binder3des20

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pon, 3 DESEMBER 2020

Dorong Paguyuban Masyarakat Jatim Tingkatkan Peran di 26 Kantor Perwakilan Dagang Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim memiliki Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang tersebar di 26 provinsi se Indonesia. Untuk memaksimalkan fungsinya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan menggandeng paguyuban masyarakat Jatim di masing-masing provinsi.

Menurut Khofifah, evaluasi telah dilakukan terhadap KPD di 26 provinsi untuk mencoba opsi konversi. KPD yang tadinya kantor perwakilan kemudian fungsinya diharapkan dapat dilakukan oleh paguyuban masyarakat Jatim di provinsi-provinsi yang memungkinkan untuk dibangun koneksitas jejaring perdagangan.

“Sehingga misalnya di Sumsel ada 17 kabupaten/ kota ini nyekrup sekali. Karena militansi sebagai warga Jatim akan menjadi penguat meski mereka telah berpuluh-puluh tahun di Sumsel. Tetapi akan ada daya ikat antara mereka yang sekarang meniti karir dan sebagainya di Sumsel dengan Jatim,” tutur Gubernur Khofifah usai mengikuti silaturahmi dengan Paguyuban masyarakat Jatim di Sumsel, Selasa (1/12) malam.

Khofifah optimis, keterlibatan paguyuban ini akan menjadi bagian dari tim yang jauh lebih militan untuk bisa membantu koneksitas perdagangan. Karena seperti yang telah berkumpul dalam kesempatan itu, juga banyak berasal dari latar belakang pengusaha dan pelaku UMKM. “Kebetulan juga mereka membutuhkan dolomit. Kebetulan owner dari produsen dolomit Jatim yang terbesar ikut dalam misi dagang besok (hari ini),” tutur dia.

Format untuk mengonversi KPD sedang disiapkan agar lebih memaksimalkan KPD bersama paguyuban masyarakat Jatim yang ada di masing-masing provinsi.

Karena komitmen warga Jatim akan memberikan penguatan untuk saling mempertemukan penjual dan pembeli.  ke halaman 11 ist

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti silaturahmi dengan Paguyuban Masyarakat Jatim di Sumsel, Selasa (1/12) malam.

Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Kabupaten Jombang Jombang, Bhirawa Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, dan Kecamatan Jogoroto di Kabupaten Jombang dilanda banjir, Selasa (02/12). Banjir terjadi karena hujan yang turun semalaman di sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Jombang, ada 4 desa di Kecamatan Mojoagung yakni, Desa Tanggalrejo, Desa Mojotrisno, Desa Kademangan, dan Desa Tejo serta 1 desa di Kecamatan Sumobito yakni, Desa Palrejo, dan 1 desa di Kecamatan Jogoroto yakni, Desa Jogoroto dilanda banjir.

Di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, banjir yang terjadi hingga sekitar pinggang orang dewasa. Banjir bahkan sempat masuk ke rumah warga setempat.

Warga Dusun Kebondalem, Desa Kademangan bernama Konipah (55) menuturkan, karena banjir ini, ia dan beberapa anggota keluarganya terpaksa mengungsi. “Anak, cucu, suami, keluarga, 5 orang. Cucu saya usia 10 tahun, 7 tahun, 3 tahun,” tutur Konipah, Rabu (2/12).

Sang suami, lanjut dia, kemudian pulang untuk membersihkan rumah. Sehingga saat diwawancarai wartawan,  ke halaman 11

MITRA

Nahkodai ICMI Muda Jatim

Terdakwa Terpapar Covid-19, Sidang Putusan Sekda Nonaktif Ditunda - Sabar, tunggu setelah sembuh Perda Harus Efektif dan Bermanfaat untuk Masyarakat - Itu sudah seharusnya Empat Daerah di Jatim Jadi Zona Merah - Ini yang harus diwaspadai

Pemprov Berencana Mengaktifkan RS Darurat di Malang Raya Pemprov, Bhirawa Peningkatan kasus akibat libur panjang terjadi secara serentak hampir di semua Provinsi di Indonesia, termasuk di Jatim. Per 1 Desember 2020, Zona merah di Jatim bahkan kembali muncul di empat daerah, yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang dan Kota Batu.

Sementara itu, di provinsi lain seperti di Jawa Tengah terdapat 12 Kabupaten dan Kota yang men-

jadi zona merah dan di Jawa Barat terdapat 6 Kabupaten dan kota yang menjadi zona merah.

Menurut Data yang bersumber dari Kementerian Kesehatan RI Kasus Covid-19 aktif di Jatim sebanyak 3.045 kasus, Jawa Barat 7.084 kasus, Jakarta 10.310 kasus, dan Jawa Tengah 14.310 kasus.

Menanggapi kenaikan kasus tersebut, Gubernur Jatim Khofi ke halaman 11

Empat Daerah di Jatim Zona Merah  Kabupaten Situbondo

 Kabupaten Jember

 Kabupaten Jombang

 Kota Batu

Di Tengah Pandemi Covid-19

Jatim Sukses Realisasikan PAD di Atas 100 Persen Perolehan PAD yang dikelola Bapenda Jatim  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 5,94 T (106,17%)

SATU lagi jabatan yang kini diemban Dr Meithiana Indrasari ST MM, yang sehari-hari menjabat sebagai Wakil Rektor IV Bidang Promosi dan Kerjasama Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya ini. Amanah mulia itu adalah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Jatim periode 20202025.

Perempuan berjilbab yang lekat disaDr Meithiana Indrasari ST MM  ke halaman 11

Sentil

Empat Daerah di Jatim Jadi Zona Merah

 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 2,72 T (106,83%)  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 1,9 T (97,76%)  Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 31,25 M (115,77%)  Pajak rokok Rp 2,17 T (96,75 %)  Retribusi Jasa Umum (RJU) Rp 3,43 M (114,44%)  Pendapatan lain-lain Rp 19,34 M (107,5%)

Pemprov, Bhirawa Di tengah menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, Jatim mampu bertahan menjaga performa keuangannya dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, Pemprov Jatim melalui Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) mampu memperoleh PAD di atas 100 persen.

Tercatat hingga 30 November 2020, PAD Jatim mencapai sebesar Rp 12,8 triliun atau 103,3 persen dari target yang ditentukan setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp 12,39 triliun. Perolehan PAD tersebut berasal dari tujuh sektor

pendapatan yang dikelola Bapenda Jatim meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 5,94 triliun (106,17%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 2,72 triliun (106,83%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,9 triliun (97,76%).  ke halaman 11

Suasana Rapat evaluasi Satgas Penanganan Covid-19 Kora Batu di rupatama Balaikota Batu mengevaluasi status zona merah yang didapat kota ini, Rabu (2/12).

Zona Merah Kota Batu Bukan Klaster Wisata Tapi Keluarga

Kota Batu,Bhirawa Berubanya status Covid-19 Kota Batu yang sebelumnya zona oranye menjadi zona merah dipastikan bukan akibat klaster pariwisata melainkan klaster keluarga. Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi yang digelar Satgas Penanganan Covid-19 Kota Batu  ke halaman 11

Polisi Jaga Ketat Rumah Ibunda Mahfud MD Surabaya, Bhirawa Aparat kepolisian menjaga ketat di lokasi sekitar rumah Ibunda Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Jatim, setelah kejadian pengepungan oleh ratusan orang, Selasa (1/12) siang.

“Ke depan kami masih melakukan langkah pengamanan secara terbuka dan tertutup di kediaman Ibunda bapak Mahfud,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Surabaya, Rabu (2/12).

Ia mengatakan ada sekitar 12 personel yang melakukan penjagaan secara terbuka dan tertutup  ke halaman 11

Kisah Dua Guru Inspiratif di Kabupaten Probolinggo

Ikhlas Gaji Minim dan 11 Tahun Numpang Pickup Sayur Menuju Sekolah Apresiasi tinggi perlu diberikan bagi para guru di momen Hari Guru Nasional. Tak terkecuali Ambar Susanti, guru SD Negeri Mentor II, Probolinggo. Setiap hari, guru SD Negeri Mentor II mendatangi muridnya satu per satu untuk memberikan materi pelejaran. Dia tetap bersemangat meski gaji kecil.

Wiwit Agus P, Kab Probolinggo Belasan kilometer terpaksa Ambar Susanti tempuh untuk bisa bertemu murid-muridnya.

Sebab, sejak pandemi Covid-19, sekolah tatap muka ditiadakan.

Sebagai gantinya, semua siswa belajar dari rumah dan sekolah secara daring. Namun, di SDN Mentor II, Probolinggo, aktivitas ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya.

Sebab, banyak di antara siswa tidak memiliki gadget. Kalaupun ada, jaringan juga sulit. Sementara paket kuota internet juga terbatas. “Maka, solusinya harus mendatangi murid satu persatu.

Sebab, kalau tidak begini anakanak tidak bisa sekolah. Ketinggalan pelajaran,” katanya.

Ambar mengakui butuh kerja keras untuk bisa keliling mengajar. Sebab, lokasinya cukup jauh. Meski begitu, warga Jalan

Mastrip, Kecamatan Kedopok, Kabupaten Probolinggo ini tetap semangat. “Demi anak-anak,” tegasnya.

Sebagai guru honorer, perjuangan Ambar ini tentu luar biasa. Sebab, upah yang didapat sangat kecil. Tidak sebanding dengan usahanya berkeliling, mendatangi rumah siswanya satu persatu. Tetapi, Ambar tetap ikhlas menjalaninya. Ambar mengaku, agar tetap bisa hidup, dia juga bekerja sambilan. Dia membuat barang kerajinan tangan untuk dijual. “Saya membuat kain rajut untuk dijual. Lumayan untuk menambah penghasilan,”  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ambar Susanti saat mendatangi siswa ke rumah dalam belajar luring. Dia terpaksa datang ke rumah karena siswa tidak memiliki smartphone .

EKSEKUTIF Terdakwa Terpapar Covid-19, Sidang Putusan Sekda Nonaktif Ditunda Kamis Pon, 3 Desember 2020

Halaman 2

Bondowoso, Bhirawa Sidang kasus pengancaman Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Bondowoso Syaifullah, S.E, M.Si terhadap mantan Kepala BKD Alun Taufana, telah memasuki tahap terakhir yakni sidang putusan.

Namun terdakwa tak hadir dalam sidang yang dilangsungkan di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Bondowoso pada, Rabu (2/ 12) di karenakan sakit.

Penasihat Hukum Sekda nonaktif, Husnus Sidqi mengatakan bahwa Syaifullah tak hadir dalam sidang karena sakit. Hal itu sesuai keterangan kesehatan dari Rumah Sakit setempat.

“Saifullah dalam keadaan sakit.

Oleh sebab itu, ia tak bisa hadir.Hanya disampaikan sakit di dalam keterangan dokter. Butuh istirahat 10 hari,” kata Husnus.

Husnus menerangkan, akan ketidakhadiran terdakwa, maka sidang ditunda pada tanggal 14 Desember mendatang. ”Hadir tidak hadir kita tetap akan dibacakan pada tanggal 14 itu,” urainya.

Menghadapi sidang putusan pengadilan tersebut, Husnus mengaku bahwa ia telah menyiapkan semuanya hingga tahap sidang pledoi dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yang mana selebihnya, dia menyerahkan kepada majelis hakim sepenuhnya yang berhak menilai dan mempertimbangkan semua persidangan.

“Kita tunggu saja putusannya.

Kita kan tidak bisa mendahului putusan,” tandas Husnus. Semen-

ihsan kholil/bhirawa

Sidang putusan kasus pengancaman Sekda nonaktif terhadap mantan Kepala BKD di tunda. Tampak terdakwa tak hadir, karena terkonfirmasi Covid-19.

tara itu, Plt. RSUD Koesnadi, Yus Priatna membenarkan bahwa Sekda nonaktif Syaifullah saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD dr.

Koesnadi karena positif Covid-19.

“Terkonfirmasi positif sejak tanggal 27 November,” kata Yus Piatna. Akan tetapi, untuk saat ini

KILAS BIROKRASI

Seleksi Tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dimulai Kota Madiun, Bhirawa Memasuki akhir tahun 2020, tujuh jabatan kosong tingkat eselon II di Kota Madiun tampaknya akan segera terisi. Tahapan pengisian jabatan melalui sistem lelang tersebut mulai berjalan.

Panitia seleksi membuka pendaftaran lelang mulai, Selasa (1/ 12). Pengisian melalui mekanisme lelang tersebut diharapkan memunculkan pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. ‘’Pelaksanaan lelang jabatan sudah kita mulai. Saat ini dalam tahapan pendaftaran. Persyaratan dan ketentuan sudah kami umumkan sejak kemarin Selasa (1/12),’’ kata Sekda Kota Madiun Rusdiyanto, Rabu (2/12).

Sekda yang juga selaku ketua panitia seleksi menyebut terdapat Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama yang dibuka. Yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ketujuh dinas dan badan itu sudah disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang rencananya mulai diterapkan pada 2021 mendatang.

Sekda menambahkan pengumunan dimulai 30 November hingga 4 Desember. Sedang, pendaftaran dimulai 1-5 Desember.

Pengumunan dapat dilihat dan di-download di website Pemerintah Kota Madiun. ‘’Seleksi terbuka ini juga kita sosialisasikan ke OPDOPD hingga kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur,’’ imbuhnya.

Peserta memang tidak hanya dari lingkup Kota Madiun. Pejabat dari daerah lain juga diperbolehkan asal memenuhi syarat. Sekda menyebut setiap formasi minimal terdapat tiga pelamar.

Artinya, butuh 21 pelamar untuk tujuh jabatan yang dibuka itu.

Peserta bakal mengikuti tahapan selanjutnya mulai seleksi administrasi hingga assessment. Panitia seleksi terbuka ini terdiri dari lima orang anggota. Selain Sekda Kota Madiun, terdapat Kepala BKD Kota Madiun dan tiga lainnya akademisi dari UNS. [dar]

kondisi kesehatan Syaifullah saat ini baik-baik saja. Bahkan sudah mulai membaik. Kendati demikian, Syaifullah harus menyelesaikan masa karantina hingga hari Minggu mendatang.

“Sudah membaik. Harus karantina selama 10. Ada tambahan 1 sampai

2 harilah,” ujarnya. Menurutnya, Syaifullah diketahui tertular dari istrinya. Untuk anggota keluarga yang lain telah dinyatakan negatif.

“Dari istri beliau kayaknya.

Sudah membaik sudah sehat. Ya sama-sama dirawat,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, ancaman

Saifullah ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD), Alun Taufana terkait pelantikan pejabat di Pemkab Bondowoso. Ancaman itu membuat Alun mengundurkan diri dari jabatannya.

Dugaan pengancaman itu terjadi sebelum pelantikan Syai-

fullah sebagai Sekda. Saat itu, Syaifullah menilai BKD lambat dan tidak mengindahkan perintah Bupati tentang pelantikannya. Syaifullah disebut mengancam akan memecat dan memenjarakan Alun Taufana, bahkan hingga pembunuhan. [san]

Pj Bupati Sidoarjo Ajak Industri Peduli Limbah Domestik Sidoarjo, Bhirawa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Dampak Limbah Domestik bagi pelaku industri di Kabupaten Sidoarjo. Prosesi sosialisasi dibuka langsung Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono dan diikuti oleh ratusan perwakilan perusahaan/industri.

Hudiyono berharap seluruh perwakilan perusahaan yang hadir bisa menyampaikan langsung ke pimpinan perusahaannya. Ia mengajak mereka agar peduli terhadap limbah domestik, mengingat dampak limbah domestik ini kontribusi terbesarnya dari perusahaan atau industri, kemudian disusul limbah usaha kecil dan limbah rumah tangga.

Ia menguhungkan antara kecerdasan dengan masalah limbah. Dalam konsep pembangunan ada Indeks Pembangunan manusia (IPM). Pembangunan SDM di Jawa Timur tinggi, peringkat lima belas. Namun, derajat kesehatannya masih rendah.

Makanya ukuran IPM salah satunya derajat kesehatan.

“Kita berharap derajat kesehatan meningkat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang disiplin menjaga kebersihan. Sehingga penanganan dampak limbah ini bisa di-

lakukan melalui peningkatan IPM,” kata Pj Bupati Hudiyono, Rabu (2/12) kemarin.

Lanjutnya, contohnya limbah sungai berupa popok atau pampers.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon menerima sampah kurang lebih 1.200 an ton per harinya. Upaya Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian dampak limbah domestik mulai dari normalisasi sungai dan mengelola sampah di TPA Jabon. Pemkab Sidoarjo saat ini sedang dalam proses membangun pengelolaan sampah untuk mengurai sampah yang masuk.

“ D i s a m p i n g i t u , u n t u k m e njaga kebersihan di pasar-pasar, pengelola diminta kerja ekstra. Yaitu dengan shodaqoh kerja pada hari Sabtu dan Minggu tetap masuk kerja membersihkan sampah-sampah di pasar,” pintanya.

Hudiyono juga meminta agar sampah yang ada di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dikelola terlebih dulu oleh masyarakat sekitar, dilakukan pemilahan dan bisa dimanfaatkan.

Sehingga volume sampah yang

dibuang di TPA Jabon setiap harinya bisa berkurang.

“Jadi pekerjaan rumah kami yang belum tuntas, tolong untuk industri, khususnya yang ada di jalan-jalan protokol dijaga kebersihannya, “ tegas Hudiyono.

Berdasarkan aturan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri LHK No. P.68/ Menlhk-Setjen/2016 mengenai baku mutu air limbah domestik.

Secara garis besar, baku mutu air limbah domestik terdiri dari 3 bagian yaitu rumah tangga dan/atau usaha dan/atau kegiatan di lokasi darat, usaha dan/atau kegiatan di lokasi perairan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas DLHK Kabupaten Sidoarjo Ir Sigit Setyawan mengingatkan berdasarkan peraturan menteri LHK tersebut, industri diwajibkan mengelola limbahnya sebelum dibuang ke sungai.

“Semua perusahaan sekarang tidak boleh membuang langsung limbahnya ke sungai. Perusahaan harus mengolah terlebih dulu IPALnya sesuai kadar yang diperbolehkan baru dibuang ke sungai. Aturan ini untuk mencegah dampak limbah domestik yang bisa mencemari air sungai,” tegasnya. [ach]

Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami berharap dengan dilantiknya Kepala Inspektorat baru yang notabene Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), maka pengawasan penggunaan anggaran di Kabupaten Madiun bisa semakin optimal.

Untuk itu diminta kepada penjabat yang baru agar meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum (Polres dan Kejari) mengingat kedua institusi ini memiliki target sama,

yakni mencegah dan mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan terhadap uang negara.

Hal ini dikatakan Bupati Madiun saat melantik dan mengambil sumpah janji terhadap 56 pejabat tinggi pratama dan jabatan fungsional Pemkab. Madiun, Rabu (2/12) di Pendopo Ronggo Djoemeno, yang disaksikan Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto dan forkopimda.

Bupati juga berpesan agar seluruh ASN di Pemkab. Madiun meng-

hilangkan ego sektoral, tapi harus mengedepankan kebersamaan untuk kemajuan dan kesejehteraan masyarakat Kab. Madiun.

“Ingat, kita (ASN) adalah pelayan masyarakat, bukan minta dilayani,” ungkap Bupati seraya menambahkan pihaknya terus melakukan perbaikan pelayanan dan peningkatan SDM ASN. Begitpun kepada pejabatan fungsional, Bupati juga berpesan agar tidak jalan sendiri-sendiri namun harus jalan bersama dengan struktural

karena keduanya saling membutuhkan. Sebagai pihak yang berada didepan, pejabat fungsional harus bisa memberi contoh kepada masyarakat akan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

“Saya juga ingatkan agar kita jangan hanya ‘mengejar’ LPJ, karena itu bukan tujuan utama melainkan kewajiban. Tujuan utama kita adalah mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan visi-misi Kab. Madiun,” tegas bupati. [dar]

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono saat memberi pengarahan penanganan limbah domestik.

Diharapkan Pejabat Inspektorat Baru Bisa Optimalkan Pengawasan Anggaran

Pemkot Mantapkan Road Map 2020-2024 Probolinggo, Bhirawa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Rey Suwigtyo, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wawan Soegiantono dan Inspektur Inspektorat Kota Probolinggo Tartib Goenawan menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) sebagai landasan mengukur efektivitas pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran dan peningkatan pelayanan pada publik, yang dihelat pagi tadi Rabu (2/12) di Paseban Sena, disaksikan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Sekda Ninik Ira Wibawati dan pejabat terkait.

Giat itu dirangkai dengan pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Kota Probolinggo Tahun 2020 — 2024, yang dihadiri oleh perwakilan Kepala OPD, Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Kepala Bagian Organisasi

Setda Kota Probolinggo Prijo Djatmiko menyampaikan bahwa komitmen dan kontribusi seluruh pegawai di masing-masing OPD untuk mengimplementasikan perjanjian kinerja yang ditetapkan, akan menentukan kiprah dan kinerja suatu OPD dalam mendukung komitmen dalam melaksanakan anggaran dan program, untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah.

Ia menambahkan, maksud pelaksanaan dari giat yang berlangsung hingga siang hari itu, adalah untuk mempercepat penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan Pemkot Probolinggo serta mengetahui road map Kota Probolinggo tahun 2020 — 2024.

“Sedangkan tujuannya meningkatkan komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi, serta mensinergikan rencana aksi terkait reformasi birokrasi Kota Probolinggo tahun 2020 sampai tahun 2024, dengan

struktur perangkat daerah agar sasaran target dapat tercapai dengan baik,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi Pemkot Probolinggo tak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaan kegiatannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun suatu negara agar menjadi daya guna dan aksi guna dalam mengemban tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran,” katanya.

Melalui PK, lanjut Wali Kota, OPD dituntut untuk menyusun laporan kinerja yang disajikan meliputi uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program

Wali Kota Hadi tandatangani PK.

atau kegiatan dan kondisi terakhirnya yang seharusnya terwujud.

“Semoga target yang dicapai masingmasing OPD, terwujud. Karena kita ingin semua visi misi tersampaikan, diterjemahkan dan direalisasikan dengan baik demi terwujudnya good government,” tandasnya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Penandatanganan Perjanjian Kinerja sendiri merupakan wujud komitmen Pemkot Probolinggo dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan kemajuan reformasi birokrasi dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, tandasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, mengajak anggota Korpri untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik serta kepedulian seluruh anggota Korpri di masa pandemi Covid -19. [wap]

Kamis Pon, 3 Desember 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 3

Hasil Survei SSC, Paslon MAJU Unggul di Kalangan ASN Pemkot Surabaya Surabaya, Bhirawa Jelang Pilwali Surabaya di tanggal 9 Desember nanti, Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil penelitian yang mereka lakukan.

Riset ini menunjukkan sebaran peta politik Kota Pahlawan di detikdetik Pilwali Surabaya.

Ikhsan Rosidi selaku peneliti senior SSC memaparkan hasil survey yang dilakukan dengan demografi sebaran profesi responden. ”Untuk PNS, 39.3 persen EriArmuji dan 60.7 persen Machfud Arifin-Mujiaman. Untuk petani/ nelayan/petambak, masing-masing 50 persen bagi Eri-Armuji maupun Machfud Arifin-Mujiaman. Untuk kalangan yang tidak bekerja, 45.3 persen EriArmuji dan 43.4 persen Machfud Arifin-Mujiaman serta 11.3 persen undecided voters,” ujar Ikhsan ketika melakukan pemaparan.

Menjelaskan fenomena ini Akademisi UINSA, Ahmad Zainul Hamdi yang juga menjadi narasumber menilai hal itu memang bisa terjadi.

“Ini juga menunjukkan sekalipun PNS itu di bawah kepemimpinan Risma. Yang mungkin saja dia sangat respek kepada Risma, itu tidak dengan sendirinya akan bisa dikonversi menjadi pilihan orang yang dipilih Risma,” ujarnya.

Selain itu Ikhsan Rosidi mengungkapkan jika sebagian besar responden dari survey yang dilakukan memastikan diri tidak akan berubah pilihan.

“Sebanyak 58.1 persen sudah memastikan pilihannya mantap.

Sedangkan 41.9 persen lainnya masih mungkin akan berubah pilihan,” jelasnya.

Sebagai informasi, riset ini dilakukan SSC pada tanggal 19-24

Surabaya. Responden yang digunakan sebanyak 880 orang.

Penelitian dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3.3 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

andre/bhirawa

Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil penelitian yang mereka lakukan menjelang Pilwali Kota Surabaya.

November 2020 di 31 Kecamatan di Surabaya. Responden yang digunakan sebanyak 880 orang. Penelitian dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling dengan

margin of error lebih kurang 3.3 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sebagai informasi, riset ini dilakukan SSC pada tanggal 19-24 November 2020 di 31 Kecamatan di

45,6 Persen Warga Memilih Rekomendasi Risma Dari sisi popularitas, Eri-Armuji unggul dari Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor 2, Machfud Arifin dan Mujiaman. Berturutturut, Eri Cahyadi (92 persen), Machfud Arifin (86,9 persen), Armuji (84,1 persen), dan Mujiaman (74,9 persen).

Pun demikian dengan top of mind pasangan, Eri-Armuji mendapatkan 46,1 persen dan Machfud-Mujiaman dengan 35,9 persen. “Pasangan nomor urut 1

memang cukup populer, baik dari individu maupun pasangan,” kata Peneliti SSC Ikhsan Rosidi dalam rilis tersebut.

Sedangkan akseptabilitas untuk masing-masing calon, Eri juga diunggulkan. Angkanya, Eri (60 persen), Machfud Arifin (53,8 persen), Armuji (47,5 persen), dan Mujiaman (42 persen).

Berbanding lurus dengan hal tersebut, elektabilitas Eri-Armuji unggul jauh. Angkanya, 49,9 persen responden memilih Eri-Armuji dan sebanyak 38,1 persen memilih paslon nomor urut 2 (selisih 11,8 persen).

Dalam penelitian ini, SSC juga melihat sejumlah kontribusi tingginya elektabilitas paslon nomor urut 1. Di antaranya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini yang mencapai 95 persen. [dre.iib]

Perda Harus Efektif dan Bermanfaat untuk Masyarakat DPRD Jatim, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua Simanjuntak berharap peraturan daerah (Perda) yang dirumuskan Bapem Perda DPRD Jatim linier, dari pusat hingga kabupaten/kota. Tujuannya, perda tersebut bisa bermanfaat dan berlaku efektif di masyarakat.

trie diana/bhirawa

Konsolidasi Nasional Pemenangan Pilkada

Untuk pemenangan Pilkada tahun 2020 di 16 Kab/Kota dan paslon yang didukung di tiga Kab/Kota di Jawa Timur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menggelar Konsolidasi Nasional Pemenangan Pilkada 2020. Tampak Presiden PKS H Ahmad Syaikhu (keempat dari kanan), Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan SIP bersama Cawali Surabaya Irjen Pol Drs, Machfud Arifin SH (keempat dari kiri) dan pimpinan lainnya saat menyuarakan yel-yel untuk kemenangannya, Dyandra Convention Centre Surabaya, Rabu (2/11).

Pesan itu disampaikan karena banyak perda di Jatim yang tidak berjalan efektif. Sebab, aturan pelaksananya, seperti peraturan gubernur (pergub) maupun peraturan wali kota/bupati (perwali/ perbub) belum ada.

“Jadi, bagaimana perda yang kita buat itu juga bermanfaat, efisien dan efektif untuk masyarakat,” katanya seusai membuga FGD Bapem Perda DPRD Jatim di Solo, Selasa (1/12) kemarin.

Sahat mengatakan, ketika undang-undang sudah dibuat, lalu diteruskan dengan perda yang bisa dirasakan masyarakat, maka akan lebih bagus. “Karena itu, kami mengapresiasi Bapem Perda karena bisa mengakomodasi dan berdiskusi bersama kabupaten/kota,” kata politisi Partai Golkar ini.

Dia berharap ada evaluasi bersama tentang perda yang sudah ada selama ini. Ada berapa banyak yang sudah berjalan efektif atau yang be-

lum memiliki aturan pelaksana.

“Berapa yang sudah dibuatkan pergubnya. Berapa perda yang dilahirkan kabupaten/kota yang sudah dalam bentuk perwali atau perbupnya. Ini penting sekali,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi tersebut, maka DPRD kata Sahat akan bisa fokus pada membuat regulasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat. “Seperti saat Covid19 ini. Kan luar biasa, Bapem Perda bisa membuat Perda 20/ 2020 tentang Protokol Kesehatan, yang akhirnya menjadi rujukan provinsi se- Indonesia.

Bahkan Pak Jokowi pun memberikan apresiasi,” katanya.

Sahat mengatakan, kualitas sebuah perda lebih penting daripada kuantitas. Sebab, perda tersebut lebih bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. “Karena itu, saya senang sekali ada kegiatan FGD seperti ini. Apalagi dengan melibatkan kabupaten/kota,” ujarnya. [geh]

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Jatim Gelar Misi Dagang dan Investasi di Palembang, Sumsel

Gubernur Khofifah Harapkan Jejaring dan Konektivitas Perdagangan Jatim-Sumsel Makin Kuat Upaya untuk mengungkit transaksi perdagangan antar pulau terus dilakukan Pemprov Jatim melalui misi dagang. Kali ini, misi dagang yang juga membawa promosi investasi Jatim dilakukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (2/12).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, misi dagang ini akan memberikan penguatan kebangkitan ekonomi di Sumsel maupun Jatim di tengah upaya pemerintah untuk terus mengendalikan Covid-19. Dalam lawatanya ke Sumsel, Jatim sekaligus melakukan serangkaian kerjasama antar instansi untuk perluasan jejaring dan konektifitas antara sektor-sektor strategis di Sumsel dan Jatim.

“Tentu kita berharap bahwa dalam pandemi ini akan menjadi pengungkit dan pembangkit pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi. Mudah-mudahan sehat rakyatnya, sehat pula ekonominya,” ujar Gubernur Khofifah di sela pembukaan Misi Dagang dan Investasi di Hotel Whyndam, Palembang.

Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengatakan, kedatangannya tidak hanya soal misi dagang, tetapi juga penguatan dalam berbagai format kerjasama untuk berbagai sektor. Seperti peternakan, pertanian maupun pengembangan UMKM. Maka dalam pertemuan misi dagang dan investasi ini pihaknya berha-

rap akan dilakukan transformasi berbagai hal terkait manajerial skil, vocational training yang bisa saling melengkapi dan bersifat komplementer di kedua provinsi. “Masing-masing bisa menemu kenali apa yang menjadi potensi unggulan dan andalan di Jatim maupun Sumatera Selatan,” tandas Khofifah.

Salah satu kolaborasi yang dapt dilakukan Pemprov Jatim dan Sumsel ialah pemeenuhan kebutuhan daging sapi dan susu. Selama ini kedua kebutuhan tersebut cukup banyak diimpor dari Brazil dan Australia. Karena itu, Jatim dan Sulses telah berdiskusi terkait penguatan fungsi Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) yang memungkinkan untuk meningkatkan produktifitas sapi perah maupun sapi potong di kedua wilayah ini. Ikhtiar ini akan menjadi bagian dari penguatan misi dagang saat ini. Karena ada potensi lahan yang luar biasa dan potensi kesuburan Sumsel serta potensi teknologi budi daya yang saat ini sudah cukup advance dalam mendukung ketersediaan daging dan susu di Jatim.

“Impor daging kita masih 85 persen, kalau Jatim bisa berkolaborasi dengan Sumsel dan Lampung maka harapannya akan mampu mendapatkan target-target yang terukur dalam memenuhi kebutuhan daging tersebut,” ujar mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Kedatangan Misi Dagang dan Investasi di Jatim itu disambut baik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Pihaknya mengaku, provinsi yang dia pimpin kaya akan sumber daya alam.

Semua SDA yang di provinsi lain ada di Sumsel. Tetapi karena luas wilayah ini cukup besar mencapai 91 ribu kilometer per segi, tetapi hanya memiliki 17 kabupaten/ kota. “Bahkan ada kabupaten yang luasnya seperti satu provinsi,” tutur dia.

Dalam pengelolaan SDA di Sumsel, pihaknya mengaku membutuhkan kerjasama dalam hal penge-

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Disperindag Jatim Drajat Irawan meninjau produk UMKM asal Sumsel yang ikut serta dalam misi dagang dan investasi di Hotel Whyndam, Palembang. lolaan dan suplai berbagai komoditas. “Di Sementara itu, Kepala Dinas Perin- dagang yang pernah dilakukan Jatim dagangan antar pulau. Sehingga Sumsel, sapi tidak semenonjol di Jatim. dustrian dan Perdagangan Jatim Drajat sejak 2016 sampai 2020 ada 40 kali diharapkan dapat menyuplai kebuPadahal lahan pakan lebih luas di Sumsel. Irawan menjelaskan, misi dagang ini dengan nilai transaksi Rp 14,6 triliun. tuhan-kebutuhan yang Sumsel mauBegitu juga komoditas padi yang kita adalah yang ke 4 kalinya dalam bentuk Sedangkan transaksi Misi Dagang Jatim pun Jatim. Selain itu, misi dagang juga hanya bisa masuk di lima besar tidak offline sepanjang tahun 2020. Sebelum di Sumsel telah mencapai trabsaksi Rp. diharapkan dapat menemukan bahan seperti Jatim. Maka ini kami ingin pandemi, misi dagang telah dilakukan 306.548.050.000 per jam 18.47WIB. baku subtitusi impor yang ternyata bekerjasama tentang penguatan sektor di Sumatera Utara, Pekanbaru Riau, Melalu misi dagang ini tujuannya ada di Sumsel maupun di Jatim,” pertanian dan peternakan,” ujar dia.

Kupang dan Palembang - Sumsel. Misi adalah mendorong transaksi per- pungkas dia. [tam*]

Jatim melakukan misi dagang untuk menemukali potensi masingmasing provinsi dan meningkatkan perdagangan antar pulau.

Gubernur Khofifah bertukar cinderamata dengan Gubernur Sumsel Herman Deru dalam misi dagang dan investasi di Palembang.

Kamis Pon, 3 Desember 2020

TAJUK

Tetap Disiplin Prokes Pengharapan terhadap vaksin CoViD-19 sudah di depan mata.

Namun sepekan pada akhir November menjadi titik naik paling tajam kurva kasus baru pewabahan. Sudah menembus angka enam ribu yang terdeteksi positif. Ini warning, disiplin protokol kesehatan (Prokes) wajib lebih ditegakkan. Seluruh penyelenggara pemerintahan, dan masyarakat seyogianya lebih peduli, terutama kebiasaan 3M. Aparat pemerintah wajib menegakkan Prokes, disertai sanksi pelanggaran, tanpa pandang bulu.

Berdasar konstitusi pemerintah berkewajiban memberi perlindungan kepada rakyat. UUD pada alenia ke-empat, dinyatakan, “ ... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... .” Terdapat frasa kta “melindungi,” yang bermakna menghindarkan setiap rakyat dari berbagai ancaman. Termasuk wabah penyakit.

Amanat dalam mukadimah UUD, lebih dikukuhkan dalam batang tubuh konstitusi. UUD pasal 28H ayat (1), menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemerintah melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020 telah menetapkan status Bencana Nasional terhadap pewabahan virus corona.

Maka sejak penetapan status Bencana Nasional (13 April tahun 2020), berlaku UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sekaligus secara lex specialist berlaku UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan secara sistemik melalui berbagai regulasi (peraturan). Termasuk pemberlakuan PSBB, berdasar pasal 10 UU Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak sembarang bisa dilakukan.

PSBB sebagai karantina wilayah (area) tercantum dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 49 ayat (1), dinyatakan, “Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.”

UU Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan … berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.” Nyata-nyata secara tekstual diamanatkan mempertimbangkan kedaulatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Kewajiban pemerintah bervisi meningkatkan ketahanan kesehatan, berupa upaya promotif dan preventif penanganan CoViD-19.

Lazimnya bertumpu pada testing, tracing dan tracking (penelusuran dan penjejakan pasien), serta treatment (tindakan pengobatan). Testing bertumpu pada uji awal cepat (rapid test), dan uji lab lengkap PCR (Polymerase Chain Reaction). Sedangkan tracing dan tracking (menelusuri riwayat pasien), bakal diperluas cakupannya, sampai orang per-kasus positif.

Namun masyarakat juga memiliki tanggungjawab, dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan, mewajibkan setiap orang mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Serta pada pasal, dinyatakan, “Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”

Mengukuhkan disiplin Prokes Presiden menerbitkan Instruksi khusus sebagai payung hukum pemerintah daerah. Termasuk melibatkan TNI dan Polri di daerah. Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian CoViD-19. Kurva gambar tren wabah pandemi CoViD-19, masih menanjak, terutama di seantero pulau Jawa. Sampai menunjuk angka tertinggi pewabahan.

Abai, dan menganggap sepele Prokes, terutama penggunaan masker, dan physical distancing (jaga jarak) terbukti memperpanjang masa wabah pandemi. Seiring pemulihan ekonomi, disiplin sosial perlu ditegakkan sebagai syarat keberlanjutan seluruh sektor usaha dan pekerjaan. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menyorot Program Percepatan Kendaraan Listrik Era kendaraan listrik dalam negeri berlahan tapi pasti rupahnya akan mempunyai potensi mewarnai perkembangan otomotif di negeri ini. Satu per satu Battery Electric Vehicle (BEV) mulai berdatangan ke Tanah Air. Datang seolah terburu-buru berusaha merevolusi zaman elektrifikasi. Sejumlah pabrikan otomotif mulai berani memasarkan kendaraan listrik, baik itu yang mengasup teknologi hybrid ataupun listrik murni. Membaca arah perkembangan trend dunia kedepannya memang seolah terbaca mobil full elektrik atau BEV inilah yang akan jadi finalnya menjadi kendaraan masa depan. Bila ini memang benar-benar terjadi maka Indonesia besar kemungkinan akan masuk ke dalam trend tersebut. Wajar adanya, realitas tersebut pun, kini menjadi perhatian khalayak publik.

Indonesia menargetkan 20 persen mobil listrik beredar di jalan pada 2025. Kebijakan ini masuk dalam road map industri otomotif yang dicanangkan pemerintah. Tepatnya, merujuk pada regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan, pada 2025 terdapat 10.000 pengisian daya motor listrik atau Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) beroperasi. Angka tersebut diproyeksikan terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2030 diproyeksikan akan tersedia 15.625 unit SPBKLU. Operasional SPBKLU tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sejalan dengan Perpres No. 55 Tahun 2019, (Kompas.com, 1/12) Selanjutnya, dalam melaksanakan salah satu ketentuan Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai. Regulasi tersebut, sejatinya merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Salah satunya adalah berusaha terus mendorong perkembangan kendaraan ramah lingkungan, yakni kendaraan listrik. Selebihnya, agar skenario kendaraan listrik ini eksis sejatinya butuh penguatan regulasi dan infrastruktur di negeri ini.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Menyoal Ketersediaan Pangan Berbicara pangan memang tidak akan pernah ada habisnya, sepanjang hayat masih di kandung badan. Pasalnya, selama hidup kita manusia pasti butuh pangan. Urgen adanya, jika ketersediaan pangan ini, akhirnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Pasalnya, potensi kerentanan pangan (food insecurity) di Indonesia masih cukup besar terjadi.

Mengingat kondisi geografis dan demografis di Indonesia yang beragam. Ditambah potensi bencana alam yang terkait iklim, variabilitas curah hujan, dan potensi kehilangan produksi yang diakibatkan oleh organisme penggangu tanaman, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan pangan sementara (transien). Belum lagi, jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa dalam lima belas tahun mendatang.

Menjadi logis adanya, jika jumlah penduduk yang semakin besar, bisa menjadi ancaman ketahanan pangan.

Solusinya adalah bagaimana mengantisipasi potensi kerentanan pangan, melalui ketersediaan pangan yang cukup di negeri ini.

Mewujudkan Ketersediaan Pangan Aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaat pangan menjadi indikator dan faktor risiko yang berdampak pada kerawanan pangan. Oleh sebab itu, berikut penulis tawarkan sebagai solusi mencegah permasalahan pangan di Indonesia.

Pertama, aspek ketersediaan (availability). Jumlah pangan yang tersedia harus mencukupi kepentingan semua rakyat. Salah satunya bisa melakukan pengoptimalan sumber pangan lokal. Artinya, melihat prospek rentannya sistem pangan di saat pandemi Covid-19, dapat diantisipasi dengan mengoptimalkan sumber pangan lokal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai aktor utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di daerah turut berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah

Sistem distribusi sekiranya bisa berkoorpangan dinasi dengan pemerinMewujudkan ketersetah pusat dan sejumlah diaan pangan merupapemangku kepentingan kan bagian dari upaya harus mengupayakan mewujudkan ketahanan pemanfaatan pangan pangan, yakni suatu lokal secara masif. kondisi ketika semua Kedua, keterjanorang pada segala wakgkauan (accessibility) tu secara fisik, sosial dan baik secara fisik mauekonomi memiliki akses pun ekonomi. KeterOLEH : pada pangan yang cukjangkauan secara fisik Harun Rasyid up, aman dan bergizi mengharuskan bahan untuk pemenuhan kebupangan mudah dicapai individu atau rumah tangga. Se- tuhan konsumsi (dietary needs) dan dangkan keterjangkauan ekonomi pilihan pangan (food preferences) demi berarti kemampuan memperoleh kehidupan yang aktif dan sehat. Meruatau membeli pangan atau ber- juk dari kenyataan itulah ketahanan k a i t a n d e n g a n d a y a b e l i pangan dalam pembangunan nasional terus menjadi isu penting yang tidak masyarakat terhadap pangan.

Ketiga, peran pemerintah daerah lekang termakan waktu.

Berangkat dari kenyataan itulah, dalam menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan melalui urban farm- manajemen pengelolaan bahan ing, diversifikasi pangan yang men- pokok menjadi penting dalam mengurangi ketergantungan pada beras, gantisipasi potensi kelangkaan panserta monitoring ketahanan pangan gan. Sehingga, logis adanya jika dan harga pangan daerah. Menjaga memperhitungkan ketersediaan stok aspek stabilitas (stability), merujuk bahan pokok. Distribusi pangan yang kemampuan meminimalkan kemu- belum merata di Indonesia juga ngkinan terjadinya konsumsi pangan dikhawatirkan akan menyebabkan berada di bawah level kebutuhan kelebihan atau kekurangan komodistandar pada musim-musim sulit tas pangan di sejumlah daerah, yang terdampak secara logistik akibat pan(paceklik atau bencana alam).

Keempat, pemerintah perlu ter- demi maupun perubahan iklim.

Oleh sebab itu, distribusi bahan us mengawal perbaikan sistem logistik pangan nasional. Sebab, me- pokok dari daerah satu ke daerah lain, kanisme pasar khususnya dari sisi harus menjadi perhatian, agar daerahdistribusi pangan tidak bisa dibi- daerah yang memiliki surplus terarkan begitu saja dipegang penuh hadap komoditas tertentu dapat mendoleh pedagang dan distributor se- istribusikan komoditas tersebut ke hingga perlu intervensi pemerin- daerah yang membutuhkan. Sebab, tah. Sebab, jika terbiarkan begitu sistem distribusi yang efektif dan saja, nanti indikatornya ke harga. efisien sebagai prasyarat untuk menMelalui keempat alternatif solusi jamin agar seluruh rumah tangga dadalam mengawal ketersediaan pan- pat memperoleh pangan dalam jumgan tersebut, besar kemungkinan lah dan kualitas yang cukup sepanjang negeri ini akan memiliki ketahanan waktu, dengan harga yang terjangkau.

Begitupun, bervariasinya kemampangan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) puan produksi pangan antar wilayah yakni negeri tanpa kelaparan. Teru- dan antar musim menuntut kecermatama, melalui sistem pangan ber- tan dalam mengelola sistem distribukelanjutan (sustainable food system) si pangan, agar pangan tersedia sepayang mengacu pada kearifan dan bu- njang waktu di seluruh wilayah. Pada daya pangan lokal diterapkan secara banyak daerah, kemampuan ini masih terbatas sehingga sering terjadi terencana dan konsisten.

ketidakstabilan dalam penyediaan dan harga pangan. Pada sisi lain masalah keamanan jalur distribusi serta adanya berbagai pungutan sepanjang jalur distribusi dan pemasaran telah mengakibatkan biaya tinggi bagi berbagai produk pangan. Kinerja sistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana, kelembagaan dan peraturan perundangan.

Memperhatikan struktur wilayah kepulauan, Indonesia memerlukan prasarana dan sarana distribusi darat dan antar pulau yang memadai untuk mendistribusikan pangan, dan juga input produksi pangan, ke seluruh pelosok wilayah yang membutuhkan. Penyediaan prasarana dan prasarana distribusi pangan ini merupakan bagian dari fungsi fasilitasi pemerintah, yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek efektivitas distribusi pangan sekaligus aspek efisiensi secara ekonomi.

Biaya distribusi yang paling efisien harus menjadi acuan utama, agar tidak membebani produsen maupun konsumen secara berlebihan.

Mengingat, distribusi bahan pangan antar wilayah merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin ketersediaan pangan di suatu wilayah.

Maka, bisa dipastikan ketidaklancaran distribusi pangan antarwilayah otomatis dapat mempengaruhi terjaminya ketersediaan pangan di wilayah yang tergolong defisit pangan. Begitupun, dengan asesibilitas rendah juga akan berpengaruh terhadap harga pangan yang tidak stabil dan cenderung tinggi.

Tingginya harga pangan akan berpengaruh terhadap akses rumah tangga atau individu terhadap pangan, selanjutnya akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Oleh sebab itulah, manajemen distribusi pangan harus benar-benar terkontrol dengan baik. Semua pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. [*] Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Demokrasi yang Kebablasan Indonesia merupakan negara yang demokratis. Negara yang menjamin kebebasan berpendapat setiap warganya. Artinya, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan keluh kesah, kritik, dan saran kepada penyelenggara negara.

Aspirasi publik tersebut bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui saluran media massa; atau juga bisa melalui media sosial. Intinya, konstitusi menjamin hak berpendapat warga negara. Tidak hanya itu, para penyelenggara negara juga mulai terbuka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Keterlibatan publik mulai dianggap suatu hal yang penting dalam pengambilan kebijakan.

Tentu saja agar nantinya aturan atau kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Agar nantinya aturan yang ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Karena pada dasarnya penyelenggara negara adalah pemegang mandat dari rakyata. Mereka bukanlah tuan atau majikan yang bisa bersikap sewenang-wenang kepada rakyat. Justru para penguasa tersebut sejatinya adalah pelayan masyarakat.

Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan? Saya rasa tidak semua keputusan yang dikeluarkan melibatkan partisipasi publik. Bahkan ada kesan, publik dipinggirkan.

Banyak informasi yang harusnya diketahui khalayak umum justru tertutup, tersembunyi, dan hanya bisa diketahui oleh aparatur negara. Bisa jadi informasi-informasi tersebut sengajat ditutup agar tidak menimbulkan kegaduhan publik. Entahlah. Yang jelas, publik berhak mengetahui agenda, informasi, kebijakan, dan apapun juga mengenai penyelanggaran pemerintahan. Karena dengan begitu, publik bisa menilai lalu mengambil tindakan; mendukung atau

Marwah dan wibawa menolak. Semua berpenegak hukum perlu hak menyampaikan asdikembalikan. Para pepirasinya. Karena neganegak hukum wajib ra ini dibuat untuk menmemberikan contoh. gayomi semua golonMenjadi lucu ketika pegan. Bukan hanya segnegak hukum justru meelintir otang. Kita tidak langgar hukum. Kepada boleh membirkan negasiapa lagi masyarakat ra ini dibajak oleh segberharap jika penegak elintir orang untuk kehukumnya sendiri terlipentingan golongannya OLEH : bat kasus hukum. saja. Sekali lagi, negaMuha. Aufal Fresky Oleh karena itu, ra ini bukan milik insudah menjadi kewavestor.

Inti dari negara demokrasi adalah jiban penegak hukum di negarai ini kedaulatan berada di tangan rakyat. agar menindak dengan tegas siapa Para penyelenggara negarra bekerja pun yang melakukan pelanggaran teruntuk rakyat. Jangan semena-mena; hadap hukum. Walaupun yang meseoloah-olah tidak terikat aturan. langgar berasal dari institusinya Bagaimanapun juga, setiap tindakan sendiri, atau temannya sendiri. Dalam yang melawan konstitusi, harus dihu- penegakan hukum tak ada kompenkum. Negara ini adalah negara hukum. sasi atau keringanan bagi teman atau Setiap orang wajib diperlakukan kerabat sendiri yang melanggar. Jika sama di depan hukum. Tanpa pan- memang terbukti melanggar hukum, dang bulu. Bahkan, Presiden maka ambillah tindakan yang tegas sekalipun, jika melanggar hukum, sesuai aturan yang ada.

Dari catatan di atas, menjadi salah harus ditindak. Ironinya, hukum di negeri ini justru tajam ke bawah, tum- satu bukti bahwa salah satu ciri negapul ke atas. Hukum hanya menyasar ra yang demokratis adalah tegaknya orang-orang yang melarat. Keadilan hukum. Artinya, siapa saja yang melhanya dimiliki oleh orang-orang yang awan hukum harus ditindak. Karena kaya yang mampu membayar pen- akhir-akhir ini, ada sebagian orang gacara. Kasus-kasus pelanggaran meremehkan penyenggara negara, hukum banyak mangkrak dengan ala- termasuk juga aparat penegak hukum. Demokrasi semacam ini bisa san yang bermacam-macam.

Oleh sebab itu pula kepercayaan saya katakan kebablasan. Ucapan dan masyarakat terhadap penegak hukum tindakannya bersifat provokatif dan semakin menurun. Bukan hukumnya bisa memecah belah masyarakat.

Bahkan berpotensi mengundang yang salah, hanya saja penegaknya saja yang kadang melakukan tebang terjadinya konflik antarmasyarakat. pilih. Keadaan semacam ini yang bisa Provokator-provokator semacam ini menyebabkan bangsa ini akan men- wajib ditindak tegas oleh para penegalami kemunduran dalam berbangsa gak hukum. Jangan sampai negara dan bernegara. Kepetingan rakyat dia- kalah terhadap para provokator yang baikan. Kepentingan pejabat dinomor- hendak memecah belah masyarakat. satukan. Tentu saja saya tidak melaku- Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kan generalisasi semua aparatur nega- harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, jika ada beberap pihak ra moralitasnya bobrok.

Perlu digarisbawahi, bahwa gara- melakukan tindakan-tindakan yang gara segelintir oknum yang melang- bisa mencerai-beraikan masyarakat, gar hukum, maka dampaknya wiba- maka harus cepat ditindak. Karena wa penegak hukum semakin rendah jika dibiarkan, negara ini akan kacau.

Saya pribadi tidak sudi NKRI hancur di hadapan masyarakat.

lebur seperti beberapa negara di Timur Tengah karena perang saudara.

Jangan anggap sepele ucapan-ucapan yang sifatnya provokatif.

Dari ucapan tersebut, biasanya api amarah warga bisa semakin membara. Konflik berdarah pun bisa terjadi kapan saja. Tentu saja kita semua tidak mau hal itu terjadi. Keselamatan dan keamanan warga negara menjadi taruhannya. Jagi cepatlah ambul tindakan tegas bagi para perusak keutuhan NKRI tersebut. Kadang saya berpikir apakah demokrasi di negeri ini sedang kebablasan.

Sebagian warganya seenaknya saja berucap di medsos tanpa memperhatikan dampak dari ucapannya. Bahkan ada juga yang terang-terangan menghina Presiden Jokowi di media sosial.

Padahal Presiden adalah simbol negara. Secara tidak langsung, penghinaan tersebut tertuju kepada negara ini. Padahal yang dimaksud kebebasan berpendapat dalam negera demokrasi adalah kebebasan beraspirasi yang sesuai dengan koridor hukum, kebebasan berpendapat yang beretika, alias kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Selain itu, sebagian penyelenggara negara melawan hukum; merasa dirinya sebagai penguasa yang tak terikat aturan. Sehingga terjadilah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rasa-rasanya, semua elemen di negera harus melakukan introspeksi diri. Baik dari kita sebagai masyarakat.

Apalagi para aparat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Dengan melakukan koreksi dan evaluasi diri, diharapkan timbul kesadaran dalam diri kita untuk lebih menghormati hukum yang ada. Akhir kata, semoga setiap elemen di negeri ini menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Semoga demokrasi di negara ini tidak semakin kebablasan. [*] Kader Penggerak Nahdlatul Ulama/Mahasiswa Program Magister Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya/ Penulis Buku “Empat Titik Lima Dimensi

PELAYANAN PUBLIK Pasien Covid-19 Naik 5 Persen, Ruangan RSUA Penuh Halaman 5

Kamis Pon, 3 Desember 2020

SDM Berkurang, RSUA Surati Pemerintah Surabaya, Bhirawa Ruangn Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) yang dikhususkan untuk merawat pasien positif Covid-19 mulai penuh. Hal ini karena, beberapa hari jumlah pasien Covid-19 meningkat hingga 5 persen.

Tim Satgas Corona RSUA, dr Alfian Nur Rosyid SpP menuturkan per hari ini (2/12) ada penambahan pasien se-

banyak 5 persen.

“Saat ini kami menangani sebanyak 51 pasien COVID19 dari jumlah 40 tempat ti-

dur isolasi yang ada,” kata dikonfirmasi Bhirawa melalui pesan elektronik, Rabu (2/12).

Hal itu, kata Alfian, berakibat pada penuhnya ruangan di RSKI. Sehingga, sejumlah pasien baru sementara terpaksa dirawat di buffer Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan dormitory. Kendati begitu, pihaknya memastikan jika lay-

anan bagi pasien corona akan tetap berjalan dan tidak ada rencana menutup.

“Alhamdulillah masih mencukupi. Sehingga kami tidak ada rencana untuk menutup layanan bagi pasien COVID19,” ungkapnya.

Dikatakan Alfian, penambahan pasien Covud-19 di RSUA diprediksi akan terus

bertambah antara 10 hingga 15 persen seiring adanya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan libur akhir tahun.

Sebagai bentu antisipasi, pihak RSUA diakuinya secara intensif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui webinar untuk mematuhu protokol kesehatan.

“Kami menyiapkan IGD

RSKI sebagai ruang buffer untuk pasien baru COVID19. Insya Allah ruangan tetap tersedia meski pasien baru Covid -19 meningkat,” ujar Alfian.

Diakui Alfian, pihaknya tak terlalu mengkhawatirkan ketersediaan ruangan bagi pasien baru Covid-19. Justru ia khawatir jumlah sumber daya

manusia (SDM) relawan Covid-19 terbatas karena sebelumnya sudah ditarik pemerintah.

“Untuk ruangan tersedia, yang kurang adalah SDM-nya karena bantuan relawan covid sdh ditarik dari pemerintah.

Harapannya, pemerintah membuka perekrutsn lagi untuk relawan Covid-19,” pungkasnya. [ina]

LINTAS PELAYANAN

DTPHP Siap Beri Sanksi Kios Pupuk Bersubsidi Nakal Situbondo, Bhirawa Hingga saat ini stock pupuk bersubsidi masih dirasa kurang oleh petani Situbondo. Ini karena jatah pupuk pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo tahun 2020 ini berkurang sebanyak 50 persen.

Melihat kondisi ini, DTPHP (Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan) Kabupaten Situbondo mengajukan penambahan pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat sebanyak 5.600 ton. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai dengan E-RDKK dan mendukung terwujdunya program ketahanan pangan nasional.

Kepala DTPHP Kabupaten Situbondo Sentot Sugiyono, mengatakan, kabar penambahan pupuk bersubsidi sebanyak 5.600 ton hilang di pasaran hanya isu semata. Sentot justeru memastikan pada akhir tahun Desember 2020 tambahan pupuk bersubsidi sebanyak 5.600 ton sudah tersalurkan kepada petani sesuai dengan E-RDKK. “Ya ini terealisasi karena para pengurus kelompok tani aktif berkoordinasi dengan PPL DTPHP. Itu tampak dalam permohonan pembuatan E-RDKK yang telah disusun bersama,” ungkap Sentot.

Masih kata Sentot, agar bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi maka harus didukung oleh petugas penyuluhan yang kini jumlahnya terbatas. Saat ini, sebut Sentot, ada 65.716 petani Situbondo yang sudah terdaftar di E-RDKK. “Untuk batas akhir penutupan pengurusan E-RDKK mulai 20 November kemarin. Namun secara nasional diundur selama seminggu hingga 28 November. Itu terjadi karena sistem yang ada di Kementerian terganggu secara maintenance,” ungkap Sentot. [awi]

sawawi/bhirawa

DTPHP Kabupaten Situbondo bersama anggota DPRD saat melakukan peninjauan gudang penyimpanan pupuk bersubsidi.

Oktober, Kunjungan Wisman Naik 160 Persen Pemprov, Bhirawa Jumlah kunjungan Wisman (Wisatawan Mancanegara) ke Jawa Timur bulan Oktober 2020 mencapai 52 kunjungan. Angka tersebut naik sebesar 160 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 20 kunjungan. Dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019, jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur juga mengalami penurunan sebesar 99,75 persen, yaitu dari 20.895 kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan, secara umum, pola kedatangan Wisman ke Provinsi Jawa Timur, pada bulan JanuariOktober selama tiga tahun terakhir semakin menunjukkan tren menurun.

“Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisman lebih rendah dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 202.573 kunjungan menjadi 34.823 kunjungan,” katanya, kemarin.

Sedangkan dibanding Januari - Oktober 2018 dengan jumlah wisman 263.928 kunjungan, jumlah kunjungan wisman Januari - Oktober 2020 juga masih lebih rendah. “Hal ini perlu menjadi perhatian pihak terkait, agar jumlah wisman di periode berikutnya kembali meningkat,” tambahnya.

Pada bulan Oktober 2020, wisman yang masuk ke Jawa Timur mayoritas adalah warga negara Malaysia (8 orang) dan Singapura, Tiongkok, serta Korea Selatan masing-masing 3 orang.

Jumlah tersebut mencakup 65,38 persen dari total kunjungan wisman ke Jawa Timur. Sisanya sebanyak 35 wisman berasal dari negara lain, termasuk 15 orang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. [rac]

Dirjen PKH tinjau perkembangan program 1000 desa sapi di Lumbang.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Dirjen PKH Tinjau Program 1000 Desa Sapi Probolinggo, Bhirawa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI Nasrullah didampingi Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Agung Suganda melakukan peninjauan perkembangan pelaksanaan dalam rangka Program 1000 Desa Sapi di Desa Negororejo Kecamatan Lumbang, Rabu (2/12).

Kedatangan Dirjen PKH Kementerian Pertanian RI Nasrullah dan Kepala BBIB Singosari Agung Suganda ini disambut oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari dan Kepala Dinas Peter-

nakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo Yahyadi.

Program 1000 Desa Sapi ini dilakukan di 5 (lima) provinsi sebagai percontohan dan masuk lima besar populasi terbanyak sapi dan kerbaunya di Indonesia meliputi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur. Untuk Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo, tepatnya di 5 (lima) desa di Kecamatan Lumbang yang dinyatakan lokasi berpotensi untuk pengembangan dan budidaya sapi.

Program ini tujuannya mengarah pada peningkatan populasi dan gene-

tik peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lakukan oleh Dirjen PKH Kementan RI. Dimana berkosentrasi kedalam sebuah kawasan pengembangan menjadi korporasi di wilayah Kecamatan Lumbang meliputi Desa Lumbang, Desa Purut, Desa Wonogoro, Desa Sapih dan Desa Negororejo.

Sebanyak 1000 ekor sapi diserahkan kepada Kelompok Tani Baru Muncul Desa Lumbang dengan ketua Juari, Kelompok Tani Margi Santoso 3 Desa Purut dengan ketua Abdullah, Kelompok Tani Makmur III Desa Wonogoro dengan ketua Samsuri, Kelompok Tani Mukti Jaya 1 Desa Sapih dengan ketua Rudi Hartono dan Kelompok Tani Gen-

ting Makmur Jaya Desa Negororejo dengan ketua Suwarta.

Penyerahan bantuan sapi diawali di Desa Negororejo kepada Kelompok Tani Genting Makmur Jaya sejumlah 200 ekor terdiri dari 100 ekor sapi jenis penggemukan dan 100 ekor sapi jenis budidaya. Sapi penggemukan diberikan agar korporasi atau kelompok ini cepat menghasilkan untuk ekonomi kelompoknya. Sedangkan sapi budidaya untuk pengembangkan anakannya. Dengan program insiminasi buatan melalui kegiatan Sikomandan yang nantinya memberikan fasilitas ide dan petugasnya dengan secara gratis. [Wap]

Semua Pihak Komitmen Dukung Pelaksanaan Imunisasi bagi Anak di Jatim

Istimewa

Berbagai pihak menandatangani kesepakatan bersama untuk gotong royong dalam menjalankan imunisasi sebagai bagian dari pertahanan kesehatan anak.

Surabaya, Bhirawa Imunisasi menjadi benteng paling kuat bagi anak-anak terhadap serangan penyakit. Di tengah pandemi COVID-19, berbagai pihak di Jawa Timur menandatangani komitmen

bersama untuk menjalankan imunisasi bagi semua anak di Jatim.

Komitmen itu diwujudkan dalam High Level Meeting: Penguatan Komitmen Untuk Imunisasi Bagi Semua Anak di Jawa Timur yang digelar oleh

Geliat Airlangga bersama UNICEF Indonesia. Berbagai kepala daerah, ketua organisasi masyarakat, ketua organisasi perempuan, Tim Pengerak PKK, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan DOkter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonensia (IBI) serta para relawan Geliat Unair menyatakan dukungan dan komitmen bersama untuk pelaksanaan imunisasi.

Person in Charge (PIC) Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat Membangun Generasi Cemerlang Berbasis Keluarga (Geliat) Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Nyoman Anita Damayanti menuturkan, dukungan imunisasi tak bisa dilepaskan dari peran semua sektor. Mereka bersama-sama mengerakan tenaganya untuk bisa memenuhi cakupan imunisasi bagi anak-anak.

“Di era pandemi ini, cakupan imunisasi harus ditingkatkan. Dukungan kuat dari semua pihak untuk anak-anak biar terjamin memperoleh imunisasi dan bisa memperkuat imunitas anak-anak,” kata Nyoman, Rabu (2/12) kemarin.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Inna Mahanani drg. M. Kes menu-

turkan, terjadi penurunan cakupan imunisasi rutin yang signifikan pada masa pandemi COVID-19. Sehingga dibutuhkan kewaspadaan terjadinya KLB penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Berbagai permasalahan memang mengiringi pelaksanaan imunisasi selama terjadinya pandemi COVID-19.

“Pelayanan imunisasi di posyandu tidak dilaksanakan mulai April sampai Juli tahun ini. Beberapa kabupaten/kota sampai sekarang juga tidak melaksanakan imunisasi di posyandu terutama di zona risiko tinggi,” katanya.

Selain itu, katanya, pelayanan imunisasi di puskesmas maupun pustu juga tak maksimal, karena masyarakat takut tertular COVID-19 jika datang ke puskesmas maupun pustu. “Pelayanan imunisasi di unit swasta juga turun.

Banyak bidan praktik mandiri yang tutup selama pandemi,” sambungnya.

Inna juga menjelaskan, beban bidan desa dan petugas puskesmas bertambah dengan kegiatan tracing kasus COVID-19. Sehingga kunjungan rumah jika sasaran tidak datang maka tidak dilakukan. [geh]

PELAKSANA PUBLIK

Back Up Bantuan Sembako bagi Warga yang Terlewat Bantuan Covid-19 Saat ini jumlah warga Kota Batu yang positif terpapar Covid-19 sudah mencapai angka 760 orang dengan jumlah pasien yang belum sembuh sebanyak 11 persen. Bahkan salah satu desa di Kecamatan Junrejo terpaksa diisolasi dengan menerapkan PSBL. Kondisi ini menginisiasi Kepolisian Resor Kota Batu untuk bagibagi sembako kepada para warga positif Covid-19 di Kecamatan Junrejo, Rabu (2/12), “Ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap warga terpapar Covid-19.

Tidak banyak yang kita berikan namun semoga dapat mambantu mengurangi beban mereka,” Kata Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo,SIK MH, Rabu (2/12).

Ada ratusan paket sembako yang disalurkan Polres Batu kepada warga terpapar Covid-19. Bantuan paket sembako itu berisi beras ,min-

yak goreng, gula pasir, dan mi instan. Dalam penyalurannya, selain diserahkan langsung oleh Kapolres, bantuan juga didistribusikan oleh para Kepala Satuan (Kasat) dan Kapolsek Junrejo.

Pengerahan para asat dan kapolsek ini bertujuan agar bantuan sembako lebih cepat diterima oleh warga terpapar yang membutuhkan. Meskipun Catur C Wibowo belum genap dua minggu menjabat sebagai Kapolres Batu, namun ia ingin keberadaannya di Kota Wisata ini banyak memberikan manfaat bagi warga. Dan sebagai konsekuen-

si iapun harus banyak terjun langsung ke lapangan.

Sebelumnya, pendistribusian paket sembako juga dilakukan di beberapa lokasi. Sasarannya adalah warga yang benar-benar sama sekali terlewatkan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Selain membagikan sembako, Polres juga membagikan masker serta menyampaikan himbauan penerapa proes kepada warga. “Kami juga terus menghimbau dan mengingatkan warga bahwa sesungguhnya keberadaan covid-19 saat ini masih belum berakhir,”tambah Catur.

Dan untuk pembagian bantuan sembako saat ini masih difokuskan di wilayah Kecamatan Junrejo. Kecamatan ini dipilih karena salah satu desa di kecamatan ini harus diisolasi dengan menerapkan Pembatasan Sosial

Berskala Lokal (PSBL) selama 10 hari.

PSBL diterapkan di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo setelah jumlah warga yang terindikasi positif Covid-19 mengalami kenaikan cukup signifikan. Beberapa waktu lalu terjadi ‘ledakan’ pasien covid19 di desa ini dengan tambahan 16 pasien positif. Sejak saat itupun desa Tlekung dinyatakan sebagai kluster baru dalam penyebaran covid19 di Kota Batu.

PSBL diberlakukan Pemerintah Desa Tlekung selama sepuluh hari atau hingga tanggal 6 Desember 2020. “Pelaksanan PSBL ini mulai dilaksanan pada tanggal 27 November pukul PKL 21.00 WIB. Dan jumlah penduduk di desa Tlekung yang terisolasi PSBL ada sekitar 1.670 orang,”ujar Kades Tlekung, Mardi. [nas]

Dengan pemberian bantuan sembako secara lansung diharapkan bisa meringankan beban dari para pasien covid-19 di Kota Batu, Rabu (2/12).

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pon, 3 D

Siap Gelar PTM di Sekolah Zona H Uji Coba Pembelajaran SD-SMP di Enam Kecamatan Dinilai Sukses Probolinggo, Bhirawa Pemkab Probolinggo memastikan mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada 2021. Tak hanya di sekolah yang berada di wilayah zona hijau, yang berada di zona kuning juga dipastikan menyelengarakannya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pelajar SDN Kedawung II Kecamatan Kuripan belajar tatap muka.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Rabu (2/12), Kementerian menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk dimulai PTM pada awal Januari 2021. Maka pihaknya memasti-

kan memulai PTM pada semester genap tahun depan.

"Sebenarnya PTM sudah mulai dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Sesuai kebijakan dari menteri pendidikan, awal tahun 2021 akan mulai PTM. Meski tidak se-

mua sekolah,'' ujarnya, kemarin.

Menurutnya, pembelajaran tatap muka akan diberlakukan di sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning. Untuk lembaga SMP, zona hijau itu tingkat kecamatan. Sedangkan, lembaga SD dilihat dari zona tingkat desa. Sehingga, terkadang ada SDN di desa zona hijau atau kuning dalam kecamatan zona oranye atau merah.

Sejauh ini, kata Rozi, pihaknya masih terus menyiapkan PTM pada awal semester genap. Dalam PTM ini tetap harus menerapkan

Protokol Kesehatan. Mulai dari jumlah siswa dalam satu ruang kelas itu hanya 50% dari kapasitas ruangan.

Lebih lanjut, Rozi mengatakan, selama lebih dari dua pekan, uji coba PTM di Kabupaten Probolinggo berhasil dilaksanakan. Melibatkan para siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di enam kecamatan.

Pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap semua sekolah yang menjalani uji coba PTM. Hasilnya mereka semua sudah

Cabang Dinas Pendidikan Tulungagung Hentikan PTM SMA/SMK Tulungagung, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung dihentikan. Pemberhentian PTM dan diganti dengan Daring ini sudah dimulai sejak Senin (30/11) lalu.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin, Rabu (2/12), pemberhentian PTM karena ada larangan PTM dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tulungagung. ''Mulai Senin (30/11) pembelajaran di semua SMA/SMK di Tulungagung sudah dengan Daring dan kini siswa sedang melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS),'' ujarnya.

Menurut Solikin, pemberhentian PTM di semua SMA/SMK di Tulungagung tidak lepas dari melonjakn-

ya kasus positif Covid 19. Terlebih saat ini status Kabupaten Tulungagung dalam penyebaran penularan Covid 19 meningkat ke zona oranye (risiko sedang) dari sebelumnya zona kuning (risiko rendah).

Solikin menuturkan, UAS SMA/ SMK yang dilaksanakan secara Daring akan berlangsung selama seminggu ke depan dan setelah itu disusul liburan akhir semester. ''Nanti Januari 2021 terkait pembelajarannya kembali tatap muka atau Daring menunggu Kementerian Pendidikan,'' tuturnya.

Selanjutnya, Solikin mengakui jika sebelum terjadi lonjakan warga Tulungagung yang terpapar Virus Corona atau Covid 19 dalam sepekan terakhir, semua lembaga SMA dan SMK di Kota Marmer sudah

melakukan PTM dengan pemberlakuan shift 50%. Artinya, dalam satu hari siswa yang masuk sekolah hanya separuh dari jumlah siswa secara keseluruhan. "Sudah 100% kemarin yang melakukan PTM dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat, tapi sekarang tidak lagi. Pembelajaran semuanya dengan daring,'' paparnya.

Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Kedungwaru, Harim Soejatmiko, mengatakan hal serupa. Ia menyebut siswa di sekolahnya saat ini sudah tidak lagi mengikuti PTM. "Kalau ujian (semester) 100% Daring. Sedang untuk shift masuk tatap muka semester berikutnya menanti asesmen dan izin dari Dinas serta Gugus Tugas Kabupaten,'' tuturnya. [wed]

Solikin

Ajak Orangtua Kontrol Anak Bermain Game, Buat Aplikasi Monitoring

BANGKU POJOK

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi Sidak Prokes di Museum Rasulullah.

Wali Kota Hadi Pastikan Penerapan Prokes Museum Rasulullah Probolinggo, Bhirawa Seiring bertambahnya angka penyebaran Covid 19, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin memastikan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) diperketat, khususnya di area Museum Rasulullah. Guna memastikan hal itu, wali kota melakukan sidak di museum yang berada di Jl Suroyo, Minggu (29/11) malam.

Bahkan Forkopimda putuskan pasar Tugu ditutup sementara.

Awalnya, Habib Hadi menuju tempat pembelian tiket, karena di depannya tersedia tempat cuci electrik. Pengunjung yang akan membeli tiket atau masuk harus mencuci tangan dengan sabun menggunakan alat detektor, sehingga tak perlu dipencet manual. Kondisinya bagus dan ada petugas yang bertugas mengarahkan pengunjung sebelum menuju pintu masuk museum.

Berikutnya, wali kota melepas alas kaki sama seperti yang dilakukan para pengunjung. Setelah alas kaki diletakkan di tempat yang tersedia, baru disemprot handsanitizer elektrik. Di depan pintu masuk pun sudah ada tanda yang terpasang agar tidak berkerumun.

"Saya ingin memastikan Prokes diberlakukan secara ketat di museum ini. Karena saya sidak di fasilitas umum lainnya ada empat cuci tangan elektrik yang macet sehingga tidak bisa digunakan. Alhamdulillah di museum ini sudah sesuai Protap dalam penerapan Prokes. Termasuk tanda physical distancing menuju pintu masuk maupun di area dalam museum,'' ujarnya.

Wali kota juga bersyukur, karena barang peninggalan bersejarah Kota Probolinggo yang dipajang selama ini semakin dikenal masyarakat luas. Mengingat posisi penempatan berada di pintu awal masuk. ''Dulu meski gratis, jarang dikunjungi museum ini oleh orang luar kota. Namun sejak ada museum peninggalan Rasulullah dan para sahabatnya, ikut terdongkrak pula minat melihat barang bersejarah tentang kota ini,'' tutur wali kota. [wap]

Surabaya, Bhirawa Game online jadi hiburan yang menarik bagi anak-anak di masa pandemi.

Namun, tak jarang setiap anak bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal tersebut. Hal ini, tentu saja membuat kekhawatiran bagi orang tua.

Berangkat dari inilah, lima mahasiswa Teknik Elektro Universitas Kristen (UK) Petra yang beranggotakan Jeremy Winston, Yansen Suwanto, Joshua Alexander Heriyanto, James David TM dan Jerich Elia Santoso membuat Aplication Monitoring System (AMS) dan sukses meraih juara 2 kategori Aplikasi Mobile/Web dalam Lomba Nasional Kreativitas Mahasiswa LO KREATIF 2020 yang digelar oleh APTISI Wilayah VII Jawa Timur. AMS sendiri merupakan sistem aplikasi yang dirancang untuk memenuhi ujian akhir semester (UAS) mata kuliah Pengembangan Aplikasi Telematika (PAT) "Aplikasi yang kami buat ini sebuah aplikasi berbasis mobile phone untuk controling anak selama bermain game online. Karena kita khawatir anakanak lebih sering main game di masa pandemi. Dan orangtua susah untuk mengontrol," ujar salah satu tim SGT Jeremy Winston.

Dalam sistem aplikasi tersebut, orang tua diunggulkan dengan mengatur durasi bermain game anak. Jika

bermain game melebihi durasi yang sudah ditentukan, game akan berhenti dengan sendirinya. Namun, untuk dapat menggunakan sistem ini, orangtua dapat menginstall aplikasi pada handphone maupun pada PC komputer. Dan bisa digunakan dimana pun selama ada jaringan internet.

"Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, baik orang tua dan anak harus membuat akun lebih dulu agar mendapatkan username. Agar orang tua dapat mengontrol durasi bermain di aplikasi anak, orang tua memasukan username, durasi bermain dalam satuan menit, dan interval dari durasi itu (hari/minggu/ bulan)," ujar mahasiswa semester 7 ini.

Lebih lanjut, jika proses pengaturan berhasil maka di tampilan home aplikasi orang tua akan menampilkan game apa saja yang dimainkan pada aplikasi anak beserta durasinya, dan sisa waktu bermain. Diakui Jeremy, dalam pembuatan AMS, pihaknya membutuhkan waktu selama tiga bulan. Kendati begitu, pihaknya menemui berbagai kendala. Diantaranya tim tidak bisa berkumpul secara langsung, sehingga sering kali terdapat perbedaan presepsi antara anggota. Ditambahkan anggota lain, Yansen Suwanto kedepan karena banyak kekurangan, pihkanya berencan mengembngkn beberapa fitur oada game. [ina]

Aisyah Zaskia Ramadhani, Moreno Septian Ramadhan, M Rifqi Safriansyah, dan Nazwa Adiba Moza

Kompetisi Pencak Silat Tapak Suc

SD Musix Surabaya Be Surabaya, Bhirawa SD Muhammadiyah 6 (Musix) Gadung, Surabaya berhasil meraih juara dalam lomba Pencak Silat Tapak Suci yang digelar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Juara I untuk katagori tangan kosong dipersembahkan Aisyah Zaskia Ramadhani (kelas VI B), sedangkan juara II katagori beregu menggunakan senjata dipersembahkan Moreno Septian Ramadhan (kelas V C), M Rifqi Safriansyah (kelas V A), Nazwa Adiba Moza (kelas VI B), Sabrina Ramadhani Anam dan Haniya Almahyra.

Lomba Pencak Silat Tapak Suci Virtual Tingkat Internasional antar Pimpinan Daerah (Pimda) dan Persatuan Wilayah (Perwil) Luar Negeri, digelar tanggal 28 - 29 November lalu. SD Musix Surabaya mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Dan sebanyak 345 peserta dari 69 kontingen berasal dari lima Negara berpartisipasi dalam lomba yang digelar secara virtual ini. Selain diikuti peserta dari Negara Indonesia sendiri, Lomba Pencak Silat ini juga diikuti Negara Pakistan, Sudan, Mesir dan Cekoslovakia.

Menurut Kepala Kesiswaan SD Musix Surabaya, Ustadzah Puspitawati SPd, para siswanya ini

mengikuti lomba berawal dari adanya pengumuman kegiatan lomba pencak silat internasional.

Maka pihak Organisasi Pencak Silat Tapak Suci Kota Surabaya ditunjuk untuk mewakili Kota Surabaya dalam kategori lomba seni Pencak Silat Tapak Suci dengan menggunakan senjata, sedangkan kategori tak menggunakan senjata alias tangan kosong mewakili Bangkalan. Pasalnya, Bangkalan tak mempunyai per-

wakilan, makanya baya ditunjuk unt "Setelah tahu para siswa ini be minggu tiga kali m Jumat dan Sab Hari Sabtu diteka dan kekompaka tadzah Puspita-s Sedangkan pa tunjuk untuk iku beregu bersenjata Ramadhan, M R

Jeremy, Yansen dan tiga mahasiswa lainnya saat membuat aplikasi monitoring system.

GALERI

SISWA

Lomba KTTG Dinas PMD Dimenangkan Siswa SMK YPM 8 Upaya merangsang karya cipta siswa dan masyarakat untuk mewujudkan SDM unggul, serta menyongsong Kabupaten Sidoarjo lebih maju. Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) melalui Bidang PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat), menggelar lomba KTTG (Karya Teknologi Tepat Guna).

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Siswa-siswa SMK YPM 8 Sidoarjo sedang menunjukkan piala dan penghargaannya.

Menurut Kabid PUEM PMD Sidoarjo, Yetti Sri Indriastuti SPt MM, lomba ini diikuti siswa dan mahasiswa/ masyarakat, ada 17 tim dari siswa SMA/SMK/MA dan 15 tim dari mahasiswa atau masyarakat. Setelah dilakukan seleksi, masing - masing diambil tiga pemenang.

Juara I diraih Mumammad Nabil MH dan M Afton Oktavian siswa SMK YPM 8 Si-

doarjo, juara II dimenangkan Rifqi Danny P dan M Oktaryano Ramadhan siswa MAN Sidoarjo, sedangkan juara III M Rizki Hermawan dan M Affan Nursalam siswa SMK YPM 8 Sidoarjo.

Sedangkan kategori mahasiswa/masyarakat dimenangkan Yuanita dan Arsyda sebagi juara I dengan judul karya Automatic Gallon Pump. Juara II diraih Yuanita dan Arsy-

da karya berjudul 'Portable Automatic Hand Sanitizer,' dan juara III M dimenangkan Fachrudin dan Lailatul Magfiroh dengan judul Bak Sampah Berbasis Aplikasi Tong Sampah Pintar.

Yetti menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat dan siswa terhadap perkembangan teknologi tepat guna. Juga menambah pengetahuan dan wawasan bagi peserta maupun masyarakat, serta manfaatnya terhadap peningkatkan mutu dan kualitas produksi di berbagai sektor. ''Namun yang lebih penting adalah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada penciptanya,'' terang Yetti, Rabu (2/12) kemarin.

Usai terima penghargaan M

Afton mengaku ciptaanya sebuah alat yang meminimalisir terjadinya sentuhan di masa pandemi Covid 19. Sebuah alat pencuci tangan otomatis dengan manfaatkan sensor infra red. ''Kemudian ada sebuah wadah tempat pencuci tangan serta rangkaian listrik yang telah dirakit sedemikian rupa, sehingga berhasil meraih juara pertama," urai siswa kelas XI Jurusan Teknik Permesinan.

Yus'ad selaku guru pembimbing di SMK YPM 8 Sidoarjo berharap, temuan teknologi tepat guna sarana prasarana pencegahan Covid 19, yang mampu dikreasikan para siswa dan dispurnakan lebih baik lagi secara terus menerus, nantinya juga akan bisa diproduksi untuk kepentingan ruang publik. [*]

rawa

& OLAHRAGA Hijau-Kuning

AYAAN

Desember 2020

Halaman 7

Pemkot Fasilitasi Test Swab Seluruh Petugas Pengawas TPS

menerapkan Prokes dengan baik.

Kini pihaknya masih tetap fokus di enam kecamatan. Jika dalam evaluasi berikutnya hasilnya kembali baik, maka akan dilakukan perluasan. Yaitu dengan melibatkan sekolah yang berada di kecamatan lain yang berzona kuning atau hijau.

Rozi mengatakan, sekolah yang mengikuti uji coba PTM, kini masih berada di zona hijau. Sehingga tetap aman untuk diteruskan. Namun jika di kemudian hari status zonanya berubah menjadi orange atau merah maka pihaknya akan memberhentikan uji coba pada sekolah itu.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo melakukan uji coba PTM tingkat SD dan SMP di 6 kecamatan pada Senin (26/10) lalu. Sekolah itu, SDN Lumbang 2 dan SMPN 1 Lumbang, Kecamatan Lumbang; SDN Sumber Kedawung 1 dan SMPN 1 Kuripan, Kecamatan Kuripan, paparnya.

Kemudian SDN 1 Sumber dan SMPN 1 Sumber, Kecamatan Sumber; SDN Sepuh Gembol 1 dan SMPN 1 Wonomerto, Kecamatan Wonomerto; SDN Bremi 1 dan SMPN 1 Krucil, Kecamatan Krucil; SDN Segaran 1 dan SMPN 1 Tiris, Kecamatan Tiris, tambahnya. [wap]

Surabaya, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Pemkot Surabaya memfasilitasi test swab kepada seluruh petugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini dilakukan untuk memastikan kesehatan seluruh petugas agar pelaksanaan Pilkada berjalan aman dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, mulai 1-5 Desember 2020 seluruh petugas pengawas TPS secara bergiliran mengikuti test swab yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Pelaksanaan swab ini berlangsung di Gelanggang Remaja, Jalan Bogen I, Kelurahan Ploso, Tambaksari Surabaya.

"Untuk hasil tes Swab (positif/negatif) belum diketahui, menunggu analisis dari tim dokter Labkesda. Nanti kalau sudah keluar hasilnya, pihak dokter dari Dinas Kesehatan akan memberitahu kepada pihak terkait," kata Febriadhitya di kantornya, Rabu (2/12).

Untuk mengantisipasi terjadinya

kerumunan, kata Febri, Dinkes Surabaya juga membagi pelaksanaan test swab menjadi dua sesi.

Pada sesi pertama diikuti sebanyak 411 peserta. Kemudian di sesi kedua, diikuti 377 peserta.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, Indra Fajar Swasana menambahkan, test swab ini ditujukan kepada seluruh petugas pengawas TPS se-Kota Surabaya yang berjumlah total 5184 orang.

"Kami difasilitasi oleh pemerintah kota untuk pelaksanaan swab. Memang selaras dengan program untuk pencegahan dan mengantisipasi Covid-19," kata Indra.

Meski begitu, pihaknya telah mengantisipasi apabila ada petugas pengawas TPS yang hasil swabnya positif Covid-19. Menurut dia, dalam proses rekrutmen pihaknya juga menyiapkan backup petugas cadangan.

"Sehingga kalau memang disinyalir ada yang positif setelah hasil swab, maka secara otomatis ada backup.

Sehingga pengawasan tetap berjalan di TPS," pungkas dia. [iib]

Menjelang coblosan pilkada, Pemkot Surabaya memfasilitasi seluruh petugas pengawas TPS untuk melakukan tes swab.

Pjs Bupati Trenggalek Isyaratkan Pilkada Aman dan Damai Trenggalek, Bhirawa Berkesempatan mengambil apel kesiapan pengamanan TPS bersama 3 pilar, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si., isyaratkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati

Trenggalek 2020 aman dan damai.

Dengan sinergitas dan kesiapan semua pihak yang baik diharapkan oleh pria asal Kota Tahu Kediri tersebut Pilkada Trenggalek bisa berjalan kondusif. Benny juga menghimbau kedewasaan mas-

Apel kesiapan pengamanan TPS

yarakat pemilih untuk ikut menyalurkan hak suaranya dalam pilkada 9 Desember nanti.

"Tolong, protokol kesehatan benar-benar diperhatikan. Panitia penyelenggara pemungutan suara harus benar-benar disiplin menjaga protokol kesehatan," terang Benny Sampirwanto mantan Kepala Biro Madiun Pemprov Jatim ini.

Pandemi Covid 19 masih berlangsung, sehingga perlunya kita saling menjaga. Menurut salah satu Penjabat Tinggi Pratama Pemprov Jatim ini, pasalnya wabah dengan kematian cukup banyak seperti ini pernah terjadi di tanah air dan jangan sampai terulang kembali, tutupnya.

Wakapolres Trenggalek, Kompol Mujito dalam apel kesiapan pengamanan TPS menambahkan, selain keamanan dan kewaspadaan terhadap penyebaran Pandemi Covid 19 dalam Pilkada 9 Desember nanti, Pamen Polri ini juga menghimbau kepada panitia penyelenggara be-

nar-benar menjaga kesehatannya.

"Jangan lupa jaga kesehatan karena jumlah panitia ini sudah terhitung baik. Jangan sampai terhalang tugas karena sakit," pesan Kompol Mujito.

Wakapolres Trenggalek ini juga mengapresiasi peran serta Linmas dalam pengamanan Pemilu Kepala Daerah nanti. "Tentunya keberadaan Linmas cukup membantu peran Polri dalam menjaga kondusigitas pengamanan Pilkada serentak nanti," tandasnya.

Mewakili Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Danramil Pogalan, Kapten Djaidi juga mengingatkan kepada seluruh petugas mengenai kondusifitas keamanan Pilkada. Termasuk juga kenetralitasan ASN/ TNI-Polri dalam pesta demokrasi tersebut.

Karena menurutnya kenetralitasan ASN/ TNI-Polri dalam Pilkada juga sebagai bentuk upaya menjaga Pilkada damai. [wek]

KONI Gelar Puslatkab dan Tes Pengukuran Standart Puslatda Jatim trie diana/bhirawa

a saat melakukan formasi dalam latihan rutin di lapangan SD Muhammadiyah 6 Gadung, Surabaya.

i Virtual Internasional Digelar UMS

erhasil Meraih Juara I

a SD Musix Suratuk mewakilinya. perlombaannya, rlatih terus setiap mulai Hari Rabu, btu. Dan khusus nkan gerakannya an,'' terang Ussapaan akrabnya. ara siswa yang diut yakni kategori a Moreno Septian Rifqi Safriansyah,

Nazwa Adiba Moza, Sabrina Ramadhani Anam dan Haniya Almahyra. Dan untuk katagori tunggal dengan tangan kosong diwakili Aisyah Zaskia Ramadhani.

Ustadzah Puspita menjelaskan, setelah anak - anak kompak dibawah asuhan Pembina Ekstrakurikuler Pencak Silat, Coach Wiwit Supriyadi dan Coach Totok, dilakukan perekaman para siswa dalam beraksi dan setelah selesai kemudian dikirimkan kepada Tim

Juri di UMS. "Alhamdulillah, ternyata para siswa berhasil meraih juara. Untuk kategori tangan kosong berhasil meraih juara I, sedangkan untuk kategori beregu dengan menggunakan senjata berhasil meraih juara II,'' jelas Ustadzah Puspita dengan perasaan syukur.

Sementara itu, Aisyah Zaskia Ramadhani mengaku dirinya merasa bangga bisa meraih juara I. Pasalnya, dirinya tidak menjatuhkan target yang muluk - muluk dalam kejuaraan ini, tatapi ternyata bisa meraih juara I. Dan Aisyah menyatakan sangat bersyukur. ''Alhamdulillah, saya bersyukur bisa berhasil meraih juara I dalam Lomba Pencak Silat Tingkat Internasional yang digelar Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

Juara I yang saya raih di masa pandemi Covid 19 ini, saya persembahkan kepada para ustadz ustadzah dan semua teman - teman, serta semua siswa SD Musix Surabaya. Agar semua keluarga besar SD Musix Surabaya ini tetap semangat dalam proses pembelajaran dan terus berpacu meraih prestasi meski di masa pandemi Covid 19 yang belum juga hilang,'' papar Aisyah, ketika ditemui di sela - sela latihan yang digelar di sekolah. [fen]

Tuban, Bhirawa Sebanyak 100 atlet Puslatkab KONI Tuban, mengikuti tes pengukuran menyongsong Porprov VII Jatim 2022 selama tiga hari ke depan, sejak Senin hingga Rabu besok. Tes pengukuran tahap tiga yang diikuti 100 atlet dari 23 Cabor itu, melaksanakan tes pengukuran sesuai standart seleksi Puslatda Jatim.

Sekretaris Tim Satlak KONI Kabupaten Tuban, Novis Eka Prayuda mengatakan, tes ukur dijadwalkan selama tiga hari dengan jenis tes ukur berbeda beda sesuai Cabor masing masing. ''Dengan penekanan pada speed (kecepatan), kekuatan, kelincahan dan daya tahan,'' sambungnya, Selasa, (1/12).

Dijelaskannya, hasil penilaian tes tahap ke tiga ini, selanjutnya akan diserahkan kepada tim pelatih untuk dijadikan bahan evaluasi. Untuk kemudian disampaikan ke Koni Jatim sebagai tim penilai. ''Penilaian tes item semuanya sesuai standartnya seperti di penilaian untuk Puslatda Jatim. Tes yang menilai juga dari Tim KONI Jatim,'' jelasnya.

khoirul huda/bhirawa

Puslatkab dan tes pengukuran atlet yang dilakukan KONI Tuban, menyongsong Porprov VII Jatim 2022.

Ditambahkannya, hasil tes pengukuran tahap ketiga ini akan menjadi acuan untuk tes pengukuran tahap keempat dan tahap lima hingga menjelang pelaksanaan Porprov VII Jatim 2022. Kaitannya hasil tes ukur, sepenuhnya diserahkan kepada Tim KONI Jatim, sehingga lolos tidaknya atlet Puslatkab untuk mengikuti tes ukur tahap empat dan tahap lima berdasarkan keputusan tim penilai dari KONI Jatim dan Tim Satlak KONI Tuban. "Untuk pen-

coretan atau tidaknya kita sharing dengan pelatih dan Tim KONI Jatim kaitan hasil. Kalau tidak layak ya ada degradasi,'' beber Novis.

Sementara itu, Wakil Ketua III KONI Tuban, Mukandar berharap semua atlet Puslatkab mengikuti serangkaian tes pengukuran dengan serius dan maksimal. Sehingga hasilnya akan memuaskan.

Selain itu, ia juga berpesan kepada seluruh atlet bahwa mereka memiliki tanggungjawab berupa pres-

tasi untuk Kabupaten Tuban. Pasalnya, KONI telah memberikan dukungan maksimal untuk pengembangan olah raga, sehingga atlet terpilih Puslatkab juga harus bisa memberikan prestasi terbaiknya.

Diketahui Ke 23 Cabor yang mengikuti tes pengukuran ini adalah, Muathay tujuh atlet, Bilyard dua atlet, Wushu satu atlet, Pentaque satu atlet, Catur satu atlet, Menembak satu atlet, Atletik 10 atlet, Voli Pantai delapan atlet. [hud]

Danrem Pimpin Prajurit Tingkatkan Imunitas dengan Berolahraga Mojokerto, Bhirawa Sembilan bulan pandemi Virus Corona atau Covid 19 melanda Indonesia dan Negara lain di dunia.

Virus ini menyerang tanpa pandang bulu, tanpa melihat umur, jenis kelamin dan strata sosial. Maka setiap orang harus waspada dan selalu menjaga kesehatan, dengan berolah raga secara rutin, mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) guna meningkatkan imunitas tubuh agar tak tertular Virus Corona.

Seperti dilakukan di Makorem 082/CPYJ Mojokerto, kewajiban selalu menjaga kesehatan dengan makan - makanan yang terbebas dari makanan instan. Selalu berolahraga di bawah terik matahari menjadi hal yang harus dilakukan secara bersama - sama di Makorem 082. Hal ini terlihat pada Hari Rabu (2/12) kemarin. Danrem 082/CPYJ Mojoker-

to, Kol Inf Dariyanto memimpin olah raga di halaman Makorem.

Dalam arahannya Danrem mengatakan, umur boleh tua tetapi jiwa raga harus tetap muda jangan mau kalah dengan Prajurit Batalyon.

Karena di tubuh yang sehat, kuat, bakal ada jiwa yang sehat.

Kolonel Dariyanto yang asli Putra Ronggolawe ini mengatakan, saat pandemi seperti saat ini masing - masing prajurit harus selalu menjaga imunitas tubuh dengan cara berolahraga secara rutin dan mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang cukup.

Kini semua makanan yang ada di sekeliling kita sebagian besar merupakan makanan instan, dan semua makanan instan pasti mengandung bahan pengawet. Tanpa kita sadari, apabila dikonsumsi secara terusmenerus dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan penyakit. [min]

Wali Kota Kediri Tunjuk Kadisdik Jadi Sekda Kota Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota Kediri melantik Kepala Dinas Pendidikan, Siswanto sebagai penjabat pengganti Sekretaris Daerah (Sekda). Pelantikan itu dilakukan secara langsung oleh Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar di Ruang Joyoboyo, Selasa 1 Desember 2020.

Wali Kota Kediri mengatakan, posisi Sekda yang saat ini kosong harus segera diisi. Posisi yang kosong ini karena Budwi Sunu selaku Sekda, saat ini

sudah purna tugas. ''Karena posisi ini tidak boleh kosong, jadi saat ini diisi oleh Pak Siswanto,'' jelasnya.

Abu-sapaan akrab Abdullah Abu Bakar juga mengatakan, walaupun masih sebagai penjabat, tugas yang diemban tetap sama saja dan tidak ada perubahan. Hal itu karena pada masa pandemi ini pemerintah harus bekerja lebih keras. Bahkan beberapa hal penting harus direspon secara cepat.

Menurut Abu, pada masa pandemi

ini, pemerintah Kota Kediri terus menerus melakukan koordinasi baik dengan pemerintah pusat dan juga provinsi, terkait beberapa hal. Terutama masalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga masalah vaksinasi Covid.

Disinggung mengenai pertimbangan apa saja yang mendasari dipilihnya Siswanto menjadi penjabat Sekda, dia menyebut sudah sangat paham dengan kemampuan Kepala Di-

nas Pendidikan itu. Secara pengalaman, Siswanto sudah banyak terjun di berbagai bidang.

Karena sudah banyak pengalaman dan termasuk senior, Abu merasa bawa Siswanto bisa menerapkan pengalamannya saat ini sebagai penjabat Sekda. ''Tour of dutynya sudah banyak Pak Sis itu, mungkin itu menjadi pertimbangan paling tepat untuk saya. Untuk seleksi Sekda akan dilakukan secepatnya,'' pungkasnya. [van.adv.hms]

JATIM MEMBANGUN Atasi Banjir, Normalisasi Sungai dan Bikin Long Storage Kamis Pon, 3 Desember 2020

Halaman 8

Bojonegoro,Bhirawa Musim penghujan tiba, proses normalisasi terhadap sejumlah sungai dan kali avur sekaligus membuat longstorage di Kabupaten Bojonegoro terus dikebut. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di beberapa daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro, Tejdo Sukmono mengatakan, dalam kegiatan normalisasi ini telah dipetakan lokasi yang menjadi prioritas. Diutamakan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan parah.

Normalisasi juga bertujuan agar debit air pada aliran sungai bisa sesuai dengan kondisi semula sehingga daya tampungnya bertambah. “ Selain pengembalian fungsi sungai. untuk membuat long storage, mengembalikan dimensi sungai, memperbesar alur sungai, menahan luberan akibat luapan banjir pada musim penghujan, dan menyediakan air irigasi terutama pada musim kemarau. Selain itu, pengerukan juga dilakukan untuk mengembalikan daya tampung sungai,” katanya saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, kemarin (2/12).

Lanjut Tejdo Sukmono menye-

Atasi Banjir, Dinas PU SDA Bojonegoro normalisasi terhadap sejumlah sungai dan kali avur sekaligus membuat longstorage.

butkan, saat ini Dinas PU-SDA telah menyelesaikan pembangunan sudetan (long storage) di kali ingas desa Kadungrejo dan Pucangarum (spotspot), anak kali ingas desa Sumberwangi, Kali Pundungkembar Desa

Karangdayu (spot-spot), Kali Kerjo desa Sugihwaras, Desa Blongsong, Desa Baureno dan rencanyanya dilanjutkan ke Desa Sumbergede. “ Selanjutnya, kali afvour Desa Butoh Kec. Sumberejo, afvour Desa

Nganjuk Bhirawa Hujan deras selama tiga jam, Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso tenggelam dan sejumlah sarana dan prasarana pertanian mengalami rusak berat. Dua dusun yang mengalami banjir paling parah adalah Dusun Bulurejo dan Dusun Mojorembun.

Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materiil yang diakibatkan banjir mencapai milyaran rupiah. Karena banyak tanggul dan plengsengan sungai di Desa Mojorembun serta saluran pengairan yang rusak akibat banjir tersebut.

Kepala desa Mojorembun, Bambang Suparno mengatakan jika hujan turuan Senin (1/12) malam sekitar pukul 20.00 hingga pukul 23.00.

Hujan yang cukup lebat tersebut mengakibatkan beberapa sungai kecil yang mengalir ke Sungai Desa Mojorembun meluap. Selain karena curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan debit air yang tinggi, beberapa titik tanggul di Sungai Mojorembun juga sudah rapuh secara teknis.

Dijelaskan Bambang Suparno, di

Petugas saat memadamkan mobil jenazah di KM 56/A di tol GempolPandaan, Kabupaten Pasuruan, Senin (1/12) malam.

Ambulan Bawa Jenazah Terbakar di Tol Gempol-Pandaan Pasuruan, Bhirawa Sebuah mobil ambulan pembawa jenazah hangus terbakar di KM 56/A di tol Gempol-Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Beruntung, jenazah berhasil dikeluarkan dari mobil.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (1/12) malam. Bermula mobil jenazah bernopol Nopol L 1524 JF datang dari Grand Juanda City Sidoarjo hendak menuju ke Kota Blitar. Ambulan beriringan dengan mobil keluarga jenazah.

Namun celakanya saat di lokasi kejadian, keluarga jenazah yang menggunakan kendaraan lain melihat asap mengepul dari bawah mobil ambulan. Kemudian muncul api membakar mobil.

Mendapati hal itu, keluarga jenazah meneriaki pengemudi ambulan untuk diminta berhenti. selanjutnya, ambulan menepi di bahu jalan.

“Seluruh orang di dalam ambulan menyelamatkan diri. Sedangkan jenazah dalam keranda juga dikeluarkan sejauh 100 meter,” ujar Kanit PJR 2 Polda Jatim AKP Rony Faslah, Selasa (2/12).

Sesaat kemudian, petugas tiba dilokasi untuk memadamkan api yang membakar mobil ambulan. Selanjutnya, bangkai kendaraan dibawa ke gerbang tol Pandaan.

“Saat itu juga jenazah di bawah ke rumah duka menggunakan ambulan lainnya.

Terbakarnya mobil ambulan karena korsleting sistim elektronik kendaraan,” kata Rony Faslah. [hil]

Desa Mojorembun terdapat dua sungai besar yang debit airnya berasal dari hutan di sisi utara dan dari dari wilayah Bagor dan Wilangan di sisi selatan. Derbit air yang tinggi menggerus tanggul sisi barat sungai, sehingga Dusun Bulurejo dan Dusun Mojorembun sendiri banjir hingga masuk ke perkampungan warga.

Air yang masuk ke pemukiman warga tingginya mencapai mata kaki orang dewasa dan baru surut sekitar pukul 04.00 dinihari.

“Debit air yang cukup tinggi dari Wilangan masuk ke Sungai Puh Gosong sedangkan air dari wilayah hutan masuk ke Sungai Klawon. Akibat dari dua sungai di Desa Mojorembun itu meluap dua dusun terendam air,” terang Bambang Suparno.

Saat yang sama Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahyono yang meninjau langsung kondisi Desa Mojorembun setelah banjir surut mengakui banyak kerusakan pada sarana pengairan.

Terutama sedimentasi Sungai Puh Gosong dan Sungai Klawon yang sudah mencapai tahap memprihatinkan.

Pemkab Madiun, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Madiun mendapatkan peringkat ke-2 dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur atas penilaian menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I TA 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI. Hal itu disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Jatim saat menggelar video conferance pada acara pembukan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2020, Rabu (2/12).

Pada awal tahun 2020, BPK melakukan pengawasan semua keg-

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 1002 SJ, a/n. Irma Meriatul Hepi, RT 002 RW 002 Lk 04 Ds/ Kec. Ngunut – T.Agung No. 7578/IMB/BI-IV/2020

iatan khususnya terkait pertanggung jawaban keuangan. Sebelumnya, Pemkab Madiun menduduki peringkat 33 selanjutnya naik ke peringkat 8 dan sekarang berada di peringkat ke-2 se Jawa Timur.

Dari hasil temuan tersebut, BPK memberikan kategori WTP yang ke7 kalinya kepada Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap Pertanggungjawaban Keuangan. Setelah itu Pemkab menindaklanjuti temuan-temuan tersebut khususnya yang menyangkut

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO Jl. Pramuka No.32 Telp. (0352) 481172 Fax (0352) 481546 Ponorogo Kode Pos 63411

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 35/Peng-35.02/XII/2020

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa : Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak

1

2

3

1.

SUHARTOJL DR WAHIDIN 05RT.01/RW.01Kel. PacitanKec. PacitanKab. Pacitan

M.310/GUPOLO

a. Luas b. GS / SU / UB 4 a. 3.615 m2 b. GS: No.292 Tanggal 27-01-1995

ristika/bhirawa

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahyono meninjau lokasi banjir dan sarana pengairan yang rusak di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso.

Akibat sedimentasi tersebut, dasar Sungai Puh Gosong dan Sungai Klawon menjadi naik sehingga ketika ada lonjakan debit air kedua sungai tersebut langsung meluap. Dengan kondisi tersebut, areal persawahan di Desa Mojorembun juga sangat terancam bencana banjir jika tidak segera dilakukan normalisasi sungai.

Dikatakan Tatit, tahun anggaran 2021, DPRD Nganjuk sudah menyetu-

jui biaya untuk normalisasi sungai di Desa Mojorembun. Untuk itu, tatit berharap bupati melalui dinas terkait segera menindaklanjuti proyek normalisasi sungai di Desa Mojorembun.

“Awal tahun anggaran, secepatnya harus dilakukan normalisasi sungai di Desa Mojorembun. Karena anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dialokasikan dan tinggal mengeksekusi,” tandas Tatit saat berada di Desa Mojorembun.[ris]

Pemkab Madiun Peringat ke 2 se Jatim Penilaian Rekomendasi LHP Semester I TA 2020

KEHILANGAN

Nama / Alamat Pemohon

si sungai tersebut dengan mengangkat sedimen dari dalam sungai dengan menggunakan alat berat, dan mengembalikan alur sungai sehingga sungai dapat berfungsi sebagai mana mestinya.

Infrastruktur Pengairan Rusak Akibat Banjir

KELANA JATIM

No

Balongdowo, afvour desa Ngumpakdalem, kali Gandong dusun Sugihan Kedungsumber, Kali Pacal Desa Gondang, Kali Desa Pragelan dan afvour Desa Malo,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan normalisa-

”Caranya dengan mengangkat sedimen dari dalam sungai dan meletakkan di kanan-kiri sungai, sekaligus dibuat semacam tanggul, sehingga nantinya setelah dinormalisasi, dapat berfungsi sebagai tampungan air atau long storage,” kata Tedjo Sukmono.

Tedjo menjelaskan long storage adalah tempat tampungan air yang memanjang di sungai atau kali yang telah dilakukan normalisasi, sehingga sepanjang sungai tersebut ketersediaan air selalu ada, sekaligus dapat meninggikan muka air sehingga air irigasi bisa mengalir secara gravitasi. Nantinya, di bagikan hilir dapat dilengkapi dengan bangunan cekdam. “ Selain sebagai tampungan air, manfaat long storage juga dapat digunakan untuk penyedia air irigasi pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan air tawar.

Selain itu potensi lain bisa untuk pengembangan pariwisata dan konservasi air untuk membantu pelestarian mata air dan kelestarian sumur masyarakat,” pungkasnya.

Dengan dilaksanakan normalisasi sungai dan pembangunan long storage tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana banjir luapan sungai saat musim penghujan, dan tampungan air dari long storage tersebut dapat menyediakan air irigasi pada musim kemarau.[bas]

Terdaftar atas Nama

Tanggal Pembukuan

5

6

DOKTER SUHARTO

27-01-1995

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel b. Kec

Keterangan

7 a. – b. Gupolo c. Babadan

8 Pengambilan Sumpah Tanggal 27-10-2020

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini,bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatankeberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tigapuluh) hari tidak ada keberatan terhadap penggantian sertipikat tersebut di atas,maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Ponorogo, 02-12-2020

kerugian negara.

Berdasarakan keterangan Agus Budi Wahyono Kepala Inspektorat yang baru saja dilantik, dari evaluasi BPK, Kabupaten Madiun dapat menindaklanjuti Rekomendasi BPK sebanyak 96,26%. Harapannya untuk evaluasi tindaklanjut semester ke II diharapkan ada perkembangan presentase tindaklanjut dari temuan/rekomendasi BPK atas keerugian negara.

Sementara itu saat ditemui, Bupati

Madiun, H. Ahmad Dawami mengucapkan terimakasih dan sangat mengapresiasi atas kinerja seluruh OPD Pemkab Madiun atas diraihnya peringkat 2 dalam menindaklanjuti Rekomendasi BPK semester I TA 2020.

“Saya berterimakasih kepada seluruh jajaran OPD atas kinerjanya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Saya berharap tetap jaga semangat dan tingkatkan koordinasi, sehingga tidak ditemukan penyimpangan dalam pengguanaan anggaran”, ujarnya.dar

Penyandang Disabilitas Dilatih Mandiri Membuat Batik Ciprat Trenggalek, Bhirawa Menindaklanjuti program provinsi Jawa Timur tentang pengembangan Kampung Inklusi , Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) memberikan pelatihan membuat batik ciprat bagi penyandang disabilitas.

Meski dengan keterbatasan fisik bukan berarti sebuah halangan untuk memberikan pelatihan dan memperkaryakan, melalui pelatihan yang diberikan akan menumbuhkan semangat mereka untuk terus berkreasi Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyo melalui Staf Pengelolaan Data Bansos dan Hibah Dinsos P3A Indra Prasetyo Budi Adnanto mengungkapkan awal kegiatan pelatiahan pembuatan batik ciprat bagi penyandang desabilitas berawal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tentang pengembangan kampung inklusi. Yang mana Kampung inklusi ini merupakan pusat rehabilitasi berbasis komunitas untuk kaum disabilitas, dan peran serta keluarga disabilitas dan masyarakat.

“Di kampung inklusi ini dimungkinkan kaum disabilitas maupun non disabilitas bisa bekerjasama.

Kebetulan disini memproduksi batik ciprat dan gula semut. Akan tetapi, untuk gula semut ini produksi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) memberikan pelatihan membuat batik ciprat bagi penyandang disabilitas.

masih dihentikan karena proses pembuatannya dirasa cukup berat bagi teman-teman disabilitas,” ungkap Indra dikonfirmasi di kampung inklusi Gunung Kebo Kabupaten Trenggalek, Rabu (02/12) siang.

Pria yang akrab disapa Indra menyebutkan perkembangan produksi batik ciprat yang mulai dibuka bulan Agustus kemarin cukup banyak peminat. Sudah mencapai puluhan pesanan batik ciprat dari dalam Trenggalek bahkan sampai luar kota.

Untuk proses pemasarannya sendiri, Dinas Sosial P3A Trenggalek menggandeng Kelompok Swadaya Mandiri (KSM) selaku pembina dari produksi batik ciprat ini. Mengingat produksi batik ciprat ini masih tergolong baru, Dinas Sosial P3A Trenggalek semakin

gencar melakukan promosi.

“Di KSM ini juga terbagi menjadi link - link yang bergerak mulai bagian produksi hingga pemasaran.

Sementara ini pemesanan batik ciprat bisa dilakukan via offline ataupun online melalui media sosial yang ada,” ujarnya.

“Kami juga punya harapan, nanti kampung inklusi ini bisa berkembang di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan juga proses produksi bisa setiap hari dilakukan,” imbuh mas Indra.

Selain fokus ke produksi batik ciprat, kedepan Dinas Sosial P3A juga akan melakukan pengembangan lain seperti melakukan pelatihan mennjahit untuk produksi baju dari bahan batik ciprat itu sendiri dan tempat cuci kendaraan bermotor.[wek]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pon, 3 Desember 2020

Halaman 9

Anak Harus Dilindungi dari Penularan Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Anak harus mendapatkan perlindungan agar tidak tertular sakit Covid-19. Sosialisasi terus digencarkan agar protokol kesehatan juga diadaptasikan untuk anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo turun ke desa, karena dalam masa pandemi Covid19 ini, masih ada orang tua yang membiarkan saja anak mereka saat keluar rumah tidak memakai masker dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya di Desa Jogosatru Kec Sukodono dan Desa Tambak Kalisogo Kec Jabon.

OPD ini sempat memberi pemahaman, kepada orang tua, kader kesehatan, perwakilan RT, RW, TP PKK desa, karang taruna, guru TK, SD dan SMP, kalau anak juga bisa tertular Covid-19.

“Saat ini pandemi Covid-19

masih belum berakhir, anakanak juga harus didampingi, dilindungi dari penularan Covid-19,” komentar Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AKB Kab Sidoarjo, Evi Rupitasari, Rabu (2/12) kemarin.

Melindungi anak dari penularan Covid-19, kata Evi, diantaranya yakni harus memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menjaga jarak.

Apa ada anak yang sampai tertular Covid-19 di wilayah

Kab Sidoarjo ? Evi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo untuk memperoleh data-data pastinya.

Tidak hanya orang tua saja yang imunitas tubuhnya bisa turun. Imunitas anak, kata Evi, juga bisa turun. Ia memberi ilustrasi, saat ini sudah sekian bulan anak-anak tidak bisa masuk sekolah dan harus belajar secara Daring dari rumah saja. Sehingga Mereka tidak bisa bertemu teman dan guru. Menurutnya kondisi itu membuat anak bisa

menjadi stres dan akhirnya imunitas tubuh menjadi menurun.

“Resikonya, akan sangat rentan untuk tertular Covid19,” kata Evi. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memberikan pemahaman kepada orang tua dan pihak-pihak di desa, tentang alur-alur yang harus dilakukan untuk membawa dan merawat anak ke fasilitas kesehatan yang ada, apabila ada anak-anak yang sampai ada indikasi tertular Covid-19.

“Agar bisa paham, dan anak

bisa dengan segera mendapatkan perawatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, disampaikan oleh Estuiningtias Nugraheni, Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia ( Persakmi), bahwa jumlah anak-anak di Indonesia yang terkonfirmasi positip Covid-19 cukup banyak, bila dibuat rata-rata negara lain.

Menurutnya itu karena sikap perilaku dari orang tua yang dianggap masih mengabaikan kesehatan anaknya. [kus]

alikus/bhirawa

Evi Rupitasari

Timgab Gelar Operasi Yustisi, Warga Tak Bermasker Disanksi Teguran

Sinergi enpat pilar dalam membantu kesukitan masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19.

Alimun Hakim/Bhirawa

Terus Bergerak,Empat Pilar di Lamongan Baktikan Diri ke Masyarakat Lamongan,Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Bupati Fadeli bersama 3 pilar lainya Polres,Kodim 0812 dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus bergerak membaktikan diri memberikan pelayanan kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

Ke empat pilar ini bahkan langsung terjun mendekatkan diri kepada masyarakat dan tetap memperhatikan disipilin protokol kesehatan.

Usai menggelar bakti sosial di beberapa d, kini menyasar ke daerah perbatasan dengan kota tetangga Kab.Tuban yakni Kecamatan Brondong, tepatnya di balai Desa Sendangharjo,Lamongan,Rabu(2/12).

Bakti sosial pelayanan masyarakat ini terpadu,mulai dari mengurus akta kependudukan dan

catatan sipil gratis,pemeriksaan kesehatan,sembako murah dan pelayanan KB. Bupati Fadeli menegaskan kepada masyarakat,pemberian sembako ini adalah murni sebagai bentuk bakti sosial dan jangan diartikan macam-macam.

Kami menghimbau agar masyarakat jangan pernah bosen dan tetap patuhi protokol kesehatan,”tegas Bupati Fadeli saat di lokasi.

Sementara itu, untuk potensi desa yang dimiliki Sendangharjo ini kedepan Bupati ingin ada pemasukan untuk desa.”Terkait wisata Trinil agar Kepala Desa segera mengurus.Meskipun bukan lahan kita kedepan harus ada pemasukan untuk desa,”terangnya.

Tak hanya itu,Bupati dua periode ini memberikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan selama pandemi Covid-19

KELANA JATIM

yang bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tinggal menghitung hari.

“Sebentar lagi juga sudah mulai pekasanaan Pemilu, jadi jangan sampai nanti tidak memperhatikan protokol kesehatan hingga terjadinya kluster pemilu. Kita berharap masyarakat memahami aturan - aturan ketika datang ke TPS,” terangnya.

Ditambahkan Fadeli,saya paham masyarakat mulai merasakan kejenuhan, tetapi saya himbau kepada masyarakat agar tidak jenuh.

Selalu tetap memperhatikan protokol kesehatan,”tambah Fadeli.

Sementara itu , Ketua PWI Lamongan Bachtiar Febrianto menyatakan dengan tegas jika wartawan harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Bakti sosial melawan Covid-19 ini adalah upaya sinergitas empat pilar dalam menaggulangi damp-

ak pandemi yang berefek pada sektor ekonomi dan kesehatan.

“Selain kita bertugas untuk menyajikan berita,wartawan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.Untuk itulah PWI Lamongan bersama Pemkab,Polres dan Kodim 0812 terus bergerak berbakti kepada masyarakat.Terlebih saat ini kita masih dalam keadaan pandemi Covid19,sehingga banyak yang merasakan dampak dari pandemi ini,” ujar Febrianto Mas Febri,sapaan akrabnya juga berharap, apa yang telah diupayakan oleh PWI Lamongan bersama tiga pilar setidaknya mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak.”Semoga apa yang kita upayakan ini dapat memberikan manfaat dan mampu meringankan kesulitan masyarakat dimasa pandemi,”terangnya. [Aha/yit]

Saat FPI mendatangi Mapolres Sampang

personil Satlantas juga ikut memasang stiker berisi himbauan “Ayo Pakai Masker “ di bodi kendaraan umum. Langkah ini dilakukan, ujar Yatno, sebagai sarana sosialisasi disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19.

Kompol Yatno Mardi menambahkan, pelaksanaan operasi yustisi dilakukan oleh Satgas Operasi Aman Nusa Semeru sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Operasi yustisi ini mengedepankan himbauan kepada masyarakat yang juga disertai dengan penindakan agar masyarakat selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” kupas Yatno Mardi.

Untuk itu, Kompol Yatno selalu berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Situbondo untuk ikut mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Santri Situbondo.

Caranya, sebut Yatno Mardi, cukup dengan disiplin memakai masker saat keluar dari rumah. “Kami minta warga Situbondo untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas seharihari,” pungkas Yatno Mardi. [awi]

sawawi/bhirawa

Tim Gabungan saat melakukan operasi yustisi di sepanjang Jalan PB Sudirman Situbondo, Rabu (2/12).

Kadis DPMD Ajak Pendamping Desa Sosialisasikan 3M

Ormas FPI Datangi Mapolres Sampang Sampang,Bhirawa Massa yang tergabung dalam Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendatangi perwakilan Madura, mendatangi Markas Polres Sampang, Rabu (2/11/2020).

Kedatangan mereka berkaitan dengan proses pemanggilan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang dipanggil oleh pihak kepolisian, Massa bergerak mulai pukul 11.00 Wib dari depan Gedung DPRD Sampang menuju Mapolres setempat sambil membacakan shalawat. Kemudian masa melakukan istighasah bersama di depan Mapolres Sampang.

Sekretaris FPI DPD Madura Nasrullah mengatakan, aksi tersebut ingin menyampaikan keberatan atas hal yang menimpa imam besar FPI yakni Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Kedatangan kami ke Polres Sampang untuk menyampaikan surat keberatan kami, berkenaan dengan apa yang terjadi dengan Imam Besar Habib Rizieq Shihab. Karena kami menilai beliau akhir-akhir ini banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil, itu saja,” katanya.

Menurutnya penyampaian surat keberatan tersebut kepada Polres Sampang, sebagai bentuk apa yang menjadi hak sebagai warga negara Indonesia.

“Lepas dari itu semua, kita akan tetap ikuti apa yang menjadi kebijakan dari pihak berwajib,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Kasat Intel Polres Sampang AKP Dhani Parijono mengatakan, kedatangan massa itu ialah untuk menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap ke Polres Sampang terkait dengan pemanggilan Habib Rizieq Shihab oleh Polda Metro.

“Ya, apa yang menjadi aspirasi sikap mereka kita terima, karena itu memang kebebasan menyampaikan aspirasi nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan,” jelasnya. [lis]

Situbondo, Bhirawa Puluhan personel gabungan menggelar operasi yustisi peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan (prokes) dalam rangka implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 45 Tahun 2020, Rabu (2/12).

Pelaksanaan operasi yustisi digelar di sepanjang Jalan PB Sudirman Kota Situbondo dengan dipimpin langsung Kabag Ops Kompol Yatno Mardi bersama personil gabungan Polres Situbondo.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, dalam operasi yustisi kali ini pihak Kodim 0823 dan Satpol PP Pemkab Situbondo ikut memberhentikan setiap kendaraan yang melintas terutama bagi pengendara yang tidak memakai masker. Dari hasil operasi yustisi selama 1 jam kemarin, tim gabungan berhasil menemukan 15 orang pengendara yang tidak memakai masker.

“Mereka kemudian kami beri pembinaan dan teguran serta diberi masker gratis,” jelas Kompol Yatno Mardi.

Selain itu, lanjut Yatno Mardi,

Ihsan Kholil/Bhirawa

Suasana acara Peningkatan Kapasitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, di Aula Hotel Ijen View.

Bondowoso, Bhirawa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso Drs. Abd Rahman, MM, mengajak seluruh Pendamping Desa untuk mensosialisasikan 3M yakni

Memakai Masker, Mencuci Tangan dengan sabun, dan Menjaga Jarak kepada masyarakat baik dikecamatan maupun didesa masing-masing.

Hal ini disampaikan oleh Abd Rahman saat membuka acara Pen-

ingkatan Kapasitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, di Aula Hotel Ijen View, Rabu (2/12).

“Saya meminta kepada teman-teman pendamping dengan situasi pandemi covid 19 ini, untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dampingannya untuk mematuhi protkes, guna mencegah penyebaran Covid 19,” ungkapnya.

Menurutnya, kegitan peningkatan kapasitas P3MD merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun, dalam rangka evaluasi program dan mengupgrade SDM seluruh pendamping mulai dari Pendamping Ahli (PA), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), serta Pendamping Lokal Desa (PLD).

“Ini merupakan kegiatan rutin

antara DPMD dengan para pejuang desa, yang sekaligus juga menjadi pejuang Covid 19 dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pentingnya mematuhi protkes kepada masayarakat yang ada didesadesa,” paparnya.

Selain itu, Abd Rahman pun meminta kepada pendamping desa untuk tetap mejalankan tugas dan fungsinya untuk mengawal program pemerintah khususnya program Kemendes.

“Saya berharap pada situasi pandemi Covid 19 ini, teman-teman pendamping tetap profesional dalam menjalankan tugasnya serta wajib memberi contoh kepada masayarak dalam mematuhi protkes,” tandas mantan Kadis BPBD itu.

Pantauan di lokasi, tampak para pendamping Desa yang hadir di acara tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.[san]

Korem 084/BJ Rayakan HUT ke-49 Korpri Bersama Yatim Piatu Korem 084/Bhaskara Jaya (BJ) merayakan HUT Korpri ke-49 dengan sederhana. Kegiatan yang dilangsungkan di Makorem 084/Bhaskara Jaya, Rabu (2/12) itu berjalan dengan khidmat dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Suasana harmonis dan kekeluargaan nampak manakala ASN di lingkungan Korem 084/Bhaskara Jaya melibatkan para anak yatim piatu Yayasan Panti Asuhan Putra Putri Pahlawan. Sehingga perayaan HUT Korpri tahun ini berjalan dengan keharmonisan dan kekeluargaan.

ASN Korem 084/Bhaskara Jaya, Sumartono mengaku, perayaan HUT yang melibatkan yatim piatu kali ini, diyakini mampu memberikan momentum terse-

ndiri. Terlebih dalam hal kinerja bagi para ASN ke depannya.

“Perayaan kita kemas dengan cara sederhana. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memacu Korpri Korem 084/ Bhaskara Jaya untuk lebih baik dalam melaksanakan tugas mendatang,” kata Sumartono.

Sementara itu, Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 084/Bhaskara Jaya, Mayor Inf Agung menambahkan, kegiatan ini sengaja digelar secara terbatas. Menurutnya, adanya pandemi seakan menjadi kewasp-

Istimewa

Korem 084/Bhaskara Jaya (BJ) merayakan HUT Korpri ke-49 bersama yatim piatu, Rabu (2/12).

adaan bagi seluruh pihak, terlebih mencegah timbulnya kluster baru Covid-19.

“Tetap dijalankan (protokol kese-

hatan, red). Kita semua sudah berkomitmen untuk menjadi garda terdepan memutus rantai pandemi di Surabaya,” pungkasnya. [bed]

EKONOMI Dinas Koperasi Usulkan 80.253 UM Dapat BLT Kamis Pon, 3 Desember 2020

Halaman 10

Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, Ir M. Edi Kurniadi, mengatakan sampai saat ini sudah ada sebanyak 80.253 usaha mikro (UM) di Kab Sidoarjo, yang diusulkan lewat pihaknya untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Kemenkop UMKN RI senilai Rp2.4 juta, pada masa pandemi Covid-19 ini.

Menurut Edi, para UM di Kab Sidoarjo selain diusulkan lewat Diskop Kab Sidoarjo,usaha mikro di Sidoarjo juga ada yang diusulkan lewat lembaga lain. Misalnya lewat BRI, BNI 46 dan Pegadaian.

“Sekitar 20% yang pengusulannya lewat Dinas Koperasi Sidoarjo sudah cair. Kalau dari lembaga lain, kami masih belum tahu datanya,” komentar Edi, Rabu (2/12) kemarin.

Usaha mikro yang pengusulannya

lewat Dinas Koperasi Kab Sidoarjo, kata Edi, mayoritas dari bidang jasa makanan dan minuman (Mamin) dan dari jasa perdagangan. Usaha mikro yang usulannya sudah cair sebesar 20% itu, kata Edi, hampir merata dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo.

Menurut Edi, nanti pihaknya akan minta data dari Pusat, supaya bisa tahu secara pasti berapa total usulan usaha mikro dari Kab Sidoarjo.

Karena saat ini, usaha mikro tidak hanya usul lewat Dinas Koperasi saja, tetapi juga bisa sejumlah lem-

baga lain.

Tujuan dari pemberian BLT itu, kata Edi, sebagai bantuan permodalan usaha bagi usaha mikro dalam masa pandemi Covid-19.

Dirinya mengatakan dalam Bulan Desember 2020 ini, akan bisa tahu realisasi dari semua usulan bantuan ini. Karena program ini program di tahun 2020. Sehingga harus beres di tahun ini juga.

Bagi usaha mikro yang tidak lolos mendapatkan BLT tersebut, menurut Edi, harus bisa menerima, karena persyaratannya barangkali

tidak memenuhi syarat. Sehingga mereka diharap tidak terlalu berkecil hati.

Apalagi nanti, lanjut Edi, akan ada bantuan permodalan lain yang bisa dimanfaatkan untuk usaha mereka.

Namanya KURDA, yakni Kredit Usaha Rakyat Daerah, dari Pemkab Sidoarjo yang bekerja sama dengan BPR Delta Artha. Bunganya kecil hanya 3% setahun.

“Ini nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha,” kata Edi. [kus]

alikus/bhirawa

Edi Kurniadi

BURSA EKONOMI

Dampak Pandemi, Investasi Realisasi Rp 8,1 Triliun Pasuruan, Bhirawa Pandemi Covid-19 sejak awal tahun, membuat investasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 ini terancam tidak memenuhi target.

Dari target investasi sebesar Rp 9 triliun, realisasi investasi hingga penghujung akhir tahun baru berkisar Rp 8,1 triliun.

“Hingga saat ini, realisasi investasi baru berkisar Rp 8,1 triliun.

Salah satu penghambatnya adalah pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujar Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Selasa (2/12).

Meski demikian, capaian investasi sebesar Rp 8,1 triliun dinilai sudah cukup baik di tengah-tengah pandemi. Ke depan, pihaknya tetap berusaha mengembangkan sarana prasarana untuk menunjang investasi di Kabupaten Pasuruan.

“Kami akan terus menciptakan kenyamanan dalam berinvestasi. Yaitu dengan persiapan perubahan RT/RW untuk kawasan industri. Selain itu juga penyiapan infrastruktur pendukung seperti tol, energi listrik dan jaringan migas di kawasan industri,” kata Gus Irsyad panggilan akrabnya.

Layanan investasi, lanjut Gus Irsyad, terus dipermudah. Yaitu dengan hadirnya Graha Pelayanan Publik atau Mal Pelayanan Publik.

“Sehingga investor tidak sampai memakai cara yang berbelit-belit dalam pengurusan perizinan. Kami memberikan pelayanan yang sangat mudah untuk kesejahteraan masyarakat,” urai Gus Irsyad.

Sekadar diketahui, perolehan investasi tahun ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Bila tahun lalu, targetnya dipatok Rp 9 triliun dan realisasinya mencapai dua kali lipat menjadi Rp 18,4 triliun. [hil]

Pentingnya Menjaga Keseimbangan Sisi Spiritualitas dalam Pengelolaan Bisnis

Penandatanganan peresmian pembangunan jembatan kawasan konservasi mangrove di lokasi Coastal & Marine Biodiversity Reserve (CMBR) Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Surabaya, Bhirawa Penerbit Gramedia Pustaka Utama tekah resmi meluncurkan buku Mindfulness-Based Business: Berbisnis dengan Hati karya Sudhamek AWS, secara virtual live event pada hari ini, Rabu (2/12).

Melalui bukunya, Sudhamek yang merupakan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2017–2022 serta Chairman PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk menyampaikan gagasan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan sisi spiritualitas dalam pengelolaan bisnis atau organisasi.

“Pada prinsipnya praktik bisnis maupun nonbisnis dengan berbasis kebersadaran agung (mindfulness) adalah bahwa berbisnis, atau berorganisasi, juga menjalankan suatu profesi, bukanlah semata-mata demi menggapai profit atau keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya, tetapi lebih dari itu, yakni demi menumbuhkan benih-benih kebaikan bagi kepentingan bersama,” terangnya pada Prolog buku Mindfulness-Based Business: Berbisnis dengan Hati, Rabu (2/12).

Sudhamek menambahkan sejatinya bisnis pun berdimensi vertikal karena apa yang diupayakan, pada saatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Mahakuasa. “Itulah mengapa saya memberi imbuhan ‘agung’ dalam istilah mindfulness, karena ada dimensi kebersadaran transendental pada Sang Mahaagung,” ujarnya.[riq]

Surabaya, Bhirawa Bersama Pertamina EP, masyarakat Desa Lembung Paseser berkomitmen untuk peduli dan menjaga kualitas lingkungan.

Seruan penghentian perburuan satwa burung dan menjaga ekosistem puspa yang berada di sekitar masyarakat digaungkan oleh Pertamina EP Asset 4 Poleng Field dalam kegiatan peresmian pembangunan jembatan kawasan konservasi mangrove di lokasi Coastal & Marine Biodiversity Reserve (CMBR) Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Poleng Field Manager, Jemy Oktavianto mengungkapkan jembatan sepanjang 350 meter ini dibangun untuk memudahkan aktifitas pemantauan, rehabilitasi mangrove dan hu-

CMBR Lembung Paseser Diharapkan Jadi Sentra Penelitian dan Edukasi tan pantai yang sudah dikembangkan sejak tahun 2017.

“Pandemi Covid – 19 tidak menghentikan kewajiban perusahaan untuk tetap tumbuh bersama masyarakat, khususnya dalam bidang lingkungan,” terangnya, Rabu (2/12).

Dengan mengusung konsep konservasi, riset, penelitian dan pemberdayaan masyarakat CMBR Lembung Paseser ini diharapkan menjadi sentra penelitian dan edukasi. Jemy berharap dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sudah teridentifikasi dapat menjadi lokasi riset dan pendidikan bagi masyarakat.

“Sebanyak 34 spesies mangrove dan 68 spesies burung telah teriden-

Bupati dan Wabup Tuban Resmikan Pasar Rakyat Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Wabup Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., meresmikan Pasar Rakyat Kenduruan di desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Rabu (02/12/2020). Pada kesempatan ini, juga diserahkan motor pengangkut sampah, bantuan sembako, bantuan modal dan alat untuk pelaku UMKM. Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan kehadiran Pasar Rakyat Kenduruan sudah dinantikan warga sejak lama. Proses pembangunan Pasar Rakyat Kenduruan memerlukan waktu lama karena harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Kepemilikan pasar menjadi aset Pemkab Tuban sedangkan pengelolaannya diserahkan ke Pemdes setempat.

“Perlu dibuat Perjanjian Kerjasama sehingga dapat menjadi pendapatan asli desa,” kata Bupati Huda.

Lebih lanjut, keberadaan pasar memiliki fungsi strategis yaitu jual, beli, dan promosi. Pasar menjadi wahana untuk mengerakkan roda perekonomian masyarakat. Di pasar terjadi transaksi perputaran uang antar warga masyarakat. Karenanya, keberadaan pasar harus dapat dioptimalkan masyarakat.

“Juga memasarkan produk asli dan UMKM di Kenduruan,” sambungnya.

Bupati juga menjelaskan pembangunan kabupaten Tuban mencakup berbagai aspek, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan budaya.

Pembangunan dilakukan secara terpadu antar aspek dan mengantarkan kabupaten Tuban surplus padi dan jagung. Menjadi lumbung pangan

Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Wabup Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., saat menianjau kondisi pedagang pasar usai diresmikan.

Jawa Timur dan Nasional.

Selaras dengan hal tersebut, potensi pertanian di Kenduruan dapat dioptimalkan tidak hanya tanaman bahan pokok, tapi juga buah.

“Bisa melakukan budidaya buah alpukat,” jelasnya. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur diimbangi dengan suprastruktur.

Pada masa pandemi Covid-19, berbagai sektor terkena dampaknya. Sebagai bentuk kepedulian dan stimulus pada sektor perekonomian disalurkan bantuan modaal dan alat bagi pedagang maupun pelaku UMKM. Bupati dua periode ini berbagai program pembangunan Pemkab Tuban dilakukan secara merata. Diharapkan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Diskoperindag Tuban, Agus Wijaya menyebutkan pembangunan Pasar Rakyat Kenduruan tersebut menggunakan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 miliar untuk pembangunan konstruksi fisik pasar.

Selain itu juga menggunakan dana PAPBD 2019 dan 2020 masing-masing 200 juta rupiah yang digunakan untuk pembangunan sarana pendukung seperti pagar depan, saluran air, dan jalan akses masuk pasar.

Untuk tahun 2021, pihaknya kembali mengusulkan dana sebesar 1,7 miliar rupiah yang akan digunakan untuk sarana listrik, air, pembangunan tempat parkir, plengsengan dan saluran pendukung lainnya.

Adapun Fasilitas yang ada di Pasar tipe D tersebut yaitu 18 unit kios, 96 unit Lost, kantor pengelola pasar, mushola, ATM, toilet, dan Pembuangan Sampah Sementara.

Agus Wijaya menerangkan operasional tahap pertama dilakukan setiap hari. Sebagai pasar daerah, untuk saat ini pertama akan dikelola oleh Pemkab Tuban melalui sub pasar Jatirogo. Selanjutnya, akan dikelola seluruhnya oleh desa melakui perjanjian kerjasama dengan Pemkab.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban ini menambahkan pembangunan pasar ini untuk menjaga stabilitas harga pangan dan bahan pokok. Juga meningkatkan omzet pasar melalui penjualan produk lainnya. Serta mendukung pemasaran produk lokal dan UMKM di kecamatan Kenduruan.

Pada peresmian pasar tipe D ini, selian Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Diskoperindag Tuban, tampak hadir juga Kepala Dispemasdes dan KB, Hj.Nurjanah SH, Camat Kenduruan, Joko Purnomo dan Forkopimka setempat. [hud]

tifikasi dan terpantau di wilayah ini, selain untuk menambah pengetahuan lokasi ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru,” ujarnya.

Sementara proses identifikasi satwa dan fauna tersebut dibukukan dalam buku saku berjudul Avifauna Lembung Paseser yang merupakan buku kedua yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bagian menambah kepustakaan tentang keanekaragaman hayati.

“Pada buku ini dijelaskan peran burung, upaya konservasi burung maupun daftar spesies burung yang ada di Lembung Paseser,” kata Jemy.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Anang Yulianto menyampaikan harapannya

agar perusahaan tetap konsisten melaksanakan program serupa.

“Program yang sudah digagas oleh perusahaan tentu harus kita dukung, kita berharap program seperti bersihbersih sampah di pantai juga bisa dilakukan dengan mengajak masyrakat dan siswa-siswi sekolah untuk ikut berpartisipasi,” jelasnya.

Anang mengatakan bahwa kawasan ini dapat disulap menjadi eko-wisata yang dibanggakan oleh masyarakat Madura.

Selain kegiatan seremonial, masyarakat dan tamu undangan diajak untuk berkeliling di sekitar kawasan serta melakukan penanaman cemara laut secara simbolis dalam rangka hari Cinta Puspa & Satwa Nasional.[riq]

SAMBUNGAN

Kamis Pon, 3 Desember 2020

Dorong Paguyuban Masyarakat Jatim Tingkatkan Peran di 26 Kantor Perwakilan Dagang Sambungan hal 1 “Bisa saja penjual dan pembelinya dari Jatim atau dari Sumsel. Bahkan saya ingin ini bisa dikembangkan menjadi investasi antar provinsi,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Investasi antar provinsi, lanjut Khofifah, juga merupakan dorongan yang kini dikuati oleh Presiden Joko Widodo. Karena investasi tidak harus dalam skala besar. “Berinvestasi untuk membuat usaha dengan merekrut lima sampai sepuluh karyawan itu juga investasi. Jadi saling membangun kekuatan dagang antara Jatim dan Sumsel, akan menjadi pintu pembuka bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi,” tandasnya.

Sementta itu, Ketua Paguyuban Masyarakat Jatim di Sumsel KH Amirudin Nahrawi mengatakan, dari 7 juta penduduk Sumsel 3 juta di antaranya merupakan masyarakat Jatim. Maka akan cukup signifikan dalam mendukung program gubernur Khofifah. Potensi dagang seluruh komoditi akan dapat dimaksimalkan dengan memperkuat koneksi antara Jatim dengan Sumsel. [tam]

Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Kabupaten Jombang l

l

Polisi Jaga Ketat Rumah Ibunda Mahfud MD l Sambungan hal 1

di lokasi untuk mengantisipasi adanya aksi lanjutan. Tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan penjagaan di kediaman Ibunda Mahfud MD sejak 12 November lalu, termasuk saat kejadian berlangsung, polisi juga berada di lokasi dan menertibkan massa.

“Saat kejadian Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo betul, ada durasi 32 Wisnu Andiko. detik dalam video kejadian tersebut. Namun, fakta kejadian di lapangan sekitar 5 menit, aksinya spontan, mereka turun dari kendaraan dan meneriakkan. Kemudian secara preemtif dan preventif dapat ditangani dan Kapolres turun tangan langsung dan diimbau kembali ke kendaraan masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya, Polres Pamekasan dibantu Polda Jatim melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dua orang dari kelompok massa yang mengatasnamakan Umat Islam Kabupaten Pamekasan Madura yang ada di lokasi kejadian.

“Kami masih menunggu hasil pendalaman melalui identifikasi wajah, juga materi suara. Jadi memang sifatnya spontan, tapi kami sesalkan. Itu memang kediaman ibunda bapak Mahfud MD. Beliau sedang istirahat dan sekali lagi kami menyesalkan,” ucap-nya.

Pada Selasa siang sekitar pukul 13.45 WIB, rumah Mahfud MD di Pamekasan tiba-tiba didatangi ratusan orang yang datang dengan menumpang beberapa truk. Di depan rumah Mahfud, massa sempat berorasi sebelum dengan cepat dihalau oleh polisi.

Sebelum mengepung rumah orang tua Mahfud, massa telah mendatangi Mapolres Pamekasan. Dalam orasinya, massa meminta agar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak dijadikan tersangka. [ant]

Nahkodai ICMI Muda Jatim Sambungan hal 1 pa Bu Mei ini mengungkapkan, dirinya siap mengawal organisasi cendekiawan muslim yang lahir di era orde baru ini menjadi lebih baik menghadapi era disrupsi. Meski tantangannya lebih besar, namun dia optimis akan bisa membawa ICMI Muda Jatim lebih baik lagi.

“Untuk SK (surat keputusan) pengangkatan Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat telah turun pada 2 Desember 2020. Ini menjadi suatu amanah bagi saya, dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan pengurus terpilih lain menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Bu Mei menambahkan, terpilihnya sebagai Ketua Umum berangkat atas empati sosial di era millenial ini yang sangat memprihatinkan. “Banyak generasi muda yang bergeser nilai moral budaya dan agamanya, dan terjadi di seluruh dunia akibat dari mudahnya akses digital informasi dan teknologi”, imbuh doktor bidang manajemen ini.

Dosen kelahiran Surabaya, 5 Mei 1978 ini berharap, generasi muda Indonesia bisa tetap on the right track menghadapi era melubernya informasidewasa ini. “Untuk itu kita akan matangkan langkah-langkah dengan menghimpun pasukan dari cendekiawan termasuk saran-saran sejumlah guru besar yang menjadi dewan penasehat kami,” tandasnya. [iib] l

Halaman 11

istimewa.

Banjir yang terjadi di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa pagi (02/12).

Empat Daerah di Jatim Jadi Zona Merah l

Sambungan hal 1

fah Indar Parawansa meminta semua masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspaan dan perketat protokol Kesehatan.

Pihaknya bersama Satuan Gugus Tugas COVID-19 dan Dinkes Jatim bergerak cepat untuk menangani daerah-daerah dengan lonjakan kasus COVID-19.

“Saya minta semuanya untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan disiplin protokol ke­ sehatan, Satgas Covid-19 saya minta untuk bekerja keras kembali dan lebih ekstra. Satgas Covid-19 Jatim bersama Dinkes juga kami minta gerak cepat simultan,” pinta Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim di tengah-tengah kunjungan kerjanya dalam rangka misi dagang Provinsi Jatim dengan Sumatera Selatan, Rabu (2/12) di Palembang.

Khofifah menambahkan, upa­ ya preventif seperti Operasi Yustisi bersama jajaran Polda, Kodam , Kejaksaan serta Pengadilan akan di tingkatkan kembali guna meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Hal ini penting dilakukan karena dari data yang ada terdapat tren kenaikan kasus COVID-19 secara Nasional, termasuk Jatim pasca libur panjang. Melihat dari pengalaman sebelumnya, maka peningkatan kepatuhan protokol kesehatan mampu membuat 63% Kabupaten Kota di Jatim berhasil menjadi zona kuning.

“Kami telah melakukan kordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan operasi Yustisi secara masif di berbagai daerah

di Jatim, nampaknya protokol kesehatan di beberapa area sudah agak mengendor, jadi kita harus mengencangkan lagi, demi kebaikan bersama,”tegas Gubernur Khofifah.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini berharap, agar kepatuh­ an terhadap protokol kesehatan dapat terus ditingkatkan. Mengingat saat ini di beberapa tempat ditemukan penerapan protokol kesehatan yang mulai mengendor. Hal ini tentunya akan sangat berkaitan erat dengan peningkat­ an kasus Covid-19.

“Rumusnya kalau protokol kesehatan kendor maka terjadi peningkatan atau lonjakan Covid-19, dan ketika Protokol kesehatan kita ketat maka Covid-19 akan melandai, atau turun,” tegas Khofifah.

Terkait isu adanya rumah sakit yang mulai penuh dan Bed Occupancy Rate (BOR) naik, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga bergerak cepat dengan mengaktifkan kembali rencana RS Darurat untuk Malang Raya. Apalagi, terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan di Malang Raya, sehingga BOR rumah sakit mencapai 70%.

BOR sendiri merupakan salah satu dari empat parameter yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat hunian rawat inap di sebuah rumah sakit.

Sementara itu, upaya kuratif seperti pendirian RS Darurat juga akan dioptimalkan khsusunya pada daerah dengan BOR yang tinggi. Melalui kajian ilmiah dan analisa situasi yang riil di Lapangan, Malang raya saat ini membutuhkan perhatian khusus.

“Saat ini kami akan fokus untuk membantu relaksasi rumah sakit di Malang Raya dengan mendirikan RS Darurat Lapangan (RSDL). Format RSDL nantinya akan seperti yang telah ada di Surabaya. RSDL Indrapura terbukti sangat efektif untuk meringankan beban rumah sakit dengan kematian 0%. Konsep ini akan kami replikasi ke Malang Raya,” urai Mantan Mensos RI ini.

Meskipun Jatim sudah mempersiapkan RS Darurat untuk mengatasi lonjakan kasus, Khofifah terus mewanti-wanti warga Jatim agar meningkatkan lagi penerapan protokol kesehatan maupun dalam pelaksanaan 3T, yaitu Testing, Tracing dan Treatment. Terlebih, Jatim sebelumnya telah menunjukkan hasil yang pesat dalam penanganan Covid-19 ketika protokol kesehatan dapat diterapkan secara ketat dan massif.

“Namun demikian, kali ini kita juga bisa lihat bahwa kasus Covid19 bisa naik sewaktu-waktu bila kita lengah,” imbuh Khofifah.

Untuk diketahui, berdasarkan data Nasional per 2 Desember 2020, Recovery rate atau Tingkat Kesembuhan di Jatim merupakan salah satu yang terbaik di Pulau Jawa. Jatim 88,03%, Jawa Tengah 70,61%, Jawa Barat 85,21%, DKI Jakarta 90,64%, Yogyakarta 73,57% dan Banten 67,85%.

“Oleh karena itu, mari kita ketatkan lagi penerapan protokol kesehatan di Jatim. Saya optimis bersama warga Jatim, kita semua bisa melewati pandemi Covid-19 dengan hasil yang terbaik,” pungkas Khofifah. [tam]

Jatim Sukses Realisasikan PAD di Atas 100 Persen l

Sambungan hal 1

Selain itu, penerimaan juga diperoleh dari Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 31,25 miliar (115,77%), pajak rokok Rp 2,17 triliun (96,75 %), Retribusi Jasa Umum (RJU) Rp 3,43 miliar (114,44%), dan pendapatan lainlain Rp 19,34 miliar (107,5%).

“Alhamdulillah, di tengah situasi krisis menghadapi pandemi seperti ini kita mampu menjaga performa untuk menarik semaksimal mungkin PAD dari berbagai potensi yang dikelola Pemprov Jatim,” tutur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (2/12).

Atas pencapaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Jatim yang telah sadar mendukung pemba­ ngunan Jatim dengan membayar pajak. Selain itu, Khofifah juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dirlantas Polda Jatim serta PT Jasa Raharja atas kerjasama yang telah dibangun dalam melayani wajib pajak melalui Kantor Bersama Samsat se Jatim. Melalui pajak yang diterima tersebut, Pemprov Jatim akan terus berkomitmen agar dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jatim.

“Penerimaan PAD tahun 2020 ini akan terus bertambah mengingat masih ada 24 hari kedepan sebelum penerimaan kas ditutup. Kita opti-

mis terhadap capaian PAD, oleh karena itu dalam R-APBD 2021, akan kita naikkan kembali target PAD sebesar Rp 13 triliun atau meningkat 4,86 persen dari PAPBD 2020. Kami optimis, ikhtiar ini akan berhasil dengan dukungan kuat dari masyarakat sebagai wajib pajak,” ujar Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, peningkatan pendapatan pajak harus diiringi de­ngan perbaikan terhadap layanan pembayaran pajak. Karena itu, transformasi digital yang telah dilakukan Bapenda Jatim untuk memberikan layanan pembayaran pajak menjadi faktor penting. Di antaranya ialah inovasi Samsat 4.0 yang merupakan transformasi anjungan tunai mandiri (ATM) Samsat Jatim yang juga mendapatkan penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jatim 2020.

Selain itu, Bapenda Jatim juga telah meluncurkan inovasi Sambel Bajak (Sambil Belanja Bayar Pajak) yang telah mendapat penghargaan Top 45 Kovablik.

“Transformasi digital adalah keniscayaan yang harus dilakukan dalam memperbaiki layanan pembayaran pajak. Sehingga wajib pajak tidak harus antre atau datang ke Samsat untuk membayar pajak,” jelas Khofifah.

Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Jatim Muhammad Yasin menambahkan, capaian PAD yang diterima merupakan ke-

berhasilan dari berbagai kebijakan yang diluncurkan Gubernur Khofifah berupa stimulus pajak.

Sejak adanya pandemi Covid-19, Gubernur Khofifah secara cepat mengeluarkan kebijakan penghapusan denda PKB dan BBN serta diskon corona. Stimulus itu kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pemutihan pajak pada 1 September hingga 28 November.

Pemutihan tersebut meliputi pembebasan sanksi PKB, pembebasan sanksi BBNKB dan pembebasan pokok BBN II dan seterusnya.

“Hingga program pemutihan tersebut berakhir, telah dinikmati oleh 468.259 wajib pajak dengan penerimaan sebesar Rp 246,66 miliar dengan insentif yang dikeluarkan (loss) sebesar Rp 72,02 miliar,” jelas Yasin. Dari kebijakan pemutihan juga berhasil menarik kendaraan dari luar Provinsi Jatim sebanyak 13.866 unit sehingga menjadi obyek pajak di Jatim.

Dengan rincian, 2.866 unit kendaraan roda 2 dan 10.980 unit kendaraan roda 4 dan memberikan penerimaan PAD senilai Rp. 25,89 Milyar. Selama pemutihan dilaksanakan, wajib pajak yang memanfaatkan layanan Payment Point Online Bank (PPOB) sebanyak 198.712 kendaraan dengan Rp 101,24 miliar.

“Kami yakin PAD Jatim akan terus meningkat dari target yang sudah ditetapkan dengan sisa waktu yang masih dalam satu bulan ke depan,” pungkas Yasin.[tam]

Sambungan hal 1

Konipah pun belum mengetahui apakah ada perabot rumah tangga miliknya yang rusak akibat banjir ini.

Kepala Dusun Kebondalem, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Erwan Susanto mengatakan, sebelum banjir melanda dusunnya, didahului oleh hujan yang turun pada Selasa malam (01/12) sekitar pukul 21.00 WIB. Dan menurut informasi yang ia peroleh, di daerah Wonosalam yang merupakan daerah hulu sungai yang melintas di dusunnya, juga terjadi hujan.

“Kalau di sini hujannya sampai jam 3 pagi, hujannya memang deras sekali. Kami dapatkan informasi baik dari BPBD maupun relawan, sehingga kami juga harus siapsiap,” ungkap Erwan Susanto.

Dikatakannya, debit air mulai naik ke pemukiman warga pada sekitar Rabu dinihari (02/12) sekitar pukul 02.00 WIB. Dirincinya, rumah warga yang tergenang air banjir sekitar 474 rumah. “Untuk jiwa, sekitar 1669 jiwa, itu 1 desa.

Untuk saat ini jam 7 (pagi) ini, air juga masih menggenang dan belum surut. Mungkin, diperkirakan nanti sore jam 3, baru bisa surut,” ungkap dia lagi.

Sementara itu, melalui sambungan Telepon Seluler (Ponselnya) Selasa siang (02/12), Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Gunadi yang saat dihubungi berada di lapangan menjelaskan, banjir yang terjadi di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang berangsur surut.

“Jadi ada pembersihan rumah dari warga. Tadi pagi memang ada 10 KK (Kepala Keluarga) dari dari 624 jiwa, yang mengungsi di Kademangan itu, 9 KK sudah pulang, dan tinggal 1 orang akhirnya juga sudah dipulangkan karena merasa sudah surut,” kata Gunadi.

Dia menambahkan, sempat didirikan dapur umum oleh salah satu pihak di Kademangan untuk membantu para korban banjir di daerah tersebut. Lebih lanjut kata dia, banjir di Kademangan merupakan banjir tahunan yang berasal dari luapan Sungai Catak Gayam.

“Karena hujan intensitas sedang, jadi tidak tinggi. Kalau tinggi, mungkin semuanya terkena (banjir), akhirnya melebarnya juga ke semua warga, termasuk juga di Jogoroto itu ada beberapa, termasuk di Sumber Pengantin, luberluberan dari sungai kecil,” kata Gunadi lagi.

Dia melanjutkan, untuk penanganan dari petugas, pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan pemantauan di lapangan mulai Mojoagung, Sumobito, sampai pemantauan di Dam Yani. “Dam Yani menurut teman-teman PUPR, aman terkendali,” ujar Gunadi.

Dia menambahkan lagi, di Jombang selama 3 hingga 4 hari ke depan masih berpotensi terjadi hujan. Oleh karenanya, dia mengimbau agar masyarakat Kabupaten Jombang tetap waspada dengan kondisi tersebut. “Terutama wilayah Wonosalam, yang saat ini kalau hujannya terus menerus sampai malam hari biasanya longsor, jadi tetap antisipasi,” tandas Gunadi. [rif]

Zona Merah Kota Batu Bukan Klaster Wisata Tapi Keluarga l

Sambungan hal 1

yang digelar di rupatama gedung balaikota setempat, Rabu (2/12). Dipastikan berubahnya status menjadi zona merah ini tidak membuat Kota Batu menerapkan PSBL sebagai pembatasan lokal tingkat kota.

Rapat evaluasi satgas Covid-19 kemarin melibatkan semua unsur Forkompimda Batu yang dipimpin Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang memaparkan bahwa berubahnya status Kota Batu menjadi zona merah ini diakibatkan adanya penambahan pasien positif yang cukup signifikan. Namun penambahan ini terjadi di tingkat desa, terutama di Desa Tlekung dan Kelurahan Songgokerto.

Awalnya, di kedua desa ini ada warganya yang sakit kemudian dnyatakan suspect Covid-19. Namun pihak keluarga maupun warga sekitar tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. “Akibatnya, banyak kerabat dan tetangga yang besuk dan tanpa melalui protokol kesehatan. Dan ketika pasien ini meninggal dunia dan hasil tes SWAB dinyatakan positif maka virus Corona yang dbawa telah menyebar kemana- mana,”jelas Dewanti, Rabu (2/12).

Atas kejadian ini Satgas Covid-19 telah melakukan tracing ke puluhan bahkan ratusan warga. Dan dari rapat kemarin telah disepakati oleh Pemkot Batu bersama Kajari, Dandim, DPRD, dan Kepolres untuk menghidupkan kembali tim Satgas Covid hingga ke tingkat dusun. Hal ini seligus sebagai upaya untuk menyadarkan kembali warga dalam menjaga kesehatan denan menerapkan prokes.

Saat ini, akibat banyaknya pasien Covid-19 Kota Batu yang mencapai 760 kasus telah membuat tempat penampungan pasien Covid-19 yang telah disediakan menjadi penuh. Baik itu rumah sakit ataupun hotel yang telah dirubah fungsina menjadi penampungan Covid-19.

“Dan sekarang diusulkan oleh bapak Kajari untuk menjadikan beberapa home stay di Kota Batu sebagai tempat penampungan. Tentu hal ini dengan memperhatikan dan memenuhi syarat- syarat yang dperlukan,”tambah Dewanti.

Diketahui, saat ini ada empat kabupaten/kota yang kini berstatus zona merah di Jatim. Dan salah satunya adalah Kota Batu. Selain Batu juga ada Jember, Situbondo, dan Jombang yang ada di zona tersebut. Sementara Lumajang yang sebelumnya berstatus zona merah justru berganti menjadi zona oranye bersama 31 daerah yang lain. [nas]

Ikhlas Gaji Minim dan 11 Tahun Numpang Pickup Sayur Menuju Sekolah l

Sambungan hal 1

katanya.

Bagi Ambar, mengajar merupakan segalanya. Karena itu, dia tetap ikhlas mengajar meski gaji tak seberapa. Bahkan, saat disinggung statusnya yang masih guru honorer, Ambar memilih diam. “Jangan membahas honorer, kurang etis. Terpenting saya bisa terus mengajar,” tuturnya.

Ambar mengaku sudah 15 tahu meng­ajar sebagai guru honorer. Namun hal itu dilalui dengan bahagia. “Menjadi guru itu pilihan hidup saya,” katanya. Namun, Ambar berpesan , agar pihak sekolah tetap mendukung para tenaga honorer, termasuk hak dan kewajiban tenaga honorer. “Seperti yang saya alami, dampak pindah-pindah tugas sekolah, akibatnya data saya tidak masuk ke (pemerintah) pusat. honor tidak terbayar,” katanya.

Demikian pula dengan perjuangan seorang guru wanita di Kota Probolinggo, juga patut mendapatkan acungan jempol. Lestari Rahayu warga RT 04 RW 14 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik di daerah pegunungan, dengan jarak tempuh menuju sekolah sekitar 45 kilometer dari rumahnya.

Profesi sebagai guru ia lakukan sejak 2010 lalu, ia merintis SMPN 5 Sumber salah satu sekolah satu atap yang berada di lereng pegunungan Tengger, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Hanya 20 orang siswa saat pertama kali ia mengabdikan diri di sekolah itu. Selama setahun ia pun harus rela mengajar tanpa digaji.

Tak sampai disitu, Yayuk panggilan akrabnya harus berjuang menuju ke sekolah 2 kali dalam sepekan di masa-masa awal dan 5 hari dalam

sepekan hingga saat ini. Tanpa gaji, Yayuk mesti berangkat ke sekolah sekitar pukul 05.30 pagi. Ia menumpang mobil penumpang umum (MPU) dari Kecamatan Bantaran dengan tarif Rp15.000 untuk sampai ke sekolah di Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber.

“Ke Bantaran itu saya diantar teman mas, karena mobil angkutannya berangkat dari sana.

Tapi hanya bertahan satu tahun, sebab mobil angkutan jarang berangkat pagi,” katanya.

Setahun berlalu, Yayuk beralih menggunakan MPU ke pick up atau truk sayur.

Alasannya karena bisa berangkat lebih pagi untuk ke sekolah. Tumpangan pick up sayur itu ia jalani hingga saat ini secara gratis. “Setelah ga ada MPU saya berganti menumpang angkutan sayur yang mau naik ke daerah atas,” ungkapnya.

Yayuk diangkat sebagai tenaga guru tidak tetap (GTT) pada 2017, ia pun mendapat

honor Rp1,3 juta perbulan. Sebelumnya, selama 7 tahun Yayuk hanya mendapat gaji Rp150.000 perbulan. “Setelah setahun ngajar tanpa gaji, akhirnya saya digaji 150 ribu per-bulan. Tahun 2017 saya diangkat sebagai GTT,” tandasnya.

Saat pulang dari sekolah, Yayuk harus kembali berjuang untuk kembali sampai ke rumah. Jam pulang sekolah yang cukup siang sering kali membuatnya sampai ke rumah sore bahkan malam hari.

Menumpang kendaraan pengangkut sayur dengan jarak tempuh yang cukup jauh, tentu menjadi kekhawatiran pihak keluarga. Kakak tertua Yayuk sempat melarangnya mengajar di daerah pegunungan, begitu juga ibunya, Mukya juga memintanya berhenti mengajar.

Namun setelah dijelaskan bahwa mengajar sebagai pengabdian, keluarga Yayuk pun kembali menerimanya. “Sempat dilarang

sama kakak dan ibu saya. Saya kan perempuan, menumpang pick up sayur lagi, jadi mereka pasti khawatir,” paparnya.

Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo 2007 itu pun bertemu jodoh yang menjadi suaminya saat ini, Sunarto (47). Pertemuan itu terjadi dari tumpangan demi tumpangan pick up sayur. Sunarto merupakan salah satu supir yang kendaraannya biasa Yayuk tumpangi untuk berangkat ke sekolah.

Suaminya yang diterima sebagai supir di sebuah perusahaan, tak membuat Yayuk berhenti mengabdikan diri sebagai guru.

Bahkan saat diminta memilih mengajar di pegunungan atau di tengah kota, Yayuk memilih tetap bertahan mengajar di daerah terpencil. “Ya namanya sudah kadung cinta sama sekolah itu mas, saya memilih tetap ngajar disana,” tambahnya. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Kamis Pon, 3 Desember 2020

Protokol Kesehatan Jaminan Kelangsungan Pilkada 2020 Jakarta, (ANTARA) - Protokol kesehatan yang ketat dinilai akan menjadi jaminan dan kunci sukses bagi kelangsungan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember. Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas di Jakarta, Rabu, mengatakan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak terutama terkait pemastian jaminan keamanan dan penerapan protokol kesehatan.

“Perlu adanya penguatan koordinasi semua pihak yang terlibat untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pilkada serentak yang berlangsung Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Politik, Hukum, HAM dan pada 9 Desember 2020 akan digelar Keamanan KSP SIgit Pamungkas. di 270 daerah terdiri dari 9 provinsi,

37 kota, dan 224 kabupaten.

Sigit menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah memberikan empat arahan terkait penyelenggaraan pilkada.

Yang terpenting menurut arahan Presiden adalah pilkada harus ber-

jalan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), jujur, adil, serta aman dari Covid-19.

“Pilkada tinggal hitungan hari, sementara pertumbuhan kasus Covid-19 masih berfluktuasi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan perlu menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana yang telah dirancang,” ujar Sigit.

Pria yang juga mantan anggota KPU Pusat ini menambahkan, untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bebas dari Covid-19, penyelenggara pemilu harus bisa bersikap tegas. Jika ada

Gunung Semeru Masih Luncurkan Awan Panas

Lumajang, Jawa Timur, (ANTARA) Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih meluncurkan awan panas guguran pada Rabu.

“Berdasarkan pengamatan pada Selasa pukul 00.00 sampai 06.00 WIB teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 2.500 meter mengarah ke tenggara,” kata Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Nia Haerani saat dihubungi per telepon dari Lumajang.

Menurut dia aktivitas kegempaan Semeru teramati awan panas guguran sebanyak satu kali dengan amplitudo 20 mm dengan durasi 1.445 detik. “Gempa guguran sebanyak 11 kali dengan amplitudo 7-20 mm dengan durasi 110-250 detik,” katanya.

Gempa tremor harmonik tercatat sebanyak dua kali dengan amplitudo 1-2 mm selama 1798-2400 detik. Secara visual, lanjut dia, Gunung Semeru terlihat jelas, namun gunung dominan tertutup kabut dan asap kawah tidak teramati.

Cuaca cerah dan mendung. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara, timur laut, selatan, dan barat daya dengan suhu udara 22-25 °C. Nia mengatakan Gunung Semeru pada level II atau statusnya waspada, sehingga

ANTARA

Warga berjalan di samping jalur lahar panas Gunung Semeru di kawasan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (2/12). Gunung Semeru mengalami erupsi yang menyebabkan awan panas letusan meluncur ke arah Curah Besuk Kobokan sepanjang 11 kilometer dengan durasi kemunculan awan panas selama tiga jam serta status level II atau waspada.

masyarakat tidak melakukan aktivitas di dalam radius 1 km dan wilayah sejauh 4 km di sektor lereng selatan-tenggara kawah aktif yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif G. Semeru (Jongring Seloko) sebagai alur luncuran awan panas.

“Masyarakat juga diminta mewaspadai gugurnya kubah lava di Kawah Jongring Seloko,” ujarnya.

Sebelumnya Bupati Lumajang Thoriqul

Haq meminta agar masyarakat juga mewaspadai saat hujan turun yang sewaktu-waktu bisa meluap akibat lahar panas Semeru yang memenuhi Daerah Aliran Sungai (DAS) Curah Kobokan.

“Saya mengimbau masyarakat yang ada di sekitar DAS lahar Semeru untuk waspada bila hujan turun karena dimungkinkan akan menjadi arus sungai dari lahar Semeru meluas ke permukiman,” katanya. [*]

Pemkab Kulon Progo Percepat Lelang Proyek Infrastruktur Kulon Progo, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mempercepat lelang proyek infrastruktur dan program lainnya yang menggunakan dana alokasi khusus pada awal Januari 2021 dalam rangka menggerakkan ekonomi pada kuartal pertama 2021.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada 2021 mendapat alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,16 triliun dengan rincian transfer daerah

sebesar Rp1,06 triliun dan dana desa sebesar Rp95,88 miliar.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 nasional secara virtual, tentang percepatan penyerapan anggaran pada kuartal pertama. Oleh karena itu, kami sudah memerintah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana anggaran yang didanai APBN agar segera bisa terealisasi,” kata Sutedjo.

Ia mengatakan Kulon Progo mendapatkan alokasi dana transfer khusus sebesar Rp302,30 miliar dengan rin-

cian dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp134,19 miliar dan DAK nonfisik sebesar Rp168,18 miliar.

Dari DAK tersebut sudah secara rinci penggunaan anggarannya, sehingga OPD teknis untuk menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan secara rinci, cermat, dan transparan supaya proyek dapat dilakukan lelang lebih awal.

“Percepatan lelang ini supaya anggaran dari pemerintah pusat terserap dengan baik, pelaksanaan program berjalan tepat waktu, dan terpenting dapat menggerakkan ekonomi wilayah,” katanya. [*]

Bupati Kulon Progo Sutedjo

Saya Memilih Maka Saya Ada

Jakarta, (ANTARA) - Pemilih­ an Kepala Daerah Serentak 2020 ditetapkan pada tanggal 9 Desember mendatang. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota kali ini akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2020 di tingkat provinsi diikuti sebanyak 22 pasangan calon, tingkat kabupaten diikuti sebanyak 570 pasangan calon, dan tingkat kota madya diikuti sebanyak 95 pasangan calon.

Terkait dengan jumlah calon pemilih pada pilkada serentak tahun ini, sebagaimana yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, tercatat 100.359.152 orang terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Era pemilihan langsung untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Indonesia dimulai pada tahun 2004. Akan tetapi, untuk pemilihan kepada daerah langsung, baru berjalan sejak 2005 setelah berlakunya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka, mulai 15 tahun silam, pemilihan kepala daerah (pilkada) di Tanah Air tidak lagi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak saat itu, setiap warga negara di sebuah daerah pun merasa memiliki hak politik yang digunakan sepenuhnya. Hak memilih

tak lagi diwakilkan kepada wakil rakyat. One man one vote. Satu orang satu suara. Langsung bisa memilih wali kota, bupati, gubernur, hingga presiden, sebagaimana saat memilih ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang semestinya digunakan sebaik-baiknya.

Pemilihan langsung membawa kedekatan secara emosional. Meng­ enal secara langsung figur sekaligus program calon pemimpin daerah yang bersangkutan.

Tak jarang, seorang pekerja dari sebuah daerah yang merantau ke kota lain yang lebih besar sampai merasa perlu pulang kampung demi bisa mencoblos calon kepala daerah pilihannya pada pilkada di kampung halamannya.

Rasa memiliki akan pemimpin masa depan itu begitu besar. Kalau saya tidak ikut memilih wali kota, bupati, atau gubernur, bagaimana perkembangan daerah saya kelak?

Pemilihan kepala daerah se­ rentak awalnya berlangsung dalam skala lokal. Pada tahun 2005, saat itu, Indonesia menggelar serentak pemilihan gubernur dan 19 bupati/ wali kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya, pada tahun 2010, Indonesia kembali menggelar pilkada serentak

dalam skala lokal. Kali itu, pemilihan kepala daerah di 17 kabupaten/ kota di Sumatera Barat digelar bersamaan.

Lima tahun kemudian, Indonesia mengukir sejarah dengan menggelar pilkada serentak skala nasional untuk pertama kali. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 dilaksanakan di 269 daerah. Sekitar 98,3 juta orang memiliki hak suara dalam pemilihan tersebut.

Pemilihan kepala daerah serentak skala nasional kedua digelar pada tahun 2017. Saat itu, 101 pilkada digelar dalam satu waktu, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tercatat 41,2 juta orang diikutsertakan sebagai pemilih.

Berikutnya, pada tahun 2018, Indonesia kembali menggelar 171 pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Bahkan, seluruh provinsi di Pulau Jawa, selain DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyelenggarakan pemilihan gubernur. Sebanyak 160,8 juta orang tercatat sebagai pemilih.

Di ujung tahun ini, pemilihan kepala daerah serentak kembali akan digelar. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi pertanyaan besar, bagaimana antusiasme masyarakat pada pilkada kali ini? Akankah partisipasi pemilih masih bisa setinggi Pemilihan Umum Presiden 2019?

Sama seperti Pilpres 2019, Pemerintah mematok target partisipasi 77,5 persen. Saat itu, pencapaian melebihi target. Partisipasi pemilih menyentuh angka lebih dari 80 persen.

Tentu, berbagai hal dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Ke-

menterian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Pemerintah memastikan setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 akan berlangsung dalam protokol kesehatan ketat.

Baik saat pendaftaran, masa kampanye, debat calon kepala daerah, maupun pemungutan dan penghitungan suara.

Kita berharap, dengan kepastian bahwa protokol kesehatan melawan COVID-19 dijalankan dengan penuh kedisiplinan, agenda demokrasi pemilihan kepala daerah serentak bisa berjalan lancar. Rasa memiliki warga pada calon kepala daerahnya pun tetap tinggi sehingga setiap pemilih antusias datang ke tempat pemungutan suara (TPS) secara tertib, menyalurkan hak politik untuk berpartisipasi dalam menentukan penyelenggara pemerintahan mendatang di daerahnya.

Maka, jika Rene Descartes, seorang filsuf ternama asal La Haye, Prancis yang hidup di abad XVII terkenal dengan ungkapannya Cogito Ergo Sum, Je Pense Donc Je Suis, I Think, Therefore I Exist, Aku Berpikir maka Aku Ada, selayaknya kita berkata pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, ‘Aku Memilih maka Aku Ada’. Keberadaan kita sebagai warga negara akan sangat lengkap dan terasa saat menjalankan partisipasi politik di bilik suara. *) Widodo Muktiyo, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

hambatan segera cari jalan keluar sehingga tidak menjadi persoalan ketika pencoblosan.

“Petugas yang bekerja harus bebas dari Covid-19. Bagi yang terpapar agar segera diambil tindakan cepat dan tepat,” kata Sigit.

Pada beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan agar pilkada tetap berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta aman dari Covid-19.

Presiden pun menegaskan, penerap­ an protokol kesehatan harus menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap

tahapan pilkada agar tidak menimbulkan klaster baru Covid-19.

Di sisi lain, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

Termasuk juga pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Sementara Satgas Penanganan Covid-19 juga menyatakan selalu memantau perkembangan zonasi dari daerah yang akan melakukan kegiatan pilkada, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. [*]

Presiden Sudah Sahkan 9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas

Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengesahkan sembilan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejak 2019 hingga 2020.

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, dalam forum diskusi Denpasar 12 yang berlangsung secara daring di Jakarta pada Rabu (2/12), mengatakan sembilan peraturan turunan itu disahkan sebagai wujud komitmen penuh Presiden Jokowi untuk menjalankan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas itu.

“Pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya amanat UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016, bapak telah mengesahkan sebanyak sembilan kebijakan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,” kata Angkie.

Ia menjabarkan peraturan tersebut di antaranya: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, 2. PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 3. PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas 4. PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan 5. PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

6. PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ​​​​​​​8. Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ​9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak ​​​​Keseluruhan peraturan turunan itu, kata Angkie, bisa diunduh melalui tautan situs resmi Kementerian Sekretariat Negara lalu pada kolom pencarian (search), dapat diketik: ‘Penyandang Disabilitas’.

Menurut Angkie, peraturan turunan yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi tersebut, masih penting dibuatkan turunannya lagi ke dalam Peraturan Menteri. Presiden Jokowi pun, kata Angkie, berkomitmen penuh dalam hal ini, untuk mempercayakan tugas itu kepada Kementerian-Kementerian terkait.

“Bagaimana peraturan-peraturan pemerintah ini bisa dijadikan peraturan menteri yang artinya keterlibatan teman-teman disabilitas pun dapat terintegrasi sejalan dengan aturan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang berasaskan penghormatan (respect), pelindungan (protect), pemenuhan (fulfill) hak penyandang disabilitas,” kata Angkie. [*]

info grafis