi dengan nya bisa berjalan normal masyarakat kita?. Buseperti sebelumnya, dikankah informasi seharsitulah manfaat “melek usnya menjadi pedoman informasi”. Ironisnya, Oleh : masyarakat untuk hidup beberapa masyarakat Agus Santoso sehat di era “new normasih salah memaknai mal”. Gerusan informa“new normal”. Mereka si Covid-19 sepertinya menganggap “new normenjadi ledakan informasi “informa- mal” sebagai kesempatan untuk betion boom” yang justru menyebabkan raktifitas seperti sebelum pandemi. masyarakat jenuh terhadap informasi.

Melek Informasi dalam ranah Belum lagi peningkatan jumlah in- akademis biasa disebut dengan literasi formasi hoax di masa pandemi ikut informasi, sebuah kompetensi yang menjadi bumbu penyedap bias infor- menggambarkan kemampuan sesemasi. Kementerian Komunikasi dan orang untuk mengakses, menganalisa, Informatika melaporkan hingga 5 Mei mengevaluasi dan mengkomunikasi2020, hasil pantauan tim AIS Ditjen kan informasi. Di era informasi, “meAptika menujukkan terdapat 1.401 lek informasi” juga menggambarkan sebaran isu hoax terkait Covid-19 bagaimana seseorang bisa berdaptasi yang beredar di masyarakat (aptika. dengan perangkat teknologi informasi. kominfo.go.id). Di masa pandemi, Sejak pandemi berlangsung, Kominfo masyarakat diuji dengan situasi infor- melaporkan telah terjadi peningkatan masi dan kehidupan yang tidak stabil. penggunaan internet oleh masyarakat.

Masyarakat tak punya kendali atas be- Di era “new normal”, Pemerintah dan redarnya informasi seputar Covid-19, berbagai sektor membuat kebijakan bahkan Pemerintah harus mengelu- yang erat kaitannya dengan pengarkan tenaga ekstra dalam mengkon- gunaan media teknologi. Sebut saja disikan berbagai platform media untuk penggunaan berbagai aplikasi rapat memerangi hoax. Faktanya, saat ini online bagi ASN dan pekerja swasta, masyarakat atau lebih dikenal sebagai online learning bagi siswa dan mahanetizen bisa menjadi produsen sekaligus siswa, online shoping, ebanking dan penyebar informasi di berbagai platform layanan berbasis elektronik lainnya. media sosial. Terkait hal ini, Menteri Pertanyaannya, apakah masyarakat Komunikasi dan Informatika, Johny G kita sudah siap dengan gaya hidup Plate, pada rapat kerja bersama DPD RI virtual yang menjadi bagian dari pada 05 Mei 2020 lalu, menyampaikan “new normal”?. Masyarakat harus “Kominfo melibatkan platform digital bisa, masyarakat harus dipaksa, yang bersangkutan untuk melakukan masyarakat harus berdaptasi dengan takedown terhadap akun tertentu yang media teknologi informasi. Sehingga melanggar hukum dan aturan di Indo- mereka harus “melek informasi”. Jika nesia” (aptika.kominfo.go.id). tidak, mereka akan menjadi korban dari pelaksanaan “new normal” ini.

“Melek Informasi” sebagai Penggunaan teknologi informasi Modal Menjalani Kehidupan yang tidak dibarengi dengan “melek “New Normal” informasi” bisa menimbulkan dampak Kepatuhan masyarakat terhadap negatif, seperti terjadinya penipuan protokoler kesehatan menjadi salah online, penyalahgunaan data pribadi, satu indikator keberhasilan Negara me- dan penyebaran hoax. “Melek inmasuki babak “new normal”. Perjuan- formasi” di era “new normal” akan gan Pemerintah dalam mempersiap- membantu Pemerintah dalam menun-

tun masyarakat menjalani kehidupan sesuai protokoler kesehatan.

positif yang sekiranya san bagi Jokowi untuk bisa kita terima secara mengganti menterinya bijak. Perpu, Perpres kapan saja. Sejatinya, dan Permen bisa saja reaksi Presiden Jokowi dikeluarkan, tetapi yang terhadap para meterinya lebih penting bagaimana tidaklah harus kita reefektivitas penerapannya spon dan sikapi secara di masyarakat. negatif. Ada nilai-nilai Semua ini sangat positif, yang sekiranya bergantung kepada kita bisa direspon, terkait Oleh: sebagai masyarakat. ancaman perombakan Ani Sri Rahayu Apakah kita mau mengikabinet tersebut. kuti peraturan, himbauan Pertama, ancaman maupun kebijakan yang tersebut bertujuan untuk diambil pemerintah atau menegur para menteri dengan cara menyampaikan langsung malah mengabaikannya. Jika melihat capaian kinerja mereka ke hadapan hal ini, maka sebenarnya teguran publik. Sehingga diharapkan ada ini sebenarnya diberikan untuk kita stimulus atau pematik melalui ‘cu- semua bukan berhenti pada kabinet bitan’ ini supaya selajutnya menteri yang ada. bekerja lebih baik.

Kedua, bisa jadi Presiden Jokowi Pentingkah reshuffle?

Di tengah situasi pandemi korona ini kemungkinan sudah memiliki wacana reshuffle kabinet dan menunggu yang bisa terbilang tidak menentu respons publik. Situasi seperti seka- kali ini, bisa terpastikan semua serba rang ini, publik terbelah dalam menilai gagap. Semua ini yang terjadi karena wacana reshuffle. Sebagian publik pandemi ini diluar dugaan kita semua. mendukung karena menganggap Wajar adanya, jika akhirnya kita harus pemerintah harus kerja cepat. Ada dituntut untuk bisa aktif, cepat dan pula yang menilai wacana reshuffle reaktif dalam menghadapi persoalan. tidak tepat karena membuat menteri Termasuk sama dengan harapan Presibekerja dari awal. Sehingga bisa jadi den Joko Widodo yang akhir-akhir ada upaya testing the water melihat ini menutut para kabinetnya untuk mampu berkerja dengan cepat diberrespon dari publik.

Ketiga, kemungkinan Jokowi me- bagai sektor yang tengah ditangani mang sudah siap merombak kabinet. oleh para kabinetnya.

Hingga akhirnya, berbicara kelamNilai positifnya lagi dari publikasi video pidato Jokowi dalam sidang banan dan kurang cekatan dan cepatkabinet paripurna itu merupakan nya kinerja para kabinernya tersebut, sinyal awal dari Kepala Negara. Se- presiden Jokowi mewacanakan soal hingga, publik tak akan kaget dengan reshuffle kabinet. Pertanyaannya wacana reshuffle di tengah pandemi adalah apakah perlu reshuffle kabinet corona. Termasuk para stakeholder, Indonesia Maju di tengah Pandemi baik partai atau menteri-menteri terse- Covid-19?. Sejatinya, di tengah pandemi sekarang ini kalau ada agenda but tidak kaget.

Keempat, bisa jadi sebenarnya reshuffle merupakan waktu yang Pak Jokowi sedang jengkel dengan kurang tepat. Sebab, kalau dilakukita semua. Iya, kita sebagai rakyat kan reshuffle ataupun penyegaran Indonesia. Pandemi yang masih terus kabinet. Persoalannya, selajutnya berlangsung, angka penyebaran yang apakah menteri yang baru langsung terus bertambah menjadi indikatornya. cepat beradaptasi dan beraksi dalam Suka tidak suka, mau tidak mau, se- membuat kebijakan di masa sulit ini?. mua berhubungan dengan kita. Itu nilai Jawaban belum tentu. Situasi saat ini,

jelas berbeda dengan masa sebelum ada corona.

Wajar adanya Presiden Joko Widodo menutut kabinet bekerja di atas kewajaran yang ada. Artinya, cara kerja di tengah pandemi tentu harus beda dengan masa-masa biasa sebelum ada corona. Logikannya, bisa dipastikan bahwa setiap orang baru dalam kabinet meski dia sudah berpengalaman di legislatif, eksekutif pastinya butuh adaptasi mengenai tugas yang diemban di tengah dinamika kehidupan dan pemerintahan saat ini.

Konkretnya, sekarang ini pemerintahan butuh keseriusan tindakan, tidak sekedar teori tapi aksi.

Mewujudkan semua itu, tentu bukanlah hal yang mudah. Artinya, sepintar apapun menterinya, maka dia akan butuh adaptasi yang lumayan lama juga. Berfikir jernihlah yang saat ini kita butuhkan. Sebab, bagaimana juga secara sosiologis publik saat ini terbelah menjadi dua dalam menilai wacana reshuffle di tengah pandemi corona. Pertama, sebagian publik mendukung karena menganggap pemerintah harus kerja cepat. Kedua, ada pula yang menilai wacana reshuffle tidak tepat karena membuat menteri bekerja dari awal.

Sehingga bisa jadi ada upaya testing the water melihat respon dari publik.

Intinya, juga yang perlu kita pahami bersama bahwa jangan berharap banyak pada reshuffle maka situasi selesai. Jadi hemat kata reshuffle kabinet di tengah pandemi bukanlah solusi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintahan saat ini.

Itu artinya, penyegaran atau reshuffle tidak dibutuhkan saat masa sulit ini.

Reshuffle akan ideal jika dilakukan ketika semua sudah normal. Namun, semua akan berpulang pada keputusan Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan akan mengevaluasi kinerja kabinetnya selama Pandemi Covid-19.

Situasi pandemi Covid-19 spontan merubah tatanan hidup masyarakat di berbagai Negara, tak terkecuali di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah menuju peradaban “new normal” mulai direspon oleh berbagai sektor.

K

eberlanjutan perekonomian bangsa menjadi kiblat kebijakan yang masih menuai pro dan kontra ini.

Usul penundaan bahkan penolakan “new normal” marak disuarakan oleh berbagai kalangan mulai dari akademisi, praktisi kesehatan, hingga politisi. Pertimbangannya tak lepas dari segala konsekuensi yang timbul diantara jumlah kasus positif Covid19 yang masih tinggi.

Di sisi lain, persiapan infrastruktur menuju “new normal” belum sepenuhnya tuntas. Ironisnya lagi, Negara masih punya PR besar menghadapi masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan. Kondisi ini sesuai pernyataan Achmad Yurianto, jubir Pemerintah Penanganan Covid-19, dalam konferensi pers BNPB 4 Juni 2020 lalu, Dia mengatakan “kita sudah banyak melihat masyarakat yang kecewa melihat orang lain tidak mematuhi protokol kesehatan”.

Informasi Covid-19 di Mata Masyarakat Informasi kasus Covid-19 menjadi santapan harian masyarakat.

Bagaimana tidak, hampir semua media, mulai dari koran, televisi, radio, dan media sosial menyuguhkan informasi tentang wabah yang mulai masuk Indonesia awal Maret lalu. Ironisnya, informasi tersebut tak serta merta membawa dampak positif bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi.

Terbukti dari laporan Achmad Yurianto, jubir penanganan Covid-19 yang hampir di setiap konferensi pers-nya mengatakan “setiap hari gugus tugas selalu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masyarakat lain yang mengabaikan protokol kesehatan, mulai dari tidak memakai masker, bergerombol, tidak menjaga jarak, hingga membawa anak ke pusat keramaian.

A

Peran Pemerintah untuk Masyarakat “Melek Informasi” Pemerintah dianggap tak etis jika sekedar memaksa masyarakat untuk “melek informasi” di era “new normal”, tanpa dibarengi dengan upaya mendidik masyarakat. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat dengan program pengembangan literasi. Pengembangan literasi pada masyarakat seharusnya menjadi program rutin, karena sejatinya untuk menjadi “melek informasi” butuh waktu dan proses yang tidak singkat. Program pengembangan literasi diharapkan bukan sebatas bentuk latah dari “new normal”.

Memang, beberapa muatan literasi telah masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah, sehingga dunia pendidikan seharusnya lebih siap dalam memasuki “new normal”.

Dibarengi dengan adanya komunitas pegiat literasi di berbagai daerah ikut membantu dalam mengembangkan literasi informasi pada masyarakat.

Ironisnya, masyarakat kita sangat beragam dalam berbagai aspek, mulai latar belakang pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan tempat tinggal. Tak semuanya punya kesempatan untuk menjadi masyarakat “melek informasi”. Sejalan dengan hal ini, Menteri Kominfo, Johnny menyatakan bahwa “Kominfo bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Kementerian, lembaga pendidikan, dan pihak lainnya agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan ruang digital secara cerdas” (aptika.kominfo.go.id).

Inilah tantangan dibalik menghadapi “new normal”, bagaimana seluruh masyarakat tanpa kecuali mampu menghadapi situasi ini. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi mewujudkan masyarakat “melek informasi”, di era “new normal”.

Kepala Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Menyoal Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

khir-akhir ini, isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet kembali mewarnai jagad politik Tanah Air. Wacana politik terkait isu reshuffle kabinet ini semakin mengemukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaanya terhadap kinerja para menteri dalam mengatasi pandemi virus Corona (Covid-19) beserta dampaknya, serta kurang maksimalnya penanganan pandemi di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Berangkat dari kekecewaan dari kinerja para menteri itulah, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet di tengah pandemi Covid-19. Hal itu terungkap dari video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). Video teguran Pak Jokowi kepada para Menteri dalam sidang kabinet tersebut, kini ramai menjadi sorotan publik dan pembicaraan publik. Melalui video tersebut nampak Presiden Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

Respon Positif Wacana Reshuffle Sejatinya, ungkapan kemarahan Presiden Jokowi itu perlu kita tangkap sebagai suatu kewajaran, karena wajar adanya jika saat wabah Corona menyerang negeri ini bisa jadi menteri-menteri yang ada pada gagap dalam menyelesaikan persoalan Corona. Sehingga, tidak heran jika video ini berprospek membawa isu langkah-langkah extraordinary yang mungkin saja dilakukan Presiden.

Langkah politik atau pemerintahan siap diambil. Bisa jadi pembubaran lembaga dan reshuffle kabinet akan menjadi isu hangat beberapa bulan kedepan ditengah suasana pandemi yang serba tidak menentu ini.

Oleh karena itu cukup berala-

Dosen Civic hukum Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Cetak Dokumen Adminduk Gunakan Kertas HVS Halaman 5

Kamis Wage, 2 Juli 2020

Probolinggo, Bhirawa Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020, pencetakan dokumen adminduk tidak lagi menggunakan blanko security printing, melainkan menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 berwarna putih.

Hal tersebut berlaku untuk semua dokumen adminduk, kecuali Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang masih tetap menggunakan bahan yang sama.

“Dokumen adminduk yang akan mengalami perubahan media cetak diantaranya akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah Datang dan lain sebagainya. Namun demikian, dokumen adminduk yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2020 masih menggunakan media blanko security printing dan masih sah tetap berlaku,” kata Plt Kepala Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo melalui Kepala

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Suliyati, Rabu (1/7).

Menurut Suliyati, dengan adanya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 ini masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen adminduk yang diperlukan di kecamatan atau rumah asalkan sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang berbasis web.

“Pertama-tama masyarakat harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAK. Selain melengkapi persyaratannya, nantinya pemohon akan diminta untuk menyertakan nomor handphone dan email pribadi. Setelah berkas lengkap dan diverifikasi oleh petugas, pemohon akan mendapatkan dokumen dalam bentuk fie pdf

yang bisa dicetak dengan kertas HVS A4 80 gram,” jelasnya.

Suliyati menerangkan hal ini memang sangat membantu pihaknya karena masyarakat sudah tidak berjubel lagi di Dispendukcapil. Masyarakat bisa tanpa datang sudah bisa memperoleh dokumen yang diinginkan.

“Kelebihannya tentu menjauhkan calo sehingga gratis benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, pelayanan bisa dilakukan lebih cepat, tepat dan hemat,” terangnya.

Untuk mempermudah masyarakat tambah Suliyati, Dispendukcapil juga mempunyai program mulai bulan Juli 2020 bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Yakni mengantarkan dokumen tersebut yang pengajuannya via online sampai ke pemohon khususnya yang jauh, sehingga dengan anggaran yang minim masih bisa melayani daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sementara yang dekat-dekat bisa diambil sendiri.

“Dengan adanya amanat Permendagri yang baru ini harapannya masyarakat bisa semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh Dispendukcapil tanpa harus antri. Masyarakat sudah bisa cetak sendiri dokumen adminduknya lewat kecamatan atau tetangganya atau ke rental,” tandasnya.

Sebagai bentuk sosialisasi dari Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tersebut, Pemkab Probolinggo sudah mengirimkan surat kepada seluruh Camat yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Dalam surat dengan nomor : 420/ 353/426.106/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono tersebut disebutkan bahwa penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku dalam administrasi kependudukan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020.

Spesifikasi formulir antara lain mengatur bahan baku formulir berupa kertas HVS 80 gram ukuran A4

wiwit agus pribadi/bhirawa

Traffik layanan Dispendukcapil Kab Probolinggo.

berwarna putih. Oleh karenanya Camat diminta mencermati Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dan segera melakukan sosialisasi berjenjang kepada seluruh Kepala

Desa/Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan penduduk yang memerlukan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kerja masing-masing, tambahnya. [wap]

LINTAS PELAYANAN

Terkait Pajak Online Bapenda Undang Gojek Malang, Bhirawa Manajemen Gojek selaku pengelola layanan Go Food bukan satu-satunya perusahaan start up digital yang diundang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.

Eks Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut, juga akan memanggil operator aplikasi online lainnya, seperti Grab Food, dan yang berhubungan dengan sektor perhotelan macam OYO, Red Doorz hingga Traveloka, untuk dimintai klarifikasi terkait sinkronisasi data perpajakan.

“Karena seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa sesuai instruksi Bapak Walikota dan arahan Komisi B DPRD kita akan fokus tentang transaksi digital melalui penyedia jasa online yang tingkat pemanfaatannya juga semakin tinggi di masa pandemi ini,” ujar Ade Herawanto, Kepala Bapenda Kota Malang, Rabu 1/7 kemarin.

Head Regional Goverment Relations Gojek East Java, Bali & Nusa Tenggara, Boy Arno Muhamad, datang ke Kantor Bapenda untuk memenuhi panggilan klarifikasi sekaligus berdiskusi dengan Kepala Bapenda beserta jajaran mengenai permintaan sinkronisasi perpajakan aplikasi GoBiz dan tunggakan pajak Go Food Festival.

Dari hasil diskusi tersebut, muncul wacana MoU antara Pemkot Malang dengan Gojek untuk penarikan atau permintaan data perpajakan mitra Gojek. [mut]

memeriahkan momentum peringatan Hari Besar Bhayangkara Ke-74 Tahun, Polres Bojonegoro menggelar pelayanan SIM khusus kepada masyarakat pemohon SIM

Polres Bojonegoro Gelar Pelayanan SIM Khusus Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT (kanan) menemui perwakilan Gojek di ruang kerjanya, Rabu (1/7).

Bojonegoro,Bhirawa Dalam memeriahkan momentum peringatan Hari Besar Bhayangkara Ke-74 Tahun, Polres Bojonegoro menggelar pelayanan SIM khusus kepada masyarakat pemohon SIM. Pelayanan SIM khusus dimulai pada

tanggal 14 Juni 2020 hingga tanggal 3 Juli 2020.

Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Moh. Amirul Hakim, S.I.K. menjelaskan bahwa Pelayanan SIM khusus ini merupakan bentuk bakti insan Polri terhadap masyarakat

khususnya pada masa Pandemi Covid-19. Pelayanan SIM khusus ini berupa pemberian SIM gratis bagi masyarakat yang melaksanakan perpanjangan SIM A maupun SIM C. “Istilah gratis disini bukan menghilangkan biaya PNBP SIM, namun

Perizinan Pemerintah Harus Mudahkan Warga Sidoarjo, Bhirawa Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menyatakan dari hasil temuan survei SMRC, pelaku usaha dalam negeri saat ini merasakan izin usaha yang dilakukan Pemerintah masih sangat sulit.

Menurut dirinya, urusan perizinan yang masih berbelit di Indonesia tersebut, menjadi salah satu faktor penyebab Indonesia kurang menarik untuk investasi.

“Di dunia, peringkat kemudahan usaha di Indonesia itu peringkat 73 dan nomor 6 di Asean. Kalau dilihat dari aspek ini, jelas kita sangat tidak kompetitif,’’ kata Abbas, ketika memaparkan temuan surver SMRC yang bertajuk “RUU Cipta Kerja dan Ekonomi Pandemi: Opini Publik Nasional” 30

Juni, kemarin.

Warga yang menjadi pelaku usaha semakin terpuruk, selain masih sulit dalam masalah perizinan, dari temuan survei SMRC, lanjut Abbas, adalah sulitnya memperoleh modal usaha. Bahkan sangat sulit.

Menurut dirinya, dibutuhkan dengan sangat segera upaya terobosan regulasi dan konsistensi dalam pelaksanaannya, untuk mengatasi masalah itu.

Kemudahan atas dua aspek pelayanan tersebut, sangat mendesak untuk direalisasikan. Sebab saat ini banyak masyarakat Indoneaia yang menjadi terdampak Covid-19.

Memburuknya situasi ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19 tersebut, antara lain ditandai dengan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja

(PHK). Disusul tutupnya sejumlah lembaga usaha.

“Namun sisi lain, warga yang ingin menjadi pelaku usaha, proses izin usaha yang diberikan Pemerintah, dinilai publik masih saja sulit,” tegasnya.

Menurut Abbas, jika masa new normal hendak dilihat sebagai jalan untuk bangkit secara perlahan, maka perhatian untuk mempermudah izin usaha dan memperoleh modal usaha, menjadi sangat penting.

Perhatian soal kemudahan perizinan, terutama harus didorong untuk membangkitkan sektor UMKM. Maka tentunya, modal atau stimulus usaha juga harus dikuatkan. ‘’Kenapa UMKM, ya sederhana saja. Karena saat ini, sektor inilah yang sangat potensial menampung tenaga kerja paling besar. UMKM

dan sektor informal termasuk yang merasakan pukulan keras pandemi Covid-19 ini, yang mana menjadi sandaran utama mayoritas warga,’’ papar Abbas.

Dirinya menilai, UMKM dan sektor informal bisa menjadi faktor penentu kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena itulah, pemerintah harus tegas dalam soal kemudahan izin usaha dan perolehan modal usaha bagi mereka.

Temuan survei SMRC tersebut, kata Abbas, dibandingkan tiga bulan lalu, jumlah warga yang menilai sulit bagi UKM untuk mendapat modal usaha cenderung meningkat.

Karena pada Maret 2020, warga yang menilai sulit bagi UKM untuk mendapat modal usaha baru sekitar 34%. Sedangkan sekarang Bulan Juni 53%. [kus]

alikus/bhirawa

Sirojudin Abbas

biaya perpanjangan akan ditanggung oleh pihak sponsor dan kami harap ini akan bermanfaat,” terang AKP Amirul.

Kasat Lantas menambahkan bahwa ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut : 1. Pemohon SIM lahir pada tanggal 1 Juli; 2. Pelayanan khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C; 3. Dilengkapi surat keterangan sehat dan psikologi; 4. Membawa KTP pemilik dan SIM lama.

Polres Bojonegoro serta pihak sponsor berharap pelayanan SIM khusus ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat di masa Pandemi Covid19 yang menimbulkan berbagai masalah serta keterbatasan. Sampai saat berita ini diturunkan sudah tercatat sebanyak 54 masyarakat yang memanfaatkan pelayanan SIM khusus Polres Bojonegoro dengan rincian 8 SIM A dan 46 SIM C. “Kami mohon do’a serta dukungan semoga Polri khususnya Polres Bojonegoro semakin profesional dan dicintai masyarakat” tutur Kasat Lantas.

Peringatan Hari Bhayangkara Ke74 tahun yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2020 ini mengusung tema “Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif”. [bas]

PELAKSANA PUBLIK

KAI DAOP 8 Perbaiki Perlintasan KA untuk Tingkatkan Keselamatan Terhitung mulai tanggal 4 sampai 14 Juli 2020, PT KAI Daop 8 Surabaya akan melaksanakan kegiatan pekerjaan perbaikan jalur rel di perlintasan KA jalan Stasiun Wonokromo Surabaya yang mempunyai total panjang lebar 55 meter, untuk meningkatan keselamatan perjalanan KA dan para pengguna jalan raya tersebut.

Rencana pekerjaan perbaikan jalur rel di perlintasan KA jalan Stasiun Wonokromo Surabaya.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Suprapto mengungkapkan perbaikan ini meliputi pekerjaan pengantian blok rel sepanjang 30 meter (masih ada 25 meter bisa dilintasi pengguna jalan raya), balok bantalan rel dan pengaspalan jalan raya yang melintas di atasnya.

“Kami dari pihak PT KAI Daop 8 Surabaya mohon maaf yang sebesar – besarnya akan ketidak nyamanan bagi

para pengguna jalan raya yang melintas di sekitar area proyek pekerjaan perbaikan perlintasan jalan KA di jalan Stasiun Wonokromo. Pekerjaan perbaikan ini dilakukan guna menjamin keselamatan perjalanan KA dan para pengguna jalan raya yang melintas,” terangnya, Rabu (1/7).

Suprapto menambahkan sebanyak 30 personil pekerja unit jalan rel PT KAI Daop 8 Surabaya dilibatkan

guna perbaikan jalur rel tersebut selama 10 hari. Sehingga dengan adanya pekerjaan perbaikan perlintasan jalur rel KA di Jalan Stasiun Wonokromo ini, maka terhitung mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 14 Juli 2020, untuk sementara Jalan putaran di taman Mayangkara tidak bisa dilewati semua kendaraan bermotor.

Untuk alternatif bagi pengguna jalan raya, maka dari pihak Dishub Kota Surabaya akan mengarahkan para pengguna jalan raya ke jalur alternatif dimana yang dari arah Joyoboyo maupun Wonokromo yang akan putar balik, bisa melewati frontage RSAL dan putar balik di Traffic Light AS. Yani Margorejo.

“Pekerjaan perbaikan jalur rel pada perlintasan di Jalan Stasiun Wonokromo tidak akan menggangu kepada 13 perjalanan KA yang melintas di wilayah ini. Pekerjaan perbaikan total akan dilakukan ketika di waktu tidak ada kereta api yang melintas atau window time.

Selama pekerjaan berlangsung, kecepatan kereta api akan dikurangi dari sebelumnya 100 km/jam menjadi 20 km/ jam,” jelas Suprapto.

Selama pekerjaan perbaikan, para petugas dari unit jalan rel PT KAI Daop 8 Surabaya akan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19 yang sudah ditentukan, salah satunya akan mengunakan masker selama pekerjaan perbaikan berlangsung. [riq]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Wage

Sekolah Wajib Lakukan Verifikasi dan Validasi 214.874 Siswa Lolos PPDB Jatim SMA/SMK Negeri Surabaya, Bhirawa Rangkaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK negeri tahun 2020 telah usai sejak 28 Juni 2020. Namun, proses verifikasi dan validasi berkas PPDB yang dinyatakan diterima di SMA/SMK tujuan tetap dilakukan hingga dua minggu ke depan.

Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdie menuturkan sesuai instruksi kepala Dinas Pendidikan Jatim, seluruh kepala SMA/SMK wajib melakukan verifikasi berkas. Utamanya untuk keaslian surat keterangan domisili (SKD) dan KK. "Ada sepuluh berkas yang harus diverifiksi dan divalidasi oleh sekolah. Utamanya SKD dan KK. Proses ini sudah dilakukan sejak hari Senin kemarin sampai dua minggu kedepan," ujar dia.

Selain kedua berkas tersebut, sekolah juga harus harus melakukan verifikasi Kartu Bantuan Pemerintah, SKTM (surat keternagan

tidak mampu), Surat Ket Asosiasi Buruh, Surat Mutasi Orang tua, SK Mengajar Guru, SK NAKES, Sertifikat Kejuaraan, Surat Pernyataan Tidak buta warna dan tinggi badan dari orang tua serta Nilai rapot.

"Berkas-berkas ini kita minta keasliannya dari siswa dengan menghubungi mereka melalui telfon. Karena saat proses ppdb berlangsung ini semua kan berupa foto. Jadi kita minta berkas yang asli untuk melakukan pengecekan berkas," papar dia.

Sedangkan untuk persoalan jarak dan nilai sudah diselesaikan sebelum pengambilan PIN. Berdasar data yang dihimpun dari panitia PPDB Dindik Jatim, 214.874

siswa dinyatakan diterima pada PPDB tahun ini, 108.425 siswa diantaranya diterima di SMK negeri.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding siswa yang mendaftar SMA yakni dengan selisih 1.976 peserta didik. Dengan kata lain, jenjang SMK tahun ini lebih banyak diminati oleh

peserta didik baru.

Di SMKN 12 Misalnya, Dari total pendaftar di sekolahnya pada tahap 3 atau jalur reguler SMK sebanyak 1.500 lebih pendaftar, hanya 566 siswa yang dinyatakan diterima dengan sistem seleksi nilai rapot tersebut. Alhasil hanya

tersisa satu pagu dijurusan seni tari yang belum terisi.

"Tahun lalu (pagu) yang belum terisi agak banyak karena gabungan dari beberapa jurusan. Misalnya pedalangan kurang, pahat kayu kurang, dan beberapa jurusan lain.

Tapi sekarng sudah diminati orang.

Dan tinggal 1 dijurusan seni tari yang kosong," ujar Kepala SMKN 12, Biwara Sakti Pracihara, di-

Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdie saat proses PPDB beberapa waktu yang lalu.

hubungi Bhirawa, Rabu (1/6).

Kendati begitu, di tahap 1 afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi non akademik/akademik kurang diminati para calon peserta didik. Pasalnya dari total pagu yang disediakan sebanyak 838, hanya 20 pendaftar Jumlah tersebut tak sampai 25 persen dari kuota yang diberikan dalam PPDB. Sedangkan untuk jalur bakat minat di tahap 1 PPDB SMKN 12, sebanyak 197 siswa yang diterima dengan menggunakan tes kompetensi berupa porotofolio dan video.

"Untuk inklusinya ada 16 siswa.

Jenis ketunaannya apa ini orang tua yang melampirkan hasil tes psikologi," papar dia.

Berkas tersebut juga akan dilampirkan dengan berkas persyaratan lainnya yang akan diverifikasi dan validasi oleh sekolah. Selain itu siswa juga diminta untuk melampirkan hasil tes bebas narkoba dari BNN yang menjadi dokumen pendukung PPDB. Untuk surat keterangan tinggi badan dan buta warna hal tersebut tak jadi tolak ukur di

Polinema Paling Diminati di SBMPN 2020 Malang, Bhirawa Tren positif dialami oleh Polteknik Negeri Malang (Polinema), di tahun 2020 ini, Polinema menjadi kampus yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru.

Bahkan secara riil Polinema menempati posisi pertama 10 besar pemimat proses Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN) 2020.

Sebelumnya seleksi bersama masuk politeknik negeri melalui jalur SBMPN ditutup pada tanggal 25 Juni 2020 lalu. Direktur Polinema Drs.

Awan Setiawan MM, didampingi Kepala UPT Humas Polinema Dr. Drs. Nur Salam M. mengatakan, Rabu 1/6 mengutarakan, seleksi SBMPN 2020 dilaksanakan secara online dengan metode seleksi portopolio nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6, nilai ijazah, serta dokumen penunjang lain yang dimiliki mahasiswa. Ia menyebut, seluruh proses seleksi nasional dilakukan secara online, tanpa kehadiran secara fisik, karena prosesnya bersamaan pandemi Covid 19.

Selain Polinema, politeknik lain yang masuk dalam 10 besar yakni Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan Politeknik Negeri Samarinda.

"Pada SBMPN tahun ini, sebanyak 17.707 calon mahasiswa tercatat mendaftar di Polinema," ungkapnya.

LIPUTAN

Polinema sendiri merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana dan magister terapan.

"Sistem pendidikan vokasi menerapkan sistem pendidikan yang terdiri dari hard skill 40 persen teori dan 60 persen praktek dan soft skill yang menghasilkan lulusan yang siap kerja," tukasnya. Saat ini, Polinema memiliki 29 program studi dalam tujuh jurusan di bidang Rekayasa dan Tata Niaga dan tiga program Studi D-III PSDKU Kota Kediri. [mut]

Ponpes Mambaul Ma'arif Gunakan Protokol Kesehatan Sambut Kedatangan Santri

BANGKU POJOK

Hilmi Husain/bhirawa

Petugas dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasuruan melakukan rapid test terhadap santriwati dari Ponpes KHA Wahid Hasyim, Bangil, Rabu (1/7).

Ratusan Santri Jalani Rapid Test Pasuruan, Bhirawa Ratusan santri dari Pondok Pesantren (Ponpes) KHA Wahid Hasyim, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan mengikuti uji cepat atau rapid test di halaman TK Ponpes KHA Wahid Hasyim.

Mereka menjalani rapid test sebelum kembali ke Pondok Pesantren. Rapid test digelar sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan pesantren.

"Jumlah santriawati di Ponpes ini sekitar 700 orang. Semuanya dirapid test secara bertahap sesuai jadwal yang kami tentukan," ujar Ketua Yayasan Ponpes KHA Wahid Hasyim, KH A Wildan di lokasi rapid test, Rabu (1/7).

Selain untuk mencegah penyebaran virus korona, kegiatan tersebut juga untuk menyongsong new normal.

Pantauan di lokasi, sebelum memulai aktivitas new normal, seluruh santri diwajibkan menjalani rapid test. Rapid test tersebut merupakan bantuan dari Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasuruan.

Tak hanya diwajibkan menjalani rapid test, para santri juga dilakukan sterilisasi. Mulai dari barang bawaannya hingga seluruh para santri itu sendiri disemprot menggunakan disinfektan hingga cek suhu menggunakan thermo gun.

"Sebelum berangkat ke Ponpes, kita minta anak-anak isolasi mandiri selama 14 hari. Selanjutnya, sebelum berangkat H-1, mereka harus minta surat keterangan kepada RT atau RW atau kelurahan atau desa yang menerangkan bahwa santri atau keluarganya tidak ada yang ODP, PDP atau positif covid-19. [hil]

Jombang, Bhirawa Protokol kesehatan new normal mulai dilaksanakan Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma'arif, Denanyar Jombang selama proses pendidikan di pesantren. Termasuk dalam menyambut kedatangan santri disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid 19.

Ketua Satgas Covid-19 Ponpes Mambaul Maarif, Abdurosyd mengatakan, ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh wali santri dan santri sebelum kembali ke Pesantren Mambaul Ma'arif, di antaranya mulai dari isolasi mandiri dan penentuan bekal yang dibawa. "Santri sebelum datang, wajib 14 hari harus diisolasi sendiri dulu di rumah, kemudian mereka sebelum kembali ke pondok nanti mereka minta surat keterangan sehat dari rumah sakit, keterangan Rapid tes dan juga surat pernyataan dari orang tua," kata dia, Kamis pagi (01/07).

Dia menambahkan, setelah santri sampai di pesantren, panitia akan melakukan sterilisasi terhadap barang

bawaan dan sekaligus melakukan pengecekan kelengkapan yang dibawa oleh santri. Mereka juga disemprot disinfektan serta dilakukan pendataan.

"Kelengkapan-kelengkapan yang harus dibawa santri di antaranya, alat makan sendiri, vitamin dan matras sendiri. Kita tidak ingin mereka duduk campur dengan yang lainnya. Serta santri harus kembali menjalani karantina selama 14 hari di asrama masing-masing dan tidak diperkenankan untuk keluar," tambah dia.

Masih menurutnya, saat ini santri yang datang yakni 150 orang santri putra dan putri sebagai pengurus, hal ini dimaksudkan agar para pengurus dapat mengerti dan memahami protokol new normal sebelum kedatangan para santri di Ponpes Mambaul Ma'arif.

"Nanti baru pada tanggal 11 Juli, gelombang pertama santri akan datang ke Ponpes Mambaul Ma'arif dengan total sekitar 500 hingga 700 santri, dan para pengurus dapat mensosialisasikan serta membiasakan diri dengan kehidupan new normal di pesantren," tutupnya. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Penerapan protokol kesehatan new normal di Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang menyambut kedatangam santri, Kamis pagi (01/07).

Kepala Smanda Surabaya, Ustadz Astajab SPd MM, saat memberikan sambutan kegiata

Ajang untuk Memberikan Apresiasi Siswa

Pandemi Covid-19 Tak Halangi Smamd Surabaya, Bhirawa Meski masih dalam kondisi pandemi Virus Corona atau Covid 19, namun tidak menghalangi SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya untuk memberikan apresiasi kepada para siswanya yang telah meraih berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik berupa prestasi olah raga, seni dan club bahasa. Baik prestasi di tingkat nasional dan internasional.

Sebanyak 100 siswa mendapatkan apresiasi, juga lima pembina dan pelatih ekstrakurikuler yang telah mencetak siswa berprestasi juga diberikan penghargaa dari

sekolah melalui kegiatan tahunan yang memasuki tahun ke IX yang diberi nama Champion Gathering dan digelar secara virtual, Rabu (1/7) kemarin.

Menurut Kepala Smamda Surabaya, Ustadz Astajab SPd MM, kegiatan Champion Gathering digelar untuk memberikan apresiasi kepada para siswa yang telah menjuarai berbagai lomba baik di tingkat Kota Surabaya, Provinsi Jatim, Nasional dan Internasional. Apresiasi bisa berupa beasiswa SPP atau memberikan uang pembinaan, ini untuk memberikan motivasi agar para siswa lebih semangat lagi untuk meningkatkan

Sebanyak 100 Siswa Berprestasi Menda Smamda Surabaya memberikan apresiasi kepada 100 siswanya yang berprestasi setelah meraih berbagai kejuaraan, lomba dan olimpiade dari 51 kegiatan ekstrakurikuler, baik lomba di tingkat Kota Surabaya, tingkat Provinsi Jatim, tingkat nasional, tingkat internasional atau kejuaraan yang terbuka atau open turnamen, selama tahun ajaran 2019 - 2020. Menurut Wakil Kepala Smamda Surabaya, Ustadz Budi Astjarjo, dalam Champion Gathering ke IX tahun ajaran 2019 - 2020 ini, sebanyak 100 siswa dan lima pelatih yang mendapatkan penghargaan, 20 siswa diantaranya mendapatkan penghargaan berupa bea siswa SPP dan 80 siswa lainnya mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan yang nilainya bervariasi yang paling tinggi sebesar Rp1 juta dan terendah mendapatkan uang pembinaan senilai Rp200 ribu.

"Mereka yang mendapatkan penghargaan setelah berprestasi di bidang ekstrakurikul-

er dan olimpiade. Sedangkan untuk yang berprestasi di bidang akademi yang meraih rangking pararel untuk kelas X diambil enam

Rr Delya Yuniar siswi kelas XI MIPA 8 dan Aisy Champion Gathering secara Virtual melalui Aplika Ekstrakurikuler Robotika,

GALERI SISWA

TP PKK Kota Madiun Bimtek Persiapan Pembelajaran Jenjang PAUD/TK Pandemi Covid19 mau tak mau membuat banyak kegiatan publik beralih dengan pusat aktivitas utamanya berada di rumah. Situasi seperti ini merupakan realitas baru yang juga dialami dunia pendidikan, tak terkecuali yang terjadi pada pengajaran pendidikan anak usia dini (PAUD).

Oleh: Sudarno, Kota Madiun

sudarno/bhirawa

TP PKK Kota Madiun mengikuti bimbingan teknis yang digelar oleh TP PKK Provinsi Jawa TimurSelasa (30/6). Tampak Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak saat memberikan sambutannya.

Semua pihak mulai guru, orangtua, dan murid harus siap menjalani kehidupan baru (new normal) lewat pendekatan belajar menggunakan teknologi informasi dan media elektronik agar proses pengajaran dapat berlangsung dengan baik.

Pada konteks yang lain, semua pihak diharapkan tetap bisa optimal menjalankan peran barunya dalam proses be-

lajar-mengajar di masa pandemi ini. Karena itu, untuk meningkatkan kualitas kader dan guru PAUD/TK, TP PKK Kota Madiun mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang digelar oleh TP PKK Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada Selasa (30/6).

Beragam pembahasan mengemuka, terutama yang berkaitan dengan tantangan dan solusi pembelajaran di tingkat

PAUD dan TK selama pandemi. Mulai dari bagaiamana menyikapi situasi belajar, peran orangtua sebagai jembatan antar guru dan anak selama belajar dirumah, dan keselamatan peserta didik, guru, dan orangtua saat belajar disekolah dimulai kembali.

"Mau tidak mau, semua pihak harus peduli dan sadar untuk bersama membangun dunia pendidikan.Tak hanya di tataran pendidikan tinggi, tapi juga anak PAUD.Peran orangtua juga penting untuk bisa menyampaikan pembelajaran kepada anak selama dirumah,"kata Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak dalam sambutannya.

Dikatakannya, tak kalah

penting yakni peran TP PKK sebagai mitra pemerintah daerah, juga diharapkan mampu memfasilitasi para kader-kader PAUD untuk memiliki kualitas yang mumpuni.Salah satunya melalui pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi yang diberikan oleh pengajar PAUD/TK selama ini.

Senada dengan pernyataan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur di atas, Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi mengatakan, pendidikan di jenjang PAUD/TK juga menjadi fokus perhatian yang tak bisa dikesampingkan.

Apalagi di anak di usia 0-5 tahun merupakan masa golden age yang akan membentuk karakter anak kedepan. [*]

& OLAHRAGA i Keaslian Berkas

AYAAN

e, 2 Juli 2020

Halaman 7

Wisuda Siswa MA Negeri Sidoarjo Diwakili Siswa Berprestasi

jurusan seni. Bahkan jika ada siswa yang buta warna hal tersebut justru akan menghasilkan karya yang bagus di jurusan seni lukis.

"Di SMKN 12 tinggi badan tidak jadi ukuran. Begitupun buta warna yang masuk di seni lukis justru lukisannya malah naif, malah bagus jadi tidak ngaruh. Lain lagi jika itu dijurusan teknik," katanya.

Proses ketat seleksi nilai di jalur reguler SMK juga terjadi di SMKN 6 Surabaya. Setidaknya ada sekitar 2300 lebih pendaftar dengan total yang diterima hanya sekitar 641 siswa.

"Untuk tahap satu kita menerima sebanyak 156 siswa, inklusi 30 siswa dan umum 641 siswa," kata Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun Sementara itu, bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di SMA tujuan untuk tahap 2 dan SMK negeri tujuan di tahap 3, secara otomatis sudah melakukan daftar ulang. Di tahap 2 dan 3, untuk daftar ulang mereka hanya menunggu telfon dari sekolah untuk memberikan berkas asli PPDB di sekolah.

"Kita buat memang (daftar ulang) secara otomatis (tahap 2 dan 3).

Tapi peserta didik akan dianggap mengundurkan diri jika mereka membuat pernyataan mengundurkan diri. Jadi tidak ada anak yang tidak daftar ulang, kecuali mengundurkan diri," tegas nya.

Untuk bangku kosong, Alfian menegaskan jika tidak ada pemenuhan pagu. Bahkan di SMA/SMK di daerah Surabaya, Sidoarjo, Malang, Kediri dan Madiun tidak ada sisa pagu, karena secara online (pagu,red) sekolah terpenuhi semua. Karena itu ia menyarankan masyarakat untuk mendaftarkan putra-putri di SMA/ SMK swasta. "Kualitasnya sama.

Uang gedung sekolah swasta juga jauh turun," kata dia.

Tahun ini, PPDB Jatim jenjang SMA/SMK menerima 214.874 siswa. Dengan rincian Tahap 1 SMA sebanyak 19.156 dan SMK 18.221. Tahap 2 jalur zonasi SMA sebanyak 65.849 dan tahap 3, Jalur Prestasi nilai SMA sebanyak 21.444 serta reguler SMK sebanyak 90.204 siswa. [ina]

Sidoarjo, Bhirawa Kondisi pandemi virus Covid-19 yang tidak diperkenankan untuk mengumpulkan banyak orang. Oleh karena itu, dalam Wisuda Purnawiyata Siswa Kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo 2019/2020 hanya diwakili oleh beberapa siswa yang berprestasi, serta memewakili masing-masing kelas.

Mereka yang hadir dan menerima penghargaan dari Kepala MA Negeri Sidoarjo, diantara mereka adalah Aridin Gustaf kelas XII IPA 1, Falikhatun Nisa kelas XII IPA 2, Atika Nafsah Aliyah kelas XII IPA 3, Lu'luil Maknunah kelas XII IPA 4, Fatmala kelas XII IPA 5, Erma Maya Arifah kelas XII IPA 6, Widianti Salsabilah kelas XII IPA 7. Juga Ajeng Suci Setiowati kelas XII IPS 1, Hani Fatmawati kelas XII IPS 2, Nurim Dwi Cahyanti kelas XII IPS 3, Nur Habibah kelas XII IPS 4 dan Nabila Aji Aulia Putri kelas XII IPS 5. Kedua belas siswa terbaik tersebut, terdapat dua siswa yang paling terbaik prestasinya, yakni Aridin Gustaf dan Ajeng Suci Setiowati.

Usai menyerahkan penghargaan, Kepala MAN Sidoarjo Drs Abdul Jalil M Pd I menuturkan kalau proses wisuda

hatan mereka wajib memakai masker, mencuci tangan, jarak antrean pun dibatasi. Petugas kesehatan dari puskesmas Jati juga berpakaian APD (Alat Pelindung Diri) lengkap.

Santri-santri akan mulai beraktivitas kegiatan belajar di pondok maka dibutuhkan skrining awal. Karena sebelum masuk wilayah pondok santri harus dalam keadaan sehat. Skrining ini dilakukan untuk mengetahui para santri reaktif atau tidak. Hasilnya, bisa diketahui secara langsung.

"Untuk surat keterangannya kami arahkan ke puskesmas untuk diambil Rabu (1/7) pagi. Alhamdulillah sekilas hasilnya non reaktif semua.

Santri-santri juga dalam keadaan baik," kata Kepala Puskesmas Jati,

trie diana/bhirawa

an Champion Gathering melalui Aplikasi Zoom Smanda, di Ruang kelas XII, Rabu (1/7).

Berprestasi dan Pembina Ekstrakurikuler

a Surabaya Gelar Champion Gathering prestasinya. "Champion Gathering ini kami gelar untuk memberikan apresiasi kepada para siswa berupa beasiswa SPP atau uang pembinaan kepada siswa yang berprestasi. Agar para siswa termotivasi dan terus bersemangat lagi untuk terus meningkatkan prestasinya. Karena kami yakin para siswa ini mempunyai prestasi luar biasa yang bisa terus dikembangkan, untuk membawa kebaikan masa depan bagi para siswa sendiri maupun untuk membawa nama sekolah,'' papar Ustadz Astajab.

Ketika ditanyakan, mengapa Champion Gathering digelar secara virtual? Karena

kondisi pandemi Virus Corona maka digelar secara virtual, sehingga para siswa tidak perlu datang ke sekolah tetapi cukup tinggal di rumah namun bisa mengikuti dengan bergabung melalui aplikasi Zoom.

Sedangkan pihak sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ustadz Budi Astjarjo SPd, yang mengumumkan para siswa yang memperoleh penghargaan dan jenis apresiasi yang didapatkan berupa beasiswa SPP atau uang pembinaan. Apresiasi juga diberikan kepada para pelatih dan pembina ekstrakurikuler yang meraih prestasi. [fen]

apatkan Apresiasi dengan Nilai Berbeda siswa dan kelas IX diambil enam. Yang meraih prestasi di bidang akademi ini rata rata mendapatkan beasiswa SPP selama

yah Alfina siswi kelas X MIPA 2, saat memandu asi Zoom bersama salahsatu pembina berprestasi Ustadzah Hajjar Eka Sari.

dua bulan,'' jelas Ustadz Budi.

Ustadz Budi juga menjelaskan, untuk yang berprestasi di kejuaraan internasional bisa mendapatkan apresiasi beasiswa SPP selama enam bulan, tiga bulan atau dua bulan. Sedangkan untuk yang berprestasi di kejuaraan nasional bisa mendapatkan beasiswa SPP tiga bulan, dua bulan atau satu bulan. Untuk kejuaraan paling banyak untuk tiga orang dan lebih dari tiga orang maka masuk katagori beregu dan mendapatkan prestasi berupa uang pembinaan.

Sedangkan untuk kejuaraan resmi yang biasanya diselenggarakan KONI mulai tingkat bawah, juga ada kejuaraan terbuka atau Open Kompetition (Kejuaraan Terbuka). Dan untuk siswa yang berprestasi di kejuaraan resmi yang diselenggarakan KONI, maka pihak sekolah akan memberikan apresiasi lebih tinggi dari pada yang ikut kejuaraan terbuka semua orang bisa mengikutinya. [fen]

sholat kalian berantakan, maka kehidupan kalian juga akan berantakan. Termasuk juga jangan sampai berani dengan orangtua, juga harus berbatik dengan para guru. Karena guru juga sebagai pendukungnya," pesannya.

Sementara itu, salah satu wakil

siswa M. Ilham Falahudin mengaku sangat berterima kasih kepada para guru yang telah mengajarnya dengan penuh kesabaran. Mereka para bapak dan ibu guru , ujar Ilham, telah memberikan ilmu dengan tanpa lelah dan penuh kasih sayang. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala MAN Sidoarjo sedang menyerahkan piala kepada siswa yang berprestasi.

Pastikan Santri Asal Kota Probolinggo Bebas Covid-19 Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo memfasilitasi santri dari daerahnya untuk melakukan rapid tes sebelum kembali belajar di pondok pesantren masing-masing. Fasilitasi rapid tes ini untuk memastikan santri dari kota Probolinggo bebas Covid-19.

Salah satu fasilitasi rapid tes ini digelar untuk santri dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo yang berasal dari Kota Probolinggo, Selasa (30/6) malam. Rapid test dilaksanakan di ruang rapat, rumah dinas wali kota Probolinggo.

Sebelum masuk ke ruangan, semua santri mendaftar dengan menunjukkan identitas. Sesuai protokol kese-

KHUSUS

kali sangat berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. Kali ini sangat spesial karena tidak bisa menghadirkan seluruh siswa kelas XII serta perserta yang terkait, akibat masih adanya pandemi virus Covid-19.

"Sehingga wisuda kali ini dianggap yang betul-betul paling spesial, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semoga hasilnya nanti juga sangat spesial," tutur Abdul Jalil, Rabu (1/7) kemarin.

Menurutnya memang aneh, karena wisuda kali ini tidak dihadiri Kepala Kantor dan Kasi Madrasah Kemenag Sidoarjo, juga tidak bisa dihadiri oleh seluruh siswa kelas XII yang berjumlah 439 siswa, mau UN kurang seminggu juga tidak jadi.

"Semoga anak-anak juga bisa masuk di perguruan tinggi yang spesial.

Hasilnya juga sangat spesial, karena saya yakin dibalik masalah adalah hikmah, disitu adalah manfaat," tuturnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh siswanya, baik yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir, kalau ingin jadi manusia sukses jangan melupakan aktivitas beribadah, jangan melupakan ibadah dengan sangat istiqomah.

"Utamanya sholat berjamaah, kalau

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi pantau rapid test santri Nurul Jadit Paiton di rumah dinas.

dr Endah Ayu Lestari, saat ditemui di rumah dinas, Selasa 30/6 malam.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menceritakan, ia mendapat telepon dari Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menginformasikan bahwa santri yang domisili di Kota Probolinggo akan kembali ke pondoknya.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, wali kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan P2KB terkait ketersediaan alat rapid test.

"Tentunya santri membutuhkan surat keterangan sehat. Saya berinisiatif untuk melakukan rapid test khusus bagi santri warga Kota Probolinggo yang akan kembali ke pondoknya. Saya berharap dengan rapid test dan surat keterangan untuk Pondok Pesantren yang dituju yaitu Nurul Jadid, dapat menjelaskan bahwa anak-anak ini kondisinya sehat sesuai hasil pemeriksaan yang ada," jelas Wali kota.

Karena jumlahnya banyak, lanjut Habib Hadi, ia menyelenggarakan rapid test di rumah dinas supaya penanganan cepat. "Santri warga kota yang akan kembali ke pondok akan kami fasilitasi supaya betulbetul bisa mendapatkan kepastian masalah kesehatan. Masuk ke pondok betul-betul sehat dan bebas dari Covid 19," tegasnya.

Kebijakan ini tidak hanya untuk santri yang berdomisili di Kota Probolinggo yang mondok di luar

kota. Bagi santri yang bukan warga kota tetapi mondok di Kota Probolinggo pun akan difasilitasi melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Wali Kota Habib Hadi memahami apabila ada wali santri yang bingung, ketakutan atau berat akan biaya rapid test.

"Dengan tes ini justru biar ada ketenangan, kepastian karena orangtua ingin anak-anaknya melanjutkan pendidikan. Jangan terpengaruh informasi media sosial yang belum tentu benar, jangan takut dengan opini yang berkembang. Disinilah pemerintah hadir untuk mengambil langkah yang tepat," ungkapnya.

Rapid test yang diinisiasi wali kota berdasarkan informasi DPRD setempat ini mendapat respon dari wali santri, Khotijatul Hilmi. Ia baru mendengar akan ada rapid test di rumah dinas untuk warga kota yang mondok di Nurul Jadid. Kebetulan anaknya masuk tingkat MTs kelas 2, agar bisa kembali ke pondok harus ada surat keterangan sehat dan pernyataan dari pihak keluarga.

"Senang sekali saya. Luar biasa pak wali bisa memfasilitasi kami.

Pertamanya saya bingung dimana, dan mahal lagi. Apalagi anak saya dua tapi yang laki-laki masih Agustus masuknya. Kalau yang perempuan Juli sudah masuk," tutur warga Kelurahan Jrebeng Kulon ini, sesaat setelah mengantar anaknya menjalani rapid test. [wap]

Unej Gelar UTBK SBMPTN Sesuai Protokol Kesehatan Jember, Bhirawa Universitas Jember (Unej) terapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN 2020 .

Peserta UTBK SPMB bisa mengikuti tes dengan menunjukkan hasil Rapid Test Hal ini sesuai rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk pencegahan penularan Covid 19.

"Kami akan melaksanakan UTBK 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat. Sesuai dengan arahan LTMPT maka Kami harus melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Jember sebagai penanggungjawab wilayah untuk penanganan covid-19. Rekomendasi dari Pemkab Jember adalah setiap peserta diminta untuk menunjukkan hasil rapid test," ujar Erick Supartha Koordinator Pelaksana UTBK Universitas Jember mewakili Ketua Pusat UTBK Universitas Jember saat ditemui di ruang kerjanya,(1/07/2020).

Menurut Erick, untuk memberikan kemudahan kepada seluruh pe-

serta tes UTBK 2020, Pemkab Jember akan memfasilitasi proses pelaksanaan rapid test khusus bagi peserta asal Jember.

"Kami sudah mengirimkan data jumlah peserta UTBK 2020 di Universitas Jember yang berasal dari Kabupaten Jember lengkap dengan alamatnya. Yang terdaftar untuk ikut UTBK di Universitas Jember adalah 12.081 peserta dan sebanyak 4.350 berasal dari Jember," imbuh Erick.

Erick berharap, data yang telah dikirimkan dapat menjadi acuan Pemkab Jember dalam memberikan fasilitas rapid test kepada para peserta. Karena pelaksanaan tes UTBK tahap I akan dimulai pada tanggal 5-14 Juli 2020 dan tahap II pada tanggal 20-29 Juli 2020 mendatang.

"Surat itu bisa menjadi dasar acuan, karena bisa terbaca peserta dari kecamatan mana saja. Tentu akan memudahkan dalam pelaksanaan rapid test gratis untuk peserta UTBK asal Jember sebagaimana telah dijanjikan oleh Bupati Jember beberapa waktu lalu," jelas Erick.

Sementara itu dr. Cholis Abrori

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Jember mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Jember. Menurut Cholis, saat ini Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Jember telah memberikan rambu-rambu bagi peserta UTBK asal Kabupaten Jem-

ber dalam pelaksanaan pemeriksaan rapid test. "Pemkab Kabupaten Jember memfasilitasi pemeriksaan rapid test gratis bagi peserta asal kabupaten Jember dengan menunjukkan KTP dan kartu ujian UTBK. Pemeriksaan akan dilaksanakan di Posko Pemeriksaan Rapid Test Covid 19 di 31 kecamatan se Kabupaten Jember," jelas Cholis. [efi]

Suasana Pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2019 lalu.

Peduli Pendidikan, Polisi Sahabat Anak Kunjungi Dusun Cobbuk Situbondo, Bhirawa Guna untuk ikut menyemarakkan perayaan HUT Bhayangkara ke-74, kolaborasi Polisi Sahabat Anak, Si Bontas bersama Bhabinkamtibmas mengadakan kegiatan peduli pendidikan Rabu (1/). Bersama sejumlah komponen yang peduli terhadap dunia pendidikan Si Bontas u hadir di desa terpencil tepatnya di Dusun Cobbuk Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Situbondo.

Mereka berbaur dengan anak, kaum perempuan dan pria dewasa untuk ikut memberikan semangat dalam peningkatkan kualitas pendidikan di kawasan terpencil.

Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani mengatakan, dirinya hadir di Dusun Cobbuk bersama Kasat Binmas IPTU Djembadi dan anggota Satlantas serta Bhabinkamtibmas.

Kehadiran di Dusun Cobbuk, tegas Indah, selain untuk memberikan motivasi peningkatan kualitas

pendidikan juga dalam rangka menyalurkan bantuan peralatan sekolah, masker dan buku bacaan kepada para generasi penerus bangsa di desa setempat. "Kami mem-

berikan dorongan agar anak anak meski berada di desa terpencil untuk selalu semangat dan bangkit dalam mencari ilmu," kupas Indah.

Masih kata Indah, kegiatan itu

sangat bersesuaian dengan tema Hari Bhayangkara ke-74 tahun ini yakni "Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif". Indah menuturkan, kehadiran anggota Polri di ten-

sawawi/bhirawa

Jajaran Polisi Sahabat Anak mengunjungi masyarakat pendidikan terpencil yang ada di Dusun Cobbuk Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa Situbondo.

gah masyarakat pedalaman selain untuk berbagi kebahagiaan juga untuk memberikan hiburan kepada anak-anak yang berada di daerah yang jauh dari hingar bingar perkotaan tersebut.

"Kami selalu memberikan motivasi kepada anak anak agar tidak malas dan selalu rajin dalam menimba ilmu," tutur mantan Kasubag Pers Mapolres Situbondo.

Sementara itu Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menuturkan, kegiatan tersebut diadakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap majunya pendidikan anak yang ada di desa terpencil yang notabene jauh dari perkotaan.

Apalagi, sebut Kapolres Sugandi, saat ini masih berada ditengah pandemi Covid-19 sehingga membuat anak-anak harus belajar secara mandiri di rumah.

"Mereka kini hanya belajar dengan jarak jauh dengan sistem

dalam jaringan (daring). Untuk itu adanya bantuan peralatan sekolah berupa buku bacaan, Al-Qur'an dan masker ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anakanak yang ada di Dusun Cobbuk," urai Kapolres Sugandi.

Selain memberikan bantuan peralatan sekolah, anak-anak juga dihibur oleh Si Bontas (Boneka Lalu Lintas) dengan bermain sambil belajar serta memberikan pendidikan tentang protokol kesehatan.

Di sisi lain, ustad Andre guru ngaji setempat yang juga sekaligus penanggung jawab TPQ mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan Polres Situbondo kepada anak-anak di Dusun Cobbuk.

"Bantuan itu sangat bermanfaat karena dapat memberikan hiburan kepada anak anak yang ada di pelosok desa. Semoga Polri diusia yang ke-74 semakin dicintai oleh masyarakat," pungkas Andre. [awi]

JATIM MEMBANGUN

Kamsi Wage, 2 Juli 2020

Halaman 8

Bank UMKM Diminta Gunakan Cara Extraordinary Hingga Akhir Tahun DPRD Jatim, Bhirawa Sejumlah keluhan para pelaku ekonomi Jawa Timur akibat Covid19 ditindaklanjuti oleh jajaran Komisi C DPRD Jatim dengan turun langsung ke daerah-daerah.

Kali ini Komisi yang di ketuai Muhammad Fawait melakukan kunjungan kerja ke PT BPR Jawa Timur atau biasa dikenal sebagai Bank UMKM Jatim cabang Pasuruan.

Fawait menjelaskan, BPR Jatim harus segera melakukan langkah-langkah cerdas dan extraordinary sampai akhir tahun 2020 atau hingga pendemi ini selesai. Karena komisi C punya rencana menyetujui usulan penambahan modal kepada BPR Jatim.

“Tapi yakinkan kita ada langkahlangkah segera menurunkan NPL (kredit macet) walaupun hari ini, dalam kondisi pendemi covid-19,” pinta Fawait di depan Direksi Bank UMKM Jatim dan pimpinan Cabang Bank UMKM Pasuruan.

Dijelaskan Fawait, kalaupun NPL terpaksa harus besar atau diangka dibawah 10 persen, maka BPR harus bisa memberikan penjelasan kepada Komisi C upaya luar biasa apa yang dilakukan PDRB. Contohnya, lanjut Politisi Partai

Gerindra ini, NPL tinggi tapi kerja kredit kepada sektor pertanian dan Perdagangan ditingkatkan, bukan sektor konsumtif saja.

“Itu saya pikir masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau NPL tinggi diberikan kepada sektor usaha yang tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi itu yang kami sayangkan,” urainya.

Dalam kunjungan Kerja kemarin didampingi hampir seluruh anggota Komisi C. Seperti Wakil Ketua Ristu Nugroho, Wakil Ketua Hj Makmullah Harun, Lilik Hendarwati (PKS), Agung Supriyanto, Khulaim Junaedi (PAN), Kusnadi (Demokrat), Agus Dono W (Demokrat), Nasich Aschal, Suyatni Priasmoro (Nasdem), Blegur Prijanggono, Alimin (Golkar), Agus Wicaksono, Agustin Poliana, Gatot Supriyadi, Mahoed (PDI-P), Imam Makruf, Hadinudin (Gerindra), dan H Rofik (PPP).

Kedepannya, kata Fawait, Komisi C akan mendorong bahwa BPR Ja-

Kunjungan kerja Komsi C DPRD Provinsi Jawa Timur di PT. Bank BPR Jatim cabang Pasuruan.

tim Sebelum mendapatkan tambahan modal, maka semua mayoritas kredit harus pada sektor produktif.

“Kita akan cek sesuai kajian Biro Perekonomian. Termasuk juga BUMD yang lain, saya berharap ada Kajian peran masing-masing BUMD kepada PDRB di Jawa Timur,” papar politisi dari Dapil Jember-Lumajang ini.

“Ketika peran BUMD maksimal dan punya perencanaan bisnis yang extraordinary di saat Seperti sekarang ini, maka kedepan akan bermuara pada peningkatan ekonomi

dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur,” imbuhnya.

Senada, Agus Dono Wibawanto, Anggota Komisi CF DPRD Jatim menambahkan, Bank BPR Jatim diharapkan tidak seperti bank-bank yang lain agar semakin dicintai oleh masyarakat.

Kalau memang para debitur Bank BPR itu tidak sanggup membayar kredit tepat waktu, BPR sebaiknya melakukan telaah terlebih dahulu.

“Jika mereka ternyata masih punya potensi ekonomi yang baik dan menyatakan sanggup mengembali-

kan sebaiknya diberi kesempatan lagi. Jangan jahat-jahat lah,” ujarnya seraya memberikan perumpamaan Bahwa Bank UMKM sebagai BUMD perlu melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat.

Diakuinya, DPRD belum bisa mendorong kinerja BPR Jatim ini seperti Bank Jatim. Tapi Komisi C ingin BPR Jatim bisa mengurangi bank titil dan mendorong masyarakat kelas menengah kebawah untuk bisa bankable. Dengan adanya cara normatif, masyarakat tetap bisa diedukasi dengan baik agar ke depannya bisa berkembang.

“Kita di komisi C sudah punya kesepakatan kalau toh memang dalam APBD ada penambahan modal ke BPR, kami mohon NPLnya diteliti lagi. Mana yang bisa diselesaikan, mana yang kemudian diberi kesempatan,” cetus politisi senior di Partai Demokrat ini.

Hal yang sama juga di kemukakan Alimin, Angota Komisi C dari fraksi Partai Golkar. Bahwa Profit oriented memang menjadi salah satu tujuan dari BUMD. Tapi perlu dipahami di Pasuruan ini kalau melihat dari Potensi wilayahnya adalah nomer satu penghasil susu di Jatim maka kemi-

traan dengan BPR Jatim bisa ditingkatkan lagi. Karena dilihat dari data baru 17,13% pelaku peternakan yang tertangani kreditnya.

“Maka kita mendorong BPR di Pasuruan ini bisa betul-betul berpatisipasi aktif dalam mewarnai bisnis peternakan di Pasuruan ini agar memberi manfaat buat masyarakat langsung,” jelas Alimin.

Sedangkan Khulaim Junaedi menilai, perlu kerja yang sama antara BPR Jatim pusat dengan cabang Pasuruan. Khususnya dalam hal kebijakan terhadap pelaku usaha yang terdampak Covid-19 saat ini.

Karena diketahui, di BPR cabang Pasuruan dari 90 debitur terdampak covid yang telah mengajukan restrukturisasi hanya terealisasi 2 debitur saja. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di tingkat BPR pusat, dari 1353 debitur terdampak yang mengajukan restrukturisasi kredit, disetujui 390 debitur.

“Kami minta BPR jatim juga menelaah kembali para debitur yang terdampak Covid untuk diberikan fasilitas restrukturisasi dalam bentuk kemudahan atau potongan dalam pembayaran kredit,” pungkas politisi PAN dari Sidoarjo ini.n [geh]

KELANA JATIM

Staf Dinkes Sampang Meninggal Terpapar Covid-19 Sampang, Bhirawa Kabar duka dialami pejuang kemanusiaan dalam penanggulangan wabah Covid – 19 meninggal dunia. Korban yang positif tersebut adalah Ruri Henri Agustina staf Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, setelah terkonfirmasi positif Covid - 19.

Kepala Bidang (Kabid) Yankes Dinkes Sampang—dr Yuliono menjelaskan Rulli merupakan petugas yang melakukan rapid test massal di Pasar Srimangunan.

“Iya benar dia selama dua hari ikut menjadi petugas rapid test di Pasar Srimangunan beberapa waktu lalu” jelasnya, Rabu (1/ 7/20). Namun sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan apakah dia terkena di klaster pasar.

“Karena Gugus Tugas masih melakukan tracing terhadap orang yang pernah kontak langsung, jadi kita belum memastikan almarhumah masuk ke klaster mana,” tambahnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan total kasus Covid 19 menjadi 108 orang. Sementara Orang Dalam Pengawasan (ODP) mencapai 546 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan 25 orang. [lis]

Bupati Berikan Stimulus Kepada Keluarga Pasien yang Dikarantina Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab memberikan bantuan stimulus kepada para keluarga pasien yang saat ini tengah menjalani masa karantina terkait Covid-19, warga Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di pendopo kantor desa setempat, Kamis siang (01/07).

Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, pemberian stimulus berupa uang sebesar 1 Juta Rupiah dan beras 5 Kilogram per Kepala Keluarga ini diberikan kepada keluarga pasien yang dikarantina di STIKES Pemkab, Gedung Tenis Indoor Jombang, maupun yang karantina mandiri.

Bupati menerangkan, sebenarnya, stimulus untuk keluarga para pasien karantina ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sejak ada klaster Pasar Peterongan di Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang beberapa waktu yang lalu.

“Ada 254, dan itupun lewat rekening uangnya. Dari keluarga menyerahkan rekeningnya,” kata Bupati Jombang. Namun pada perkembangannya, pihaknya masih mencari payung hukumnya agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum.

Sementara dijelaskannya, di Desa Keplaksari sendiri ada 16 KK yang menerima stimulus tersebut. Untuk lainnya, lanjut dia, juga diserahkan secara serentak pada hari tersebut.

“Menyebar di 5 kecamatan. Baik itu yang (dikarantina) di RSUD Jombang, Tenis Indoor, STIKES Pemkab, RSUD Ploso, maupun RSK Mojowarno,” jelas dia. [rif]

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menerima bantuan dari PT BSI d Gedung Negara Grahadi

PT BSI Serahkan Bantuan Ventilator Surabaya, Bhirawa Gotong royong penanganan Covid-19 di Jatim terus mengalir ke Gugus Tugas provinsi. Seperti halnya bantuan yang diberikan PT Bumi Suksesindo (BSI) bersama PT Merdeka Copper Gold (MCG) berupa ventilator dan Alat Pelibdung Diri (APD).

Sumbangsih dua unit ventilator APD itu diharapkan dapat membantu tugas-tugas para tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.

Pengadaan APD ini turut difasilitasi Kementerian Pertahanan (KemHan) Republik Indonesia.

“Kami berharap dukungan kami dapat meningkatkan kesiagaan Provinsi Jawa Timur dalam menangani Covid19 ini,” kata Direktur PT BSI, Cahyono Seto saat menyerahkan bantuan di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/7).

Dukungan PT BSI bersama PT MCG terhadap penanganan Covid19 telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Termasuk menerap-

kan panduan, protokol, dan standard operation procedure (SOP) penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 tidak hanya di operasi bisnis perusahaan tetapi juga hingga di keseharian seluruh jajaran manajemen dan karyawan/staf/pekerja.

Seto melanjutkan, bantuan Covid19 ini tidak hanya di tingkat provinsi. Perusahaan juga berkontribusi dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, di wilayah Kecamatan Pesanggaran, kegiatan pembagian masker dan paket sembako kepada masyarakat masih terus berlanjut.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sat-

Pemkab Malang Enam Kali Pertahankan Opini WTP Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan WTP yang diterimanya itu sudah yang keenam kalinya.

Opini WTP yang diterima Pemkab Malang tersebut atasLaporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2019.

Sedangkan Opini WTP yang diraih Pemkab Malang telah diserahkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyoni, yaitu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Malang HM Sanusi, yang didampingi Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Kepala Inspektorat Tridiyah Maestuti, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dan penyerahan Opini WTP tersebut dilakukan melalui Video Conference (Vidcom), pada Selasa (1/7).

Bupati Malang HM Sanusi, Rabu (1/7), usai mengahadiri undangan syukuran Hari Bhayangkara Ke 74, di Sasa-

Bupati Malang HM Sanusi saat menandatangani berkas penerimaan Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jatim melalui Vidcom di ruang Panji Pulung Jiwo Kantor Bupati Malang, Jalan Panji, Kec Kepanjen, Kab Malang.

na Aresma Polres Malang. Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang mengatakan, bahwa penghargaan WTP yang diterima Pemkab Malang, hal ini memang menjadi kewajiban bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Malang. Karena seluruh ASN harus menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga harus WTP. “Dan setiap tahun harus WT, karena itu menunjukkan proses pelaporan keuangan yang benar,” ucapnya. Menurut dia, berdasarkan LHP yang telah diterima Kabupaten Malang, karena keberhasilan mempertahankan Opini WTP. Sehingga Opini WTP yang kita terima ini sudah enam kali berturut-turut.

Dalam Vidcom kemarin, BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh pihaknya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran.

Meski Pemkab Malang memperoleh Opini WTP tetap diminta serius menindak lanjuti rekomendasi yang disampalkan BPK dalam LHP Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Amanat yang ada didalam UU tersebut bahwa pejabat ASN wajib menindak lanjuti rekomendasi LHP, serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambatlambatnya 60 hari setelah

LHP diterima,” papar Sanusi.

Secara terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti juga menjelaskan, ada kriteria yang harus dipenuhi sebelum kemudian dinyatakan Opini WTP. Seperti seluruh penyajian dan pengungkapan informasi terkait Neraca LKPD Tahun 2019 telah dilakasanakan sesuai dengan Standart Akuntansi, adanya kecukupan bukti material dalam pengungkapan, pendapatan, Aset maupun transaksi pebelanjaan pada Neraca.

“Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, serta Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Hasil Audit sebelumnya cukup baik,” tambahnya.n [cyn]

gas Covid-19 PT BSI bekerja sama dengan relawan yang ada di Pesanggaran. “Ada dua Posko Covid-19 yang hingga hari ini masih beroperasi memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat,” kata Seto.

Sampai 30 Juni 2020, PT BSI tercatat sudah menyalurkan bantuan sebesar lebih Rp 3 miliar dalam bentuk ventilator, alat rapid test, tandon cuci tangan portable, sabun cuci tangan, hand sanitizer, masker kain, masker N95, thermogun, sarung tangan karet, sarung tangan lateks, sarung tangan karet panjang, pelindung wajah, baju hazmat, sepatu but karet, serta paket sembako.

Peran serta aktif PT BSI dalam penanggulangan Covid-19 juga diterapkan di lingkungan kerjanya di dalam site. Dalam seluruh kegiatan operasinya, senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat dan saksama: memerik-

sa suhu dan disinfektan setiap pengunjung, melakukan karantina 14 hari bagi karyawan yang datang dari luar Banyuwangi—dan, setelahnya, yang bersangkutan baru boleh aktif bekerja setelah mendapatkan surat keterangan sehat, memeriksa suhu tubuh setiap hari, mewajibkan pemakaian masker, menyemprotkan disinfektan secara rutin, menerapkan penjarakan fisik, hingga menutup kunjungan dalam jumlah besar ke area site atau mine tour.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menerima bantuan yang diserahkan PT BSI. Pihaknya menyampaikan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak dalam mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19.

“Kita menerima bantuan dan akan menyalurkan peralatan medis serta APD ke rumah sakit yang membutuhkan,” pungkas Sekdaprov Heru.n [tam]

Bupati Salwa Apresiasi Kerja Keras Polri Tangani Covid-19 Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin mengapresi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Polri sebagai mitra Pemerintah Daerah yang telah berkontribusi dalam mensukseskan berbagai kegiatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso, utamanya dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan kehidupan normal baru.

“Saya atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan HUT Bhayangkara ke-74 kepada seluruh personil Polri khususnya dilingkungan Polres Bondowoso. Sesuai dengan

tema HUT Bhayangkara saat ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi,” ungkap Bupati Salwa saat memberikan sambutan di acara peringatan HUT Bhayangkara ke-74 di Mapolres setempat, Rabu (1/7).

Dalam rangka HUT Bhayangkara ke-74 yang bertema ‘Kamtibmas Kondusif Masyarakat Produktif’, Polres Bon dowoso melaksanakan tasyakuran. Dalam kesempatan itu, selain Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dan Kapolres Erick Frendriz, hadir juga Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, Ketua DPRD H Ahamad Dhafir, Dan-

Ihsan Kholil/Bhirawa

Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin saat sambutan dalam acara tasyakuran HUT Bhayangkara ke-74 di Polres Bondowoso.

dim Letkol Inf Jadi dan seluruh Forkopimda.

Bupati Salwa menuturkan, bahwa pemerintah daerah bersama TNI dan Polri telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan Covid-19 diantaranya pembentukan kampung tangguh, guna memutus mata rantai penyebarannya.

“Salah satu trobosan Polri adalah membentuk Kampung Tangguh Semeru. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Virus Corona,” paparnya.

Menurutnya, Kampung Tangguh Covid-19 ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Bahkan dengan gagasan ini, warga di desadesa semakin sadar pentingnya protokol kesehatan.

Bupati Salwa berharap, di Ulang Tahun ke-74 ini, Polri semakin profesional dan handal. Serta terdepan mengayomi masyarakat. ”Dan saya berharap tidak berhenti berusaha untuk terus menanggulangi dan melindungi warganya dari Covid-19,” harapnya.

Sementara, Dandim 0822 Bondowoso Letkol Inf Jadi S.I.P mengatakan, dalam Dirgahayu ke 74 Bhayangkara semoga polri semakin profesional dan di cintai rakyat.[san]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Wage, 2 Juli 2020

Halaman 9

HUT Bhayangkara Ke-74, Polri Harus Semakin Professional Bojonegoro,Bhirawa Peringatan Hari Bhayangkara Ke-74 Tahun 2020 , Presiden Joko widodo meminta seluruh jajaran Polri untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pelayanan pada masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden saat upacara peringatan hari Bhayangkara ke 74 secara virtual langsung dari Istana Negara dengan peserta seluruh Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Unsur Pemerintah Daerah masing - masing.

Rabu, (01/7) Polres Bojonegoro menggelar Acara Hari Bhayangkara Ke-74 di Gedung AP I Rawi Polres Bojonegoro.

Acara dihadiri Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Dandim 0813/Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto, Kajari Bojonegoro, Sutikno, SH, MH, Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Solikin, Ketua Pengadilan

Negeri Bojonegoro, Unggul Tri Eshti Muljono, SH.MH dan Tokoh Agama sekaligus Ketua FKUB Kab.Bojonegoro KH.Alamul Huda berseta tamu undangan lainnya.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pemberian penghargaan Bintang Bhayangkara Narariya kepada Personil Polri yang telah ber-

jasa besar dalam pengabdiannya kepada Negara.

Dalam amanatnya Presiden RI menyampaikan selamat Hari Bhayangkara Ke-74 bagi seluruh personil polri dimanapun berada, semoga Polri makin jaya, sebagai Bangsa pejuang kita tidak boleh menyerah, Pandemi covid-19 merupakan cobaan yang berat, kita harus bekerja keras untuk membangun kebersamaan.

Masih amanat Presiden RI, dari laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan indeks reformasi birokrasi polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 102 satker zona integritas, yang terdiri dari 102 satker dengan predikat wilayah

bebas dari korupsi (wbk) dan 5 satker dengan predikat 5 Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua kementerian/lembaga dengan zona integritas terbanyak setelah kementerian keuangan. Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan lebih baik. Tingkat kepercayaan publik terhadap Institusi Polri terus meningkat.

Diakhir amanat Presiden RI menyampaikan Instruksi kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas : Pertama : Terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berb-

agai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia emas 2045.

Kedua : Strategi Pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tetap dilaksanakan secara profesional, sehingga akan memiliki daya ungkit yang lebih baik dalam pemulihan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Ketiga : Terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, secara konsisten dan berkelanjutan. pahami betul sejauh mana pemahaman, harapan, dan partisipasi masyarakat, serta lakukan evaluasi terus menerus.

Keempat : Tingkatkan profesionalisme dalam pene-

gakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Kelima : Perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri.

Keenam : Pelajari dan dalami segala potensi kerawanan dan potensi konflik dalam setiap pentahapan pemilu kepala daerah Tahun 2020 dan lakukan penanganan secara professional dengan mengedepankan tindakan persuasif.

Ketujuh : Pada kehidupan normal baru, bangun terus disiplin masyarakat untuk mencegah penyebaran covid - 19 ditengah kegiatan produktif yang tetap harus dilaksanakan dan kawal setiap langkah

pemulihan ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid -19.

Sementara itu, Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Bojonegoro, yang selalu mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bojonegoro. ”Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Bojonegoro, tentunya Polres Bojonegoro bukan apa apa tanpa dukungan dan peran aktif dari elemen masyarakat di Bojonegoro, mari bersamasama Jogo Jawa Timur, Jogo Bojonegoro,” pungkas Kapolres kepada awak media ini setelah selesai upacara di Gedung AP I Rawi. [bas]

KELANA JATIM

Bupati Madiun dan Polres Launching Aplikasi Mas Mas Kabupaten Madiun, Bhirawa Selain dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke 74 dengan pemotongan tumpeng, sekaligus Polres Madiun melaunching Inovasi dan Aplikasi Mas Mas (Madiun Sehat Madiun Sejahtera) yang berbasis IT, unhtuk memantau percepatan penanganan covid-19 di Mapolres Madiun, Rabu (1/7).

Hadir Bupati Madiun, Wabup Madiun, Danrem 081 Dhirotsaha Jaya, Dandim 0803 Madiun dan jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun turut menyaksikannya launching Mas Mas tersebut.

Kapolres Madiun, AKBP Eddwi Kurniyanto kepada wartawan menjelaskan, aplikasi Mas Mas tersebut terinpirasi adanya pendemi covid-19 sekaligus untuk mengetahui sejauh mana perkembangan percepatan penanganan covid-19 di wilayah Kabupaten Madiun selama ini. Misalnya, sudah berapa banyak pasien ODR, ODP, PDP untuk diketahui dan untuk ditanganinya.

“Bagaimana perawatannya. Sehingga kita mengetahuinya dengan cara mendownload, dimana mana pasien itu ada dan bagaimana penananganannya..Kita akan mengetahuinya secara detail,”ungkap Kapolres menjelaskannya kepada wartawan usai acara syukuran HTU Bhayangkara ke 74, di GOR Tunggal PanluanPolres Madiun, Rabu (1/7). [dar]

Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Kampung Tangguh di HUT Bhayangkara Bondowoso, Bhirawa Penyerahan hadiah kepada sejumlah pemenang lomba kampung tangguh Semeru Covid-19 berlangsung di Mapolres Bondowoso, Rabu (1/7) yang bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-74. Dan diberikan langsung Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin.

Adapun kampung tangguh yang keluar sebagai juara harapan yakni Dusun Krajan Desa Sumber Gading, Sumber Wrigin sebagai juara harapan 3, Dusun Krajan Desa Walidono, Prajekan sebagai juara harapan 2, dan Dusun Krajan Desa Klampokan, Kelabang sebagai juara harapan 1.

Sementara untuk juara inti dimenangkan oleh Dusun Krajan Utara Desa Mengen, Tamanan sebagai juara 3, RT 20 RW 01 Kelurahan Nangkaan sebagai juara 2 dan Dusun Campoan Desa Cindogo, Tapen sebagai juara 1.

Adapun hadiah yang diberikan berupa sejumlah uang pembinaan dan sepeda motor untuk juara pertama dan juara kedua.

Kepada para pemenang lomba, Bupati Salwa Arifin memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, hadiah tersebut pantas diterima sebagai imbalan atas usaha keras dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang kampung tangguh. Kampung tangguh dapat sambutan yang baik dari masyarakat,”papar orang nomor satu di Bondowoso itu. [san]

Dandim Letkol Inf Sidik Wiyono beserta jajaran Kodim 0812 Lamongan saat memberikan kejutan tumpeng ke Polres Lamongan di momentum Hari Bhayangkara ke - 74.

Hari Bhayangkara ke - 74,TNI - Polri Tingkatkan Sinergitas Lamongan,Bhirawa Momentum Hari Bhayangkara ke - 74, TNI - Polri di Kabupaten Lamongan dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat sinergitas kedua institusi.

Pemaknaan untuk memperkuat sinergitas itu di buktikan dengan suasa-

na yang semakin mesra saat TNI Kodim 0812 Lamongan mendatangi Markas Polres. Dandim Lamongan yang memimpin personel TNI secara husus datang dengan membawa tumpeng spesial sebagai filosofi akan sebuah kebersamaan yang indah.

“Kedatangan anggota Kodim ke

Mapolres ini guna mengucapkan selamat ulang tahun Bhayangkara yang ke-74 dengan sebuah simbol tumpeng.TNI - Polri harus terus saling menjaga sinergitas.Semoga dengan filosofi tumpeng ini kita semakin baik rekat dan guyup rukun,” ujar Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Sidik Wiy-

Sempat Reaktif Rapid Test, 13 Verifikator Faktual Kembali Bekerja

Forkopimda Mojokerto Raya Rapatkan Barisan Sikapi New Normal Mojokerto. Bhirawa Forkopimda Mojokerto Raya, yakni Kabupaten dan Kota Mojokerto yang dimotori oleh Dandim 0815 Mojokerto. Letkol inf. Dwi mawan sutanto SH. Kini merapatkan barisan, menjelang diberlakuannya new normal (kenormalan baru).

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya silaturrohmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan Kota Mojokerto guna menyamakan pemahaman antara Prajurit TNI AD. Polri dengan Aparatur Pemerintah Daerah, dalam menyikapi pemberlakuan New Normal. Yakni tatanan pola hidup baru dengan mengdepankan protokol kesehatan.

Guna menghidupkan kembali roda perekonomian. Juga terhadap berlangsungnya pertahanan Negara demi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sehingga proses pembangunan dapat terus berlangsung.

Sebagaimana dikatakan Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, SH. Rabu 1/7/20. Jika sinergitas TNI-Polri dan Pemda tidak bisa ditawar, bahkan harus diperkuat dalam menyikapi situasi dan kondisi yang kian dinamis sehingga tercipta kondusifitas di wilayah. [min]

Alimun Hakim/Bhirawa

Hartono/Bhirawa

Rangga Bisma Aditya

Kota Blitar, Bhirawa Sempat dinyatakan reaktif dari hasil Rapid Test, sebanyak 13 orang petugas verifikasi faktual calon independen KPU Kota Blitar kini siap kembali bekerja.

Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan sebelumnya ada 13 orang petugas verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dinyatakan dinyatakan reaktif dari hasil Rapid Test, namun setelah dilakukan swab tenggorokan ternyata hasilnya dinyatakan negatif corona.

“Sehingga dengan dinyatakan negatif corona, petugas verifikasi faktual dukungan calon perseorangan bisa segera kembali bekerja,” kata Rangga Bisma Aditya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/7) kemarin.

Lanjut Rangga Bisma Aditya, untuk menentukan keputusan tersebut KPU Kota Blitar masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait protokol kesehatan apa saja yang harus dijalankan oleh 13 Petugas tersebut sebelum kembali bekerja.

“Agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di jajaran KPU Kota Blitar bisa terlaksana, dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Rangga Bis-

ma Aditya, pasca dinyatakan negatif hasil Swab, sebanyak 13 petugas verifikasi faktual dukungan calon perseorangan itu sebenarnya bisa langsung bekerja, hanya saja KPU belum bisa mengizinkan begitu saja.

“KPU juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait langkah apa saja yang harus dijalani oleh 13 Petugas Verifikasi Faktual tersebut. Kabar ini juga menjadi angin segar bagi KPU terutama PPS di delapan Kelurahan mengingat tahapan Pilwali Blitar 2020 masih panjang,” ujarnya.

Sementara perlu diketahui, dalam protokol kesehatan, KPU melakukan Rapid Test bagi 102 petugas verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang akan datang ke tiap rumah. Namun dari jumlah tersebut, ternyata ada 13 orang diantaranya dinyatakan reaktif meski belakangan hasil Swab menyatakan negatif corona. Hal ini dilakukan guna memastikan para petugas yang ada di lapangan dalam kondisi yang sehat. [htn]

ono, S.H., M.Tr. Han, Rabu (1/7).

Dandim berharap, sinergitas juga menjadi sesuatu hal yang harus terus terjalin,bukan pada momen tertentu saja.Namun pada setiap saat dan setiap waktu serta bukan sekadar dalam menjalankan tugas semata.

“Inilah bukti bahwa TNI dan Polri khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan, terus dan selalu kompak, kami datang memberikan ucapan selamat HUT ke-74 Bhayangkara dan semoga Kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif”,jelas Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono.

Merespon kejutan dari Dandim 0812 Lamongan beserta jajaranya, Kapolres Lamongan AKBP Harun, S.I.K., S.H. mengutarakan, kami sangat bangga pertama kalinya mendapatkan sambutan ulang tahun Bhayangkara ke-74 dari Kodim 0812 Lamongan,” kata Kapolres AKBP Harun.

Menurutnya , sinergitas Kodim 0812 Lamongan dan Polres Lamongan mutlak untuk menciptakan masyarakat lamongan aman dan kondusif.

Semoga sinergitas dan tali persaudaraan antara TNI-Polri senantiasa terjalin baik serta kompak terus demi keamanan dan ketertiban.

“Dengan kebersamaan antara Kodim 0812 Lamongan dan Polres Lamongan juga terwujud dalam berbagai kegiatan dalam menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif, semoga dengan kekompakan dan sinergitas kebersamaan yang selama ini sudah dibangun semakin hari semakin kita jaga dan ditingkatkan,” pungkas Kapolres. [aha]

Hari Bhayangkara, TNI Di Jombang Berikan Kejutan Kepada Kapolres Anggota TNI dari Kodim 0814 Jombang dan Satradar 222 Kabuh, Jombang memberikan kejutan kepada Polres Jombang pada HUT Bhayangkara ke-74 dengan memberikan tumpeng dan kue tart kepada Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho dengan memberikan secara langsung ke kediaman Kapolres Jombang, Kamis pagi (01/07).

Kapolres Jombang bersama keluarga sempat kaget saat banyak tentara mendatangi kediamannya. Tampak hadir pula, Dan Satrad 222, Mayor Lek Eprit Repita bersama anggota Satradar 222 Kabuh, Jombang.

Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang Jawa Timur, Letkol Inf. Triyono, bersama staf dan keluarga besar Kodim 0814 Jombang men-

yampaikan ucapan Selamat Hari Bhayangkara Ke-74 tahun 2020 kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di manapun berada, khususnya di Polres Jombang, Rabu (01/07).

“Saya, Letkol Inf Triyono selaku Dandim 0814 Jombang bersama seluruh personil Kodim 0814 Jombang, mengucapkan selamat Hari Bhay-

angkara Ke-74 tanggal 1 Juli 2020, semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin kuat dan profesional dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjaga NKRI, Kamtibmas kondusif dan masyarakat semakin produktif,” ucap Letkol Inf Triyono.

Letkol Inf Triyono menambahkan, pihaknya juga memberikan ucapan terima kasih atas kerja sama antara TNI dan Polri yang selama ini berlangsung di wilayah Kabupaten Jombang.

“Semoga NKRI semakin jaya dan semakin hebat dikemudian hari,” ucap dia lagi.

Hal ini kata Letkol Inf Triyono, adalah bukti nyata bahwa di Kabupaten Jombang, sinergitas antara TNI dan Polri selalu dijaga. Sebab TNI-Polri merupakan institusi yang besar di negeri ini. Dengan adanya sinergitas antara TNI dan Polri lanjut Dandim, maka bisa dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh, dan oleh sebab itu, soliditas TNI-Polri untuk menjaga NKRI adalah harga mati.

“Kami ucapkan terima kasih atas sinergitas TNI-Polri selama ini, dan kami berharap serta kami doakan semoga ke depan Polri semakin jaya,” tandas Dandim. [rif]

arif yulianto/ bhirawa

Dandim 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono bersama anggota dan Dansatradar 222 Kabuh Jombang, Mayor Lek Eprit Repita bersama anggota memberikan tumpeng dan kue tart ke kediaman Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, Kamis pagi (01/07).

EKONOMI

Kamis Wage, 2 Juli 2020

Bulan Juni Inflasi Kota Malang Tertinggi di Jatim Malang, Bhirawa Inflasi Kota Malang, selama dua bulan berturut-turut, menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat angka inflasi pada Mei lalu sebesar 0,27 persen, sementara di bulan Juni inflasi kota pendidikan tercatat sebesar 0,44 persen.

Sunaryo, Kepala BPS Kota Malang, Sunaryo Rabu 1/7 kemarin, mengutarakan, meski selama dua bulan terakhir inflasi Kota Malang tertinggi di Jatim, namun angka Year on Year (YoY) bagus yakni sebesar 1,31 persen.

Sedangkan inflasi kalender Kota Malang tercatat sebesar 0,88 persen. Inflasi ini memberikan isyarat adanya geliat ekonomi di Kota Malang.

“Jika warga tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, maka geliat ekonomi di Kota Malang akan bisa terus berjalan meski di tengah pandemi Covid-19,”ujar Sunaryo.

Kenaikan harga daging ayam ras sebesar 12,81 persen memberikan andil paling besar terhadap angka inflasi Kota Malang di bulan Juni.

Kemudian disusul kenaikan tarif angkutan udara, telur ayam ras, rokok kretek filter, buah naga, mie, blus wanita, tahu mentah, alpukat, dan mo-

Sunaryo Kepala BPS Kota Malang

bil. “Kenaikan harga daging ayam memiliki andi 0,15 persen terhadap angka inflasi. Sedangkan tarif angkutan udara punya andil 0,09 persen,” ungkapnya.

Meski begitu, ada sejumlah komoditi yang mengalami penurunan harga atau menjadi penghambat inflasi. Diantaranya penurunan harga obat dengan resep dengan andil -0,04, bawang putih, emas perhiasan,

BURSA EKONOMI

HP Mendukung 10.000 Anak Muda di Asia Tenggara Surabaya, Bhirawa Anak-anak muda ini akan mendapatkan pengembangan keterampilan di 20 Tech Hubs; hasil pembelajaran positif dan pencapaian lainnya yang disorot dalam laporan HP Sustainable Impact 2019.

• HP membuka 20 Tech Hubs untuk memberikan pelatihan keterampilan teknologi dan kewirausahawan kepada 10.000 anak muda dari komunitas kurang mampu di Asia Tenggara pada akhir 2020.

• 1,3 juta siswa dan orang dewasa di Asia-Pasifik mendapat manfaat dari program dan solusi pendidikan HP pada tahun 2019 dengan program HP LIFE, World on Wheels dan kursuskursus kreativitas.

• HP membantu mempercepat ekonomi melingkar yang lebih efisien di Asia melalui inisiatif Project STOP, Straw Pallet, dan Tidy Tech Kiwi.

• Secara global, HP berkomitmen untuk mengurangi 75 persen kemasan plastik sekali pakai pada tahun 2025, dibandingkan tahun 2018.

• Upaya keberlanjutan HP membantu mendorong lebih dari $1,6 miliar dalam penjualan baru di seluruh dunia pada tahun 2019 – meningkat sekitar 69 persen dari tahun ke tahun.

JAKARTA, 25 Juni 2020 - HP Inc. hari ini mengumumkan rencana untuk membuka 20 Tech Hubs di komunitas kurang mampu di seluruh Asia Tenggara pada akhir 2020. Program ini menyediakan pelatihan teknologi dan kewirausahaan bagi siswa berusia 13 tahun ke atas, dan bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan 10.000 anak muda pada akhir tahun.

Tujuan ini selaras dengan komitmen HP untuk memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik bagi 100 juta orang pada 2025. Semua Ini diuraikan dalam laporan HP Sustainable Impact 2019. [ma]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, Merah, th.2013, AG 6448 RAD, a/n. Nelawati, Ds. Padangan, Ngantru – T.Agung No. 7087/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, Spd Mtr C 100/91, AG 2115 TH, a/n. Suprih Djatiningsih, Jl. Letjend Suprapto 149-A, Kepatihan – T.Agung.

No. 7088/IMB/BI-III/2020

Halaman 10

Kepala Rumah Zakat Perwakilan Area Jawa Timur, Luistanto saat menjelaskan solusi Superqurban bagi yang ingin berbagi hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriyah.

Achmad tauriq/bhirawa

tarif kendaraan roda 4 online, gula pasir, jeruk, cabai rawit, anggur, semangka, dan pengharum cucian.

“Harga obat dengan resep mengalami penurunan sebesar 6,83 persen,”unkapnya.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, komodi makanan, minuman dan tembakau memiliki andil terbesar 1,11 persen.

Kemudian disusul pakaian dan alas kaki dengan andil 1,04 persen, penyedia makanan dan minuman 0,90 persen, transportasi 0,89 persen, informasi komunikasi dan jasa keuangan 0,06 persen, perumahan dan bahan bakar rumah tanggal 0,03 persen, dan pendidikan 0 persen.

Penyumbang deflasi berdasarkan kelompok pengeluaran terbanyak komoditas kesehatan yang meliputi obat dengan resep dan vitamin dengan andi -0,91 persen.

Di Jawa Timur, setelah Kota Malang dengan angka inflasi 0,44 persen, kemudian disusul Jember dengan angka inflasi 0,30 pesen, Kota Surabaya 0,28 persen, Kota Kediri 0,25 persen, Kota Madiun 0,20 persen, Kota Probolinggo 0,15 persen, Banyuwangi 0,06 persen, dan Sumenep mengalami deflasi sebesar -0,15 persen.[mut]

Superqurban Jadi Solusi bagi Masyarakat yang Ingin Berqurban Surabaya, Bhirawa Hari Idul Adha, biasanya banyak masyarakat yang berlomba untuk ikut merayakannya dengan berbagi hewan kurban baik berupa sapi maupun kambing, namun di masa pademi Covid-19 ini sebagian besar Masjid tidak menggelar pemotongan hewan kurban.

Kepala Rumah Zakat Perwakilan Area Jawa Timur, Luistanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (1/7) kemarin mengungkapkan Rumah Zakat telah memberikan solusi bagi para donator maupun masyarakat yang masih tetap ingin berbagi hewan kurban ke masyarakat yang membu-

tuhkan melalui Superqurban.

“Di masa peralihan New Normal ini, protap kesehatan Covid-19 tetap berlaku. Malah ada anjuran dari Kementan, Kemenag dan MUI membatasi penyembelihan hewan qurban. Namun bukan berarti kita tidak bisa qurban. SuperQurban bisa jadi salah satu solusi, hewan qurban sesuai syariah, penyembelihan hewan di RPH, jagalnya memakai APD, daging qurban diolah sehingga bisa tahan lama dan penyaluran lebih luas,” terangnya.

Luistanto menambahkan di Jawa Timur sendiri Rumah Zakat mentargetkan sebanyak

213 ekor Kambing dan 51 ekor Sapi untuk tahun 1441 Hijriyah ini. Selama Januari hingga Mei 2020, Rumah Zakat secara Nasional telah menyalurkan 146.518 kaleng Superqurban untuk bencana, rawan gizi dan konflik kemanusiaan.

“Di Jawa Timur sendiri sudah sebanyak 3.789 kaleng untuk daerah bencana (banjir Bondowoso, banjir Lamongan dan musibah kebakaran hingga bulan Mei 2020,” ujar Luistanto.

Superqurban merupakan program optimalisasi kurban dengan mengolah dan mengemas daging kurban menjadi cadangan pangan dari protein hewani

dalam bentuk kornet ataupun rendang yang tahan hingga tiga tahun. Proses pengolahan daging kurban menjadi rendang dan kornet juga mengikuti standar kesehatan Covid-19.

“Dengan inovasi Superqurban, pembagian daging qurban tidak akan menimbulkan kerumunan di masyarakat karena Superqurban didistribusikan langsung oleh para Relawan Rumah Zakat secara merata kepada masyarakat terdampak Covid-19, masyarakat yang membutuhkan di kawasan tertinggal, terluar dan terdepan Indonesia, serta daerah yang terkena bencana,” jelasnya.[riq]

Inflasi Naik 0,28 Persen, Jatim Mulai Ada Pergerakan Ekonomi Pemprov, Bhirawa Inflasi di Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen yaitu dari 104,09 pada bulan Mei 2020 menjadi 104,38 pada bulan Juni 2020. Hal ini menandakan adanya sudah mulai ada pergerakan perekonomian di Jawa Timur sejak adanya pandemik covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan saat memaparkan rilis tingkat inflasi di Jawa Timur pada bulan Juni 2020, melalui aplikasi online, kemarin, Pada Juni 2020 dari sebelas kelompok pengeluaran, empat kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, satu kelompok memberikan andil/ sumbangan deflasi, empat kelompok memberikan andil terhadap inflasi/ deflasi yang sangat kecil, dan dua kelompok tidak memberikan andil.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,05 pers-

Dadang Hardiwan

en, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen, kelompok transportasi sebesar 0,24 persen, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,02 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,04 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil terhadap inflasi/deflasi yang sangat kecil yaitu

kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pendidikan.

Dadang juga mengatakan, apabila dilakukan pengamatan terhadap sepuluh komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di masing-masing kota IHK di Jawa Timur, maka dapat digambarkan kalau komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di semua kota IHK di Jawa Timur “Tidak hanya itu saja, komoditas cumi-cumi menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di Banyuwangi, Sumenep, Probolinggo, dan Surabaya,” ujarnya.

Sedangkan apabila dilakukan pengamatan terhadap sepuluh komoditas yang menjadi penghambat utama terjadinya inflasi di masing-masing kota IHK Jawa Timur, maka dapat digambarkan komoditas cabai rawit, bawang putih, dan gula pasir menjadi penghambat utama terjadinya inflasi di semua kota IHK di Jawa Timur.

Selanjutnya, komoditas emas perhiasan menjadi penghambat utama terjadinya inflasi di hampir seluruh kota di Jawa Timur kecuali di Madiun. Kemudian, komoditas cabai merah menjadi penghambat utama terjadinya inflasi di hampir seluruh kota di Jawa Timur kecuali di Banyuwangi, Malang, dan Probolinggo “Komoditas tomat menjadi penghambat utama terjadinya inflasi di hampir seluruh kota di Jawa Timur kecuali di Kediri, Malang, dan Surabaya,” katanya.

Jika dilihat penghitungan angka inflasi di delapan kota IHK di Jawa Timur selama Juni 2020, tampak ada tujuh kota mengalami inflasi dan satu kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Malang yaitu mencapai 0,44 persen Kemudian diikuti Jember sebesar 0,30 persen, Surabaya sebesar 0,28 persen, Kediri sebesar 0,25 persen, Madiun sebesar 0,20 persen, Probolinggo sebesar 0,15 persen, dan Banyuwangi sebesar 0,06 persen. Kota yang mengalami deflasi yaitu Sumenep sebesar 0,15 persen. [rac]

Prudential Indonesia Hadirkan PRUSolusi Sehat Surabaya,Bhirawa Merebaknya pandemi COVID-19 menjadi pemacu bagi PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dalam menegaskan komitmennya selama 25 tahun untuk selalu mendengarkan, memahami dan mewujudkan berbagai kebutuhan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh keluarga Indonesia.

Untuk itu, hari ini Prudential Indonesia meluncurkan PRUSolusi Sehat dan PRUSolusi Sehat Syariah: asuransi kesehatan murni tanpa komponen investasi yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas dalam menghadapi tantangan kesehatan serta dampak finansial yang mungkin ditimbulkan.

Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia, menjelaskan, “Pandemi COVID-19 mengajarkan kita bahwa risiko kesehatan bisa menyerang kapan saja tanpa diprediksi, dan dapat berdampak pada finansial keluarga. Untuk melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia di tengah situasi yang menantang saat ini, Prudential Indonesia kembali berinovasi melalui PRUSolusi Sehat dan PRUSolusi Sehat Syariah sebagai solusi asuransi kesehatan murni yang terjangkau dan terfokus pada perlindungan kesehatan. Di masa mendatang, nasabah juga dapat meng-upgrade polis mereka guna mendapatkan tambahan manfaat yang makin menyeluruh, termasuk investasi.”

Dengan segala dampak yang terasa jelas selama COVID-19, masyarakat harus bijak merencanakan keuangan, terutama untuk mempersiapkan perlindungan kesehatan. Urgensi ini dipaparkan juga oleh Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, PhD selaku pakar ekonomi dan asuransi kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, “Tantangan kesehatan yang kini makin kompleks melahirkan sejumlah risiko sakit, sehingga perencanaan keuangan yang tepat menjadi krusial agar terhindar dari pengeluaran katastropik, yaitu ketika rumah tangga membelanjakan lebih dari 10% total pendapatan mereka (diukur dari tingkat konsumsi) untuk perawatan kesehatan.

Faktanya, pada 2013, ada 4,2% penduduk (10,5 juta jiwa) membelanjakan lebih dari 10% total pendapatan mereka untuk biaya kesehatan . Angka ini naik menjadi 4,5% (atau 11,8 juta jiwa) pada 2017.”

“Peluang kejadian belanja katastropik rumah tangga makin tinggi ketika ada anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan rawat inap. Pada 2017, misalnya, kejadian belanja katastropik akibat risiko sakit di antara pasien yang butuh layanan rawat inap mencapai 27,9% (3,1 juta jiwa).

Jika tidak disiasati dengan baik, maka pengeluaran katastropik yang merapuhkan kondisi finansial keluarga berpotensi terjadi pada siapa saja, tanpa pandang bulu,” lanjut Prof. Budi.[ma]

SELAYANG PANDANG

Bila Kadiskan Galakkan Program Perikanan Tangkap Kepala Dinas Perikanan (Kadiskan) Kabupaten Situbondo Sopan Efendi meresmikan program kegiatan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan di Balai Desa Demung Kecamatan Besuki Situbondo, Rabu (1/7).

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya kalangan perbankan seperti BPD Jatim Cabang Situbndo, Bank BNI Cabang Situbondo, Bank BRI Cabang Situbondo serta Bank Mandiri Cabang Situbondo.

Hadir pula jajaran Forpimka Kecamatan Besuki, Kades Demung berikut jajaran tokoh masyarakat desa setempat.

Menurut Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, salah satu dari kegiatan program perikanan tangkap dan

pemberdayaan nelayan di Situbondo adalah penyerahan sertipikat kepada nelayan. Tak hanya itu, kata mantan Camat Sumbermalang itu, kegiatan tersebut juga mengagendakan penyerahan Kartu Nelayan (Kusuka), bantuan hibah sarpras penangkapan ikan Situbondo tahun 2020. “Ini kegiatan yang kedua kalinya. Yang pertama di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo,” ujar Sopan.

Sopan menegaskan, tujuan kegiatan ini, pertama untuk

memberikan pembinaan, informasi dan pengertian seputar kenelayanan beserta aktifitasnya dalam upaya melakukan penangkapan ikan di laut.Selain itu, lanjut Sopan, kegiatan ini juga dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada nelayan tentang tata cara pembuatan dan manfaat yang diperoleh dari kartu nelayan serta sertifikat hak atas tanah nelayan. “Kami (Diskan Kabupaten Situbondo, red) juga menyerahkan bantuan sarana prasarana penangkapan ikan,” jelas Sopan Efendi.

Tak cukup itu, imbuh Sopan, kegiatan ini juga banyak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat nelayan di Besuki Situbondo. Diantaran-

ya, urai dia, memberikan informasi program sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk membantu nelayan dalam memberikan solusi dan saran dalam melaksanakan penangkapan ikan.

Lalu, tutur Sopan, program ini juga dapat memberikan saran dan pendampingan kepada nelayan dalam mendapatkan akses permodalan. “Ini juga dapat meningkatan kapasitas usaha penangkapan ikan serta meningkatkan kesejahteraan para nelayan,” beber Sopan.

Mantan Camat berprestasi itu menegaskan, kegiatan program ini dihadiri 75 orang yang terdiri dari unsur Kecamatan Besuki, Desa Demung, tokoh nelayan Desa Demung serta nelayan pen-

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Sopan Efendi bersama jajaran Forpimka Kecamatan Besuki menyerahkan bantuan kepada nelayan di Desa Demung Kecamatan Besuki Rabu (1/ 7). sawawi/bhirawa

erima program bantuan. Sopan menandaskan, sejak tahun 20122018 pihaknya sudah berhasil mencetak sebanyak 10.047 kartu nelayan. Sedangkan mulai tahun 2019, aku Sopan, Diskan

juga berhasil mengganti nama kartu Kusuka sebanyak 402 Kartu. “Tahun 2020 ini, kami sudah menerbitkan 1.064 kartu.

Adapun sertifikat Hak atas Tanah (SeHAT) nelayan yang

terbit dari tahun 2013-2019 sebanyak 600 Sertipikat. Khusus lokasi program tahun 2020/ 2021 di Desa Demung sebanyak 100 bidang (sertipikat),” pungkas Sopan. [awi]

SAMBUNGAN

Kamis Wage, 2 Juli 2020

Gubernur Khofifah Apresiasi Kerja Keras Polri l

Sambungan hal 1

Menurut Khofifah, tiga kebijakan yang digulirkan Polri yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media cukup berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, Khofifah berpesan agar Polri tidak cepat berpuas diri. Meningkatnya kepercayaan masyarakat, lanjut Khofifah, hendaknya menjadi pelecut seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya manusianya.

“Sesuai dengan salah satu amanat Presiden pada saat upacara HUT Bhayangkara hari ini , yaitu Polri harus terus melakukan reformasi diri secara total, membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern dan terpercaya,” pungkas dia.

Khofifah juga mengapresiasi tugas berat yang telah diemban Polri selama menghadapi masa pandemi ini. “Kami bangga, karena ketegaran dari polisi. Kami tahu bahwa saudara semua memiliki beban tanggungjawab yang tidak ringan. Kami ingin strong partnership terus terjalin antara Pemprov Jatim dengan Polri. Risiko tertinggi ada di pundak saudara, tidak ada langkah mundur dan pantang menyerah, risiko apapun selalu dihadapi oleh prajurit Polri,” tuturnya.

Khofifah menegaskan, tidak ada yang memiliki kekebalan imunitas dan mental terhadal Covid-19.

Tak terkecuali anggota Polri yang diketahui juga sudah ada yang terpapar. “Saat ini 216 negara di dunia juga mengalaminya. Polri, TNI, pejabat Menteri, Guru Besar juga bisa terpapar. Ini tidak bisa dianggap sambil lalu. Kami doakan agar prajurit Polri selalu diberi kesehatan dan kesabaran. Yang terkonfirmasi positif agar diberikan kesembuhan,” imbuhnya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir mengaku sangat apresiasi dengan tasyakuran HUT Bhayangkara ke-74 yang diadakan Pemprov Jatim. “Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Gubernur Jatim atas perhatiannya kepada Prajurit Polri. Kami sampai tidak bisa berkata apa-apa.

Kami siap membantu pemerintahan bersama-sama menjaga Surabaya dan berjuang melawan Covid-19,” katanya.[tam]

Kapolda Tekankan Anggota Bantu Pecegahan Covid-19 l

Sambungan hal 1

Jatim, I Made Suarnawan dan Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono.

Kapolda Jatim, Irjen M Fadil Imran mengatakan, ada sejumlah tantangan bagi instansi Polri di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai Bhayangkara sejati, Polri tak hanya menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Tapi Polri dituntut turut mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan pencegahan Covid-19.

“Polri harus bisa membantu Pemerintah dalam menurunkan angka penularan hingga kematian akibat Covid-19 dan berperan maksimal dalam menghadapi pandemi COVID-19, mulai dari tahap pencegahan sampai treatment dan pembinaan masyarakat,” kata Irjen Pol M Fadil Imran.

Peran Polri tersebut, sambung Fadil, bisa menekan angka penularan akibat Covid-19 dan kematian.

Sehingga angka kesembuhan dari pandemi ini bisa meningkat. Hal itu juga butuh peran serta masyarakat yang bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dan aturan physical distancing.

Alumnus Akpol 1991 ini berpesan pada seluruh jajarannya untuk tetap menjadi pengayom masyarakat yang humanis hingga solutif. Sehingga Polri dapat merangkul masyarakat dengan baik dan dengan pendekatan yang humanis. Begitu juga dalam penegakkan hukum yang harus benar-benar dilandasi nilai-nilai kemanusian.

“Intinya dalam penegakan hukum lebih humanis, pemecahan masalah lebih proaktif, meningkatkan soliditas internal, meningkatkan soliditas TNIPolri,” pesannya.

Fadil juga berharap anggotanya bisa membantu Pemerintah dalam pemulihan ekonomi hingga bangkit dari Covid-19 serta tetap patuh dan sesuai dengan instruksi Kapolri yang bisa dijadikan pedoman bagi Polri dalam menjalankan tugas.

“Polri mendukung upaya Pemerintah di dalam langkah-langkah pemulihan ekonomi. Jadi bukan hanya memerangi Covid-19 saja, tapi bagaimana polri berperan agar ekonomi bisa tetap jalan sehingga masyarakat sehat kita produktif,” pungkasnya. [bed]

Jaga Soliditas dan Profesionalisme l

Sambungan hal 1

masyarakat. Kita jaga bumi Reyog Ponorogo dengan dukungan Forkopimda dan kita perkuat jaringan integritas dengan elemen masyarakat,” kata AKBP M. Nur Azis.

“Kampung tangguh, pondok tangguh, dan rutan tangguh merupakan beberapa upaya kami dalam melayani masyarakat di tengah pandemi,” sambungnya.

Kapolres Ponorogo juga bertekad untuk menindak tegas oknum - oknum yang menyelewangkan dana Covid-19. “Sesuai dari intruksi Bapak Presiden dalam rangka HUT Bhayangkara, jajaran Polri ditugaskan untuk mengontrol dan mengawasi dana Covid-19 dari pusat ke daerah - daerah. Jadi jika ada yang menyelewengkan dana tersebut, tentu kita akan tindak dengan tegas,” tegas Kapolres Ponorogo. [yan]

Halaman 11

Adakan Pesta Harus Patuhi Protokol Kesehatan Trenggalek,Bhirawa Permintaan paguyuban pekerja seni atau jasa sor terop Trenggalek tentang syarat dan prosedur melaksanakan pesta hajatan pernikahan di fase new normal telah mendapat jawaban Bupati.

Kendati demikian, unsur Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid19 Trenggalek serta Asosiasi Kepala Desa (AKD) tidak menanggapi banyak terkait hal tersebut.

Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin usai melihat simulasi pesta hajatan pernikahan yang dilaksanakan paguyuban mengungkapkan, bahwasannya beberapa waktu lalu memang akan menyiapkan SOP pesta hajatan pernikah­an saat new normal. Namun dalam SOP tersebut pesta hajatan pernikahan maupun keramaian yang ada di Desa harus mendapatkan izin dari satgas Covid-19 di Desa.

“Jika penyelenggara tidak mematuhi SOP yang ada maka tiga pilar Desa bisa memperingatkan sebelum kegiatan kembali dilanjutkan,” ungkap Gus Ipin,” ucapnya.

Selain itu pria yang akrab disapa Gus ipin tersebut menjelaskan bahwa pada praktek dilapangan tentang pesta pernikahan bakal ada pembatasan jumlah pengunjung. Dan setiap desa hanya boleh ada satu hajatan dalam satu hari.

wahyu asmoro/bhirawa

Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin melihat menegaskan semua acara pesta wajib mematuhi protokol kesehatan.

“Kami batasi setiap desa hanya boleh satu hajatan di satu hari. Selain itu jika ada calon mempelai dari luar kota harus menyertakan surat keterangan sehat,” terangnya.

Namun hal tersebut diragukan oleh Pelaksana Harian tim GTPP Covid-19 Trenggalek Djoko Rusianto. Pihaknya mengatakan bahwa hal tersebut sep-

ertinya sulit untuk terealisasi. Selain itu juga ragu bahwa masyarakat desa mampu mengontrol dan menerapkan protokoler kesehatan.

Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi seperti di Semarang kemarin terulang di Trenggalek. Menurutnya satgas desa harus dilibatkan penuh dalam kegiatan dilapangan nanti. “Jadi

Tangani Covid-19, Pemkot Galang Dana dari Pegawai l

Sambungan hal 1

bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Dalam surat edaran ini juga tertera contact yang bisa dihubungi bernama Indira.

Saat dikonfirmasi terkait surat edaran tersebut, Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser membenarkan adanya surat tersebut. Namun pihaknya belum mendapatkan salinan surat tersebut.

“Iya memang saya dengar ada surat edaran tersebut. Sebab saya belum mendapat salinan suratnya.

Nanti kalau sudah dapat salinan surat tersebut baru bisa menjelaskan secara detailnya,” tandas Fikser. [iib]

hingga dibuatnya Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo atas inisiasi Kapolda Jatim. Wali kota perempuan pertama ini meminta agar para camat juga ikut angkat bicara terkait suka dukanya dalam memutus pandemi ini.

“Saat ditemui oleh petugas ke rumah warga yang positif, sebagian warga menolak. Tapi kita harus memaksakan mereka untuk mau diisolasi. Sebenarnya bukan warga yang mengucilkan tapi mereka (pasien) yang malu,” ungkap dia.

Tidak hanya itu, Wali Kota Risma juga memaparkan terkait instruksi Menteri Kesehatan (Menkes) kepada Surabaya untuk menurunkan angka kematian agar terus dilakukan. Untuk itu, ia bersedia membantu peralatan ke rumah sakit termasuk alat pelindung diri (APD). Bahkan, pihak Kemenkes juga menyatakan bersedia membantu apapun yang dibutuhkan rumah sakit.

“Alhamdulillah tadi disampaikan Staf khusus Kemenkes akan dibantu untuk peralatan itu. Artinya mungkin dengan peralatan itu kita bisa mengurangi lagi angka kematian. Saat ini hampir 90 persen angka kematian pasien Covid-19 disertai dengan penyakit penyerta,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma mengungkapkan, setelah pertemuan ini akan ada pembahasan dengan staf khusus Kemenkes untuk merinci apa saja yang dibutuhkan ru-

mah sakit di Surabaya ini. Misalnya, membuat ruangan tekanan negatif, hingga menyiapkan laboratorium.

“Tapi kita akan terus berinovasi dan membuat terobosan mengingat untuk membuat satu lab saja dibutuhkan sekitar 600 juta. Tetapi, yang disampaikan beliau kita butuh ruang isolasi dahulu,” kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kemenkes RI, Alexander Ginting mengungkapkan, nantinya akan ada revisi kelima yang di-launchingkan pada bulan Juli terkait Pedoman dan Pecegahan dan Pengendalian Covid-19 terbaru setelah terakhir revisi pada Maret lalu. “Saat ini sudah tahap revisi akhir,” katanya.

Ia menjelaskan, pada revisi kelima itu juga akan diikuti dengan revisi klaim dimana akan dijelaskan secara detail klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19. Selain itu penggantian istilah juha akan dilakukan. Salah satunya adalah tidak digunakannya lagi istilah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

“Kita pakai istilah suspect, probable, confirmed. Jadi mereka nanti dengan gejala dan PCRnya positif masuk confirmed. Kalau PCR-nya belum positif, maka masuk probable.

Mereka yang close contact bisa de­ngan gejala atau tidak, masuk suspect,” pungkasnya. [iib]

Risma Ajak Direktur RS Tekan Angka Kematian Pasien

l

Sambungan hal 1

Hadir pula rombongan staf khusus Kementerian Ke­sehatan (Kemenkes) memberikan bantuan serta berbagi pengalaman dengan rumah sakit di Surabaya untuk bersama-sama dalam menekan angka kematian. Rombongan itu terdiri dari Staf Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Daniel Tjen, Jajang Edi Priyatno, Alexander Kaliaga Ginting. Kemudian Direktur Utama RSPI, Dirut RSUP Persahabatan, Kasubdit TBC P2P dan Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma mengajak kepada seluruh direktur untuk berdiskusi apa saja yang menjadi keluhan dalam menangani pasien Covid-19. Ia juga memberikan secarik kertas kepada para direktur tersebut untuk diisi apa saja yang menjadi kebutuhan dan kendala setiap rumah sakit.

“Mohon bapak ibu, kertasnya diisi nggih. Apapun yang menjadi keluhan panjenengan sedoyo (anda semua), kita sama-sama berjuang pada kondisi saat ini,” kata Wali Kota Risma saat mengawali pertemuan.

Wali Kota Risma menyatakan, bahwa selama ini ia bersama jajarannya berjuang sekuat tenaga untuk memutus pandemi ini dengan berbagai intervensi. Mulai dari permakanan, tracing

l

Sambungan hal 1

ini tadi kan simulasi, tentu semuanya susah ditata sedemikian rupa. Namun kenyataan dilapangan bagaimana,” tegasnya.

Lanjut Djoko, apalagi semua tahu sendiri bahwa tradisi di desa. Jika yang diundang 50 orang yang datang bisa sampai 100 bahkan lebih.

Intinya ini tergantung pelaksanaan di lapangan, satgas desa harus betul-betul dilibatkan dan koordinasi dengan satgas yang ada di kabupaten.

Satgas desa harus berperan aktif, bahkan tempat yang bakal dibuat untuk pelaksanaan juga harus diperhatikan.

“Harus bisa menampung orang dengan jarak satu meter bahkan harus mampu menerapkan protokoler kesehatan,” terangnya.

Puryono selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) juga terlihat pesimis akan hal tersebut, menurutnya SOP ini tidak menjamin dengan adanya protokol new normal pesta pernikahan seperti ini. Semua tahu hajatan atau pesta pernikahan syarat akan kerumunan massa.

“Mengingat punya atasan mulai dari Kecamatan hingga Kabupaten. Jika tanggung jawab ini semuanya ditumpukan pada desa, kami pun tidak mau.

Nanti jika ada penyebaran di desa kami yang disalahkan,” tutupnya. [wek]

Saiful Ilah Teken PAW Nidhom Sidoarjo, Bhirawa Hak politik Bupati nonaktif Sidoarjo, Saiful Ilah di PKB masih kokoh. Dari tempat penahanan, ia sebagai ketua DPC PKB menandatangani permohonan PAW anggota DPRD, Nidhom, untuk menggantikan Saiful Ma’ali yang meninggal dunia bulan lalu.

Ditemui di ruang tahanan PN Tipikor Juanda, Rabu (1/7) siang, Saiful Ilah, membenarkan dirinya sudah menandatangani PAW (Pergantian antar Waktu) tersebut. “Iyo, wes tak teken,” ujarnya.

Meski sudah meneken PAW tapi ia lupa siapa anggota baru itu. “Gak wero, pokoke wes tak teken,” tambahnya.

Nidhom adalah Caleg Dapil IV KrianTarik-Balongbendo- Prambon. Di Dapil ini PKB memperoleh 3 kursi atas nama almarhum Saiful Ma’ali, Pujiono, Setyowati. Selisih suara antara Nidhom dan Setyawati hanya beberapa gelintir suara saja. Nidhom terlempar.

Namun tak urung ia naik ke kursi parlemen untuk menggantikan almarhum Saiful. Almarhum adalah anggota komisi C yang sudah duduk selama 2 periode.

Sebelumnya jadi anggota komisi A sebagai wakil ketua komisi.

Saiful Ilah sendiri yakin bahwa PKB tidak akan meninggalkan dirinya meski tersandung dugaan tindak pidana korupsi.

Anggota FKB, damroni chudori mengatakan surat PAW sudah selesai setelah diteken Saiful Ilah. Perkara Saiful belum incraht. Tidak ada larangan bagi terdakwa menandatangani surat-surat selama belum turun keputusan.

Ketua DPC yang menandatangani permohonan PAW untuk dibawa ke KPUD. Pergantian berjalan sesuai mekanisme yakni pemilik suara nomor 4 atas nama Nidhom yang berhak atas kursi DPRD.[hds]

Mahasiswa Datangi Dewan Tuntut Kuliah Gratis

mulai lahirnya undang-undang nomor 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur otomoni sekolah dan kampus.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaikhu Busiri memgatakan, bahwa DPRD akan berjuang nasib mahasiswa terkait permin­tanya pada biaya pendidikan akibat pandemi Covid-19 yang melanda perekonomian orang mahasiswa.

“Kita akan negosiasasi de­ ngan semua perguruan ini, baik swasta dan negeri. Dewan bukan elit yang tidak mau tau karena fungsi ada keterbatasan lembaga le­g islatif. Sehingga kita tidak bisa langsung melak-

sanakan atau menabrak satu sama lain. “Tapi siap jembatani mahasiswa, semoga berhasil.”ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad yang juga ikut berdialog dengan mahasiswa mengatakan, hahwa ditengah pandemi Covid-19 tuntutan mahasiswa adalah hal yang wajar dan harus di perjuangkan demi kelangsungan mereka tetap bisa kuliah, sebab soal ekonomi telah melanda pada seluruh lapisan elemen masyarakat.

“Nanti kita akan hearing dengan pihak terkait, sebab dewan sudah menandatangani pakta integritas tuntutan mahasiswa yang akan diteruskan ke instansi perguruan tinggi dan sekolah di Gresik, agar dapat jawapan secepatnya.”ungkapnya. [kim]

kim/bhirawa

Mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas Pendidikan Gresik(SPP) melakukan aksi di kantor DPRD Gresik, Rabu (1/7).

Tak Hanya Formalitas, Diskusi Dikupas Secara Mendalam Sambungan hal 1 ‘ndeso’ karena isinya tetang musikmusik tradisional dan diisi dengan bahasa-bahasa lokal,” ujar dia.

Padahal, katanya, radio budaya “lebih laku” di daerah dibanding radio mainstream yang sering memutar lagulagu kpop atau lagu barat. “Jadi Radio yang banyak memutar lagu campursari dan dangdut campursari malah lebih maju dan dapat pengiklan lokal lebih banyak,” imbuh dia.

Kemudian setelah mereka mengenal facebook, aktifitas live streaming dilakukan di facebook. Begitupun pro-

l

mosi dilakukan di media sosial seperri instagram. Dari media-media itu radio lokal mempunyai pendengar yang lebih luas lagi. Bahkan hingga Suriname, Arab, dan Hongkong.

“Mereka yang menjadi pendengar di luar negeri adalah orang-orang Jawa yang mungkin rindu dengan rumahnya. Dan penggemar semakin luas dan pengiklan lokal justru mudah di radio lokal,” jabarnya.

Sekalipun gempuran teknologi sangat pesat, Abi percaya bahwa radio budaya akan tetap bertahan. Karena ia menilai tipikal masyarakat Indonesia ini

stereotipenya mencintai selera lokal.

“Masing-masing (radio) punya pangsa sendiri. Kehadiran teknologi harus dimanfatakan dengan baik oleh radio budaya. Harapan saya empat radio lain yang punya identitas budaya.

Sehingga berharap ada radio lain yang mengembangkan kultur lokal. Karena kalau kita punya radio yang mempertahankan kultur lokal ini akan memperkuat identitas nasional,” jelas dia.

Empat radio lokal yang dimaksud adalah radio Jodipati FM dari Nganjuk, radio naga FM dari Sumenep, radio Sritanjung FM dari Banyuwangi, radio

Media FM dari Surabaya. Penelitian ke empat radio ini dianggap punya kekhasan dengan konten lokal yang cukup unik.

“Analisis saya keempat radio ini sudah memposisikan dirinya sebagai representasi budaya lokalnya,” urainya dosen dengan kepakaran Media Incultur Studies dan Etnografi Dosen Ilkom UPN Veteran Jatim.

Penelitian ini sudah dimulai sejak tahun 2016-2018. Bahkan selama dua tahun, Abi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan para komunitas radio budaya di empat radio. [*]

UTAMA

Kamis Wage, 2 Juli 2020

Halaman 12

Foto bersama Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, para Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah dan Abdurahman, Kepala Inspektorat H. Abdul Malik dan Kepala Bagian Humas Nurwidianto, usai penerimaan WTP.

9 Kali Berturut-turut Kota Malang Raih Predikat WTP Pandemi Covid 19, menjadi tantangan berat bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun demikian kinerja tetap tidak boleh kendor. Hal itu dibuktikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dengan prestasi yang gemilang dalan kinerjanya. Dibawah komando Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, dan Wakil Wali Kota Malang, Ir. Sofyan Edi Jarwoko, Pemerintah Kota Malang, berhasil mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kota Malang, meraih predikat WTP, untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menerima secara resmi laporan tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono.

Kota Malang patut berbangga karena telah meraih 9 kali berturut-turut predikat WTP di maksud.

"Meski demikian, Pemerintah Kota Malang akan terus mempertahankan predikat tersebut dengan peningkatan kinerja dengan transparansi dan akuntabel pada pelaporan keuangan daerah" ujar Walikota Sutiaji kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa 30/6 kemarin.

"Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK selama ini disambut terbuka. Pemerintah Kota Malang selalu kooperatif dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan" ujarnya.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah memberikan suprise kado ulang tahun Kapolda Jatim pada HUT Bhayangkara ke-74, Rabu (1/7).

Penandatanganan berita acara penyerahan catatan WTP oleh Wali Kota Malang Sutiaji dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika.

Sutiaji menjelaskan bahwa Pemkot Malang sangat memahami pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK berjalan secara profesional dan independen serta memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Laporan hasil pemeriksaan ini adalah untuk memenuhi ketentuan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mewajibkan BPK untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD, Bupati dan Walikota.

"Semoga kedepan kita dapat terus mempertahankan sekaligus meningkat-

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat menerima laporan catatan WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setiono.

kan pelayanan kita pada masyarakat dan menyajikan laporan keuangan daerah secara maksimal, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat terus berinovasi dan berkarya untuk mencapai tujuan dimaksud" tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah dan Abdurahman.Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan WTP yang diraih oleh Pemkot Malang itu, merupakan penghargaan yang patut dibanggakan.

"Itu merupakan prestasi bagi Kota Malang, karena WTP sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh Pemkot Malang, secara administrasi baik kepada institusi maupun kepada masyarakat,"tukas Made.

Pihaknya berharap, dengan penghargaan itu ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kedepan prestasi Kota Malang akan terus membaik. "Kami berharap penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi harus dijadikan sarana untuk peningkatan kinerja, bagi Pemkot Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,"tandasnya. [adv humas Pemkot Malang]

Pangdam V/Brawijaya Kagetkan Kapolda Jatim di HUT Bhayangkara ke-74 Surabaya, Bhirawa Sinergitas TNI Polri di Jawa Timur terjalin dengan baik. Itu terbukti dengan HUT Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada Rabu (1/7). Dimana Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah beserta jajaran memberikan kejutan dikediaman Kapolda Jatim.

Diramaikan dengan iringan band yang dibawakan diatas mobil bak terbuka. Pukul 06.00 WIB Pangdam V/Brawijaya beserta anggota bertandang di kediaman Kapolda Jatim.

Dengan lagu "Selamat Ulang Tahun", Pangdam memberikan nasi tumpeng sebagai kado di HUT Bhayangkara ke-74 pada Kapolda Jatim.

"1 Juli ini (kemarin) merupakan ulang tahun Bhayangkara yang ke74. Saya selaku Pangdam V/Brawijaya dan atas nama prajurit Kodam V/Brawijaya mengucapkan selamat ultah Bhayangkara ke-74. Dengan harapan Kamtibmas semakin kondusif dan masyarakat semakin

guyub," kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Tak lupa Alumnus Akmil 1987 mendoakan Kapolda Jatim terus sukses, tambah maju dan semakin dekat dengan rakyat. Pihaknya juga mengaku inovasi yang selama ini dilakukan Kapolda, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jatim saja. Melainkan menjadi kebanggaan kita semua.

"Apa yang dilakukan Kapolda Jatim dan Polda Jatim selama ini sudah cukup bagus. Kami, Kodam V/Brawijaya bangga dengan kepemimpinan Irjen Pol M Fadil Imran," ucap Pangdam.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran berterima kasih kepada Pangdam V/Brawijaya atas kejutan dan kue ulang tahun (tumpeng) yang diberikan. Pihaknya mengaku kado yang diberikan ini merupakan kado yang terindah dan luar biasa. Menurut Fadil, bukan hanya sekedar tumpeng. Tapi pihaknya melihat bahwa ucapan dan doa yang tulus terjabat dan terlihat dari apa yang selama ini dijalin, menjadi sebuah kado ulang tahun yang sungguh sangat berharga.

"Apa yang diberikan Pangdam V/ Brawijaya ini merupakan kado yang tidak ternilai bagi kami Polri khususnya Polda Jatim. Ini merupakan hadiah ulang tahun yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Terima kasih Panglima (Pangdam V/ Brawijaya), ini sebuah keindahan yang hadir di HUT Bhayangkara ke74," pungkasnya. [bed]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dirancang dalam penyemprotan desinfektan didalam dan luar ruangan, Dr Wahid Wahyudi mencoba Mobil Anti Covid-19 buatan PTKK Dindik Jatim.

Mobil Anti Covid-19 dirancang mampu menjangkau hingga 50 meter untuk didalam ruangan.

Dindik Jatim Launching Mobil Anti Covid-19 Mampu Menjangkau Hingga Radius 50 Meter dalam Ruangan Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur melaunching "Mobil Anti Covid-19" Rabu (1/7). Inovasi ini merupakan langkah Dindik dalam menyiapkan sarana prasana selama masa transisi new normal di tengah pandemi. Diharapkan, mobil yang dibuat UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan (PTKK) Dindik Jatim ini membantu penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

Kepala Dindik Jatim, Dr Wahid Wahyudi menuturkan nantinya mobil tersebut tak hanya digunakan di lingkungan Dindik Jatim.

Melainkan juga untuk Cabdindik Jatim diber-

bagai wilayah. Sebab, mobil tersebut dirancang untuk penyemprotan desinfektan tak hanya diluar ruangan atau jalanan melainkan di dalam ruangan.

"Mobil (Anti Covid-19,red) dirancang oleh pegawai dindik. Fungsinya untuk penyemprotan di ruangan kantor dan sekolah. Dan sementara bisa digunakan di daerah Surabaya dan sekitarnya," papar Wahid.

Sementara itu, Kepala UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan (PTKK) Dindik Jatim, Wahyu Suryo Herminoko menjelaskan ide pembuatan mobil anti Covid-19 tercetus saat masa pandemi. Butuh waktu setidaknya dua bulan untuk menyelesaikan rancangannya. Terlebih kerangka mobil dibuat dari barang-barang bekas.

Kadindik Jatim Dr Wahid Wahyudi didampingi Seketaris Dindik Jatim Ramliyanto, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdie, Kabid SMK Kurniawan Harry, dan Kepala UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan (PTKK) Dindik Jatim, Wahyu Suryo Herminoko meresmikan "Mobil Anti Covid-19" di halaman Dindik Jatim, Rabu (1/6).

Kepala UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan (PTKK) Dindik Jatim, Wahyu Suryo Herminoko dan pegawai PTKK Dindik Jatim yang turut dalam pembuatan Mobil Anti Covid-19.

"Jadi teman-teman (PTKK) punya inovasi dan gagasan bagaimana membuat mobil penyemprotan desinfektan. sehingga kita manfaatkan mesin bekas mobil fultura yang rusak dan kita modifikasi," ujar pria yang akrab disapa Narko ini.

Lebih lanjut, Narko menyebut jika kapasitas

mobil muat untuk 1.500 liter cairan desinfektan.

Cairan sendiri berbentuk embun sehingga baik digunakan diluar dan dalam ruangan.

"Kemarin kita isi desinfektan kurang lebih 50 liter dan molto. Dengan jangkauan jarak maksimal 50 meter," kata dia.

Dikatakan Narko selama masa pandemi berbagai agenda pelatihan keterampilan harus tertunda. Alhasil, kegiatan tersebut dialihkan pada gagasan ide-ide inovatif dari para pegawai PTKK. "Insha Allah nanti akan ada ide ide inovatif lainnya," pungkasnya. [ina*]